TERUSLAH CINTAI NEGERI INI · Membaca Sebagai Olah Jiwa dan Olah Fisik Pendidikan Adalah Kunci...

2 3

TERUSLAH CINTAI NEGERI INI

Kompilasi Pidato Menteri Keuangan RISri Mulyani Indrawati

Periode 2017

4 5

Biro Komunikasi dan Layanan InformasiKementerian Keuangan Republik Indonesia

76Momentum Untuk Membangun Kementerian Keuangan Yang Amanah

Tabligh Akbar Isra Miraj 1438 H 08.05.2017

Daftar Isi

08

50

86

110

Mahasiswa STAN Sebagai Tunas Muda Pengelola dan Penjaga Keuangan Negara

Tanggung Jawab Kepala Daerah dalam Menentukan Sasaran StrategisPengelolaan Keuangan Daerah

Tantangan Fiskal Dalam Mewujudkan Cita-Cita Nasional Membangun

Masyarakat Adil dan Makmur

Peningkatan Layanan Kepegawaian Melalui Transformasi Digital

Kuliah Umum Politeknik Keuangan NegaraSekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) 17.04.2017

Pembekalan Kepemimpinan Pemerintah dalam Negeri Bagi Kepala dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2017 28.04.2017

Kuliah Umum Kepada Mahasiswa S1, S2, S3 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK)-PTIK 10.05.2017

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2017 10.05.2017

6 7

Membagi Informasi Capaian dan Rencana Penganggaran Keuangan Negara 156

180

200

222

250

262

274

286

Belajar Dari Masa Lalu dan Melihat Ke Depan Menuju Kemakmuran Indonesia

Utang Sebagai Salah Satu Instrumen Pembiayaan Penting Dalam Mengelola Pembangunan Kita

Megoptimalkan dan Memahami APBN Sebagai Instrumen

Kebijakan Pemerintah

Membaca Sebagai Olah Jiwa dan Olah Fisik

Pendidikan Adalah Kunci Negara Untuk Maju Berkembang, Sejahtera

dan Berkeadilan

Pentingnya Dukungan Data dan Fakta Penelitian Akademik Dalam

Pembuatan Kebijakan

Kerja Sama Pemerintah, Masyarakat dan Institusi Menuju Negara

Baldatun Thayyibatun

126

146

Menciptakan Badan Layanan Umum Sesuai Mandatnya

Efisiensi Ekonomi Lewat Teknologi Yang Mendekatkan Jarak Produsen dan Konsumen

Arahan Menteri Keuangan Pada Dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum

Kementerian Keuangan 05.06.2017

Launching Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional 12.06.2017

Sambutan Dalam Rangka Buka Puasa Bersama Pimpinan Redaksi 12.06.2017

Pembicara Pada Supermentor 20: Indonesia’s Great Prosperity Ahead Will It Happen? Will It Be Yours? 25.07.2017

Narasumber Forum Media KSP dan MENKOMINFO dengan Tema “Utang Pemerintah: Untuk Apa dan Siapa?” 27.07.2017

Pembicara Pada Rapat Kerja Fraksi PDIP dengan Tema: “Kebijakan Fiskal 2018 Sebagai Tools Politik” 19.08.2017

Sambutan Menteri Keuangan Pada Festival Literasi Perpustakaan Kementerian Keuangan 05.09.2017

Orasi Ilmiah Pada Wisuda XIV dan Dies Natalis Ke-16 Institut Teknologi DEL 09.09.2017

Keynote Speech Seminar Nasional Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas

Ekonomi dan Bisnis 12.09.2017

Keynote Speech RAKERNAS Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan dan Silaturahim Kerja Nasional Jaringan

Saudagar Muhammadiyah 13.09.2017

8 9

01

10 11

Mahasiswa STAN Sebagai Tunas Muda Pengelola dan Penjaga Keuangan Negara

Kuliah Umum Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)

Kampus STAN, 17 April 2017

Teruslah Cintai Negeri Ini Kompilasi Pidato Menteri Keuangan 2017

Bissmillahirrahmanirrahim

Assallammualaikum wr. Wb.

Selamat pagi, salam sejahtera, om swastyastu, dan untuk semuanya mahasiswa

yang hadir pada hari ini di ruangan ini, maupun yang mendengarkan melalui

streaming dan saya ucapkan selamat pagi, semangat untuk belajar pada pagi

hari ini. Yang saya hormati semua jajaran di Kementerian Keuangan, para

pejabat eselon satu yang pada hari ini, para pejabat eselon dua, pada Widya

Iswara atau pengajar di STAN. Saya mungkin sedikit memberikan pembuka.

Semenjak saya pulang ke Indonesia banyak kampus yang meminta saya

untuk memberi kuliah, tapi hanya satu kampus yang saya minta untuk saya

memberi kuliah yaitu kampus STAN.

Dan ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang selama ini saya anggap bahwa

saya perlu untuk bertemu secara langsung. Hanya memang kalau ketemu

dengan 9,000 orang agak sulit, jadinya kita mencoba untuk meng-arrange.

Tapi untuk anda-anda semua, para mahasiswa yang hadir pada hari ini baik di

ruangan maupun di tempat lain, ini adalah satu-satunya yang saya meminta

hadir, bukan diundang oleh anda, karena saya melihat kampus STAN dan

seluruh mahasiswa termasuk para pengajarnya adalah orang-orang yang

begitu penting di dalam menentukan masa depan Republik Indonesia.

Yang hari ini saya akan mencoba untuk memberikan sedikit background

mengenai sebetulnya apa pekerjaan di Kementerian Keuangan. Ada aspek

sedikit teknis ekonominya, namun ini sebetulnya adalah sebagian besar

adalah pekerjaan yang akan anda kelola nantinya di dalam bentuk apapun

kalau anda dari pajak, bea cukai, dari akuntansi, dari manajemen keuangan.

12 13Teruslah Cintai Negeri Ini

Anda-anda inilah yang akan masuk apakah nanti di Kementerian Keuangan

atau di kementerian lembaga yang lain. Anda adalah tunas muda untuk

mengelola dan menjaga keuangan negara. Dan oleh karena itu kuliah hari

ini untuk memberikan konteks. Di mana kita hari ini sebagai suatu negara,

dari sisi perekonomian, dari sisi insurance APBN atau Keuangan Negara, saya

anggap menjadi sangat penting untuk dibahas bersama.

Oke para mahasiswa sekalian, Saya akan memulai kuliah ini dengan

memberikan outline-nya, ada 5 hal yang saya ingin sampaikan pada pagi

hari ini: 1) Perkembangan Ekonomi Terkini, 2) Pengertian dan Filosofi dari

APBN, yaitu instrumen fiskal yang merupakan salah satu instrumen yang

sangat penting dalam mengelola ekonomi dan Negara, kemudian 3) kebijakan

fiskalnya sendiri dalam APBN, dan yang ke-4) saya ingin memberikan update

mengenai situasi APBN 2016 karena ini adalah salah satu dari APBN yang

memilki keunikan yang luar biasa, dan juga tentu yang kita jalankan pada hari

ini tahun 2017, dan yang ke-5) adalah bagian di mana instrumen keuangan

negara melalui APBN bukan satu-satunya instrumen di dalam mengelola

ekonomi. Saya akan berterus terang pada mahasiswa di sini, bahwa salah satu

yang memicu saya ingin hadir di STAN adalah saya mendengar mahasiswa

STAN diminta untuk ikut berdemo waktu itu untuk bicara tentang subsidi.

Jadi saya ditanya dan saya ingin bertanya itu mahasiswa sebelum dia berdemo

sudah pernah konsultasi belum sama saya ya? Supaya kita bisa tahu di mana

kita berada gitu ya. Saya anggap dan saya ingin berdebat dengan anda kalau

saya ingin—karena saya tidak dalam posisi ya, supaya untuk memberikan

pengertian kepada para generasi muda ini. Bukan style saya untuk me-

refresh anda, justru saya ingin men-stimulate dan menantang anda untuk

berpikir lebih keras. Tapi saya hanya akan senang kalau para mahasiswa

yang saya anggap adalah intelektual muda mampu untuk mengekspresikan

berdasarkan pemahaman yang penuh, dan apalagi anda, anda ini adalah

mahasiswa yang memiliki titels sekolah di Sekolah Tinggi Akutansi Negara

yang seluruhnya dibiayai oleh negara. Orang boleh berpikir banyak sekali,

tapi mahasiswa yang lain tidak memiliki fasilitas dan privilledge seperti anda

semuanya. Jadi anda ini sebetulnya dari mulai masuk diterima di kampus ini

anda sudah berhutang kepada negara, oleh karena itu saya menganggap anda

Kompilasi Pidato Menteri Keuangan 2017

memiliki kewajiban untuk memahami mengenai situasi negara secara lebih

besar lagi dibandingkan rata-rata mahasiswa yang lain.

Mari kita mulai dengan perekonomian terkini. Kita mulai dengan tujuan.

Indonesia didirikan oleh para pendiri negeri ini, para pendiri bangsa

kita, mereka yang berjuang melawan penjajah baik sebelumnya sampai

terjadinya 1945, lalu kita tahu bahwa sebelum 1945 begitu banyak pemikiran

pemikiran-pemikiran yang luar biasa dari para pemuka-pemuka pemikir di

Indonesia mengenai konsep Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka

dari penjajahan. Jadi tidak hanya dilahirkan untuk sekedar menjadi

merdeka dari penjajah, tapi dia memiliki suatu tujuan untuk mewujudkan

suatu masyarakat yang adil dan makmur. Dia didirikan dengan filosofi

atau filsafat Pancasila: Ke-Tuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang

adil dan beradab itu juga tentang kemanusiaan, dia tidak bicara tentang

manusia Indonesia, manusia Jepang, manusia China, manusia Arab, manusia

Amerika, manusia Eropa, dia adalah kemanusiaan it’s humanity, yang adil

dan beradab. Dia tidak bicara tentang manusia Islam, Kristen, Hindu, Budha,

dia bicara tentang kemanusiaan. Persatuan Indonesia, dia tidak bicara

tentang persatuan orang Jawa, persatuan orang Sumatra, dia bicara tentang

persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

dalam permusyawaratan/perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia. Anda memulai hari ini dengan menyanyikan lagu

Indonesia Raya, saya memulai dengan mengingatkan lagi bahwa negeri ini

dilahirkan bukan tidak tanpa tujuan, dia memiliki tujuan, dia didirikan oleh

para pendiri bangsa kita untuk disetiap generasi dia diestafetkan kepada

kita semua, setiap generasi dia memiliki apa yang disebut kewajiban atau

tanggung jawab historis, tanggung jawab sejarah. Pada saat anda hidup

diperiode tertentu apa kontribusi anda terhadap negara Republik Indonesia,

bagaimana anda menyumbangkan bagi kita untuk semakin mendekatkan

diri kepada tujuan kita yaitu mendirikan Negara Indonesia yang terdiri

dengan filosofi Pancasila dan tujuan negara yang seperti kita cita-citakan.

Saya tahu di dalam konteks hari ini di mana Indonesia kalau kita bicara

tentang masyarakat adil dan makmur dengan filsafat lima tadi itu kita

14 15

” manusia itu, dia akan tumbuh tapi dia tidak akan menjadi bagian dari aset negara, karena dia tidak punya kemampuan untuk produktif, dia tidak bisa inovatif, bahkan mungkin dia tidak bisa mampu untuk mengurus dirinya sendiri ”


menghadapi hal yang sangat nyata tantangannya. 10,7% rakyat kita masih

hidup di bawah garis kemiskinan. Bahkan 10% sampai 15% di atas 10,7%

itu yang nyaris miskin, kadang-kadang hanya karena gagal panen dia jadi

miskin, hanya gara-gara dia tidak bisa melaut dia menjadi miskin, atau

karena harga minyak meningkat dia menjadi miskin. Atau kalau kemudian

terjadi bencana alam dia menjadi miskin, Mereka yang disebut nyaris

miskin. Kita dihidupkan pada ada sekelompok masyarakat yang sangat

mampu dan sangat kaya dan sebagian yang tidak mampu dan tidak berdaya,

ketimpangan antar kelompok pendapatan, antar pulau, antar provinsi antara

kota dengan desa. Ini bukan suatu negara yang kita bayangkan ingin menjadi

masyarakat adil dan makmur sejahtera untuk seluruh masyarakat Indonesia,

dan kita adalah negara dengan populasi sangat besar, terbesar ke-4, hampir

mendekati 260 juta di mana 40%-nya adalah anda semua yang memiliki usia

di bawah 30 tahun. Ada negara yang besar seperti RRT 1,37 M tapi mayoritas

penduduknya di atas 40 tahun bahkan di atas 60 tahun, sehingga rata-rata

penduduknya adalah penduduk yang berusia tua.

Republik Indonesia jumlahnya besar dan rata-rata seusia kalian, dan ini

adalah potensi. Namun seperti seusia anda, kalau tidak diberikan bekal

menghadapi kondisi hari ini dan ke depan maka karena anda semua sekolah

di Sekolah Tinggi Akutansi Negara, akutansi negara itu anda belajar neraca.

Manusia itu hanya bisa memilih mau menjadi aset atau menjadi liability.

Kalau anda tidak mendapatkan investasi mulai dari kecil dengan makanan

sehat waktu ibu melahirkan, waktu ibu hamil, waktu melahirkan, waktu

dia harus diimunisasi, waktu dia harus diperiksa, waktu dia harus masuk

sekolah, pada usia dini, waktu dia sekolah dia belajar. Maka manusia itu, dia

akan tumbuh tapi dia tidak akan menjadi bagian dari aset negara, karena

dia tidak punya kemampuan untuk produktif, dia tidak bisa inovatif, bahkan

mungkin dia tidak bisa mampu untuk mengurus dirinya sendiri. Lebih buruk

lagi bahkan ada yang bisa merusak society-nya. Ini adalah suatu tantangan

buat kita, peluang, namun juga tantangan.

Jadi kalau kita bicara tentang tujuan muluk untuk mencapai adil dan makmur

hari ini yang sangat jelas adalah kalau kita bisa memberantas kemiskinan


mengurangi kesenjangan dan melakukan investasi sumber daya manusia,

sehingga mereka menjadi manusia yang memiliki produktivitas sehingga

kita mampu untuk menciptakan daya saing ekonomi, karena Indonesia bukan

satu-satunya negara di dunia. Di dunia ini ada 192 Negara, ada yang sebesar

seperti India dan RRT dengan jumlah penduduk di atas 1 miliar, ada yang

seperti Marshal Island yang hanya 100ribu orang, tapi itu negara. Jadi kita

di dunia ini hidup coexist dengan negara-negera lain. Ada saling kolaborasi,

koordinasi, tapi juga kadang-kadang kita saling bersaing, sama seperti anda

ini, duduk bersebelah-sebelahan. Anda berteman, berkolaborasi, tapi anda

juga bersaing untuk mendapatkan IP yang paling tinggi. Tapi anda tidak

musuh-musuhan sampai anda mau mencelakakan temannya, tidak kan? Kita

temen banget, sohib lah, tapi kadang-kadang kita bersaing. That is life.

Ini hidup sama seperti di dalam diri anda sendiri maupun saat kita

menghadapi, mengelola suatu negara. Nah apa yang sekarang harus kita

kelola dalam situasi hari ini. Ekonomi kita bukanlah sesuatu yang sifatnya

statis, dalam mengelola ekonomi kita dihadapkan dalam situasi yang selalu

dinamis sehingga kita harus terus menerus melakukan apa yang disebut

manajemen ekonomi. Tantangan bisa datang dari luar bisa dari dalam. Yang

dari dalam negeri kira-kira apa yang berhubungan dengan originalnya,

aslinya apa, awalnya dari dalam negeri. Kita tadi punya penduduk yang besar

tapi kita memiliki inovasi yang rendah produktifitas terbatas. Bahkan kalau

kita mengatakan gaya kompetisi kita dibandingkan Negara-Negara lain,

Indonesia masih tertinggal. Dari bidang infrastruktur, di bidang teknologi, di

bidang skill, dan juga dari sisi perekonomian yaitu pasar keuangan dan pasar

modal kita yang masih belum mampu menjadi suatu institusi yang menopang

pertumbuhan ekonomi secara berkeadilan, dan juga sering karena dia

sifatnya terbatas dia bahkan bisa menimbulan gejolak.

Oleh karena itu kalau kita lihat hari ini, tantangan dalam negri kita sifatnya

struktural. Kalau dilihat dari gambar di sini, berarti kita harus investasi di

berbagai bidang. Supaya ekonomi kita dengan 260 juta berbagai populasi,

dia tidak menjadi beban tapi dia merupakan pendorong dan tenaga. Apa

yang menyebakan masyarakat tidak mampu untuk kreatif mobile? Karena


konektivitas. Kalau anda dari Papua harus ke pulau Jawa, it is so many road

bahkan dalam hal ini waktu, bahkan banyak yang merasa bahwa dia bukan

atau tidak connect terhadap keseluruhan Indonesia.

Maka Presiden Jokowi menginginkan pembangunan dari pinggiran. Tidak

seharusnya Indonesia merasa ada bagian yang saya merasa terpencil dan

terbelakang, karena kalau ini adalah suatu negara kesatuan apakah anda

di Timur apakah anda di Barat, anda di Utara, di Selatan, di kota, di desa

anda adalah bagian Indonesia. Tidak ada merasa saya terpencil, terbelakang

dan tertinggal. Ini adalah suatu investasi yang dibutuhkan baik dari segi

infrastruktur keras: jalan raya, pelabuhan, airport, sampai pada irigasi,

telepon dan komunikasi, listrik, supaya orang merasa merupakan bagian

indonesia. Dan setiap investasi itu membutuhkan biaya, sampai kepada

investasi manusianya. Kalau setiap tahun Indonesia ada 1,8 juta manusia

yang masuk pasar tenaga kerja, kalau anda sekolah STAN 4 tahun atau 3

tahun tergantung dari program, atau bahkan 1 tahun, anda sesudah itu

langsung masuk pada pasar tenaga kerja. Anda-anda yang sekolah di STAN

ini memiliki privilledge, lulus sudah ada yang menampung. Anda pikir

mahasiswa lain memiliki kemewahan seperti anda? Tidak! Dia lulus harus

mencari kerja. Hal-hal seperti ini yang menyababkan Indonesia harus

mampu meng-create job. Pasar tenaga kerja yang tidak hanya di sini 9.000

mahasiswa, di seluruh Indonesia, berapa puluh atau ratus kampus yang tiap

tahunnya menghasilkan lulusan dan mereka mencari pekerjaan. Dan itu

harus diciptakan di dalam suatu perekonomian yang tadi berkeadilan dan

memiliki elemen untuk membagi kesehjateraan.

Nah itu tantangan dalam negeri kita. Pada saat kita menghadapi tantangan

dalam negeri, kalau kita lihat dari sisi angka-angkanya, tadi yang sebutkan

kemiskinan 10,7%, tingkat pengangguran terbuka 5,6%, ini yang terbuka

yang betul-betul declare bahwa mereka tidak bekerja. Sebagian orang

Indonesia bekerja namun dia bekerjanya di tempat yang kualitas kerjanya

buruk atau dia bekerja separuh menganggur. Dia bekerja by definition untuk

BPS kalau anda tidak bekerja selama 30 jam seminggu, anda sebetulnya

dianggap sebagai agak setengah menganggur, bukan bekerja penuh, dan


gini ratio adalah menggambarkan mengenai ketimpangan. Ratio gini ini

menggambarkan kalau ekonomi dibagi secara merata rationya harusnya

0, semua dibagi habis untuk semuanya. Kalau yang paling timpang adalah

apabila 100% dari GDP atau ekonomi dikuasai oleh satu orang maka

rasionya 1. Makin tinggi berarti dia makin timpang karena semakin sedikit

yang menguasai banyak. Indonesia, meningkat dari 0.35 menjadi 0.41, ini

angka yang cukup membuat kita harus waspada. Bahkan kalau kita bicara

secara teknis karena ini di kampus, gini ratio ini dihitungnya berdasarkan

pengeluaran atau konsumsi. DPR itu tidak pernah bisa membuat sample 1%

orang kaya di Indonesia. Mana ada orang paling kaya di Indonesia, ditemuin

aja tidak pernah. Masuk rumahnya saja satpamnya ada 15 belum ada

anjingnya. tidak pernah dia di-survey dia konsumsinya berapa atau bahkan

pendapatan. Kalau kita bicara tentang pendapatan atau aset itu pasti lebih

tinggi lagi karena waktu kita Tax Amnesy kita menunjukkan banyak sekali

orang yang memiliki aset tidak dilaporkan. Ketimpangan di Indonesia tidak

hanya antar kelompok pendapatan tapi juga antar daerah.

Kalau kita lihat Indonesia dalam peta ini maka kita akan lihat berdasarkan

berapa persentase pertumbuhan PDRB-nya (Produk Domestik Regional

Bruto) pada tahun 2015, 2016, dan tingkat kemiskinannya. Sebetulnya angka

ini tidak menunjukkan ketimpangan, harusnya kalau saya boleh mengkritik

tim saya, kalau bicara tentang ketimpangan adalah berapa persentase PDB

Indonesia dikontribusikan. Jawa mengkontribusikan hampir mendekati 60%.

Naik turunnya GDP Indonesia kalau Jawa bisa tumbuh 5%, biasanya dia juga

bisa tumbuh di atas 5%. Lihat pulau Jawa pada tahun 2015 dan 2016, 5,6 dan

5,5 growth national kita 5,1 atau 5,02 tapi pulau-pulau lain yang kontribusinya

di dalam ekonomi lebih kecil, dan karena dia size ekonominya lebih kecil dan

dia komposisi ekonominya sangat terbatas. Let’s say Kalimantan. Dia sangat

bergantung hanya pada komoditas batu bara, minyak dan gas, dan mungkin

komoditas kelapa sawit.

Begitu 3 komoditas ini harganya jatuh di Internasional ekonominya langsung

dia turun. Maka kalau anda lihat Kalimantan, Sumatera, Papua yang sangat

tergantung kepada hanya komoditas tertentu dia mengalami pukulan

” Bagi pulau yang memiliki aktifitas yang lebih terdifersifikasi: Sulawesi, Bali yang punya pariwisata, maka dia mampu untuk tumbuh secara lebih tinggi dari yang 5,9 bahkan yang 10,3”



saat ekonomi dunia menurun dari sisi import terhadap barang-barang

tadi, tambang maupun komoditas kelapa sawit. Tidak hanya volume turun

tapi juga harganya turun. Bagi pulau yang memiliki aktifitas yang lebih

terdifersifikasi: Sulawesi, Bali yang punya pariwisata, maka dia mampu

untuk tumbuh secara lebih tinggi dari yang 5,9 bahkan yang 10,3.

Kalau kita lihat ini adalah hal yang menggambarkan bahwa ekonomi di

masing-masing pulau perlu untuk diperkuat tidak hanya tergantung pada

1-2 komoditas. Tapi itu tergantung dari pembangunan infrastrukturnya.

Pulau Jawa sudah banyak sekali dibangun. Dia telah mendapatkan investasi

selama berpuluh-puluh tahun dari rezim orde baru bahkan dari orde lama

sebelumnya sampai masa reformasi ini. Pulau-pulau lain masih tertinggal

sehingga mereka juga tidak mampu untuk mendifersifikasi ekonominya.

Kalau kita lihat dari sisi jumlah tingkat kemiskinan, itu kita lihat lokasinya

masih di seluruh. Namun pulau seperti Papua konsentrasi kemiskinannya

masih termasuk yang tertinggi di Indonesia 22% dari penduduk Papua adalah

penduduk miskin.

Dalam negeri kita menghadapi tantangan, luar negeri kita juga menghadapi

tantangan karena ekonomi Indonesia adalah ekonomi yang terbuka. Kalau kita

punya ekonomi terbuka berarti ada jendela dan pintu yang menghubungkan

Republik Indonesia dengan the rest of the world—luar Indonesia. Karena kita

kan Indonesia jadi di luar Indonesia sisa dunia lah, karena pusatnya kita gitu

kan. The rest of the world itu bisa mempengaruhi Indonesia karena kita punya

pintu dan jendela. Apa pintu jendela itu tujuannnya? Adalah untuk export,

untuk import, untuk manusia masuk, untuk manusia keluar, dan untuk modal

masuk, modal keluar, uang masuk, uang keluar. Itu yang disebut ekonomi

terbuka. Tidak ada di dunia ini yang ekonomi tertutup. Bahkan kalau anda

suka membaca mungkin biasanya mahasiswa sukanya apa tuh, kalau saya

liat t-shirt-nya “Che Guevara” gitu kan?

Padahal anda gak tau “Che Guevera” itu siapa. Lain kali t-shirtnya diganti

muka saya ya. Kalau anda tahu, kadang-kadang mahasiswa mikir “Ooo...

ada ekonomi seperti Kuba yang tertutup” menurut mereka, atau Venezuela


yang itu tadi tempatnya Che Guevara atau Hugo Chavez. Itu kayaknya punya

memori padahal belum pernah datang ke sana, tidak lihat statistiknya, tidak

lihat orangnya, kita merasa kayaknya dia pahlawan. Far away that you even

dont know. Siapa manusianya dan segala macam. Tapi di dunia ini sekarang

192 negara tidak satupun yang tertutup, even when they tried tertutup, mereka

ingin membuka. Bahkan yang kena sanksi seperti Iran ingin membuka,

makanya dia membuat perjanjian dengan Presiden Obama sebelum Obama

turun untuk bisa sanksinya dihilangkan. Rusia, yang kena sanksi karena dia

menyerang Ukraina dia berusaha keras untuk dia bisa dibuka lagi. Sanksi itu

tidak sepenuhnya ditutup tapi ada beberapa kegiatan ekonominya yang tidak

bisa dia lakukan ya karena sanksi tadi.

Ekonomi yang terbuka adalah ekonomi yang di mana kita berhubungan

dengan the rest of the world. Export, import, capital flow, dan manusia. Untuk

itu kalau terjadi sesuatu di luar pasti mempengaruhi kita. Kalau di luar

tetangga kita mengalami krisis, maka gejolaknya itu, vibrasi-nya akan kena

ke kita atau pas Asean krisis, sebagian dari anda semua yang duduk di sini

adalah mungkin lahir pada tahun 1996, 1997, 1998, 1999, ada yang sudah

lahir 2000 belum? Ada barangkali yang akselerasi 1-2 orang. Tapi anda lahir

pada saat Indonesia pernah mengalami krisis yang disebut Asean crisis dan

Indonesian crisis itu pada saat Presiden Soeharto kemudian turun dan diganti

dengan orde reformasi ini. Mungkin pas anda lahir anda tidak tahu, tapi saya

akan kasih tahu coba tanya sama bapak ibu anda. Kalau orang tua anda ada

di perkotaan, waktu itu orang tua anda pada panik karena susu pun tidak ada

yang jual.

Yang anda sebut toko-toko yang anda lihat setiap hari di sekitar kampus ini

ada alfamart segala macam dia tutup saja tidak mau jual barang. Karena

waktu krisis ekonomi di mana terjadi satu hari kurs melemah dalam waktu

yang luar biasa, dalam jumlah atau jangka yang luar biasa sangat dalam, dan

itu menyebabkan cost production menjadi sama sekali tidak bisa dihitung

dan orang kemudian memutuskan tidak usah dijual. Sama persis kayak

Venezueala hari ini. Anda lihat berapa inflasi Venezuela? 1.700 triliun,

kayak Zimbabwe. Jadi kalau tadi pagi anda sempat makan pagi bubur ayam


harganya masih Rp2.500 diketawain saya, berapa harganya? Rp10.000?

Harganya Rp10.000. Saya memorinya masih masa lalu soalnya saya tidak

pernah beli sekarang. Besok saya janji saya beli bubur ayam sendiri.

Kalau harganya Rp10.000 tadi pagi, kalau inflasi 1.700, jam setengah 7 anda

makan bubur ayam Rp10.000 nanti jam 10 anda beli lagi harganya udah jadi

Rp15.000. Nanti siang, dia jual harganya udah 2 kali lipat, karena inflasi itu

creeping up ke atas terus, itu situasi ekonomi sudah rusak. Ekonomi hari ini

tidak rusak, tapi anda punya memori pada tahun 1997-1998, dunia pernah

mengalami krisis Asean di sini, Indonesia terkena paling berat. Waktu itu

biaya untuk membenahi krisis sampai 70% dari GDP kita. Sampai hari ini

hutangnya itu untuk membetulkan ekonomi masih kita bayar. Anda belum

bayar karena anda belum bayar pajak. Ya kita yang sudah bayar pajak itu

masih bayar krisis yang tahun 1997.

2008 ekonomi dunia mengalami krisis, Amerika, Eropa dan karena size-

nya begitu besar dampaknya ke seluruh dunia. Hari ini masih terasa

walaupun itu sudah ditahun 2008. Karena untuk bisa menolong ekonomi

yang hampir tenggelam karena sistem keuangan yang hampir rusak mereka

menggelontorkan uang begitu banyak. Itu yang makanya disebutkan

monetary easing dilakukan oleh hampir semua central bank dari Janet Yellen,

Mario Draghi sampai pada Gubernur Bank Central Jepang, Kuroda. Mereka

semuanya melakuan printing money banyak untuk membuat ekonominya itu

tumbuh lagi. Nah hari ini sudah 10 tahun ekonominya udah agak kuat mereka

akan menyedot uang itu karena kalau uang terlalu banyak dalam ekonomi

itu tidak terlalu baik. Jadi mereka mulai menyedot. Kalau dia menyedot

vacum cleaner-nya itu adalah interest rate. Interest rate naik maka suku bunga

akan naik. Kalau sama seperti kita ada di lautan. Kalau air lagi naik, seperti

kalau kita sedang bulan purnama, pasang terjadi. Kalau dia turun, dia juga

terpengaruh.

Indonesia walaupun kita have nothing to do with that crisis, kita terpengaruh,

iya kan? Itu naik turunnya, pasang turunnya. Normalisasi moneter, apa

yang terjadi di Amerika, di Eropa atau di Jepang, di RRT itu mempengaruhi


Republik Indonesia. Dan belum lagi kalau pemimpin-pemimpin negara maju

memiliki kebijakan yang tidak selalu pasti. Hari ini bilang A besok bilang B

atau dia mengatakan bahwa saya seperti Amerika dengan President Trump

mengatakan: “Saya tidak suka bahwa negara Amerika mengalami defisit,

maka semua negara yang memiliki surplus dengan Amerika perdagangannya

akan saya investigasi”.

Nah ini yang menyebabkan kita harus hati-hati dalam mengelola ekonomi

karena GDP kita terdiri dari GDP yang berasal dari dalam negeri dan dari

luar negeri. Ada yang disebut konsumsi, investasi, government spending,

export, dan import. Itu adalah GDP kita.

Mari kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini. Meskipun dengan

situasi dalam negeri dan luar negeri, Indonesia memiliki pertumbuhan

ekonomi yang relatif baik, 5,7% dalam satu dekade terakhir. Dari sisi level

kita cukup tinggi dibanding negara lain, negara G20 yang sama-sama

emerging country kita relatif lebih baik, mungkin yang lebih baik hanya

RRT dan India. Di negara ASEAN yang lebih tinggi dari kita adalah negara-

negara yang tingkat per kapitalnya lebih rendah. Kalau kita lihat dari sisi

GDP, pertumbuhan ekonomi disumbangkan oleh berbagai faktor investasi,

consumption, export, import, dan government spending. Ini yang anda

menyatakan gimana sih supaya membuat ekonomi kita tumbuh? Kalian di

STAN paling tidak mengetahui mengenai economi basic.

Setiap ekonomi selalu bicara tentang supply dan demand, betul? Segala

sesuatu bisa dijelaskan dengan suply dan demand, jadi anda sebetulnya

dengan belajar suply dan demand anda sudah keren. Suply demand itu macam-

macam, termasuk perasaan pun bisa suply dan demand. Kan hukumnya anda

tahu kan? Kalau sesuatu itu suply-nya banyak, demandnya sedikit apa yang

terjadi? Kalau ada sesuatu terlalu banyak tapi tidak ada yang mau apa yang

terjadi? Harganya jatuh kan? Nilainya lebih rendah. Makanya kalau kasih

perhatian jangan terlalu banyak. Kalau kalian naksir jangan terlalu diobral

itu harganya jatuh, kira-kira sama.

24 25

” Kalau di dunia di dalam perekonomian kita punya ribuan bahkan ratusan ribu perusahaan yang merasa confidence dan ada daya beli, maka dia bisa meng-create job.”


Di ekonomi juga sama. Ekspor, impor, dalam negeri, luar negeri, sama!

Kalau ada sesuatu terlalu banyak sementara demand-nya tidak ada maka

dia harganya jatuh. Mengelola ekonomi sama seperti mengelola pacaran,

ekspor impor dalam negeri luar negeri. Kalau mengelola ekonomi kira-

kira ekonominya ada demand ada suply. Karena dia seluruh ekonomi maka

ditambahkan kata-kata aggregate demand dan aggregate suply. Demand-

nya? Siapa yang membutuhkan barang dan jasa di ekonomi? Masyarakat.

Untuk konsumsi jadi mulai baju sepatu, makanan, pendidikan, kesehatan,

itu semuanya yang diminta masyarakat. Mereka membutuhkan itu untuk

consume. Korporasi perusahaan dia membutuhkan untuk berproduksi bahan

baku, bahan modal dia melakukan itu mulai dari mem-produce bubur ayam

sampai baju, sepatu, mobil, handphone dia mem-produce, sampai jasa-jasa

kesehatan, pendidikan, itu di-produce melalui bahan baku.

Makanya permintaan adalah consumption, dan investment itu adalah two

largest demand in any economy. Di dalam ekonomi di mana saja anda belajar

biasanya ini adalah consumption yaitu seluruh penduduk, apalagi indonesia

yang penduduknya besar, consumption is the largest demand di economy.

Dia menjelaskan hampir 60%. Investasi yang dilakukan oleh korporasi atau

perusahaan dia melakukan juga meminta barang dan jasa, dia meng-hire

orang, dia adalah the second largest demand. Jadi kalau ekonomi sehat adalah

biasanya demand-nya besar dan terus naik. Dan kalau konsumsi bisa terus

naik, dia dibutuhkan bahwa orang-orang punya daya beli, bukan? Punya

income, karena kalau anda tidak punya income, gimana anda mau melakukan

demand tadi, consumption? Makanya menjaga daya beli dari masyarakat itu

menjadi penting. Bagaimana income mereka? Bagaimana growth dari income

mereka? Tidak tergerus oleh inflasi dan lain lain.

Di dalam investasi juga sama, korporasi atau perusahaan hanya akan merasa

bahwa saya akan mem-produce, umpamanya saya tukang bubur ayam lagi.

Kemarin saya buat untuk 50 piring habis hanya dalam waktu setengah jam,

besok saya akan buat lagi untuk 75 piring kalau begitu, kalau saya lihat

ternyata demand-nya tinggi. Kalau dia lihat demand itu growing dia punya

confidence. Kalau dia confidence, dia invest. Maka dia menginvest “oh kalau


begitu saya harus menambah jumlah beras untuk membuat lebih banyak lagi

bubur ayam”. Confidence dari perusahaan terhadap ekonomi itu tergantung

dari bagaimana ekonomi itu dianggap stabil dan memiliki growth. Sehingga

kemudian investasi jalan.

Kalau investasi jalan, yang tadinya dia buat 50 piring jadi 75 jadi 100 dia

meng-hire yang tadinya pembantunya 2 menjadi 4 menjadi 8. Kalau di dunia

di dalam perekonomian kita punya ribuan bahkan ratusan ribu perusahaan

yang merasa confidence dan ada daya beli, maka dia bisa meng-create job.

Dan nanti ada hubungan dengan yang tadi, saya sebutkan tadi unemployment

dan poverty. Nah Indonesia dalam hal ini, investasi dan consumption tumbuh

relatif sehat, tapi seperti saya sebutkan tadi, dia kurang sesuatu yang stand

alone dan independent. Dia harus terus dijaga, makanya consumer confidence

dan investment confidence itu merupakan sesuatu.

Hal yang mungkin menjadi tools pemerintah untuk bisa mempengaruhi

ekonomi adalah melalui goverment spending. Itu yang disebut melalui APBN.

Kita bisa mengambil dari ekonomi melalui pajak, bea cukai, dan penerimaan

negara bukan pajak. Kita tarik dari ekonomi kemudian kita spend atau kita

belanjakan dalam bentuk belanja untuk gaji, untuk membangun sekolah,

untuk membangun jalan raya. Pemerintah memiliki tools yang disebut

APBN, penerimaan dan belanja. Namun ada juga ekonomi dipengaruhi tadi

faktor eksternal karena kita juga mem-produce untuk kita jual ke luar negeri,

makanya disebut export. Dan kita juga mengimpor barang-barang yang tidak

diproduksi di dalam negeri, makanya kita melakukan impor.

Ini adalah apa yang disebut mesin-mesin ekonomi yang harus terus dijaga.

Masing-masing memiliki karakter, masing-masing memiliki perhitungan

kalau anda belajar ilmu ekonomi anda tahu banget bahwa consumption itu

fungsinya adalah untuk mencapai kepuasan maksimal dari para konsumer,

betul kan? Investment tujuannya adalah apa? Profit. Dia akan melakukan

kalau dia tahu bahwa ada keuntungan. Export dan import juga sama, ada

dipengaruhi oleh harga dan tentu saja cost of production. Kalau kita lihat

dari demand side tadi, maka peranan pemerintah adalah untuk menjaga


demand itu tetap tumbuh secara stabil dan berkelanjutan. Sisi suply-nya,

kalau masyarakat pengen demand-nya banyak tapi tidak ada suply-nya maka

yang terjadi ekonominya overheating. Sama kayak tadi saya mengatakan,

kalau ada barang yang diproduksi terlalu sedikit tapi permintaannya banyak

harganya naik kan? Ini sama juga dalam mengelola ekonomi. Maka kita

juga harus melihat sisi produksi Indonesia, sektor produksi dari pertanian,

pertambangan, sampai construction, perdagangan, kemudian Industri,

transportasi, informasi, komunikasi, teknologi, sampai sektor keuangan. Ini

adalah sektor production, masing-masing juga harus tumbuh relatif sehat

sehingga ekonomi itu tumbuhnya harmonis antara demand dan kemudian

suply-nya, sehingga ekonominya tumbuh ke kanan terus, masyarakat makin

makmur tapi harga tidak bergejolak. Itu yang disebut growth with stability,

pertumbuhan dengan stabilitas. Dan ekonomi Indonesia selama ini relatively

kalau anda lihat, kita punya pertumbuhan komposisinya cukup baik. Namun

untuk terus dijaga stabil dan seimbang ini bukan sesuatu yang sifatnya given.

Jadi policy maker, anda yang nanti akan jadi Menteri Keuangan atau Menko

Perekonomian, anda harus tiap kali melihat ini, kemudian tepuk tangan

kalau kalian melihat ini.

Kalau kita lihat jadi apa, how to make? Jadi sama seperti anda menjaga,

mengelola setiap hari supaya kita sehat. Makan cukup, istirahat cukup,

pikirannya baik dan fokus dan kita punya better health. Itu kan!

Perekonomian juga sama, bagaimana kita mengendalikan inflasi supaya

daya beli masyarakat tidak tergerus. Bagaimana investasi bisa berjalan

dengan confidence? Maka kita harus membuat iklim investasi menjadi bagus.

Bagaimana kita bisa ekspor bersaing denga negara lain dan bagaimana

kita mengelola eksternal secara baik. Tadi saya bicara export import, saya

tidak bicara tentang internal external balance, itu termasuk yang disebut

neraca pembayaran. Namun secara singkat saya ingin mengatakan ekonomi

harus dikelola agar semua unsur pertumbuhan ekonomi baik dari demand

maupun suply harus tetap berjalan seimbang. Inflasi di Indonesia tahun lalu

adalah yang terendah dalam hampir 30 tahun terakhir, kecuali hanya satu

tahun pada saat sesudah krisis ekonomi tahun 1999, itu dikarenakan waktu

tahun sebelumnya inflasinya tinggi banget tahun selanjutnya menjadi lebih


rendah. Tapi inflasi kita pada level 3,0 adalah termasuk yang terendah di

dalam dekade ini.

Tapi kalau kita bicara tentang inflasi, berarti kita bicara tentang yang menjadi

kontributor inflasi. Ada harga pangan, ada harga yang dipengeruhi oleh

pemerintah karena subsidi, dan ada harga yang sifatnya memang berasal

dari monetary policy. Kalau Bank Indonesia mencetak uang terlalu banyak

sementara masyarakat transaksinya tidak terlalu berubah, maka uang itu

akan kemudian menjadi jabaran terjadi inflasi. Jadi kalau fungsi Bank Central

adalah menentukan berapa jumlah uang yang cukup untuk masyarakat.

Dan tidak berarti bahwa satu uang, katakanlah seratus ribu hanya dipakai

untuk satu transaksi. Saya pakai untuk beli bubur, tukang bubur pakai

untuk membeli berasnya, maka terjadi yang disebut velositas. Nah, di dalam

mengelola ekonomi agar dia tumbuh stabil tapi tetap sehat, perlu kerja sama

antara kebijakan moneter, fiskal, dan kebijakan strukturalnya, yang tadi

mengenai iklim investasi, mengurangi beban masyarakat, Indonesia dalam

hal ini termasuk yang mungkin terus berusaha untuk mengurangi beban-

beban dalam ongkos produksi.

Kalau kita melihat bahwa dari sisi ekonomi bagus, pemerintah menggunakan

instrumen yang disebut instrumen fiskal. APBN kita selama ini dijaga dengan

sangat hati-hati. Seperti saya sebutkan tadi APBN adalah mempengaruhi

ekonomi melalui perpajakan. Pajak, bea cukai, dan penerimaan negara

bukan pajak. Kita mengambil dari masyarakat sebesar 1.760 triliun dan kita

belanjakan ke masyarakat sebesar 2.020 triliun, belanjanya lebih banyak dari

penerimaan. Artinya apa? Defisit. Defisit itu artinya apa? Hutang. Mahasiswa

STAN ada yang ikut demo anti hutang tidak? Ada. Tolong tunjukan kepada

saya, nanti kalau ada yang bisa minta dan membuat list ada yang keberatan

hutang. Bikin saja daftar mahasiswa siapa yang keberatan hutang kita nanti

organize untuk ketemu dan saya mau mendengar apa keberatan anda. Jangan-

jangan cuma bilang “Saya tidak suka hutang”. Kalau jawabannya cuma gitu

saya jawabannya juga cuma “Oh saya juga tidak suka kamu”. Tapi kalau anda

tidak suka karena anda tahu persis, mari kita lihat. Indonesia, tadi saya

sebutkan penerimaan negara 1.760 belanja kita 2.020, “Kenapa sih belanja

” ekonomi memang dibiayai melalui tadi kekurangan ya di investasi, di infrastruktur. Kita harus melakukannya karena penerimaan negara kurang, nanti saya akan sebutkan apa upaya kita untuk mengelola ekonomi Indonesia. ”



kita lebih banyak bu?” atau “Kenapa penerimaan kita tidak lebih besar?” That

is the question kan? Makanya kita akan sebutkan.

Tetapi kalau anda konsultansi mengenai hutang dan anda mengatakan:

“Bu, saya ini kan nanti sesudah bekerja saya yang harus bayar hutang yang

dibuat sama Ibu Sri Mulyani”, benar! Sangat betul itu. Jadi anda boleh concern

mengenai itu, jadi kalau anda mengatakan “Saya concern mengenai itu” ya

tidak apa-apa. Saya hitung-hitungan saja, hidup kamu yang mendapatkan

dari negara berapa dan anda sumbangkan untuk negara berapa? Ya kan? Itu

baru namanya akuntan, anda kan akuntan, saya kan juga Menteri Ekonomi,

kalau mau ngomongin soal beban mari kita hitung-hitungan. Jangan sampai

nanti ada mahasiswa STAN itu sudah dapat banyak fasilitas sudah gitu

dia bilang: “Saya tidak mau bayar pajak bu”, “Saya tidak mau bayar segala

macam...”. Do you know that part of this...ekonomi memang dibiayai melalui

tadi kekurangan ya di investasi, di infrastruktur. Kita harus melakukannya

karena penerimaan negara kurang, nanti saya akan sebutkan apa upaya kita

untuk mengelola ekonomi Indonesia. Bukannya saya senang hutang, tapi

saya akan menyampaikan seperti ini pada anda. Kalau anda semuanya masih

generasi muda, terus Indonesia belum bisa mengumpulkan pajak, terus saya

mengatakan “Wah Republik Indonesia terlalu miskin untuk nyekolahin anak-

anaknya, sudah nanti tunggu saja kalau kita sudah kaya 20 tahun yang akan

datang”. Jadi anak-anak yang lahir sekarang nanti tunggu 20 tahun baru saya

sekolahin. 20 tahun otaknya udah berkarat ya?. Atau ada yang mengatakan

“Bu kita terlalu miskin, sudahlah anak itu dikasih makan yang seadanya

saja, anak-anak dikasih makan yang seadanya saja, tidak dikasih gizi cukup.

Kenapa sih bu tidak dikasih susu? Kenapa sih tidak dikasih protein cukup?

“Oh kita terlalu miskin, kita tunggu aja nanti kalau sudah kaya baru kita kasih

gizi”. Umur 20 dia kalau kurang gizi dia tidak bisa apa apa. So there are so many

thing that we have to do it now! Banyak hal yang harus kita lakukan sekarang!

Even kalua kita belum punya uang yang cukup. Ada hal yang harus kita invest

hari ini karena kita tahu kalau kita invest hari ini dia akan lebih. Orang tua

saya anaknya 10, saya anak nomer 7. Tapi saya akan mengatakan orang tua

saya anaknya 10. Kalau Ibu Bapak saya mengatakan: “Wah kalau anak 10 saya

tidak punya duit, saya cuma bisa menyekolahkan tiga saja yang paling tua”,


Saya tidak disekolahin, kamu tidak akan mendapatkan Menteri Keuangan

seperti saya. Kalau kamu nomer 7 kan itu urutan nomer 7, bapak ibu saya

pasti mikir nomor 1 dulu sekolahin, apalagi laki-laki dulu yang disekolahin,

yang perempuan apalagi nomor 7 nanti terkahir deh kalo mikirnya sempet.

Kalau orang tua saya mikirnya seperti itu, they are not going to work very hard

dan bahkan kalau perlu anaknya dititip-titipin hanya supaya anaknya bisa

sekolah. That is the same philosophy. Tapi orang tua saya yakin bahwa dengan

menginvest pada anaknya, tidak boleh ditunda, maka anak-anaknya itu akan

jauh melebihi bahkan bisa membayar kembali berapapun hutang, yang tidak

bisa bayar adalah hutang budi, iya kan? Anda punya hutang budi banyak

sekali sama Republik ini, jadi anda tidak pernah bisa bayar itu. Hutang duit

kita bisa bayar, hutang budi anda tidak akan pernah bisa, this is all about

character.

Nah defisit fiskal kita, kita tetap jaga meskipun kita merasa bahwa

penerimaan negara kurang sementara kebutuhan belanja cukup banyak, kita

tetap mengelola defisit kita secara hati-hati, tidak asal hutang, ngawur. Coba

kita bandingkan dengan negara-negara di dunia ini yang lain. Kita defisitnya

1,5% dalam 10 tahun averrage, tapi gross kita 5,7. Negara lain yang defisitnya

lebih dalam yang sebelah kanan Brazil, Inggris, even Amerika Serikat,

Jepang, India, dia pertumbuhan ekonominya lebih rendah artinya we make

deficit to make growth higher dan kemudian growth tersebut bisa membayar

defisitnya,oke? Next, kalau kita lihat jumlah utang. “Rasio hutang kita cukup

tinggi bu”, iya betul. Tapi tidak tinggi-tinggi banget dibandingkan negara lain.

Anda sama seperti kita mengatakan rasio hutang kita 27% dari GDP, jadi kalau

anda hitung pakai akutansi, 27% dikali 13.000 Triliun berapa itu? Ada yang

punya kalkulator tidak? Jadi anda mengatakan “Ibu, kalau begitu rata-rata

per kepala Republik Indonesia berapa hutangnya?”. Saya sudah minta sama

dirjen pengelolaan hutang, coba dihitung kalau Indonesia penduduknya 260

juta dengan jumlah hutang kita kira-kira US$997 kita konversikan ke dollar

dibandingkan dengan negara lain. kalau anda warga Amerika kira-kira

hutangnya per kepala berapa? Di Amerika Serikat setiap kepala menanggung

utang 42.000, anda tadi 997. “Jepang kira-kira berapa? Negaranya kaya

banget bu, bahkan ada beberapa murid kita dikirim ke Jepang untuk sekolah


” APBN itu berguna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, umpamanya kita mengambil dari sedikit dan dialokasikan untuk ekonomi yang akan didukung. ”


di sana dibiayain sama pemerintah Jepang”. Tapi orang Jepang itu hutangnya

banyak banget. Dia berutang untuk bisa nyekolahin orang Indonesia, hebat

tidak? US$85000 per kepala, dan jangan lupa kalau orang Jepang itu adalah

generasi yang lebih banyak orang yang sepuh, yang sudah tua. Jadi buat

mereka masih punya hutang 85.000 per kepala dan mereka usianya tinggal

berapa tahap ke depan, sedangkan anda hutangnya 997 harapan hidup anda

masih panjang. Anda masih memproduksi atau masih bekerja. So ini hal-hal

yang saya ingin pada mahasiswa STAN anda memahami supaya saat anda

berargumentasi you put it in a context. Dan kita bisa bicara secara cerdas.

Mari kita membenahi Republik Indonesia, tapi kita cari cara-cara yang kita

memang tahu dan apakah keputusan itu adalah keputusan yang bertanggung

jawab atau tidak.

Mari kita lihat APBN sebagai instrumen fiskal kita, apa sih sebetulnya

filosofinya? Tadi saya sudah ceritakan tentang ekonomi, kalau ekonomi itu

kira-kira adalah seperti ini. Ada perusahaan, rumah tangga, ada the rest

of the world. Ekonomi kalau bicara tentang ekonomi itu semua flow ada

barangnya jalan kemudian dikonsumsi atau diproduksi, kemudian in return

ada uang yang membayar. Pemerintah bisa mempengaruhi perekonomian

seperti tadi saya sebutkan, menerima, mengambil, karena secara konstitusi

Republik Indonesia: “Pemerintah berhak untuk mengambil pajak yang diatur

oleh Undang-Undang”. Instrumen Pajak dan Perpajakan itu sangat penting di

dalam menyelenggarakan negara. Tanpa pajak, tidak ada negara merdeka.

Kalau anda tidak merdeka sama seperti Indonesia jaman Belanda dulu. Kita

tetap bayar pajak bahkan kita tidak ada penyelenggara negara dan dibiayai

oleh penjajah Belanda. Kalau Negara ini mau merdeka maka kita harus

membiayai seluruh penyelenggaraan negara merdeka itu. Mau punya Polisi,

mau punya TNI, mau punya scientist, mau punya Akuntan Negara, Pegawai

Negeri, Lurah, Camat, Bupati, Gubernur, Menteri, Presiden, Guru, Profesor,

sekolah, semuanya dibiayai sebagian oleh negara sebagian oleh private. Dan

inilah fungsi yang sangat penting di dalam perekonomian di Indonesia. Mari

kita lihat bagaimana kita menggunakan instrumen fiskal itu.


APBN itu berguna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, umpamanya

kita mengambil dari sedikit dan dialokasikan untuk ekonomi yang akan

didukung. Seperti pertanian, seperti kita bicara ekonomi yang dianggap

strategis. Kemudian kita bisa untuk menjalankan program kesehjateraan

rakyat. Masyarakat yang 10,7% miskin tadi diberikan bantuan beras secara

gratis, diberikan Kartu Indonesia Pintar secara gratis, Kartu Kesehatan

gratis, diberikan Cash Money supaya anak-anaknya diberikan gizi, kita

berikan mereka supaya imunisasi, ibu ibu yang melahirkan diberikan

fasilitas untuk melahirkan secara aman. Desentralisasi fiskal karena banyak

fungsi-fungsi pemerintah yang didelegasikan ke daerah. Sekolah sampai

dengan SMA sekarang semua daerah yang menentukan. Kesehatan delegasi ke

daerah. Banyak fungsi-fungsi lain yang kemudian sudah didelegasikan, dan

pemerintah daerah memerlukan apa yang disebut penerimaan untuk bisa

menjalankan fungsi. Kita mengelola hutang tadi karena penerimaan negara

masih lebih kecil dari belanja negara, dan tentu saja kita melakukan investasi

secara langsung. Membangun infrastruktur, bahkan kita membangun

seperti waktu kita membangun Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN).

Bagaimana APBN dibentuk? Ini adalah suatu proses hukum dan politik.

Dalam undang-undang kita pemerintah yang mengajukan usul APBN,

dan kemudian menyampaikannya kepada DPR dan kemudian pemerintah

melaksanakan APBN dan kemudian kita melaporkan pelaksanaan APBN

dalam bentuk laporan keuangan. APBN kita terdiri dari pendapatan,

belanja, dan pembiayaan. Kemudian fungsinya di dalam ekonomi bisa

menggunakan untuk alokasi, yaitu mengalokasikan uang untuk sektor atau

bidang ekonomi. Kita bisa melakukan distribusi, orang yang kaya dipajakin

lebih tinggi untuk diberikan ke kelompok menengah miskin, dan kita juga

bisa melakukan stabilisasi. Ini stabilisasi yang sangat penting juga. Kalau

ekonomi lagi tumbuh tinggi, APBN kita harusnya kita mampu mengambil

pajak sehingga dia tidak terlalu tinggi tumbuhnya bahkan menjadi over

heating. Kalau ekonomi sedang lesu, APBN itu seperti injeksi vitamin, dia

melakukan counter cyclical supaya dia tidak menjadi terlalu lesu, dia kembali

lagi tumbuh, jadi dalam melakukan stabilisasi ekonomi dia biasanya tidak

selalu tumbuh tinggi tapi dia melakukan apa yang disebut siklus.


Presiden adalah pemegang pengelolaan keuangan negara menurut undang-

undang. Kita lihat undang-undang keuangan negara, undang-undang

perbendaharaan negara. Menteri Keuangan adalah pengelola fiskal kita.

Dia mendapatkan delegasi kewenangan dari Pemerintah, dari Presiden.

Dia yang meng-arrange membuat APBN yang kemudian disampaikan

dalam sidang kabinet yang kemudian ditandatangani oleh Presiden dalam

bentuk nota keuangan, disampaikan kepada dewan, dewan kemudian

melakukan pembahasan untuk meng-approve. Menteri-Menteri K/L yang

lain adalah pengguna anggaran. Dia itu betanggung jawab untuk, kalau

sudah menemukan alokasi, dia menggunakannya secara benar sesuai

dengan tujuan dan fungsi maupun target. Gubernur, Bupati, Walikota, dia

mengelola keuangan daerah, dia juga mengelola kekayaan negara di daerah

dan kekayaan negarayang dipisahkan.

Bagaimana kita mengelola APBN? karena dia punya fungsi alokasi, distribusi,

stabilisasi, sebelum kita mengelola APBN kita pikir, Negara ini apa yang

dibutuhkan untuk tahun anggaran ke depan dan tahun-tahun selanjutnya?

Tadi kemiskinan, kesenjangan, masyarakat yang perlu diproteksi, masyarakat

yang tumbuh tinggi. Golongan-golongan dalam pelaku ekonomi berbeda-

beda, dan karena APBN memiliki fungsi alokasi, distibusi, dan stabilisasi

kita harus bisa mendesain baik dari sisi penerimaan negaranya maupun

sisi belanjanya, untuk supaya pengaruhnya di dalam ekonomi itu kira-kira

stabil, namun itu tidak selalu langsung terjadi dalam satu tahun.

Kita bisa menghitung berdasarkan “Oh rakyat ini tertinggal, kita kasih lebih

banyak. Oh rakyat ini lebih maju jadinya harus dipajaki lebih banyak”. Itu

hitung-hitungan teknokratis. Namun APBN itu bukan hitung-hitungan di

dalam kelas atau di dalam kantor. Dia merupakan suatu instrumen politik.

Karena harus dibahas dengan dewan, dan dewan terdiri dari berbagai fraksi

politik yang punya tujuan atau orientasi yang berbeda-beda dan beragam

dan tentu APBN itu ada aspek administrasinya karena kita harus mampu

untuk mengelolanya secara baik dan kemudian mempertanggungjawabkan.

Kalau kita lihat siklus APBN adalah dari mulai perencanan penganggaran


dilakukan hingga Pemerintah di Kementerian Lembaga dan Daerah,

kemudian ditetapkan kemudian melalui nota keuangan dibahas DPR dan

kemudian dilaksanakan. Waktu dilaksanakan maka dilakukan pencatatan

sesudah itu APBN kita dari Januari sampai dengan Desember, begitu selesai

tahun anggaran, Dirjen pembendaharaan akan langsung mengelola dan

mengkordinir untuk melakukan pelaporan. Tiga bulan sesudah APBN

ditutup, kita harus menyelesaikan laporan keuangan pemerintah.

Setelah itu BPK, auditor di luar, itu mengaudit 3 bulan, bulan Juni sudah harus

diberikan kepada dewan untuk dibahas. Kalian yang duduk di sini nanti

ada sebagian yang di Kementerian Keuangan, ada yang di BPK. Jadi kalau

sekarang teman, nanti yang satu mengaudit yang lain. Jaga pertemanan tapi

tidak kolusi, itu benar, kalau nanti akan saya sampaikan kepada anda. Dan

STAN itu ada orang-orang yang luar biasa menjadi apa yang disebut pahlawan

negara, tapi juga ada penjahat negara. Jadi kalian juga harus hati-hati untuk

itu. Karena ini adalah fungsi check and balance dan akuntabilitas akan sangat

tergantung dari kemampuan kita untuk mengelola keuangan negara secara

baik.

Jadi bagaimana kita menggunakan APBN ini. Tadi saya sebutkan, penerimaan

negara 1.750 triliun, belanja kita 2.080 triliun, dan kita defisit 330 triliun.

Penerimaan 1.750 triliun itu terdiri dari Perpajakan, Bea Cukai, dan PNBP.

Jadi kalau nanti tiap hari Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Pajak mungkin mereka

sibuk untuk mengumpulkan pajak moga-moga tercapai. Ini adalah suatu

pertarungan kita untuk mencapai penerimaan Negara. Orang akan lihat APBN

itu kredibel atau tidak, kalau angka-angkanya ini adalah angka yang bisa

dipercaya. Sama seperti anda akuntan, anda punya neraca dan anda punya

income statement. Kan akuntan anda dididik secara benar, nanti kalau anda

bekerja moga-moga tetap benar. Jangan sampai angka dikurangin, asetnya

yang hanya 200 dilaporkan 400, biaya produksi yang mestinya 100 dilaporkan

300 karena yang 200 ditilep, iya kan? Itu salah. Korupsi tidak hanya level

nasional negara, di level korporat juga banyak yang seperti itu dan itu adalah

masalah mental. Kalau sekarang Ibu Menteri Keuangan selalu bilang APBN

kita perlu kredibel, kenapa? Karena instrumen fiskal tadi begitu penting


” APBN kita perlu kredibel, kenapa? Karena instrumen fiskal tadi begitu penting untuk alokasi, distribusi, stabilisasi. Dia tidak akan bisa mempengaruhi ekonomi kalau dia APBN nya sendiri penuh dengan tanda tanya ”


untuk alokasi, distribusi, stabilisasi. Dia tidak akan bisa mempengaruhi

ekonomi kalau dia APBN nya sendiri penuh dengan tanda tanya. Contohnya,

kalau kita mengatakan kita mau mencapai penerimaan Negara 1.750 triliun,

para ekonom di luar mulai hitung-hitung “Kayaknya tidak tercapai deh tuh”.

Kalau kita bilang “Oh penerimaan negara kita mau 2.000 triliun”, orang

dengan mudah akan lihat track record kita selama berpuluh-puluh tahun.

Nah kalau kita lihat dalam hal ini, itu artinya apa? Saya sudah lihat angka

di situ, saya dikasih tahu waktu sudah menunjukkan 9.20. Iya saya tahu,

maksudnya apa? Berhenti? Atau saya suruh terus begitu? Next time kalau

kasih tahu itu: “Bu, Ibu tinggal ngomong 5 menit lagi”. Oke, maksudnya itu.

Jadi saya ajarin kalian. Orang Indonesia itu selalu terlalu polite akhirnya lost

in translation. Jadi dalam hal ini saya bilang kredibel kalau kita bilang mau

mencapai 1.750 triliun kita harus mencapai 1.750 triliun sehingga ekonom ini

tidak bertanya-tanya.

Next kalau kita lihat, apa kesulitan kita di dalam mengelola APBN? Kalau

anda mahasiswa barangkali mudah, setiap tahun sudah tahu, dan setiap

bulan sudah dapat berapa beasiswanya, penerimaan belanjanya. Mengelola

APBN lebih sulit, tidak hanya karena kompleksnya, tapi karena penerimaan

negara itu adalah proyeksi. Jadi kalau jajaran Bea Cukai dan Pajak bilang, “Ibu

tahun depan kita akan mencapai 1.400 Triliun” terus itu dikasih tanda ‘i’ gitu.

“Insyaallah”. Insyaallah itu benar secara religius, tapi secara akuntansi saya

deg-degan, karena kemudian kita tahu berapa yang sebetulnya exactly akan

kita kumpulan, sementara belanja kita kalau tadi pemerintah daerah dikasih

tahu saya akan transfer ke daerah sekian triliun, saya akan memberikan

Menteri PUPR untuk membangun jalan 120 triliun, saya tidak bisa bilang

sama Menteri PUPR “Pak, saya tidak punya duit, sorry ya”. Yang sampe 120

triliun saya potong 80, kan tidak begitu. Atau saya bilang sama Menteri

Kesehatan saya akan kasih 100 triliun, “Bu ternyata tidak ada duitnya”.

Anda tidak bisa kalau seperti itu, itu yang disebut not in kredibilitas and thats

why? dalam mengelola APBN belanja adalah komitmen, penerimaan harus

diupayakan, sehingga pembiayaan is merupakan suatu yang semacam shock

absorber. Namun Undang-Undang kita juga mengatakan kita tidak boleh


defisit lebih dari 3% dari GDP. Sehingga tahun 2016 yang lalu kita terpaksa

harus melakukan beberapa langkah. Waktu itu APBN disusun dengan

harapan bahwa penerimaan negara akan mencapai 1.750 triliun, ternyata

penerimaannya 250 triliun lebih rendah dari yang tadi dihitung. Kalau saya

250 triliun lebih rendah berarti saya akan bilang kepada para Menteri: “Kita

tidak punya uang 250 Triliun dan saya tidak bisa tambah hutang, karena

hutangnya udah mentok di 3%”. Makanya waktu 2016, kita minta supaya

Menteri-Menteri memotong anggarannya. Ini yang disebut self blocking. Saya

tidak tahu apa yang harus dipotong, Menteri yang harusnya tahu. Apakah

belanja untuk jalan-jalan ataukah belanja untuk yang lain? Itu terserah saja.

Loh bener ada belanja untuk jalan-jalan, anda tidak tahu ya? Dan Menteri

Keuangan tugasnya adalah tidak populer tadi.

Memang kelihatannya semua orang akan meminta, tapi anda harus tahu dan

have the ability to say ‘NO!’ Dan itu tidak ada orang yang biasanya seneng,

karena biasanya yang paling enak itu to say “YES!” karena dengan demikian

ada menyenangkan semua orang. Tapi kalau anda menyenangkan semua

orang dan ternyata tidak punya duit apa yang terjadi? You are not credibel.

You dont have money and you promise too much dan kemudian tidak terjadi.

Itu yang disebut kredibilitas. Makanya di dalam pengelolaan APBN ini kita

melakukan beberapa hal untuk terus menjaga agar APBN itu tidak hanya

1 tahun jalan. But we have a vision. Tapi kalau anda membuka tadi Menteri

Keuangan menjadi Menteri Keuangan terbaik di dunia yang tadi disebutkan

penghargaannya? Because kalau orang mengelola ekonomi atau Kementerian

Keuangan, mereka akan melihat apakah Menteri Keuangan have the ability

to manage pressure seperti itu. Dan kita bisa melakukannya tanpa merusak

ekonomi.

Kalau anda harus memotong anggaran jangan sampai kemudian dipotong

orang miskinnya yang terkena, jangan sampai kita memotong sehingga

pertumbuhan ekonomi kita menjadi merosot sehingga seluruh rakyat

Indonesia ikut menderita. So this is not only about bagaimana menyampaikan

bahwa kita harus melakukan pembelanjaan yang baik. Tapi anda juga

harus mampu untuk membuat kalkulasi. Ini yang saya minta untuk para


mahasiswa STAN, kalau tadi ada yang mengatakan anda ingin melakukan

demo mengenai BBM, fuel, subsidi. Saya akan minta pada anda untuk

membandingkan setiap rupiah yang kita belanjakan yang mana yang paling

banyak gunanya untuk rakyat kita? Karena tadi kan uangnya terbatas, 1.750

triliun, belanjanya banyak. Maka setiap Rupiah itu harus ditanya. Rupiah ini

harus ke mana. Dan ini yang harus terus kita lakukan.

Untuk penerimaan, saya tidak bicara BBM, penerimaan negara harus tetap

kita jaga. Persoalan kita sekarang adalah pajak kita masih merupakan

termasuk yang paling rendah di dalam upaya pengumpulan penerimaan

pajak kita. Dan oleh karena itu upaya untuk mereformasi perpajakan kita

menjadi penting, coba next. Ayo cepet, soalnya kayaknya mahasiswanya

udah pengen pulang. 11%, tax ratio kita di Indonesia hanya 10,8%, tahun lalu

kita hanya mencapai 10,3% dari GDP kita yang kita collect dalam bentuk tax.

Negara-negara lain bisa mengumpulkan 15% dari GDP-nya. Kalau kita punya

15% dari GDP maka kita punya tambahan sekitar 600 triliun. Jadi yang tadi

1.750 triliun harusnya kita bisa naikkan jadi 2.400 triliun. Kalau kita punya

uang 2.400 triliun kalau belanjanya Cuma 2.000 Triliun kita surplus. Tapi

kenapa tidak bisa mencapai penerimaan 2.400 triliun? Ya karena pajaknya

perlu direformasi. Ada banyak hal yang membuat kita jadi penerimaan

pajaknya kurang.

Pajak untuk mengurangi kesenjangan, kita lakukan ke seluruh Indonesia,

penerimaan pajak kita berasal dari seluruh Republik Indonesia, tapi

konsentrasi tetap di pulau Jawa. Kalau kita lihat pendapatan dari Pulau

Jawa 1.143 triliun, tapi belanja kita di Pulau Jawa hanya 300 triliun, sisanya

dibelanjakan ke seluruh Indonesia. Sumatera mendapatkan 232 triliun,

Kalimantan 93 triliun, Sulawesi 104 triliun, dan Papua mendapat 89 triliun,

serta Bali 56 triliun Ini adalah belanja yang tadi saya sebutkan. Peranan

belanja kita adalah untuk membangun infrastruktur, membayar subsidi,

pendidikan, bantuan sosial, kesehatan, gaji, dan pembayaran hutang,

termasuk transfer ke daerah DAK, DBH, Dana Desa.

Anda semua yang mau protes kenapa subsidi yang merah tidak dibesarkan?


Jadi kalau anda ingin merah lebih besar, kita bisa mengurangi infrastruktur,

kita bisa mengurangi kesehatan, kita bisa kurangi pendidikan, subsidi saja

semua untuk BBM, that’s the choice! Tapi apakah sama seperti anda bertanya,

“Apakah setiap rupiah itu is the best way to spent our money?” Coba kita lihat

kalau kita bayar subsidi fuel memang benar banyak yang mendapatkan

keuntungan dalam bentuk BBM murah. Namun studi menunjukkan bahwa

kalau BBM murah yang diuntungkan yang mobilnya silindernya 6. Betul?

Kalau anda di garasi punya 3 mobil, kayak Menteri keuangan itu mobil

dinasnya ada 3, yang dipakai cuma 1, Menteri Keuangan kan tidak mungkin

pakai tiga-tiganya. Tapi kan anda bisa membayangkan kalau Menteri

Keuangan tidak yang paling kaya banget. Karena saya sudah melihat orang

Indonesia yang paling kaya yang garasinya itu isinya ada 5-6, atau rumahnya

ada 3. Anda ingin subsidi listrik? Yang AC-nya 20 dalam 1 rumah. Apakah

orang-orang itu pantas untuk disubsidi. Tidak.

Makanya kalau kita subsidi melalui komoditas, anda tidak bisa pilih yang

miskin aja yang dikasih ya, orang subsidinya listrik sama BBM. Siapa yang

menikmati? Ya yang konsumsi paling banyak. Jadi kalau tadi kita care about

10,7% orang miskin. “Oh, saya kasih subsidi mereka dalam bentuk listrik”

orang yang bilang “Saya di rumah saya tidak ada listrik bu”. Saya kasih

subsidi fuel “Wong saya tidak punya motor, saya paling naik ojek”. So, saya

mau mengatakan pada anda semua, if you really care about orang miskin kita

harus mikir secara lebih cermat dan cerdas. This is not about populace, kita

bagi-bagi segala sesuatu secara mudah dan bodoh sehingga hasilnya salah.

Sudah pendapatannya tinggi, bayar pajaknya susah karena tidak bisa ditagih,

satpamnya banyak, tukang pajak tidak berani masuk, menikmati subsidi

melalui rumahnya. Listriknya banyak banget, mobilnya banyak banget,

pembantu setiap satu ada mobilnya. Bukan anaknya, pembantu punya

mobil, karena yang satu belanja, yang satu nganterin anaknya sekolah, yang

satu whatever-lah. So you realy have to think about it. Supaya saya ingin anda

sebagai mahasiswa itu think critical. Kita bicara tentang belanja it’s all about

kotak ini yang tidak berubah. 100% belanja kita tinggal taruh gedein subsidi

berarti infrastruktur kurang, dan ini yang saya ingin nanti kita diskusikan.


” Apa yang telah kita capai dengan APBN? Ini banyak sekali. Jalan raya terbangun, bandara, bendungan, sanitasi air bersih, jalur kereta api, irigasi. Kalau anda tidak mau jumlah uang lebih banyak untuk subsidi, maka yang ini semakin sedikit ”


Nah tahun 2016 dan 2017 seperti saya sebutkan tadi, kita melakukan beberapa

langkah karena ternyata kalkulasi penerimaan pajak kita menurun atau tidak

sesuai dengan yang kita perhitungkan sehingga kita mengurangi belanja.

Namun, tetap kita bisa menyelesaikan pertumbuhan dan atau anggaran pada

tahun 2016 secara cukup aman. Tahun 2017 ini kita akan coba agar tetap

menjaga momentum agar pertumbuhan ekonomi tetap positif. Kita punya

tax amnesty, kemarin tax amnesty begitu banyak dipublikasikan. Apa sih

yang kita dapat dalam tax amnesty? Ada 965.000 lebih wajib pajak yang ikut.

Nilai aset yang di-disclose 4.866 triliun. Uang tebusan yang kita kumpulkan

1.114 triliun dan penerimaan yang kia terima adalah 134 triliun. Angka ini

kelihatannya impresif tapi kalau anda lihat berapa jumlah penerimaan pajak

kita, berapa jumlah pembayar pajak kita, angka ini sebetulnya belum cukup.

Tapi bayangkan saja oleh anda semua mahasiswa, 4.866 triliun selama ini

hartanya tidak pernah dilaporkan di dalam laporan Pajak. Ini nilainya

hampir 38% dari GDP kita. No wonder kita tadi tidak bisa ngumpulin pajak

cukup banyak.

Makanya kalau sekarang kita mau melakukan reformasi perpajakan, bea

cukai, dan pajak. karena kita menganggap ekonomi kita sudah tumbuh tinggi,

besar namun negara tidak mampu bisa mengumpulkan secara cukup proper.

Sehingga tadi kita tidak mampu membiayai berbagai kebutuhan negara. Coba

kita lihat arah reformasi kita. Kita ingin supaya organisasinya diperbaiki,

teknologinya bagus, bisnis prosesnya bagus, sumber daya manusianya

anda yang sebagian nanti akan menjadi Direktorat Jendral Pajak atau Bea

Cukai, saya titip. Nanti anda kerja ini anda bisa menjadi musuh negara atau

menjadiaset negara. Anda jadi aset negara adalah aset yang mengumpulkan

uang untuk negara, anda jadi musuh negara anda di dalam anda menggerogoti

dari dalam dan itu jauh lebih bahaya dan banyak contohnya.

Senior anda ada yang bagus, tapi ada yang tidak boleh anda tiru. Mereka

menggunakan kewenangan sistem masuk organisasi, punya IT, punya

kekuasaan untuk mengambil keuntungan pribadi. Saya tidak ingin ini terjadi

pada mahasiswa STAN. Semoga anda tidak akan menjadi the next corruptor.

Aminnya keras banget lagi tadi. Ini adalah fakta belanja yang kita lakukan


selama ini. Jadi kalau pemerintah Presiden Jokowi mengurangi subsidi

dan sekarang meningkatkan belanja untuk pendidikan, kesehatan, belanja

langsung untuk masyarakat miskin, bukan melalui subsidi BBM ataupun

subsidi listrik, dan membelanjakan untuk membangun infrastruktur, itu

karena kita sangat tertinggal dengan kondisi yang kita hadapi. Satu lagi dari

sisi belanja yang belum saya sentuh adalah jumlah belanja ke daerah yang

semakin besar. Saat ini kalau kita belanja melalui Pemerintah Daerah adalah

mencapai 764 triliun dan ini adalah jumlah yang sangat besar atau sama

besarnya dengan belanja melalui Kementerian dan Lembaga. Apa yang telah

kita capai dengan APBN? Ini banyak sekali. Jalan raya terbangun, bandara,

bendungan, sanitasi air bersih, jalur kereta api, irigasi. Kalau anda tidak mau

jumlah uang lebih banyak untuk subsidi, maka yang ini semakin sedikit.

Sama kan? Ini sama dengan pilihan anda. Kalau anda punya beasiswa 1 juta,

1 juta dipakai untuk belanja beli rokok, maka anda tidak bisa belanja beli

yang lain, sama juga dengan APBN kita.

Tahun 2017 ini, Oh ini banyak sekali, anda baca aja deh, saya tidak tahu kenapa

saya dikasih bahan begini banyaknya. Tapi ini tujuannya adalah untuk

mengenalkan APBN pada anda. Ada penerimaan pajak, belanja infrastruktur,

anggaran kesehatan 5%, pendidikan 20%, jaminan kesehatan nasional,

program satu juta rumah, desentralisasi fiskal, reformasi, dan segala yang

kita lakukan melalui APBN kita. Nah APBN kita itu disusun dengan membuat

perhitungan asumsi kondisi ekonomi. Berapa growth, inflation? berapa suku

bunga hutang?, berapa harga minyak? Dan berapa produksi minyak dan gas?

Kemudian dia dikonversi berdasarkan berapa penerimaan negara yang tadi

berdasarkan estimasi, kemudian kita buat belanja negara.

Kita juga berbagai indikator kesejataraan dipakai sebagi orientasi untuk

menentukan berapa alokasi anggaran terutama untuk meningkatkan

yang disebut indikator kesejahteraan masyarakat. Tahun 2017 dan 2016

postur APBN adalah seperti ini, anda bisa lihat di dalam website. Kalau

anda perhatikan secara lebih detail, lihat tahun lalu penerimaan Negara

hanya 1.500 triliun, tahun ini kita akan mencapai 1.745 triliun. Jadi harus

naik penerimaan pajak sekitar 250 triliun per tahun dan belanja kita juga


tidak semakin menurun. Target penerimaan pajak kita selama ini menjadi

persoalan, yang orange-orange itu yang selalu pemerintah DPR setuju

penerimaan pajak itu seharusnya di atas yg orange, realisasinya yang biru.

Jadi kalau anda menjadi Menteri Keuangan anda akan mendapatkan “Oh

sudah dibahas di Dewan dan Pemerintah bilang penerimaannya adalah

1.700 triliun” tahunya duitnya kita cuma 1500 triliun, jadi yang 200 triliun

itu tidak ada, Ini yang sekarang mau kita address dalam isu mengelola apa

yang disebut reformasi perpajakan. Berapa sih jumlah pembayar pajak di

Republik Indonesia? Jumlah pembayar pajak di Indonesia yang terdaftar

36 juta, yang wajib mengembalikan SPT 16 juta, dan realisasi SPT hanya 9

juta. Coba kita lihat tahun 2017 yang menurun. Ini karena pemerintah ingin

meningkatkan pendapatan tidak kena pajak. Kemudian pemerintah ingin

membantu masyarakat itu berarti makin sedikit yang membayar pajak

kalau penerimaan negara tidak kena pajaknya dinaikan, tujuannya supaya

masyarakat punya daya beli. Jadi tadi instrumen fiskalnya dilakukan.

Infrastruktur. Indonesia kenapa kok membangun infrastruktur banyak

ya bu? Karena Indonesia masih tertinggal. Indonesia dari sisi rangking

kita dibandingkan negara-negara lain masih jauh tertinggal. Mau bicara

soal kereta api, jalan layang, listrik, maka we have to increase. Kenapa itu

penting? Karena itu untuk rakyat, untuk sektor produksi jalan. Anggaran

infrastruktur kita sekarang sudah mendekati 400 triliun, next.

Jadi kalau di daerah kita akan mengatakan tiap tahun kita menutup anggaran

dengan LKPP dan kemudian kita lakukan dalam bentuk akuntabilitas.

Sekarang ini karena daerah menjadi sangat penting makanya kalau kita

ada Pilkada itu jadi penting mencari Pemerintah Daerah yang pemimpinnya

bagus. Karena mereka mengelola fungsi, responsibility, maupun uang yang

makin banyak. Dan pemerintah Republik Indonesia terdiri Pemerintah-

Pemerintah daerah yang memiliki fungsi yang luar biasa.

APBN penting tapi dia bukan instrumen satu-satunya. Mengelola ekonomi

itu butuh instrumen lain yang disebut kebijakan ekonomi lain. Perdagangan,


investasi, tenaga kerja, pendidikan, kesehatan. Oleh karena itu untuk

kembali lagi ke tujuan awal yang tadi saya sebut, mengurangi kemiskinan,

mengurangi kesenjangan, menciptakan kesempatan kerja, itu tidak semuanya

harus melalui APBN, kalau semua biasanya baca dalam berita, “Oh, harusnya

APBN begini, harusnya APBN begitu”. APBN memang penting tapi dia bukan

satu-satunya, maka dia perlu ditambah dengan kebijakan-kebijakan lain.

Bagaimana kalau kita naikkan penerimaan dan meningkatkan investasi

namun kemudian policy di bidang perdagangan atau investasinya tidak

positif? Atau membebani masyarakat. Harus ada perizinan segala macam,

itu kemudian membuat seluruh instrumen itu menjadi tidak efektif untuk

memperbaiki dan menyelesaikan masalah Indonesia. Oleh karena itu di

dalam desain ekonomi Indonesia kita gunakan semua instrumen. Instrumen

yang langsung pada rakyat miskin, baik melalui APBN maupun policy di

bidang pendidikan, kesehatan. Instrumen untuk meningkatkan daya saing,

instrumen di bidang APBN untuk membangun infrastruktur tapi kita

juga bahkan memberikan insentif fiskal. Tapi juga kita perlu membangun

sumber daya manusia yang memiliki skill. Kita mengurangi segala macam

birokrasi dan perijinan, Dan kita juga meningkatkan kemampuan dari sisi

kepastian usaha. Itu semuanya agar ekonomi kita tumbuh secara inklusif

dan berkualitas.

Terakhir ini adalah 14 paket kebijakan yang selama ini Menteri Ekonomi

sudah menyampaikan. Kenapa ini penting? Karena dia fungsinya adalah

mengurangi beban masyarakat dan menciptakan banyak sekali apa yang

disebut opportunity bagi masyarakat. Indonesia selama ini adalah Indonesia

yang dianggap merupakan negara yang cukup besar. Oleh karena itu kita

sebetulnya punya opsi dari sisi policy-nya. Indonesia ke depan tuh seperti

apa sih? Kalau kita mengelola dengan baik kita pasti di-recognize secara

internasional. Bukan masalah “Oh ini dikenal karena IMF, World Bank”,

tidak. Kita bandingkan saja tadi yang 190 negara, kesehatan fiskalnya,

ekonominya, kesempatan kerjanya, kualitas dari membuat keputusan.

Tahun-tahun ke depan kita menghadapi situasi yang tidak makin mudah.

Tahun 2045 Indonesia akan mencapai 350 juta penduduk. Anda-anda semua


nanti pada saat usia seumur saya pada tahun 2045. Sebagian mungkin sudah

menjadi Presiden, Menteri, Gubernur, dan tolong jangan masuk penjara.

Nah kalau Indonesia akan menjadi negara yang maju, kita membutuhkan

Indonesia yang memiliki tidak hanya visi tapi kemampuan berorganisasi.

Anda-anda inilah yang harus saya mintakan untuk menyiapkan diri. Apa

sebetulnya Sekolah Tinggi Akutansi Negara, lulusan anda, lulusan STAN ini

akan mengisi banyak sekali institusi-institusi penting negara. Negara, itu di

dalam suatu entitas ini dia bisa menjadi pendukung, pelindung, tapi dia juga

bisa menjadi destroyer.

Jadi di dunia ini ada yang disebut peribahasanya: “Jalan menuju neraka itu

dibangun oleh anak tangga yang isinya adalah tujuan baik”. Jadi jangan

pernah bilang “Oh yang penting tujuan saya baik”, tujuan baik itu bisa menuju

ke neraka. Kalau anda punya tujuan baik tapi tidak dipersiapkan dengan

matang, tiba-tiba anda masuk ke dalam jurang. Makanya saya bilang, STAN

harus menjadi murid-murid yang mampu memiliki teknokrasi, cara berpikir

teknokratis karena anda tahu bagimana menghitung, bagaimana mengukur,

bagaimana melihat dampak. Anda tidak hanya berdasarkan perasaan, anda

tidak hanya berdasarkan prosa dan puisi, tapi juga anda mengkalkulasi.

Saya senang sih katanya STAN punya banyak sekali tadi bakat seni dan ingin

membuat yang disebut pekan seni untuk anak-anak. Itu bagus, karena anda

sebagai manusia harus paripurna kan. Tetap punya...saya pun senang seni.

Saya senang nyanyi, saya senang melihat tarian, saya liat pertunjukan.

Tapi pada saat anda menjalankan tugas anda harus mampu kemampuan

teknokratis anda. Belajar dan belajar, jangan hanya belajar dari dosen

anda. Saya dulu tidak pernah hanya belajar dari dosen. Kalau saya ngomong

gini saya pergi ke perpustakaan saya lihat buku lain terus saya lihat, Oh

dosennya ternyata cuma ngajarin 5 lembar. Padahal bukunya itu 500 lembar.

So you have to learn more—apalagi kalau dosennya cuma punya stensilan 2

halaman, itu jangan dipercaya deh. Serious! Mereka bukan malaikat, kalau

dosennya tidak mutu cari ilmu tempat lain. Harusnya bermutu sih, saya

udah minta Kepala BPPK dosennya bermutu. Tapi kalau dosennya kurang

48 49

bermutu anda tidak boleh kemudian “oh saya cuma dapet segini bu”. Hari ini

anda di kampus sudah punya wifi sudah punya segala macam bukan hanya

untuk anda belajar mencari informasi yang kacau. Iya kan? Anda mestinya

pergi ke perpustakaan, belajar, diskusi, bandingkan. Textbook Indonesia

dibandingkan textbook luar negri seperti apa? Supaya kalau anda kalau

lulusan Indonesia anda tidak minder. Udah tidak bisa bahasa Inggris, ilmunya

ilmu sendiri yang tidak diakui seluruh dunia tapi juga tidak jelas. Laporan

keuangannya disclaimer tapi ngakunya bagus. Jadi ngurusin akutansi negara,

ada 192 negara yang lain. So you really have to benchmark, benchmark with

the best in the world. Jangan benchmark dengan negara pecundang. Jangan

benchmark negara yang loser.

Negara-negara yang sudah proven bagus anda lihat kenapa mereka bisa

maju? Why can’t we? Bukan karena apa apa, kita merasa punya militansi

nasionalisme itu adalah our country and our people deserve to be in a great

position. Negara ini, orang-orangnya, manusia Indonesia itu berhak untuk

hidup sama martabatnya dengan negara-negara yang disebut negara

maju. Dan anda seluruh anggota mahasiswa STAN anda adalah calon yang

ngurusin Republik ini. Ngurusin bukan membuat kurus. Ngurusin Republik

ini supaya menjadi negara bagus, bukan diporotin untuk diri anda sendiri ya.

Jadi integrity, profesionalism, teknokrasi adalah hal yang saya harapkan dari

STAN. This is the investment or Republic kepada anda, ini adalah investasi dari

Republik Indonesia kepada anda semua yang ada di sini maupun yang 9.000

lainnya. Negara sedang berinvestasi pada diri anda. Adalah kewajiban anda

untuk mengembalikan investasi tersebut dalam bentuk prestasi, komitmen,

loyalitas, dan integritas yang penuh.

Terima kasih.

Wassallammualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh


50 51

02

52 53

Tanggung Jawab Kepala Daerah dalam Menentukan Sasaran Strategis Pengelolaan Keuangan Daerah

Pembekalan Kepemimpinan Pemerintah dalam Negeri Bagi Kepala dan WakilKepala Daerah Tahun 2017

Auditorium Lantai 4 Gedung F BPSDM,28 April 2017


Bismillahirrohmanirrohim.

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Selamat siang, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.

Bapak Ibu Sekalian.Hari ini, saya akan mencoba untuk memberikan presentasi mengenai kebijakan fiskal yang mana di dalamnya juga membahas dana transfer ke daerah. Bapak Ibu sekalian tentunya harus memahami dana transfer ke daerah tersebut yang nanti akan dipergunakan Bapak Ibu sekalian sebagai pemimpin daerah yang akan terpilih nantinya. Bapak Ibu sekalian akan bertanggungjawab untuk menjalankan seluruh program yang ada, karena salah satu sumber pendanaan program tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer ke daerah. Kita akan memulai presentasi hari ini dengan 4 topik. Topik pertama adalah perkembangan ekonomi terkini yang menjadi salah satu faktor yang penting di dalam menyusun APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal. Topik yang kedua membahas tentang kebijakan fiskal itu sendiri. Kemudian sebagai topik ketiga, saya akan menyoroti secara tajam sedikit dari APBN 2016 yang baru saja ditutup pada tahun 2017 ini. Dan sebagai topik yang terakhir, saya akan mencoba membahas mengenai sasaran strategis dari sisi pengelolaan keuangan daerah yang merupakan tanggungjawab dari Bapak dan Ibu sekalian.

Mari kita mulai dengan topik pertama, yaitu kondisi ekonomi terkini yang menjadi dasar penyusunan APBN kita. APBN adalah salah satu instrumen kebijakan pemerintah yang sangat penting yang digunakan untuk mencapai tujuan kita, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan mandat para pendiri bangsa kita terdahulu. Di dalam konteks kali ini, tantangan yang kita hadapi ketika ingin mencapai masyarakat yang adil dan makmur adalah bagaimana caranya agar kita dapat mengentaskan kemiskinan atau bagaimana caranya agar kita dapat memberikan keadilan dan kemakmuran bagi mereka yang belum mendapatkannnya. Bagaimanapun juga, kita tetap harus mengurangi ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat, baik ketimpangan antarkelompok pendapatan maupun ketimpangan antardaerah. Selain itu, kita juga dihadapkan pada


tantangan bagaimana meningkatkan produktivitas dan daya kompetisi dari perekonomian kita, terutama produktivitas yang bertopang kepada pemanfaatan sumber daya manusia yang baik. Apabila kita melihat tujuan tersebut yang di dukung dengan optimalisasi penggunaan APBN, maka kita harus memperhatikan kondisi di dalam negeri yang merupakan tantangan terberat kita di dalam mencapai tujuan nasional tersebut. Ekonomi kita dikenal dengan ekonomi yang inovasinya masih belum kompetitif atau belum terlalu tinggi. Dengan kata lain, daya inovasi kita dapat dikatakan masih terbilang rendah. Yang menjadi penyebab rendahnya inovasi masyarakat adalah terbatasanya kapasitas produksi masyarakat atau supply yang terbatas. Penyebab lainnya adalah infrastruktur yang belum cukup memberikan kemudahan masyarakat melakukan inovasinya. Oleh karena itu, Bapak Presiden selalu menyampaikan di berbagai kesempatan bahwa kebutuhan untuk membangun infrastruktur adalah hal yang sangat penting. Kemampuan teknologi maupun skill dari masyarakat yang menjadi penopang ekonomi kita juga masih perlu untuk diperbaiki. Sementara itu, di sektor keuangan, pasar keuangan Indonesia juga masih terbilang cukup dangkal. Penetrasi pasar keuangan ini belum sedalam dan seluas negara-negara yang relatif lebih maju dari kita. Bahkan, negara tetangga kita, seperti Thailand, Malaysia dan Singapura, telah memiliki konsentrasi pasar keuangan yang lebih baik daripada kita. Semua itulah yang menjadi potret tantangan di dalam negeri yang akan kita hadapi, seperti kemiskinan ketimpangan dan juga produktivitas.

Tingkat kemiskinan di Indonesia memang mengalami penurunan sejak tahun 2007 lalu. Pada tahun 2007 tersebut, tingkat kemiskinan mencapai angka sebesar 16%. Sekarang, angka kemiskinan telah menurun hingga mencapai 10,7%. Indonesia memang belum pernah mencapai single digit di dalam tingkat kemiskinannya. Tingkat kemiskinan yang cukup besar inilah yang mendorong tenaga kerja daerah hijrah ke wilayah perkotaan yang memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki hidup mereka. Mereka bekerja keras agar tingkat kemiskinan yang mereka alami dapat menurun. Pada dasarnya, tingkat kemiskinan nasional kita dapat kita turunkan hingga mencapai angka di bawah 10%. Asalkan, kita dapat mengusahakan tersedianya lapangan pekerjaan. Di ukur dari data statistik, tingkat pengangguran kita setidaknya mengalami penurunan dari 9,1% menjadi 5,6%. Namun, yang patut kita waspadai adalah bahwa tingkat pengangguran tersebut adalah tingkat pengangguran terbuka. Banyak dari masyarakat kita yang berada di posisi setengah menganggur sehingga mereka tidak ter-capture atau tidak terekam di dalam tingkat pengangguran terbuka ini. Untuk grafik yang berwarna merah, itu merupakan data mengenai angka gini ratio kita. Data tersebut menggambarkan adanya tingkat ketimpangan yang kita hadapi saat ini. Di situ, kita akan melihat bagaimana kue ekonomi


didistribusikan secara tidak merata di mana 40% diantaranya dinikmati oleh kalangan terbawah, sedangkan 10% atau 20% diantaranya dinikmati olah kalangan teratas. Apabila angka gini ratio kita semakin tinggi mendekati angka 1, maka hal itu menunjukkan adanya ketimpangan yang amat sangat. Namun apabila angka gini ratio tersebut semakin rendah, maka hal itu memperlihatkan adanya pemerataan pendapatan yang semakin sempurna. Indonesia mengalami ketimpangan pendapatan yang meningkat cukup cukup tajam dari 0,36 menjadi 0,41 dalam waktu hanya 4 tahun saja. Dari sebab itu, pemerintah saat ini tengah berupaya menjaga momentum ekonomi kita agar ketimpangan tersebut semakin berkurang setiap tahunnya.

Ketimpangan pendapatan ini memang masih menjadi tantangan kita untuk mencapai tujuan nasional, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Apabila kita melihat ketimpangan yang terjadi antardaerah, maka hal ini menunjukkan bahwa kita tertantang untuk mendesain pembangunan Indonesia menjadi lebih baik. Gambar di depan menggambarkan bahwa Pulau Jawa menjadi konsentrasi dari kegiatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa dalam dua tahun terakhir, yaitu tahun 2015 dan 2016, yang ditunjukkan dengan warna biru tua dan biru muda, adalah sebesar 5,5% dan 5,6%. Pertumbuhan di Pulau Jawa memang hampir mirip dengan pertumbuhan ekonomi nasional, karena Pulau Jawa menjelaskan mayoritas perekonomian di Indonesia ini. Artinya, konsentrasi ekonominya masih berpusat di Pulau Jawa. Sedangkan konsentrasi kemiskinan di Pulau Jawa mencapai 10%. Bandingkan dengan pulau-pulau lainnya. Pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera lebih rendah dari Pulau Jawa, yaitu 3,5% dan 4,3%. Rendahnya pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera disebabkan karena pulau ini masih terkena dampak atau terpukul dari harga komoditas yang menurun, apakah itu palm oil atau kelapa sawit, batubara, atau minyak bumi dan gas bumi. Tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera jumlahnya lebih sedikit dibandingkan tingkat kemiskinan yang ada di Pulau Jawa, yaitu11,1%. Pertumbuhan ekonomi di Pulau Kalimantan justru lebih rendah lagi, yaitu 1,2% dan 2.0%. rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi di Pulau Kalimantan disebabkan karena pulau ini jauh lebih banyak tergantung kepada sumber daya alamnya sehingga kegiatan ekonominya belum terdiversifikasi secara baik. Meskipun demikian, tingkat kemiskinan di Pulau Kalimantan relatif lebih rendah dibandingkan pulau-pulau lainnya. Sementara itu, perkembangan pertumbuhan ekonomi di Pulau Sulawesi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu 7,4% dan 11%. Hanya saja, tingkat kemiskinan di Pulau Sulawesi masih relatif lebih tinggi meskipun tingkat kemiskinan tersebut lebih rendah setelah tingkat kemiskinan di Pulau Kalimantan. Atau, tingkat kemiskinan di Pulau Sulawesi di bawah rata-rata nasional, yaitu sudah mencapai single digit. Dari semua pulau di Indonesia, Pulau Papua dan Pulau Maluku yang memiliki tantangan yang sangat tinggi. Pertumbuhan ekonomi di kedua pulau tersebut

56 57

” Tantangan yang datang dari luar negeri justru menjadi tantangan yang sangat penting. Tantangan ini dapat mempengaruhi hal-hal yang ingin kita capai, karena adanya faktor shock yang berasal dari luar. ”


memang mengalami peningkatan cukup tinggi, karena adanya beberapa aktivitas investasi yang cukup besar. Namun, tingkat kemiskinan dua pulau ini dapat dikatakan tertinggi di Indonesia, yaitu 22%. Sedangkan untuk Pulau Nusa Tenggara dan Pulau Bali, terutama untuk Pulau Nusa Tenggara, tingkat kemiskinan di pulau ini di bawah rata-rata nasional, yaitu 8,7%. Sementara itu untuk tingkat pertumbuhan ekonominya, pertumbuhan ekonomi Pulau Bali lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi di Pulau Nusa Tenggara, karena mereka memiliki diversifikasi ekonomi.

Harapan kita sebagai bangsa Indonesia adalah tentunya bagaimana kita dapat mengurangi gini ratio tersebut yang artinya kita tentu akan semakin memeratakan kesejahteraan masyarakat antardaerah maupun di masing-masing daerah tersebut di mana kesenjangan antara kelompok masyarakat yang kaya dan kelompok masyarakat yang miskin dapat diperkecil. Dengan mengurangi angka gini ratio tersebut, kita juga akan mengurangi kemiskinan itu sendiri. Jika kita melihat di dalam gambar ini, kita akan mengetahui bahwa rata-rata angka gini ratio di daerah ataupun provinsi dan dibandingkan dengan rata-rata gini ratio nasional adalah sebesar 0.39. Jika kita melihat kembali, beberapa daerah memang memiliki ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi dari rata-rata perhitungan ketimpangan nasional. Daerah yang memiliki ketimpangan cukup tinggi antara lain provinsi DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Sulawesi Utara. Untuk daerah lainnya, ketimpangannya relatif lebih rendah. Namun, ada yang menarik dalam hal ini. Beberapa provinsi memiliki tingkat pendapatan perkapitanya lebih rendah, tetapi tingkat pemerataannya justru lebih bagus. Mereka adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Maluku.

Tantangan tidak hanya berasal dari dalam negeri saja, tetapi tantangan terhadap ekonomi kita juga berasal dari luar negeri. Tantangan yang datang dari luar negeri justru menjadi tantangan yang sangat penting. Tantangan ini dapat mempengaruhi hal-hal yang ingin kita capai, karena adanya faktor shock yang berasal dari luar. Apa saja yang ingin kita capai akhirnya menjadi tertunda akibat permasalahan yang ditimbulkan dari luar negeri. Salah satunya adalah kondisi ekonomi global. Kemarin, International Monetary Fund (IMF) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia menunjukkan sinyal pemulihan. Namun, pemulihan tersebut belum benar-benar solid. Kondisi pemulihan ekonomi global memang masih sangat tergantung dengan kondisi ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok(RRT), maupun negara-negara Eropa. Tidak hanya itu, kita juga dapat melihat suasana global yang dipengaruhi oleh suasana geopolitik, seperti halnya konflik yang terjadi di Korea Utara saat ini. Tidak luput pula, kebijakan ekonomi moneter di Amerika Serikat yang secara umum akan sangat mempengaruhi sentimen investor dalam negeri sehingga arus modal di negara-negara berkembang akan mengalami tekanan jika ada perubahan


tingkat suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Tahun ini, Bank Sentral Amerika Serikat berencana untuk menaikkan suku bunganya 3 kali lipat. Hal ini menunjukkan arah bahwa banyak arus modal akan kembali lagi ke Amerika Serikat. Indikasi ini juga menunjukkan bahwa kita harus mulai bekerja jauh lebih keras lagi agar modal yang ada di Indonesia dan menuju ke Indonesia tidak balik lagi ke negara-negara lainnya. Ini adalah tantangan yang harus dikoordinasikan bersama-sama, karena pimpinan dan seluruh kepala daerah memiliki peranan yang sangat penting sekali di dalam menentukan iklim investasi yang kondusif. Dengan menjaga tatanan dunia bergerak secara harmonis tanpa adanya gejolak yang besar, kita tentu akan dapat menjaga kepentingan nasional dan kepentingan negara masing-masing.

Kita harus mensyukuri bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidaklah yang terburuk di dunia. Bahkan dalam hal ini, kita masih termasuk negara yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi ketiga tertinggi diantara negara-negara anggota G20 lainnya. Dapat diartikan, kinerja ekonomi kita cukup baik dari sisi pertumbuhannya. Namun, dari sisi pemerataan dan kemiskinan, kita tampaknya memerlukan usaha yang lebih giat lagi agar kerja keras kita dapat mencapai apa yang kita harapkan. Apabila dibandingkan negara-negara anggota Association of Southeast Asia Nations (ASEAN) yang lain, seperti Kamboja, Myanmar dan Laos, pertumbuhan ekonomi mereka memang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, mereka semua masih termasuk negara-negara yang memiliki penduduk miskin paling banyak.

Lantas, apa yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia? Ini menjadi hal yang penting untuk diperhatian bagi Bapak dan Ibu sekalian yang akan bertugas sebagai Kepala Daerah kedepannya. Pertumbuhan ekonomi diseimbangkan oleh sisi permintaan dan sisi penawaran. Sisi permintaan menjadi motor penggerak untuk menarik ekonomi menjadi lebih cepat. Penggerak ekonomi melalui perhitungan sisi permintaan tersebut dapat dilihat dari besaran nilai konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor yang dilakukan masyarakat bersama-sama dengan pemerintah. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)memiliki keterbatasan. Seperti halnya APBN, tingkat defisit maksimum yang diperkenankan adalah sebesar 3%. Kita pun tidak dapat membelanjakan banyak sekali dengan menggunakan kekuatan APBN selama kita tidak dapat mengumpulkan pajak yang cukup. Belum lagi apabila penerimaan pajak tersebut kita bagikan ke seluruh daerah dan ke seluruh sektor ekonomi. Oleh karena itu, motor ekononomi tidak seharusnya dilakukan oleh pemerintah saja, khususnya belanja negara yang dilakukan oleh pemerintah. Namun demikian, peran pemerintah tetaplah penting sekali, terutama dari sisi kebijakannya dan regulasinya. Apabila regulasinya


semakin buruk, secara otomatis ekonominya akan mengalami keburukan pula. Dengan kondisi seperti ini, kita kembalikan kepada kondisi di daerah. Intinya, kita harus melihat terlebih dahulu kondisi yang ada di daerah.

Di daerah, kita jelas akan melihat APBD yang mereka kelola. Apabila APBD memiliki keterbatasan, Bapak dan Ibu sekalian masih dapat membuat aturan-aturan yang baik. Aturan-aturan tersebut dapat menciptakan dua atau tiga motor ekonomi lainnya, yaitu konsumsi, investasi dan ekspor. Untuk investasi, pemerintah daerah dapat menariknya dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari sebab itu, pemerintah dalam hal ini terus berusaha agar APBN sebagai motor penggerak ekonomi tetap berjalan secara terkendali. Yang paling terpenting dalam hal ini adalah confidence dari masyarakat itu sendiri untuk dapat menggerakan konsumsi mereka berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Untuk menggerakan konsumsi masyarakat, maka tingkat inflasi pun harus rendah. Tingkat inflasi memang harus dijaga agar daya beli masyarakat tidak tergerus sehingga konsumsi tetap berjalan seperti biasa. Sementara itu untuk regulasi maupun kebijakan, Bapak dan Ibu sekalian harus mengelola regulasi dan kebijakan ini agar regulasi dan kebijakan yang ada dapat lebih sederhana dan baik sehingga investor memiliki kepercayaan yang kuat untuk datang ke tempat anda. Sebelum mereka datang, kita sebaiknya jangan mempersulit keadaan yang nantinya akan menjadi persoalan bagi mereka sendiri sehingga mereka tidak akan pernah datang lagi kesini.

Selanjutnya, ekspor menjadi motor penggerak ekonomi yang ke-4. Ekspor memang menjadi tantangan berat yang harus kita hadapi. Dalam empat tahun terakhir ini, nilai ekspor kita mengalami penurunan, karena kondisi dunia sedang mengalami ketidakpastian. Akibatnya, sektor emiten kita sebagai importir yang menerima barang-barang ekspor kita mengalami pelemahan. Namun, saat ini momentumnya mulai kembali positif. Sejak bulan Desember tahun lalu sampai dengan kuartal pertama tahun ini, momentum ekspor mengalami pertumbuhan yang positif karena, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, ekonomi global mulai pulih kembali dan geliat ekonomi memberi semangat kepada masyarakat untuk bangkit kembali. Ini menjadi kesempatan untuk para pimpinan daerah untuk dapat melihat potensi daerahnya masing-masing di dalam melihat pasar ekspor mereka. Bagaimana memanfaatkannya sehingga dia menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang bisa memakmurkan masyarakatnya menjadi tantangan tersendiri bagi daerah untuk mewujudkannya.

Sementara itu jika kita melihat sisi supply atau produksinya, masing-masing kondisi ekonomi daerah pada dasarnya dapat menciptakan sisi produksi yang berbeda-beda. Ada yang kuat di sektor perdagangan, ada yang kuat di sektor pertambangan, ada yang kuat di sektor pertanian, dan ada pula yang


kuat di sektor konstruksi. Namun, ekonomi daerah akan semakin memiliki daya tahan yang kuat atau resilience apabila ekonominya juga relatif terdiversifikasi. Seandainya di suatu daerah, katakanlah di kabupaten atau provinsi, mereka tergantung kepada satu atau dua komoditas saja, sebut saja komoditas pertanian atau pertambangan, ketika harga komoditas mengalami kejatuhan di level regional maupun global, maka kondisi ekonomi daerah tersebut akan jatuh meskipun daerah tersebut sudah bekerja sangat keras.

Oleh karena itu, membuat ekonomi lebih terdiversifikasi menjadi sangat penting dilakukan oleh daerah saat ini. Ada sektor pertanian, ada sektor pertambangan, ada sektor konstruksi, ada manufaktur, dan ada pula sektor jasa yang dapat daerah pergunakan untuk mengembangkan ekonomi mereka. Semakin mereka terdiversifikasi, maka semakin tinggi pula daya tahan ekonomi mereka maupun kesempatan luas untuk menciptakan lapangan kerja yang baru. Semua ini diperlukan bagi para pimpinan di daerah dalam membuat strategi pembangunannya sehingga mereka mampu membangun kekuatan daya tahan ekonominya. Pertumbuhan hasil produksi sektor pertanian di Indonesia secara rata-rata cukup baik. Namun, pertumbuhan hasil produksi di sektor pertambangan memberikan hasil yang negatif, karena pukulan dari harga komoditas dunia dan ekspor yang mengalami penurunan. Sementara itu, hasil produksi dari sektor industri manufaktur selama ini cukup bagus, terutama di Pulau Jawa yang memang sedikit mengalami pelemahan. Salah satu faktor yang harus diwaspadai oleh kepala daerah adalah kebijakan mengenai upah tenaga kerja. Kita dapat saja menyenangkan hati para buruh dengan menaikan upah yang mereka terima. Namun, kita harus ingat bahwa kondisi ini dapat saja membuat daerah anda menjadi tidak kompetitif. Sekarang saja di Pulau Jawa, banyak industri manufaktur yang memindahkan lokasi industri mereka untuk mencari daerah yang upahnya relatif lebih reasonable. Ada daerah yang memang menaikan terus kenaikan upah minimum buruhnya, meskipun para buruh yang bekerja di daerah tersebut belum tentu memiliki produktivitas yang tinggi. Kenaikan upah buruh pada dasarnya sangat dapat dijustifikasi apabila buruh tersebut juga meningkatkan produktivitasnya. Namun apabila buruh tidak semakin produktif dan upahnya semakin tinggi, industri tersebut mungkin akan mencari tempat ysng lain untuk dapat menanamkan modalnya di tempat yang baru. Sementara itu, industri manufaktur selalu menjadi tempat yang secara umum membuka lapangan kerja yang baru. Daerah akan senang dengan kehadiran industri ini, karena akan menarik minat tenaga kerja daerah dari desa ke kota. Belum lagi dengan kehadiran industri-industri lainnya, seperti industri jasa telekomunikasi, industri jasa perdagangan, dan industri jasa keuangan. Untuk daerah perkotaan, kehadiran industri jasa tersebut pada umumnya akan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonominya secara lebih banyak lagi.

” APBN tentu harus kredibel. Lalu, kredibel itu artinya apa? Artinya, penerimaan dan estimasinya jelas. Sedangkan untuk belanjanya, itu harus sesuai dengan prioritas”



Dengan situasi ekonomi seperti itu, apa yang menjadi peranan dari kebijakan fiskal? Anda tentu mengetahui bahwa kebijakan fiskal selalu identik dengan APBN. Sedangkan APBN itu sendiri adalah sebuah instrumen penting yang digunakan pemerintah untuk mengalokasikan, mendistribusikan, maupun menstabilisasikan. Untuk dapat melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi, APBN tentu harus kredibel. Lalu, kredibel itu artinya apa? Artinya, penerimaan dan estimasinya jelas. Sedangkan untuk belanjanya, itu harus sesuai dengan prioritas atau masalah struktural yang ingin dihadapi. Jika masalah struktural yang dihadapi adalah terkait masalah kemiskinan, maka belanja harus berfokus kepada kegiatan untuk memerangi kemiskinan. Jangan sampai kita mempunyai masalah kemiskinan, tetapi belanjanya hanya untuk menyenangkan orang-orang yang kaya saja. Ini justru akan menimbulkan jurang ketimpangan yang semakin besar. Oleh sebab itu, kita membutuhkan strategi yang harus kita terus ikhtiarkan di dalam mendesain APBN kita. Di dalam perencanaan APBN kita tahun 2017, seluruh belanja negaranya mencapai nilai sebesar Rp2.080 triliun. Sedangkan untuk seluruh penerimaan negaranya, nilainya mencapai sebesar Rp1.750 triliun sehingga apabila ada kekurangan dari sisi belanjanya di mana belanja lebih banyak dibandingkan dengan penerimaannya, maka kita akan mengalami defisit sebesar Rp330 triliun. Mengapa nilai defisitnya besar sekali? Seperti yang telah saja jelaskan sebelumnya bahwa itu disebabkan karena penerimaan pajaknya belum digali secara optimal, sementara pelaksanaan belanjanya tidak dapat ditunda-tunda lagi.

Tidak dapat ditunda lagi, karena Bapak Presiden memang selalu meminta bahwa belanja negara harus fokus di mana belanja yang dikeluarkan tersebut memang menjadi urgensi kebutuhan bagi kita semua. Jangan sampai kita mengeluarkan belanja negara yang banyak, tidak fokus, dan tidak menghasilkan yang pada akhirnya menuntun kita pada keputusan alternatif, yaitu pembiayaan belanja negara melalui utang negara. Ini memang sebuah strategi yang harus kita jaga bahwa jika kita berutang, maka utangnya tersebut harus dipergunakan untuk menanamkan investasi di bidang sumber daya manusia sehingga anak-anak kita menjadi generasi yang lebih pintar, lebih baik, dan lebih sehat. Kita berutang untuk membangun infrastruktur sehingga ekonomi kita dapat berjalan secara berkesinambungan. Dengan demikian, utang yang kita miliki dapat kita lunasi dengan segera. Namun apabila kita berutang yang tidak digunakan untuk menanamkan sebuah investasi, maka utang tersebut nantinya hanyalah sebuah pengeluaran yang bersifat konsumtif semata, seperti halnya pengeluaran untuk membangun gedung perkantoran para menteri atau para bupatinya sehingga utang tersebut tidak menimbulkan efek produktivitas yang dapat menciptakan kemampuan untuk membayar kembali utang-utang tersebut.

Saat ini, yang menjadi tantangan kita di dalam mendesain APBN akan


juga dihadapi oleh Bapak dan Ibu sekalian ketika Bapak dan Ibu sekalian tengah menyusun APBD yang Bapak dan Ibu kelola nantinya. Unsur utama yang penting di dalam mendesain APBN atau APBD kita adalah bagaimana membuat target penerimaan negara yang cukup ambisius, tetapi realistis. Oleh karena itu, kita harus melihat potensi ekonomi kita. Kemudian, kita juga harus melihat kapasitas kita untuk dapat mengoreksi atau memungut pajak yang sebenarnya. Suatu ekonomi dapat saja tumbuh besar, tetapi jika DJP tidak memiliki kapasitas yang cukup, maka penerimaan pajaknya tidak dapat terkumpul. Sebelumnya telah saya sampaikan bahwa penerimaan negara kita tahun ini direncanakan mencapai nilai sebesar Rp1.750 triliun. Sedangkan belanjanya harus fokus kepada apa yang ingin kita capai. Apabila kita ingin mencapai masyarakat yang adil dan makmur, maka kita harus melihat apa yang menjadi akar permasalahannya sehingga masyarakat kita belum makmur atau belum dapat menikmati keadilan tersebut. Itulah yang harus terus kita utamakan. Dalam konteks perencanaan APBN atau APBD ini, beberapa hal yang harus kita perhatikan terkait dengan masalah birokrasi pemerintahan adalah kesinambungan koordinasinya antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, legislatif, yudikatif di mana mereka semua adalah lembaga pemerintahan yang yang sama pentingnya di dalam menciptakan APBN dan APBD kita agar lebih kredibel dan sustainable. Lalu, apa yang menjadi tantangan bagi kita saat ini di dalam merencanakan APBN dan APBD yang lebih kredibel? Di mulai dari sisi penerimaan negara di mana kita masih menghadapi suasana atau situasi yang mana penerimaan negara relatif lebih rendah dibandingkan dengan potensi yang kita dapatkan. Saat ini rasio perpajakan kita adalah sebesar 11%. Jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya yang dapat menciptakan rasio perpajakan sebesar 20% sampai dengan 25%, maka penerimaan pajak kita dapat dikatakan masih tertinggal cukup jauh. Apabila kita ingin menaikkan penerimaan negara, maka itu artinya kita harus mampu untuk menciptakan reformasi perpajakan. Seperti yang telah saya ungkapkan sebelumnya, jika kita melihat rasio penerimaan pajak kita dibandingkan rasio penerimaan pajak negara-negara lain di dunia ini, maka Indonesia masih dianggap lebih rendah. Rasio penerimaan pajak Indonesia di dalam penerimaan negaranya berkisar sebesar 11%. Sedangkan di negara-negara lainnya, ada yang mencapai rasio penerimaan pajaknya sebesar 15%. Bahkan bagi negara-negara maju, rasio perpajakan mereka dapat mencapai angka sebesar 20%. Bayangkan jika ekonomi kita memiliki nilai sebesar Rp13.000 triliun. Itu artinya, kita dapat mencapai rasio penerimaan pajak kita sebesar 20%. Dengan kata lain, penerimaan negara kita dapat mencapai nilai lebih dari Rp2.000 triliun. Sedangkan saat ini, penerimaan kita hanya sebesar Rp1.750 triliun saja. Ini yang menjadi salah satu kendala bagi kita ketika kita berupaya meningkatkan potensi penerimaan pajak kita. Jika kita membidik penerimaan pajak, maka kita mampu untuk membelanjakannya lebih banyak. Saat ini, Indonesia belum dapat mengumpulkan keseluruhan potensinya. Namun pada saat yang sama, kita juga dibayangi dengan angka


defisit kita yang dibatasi untuk tidak boleh lebih dari angka sebesar 3,5% atau 3%.

Jika kita membandingkan Indonesia dengan negara lain, maka angka defisit kita sebenarnya tidak terlalu besar. Banyak negara lain yang memiliki angka defisit lebih tinggi dari Indonesia. India saja, angka defisit anggaran negara lebih tinggi dari Indonesia, yaitu di atas 3% atau sebesar 6,7%. Demikian pula dengan Jepang di mana angka defisit anggaranya pernah mencapai angka sebesar 9,5% meskipun angka defisit yang paling kecil mencapai angka sebesar 4,5%. Sementara itu, defisit anggaran negara milik Brazil mencapai angka sebesar 10%. Kondisi ini jelas menggambarkan bahwa Indonesia masih cukup hati-hati di dalam mengelola keuangan negaranya. Pajak dan penerimaan perpajakan sangat berguna untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan di negara kita. Jika kita melihat di dalam peta ini, Pulau Jawa sebagai konsentrasi perputaran ekonomi di Indonesia memiliki penerimaan perpajakan yang paling besar. Saat ini, Pulau Jawa menyumbangkan penerimaan pajak sebesar Rp1.143 triliun. Sementara itu, APBN yang dibelanjakan di Pulau Jawa, baik yang melalui pemerintah pusat maupun APBD, hanya sebesar Rp302 triliun saja. Dengan demikian, sisa belanja APBN di Pulau Jawa yang sebesar minus Rp700 triliun lebih atau Rp800 triliun dari total penerimaan pajak di Pulau Jawa yang sebesar Rp1.143 triliun tersebut dibelanjakan ke seluruh Indonesia. Sedangkan besaran belanja di Pulau Sumatra yang memberikan sumbangan penerimaan perpajakan sebesar Rp141 triliun mendapatkan dana dari pemerintah pusat yang berasal dari dana transfer ke daerah maupun belanja kementerian/lembaga di Pulau Sumatera sebesar Rp232 triliun. Artinya, Pulau Sumatera mendapatkan selisih nilai positif sebesar Rp88 triliun. Untuk Pulau Kalimantan, sumbangan penerimaan negaranya adalah sebesar Rp86 triliun. Sedangkan belanjanya, baik yang bersumber dari dana pemerintah pusat maupun dana yang bersumber dari daerah adalah sebesar Rp93,3 triliun. Artinya, Pulau Kalimantan mendapatkan selisih nilai positif sebesar Rp7,11triliun. Untuk Pulau Sulawesi, sumbangan penerimaan dari perpajakan hanya mencapai nilai sebesar Rp19,7 triliun. Namun, belanja di Pulau Sulawesi, baik belanja yang dananya bersumber dari pemerintah pusat dan daerah, mencapai nilai sebesar Rp104 triliun. Artinya, Pulau Sulawesi mendapatkan selisih nilai yang positif pula sebesar Rp84 triliun. Nilai tersebut lebih dari apa yang dapat mereka kumpulkan. Sementara itu, Pulau Papua dan Maluku memberikan sumbangan penerimaan perpajakannya sebesar Rp18,4 triliun. Namun, Pulau Papua dan Maluku mendapatkan sumber pendanaan untuk belanjanya sebesar Rp89,6 triliun. Artinya, Pulau Papua dan Maluku juga mendapatkan selisih nilai yang positif sebesar Rp71,3 triliun. Untuk Pulau Bali dan Nusa Tenggara, sumbangan penerimaan pajak mereka adalah sebesar Rp15,5 triliun. Sedangkan untuk belanjanya, Pulau Bali dan Nusa Tenggara mendapatkan dana dari pemerintah pusat berupa dana transfer


ke daerah sebanyak Rp56,4 triliun. Artinya, Pulau Bali dan Nusa Tenggara juga memiliki selisih nilai positif sebesar Rp40,9 triliun. Semua informasi tersebut menggambarkan bahwa dengan perpajakan, kita dapat melakukan ekualisasi antardaerah. Kedepannya, kita akan melihat bagaimana evolusi dana transfer ke daerah ini dapat lebih ditingkatkan kembali.

Kita semua mengetahui bahwa prioritas pembangunan pemerintah saat ini adalah pembangunan infrastruktur. Namun pada saat yang bersamaan, kita juga memfokuskan diri pada pengembangan sumber daya manusia melalui program pendidikan, kesehatan, maupun pemberian subsidi proteksi kepada kelompok masyarakat miskin. Bahkan, penggunaan APBN juga ditujukan untuk pemberian dana transfer ke daerah untuk pembayaran belanja pegawai dan belanja lainnya yang dialokasi di dalam Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), maupun Dana Desa. Di dalam pertanggungjawaban APBN 2016, kita sudah menyusun dengan baik pengelolaan keuangan negara kita termasuk perencanaan dalam membatasi target defisit anggaran kita yang pada tahun tersebut juga, defisit anggaran kita berhasil kita kendalikan hingga mencapai 2,46%. Pada waktu itu, kita memang melakukan pemotongan dana transfer ke daerah. Kita bahkan sempat melakukan penundaan pembayaran DAU. Namun, semuanya telah kita bayarkan kembali secara keseluruhan sebelum akhir tahun 2016. Saya masih mengetahui bahwa ada beberapa daerah yang memiliki DBH dan DAK yang sudah selesai dibelanjakan, tetapi belum kita bayarkan karena kemampuan penerimaan negara kita mengalami keterbatasan pada waktu itu sehingga membuat kita merencanakan kembali untuk menyelesaikan masalah ini.

Kondisi seperti itulah yang membuat kita mendesain kembali pengelolaan APBN kita agar APBN kita tersebut dapat dikelola secara hati-hati sehingga menjadi instrumen keuangan negara yang dapat digunakan untuk belanja yang terus terjaga. Apabila kita melihat penerimaan perpajakan, kita tentu harus memperbaikinya secara berkesinambungan. Kemarin, program amnesti pajak kita telah meningkatkan penerimaan pajak kita sebesar Rp134,8 triliun dari total nilai aset sebanyak Rp4.846 yang berhasil dideklarasikan pada waktu itu. Wajib pajak (WP) yang mengikuti program amensi pajak ini mencapai 965 ribu lebih. Dari capaian penerimaan perpajakan tersebut, kita membuat strategi untuk belanja di mana kita memprioritaskan pembangunan infrastruktur serta pengembangan program kesehatan dan pendidikan di mana kita secara khusus memfokuskan diri untuk memberikan bantuan bagi masyarakat yang benar-benar miskin melalui program-program tersebut. Oleh karena itu, Bapak Presiden Joko Widodo terus meminta agar komposi belanja negara harus mencerminkan tujuan kita. Demikian pula dengan belanja negara dalam bentuk dana transfer ke daerah yang diharapkan pemanfaatannya juga semakin mencerminkan prioritas tersebut. Saat ini,

66 67

” kita tentu harus menjaga agar defisit anggaran kita dapat terjaga. Dan untuk menjaga APBN kita tersebut, kita membuat asumsi indikator ekonomi makro yang dipergunakan di dalam pelaksanaan APBN 2017. ”


dana transfer ke daerah dan Dana Desa semakin meningkat sangat tajam. Jika kita melihat APBN tahun 2018, terjadi peningkatan total dana yang ditransfer ke daerah dan Dana Desa dari Rp480 triliun di tahun ini menjadi Rp754 triliun lebih di tahun depan. Bahkkan, Dana Desa meningkat di tahun ini menjadi Rp60 triliun yang sebelumnya hanya dialokasikan sebesar Rp20 triliun. Hanya saja, kapasitas untuk membelanjakan dan permintaan belanjanya ternyata tidak semuanya sama. Saat ini, jika kita melihat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang merupakan sisa belanja APBN yang tidak habis terpakai yang berasal dari beberapa daerah, nilainya melonjak cukup tinggi. Pada saat pemerintah memberikan dana transfer ke daerah yang nilainya semakin lama semakin membesar tersebut, dana yang tersimpan di dalam SILPA juga mencapai nilai semakin besar, yaitu Rp80,3 triliun. Tiga tahun yang lalu, jumlah dana yang merupakan SILPA tersebut hanya mencapai nilai sebesar Rp50 triliun. Bayangkan, jika menteri keuangan kadang-kadang sampai harus berputar untuk mengecek satu persatu sisa dana tersebut. Waktu dijelaskan, uangnya ternyata hanya mengendap begitu saja. Ini tentu merupakan hal-hal yang tidak baik dari sisi pengelolaan keuangan negara kita. Artinya, ini tentu menjadi hal yang perlu untuk kita kelola secara lebih baik lagi.

Meskipun jumlah dana yang tersimpan di dalam SILPA cukup besar, pelaksanaan APBN kita justru telah memberikan berbagai macam pencapaian. Termasuk diantaranya adalah capaian pembentukan sistem penganggaran yang digunakan di dalam pengelolaan APBD kita. Di dalam pemerintah pusat sendiri, kita juga dapat melihat beberapa capaian kita. Sebut saja diantaranya, kita telah membangun beberapa kilometer. Demikian pula, beberapa jumlah bandara juga kita telah bangun, termasuk pembangunanan sejumlah bendungan, sanitasi, dan fasilitas pembangunan air bersih yang sangat penting untuk mengentaskan kemiskinan. Tahun 2017 ini, kita memiliki 12 strategi yang ingin kita capai. Jika kita pikirkan kembali, 12 strategi tersebut memang terlalu banyak. Sebenarnya, Bapak Presiden kemarin hanya menginginkan 3 strategi saja. Ke-12 strategi tersebut diantaranya meliputi strategi penyelesaian peningkatan penerimaan pajak, pembangunan infrastruktur, belanja negara yang dikondisikan tetap memiliki rasio 5% dari GDP, maupun belanja program pendidikan yang ditetapkan masih pada level 20%. Selain itu, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga akan kita perbaiki, pengembangan program pengembangan 1 juta rumah, penguasaan desentralisasi fiskal, penyelenggaraan efisiensi birokrasi, pengurangan kesenjangan termasuk dalam hal ini adalah peningkatan social safety net atau bantuan sosial terhadap masyarakat miskin, dan bantuan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) juga merupakan bagian dari ke-12 strategi tersebut.

Untuk mewujudkan ke-12 strategi tersebut, kita tentu harus menjaga agar


defisit anggaran kita dapat terjaga. Dan untuk menjaga APBN kita tersebut, kita membuat asumsi indikator ekonomi makro yang dipergunakan di dalam pelaksanaan APBN 2017. Diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi yang diharapkan mencapai 5,1%, tingkat inflasi yang diharapkan dapat terjaga pada kisaran 4%, nilai tukar valuta asing yang kita jaga pada kisaran Rp13.300 per dolar Amerika Serikat, dan harga minyak dunia yang diperkirakan mencapai nilai US$45 per barel meskipun sumber daya migas ini telah memberikan pemasukan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp24 triliun per April 2017. Selain itu, kita memasang target di tahun 2017 ini bahwa angka pengangguran diharapkan akan menurun terus ke tingkat 5,3% dari 5,6% sebelumnya. Demikian pula dengan angka kemiskinan yang diharapkan juga dapat mencapai angka single digit di bawah 10%, yaitu 9,5% dari tingkat kemiskinan 10,3% sebelumnya. Dengan turunnya angka kemiskinan, angka gini ratio juga diharapkan dapat menurun dari 0,39 menjadi 0,38. Sedangkan untuk indeks perbaikan manusia, kita berharap dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kita miliki dari tingkat 7,1 menjadi 7,11.

Dari indikator ekonomi makro yang kita jelaskan tersebut, kini kita mencoba melihat bagaimana transaksi ekonomi yang terjadi di daerah. Kita mengetahui bahwa daerah pun memiliki penerimaannya sendiri. Namun, sebagian besar penerimaannya masih tergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Ada beberapa kebijakan yang berubah di dalam mengelola dana transfer ke daerah tersebut, khususnya kebijakan pembagian DBH. Perubahan yang terjadi adalah perubahan kebijakan pembagian DBH dengan memperluas discrecy pembagian DBH yang memasukan unsur dana bagi hasil cukai, dana bagi hasil tembakau, dan dana bagi hasil reboisasi. Ini artinya bahwa daerah memiliki keleluasaan untuk mendapatkan kembali sumber dayanya melalui pembagian hasil ini meskipun hal ini tidak berarti Bapak dan Ibu sekalian memiliki keleluasaan untuk membuat belanjanya terlebih dahulu. Jangan lupa bahwa DBH ini juga digagas dengan pertimbangan yang matang. Ketika Bapak dan Ibu sekalian mendapatkan pressure, baik tekanan yang datang dari dunia bisnis maupun dari sisi kesehatannya, daerah harus mulai membangun dan menyiapkan diri apabila industri tembakau mengalami sunset. Persiapan untuk memberikan pelatihan kepada tenaga kerjanya untuk menghadapi situasi terburuk sehingga ketika industri tembakau mengalami kebangkrutan, maka para tenaga kerja tersebut sudah terlatih untuk mendapatkan kesempatan lapangan kerja yang baru. Atau dengan kata lain, ketika tekanan politik mengalami peningkatan, kita akan mampu untuk dapat memperbaiki resilience atau daya tahan ekonomi daerah, karena anda menggunakan DBH secara baik.

Selain DBH, DAU juga merupakan sumber pendanaan bagi daerah. DAU disalurkan pemerintah pusat agar dapat mengurangi ketimpangan fiskal


secara horizontal. Kita berharap, dalam hal ini, memperkenalkan DAU yang bersifat dinamis. Pada awalnya, setiap kepala daerah selalu menghadapi situasi yang jauh lebih sulit ketika ingin memperoleh DAU ini. Pada masa itu, DAU selalu diumumkan di dalam APBN bahwa anda akan mendapatkan sekian persen dari total DAU yang akan diberikan kepada masing-masing daerah. Jika anda sudah mendapatkan DAU tersebut, ya sudah. Itulah dana yang anda terima dan tidak akan berubah. Sekarang, formulanya berbeda. Jika penerimaan pajak kita lebih rendah dari yang kita rencanakan, maka DAU yang akan kita terima juga akan mengalami penurunan. Selama ini, daerah selalu menikmati saja apa yang mereka terima. Sedangkan pemerintah pusat mengalami risiko yang cukup besar. Dengan berubahnya formula dan kebijakan saat ini, risikonya akan dibagi ke daerah. Artinya Bapak dan Ibu sekalian sudah sepatutnya memiliki seorang menteri keuangan yang tangguh di daerah Bapak dan Ibu masing-masing sehingga mereka dapat mengelola dana yang mereka terima seperti sama halnya dengan apa yang saya lakukan saat ini.

Sebagai contoh, saya sedang mengelola APBN dan perencanaan penerimaan negara ditargetkan harus mencapai nilai sebesar Rp1.700 triliun. Namun, realisasi penerimaan negara tersebut hanya tercapai sebesar Rp1.400 triliun. Artinya, selisih penerimaan yang belum tercapai adalah sebesar Rp300 triliun. Dengan kata lain, penerimaan kita ‘bolong.’ Di sini, seorang menteri keuangan mulai harus berpikir bagaimana untuk menutupi kekurangan penerimaan negara tersebut. Apakah mengurangi belanjanya? Atau, melakukan berbagai hal yang anda harus lakukan? Selama ini daerah relatif diisolir atau diproteksi dari situasi seperti itu sehingga, menteri keuangan sendiri yang pada akhirnya mendapat beban yang sangat berat ini. Intinya, saya dipusingkan dengan kondisi seperti ini. Dari sebab itu, saya ingin membagi pusing saya ke seluruh provinsi, kabupaten, dan kota kita. Mari kita pusing bersama-sama (selingan humor). Mari kita saling berbagi bersama-sama ya. Intinya, saya merasa senang, karena saya akan pergi ke daerah dan akan menyampaikan bagaimana cara mengelola APBN maupun APBD pada saat ada ketidakpastian ini. Hanya saja jika saya melihat dana SILPA yang masih menyimpan sisa belanja yang tak terpakai sebanyak 80 triliun tersebut, itu artinya Bapak dan Ibu sekalian tentu masih memiliki dana yang cukup banyak meskipun sebagian daerah juga ada yang mengalami kekurangan.

Setelah DBH dan DAU, kita juga masih memiliki DAK. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa dana transfer ke daerah harus sesuai dengan prioritas pembangunan nasional kita di mana alokasi belanja pembangunan infrastruktur harus minimal sebesar 25%. Tujuan penyaluran dana ke daerah adalah untuk menciptakan lapangan kerja dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat kita. DAK Fisik adalah salah satu dana transfer ke daerah yang digunakan untuk menangani ketimpangan di dalam hal


pelayanan publik. DAK menjadi salah satu pendanaan daerah yang memang ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Kita dapat mengatakan bahwa masyarakat Indonesia telah merdeka, yaitu merdeka yang dirasakan setiap individu di dalam masyarakat kita. Bahkan, ketika mereka masih bayi atau seorang anak yang baru dilahirkan sekalipun, baik di Aceh, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, maupun di Papua, adalah individu yang memiliki kemerdekaan di mana mereka harus memiliki kesempatan yang sama. Yaitu, kesempatan untuk mendapatkan air bersih, mendapatkan fasilitas kesehatan, dan mendapatkan pendidikan yang layak. Itulah yang kita sebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, DAK seharusnya ditujukan untuk anak-anak dimanapun mereka berada untuk memiliki kesempatan yang sama merasakan dan membangun bangsa ini. Ada ekualisasi dalam hal ini. Jangan sampai, jika ada seseorang yang lahir di Jakarta dia memiliki kesempatan yang jauh lebih besar. Ada salah satu studi yang menunjukkan apabila seorang bayi lahir di Jakarta, maka kesempatan bayi tersebut untuk mendapatkan air bersih adalah sebesar 95%. Namun, jika seorang bayi dilahirkan di tanah Papua, maka kesempatan bayi tersebut untuk mendapatkan air bersih hanya sebesar 6% saja. Hal ini tentu sudah menggambarkan adanya ketimpangan sehingga nantinya akan menimbulkan kendala bagi anak-anak tersebut untuk dapat tumbuh menjadi anak-anak Indonesia yang baik dan berpotensi. Oleh karena itu, kita akan terus memperbaiki komponen DAK kita agar beanr-benar mencerminkan ekualisasi dari public service kita atau pelayanan publik kita. Selain itu, kita juga akan terus memperbaiki dana insentif daerah. Formulanya akan terus saya mintakan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) untuk diperbaiki agar dana yang diberikan akan semakin mencerminkan kebutuhan daerah yang sebenarnya di dalam memperjuangkan hal-hal yang memang dapat dan patut untuk diberikan apresiasi.

Selama ini, saya hanya membuat satu indeks yang sama besar sehingga saya tidak mengetahui apakah daerah ini bertekad benar-benar mengurangi tingkat kemiskinannya atau mungkin hanya lebih bagus di dalam memperbaiki tingkat kesehatan masyarakatnya saja. Dari kondisi yang saya perhatikan selama ini, saya ingin menjadi lebih tajam di dalam melihat ketimpangan maupun kebutuhan daerah sehingga ketika daerah mendapatkan insentifnya atau mendapatkan pengakuan atas prestasinya, maka mereka akan mengetahui dengan benar bahwa mereka benar-benar bagus untuk mendapatkan dana yang ditransfer dari pemerintah pusat. Misalkan saja, mereka bagus di dalam memperbaiki fasilitas kesehatannya sehingga tidak lagi ada anak-anak yang kurang gizi. Tidak hanya itu, mereka juga bagus karena mereka mampu memperbaiki sistem pendidikan di daerah. Demikian pula, mereka pun bagus karena mereka menciptakan perbaikan sanitasi. Dari prestasi yang diakui tersebut, kita akhirnya dapat mengetahui bahwa kepala daerah tersebut dapat memiliki indikator yang

” ada peningkatan jumlah atas dana transfer ini selama 3 tahun terakhir. Namun, kita harus mengakui bahwa dana transfer yang ditujukan ke daerah tersebut belum banyak memperbaiki tingkat kemiskinan kita. ”



sesuai dengan yang ditentukan di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sehingga hal ini akan mempengaruhi kita semua untuk dapat memperbaiki kualitas belanjanya. Kami bahkan turut memperbaiki formula pembagian dana yang ditujukan untuk ke daerah secara berkelanjutan, khususnya Dana Desa yang saat ini telah mencapai nilai sebesar Rp60 triliun. Pembagian Dana Desa tersebut, 90%-nya akan dibagikan sama rata untuk desa manapun. Sedangkan 10%-nya akan dibagikan berdasarkan formula yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, dan yang lain-lainnya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pembagian Dana Desa yang tidak seimbang di mana ada desa yang hanya mendapatkan 1, tetapi di tempat yang berbeda, ada desa yang mendapatkan 7 kali lipatnya.

Intinya, formula saat ini ingin kita buat dengan perbandingan 1 banding 4 saja atau antara yang paling besar dan yang paling kecil. Namun karena kita membuat seperti ini, desa akhirnya tidak memiliki insentif kembali. Oleh karena itu, kita mungkin akan mencoba memikirkan formula baru yang semakin memberikan insentif bagi desa. Ada hal yang perlu Bapak dan Ibu sekalian ketahui bahwa ada dua istilah desa yang selama ini kita miliki, yaitu nagari dan jorong. Keduanya merupakan sama-sama desa yang dipergunakan di dalam salah satu masyarakat adat kita. Yang menjadi masalah adalah penggunaan nama istilah tersebut yang akhirnya menyebabkan mereka tidak mendapatkan dana transfer dari pemerintah pusat. Dari sebab itu, kami di pemerintahan bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta dan mempertimbangkan agar istilah nagari dan jorong dimasukkan dalam kategori desa sehingga mereka berhak untuk mendapatkan dana transfer yang diperoleh dari pemerintah pusat. Diantara pemerintah pun, kami harus membahasnya lagi agar implikasi pendanaannya dapat mendorong perbaikan di dalam desa tersebut.

Bapak dan Ibu sekalian. Apabila kita melihat kembali dari jumlah dana yang di transfer ke daerah tersebut, yaitu dari Rp400 triliun menjadi Rp750 triliun, ada peningkatan jumlah atas dana transfer ini selama 3 tahun terakhir. Namun, kita harus mengakui bahwa dana transfer yang ditujukan ke daerah tersebut belum banyak memperbaiki tingkat kemiskinan kita. Untuk itu, kita patut mewaspadai agar indeks indeks kualitas manusianya terus ditingkatkan. Hal ini juga harus menjadi perhatian para pimpinan daerah. Jangan sampai negara Republik Indonesia ini tidak dapat mengelola secara baik APBN yang kita miliki ini, terlebih belanja daerah dengan belanja kementerian/lembaga yang ada di daerah sudah mencapai nilai sebesar Rp750 triliun. Kualitas dari kemampuan kita untuk mengurangi kemiskinan masih sangat belum meningkat. Sementara itu, jika kita bandingkan antara tahun 2010 dengan


tahun 2015 atau selama 5 tahun tersebut, jumlah dana yang ditransfer ke daerah telah melonjak sangat tinggi, yaitu dari Rp344 triliun menjadi Rp623 triliun. Sedangkan di tahun 2016 saja, dana tersebut sudah mencapai Rp700 triliun. Bahkan di tahun 2017, dana ini telah meningkat hingga mencapai nilai sebesar Rp750 triliun. Peningkatan penyaluran dana tersebut belum menjamin peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita atau menurunkan angka kemiskinan yang kita miliki. Kita belum mengalami kemajuan yang sangat berarti. Oleh karena itu, kedepannya, kita ingin supaya ini benar-benar makin diperhatikan sehingga semakin banyak dana yang transfer ke daerah semakin besar pula hasil yang benar-benar mencerminkan tujuan kita, yaitu mendekatkan diri kepada perbaikan kualitas pelayanan masyarakat sehingga masyarakat mampu meningkatkan kapasitasnya di dalam pengentasan kemiskinan bagi dirinya. Demikian pula dengan pemerintah di mana pemerintah juga diharapkan dapat memberikan investasi di bidang sumber daya manusia sehingga anak-anak kita akan semakin pintar, semakin kuat, dan semakin sehat.

Hanya ini saja mungkin yang perlu saya sampaikan di dalam sore hari ini. Kita perlu untuk terus memperbaiki berbagai macam hal, apakah itu statistiknya atau datanya, yang kemudian sumbangan dari negara itu sendiri agar dapat mengumpulkan pajaknya sehingga suatu daerah mampu memiliki kapasitas yang semakin baik. Terakhir mungkin sebelum saya menutup pembicaraan ini, pengelolaan APBD sebaiknya perlu ditingkatkan kembali agar memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat daerah itu sendiri. Namun, penyelenggaraan APBD yang baik bukan karena hanya ada tuntutan untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang akuntabel dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) saja, seperti yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tetapi yang paling penting adalah pemanfaatan APBD yang efektif untuk mencapai tujuan kita bersama. Berbagai inovasi, mulai dari e-Government, sudah seharusnya dilakukan. Demikian pula dengan transparansi yang juga seharusnya semakin tinggi sehingga masyarakat mengetahui berapa uang yang dibelanjakan untuk mereka. Dan tentunya, dengan penggunaan SILPA yang dimililiki daerah, tujuan pembangunan daerah akan semakin baik terlihat. Dari sebab itu, kapasitas di dalam pengelolaan keuangan daerah akan terus kita perbaiki. Kami dari Kementerian Keuangan tentu akan memberikan banyak sekali pelatihan untuk memperbaiki pertanggungjawaban pengunaan APBD tersebut. Yang terakhir, sebelum saya menutup pembicaraan ini, daerah saat ini dapat bekerjasama dengan swasta, khususnya kerjasama di dalam pembangunan infrastruktur. Saat ini, banyak instrumen keuangan yang dipergunakan pemerintah pusat untuk memungkinkan daerah dapat membangun infrastruktur yang mana

74 75Teruslah Cintai Negeri Ini Kompilasi Pidato Menteri Keuangan 2017

sesuai yang kita ketahui bahwa pembiayaan pembangunan infrastruktur tidak sepenuhnya menggunakan APBD. Oleh sebab itu, kita mengundang swasta untuk membantu membangunnya. Namun, mereka hanya ingin bekerjasama apabila perangkat kebijakannya tersedia secara baik dan transaksi infrastrukturnya juga dapat dikatakan baik.

Oleh karena itu, pemerintah pusat memiliki beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), yang dapat membantu Bapak dan Ibu sekalian untuk membangun infrastruktur di daerah yang tidak hanya menggunakan pembiayaan dari APBD saja. Inilah yang kita sebut sebagai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di mana pemerintah bersama-sama dengan swasta melakukan kerjasama untuk membangun infrastruktur kita. Tidak hanya swasta, badan usaha yang dibantu dan difasilitasi oleh BUMN-BUMN, terutama BUMN yang mengelola pengembangan infrastruktur di bawah Kementerian Keuangan, juga memberikan penawaran kerjasama kepada pemerintah di dalam pembangunan infrastruktur ini.

Kami akan siap membantu Bapak dan Ibu sekalian apabila Bapak dan Ibu nantinya tertarik untuk melakukan kerjasama ini, karena sudah ada beberapa proyek, 8 proyek atau bahkan lebih dari 12 proyek, yang memang tertarik untuk melakukan KPBU ini. Silakan nanti dilihat sehingga Bapak dan Ibu sekalian dapat memutuskan. Apabila ingin memulai dari pembangunan fasilitas air minum, maka hasil kerjasama yang dibutuhkan tentunya adalah pembangunan fasilitas air minum juga tentunya. Mungkin sebagian ada yang tertarik membuat reboisasi. Ada yang pula tertarik membuat jalan. Bahkan, ada yang tertarik membuat jembatan. Itu semua dapat kita pelajari jika kita ingin membangunnya bersama-sama dengan swasta. Demikian Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi, saya ingin menyampaikan jika kita bekerjasama, maka akan lebih baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat mengelola keuangannya dengan baik, penerimaannya dioptimalkan, belanjanya diperbaiki, dan akuntabilitasnya diperbaiki. Saya yakin Indonesia dapat mencapai tujuan kita, yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Terima kasih,

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

.

76 77

03

78 79

Momentum Untuk Membangun Kementerian Keuangan Yang Amanah

Tabligh Akbar Isra Miraj1438 H

Aula Mezzanine Djuanda I, 8 Mei 2017

Teruslah Cintai Negeri Ini

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan dan para

pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yang hadir serta bapak dan

ibu sekalian yang hadir untuk memperingati Isra Mi’raj 1438 H.

Pertama-tama tentu kita semua wajib untuk selalu memanjatkan puji syukur

kehadirat Allah SWT, pada sore hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat

waktu untuk bisa berkumpul bersama-sama merayakan acara peringatan

Isra Mi’raj 1438 H.

Tema dari acara Isra Mi’raj pada tahun ini adalah “Menjadikan Sabar dan

Shalat Sebagai Landasan Revolusi Mental untuk Membangun Sumber Daya

Manusia di Kementerian Keuangan yang Berkarakter Amanah”. Menteri

Keuangan sibuk sekali walaupun tema selalu panjang sekali dan semua ingin

dimasukkan berbagai macam keinginan, keinginannya itu selalu mulia.

Tadi telah disampaikan oleh Pak Sekjen bahwa peristiwa Isra dan Mi’raj

merupakan peristiwa yang mungkin dibuat kemampuan dari atau

manusia untuk memahaminya, apalagi kalau di dalam konteks bagaimana

memikirkan secara nasional. Karena dari kemarin saya sudah disampaikan

bahwa saya akan memberikan sambutan untuk acara Isra Mi’raj ini, dari

tadi malam saya sudah mencoba untuk mencari tahu di Google. Pertama

saya mencari tahu jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Karena saya

pernah mengunjungi dua-duanya, di Masjidil Haram maupun saya pernah

shalat di Masjidil Aqsa, sekarang ini di tempatnya disebut di Yerusalem, di

sini disebutnya di Palestina, tapi sebetulnya itu adalah disebut yang sampai

hari ini masih akan terus menjadi masalah sosiopolitik secara internasional.


80 81

Saya mendatangi sendiri di Masjidil Aqsa, melihat sendiri tempat tinggalnya

Nabi Muhammad SAW dalam melakukan shalat, tempat tinggalnya Buroq

ditambatkan sebelum membawa Rasulullah SAW untuk melakukan Mi’raj.

Saya melakukan Google untuk melihat antara jarak Mekkah ke Yerusalem

tempatnya Masjidil Aqsa itu 1.227 kilometer. Kalau kita naik mobil dengan

kecepatan 100km/jam yang gak mungkin kalau di Jakarta macet sekali, itu

berarti dibutuhkan lebih dari 12 atau 13 jam perjalanan kalau naik mobil.

Jelas waktu itu abad ke 6 tidak ada mobil. Jadi bahwa Nabi Muhammad SAW

bisa mendeskripsikan Masjidil Aqsa secara sangat detail dan kemudian

melakukan perjalanan Mi’raj ke Sidhratul Muntaha, itu adalah sesuatu

yang mungkin tidak bisa kita pahami dengan akal rasio kita. Sehingga di

dalam menyikapi hal seperti itu memang yang lebih diberatkan atau yang

ditekankan adalah masalah keimanan. Bagaimana kita mempercayai dan

mengimani suatu kejadian perjalanan dari Rasulullah SAW yang pada

perjalanan itu mendapatkan suatu kesempatan untuk bertemu dengan nabi-

nabi yang lain dan kemudian mendapatkan juga tugas untuk memberikan

apa yang disebut tadi kewajiban melakukan shalat.

Pak Sekjen kebetulan tadi mengatakan bayangkan kalau shalat 50 kali, terus

dianggapnya ini adalah kewajiban. Sama seperti di dalam hidup kita, bahwa

hal-hal seperti itu yang kita sikapi dengan optik kewajiban memang terasa

berat. Jadi karena tema kita hari ini adalah bagaimana kita mengangkat

suatu sikap spiritual yaitu sabar dan shalat agar membentuk mental kita

menjadi mental yang tidak hanya terbiasa melakukan sesuatu sikap sabar

dan melakukan tindakan shalat sebagai suatu kewajiban tapi merupakan

suatu kebutuhan. Kita butuh jadi kita tidak merasa bahwa lima kali atau

kalau kita menyikapi suatu masalah dengan sabar, kita merasa bahwa kita

harus melakukan karena disuruh tapi kita merasa butuh melakukan karena

secara mental, kejiwaan, spiritual kita membutuhkan sikap itu sebagai suatu

sikap penyeimbang di dalam kita menjalankan hidup ini.

Itu yang disebut tadi suatu revolusi mental. Jadi kita melihat suatu tugas dan

suatu tanggung jawab bukan merupakan suatu beban, bukan merupakan


kalau ini disebut wajib, itu adalah suatu beban. Tapi kewajiban itu kita lihat

sebagai suatu kebutuhan kita dengan berbagai macam motivasi dan masing-

masing diri pribadi anda yang duduk pada sore hari ini, bisa mencari di dalam

spiritual anda sendiri, apa yang menyebabkan anda butuh untuk menjadi

sabar dan apa yang menyebabkan anda butuh untuk melakukan shalat.

Setiap jiwa membutuhkan jeda dan jeda itu adalah jeda untuk kita

merefleksikan mengapa kita melakukan perjalanan hidup ini, dimana kita

berada dan bagaimana kita akan berakhir. Jeda-jeda itulah yang didisain oleh

Allah SWT untuk umat Islam adalah diberikan kemewahan lima kali sehari

untuk melakukan jeda. Dimana anda bisa melakukan sedikit perenungan apa

yang saya lakukan, berapa jam yang lalu dan saya akan lakukan berapa jam

ke depan, itu masih sesuai dengan nurani anda enggak? Masih sesuai dengan

keimanan dan tujuan hidup kita. Itu adalah kemewahan yang diberikan oleh

Allah SWT.

Sama seperti sikap sabar kalau kita menghadapi berbagai persoalan, tentu

kita akan sering untuk dengan emosi kita cepat untuk menjadi tidak sabar.

Apakah itu dari sisi kekurangan, kemiskinan, keinginan untuk lebih cepat,

keinginan untuk cepat kaya, keinginan untuk cepat berhasil, keinginan cepat

terkenal, keinginan untuk cepat menjadi apa ya, eselon I atau menjadi menteri

atau menjadi gubernur atau menjadi presiden. Begitu banyak hal yang kita

inginkan dan selalu menguji kita dari sisi kesabaran kita. Tentunya itu

membutuhkan suatu sikap mental. Oleh karena itu saya berharap bahwa tema

pada sore hari ini yaitu “Menjadikan Sabar dan Shalat Sebagai Landasan Kita

untuk Melakukan Revolusi Mental” bukan hanya sekedar suatu moto yang

dipilih secara apa adanya atau ala kadarnya. Tapi kita bisa resapi revolusi

mental itu berarti cara kita melihat masalah dan cara kita menyikapi dari

tema itu sendiri adalah sikap mental anda, revolusi mental anda.

Saya mungkin tidak akan menyampaikannya karena saya tahu Pak Ustadz

akan menyampaikan banyak sekali hikmah, jadi saya tidak akan mengambil

alih tamu kita yang akan menyampaikan. Tapi saya sebagai pimpinan di

Kementerian Keuangan, saya ingin meletakkannya di dalam konteks optik


82 83

” Ini merupakan suatu momen-momen yang baik bagi kita yang memiliki tugas untuk menjaga dan mengelola keuangan negara di dalam konteks untuk menjalankan secara amanah”


Kementerian Keuangan.

Saya berterima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara

ini. Ini merupakan suatu momen-momen yang baik bagi kita yang memiliki

tugas untuk menjaga dan mengelola keuangan negara di dalam konteks

untuk menjalankan secara amanah, berarti kita diberikan banyak sekali

kewajiban: kewajiban untuk tertib, kewajiban untuk ikhtiar, kewajiban

untuk selalu berfokus kepada uang dan kekayaan negara itu untuk siapa,

bukan untuk saya, bukan untuk Menteri Keuangan, bukan untuk pejabatnya.

Tapi dia adalah untuk rakyat, untuk mencapai tujuan kita bernegara,

berbangsa sebagai masyarakat yang adil makmur, yang bisa menjadi

bangsa yang hidup di dalam kemajemukan dunia maupun kemajemukan di

dalam negara Republik Indonesia sendiri. Itu mungkin adalah tugas-tugas

yang harus terus menerus kita tekuni. Dan dengan hikmah Isra dan Mi’raj,

waktu perjalanan, kalau disebutkan di dalam Al-Qur’an surat Al-Isro, yang

mengatakan bahwa perjalanan itu yang disebut memperjalankan hambanya

pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang disampaikan

bahwa ini merupakan suatu tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Dan ini

adalah suatu message bahwa ini adalah perjalanan spiritual, secara fisik

rasanya tidak dimungkinkan, secara fisik tidak dimungkinkan, secara

spiritual itu dimungkinkan dalam semalam bisa melakukan 1.227 kilometer

yang waktu itu belum ada teknologi seperti sekarang dan dari 1.227 kilometer

itu kemudian naik ke langit ke tujuh. Itu juga kalau pakai space X sekarang

yang dilakukan itu berkali-kali dicoba dibutuhkan beberapa menit menuju

ke Mars, belum sampai ke langit ke tujuh, itu masih ke orbit di antara kita

sendiri.

Nah perjalanan spiritual inilah yang saya ingin kita terus memaknai

pada saat kita melakukan peringatan-peringatan seperti ini. Lakukan

dengan melakukan refleksi, kalau anda umat Islam berarti anda memiliki

kemewahan lima kali sehari, paling tidak melakukan perenungan itu,

sesingkat, mungkin tidak terlalu lama tapi itu berarti dalam sekali. Ada

orang yang shalatnya lama sekali tapi habis itu dia diluarnya ngaco sekali

juga, ada juga yang seperti itu. Jadi saya ingin lima menit dari lima kali


84 85

sehari itu menggugah anda untuk menjadi manusia yang punya integritas,

manusia yang jujur pada diri sendiri, karena anda tahu bahwa anda merasa

dekat dengan yang menciptakan anda. Dan anda ingin menyenangkan yang

menciptakan anda. Bukan karena ingin menyenangkan Menteri Keuangan

apalagi menyenangkan Pak Sekjen. Itu motifnya rendah sekali. Jadi kalau

anda melakukan hal-hal karena anda ingin menyenangkan Al-Khalik, lima

kali mengingatkan kita, dengan sendirinya pasti anda akan menyenangkan

lingkungan anda, pasti menyenangkan rakyat kita. Tapi kalau anda fokusnya

adalah kepada diri sendiri supaya saya kelihatan khusyuk, supaya saya

kelihatan rajin, supaya saya kelihatan pintar dan oleh karena itu saya dapat

tunjangan, itu hanya akan menyenangkan diri sendiri. Dan pasti dapat

pahala sedangkal itu. Tuhan juga adil, dikasih aja. Tapi anda enggak akan

mendapatkan hal-hal yang lebih dalam yaitu kepuasan karena kita dekat

dengan yang menciptakan kita.

Mungkin saya ingin sampaikan itu saja dan nanti saya titipkan kepada Pak

Ustadz untuk menyampaikan tausiah yang baik-baik kepada para jajaran

Kementerian Keuangan supaya selalu diingatkan bahwa sebagai penjaga

keuangan negara kami harus terus menerus diingatkan karena begitu

mudahnya kita bisa lengah, terlena, terlena karena kita capek, terlena karena

kita tergiur, terlena karena kita manusia biasa yang selalu mudah untuk

terlena.

Demikian yang saya ingin sampaikan, sekali lagi terima kasih atas kehadiran

di perayaan ini, semoga baik yang semua menyelenggarakan ini maupun

yang menghadiri dan bagi tamu yang akan menyampaikan tausiahnya yang

sangat baik, mendapatkan pahala dari Allah SWT dan kita selalu menjadi

manusia yang selalu mendekati dan ingin selalu mendekati kesempurnaan

dan kita ingin mendekati yang menciptakan kita.



86 87

04

88 89

Tantangan Fiskal Dalam Mewujudkan Cita-Cita Nasional Membangun Masyarakat Adil dan Makmur

Kuliah Umum Kepada Mahasiswa S1, S2, S3 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK)-PTIK

Auditorium Gedung STIK-PTIK, 10 Mei 2017


Bismillahirrohmannirrohim. Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Saya diminta untuk memberikan kuliah umum pada jajaran DIK POLRI

karena sedang di S1, S2, dan S3. Mungkin juga untuk memberikan sedikit

pemaparan mengenai kondisi makro ekonomi Indonesia, dan kemudian

kita akan mempresentasikan mengenai APBN sebagai instrumen fiskal. Dan

kemudian kita akan masuk kepada bagaimana APBN mendukung kinerja dan

fungsi dari Polri untuk menjaga keamanan Republik Indonesia.

Saya akan mulai dengan 6 topik yang akan kita bahas pada siang ini, yaitu

perkembangan ekonomi terkini, kemudian kebijakan APBN, dan terutama

APBN 2016 – 2017, secara cepat saja. Bagian ke empat dan kelima adalah

mengenai perkembangan penganggaran dari Kepolisian Republik Indonesia.

Bagian terakhir mengenai bagaimana kerjasama Kementerian Keuangan

dengan POLRI. Kita semua tahu bahwa Indonesia dibangun oleh para pendiri

bangsa kita adalah untuk mewujudkan cita – cita nasional yaitu membangun

masyarakat adil dan makmur. Ini tidak mudah dalam konteks hari ini

maupun kalau kita lihat secara ke belakang dan tantangan ke depan. Untuk

konteks hari ini, mewujudkan masyarakat adil dan makmur di luar masalah

yang biasa dari jajaran POLRI harus menghadapi keamanan dan ketertiban

hukum. Kita dari sisi ekonomi melihat tantangan yang paling relevan untuk

mencapai masyarakat adil dan makmur adalah kondisi kemiskinan. Saat ini,

10,7% dari masyarakat Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan.

Kita juga menghadapi masalah ketimpangan, tidak hanya antara masalah

mereka yang ada di dalam kelompok kaya dibandingkan dengan kelompok

yang tidak kaya, atau menengah dan miskin. Namun kita juga dihadapkan


pada ketimpangan antar daerah. Antara Jakarta dengan luar Jakarta, Jawa

dengan di luar Pulau Jawa. Dan ini akan menjadi salah satu penghalang

untuk kita mencapai tujuan adil dan makmur.

Sumber daya manusia di Indonesia jumlahnya besar, populasi 260. Namun

mereka memiliki tantangan dari sisi produktivitas dan tentu dari sisi daya

saing. Oleh karena itu kita perlu untuk memperhatikan aspek sumber daya

manusia. Dari sisi ekonomi, kondisi ekonomi Indonesia sebetulnya tidak

terlalu buruk. Kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, Indonesia

merupakan negara yang tumbuh relatif tinggi dibandingkan negara–negara

yang dipandang dalam kelas yang sama yaitu yang disebut emerging country.

Kalau kita lihat India, RRT dalam hal ini dan negara seperti Turki, kemudian

Brazilia, Meksiko, Afrika Selatan, itu adalah negara – negara emerging, yang

berada dalam kelas yang lebih mirip. Walaupun dari income perkapita

mereka relatif lebih. Atau kalau dibandingkan negara Asean, yang bisa

tumbuh lebih tinggi dari kita adalah biasanya negara – negara yang income

perkapitanya lebih rendah seperti Laos, Myanmar, dan Kamboja.

Kalau pertumbuhan ekonomi tinggi, itu ditopang atau disumbangkan oleh

sisi permintaan dan penawaran. Ekonomi itu bisa tumbuh kalau dua – duanya

bisa tumbuh. Ada yang memproduksi, ada yang menggunakan produksi.

Dari sisi seluruh perekonomian, maka seluruh permintaan itu terdiri dari

permintaan dari masyarakat yang disebut konsumsi, permintaan dari sisi

investasi, permintaan dari sisi pemerintahan. Jadi pemerintah melakukan

aktivitas termasuk jajaran POLRI itu pasti menggunakan barang dan jasa.

Membeli mobil, membeli alat komunikasi, alat konsumsi dan lain–lain.

Dan juga permintaan yang berasal dari luar negara atau luar negeri, yaitu

disebut ekspor. Ke empat faktor ini harus terus dijaga keseimbangannya. Jadi

dalam hal ini, konsumsi rumah tangga menjelaskan hampir 57% dari seluruh

perekonomian. Artinya kalau masyarakat memiliki daya beli, memiliki

percaya diri untuk belanja, karena mereka mendapatkan pendapatan

dan harga – harga tidak mudah meningkat sehingga inflasi tinggi, dan

menggerogoti daya beli masyarakat, maka ekonomi akan sehat.


Kemudian investasi adalah berasal dari terutama private sector. Dan ini

dibiayai oleh dana dalam negeri termasuk perbankan, ataupun pasar

modal maupun yang dibiayai yang berasal dari luar negeri seperti full direct

investment atau penanaman modal asing. Investasi adalah nomer dua terbesar

di dalam ekonomi sesudah konsumsi. Oleh karena itu dia juga harus dijaga.

Dulu pertumbuhan konsumsi biasanya sekitar 5% dan kemudian investasi

ada di sekitar 6,8%. Supaya kita bisa tumbuh di atas 6%. Mesin pertumbuhan

ketiga adalah ekspor. Ekspor barangkali yang sekarang mendapatkan

tantangan yang tidak mudah. Karena kondisi ekonomi yang mengimpor atau

yang meminta atau membeli barang dari Indonesia adalah negara–negara lain.

Negara lain itu sekarang sedang ditimpa oleh berbagai persoalan. Terutama

negara–negara maju yang merupakan pasar ekspor terbesar. Amerika,

Eropa, Jepang, RRT. Itu semua masing – masing menghadapi persoalan yang

tidak mudah. Amerika sekarang menganggap bahwa impornya terlalu besar,

sehingga mereka mau membangun apa yang disebut dinding atau tembok

baik yang fisik maupun yang tidak fisik yaitu melalui policy. Dinaikkan tarif,

kalau barang mau masuk ke Amerika diberikan pajak.

Kemudian Jepang, sudah lebih dari 20 tahun mereka terus pertumbuhannya

tidak pernah meningkat secara cepat. Eropa mengalami kondisi sesudah

krisis ekonomi tahun 2008 – 2009. Dan RRT adalah negara terbesar kedua

secara ekonomi di dunia ini mengalami perubahan di dalam desain

pertumbuhan ekonominya, yang tadinya berasal dari ekspor dan investasi

menjadi konsumsi. Ini merupakan peluang namun ada juga masalah yang

disebut kepekaan dari sisi perubahan dari pertumbuhan ekonomi di RRT itu.

Mesin yang keempat adalah pemerintah. Pemerintah menggunakannya

melalui APBN. Kita mengumpulkan pajak, dan kemudian kita membelanjakan

uang yang dikumpulkan melalui pajak itu untuk berbagai macam kebutuhan.

Dari mulai gaji, kemudian tunjangan, sampai belanja – belanja barang, yaitu

membeli mobil, membayar listrik seperti ini, membayar perjalanan dinas,

membayar operasi, termasuk operasi – operasi dari TNI POLRI, dan juga

untuk belanja modal. Membangun gedung, membangun jalan, membangun

irigasi. Namun kemampuan pemerintah untuk melakukan intervensi tentu

92 93

” Pemerintah tidak pernah dihadapkan pada situasi yang semuanya sama dan aman. Sama seperti POLRI menghadapi ada saja siklus. Apakah siklus Pilkada, siklus Pemilu, ini memberikan goncangan atau tekanan sama seperti kita mengelola ekonomi. ”


tergantung dari kemampuan pemerintah untuk mengumpulkan pajak.

Nah ini adalah dari sisi permintaan. Dari sisi produksi atau penawaran

maka ekonomi dibagi menjadi berbagai macam sektor kegiatan. Dari

mulai pertanian, pertambangan, konstruksi, perdagangan, jasa keuangan,

kemudian perdagangan besar, teknik komunikasi, transportasi. Itu adalah

sektor–sektor yang memproduksi barang maupun jasa yang diminta oleh

keempat mesin ekonomi tadi. Oleh karena itu sebagai pemerintah kita harus

terus menerus itu melihat kedua sisi ini. Kalau dari sisi mesin permintaan

yang lemah, katakanlah investasi melesu atau konsumsi masyarakat melemah

karena mereka terkena inflasi, maka pemerintah harus membuat policy

supaya permintaan ini meningkat. Atau kalau kita lihat dari sisi produksi,

kalau pertanian terkena apa namanya musim yang berubah atau hama

atau kemudian terjadi perubahan karena perubahan iklim. Ini maka akan

menyebabkan pertanian harus diperbaiki. Apakah itu dari bibitnya, dari sisi

pupuknya, ataukah dari cara menanamnya. Pertambangan. Pertambangan

yang bagus baik minyak, gas, maupun non minyak. Mereka kan sangat

tergantung kepada harga komoditas. Hari–hari ini harga komoditas merosot.

Dan ini menyebabkan seluruh pertambangan kita mengalami negative growth

yang terlihat di gambar ini. Yang tumbuh agak tinggi adalah sektor–sektor

jasa. Seperti telekomunikasi, perdagangan, transportasi, jasa keuangan.

Termasuk juga jasa konstruksi. Sektor produksi inilah yang melalui investasi

dia kemudian mengcreate atau menciptakan kesempatan kerja. Pemerintah

harus melihat kedua belah titik aktivitas ini supaya mereka berjalan secara

seimbang.

Di dalam mengelola ekonomi agar tumbuh tinggi tapi menciptakan

kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan,

pemerintah tidak pernah dihadapkan pada situasi yang semuanya sama

dan aman. Sama seperti POLRI menghadapi ada saja siklus. Apakah siklus

Pilkada, siklus Pemilu, ini memberikan goncangan atau tekanan sama seperti

kita mengelola ekonomi. Hari ini terjadi apakah pemerintah Amerika akan

melakukan kebijakan tarif, apakah antara Amerika dengan RRT mengalami

tensi mengenai nilai tukar. Itu semua akan mempengaruhi bagaimana

ekonomi akan berkinerja.


Nah tantangan kita hari ini di dalam mengelola ekonomi dari dalam negeri

adalah masalah faktor manusia dan institusi. Dari sisi sumber daya manusia

adalah inovasi kita, produktivitasnya, skill-nya, technical capacity-nya, itu

masih kalah bersaing dengan negara–negara, bahkan di daerah Asia sendiri.

Pasar keuangan dan pasar modal di Indonesia juga masih dianggap relatif

belum berkembang seperti negara–negara tetangga kita. Ini yang perlu untuk

kita bangun secara lebih baik. Pada akhirnya adalah untuk menciptakan

ekonomi yang lebih produktif, dengan punya daya saing dan mampu untuk

mengurangi kemiskinan. Dari sisi kemiskinan, kesenjangan maupun dari sisi

tingkat pengangguran, memang ada kemajuan, kita mengalami penurunan.

Kemiskinan menurun dari 16% menjadi 10,7%. Tingkat pengangguran dari

9% menjadi 5,6%. Namun kesenjangan, kita mengalami kenaikan yang

tadinya 0,36 menjadi 0,4. Meskipun kemudian pemerintah menurunkan.

Ini artinya apa. Artinya kalau ekonomi ingin tumbuh, maka dia harusnya

menyelesaikan masalah ini bukan menambah masalah ini. Bisa saja ekonomi

tumbuh, tapi pengangguran tidak turun. Karena dia bisa pertumbuhannya

terkonsentrasi. Atau dia tumbuh, tapi dia tidak mengurangi kemiskinan.

Karena ekonominya hanya dikuasai atau dinikmati oleh yang paling kaya 5%

atau top one percent. Atau ekonomi bisa tumbuh, namun kesenjangan makin

melebar. Apakah dia hanya tumbuhnya di Jakarta, ataukah di Jawa. Kemudian

dibandingkan dengan pulau-pulau yang lain. Atau di antara itu tadi, kelompok

kelas menengah dengan kelompok paling bawah. Oleh karena itu, design dari

pertumbuhan ekonomi itu harus terus menerus dijaga dan direview agar dia

tidak memperburuk apa yang disebut tantangan–tantangan dalam negeri tadi.

Tadi saya beberapa kali mengatakan mengenai ketimpangan antar daerah.

Coba juga kalau kita lihat pulau di Indonesia. Pulau–pulau ini menggambarkan

tempat lokasi tidak hanya manusia tapi juga kegiatan ekonomi. Pertumbuhan

ekonomi maupun dari sisi kemiskinan menggambarkan bahwa pulau Jawa

relatif hampir sama dengan nasional. Namun dari sisi kemiskinan dia masih

sekitar 10,1. Kemudian pulau Sumatera dalam hal ini dia tumbuh antara

4,3 tahun lalu dan kemudian 3,5. Kemiskinannya lebih tinggi dari pulau

Jawa, 11%. Pulau Kalimantan kemiskinan 6,5 pertumbuhannya sangat


rendah karena dia tergantung komoditas. Kemudian pulau Sulawesi yang

tumbuh tinggi yaitu antara 7% sampai 8%, kemiskinannya juga lebih tinggi

dari pulau Jawa tapi dia punya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

Sehingga dia kemungkinan bisa mengurangi kemiskinan dalam waktu yang

cukup pendek. Kemudian pulau Papua dan Maluku, yang pertumbuhan

ekonominya di 7,5% dan 6,6%, karena banyaknya investasi pemerintah juga

di kepulauan ini. Namun tingkat kemiskinannya adalah yang paling tinggi di

Indonesia, 22% dari penduduknya adalah miskin. Bali, Nusa Tenggara relatif

sama namun konsentrasi kemiskinan adalah di daerah, terutama Nusa

Tenggara adalah di 14,7. Ini adalah gambaran kepulauan Republik Indonesia

yang tantangan ekonominya berbeda – beda. Dan kita tidak bisa membuat

suatu design, porsi yang cuma hanya menguntungkan atau bermanfaat bagi

satu tempat saja. Harus selalu dipikirkan dimensi manusianya, dan dimensi

dari sisi regionnya.

Kalau kita lihat dari ekonomi Indonesia dengan background yang tadi sudah

saya sampaikan, dari sisi global, kita juga menghadapi tantangan yang tidak

mudah. Hari ini kondisi ekonomi dunia sebetulnya sudah mulai recover, tapi

pemulihannya itu sangat lemah. Dan masih dihadapkan apa yang disebut

ketidakpastian dari kebijakan ekonomi terutama di negara–negara maju.

Amerika Serikat punya presiden yang baru, President Trump, dan gubernur

bank sentralnya Janet Yellen yang tidak di dalam satu kesepakatan. Sehingga

ini menimbulkan banyak sekali ketidakpastian. Eropa yang sedang dalam

sentimen antiglobalisasi, mereka juga dihadapkan pada situasi antarnegara

Eropa. Italia, Irlandia, Perancis, semuanya masih dihadapkan pada hutang

yang sangat tinggi dan ekonominya relatif belum sehat. Sementara yang

sehat hanya Jerman, dianggap mendominasi Eropa. Kemudian terjadi

apa yang disebut Brexit. Inggris yang tadinya bergabung dengan Eropa

memutuskan untuk keluar dari Union Eropa ini. Ini semuanya menimbulkan

ketidakpastian yang akan mengurangi kemampuan mereka untuk tumbuh.

Dan kemudian kita dihadapkan tentu dari sisi geopolitiknya.

Di Asia, di Asia itu artinya Laut Cina Selatan maupun Korea Utara. Kondisi

inilah yang kemungkinan akan memiliki apa yang disebut still over atau


dampak ikutan. Karena dia sifatnya adalah global maupun regional. Dan

ini harus kita waspadai di dalam kita menjaga ekonomi nasional. Di dalam

menjaga ekonomi nasional, salah satu instrumen pemerintah yang paling

penting adalah kebijakan APBN atau disebut fiskal. APBN ini seperti

namanya anggaran, pendapatan, belanja, dan negara. Maka dia adalah

berisi berbagai macam rencana anggaran yang mencerminkan penerimaan

negara yaitu pajak, dan bukan pajak, dan belanja negara baik pusat maupun

daerah. Kalau kita lihat APBN tahun 2017, kita mengharapkan atau akan

mentargetkan penerimaan negara sebesar 1.750 triliun. Belanja kita, akan

sebesar 2.080 triliun. Karena belanja kita lebih besar daripada penerimaan

perpajakan dan bukan pajak, maka kita mengalami defisit . Defisit kita

sebesar 330 triliun. Itu didanai melalui hutang. Kita berhutang di dalam

negeri kepada masyarakat kita sendiri sebanyak hampir 85%. Sedangkan

15% kita berhutang melalui luar negeri, yaitu dengan menjual, menjual surat

hutang negara. Ini adalah tantangan di dalam mengelola instrumen APBN

agar dia bisa mampu menciptakan tadi kondisi ekonomi yang kita harapkan.

Menciptakan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan ketimpangan

dan memperbaiki produktifitas dan competitiveness.

Masalahnya, APBN sendiri bukan instrumen yang pasti. Saya tidak tahu kalau

persamaannya dengan POLRI dalam hal ini. Kalau anda punya instrumen

untuk menghadapi pendemo katakanlah, katakanlah pakai apa, siraman air.

Tapi kemudian mesinnya maupun airnya sendiri enggak pasti keluar. Saat lagi

demonya muncul disemprotin terus enggak keluar kan malah diketawain.

Sebetulnya hampir sama dengan kita mengelola ekonomi kita.

APBN kita itu harus dijabarkan memiliki kredibilitas. Waktu anda

menghadapi situasi ekonomi, dia harus mampu merespon. APBN itu

sebetulnya apa. Dia bisa melakukan alokasi. Jadi dia membelanjakan ke

mana yang dia inginkan, atau dalam hal ini distribusi. Dia bisa mengubah

orang kaya dipajakin, kemudian uangnya dipakai untuk membelanjakan

di dalam rangka untuk memperbaiki infrastruktur atau memberi bantuan

langsung kepada kelompok miskin, dan juga dia bisa menjadi alat untuk

stabilisasi. Mirip sama POLRI ya, stabilisasi cuma yang kita stabilkan

” dan juga dia (APBN) bisa menjadi alat untuk stabilisasi. Mirip sama POLRI ya, stabilisasi cuma yang kita stabilkan ekonomi. Kalau Bapak – Bapak dan Ibu sekalian mungkin beda. ”



ekonomi. Kalau Bapak – Bapak dan Ibu sekalian mungkin beda. Kalau kita

adalah ekonomi. Kalau ekonominya, terlalu over heating terlalu panas, dia

mendinginkan. Kalau ekonominya sedang lesu, dia kemudian menstimulasi

supaya dia tumbuh lagi. Itu adalah alat dari sisi APBN yang kita lakukan.

Untuk bisa melakukan itu maka penerimaan negara dari perpajakan harus

diperkuat.

Selama ini kita menganggap bahwa penerimaan kita tinggi, tapi realisasinya

lebih rendah. Belanja negara harus dilakukan secara baik sehingga setiap

rupiah yang kita kumpulkan berguna. Dan kalau pun kita harus berhutang

dan harus dikelola secara sangat hati–hati. Sehingga jangan sampai

menimbulkan krisis hutang seperti yang terjadi di Eropa. Oleh karena itu

di dalam rangka kita bisa memperbaiki kinerja APBN, kita harus membuat

agar belanja kita menjadi lebih efektif. Dan juga defisit kita tidak boleh lebih

dari 3%. Ini adalah Undang-Undang Keuangan Negara, artinya perbedaan

antara jumlah belanja dengan jumlah penerimaan negara dari pajak tidak

boleh lebih dari 3% dari GDP kita. Dan itu pun harus dikelola secara hati-

hati. Nah, salah satu tantangannya adalah pajak. Penerimaan negara kita

dari sisi perpajakan relatif masih sangat perlu ditingkatkan. Kemarin kita

punya sembilan bulan melakukan tax amnesty. Kenapa kita melakukan

tax amnesty? Karena banyak pembayar pajak kita yang belum melakukan

pembayaran dengan benar, dan tidak berani untuk melaporkan. Oleh karena

itu dengan tax amnesty kita berharap akan ada pelaporan dari jumlah harta

yang selama ini mereka tidak laporkan. Seperti yang diketahui, tax amnesty

diikutin lebih dari 960 ribu orang, hampir satu juta, dengan jumlah harta

yang dideklarasikan, yang tadinya tidak pernah dilaporkan, mencapai lebih

dari 4.500 triliun. Dan jumlah penerimaan dari pajak kita dari tax amnesty

adalah lebih dari 111 triliun rupiah. Ini adalah suatu pencapaian, namun

kita tidak bisa hanya menerima dari sisi tax amnesty. Kalau penerimaannya

sebesar 114 triliun itu, tidak cukup untuk menutup kebutuhan kita untuk

mencapai penerimaan negara sebesar 1.750 triliun. Oleh karena itu

pemerintah Indonesia perlu untuk terus memperbaiki kinerja perpajakan.

Pajak itu tujuannya tidak hanya untuk memajaki dan mengambil uang, tapi

dia tujuannya adalah lebih untuk juga memeratakan. Coba kita lihat tadi


pulau Indonesia. Kalau kita lihat di pulau Indonesia, pulau Jawa adalah

pulau yang paling besar menghasilkan pajak. Jumlah pajak yang disetor

dari pulau Jawa adalah Rp1.143 triliun. Uang ini sebagian besar adalah

kemudian dibelanjakan ke seluruh pulau di Indonesia. Pulau Jawa sendiri

hanya menikmati Rp302 triliun. Sisanya dari Rp1.143 triliun dibelanjakan

di luar pulau Jawa. Contohnya Sumatera, dia menerima pajak Rp141 triliun,

namun kita membelanjakan melalui APBN di pulau Sumatera sebesar 232

triliun, berarti dia mendapatkan tambahan lebih dari Rp100 triliun, dalam

hal ini 88 triliun. Kalimantan Rp86 triliun sumbangan pajaknya, belanjanya

Rp93,9 triliun. Jadi ada sekitar Rp80 triliun lebih. Sulawesi adalah bukti

paling besar. Sulawesi itu sumbangan pajaknya hanya Rp19,7 triliun, namun

belanja pemerintah melalui APBN dan APBD di Sulawesi mencapai Rp104,5

triliun. Jadi Sulawesi itu menikmati surplus sampai 84,9 triliun. Papua

sumbangan pajaknya Rp18,4 triliun, namun belanja pemerintah di Papua dan

Maluku adalah Rp89,6 triliun. Jadi dia juga menikmati sekitar Rp71,3 triliun.

Sedangkan Bali dan Nusa Tenggara sumbangan pajaknya Rp15 triliun, kita

belanjanya di sana Rp56 triliun.

Ini yang menggambarkan bahwa pajak bisa menjadi alat pemersatu, termasuk

stabilisasi dan ekualisasi atau kesamaan menutup kesenjangan. Namun

tentu saja ini akan berarti apabila belanjanya benar. Apa belanja negara

yang sekarang sedang diprioritaskan? Infrastruktur adalah penting untuk

konektivitas, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Namun APBN juga

membelanjai subsidi, pendidikan, kesehatan, gaji dari seluruh jajaran TNI,

POLRI, guru, birokrat di Indonesia, dan kita juga membayar bantuan untuk

bantuan sosial. Ada bagian dari APBN untuk juga pembayaran bunga hutang.

Transfer ke daerah menjadi penting karena kita melakukan desentralisasi.

Sebagian sangat besar, fungsi pemerintah kita telah didelegasikan ke daerah.

Ini tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat

secara lebih dekat. Namun daerah untuk bisa menjalankan tugas itu perlu

dana. Oleh karena itu transfer ke daerah menjadi sangat penting. Ada DAU

(Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), DBH (Dana Bagi Hasil),

Dana OTSUS untuk beberapa daerah tertentu Otonomi Khusus, dan sekarang

pemerintah memberikan juga dana desa sebesar Rp60 triliun.


Tadi saya menyampaikan bahwa APBN untuk bisa menjadi instrumen

kebijakan, dia harus kredibel. Itu artinya apa? Kalau kredibel itu artinya

bahwa seluruh angka - angkanya relatif terpercaya. Kalau kita bilang bahwa

kita akan menerima penerimaan negara Rp1.750 triliun maka penerimaan

pajaknya harus mendekati atau bahkan lebih tinggi. Selama tiga tahun

terakhir, penerima, pemerintah menganggarkan bahwa penerimaan negara

diharapkan Rp1.700 triliun. Yang diterima oleh pemerintah hanya Rp1.450

triliun, sehingga pemerintah kekurangan Rp250 triliun. Sedangkan belanja

negara adalah belanja yang sudah committed, yang ada komitmennya.

Sehingga enggak bisa tiba-tiba dikatakan saya enggak punya duit enggak jadi

belanja.

Dalam situasi terpaksa pemerintah kadang-kadang melakukan itu dan itu

adalah salah satu faktor yang dianggap tidak kredibel. Kalau anda sudah

janji, ya harusnya mestinya ditepati. Ini yang menyebabkan kenapa di dalam

menyusun APBN kita harus hati-hati. Kita berharap di tahun 2017 ini tidak

dilakukan suatu penyesuaian yang kemudian menyebabkan kredibilitas

APBN. Oleh karena itu di dalam pengelolaan APBN kita akan lihat seteliti

mungkin. Termasuk dalam hal ini dari sisi perpajakan, karena selama ini

salah satu ketidakpastian adalah penerimaan pajak. Kita ingin mencapai

Rp1.500 triliun, ternyata yang dicapai cuma Rp1.150 triliun. Sehingga kita

mengalami kesulitan di dalam mendanai berbagai komitmen belanja ini. Tadi

saya sudah menyampaikan mengenai tax amnesty yang merupakan salah

satu langkah untuk memperbaiki reformasi perpajakan. Namun, ini tidak

satu-satunya. Kita juga memperbaiki internal prosesnya di dalam Direktorat

Jenderal Pajak, termasuk dalam hal ini untuk memperbaiki disiplin dan cara

kerja kita.

Pemerintah juga harus memperhatikan dari sisi belanja. Belanja pemerintah

dikaitkan terutama untuk tadi mendukung pertumbuhan ekonomi dan

pengurangan kemiskinan, infrastuktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun,

juga kita langsung memberikan bantuan kepada kelompok miskin. Belanja

lain yang sangat penting adalah belanja ke daerah. Transfer ke daerah


meningkat sangat besar sekali. Dalam 3 tahun terakhir dari Rp480 triliun

menjadi Rp764 triliun. Saya mohon maaf tulisannya putih enggak keliatan.

Nanti saya suruh menjadi hitam. Namun ini menggambarkan bahwa belanja

ke daerah meningkat sekarang sama dengan belanja Kementerian Lembaga.

Jadi kalau pemerintah pusat belanja Rp750 triliun, sekarang belanja di daerah

itu sama sebesar Rp750 triliun. Yang just lebih bahkan daerah lebih tinggi

sedikit dibandingkan pusat. Dan sebagian cukup besar belanja ini, untuk

belanja pegawai. Tadi saya barusan pagi tadi menyampaikan sambutan di

Badan Kepegawaian Nasional. Ada 131 pemerintah daerah yang APBD nya itu

50% lebih hanya dipakai untuk belanja pegawai. Sehingga APBD nya enggak

mampu untuk membuat program – program untuk membangun daerahnya.

Ini adalah salah satu PR yang harus kita terus perbaiki di dalam memperbaiki

belanja terutama di daerah.

Tahun 2017 pemerintah memiliki berbagai macam prioritas. Dari

membangun infrastruktur, kesehatan, pendidikan, satu juta rumah, dan

juga untuk perbaikan dari sisi design subsidi kita kepada kelompok miskin.

Ini tujuannya agar setiap rupiah yang kita belanjakan dari APBN kita akan

bisa memperbaiki kualitas masyarakat.

Mungkin saya cepat saja, untuk menyusun APBN ini biasanya kita

menggunakan apa yang disebut asumsi makronya. Ini karena dipakai sebagai

dasar untuk menghitung berapa potensi penerimaan kita. Pertumbuhan

ekonomi tahun ini adalah 5,1%, inflasi 4%, SBN 3 bulan adalah suku bunga

3 bulan, diasumsikan 5,3%. Nilai tukar rupiah Rp13.300. Harga minyak

diasumsikan 45 dollar/barrel. Likuid jumlah produksi minyak kita adalah

815 ribu barrel/hari, dan jumlah gas yang diproduksi Indonesia adalah 1.150,

setara minyak barrel/hari. Ini adalah bacaan kita untuk 2017 yang dipake

sebagai dasar membuat APBN. Dari sini kita bisa membuat estimasi berapa

penerimaan kita dari pajak, dari oil, pajak yang berasal dari minyak, ataupun

dari pertambangan dan pajak yang lain. Kemudian kita lihat dari sisi Bea

Cukai. Kemudian berasal dari non pajak. Dari seluruh penerimaan itu

kemudian kita membuat belanja. Belanjanya tujuannya untuk mengurangi

kemiskinan kita, dari 10,7 menjadi antara 9,5 sampai 10,5. Kita ingin

102 103

” kita sangat berharap bahwa POLRI, bersama TNI dan institusi – institusi penegak hukum bisa menjalankan fungsinya secara efektif sehingga kita bisa menciptakan ketertiban dan stabilitas di Indonesia. ”


pengangguran turun lebih lanjut dari 5,6 menjadi 5,3. Dan Gini Ratio kita

diharapkan bisa lebih turun yaitu kesenjangan aktif semakin berkurang.

Serta untuk intens kualitas manusia.

Saya mungkin ingin sedikit memberikan sedikit mengenai sulitnya

melakukan koleksi pajak. Kalau kita lihat 3 tahun terakhir, penerimaan

pajak kita hanya tumbuh kira – kira sekitar 8%. Bahkan tahun lalu 3,5%. Ini

dengan upaya yang luar biasa. Dan anda bisa bayangkan kalo penerimaan

tidak tercapai berarti banyak sekali dari sektor atau belanja–belanja yang

kemudian terpaksa tidak bisa dibiayai. Ini adalah salah satu hal yang perlu

untuk kita perbaiki. Dari sisi belanja infrastruktur, kita meningkatkan cukup

besar, karena pemerintah yakin bahwa pembangunan di Indonesia tidak

akan mungkin bisa tumbuh tanpa adanya pembangunan investasi di bidang

infrastruktur. Ini tidak hanya di Jakarta, tidak hanya di Pulau Jawa, tapi di

seluruh Indonesia. Namun kenaikan belanja infrastruktur harus disertai

dengan design yang baik, tata kelola yang baik, perencanaan yang baik. Dan

tentu agar ada kepastian di dalam pelaksanaannya.

Nah, saya sekarang akan masuk ke bidang polisi, yaitu POLRI. Ekonomi

Indonesia tentu tidak hanya tergantung dari kegiatan ekonomi saja. Contoh

ekonomi akan masuk menjadi baik, akan meningkat dengan bagus apabila

kepastian hukum dan ketertiban hukum, terjadi, keamanan terjaga. Asia,

adalah negara yang relatif aman. Kalau kita liat negara – negara di Middle

East, Timur Tengah, atau di Afrika, dimana ketertiban dan keamanan itu

tidak terjaga atau bahkan Latin Amerika di mana drug – drug king maupun

drug crime itu terjadi luar biasa. Maka Asia ini dianggap kawasan yang

relatively aman dan oleh karena itu juga pertumbuhan ekonomi dan kinerja

ekonominya bagus. Tentu Indonesia sebagai negara terbesar di Asean, perlu

untuk menjaga agar kita tetap menjadi kawasan yang tertib, aman, dan

damai. Saya tahu itu tidak mudah. Hari – hari ini tadi saya masuk ke sini

POLRI banyak sekali mendapatkan karangan bunga. Itu karangan bunga di

satu sisi bagus, untuk ekonomi. Tapi di sisi lain menggambarkan keresahan

masyarakat. Karena dia adalah ekspresi dari aspirasi masyarakat yang

dititipkan kepada institusi POLRI. Untuk bisa menjaga Indonesia ini sebagai


suatu negara kesatuan, negara yang berdasarkan Pancasila, Bhinneka Tunggal

Ika, yang aman, yang semua orang apakah nama sukunya, agamanya, rasnya,

dia merasa bisa hidup dengan tenang dan aman di republik ini. Itu adalah

tugas yang tidak mudah. Oleh karena itu, walaupun pemerintah tetap untuk

fokus untuk membangun ekonomi dan itu disebut kepercayaan, kita sangat

berharap bahwa POLRI, bersama TNI dan institusi – institusi penegak hukum

bisa menjalankan fungsinya secara efektif sehingga kita bisa menciptakan

ketertiban dan stabilitas di Indonesia.

POLRI, memiliki prioritas yang tertuang di dalam RKP 2017. Di dalam rangka

untuk menciptakan stabilitas. Pagu untuk bisa menjalankan kita upayakan

untuk meningkat cukup besar. Polri itu mendapatkan Rp84 triliun, yang

realisasinya bisa lebih rendah dari segitu. Untuk tahun 2016 yang lalu, jumlah

yang dibelanjakan total seluruh APBN kita adalah Rp680 triliun., sedangkan

Polri dalam hal ini adalah Rp78 triliun. Perkembangan dari anggaran POLRI

kalo kita lihat dari tahun 2009 hingga 2017 terus mengalami peningkatan

yang cukup besar. Tahun 2009 waktu saya masih menjadi Menteri Keuangan,

nah waktu itu anggaran POLRI masih 25 triliun. Sekarang ini, itu realisasi

dari 24%, sekarang ini anggaran POLRI adalah mencapai 84 triliun. Tentu

kita berharap bahwa dengan anggaran ini POLRI makin mampu untuk bisa

menjalankan fungsi seperti yang saya sampaikan tadi.

Kalau kita lihat di antara seluruh Kementerian Lembaga, POLRI termasuk

Kementerian Lembaga yang memiliki belanja terbesar. Memang masih kalah

dengan TNI, tapi TNI selalu mengatakan di TNI ada tiga angkatan, di POLRI

cuma satu angkatan. Diberikan per angkatan, TNI nya terlalu sedikit, mereka

sekitar Rp110 triliun, di sini Rp86 triliun. Ini adalah sesuatu yang saya tentu

tidak berharap bahwa antara instansi terjadi persaingan maupun dalam hal

ini persaingan anggaran. Namun, POLRI dalam hal ini, anggaran ini adalah

tujuannya untuk menciptakan, pertama, insentif bagi seluruh jajaran POLRI

untuk mendapatkan gaji dan tunjangan yang bisa mencukupi. Termasuk juga

adalah untuk mencapai apa yang disebut dana operasional yang sering harus

dilakukan oleh POLRI di dalam melakukan tugas-tugasnya.


POLRI tidak hanya mendapatkan anggaran, POLRI juga mendapatkan

penerimaan. Itu yang disebut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), karena

POLRI bertugas termasuk melayani masyarakat di dalam pembuatan SIM,

STNK, yang kemarin kenaikannya membuat sedikit kontroversi di dalam

negara ini. Tapi itu karena sudah lebih dari 7 tahun, sebetulnya tidak ada

kenaikan dari segi tarif. Tapi tentu kita juga berharap dengan kenaikan ini

akan ada investasi di bidang IT-nya dan kemudian memperbaiki kecepatan

dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kalau kita lihat porsi terbesar anggaran POLRI adalah untuk membayar

polisinya, manusianya. Dalam hal ini kalau kita lihat belanja pegawai, adalah

sekitar 51%, eh 51 triliun dibandingkan dengan belanja-belanja lain yaitu

belanja barang dan belanja modal. Tentu akan kalau kita sudah mendesign

dan sekarang ini saya sedang bekerja dengan Menteri Penertiban Aparatur

Negara agar seluruh gaji tunjangan dan pada akhirnya make sure bisa di-

reform agar para jajaran birokrat maupun petugas seperti POLRI, TNI itu bisa

mendapatkan tidak hanya gaji pada saat mereka bekerja tapi pensiun juga

cukup baik. Sekarang ini kalau Bapak - Bapak dan Ibu sekalian, apalagi kalau

sudah ngambil dari S1, S2, S3. Kalau sudah S3 kan pasti pangkatnya makin

tinggi ya. Kalau makin tinggi itu makin takut pensiun, karena begitu pensiun

uang pensiunnya hampir nyaris tak terdengar karena kecil banget sekarang

ini. Ini karena kita menghitung pensiun kita berdasarkan gaji pokok,

tunjangan tidak kita masukkan. Sehingga ini menyebabkan penurunan yang

luar biasa. Kita mencoba untuk membuat reformasi di bidang penggajian dan

pensiun ini, dan itu harus dilakukan secara hati-hati dan bertahap. Namun

saya butuh dukungan dari anda semua yang ada di sini yang merupakan calon

pimpinan atau pimpinan saat ini di tingkat POLRI karena tidak mungkin

kami melakukan reformasi tanpa dukungan dari instansi - instansi seperti

POLRI maupun dari TNI.

Apa yang kita butuhkan di dalam kerjasama dengan TNI dan POLRI? Pertama,

waktu kita menghubungkan pajak saja. Sekarang ini dengan ada tax amnesty,

sebetulnya secara teoritis rakyat Indonesia sudah diberikan sembilan bulan.

Sembilan bulan kesempatan untuk tobat. Sampaikan aja yang belum pernah


dibayar, dan anda akan diampuni baik dari sisi denda administrasi dan denda

kriminalnya. Sembilan bulan, sampaikan, dan nanti anda tidak akan perlu

membayar atau merasa takut akan didenda. Namun kalau kita lihat yang ikut

tax amnesty tadi kurang dari satu juta orang WP. Padahal di Indonesia ini

jumlah WP itu sekitar Rp32 juta. Yang betul - betul membayar pajak itu hanya

20 juta. Jadi ada 10 juta yang tidak comply. Dan ini adalah salah satu bentuk

potensi pajak. Kami akan melakukan enforcement sekarang ini. Namun sering

sekali para WP itu merasa bahwa mereka bisa berlindung di balik oknum.

Jadi mohon, kalau kita sekarang mau melakukan, termasuk dalam hal ini,

melakukan penahanan, cekal, dan bahkan melakukan penyitaan. Itu supaya

bukan kita tujuannya menakut-nakuti masyarakat. Tapi tadi, negara sebesar

Indonesia dengan kebutuhan ekonomi, sosial, politik, hukum, keamanan, kita

membutuhkan anggaran yang cukup besar. Dan itu hanya bisa dilakukan

apabila kita konsisten mengumpulkan pajak.

Kami juga ingin bekerjasama terus menerus dengan POLRI di dalam

pengamanan untuk tidak hanya penerimaan pajak tapi juga Bea dan Cukai.

Karena kita juga sudah tahu bahwa dari sisi Bea dan Cukai terjadi banyak

sekali apa yang disebut langkah - langkah yang kalau kita bekerjasama

antara POLRI, Kementerian Keuangan, dengan instansi lain, maka kita akan

mampu mengumpulkan anggaran ini cukup bagi negara kita. Kita sudah dan

sangat berterimakasih kepada POLRI yang selama ini mendukung operasi

kita. Di Bea dan Cukai termasuk operasi pakaian, operation storm, operasi

dari OPSON. Itu dilakukan di dalam rangka Bea dan Cukai yang memiliki

juga penyidik untuk bisa bekerjasama dengan penyidik di Kepolisian. Dan

tentu tujuannya adalah untuk tujuan bersama. Kita pada akhirnya akan perlu

untuk terus saling mendukung dan menunjang, karena masyarakat Indonesia

tidak harus takut, tapi dia merasa nyaman dan aman. Tapi juga ada kepastian

hukum, banyak sekali policy-policy pemerintah itu perlu diimplementasikan,

dilaksanakan dan untuk pelaksanaannya kita perlu untuk berkolaborasi di

lapangan oleh berbagai pihak. Pendekatan-pendekatan yang selama ini kita

lakukan baik dari pajak, Bea Cukai dan Kementerian Keuangan secara umum

adalah dalam rangka bagi Indonesia untuk menjadi negara yang disebut

negara middle income menjadi high income. Banyak negara yang tidak mampu

” belanja dari APBN untuk POLRI, untuk TNI itu masih kecil. Saya akui itu. Harusnya lebih besar. Tapi saya hanya bisa membelanjakan lebih besar tanpa mengurangi belanja untuk infrastruktur dan pendidikan karena itu juga penting ”



naik dari middle income menjadi high income, disebutnya adalah middle

income trap atau yang disebut perangkap middle income, itu karena negara

ini tidak mampu untuk membangun apa yang disebut institusi penegakan

hukum dan keamanan, kepastian hukum. Mereka itu kemudian menjadi

negara yang terus menerus berdasarkan apa keputusan yang sifatnya ad hoc,

regant dan tidak pasti. Kalau ekonomi atau negara dihadapkan oleh situasi

itu ekonominya tetap jalan, tapi ya jalan segitu aja. Jadi tidak pernah menjadi

negara yang incomenya itu menjadi lebih tinggi.

Saat ini Indonesia income per kapitanya rata-rata per kapita Indonesia

bilangannya sekitar 5.000 USD per kapita. Untuk menjadi negara maju kita

harus mencapai 20 dollar ribu per kapita 20.000 USD per kapita. Coba lihat

berapa income per kapita dari Singapore, dia mencapai hampir 70.000 USD

per kapita. Negara-negara di sekitar kita pendapatannya jauh lebih tinggi.

Jadi ini adalah tugas kita bersama dan saya sangat berharap untuk kita

terus bekerjasama secara erat. Indonesia, memang dari sisi belanja untuk

Kepolisian di dalam menjalankan fungsi ketertiban dan keamanan, kita

termasuk yang paling rendah. Jadi saya seperti Menteri Keuangan sering

diundang ke POLRI maupun ke TNI, dua-duanya betul. Mereka mengatakan,

“Ibu, belanja dari APBN untuk POLRI, untuk TNI itu masih kecil.” Saya akui

itu. Harusnya lebih besar. Tapi saya hanya bisa membelanjakan lebih besar

tanpa mengurangi belanja untuk infrastruktur dan pendidikan karena

itu juga penting, supaya masyarakat kita ekonominya tumbuh, apabila

penerimaan pajak kita menjadi lebih tinggi. Menteri Keuangan itu tidak bisa

mencetak uang. Menteri Keuangan hanya bisa mengumpulkan uang. Yang

bisa mencetak uang, Gubernur Bank Indonesia. Tapi dia tidak bisa mencetak

uang untuk belanja suka–suka. Dia sudah punya target untuk mencetak uang

di dalam rangka perekonomian. Kalo dia cetak uang banyak, inflasi akan

tinggi. Jadi Menteri Keuangan bisa membuat alokasi agar Indonesia setara

dengan negara – negara lain. Coba kita lihat di sini, Kita membelanjakan

hanya 0,5 persen dari GDP untuk masalah ketertiban dan keamanan. Negara

yang lebih maju, Singapura aja, 1%. Berarti tadi kalau TNI hanya dapat Rp86

triliun, harusnya dia dapatnya Rp160 triliun. Kalau dapat Rp160 triliun pasti

Bapak – Bapak dan Ibu sekalian senyumnya lebih lebar lagi. Dan saya yakin


mungkin Diklat seperti ini akan lebih sedikit, karena Bapak–bapak dan Ibu

sekalian sibuk melakukan tugas yang lain. Mungkin, saya enggak tahu. Atau

lebih sering mengundang Menteri Keuangan untuk memberikan.

Jadi saya ingin tutup siang hari ini dengan mengatakan pertama bahwa

menjaga ekonomi Indonesia itu tidak seperti menjaga suatu barang yang

sifatnya statis. Dia dinamis. Ada ancaman dari luar, ada dinamika dari dalam.

Tidak ada bedanya dengan Bapak Ibu sekalian yang harus melaksanakan

fungsi ketertiban dan keamanan. Ada ancaman luar, ada juga dinamika dari

dalam. Ekonomi juga sama. Untuk bisa menjalankan fungsi di dalam menjaga

ekonomi, kita menggunakan instrumen–instrumen kebijakan. Instrumen

yang sangat penting adalah APBN yang disebut instrumen fiskal. Untuk bisa

APBN fiskal melakukan fungsi yang baik, maka dia perlu untuk kredibel dan

efektif. Penerimaan perpajakan harus dinaikkan dan penerimaan non pajak

yang lain termasuk BLU di POLRI. Dan kemudian belanjanya harus tepat.

Kalau kita mengumpulkan dana banyak dan tidak bisa membelanjakan

dengan tepat, maka ekonomi Indonesia akan kehilangan kesempatan untuk

membangun fondasi.

Saya sangat berharap untuk bisa kerjasama dari sisi ketertiban keamanan

dan enforcement atau penegakan hukum dengan POLRI di dalam rangka

mengelola APBN ini. Dari perpajakan, pajak dan bea cukai, maupun hal–hal

tindakan lain yang memang dibutuhkan agar negara Indonesia dianggap

sebagai negara yang memiliki kepastian hukum dan kemudian confidence

atau kepercayaan masyarakat, pelaku ekonomi, bisa berjalan dengan baik.

Bisa kemudian menimbulkan kegiatan ekonomi yang bisa menciptakan

kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan.

Sehingga kita bisa sedikit demi sedikit makin mendekatkan diri pada tujuan

kita membangun Indonesia yang adil dan makmur.

Terimakasih.

Wassalammualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

110 111

05

112 113

Peningkatan Layanan Kepegawaian Melalui Transformasi Digital

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2017

Jakarta Convention Center, 10 Mei 2017


Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Kepala Badan Kepegawaian Negara, Para Menteri atau

yang mewakili

Sekjen Kementerian atau Lembaga maupun dari Sekretaris Daerah serta para

Kepala Biro atau Kepala Badan dari seluruh Provinsi, Kabupaten, Kota serta

undangan yang berbahagia. Untuk yang pertama kita patut memanjatkan puji

syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita diberikan

nikmat sehat untuk bisa berkumpul dan bertemu untuk melaksanakan

suatu tugas dalam rangka untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitas dari

pegawai negeri atau Aparat Sipil Negara. Ini adalah salah satu tema yang

sangat penting bagi suatu negara seperti Indonesia yang terus bergulat

untuk memperbaiki pelayanan dan kinerja pelayanan kepada masyarakat

dan kinerja birokrasi dalam era keterbukaan dan informasi yang membuat

kita semua sebagai institusi birokrasi harus terus menerus mawas diri dan

melakukan perubahan untuk bisa menjaga tujuan kita bernegara.

Jadi saya ingin memberikan selamat kepada Badan Kepegawaian Negara

yang pada hari ini melakukan rapat koordinasi nasional dengan tema

‘Melalui Transformasi Digital Kita Tingkatkan Layanan Kepegawaian

yang Terintegrasi, Profesional, Transparan dan Akuntabel’. Ini adalah

suatu tema yang sangat tepat mengingat bahwa yang disebut era digital itu

sudah merupakan suatu keniscayaan. Kalau kita bicara tentang perubahan

teknologi adanya perubahan teknologi terutama dengan masuknya era digital

tidak hanya di dalam perekonomian tapi juga mempengaruhi bagaimana kita

bekerja di dalam Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah itu sangat terasa.

Mari kita awali dengan pertama-tama kita harus menyadari bahwa birokrasi


114 115

merupakan institusi yang sangat penting bagi negara untuk bisa menjalankan

tugas fungsi di dalam mencapai tujuan bernegara itu. Kita mendirikan negara

ini oleh para pendiri bangsa kita ini dengan cita-cita yang sangat luhur yaitu

menciptakan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila terutama

pada hari ini harus terus menerus kita ingatkan pada diri kita sendiri dan

terus menjadi pedoman bagi kita untuk bekerja yaitu mencapai masyarakat

adil dan makmur di dalam landasan Negara Kesatuan Republik Indonesia

yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Peranan dari teknologi menjadi sangat penting, namun di dalam kita

menjalankan kehidupan bernegara kita memahami terjadi perubahan atau

ada berbagai policy yang sangat penting yang akan membentuk bikrokrasi

kita.

Pertama, di dalam sistem kepemerintahan keputusan untuk melakukan

desentralisasi adalah suatu keputusan yang sangat strategis, yaitu banyak

kewenangan yang didelegasikan kepada daerah. Itu adalah satu keputusan

yang sangat strategis dan penting karena berorientasi kepada masyarakat

yang harus dilayani. Mereka membutuhkan respon yang cepat dan segera

dari pemerintahan dan oleh karena itu tidak mungkin semua urusan harus

dilakukan oleh pemerintah pusat. Sehingga desentralisasi merupakan

suatu keputusan politik yang pada saat ini berarti kita harus mampu

untuk menjadikan desentralisasi sesuai dengan tujuannya yaitu melayani

masyarakat.

Yang kedua, adalah unsur teknologi. Teknologi memberikan

perubahan di dalam cara kita bekerja, bisnis model dari bikrokrasi harus

terus menerus dilakukan peninjauan, evaluasi dan perbaikan dengan

memasukkan unsur teknologi di dalamnya. Dan ini adalah sesuatu yang

harus terus menerus kita perkenalkan dan memasukkannya di dalam

struktur kita bekerja sehingga dia mampu untuk mencapai tujuan birokrasi

yaitu melayani masyarakat dan menjaga kepentingan nasional dengan

lebih efisien, lebih cepat responnya dan lebih akurat di dalam memberikan

responnya. Teknologi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk


melakukan check dan balance atau melakukan evaluasi terhadap kinerja

bikrokrasi. Dengan demikian teknologi memudahkan kita untuk melakukan

koreksi.

Aspek yang ketiga adalah persaingan. Presiden telah menyampaikan

diberbagai kesempatan bahwa beliau walaupun bertemu dengan berbagai

pimpinan negara, bersalaman dan berfoto bersama tapi Indonesia terus

konstan bersaing dengan negara-negara lain. Bersaing tidak untuk tujuan

buruk tapi bersaing untuk bisa meningkatkan kemakmuran rakyat, menarik

modal, menarik teknologi, menarik inovasi sehingga Republik Indonesia

tidak tertinggal dari sisi kemajuan dan kemakmuran serta keadilan dari

negara-negara lain.

Persaingan ini akan mendorong terus menerus munculnya ide, inovasi dan

perbaikan. Jadi sebetulnya persaingan juga tidak buruk karena kalau kita

merasa tidak bersaing maka ide-ide inovasi itu menjadi tidak muncul secara

cukup continue. Dan inilah yang disebut teknologi persaingan dan sekarang

dengan desentralisasi mengharuskan bagi kita untuk terus menerus

melakukan perbaikan kinerja di dalam keseluruhan birokrasi di Indonesia.

Mari kita lihat di dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Di dalam rangka untuk menjalankan fungsi negara yang dijalankan oleh

mesin-mesin birokrasi baik di pusat maupun daerah, APBN tahun 2017

memiliki jumlah anggaran yang dibelanjakan sebesar total 2.080 triliun.

Dari 2.080 triliun ini anggaran belanja operasional pemerintah dalam hal

ini menyangkut dari belanja pegawai, belanja operasional mencapai 1.315

triliun, belanja pegawai mencapai Rp 343 triliun, belanja barang 296,6 triliun

dan belanja modal 194,3 triliun. Kalau dari sisi neraca pemerintah pusat,

belanja pegawai itu mencakup 26,1% dari total anggaran belanja pemerintah

pusat ini berarti sekitar 1/4 nya dari anggaran kita dipakai untuk membayar

gaji dan tunjangan bagi para birokrat.

Di daerah persentase ini banyak yang jauh lebih besar. Untuk APBD 2016 ada

131 daerah kabupaten dan kota memiliki rasio belanja pegawai dan


116 117

” Ini merupakan suatu momen-momen yang baik bagi kita yang memiliki tugas untuk menjaga dan mengelola keuangan negara di dalam konteks untuk menjalankan secara amanah”


tunjangan terhadap total belanja daerah itu di atas 50%. Jadi APBD nya hanya

untuk belanja pegawai. Pertanyaan dari masyarakat adalah kalau birokrat

menghabiskan cukup besar anggaran pemerintah apakah mereka telah

melayani masyarakat dengan baik atau lebih baik? Apakah tidak ada cara

yang lebih baik bagi pemerintah Republik Indonesia untuk membelanjakan

APBN/APBD-nya? Jangan lupa, APBN dan APBD adalah alat untuk mencapai

tujuan bernegara, bukan alat untuk memuaskan bikrorat. Dan ini adalah

suatu pertanyaan yang terus menerus harus kita tanyakan kepada kita semua

diri kita. Apa kemudian fungsi dan masuknya faktor teknologi di dalam

desain belanja kita? Dengan adanya teknologi kita berharap bahwa dengan

birokrat yang sama dan dengan anggaran yang sama mestinya kita bisa

melayani dengan lebih baik. Dari cara kita melakukan pekerjaan terutama

dari sisi kecepatan, ketepatan, prediktabilitas dan akuntabilitas, seharusnya

teknologi mampu untuk memperbaiki kinerja birokrasi.

Coba kita lihat di Kementerian Keuangan. Kementeri Keuangan adalah

kementerian yang bertugas mengelola keuangan negara lebih dari 26

ribu satuan kerja yang merupakan titik poin untuk melaksanakan APBN.

Mereka yang mengelola uang pada level mikro detail aktivitas. Adalah

tidak mungkin dan itu dilakukan di seluruh Indonesia bahkan bisa belanja

itu ada di luar negeri kalau untuk Kementerian Luar Negeri. Kementerian

Keuangan mendesain apa yang disebut modul penerimaan negara atau MPN,

tadi yang 26 ribu adalah satker yang membelanjakan, yang menerima uang

dari penerimaan pajak adalah melalui seluruh perbankan yang di-link-kan

dengan kantor pelayanan pajak 350 kantor di seluruh Indonesia.

Kalau kita mengikuti aktivitas ekonomi yang makin beragam maupun

lokasinya serta jumlah magnitude-nya maka mestinya Kementerian Keuangan

punya alasan untuk menambah birokrasinya sebesar-besarnya, karena

itu keuangan negara yang merupakan backbone atau tulang punggung

dari pemerintahan untuk bisa menjalankan fungsi. Namun Kementerian

Keuangan mengimplementasikan yang disebut modul penerimaan negara

yang saat ini sudah masuk generasi kedua. Dengan modul penerimaan negara,

ratusan ribu transaksi yang terjadi setiap harinya terus menerus meningkat


118 119

setiap tahunnya dapat ditangani dengan MPN ini. Sebelum MPN, dulu seluruh

transaksi ini harus dilakukan dan diawasi oleh Kantor Perbendaharaan dan

Kas Negara atau disebut KPPN di seluruh Indonesia sebanyak 181 kantor.

Kemudian adanya transaksi settlement dari sisi penerimaan negara dan

kemudian juga perbaikan dari sisi kita melakukan desain belanja melalui

teknologi yang kita introduce dengan MPN ini misalnya dengan adanya

e-filling dalam pajak, sehingga sekarang masyarakat bisa membayar pajak

tidak harus di kantor pajak dan transaksinya langsung masuk tidak harus

disetor oleh KPP ke KPPN Kantor Pelayanan Pajak ke Kantor Perbendaharaan.

Dulu ada transaksi itu kalau pun tidak ada transaksi uangnya ada transaksi

dokumennya sehingga secara manual masih harus direkonsiliasi, rekonsiliasi

pagi, rekonsiliasi sore dan kemudian ketahuan berapa jumlahnya, pasti

ada human error-nya sehingga waktu saya menjadi menteri keuangan 10

tahun lalu ada istilah rekonsiliasi atas dan rekonsiliasi bawah, padahal itu

angkanya harusnya satu.

Dengan adanya MPN yang sekarang kita sudah lakukan baik dari

sisi penerimaan negara sampai dengan belanja negara, kita mampu untuk

melakukan peningkatan dari sisi akurasi dan kecepatan. Namun tidak

hanya itu saja, dengan adanya MPN ini yang dulu pekerjaan harus dilakukan

oleh 500 staf Kementerian Keuangan di 181 KPPN Kantor Perbendahaaraan

Negara ini, sekarang hanya dilakukan oleh 25 staf di satu KPPN saja. Dan

ini yang menyebabkan teknologi jumlah orangnya lebih sedikit, akurasinya

lebih tinggi, kecepatan lebih baik. Itu satu contoh yang kita lakukan.

Kalau seluruh kinerja birokrasi sekarang melakukan berbagai inovasi

e-procurement, e-budgeting, e-catalog saya sudah melihat kementerian lembaga

yang tadinya meminta untuk program terbutuh katakanlah membangun X

dia membutuhkan anggaran Rp 200 miliar dengan adanya e-procurement dan

e-catalog dilakukanlah suatu proses biding yang lebih baik, kementerian ini

kemudian datang membawa tadinya aktivitas X yang harganya Rp 200 miliar

ternyata bisa dilakukan hanya dengan Rp 150 miliar saja, melalui suatu

teknologi yang membuat partisipasi, kompetisi dan transparansi menjadi lebih

baik, Rp 50 miliar bisa dihemat. Apakah Menteri Keuangan minta itu? Tidak.


Mereka bisa mengatakan “karena saya masih punya Rp 50 miliar bolehkah

kami melakukan kegiatan lain?”. Tidak apa-apa asalkan itu tujuannya

adalah memperbaiki ekonomi Indonesia menjadi lebih baik, pertumbuhan

makin bagus, pemerataan makin bagus, kemiskinan menurun, kesempatan

kerja muncul. Menteri Keuangan tujuannya tidak hanya ingin ngumpulin

duit kemudian ditaruh di bantal terus saya tidurin, tidak. Dia ingin uang itu

bekerja di dalam rangka untuk menciptakan perekonomian yang bergerak

tumbuh menciptakan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan

mengurangi kesenjangan. Apapun bentuk aktivitasnya. Para birokrat harus

makin mampu bisa memikirkan bagaimana melayani masyarakat jangan

ngerusuhin atau mengganggu masyarakat, mengganggu bisnis, mengganggu

ekonomi. Tugas anda adalah justru menciptakan agar masyarakat, ekonomi

dan kegiatan ekonomi bisnis bisa berjalan dengan secara baik. Teknologi

banyak membantu karena interaksi itu bisa dikurangi, efisiensi, kecepatan,

akutabilitas menjadi baik.

Saya juga ingin menyatakan teknologi dengan dimensi yang lain. Kita semua

tahu bahwa sekarang karena semua data di dalam pemerintahan dilakukan

di dalam database, maka dengan adanya kemungkinan terjadinya natural

disaster atau dalam hal ini terjadinya berbagai risiko hacking ini akan menjadi

sesuatu yang sangat harus kita jaga. Kementerian dan lembaga yang sudah

mulai dan sekarang ini membangun teknologi informasi harus melakukan

juga pada saat yang sama membangun skenario apabila terjadi disaster atau

yang disebut berbagai macam disturbtion atau perubahan gangguan yang

berasal dari bencana alam maupun dari faktor-faktor yang lain.

Di Kementerian Keuangan juga men-develop apa yang disebut data center dan

data recovery. Pada saat kita harus melakukan dan meng-introduce teknologi

maka birokrat juga harus mampu melakukan kalau teknologi sampai terjadi

gangguan, maka anda harus sudah menyiapkan skenario sehingga fungsi

dari pemerintahan tidak terganggu. Ini adalah sesuatu yang akan makin

tinggi eskalasinya di era digital sekarang ini. Terus terang kemarin waktu

kita melakukan tax amnesty kita semua tahu masyarakat Indonesia walaupun

sudah sosialisasi jangan menunggu menit terakhir, tapi semua orang pasti


120 121

menunggu menit terakhir, ada yang menunggu sampai jam 2 pagi.

Kita harus membuat apa yang disebut suatu mekanisme di mana teknologi

tidak akan mampu melayani masyarakat pada saat yang sama, pada jam

yang sama untuk mengejar deadline. Ini yang kemudian perlu untuk

kadang-kadang kita melakukan berbagai skenario agar pelayanan kepada

masyarakat berdasarkan basisnya teknologi tidak terganggu hanya karena

masyarakat dalam hal ini sering menunggu sampai jam terakhir untuk bisa

melakukan tugas baik itu dari sisi penerimaan negara, bayar pajak sampai

belanja negara.

Yang ketiga, aspek teknologi tadi, selain mengubah memperbaiki, teknologi

menciptakan apa yang disebut change management. Sikap kita di dalam

menjalankan tugas berbeda dengan adanya teknologi. Ini bisa dilakukan

dengan melakukan simplifikasi atau juga dengan business model yang

berbeda. Contoh yang paling konkret kalau di Kementerian Keuangan, Bea

cukai dan Pajak atau Perbendaharaan, dimana biasanya mereka dulu kantor

perbendaharaan kita tidak tahu front office, middle office dan back office-nya.

Kalau mau masuk, didepannya banyak bergerombol apa yang disebut para

perantara atau calo. Dengan mendesain dengan adanya IT dimana interaksi

dari yang masyarakat atau stakeholders yang mau melakukan bisnis dengan

Kementerian Keuangan apakah pembayaran ataukah dalam hal itu menerima

pembayaran atau membayar maka kita bisa menghilangkan calo-calo. Tidak

harus selalu Kementerian Keuangan orang yang tahu office-nya, orang yang

kenal kepala kantornya. Hal seperti itu bisa hilang. Belum termasuk tadi

yang saya sebutkan dari yang tadinya front office harus 500 orang menjadi 25

orang. Bagi masyarakat itu sangat penting karena berarti wajah pemerintah

langsung terlihat berbeda. Profesionalisme, kepastian, pelayanan, image

tentang pemerintah yang melayani itu tidak hanya muncul dipidato seperti

sekarang ini, tapi itu muncul di keseharian, di kantor-kantor pemerintah.

Presiden meminta supaya kita melakukan simplifikasi di dalam

pertangungjawaban, tadi saya sebutkan 26 ribu satuan kerja, kalau mereka

harus membuat laporan pencairan tahap pertama, kedua, ketiga. Setiap


” teknologi menciptakan apa yang disebut change management. Sikap kita di dalam menjalankan tugas berbeda dengan adanya teknologi. Ini bisa dilakukan dengan melakukan simplifikasi atau juga dengan business model yang berbeda ”


122 123

laporannya satu ditambah juknisnya 15, tambah juklaknya 20 maka anda

harus membuat banyak sekali berdasarkan juknis juklak dan laporan itu.

Dengan teknologi harusnya bisa dikurangi. Apalagi kalau kegiatan itu adalah

kegiatan rutin katakalah seperti bantuan operasional sekolah. Jumlahnya

tahu, sekolahnya tahu, kegiatannya tahu, tiap tahun tidak perlu diketik lagi

hari ini kita ingin membeli berapa jumlah buku sampai kapur tulis dan

seterusnya. Kalau setiap tahun sudah begitu dan sudah ada di IT sistem

berarti tinggal dinaikkan dan laporannya tetap sama. Akuntabilitas tetap

terjaga namun prosesnya jauh lebih singkat dan efisien.

Saya tentu ingin Badan Kepegawaian Nasional yang mengelola 4 juta pegawai

negeri di Republik Indonesia atau sekarang namanya ASN aparatur sipil

negara, terus melakukan inovasi ini agar teknologi betul-betul masuk

memperbaiki pelayanan, efisiensi, mengubah kultur birokrasi kita menjadi

kultur birokrat yang betul-betul menciptakan profesionalisme. Ini termasuk

di dalam career plan atau rencana karir karena Kementerian Keuangan

sekitar 70.000 pegawai, kita punya instansi vertikal dari Pajak, Bea cukai,

Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Kesekjenan adalah kantor yang

disebut Gedung Keuangan Negara di berbagai daerah. Bagaimana kita tahu

bahwa staf kita melakukan mutasi dari satu tempat ke tempat lain sehingga

mereka itu mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Bagaimana mereka

didesain karirnya supaya makin maju, bukannya dia makin apatis. Bahkan

hal yang sangat simpel saja, minta ijin cuti, dulu itu harus melalui berapa

meja sebelum dia disetujui oleh atasannya. Dengan teknologi harusnya

bisa dipermudah dan dipercepat dan tidak perlu harus dengan teknologi

itu makin cepat berarti makin careless atau sembrono, tapi bisa cepat tanpa

mengkompromikan tata kelola yang baik. Itu yang bisa kita lakukan di dalam

menggunakan teknologi di dalam administrasi kepegawaian, mutasi, karir,

pensiun. Tentu saya berharap BKN untuk terus melakukan inovasi di bidang

itu.

Hal yang lain, adalah bahwa birokrat dan birokrasi itu harus dinilai

kinerjanya. Dan sekarang dengan teknologi mudah untuk mengukur

kinerja. Pertama meng-introduce kinerja dan cara mengukur kinerja. Ada


mekanisme di Kemenkeu yang disebut Balance Score Card, bagaimana orang

pada awal tahun mengatakan saya akan mencapai tujuan dalam satu tahun

ini program saya adalah akan melakukan X,Y,Z,A,B,C, diukurnya seperti

ini, di-computerized biar kita bisa mengukur kinerja dari masing-masing

individual performance yang kemudian bisa dikombinasikan dengan lembaga

atau institutional performance, sehingga kemudian kita bisa membuat

reward dan pinalty yang jauh lebih akurat. Itu semua dimungkinkan dengan

adanya information technology yang makin baik. Dan tentu ini perlu untuk

dilengkapi dengan divisi sumber daya manusia manajemen yang baik. Saya

berharap BKN bisa men-develop dan mengembangkan orang-orang yang bisa

me-manage sumber daya manusia ASN itu secara optimal.

Berdasarkan pengalaman saya bekerja di berbagai instansi di dalam negeri,

di internasional, saya percaya bahwa aset yang paling berharga dari institusi

adalah manusianya. Kalau manusianya itu bagus, di-manage dengan bagus,

dikelola dengan bagus, dengan menggunakan teknologi menciptakan sense

of fairness, keadilan, transparansi, profesionalisme maka institusi itu pasti

menjadi institusi yang bagus. Kalau anda jumlahkan ini menjadi negara,

apabila ASN (Aparatur Sipil Negara) ini dikelola dengan bagus, diciptakan

lingkungan untuk bekerja secara profesional, karirnya diperbaiki, reward

gajinya diperbaiki, pensiunnya diperbaiki dan diberikan penghargaan

maupun dilakukan displin yang konsisten, pasti Republik Indonesia menjadi

negara maju. Saya yakin itu. Jadi anda di sini sebetulnya peranannya adalah

menentukan apakah kita akan menjadi negara Indonesia apa adanya atau

kita akan menjadi negara Indonesia yang maju.

Teknologi akan sangat-sangat membantu kita untuk mencapai tujuan kita

dengan lebih cepat, lebih baik dan dengan inovasi. Namun teknologi hanya bisa

membantu kita apabila dikembalikan pada manager-manager sumber daya

manusia yang punya visi, punya leadership, punya integritas dan komitmen

untuk mendesain organisasinya dalam rangka mencapai tujuan negara dan

melayani masyarakat. Oleh karena itu saya tutup dengan menyampaikan,

saling belajar mumpung sedang melakukan rapat koordinasi nasional,

saling melihat kalau anda dari daerah yang daerah lain atau bahkan yang


124 125

” Gunakan semua fasilitas secara bijaksana karena ini fasilitas negara untuk mencapai tujuan berbangsa kita, bukan untuk mencapai tujuan anda pribadi”


pusat. Yang pusat belajar dari daerah, melihat inovasi yang ada. Kumpul di

tempat seperti ini jangan hanya menjadi tempat untuk menghabiskan biaya

perjalanan anda, karena tadi saya sebutkan, biaya belanja barang kita terlalu

tinggi karena sering kumpul-kumpul kayak gini. Kalau kumpul kemudian

tidak ada gunanya maka kita telah merugikan uang negara dua kali, alokasi

anggaran salah dan waktunya juga sia-sia.

Jadi tolong selamatkan uang negara karena anda sudah mumpung pinjam

ruangan yang bagus, tempat yang indah. Anda kumpul dengan dengan

semuanya menggunakan tiket dibayar negara, gunakan setiap jam kumpul

di sini untuk saling belajar, melihat inovasi, saling berlomba-lomba untuk

kebaikan. Kalau ada kementerian bisa melayani masyarakat dengan ide

seperti ini kenapa pemerintah daerah saya tidak bisa? Kan logikanya sama,

prinsipnya sama, kenapa kok saya tidak bisa. Tanya, membangun, men-

develop, kemudian juga tularkan informasi dan pengetahuan ini kepada

teman-teman, anak buah di tempat anda-anda semua bekerja. Mendesain

teknologi untuk bisa membantu anda menjalankan tugas. Dan yang terakhir,

komitmen anda untuk terus menjalankan tugas sebagai Aparatur Sipil

Negara yaitu menjalankan tugas kenegaraan. Gunakan semua fasilitas secara

bijaksana karena ini fasilitas negara untuk mencapai tujuan berbangsa kita,

bukan untuk mencapai tujuan anda pribadi. Terima kasih selamat berapat

kerja. Semoga ASN Indonesia akan bisa menjadi ASN yang bisa dibanggakan

oleh rakyat Indonesia, bangsa dan negara kita.

Terima kasih.


126 127

06

128 129

Menciptakan Badan Layanan Umum Sesuai Mandatnya

Arahan Menteri Keuangan Pada Dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Kementerian Keuangan

Aula Mezzanine Djuanda I, 5 Juni 2017


Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Selamat sore, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya

Saya memohon maaf karena saya datang agak terlambat di mana acara ini

seharusnya dimulai pada pukul 4 sore. Kesalahan ada pada diri saya, karena

saya sebelumnya sedang mengadakan pembahasan lebih detail mengenai

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2017 dan 2018. Namun,

ada baiknya juga untuk memberikan kesan pada acara sore hari ini dengan

membagikan pengetahuan kepada kita semua mengenai hal-hal yang terkait

dengan Badan Layanan Umum (BLU). Awalnya, ide ini memang ditujukan

untuk mengundang Bapak dan Ibu sekalian yang akan menjadi pengurus BLU.

Permintaan ini sudah saya sampaikan sebelumnya kepada Pak Marwanto.

Sekitar dua minggu yang lalu atau sebulan yang lalu, kita juga mengundang

seluruh jajaran Kementerian Keuangan yang diutus sebagai jajaran Komisaris

di Badan Usana Milik Negara (BUMN). Saya menganggap bahwa ini semua

merupakan komitmen kita untuk mengelola keuangan negara secara profesional

dan berkualitas, khususnya dari segi hasil ataupun output. Selain itu, kita juga

diminta untuk memberikan result atau impact terhadap masyarakat di mana

pemerintah harus bersikap bahwa kita tidak terus menerus taken for granted

dalam menjalankan pekerjaan kita sehari-hari di mana kita harus berangkat

pada pagi hari dan pulang pada sore hari atau malam hari. Bahkan, kita

dituntut untuk bekerja selama lima hari dalam seminggu yang kadang-kadang,

kita juga harus masuk pada hari Sabtu dan Minggu. Hal itulah yang ingin saya

tinggalkan. Saya ingin kita selalu berupaya meningkatkan kemampuan kita di

dalam melihat persoalan negara ini. Kita juga harus melihat apa yang dapat kita


130 131

lakukan sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Oleh karena itu, kita harus

optimis bahwa selalu ada ruang untuk improvement.

Sebelum saya memulai, saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semua

apa itu BLU. BLU merupakan sebuah institusi atau agency yang dibentuk dari

hasil Undang-Undang Keuangan Negara. Definisi tersebut pada dasarnya masih

banyak sekali. Apabila kita kembali sekitar 10 tahun yang lalu pada saat kita

mulai menjalankan Undang-Undang Keuangan Negara, BLU merupakan sebuah

agency atau kelembagaan yang berfungsi sebagai pengelola revenue di mana

revenue tersebut pada nantinya harus masuk ke dalam kas negara secara

langsung di dalam sebuah laporan keuangan. BLU pada dasarnya juga dapat

mengelola usahanya sendiri. Apabila BLU tersebut dapat mengelola usahanya

sendiri, mereka tentu harus memiliki guidance agar entitas atau agency tersebut

jelas melakukan kegiatannya seperti apa.

Apa yang telah saya ungkapkan sebelumnya purely hanya dari sisi keuangannya

saja. Sisi keuangan tidak hanya selalu berhubungan dengan pembuatan laporan

neracanya saja, tetapi kita juga memiliki APBN yang di dalamnya juga memuat

income statement. Laporan keuangan ini pada dasarnya juga merupakan purely

suatu hal yang menyangkut masalah keuangan. Dalam BLU, ada instansi-

instansi pemerintah yang memberikan layanan atau services. BLU yang

memberikan pelayanan tersebut juga merupakan organisasi yang dapat men-

generate revenue. Organisasi ini dapat memungut pendapatan dari masyarakat.

Bahkan, organisasi ini juga mengikuti mekanisme perusahaan ataupun institusi

publik di mana mereka juga harus membuat laporan keuangan, seperti halnya

pembuatan income statement. Di dalam laporan keuangan tersebut, terdapat

sebuah attitude yang harus diperhatikan. Namun, mekanisme penggunaan

anggaran BLU sedikit berbeda dengan mekanisme keuangan publik, seperti

halnya APBN. Di dalam penyerapan anggaran negara, mekanisme penggunaan

keuangan publik menerapkan penyerapan anggaran yang harus dihabiskan

pada tahun anggaran tersebut. Hal ini berbeda di dalam penyerapan anggaran

yang dilakukan BLU. Dari perbedaan ini, pembahasan ini purely semata dari

sisi pengelolaan keuangannya saja. Dengan demikian, BLU itu perlu untuk

dikenali atau di-recognized bahwa organisasi ini bukan merupakan organisasi


yang membuat income statement dengan prinsip harus menghabiskan dan

mengkonsolidasi anggaran setiap tahunnya.

Apabila kita mau melihat sisi filosofinya, maka kita tetap harus meyakinkan

kepada publik bahwa BLU juga merupakan bagian dari keuangan negara. Di

sana, BLU juga mendapatkan anggarannya dari negara. Hanya saja, mereka

memiliki fleksibilitas meskipun tidak sefleksibel yang seperti dipikirkan semua

orang. Fleksibel ya tetap fleksibel. Namun, fleksibilitas tersebut tetap harus

dapat dipertanggunjawabkan. Ada banyak hal yang sebenarnya mungkin perlu

untuk anda ketahui. Dari sebab itu, kita mengadakan rapat kerja ini. Pertama,

rapat kerja ini kita pergunakan untuk memperoleh kesamaan di dalam cara

kita melihat BLU ini seperti apa. Yang kedua, rapat kerja ini bertujuan untuk

mendapatkan akuntabilitas saudara yang sudah terpilih sebagai Dewan

Pengawas (Dewas). Akuntabiltas ini sama halnya ketika saya bertanya kepada

para jajaran Kementerian Keuangan yang telah menjadi Dewan Komisaris di

BUMN. Saya menanyakan akuntabilitas anda sebagai Dewan Komisaris BUMN,

karena posisi anda pada dasarnya merupakan setengah perwakilan untuk

Kementerian Keuangan. Saya pasti akan mengajukan pertanyaan kepada

mereka apakah kita memiliki kemungkinan untuk mendapatkan laporan

keuangannya, baik itu secara personal maupun institusional di mana laporan

keuangan tersebut sangat bermanfaat untuk memperkuat posisi nilai kekayaan

negara kita.

Hari ini, kita berbicara mengenai BLU di mana hal ini menjadi penelitian kita

atas anda-anda yang sudah ditugaskan di sana. Tugas yang anda jalani saat ini

tentu diperoleh dengan gratis. Bahkan, anda pun menerima gaji. Tugas yang

anda jalankan ini pastinya menimbulkan implikasi, termasuk menimbulkan

banyak sekali pertanyaan mengenai peran Kementerian Keuangan sebagai

salah satu pengelola BLU. Kita sering mengasumsikan suatu kondisi dengan

melihat ke belakang dari para alumni Kementerian Keuangan kita, seperti Pak

Agus, Pak Murdiyanto, dan yang lainnya. Mereka menjadi representatif yang

profesional, karena mereka masih berafiliasi dengan Kementerian Keuangan.

Yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah pertanggungjawaban mereka

terhadap tugas yang sedang mereka jalani saat ini. Peran dari Bapak dan Ibu


132 133

” Di dalam kita mengelola keuangan negara maupun mengelola penggunaan resources atau sumber daya di seluruh wilayah negara ini, kita harus benar-benar dapat mencapai tujuannya”


sekalian di BLU itu seperti apa? Itu mungkin yang perlu kita tegaskan di sini.

Kita mengetahui bahwa di dalam BLU terdapat Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga. Pengetahuan seperti inilah yang menjadi dasar bagi kita semua

untuk membentuk Dewan Pengawas (Dewas).

Di dalam kita mengelola keuangan negara maupun mengelola penggunaan

resources atau sumber daya di seluruh wilayah negara ini, kita harus benar-

benar dapat mencapai tujuannya. Kita harus memulai dari sekarang untuk

menata kembali dan memperjelas penataan tersebut, sehingga penugasan

ini ada kejelasannya. Pertama, by this time tentunya, BLU merupakan suatu

agency yang memiliki hubungan langsung dengan keuangan negara seperti

yang telah saya sampaikan sebelumnya. Namun by design, BLU juga memiliki

sedikit distance. BLU bukan seperti aset negara yang dipisahkan. Begitu, kan?

BLU mungkin bentuknya sedikit miriip dengan BUMN. Posisi BLU purely berada

diantara BUMN secara langsung atau ditengah-tengahnya. Karena posisi BLU

berada di tengah-tengah, institusi ini tentu dapat memiliki kekuatan maupun

kelemahan. Orang lain dapat saja beranggapan, “oh saya nggak di BUMN sih!

Jadinya, saya enggak dapat” atau “saya terlalu dekat sama keuangan negara sih!

Jadinya, saya tidak terlalu bebas.”

Apabila anda mau mencari-cari kelemahannya, maka banyak sekali alasan

yang mungkin kita dapatkan, yang pada akhirnya BLU tidak dapat mencapai

tujuan yang ingin kita capai. Namun, apabila anda mau melihatnya dari optik

yang positif, maka kita harus mengatakan “oh enak ternyata lebih dekat dengan

Menteri Keuangan atau keuangan negara. Apabila saya melakukan transfer,

saya enggak perlu pakai separate diri sendiri atau minta izin sama DPR”. Di

sini, anda masih dapat men-charged bahwa anda harus mendapatkan revenue

meskipun kadang-kadang kita membutuhkan dukungan kebijakan yang kuat

dari luar, seperti kasus tarif Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Kepolisian

Republik Indonesia (Polri). Walaupun demikian, BLU tidak perlu harus memiliki

constraint atau mindset yang sama seperti ketika pemerintah menggunakan

anggarannya yang setiap akhir tahun anggarannya harus dihabiskan. Di dalam

pengelolaan anggaran BLU ini, anda masih dapat menyimpannya di dalam

laporan keuangan yang kita sebut sebagai neraca. Hanya saja, ini semua dilihat


134 135

dari sisi mekanisme hubungannya saja.

Para hadirin sekalian,

Pada sore hari ini, saya sebenarnya meminta kepada Pak Marwanto untuk

mengundang kita semua. Undangan ini saya sampaikan karena saya ingin

meyampaikan kepada anda sekalian bahwa orientasi kita itu sebaiknya didasari

kepada result. Saya masih mempertanyakan, apakah BLU ini sudah menghasilkan

sesuatu yang sebenarnya telah dimandatkan atau tidak? Bagaimana pula

pelayanannya kepada masyarakat? Dari sebab itu, apabila saya meminta Dewan

Komisioner atau Dewan Komisaris untuk menyampaikan akuntabilitasnya,

termasuk Dewan Komisaris di dalam jaminan tata kelola organisasi struktur

organisasi BUMN, maka saya juga mengharapkan pengertian yang sama ketika

saya ingin meminta kepada para Dewas di ruangan ini. Namun, apa yang menjadi

measurement-nya? Profit? Itu jelas bukan, karena BLU tidak profit oriented. Jika

demikian, laporan pertanggungjawaban BLU tersebut tentu harus berdasarkan

quality pelayanannya. Kita pasti akan dapat melihat quality pelayanannya,

karena ada banyak sekali ciri-ciri yang berkualitas dari sebuah pelayanan yang

baik. Apabila kita ingin mengukur kualitas pelayanan dari sebuah BLU, dari apa

kita memulainya? Pasar? Rumah sakit? Saya tentu akan menyebutkan rumah

sakit, karena esensi dari pemanfaatan oksigen yang diberikan rumah sakit

kepada pasiennya. Selain esensi tersebut, rumah sakit mungkin juga memiliki

dana pendidikan. Selain rumah sakit, BLU lainnya juga mampu menciptaan

pelayanan yang berkualitas, seperti halnya pelayanan imigrasi. Demikian pula

dengan pelayanan STNK Polri yang saat ini model pelayanannya tampak sedikit

aneh. Selain itu, BLU Kelapa Sawit juga merupakan contoh BLU yang juga

memiliki kualitas pelayanan yang cukup baik. Hanya saja, BLU Kelapa Sawit ini

sebenarnya tidak perlu berbentuk BLU. BLU Kelapa Sawit seperti dipaksakan

memakai baju BLU. Itu artinya, banyak sekali institusi saat ini yang tampak

dipaksakan menggunakan baju BLU. Namun demikian, kita memprioritaskan

kelompok kesehatan dan pendidikan terlebih dahulu, karena dua masalah ini

dinilai signifikan bagi kebutuhan masyarakat.

Sekarang, kita mencoba membandingkan dari sisi tata kelola kinerjanya untuk

melihat apakah BLU yang berbentuk kelembagaan ini benar-benar mencapai


mandat yang kita inginkan atau tidak. Kualitas pelayanan kesehatan menjadi

prioritas kami, karena pelayanan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat. Selain kesehatan, pelayanan pendidikan juga termasuk prioritas

kita membentuk BLU ini. Sebagai asumsi, jika kita sekarang telah membelanjakan

porsi 20% anggaran pendidikan dan 5% anggaran kesehatan kita, tetapi

masyarakat masih belum cukup puas dengan pelayanan kita di mana mereka

mengukurnya dari perbandingan tingkat kualitas di dalam negeri maupun

kualitas di luar negeri, khususnya perbandingan antarnegara, maka kondisi

tersebut menyiratkan bahwa kita belum mampu menciptakan institutional

setting yang sesuai untuk dapat mengharmoniskan atau mengkonsistenkan

antara input, tata kelola atau business process dengan output, outcome, dan

sejenisnya yang diberikan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, hari ini, saya sebenarnya ingin lebih banyak mendengar. Anda-

anda yang sudah berada di dalam BLU pasti sudah merasakan dan melihat

seperti apa dan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai institusi Kementerian

Keuangan. Kita juga benar-benar sudah merasakan ketika banyak orang datang

di Kementerian Keuangan yang dinilai memiliki kewenangan ini. Kewenangan

tersebut merupakan bentuk sebuah power atas resource yang kita miliki di

mana kita akan memberikan approval jika ada pihak yang membutuhkannya.

Namun demikian, kewenangan ini tidak dikaitkan dengan kemampuan kita

untuk meyakinkan pihak tertentu bahwa resource yang kita berikan tersebut

mampu menghasilkan apa yang ingin mereka capai. Kita sebaiknya juga jangan

melupakan bahwa kita selalu discrutinized atau diawasi secara terus menerus

oleh masyarakat, baik masyarakat di dalam negeri maupun masyarakat di luar

negeri. Intensitas pengawasan maupun proses intensitas pengawasan tersebut

tidak pernah terjadi di dalam sejarah manapun. Oleh sebab itu, jika kita masih

tetap ingin menjadi pejabat, maka tekanan itu sudah menjadi budaya kerja kita

untuk memperbaiki keadaan meskipun kondisi ini agak sedikit aneh di mata

kita di mana kita diawasi oleh masyarakat. Bahkan, kita harus melakukan

check and balance, termasuk audit dan diaudit. Itulah yang kita sebut sebagai

pelayanan publik. Hanya saja, jika ini niatnya memang benar-benar untuk

melayani publik ya. Itu suatu tugas yang menurut saya luar biasa sangat berat.

Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa saya tidak memiliki pretensi sore


136 137

hari ini untuk mengetahui bagaimana seharusnya kita bertindak. Seperti yang

saya utarakan sebelumnya, saya ini hanya ingin mendengar dan saya juga ingin

mengetahui sudah berapa lama anda bertugas di BLU. Mungkin, ada rata-rata

yang bertugas di bawah dua tahun. Ada yang diantara dua dan empat tahun.

Ada juga yang di atas empat tahun. Bahkan, ada yang bertugas semenjak BLU

lahir sampai sampai saat ini. Sampai-sampai, saya sendiri kurang mengetahui

lagi apakah saya mengawasi atau tidak anda-anda yang sudah lama duduk

di BLU tersebut. Intinya, saya hanya ingin mengetahui saja, apakah anda

involved? Bagaimana involvement-nya? Bagaimana quality dari governance-nya?

Bagaimana keterlibatan kita sebagai institusi dan apa sebaiknya kita lakukan

untuk memperbaiki pelayanan BLU ini setiap tahun?

Oleh karena itu, kita membutuhkan dengan apa yang namanya feedback.

Inipun berlaku bagi Kementerian Keuangan. Selama ini, beberapa orang yang

ditugaskan Kementerian Keuangan untuk bertugas ditempat berbeda selalu

tidak pernah di cek kembali. Mereka yang ditugaskan ke luar dari Kementerian

Keuangan seharusnya memberikan feedback agar BLU yang kita kelola dapat

kita perbaiki dan kita tingkatkan kinerjanya jika itu memang dibutuhkan. Terus

terang, saya tidak pernah mendapatkan feedback itu setiap tahunnya. Baru tahun

ini saja saya mendapatkan feedback tersebut. Namun, tahun ini cukup banyak

saya mendapatkan laporan sebagai bentuk feedback tersebut. Baru beberapa

kali ini saya melihatnya di dalam map di mana laporan tersebut tersajikan dan

yang seharusnya saya tanda tangani. Bagi saya, itu pekerjaan yang sungguh

berat, terutama masalah yang berkaitan dengan tarif. Saya pun tidak memiliki

argumentasi yang cukup untuk membaca nota dinas yang disiapkan oleh tim

saya di sini. Di situ dikatakan adanya hubungan antara tarif dengan pelayanan.

Bahkan, di dalam nota itu juga disampaikan mengapa biayanya dapat setinggi

itu. Yang ada adalah, mereka akan mengatakan, ‘Bu, ini sudah 7 tahun tidak

pernah di adjust.” Saya tentu bertanya-tanya, bagaimana menentukan tarif

tersebut pada waktu 7 tahun yang lalu? Intinya, mereka datang untuk meminta

penyesuaian tarif. Ada yang meminta penyesuaian peningkatan tarif sebesar

10%. Ada yang meminta tingkat penyesuaian sebesar 20%. Bahkan, ada juga

yang meminta penyesuaian sebesar 150%. Tidak hanya itu, yang meminta

disesuaikan sampai 200% dan 400% juga ada. I have no


” Mereka yang ditugaskan ke luar dari Kementerian Keuangan seharusnya memberikan feedback agar BLU yang kita kelola dapat kita perbaiki dan kita tingkatkan kinerjanya jika itu memang dibutuhkan ”


138 139

idea. Bagi saya, penetapan tarif itu basisnya apa? Dinilainya dengan pelayanan

seperti apa? Hasilnya kemudian mau diinvest dalam bentuk apa? Ini semacam

lost in translation paling tidak menurut saya.

Jika kita ingin menjadi negara yang maju, suatu ukuran kemajuan negara bukan

diukur dari ukuran dan bentuk gedungnya yang tinggi dan mewah saja. Saya

ingin memberikan gambaran mengenai kondisi gedung Kementerian Keuangan

di Jepang. Gedung Kementerian Keuangan di Indonesia memang lebih keren

dibandingkan gedung Kementerian Keuangan di Jepang. Pada waktu saya

mengunjungi Menteri Keuangan di Jepang, saya melihat ruangan di gedung

Kementerian Keuangan di sana tidak keren seperti yang ada di Indonesia, mulai

dari ruang tamu, ruang tunggu, sampai dengan ruang rapatnya. Namun, anda

semua mengetahui bahwa Jepang itu lebih maju dari negara kita. So, kemajuan

suatu negara is not because building-nya lebih keren, tetapi kemajuan suatu

negara is because they can organized better. It is about organization. Dan itu

jauh lebih sulit.

Intinya, ketika saya mengunjungi ke sebuah gedung, kita pasti akan selalu

melihat apakah karpetnya bau, apakah warnanya jelek, atau apakah ruang

tunggunya bagus. Namun, jika kita berbicara mengenai organisasi tanpa sumber

daya manusia yang baik, saya akan dapat menilai bahwa organisasi tersebut

juga kurang baik, sehingga tidak ada pengawasan secara fisik. Pada umumnya,

kurangnya pengawasan fisik tersebut dapat menyebabkan kita kurang

termotivasi untuk mengurus organisasi ini. Timbul kemudian pertanyaan,

apakah organisasi ini sudah tepat? Sedangkan kita tidak memilki evaluasi.

Bahkan, kita juga akan bertanya, apakah cara kita mengelola organisasi ini

sudah benar? Apakah kita menggunakan sumber juga sudah tepat? Apakah

kita mengalokasikan anggaran atau sumbernya juga sudah tepat? Apakah

organisasi itu juga sudah memberikan motivasi yang benar kepada orang-

orang yang ada di dalam organisasi tersebut? Apakah kita sudah membuat Key

Performance Indicator (KPI) secara benar? Apakah pelacakannya terhadap KPI-

nya juga sudah benar? Serta, apakah ukuran terhadap at the end goals-nya juga

sudah tepat? Semua itu menjadi ukuran keberhasilan dari sebuah organisasi.

Organisasi is all about that. Kita sebelumnya tidak pernah melakukan hal ini.


Namun, sekarang kita sudah melakukan semua kegiatan ini. Dulu, antara

strukturnya, manusianya, sumbernya, proses bisnisnya, hasilnya, dan feedback-

nya selalu berputar membentuk siklus organisasi. Namun, saya yakin BLU

mungkin belum menatanya seperti itu.

That organization and how you to improve organizational performance, bukan

hanya mengubah struktur organisasi saja dan tidak pula hanya mengganti

personil yang ada. Sebagai contoh, Dewas A diganti oleh B. Kemudian, Dewas

B diganti oleh C. Terlebih, jika kerjanya Dewas hanya arisan saja. Pergantian

Dewas mungkin ini hanya sebatas sebagai bentuk giliran dari satu Dewas

dengan calon Dewas yang sudah diusulkan. Sampai-sampai, mereka yang

terpilih harus mempertanyakan mengenai BLU yang menjadi tempat tugasnya

yang baru. Mengapa saya dipilih? Apa misinya BLU itu? Siapa yang menjadi

stakeholders-nya? Itulah pertanyaan yang selalu menjadi tanda tanya

Dewas yang baru terpilih di BLU tersebut. Seharusnya, mereka memang ada

pembekalan sebelum memasuki BLU agar mereka dapat memahami cara kerja

dan misi organisasi tersebut. Mereka pun pada dasarnya dapat membaca neraca

di laporan keuangan. Demikian pula dengan anda. Saya berasumsi anda pun

dapat membaca neraca tersebut. Seringkali saya terkejut dengan apa yang saya

lihat di dalam neraca tersebut. Saya memang mengetahui mengenai laporan

keuangan ini, tetapi saya juga seringkali tidak membacanya. Dari laporan

tersebut, saya harus menjelaskan mengapa nilainya turun atau mengapa

nilainya naik. Bahkan, saya juga memiliki curiosity mengapa jumlahnya

sekian atau mengapa cost-nya meningkat. Tidak hanya itu, saya pun bertanya

mengapa cost untuk komponen ini nilainya cukup besar. Mengapa tidak dengan

komponen itu? Apakah yang ini mendapatkan lebih sedikit? Semua ini memang

merupakan hal-hal yang basic. Namun, karena kita tidak pernah meletakkan

atau tidak pernah menata BLU, kita akhirnya taken for granted dan negara ini

menjadi glundungan saja. Ya intinya negara glundungan.

Pada saat hasilnya bagus, ya bagus. Namun, pada saat hasilnya kurang

memuaskan, ya kita harus memperbaikinya. Namun, kita tidak pernah

melakukannya by effort ataupun by design. Kita memang secara bersama-sama

mencoba melaksanakannya. Seperti halnya BLU kesehatan, itupun


140 141

” Di sini, saya tidak membicarakan BLU-nya ya. Saya hanya mengarang saja. Namun, ada beberapa orang yang ngangguk-ngangguk. Ya itulah yang saya takutkan jika itu yang terjadi”


pengelolaannya juga harus dilakukan secara baik. Sebagai contoh, rumah

sakit tipe A, B, dan C. Semua rumah sakit tersebut seharusnya seperti ini dan

penggunaan asetnya seperti ini. Belum lagi, dengan hadirnya banyak alat

kesehatan, apakah mereka terus melakukan investasi dalam jumlah yang

banyak? Saya yakin tidak ada. Semuanya pasti ingin dibuat driven by, “oh apabila

di atas APBN ya bagus kita beli.” Semua alat kesehatan tidak pernah ada sense is

it really necessary. Alat kesehatan memang digunakan untuk kepentingan yang

banyak. Dokternya senang atau tidak? Pasiennya dapat terbantukan atau tidak?

Apakah return of capital-nya juga sudah benar? Memang tidak ada yang seperti

itu. Ya BLU-nya ikhlas-ikhlas saja melakukannya. Mentally, mereka berpikir

uang datang dari langit atau uang datang dari services. Kita menggunakan

grading dan kita ongkang-ongkang kaki saja. Tahun depan, apabila uangnya

kurang, kita tinggal meminta saja lagi dari langit. That is exactly attitude yang

saya nilai tidak boleh terjadi. Saya ini berbicara dari visinya ya dan bukan

yang terjadi. Saya melihat banyak yang berkomentar melalui anggukannnya.

Anggukan itulah yang saya takutkan. Di sini, saya tidak membicarakan BLU-nya

ya. Saya hanya mengarang saja. Namun, ada beberapa orang yang ngangguk-

ngangguk. Ya itulah yang saya takutkan jika itu yang terjadi.

Belum lagi, perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi whatever namanya

yang sekarang menjadi sebuah BLU. Saya berapa kali menerima kedatangan

beberapa rektor. I really have no idea, mengenai aset mereka, lokasi kampusnya

jika tidak ada rentang, dan berapa investasinya yang harus dilakukan. Apabila

saya harus berinvestasi dari uang yang saya miliki sebanyak Rp1 triliun, saya

tentu akan memberikan kepada universitas kelas A, B, C, atau D. Namun,

saya kurang mengerti mengapa saya selalu memberikan kepada universitas

tersebut. Terus terang, menurut research yang saya dapatkan, universitas yang

lobinya paling kuat, maka universitas itulah yang mendapatkan terlebih dahulu

investasi yang masuk. Belum lagi, adanya support dari DPR kepada universitas

tersebut. Terus terang, I have no idea. Jika salah satu universitas memberikan

kinerja yang lebih besar, maka universitas ini akan mendapatkan tambahan

dana. Lalu, mengapa universitas yang lainnnya tidak? Lantas, mengapa bidang

studi x dan bukan bidang studi y? Sekali lagi saya katakan, I have no idea. Belum

lagi, jika semua ini saya kaitkan dengan negara ini. Mau kemana tujuannya?


142 143

Jika kita ingin menjadi negara yang besar di mana semakin banyak orang

yang memiliki kemampuan teknis, kita harus memberikan prioritas kepada

universitas yang benar-benar baik bagi perkembangan dunia akademisi dan

sumber daya manusia secara keseluruhan. Sebagai contoh, saat ini banyak

sekali anak-anak yang kurang memiliki budi pekerti. Mungkin, kita memerlukan

pembentukan fakultas filsafat yang lebih banyak dibandingkan pembukaan

fakultas sastra. Ini mungkin lebih baik daripada semua mahasiswa harus masuk

ke dalam fakultas ekonomi dan bisnis. Benar begitu, kan? Apabila fakultas ilmu

ekonomi dan bisnis begitu banyak peminatnya, mahasiswa tersebut mungkin

tidak perlu belajar apa-apa. Begitu, kan? Di dalam BLU, ada universitas yang di-

privatized saja. Just keep on atau go. Pernah tidak, kita memiliki pikiran seperti

itu. Yang terjadi sekarang, semua uang dimasukan saja secara terus menerus

ke satu tempat dan itu saya dengar setiap kali saya pergi ke universitas. Semua

orang hanya membicarakan uangnya sudah disetor dan tidak turun. Disetor

dan tidak pernah ada pembicaraan lagi mengenai dana tersebut, terlebih dari

performance-nya. Mungkin karena anda bertemu dengan Menteri Keuangan,

maka anda semua irit bicara. Namun tidak demikian, jika anda bertemu dengan

menteri yang lain. Hal ini berbeda jika menteri tersebut berbicara dengan saya.

Oleh sebab itu, saya ingin negara ini menjalankan revolusi mental yang dapat

menjadi budaya kita ketika kita berbicara mengenai reformasi. Apabila kita mau

menggantinya, pada umumnya selalu muncul dari dari perkataan kita yang

selalu sering kita katakan, “ya udah.” Kita mungkin dapat memperoleh gagasan

yang bagus dari satu juta orang saja. Kita tidak perlu mendapatkan ini dari

Direktur Utama atau Dewas kita ini. If you have an idea how to organize, maka

saya akan sangat terbantukan sekali. Oleh sebab itu, pada sore hari ini saya

meminta kepada Pak Marwanto dan Pak Wakil Menteri kita untuk meneruskan

kegiatan ini. Ini sama halnya ketika kita ingin membuat rapat Dewas secara

rutin. Kita pun dapat memiliki cara untuk men-track dan meng-organize-nya,

seperti halnya BLU rumah sakit yang telah kita bicarakan sebelumnya. Dari

situ, kita dapat saja menggunakan basis data statistiknya. Berikut pula, average

asset-nya berapa? Average pasiennya berapa? Komparasi remunerasinya

bagaimana? Capital standing-nya bagaimana? Cost structure-nya bagaimana?

Pernah tidak dibuatkan analisa? Kemudian, saya buatkan saja mungkin dengan

bantuan dari para mahasiswa yang masih aktif. Mereka akan saya mintakan


untuk menggunakan scratch dan membuat average standar deviasinya, “Oh, Bu

ini rumah sakit ini ada yang cost structure-nya minta 40%, ada yang 60%, ada

80%.” Why? I have no idea.

Gambaran seperti itulah yang saya inginkan terjadi pada BLU kita. Ada yang

membuat data statistik dan ada yang mengumpulkan laporan keuangannya

secara rutin setiap tahun. Kemudian dari laporan keuangan tersebut, kita

melihat ada balance sheet-nya, ada income statement-nya, dan ada guidance-

nya. Mulai dari sekarang, Bapak dan Ibu sekalian dapat membantu saya untuk

membangun negara Indonesia menjadi lebih baik. Kita dapat saja memulainya

tahun depan atau bahkan tahun ini. Di dalam nota keuangan Bapak Presiden,

saya juga menyampaikan semua hal yang menyangkut BLU ini. Pada intinya,

saya merasa bangga karena hal ini. Karena apa? Seperti yang kita ketahui

melalui penjelasan saya sebelumnya, karena perilaku anda saat ini yang sudah

menjadi sebuah korporasi. Saya selalu mengatakan di Kementerian Keuangan

bahwa setiap rupiah yang kita keluarkan harus bekerja untuk memperbaiki

kehidupan ini, baik itu rupiah yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan

maupun rupiah yang dikeluarkan oleh oleh swasta. Jangan sampai kita hanya

sibuk mengumpulkan uang, kemudian menyimpannya, dan kemudian uang

tersebut idle, atau alias tidak bekerja sama sekali. Sebagai dampaknya, kita

tidak akan menikmati the best out of resource allocation.

Demikian apa yang telah saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya

sebenarnya diminta untuk menyampaikan lebih banyak di dalam presentasi

ini. Tampaknya setelah saya, Pak Wakil Menteri Keuangan yang akan

mempresentasikan topik lainnya sesuai dengan tema acara kita hari ini.

Sebagai penyingkat waktu, saya ingin Pak Wakil Menteri Keuangan untuk

mengorganisasi pertemuan berikutnya. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

atau instansi ini ingin berdiskusi maunya bagaimana sebelum setengah

jam berikutnya kita akan rapat bersama. Mungkin ini saja yang dapat saya

sampaikan.

Terima kasih sekali lagi. Ini mungkin menjadi pertemuan pertama dengan

pemikiran yang seperti itu. Saya minta tolong nanti di-follow-up. Kita akan

membuat pertemuan secara reguler dengan Dewan Komisaris atau Dewan

Pengawas yang tentunya dengan outline yang jelas. Nanti saya akan mengatakan

kepada Dewas untuk kelompok kesehatan, Dewas untuk kelompok pendidikan,


144 145

dan Dewas yang lain-lainnya. Kita juga akan meminta pendapat mengenai

presentasi kita bagaimana, wealth average dari sisi industrinya bagaimana,

dimana masing-masing anda ditempatkan, atau mengapa anda berada di

luar atau di atas. Kita akan merasa nyaman, karena kita memiliki beberapa

komparasi. Orang pada dasarnya lebih senang dominated padahal itu lebih

rendah. Apabila perform dan tidak perform, bayarannya tetap sama. Masalah

itulah yang pasti orang tidak ingin perform. Why should I perform? Dan kenapa

kita tidak melakukan hal-hal yang kecil. That means a lot. Begitu, ya Bapak

Ibu sekalian. Sekali lagi, terima kasih atas kehadirannya dan saya alihkan

pembicaraan ini kepada Pak Wakil Menteri Keuangan dan Pak Marwanto.

Terima kasih,



146 147

07

148 149

Efisiensi Ekonomi Lewat Teknologi Yang Mendekatkan Jarak Produsen dan Konsumen

Launching Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional

Bank Indonesia, 12 Juni 2017




Selamat pagi, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.

Yang saya hormati, Gubernur Bank Indonesia, Bapak Agus Martowardojo. Yang saya hormati pula, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Darmin Nasution. Yang saya hormati, Menteri Perdagangan, Bapak Enggartiasto Lukita dan para pejabat di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS), Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) serta seluruh hadirin yang diundang pada pagi hari ini.

Sebelumnya, Gubernur dan mantan Gubernur Bank Indonesia sudah menjelaskan mengenai inflasi. Penjelasannya memang agak passionate sehingga kita sedikit harus memahaminya. Saya hanya ingin menambahkan beberapa hal yang memang merupakan kolaborasi dari persoalan inflasi ini. Kata kunci yang muncul pada hari ini adalah bagaimana kita bersama-sama melakukan pengelolaan inflasi atau indeks harga ini sebagai suatu isu yang penting di dalam pembangunan nasional ini. Hal ini tentu akan kita kaitkan dengan strategi, situasi, dan tantangan yang harus kita hadapi di dalam mengelola perekonomian secara luas.

Hal pertama yang akan kita lihat adalah kondisi ekonomi global di mana situasi ekonomi global saat ini masih dilingkupi dengan berbagai resiko dan ketidakpastian. Oleh karena itu dalam rangka untuk menjaga peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, kita tentu harus mampu menjaga faktor-faktor pertumbuhan ekonomi di dalam negeri secara berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi dalam negeri menjadi hal yang kedua yang perlu kita perhatikan karena pertumbuhan ekonomi sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan hal ketiga yang menjadi perhatian bagi kita semua adalah fiscal policy meskipun kebijakan ini menjadi tanggung jawab di lingkungan kerja Kementerian Keuangan. Di dalam pertumbuhan ekonomi yang telah saya sebetkan sebelumnya, investasi dan konsumsi menjadi unsur utama yang paling besar nilainya di dalam menggerakan pertumbuhan ekonomi tersebut. Kita semua mengetahui bahwa untuk dapat menjaga pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yang berkualitas, dan


yang dapat mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kita tentu tidak hanya mengandalkan kepada pertumbuhan yang sekedar hanya dapat tumbuh tinggi saja, tetapi pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut juga harus dapat mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di mana masyarakat yang sejahtera dapat memiliki daya beli yang secara terus menerus mengalami peningkatan. Dengan kata lain, tingkat konsumsi dan investasi masyarakat harus dapat terus terjaga sehingga daya beli masyarakatnya pun akan meningkat.

Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk yang besar dan growing middle class yang juga semakin meningkat. Adanya pertumbuhan masyarakat kelas menengah tersebut menyebabkan daya beli masyarakat akan dapat terjaga. Masyarakat kelas menengah ini merupakan sumber potensi investasi yang akan menimbulkan confidence terhadap gerakan investasi kedepannya. Dengan demikian, investasi dan konsumsi menjadi dua variabel atau indikator yang sangat penting. Kunci dari dua indikator ini agar dapat terus tumbuh sehat dan mencerminkan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas adalah pengendalian harga-harga yang dapat terjaga atau tingkat inflasi yang terjaga pula. Oleh karena itu, apabila kita berbicara mengenai inflasi, maka masalah ini bukan dominan persoalan yang membutuhkan intervensi kebijakan moneter saja dan juga bukan hanya persoalan bagaimana kita memonitor harga komoditas, baik itu harga bawang merah, cabai keriting, bawang putih, ataupun minyak goreng, tetapi permasalahan inflasi juga mencerminkan suatu target indikator yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Saya pun secara otomatis merasa senang, karena pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, maupun otoritas lainnya mampu bekerjasama secara sinergis untuk menjaga tingkat inflasi ini. Oleh sebab itu, Indonesia akan terus memperbaiki kebijakan ekonomi yang dinilai tepat.

Dengan adanya investment grade yang diberikan tiga agency, termasuk dari Standard & Poor’s, Indonesia menjadi tempat yang promising atau sangat menjanjikan untuk berinvestasi. Persepsi lembaga rating tersebut membentuk persepsi yang positif bagi masyarakat luar bahwa Indonesia memilki opportunity di dalam hal investasinya. Kita harus terus menjaga momentum confidence ini dengan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan inklusif yang secara khusus dapat diimplementasikan melalui stabilitas harga yang dapat terjaga. Bagi pemerintah, sebelumnya telah disebutkan, sasaran tingkat inflasi yang dapat dijaga adalah sebesar 4% plus 1 untuk tahun 2017 ini. Tingkat inflasi tersebut menggambarkan suatu titik yang sangat seimbang antara pemahaman bahwa di satu sisi, ada policy pemerintah yang dikaitkan dengan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di mana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui administered price yang erat kaitannya dengan harga harian yang akan diberlakukan di dalam masyarakat. Namun di sisi yang berbeda, ada pula upaya kompensasi untuk menstabilkan harga-harga, seperti halnya


volatile food price atau volatile price. Kita juga tidak boleh melupakan bahwa di dalam komponen inflasi juga ada core inflation. Untuk terminologi core inflation ini, hal ini jarang sekali dibahas karena namanya selalu terserap di dalam terminologi administered price dan volatile price sehingga core inflation selalu dianggap sebagai taken for granted. Walaupun demikian, saya tetap menganggap bahwa ketiga hal tersebut merupakan hal yang penting, baik itu core inflation, volatile food price, maupun administered price.

Selama ini, khususnya sampai dengan bulan ini, sebagian administered price belum disesuaikan. Hanya tarif listrik saja yang mengalami penyesuaian tarif. Yang menjadi perhatian saya, mengapa yang muncul di headline media massa justru masalah kenaikan harga karena kenaikan biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Dari sebab itu, saya selama seminggu kemarin bersama dengan Pak Suahasil Nazara melakukan exchange view mengenai bagaimana kenaikan dari administered price STNK dapat meningkatkan tingkat inflasi ini. Padahal, jika saya mendengar dari banyak masyarakat, mereka sangat menikmati sekali jasa transportasi umum, khususnya jasa transportasi modern seperti Gojek, Grab ataupun Uber. Dan harga yang ditawarkan transportasi ini pun sangat murah. Mereka bahkan berani untuk membanting harga. Melihat kondisi ini, Saya memberikan ilustrasi kepada Pak Suahasil Nazara. Saya ceritakan kepada beliau bahwa salah satu adik saya sedang berlibur ke Bandung. Dalam dua hari, dia menggunakan salah satu moda transportasi yang menggunakan apps. Biaya perjalanan yang dibebankan untuk moda transpotasi ini pun gratis. Bahkan, untuk tujuan kemanapun. Saya tentu merasa heran untuk hal seperti ini mengapa tidak terefleksi di dalam perhitungan angka deflasi kita, khususnya tarif transportasi umum. Sedangkan untuk hal yang menyangkut tarif yang sudah dimasukan di dalam administered price, tarif tersebut akan dinaikkan cukup tinggi dan bahkan untuk pembayaran down payment kedepannya pula.

Hal-hal seperti inilah yang saya ingin agar dapat kita kendalikan secara baik dan inisiatif Bank Indonesia untuk melakukan koordinasi melalui pembukaan (launching) Pusat Informasi Harga Pangan Stategis (PIHPS) menjadi permulaan yang baik di dalam menyelesaikan masalah yang terkait dengan harga kebutuhan dan inflasi ini. Sebelumnya juga sudah disampaikan Pak Agus Martowardojo bahwa poin untuk collection harga akan dinaikkan atau diperluas dari pasar tradisional ke pasar modern. Saya tentu berharap dengan perubahan teknologi yang begitu cepat dan perubahan konsumsi modalitas yang digunakan masyarakat kita pun dapat menangkap peluang tersebut. Banyak sekali harga-harga yang barangkali tidak ter-captured di dalam basket good and services yang dihitung di dalam perhitungan tingkat inflasi kita. Buat kami, hal ini mungkin sebagiannya dapat digunakan sebagai justifikasi tingkat inflasi di Indonesia. Inflasi di Indonesia memang lebih tinggi dari negara tetangga kita, karena negara kita begitu luas sehingga selalu ada justifikasi yang mengatakan bahwa beberapa bagian dari

152 153

” dengan adanya inisiatif Bank Indonesia membuat PIHPS ini, kita dapat secara jauh lebih cepat meng-updating harga-harga yang lebih akurat dengan menggunakan aplikasi ini. ”


perhitungan tingkat inflasinya jauh lebih tinggi dari perhitungan tingkat inflasi awal. Hal ini tentu jelas akan mempengaruhi inflasi tingkat nasional. Mungkin juga bobot di berbagai perkotaan di mana perubahan dari sisi teknologi dan basket of consumption juga mengalami perubahan, termasuk modalitas perdagangan yang digunakan saat ini di mana Pak Enggartiasto Lukita tengah melakukan reformasi secara habis-habisan. Reformasi yang tidak hanya dilakukan dari sisi komoditasnya saja, tetapi reformasi yang juga dilakukan untuk meminimalisir modus perdagangan yang kurang sehat. Bahkan, sistem oligopoli perdagangan juga akan dikikis habis oleh Kementerian Perdagangan bersama-sama dengan KPPU dan Kementerian Keuangan. Kita pun berusaha, seperti yang dikatakan oleh Pak Darmin Nasution sebelumnya, habis-habisan untuk mencoba menerapkan harga yang lebih merefleksikan kondisi riil dari apa yang telah dikonsumsi oleh masyarakat kita, baik harga yang disebakan karena kenaikan beberapa harga komoditas maupun harga yang disebabkan karena adanya distorsi, apakah itu distorsi dari bentuk perdagangannya maupun distorsi karena adanya oligarki perdagangan yang menyebabkan kenaikan harga di mana kenaikan harga ini tidak merefleksikan sesungguhnya dari mekanisme supply dan demand secara murni. Oligarki perdagangan lebih banyak menimbulkan kerugian akibat adanya kompetisi usaha yang tidak sehat. Selain kenaikan harga yang disebabkan adanya peningkatan harga komoditas maupun adanya distorsi tersebut, kenaikan harga juga disebabkan karena masuknya teknologi baru. Teknologi baru memang menimbulkan efisiensi ekonomi sehingga jarak antara konsumen dengan produsen itu semakin dekat, terutama efisiensi ekonomi akibat teknologi baru seperti halnya penggunaan berbagai macam aplikasi dalam proses transaksi ekonomi masyarakat saat ini. Kami tentu berharap bahwa Indonesia dapat menangkap peluang tersebut yang bukan hanya karena pemerintah ingin artificially mendapatkan tingkat inflasi yang lebih rendah, tetapi buat kami, ini merupakan refleksi untuk menunjukan harga yang sebenarnya. Dengan mengukur inflasi secara tepat, maka pengaruhnya akan luar biasa banyak sekali.

Bagi kami sebagai pengelola APBN, kondisi ini tentu sangat terlihat sekali. Cost of fund kita akan sangat dipengaruhi oleh berapapun nilai inflasi yang muncul. Dan jika tingkat inflasi tersebut tidak mencerminkan the true yang disebut moment of prices, saya sangat khawatir bahwa kondisi itu akan mencerminkan suatu nilai cost of fund yang tidak juga the true cost of fund bagi kita di dalam perekonomian ini. Oleh karena itu, saya ingin menutup pembukaan acara ini dengan mengatakan bahwa dengan adanya inisiatif Bank Indonesia membuat PIHPS ini, kita dapat secara jauh lebih cepat meng-updating harga-harga yang lebih akurat dengan menggunakan aplikasi ini. Dengan sistem PIHPS ini, kita dapat merekam kenaikan dan penurunan harga, termasuk bobot konsumsi yang dilakukan masyarakat sehingga sistem ini memang dapat secara lebih akurat menggambarkan suatu tingkat harga yang memang benar-benar dinikmati oleh masyarakat. Kita juga berharap sistem PIHPS ini dapat memberikan semacam early warning secara jauh


lebih cepat dan timely akurat mengenai jenis komoditas dan lokasi ketika ada kenaikan maupun penurunan harga yang mana inipun membutuhkan respons cepat dari pemerintah. Sedangkan bagi pemerintah, sistem ini tentu akan digunakan untuk mencari titik yang dianggap merefleksikan keadilan. Jika harga komoditas yang dihasilkan oleh sebagian masyarakat yang berprofesi sebagai produsen sangat rendah, maka masyarakat tersebut tentu akan mengalami kerugian dan kesejahteraannya akan menurun. Namun jika harga selalu tinggi di mana produsen mungkin mengalami perbaikan dari sisi kesejahteraannya, maka konsumen secara umum juga akan mengalami pengaruh yang negatif. Dilema diantara produsen dan konsumen ini bagi pemerintah adalah sesuatu yang akan terus menerus perlu kita kelola secara baik sehingga kita harus dapat memformulasikan kebijakan yang tepat agar pengelolaan pembangunan ekonomi kita benar-benar dapat mencerminkan apa yang disebut dengan perbaikan kesejateraan masyarakat yang berkeadilan.

Sebagai kata penutup, saya tentu merasa turut gembira dengan diluncurkannya PIHPS ini dan kita berharap kerjasama ini akan benar-benar menciptakan perbaikan di dalam kualitas indikator-indikator ekonomi Indonesia sehingga policy maker dapat membuat keputusan yang jauh lebih akurat.

Terima kasih,

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.


156 157

08

158 159

Membagi Informasi Capaian dan Rencana Penganggaran Keuangan Negara

Sambutan Dalam Rangka Buka Puasa Bersama Pimpinan Redaksi

Rumah dinas Menteri Keuangan - Widya Chadra,12 Juni 2017


Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat sore. Om Swastiastu.

Nammo Buddhaya. Salam kebajikan.

Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemimpin redaksi yang hadir pada sore hari ini, karena hari ini mungkin menjadi pertemuan pertama saya dengan anda semuanya setelah sebelas bulan kurang satu minggu, yaitu sejak bulan Juni tahun 2016 yang lalu, saya kembali ke Indonesia. Pertemuan ini merupakan pertemuan silahturahim dengan seluruh pemimpin redaksi. Agendanya untuk acara ini sebenarnya juga tidak ada. Namun, karena hari ini sesuai dengan waktu berbuka puasa dan pada saat yang bersamaan di bulan Juni yang merupakan bulan yang sibuk bagi kami di Kementerian Keuangan, maka kami menyempatkan diri untuk hadir bersama anda pada sore hari ini. Bulan Juni memang merupakan bulan yang sibuk bagi Kementerian Keuangan karena kami ini seperti berdiri dengan kaki kami di tiga tempat.

Pertama, kita berdiri di akhir tahun 2016 yang merupakan penutupan tahun anggaran. Kedua, kaki kita berdiri karena kita baru saja mendapatkan hasil audit pelaksanaan anggaran yang juga didiskusikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Sementara itu pada kaki yang ketiga, kita sedang menjalankan penggunaan anggaran tahun 2017 yang biasanya banyak hal yang berubah mendekati pertengahan tahun anggaran ini, baik itu perubahan asumsi APBN maupun perubahan policy. Pada saat pelaksanaan APBN 2017 tersebut, kita juga tengah memikirkan perencanaan anggaran untuk tahun anggaran 2018 ke depan. Di situ, kita sudah mulai membahas mengenai prakarsa apa-apa saja yang dapat dilakukan di tahun 2018 tersebut. Itulah mengapa, kaki Kementerian Keuangan selalu berada di tiga time zone yang berbeda.

Secara umum, bulan Juni menjadi masa-masa puncak dari kegiatan ketiga-tiganya, yaitu menyelesaikan laporan pertanggungjawaban keuangan negara tahun 2016, melaksanakan APBN 2017 dan menyusun APBN Perubahan (APBN-P) 2017, serta melakukan perencanaan dan persiapan untuk awal


tahun anggaran 2018. Semua aktivitas tersebut, kita lakukan bersama-sama dengan DPR. Dalam situasi tersebut, substance materi pada umumnya mulai muncul. Pada dasarnya, kita senang dengan substansi yang ada hubungannya dengan APBN tersebut, mulai dari apakah penerimaan negara dapat tercapai atau tidak sampai dengan bagaimana kita membelanjakan anggaran negara yang kita kelola.

Pada sisi penerimaan negara, orang pada umumnya mulai masuk dengan mempertanyakan penerimaan pajaknya seperti apa. Terlebih, Indonesia sudah menjalankan program tax amnesty-nya kemarin. Pemerintah bahkan juga sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berhubungan dengan Automatic Exchange of Information (AEoI), serta pelaksanaannya untuk mendapatkan akses informasi yang di kelola sektor jasa keuangan. Tidak hanya mempertanyakan masalah pajak saja, masyarakat bahkan juga mempertanyakan masalah Bea dan Cukai. Sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mulai penting bagi masyarakat pada saat ini dan bahkan, mereka mulai bertanya mengenai bagaimana policy-nya. Sisi penerimaan memang menimbulkan banyak pertanyaan, tetapi ujung-ujungnya masyarakat akan mempertanyakan apakah penerimaan negara dapat mencapai targetnya atau tidak. Sementara itu di sisi belanja, masyarakat juga mempertanyakan macam-macam perubahannya. Begitu banyaknya ragam perubahan di sisi belanja negara, masyarakat pada umumnya juga tidak terlalu melihat gambaran besarnya dari belanja negara tersebut. Yang sering ditanyakan justru tidak terkait dengan belanja di kementerian/lembaga. Banyak kalangan wartawan yang sering bertanya mengenai apakah Light Rail Transit (LRT) akan didanai oleh APBN atau tidak. Contoh lainnya adalah mengenai pertanyaan terkait permintaan Ibu Walikota Surabaya agar pembangunan trem-nya dapat masuk ke APBN. Yang menjadi pertanyaan, apakah pembanguan trem tersebut dibiayai APBN atau tidak? Semua contoh pertanyaan itu pada umumnya merupakan item-item yang terbesar ditambah dengan pertanyaan yang menyangkut masalah subsidi. Pertanyaannya, subsidinya akan mendapatkan jumlah dana yang sama atau tidak? Atau, apakah ada kenaikan harga? Itu semua merupakan pertanyaan dari sisi belanja negara kita.

Namun, ada pertanyaan mengenai belanja negara yang sebenarnya muncul akhir-akhir ini, yaitu alokasi belanja transfer ke daerah khususnya Dana Desa. Anggaran belanja Dana Desa ini memang meningkat cukup besar dalam dua atau tiga tahun terakhir. Ini memang sudah menjadi mandat undang-undang (UU). Hanya saja, sistemnya belum ready in place sehingga masyarakat mulai khawatir apakah dana sebesar Rp20 trilun yang dialokasikan ke desa tersebut akan digunakan sebagai apa. Dari Dana Desa sampai belanja negara lainnya, hal ini memperlihatkan bahwa


belanja negara kita cukup banyak. Dari sinilah yang kemudian menimbulkan apa yang disebut dengan sebutan deficit financing. Dari situ, kita akan ditanya apakah defisit tersebut akan tetap atau meningkat. Jika penerimaan pajak dan belanja negara akan mengalami kenaikan, defisit keuanga negara juga memliki kemungkinan akan meningkat. Inilah yang menjadi pembahasan kita dengan Ketua DPR. Beliau akan terus melakukan pembahasan terhadap pertemuan-pertemuan yang sifatnya lebih besar maupun pertemuan yang sifatnya lebih spesifik. Saya tentu senang untuk dapat meng-update hal-hal terbaru yang dapat saya sampaikan kepada anda semua. Namun, sebelumnya saya ingin menyampaikan permintaan maaf saya atas keterlambaan saya ini. Saya seharusnya dijadwalkan datang pada pukul 05.00 sore. Namun karena ada suatu hal yang tidak dapat saya tinggalkan, saya baru dapat mengahdiri pertemuan ini pada pukul 06.00 sore. Keterlambatan ini terjadi karena saya harus bertemu dengan Pak Presiden, meskipun pada akhirnya, saya harus menunda pembicaraan lanjutan dengan Pak Presiden dan Pak Presiden pun kebetulan juga akan pergi ke daerah. Dalam pertemuan saya dengan Pak Presiden, saya meng-update beberapa hal yang terkait dengan kondisi APBN maupun situasi ekonomi terkini. Namun secara keseluruhan, saya menyampaikan kepada Pak Presiden, “Bapak, kayaknya sudah beberapa bulan ini ngomongnya politik mulu ya. Kenapa enggak pernah ngomongin ekonomi lagi nih ini pak?” Dari situ, kita mencoba membuat rencana melakukan road show kembali agar hal ini dapat memberikan banyak sekali update mengenai apa-apa saja yang sedang kita lakukan maupun yang telah dan yang akan kita capai.

Overall, pertumbuhan ekonomi kita cukup baik sesuai dengan revisi yang ada di dalam APBN-P kita. Bahkan, kita sedikit lebih optimis dari berbagai policy yang ada. Demikian pula untuk nilai inflasi di mana nilai inflasi kita mungkin tidak mengalami perubahan. Tingkat inflasi tersebut digunakan untuk harga-harga pangan yang selama selalu dikatakan Bank Indonesia (BI) bahwa pemerintah harus menjaga harga-harga volatile food. Sementara itu untuk administered price, tarif listrik kita sudah mengalami perubahan sesuai dengan amanat yang ada di dalam Undang-Undang APBN. Di dalam tarif listrik, kita akan selalu berhubungan dengan harga di mana harga tersebut dipengaruhi oleh produk olahan minyak dan gas bumi seperti premium, solar, dan LPG. Di dalam Undang-Undang APBN dimandatkan bahwa pemerintah perlu melakukan penyesuaian tarif listrik untuk menyesuaikan keseimbangan antara beban dan pendapatan masyarakat maupun beban dan pendapatan perusahaan listrik negara. Namun demikian, pemerintah belum melakukan kenaikan tarif listrik, sehingga inflasi dari sisi administered price relatif masih dapat diukur.

Nilai income kita saa ini juga relatif stabil. Kondisi politik luar negeri seperti kondisi politik yang terjadi di Amerika Serikat yang saat ini berokus

162 163

” Oleh karena itu, kita akan tetap menjaga pembangunan infrastruktur dan belanja negara lainnya berada di jalur yang telah kita rencanakan, terutama di tahun 2017, 2018 dan 2019, agar ekonomi masyarakat dapat tetap berjalan. ”


kepada Donald Trump dibandingkan Janet Yellen, maka kondisi ekonomi di Indonesia relatif cukup baik. Pemberitaan mengenai peristiwa politik yang terjadi di Amerika Serikat memberikan bukti bahwa politik menjadi center di dalam kehidupan masyarakat kita. Sedangkan, masalah-masalah ekonom justrui menjadi secondary di dalam posisi permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Namun, kita harus menyadari bahwa kita berada di sisi Indonesia. Cadangan devisa kita cukup baik. Bahkan, nilai ekspor dan impor di kuartal pertama sangat memberikan encourage bagi kita semua. Kondisi neraca perdagangan yang kita lihat itu tentu menjadi sinyal positif yang pertama kali kita lihat sejak tiga tahun terakhir dimana tekanan terhadap ekspor kita luar biasa tinggnya. Akibatnya, nilai ekspor kita mengalami negatif dan kejadian itu sudah hampir berlangsung selama dua tahun atau dua setengah tahun secara berturut-turut. Hal ini menjadi faktor eksternal yang pertama yang meng-contribute secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Apabila ini dapat terjaga, saya merrasa bahwa peranan dari investasi dan consumption menjadi jauh lebih seimbang dengan adanya kinerja ekspor kita saat ini.

Yang menjadi tantantangan kita selanjutnya adalah menjaga momentum tersebut. Kita harus mampu menjaga growth-nya agar tetap positif. Namun di lain sisi, kita harus juga tetap fokus dengan program-program pemerintah yang sudah ditetapkan. Program pemerintah yang paling penting sebenarnya pembangunan infrastruktur yang mengalami ketertinggalan dalam beberapa tahun terakhir ini. Pembangunan tersebut di lakukan dalam rangka membangun konektifitas, membangun dari pinggiran, dan membangun apa yang disebut dengan cost of view bisnis agar semuanya dapat memberikan hasil yang lebih baik. Demikian pula apabila kita berbicara mengenai kesenjangan di mana masih banyak daerah-daerah yang terpencil dan tertinggal tidak memiliki akses menuju market atau akses untuk mendapatkan supply hingga produk-produk yang mereka butuhkan yang selama ini sulit mereka dapatkan akibat pembangunan infrastruktur yang tidak seimbang.

Oleh karena itu, kita akan tetap menjaga pembangunan infrastruktur dan belanja negara lainnya berada di jalur yang telah kita rencanakan, terutama di tahun 2017, 2018 dan 2019, agar ekonomi masyarakat dapat tetap berjalan. Bahkan, jika kita melihat policy pemerintah untuk belanja pengadaan pangan secara khusus, jumlahnya juga cukup luar biasa. Semenara itu jika pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang besar dimana APBN kita tidak dapat melakukan pembiayaan dalam jangka pendek secara langsung, khususnya keinginan kita yang ingin dapat menyelesaikan pembangunan tersebut di tahun 2019, tetapi jumlah belanjanya yang cukup besar, maka kita dapat melakukan kerjasama dengan pihak swasta yang selama ini kita kenal dengan sebutan pubic private partnership (PPP).


Skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang dilakukan bangsa Indonesia selama ini juga sudah cukup beragam. Ada yang memiliki cara meminjam terlebih dahulu untuk pembangunan proyek-proyek yang nilainya tidak kalah dengan nilai proyek pembangunan LRT. Katakalnlah, pembangunan proyek tersebut membutuhkan dana sebesar Rp12 triliun. Dalam hal pembangunan proyek ini, pemerintah mungkin hanya dapat memberikan pembiayaan sebesar Rp5 triliun sampai dengan tahun 2018. Sedangkan untuk sisanya, proyek tersebut mungkin dapat melakukan pinjaman yang pelunasannya dapat dilakukan secara angsuran melalui APBN ditambah dengan pembayaran bunganya dalam jangka waktu yang relatif dapat disesuaikan dengan tingkat kemampuan APBN.

Alternatif pembiayaan lainnya dapat juga dilakukan dengan investasi di mana hasil penerimaan dari pengelolaan proyek tersebut menjadi sumber pengembalian modal investasi. Namun, apabila jumlah penerimaan pengelolaan hasil pembangunan proyek tersebut kurang memadai, maka pemerintah pada umumnya akan memberikan subsidi dalam bentuk Public Service Obligation (PSO). Selain itu, yang saat ini sedang populer adalah pemanfaatan kerjasama pembiayaan pembangunan dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Sebagai contoh, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) ingin membangun proyek jalan tol. BPJT membeli sebidang tanah terlebih dahulu dan kemudian, pemerintah akan membayarkan penggantian pembelian tanah tersebut melalui LMAN. Itu artinya pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam bidang pertanahan ini.

Jika saya membandingkan dengan keadaan 10 tahun yang lalu, maka saya yang menjadi Menteri Keuangan pada saat itu melihat nyaris tidak pernah ada belanja pembelian tanah karena pemerintah pada saat itu tidak mampu membebaskan tanah. Tahun ini, pemerintah mampu membelanjakan keperluan pertanahan sebanyak Rp181 triliun. Sedangkan di tahun sebelumnya, yaitu tahun 2016, pemerintah telah mengalokasikan belanja keperluan tanah ini sebesar Rp16 triliun. Kemarin, saya juga sempat melihat di jalan tol menuju Sumatera. Di sana, mereka juga luar biasa melakukan percepatan untuk dapat melakukan pembebasan tanah, sehingga proyeknya mengalami kemajuan yang sangat cepat pula. Melihat semua ini, pemerintah tentu akan terus menjaga pembangunan infrastruktur yang strategis, meskipun mekanisme pembiayaannya menggunakan berbagai macam cara.

Fokus kedua pemerintah dari pembangunan ekonomi adalah human capital. Yang dibutuhkan pemerintah dalam hal ini adalah perbaikan kualitas sumber daya manusia yang kita miliki. Berbicara mengenai pendidikan dan kesehatan, seperti yang selalu diberitakan oleh teman-teman redaksi di mana saya pun cukup passionate dengan pendidikan dan kesehatan, pemerintah


sudah memiliki komitmen sejak pertama kali untuk membelanjakan 20% dari APBN-nya untuk kepentingan pendidikan. Hal ini terjadi pada saat saya menjadi Menteri Keuangan tahun 2009 yang lalu dan keputusan tersebut dilaksanakan pula sesudah adanya keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Pada saat saya menjabat Menteri Keuangan waktu itu, saya sudah merasa bahwa keputusan ini sudah menjadi komitmen yang sangat bagus, Namun, setelah saya melihat hasilnya yang kurang bagus, saya menilai hasil keputusan pada saat itu belum diterapkan secara sempurna. Kita mengetahui, terutama pada saya menjabat Menteri Keuangan 10 tahun yang lalu, saya menyaksikan harga minyak dunia bergerak turun naik. Pada satu waktu tertentu, harga minyak dunia berada dikisaran US$30. Kemudian, harga itu naik hingga mencapai US$60. Selanjutnya, harga itu naik lagi hingga mencapai US$100 dan di hari yang berbeda, harga itu turun secara drastis hingga mencapai US$60. Naik turunnya harga minyak dunia tersebut tentu memberikan konsekuensi terhadap size-nya APBN. Apabila anggaran pendidikan itu sudah ditetapkan sebesar 20%, maka menteri pendidikan memiliki kewenangan untuk membelanjakan anggaran tersebut untuk pembangunan pendidikan masyarakat. Sebagai contoh, awalnya Kementerian Pendidikan Nasional membelanjakan anggarannya sebesar Rp50 triliun. Setelah itu, anggaran pendidikan yang ada di dalam APBN mengalami kenaikan dan Kementerian Pendidikan Nasional mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp20 triliun. Dalam hal ini, mereka tidak mengetahui bagaimana harus membelanjakan anggaran tambahan sebesar Rp20 triliun tersebut. Terlebih, jika ada tambahan anggaran lagi sebesar Rp70 triliun, mereka juga kurang mengetahui bagaimana membelanjakan tambahan anggaran tersebut. Apabila harga minyak dunia mengalami penurunan kembali, maka anggaran pendidikan tentu akan mendapatkan konsekuensi penurunan dan mereka kurang mengetahui mana lagi proyek yang harus dicoret atau mana lagi proyek baru yang dapat dikerjakan. Kondisi seperti menjadi gambaran bagi kita semua bahwa betapa sulitnya melakukan sebuah perencanaan anggaran negara sementara uang tersebut harus dihabiskan dalam satu tahun karena konsep dari APBN kita yang menganut cash basis. Di penutupan tahun anggaran yang dilakukan setiap tanggal 31 Desember, kita semua diwajibkan menyelesaikan pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Inilah yang menyebabkan kemungkinan banyak sekali terjadi anggaran yang berlebih yang tidak digunakan secara tepat. Kadang-kadang, anggaran yang kita terima cukup besar. Namun di lain hari, kadang-kadang pula kita harus memangkasnya karena keterbatasan anggaran yang kita miliki.

Saya membayangkan sehebat apapun Menteri Pendidikan Nasional, dia juga akan mengalami kesulitan untuk mengatur masalah anggaran pendidikan ini. Belum lagi, lembaga pendidikan yang kita miliki cukup banyak dan beragam, seperti Kementerian Pendidikan Nasional, Lembaga Ilmu


Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Agama, dan juga beberapa lembaga pendidikan lainnya yang ada di daerah. Artinya, mengelola 20% sebagai dana pendidikan tersebut it’s gonna be luar biasa. Ketika saya kembali lagi ke Indonesia dan menjadi Menteri Keuangan, salah satu bahasan yang saya sampaikan kepada Pak Presiden di dalam sidang kabinet tersebut adalah bagaimana cara kita men-design agar belanja pendidikan tersebut dapat diperbaiki. Oleh karena itu, kami kemarin sempat berdiskusi di dalam sidang kabinet dan di situ, kita mengatakan bahwa kita dapat membuat skema pembiayaan yang kita sebut dengan nama stabilization fund. Maksudnya, apabila harga-harga mengalami kenaikan secara tiba-tiba, extra money yang kita miliki dapat kita tempatkan di dalam pot anggaran pendidikan, tetapi dana cadangan tersebut tidak harus habis begitu saja. Suatu hari nanti, dana tersebut dapat menjadi anggaran untuk scholarship. Tidak hanya itu, dana itupun dapat kita gunakan untuk segala macam. Hanya saja, seperti yang saya katakan sebelumnya, dana tersebut tidak harus dihabiskan begitu saja, sehingga di kemudian hari dana tersebut akan menjadi sebuah belanja yang kualitasnya menjadi sangat compromise. Kita memang sedang menjajaki untuk merintis hal ini agar di kemudian hari, generasi mendatang akan melihat kita sebagai pengelola keuangan negara yang telah menjalankan amanat konstitusi, yaitu 20% untuk pendidikan di mana seluruh belanja yang kita keluarkan merupakan belanja-belanja yang memiliki kualitas yang baik dan direncanakan secara baik pula. Kualitas pendidikan juga harus kita sesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja yang diinginkan lapangan usaha. Oleh sebab itu, pendidikan tidak harus selalu ditempuh melalui general study seperti yang diimpikan oleh semua orang. Masih ada lapangan pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja dengan spesifikasi pendidikan vokasi dan itu juga sama pentingnya dengan pendidikan pada umumnya.

Yang menjadi tantangan bagi Indonesia terkait dengan belanja pendidikan ini adalah bagaimana kita membelanjakan uang tersebut di mana hal ini bukan karena kita tidak memiliki uang, tetapi bagaimana kita membelanjakan uang tersebut untuk menghasilkan. Tantangan hari ini tentu sangat berbeda dengan tantangan yang terjadi 20 tahun yang lalu di mana kita mungkin tidak memiliki uang untuk dapat dibelanjakan. Saat ini, kita mungkin dihadapkan pada tantangan untuk bagaimana kita membelanjakan uang negara secara baik. Dari sebab itu, kita harus benar-benar fokus menghadapi tantangan tersebut.

Selain belanja pendidikan, masalah belanja kesehatan juga memiliki kemiripan. Dalam perkembangannya, kita memiliki Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dan Jaminan Pelayanan Kesehatan (JPK). Saya merasa bahwa kita masih membutuhkan pemikiran dari berbagai pihak, karena kita sendiri berharap dapat memberikan universal coverage,

” Kualitas pendidikan juga harus kita sesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja yang diinginkan lapangan usaha. Oleh sebab itu, pendidikan tidak harus selalu ditempuh melalui general study sepertiyang diimpikan oleh semua orang. ”



meskipun kemampuan keuangan kita yang terbatas. Masih banyak negara di dunia ini, termasuk Indonesia, yang berhak mendapatkan akses kesehatan. Akses untuk mendapatkan kesehatan memang merupakan universal coverage. Namun, bagaimana dan siapa yang membayar akses kesehatan tersebut sampai dengan bagaimana agar akses kesehatan tersebut menjadi sustainable dan berkualitas, itulah yang menjadi tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Kita akan dihadapi dengan banyak sekali perdebatan mengenai pembiayaan pengobatan, pembagian wewenang antara puskesmas dan rumah sakit, penerimaan rumah sakit sebagai rujukan, pemberian obat, sampai dengan penempatan tenaga medis di rumah sakit. Belum lagi, apabila kita berbicara mengenai dimensi di Indonesia di mana masalah kesehatan di daerah terpencil masih menjadi agenda perdebatan kita, terutama bagaimana kita memberikan insentif kepada masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.Belanja untuk masyarakat yang hidup di daerah terpencil, rentan, vunerable, dan miskin, merupakan belanja yang sangat penting. Saya pun mendukung belanja yang diperuntukan bagi mereka. Sebelum saya ke sini, sore tadi, saya juga menyampaikan kepada Pak Presiden mengenai berapa banyak jumlah belanja yang telah kita keluarkan untuk masyarakat yang rentan tersebut, seperti belanja subsidi langsung dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Kartu Pintar. Realisasi bantuan pemerintah tersebut akan kita jelaskan kepada masyarakat dalam bentuk statistik agar kelihatan di mata masyarakat. Masyarakat cenderung tidak pernah merasa cukup apabila kita menjelaskan program ini dalam bentuk pemaparan atau cerita. Apalagi, jika produksi yang kita lakukan juga tidak begitu baik di mata masyarakat. Oleh sebab itu, kita selalu mencoba memperbaiki komunikasi kita kepada publik. Hanya itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan.

Kita kembali kepada topik pembicaraan kita sebelumnya, yaitu defisit financing. Karena kita mengetahui bahwa kita masih mengalami defisit financing, maka salah satu strategi kita yang paling memberikan kemungkinan besar adalah tetap memacu pertumbuhan penerimaan negara, terutama penerimaan perpajakan. Itu berarti, peranan para wajib pajak (WP) maupun Bea Cukai menjadi sangat penting. Kami sudah mewujudkan reformasi di bidang perpajakan. Namun terus terang, apabila teman-teman media memperhatikan pertumbuhan penerimaan pajak dalam lima tahun terakhir, pertumbuhannya itu bukannya mengalami kenaikan, tetapi pertumbuhannya itu justru menukik ke dalam. Terakhir di tahun 2012, pertumbuhan penerimaan pajak dapat mencapai di atas 12%. Growth-nya year on year. Artinya, jika penerimaan pajak tahun ini diperkirakan mencapai Rp1.000 triliun, maka di tahun depan, penerimaan pajak yang kita perhitungkan akan mencapai sebesar Rp1.120 triliun.


Setelah tahun 2012, pertumbuhan penerimaan pajak mengalami penurunan, yaitu hanya mencapai tingkat pertumbuhan sebesar 9% atau 8%. Tahun berikutnya, turun lagi hingga mencapai 6%. Tahun lalu, yaitu tahun 2016, kita sudah menggunakan program tax amnesty. Dari hasil program tersebut, tingkat pertumbuhan penerimaan pajak juga hanya mencapai nilai sebesar 3,5%. Growth-nya itu justru semakin lama semakin melemah, meskipun kita tetap dapat tumbuh secara positif. Namun, pertumbuhannya tersebut tidak setinggi dengan size ekonomi yang justru mengalami peningkatan. Indikasi ini menyiratkan bahwa jika kue ekonominya semakin besar, tetapi pajaknya bergerak stagnan atau naiknya hanya sedikit saja, maka tax ratio yang diperoleh akan mengalami penurunan. Terus terang, bagi saya, ini merupakan salah satu pekerjaan yang paling berat. Bahkan, pekerjaan yang berat pula bagi pegawai negeri kita di Indonesia yang sehari-hari bekerja keras untuk mengumpulkan pajak dari masyarakat. Persoalan lainnya akan muncul, jika tax ratio yang kita peroleh di bawah 11%. Negara lain tentu akan menilai bahwa negara kita termasuk negara yang sangat rendah dalam hal tingkat penerimaan negaranya.

Dulu, sewaktu saya masih di Bank Dunia, saya suka memberikan nasehat kepada orang, “wah, tax ratio kamu harus naik.” Sekarang, saya justru harus kasihan kepada diri saya sendiri. Begitu, kan? Jika saya ke negara-negara Afrika, tax ratio mereka hanya sebesar 9% atau 10%. Saya mengatakan kepada mereka, “wah, kamu kurang. Harus reform. Penerimaan sumber daya alam kamu harusnya diperbaiki.” Sekarang, ketika saya melihat Indonesia dengan tax ratio-nya sebesar 10,3%, it’s quiet faithfull bagi saya. Secara personal, karena dunia internasional ini selalu mengalami perubahan dari Millenium Development Goals (MDGs) menjadi Sustainable Development Goals (SDGs), maka kondisi ini pun sebenarnya masih mungkin untuk diperbaiki.

Kini, MDGs telah selesai. Sebelumnya, para pemimpin dunia melakukan pertemuan dan mendeklarasikan kepada dunia bahwa pada tahun 2030, dunia harus bebas dari kemiskinan, kelaparan, ketakutan, dan bebas dari aksi atau segala bentuk ancaman. Namun, karena pertimbangan lainnya, seperti bebas dari berbagai hal, siapa yang akan melakukan, dan berapa biayanya, maka dunia turut menyumbangkan sarannya di mana salah satunya menyarankan bahwa sumber untuk dapat mencapai SDGs adalah resource compensation dari domestik. Dari situlah muncul suatu ketetapan bahwa negara minimal harus memiliki tax ratio sebesar 15% jika ingin dianggap sebagai decent. Ini semua saya pelajari ketika saya masih menjadi Managing Director di World Bank.

Oleh sebab itu, ketika saya kembali ke Indonesia dan mendapatkan tax ratio kita sebesar 10,3%, saya sangat terkejut, “oh my God. jauh banget”. Saya tidak dapat menjawab kapan itu terjadi, tetapi saya lebih baik memfokuskan


diri untuk membantu menemukan faktor apa yang dapat membuat kita mengalami kenaikan kembali. Di sini, saya tentu harus melihat keduanya, baik itu penerimaan pajak maupun ekonominya. Dalam perhitungan sebuah rasio, ada yang disebut dengan numerator dan denominator atau pembilang dan penyebut. Terkait dengan tax ratio ini, pembilangnya kita asosiasikan sebagai penerimaan pajak dan penyebutnya kita asosiasikan sebagai ekonominya. Artinya, jika ekonominya semakin besar, maka kita akan dapat bertanya mengapa dalam ekonomi yang begitu besar, kita tidak dapat meng-capture pajaknya. Permasalahan tersebut sudah mulai kita telusuri sekarang ini. Selama saya kembali ke Indonesia dan bekerja sebagai Menteri Keuangan selama 11 bulan ini, kita sudah mengadakan rapat dengan Direktur Jenderal Pajak dan jajarannya. Rapat pertemuan tersebut sudah beberapa kali kita lakukan. Bahkan, saya seolah-olah bukan lagi sebagai seorang Menteri Keuangan. Saya seperti menjadi seorang kepala seksi pajak, karena di situ kita harus melihat semua aspek mulai dari per wilayah, per pulau, per propinsi, per sektor, per sub sektor, maupun per profesi WP.

Selain itu, saya juga mempelajari semua report mengenai perpajakan di Indonesia. Salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ada hal yang menurut saya sangat satir. Ekonomi kita mengalami pertumbuhan, tetapi PPN-nya justru mengalami penurunan. PPN pada dasarnya tumbuh secara day by day dan itu dihitung growth-nya. Secara harfiah, PPN merupakan suatu tambahan yang memberikan nilai tambah. Jika demikian adanya, hal ini tentu menjadi pertanyaan bagi kita semua. Di satu sisi ekonomi dapat bergerak meningkat. Namun di sisi yang lain, PPN justru tidak bergerak secara beriringan. Dengan kata lain, PPN cenderung turun dalam hal ini. Saya mencari informasi dan ternyata restitusi pajak masih cukup banyak. Masalahnya terletak pada compliance itu sendiri. Demikian pula dengan adanya masalah policy. Jika dapat saya katakan, Indonesia itu merupakan the most complicated country. Kita masih memiliki banyak exception. Sektor ini diberi exception. PPN-nya dibayar final. PPN-nya dapat ini dan sampai akhirnya tidak terbayarkan. Ada yang PPN-nya kecil. Ada pula yang PPN-nya besar. Pada kenyataannya jika saya dapat katakan kembali, so many problems. Ekonomi kita itu terlalu banyak hutan belantaranya. Kondisi inilah yang kemudian menjadi target bagi kita untuk membentuk reformasinya. Jika permasalahan yang kita hadapi semakin complicated, maka permasalahan tersebut akan semakin sulit untuk dapat disentuh dan mungkin saja akan terjadi sebuah abuse. Inilah salah satu masalah yang mungkin menjadi tantangan bagi kita semua.

Selain PPN, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) juga memiliki permasalahan. Pada saat terjadinya commodity booming 3 atau 4 tahun yang lalu, kita juga tidak meng-capture sama sekali kesempatan yang ada. Meskipun demikian, permasalahan utama dari penerimaan perpajakan kita adalah, seperti


yang telah saya sebelumnya, turunnya tingkat pertumbuhan penerimaan pajak dan turunnya tax ratio kita. Semuanya menjadi pekerjaan rumah kita di mana saya sebutkan sebelumnya bahwa ekonominya akan kita bedah dan penerimaan pajaknya, yang merupakan pembilang dari tax ratio, kita upayakan dapat kita capture. Apakah itu masalah human skill-nya, apakah itu dari proses bisnisnya, apakah itu dari information technology system kita yang lemah, atau apakah itu akibat adanya governance problem. Semua itulah yang sedang kita coba perbaiki. Dan pada saat yang bersamaan, ada momentum tax amnesty yang memberikan kita sebuah kesempatan untuk melakukan suatu perbaikan. Namun, terus terang harus saya akui bahwa saat ini masih banyak pekerjaan dan masalah yang fundamental yang sejak 10 tahun yang lalu kita usahakan untuk kita perbaiki. Ini menjadi sebuah kejutan bagi kita semua, meskipun kita tidak selalu berbicara mengenai kapan tingkat pertumbuhan penerimaan pajak harus naik. Yang terpenting dari ini semua adalah perbaikan itu sendiri.

Sejak saya kembali dari Indonesia tahun 2016 yang lalu, kita sudah dapat mengelola APBN secara baik, termasuk pengelolaan penerimaan pajaknya. Di tahun yang sama pula, kita juga membuat sebuah program yang bernama tax amnesty selama sembilan bulan dan berakhir pada bulan April yang lalu. Terus terang, ketika kita melakukan pekerjaan yang merupakan mandat dari UU kita, tim mengingatkan saya bahwa Indonesia memilki komitmen secara global untuk mengikuti sebuah perjanjian yang disebut dengan nama AEoI. Indonesia termasuk promotor yang paling kuat di dalam kelompok negara-negara G20 untuk memerangi pelanggaran perpajakan yang sering disebut dengan nama Base Erosion Profit Shifting (BEPS). Kesepakatan internasional ini dimulai sejak tahun 2009 yang lalu. Pada saat itu, saya masih menjadi Menteri Keuangan pada masa pemerintahan Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan tersebut berlangsung di London, right after financial crisis. Pada waktu itu, United Kingdom (UK) yang menjadi host bagi acara tersebut mengatakan bahwa ekonomi dunia sedang mengalami kontraksi yang hebat. Mereka pasti membutuhkan counter cyclical dari fiskal. Oleh karena itu, seluruh Menteri Keuangan yang hadir pada saat itu mengatakan bahwa saya membutuhkan penerimaan pajak. Mereka pun merasakan hal yang sama yang berhubungan dengan penerimaan pajak mereka, sehingga mereka melakukan counter cyclical pula. Bahkan, beberapa negara di Eropa dan Amerika memberikan bail out yang dikeluarkan dari sektor keuangan mereka, yang pada saat itu tengah mengalami krisis. Akibatnya, fiskal mereka menjadi unsustainable. Permasalahan ekonomi ini tentu menyoroti masalah pembukuan keuangan negara mereka di mana target untuk meng-collect pajak kemungkinan menjadi sangat besar adanya.

Oleh karena pajak menjadi masalah di hampir semua negara, negara-negara yang tergabung di dalam kelompok G20, khususnya negara-negara

172 173

” Yang perlu diketahui saat ini adalah para Menteri Keuangan di dunia tersebut sudah menyadari bahwa kita semua tidak dapat mengumpulkan pajak hanya dari jurisdiction-nya saja. ”


maju, merasakan bahwa mereka tidak dapat mengumpulkan pajak, karena WP mereka begitu mudahnya melakukan avoidance atau evasion atau penghindaran pajak yang seharusnya mereka bayarkan. Salah satu ilustrasi yang mungkin dapat menjadi sebuah kerikil yang paling besar adalah ketika Internal Revenue Service (IRS), milik Amerika Serikat, memaksa Swiss untuk membuka account dari 11 ribu WP-nya yang dibuat di Bank DBS Limited. Kejadian ini tidak pernah terjadi di dalam sejarah siklus negara-negara multy country atau Swiss secara khusus. Bagi Swiss, mereka tentu akan mempertanyakan hal ini. Sebagai negara terbesar di dunia yang memiliki orang-orang yang smart, termasuk para koruptor yang ada di dunia ini, Amerika Serikat pada dasarnya mengetahui bahwa meminta informasi account di sana untuk kepentingan publik tidak dapat dilakukan.

Oleh karena yang meminta adalah negara besar seperti Amerika Serikat yang sangat ingin meningkatkan penerimaan pajaknya, hal ini dianggap sebagai salah satu praktek yang tidak fair di mana tax heaven yang membuka bank tersebut berfungsi menampung pajak yang tidak dapat dibuka kepada publik. Namun, Amerika Serikat tetap bersikeras memaksa untuk segera dibuka. Pihak Amerika Serikat mengatakan, “kalau kamu enggak mau buka, semua praktek bank kamu di Amerika bisa akan dikenakan sanksi.” Tekanan tersebut tentu membuat Swiss berpikir ulang. Tekanan Amerika Serikat yang berbicara mengenai uang tersebut pada akhirnya membuat Swiss bersedia juga untuk berubah. Trigger seperti inilah yang kemudian dibawa di dalam forum pertemuan kelompok negara-negara G20. Ini sifatnya unilateral di mana satu negara dapat menyampaikan ketidakadilan di mana ketidakadilan ini juga terjadi di negara-negara lainnya dan itu dapat dipaksakan untuk dibuka secara wajar. Masalahnya, yang menempatkan uang di bank tersebut kan berasal dari banyak negara. Oleh sebab itu, muncullah kemudian dengan apa yang disebut sebagai inisiatif untuk memerangi penghindaran pajak. Inisiatif tersebut dinamakan BEPS, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya.

Secara khusus, pemberlakuan BEPS ini lebih ditujukan kepada multinational corporation. Salah satu kasus yang terjadi adalah penghindaran pajak oleh perusahaan Apple. Pada waktu itu, Apple diminta untuk membayar pajaknya oleh European Union, karena perusahaan ini membuka headquater-nya di Irlandia. Begitu dilihat di Irlandia, permasalahan pajak itu ternyata tax shopping. Tarif tax di Irlandia memang sangat rendah. Hampir nol persen untuk besaran tarif tax-nya. Harga saham perusahaan Apple pada waktu itu mengalami kenaikan. Setiap kali Apple mengeluarkan produk iPhone terbarunya, seperti iPhone 4, 5, dan 6, perusahaan ini hampir selalu membayar pajaknya di Irlandia. Namun perusahaan ini tampaknya kurang membayar pajak di negaranya sendiri, yaitu Amerika Serikat. Oleh karena kasus ini, Amerika Serikat gencar mengejar ketertinggalan penerimaan pajaknya.


Hampir semua perusahaan multinasional Amerika Serikat memang memiliki headquarter di Irlandia. Selain Apple, perusahaan farmasi milik Amerika Serikat juga beroperasi di Irlandia. Yang booming pada waktu itu adalah perusahaan farmasi dan perusahaan teknologi. Semua perusahaan tersebut memindahkan headquater-nya di Irlandia. Jack Lew yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Keuangan Amerika Serikat sering berbicara dengan saya. Waktu itu, saya menanyakan bagaimana perkembangan masalah Apple. Saya sempat mengatakan sesuatu kepada Jack Lew, “eh, saya enggak akan membiarkan itu European Union collect tax dari Apple. Itu adalah haknya Amerika karena perusahaannya adalah perusahaan Amerika.” Perbincangan tersebut memperlihatkan bahwa ternyata Amerika serikat dan Eropa saja masih sering berseteru, khususnya dalam hal perseteruan mengenai siapa yang berhak menarik pajak dari perusahaan multinasional milik Amerika Serikat. Namun, poin saya dalam perbincangan tersebut adalah bahwa dunia ini dapat berubah setiap saat.

Yang perlu diketahui saat ini adalah para Menteri Keuangan di dunia tersebut sudah menyadari bahwa kita semua tidak dapat mengumpulkan pajak hanya dari jurisdiction-nya saja. Masih banyak jurisdiction-jurisdiction lainnya dan tempat-tempat lainnya yang juga dapat menampung pajak dari WP kita. Dari situlah, muncullah berbagai macam kasus, seperti panama papers dan lain-lainnya. Kasus-kasus seperti inilah yang semakin memicu kesepakatan antara menteri-menteri keuangan di seluruh dunia. Mereka sepakat tidak ingin membiarkan kembali praktek-praktek penghindaran pajak tanpa adanya konsekuensi. Dari sebab itu, kelompok negara-negara G20 kemudian meminta negara-negara anggota OECD dan OECD itu sendiri untuk membentuk global forum. Dari global forum tersebut, muncul banyak rekomendasi mengenai bagaimana memerangi BEPS ini.

Salah satu kemajuan yang terakhir dari global forum tersebut adalah rekomendasi ke-15, yaitu rekomendasi yang kemarin saya ikut menandatanganinya di Paris, Perancis. Indonesia termasuk satu dari 68 negara yang ikut serta dalam kerjasama pertukaran informasi keuangan terkait masalah perpajakan. 90 negara direncanakan akan ikut bergabung dalam rencana program ini dalam waktu beberapa tahun ke depan. Ketika kita bernegosiasi one-by-one, katakanlah seperti antara Indonesia dengan Inggris, atau antara Indonesia dengan Amerika, atau Indonesia dengan Jepang, atau Indonesia dengan Singapura, semua itu tentu membutuhkan waktu dan tenaga tambahan. Itu sangat tidak mungkin dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Oleh karena itu, dibuatlah kesepakatan secara bersama-sama yang disebut sebagai multilateral agreement untuk tax treaty. Itulah yang kita tandatangani bersama-sama di Paris beberapa waktu yang lalu. Kesepakatan itu memiliki tujuan bahwa kita dapat berjalan secara


bilateral maupun multilateral. Bagi kita semua, itu is the most efficient and effective way. Semakin efektif kerjasama itu dilakukan, semakin efisien pula hasil yang akan kita peroleh. Salah satu corner stone-nya yang paling penting dalam kerjasama ini adalah AEoI itu sendiri. Di situ, pakar tax authority akan melakukan pertukaran informasi. Jika ada WP mereka yang berada di Indonesia, maka saya tentu harus menyampaikan informasi WP tersebut kepada mereka. Demikian pula sebaliknya, jika kita memiliki WP yang ada di negara lain, maka mereka wajib menyampaikan informasinya kepada kita. Informasi yang dibutuhkan tentunya adalah informasi keuangan di lembaga-lembaga keuangan yang ada.

Ada beberapa hal mengenai Indonesia yang perlu saya sampaikan disini, terutama dalam konteks tax amnesty. Kita mengetahui bahwa nilai aset yang dideklarasikan di dalam program tax amnesty mencapai kurang lebih Rp4.000 triliun di mana Rp1.400 triliun sendiri merupakan nilai aset yang dideklarasikan di luar negeri. Hasil dan informasi program tax amnesty tersebut merupakan permintaan saya kepada Direktur Jenderal Pajak dan timnya untuk mengolahnya sedemikian rupa. Untuk nilai aset yang memiliki sifat cash dan setara dengan cash, nilainya antara 50% sampai dengan 60% dari total aset yang dideklarasikan. Mayoritas aset dideklarasikan di dalam negeri. Artinya, di dalam negeri sekalipun, orang juga tidak men-disclosed aset kepemilikannya selama ini. Terlebih, kepemilikan aset yang ada di luar negeri. Begitu, kan.

Masuknya Indonesia ke dalam kerjasama AEoI, patut kita apresiasi. Ada 3 hal yang harus kita penuhi selama kita mengikuti kerjasama AEoI ini. Pertama, kita harus memiliki legislasi primer. Dengan kata lain, legislasi tersebut harus setara dengan UU di mana UU tersebut mengizinkan kita untuk mengakses informasi yang kita butuhkan. Direktorat Jenderal Pajal (DJP) selama ini memang belum memiliki akses secara otomatis untuk mendapatkan informasi keuangan. Namun, UU kita yang lainnya, seperti Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Pasar Modal, dan Undang-Undang Perpajakan memberikan dasar bagi kita untuk memiliki akses tersebut. Maksudnya, akses tersebut memberi izin kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mendapatkan informasi atau data-data perbankan jika DJP memiliki kasus masalah pajak yang melibatkan WP kita yang sedang diawasi. Dalam hal ini, Menteri Keuangan akan menyampaikan permintaannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas perbankan dan lembaga keuangan lainnya untuk membuka pintu bagi DJP mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan. Untuk mendapatkan informasi tersebut, kita membutuhkan waktu sekitar dua minggu paling cepat dan satu bulan paling lambat. Jika proses ini berlangsung, WP tersebut kemungkinan akan menutup account-nya akibat waktu proses perolehan informasi yang terlalu lama. Itulah yang terjadi selama ini. Kondisi ini


berbeda di negara-negara yang masuk di dalam kerjasama AEoI. Di sana, Direktur Jenderal Pajaknya memiliki akses otomatis. Artinya, di sana tidak ada hambatan maupun tidak diperkenankan adanya hambatan. Itu menjadi requirement untuk dapat menciptakan level playing field.

Hal kedua yang harus dipenuhi untuk mengikuti AEoI adalah legislasi sekunder. Maksud legislasi sekunder adalah legislasi turunan dari legislasi primer yang telah kita bentuk sebelumnya. Hal inilah yang kemudian mendorong kita mengeluarkan PMK. Selanjutnya, hal ketiga yang diperlukan adalah informasi yang akan digunakan untuk pertukaran. Kita tidak mengirimkan data fisik berupa satu bundel fotocopy yang kita mintakan dari WP. Tidak pula nomor rekening. Mereka akan mengirimkannya melalui elektronik. Pengiriman melalui elektronik ini tentu mengharuskan DJP memiliki perangkat information technology system yang save and secure. Selain itu, kita juga harus memiliki technical quality yang harus kita penuhi, seperti siapa yang boleh mengakses, bagaimana confidential information technology-nya, sampai dengan bagaimana data itu akan ditransfer dan tidak akan memilih. Hal-hal seperti inilah yang harus kita atur. Saat ini, kami sedang memperbaiki keseluruhan aspek tersebut.

Lantas, apa implikasinya jika Indonesia tidak ikut di dalam kerjasama AEoI ini? Berbeda dengan kondisi 10 tahun yang lalu di mana saya yang menjabat sebagai Menteri Keuangan pada waktu itu sedikit meminta-minta kepada Menteri Keuangan di negara lain untuk mendapatkan informasi mengenai WP yang sedang kita awasi. Sejak awal, kita juga sudah mengetahui bahwa WP tersebut berada di jurisdiksi di mana kita tidak memiliki akses untuk mendapatkan informasi mengenai WP tersebut. Pada waktu itu, saya mengatakan, “bisa enggak minta? Oh kamu harus ada court order dulu.” Pada intinya, kejadian ini terjadi 10 tahun yang lalu. Dari cerita tersebut kita mengetahui bahwa untuk mendapatkan informasi mengenai WP yang kita cari, kita harus benar-benar tough. Kasusnya pada dasarnya sudah ada. Namun kita terbentur oleh regulasi di negara tersebut. Di sana, mereka akan meminta court order ketika kita ingin mengetahui apakah WP kita memiliki account di negara tersebut. Permintaan tersebut merupakan wujud dari sistem keuangan mereka agar mereka ingin memperlihatkan kepada kita sistem yang benar-benar kredibel. Dari sebab itu, kita akan mengetahui bahwa hambatannya bukan karena political thing dan yang lain-lainnya, tetapi hambatan ini lebih ditujukan untuk memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Sekarang, sistem itu telah berubah karena hampir semua negara membutuhkan akses informasi keuangan untuk melihat sisi kepatuhan dari WP mereka masing-masing.

Dengan demikian, apabila Indonesia tidak mengikuti kerjasama sistem keterbukaan informasi keuangan ini, maka Indonesia berada di dalam

” Dengan demikian, apabila Indonesia tidak mengikuti kerjasama sistem keterbukaan informasi keuangan ini, maka Indonesia berada di dalam posisi defensif dan terugikan”



posisi defensif dan terugikan. Dalam artian, kita tidak mampu mendapatkan akses tersebut. Mereka pasti akan mengatakan, “you are not allowed untuk mendapatkan akses information, karena kamu tidak part of this automatic exchange of information ini.” Namun, Indonesia wajib memberikan jika mereka ingin meminta informasi mengenai WP mereka yang beroperasi di Indonesia. Kondisi ini jelas menimbulkan resiprokal yang asimetrik. Dalam situasi di mana data-data WP kita yang telah mengikuti program tax amnesty, kita tidak akan mendapatkan akses untuk mengetahuinya lebih lanjut mengenai WP kita yang telah mengikuti program tax amnesty tersebut. Di sini, kita jelas-jelas akan dirugikan, karena kita tidak mengikuti kerjasama tersebut. Negara lain mendapatkan manfaatnya melalui akses yang kita berikan, tetapi kita justru dirugikan karena kita tidak memiliki akses untuk mendapatkan informasi yang kita butuhkan di negara berbeda.

Alasan kedua jika kita tidak mengikuti kerjasama ini adalah kita akan dikategorikan sebagai non compliance state. Di Eropa, mereka akan memberikan stigma yang buruk bagi negara-negara yang tidak mengikuti kerjasama ini di mana mereka akan memposisikan negara yang tidak ikut tersebut ke dalam black list state. Bayangkan jika kita diposisikan sebagai non compliance state dan black list state. Implikasinya akan banyak sekali kita hadapi. Pada masa lalu, Financial Action Task Force (FATF) menempatkan Indonesia sebagai black list country dengan alasan sebagai negara yang memiliki risiko terjadinya pencucian uang maupun transaksi pendanaan terorisme. Waktu itu pemerintahan masih di bawah kepemimpinan Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Kita membutuhkan beberapa tahun untuk keluar dari black list tersebut. Permasalahan ini akan terulang kembali kepada kita jika taxation kita dapat meningkatkan risiko. Oleh sebab itu, kami menilai bahwa keikutsertaan kita di dalam BEPS di tahun 2018 akan dapat meningkatkan status kita sebagai compliance state. Kita bahkan sudah menyelesaikan semua legislasinya dan diakhir bulan Juni ini, kita dapat mengeluarkan Perppu tersebut. Kita juga berharap akan dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu merasa khawatir atau terancam dengan adanya Perppu ini. Kita harus menyakinkan kepada mereka bahwa tindakan ini adalah suatu kebijakan yang dilaksanakan di semua negara dan kita juga berkomitmen untuk terus memperbaiki pelayanan kita kepada masyarakat. Masih banyak argumentasi yang mengharapkan agar DJP dapat memperbaiki kegiatan dan kredibilitasnya. Oleh karena itu, saya membentuk whistle blower sebagai bagian dari sistem pengawasan kita. Kita bahkan membuat Standard Operating Procedure (SOP) agar ketika kita melakukan pemanggilan WP, ada SOP yang jelas, yang menjadi landasan kita dalam bekerja. Dan dalam pelaksanaan pemanggilan tersebut, kita melakukannya di kantor dan bukan dilakukan di cafe. Kita juga dapat menempatkan kamera pengawas ketika kita melakukan pemanggilan kepada WP. Dengan demikian, ketika


seseorang menanyakan apa sumber datanya dan apa basisnya, kita akan menjelaskannya secara baik sehingga suasana yang diberikan akan terasa lebih comfort. Kita berharap, semuanya sedikit demi sedikit akan membangun sebuah confidence di dalam masyarakat.

Demikian apa yang saya sampaikan kepada anda semua pada sore hari ini. Sebagai penutup, saya memohon maaf kepada anda sekalian, karena kita memang sudah lama tidak bertemu. Sebenarnya, banyak yang ingin kita sampaikan kepada anda semua, tetapi acara ini sudah cukup baik untuk mempertemukan kita kembali. Terima kasih sekali lagi atas pertemuan ini. Saya termasuk orang yang merasa lega, karena akhirnya OJK sudah dipilih oleh Komisi 11 DPR kita. Kita juga berharap bahwa dengan kepengurusan Dewan Komisioner yang baru itu, kita dapat bekerja sama dengan baik untuk membangun Indonesia dan menjaga stabilitas sektor keuangan, baik itu kerjasama dengan parlemen maupun kerjasama dengan stakeholder. Kami juga menjaga agar ekonomi kita akan menjadi lebih positif jika semua yang terlibat memiliki komunikasi yang baik, tidak mereka-reka, dan tidak melakukan pemberitaan yang basisnya rumor. Pernah saya diberitakan berdasarkan rumor, sehingga membuat diri saya maupun penyebar rumor tersebut merasa malu kedua-duanya. Saya tidak mengetahui anginnya dari mana dan sumbernya dari mana. Namun, saya mendengar informasi tersebut berasal dari wartawan. Oleh karena itu, saya ingin meng-clear-kan bahwa hubungan kita semoga tetap terjaga dengan baik. Baik rekan-rekan semuanya, terima kasih atas kehadirannya.

Terima kasih.

Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

.

180 181

09

182 183

Belajar Dari Masa Lalu dan Melihat Ke Depan Menuju Kemakmuran Indonesia

Pembicara Pada Supermentor 20: Indonesia’s Great Prosperity Ahead Will It Happen? Will It Be Yours?

Ballroom Djakarta Theater XXI, 25 Juli 2017



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu.

Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

Saat ini kita berada di Indonesia, oleh sebab itu saya memohon maaf kepada Pak Dino Patti Djalal karena saya akan menggunakan bahasa Indonesia. And for a special guest tonight President Jim Yong Kim, my friend. Sebuah hal yang mengagumkan dan terhormati, karena kita berteman dengan seorang presiden, yaitu Presiden World Bank. Cool that I have a friend president of the World Bank. That what I said to them. Welcome to Jakarta for the second time and of course welcome to this the young people. Jakarta is actually not Indonesia, but they are so eager to learn and that’s why this supermentor untuk sharing, inspiring dan kita be responsible generation. Anda semuanya berhak untuk mendapatkan tepuk tangan.

Saya akan membawa titel saya sebagai Menteri Keuangan dan saya mungkin akan sedikit berbicara mengenai bagaimana Indonesia melihat ke depan. Mari kita mencoba membuka sejarah Republik Indonesia. Kita mulai pada saat Indonesia dilahirkan oleh pendiri bangsa ini pada tahun 1945. Pendiri bangsa dan proklamator kita, Presiden Soekarno menyampaikan dalam pidatonya, “dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Itu merupakan pernyataan dari proklamator kita. Apabila pendiri bangsa kita menyampaikan bahwa kita sudah diantarkan kepada pintu gerbang kemerdekaan pada saat yang berbahagia tersebut, maka itu bukanlah akhir dari tujuan kita. Tujuannya adalah menjaga kedaulatan dan kemerdekaan bangsa Indonesia, serta persatuan masyarakat Indonesia. Kita tetap ber-Bhinneka Tunggal Ika, tetapi kita juga bersatu untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Itu tujuan kita. Estafet itu sekarang ada di tangan anda dan menjadi tanggung jawab kita pada hari ini. Apa tantangan Indonesia untuk dapat mencapai tujuan masyarakat yang adil dan makmur. Kita mengetahui, penduduk Indonesia saat ini sudah berjumlah 257,5 juta jiwa. Berapa penduduk Indonsia pada saat Presiden Soekarno memproklamirkan


kemerdekaan Indonesia? Jumlahnya 61 juta jiwa. Itu artinya, penduduk Indonesia sudah bertambah lebih dari 4 x lipat.

Pak Dino Patti Djalal tadi mengatakan sesuatu, “harusnya gemuk di tengah.” Saya sebenarnya merasa keberatan, karena apabila gemuk di tengah maka itu berarti tidak sehat dari sisi kesehatan anda. Please be very slim di tengah, ya. Namun dalam konteks demografi, gemuk ditengah merupakan komposisi penduduk yang baik. Hanya saja, demografi kita masih gemuk di bawah karena kita adalah young demografi dari sisi composition populasi kita. Itu termasuk bagus, yang artinya 25% penduduk kita berusia di bawah 15 tahun. Sementara itu, penduduk usia antara 15 hingga 64 tahun berjumlah 60% dan yang di atas 64 tahun adalah 15%. Apa konsekuensinya dengan demografi yang masih muda? Yang 25% tadi, yang di bawah 15 tahun, itu merupakan generasi sekarang. Mereka adalah harapan kita di masa depan. Ini menjadi indikasi di mana kita harus banyak menanamkan investasi di bidang pendidikan, kesehatan, keterampilan, values, dan karakter. Oleh karena itu, kita harus menumpahkan seluruh investasi kita, karena mereka adalah masa kini dan masa depan Republik Indonesia. Jangan sampai ditunda. Jangan sampai kita mengatakan, “oh, Indonesia belum cukup punya uang, enggak usah kasih pendidikan bagus bagus dulu, nanti saja kalau mereka sudah usianya 25 tahun waktu Indonesia sudah kaya.” Sudah telat, Mas!. Apabila sudah kadung, “kadung” itu bukan Bahasa Indonesia. Maksud saya, apabila sudah terlanjur menjadi manusia dewasa dan otaknya tidak berkembang serta kesehatannya menurun seperti film pembuka yang diputar tadi, maka mereka tidak akan mungkin menjadi generasi yang bertanggung jawab yang akan mampu membawa tongkat estafet Republik Indonesia ini menuju cita-citanya. So, invest today! Dengan begitu, mereka menjadi manusia yang produktif dan dapat membawa cita-cita dan membawa estafet tersebut menuju kepada tujuan Republik Indonesia.

Jika demikian adanya, bagaimana kualitas indeks pembangunan manusia Indonesia yang berjumlah sebanyak 257,5 juta jiwa ini? Dari sisi ukuran, kita sebenarnya tidak termasuk negara yang berada diurutan terbawah, tetapi kita suka bersaing kan? Anda suka bersaing tidak? Sukalah! Indonesia memang senang untuk dibandingkan. Kadang-kadang, kita kemudian merasa self depreciating. Itu sebenarnya tidak bagus. Jangan terlalu menghina diri sendiri. Indonesia memang masih kalah dibandingkan dengan negara tetangga kita, terlebih di ukur dari Indeks Pembanguna Manusia (IPM). Untuk life expectancy, Pak Dino Patti Djalal tadi sudah menggunakan cover dari majalah TIME bahwa bayi yang lahir di dunia akan berumur 146 tahun. Namun, life expectancy masyarakat Indonesia baru separuh dari informasi yang disampaikan di dalam cover majalah tadi, yaitu 70 tahun. Sementara itu, ukuran berapa lama kita bersekolah rata-rata hanya mencapai 7,9 tahun. Apabila dilihat dari rata-rata pendapatan per kapita masyarakat Indonesia,


kita masih berada pada nilai US$10.420. Nilai tersebut merupakan rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat Indonesia. Sangat massive dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Oleh sebab itu, kita perlu mengejar ketertinggalan ini.

Sekarang, bagaimana jika kita melihat ke depan? 100 tahun setelah Republik Indonesia ini merdeka, kira-kira apa yang Presiden Soekarno bayangkan mengenai negara ini di tahun 2045? Kira-kira, Pak Hatta juga berpikir seperti apa? Kira-kira, Perdana Menteri Syahrir pun memikirkan Indonesia tahun 2045 seperti apa? 100 tahun Indonesia merdeka harus ditandai dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dapat tumbuh 6% dan kita pun dapat menjaganya. Dengan menjaga tujuan tersebut, Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar kelima dunia di tahun 2045. Pak Dino Patti Djalal sudah mengingatkan kita agar jangan bertepuk tangan, karena ini bukanlah linier. It’s not linier. Artinya, apabila anda ingin ini bersifat linier, maka kita semua harus membuat bahwa every state of the development kita akan berjalan lebih baik. Cita-cita tersebuti pada hakikatnya baik, karena itu akan memberikan kita semangat. Paling tidak, kita memiliki bayangan what is gonna be our future. Pada masa depan, kita akan memiliki pendapatan per kapita sebesar US$29.300. Nilai itu kira-kira setara dengan pendapatan per kapita Spanyol dan Korea Selatan. Presiden Jim Yong Kim berasal dari Korea Selatan, tetapi beliau hijrah dan menjadi warga negara Amerika Serikat. Di sini, kita selalu mengatakan Korea Selatan sungguh mengagumkan. Kita akan mengetahuinya itu nanti melalui cerita yang akan disampaikan Presiden Jim Yong Kim and you should ask a lot from him. His experience, personal experience exactly quiet remarkable untuk dapat kita pelajari. Namun, kita sudah bercita-cita tadi bahwa 100 tahun Indonesia merdeka, Indonesia akan menjadi ekonomi terbesar kelima. Jumlah populasi kita mungkin akan bertambah. Populasi kita masih dapat mencapai 309 juta jiwa. Penduduk kita memang masih akan bertambah, meskipun populasi growth-nya mulai menurun.

Dunia ini memang tidak statis dan linier. Yang dikatakan Pak Dino Patti Djalal tadi pun adalah benar juga adanya. Oleh karena itu, kita harus siap untuk menghadapi berbagai tantangan. Kira-kira, tantangan apa yang akan kita hadapi hari ini? Kita akan berbicara mengenai teknologi. Teknologi yang berubah dengan sangat cepat. Kita pastinya akan berbicara mengenai artificial intelligence dan robotisasi. Dari teknologi tersebut, ada yang merasa excited dan ada pula yang merasa khawatir. Demikian pula dengan masalah climate change yang dianggap sebagai ancaman dunia. Kita dapat mengambil salah satu contoh, yaitu negara Belanda. Negara ini hebat dengan bisnisnya. Bahkan, negara ini pun sudah mampu mengantisipasi keadaan seandainya air laut akan naik setinggi 6 meter. Apabila air laut mampu mencapai setinggi 6 meter, mereka dapat memanfaatkan teknologi yang sudah mereka gunakan. Wong sekarang saja, mereka sudah menggunakan dinding. Anak-

186 187

” Hari ini, orang dapat saja bertengkar mempermasalahkan masalah minyak. In the next 25 years, negara dapat saja berperang karena bertempur dan melawan untuk mendapatkan akses air yang bersih. Geopolitik dunia akan terus dinamis. ”


anaknya bahkan diberikan pelajaran berenang dengan celana jeans. Seluruh layout kotanya juga dibuat sedemikian rupa. Apabila air laut masuk, maka mereka pun telah mengetahui kemana air laut itu harus dialirkan. Dari mulai lapangan parkir sampai dengan taman-taman, semuanya telah didisain untuk mengendalikan air laut yang kemungkinan meluap ke daratan. Belanda merupakan negara kecil, tetapi memiliki visi yang luar biasa besarnya untuk jangka panjang. Di sana, threat atau ancaman mampu dijadikan opportunity. Dari sebab itu, kita sebenarnya dapat menjadi negara yang selalu berpikir dan bertindak positif. Bangunlah energy security kita, food security kita, maupun pengendalian water kita.

Hari ini, orang dapat saja bertengkar mempermasalahkan masalah minyak. In the next 25 years, negara dapat saja berperang karena bertempur dan melawan untuk mendapatkan akses air yang bersih. Geopolitik dunia akan terus dinamis. Namun, kita berharap dan berdoa, semoga saja semakin banyak generasi muda, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Dino Patti Djalal, mampu menyelesaikan masalah ini melalui ideologinya yang dapat melihat bahwa perdamaian adalah cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah dibandingkan mengangkat senjata dan perang. Semoga kita semua dapat menularkan virus itu kepada semua orang.

Yang menjadi pertanyaan kita saat ini, apabila Indonesia memiliki tantangan ke depan maka apa yang perlu kita lakukan sekarang? Invest now atau invest di bidang sumber daya manusia, khususnya di bidang pendidikan. Apabila kita berbicara mengenai pendidikan, maka kita harus berbicara mengenai apakah anggaran yang kita miliki cukup memadai. Konstitusi kita memandatkan kita untuk mengalokasikan anggaran pendidikan kita sebesar 20%. Anggaran pendidikan sebesar 20% tersebut, saya pikir it’s a lot. Sekarang, nilai anggaran pendidikan kita telah mencapai Rp400 triliun atau bahkan Rp410 triliun. Namun, selama saya menjadi Menteri Keuangan, saya selalu mendengar complaint mengenai kualitas pendidikan kita. Setiap hari dan kemanapun saya pergi, saya selalu mendengarnya mulai dari ruang kelas yang masih buruk, guru yang kurang berkualitas, kurikulum yang barangkali membebani murid, sampai dengan berbagai macam complaint lainnya.

Tantangan kita adalah bagaimana membuat anggaran pendidikan menjadi benar-benar dapat digunakan, sehingga anak-anak muda Indonesia mampu mendapatkan proses belajar, pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan atau skill yang baik untuk kualitas intellectual maupun emosional mereka. Mereka pun akan memiliki value dan etos kerja yang baik. Ini semua merupakan keinginan kita semua. Hanya saja, bagaimana caranya agar tantangan yang kita hadapi ini dapat menjadi sebuah opportunity yang baik bagi kehidupan masyarakat. Kita juga memerlukan semangat untuk


membangun Indonesia agar dapat semakin bersatu menjadi sebuah wilayah yang ter-integrated. Masyarakat Indonesia selalu mengatakan, “we have thousand islands.” Dan kemarin, saya baru mengunjungi Flores dan Labuan Bajo. Ada yang sudah melihat foto-foto saya, tidak? Apabila kalian sudah melihatnya, kalian dapat mengetahui gambaran kondisi wilayah dan sosial di daerah tersebut. Di foto-foto tersebut, saya dapat melihat ekspresi wajah orang-orang tersebut terlihat sangat senang. Indonesia sebenarnya has so many beautiful islands, tetapi connectivity dan aksesnya masih sangat kurang. Oleh karena itu, invest di bidang infrastructure adalah sebuah keharusan, kebutuhan, dan bukan sebuah kemewahan. Indonesia telah tertinggal cukup lama untuk tidak membangun infrastrukturnya. Hal ini disebabkan bukan karena pada waktu itu Presidennya tidak peduli terhadap pembangunan infrastruktur, tetapi karena setiap periode pemerintahan yang dipimpin oleh presiden yang berbeda-beda menghadapi berbagai persoalannya masing-masing. Sebagai contoh, situasi krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997-1998 di saat Indonesia di bawah transisi kepemimpinan dari Presiden Soeharto kepada Presiden B.J. Habibie, pemerintah harus mengambil konsekuensi membenahi sektor keuangannya dan melakukan counter cyclical. Konsekuensi tersebut diambil seiring dengan semakin buruknya kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat krisis ekonomi yang terjadi. Stuasi ini menjadi contoh dari persoalan yang berbeda yang dihadapi oleh masing-masing presiden di Indonesia ini.

Setiap Presiden memang memiliki tantangannya tersendiri. Kondisi ini pun terjadi pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo saat ini dihadapkan kepada permasalahan pembangunan infrastruktur di mana selama 18 tahun, negara ini tidak mampu membangun dan mengejar ketertinggalannya di dalam pembangunan infrastruktur. Sementara itu, populasi masyarakat Indonesia yang berada di tingkat penghasilan menengah semakin besar jumlahnya. Meningkatnya jumlah populasi tersebut mendorong pemerintah untuk memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi mereka. Sekali lagi, pembangunan infrastruktur bukanlah sebuah kemewahan. Pembangunan infrastruktur itu merupakan kebutuhan untuk konektivitas, untuk produktivitas, dan untuk mobilitas. Namun di lain sisi, kita juga masih membutuhkan peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi kita. Dari situlah, pemerintah menginvestasikan program pendidikannya yang saat ini, jumlah anggaran pendidikan yang dialokasikan sebesar 20%. Selain itu, investasi di bidang pendidikan juga dilakukan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang saat ini sangat populer di masyarakat, baik itu anaknya, adiknya, tetangganya, atau bahkan keponakannya. Betul? Kok, tampak lesu ya? Ini artinya yang mendapatkan beasiswa LPDP masih sedikit. Kalian sepertinya kurang compete.

Berbicara mengenai pengetahuan, teknologi, dan pendidikan, kita masih


membutuhkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Kita juga masih memperhatikan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Semua kebijakan pemerintah yang digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan, seperti dua lembaga tersebut tidak hanya dilakukan untuk kepentingan saat ini saja. Indonesia hanya have a few jet dan untuk dapat mengembangakan masa depan yang lebih baik, we need to bulit it now. Dengan kata lain, kita harus membangunnya mulai dari sekarang. Biaya untuk membangun teknologi itu memang sangat besar, tetapi tidak ada impian yang dapat diperoleh secara gratis. Mental gratisan itu mental yang sangat buruk. Di negara ini, masih ada cukup banyak orang yang memiliki mental seperti itu. Semua inginya gratis.

Satu hal yang mungkin tidak kelihatan secara fisik adalah membangun institusi. Untuk membangun institusi dengan mental sumber daya manusia yang baik adalah dengan melakukan reformasi. Reformasi itu sendiri adalah bagaimana institusi di Indonesia dapat menjadi institusi yang melayani, responsif, dan efisien. Dan permasalahannya sekarang, it’s not about me, tetapi it’s about the people atau masyarakatnya, Bukan pula Menteri Keuangannya atau uangnya Sri Mulyani. Namun, it’s uang negara yang digunakan untuk anda semua. Sekali lagi saya tekankan bahwa ini semua adalah it’s not about Sri Mulyani, tetapi it’s about you. Begitu, kan? Mengubah mindset birokrasi dari sebuah institusi negara bahwa mereka adalah the truly pelayan masyarakat memang membutuhkan proses. Demikian pula dengan masyarakatnya di mana mental masyarakat yang diharapkan juga bukan masyarakat yang memiliki mental serba gratisan. Ini tentu menjadi tantangan bagi kita semua pada hari ini. Kita harus berkerja keras dan memberi contoh kepada semuanya.

Apabila Indonesia ingin menjadi negara yang maju dan berkeadilan, maka kita harus memiliki policy yang baik. Hal ini bukan merupakan sesuatu yang bersifat rahasia dan bukan pula sesuatu hal yang bersifat konspirasi. The beauty of today yang paling menyenangkan pada hari ini adalah keterbukaan masyarakat yang saat ini banyak sekali dapat kita jumpai. Artinya, kita dapat belajar dari diri kita sendiri maupun belajar dari negara lain. Presiden Jim Yong Kim pagi tadi mengatakan bahwa Sri Mulyan pada saat menjabat sebagai Managing Director atau Chief Executive Ofiicer-nya World Bank memiliki kesempatan untuk melihat 189 anggota World Bank. Lebih dari 130 negara menjadi klien World Bank. Mereka semua memiliki masalah yang sama, termasuk kesamaan di dalam policy dan ide yang mereka keluarkan, mulai dari bagaimana memperbaiki sekolah, bagaimana memperbaiki kesehatan, bagaimana membangun air bersih, bagaimana membangun infrastruktur, bagaimana mereformasi pajak, bagaimana mereformasi bea cukai, bagaimana membuat anggarannya menjadi sustainable, dan masih banyak lagi. Keseluruhan gagasan atau ide yang digunakan untuk menyelesaikan


masalah mereka memang sangat baik, tetapi semuanya berhenti pada pada gagasan atau ide itu semara.

Banyak negara yang memiliki ide yang bagus, tetapi implementasinya sangat buruk. So we can learn quickly. Ini menjadi pembelajaran bagi kita semua di mana kita harus belajar satu sama lainnya. The World Bank menjadi institusi pembangunan dunia yang memberikan kesempatan bagi kita semua untuk belajar antarnegara. Why we cannot learn from each other? Hanya orang yang merasa sangat sombong yang tidak akan pernah mau belajar dari dirinya sendiri maupun dari orang lain. Oleh karena itu, saya akan membawa sedikit peranan saya hari ini sebagai Menteri Keuangan. Sekarang, bagaimana kita melakukan tugas-tugas tadi? Ya, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya. Invest now in the people, infrastructure, institution. Untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas tersebut, instrumen yang digunakan pemerintah dan sangat penting tentunya adalah APBN. Saya mengatakan hal tersebut bukan karena posisi saya sebagai Menteri Keuangan. Apabila saya bukan Menteri Keuangan, maka saya juga tetap mengatakan APBN is important. Karena APBN menjadi penting bagi kita, hal ini akan menimbulkan pertanyaan lanjutan. Apa itu fungsi APBN? APBN dapat menjadi alat untuk mengalokasikan resources. APBN pun dapat digunakan untuk menjadi alat distribusi. Bahkan, APBN dapat berfungsi sebagai alat untuk menstabilkan kondisi ekonomi dan sosial suatu negara.

Sebagai contoh, acara pembukaan tadi dibuka oleh Putri dan Dewi. Kemudian, kita bertanya mengenai orang mana yang lebih baik antara Putri dan Dewi. Umpamanya, Putri lebih baik dibandingkan Dewi. Dari sebab itu, Dewi harus mendapatkan investasi agar kita dapat membuat dia menjadi lebih baik atau tidak tertinggal lagi. That’s APBN. Dengan kata lain, APBN dapat mengalokasikan, mendistribusikan, dan mengambil penerimaan pajak dari mereka yang mampu untuk investasi bagi mereka-mereka yang tertinggal. Jangan lupa, pendiri bangsa kita mengatakan bahwa kita merdeka untuk mencapai negara yang adil dan makmur. Dari sebab itulah, semua ini tidak hanya untuk Sri Mulyani atau untuk si Putri saja, tetapi untuk Dewi juga. Seperti itulah pemahaman sederhana mengenai APBN yang kita miliki saat ini.

Pembahasan mengenai APBN tadi memang diasosiasikan dengan para perempuan dan bukan diumpamakan seperti Amir ataupun Ahmad. Namun pada intinya, pemahaman itu tetaplah sama baiknya, baik itu diumpakankan sebagai seorang perempuan ataupun laki-laki. Semua anak harus memiliki equal opportunity. Untuk dapat menyamakan equal opportunity tersebut, peranan negara melalui APBN tentu menjadi penting. Namun, bagaimana negara dapat melakukan fungsinya? Negara tentu harus mengumpulkan pajak. Saya mengetahui dari wajah anda yang pasti boring setiap mendengar

” Apabila saya bukan Menteri Keuangan, maka saya juga tetap mengatakan APBN is important. Karena APBN menjadi penting bagi kita, hal ini akan menimbulkan pertanyaan lanjutan. Apa itu fungsi APBN? ”



kata “pajak”. Kalian pasti berpikir, “ngomong pajak lagi. Sekali-kali jangan ngomong pajak dong, Bu.” Mau tidak mau, saya harus berbicara masalah ini, karena saya memang mencintai anda semua. Mengapa? Saya meminta anda untuk melihat negara kita. Kita ini masuk sebagai negara yang besar. Penduduknya among the biggest in the world. Bahkan, Indonesia masuk ke dalam anggota G20 dan termasuk the biggest economy in the world. Namun, kita hanya memiliki tax ratio sebesar 10,8% dari Gross Domestic Product (GDP) kita. Pertanyaan saya, is it good? Anda sebaiknya membandingkan saja dengan negara lain supaya anda memiliki komparasi. Kita selalu tidak merasa, “oh, kalau saya itu paling pintar kalau enggak ada komparasinya. Oh, kalau saya paling cantik, ya saya cantik sendiri karena enggak ada komparasinya”.

Namun, once you have komparasi, anda baru merasakan sense di mana posisi kita. Kita ini masih jauh tertinggal. Mengapa? Mari kita lihat siapa yang membayar pajak di negara ini. Saya tidak mengetahui di ruangan ini berapa banyak yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pada dasarnya, anda semua semestinya sudah memiliki NPWP. Saya selalu bertanya hal ini apabila saya mendapatkan undangan. Yang mengundang saya seharusnya juga sudah memiliki NPWP dan membayar pajaknya. Penduduk Indonesia yang berjumlah 257 juta jiwa adalah masyarakat Indonesia yang harus membayar pajak untuk menanggung masyarakat yang membutuhkan investasi seperti halnya Dewi yang saya ceritakan tadi. 32,3% dari wajib pajak (WP) kita sudah terdaftar secara resmi. Namun, jumlah 32,3% tersebut bukan merupakan persentase jumlah wajib pajak dari perhitungan total jumlah penduduk sebesar 257 juta jiwa tersebut. Saat ini, dari 257 juta jiwa penduduk di Indonesia, yang berniat membayar pajaknya baru sebesar 36 juta WP. Mengapa saya katakan hanya “berniat”? Kata berniat tersebut menjelaskan bahwa mereka merupakan WP yang sudah terdaftar. Jumlah 36 juta WP ini mejelaskan kepada kita semua bahwa mereka adalah WP yang benar-benar mengembalikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) mereka. SPT itu surat opo Pak? Saya bertanya kepada anak buah saya dan jawaban mereka menyebutkan bahwa SPT itu adalah Surat Pemberitahuan Tahunan. Yang menjadi permasalahan kita saat ini, yaitu SPT yang disampaikan itu hanya sebanyak 16,6 juta SPT. Artinya, hanya 16,6 juta WP yang benar-benar melaporkan pajak tahunannya. Anda semua tertawa sepertinya senang sekali. Kondisi ini mengingatkan saya pada sebuah kelas. Di dalam sebuah kelas, absensi memperlihatkan sebanyak 50 mahasiswa hadir di kelas tersebut. Namun, yang benar-benar absen hanyalah 30 mahasiswa. Selebihnya, mahasiswa tersebut menitipkan absennya dan mereka tidak masuk ke dalam kelas. Tingkah laku mahasiswa yang menitipkan absennya tersebut sama saja dengan situasi yang terjadi pada kasus pajak yang kita laporkan dan bayarkan ini.


Yang sebelah sana, ketawanya tampak paling keras. Itu berarti anda yang paling banyak mengetahui praktik ini. Saya ingin sampaikan lagi bahwa yang benar-benar membayar pajak adalah sebanyak 11,6 juta WP. Pertama, 36 juta WP. Kemudian kedua, 16 juta WP. Dan terakhir yang ketiga menjadi 11 juta WP. Dari 36 juta WP yang terdaftar sampai 11 juta WP yang benar-benar membayar pajaknya, that is so unfair. Negara ini besar dan kita hanya tergantung kepada 11,6 juta WP. Kemarin, selama 9 bulan, kita memiliki program tax amnesty. Saya berpikir, “ah, orang datang berbondong-bondong karena sudah dikasih 9 bulan kosong.” Pada masa-masa program tax amnesty akan berakhir, banyak memang yang datang menyampaikan laporannya. Bahkan, shift-nya terjadi sampai 3 atau kali. Anak buah saya bahkan sampai yang tidak tidur. Dengan melihat jumlah peserta tax amnesty yang hanya berjumlah 727 ribu WP, It’s so small. Ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi kita.

Mari kita melihat pembayar pajak berdasarkan usia. Ada usianya yang masih muda, tetapi sudah membayar pajak. Usianya sekitar di bawah 20 tahun. Bagaimana dengan supermentor yang ketiga tadi? siapa namanya? The shaper atau global shaper itu? Maudy, ya? Maudy sudah membayar pajak belum? Dia kan seorang selebritis yang berprofesi sebagai seorang penyanyi atau model. Dia tentu mendapatkan income. You should be tested, Maudy. Baiklah, kita kembali kepada topik pembicaraan kita mengenai pembayar pajak berdasarkan usia. Apabila anda melihat komposisi pembayaran pajak berdasarkan usia, ada komposisi pembayar pajak dengan usia di bawah 20 tahun dan ada pula komposisi pembayar pajak dengan usia di atas 20 tahun. Jenis pajak yang dibebankan kepada mereka dinamakan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi. Mayoritas pembayar pajak berada di rentang usia 40 sampai dengan 60 tahun. Namun, apabila kita melihat usia produktif kita antara 31 sampai dengan 40 tahun, maka mereka hanya berkontribusi sebesar 21% saja. Ya, mereka memang biasanya masih sangat pemula dilihat dari karirnya. Namun, sekecil apapun pendapatan anda, anda harus melaporkannya. Meskipun, SPT yang mereka laporkan kadang-kadang nol atau nihil. Why? Anda pasti akan mengatakan, “ah, saya enggak perlu, Bu. Kan, saya juga di bawah pendapatan tidak kena pajak”. No! Anda tetap harus melapor. If you don’t care about your country, maka jangan pernah expect orang lain akan care about your country. Jangan pernah pula merasa bangga ketika anda menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama dengan bendera merah putih, tetapi anda tidak memiliki NPWP. Bagi saya, hal itu tidaklah pantas. Saya tadinya ingin mengatakan “tidak boleh,” tetapi tidak saya ucapkan. Dengan mengatakan “tidak boleh,” hal itu sama saja saya mengganggu hak azasi anda, meskipun pada dasarnya itu tidak pantas untuk dilakukan.


” So, it’s not about how much money. Dalam hal ini, how you spend it menjadi sangat penting. Ini menjadi pelajaran penting bagi anda semua dan saya pun ingin membaginya kepada anda karena tugas saya yang saat ini menjadi supermentor bagi anda sekalian. ”


Anda harus mengetahui bahwa uang pajak yang kita terima dan kita kumpulkan tersebut bukan karena Sri Mulyani hobi mengmpulkan pajak. That’s not a hobby. Itu adalah constitutional mandate atau mandat konstitusi. Mengumpulkan pajak itu bukan pekerjaan yang enak dan mudah. Saya benar-benar mengatakan itu karena mengumpulkan pajak itu memang tidak enak. Apabila petugas pajak berhasil mengumpulkan pajak, anda pasti tetap berkeluh kesah, “uh, saya dipajakin banyak sekali sama Bu Sri Mulyani.” Itupun apabila petugas pajak berhasil mengumpulkan pajak. Apabila kita gagal, kita bahkan lebih dimarahi lagi oleh masyarakat. Ingatlah bahwa apabila tidak ada penerimaan pajak, jalan tidak dapat dibangun, guru-guru tidak diberikan penghasilan, dan polisi juga tidak mendapatkan penghasilannya pula. Bahkan, apabila berurusan dengan polisi, kita akan mengalami kendala oleh karena penghasilan polisi yang dinilai kurang manusiawi. Nantinya, anda sendiri yang pada akhirnya akan complain so much. Kita ini menjalankan tugas konstitusi yang sering mengalami masa-masa sulit. Berhasil atau gagal, kita juga tetap sepi akan pujian.

Dari sebab itu, apabila ada yang ingin menjadi Menteri Keuangan, silahkan anda mendaftar. It’s a lonely job. Namun, saya tidak mengetahui mengapa anda kok senang sekali melihat saya populer sebagai Menteri Keuangan. Padahal, ini lonely, loh. Anda juga pasti akan bertanya, “uangnya dipakai untuk apa Bu?” Saya sudah menyampaikan bahwa uang yang kita kumpulkan melalui pajak digunakan untuk belanja kesehatan, belanja pendidikan, dan sebagainya. Belanja pendidikan tadi berjumlah 20%. Sementara itu, belanja kesehatan hanya berjumlah 5%. Kita perlu menggunakan penerimaan negara ini secara hati-hati. Anda kan sudah mengetahui bahwa untuk mengumpulkan pajak saja, hal ini sangat sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, belanjanya pun harus benar dan tepat. Negara yang paling kacau adalah negara yang mengumpulkan penerimaan dengan perencanaan belanja yang ngawur. Anda pun juga sudah mengetahui bahwa itu adalah that’s your money. You should care about it. How we spend it. How much you spend for what. Berapa kita harus spend untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, melindungi masyarakat miskin, membayar untuk polisi, dan membayar untuk TNI kita. How much? It’s your business. It’s not only my problem. Ini semua adalah masa depan kita how you spend the money. Oleh karena itu, kita akan mengatakan bahwa anggaran pendidikan yang sebesar 20% dan anggaran kesehatan yang sebesar 5%, serta subsidi yang juga sudah saya jelaskan tadi merupakan bantuan bagi sebagian masyarakat Indonesia yang hidup dalam kemiskinan. Kita harus membantu mereka. Itu adalah kewajiban kita. Namun, bukan berarti ini untuk semuanya. Jangan sampai nanti semuanya menutut yang gratis.


Selain bidang kesehatan yang harus kita berikan investasi, jangan lupa, kita juga harus membangun insfrastruktur. So, it’s not about how much money. Dalam hal ini, how you spend it menjadi sangat penting. Ini menjadi pelajaran penting bagi anda semua dan saya pun ingin membaginya kepada anda karena tugas saya yang saat ini menjadi supermentor bagi anda sekalian. What is my job today? Share, inspire, and empower. So it’s my job to share, to inspire, and then I’am going to empower you. Semuanya akan saya sampaikan kepada anda untuk mengontrol bagaimana kita membelanjakan uang yang saya ambil dari anda. Anda harus kritis supaya kita dapat memberikan yang terbaik bagi kita semua. Ungkapkan saja apa yang ingin anda tanyakan kepada kita. Mengapa ini tidak dipakai untuk itu, Bu? Mengapa Ibu memakainya untuk itu? Why we spend it carelessly? Mengapa kita tidak melakukan hal yang ini? Kemudian, apabila kita mengatakan bahwa uangnya sudah habis terpakai dan kita akan menarik pajak kembali dari anda. Apakah ada yang mau seperti itu? Tidak ada yang berbicara seperti itu. Artinya, apabila uang sudah habis terpakai, maka kita tidak dapat menarik pajak lagi dari anda. Ada siklus di dalam pengelolaan anggaran negara. Uangnya habis, ya sudah.

Jangan sampai anda salah memahami apabila uang yang kita kelola telah habis terpakai, maka kita dapat bertindak sesuka kita dalam membayar penghasilan kepada abdi negara. Kita tidak mungkin memberikan pilihan apakah kita akan membayar penghasilan kepada TNI, polisi, ataupun guru. Pada dasarnya, semua akan dibayar. Yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah hutang menjadi pilihan? Apabila anda juga keberatan dengan pilihan utang, itu artinya anda keberatan antara dua kebijakan pemerintah, yaitu pungutan pajak dan penarikan utang yang kita kelola saat ini. Jika demikian, anda saja yang jadi Menteri Keuangannya, ya? Tugas saya sebenarnya ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, you try to collect money, you spend it better and apabila ada yang masih kurang untuk membiayai sejumlah pembangunan negara, maka I’ll try to collect money again and spend it better. Apabila masih juga dirasakan kurang mencukupi, sometime we have to borrow. Saya tekankan lagi di sini bahwa ini bukan disebabkan karena saya memiliki hobi berhutang. Saya melakukan ini karena kita mengetahui bahwa investing in human capital can not wait. Tidak hanya investasi sumber daya manusia saja, investasi di bidang lainnya juga sama pentingnya.

Sebagai contoh, saya ingin berinvestasi untuk accessibility di Labuan Bajo. Awalnya di tahun 2015, Labuan Bajo hanya dapat disinggahi 24 kapal pesiar. Kemudian di tahun 2016, 32 kapal pesiar dapat singgah di Labuan Bajo. Dan di tahun 2017 yang saat ini baru memasuki bulan Juli, Labuan Bajo sudah dapat disinggahi 42 kapal pesiar. Pada saat wisatawan tersebut singgah di Labuan Bajo, mereka immediately akan complain bahwa jalannya sangat buruk, tidak ada fasilitas air, dan bahkan fasilitas listrik juga belum ada. Kondisi itu menjadi isyarat bahwa you can invest. Sometime you need to


borrow but not for partying. Maksudnya, anda melakukan pinjaman karena saya ingin melakukan investasi dan investasi itu untuk membuat ekonomi dapat berjalan. Investasi itu bukan untuk kepentingan politik tertentu. Oleh sebab itu, that’s what you call it responsible far away.

Saya berharap apa yang saya katakan tadi dapat anda pahami secara baik. Hanya saja, senyumnya masih kurang seru, ya. Terlebih, ketika saya menyinggung masalah hutang. So, what is this? Karena hari ini saya menjadi supermentor bagi anda, saya ingin menyampaikan bagaimana hutang kita dikelola supaya kita tetap responsible kepada anda semua. Di sinilah kita akan mengetahui how much you spend for what. Jika saya ingin bertanya kepada anda, Indonesia sebenarnya khawatir apa tidak mengenai hutang? You should constantly worried.You should. Saya tidak ingin mau mengatakan bahwa kita tidak perlu khawatir akan hal ini. Perkataan tersebut akan sama artinya seperti saya khawatir terhadap sesuatu, Jika diumpamakan, saya pasti khawatir terhadap anak saya, tetapi hal ini tidak lantas membuat diri saya tidak dapat tidur, tidak dapat makan, dan pada akhirnya membuat kita jatuh sakit. Kita peduli akan hal ini. Oleh sebab itu, kita menjadi responsible untuk mengelola utang secara baik. Apabila kita bandingkan dengan negara lain, kondisi utang Indonesia masih jauh lebih baik. Sama halnya ketika kita membandingkan indikator lainnya, seperti IPM dan tax ratio. Orang lain mungkin lebih memilih tidak suka membandingkan jika kita berbicara masalah utang. Utang kita itu termasuk banyak jumlahnya. Dari sebab itu, banyak orang yang tidak suka utang dibanding-bandingkan. Bahkan, kita juga sering membandingkan defisit anggaran negara kita dengan negara lain. Rata-rata, defisit anggaran kita selama satu dekade hanya sebesar -1.6%. Kita dapat menanyakannya kepada Presiden World Bank, Jim Yong Kim, atau Vice President, Victoria Kwaka, mengenai berapa jumlah defisit anggaran negara di negara yang berbeda. Pastinya, it’s some of GDP. Dengan defisit sebesar itu, kita dapat tumbuh above five percent for a decade. That’s not bad, isn’t that? Ini mungkin menjadi sebuah pernyataan yang agak humility. Benar begitu, kan? Jika kita ingin menyampaikan dengan sedikit lebih sombong, dapat saja kita katakan, “uh, bagus banget.” Begitu, ya? So, I mean this something puts it in the perspective. Namun, kita juga harus berhati-hati dengan risiko utang yang akan kita hadapi. Oleh karenanya, we still have to manage the risk. Meskipun demikian, itu tidak berarti bahwa we cannot do anything, karena kita takut dengan resiko yang akan kita hadapi. That’s not the way kita menjalani hidup ini. Ini pun berlaku ketika berbicara mengenai risiko lainnya, seperti cllimate change risk dan financial institution risk. Walau bagaimanapun, kita harus dapat mengelola risiko tersebut dan bukan justru menjadi takut oleh karenanya. Apabila kita melihat situasi yang berkembang di Indonesia pada hari ini, masyarakat Indonesia setidaknya sudah memiliki sikap relatively a high trust to the government. Pernyataan ini bukan atas dasar opini saya

198 199

pribadi. Ada kajian dan laporan yang menghasilkan penilaian seperti itu. Hanya saja, orang Indonesia itu kan tidak suka pamer. Ketika Presiden Joko Widodo melihat India yang hanya menempati ranking ketiga tetapi mendapatkan pemberitaan yang heboh, beliau berpikir mengapa tidak ada yang memberitakan Indonesia meskipun Indonesia berada di peringkat kesatu. Di situlah, Pak Jokowi tampaknya agak sedikit “baper.”

Memang seperti itulah adanya. Kita mungkin akan bertanya-tanya mengapa kita sudah berada di level top, tetapi anda tidak memberitakan hal itu. Kita sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan hal ini. Bagi kita, it’s ok meskipun hal ini tidak diberitakan. Yang terpenting, I just want to share it kepada anda sekalian. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tugas saya di sini hanya membaginya kepada anda sekalian. But trust itu tidak berdiri sendiri. Trust itu muncul karena mereka melihat jika pemerintah memiliki commitment to response untuk melakukan hal-hal yang ingin disampaikan dan yang ingin dikerjakan yang kira-kira sepadan. Kita pun melakukan tugas ini juga dengan nilai integrity yang kita miliki dan bukan karena terpaksa. Saya ingatkan kembali kepada anda bahwa saya mengambil tugas ini sebagai public official, maka mindset saya pun sudah saya ketahui sejak awal bahwa saya menjalankan tugas ini karena saya memang ingin melayani anda. Saya tidak akan menjadi public official jika saya mentally tidak menyiapkan diri saya untuk melakukan hal ini. Oleh karena itu, trust hanya akan dapat terjaga apabila kita men-deliver dalam bentuk result. Dari sebab itu pula, tindakan kita untuk melakukan investasi dan perbaikan serta yang lain-lainnya akan menjadi penting adanya.

Untuk slide saya yang terakhir sebagai statement penutup dari acara ini, saya meminta anda semua belajar dari diri kita sendiri, masa lalu kita, dan dari negara-negara lain. Anda semua ikut memiliki dan bertanggung jawab untuk Indonesia yang lebih baik. Mari berpartisipasi. Awasi dan kritisi kita semua. Kita mengawasi dan mengkritisi bukan untuk men-destroy apa yang telah tertata, tetapi kita mengawasi dan mengkritisi untuk mengkoreksi keadaan agar Indonesia menjadi semakin lebih baik lagi. Jiwa dan raga Indonesia ini adalah milik anda sendiri. Hak boleh saja dituntut, tetapi kewajiban tetaplah harus dilaksanakan. Dengan demikian, ketika anda menyanyikan lagu Indonesia Raya, “bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya,” maka yang harus ada di dalam benak kita semua, “that’s our job.” Sebagai penutup, saya ingin mengatakan jangan pernah berhenti dan putus asa mencintai Indonesia.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Selamat Malam


200 201

10

202 203

Utang Sebagai Salah Satu Instrumen Pembiayaan Penting Dalam Mengelola Pembangunan Kita

Narasumber Forum Media KSP dan MENKOMINFO dengan Tema “Utang Pemerintah: Untuk Apa dan Siapa?”

Lantai Dasar Gedung Depan KOMINFO, 27 Juli 2017





Terima kasih untuk Pak Rudiantara yang telah menyediakan tempat pada hari ini dan terima kasih pula untuk rekan-rekan wartawan yang saya hormati. Saya sebenarnya agak sedikit bertanya-tanya, format acara ini seperti apa? Namun, Pak Rudiantara sudah menyampaikan kepada saya sebelumnya dan saya harap saya tidak salah menangkap dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Rudiantara. Hari ini, saya diharapkan memberikan sedikit background peran dari informasi, khususnya informasi yang menyangkut masalah ekonomi. Saya rasa ini merupakan hal yang bagus untuk kita sosialisasikan. Sering di dalam pembahasan, terutama pembahasan di dalam tren media sosial, masyarakat sering menampilkan gambar bertulisan yang sering disebut dengan “meme.” Informasi seperti inipun menjadi viral sehingga masyarakat maupun kita sendiri tidak terbiasa melihat background seseorang yang diperlihatkan kepada publik secara tidak lengkap.

Saya mencoba menyampaikan permulaan masalah ekonomi fiskal kita yang tidak ujug-ujug membahas masalah utang. Namun ada hal yang perlu anda ketahui juga bahwa utang timbul karena memang ada kebutuhan di dalam negara Republik Indonesia ini dan itu menjadi tantangan bagi kita yang pada akhirnya kita lakukan sehingga utang menjadi salah satu instrumen pembiayaan yang penting di dalam pengelolaan pembangunan kita. Baiknya, saya mulai penjelasan dengan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia ini. Sebagai suatu negara dengan berpenduduk sangat besar, yaitu 257 juta jiwa, Indonesia membutuhkan investasi sumber daya manusia yang tidak dapat kita tunda lagi, terlebih mayoritas penduduk Indonesia merupakan generasi usia muda yang membutuhkan pendidikan. Jangan sampai, orang menunggu sampai tua dan memiliki banyak uang baru kemudian orang tersebut mendapatkan pendidikan yang dia harapkan. Oleh karena itu, kita benar-benar membutuhkan investasi yang diperuntukan untuk pengembangan sumber daya manusia kita. Bahkan, seorang bayi yang masih di dalam kandungan pun sudah harus mendapatkan investasi ini agar kasus stunting tidak terjadi di negara ini. Hal ini sudah disampaikan kemarin oleh Presiden


Bank Dunia. Beliau mengingatkan bahwa bayi di Indonesia atau anak di Indonesia sebanyak 30% atau kira-kira sebesar itu sudah tidak dapat tertolong lagi. Artinya, negara ini sangat membutuhkan investasi bagi pembanguan sumber daya manusianya di mana 60% dari jumlah penduduknya merupakan penduduk usia muda.

Jika kita bandingkan dengan negara-negara tetangga atau negara yang sama dengan kita, indeks pembangunan manusia atau quality of human index kita masih cukup tertinggal. Di dalam indeks pembangunan manusia, kita berbicara mengenai life expectancy. Kita juga berbicara mengenai berapa lama mereka berada di sekolah untuk belajar. Dan jika kita berbicara mengenai pendapatan per kapita, kita pun masih kurang kuantitas dan kualitasnya dibandingkan dengan beberapa negara tetangga kita. Dari sebab itu, human development atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia masih di bawah negara-negara lain. Untuk score IPM, kita masih di bawah 70. Padahal, di beberapa negara tetangga, ada yang mendapatkan score di atas 73. Perhitungan IPM tersebut dilihat dari life expectancy, berapa lama masyarakat mengenyam pendidikan formal, maupun pendapatan per kapita yang mereka miliki. Masalah lainnya yang tidak kalah pentingnya di luar dari penilaian manusianya adalah kemiskinan. Kita mengetahui bahwa 10,7% dari masyarakat Indonesia adalah kelompok masyarakat miskin. Hal ini tentu memberikan arti bahwa kondisi masyarakat yang miskin tersebut membutuhkan intervensi dari pemerintah agar pemerintah dapat memutuskan pengurangan siklus kemiskinan yang dialami masyarakat miskin. Hal lainnya yang juga tidak kalah pentingnya bagi Indonesia adalah pembangunan infrastruktur yang mana kita juga mengalami ketertinggalan dalam pembangunan infrastruktur ini. Jika kita melihat data dari grafik ini, kita dapat melihat grafik infrastructure indepth Indonesia, selain grafik pendapatan per kapita, masih berada di bawah rata-rata dari beberapa negara yang ada di dalam grafik tersebut. Indeks infrastruktur kita berada below that line. Artinya, kita memiliki gap dibandingkan dengan rata-rata indeks infrastruktur dari beberapa negara. Bahkan, gap kita juga akan terlihat jauh apabila dibandingkan dengan negara yang lebih maju. Jika kita ingin menjadi negara yang lebih maju, maka kita harus mengejar ketertinggalan ini.

Lebih jauh, jika kita bandingkan juga dengan negara-negara anggota G20, Indonesia masih termasuk negara yang lag behind. Masih berbicara mengenai infrastruktur, ada satu hal lagi yang ingin saya tambahkan. Pada tahun 1990-an ketika saya lulus dari sebuah universitas di Indonesia, indeks infrastruktur Indonesia adalah sebesar 60%. Angka 60% tersebut merupakan infrastructure stock di mana perhitungannnya diperoleh dari rasio perbandingan antara total pembangunan infrastruktur yang dimiliki Indonesia dibandingkan


dengan Gross Domestic Product (GDP) Indonesia. Dengan angka tersebut, kita dapat mengetahui bahwa kita cukup banyak memberikan investasi bagi pembangunan berbagai infrastruktur yang ada. Pada masa itu, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Dan di masa itu pula, kita banyak membangun, baik itu irigasi, jalan, ataupun listrik.

Namun kemudian, kita mengalami krisis ekonomi sekitar tahun 1997-1998. Krisis tersebut memakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita, karena kita harus melakukan penyelamatan di sektor keuangan kita. Dari sebab itu, rasio utang terhadap GDP pada masa itu mengalami kenaikan, yaitu di atas 100%. Akibatnya, pemerintahan berikutnya, setelah masa pemerintahan Presiden Soeharto berakhir, harus melakukan konsolidasi fiscal at the cost of infrastucture. Dengan demikian, investasi pembangunan infrastruktur tidak pernah menjadi program prioritas pembangunan pemerintah terhitung sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2017. Namun demikian, itu bukan berarti bahwa presidennya tidak menganggap pembangunan infrastruktur bukanlah hal yang penting. Mereka hanya dihadapkan pada kondisi APBN yang kurang menguntungkan sehingga mereka lebih banyak melakukan konsolidasi APBN. Oleh karena itu, pemerintah saat ini mencoba fast forward untuk mengejar ketertinggalan kita. Tahun 2017, ekonomi Indonesia cukup stabil, tetapi infrastruktur yang kita miliki lag behind. Jika kita menghentikan pembangunan infrastruktur, maka dengan kondisi infrastructure stock kita yang hanya tinggal 30%, itu berarti menggambarkan bahwa GDP kita mengalami pertumbuhan yang amat cepat, tetapi kita tidak pernah membangun infrastrukturnya. Oleh sebab itu, urgensi pembangunan infrastruktur sangat nyata diperlukan bagi kita. Jika kita saat ini selalu menceritakan hal-hal yang terkait dengan pembangunan infrastruktur ini, itu artinya kita bukan memiliki hobi membangun infrastruktur dan bukan pula karena suatu kemewahan. Namun, pembanguan infrastruktur ini memang adalah sebuah keharusan dan kebutuhan.

Informasi lainnya yang juga patut kita perhatikan adalah pasar keuangan di Indonesia. Informasi pasar keuangan, termasuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di dalam pasar keuangan tersebut, masih terbatas. Jika kita berbicara mengenai pembangunan atau perkembangan pasar keuangan di Indonesia, saya katakan masih terbilang cukup “cetek” menurut ungkapan orang Jawa. Jika diterjemahkan dalam bahasa Inggris, “cetek” itu sama artinya dengan shallow. Atau jika diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Indonesia, maka itu artinya dangkal. Perkembangan pasar keuangan kita memang masih dangkal jika itu dilihat dari berbagai sudut pandang. Bandingkan pula market capitalization kita terhadap GDP, stock, dan capital

206 207

” Untuk mendukung perkembangan pasar keuangan tersebut, government bonds sebagai salah satu instrumen keuangan yang penting dapat digunakan pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan dan memperdalam pasar keuangan yang ada di Indonesia. ”


market kita. Di dalam grafik jelas terlihat bahwa Indonesia, yang ditandai dengan grafik berwarna merah, way below dibandingkan dengan negara lainnya, khususnya dengan negara tetangga kita seperti Malaysia. Namun, kita setidaknya masih sedikit lebih unggul apabila dibandingkan dengan Thailand. Sementara itu, jika kita melihat rasio government bonds to GDP, posisi kita masih cukup terkendali, seperti yang terlihat di dalam grafik berwarna merah, di mana kita berada way below dari negara-negara lainnya. Perbandingan rasio government bonds to GDP ini ingin memperlihatkan kepada masyarakat bahwa utang kita masih cukup terkendali. Informasi ini setidaknya cukup baik untuk menginformasikan kepada orang-orang yang selalu khawatir dengan kondisi utang kita. Dengan informasi ini, kita juga harus mengetahui mengapa negara tetangga kita tidak ketakutan terhadap kondisi utang mereka. Selain rasio government bonds, kondisi rasio corporate bond kita juga berada di bawah jika dibandingkan dengan negara-negara lain karena pasar obligasi perusahaan memang belum dikembangkan lebih jauh. Tidak hanya itu, rasio interbank lending to GDP, seperti halnya central bank letter loans, yang kita miliki juga way below apabila dibandingkan dengan negara-negara lain.

Maknanya apa? Artinya, perkembangan sektor keuangan di Indonesia belum cukup dalam, mature, dan berkembang sehingga kita memang perlu untuk lebih memperdalamnya. Untuk mendukung perkembangan pasar keuangan tersebut, government bonds sebagai salah satu instrumen keuangan yang penting dapat digunakan pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan dan memperdalam pasar keuangan yang ada di Indonesia. Dari grafik ini juga, kita dapat melihat angka maupun rasio penyaluran kredit bank Indonesia masih berada di bawah negara-negara lainnya, seperti Turki, Malaysia, ataupun Meksiko. Rasio kapitalisasi pasar modal kita terhadap GDP adalah sebesar 49%. Sedangkan negara tetangga kita yang berada sebelah sana sudah di atas 100%. Demikian pula dengan rasio banking asset kita, nilainya masih jauh di bawah negara-negara lain. Rendahnya rasio instrumen pasar keuangan kita memperlihatkan bahwa Indonesia sebenarnya membutuhkan jumlah investasi yang besar yang dapat dipergunakan untuk kemajuan sektor kesehatan, pendidikan, sanitasi, maupun infrastruktur kita yang mengalami ketertinggalan. Demikian pula investasi untuk sektor jasa keuangan atau sektor keuangan Indonesia yang saat ini masih terbilang shallow. Semua gambaran informasi ini memperlihatkan bahwa siapapun yang memerintah Indonesia kedepannya, they have their obligation untuk mengembangkan ini semua. Tidak ada pilihan “tidak,” karena ini mau tidak mau harus dijalankan oleh pimpinan yang akan datang. Jika tidak, maka kondisi ini akan terlihat absurd di mana pemerintah tidak mampu mengatasi masalah ini.

Oleh karena itu, belanja negara yang sifatnya untuk peningkatan sumber daya manusia, apakah itu pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, ataupun


proteksi terhadap kelompok miskin, menjadi sangat penting apalagi jika kita kaitkan dengan tujuan kita yang ingin mengurangi kesenjangan antarkelompok pendapatan dan kesenjangan antarwilayah. Belanja yang kita lakukan merupakan perwujudan dari investasi yang ditujukan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang kita miliki. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa belanja negara untuk keperluan pembangunan infrastruktur juga sangat penting. Bahkan, jenis belanja inipun tidak selalu dilakukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah maupun swasta juga memiliki andil di dalam pembangunan infrastruktur ini. Kembali kepada permasalahan utang, kita dapat melihat ilustrasi kondisi utang ini lebih jelas melalui gambar grafik berikut ini. Pada grafik di layar, grafik warna hijau memperlihatkan kenaikan utang, seperti yang disebut-sebutkan orang bahwa utang Indonesia mengalami kenaikan setiap tahunnya. Mereka mengatakan utang bertambah sebesar Rp300 triliun. Untuk tahun 2014 saja, utang telah bertambah sebesar Rp255,7 triliun. Gambaran penambahan utang tersebut dapat dilihat pada sejumlah angka yang memiliki background berwarna putih. Gambaran tambahan utang setiap satu tahunnya ini kemudian menjadi bahan pemberitaan oleh media. Hampir sebagian besar media selalu memberitakan permasalahan tambahan utang pemerintah ini. Bahkan, ada beberapa contoh pemberitaan di media yang menginformasikan bahwa Presiden Jokowi menambah utang sebanyak Rp380 triliun, Rp403 triliun, dan Rp384 triliun. Jika hanya berbicara masalah angka yang stand alone saja yang kemudian ditambahkan dengan gambar wajah gendruwo, hal ini tentu menakutkan bukan? Ya memang nakutin. Namun, jika kita melihat uang itu untuk apa, maka kita akan segera menyadarinya. Mari kita lihat data untuk tahun 2014. Yang paling atas adalah data belanja pendidikan sebanyak 20%. Dalam satu tahun anggaran, kita mengeluarkan anggaran belanja sebanyak Rp353 triliun yang dibiayai oleh utang sebanyak Rp255 triliun. Anggaran tersebut, kita belanjakan untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp154.7 triliun dan kesehatan sebesar Rp 59.7 triliun. Sementara itu, grafik yang berwarna abu-abu adalah belanja transfer ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk pembangunan jalan yang berada di kabupaten dan yang lain-lainnya. Sedangkan grafik yang berwarna oranye adalah grafik belanja pendidikan dan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang kita berikan kepada masyakat miskin secara langsung atau kepada keluarga miskin yang diberikan berdasarkan by name maupun by address.

Berlanjut ke tahun 2017, disebutkan utang bertambah sebesar Rp384,7 triliun. Sementara di tahun 2014, utang dikatakan bertambah sebesar Rp255 triliun dan pertambahan inipun terjadi pada satu tahun saja. Bertambahnya


utang tahun 2017 sebanyak Rp384,7 triliun harus kita bandingkan dengan berapa belanja yang kita pergunakan. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, belanja negara yang bersumber dari pembiayaan utang tersebut dipergunakan untuk keperluan belanja infrastruktur maupun pendidikan. Belanja tersebut sudah mencapai Rp416 triliun. Bahkan, belanja infrastruktur telah meningkat luar biasa hampir lebih dari 2 kali lipatnya. Awalnya, ketika kita berutang sebanyak Rp255 triliun, belanja infrastruktur kita mencapai Rp154 triliun. Saat ini, dengan pertambahan utang sebanyak Rp384,7 triliun, belanja infrastruktur kita juga telah meningkat hingga mencapai Rp416 triliun. Belum lagi untuk belanja kesehatan yang saat ini telah mencapai Rp104,1 triliun dari sebelumnya yang hanya mencapai Rp59,7 triliun. Artinya, telah terjadi kenaikan 2 kali lipat untuk belanja kesehatan ini. Jika kita tengok di daerah yang lebih sehat lagi, nilai belanja transfer ke daerah dalam bentuk DAK fisik dan Dana Desa (DD) kenaikannya bahkan sudah mencapai 3 kali lipatnya, yaitu dari Rp31 triliun menjadi Rp118.3 triliun. Sedangkan jika kita berbicara mengenai perlindungan sosial, kenaikan anggaran belanjanya sudah lebih dari 10 kali lipatnya dari Rp13 triliun menjadi Rp157,7 triliun. Demikian pula untuk belanja pertahanan keamanan yang juga mengalami peningkatan luar biasa, meskipun saya belum sempat meminta data mengenai ini kepada tim saya sebelumnya.

Dari informasi yang barusan saya jelaskan ini, saya hanya ingin mengatakan kepada anda semua bahwa kita melihat 4 tambahan belanja dari tambahan utang sebesar Rp384,7 triliun yang terjadi pada tahun ini. Kita begitu khawatir dengan tambahan utang ini yang mana untuk hitungan bodohnya seperti ini saja, kita harus diajari oleh Bapak Presiden kita sendiri. Jika kita ingin menambah utang, kita tentu juga harus membayar bunga dari angsuran utang sebelumnya yang nilainya itu sudah sekitar Rp157 triliun. Belum lagi dengan tambahan pembayaran pokoknya yang besarnya berkisar antara Rp180 sampai dengan Rp200 triliun. Semua itu tergantung dari nilai jatuh tempo utang tersebut. Artinya, setiap tahun pemerintah harus menambah utang atau mengeluarkan surat utang yang baru, karena kita harus membayar utang lama yang sebenarnya sangat membebani APBN kita. Bayangkan jika APBN kita harus mengeluarkan dana yang begitu besarnya. Besarnya dana yang dikeluarkan tentu membuat APBN kita tidak dapat membelanjakan lebih banyak lagi kegiatan untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, maupun pendidikan. Oleh karena itu, jika kita berbicara lebih banyak lagi terkait dengan perspektif tambahan belanja yang dihubungkan dengan tambahan utang, maka konsekuensi ini merupakan hubungan yang bersifat saling memberikan manfaat. Namun kembali saya tegaskan bahwa kita menambah utang bukan karena kita senang menarik utang yang baru, tetapi semua ini adalah suatu tactical investment yang memang dibutuhkan negara ini, baik


itu investasi yang ditujukan untuk pengembangan sumber daya manusianya maupun investasi yang ditujukan untuk pembangunan infrastruktur kita. Intinya, pembangunan infrastruktur ini juga diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan mobilitas masyarakat itu sendiri, termasuk efisiensi ataupun penghematan atas biaya ekonomi yang sangat besar. Tidak hanya itu, tactical investment dari tambahan utang inipun dapat bermanfaat bagi sektor keuangan agar sektor ini dapat berkembang dan memiliki daya tahan yang lebih kuat.

Mari kita mencoba melakukan perhitungan selisih kembali, yaitu untuk total tambahan utang dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Total tambahannya adalah berkisar sebesar Rp609,5 triliun. Jika kita breakdown ke dalam beberapa pengeluaran, maka kita akan mendapatkan belanja infrastruktur sebesar Rp456 triliun, belanja pendidikan sebesar Rp983 triliun, belanja kesehatan sebesar Rp145 triliun, belanja perlindungan sosial sebesar Rp35 triliun, dan transfer DAK fisik maupun Dana Desa sebesar Rp88,6 triliun. Kita tentu akan dapat melihat dengan tambahan utang, berapa tambahan belanja yang dianggap bermanfaat untuk masyarakat? Mari kita melihat tiga tahun terakhir ini, yaitu tahun 2015, 2016, dan 2017. Dalam kurun waktu tiga tahun, pemerintah menambah nilai utang hingga mencapai Rp1.166 triliun. Hanya saja, itu utang untuk belanja apa saja? Dari tambahan utang tersebut, kita dapat menambah nilai belanja infrastruktur hingga naik 2 kali lipat menjadi Rp912 triliun. Sedangkan untuk belanja pendidikan, nilai belanja ini naik hingga menjadi Rp1.176 triliun. Demikian pula dengan belanja kesehatan yang nilainya naik menjadi Rp262 triliun. Sementara itu, belanja perlindungan sosial juga naik lebih dari hampir 10 kali lipat serta transfer DAK fisik yang juga mengalami kenaikan hingga mencapai 3 kali lipatnya menjadi Rp315 triliun.

Dari penjelasan mengenai tambahan utang dan tambahan belanja selama kurun waktu tiga tahun tersebut (2012-2014), saya ingin mengatakan bahwa perubahan utang ditambah dengan penambahan jumlah belanja yang ada menggambarkan bahwa utang itu digunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif. Bahkan jika kita melihat pola grafik yang berada di bawah grafik tambahan utang pertahun sejak tahun 2015, anda akan melihat naik turunnya nilai utang, khususnya di tahun 2017 di mana nilai tambahan utang kita itu sebenarnya memberikan nilai negatif sebesar 18. Saya sebelumnya juga menyebutkan bahwa APBN kita telah melakukan konsolidasi tahun lalu setelah saya kembali ke Indonesia. Kita melakukan konsolidasi APBN untuk melakukan koreksi terhadap penerimaan negara dan belanja negara sehingga defisit anggarannya dapat ditahan pada posisi 2,47%. Tahun inipun kita tidak ingin melampui nilai defisit tersebut. Ini menjadi momentum bagi pemerintah dan kita semua untuk dapat menjaga momentum ekonomi dan melakukan konsolidasi fiskal. Oleh karena itu, proses konsolidasi

” perubahan utang ditambah dengan penambahan jumlah belanja yang ada menggambarkan bahwa utang itu digunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif. ”



APBN inipun dilaksanakan secara bertahap. Namun, jika kita melihat dari tambahan utangnya saja yang sudah menghasilkan angka yang negatif tersebut, maka itu dapat diartikan bahwa kita tidak akan berhutang sebanyak tahun sebelumnya.

Penjelasan sebelumnya memang lebih ditekankan kepada angka rupiahnya. Sekarang, mari kita mencoba melihat dari capaian output dari pelaksanaan APBN kita. Pada umumnya, orang selalu bertanya, “uang ratusan triliun untuk infrastruktur jadinya apa ibu?” Saya mungkin kira-kira akan memberikan gambaran mengenai kondisi pembangunan fisik kita. Sebagai contoh, jumlah jalan raya utama yang kita bangun di tahun 2015 mencapai panjang 5.229 km. Sedangkan panjang jalan raya utama yang telah kita bangun di tahun 2016 adalah sepanjang 2.528 km. Tahun ini, panjang jalan raya utama yang kita bangun adalah sepanjang 2.571 km. Untuk jumlah bandara udara yang dibangun, kita memiliki 9 tambahan baru bandara udara. Sedangkan untuk tambahan jalur kereta api selama tiga tahun berturut-turut dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, panjang jalur kereta yang kita bangun masing-masing adalah sepanjang 85 km, 114,6 km, dan 175 km. Untuk jumlah rumah yang dibangun, khususnya rumah yang dibangun untuk keluarga yang berpendapatan rendah, tahun 2015 kita membangun 99 ribu rumah, tahun 2016 kita membangun 111 ribu rumah, dan tahun 2017 kita membangun 123 ribu rumah. Pembangunan fisik lainnya adalah pembangunan sejumlah bendungan di beberapa situ. Saya dapat menunjukkan bahwa kita telah membangun bendungan sebanyak 293.739 bendungan baru.

Sementara itu jika kita melihat dari sisi investasi sumber daya manusianya, 20 juta siswa sekolah telah mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Mereka diberi keyakinan supaya mereka dapat sekolah dan tidak mengalami drop-out. Sedangkan untuk pemberian beasiswa, sebanyak 324 ribu mahasiswa mendapatkan Beasiswa Bidik Misi. Sejumah beasiswa memang muncul akhir-akhir ini di mana sebelumnya belum banyak pemberian beasiswa yang diberikan. Belum lagi, beasiswa yang diberikan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Beasiswa LPDP ini di luar Beasiswa Bidik Misi yang mana saat ini, jumlah penerimanya telah mencapai 16 ribu lebih. Mereka dapat bersekolah ke luar negeri atau sekolah di beberapa universitas terbaik di dunia. Pembangunan sumber daya manusia juga ditunjukkan dengan penambahan jumlah ruang kelas baru. Sebanyak 28 ribu ruang kelas yang baru dibangun pertahunnya. Selain itu, berapa bantuan operasional untuk beberapa sekolah juga menjadi bentuk pengembangan sumber daya manusia yang ada. Sebuah sekolah dapat saja berdiri, tetapi mungkin tidak dapat beroperasi jika tidak dibantu oleh anggaran pemerintah.

Untuk bidang kesehatan, lebih dari 97 juta penduduk sudah mendapatkan akses kesehatan tanpa harus membayar. Bahkan, iurannya pun dibayar


oleh APBN. Program kesehatan lainnya adalah imunisasi untuk balita agar mereka menjadi anak yang tidak mudah terkena penyakit. Sebanyak 4 juta balita telah mendapatkan program imunisasi ini. Demikian pula dengan prevalensi stunting di mana kita mencoba untuk menurunkan penyakit ini. Presentasi ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas bahkan juga mengalami peningkatan. Hal-hal seperti inilah yang ingin saya sampaikan secara terus menerus, seperti halnya capaian program kesehatan untuk perlindungan sosial dalam bentuk program Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) maupun program Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Kedua program ini mendapatkan alokasi belanja sebesar Rp17 triliun. Sementara itu, program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) mendapatkan alokasi belanja sebesar Rp1,8 triliun, program Jaminan Kesehatan (Jamkes) mendapatkan alokasi belanja sebesar Rp5,6 triliun, program Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM) mendapatkan alokasi belanja sebesar Rp4.46 triliun, dan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mendapatkan alokasi belanja sebesar Rp3.96. Semua alokasi anggaran untuk program kesehatan tersebut digunakan pada tahun 2012 yang lalu. Sedangkan di tahun 2017, perubahan terhadap pengembangan program kesehatan telah terjadi sungguh luar biasa banyaknya. Alokasi anggaran untuk Jaminan Kesehatan (Jamkes) untuk tahun ini saja telah mencapai nilai sebesar Rp 25 triliun. Seperti itulah gambaran dari pengeluaran pemerintah yang memang dibutuhkan masyarakat kita dan itupun harus kita lakukan dengan segera saat ini pula. Kita tidak dapat menunggu dan pemerintah pun perlu untuk tetap menjaga belanja ini supaya efisiensi belanja benar-benar dapat tercapai. Itulah yang kita lakukan secara terus-menerus melalui investasi yang kita berikan. Presiden bahkan selalu meminta untuk melakukan efisiensi dengan mengurangi belanja-belanja yang dianggap tidak prioritas. Sementara itu, di dalam belanja transfer ke daerah, kita juga mengalokasikan anggaran belanja tersebut untuk pembangunan infrastruktur. Untuk tahun 2015, belanja pembangunan infrastruktur yang dialokasikan di dalam belanja transfer ke daerah adalah sebesar Rp179 triliun. Tahun 2017, alokasi anggaran tersebut mengalami peningkatan hingga mencapai Rp2.008 triliun. Bahkan, tahun 2016, anggarannya juga mencapai nilai sebesar Rp2.028 triliun.

Semua alokasi anggaran belanja tersebut menggambarkan bahwa seluruh anggaran pemerintah digunakan untuk mengejar berbagai ketertinggalan pembangunan yang selama ini dialami bangsa ini. Oleh karena itu, jika kita menyikapi persoalan utang yang bertambah, maka kita harus melihat konteks dan manfaat dari utang tersebut. Menjadi apa utang tersebut di kemudian hari? Digunakan untuk apa utang tersebut? Di sini, ada sebuah simulasi yang dibuat oleh Kementrian Keuangan mengenai hal-hal yang menyangkut lapangan pekerjaan kita. Jika kita melihat pertumbuhan ekonomi kita yang berada di atas 5.5% sampai dengan 5.6%, tetapi kemudian turun lagi menjadi 4.78%, maka gambaran tersebut ingin menunjukan


” Setidaknya, kita mampu membuat pertumbuhan ekonomi kita mencapai angka sebesar 5,6%. Artinya, fiscal policy kita relatif prudent. Mari kita bandingan dengan negara lain di mana negara-negara ini harus menambah utangnya hingga mencapai 6% dari GDP yang mereka miliki. ”


bahwa ekonomi kita tengah mengalami tekanan yang sangat besar. Tekanan tersebut disebabkan oleh commodity price yang mengalami penurunan serta nilai ekspor yang semakin melemah. Namun di tahun 2016, kita sudah mulai pick up kembali. Jika kita hanya melihat nilai kuantitatif saja tanpa tidak melakukan intervensi terhadap kondisi ekonomi yang sedang melemah, maka yang akan terjadi adalah turunnya kesempatan lapangan kerja bagi masyarakat. Namun demikian, kita mampu menciptakan kembali lapangan kerja yang hijau, karena kita memang melakukan yang disebut counter cyclical. Kondisi fiskal kita pun memang digunakan dan diarahkan untuk dapat mengkompensasi pelemahan ekonomi yang sedang terjadi sehingga tingkat pelemahannya diharapkan tidak terlalu menekan langsung ke dalam masyarakat. Dari sebab itulah, kita mengeluarkan kebijakan yang disebut dengan counter cyclical terhadap pelemahan yang sedang berlangsung. Dengan demikian, kita dapat menekan angka pengangguran. Setidaknya, kita dapat menguranginya.

Apa yang telah saya jelaskan semuanya merupakan penjelasan terhadap konteks mengapa dan untuk apa kita berutang. Sekarang, saya ingin menjelaskan bagaimana kita mengelola utang kita. Masih ada juga yang merasa khawatir dengan pengelolaan utang kita ini. Jika kita melihat angka defisit APBN Indonesia, angka tersebut memang terlihat besar sekali. Namun jika kita membandingkan angka defisit tersebut dengan negara-negara lain, khususnya angka defisit rata-rata dalam satu dekade saja, angka defisit tersebut lebih kecil sehingga kita dapat mengatakannya sebagai angka defisit yang aman terkendali. Kita harus mengetahui bahwa APBN Indonesia dalam satu dekade relatif sangat sehat dibandingkan dengan negara lain yang angka defisitnya dapat saja lebih kecil dari kita, yaitu 1,6%. Namun, kita memiliki keunggulan dari sisi pertumbuhan ekonomi kita. Setidaknya, kita mampu membuat pertumbuhan ekonomi kita mencapai angka sebesar 5,6%. Artinya, fiscal policy kita relatif prudent. Mari kita bandingan dengan negara lain di mana negara-negara ini harus menambah utangnya hingga mencapai 6% dari GDP yang mereka miliki. Namun, negara-negara tersebut hanya mampu tumbuh 1%. Pastinya, GDP rasio mereka makin besar di mana tambahan utang mereka lebih besar dibandingkan dengan tambahan kue ekonomi mereka. Jika kita melihat Indonesia dalam hal ini dan membandingkan dengan negara-negara lain, kita seringkali merasa kurang percaya diri. Bagaimana jika kita bandingkan negara ini dengan Brazil? Defisit anggaran negara Brasil mencapai angka di atas 4%, tetapi gross pertumbuhan mereka hanya 2%. Demikian pula dengan Meksiko di mana angka defisit anggaran mereka mencapai angka sebesar 3,3%. Sedangkan gross pertumbuhannya hanya sebesar 2%. Pertumbuhannya memang tidak tinggi. Bahkan Turki yang dapat tumbuh sekitar 3% sampai dengan 4.8% saja, angka defisitnya juga lebih dalam dari Indonesia.


Meskipun demikian, jika kita selalu membanding-bandingkan utang kita dengan negara lain, apakah kita tetap merasa khawatir? Ya tentu kita tetap harus berhati-hati. Mari kita bandingkan dengan Jepang. Setiap orang di Jepang itu menanggung utang yang dihitung dari rata-rata utang per kapitanya adalah sebesar US$93.000. Itu menjadi beban bagi masyarakatnya. Belum lagi, Jepang itu akan mengalami masa population aging yang cukup besar di kemudian hari. Artinya, mereka akan memiliki generasi tua yang cukup banyak ditambah dengan beban utang yang harus mereka tanggung. Jika kita bandingkan kembali dengan GDP per kapitanya, besaran utang mereka itu 3 kali lipatnya, karena utang di Jepang itu sudah mencapai lebih dari 200% terhadap GDP yang mereka miliki. Atau dengan kata lain, 2 kali lipat lebih dari GDP mereka. Gambaran utang di Jepang mungkin yang paling ekstrem barangkali. Namun, ada beberapa negara yang dianggap relatif sama dengan kita. Meraka bahkan memiliki rasio utang yang lebih tinggi dari Indonesia dan kita dapat melihatnya pada tayangan di depan, yaitu di sebelah kanan nomor 2 yang paling rendah. Pada tayangan tersebut, kita dapat membandingkan dengan beberapa negara, seperti Filipina, Turki, Thailand, Malaysia, Meksiko, Vietnam, India, dan Brasil. Dari perbandingan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa kita memiliki rasio utang yang lebih rendah dari mereka. Bahkan, utang per kapita kita juga lebih rendah.

Ada juga yang masih mengatakan bahwa kita masih berutang dengan pihak asing. Perlu kita ketahui kembali bahwa sejak krisis ekonomi tahun 1997-1998 yang lalu, kita telah banyak mengurangi pinjaman luar negeri kita. Indonesia justru mulai meng-issue atau menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) dan Surat Berharga Syaria Negara (SBSN). Dari jenis utang tersebut, kita justru berutang kepada masyarakat Indonesia sendiri. Dengan surat utang yang dimiliki masyarakat tersebut, mereka pun sebenarnya mendapat income dari instrumen keuangan yang kita keluarkan. Oleh sebab itu, jangan lagi kita menganggap bahwa kita berutang dengan orang yang tidak kita kenal. Orang itu adalah masyarakat kita sendiri, meskipun ada juga bagian utang yang kita kelola merupakan utang dari pihak asing. Jangan pula lagi kita beranggapan bahwa bunga utang yang kita bayarkan akan diberikan sebagian besarnya kepada pihak asing. Perlu kita catat kembali bahwa bunga utang yang kita bayarkan yang jumlahnya sekitar Rp150 triliun tersebut sebagiannya akan jatuh ke tangan masyarakat Indonesia sendiri. Masyarakat Indonesia sendirilah yang menikmati manfaat ini sehingga wealth dan keuntungan masyarakat tersebut juga semakin tinggi. Saat ini, pemerintah masih harus menanggung biaya krisis tahun 1997-1998. Jika kita melihat di gambar, biaya krisis yang harus ditanggung tersebut digambarkan dalam grafik yang berwarna kuning. Pak Agus Martowardojo masih memegang


data terebut. Intinya, biaya krisis tersebut merupakan utang pemerintah untuk memperbaiki sektor keuangan yang mengalami kerusakan pada tahun 1997-1998 yang lalu. Sampai hari ini, pemerintah masih harus mengangsur utang tersebut, yaitu 12% dari total utang kita. Artinya, utang tersebut merupakan warisan dari krisis ekonomi tahun 1997-1998. Jikapun saya harus mengangsurnya, saya akan membayarnya ke Bank Indonesia bukan ke bank yang lain.

Jika kita melihat kembali beban utang Indonesia, masih saja ada orang yang bertanya, apakah Indonesia membayar bunganya terlalu tinggi? Kita akan membandingkan kembali dengan negara-negara lain. Saya suruh untuk menggambarkannya saja melalui grafik. Di dalam grafik tersebut, posisi Indonesia yang berwarna merah tua berada di bawah negara lainnya. Ada yang hampir dekat dan ada juga sebagiannya yang berada di atas negara kita. Selain itu, kita juga menjelaskannya menggunakan rasio, seperti rasio beban bunga terhadap outstanding utang, rasio beban bunga terhadap pendapatan dan hibah, dan rasio beban bunga terhadap belanja. Jika masih juga ada yang bertanya, berapa banyak belanja yang kita gunakan untuk membayar bunga utang? Kita akan memberikan jawabannya dengan membandingkannya kembali dengan negara-negara lain. Penjelasannya ada di dalam tabel berikut ini. Jika ada yang bertanya, berapa sebenarnya rasio beban bunga kita apabila dibandingkan dengan outstanding utang kita? Jawabannya adalah sekitar 5%. Kemudian, bandingkan kembali dengan negara-negara lain yang telah kita sebutkan sebelumnya. Sementara itu, jika kita juga bertanya, berapa rasio beban utang kita terhadap total belanja negara? Jawabannya adalah sekitar 8,9% untuk saat ini. Apabila data ini kita bandingkan kembali dengan negara-negara lain, kita dapat melihatnya di dalam gambar sebelah kanan. Rasionya ada yang sebesar 30%, ada yang 20%, dan ada yang 15%. Sedangkan negara kita itu, rasionya hanya 8,9%. Selanjutnya, berapa rasio total beban bunga terhadap pendapatan dan hibah penerimaan negara kita? Jawabannya adalah 10,7%. Bandingkan pula dengan negara-negara lain. Jawabannnya, ada yang dapat mencapai 25% dan ada yang dapat mencapai 15%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengelolaan utang kita pada dasarnya sudah mencerminkan prinsip akuntabilitas dan bahkan ketika kita membandingkan dengan negara lain, kita pun sudah mengelola utang kita dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutang yang juga sudah dilakukan oleh semua negara.

Kemudian, ada pertanyaan kembali, berapa rata-rata jatuh tempo utang kita? Saya akan menjawab, ada yang 8 tahun dan ada yang 9 tahun. Jangka waktu pelunasan utang kita memang agak menurun karena saya yang meminta

218 219

agar kita menerbitkan surat utang jangka pendek. Jangka waktunya ada yang 6 bulan dan ada yang 3 bulan. Instrumen seperti inilah yang akan digunakan di dalam sektor keuangan di mana yang semakin kecil instrumennya itulah nanti yang akan digunakan Bank Indonesia. Kemudian, Bank Indonesia yang akan mengeluarkan instrumen moneternya di masa sekunder. Dalam hal ini, Bank Indonesia tidak membayar defisit ke pemerintah, tetapi Bank Indonesia akan menggunakan instrumennya untuk kebijakan moneternya. Rata-rata, proporsi utang jatuh tempo kita terhadap keseluruhan utang jatuh tempo yang berada di bawah satu tahun adalah 6,6% untuk tahun 2016. Tahun 2017 ini, proporsinya akan lebih tinggi sedikit, yaitu 9,1%. Sedangkan porporsi utang yang jatuh temponya di bawah 3 tahun adalah sebesar 23% dan yang di bawah 5 tahun adalah 39%.

Untuk mengetahui profil jatuh tempo utang kita, kita semua dapat melihat pada tayangan yang ada di depan kita. Dari informasi tersebut, kita masih dapat melakukan profiling jika seandainya ada jatuh tempo yang terlalu besar dengan menerbitkan surat utang baru sehingga kita dapat memindahkan jatuh temponya. Informasi ini setidaknya memberikan penjelasan kepada kita untuk tidak panik. Inilah yang menjadi tugas manajer treasury di mana dia akan berusaha untuk menyampaikan informasi mengenai utang dengan jelas dan baik. Meskipun utang menjadi sebuah beban, tetapi tanggung jawab manajer treasury adalah bagaimana menyampaikan informasi ini dengan smooth dan terkelola secara rapi, baik itu penyampaian informasi perubahan mengenai jatuh tempo surat utang, yaitu maturity-nya, maupun penyampaian informasi perubahan komposisi utang, terutama dari currency-nya. Dengan mengetahui jatuh tempo tersebut, kita dapat melakukan strategi issueance kedepannya maupun strategi pengurangan beban akibat nilai currency yang berbeda-beda.

Dari tayangan di depan, kita juga akan melihat peta utang beberapa negara di dunia ini. Dengan peta tersebut, kita akan mengetahui ada di mana negara ini berada. Jika saya amati, posisi kita berada di ujung sangat kecil di situ. Jepang menjadi negara yang memiliki peta utang paling besar, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya. Dari peta tersebut, kita juga mengetahui bahwa negara-negara yang selama ini anda kagumi, mereka tidak pernah panik meskipun rasio utang mereka lebih besar. Bandingkan dengan negara kita yang letaknya berada di ujung dengan porsi yang sangat kecil. Namun demikian, saya tidak mengatakan bahwa hal ini tidaklah penting. Kita tetap harus menjaga utang ini secara hati-hati agar kita dapat memahami ketika kita berbicara mengenai total keseluruhan utang yang kita sebut sebagai exposure utang by country ini. Terakhir, saya hanya ingin mengatakan


bahwa kita harus terus-menerus melakukan management utang secara hati-hati dan bijaksana. Kita memonitor kinerjanya, resikonya, dan portfolionya. Selain itu, kita juga harus melakukan strategi di dalam hal issueance-nya atau penerbitan surat utang jangka pendek dan jangka menengahnya. Jika melakukan penerbitan, maka kita harus menentukan apakah utang tersebut dikeluarkan di dalam negeri yang didominasi rupiah atau apakah utang tersebut diterbitkan dalam bentuk denominasi asing. Kemudian, dimana pasar yang akan kita issue? Dimana jatuh temponya? Dan, apakah sifatnya konvensional ataukah sifatnya syariah? Melalui penelusuran tersebut, kita akan mengetahui pasar siapa yang memiliki uang dan siapa yang ingin membeli surat utang kita tersebut. Semua itulah yang akan kita terus kaji sehingga kita mendapatkan apa yang kita sebut sebagai posisi bargain yang paling baik.

Dengan APBN yang semakin sehat, reputasi investment grade yang sudah kita miliki dapat memberikan choice kepada kita. Seandainya, APBN kita kurang sehat sehingga surat utang kita berubah menjadi junk bond, maka kita mungkin akan mengalami desperate. Namun jika sekarang kita dapat memilih, maka kita akan memilih kapan mengeluarkannya, dimana mengeluarkannya, dan bagaimana profil jatuh tempo maupun currency-nya. Inilah yang terus akan kita sampaikan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang kemudian kita tetapkan di dalam Undang-Undang APBN kita.

Sebagai penutup, saya juga akan sedikit menyinggung porsi utang valuta asing (valas) kita. Selama ini, orang sering menduga bahwa utang kita terlalu banyak dibiayai dari luar negeri. Jika kita perhatikan, utang valas kita saat ini berada pada posisi Rp38 triliun dan nilainya direncanakan akan terus menurun seiring dengan semakin berkembangnya pasar uang dan pasar obligasi (bond) di Indonesia. Itu artinya, surat utang di Indonesia semakin dalam sehingga pemerintah Indonesia semakin mampu untuk menerbitkan surat utangnya secara mandiri di dalam negeri. Kita juga tetap memperhatikan semua aspek yang berhubungan dengan pengelolaan surat utang ini yang diharapkan tidak menciptakan efek negatif, khususnya efektif negatif bagi sektor swasta. Di sini, kita tidak berkompetisi dengan swasta. Sebelumnya, Mas Karni Ilyas juga sudah menyampaikan bahwa swasta pun membutuhkan penerbitan surat utangnya yang mereka pergunakan untuk membiayai usaha yang mereka jalani.

Saya rasa, ini semua yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga, perbincangan kita pada hari ini dapat membantu kita semua memahami utang di dalam arus informasi yang semakin cepat dan kompleks. Sebenarnya, saya


220 221Teruslah Cintai Negeri Ini Kompilasi Pidato Menteri Keuangan 2017

masih memiliki 50 slide lagi. Jika tidak keberatan, sisanya dapat diasumsikan sebagai utang one-on-one diantara kita semua. Atau dengan kata lain, kita pergunakan saja sisanya yang sebanyak 35 slide ini sebagai penutup atau kesimpulan. Intinya, saya hanya ingin menyampaikan bahwa Indonesia masih memiliki cita-cita yang luhur, yaitu mencapai masyarakat yang adil makmur. Kita harus ingat bahwa Indonesia itu memiliki populasi sebanyak 257 juta manusia yang mana mayoritasnya berasal dari kalangan usia muda. Oleh karena itu, kita membutuhkan beragam investasi sejak sekarang, terutama investasi bidang infrastruktur di mana kita mengalami ketertinggalan yang cukup jauh. Kita perlu membangun infrastruktur untuk membuat masyarakat Indonesia semakin memiliki sense untuk membangun bangsa ini menjadi lebih makmur dan adil. Sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur itu sendiri dibiayai melalui salah satunya dengan penerbitan surat utang negara. Namun, kita tetap harus mengingat bahwa pembiayaan melalui surat utang ini tetap harus dilakukan secara hati-hati agar kebijakan utang negara ini dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif. Walaupun demikian, utang pemerintah kita telah dikelola secara profesional, hati-hati, transparan, terukur dan mengikuti norma-norma yang berlaku di semua negara. Demikian juga untuk resiko pembiayaan ini, resiko tingkat bunga, dan resiko nilai tukar di mana kita akan selalu mengelolanya secara bertanggung jawab dan baik.

Terimakasih.

Wassalamuaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

222 223

11

224 225

Megoptimalkan dan Memahami APBN Sebagai Instrumen Kebijakan Pemerintah

Pembicara Pada Rapat Kerja Fraksi PDIP dengan Tema: “Kebijakan Fiskal 2018 Sebagai Tools Politik”

Jakarta Convention Center, 19 Agustus 2017





Terima kasih atas undangannya pada pagi hari ini, saya diundang sebagai

Menteri Keuangan yang tentu saja memiliki peranan yang sangat banyak

berhubungan dengan Dewan. Saya akan memulai sedikit mungkin

konteksnya sehingga kemudian kita bisa memahami APBN (Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara) sebagai tools atau alat untuk instrumen

kebijakan pemerintah itu bagaimana kita bisa mengoptimalkan.

Saya akan memulai dengan 4 hal yaitu menjelaskan tentang APBN, reformasi

APBN sebagai instrumen untuk mencapai tujuan kemerdekaan dan proses

politik dan proses hukumnya dari APBN ini dan kemudian kita akan bicara

visi dari APBN terutama yang kemarin disampaikan Presiden. Saya mulai

dengan tujuan kemerdekaan. Presiden Soekarno, seperti kita semua melihat,

menyampaikan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah

pada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat

Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Jadi pendiri bangsa kita

mengatakan bahwa beliau memproklamirkan itu bahwa rakyat Indonesia

telah dihantarkan ke pintu gerbang kemerdekaan. Kemerdekaan itu sendiri

adalah untuk mencapai tujuan Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu,

adil dan makmur. Ini kata-kata yang terus-terus bagi saya secara pribadi,

bagi saya untuk kalau kita memberikan arahan pada seluruh jajaran di

Kementerian Keuangan di dalam mendesain APBN, apa itu artinya menjadi

negara yang berdaulat, bersatu, merdeka dan adil dan makmur. Kita harus

bisa mencari dan melihat di semua aspek di dalam mendesain policy kita,

apakah kita menuju ke situ. Jadi kata-kata merdeka, berdaulat, bersatu, adil


dan makmur, adalah untuk seluruh Indonesia. Makanya Bapak Presiden

mengatakan tidak Jawa sentris atau tidak Jakarta sentris itu menjadi

sangat penting. Dan implikasinya di dalam disain kita untuk mengolah

dan menggunakan resource atau sumber daya yang ada itu menjadi sangat

penting. Saya sangat menggarisbawahi bahwa pada saat ini kita semua

memiliki tanggungjawab yang sangat penting karena kita, seperti yang

disampaikan oleh Presiden Soekarno, kita semua sekarang memegang

estafet tanggung jawab itu. Dari mulai pintu gerbang sampai menuju kepada

tujuan kemerdekaan. Masing-masing kita memiliki tanggungjawab dan kita

pegang estafet itu, saat ini arti estafet itu ada di tangan anda semua dan saya

sendiri. Dan oleh karena itu, kita perlu untuk menggunakan kesempatan ini

sebagai suatu kesempatan sejarah yang penting di dalam mencapai tujuan

kemerdekaan.

Kalau kita lihat dari sisi apa artinya di dalam dokumen untuk menuju

kepada formulasi Pembukaan Undang-undang Dasar atau ketentuan

ideologi Pancasila, di situ disebutkan bahwa Republik Indonesia juga

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,

menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan

sosial. Coba kita lihat dari kalimat itu saja yang luar biasa sampai hari ini

terus menerus akan relevan, terus menerus akan relevan bagi kita. Namun

tugas kita karena memegang estafet tadi, adalah menterjemahkan, artinya

apa kalau kita bicara memajukan kesejahteraan umum. Berarti kita harus

memerangi kemiskinan, kita harus mengurangi pengangguran karena

mereka yang miskin dan menganggur pasti tidak memiliki kesejahteraan.

Kita harus membangun dari pinggiran karena itu bisa terlalu sangat fokus

atau centre-nya adalah di Jakarta, senang atau tidak senang kalau anda lihat,

Jakarta itu memegang lebih dari 60% kalau kita lihat keseluruhan fokus

ke penerimaan pajak kita, Jakarta dan Jawa adalah dominannya untuk

Indonesia. Dan oleh karena itu, untuk mengembalikan ini untuk menjadi

suatu Indonesia sentris, dibutuhkan perubahan yang sangat radikal di

dalam kita mengelola APBN. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sudah

diamanatkan 20% dari APBN kita adalah untuk pendidikan dengan segala

plus dan minusnya, maka dengan adanya 20% kita pasti menjamin akan ada


anggaran yang cukup banyak, minusnya bagaimana kita mengelolanya. Ini

adalah yang disebut downside risk-nya, resiko yang bisa menghantui kita

di dalam mengalokasikan anggaran. Anggaran kesehatan juga meningkat,

bahwa kalau bayi usia 0 sampai 2 tahun yang kurang gizi, dia tidak akan

bisa mengejar ketertinggalan. Jadi yang disebut stunting. Jadi kita belum

memperhatikan Indonesia punya 3% anak-anak yang terkena stunting. Itu

besar sekali pada saat kita bicara tentang memajukan kebijakan itu mereka

tidak bisa menjadi manusia-manusia yang bisa kita didik dan kemudian bisa

menjadi manusia unggul.

Menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi itu tidak merupakan

sesuatu yang bisa datang dengan sendirinya. Kita butuh TNI, Polri itu, law

enforcement, Republik Indonesia sendiri yang tidak damai enggak akan

mungkin menjadi ikut menjaga ketertiban dunia. Maka ini adalah masalah

konsep internal dan eksternal. Dan tentu keadilan sosial adalah mengurangi

ketimpangan antar wilayah maupun antara kelompok pendapatan. Untuk

bisa mencapai itu, ekonomi Indonesia harus tumbuh. Konsep tujuan itu

bisa tercapai tanpa ada perekonomian yang tumbuh, ini beda sekali dengan

orang mengatakan “oh kenapa kita orientasinya pertumbuhan ekonomi?”

Tidak. Ini adalah semacam apa yang disebut syarat yang perlu namun tidak

menjamin, namun tanpa syarat yang perlu, kita tidak akan bisa mencapai

tujuan itu. Maka ekonomi yang tumbuh itu menjadi syarat yang perlu tapi

tumbuh seperti apa? Yang inklusif, berkelanjutan, yang cukup tinggi, karena

kita bicara tentang kemiskinan dan pengangguran yang harus diperangi,

dan juga untuk mengurangi kesenjangan.

Saya masuk kepada instrumen APBN ini. APBN itu semacam kendaraan,

saya mengatakan APBN itu ya semacam mobil. Yang memiliki mobil ini,

yang memiliki kekuasaan itu Presiden. Saya disuruh mengendarai dengan

keseluruhan komponen tadi yang disebut ada Pajak, Bea Cukai, PNBP

(Pendapatan Negara Bukan Pajak) dan Belanja Negara. Ada tantangan

kemiskinan, ada pemerataan keadilan, ada juga indeks dasar pembangunan

manusia, ada masalah keamanan, kesenjangan. Itu hal yang akan kita lewati

dan harus kita atasi pada saat kita menggunakan instrumen itu untuk

228 229

” Saya akan menyampaikan kalau APBN itu merupakan instrumen yang sangat penting untuk menuju tujuan, maka penyusunan APBN melibatkan semua pihak. ”


menuju tujuan kemerdekaan itu dengan menggunakan instrumen APBN.

Namun instrumen APBN itu tidak berdiri sendiri. Di dalam mengelola

perekenomian, ada instrumen lain yang juga penting atau sama penting

bahkan kalau bisa dikatakan, instrumen moneter dan fungsi dari lembaga

keuangan. Sektor riil dimana banyak sekali tergantung kepada policy atau

kebijakan-kebijakan tidak hanya dari APBN dan moneter tapi juga kebijakan

perdagangan, perindustrian, energi, perikanan, pertanian, itu semuanya

sangat mempengaruhi. Kemudian peranan swasta dan BUMN (Badan Usaha

Milik Negara) sebagai pelaku usaha, baik swasta besar, menengah, kecil,

dan faktor luar negeri. Di dalam pengelolaan ekonomi, kita selalu akan

mempengaruhi dan dipengaruhi oleh faktor luar negeri. Kalau di dalam

perekonomian kita berarti melalui apa yang disebut neraca pembayaran kita,

ekspor, impor, lalu lintas modal dan dalam hal ini interaksi antara Indonesia

dengan the rest of the world atau dunia yang lain di luar Indonesia.

Saya akan menyampaikan kalau APBN itu merupakan instrumen yang sangat

penting untuk menuju tujuan, maka penyusunan APBN melibatkan semua

pihak. Pertama biasanya dilakukan dengan proses teknokrasi dulu. Kita lihat

kondisi ekonomi, kita lihat data statistik, kita lihat indikator, kita olah, kita

lihat tantangan di luar, dan kemudian kita melihat bagaimana kita akan men-

design berapa proyeksi penerimaan negara, berapa total belanja, sehingga

defisitnya seperti apa yang ada hubungannya dengan total perekonomian

dan antisipasi terhadap gejolak yang mungkin terjadi dari luar maupun dari

dalam. Dari dalam itu bisa kalau terjadi apakah itu disaster, kalau terjadi

gempa bumi, atau terjadi dulu tsunami pernah terjadi. Itu adalah sesuatu

yang harus terus menerus kita desain atau kita masukkan di dalam desain

waktu kita mengelola atau mempropose APBN ini.

Kemudian masuk di dalam proses kabinet. Setiap saat selalu disampaikan

“Ini loh kira-kira asumsi makronya,” Presiden dengan Wapres dan seluruh

Kabinet akan memberikan pandangannya kemudian kita sampaikan

ke Dewan pada awal untuk kemudian mendapatkan pandangan, berapa

yang untuk range dari pertumbuhan ekonomi, sampai kepada indikator

yang lain, inflasi, suku bunga, harga minyak, produksi minyak. Proses itu


kemudian masuk kepada yang kemarin disampaikan Bapak Presiden pada

tanggal 16 Agustus yaitu Pengantar APBN Nota Keuangan yang disampaikan

pada Sidang Paripurna. Dan sesudah ini masih ada lagi, 2 bulan kita akan

berdiskusi di semua komisi untuk kemudian memfinalkan APBN. Jadi APBN

ini adalah proses politik yang sangat sebetulnya sangat intensif dan hampir

semua bidang ikut membahasnya.

APBN memiliki fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi. Ini ada di dalam

Undang-undang Keuangan Negara dan 3 fungsi ini sangat penting sekali

untuk mempengaruhi perekonomian, politik dan sosial. Karena menentukan

pemihakan. Berapa anggaran untuk tujuan apa, berapa untuk daerah mana,

untuk fungsi apa. Apakah kita mau mendistorsi ekonomi sengaja untuk

supaya supaya suatu sektor tumbuh atau sektor tertentu harus kita kontrol,

itu bisa dilakukan melalui alokasi anggaran. Kita mengambil pajak terutama

dari kegiatan ekonomi dan wajib pajak yang memiliki kemampuan ekonomi

untuk kemudian digunakan membelanjakan pada mereka yang kurang

atau yang memang kita ingin tumbuhkan. Dan stabilisasi itu adalah fungsi

APBN. Jadi kalau ekonominya lagi booming dan kelihatan akan memanas,

maka APBN itu mengademkan. Dia biasanya melalui dengan mengerem.

Pajaknya dinaikkan supaya orang di dalam hal ini apa yang disebut, supaya

lebih stable ya, dia tidak mengalami apa yang terlalu bullish kalau istilah

di dalam bahasa capital market. Di dalam ekonomi ada siklus. Kalau anda

terlalu tinggi terutama di sisi permintaan, tanpa diikuti dari sisi produksi,

maka pasti ekonomi akan seperti mesin, terlalu panas. Maka permintaan

itu perlu direm sedikit sementara produksinya harus mengejar. Karena

permintaan itu biasanya cepat sekali naiknya. Contohnya rakyat diberikan

gaji naik atau dalam hal ini pajak menurun atau harga komoditas tiba-

tiba naik, itu kemudian langsung merembes ke rakyat dan ada uang lebih

atau tadi kebijakan moneter di-loose atau dirilekskan maka uang beredar

akan banyak di masyarakat, itu biasanya langsung meningkat masyarakat

permintaannya cepat. Produksinya biasanya butuh waktu. Dari mulai

memproduksi apa saja, bikin nasi, beras saja, nanam kemudian sampai dia

bisa menghasilkan sampai hal-hal yang sifatnya adalah produksi yang kita

tidak bisa produksi sehingga kita harus impor. Sehingga balance inilah yang


kita melakukan dengan stabilisasi. Waktu ekonomi mengalami tekanan,

apakah tekanan itu berasal dari dalam negeri katakanlah seperti sekarang

ini dikatakan confidence menurun, masyarakat melihat daya beli melemah,

atau harga komoditas jatuh, ekonomi dari luar itu merembes ke dalam, dalam

situasi ketidakpastian. Maka APBN harus mampu mengangkat move-nya itu

maupun ekonominya. Sehingga itulah yang disebut sebagai stabilisasi dari

fungsi APBN atau dalam teknis ekonomi disebut counter cyclical.

Bagaimana, di sektor mana dan siapa yang harus melakukan, itu ada cukup

rinci di dalam APBN kita. Kalau kita lihat dari sisi tantangan hari ini, pada

saat kita ingin mencari kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan

bangsa, kemiskinan, kesenjangan dan daya saing serta produktivitas adalah

3 hal yang sangat nyata. Dan ini harus melalui teknik pertumbuhan ekonomi

yang inklusif, dimana instrumen salah satunya adalah APBN. Bagaimana

meningkatkan produktivitas, konektifitas, melalui infrastruktur. Bagaimana

kita invest di SDM (Sumber Daya Manusia). Bagaimana kita membangun tata

kelola dan institusi yang efektif dan bersih dan bagaimana kita mem-promote

teknologi dan inovasi di dalam ekonomi. Coba kita lihat beberapa indikator

untuk memberikan konteks yang lebih detail. Kemiskinan, meskipun dia

mengalami penurunan, sekarang di 10,64, kita untuk menuju ke 10% atau

bahkan di single digit, bahkan selama 30 tahun Presiden Soeharto berkuasa,

belum pernah menurun di single digit kemiskinan kita. 30 tahun berkuasa dan

selama itu Orde Baru Presiden Soeharto banyak bahkan yang sampai ke desa

dan segala macam, itu belum pernah. Kalau Presiden Jokowi bisa mencapai

single digit, that is will be the first. Tapi saya akan mengatakan ini tidak mudah.

Saya pernah jadi Menteri Keuangan 10 tahun yang lalu waktu itu kita sudah

hitung. PKH (Program Keluarga Harapan), kalau dinaikkan, dia harusnya

bisa penetrate pada kemiskinan yang paling bawah karena kita bicara tentang

kemiskinan single digit itu core poor, poverty-nya itu adalah poverty yang inti

yang paling dalam dan paling sulit untuk, kalau yang setengah miskin, harga

beras turun saja sehingga mereka bisa membeli beras, dia langsung masuk

dalam kategori yang tidak miskin lagi. Jadi ini intervensinya lebih mudah

apa yang disebut near poor, tapi near poor ini yang disebut hampir miskin

juga mudah sekali untuk menjadi miskin. Tapi yang paling sulit adalah yang


core poor ini karena dia nanti bukan yang disebut kemiskinan antar generasi.

Keluarganya miskin, anaknya enggak mendapatkan gizi, karena tidak

mendapat gizi makanya anaknya menjadi otaknya tidak cukup berkembang.

Walaupun nanti dikasih sekolah gratis, dikasih kartu kesehatan gratis,

mereka sudah tidak mampu untuk kompetisi dari awalnya dan oleh karena

itu dia nanti akan menjadi miskin anaknya. Anaknya miskin dan karena dia

tidak berkembang, anaknya menjadi juga ikut. Jadi itu yang disebut cucu dan

cicit semuanya menjadi angka generasi kemiskinan. Ini yang harus dipotong

oleh kita semuanya. Dan ini membutuhkan intervensi yang sistematis.

Ketimpangan, GINI Ratio. Indonesia itu bagus sekali dalam artian begini.

Indonesia walaupun kita mencapai 0,4, seluruh lapisan masyarakat sudah

demam, mengatakan ini sudah enggak benar ini, sehingga kemudian langsung

dilakukan banyak policy yang menurunkan kita ke 0,38. Sebetulnya mereka

menurunkan dari 0,4 ke 0,38 itu kelihatannya kecil tapi itu adalah effort yang

luar biasa. Tidak ada satu negara yang bisa tumbuh secara cepat seperti itu.

Jadi ini adalah sesuatu harus perlu kita teruskan.

Kemudian produktivitas dan daya saing. Kenapa Indonesia harus peduli

mengenai ini? karena kita sudah masuk masyarakat ekonomi ASEAN,

dimana batas antar negara itu menjadi tipis dan oleh karena itu negara-

negara lain yang sudah invest di sumber daya manusianya, memiliki

kemampuan untuk bisa kompetisi dengan kita langsung. Tidak ada lagi yang

disebut border. Dan ini yang menyebabkan kita perlu untuk terus menerus

memperbaiki. Coba kita lihat beberapa indikator kita yang menentukan

betapa pentingnya investasi di semua hal itu. Kalau antar pulau, ini kelihatan

sekali baru Jawa, pertumbuhan ekonominya yang biru sama hijau adalah

2015-2016. Dia semakin sama dengan perekonomian nasional bahkan lebih

tinggi sedikit. Sementara Kalimantan yang sangat terpukul oleh komoditas,

pertumbuhannya menjadi 2%, 1%. Ini saja sudah 2 tahun dari 2015-2016,

bahkan kalau saya mundur ke 2014, ini sudah menggambarkan bahwa

Kalimantan ini akan terancam disparitasnya makin lebar dengan Jawa. Jawa

maupun Bali dan Sulawesi adalah ekonomi yang mampu terdiversifikasi,

sehingga pertumbuhannya relatif tinggi. Lihat di Bali 5,9% bahkan 10%

” kita sudah masuk masyarakat ekonomi ASEAN, dimana batas antar negara itu menjadi tipis dan oleh karena itu negara-negara lain yang sudah invest di sumber daya manusianya,memiliki kemampuan untuk bisa kompetisi dengan kita langsung.”



dan Sulawesi 7,4-8,2%. Papua pick up cukup banyak dan cepat karena dari

investasi infrastruktur tapi Kalimantan adalah yang paling sebetulnya

mengalami tekanan yang luar biasa. Karena mereka betul-betul terpukul

oleh komoditas dan ekonominya belum terdiversifikasi jadi tidak punya

pilihan, begitu harga komoditas jatuh, berhenti mereka. Dan oleh karena itu,

itu perlu untuk kita pikirkan di dalam desain.

Infrastruktur. Presiden sudah bicara berkali-kali, kenapa kita perlu

mengejar ketertinggalan? Bukan karena kemewahan, bukan karena hobi.

Infrastruktur adalah kebutuhan. Kita lihat Indonesia, ada di bawah bahkan

yang disebut garis rata-rata, garis yang linear itu rata-rata itu menyatakan

ekonomi yang GDP perkapita makin tinggi maka infrastrukturnya makin

tinggi. Indonesia dengan GDP (Gross Domestic Product) yang di bawah rata-

rata USD 4.000 per kapita, kita ada di bawah per rata-rata dunia. Padahal kita

negara G20, padahal kita negara 16 terbesar di dunia, padahal kita negara

dengan populasi nomor 4 atau nomor 5 terbesar di dunia, tapi infrastruktur

kita itu masih ada di bawah. Jadi kalau kita bicara tentang infrastruktur,

itu bukan karena hobi atau kemewahan, menjadi kebutuhan yang sangat

membutuhkan perhatian kita. Persoalan infrastruktur bukan masalah

alokasi anggaran tapi juga management, mendesign project, menyiapkan

project dan mengeksekusinya. Kalau kita lihat manusia Indonesia yang tadi

saya sampaikan, coba kita lihat ranking kita di antara seluruh negara-negara

yang kita kenal. Indonesia memang disampaikan oleh Bapak Presiden dalam

pidatonya kemarin sudah waktunya yang disebut indeks pembangunan

manusianya di atas 70, itu sudah bagus dibandingkan negara-negara yang

lain. Indeks pembangunan manusia dihitungnya berdasarkan 3 indikator

angka harapan hidup, Indonesia sudah di atas 70 tahun. Berarti kita rata-rata

sudah hidup di atas 70 tahun. Rata-rata lama sekolah, jadi rata-rata anak-anak

kita itu sekolah atau mendapatkan pendidikan di sekolah efektif 7,95 tahun.

Jadi artinya dia without even pendidikan dasar selesai 9 tahun. Kemudian

harapan lama di sekolah 12,72 yaitu kemungkinan dia tidak drop-out. Dan

yang terakhir adalah pengeluaran perkapita per tahun yang disesuaikan

dengan purchasing power. Kita adalah Rp10.430.000. Dari indikator ini kita

mendapatkan skor 70. Lihat negara tetangga kita dalam hal ini Thailand,


Malaysia, Brunei, Singapura. Kalau soal kayak gitu kita tidak mau

membandingkannya dengan yang di bawah. Kita selalu membandingkannya

dengan yang di atas. Dan ini artinya kita perlu untuk invest. Tapi at least ini

Indonesia naik dari 66 ke 70, itu adalah karena kita banyak sekali investasi

di bidang pendidikan, anggaran pendidikan yang 20% itu banyak sekali

mempengaruhi kemampuan kita untuk mengejar ketertinggalan. Namun

kalau dilihat dari ini, ini masih sangat kurang. Kalau kita lihat dari PISA

skor Indonesia yaitu kemampuan membaca, matematika dan sains. Membaca

saja. Orang Indonesia untuk membaca, itu yang disebut analytical reading

bukan membaca alfabet kan masih a, b,c d, e, f, g, tapi membaca untuk bisa

analytical reading, Indonesia itu, way still high, membaca dengan analitis.

Kalau kita lihat Indonesia ada di bawah sini, lihat teman-teman yang di atas

kita, saya bilang selalu kalau kita lihat Turki, Mexico, Vietnam, Vietnam tadi

yang HDInya indeks pembangunan manusianya itu di bawah kita tapi kalau

dia skor PISA dia lebih tinggi. Ini yang menyebabkan kenapa orang tertarik

sekali untuk pergi ke Vietnam, karena dia lihat manusianya kayaknya

memiliki kemampuan skill yang mereka cari apakah itu analytical reading,

math, matematika maupun science. Dan ini adalah tantangan kita karena

pendidikan kita sebagian besar sudah didelegasikan ke daerah.

Bagaimana kita mengelola APBN bisa mencapai tujuan tersebut. Seperti

diketahui APBN kalau saya boleh membagi menjadi empat. Penerimaan

negara, belanja negara, belanja daerah dan pembiayaan. Masing-masing

pos ini punya konten policy dan reformasi yang sangat penting untuk bisa

mencapai instrumen yang bisa alokasi, distribusi, stabilisasi. APBN itu tidak

bisa hanya bisa dilihat kalau hari ini orang sempatnya ngomong hutang,

ngomong hutang aja. Anda mesti melihat APBN itu sebagai suatu keseluruhan

karena masing-masing pos memiliki peran yang begitu penting. Sebagai

fraksi pemerintah, PDIP harus bisa menjelaskan keseluruhan karena kalau

kita cuman ngomong hutang itu sengaja didikte untuk satu aspek saja.

Penerimaan negara, belanja pusat, belanja daerah dan pembiayaan. Hutang

itu hanya sebagian dari pembiayaan, not even keseluruhan. Bagaimana kita

mereform penerimaan negara, perpajakan, bea cukai, PNBP yang makin

penting. Nanti hubungannya dengan service delivery, belanja pusat, K/L


” menurut saya, partai politik terbesar di Indonesia PDIP harusnya invest di bidang pemahaman. Merdeka means we are bekerja untuk kejayaan republik ini, kita bekerja, bukan bersantai. Kerja and kerja itu berarti kita sacrifice, ”


(Kementerian/Lembaga) yang mendapatkan ini dibagi dengan fraksi dan

komisi, belanja daerah, berapa banyak yang didelegasikan ke daerah dan

oleh karena itu uangnya didaerahkan. Sampai kepada dana desa. Dana desa

itu berarti uang dari keseluruhan. Ada Dana Otsus (Otonomi Khusus), ada

DAU (Dana Alokasi Umum), ada DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik, ada DAK

non-fisik termasuk untuk tunjangan profesi guru. Begitu banyak pos yang

sebetulnya bisa diartikulasikan untuk dijelaskan kepada masyarakat. Dan

bahkan yang disebut pos pembiayaan dimana yang disorot sedemikian rupa,

di situ ada LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan). Presiden sekarang

memiliki 15 triliun ini membuat suatu fund untuk pendidikan mencapai

Rp400 triliun, itu adalah investasi untuk generasi yang akan datang. Indonesia

is not only today. Indonesia is not yesterday. Indonesia is future. Harusnya itu

bisa diomongkan. Kenapa kita ingin invest untuk anak-anak kita yang mampu

secara percaya diri mengahadapi dunia menjelang Indonesia menghadapi 100

tahun kemerdekaan. Itu kan sesuatu tema yang harusnya bisa dimunculkan.

Sebagai sesuatu yang harusnya digarap baik secara teknografis, angkanya

berapa, untuk apa, maupun secara politis di dalam komunikasi Bapak-bapak

dan Ibu sekalian sebagai fraksi pemerintah.

Bagaimana posisi Indonesia dibandingkan negara lain? Kalau kita lihat,

Indonesia itu fiskalnya masih terbatas. Bayangkan, APBN kita itu statusnya

hanya kurang dari 16% dari GDP kita. Banyak kalau saya selalu debat umum

atau saya dengerin komentar orang, “oh mendingan kita kayak di Norwegia

dong segalanya gratis dari mulai lahir sampai mati.” Bapak dan Ibu sekalian

tahu di Norwegia berapa negara mengumpulkan pendapatannya sehingga

APBNnya bisa menanggung hidup dari lahir sampai mati, 53%, Pak. Jadi half

more than half dari digitnya itu APBN. Tapi itu artinya berarti anda harus

bayar pajaknya bisa sampai mencapai 70%. Saya selalu menggunakan contoh

kerja di Bank Dunia teman-teman saya dari Nordig country, Norwegia,

Finlandia, Swedia, saya tanya berapa how much you pay the tax? Mereka

bayarnya itu 60%, 70%. Jadi kalau dia dapat 10 juta, dia cuman terima 3

juta, 70% adalah masuk ke negara. And no wonder dari mulai hidup, artinya

hari pertama atau bahkan di perut sampai dia mati, emang diurusin sama

negara. Karena memang mereka contribute. Banyak orang yang mengatakan,


“Ibu, kita merdeka kok sekarang bayar pajak?” Itu the concept of merdeka.

Presiden Soekarno mengatakan saya antar di pintu gerbang ya, kalian harus

membawa itu ke sana. Dan membawa ke sana itu tidak berarti kita cuma

bersantai. Nah konsep seperti itu menurut saya, partai politik terbesar di

Indonesia PDIP harusnya invest di bidang pemahaman. Merdeka means we are

bekerja untuk kejayaan republik ini, kita bekerja, bukan bersantai. Kerja and

kerja itu berarti kita sacrifice, sama seperti pendiri bangsa kita itu sacrifice,

berkorban, kita juga berkorban sekarang ini. Termasuk yang saya katakan

tadi, size dari APBN kita. We are so limited. Makanya saya itu sering merasa

hati saya itu terbelah-belah. Saya diundang Komisi I, waktu itu Panglima TNI,

BIN, kemudian mengatakan Alutsista (Alat Utama Sistem Persenjataan) kita

minimum and social cost nya masih 62%, Ibu Sri Mulyani tolong naikkan. 10

tahun yang lalu saya jadi Menteri Keuangan sudah diundang Komisi I seperti

itu. Sebagian dari Alutsista diproduksi dalam negeri, sebagian adalah beli.

Belinya melalui hutang kredit ekspor. Dan di situ masalah governance menjadi

penting sekali, bukan masalah keinginan membeli atau tidak membeli. Jadi

hal-hal yang sebetulnya beyond uang. Tidak hanya masalah uang namun

APBN itu adalah cerminan suatu negara mengelola dirinya sendiri. Kalau

kita APBNnya sehat dan baik, itu menceritakan banyak sekali mengenai

negara ini dikelola dengan baik dan untuk mencapai tujuan bersama.

Mari kita cobakan dengan masing-masing penerimaaan negara, belanja

negara dan mungkin sedikit saja mengenai amnesti pajak kemarin. Kenapa

penerimaan negara kita masih sedikit? Tax ratio kita di bawah 9%. Kalau

asumsinya diperlebar dengan pendapatan negara, perpajakan, yang lain

royalti, itu 11,5%. Itu masih sedikit dibanding negara lain yang bisa 15%

bahkan 20% atau bahkan negara-negara Nordig yang bisa sampai 25% bahkan

50%. Dan kenapa itu terjadi? Karena banyak yang tidak comply, kepatuhan

menjadi persoalan. Makanya yang disebut disparitas atau kesenjangan

antara 1%, 5% kekayaan rakyat Indonesia menjadi sangat-sangat dalam

sekali. Coba kita lihat amnesti pajak kita kemarin. Hasilnya yang ikut hampir

1 juta orang. Nilai aset yang dideklarasikan selama ini tidak dideklarasikan

antara Rp4.866 triliun dan uang tebusan Rp136 triliun. Apakah ini bagus? Ini


sudah terbagus di dunia. Tapi apakah ini memadai untuk Indonesia? Belum.

Indonesia itu pembayar pajak yang menyerahkan SPT hanya 12 juta. Jadi

bayangkan 257 juta hanya ditanggung oleh 12 juta. Yang harusnya 32 juta,

yang lainnya tidak melakukan penyerahan SPT secara benar.

Kalau kita lihat mengenai belanja negara. Presiden melakukan suatu

perubahan yang luar biasa pada saat dia tahun pertama itu dipilih.

Mengubah yang tadinya subsidi, diturunkan, dan langsung naik dalam hal

ini adalah infrastruktur, pendidikan ke 20% dan kenaikan secara bertahap

dari kesehatan. Komposisi seperti ini di seluruh dunia membuat iri. Karena

tidak banyak pemimpin politik yang mau menggunakan aset politiknya

untuk melakukan keputusan yang sulit. Sebetulnya menjadi pemimpin

politik itu sudah susah, karena biasanya anda harus melalui kompetisi,

pemilu dan yang lain-lain. Makanya begitu sudah menjadi pemimpin, anda

khawatir, “ini saya harus melakukan apa?” Dan oleh karena itu karena

mereka menganggap untuk mencapai tujuan menjadi pemimpin politik itu

sulit, kemudian kompromi kerja saja. Jarang yang mau menggunakan aset

politiknya itu untuk melakukan hal-hal yang really needed for the country.

Makanya banyak negara gagal, memilih presiden itu sih gampang, selalu

ada demokrasi di mana-mana, tapi presiden yang melakukan yang memang

dibutuhkan negara itu untuk melakukan. Dan kadang-kadang penyesuaian

itu adalah sangat painful awalnya. Reformasi di dunia ini tidak pernah hari

ini reform terus besok langsung ada perayaan, celebration “oh kita menang”,

tidak ada. Reform itu begitu anda canangkan reform, pain, pain, pain, pain, baru

gain nya nanti. Bahkan banyak yang pemerintah terus melakukan reform,

gainnya itu nanti pemerintahan sesudahnya. its about loving to country, is not

loving your position. Itu tidak usah diceritakan 190 negara di dunia, ceritanya

semuanya kira-kira sama seperti itu. The country can gain or loss adalah yang

pada saat tertentu dia mengambil keputusan-keputusan politik yang benar.

Kadang-kadang karena painful tapi dia melakukan untuk tujuan yang di luar

kepentingan pada saat itu. Dan begitulah kita bicara tentang tadi, cita-cita

kemerdekaan yang disampaikan oleh presiden Soekarno dan Wakil Presiden

Hatta pada waktu itu.


Sebagian besar dari urusan negara sudah didelegasikan ke daerah dan ini

membuat makin rumitnya di dalam pengelolaan policy. APBN saja, kalau anda

lihat belanja pusat dan daerah itu sekarang sudah sama, bahkan lebih tinggi

sedikit daerah. Jadi dalam hal ini kita sangat tergantung kepada 34 gubernur

dan lebih dari 350 kabupaten dan kota untuk bisa men-deliver apa yang

disebut pelayanan. Pelayanan itu masih sangat timpang di antara daerah di

Indonesia. Padahal yang disebut transfer fiskal ini tujuannya adalah untuk

ekualisasi. Republik Indonesia yang dibayangkan adalah siapapun anda, lahir

dari suku apapun, dari agama apapun, anak Indonesia berhak mendapatkan

yang infrastruktur dan pelayanan yang sama, pendidikan, kesehatan. Itu

yang kita bayangkan Indonesia yang dibayangkan oleh pendiri bangsa kita.

Anda mau lahir di Aceh, mau di Sumatera Selatan, mau di Bandung, mau di

Jawa Timur, mau di Kalimantan, di Papua, semuanya harusnya mendapatkan

pelayanan publik yang sama. Oleh karena itu APBN menjadi penting. Ini siklus

buat APBN kita. Jadi sebetulnya kalau kita buat untuk 2018 nanti tahun 2018,

mulainya itu adalah sedikit pada bulan Januari 2017. Kita mulai memikirkan,

prioritas Bapak Presiden kemarin waktu disampaikan, kemudian mulai

diterjemahkan dalam bentuk berapa kira-kira uang yang akan dipakai,

kemudian dibuatlah surat untuk seluruh Kementerian/Lembaga, kemudian

Presiden menyampaikan pokok-pokok kebijakan makro, kita membahasnya

dengan Dewan dan kemudian Presiden menyampaikan RUU APBN. Langkah-

langkah tersebut kita bahas dengan DPR sampai menjadi undang-undang

dan kemudian dilaksanakan mulai Januari. Kalau kita bahas dengan masing-

masing DPR, kita bisa lihat berkali-kali disampaikan Bapak Presiden. Komisi

I Bidang Pertahanan Luar Negeri dan Informasi, itu akan membahas uangnya

itu Rp123,1 triliun. Ini ada Menhan (Menteri Pertahanan), Menlu (Menteri

Luar Negeri), Kominfo (Komunikasi dan Informatika), BIN (Badan Intelijen

Negara), Badan Siber, Lemhanas (Lembaga Ketahanan Nasional), Wantannas

(Dewan Ketahanan Nasional), LPP (Lembaga Penyiaran Publik) TVRI (Televisi

Republik Indonesia), RRI (Radio Republik Indonesia), Bakamla (Badan

Keamanan Laut). Jadi minta untuk memenuhi essentiall cost 62%, sebagian

mempunyai kendaraan tempur, pembangunan desa border, belum termasuk

Polri (Kepolisian Republik Indonesia) mengatakan tahun depan tahun pilkada,


” “Bu, anggaran yang kita kelola cuma sedikit, yah?’’ Bapak dan Ibu sekalian, yang dikelola bukan angka ini saja. Policy yang Rp700 triliun itu ada di komisi anda. Itu luar biasa besarnya. ”


bahkan beliau membutuhkan dana operasional untuk menjaga keamanan.

Komisi II. Angkanya kecil Rp37,4 triliun namun kalau kita bicara tentang

transfer ke daerah yang tadi Rp700 triliun Kementerian Dalam Negeri, dan

dana di dalamnya ada dana desa Rp60 triliun. Saya biasanya kalau komisi

mengatakan “Bu, anggaran yang kita kelola cuma sedikit”, “yah Bapak dan

Ibu sekalian, yang dikelola bukan angka ini saja.” Policy yang Rp700 triliun

itu ada di komisi anda. Itu luar biasa besarnya. Kalau kita lihat Komisi III,

Rp107,2 triliun itu termasuk di dalamnya Polri. Kemudian kita lihat, Komisi

III adalah komisi yang tahun depan, 2 tahun berturut-turut itu pilkada dan

pemilu, ini akan kita mengalokasikan hampir Rp18 triliun untuk kesiapan

pemilu kita. Komisi IV, pertanian, perkebunan, angkanya kecil, tapi kalau

anda bicara tentang subsidi pupuk dan subsidi pangan, masih bisa di dalam

policy itu. Termasuk irigasi tertier 180 ribu hektar, produksi perikanan 17,14

juta, rehabilitasi hutan. Komisi V, ini yang anggaran infrastruktur yang

paling besar, Rp161 triliun, saya belum masukkan di sini adalah masalah

subsidi untuk perumahan rakyat, yaitu masuk di dalam pembiayaan.

Jadi kadang-kadang tidak ada di dalam komisinya, di dalam anggaran PU

(Pekerjaan Umum) nya tapi dia ada di dalam cost pembiayaan. Komisi

VI Rp10,7 triliun. Karena selama setahun ini saya mewakili Ibu Menteri

BUMN ke sana, setiap kali saya di Komisi VI, jumlahnya kecil tetapi untuk

mengelola aset sebesar Rp6.700 triliun. Jadi dalam artian kadang-kadang

mereka minta anggarannya banyak di situ seperti koperasi. Kita kalau

bicara tentang KUR (Kredit Usaha Rakyat), itu adalah 100 triliun volume.

Kalau kita bicara, jadi tidak selalu harus mengurangi rupiah APBN tapi

policy yang dipengaruhi APBN itu menjadi sangat sedikit sekali. Kemudian

Komisi VII, ini energi juga, angkanya Rp13,8 triliun. Tapi kalau kita bicara

tentang penerimaan negara sumber daya alam, atau subsidi, listrik, BBM,

LPG itu Rp103,4 triliun, that is the money yang harus kita decide apakah itu

harusnya habis disubsidi atau subsidinya harusnya seperti apa. Komisi VIII

Rp97,4 triliun. Kementerian Agama merupakan Kementerian yang memiliki

misi pendidikan yang sangat besar. Ini adalah satu-satunya yang instansi

vertikal sampai bawah. Beda dengan Menteri Diknas (Pendidikan Nasional)

dan Ristek (Riset dan Teknologi) Dikti (Pendidikan Tinggi), karena semuanya

didelegasikan ke daerah. Agama itu madrasah semuanya dikelola oleh


Menteri Agama, makanya Menteri Agama itu sebetulnya saya melihat evolusi

berubah sama sekali. Waktu sebelum 20% anggaran pendidikan ditentukan

waktu itu ditetapkan Mahkamah Konstitusi dan kemudian bisa commit itu

20%, itu Kementerian Agama anggarannya menggelembung tinggi. Dan itu

selalu yang saya perhatikan K/L, yang tadinya dia punya anggaran sedikit,

policynya mungkin tidak punya policy utama, sekarang tiba-tiba menjadi

Kementerian yang penting, anggarannya naik dan policy-nya penting, dia

tidak siap. Institusi kapasitasnya tidak siap. Ini yang selalu kita, republik

ini kalau saya bandingkan 10 tahun yang lalu, the problem is not about

the money, the problem is about how you manage and spend the money well.

Saya menyampaikan uangdana desa bukan hanya Rp60 triliun. Makanya

Presiden kita sampaikan “Bapak, untuk APBN 2018 mendingan banyak untuk

pengembangan biar dana desa ini, kita tunggu dulu, kita berhenti di 60 triliun

dulu bukan karena apa-apa, kita mau memperkuat aja policy nya, monitoring

nya, penggunaannya dan kemudian kita bertahap.” Presiden setuju untuk

itu. Komisi X Mendiknas Rp89 triliun, tapi total anggaran pendidikan Rp440

triliun tahun ini, Rp440 triliun anggaran pendidikan. Yang dibahas oleh

K/L artinya Rp89 triliun melalui Menristek Dikti dan Mendikbud. Kalau

kita bicara tentang TPG (Tunjangan Profesi Guru) dan lain-lain. Dan Komisi

XI partner saya Rp56,5 triliun. Dan tentu saja kita bicara tentang Badan

Anggaran dan BUMD dalam hal ini, Badan Anggaran walaupun kecil tapi dia

menentukan pos-pos terakhir dari APBN kita.

Kalau kita, tadi saya ditanyakan mengenai ke depannya gimana, ini saya

tutup ya. Tahun 2016 saya akui it’s not easy year. Saya masuk ke pemerintahan

ini pertengahan tahun 2016. Waktu itu timingnya adalah timing dimana kita

pertengahan tahun, Juni, dan kita harus melakukan apa yang disebut banyak

sekali tantangan, saya datang kemudian lihat-lihat penerimaan negara

saya sampaikan kepada Presiden, “Bapak, ini APBN Bapak kayaknya tidak

mungkin dengan seperti ini.” Jadi kita melakukan beberapa adjustment. Jadi

kita di sidang kabinet kemudian disahkan untuk melaksanakan. Its painfull

saya datang-datang kemudian potong anggaran, saya tidak populer ya,

mestinya kan saya datang memberikan berita bagus. Tapi waktu itu I think

it’s necessary, saya sampaikan, “Bapak, saya tidak tahu apakah estimasi dari


” APBN adalah instrumen di ekonomi kita tidak mau membuat kejutan yang kemudian membuat ekonominya maju mundur, maju mundur. Di dalam proses inilah yang penting adalah direction-nya, arahnya. Defisitnya masih kecil namun penggunaan anggarannya harus semakin efektif. ”


sisi penerimaan negara, pajak, juga akan mungkin ada sekitar Rp230 triliun

short dan kalau ini tidak diatasi dalam 6 bulan nanti spekulasi kita very very

high dan ekonomi akan diguncang terus karena orang tidak percaya bahwa

APBN nanti bisa deliver dan kalau itu terjadi, ya akan goyang terus aja itu,

Bapak tidak akan bisa fokus untuk deliver karena orang akan menanyakan

ini APBN nya. Jadi waktu itu kita melakukan beberapa adjustment. 2017,

karena saya datang juga sudah hampir selesai, tadi saya jelaskan Agustus,

kita mencoba melakukan beberapa perubahan yang masih bisa dilakukan.

Namun saya hanya ingin menyampaikan kepada fraksi PDIP bahwa anda

adalah sumbu pemerintah. Jadi anda care betul mengenai instrumen ini.

Instrumen ini adalah instrumen anda semua, untuk berjuang termasuk

mengkomunikasikan secara baik kepada masyarakat di dalam rangka untuk

menjelaskannya.

Tahun 2018 yang disampaikan Bapak Presiden, kita berharap akan jauh lebih

fokus di dalam hal delivery Tapi kita coba seakurat mungkin, defisitnya lebih

turun, karena memang mungkin Indonesia bukan masalah belanjanya harus

nambah terus, namun bagaimana kita memperkuat kemampuan mengelola

belanja yang baik. Dengan memperkuat mengelola belanja yang baik, maka

setiap rupiah menjadi banyak sekali dampaknya ke masyarakat. Pendapatan

negara akan mencapai sekitar Rp1.828 triliun dan belanja negara Rp2.204

triliun. Kalau kita lihat belanja pusatnya Rp1.443 triliun dan belanja daerah

Rp761 triliun. Ini yang disebut keseimbangan primernya menurun, ini yang

disebut kita hutang untuk bayar bunga hutang. Idealnya ini nol, tapi kalau

saya nol kan ini, Bapak dan Ibu sekalian, maka defisitnya akan di bawah 2%,

ekonomi langsung terjun ke bawah. Ini masalah yang saya sebutkan APBN

bukan instrumen sendiri. Dalam hal ini saya masih bisa untuk menahan orang

mengatakan “kenapa Ibu Sri Mulyani membuat defisitnya masih sekian?”

Karena saya menganggap ini adalah suatu kombinasi yang paling pas untuk

mendaratkan secara smooth namun arahnya menuju ke sehat. Jadi tidak

bisa sehat langsung seperti orang mengatakan “saya darah tinggi yang gula

darahnya naik tiba-tiba saya enggak makan apa-apa sama sekali, kan tidak”,

jadi anda menurunkan secara berharap sejak adjustmentnya itu mengikuti.

Sama APBN adalah instrumen di ekonomi kita tidak mau membuat kejutan


yang kemudian membuat ekonominya maju mundur, maju mundur. Di dalam

proses inilah yang penting adalah direction-nya, arahnya. Defisitnya masih

kecil namun penggunaan anggarannya harus semakin efektif. Tentu pajak

harus tetap digenjot dan kita memang menaikkan, penerimaan pejak itu kan

naik 9,3% tahun depan, Rp1.600 triliun ini cukup spacenya untuk membuat

ekonomi lega. Tidak terlalu mengkhawatirkan orang dengan penerimaan

pajak yang tadinya yang dulu selalu ditargetkan sangat tinggi. Apa lagi

waktu ekstensifikasi tidak terjadi, kalau target pajaknya naik, itu kayak

kita berburu di kebun binatang. Jadi para pelaku ekonomi yang sudah bayar

pajak makin memburuk, kalau kita tidak bisa expand. Makanya ini kita mau

harus hati-hati mengelola sisi target. Belanja pusat Rp1.443 triliun, untuk K/

Lnya Rp814 triliun, dimana termasuk pembayaran untuk belanja non-K/L

Rp629 triliun, ini termasuk pembayaran hutang-hutang, subsidi energi dan

subsidi non-energi, ini cukup besar kalau kita lihat belanja untuk non-K/

Lnya. 10 Kementerian yang mendapatkan anggaran terbesar. Kita lihat, ini

sesuai dengan tekad presiden yaitu pemerataan kemiskinan, mengurangi

kesenjangan, PU masih yang paling tinggi, kemudian Menhan, Menhan

nomor 2 terbesar. Kemudian Menteri Agama nomor 3, Menteri Kesehatan

nomor 4, Menteri Perhubungan nomor 5, Menteri Keuangan, ini kelihatannya

besar tapi BLU ada di dalam, ini harusnya Menteri Keuangan ada di sini.

Kemudian Menristek Dikti, Dikbud, Mensos. Mensos ini dari tahun 2017

anggarannya, tahun ini Rp34 triliun. Itu utamakan untuk yang miskin tapi

tolong kalau tidak jadi sampai jadi apa-apa, 2019 PDIP akan sulit. Jadi ini naik

anggarannya adalah untuk target yang core miskin tadi. Tapi kalau sampai

tidak terjadi, kita akan kena backfire dan kapasitas untuk mengelola PKH dari

4 juta menjadi 10 juta itu bukan suatu kapasitas yang gampang. Jadi mungkin

untuk fraksi, mohon dikelola secara baik.

Kemudian transfer ke daerah, ini dana desa tetap Rp60 triliun, tapi terdiri

dari DBH, DAU, dana alokasi khusus yang fisik dan tidak fisik. Nanti mungkin

fraksi akan mendengar dari Kepala-Kepala Daerah karena DAU kita adalah

DAU yang dinamis. Kalau penerimaan pajak dalam negerinya naik, harusnya

bisa lebih tinggi dari ini. Tapi kalau saya tidak capai pajaknya, dia turun. Jadi

saya sudah menyampaikan kepada Kepala Daerah bahwa anda semuanya


harus bisa memiliki Menteri Keuangan di masing-masing daerah. Dan

mungkin yang salah satu yang dicari ya sekarang yang menjadi perhatian

juga, sebetulnya dari 10 tahun yang lalu adalah dana yang ada di perbankan

dari daerah, itu sudah mencapai hampir Rp200 triliun. Beberapa daerah tidak

bisa membelanjakan atau memang dia surplus. Itu menjadi ironis padahal

tiap tahun kita mentransfer ke daerah, namun kemudian di daerah dia

tidak dibelanjakan. DAKnya mungkin saya akan sedikit target pendidikan

ini yang paling penting untuk pendidikan. Kita akan merehabilitasi kelas,

itu mencapai lebih dari 200 ribu bangunan. Saya selalu bertanya kemarin

sama Mendiknas sama Bappenas, sama Menteri PU, “Pak, kita melakukan

rehabilitasi kelas sebegitu banyak, masak tidak bisa menyerap tenaga kerja

lokal sih? Kan kalau bikin kelas kan harusnya kita tidak perlu teknologi

tinggi, kan? Tukang-tukang di daerah itu bisa dari mulai ngecat, bikin tegel,

itu kan bisa menciptakan tenaga kerja yang luar biasa banyak dan itu ratusan

ribu kelas akan direhabilitasi, tapi kalau lihat berita kok selalu tetap aja ada

kelas yang reyot.” Dulu waktu anggaran pendidikan baru Rp150 triliun, 10

tahun lalu, kita bicara tentang kelas-kelas yang rusak, sekarang anggaran

pendidikan dengan Rp440 triliun, kadang saya tidak masuk akal kalau kita

belum, mendapatkan berita tentang kelas-kelas yang masih rusak. Ini berarti

memang mengenai bagaimana kita mengelola belanja.

Dan ini yang terakhir untuk hutang. Saya memahami sedikit mengenai apa

yang disampaikan oleh masyarakat. Kalau pengamat yang mengatakan “Ibu,

kita enggak usah bayar aja bunganya dan kita pakai uangnya untuk belanja

infrastruktur.” Saya mau tanya, kalau kita lakukan kayak gitu gimana, Pak?

Tidak usah bayar bunga hutang. Tidak cuma kredibilitas anjlok Pak, collapse

ekonominya. Karena kita hutang sama dana pensiun kita. Jadi dana-dana

pensiun itu akan collapse saja kalau kita bilang “saya tidak mau bayar ya”. Jadi

orang mau membayarkan kita hutangnya ke Bank Dunia, dan itu biasanya

bunganya sama, tapi kalau kita berbicara tentang yang besar dan SBN yang

besar setiap tahun, itu adalah yang membeli adalah masyarakat kita dalam

negeri. Dan saya hampir yakin mungkin Bapak Ibu di sinipun pasti punya

SBN. Ada atau kalau Bapak dan Ibu sekalian salah satu tabungannya adalah

dalam bentuk mutual fund itu sebagian adalah SBN. sebetulnya, karena kalau

248 249

dia basisnya fixed income dia itu korelasinya adalah SBN kita. Jadi kalau kita

mau melakukan itu sebetulnya kita mengambil resource dari rakyat kita

sendiri. Indonesia di dalam mengelola sektor keuangan, sektor keuangannya

Indonesia itu termasuk yang masih dangkal dibandingkan negara-negara

lain, termasuk yang tadi saya sebutkan dibandingkan aja dengan negara

tetangga kita, Thailand, Malaysia. Tidak usah Singapura lah, Singapura

kan negaranya kecil tapi sangat kaya. Tapi negara-negara tentangga kita,

kita masih sama, belum sedalam negara lain. Jadi salah satu instrumen

itu, instrumen keuangan pemerintah itu adalah SBN nya itu yang dipakai

untuk sebagai alat investasi. Jadi kalau kita melakukan itu sebetulnya

kita membantu masyarakat untuk meletakkan yang disebut tabungannya

mereka. Banyak kelas menengah punya tabungan, karena mereka enggak

tarok dalam bentuk tabungan TABANAS kayak dulu, tapi dia membeli.

Dan sekarang saya habiskan, jadi maksudnya saya ingin menyampaikan

sedikit, supaya ini juga memahami pada infrastruktur besar. Ke depan

Indonesia akan seperti apa? Tahun 2045 kita merayakan 100 tahun Republik

ini, Indonesia itu penduduknya akan mencapai 309 juta. 52% dari 309 juta

adalah usia produktif. Artinya di antara 15-60 tahun. 75% mereka tinggal

di perkotaan dan 80% dari 309 juta itu adalah kelas menengah. Income per

kapita kita pada saat itu sudah diproyeksikan menjadi 29.000, sekarang kita

di 4.000, mungkin menjadi sekitar 7.000. Jadi kita akan naik hampir 3 kali

lipat dalam kurun waktu mencapai tahun 2.045. Namun ini akan terjadi

apabila kita invest, SDM, infrastruktur, inovasi dan dalam institusi yang

baik. Itu yang saya harapkan APBN kita akan selalu fokus seperti itu. SDM,

infrastruktur, inovasi dan teknologi dan institusi yang baik. Karena dengan

4 hal ini, sumber daya manusia bagus, infrastruktur bagus, inovasi teknologi

di-promote dan institusi yang baik maka Indonesia bisa mencapai seperti

yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa kita.

Terima kasih.



250 251

12

252 253

Membaca Sebagai Olah Jiwa dan Olah Fisik

Sambutan Menteri Keuangan Pada Festival Literasi Perpustakaan Kementerian Keuangan

Aula Mezzanine Djuanda I, 5 September2017


Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu.

Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

Yang saya hormati, Bapak Sekretaris Jenderal dan seluruh jajaran Biro

Komunikasi dan Layanan Informasi, serta para pengurus perpustakaan

Kementerian Keuangan. Yang saya hormati, saya sayangi, saya banggakan,

dan yang membuat inspirasi bagi banyak orang, Najwa Shihab. Pada pagi hari

ini, Najwa Shihab berkenan hadir di dalam acara hari ini. Banyak diantara

kita yang ingin mencari informasi mengapa Mbak Najwa Shihab dapat

sesukses ini. Namun, saya berharap tidak ada lantas yang bertanya mengapa

Najwa Shihab tidak meneruskan program Mata Najwa-nya (selingan humor).

Hari ini, Saya diminta membuka “Festival Literasi 2017.” Saya merasa sangat

bangga bahwa Kementerian Keuangan ternyata memiliki aktifitas seperti ini.

Membaca itu merupakan satu aktifitas yang membuat saya sungguh sangat

menyenangkan. Oleh karena itu, saya hampir tidak dapat memahami jika

ada seseorang yang tidak gemar akan membaca. Seseorang pada umumnya

memiliki kesenangan terhadap sesuatu. Dari sebab itu, menjadi hal yang tidak

biasa jika saya menemukan ada seseorang yang tidak memiliki kegemaran,

seperti halnya kegemaran akan membaca buku.

Membaca itu dapat juga berfungsi sebagai olah jiwa maupun olah fisik.

Dari sumber literatur yang ada, otak dapat juga disamakan dengan muscle.

Artinya, membaca pun dapat diasosiasikan sebagai kegiatan olah raga fisik

agar otot otak kita tetap fit terjaga. Di dalam olah raga fisik, kita akan menjaga

otot kita agar tetap fit, baik itu dalam bentuk olah raga aerobik maupun olah

raga yoga. Demikian pula dengan pikiran kita di mana kita pun perlu untuk

melakukan olah pikiran melalui membaca. Muscle yang ada di dalam diri


254 255

kita, khususnya otak kita, perlu untuk diberikan stimulan dan exercise di

mana salah satunya adalah dengan melakukan ativitas membaca. Mendengar

dan membaca, seperti halnya kegiatan menonton televisi, adalah aktivitas

yang sangat berbeda. Demikian pula antara active thinking dan engagement,

keduanya juga merupakan aktivitas yang berbeda. Oleh sebab itu, membaca

itu ibarat kita memasuki dunia penulisnya.

Saya selalu menganggap membaca itu seperti saya bercakap-cakap dengan

penulisnya. Saya bahkan lebih senang membaca daripada ‘ngobrol’ yang

seringkali tidak jelas arah dan tujuannya. Seseorang yang sedang ‘ngobrol’

sekalipun kadang-kadang pembicaraannya juga tidak sesuai dengan harapan

kita. Hal ini berbeda, jika kita melakukan aktivitas membaca. Dengan

membaca, penulis telah menuangkan pikirannya ke dalam tulisan yang dia

inginkan, baik itu dari sisi kronologis penulis di dalam menuangkan idenya

maupun dari sisi bagaimana pembaca mendeskripsikan sesuatu berdasarkan

dari apa dia baca.

Membaca novel itu berbeda dengan membaca puisi. Dari situ, kita kadang–

kadang merasa kagum bahwa ada kalimat atau kata-kata yang tidak hanya

sedemikian rupa indahnya, tetapi kalimat atau kata-kata tersebut juga

sangat menyentuh jiwa kita ketika kita mendeskripsikan sesuatu dari apa

yang kita baca. Hal tersebut akan sama kita rasakan dan pikirkan ketika

kita mendapatkan sebuah hadiah atau setetes embun yang begitu bagus.

Hanya gara-gara perasaan dan pikiran tersebut, kita mengungkapkannya

dengan apresiasi yang luar biasa terhadap penulis itu. Dari cara penulis

mendeskripsikan tulisannya, dia sudah dapat menciptakan sesuatu yang

dapat kita apresiasi. Dari sebab itu, banyak sekali manfaat yang akan kita

peroleh melalui membaca. Dengan membaca, kita dapat meningkatkan

kecerdasan kita maupun membuat diri kita menjadi individu yang berempati.

Kita menjadi peka dan kita pun mampu untuk memahami cara berpikir

orang lain.

Dengan membaca, kita juga menjadi manusia yang menurut saya paripurna.

Paripurna dalam arti sempurna bahwa kita selalu mencari hal di dalam


hidup ini yang dapat membuat kita semakin berisi. Saya ingin menggunakan

pemahaman saya bahwa seseorang yang semakin kaya itu seperti orang

yang terlalu materialistik. Namun, kaya yang dimaksud adalah seseorang

yang kaya akan rasa, kaya akan apresiasi, kaya akan cara kita berpikir,

dan kaya di dalam perspektif kita yang semakin luas. Manusia itu kadang-

kadang sangat miskin perspektifnya. Manusia itu juga seringkali melihat

satu masalah hanya dari satu sisi saja dan itupun dapat kita lihat di dalam

berbagai macam kehidupan kita sehari–hari, baik hubungan antarteman,

hubungan antara atasan dan bawahan, hubungan antara orangtua dengan

anak, bahkan hubungan kita dengan Tuhan. Kita juga kadang-kadang hanya

memikirkan dari satu perspektif saja. Begitulah miskinnya manusia. Oleh

karena itu, membaca sebenarnya dapat membuat kita semakin kaya, karena

kita dapat memahami perspektif yang begitu banyak.

Saya merasa senang, karena Kementerian Keuangan melakukan kegiatan

seperti ini. Bahkan, ini baru merupakan pertama kalinya saya mengunjungi

perpustakaan Kementerian Keungan walaupun saya sering melihatnya di

website maupun instagram. Tadi malam, saya juga sudah bergabung sebagai

anggota dari e-perpustakaan yang semestinya itu juga masuk di dalam apps

saya. Saya juga mencoba menginstall apps tersebut tadi malam. Namun

karena terlalu lelah, saya akan mencobanya di lain waktu. Masuknya saya

sebagai anggota e-perpustakaan tentu memudahkan saya untuk mencari

buku digital yang saya inginkan. Hanya saja, jangan sampai ada yang merasa

takut ketika saya meminjam buku dan tidak ada yang berani mengambil

atau meminjam buku yang saya pinjam (selingan humor). Saya juga

berharap koleksi perpustakaan Kementerian Keuangan semakin meningkat

dan bervariasi. Hadirnya perpustakaan ini juga merupakan bagian dari

permintaan saya setahun yang lalu di mana saya meminta agar Kementerian

Keuangan semakin meningkatkan perannya sebagai knowledge institution.

Knowledge itu tidak hanya dsampaikan secara lisan, tetapi knowledge juga

perlu untuk ditularkan. Bahkan, jika perlu kita juga harus meng-capture-

nya. Setelah di-capture, baru kemudian dituangkan di dalam tulisan dan

dibaca oleh siapa saja yang ingin mengetahuinya. Pengetahuan mengenai

Kementerian Keuangan tidak selalu disajikan dalam bentuk neraca laporan


256 257

” Saya selalu berharap Kementerian Keuangan dapat menjadi institusi yang dapat memberikan knowledge capturing dan knowledge sharing bagi siapa saja. Budaya seperti itulah yang dapat kita munculkan, sehingga kita dapat memiliki tradisi literasi sepanjang masa”


keuangan yang kemudian direalisasikan di dalam format APBN ataupun

angka. There is so many very amazing dimension di dalam pekerjaan kita di

lingkungan Kementerian Keuangan ini. Dan pekerjaan kita itu sebenarnya

menggambarkan The miniature of Republic of Indonesia. Di dalamnya, ada

berbagai macam corak permasalahan ketika kita membangun institusi ini.

Jika anda memiliki kepekaan membaca, maka anda akan dapat membaca

situasi. Kemudian, anda dapat menangkapnya dan selanjutnya, anda pun dapat

men-share-nya dalam bentuk tulisan. Oleh sebab itu, saya selalu berharap

Kementerian Keuangan dapat menjadi institusi yang dapat memberikan

knowledge capturing dan knowledge sharing bagi siapa saja. Budaya

seperti itulah yang dapat kita munculkan, sehingga kita dapat memiliki

tradisi literasi sepanjang masa. Kita dapat memulainya dengan membaca,

melakukan sharing, melakukan research, dan kemudian menuangkannya

di dalam tulisan. Menulis pun dapat dilakukan dalam bentuk dimensi yang

sifatnya technical dan bersifat human interest. Tidak hanya itu, menulis juga

dapat dilakukan dalam bentuk sesuatu yang sifatnya factual atau dalam

bentuk semi fiction yang juga digemari oleh sebagian orang.

Melalui tulisan, kita sebenarnya dapat mengungkapkan fantasi kita. Mari

kita membayangkan APBN atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

kita. APBN dan LKPP kita tersebut merupakan produk dari keuangan negara

yang kita susun berdasarkan Undang–Undang Keuangan Negara kita. Jika

itu dibuat karya tulisan dalam bentuk fiksi, saya yakin karya tersebut tidak

akan kalah dengan karya fiksi John Grisham. Tidak pula kalah dengan karya

fiski yang ditulis oleh Tere Liye. Atau bahkan, tidak akan kalah pula dengan

dengan karya novel yang tengah anda baca saat ini. Saya merasa yakin akan

hal itu and I surely can think about that, very. Semoga saja, setelah saya tidak

lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan, saya akan memiliki waktu untuk

menjadi seorang penulis, khususnya penulis novel. Novelnya tentu bercerita

mengenai Kementerian Keuangan dengan nama lain dan saya akan meminta

namanya dibuat oleh Najwa Shihab. Semua ini pada dasarnya merupakan

cara kita untuk mengekspresikan pikiran kita.


258 259

Saya hanya ingin singkat saja. Terima kasih kepada Najwa Shihab yang

selama ini telah mengemban tugasnya sebagai Duta Baca Indonesia. Melalui

diri Najwa Shibab ini, saya ingin membagi petunjuk kepada kita semua bahwa

menumbuhkan minat untuk membaca itu perlu untuk kita jaga sepanjang

hidup kita sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh Pak Sekretaris

Jenderal sebelumnya. Semasa saya kecil, kita tidak memiliki kompetisi yang

terlalu banyak. Saya mencoba membagi cerita kepada anda semua. Waktu

saya menunggu di dokter gigi, karena waktu itu ibu saya memiliki sepuluh

anak, lima anaknya dibawa sekaligus. Di situ, kita menunggu bersama-sama.

Kita selalu diminta untuk membawa buku, walaupun pada waktu itu, buku

merupakan barang yang begitu langka. Kita paling-paling diminta untuk

membawa buku cerita, seperti majalah Kuncung atau apa lah. Pokoknya,

kita harus membawa sesuatu yang dapat kita baca. Ibu saya tidak pernah

membiarkan anaknya pergi kesana kemari yang tidak jelas tanpa arah. Maka

dari itu, kita diminta untuk membaca saja. Namun, ini semua kita lakukan

karena pada masa itu tidak ada kompetisinya di mana sekarang ini kita dapat

membaca melalui akses iPhone maupun iPad.

Apabila saya melihat anak–anak sekarang, usia baru 3 bulan saja, mereka

sudah mulai diberikan gadget. Begitu anak mereka mulai menangis, orang

tua tersebut akan menghidupkan gadget-nya. Untuk anak perempuan, orang

tua biasanya memberikan lagu frozen. Bahkan, ada yang memberikan

hiburan di youtube dengan hiburan ‘Kak Ryan.’ Saya kurang mengetahui

‘Kak Ryan’ yang di youtube itu seperti apa. Namun, anak tersebut tampaknya

senang karena dia bermain dengan ‘Kak Ryan’ tersebut. Saya hanya merasa

khawatir dengan perkembangan anak tersebut. Namun, apabila kita

perhatikan perkembangan kehidupan saat ini, anak-anak kecil sekarang

memang memiliki dunia yang berbeda.

Walaupun demikian, esensi membaca itu perlu untuk kita jaga secara terus

menerus. Bentuknya mungkin dapat dilakukan dengan format yang berbeda

untuk menyesuaikan kemajuan teknologi kita saat ini. Sebagai contoh, kita

akan selalu membawa iPhone, karena saya dapat membaca melalui iPhone

sebagai tempat koleksi buku digital yang saya miliki. Misalnya, saya sedang


menunggu di dalam bandara. Agar saya tidak merasa bosan, saya dapat

memilih buku bacaan yang akan saya baca melalui koleksi buku yang

tersimpan di dalam iPhone saya. Artinya, perpustakan saya sebagian ada di

sini. Namun, membaca di dalam media seperti iPhone, saya kurang begitu

memahami. Ketika saya melihat backdrop ini, hati saya rasanya langsung

adem, because touching a book is so different. It makes you feel so different.

Oleh sebab itu, ketika saya mengajak buku tersebut di dalam ruang tidur kita,

saya menganggap buku-buku tersebut merupakan kekasih saya. Semakin

kita selalu mengajak buku bersama kita setiap saat, semakin tinggi pula

hasrat kita untuk membuka halamannya satu demi satu. Jika saya sudah

merasa bosan, saya tinggal menutupnya dan buku tersebut tidak pernah

sakit hati. Artinya, buku itu sebenarnya teman kita yang loyal. Loyal karena

buku itu selalu menemani kita tidur. Dan sebaiknya, kita tetap menjalin

persahabatan kita dengan buku meskipun kita juga konservatif. Konservatif

karena kita menjaga keseimbangan alam di mana buku tercetak dari pulp

yang merupakan hasil olahan kayu yang ada di hutan kita. Semoga saja,

konservasi hutan tetap terjaga.

Kembali jika melihat acara literasi ini, its a good activity. Saya benar-benar

mengapresiasi acara ini dan semoga acara ini dapat meningkatkan minat

baca kita semua. Saya menginginkan minat baca ini dapat ditularkan across

generation. Di Kementerian Keuangan, hampir 70 persen pegawainya saat ini

merupakan generasi milenial. Melalui mereka, kita juga ingin mengetahui

jenis buku apa yang menjadi favourite mereka untuk mereka baca. Kemudian,

kita juga ingin mengetahui area apa yang ingin mereka ketahui. Demikian

pula dengan hal-hal apa yang dapat mereka lakukan, serta bagaimana mereka

merespon kegiatan pekerjaan di Kementerian Keuangan yang tentunya di

dalam perspektif mereka agar pengetahuan literasi di Indonesia semakin

meningkat.

Terimakasih sekali lagi untuk Mbak Najwa Shihab yang sudah hadir pada

acara hari ini. Terima kasih pula untuk Pak Sekretaris Jenderal serta Biro

Komunikasi dan Layanan Informasi yang telah menyusun acara yang sangat

baik ini. Selamat melakukan pesta literasi. Semoga acara ini tidak hanya


260 261

dapat mencerdaskan dan menambah pengetahuan kita saja, tetapi acara ini

juga dapat membuat kita semakin kaya, khususnya kaya akan pengetahuan

yang kita miliki. Kita juga berharap acara ini dapat menginspirasi yang lain

untuk dapat ikut meningkatkan minat baca pegawai dan minat menulis

untuk memperkaya literatur yang kita miliki saat ini.

Terimakasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.


262 263

13

264 265

Pendidikan Adalah Kunci Negara Untuk Maju Berkembang, Sejahtera dan Berkeadilan

Orasi Ilmiah Pada Wisuda XIV dan Dies Natalis Ke-16 Institut Teknologi DEL

Kampus Lagu Boti - Institut Teknologi DEL,9 September 2017



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu.

Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Horas Madi Hamu Sude.

Yang saya hormati, Bapak Luhut Binsar Panjaitan dan Ibu, Rektor Institut Teknologi DEL, para dosen dan staf pengajar Institut Teknologi DEL, terutama mereka yang selama ini berdedikasi mendirikan, membesarkan dan menjadikan seperti yang saat ini.Yang saya hormati pula, para orangtua yang tentu pada hari ini sangat bangga melihat putra-putrinya diwisuda, para keluarga dari wisudawan wisudawati, serta tentunya yang saya banggakan dan yang saya sayangi, para wisudawan dan wisudawati Institut Teknologi DEL. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita mendapatkan nikmat sehat untuk dapat berkumpul menghadiri acara yang sangat membanggakan ini. Sebagai seorang yang berasal dari lingkungan perguruan tinggi dan kampus, saya memahami betul bahwa hari ini adalah hari yang amat dinantikan oleh para mahasiswa, termasuk para keluarga dan orangtua, serta para dosen pengajar yang tidak ketinggalan.

Ijinkan saya untuk menyampaikan selamat kepada para seluruh wisudawan dan wisudawati. Saya berharap kalian akan menjadi aset bangsa Indonesia yang mampu berperan positif di dalam pembangunan Indonesia. Para wisudawan pun diharapkan tidak hanya berperan di wilayah Sumatera Utara saja, tetapi para wisudawan juga dapat berperan di tingkat nasional dan bahkan internasional.Bapak dan Ibu sekalian.

Tema hari ini adalah mengenai masalah teknologi dan inovasi. Teknologi adalah faktor penentu di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Teknologi mampu menciptakan efisiensi ekonomi dan peningkatan daya saing yang lebih tinggi. Dengan input cost yang semakin rendah, industri mampu memproduksi barang dengan cepat dan dalam jumlah yang massal, serta dengan kualitas yang semakin baik. Di sektor perdagangan, teknologi telah mendorong perluasan pasar sehingga tidak ada lagi batasan ruang maupun


waktu antarnegara. Berbagai literatur di berbagai bidang pun banyak ditunjukkan untuk memperlihatkan bagaimana inovasi dan teknologi dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan manusia. Perubahan teknologi tidak dapat terelakkan lagi. Perubahan teknologi juga akan terus terjadi dan berkembang secara eksklusif. Negara-negara seperti Jepang, Amerika Serikat, Jerman, maupun Korea Selatan merupakan contoh negara yang mampu menggunakan teknologi di dalam meningkatkan perekonomian mereka, serta membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Bapak, Ibu, dan para wisudawan wisudawati yang saya hormati. Dunia telah mengalami tiga kali revolusi industri. Dimulai dari pengembangan mesin uap James Watt pada akhir abad ke-18. Tahap kedua dari revolusi industri adalah penggunaan tenaga listrik untuk menciptakan produksi secara massal. Dan untuk tahap ketiga dari perkembangan revolusi industri adalah perkembangan teknologi informasi dan elektronika untuk mengotomatisasi proses produksi. Saat ini, kita bahkan telah memasuki revolusi tahap keempat yang berlangsung begitu cepat dengan evolusi yang sifatnya eksponensial. Pengembangan penerapan teknologi menjadi faktor utama di dalam proses revolusi industri tahap keempat ini. Bahkan, pada tahap revolusi industri ini, miliaran manusia akan terhubung melalui gadget yang dapat dilengkapi dengan beragam aplikasi sebagai bentuk dari sistem kecerdasan buatan atau artificial technology atau artificial intelligence. Robotic, nano technology, bio technology, maupun komputasi kuantum adalah jenis-jenis produk hasil keluaran revolusi industri keempat ini . Pada tahap ini, batas-batas fisik dengan digital dan bidang biologis menjadi semakin kabur dan menyatu. Orang sekarang sudah dapat menciptakan robot, yang bahkan memiliki nama, yaitu Sophia dan Alexa. Jika di dalam iPhone, itu namanya Siri.

Untung semua namanya perempuan. Tidak ada yang laki-laki, karena perempuan pada umumnya lebih cerdas dan memahami. Munculnya sebuah robot dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence akan berkembang dengan cepat, sehingga berpotensi menggantikan banyak sekali pekerjaan manusia. Driverless cars atau mobil tanpa pengemudi, Alexa, Sophia, dan Siri telah hadir ke dunia dan semakin berperan di dalam kehidupan manusia. Sekarang ini, masyarakat mulai membahas mengenai etika seiring munculnya robot yang makin blur dengan kehidupan manusia. Kemarin bahkan saya membaca sebuah berita mengenai 116 perusahaan penghasil robot yang membuat kesepakatan bahwa mereka akan bersepakat untuk tidak membuat robot yang dapat membunuh manusia. Hal itu menjadi perhatian kita, karena banyak sekali yang kita lihat di dalam produksi film Hollywood bahwa kehadiran artificial intelligence itu menjadi sedemikian nyatanya. Oleh karena itu, dunia bergerak begitu cepat. Perubahan teknologi bahkan telah mengubah model bisnis global dan biaya transaksi menjadi semakin lebih rendah, efisien, serta membutuhkan proses pengambilan keputusan yang begitu amat cepatnya. Model bisnis yang bergerak sangat


cepat dan perubahan ini harus terus diantisipasi. Teknologi saat ini juga telah merubah berbagai aspek kehidupan ekonomi, termasuk di industri manufaktur, sektor jasa, teknologi keuangan, bidang kesehatan, sampai dengan bidang pemerintahan.

Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati.Perkembangan teknologi selalu diikuti dengan turunnya beberapa sektor ekonomi dan pelaku usaha yang tidak dapat melakukan adaptasi. Sebagai contoh, Schumpeter pada tahun 1940-an. Bahkan dari perkembangan teknologi ini, telah memunculkan sesuatu yang disebut dengan term atau konsep creative disruption. Konsep tersebut memiliki makna adanya perusakan secara kreatif di mana inovasi dan teknologi baru berhasil mengubah struktur dan business model industri yang ada dan akan mengalahkan atau menghancurkan mereka yang tidak dapat beradaptasi. Sebagai contoh, kita dapat melihat layanan transportasi daring, seperti halny Uber dan Gojek. Tidak hanya itu, perusahaan layanan lainnya yang menggunakan teknologi informasi, seperti LBMB dan Amazon, juga merupakan contoh lain dari creative disruption yang telah banyak menimbulkan disruption. Di dalam teknologi Schumpeter, hal ini disebut sebagai destruction atau penghancuran. Apabila teknologi dan otomatisasi ini diterapkan di dalam ekonomi, maka hal ini akan mempengaruhi jumlah penyerapan tenaga kerjanya. Hal ini telah menjadi isu yang tidak hanya berkembang di negara berkembang saja, seperti Indonesia, tetapi hal ini juga sudah menjadi isu yang muncul di semua negara di dunia ini. Indonesia perlu menyiapkan langkah peningkatan kualitas sumber daya manusianya, termasuk memperbaiki pasar tenaga kerja, serta upaya memajukan teknologi dan inovasi dengan kegiatan research and development. Dengan demikian, Indonesia dapat memanfaatkan dan bahkan berkontribusi di dalam memajukan teknologi dan bukan menjadi korban dari perubahan dan kemajuan teknologi di dunia ini.

Merujuk pada model endogenous growth, pertumbuhan tinggi suatu ekonomi dapat muncul dan berkelanjutan. Namun, semua itu sangat tergantung pada ketersediaan modal manusia, modal dari kapasitas inovasi, maupun research and development-nya, serta ketersediaan pengembangan teknologi atau yang disebut dengan technological advancement. Faktor utama yang menyebabkan masih rendahnya penggunaan teknologi pada perekonomian Indonesia adalah banyaknya kendala di sisi supply, terutama adalah hal-hal yang berhubungan dengan kemampuan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan kompeten di mana kita masih harus mengatasi masalah ini. Jika kita melihat pengalaman Korea Selatan pada awal tahun 50-an, kondisi Korea adalah sebuah negara yang tertinggal dan miskin. Bahkan, dibandingkan dengan Korea Utara pun, Korea Selatan merupakan negara yang miskin dan memiliki keterbatasan sumber daya alamnya pada saat itu. Namun saat ini, Korea Selatan mampu bangkit dan memilih strategi kebijakannya yang memacu pengembangan industrialisasi berorientasikan ekspor dan tidak gentar dengan kompetisi global. Mereka bahkan membuka

268 269

” karena investasi di bidang sumber daya manusia itu tidak boleh dan tidak bisa ditunda lagi. Oleh karena itu, saya sangat menghargai upaya dari Pak Luhut dan teman-temannya untuk membuat Institut Teknologi DEL dan SMA Unggulan di tempat yang begitu indah ini. ”


dirinya untuk terekspos dengan kompetisi dan ini tentu memacu sebuah inovasi. Korea Selatan menyadari pentingnya investasi sumber daya manusia melalui pendidikan dan peningkatan technical knowledge. Hasilnya, kita dapat melihat bahwa saat ini Korea Selatan merupakan salah satu negara yang merupakan referensi dari perkembangan teknologi dunia.Keberhasilan yang sama juga dilakukan oleh negara Jepang, Jerman, dan Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa investasi sumber daya manusia dan pengembangan teknologinya merupakan bagian dari strategi menciptakan kedigdayaan ekonomi mereka. Indonesia menyadari pentingnya sumber daya manusia dan teknologi bagi penciptaan kemajuan bangsa kita. Pemerintah telah banyak dan akan terus mendukung perkembangan teknologi dan memperkuat kebijakan yang mampu mengakomodir perkembangan inovasi yang diciptakan oleh anak-anak bangsa kita. Sesuai dengan amanat konstitusi, pemerintah harus mengalokasikan 20% anggarannya untuk pendidikan. Belanja pendidikan ini telah meningkat sangat pesat. Pada tahun 2009, anggaran pendidikan memang hanya mencapai nilai sebesar Rp208 triliun. Namun pada tahun 2017, nilainya telah mencapai sebesar Rp416 triliun dan pada tahun depan, kita akan membelanjakan sebesar Rp420 triliun.

Pada tahun 2016, kita dihadapkan pada kendala penerimaan perpajakan. Namun, pemerintah tetap berkomitmen untuk memberikan prioritas tinggi pada belanja di sektor pendidikan dan kesehatan, karena investasi di bidang sumber daya manusia itu tidak boleh dan tidak bisa ditunda lagi. Oleh karena itu, saya sangat menghargai upaya dari Pak Luhut dan teman-temannya untuk membuat Institut Teknologi DEL dan SMA Unggulan di tempat yang begitu indah ini. Namun, saya mengetahui bahwa tidak akan mungkin kita dapat maju tanpa sentuhan pemikiran yang maju dari para inisiatornya.Indonesia dalam hal ini, dengan belanja sektor pendidikan yang sangat besar, telah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut di dalam menikmati apa yang kita sebut saat ini sebagai proses pendidikan. Kartu Indonesia Pintar (KIP), Beasiswa Bidikmisi, Bantuan Operasional untuk Sekolah, pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah, tunjangan untuk guru, beasiswa S2 dan S3, dan bantuan operasional untuk perguruan tinggi negeri adalah jenis-jenis bantuan pendidikan yang diberikan pemerintah saat ini. Sejak tahun 2011, pemerintah juga mendirikan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Saya tadi mendengar bahwa sekolah di sini, termasuk para pengajarnya, juga mendapatkan beasiswa LPDP untuk mendapatkan pendidikan tingkat S2 dan S3. LPDP adalah institusi yang saat ini menjadi perhatian masyarakat, karena banyak sekali peminatnya yang tadinya tidak berharap dan tidak memiliki ide untuk mendapatkan pendidikan di sekolah yang terbaik di dunia, kini mereka dapat memiliki ambisi itu. Lembaga ini pada dasarnya telah memunculkan suatu minat yang luar biasa dari masyarakat, terutama dari generasi muda yang mencoba mengajukan aplikasi di universitas-universitas terbaik di dunia. Saat ini kita memiliki 16.293 awardee dari 48 ribu peminat yang mendaftarkan diri di LPDP. Dan bidang


yang didanai oleh beasiswa LPDP adalah termasuk bidang teknik, sains, pendidikan, kedokteran, kesehatan, ekonomi, pertanian, hukum, dan bahkan di bidang seni dan budaya sekalipun. Selain itu, pemerintah Indonesia juga menyediakan insentif dalam bentuk insentif fiskal bagi kegiatan pendidikan dan penelitian. Termasuk dalam hal ini, pengurangan pajak penghasilan atau tax deductable. Artinya, apabila Pak Luhut menggunakan yayasannya untuk mengambil uang dari perusahaannya, maka pengeluaran untuk mendirikan sekolah ini pada dasarnya dapat dikurangkan dari kewajiban membayar pajaknya Pak Luhut atau keluarganya. Moga-moga, Pak Luhut tidak lupa akan hal ini. Namun, untuk menagih janji itu ke pemerintah, hal itu biasanya lebih cepat (selingan humor).

Bapak dan Ibu sekalian. Mari kita masuk ke peranan perguruan tinggi. Peningkatan produktivitas memainkan peranan penting untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan. Peranan teknologi serta inovasi sangat penting di dalam meningkatkan produktivitas. Institusi pendidikan tinggi memiliki peranan yang sangat besar dan strategis. Strategi pendidikan dan pelatihan di Indonesia harus menyatu dan dinamis untuk mengakomodasi perkembangan teknologi yang begitu besar, sehingga nantinya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang dapat dikenal dunia karena sumber daya manusianya yang berkualitas baik, berdaya inovasi, dan berkarakter yang memiliki kesenangan untuk bersaing secara konstruktif. Sistem pendidikan harus mampu menciptakan kualitas sumber daya manusia yang unggul, baik untuk aspek hard skill maupun soft skill-nya. Hard skill dapat diwujudkan melalui penciptaan sistem pendidikan yang dapat mempersiapkan para siswa, para wisudawan dan wisudawati untuk mampu masuk ke pasar tenaga kerja. Saya mendengar bahwa para lulusan Institut Teknologi DEL ini, 70-80% sudah ditawarkan pekerjaan. Bahkan dalam hal ini, mereka sekarang sudah dapat memilih apakah menerima tawaran tersebut atau tidak mengambilnya. Ini merupakan suatu hal yang bersifat luxury, karena tingkat pengangguran di Indonesia masih cukup besar. Apabila anda sudah dapat memilih, maka anda termasuk kelompok elit di republik ini.

Studi Bank Dunia pada tahun 2014 menyebutkan bahwa ekonomi suatu negara yang didukung oleh inovasi memerlukan sebuah kontribusi peran yang proporsional. Dengan ekonomi yang didukung inovasi, negara tersebut pada akhirnya akan meningkatkan quality dan skill yang tinggi pada tenaga kerja yang mereka miliki. Kondisi ini tentu akan memberikan sumbangan yang besar bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dengan kualitas yang semakin baik. Dengan demikian, seperti apa yang tadi telah saya sampaikan di dalam contoh beberapa negara yang telah menunjukkan keberhasilannya membangun investasi di bidang sumber daya manusianya, dapat dikatakan bahwa teknologi dan inovasi mampu menunjukkan hasil yang tidak perlu lagi untuk diperdebatkan. Selain dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, hal yang tidak kalah pentingnya di dalam meningkatkan kualitas sumber


daya manusianya adalah peranan dari perguruan tinggi dan institusi pendidikan tinggi. Peranan institusi pendidikan ini menjadi penting, karena kita memerlukan pembentukan sumber daya manusia yang memiliki soft skill.

Soft skill menjadi sangat penting untuk dibentuk agar kita dapat memasuki dunia kerja di mana era keterbukaan kompetisi yang akan kita hadapi saat ini akan menimbulkan kerusakan value yang kita miliki saat ini. Di sinilah, peran institusi pendidikan akhirnya menjadi sangat penting, karena mereka akan menentukan bagaimana kita menjadi manusia yang kompetitif dan kompeten, tetapi masih memiliki empati dan passion yang baik kepada sesama manusia disekitarnya. Ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita semua. Saya berharap dengan apa yang saya sampaikan tadi di sini, kita dapat menentukan langkah selanjutnya di dalam membangun sistem pendidikan di sini. Apakah dengan menambah sarana dan prasarana yang ada? Atau apakah dengan mengatur jadwal pendidikan. Misalnya, apakah anda akan tinggal 24 jam sehari di sini selama 4 tahun? Mungkin 3 atau tahun 4 tahun ketika anda akan menyelesaikan program S1 anda. ini hanya merupakan gambaran dari suatu proses pendidikan yang saya harapkan dapat digunakan untuk menanamkan, tidak hanya kemampuan hard skill semata, tetapi juga kemampuan soft skill anda. Bahkan pertanyaan lainnya, bagaimana anda berinteraksi? Bagaimana anda bersaing, tetapi kita tetap dapat berkolaborasi? Bagaimana kita dapat bersaing untuk mencapai Indeks Prestasi (IP) yang terbaik, tetapi kita tetap dapat menciptakan hubungan pertemanan yang sejati? Ini semua tentunya menjadi sesuatu yang tidak mudah untuk dikawinkan di dalam dunia kehidupan manusia saat ini yang semakin hari, semakin tidak menciptakan ruang bagi kita untuk berinteraksi secara manusiawi. Kita sekarang sering berinteraksi melalui gadget. Seperti yang tadi saya sampaikan, revolusi industri yang keempat tampaknya akan menyebabkan manusia tergantung kepada gadget di dalam kehidupannya sehari-hari.

Saya ingin menggarisbawahi di sini bahwa institusi pendidikan dan perguruan tinggi menjadi tonggak di dalam pembangunan bangsa. Tidak hanya pembangunan manusia melalui kompetensi pembangunan hard skill-nya saja, tetapi kompetensi pembangunan soft skill juga perlu untuk dilakukan. Institusi perguruan tinggi diharapkan dapat membangun inovasi ekonomi yang jelas melalui pemanfaatan teknologi. Institusi pendidikan harus mampu menciptakan manusia yang berpikir secara kritis, sehingga mereka mampu secara terus menerus mencari solusi terhadap masalah dunia yang semakin kompleks saat ini. Kami di Kementerian Keuangan juga terus mengasah diri kami sendiri terkait isu-isu yang sekarang menjadi masalah di dalam kehidupan berbangsa kita.

Pada bulan Desember 2017 ini, kami akan mengadakan forum internasional dengan topik “Technological Change, Productivity and Inequality.” Saya


berharap semua ini akan dapat memberikan keseimbangan antara kelebihan dan kekurangan inovasi teknologi yang akan kita ciptakan. Di satu sisi, inovasi teknologi memang dapat memajukan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun di sini yang lain, perkembangan inovasi teknologi tidak dapat dipungkiri lagi juga dapat menciptakan disparitas yang luar biasa besarnya. Apabila anda melihat permasalahan hidup yang terjadi di Amerika Serikat, ada kelompok-kelompok yang tiba-tiba menjadi the richest of the rich. Dalam hal ini, mereka adalah orang-orang yang memiliki kelebihan uang, yang bahkan kekayaannya lebih besar dari kekayaan negara-negara berkembang. Mereka inilah yang sekarang disebut sebagai non-sovereign state actor. Mereka itu, walaupun bukan merupakan sebuah negara, mampu mempengaruhi dan mengarahkan apa-apa yang dibahas di dunia ini. Sebut saja salah satunya, Bill Gates. Apabila anda mau bicara, dia ini memegang Google. Dia bahkan akan bicara dengan Jack Ma. Mereka semua adalah orang-orang individual. Dia bukan presiden. Dia bukan menteri. Dia bukan perdana menteri. Namun, dia dapat mendikte dan mengarahkan kemana dunia akan menuju. Contoh lainnya adalah Elon Musk. Berbicara mengenai Elon Musk, kita pasti akan bicara tentang space shuttle. Lagi-lagi, mereka semua adalah orang-orang yang dapat mendikte, karena mereka berpikir tiga tahap ke depan sebelum sesuatunya terjadi.Bapak dan Ibu sekalian.

Saya ingin menutup orasi ini dengan mengatakan bahwa pendidikan adalah kunci yang paling utama di dalam suatu negara agar negara tersebut dapat mengembangkan dirinya menjadi negara yang maju, sejahtera dan berkeadilan. Namun, ini bukan hanya masalah uangnya. Ini adalah masalah design dan komitmen dari kita semua. Saya tentu mengharapkan bahwa seluruh partisipasi dari lapisan masyarakat, kelompok, golongan, untuk dapat menciptakan dunia pendidikan yang semakin baik. Hari ini merupakan hari-hari yang sangat penting dan saya sangat menghargai inisiatif dari para pendiri Institut Teknologi DEL ini, yang memiliki komitmen luar biasa untuk membangun sumber daya manusia di sini. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di sini sebelumnya merupakan sesuatu yang tidak ada apa-apanya. Namun, kini semuanya menjadi sesuatu yang benar-benar ada. Selamat kepada para pendiri dan para dosen yang luar biasa.

Kita berharap dengan contoh yang kita lihat pada hari ini, Indonesia akan mampu memanfaatkan keunggulan demografinya, karena mayoritas manusia-manusia Indonesia yang sebanyak 257 juta ini merupakan generasi muda. Mereka inilah yang menciptakan apa yang disebut dengan demographic deviden. Mereka akan menjadi aset. Dan untuk mereka yang menjadi aset ini, mereka memerlukan pendidikan dan kesehatan yang baik.


Akhirnya, saya ingin menyampaikan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati dan para orangtua, serta wali mahasiswa yang tentu pada hari ini sangat berbangga melihat siswa siswi mereka atau mahasiswa mahasiswi mereka yang sekarang memegang gelar. Dengan demikian, kita akan melihat bahwa ini adalah sebuah contoh bagaimana Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Dengan ilmu teknologi dan pembangunan karakter yang telah anda semua dapatkan selama 4 tahun ini, gunakan sebagai suatu aset yang tidak hanya untuk kepentingan anda sendiri, tetapi pahamilah bahwa yang telah anda terima merupakan bentuk berbagi dari kelompok mereka yang mampu pada hari ini. Maka pada saat anda melangkah dalam kehidupan anda ke depannya, teruslah memiliki sikap untuk berbagi dan memberi. Dengan makin banyak manusia Indonesia yang bersedia untuk membagi dan memberi akan timbul sikap peduli terhadap terhadap manusia yang lainnya. Saya yakin Indonesia akan menjadi negara yang besar sesuai dengan cita-cita dari para pendiri bangsa Indonesia, yaitu Indonesia yang berdaulat, maju, merdeka, bersatu, adil dan makmur. Demikian yang dapat saya sampaikan.

Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Horas, Horas, Horas.

274 275

14

276 277

Pentingnya Dukungan Data dan Fakta Penelitian Akademik Dalam Pembuatan Kebijakan

Keynote Speech Seminar Nasional Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Indonesia, 12 September 2017


Assalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ibu Bapak sekalian, pertama-tama tentu kita patut untuk menyampaikan

rasa syukur kita bahwa pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat untuk bisa

berkumpul di dalam menghadiri seminar on Local Tax Policies, Administration

and Business Climate, Options for Future. Saya rasa karena kita juga pasti

mengundang dari narasumber yang tidak hanya dari Indonesia tapi juga dari

internasional dan merupakan suatu gerakan yang baik bagi kita di dalam

mengusung atau membahas suatu isu di Indonesia.

Ibu Bapak sekalian, kita semua paham bahwa kondisi perekonomian

Indonesia akan mempengaruhi kemampuan kita di dalam memberikan

hak APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), baik itu dari sisi

penerimaan maupun dari belanja negara, harga komoditas, pertumbuhan

global, perfeksionisme maupun perdagangan internasional bahkan situasi

geo-politik dan policy yang dilakukan oleh Federal Reserve di Amerika atau di

Central Bank di Eropa, semuanya bisa mempengaruhi penetrasinya di dalam

perekonomian kita melalui berbagai hal. Untuk bisa menjaga Indonesia

tetap bisa mampu tumbuh dengan baik sehingga kita bisa mengurangi

pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan, maka kita perlu APBN yang

makin kuat, tidak hanya credible tapi juga sehat dan jadi perlu untuk menjadi

efektif, sehingga instrumen APBN bisa menjalankan fungsi, alokasi, distribusi

dan stabilisasi. APBN kita yang sedang berjalan ini dan kemudian sedang kita

bahas untuk tahun depan, merupakan instrumen yang perlu untuk dipahami

oleh kita semua karena dia bukan hanya kewenangan dan tanggung jawab

Menteri Keuangan, namun dia juga merupakan suatu instrumen dimana


sumber penerimaannya adalah berasal dari perekonomian dan masyarakat

dan belanjanya diharapkan bisa bermanfaat kembali untuk perekonomian

dan masyarakat.

Untuk tahun 2018 yang sedang kita bahas dengan Dewan, pemerintah

merencanakan untuk menargetkan penerimaan negara sebesar Rp1.878,4

triliun. Sementara belanja negara akan mencapai Rp2.204,4 triliun. Dan untuk

bisa mencapai ini tentu penerimaan negara yang sebesar Rp1.878,4 triliun

sangat mengandalkan dari sisi perpajakan. Penerimaan perpajakan tahun

2018 diharapkan bisa mencapai Rp1.609,4 triliun atau dalam hal ini defisit

tumbuh sebesar 9,3% dari outlook penerimaan 2017. Dan penerimaan yang

berasal dari non-migas sekitar Rp1.379,4 triliun, itu merupakan kontributor-

kontributor terbesar di dalam penerimaan perpajakan kita.

Kita pemerintah akan terus memperbaiki kemampuan kita mengumpulkan

pajak di tingkat nasional, oleh karena itu reformasi yang dilakukan terus

menerus untuk memperbaiki administrasi, policy dan tanpa menimbulkan

persoalan negatif terhadap business climate. Apa yang kita lakukan dengan

tax amnesty, kemudian yang kita lakukan reformasi selanjutnya dan

memperbaiki berbagai macam policy administrasi, itu kita lakukan pada level

pusat. Jadi, judul seminar hari ini sebetulnya tidak hanya relevan untuk local

tax saja, tapi sebetulnya juga sangat relevan untuk national tax. Karena ini

adalah kunci untuk perbaikan administrasi, perbaikan policy dan perbaikan

ini semua tidak boleh mengganggu climate bisnis kita sehingga mereka tetap

bisa tumbuh. Ini adalah suatu yang kombinasi antara art maupun science atau

pengetahuan. Ada sedikit yang berhubungan dengan masalah institusional,

ada yang berhubungan dengan masalah design policynya. Salah satu studi

yang dilakukan oleh IMF (International Monetary Fund) menunjukkan bahwa

kalau kita bisa memperbaiki administrasi, administrasi perpajakan, kita

bisa mendapatkan potential additional revenue sebesar 1,5% dari GDP (Gross

Domestic Product) tanpa mengubah policy-nya, rate-nya dan yang lain-lain.

Tapi administrated arrangement antara pusat dengan daerah, LTO Khusus,

dan Kanwil, sekarang kita bekerja business process, itu sangat menentukan.

Dan hari ini saya juga minta tim reformasi untuk melakukan evaluasi kritis


terhadap proses administrasi kita. Banyak sering proses administrasinya

sudah kompleks, complicated, wajib pajaknya juga frustrasi, penerimaannya

sedikit. Karena enforcement-nya menjadi very complicated juga. Kalau design

dari regulation-nya complex, sehingga enforcement-nya menjadi complex,

maka fiskus maupun WP-nya sama-sama frustrasi dan itu bisa menimbulkan

kemampuan untuk mengoleksi pajak menjadi lebih rendah. Simplicity menjadi

penting, namun simplicity kadang-kadang punya trade-off terhadap keadilan

dan equity. Dan karena orang selalu mengatakan bidang saya, sektor saya itu

beda sekali makanya bidang sumber daya alam beda sekali dengan bidang

farmasi, beda sekali dengan bidang pendidikan, beda sekali dengan dunia

entertainment, beda sekali dengan komunikasi. Semuanya berbeda-beda dan

oleh karena itu karena dia berbeda minta di-treat berbeda. Karena dia di-

treat berbeda maka administrasinya menjadi kompleks. Oh yang ini pakai

pajak final, itu disebut yang sekarang mungkin sedang ramai kalau Ibu dan

Bapak sekalian membaca tulisan saya tentang Tere Liye, itu menggunakan

norm karena orang biasanya mengatakan kebutuhannya kompleks, kami

juga tidak bisa men-track berapa cost-nya, kita pakai norma aja deh, kira-kira

50% adalah cost of production. Kalau sekarang konstruksi dia mengatakan

ini juga kompleks karena masukan dari konstruksi segala macam properti,

bisa enggak pakai norm aja sekian persen, usaha kecil mengengah pakai

pajak final 0-1%. Jadi Republik Indonesia itu banyak setiap konstituen kita

minta berbagai treatment yang tadi, khusus karena dia menganggap bahwa

situasi saya khusus. Tapi kalau setiap aktivitas ekonomi demikian khusus

dan kemudian kita respon, maka administrasi sendiri menjadi very complex.

Dan complexity ini membuat enforcement dan collection menjadi rendah.

Ini yang sekarang ini selalu trade off ini saya ingin komunikasikan kepada

publik supaya publik juga tahu, karena ini bukan masalah Menteri Keuangan

saja. Publik memahami kalau meminta sesuatu ada konsekuensinya.

Mungkin bagus untuk satu situasi, mungkin tidak bagus untuk situasi yang

lain dan Republik kita begitu besar, jumlah masyarakatnya besar, kita

tinggal di berbagai daerah dengan growing dan makin kompleks kegiatan

ekonominya. Oleh karena itu, pemerintah akan terus menerus memperbaiki

tadi, aspek administrasi, policy dan pada saat yang sama memahami

kebutuhan masyarakat agar momentum pertumbuhan ekonomi seperti yang

280 281

” Kita semua tahu bahwa pemerintah daerah saat ini diminta untuk juga memiliki suatu alignment atau kesesuaian di dalam menjalankan program-program yang sesuai dengan prioritas nasional. Sehingga tidak ada yang disebut ego masing-masing wilayah atau region. ”


disampaikan Bapak Presiden untuk bisa growth yang menciptakan job, yang

menciptakan pengurangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, tetap

terus terjaga. Ini titik keseimbangan antara kebutuhan untuk collecting tax

dengan kemampuan menjaga environment dan momentum, itu adalah suatu

kebutuhan yang sama pentingnya.

Dalam hal ini, saya mengapresiasi bahwa pemerintah pusat menghadapi

situasi ini, pemerintah daerah sebetulnya juga sama. Kita semua tahu bahwa

pemerintah daerah saat ini diminta untuk juga memiliki suatu alignment

atau kesesuaian di dalam menjalankan program-program yang sesuai

dengan prioritas nasional. Sehingga tidak ada yang disebut ego masing-

masing wilayah atau region. 30% dana APBN kita ditransfer untuk daerah

dalam bentuk DAU (dana alokasi umum), DBH (dana bagi hasil), DAK (dana

alokasi khusus), dan Dana Desa. Jumlah ini makin lama makin cukup besar.

Dana Desa empat tahun yang lalu nol rupiah namun sekarang Rp60 triliun.

Dana Otsus (otonomi khusus) ada juga untuk beberapa daerah tertentu.

Dan kita berharap dengan makin banyaknya transfer ke daerah, Transfer

dana ke daerah, maka bisa menunjang cita-cita kita di dalam mewujudkan

program NAWACITA yaitu negara bisa hadir, negara mampu melayani,

negara mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini adalah tantangan

yang sangat penting. Transfer ke daerah dan dana desa menghadapi

tantangan di dalam pengelolaannya. Besaran transfer dana ke daerah dan

dana desa yang meningkat selama ini cukup signifikan, ternyata tidak selalu

berhubungan dengan kapasitas pengelolanya. Sehingga masyarakat di dalam

hal ini melihat sesuatu yang sifatnya ironi, jumlahnya makin besar, kok saya

makin tidak puas. Dan ini adalah kombinasi yang harus kita jaga untuk tidak

berkembang. Karena frustrasi dan persepsi ini akan sangat mempengaruhi

kemampuan kita untuk memperbaiki kesejahteraan bersama secara adil.

Dari sisi transfer kita tahu bahwa begitu banyak yang telah terjadi semenjak

kita melakukan desentralisasi fiskal. Waktu itu idenya, kita semua ingat

waktu 1997-1998, itu terjadi krisis ekonomi. Pak Harto step down atau

mundur. Muncullah koreksi di dalam arah kebijakan ekonomi dan politik

kita yang tadinya sangat centralized, tertutup, menjadi decentralized, terbuka

dan demokratis. Untuk bisa mendanai atau menciptakan desentralisasi yang


konsisten, maka keuangan menjadi penting atau yang disebut money follow

function, functionnya didelegate ke bawah maka money harus ikut. Makanya

transfer itu mengikuti berapa jumlah fungsi yang didelegasikan ke daerah.

Kalau tadi kita bicara tentang anggaran pendidikan yang mencapai Rp400

triliun lebih, itu yang dibelanjakan oleh Kementerian Pendidikan baik

Kementerian Ristekdikti maupun Kementerian Diknas, itu hanya sepertiga

dari total seluruh anggaran pendidikan. Sebagian lagi adalah Kementerian

Agama, namun sebagian sangat besar, lebih dari 60% adalah ke daerah.

Sehingga kalau masyarakat sekarang berpersepsi pendidikan kayaknya

anggarannya makin besar, tunjangan guru makin besar tapi kualitas tidak

makin baik, itu adalah tanda-tanda yang membahayakan. Waktu kami, kita

memulai tahun 1997, waktu reform mulai dilakukan, waktu desentralisasi

dilakukan, anggaran pendidikan belum 20%. Kemudian konstitusi kita

diamandemen, memandatkan anggaran pendidikan 20%. Semenjak itu,

anggaran pendidikan kita naik, dari yang tadinya di bawah Rp100 triliun

menjadi Rp140 triliun, waktu saya jadi Menteri Keuangan sepuluh tahun yang

lalu masih sekitar mulainya Rp140 triliun, sekarang Rp440 triliun. Kalau

saya tanya Rp440 triliun rata-rata didiskon dengan inflasi, itu tetap naiknya

lebih dari dua kali lipat, mungkin hampir tiga kali lipat. Kalau saya tanya

kepada guru, kepada murid, kepada orang tua, kepada pengguna, apakah

kepuasan mereka lebih dari dua kali lipat dibanding sepuluh tahun yang

lalu dari sektor pendidikan? I don’t think so. Ini yang menggambarkan bahwa

dengan volume dana yang besar, tidak selalu menciptakan dampak. Dan

oleh karena itu saya betul-betul mengharapkan capacity terutama daerah

untuk menggunakan dan mengelola dana di daerah itu menjadi penting.

Saya sering mendapatkan pertanyaan dari media, kenapa di daerah minta

transfer banyak tapi kemudian ada SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun Berkenaan) di daerah, jumlahnya besar dan bahkan mencapai 200

triliun. Kan ironi. Di satu sisi transfer makin besar, tapi di sisi lain ada yang

tidak bisa membelanjakannya dengan baik. Dan oleh karena itu, kita perlu

untuk terus meningkatkan kapasitas. Peranan perguruan tinggi di dalam

meningkatkan kapasitas dari local government di dalam menggunakan

anggaran, itu menjadi penting. Dulu kursus-kursus keuangan daerah kita

lakukan. Saya ingin hal seperti itu tetap dilakukan. Namun, kalau kita


mengatakan delegating function ke daerah dan kita melakukan money follow

function, tidak berarti bahwa daerah itu tidak mampu untuk melakukan

mobilisasi penerimaannya sendiri. Potensi penerimaan daerah dalam bentuk

PAD (Pendapatan Asli Daerah) itu masih sangat besar. Namun pemerintah ini

selalu dilematis, pusat dalam arti, kalau saya mengatakan PAD-nya masih

kecil, potensinya besar, itu kemudian daerah bikin pajak yang segala macam

yang kemudian membunuh bisnis. Yang sekarang ini bahkan banyak Perda

(Peraturan Daerah) harus terpaksa dicabut-cabut walaupun dicabut masih

bisa di-issue kembali untuk tidak boleh dicabut. Tapi ini menggambarkan

bahwa policy itu seperti pedang bermata dua, it’s always tidak bisa melihat

hanya dari satu sisi saja. Seorang policy maker, kita selalu dituntut untuk

melihat dimensi yang berbagai macam multi dimensi dari satu kebijakan.

Kalau anda fokus hanya kepada satu tujuan tanpa melihat dimensi lain, anda

mungkin akan surprise dengan dampaknya. Loh tadinya saya tujuannya mau

itu, kok ternyata excessnya lebih banyak dari yang mau dicapai tujuannya

dan kemudian kita sibuk menghadapi excess. Itu adalah karena policy di

bidang ekonomi itu tidak dalam ruangan vacuum. Dia tidak di dalam spread

sheet atau dalam ekonomi model yang sifatnya adalah one to one, satu

bergerak maka saya dapat di situ. Dia muncul di dalam suatu environment

masyarakat yang punya perasaan, punya psikologi, punya behaviour, punya

persepsi, yang kadang-kadang di dalam dia menghadapi dan merespon suatu

kebijakan, dia kemudian bereaksi, yang tadinya kita pikir dia tidak berubah,

maka dia berubah. Makanya ilmu ekonomi saya sampaikan selalu penuh

dengan asumsi atau yang disebut ceteris paribus, padahal itu enggak pernah

ceteris paribus. Dunia nggak pernah ceteris paribus, artinya dunia itu tidak

pernah tetap sama, dia bergerak.

Dalam konteks ini, saya tentu mengharapkan bahwa daerah mampu terus

menggali penerimaan asli daerahnya. Kami sedang di dalam proses untuk

merevisi Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu mengenai Keuangan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang ini dibuat tahun 2009.

Sebetulnya kalau dalam usia, dia masih belum terlalu tua, namun perubahan

sudah sedemikian banyak. Kita perlu untuk mendefinisikan dan memperkuat

apa yang disebut local taxing power, kemampuan untuk memajaki di daerah,


sehingga masyarakat itu atau pemerintah daerah bisa melakukan perluasan

basis pajaknya. Namun harus dilakukan sedemikian tanpa menimbulkan

ekonominya menjadi makin terbebani. Kita juga perlu untuk restrukturisasi

pajak daerah dan melakukan rasionalisasi retribusi daerah. Ini yang tadi

saya sampaikan, sehingga tidak hanya daerah yang tiba-tiba menaikkan

dari sisi prosesnya atau setiap hal dia pajakin sehingga masyarakat akhirnya

lumpuh. Kita perlu untuk memperbaiki administrasi perpajakan di daerah.

Kita juga perlu untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian

pungutan-pungutan di daerah. Ini adalah sesuatu untuk kepentingan

publik, force-nya yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya penting

untuk pemerintah sendiri tapi lebih penting lagi adalah untuk masyarakat.

Dan adanya dunia akademik yang terus menerus menjadi partner di dalam

memikirkan secara intelektual, yang memiliki research yang sangat serius

dan memiliki data, evidence, sehingga policy itu tidak di-drive oleh retorika

politik. Policy tidak lagi di-drive lebih kepada populism, tapi kita bisa men-

drive policy berdasarkan evidence yang bagus, nyata, penelitian yang serius,

yang melihat dan kemudian bisa menyampaikan ke publik bahwa policy

seperti ini tujuannya adalah untuk seperti itu dan konsekuensinya seperti

ini. Ini perlu karena rakyat kita juga perlu untuk memahami dimensi dari

public policy yang biasanya memiliki multifaceted.

Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat melakukan seminar ini dan tentu

hasil dari Seminar on Local Tax Policies, Administration and Business Climate,

Options for Future ini akan berguna bagi kita untuk memformulasikan revisi

dari Undang-Undang mengenai Penerimaan, Pajak Daerah dan Restitusi

Daerah, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Masukan yang bisa dibahas

dari hari ini tentu akan sangat bagus untuk membuat naskah yang akan

lebih bagus dan pada saat nanti kita bahas dengan Dewan berdasarkan suatu

porsi dari penelitian dan pandangan-pandangan yang memiliki kualitas

yang bagus sehingga Dewan dan Pemerintah bisa membuat keputusan yang

terbaik untuk Republik Indonesia.

Terima kasih.

Wassalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


286 287

15

288 289

Kerja Sama Pemerintah, Masyarakat dan Institusi Menuju Negara Baldatun Thayyibatun

Keynote Speech RAKERNAS Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan dan Silaturahim Kerja Nasional Jaringan Saudagar Muhammadiyah

Hotel Savoy Homann Bandung, 13 September 2017




Pertama-tama, kita tentu akan memanjatkan puji syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala karena pada sore hari ini kita dapat merasakan nikmat sehat untuk dapat bertemu di dalam acara yang penting ini, yaitu bagaimana kewirausahaan menjadi lapangan usaha yang maju di dalam perekonomian kita. Saya benar-benar merasakan secara tulus ketika saya menikmati kata-kata pidato pembuka tadi. Dari kata-kata tersebut, saya merasa nafasnya sangat sesuai dengan apa yang mungkin ingin saya sampaikan kepada anda semuanya hari ini. Tugas saya tentu menjadi mudah dalam hal ini, karena saya diminta untuk membahas perekonomian global dan nasional dan bagaimana kira-kira proyeksinya di masa yang akan datang. Sebelumnya, saya ingin menyentuh beberapa hal yang mungkin nanti ada hubungannya dengan kegiatan dari jaringan Saudagar Muhammadiyah.

Pertama, kita mungkin akan memulainya dengan pembahasan kondisi ekonomi global. Perekonomian Indonesia adalah perekonomian terbuka. Kita selalu melakukan kegiatan ekonomi yang ada hubungannya dengan kegiatan ekonomi di dalam negeri maupun kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi global, baik apakah itu melalui perdagangan internasional, ekspor, impor, ataupun melalui mobilitas manusia itu sendiri. Bahkan, arus masuk keluar manusia serta arus masuk keluar capital antarnegara juga tidak luput di dalam perhatian ekonomi nasional kita. Oleh karena itu, kondisi perekonomian global tentu akan sangat mempengaruhi kondisi ekonomi nasional kita.

Apa yang akan terjadi di tahun 2017 dan 2018? Pertanyaan tersebut tentu mendorong kita untuk melihat perkembangan ekonomi global yang tengah terjadi pada berberapa tahun terakhir ini. Kita mengetahui bahwa pemulihan ekonomi global berjalan secara bertahap. Apabila kita menyebutkan pemulihan ekonomi global, kondisi ini pada dasarnya mulai berlangsung sejak 10 tahun yang lalu ketika dunia terguncang oleh krisis global pada tahun 2008 dan 2009. Semenjak itu, masalah ekonomi selalu dikait-kaitkan dengan


kata-kata “pemulihan ekonomi.” Sebelum krisis ekonomi 2008-2009 terjadi, pertumbuhan ekonomi dunia dapat tumbuh mendekati 4%. Itu pun didorong oleh perekonomian negara maju maupun perekonomian negara-negara berkembang di mana negara-negara berkembang yang masuk ke dalam emerging market pada umumnya dapat tumbuh cukup tinggi. Meskipun demikian, negara maju juga memiliki peluang untuk tumbuh tinggi pula, terutama negara Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa.

Namun, semenjak terjadinya krisis global tersebut di mana sektor perbankan dan sektor keuangan mengalami kerontokan, pertumbuhan ekonomi di negara manapun mengalami penurunan. Dalam kondisi seperti ini, yang dibutuhkan dunia usaha tentunya adalah injeksi modal yang baru. Pada masa krisis, ekonomi memang mengalami kelesuan. Namun setelah peristiwa itu terjadi, mereka mulai memasuki fase penyembuhan setelah injeksi modal yang baru diberikan kepada mereka. Mereka kemudian melakukan sesuatu yang sering disebut dengan nama deleveraging. Kata deleverage berasal dari kata leverage yang berarti pinjaman. Sedangkan deleverage itu sendiri, kata ini memiliki arti bahwa seseorang akan mengurangi aktivitas memberikan pinjamannya. Berkurangnya aktivitas pemberian pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan tersebut, itu sama saja artinya dengan kondisi badan kita yang mengalami kekurangan darah. Artinya, berkurangnya jumlah pinjaman akan berdampak kepada kelesuan ekonomi di seluruh dunia. Akibatnya, krisis keuangan pun melanda di beberapa negara dan itu terjadi pada tahun 2009 yang lalu. Meskipun krisis keuangan tengah terjadi, beberapa negara berkembang ternyata mampu bertahan terhadap gelombang krisis ini melalui stimulus fiskal yang mereka berikan.

Hanya saja, kondisi ini hanya dapat bertahan sampai dengan tahun 2011. Apabila kita melihat fenomena krisis tersebut, kelesuan ekonomi negara-negara maju ternyata telah menular ke negara-negara berkembang akibat harga komoditas yang mengalami penurunan secara drastis. Kondisi ini terjadi karena hampir sebagian besar negara-negara berkembang tergantung kepada hasil produksi dan perdagangan komoditasnya, apakah itu batubara, atau apakah itu minyak bumi, seperti yang telah disampaikan Pak Ahmad Heryawan sebelumnya. Bahkan, harga emas dunia juga menjadi salah satu pemicu melemahnya ekonomi dunia pada saat itu. Turunnya permintaan komoditas dunia menyebabkan perdagangan komoditas menjadi over supply atau kebanyakan produksi. Seseorang mungkin tidak akan percaya jika minyak bumi mengalami kebanyakan produksi. Dan itu memang terjadi di mana negara produsen minyak bumi mengalami kebanyakan produksi. Bahkan, stok yang ada di Amerika juga tidak mengalami penurunan, sehingga muncullah teknologi baru yang dinamakan fraction. Melalui teknologi tersebut, produsen akan menentukan bagaimana mereka dapat membuat shale gas yang menyebabkan permintaan terhadap minyak bumi tidak mengalami


kenaikan. Ekonomi memang mengalami pertumbuhan, tetapi pertumbuhan tersebut tidak terlalu besar sehingga permintaan terhadap minyak bumi pun tidak terlalu tinggi. Hal inilah yang kemudian mendorong pengusaha kilang minyak atau negara-negara OPEC mencoba mengendalikan jumlah produksi mereka agar harga minyak dunia dapat naik kembali. Namun karena negara-negara OPEC tidak disiplin di dalam pegendalian produksi minyak buminya di mana mereka sangat ambisius memproduksi minyak yang lebih banyak demi kepentingan penerimaan negara, seperti Nigeria, Saudi Arabia, bahkan Iran dan Irak yang baru saja mengalami pecah perang, maka hal itulah yang menyebabkan mengapa harga komoditas minyak dunia tidak mengalami kenaikan.

Fenomena seperti inilah yang menjadi salah satu bentuk yang saya ingin sampaikan bahwa ekonomi global sangat mempengaruhi keseluruhan ekonomi dunia, khususnya dinamika antarnegara yang sangat tinggi. Harga komoditas memang masih akan stabil di kemudian hari. Bahkan di dalam kondisi yang stabil ini, ada beberapa harga komoditas yang sudah mulai recover. Sebut saja salah satunya adalah harga minyak dunia. Pada suatu waktu tertentu, harga minyak dunia berada dikisaran US$48 per barel. Harga tersebut memang sempat menurun sebelumnya yang menyentuh harga dikisaran US$30 per barel. Demikian pula dengan harga batu bara di mana harga ini sekarang mengalami kenaikan hingga mencapai nilai sebesar US$84 per ton. Sebelumnya, harga batu bara tersebut berada di bawah harga US$84 per ton yang terjadi pada sekitar tahun 70-an. Kondisi inipun berlaku bagi harga palm oil yang juga sudah mulai mengalami peningkatan. Jika dapat saya analisa sedikit, kondisi ini menandakan bahwa pada tahun 2017 dan 2018, recovery atau pemulihan harga komoditas mulai berjalan secara bertahap. Pemulihan secara bertahap ini tidak mengindikasikan bahwa harga komoditas tersebut dikatakan sehat secara langsung. Ini hanya merupakan konteks globalnya.

Apa yang kita lihat ini merupakan bentuk risiko kondisi ekonomi global yang harus kita waspadai. Mengapa jaringan Saudagar Muhammadiyah harus memahami hal ini? Itu karena kegiatan ekonomi anda semua sangat tergantung terhadap lingkungan di mana kita beroperasi. Yang harus kita waspadai sebagai risiko tersebut adalah, pertama, kondisi geopolitik. Konflik ketegangan antara Korea Selatan dengan Korea Utara, serta krisis kepemimpinan di Amerika Serikat menjadi salah satu faktor risiko yang harus kita hadapi karena situasi di sana sangat unpredictable. Kita tidak dapat memprediksi mereka berbicara mengenai apa, delivery-nya apa, dan jadinya apa. Apabila mereka merupakan negara yang kecil dan apabila mereka memiliki pemimpin yang tidak predictable, ya kita mungkin akan mengabaikannya begitu saja. Namun, apabila mereka merupakan negara terbesar di dunia dan apabila pemimpin mereka juga tidak predictable,

292 293

” Gambaran dari risiko yang harus kita waspadai tersebut merupakan situasi peta dunia yang harus kita hadapi dari sisi geopolitik maupun geoekonominya di mana hal tersebut akan mempengaruhi kondisi ekonomi di dalam negeri. ”


maka kondisi ini tentu akan menggoyang semuanya yang ada di dunia ini. Hal seperti inilah yang mungkin menjadi satu perhatian yang harus kita waspadai.

Risiko kedua yang harus juga kita waspadai adalah kondisi ekonomi di negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Kita mengetahui bahwa ekonomi kedua terbesar di dunia adalah RRT. Pada bulan Oktober tahun ini, RRT tengah menghadapi masa transisi kepemimpinan di mana Presiden incumbent Xi Jinping ingin menjadi kembali Presiden RRT untuk periode putaran 5 tahun kedua. Konsep perpolitikan mereka memang mendukung kondisi ekonomi mereka yang seolah-olah tampak tenang di permukaannya. Mereka tidak mengijnkan terjadinya krisis dan tidak boleh pula adanya spekulasi yang berkembang. Namun di dalam ketenangan ekonomi RRT tersebut, praktik below the service dapat memungkinkan terjadinya gejolak di luar wilayah RRT. Itulah yang harus kita waspadai.

Potensi gejolak ekonomi RRT yang patut kita waspadai adalah potensi Non Performing Loan (NPL) atau yang disebut dengan kredit macet. Ekspansi investasi mereka terlalu besar pada beberapa tahun belakangan ini, sehingga transisi pertumbuhan ekonomi mereka dari investasi ke konsumsi juga bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Transisi orientasi pertumbuhan ekonomi ini memang tidaklah mudah, terlebih sistem ekonomi RRT yang sudah terbiasa dengan sistem komandonya harus berubah untuk menuju ke sistem ekonomi yang market oriented dan sentralisasi. Transisi seperti inilah yang harus kita waspadai, karena size ekonomi Amerika Serikat dan RRT sudah dapat menciptakan hampir lebih dari 30% GDP di dunia ini. Apabila kondisi ekonomi kedua negara tersebut mengalami goncangan, maka 70% GDP dari negara-negara yang berbeda tentu memiliki kemungkinan mengalami gejala gangguan ekonomi di negara mereka masing-masing. Sebagai contoh, krisis keuangan yang terjadi di negara-negara Eropa merupakan imbas dari krisis serupa yang terjadi di negara Amerika Serikat. Amerika Serikat memang cepat sekali dalam melakukan recovery-nya, karena keputusan pemulihan krisis ekonomi ini juga cepat sekali diambil oleh pemerintahan mereka. Pada masa itu, kepemimpinan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden George Bush. Kemudian, pemerintahan diambil alih oleh Presiden Barack Obama. Hal ini sangat berbeda dengan cara pemulihan yang diambil oleh negara-negara Eropa. Di Eropa, mereka itu melakukan dragging. Akibat integrasi ekonomi negara-negara Eropa yang berbentuk “Uni” di mana kebijakan fiskal dan kebijakan moneter mereka masih separuh dikuasai negara mereka masing-masing dan separuhnya diberikan kepada Uni Eropa, maka pemulihan krisis keuangan ini terlihat agak lama untuk mereka selesaikan. Namun demikian, kondisi tersebut tampaknya berangsur-angsur sudah mulai pulih sampai saat ini.


Gambaran dari risiko yang harus kita waspadai tersebut merupakan situasi peta dunia yang harus kita hadapi dari sisi geopolitik maupun geoekonominya di mana hal tersebut akan mempengaruhi kondisi ekonomi di dalam negeri. Krisis keuangan yang terjadi di dunia telah mengalami pemulihan secara bertahap dan itu juga telah mempengaruhi kondisi ekonomi dalam negeri kita yang juga telah mengalami pemulihan secara bertahap pula. Apabila kondisi ekonomi selalu dilihat sebagai keselarasan kerja dari dua mesin kekuatan, yaitu permintaan dan penawaran, maka kedua mesin tersebut harus berjalan beriringan di mana keduanya harus kuat dan sehat. Masalah ekonomi tidak hanya mengandalkan permintaannya saja yang kuat dan sehat, tetapi ekonomi juga harus melihat kesehatan dan kekuatan mesin penawaran yang bermula dari produksi yang dilakukan oleh masyarakatnya. Apabila permintaan sangat tinggi dan tidak diikuti dengan produksi yang memadai, maka masalah ekonomi yang muncul adalah terjadinya inflasi, karena orang ingin memiliki mobil baru, ingin memiliki handphone baru, ingin memiliki baju baru, ingin memilki rumah baru, ingin ada jalan yang baru, ataupun ingin ada airport yang baru. Itu semua merupakan permintaan yang diinginkan oleh masyarakat. Namun apabila tidak ada jawaban dari sisi supply-nya, maka keinginan yang kemudian diwujudkan dengan permintaan pembeli tersebut tidak akan dapat direalisasikan. Akibatnya, harga produk yang dibutuhkan akan mengalami kenaikan.

Oleh sebab itu di dalam kita mengelola ekonomi kita, kita harus selalu membuat dua sisi yang berbeda, yaitu permintaan dan penawaran, dapat berjalan secara harmonis. Apabila yang satu berlarinya terlalu cepat dan yang lainnya berlarinya masih terseok-seok, maka yang berlari sangat cepat tersebut harus direm sementara dan yang terseok-seok tersebut segera untuk dikuatkan. Itu sudah menjadi policy pemerintah untuk membuat sisi demand dengan sisi supply harus bertemu dalam titik yang sama. Jika demikian adanya, apa yang menjadi instrumen pemerintah bagi kedua mesin ekonomi tersebut? Untuk sisi pemintaannya, instrumen apa yang ada di dalam perekonomian yang harus terus ditingkatkan karena kualitas permintaan juga terus mengalami kemajuan? Demikian pula dengan jenis pemintaannnya. Permintaannya itu apa saja? Untuk meningkatkan permintaan tersebut, konsumsi yang akan berperan di dalam kemajuan pertumbuhan ekonomi nasional di mana masyarakat kita semua yang tadi oleh Pak Haedar Nasir disebutkan sebagai saudara bukan saudagar yang berperan dalam memajukan permintaan tersebut. Saudara-saudara itu kerjanya konsumsi, iya kan?

Saudara-saudara yang hadir di sini maupun saudara-saudara yang berada di luar sana merupakan kunci penting bagi pertumbuhan konsumsi nasional. Termasuk pula, para Aparatur Sipil Negara (ASN) atau para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berperan dalam meningkatkan pertumbuhan konsumsi di Indonesia seperti yang telah disampaikan oleh Pak Ahmad Heryawan,


Gubernur Jawa Barat kita. Mereka adalah para pekerja yang melakukan konsumsi. Ketika mereka mendapatkan gaji, baik itu gaji bulanan maupun gaji pertama, mereka akan membelanjakannya untuk keperluan konsumsi mereka. Konsumsi seperti merekalah yang menjadi bagian dari perhitungan konsumsi ekonomi nasional kita. Tidak heran jika di dalam perekonomian kita ada tingkat pengangguran yang cukup tinggi di mana orang yang bekerja, tetapi bekerjanya setelah mereka mengalami pengangguran, penghasilannya kurang begitu bagus. Ini semua tentu menjadi penyakit ekonomi, karena mereka tidak memunculkan permintaan (demand) yang sehat. Dari sebab itu, dengan berbagai kebijakan yang memadai, pemerintah berfungsi untuk membuat pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat yang belum mendapatkan lapangan pekerjaan. Kesempatan kerja yang muncul tentunya adalah kesempatan kerja yang berkualitas, yang masyarakatnya dapat mendapatkan gaji, asuransi kesehatan, sampai dengan pensiun sehingga pada saat nanti mereka selesai bekerja, mereka tetap memiliki daya beli sampai akhir hayat hidupnya. Tidak lupa pula, pemerintah juga harus mampu menyeimbangkan situasi ekonomi yang berkembang dengan membayar 2,5 dari nilai minimum kesenjangan yang terjadi di dalam masyarakat. Itulah yang harus kita jaga. Oleh sebab itu, apabila ada seseorang yang mengatakan daya beli masyarakat mengalami penurunan, kita perlu melakukan pengecekannya terlebih dahulu. Apakah daya belinya memang turun atau tidak? Sektor mana atau kelompok masyarakat mana yang mengalami penurunan daya beli? Apabila dibagi 10 menurut jenjangnya, di mana jenjang masyarakat yang kaya dan di mana jenjang masyarakat yang berada di bawah?

Apabila kita memiliki 10 tingkat dari 100% seluruh masyarakat itu, maka 30% diantaranya merupakan masyarakat yang berada paling bawah. Kelompok masyarakat inilah yang paling miskin, yang seharusnya mendapatkan zakat. Pemerintah pada dasarnya memiliki banyak program yang ditujukan bagi kelompok masyarakat miskin ini, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Beras Sejahtera (Rastra). Kelompok masyarakat miskin ini diberikan banyak sekali intervensi dari pemerintah. Ditambah pula, apabila masyarakat muslim memberikan zakatnya yang sebesar 2,5% untuk tujuan yang memang ke arah situ, maka pemerintah juga turut hadir di situ. Negara tidak mungkin membiarkan ada sebagian masyarakatnya hidup di dalam garis kemiskinan, terutama dikemudian hari apabila mereka memiliki anak dan anaknya nanti menjadi miskin juga, maka kondisi seperti ini tentu menciptakan sebuah fenomena yang dinamakan intergenerational poverty atau kemiskinan antar generasi. Inilah yang harus kita potong dan cara memotongnya adalah mulai dengan memberikan bantuan makanan dan pendidikan bagi mereka yang hidup di dalam garis kemiskinan. Agar tingkat kemiskinan dapat semakin diperkecil, maka anak-anak mereka yang hidup di dalam garis kemiskinan juga perlu diberikan makanan dan pendidikan yang cukup. Orang yang


miskin pada umumnya selalu mengatakan bahwa mereka terlalu miskin untuk pergi ke sekolah. Ini bukan karena sekolahnya yang gratis, tetapi mereka lebih memilih bekerja untuk memberikan tambahan pendapatan dan nafkah di rumah mereka. Pada intinya, orangtua mereka tidak mengizinkan anak-anaknya pergi ke sekolah, karena anak-anak mereka harus bekerja akibat himpitan hidup mereka yang teralu miskin.

fenomena seperti inilah yang masih terjadi di dunia ini di mana hal ini sudah seharusnya mulai untuk dikurangi. Itulah yang dilakukan pemerintah dengan memberikan bantuan, salah satunya dengan bantuan yang bernama PKH. Bantuan itu akan memberikan tambahan pendapatan satu keluarga miskin, sehingga anak-anak mereka dapat bebas bersekolah dan biaya sekolah anak tersebut digratiskan. Demikian pula dari segi kesehatan di mana mereka juga akan mendapatkan pelayanan kesehatan berupa imunisasi gratis dan mendapatkan gizi yang cukup memadai. Program ini dilakukan pemerintah di mana anggaran yang dialokasikan akan disampaikan kepada masyarakat miskin secara keseluruhan, termasuk bantuan subsidi yang nilainya mencapai Rp298 triliun di tahun depan. Semua ini dilakukan dengan tujuan agar tingkat konsumsi kelompok masyarakat ini dapat diperbaiki dan dijaga secara berkesinambungan. Selain itu, program ini juga ditujukan untuk menghilangkan kemiskinan antar generasi atau tingkat kemiskinan secara absolute.

Sementara itu, kelompok masyarakat berpendapatan menengah memiliki porsi 40% sampai dengan 85%. Mereka adalah masyarakat kelas menengah, seperti halnya kelompok ASN dan kelompok pekerja yang lainnya. Indonesia dengan jumlah penduduk sebanyak 257 juta jiwa memiliki kelompok masyarakat kelas menengah yang paling besar. Mereka merupakan growing middle class yang muncul dalam beberapa tahun terakhir ini. Mereka inilah yang selama ini menjadi motor penggerak mesin permintaan di dalam roda ekonomi nasional kita. Oleh sebab itu, ketika kemarin tarif listrik berdaya 900 watt mengalami kenaikan, banyak masyarakat yang mengajukan protes. Bahkan, daya beli juga ikut menurun akibat pengaruh dari rencana kenaikan tarif listrik ini. Dari sebab itu, pemerintah berusaha mencoba meredakan ketegangan situasi dengan membentuk rencana pemberian kompensasi agar dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat akibat tarif dan harga yang mungkin mengalami kenaikan. Ini merupakan suatu strategi yang kita lakukan agar konsumsi dapat terus berjalan dan kita juga akan terus berusaha membuat daya beli masyarakat tetap terjaga.

Faktor lainnya yang mempengaruhi permintaan adalah investasi. Dalam hal faktor investasi ini, peran saudagar lebih dominan dibandingkan dengan peran saudara. Saudagar memiliki kecenderungan untuk produktif melalui dana investasi yang mereka miliki. Saudagar memiliki kesamaan dengan


” Faktor lainnya yang mempengaruhi permintaan adalah investasi. Dalam hal faktor investasi ini, peran saudagar lebih dominan dibandingkan dengan peran saudara. Saudagar memiliki kecenderungan untuk produktif melalui dana investasi yang mereka miliki. ”


para pelaku ekonomi atau investor. Sejak krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997-1998 berlalu, pertumbuhan investasi di Indonesia belum pernah mengalami pemulihan. Kondisi ini pun masih sama sebelum krisis ekonomi tahun 1997-1998 menghantam Indonesia. Padahal, kondisi perbankan di tanah air dapat dikatakan sudah cukup sehat. Bahkan, banyak entrepreneur baru yang bermunculan di Indonesia. Namun, pertumbuhan investasi yang ada hanya baru mencapai tingkat pertumbuhan sebesar 5,4% sampai dengan 5,5%. Apabila pertumbuhan ekonomi di Indonesia ingin dapat tumbuh sebesar 6%, maka investasi harus didorong hingga dapat tumbuh diatas 6%. Inilah yang dibutuhkan Indonesia di mana investasi masih menjadi kebutuhan untuk meningkatkan kinerja ekonomi Indonesia dengan syarat kita harus mampu melihat apa yang menjadi faktor penghalang investasi tersebut. Apakah itu ide? Ide bukanlah masalah, karena hampir dipastikan bahwa orang Indonesia banyak memiliki ide ataupun gagasan. Lantas, apakah akses terhadap modal? Kita memang melihat bahwa akses terhadap modal memang menjadi masalah di dalam kemudahan investasi di Indonesia, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan menengah kebawah. Oleh sebab itu, pemerintah membuat skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) di mana dana untuk mendapatkan pinjaman ini diperluas hingga mencapai Rp100 triliun lebih. Bayangkan jika kondisi ini dibandingkan dengan kondisi pada 10 tahun yang lalu di mana KUR pada masa pemerintahan Pak Susilo Bambang Yudhoyono memberikan volume jumlah dana pinjaman hanya sebesar Rp1 triliun. Sekarang, dana pinjaman KUR tersebut sudah mencapai Rp100 triliun lebih dan subsidi bunganya juga mencapai lebih dari Rp9 triliun.

Walaupun nilai pinjaman KUR telah mengalami peningkatan, jumlah usaha kecil menengah (UKM) yang menggunakan fasilitas ini untuk memenuhi kebutuhannya baru sekitar 40% dari total UKM sebanyak kurang lebih 60 juta UKM. Meskipun volume pinjaman KUR sudah dinaikkan, mereka masih saja tetap kurang. Melihat hal ini, kita pun mengembangkan alternatif pemberian fasilitas kredit yang baru yang kita sebut sebagai Kredit Usaha Mikro (UMi). Kami pun bekerjasama dengan Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU), maupun jaringan-jaringan ekonomi kerakyatan lainnya agar pinjaman di bawah Rp10 juta dapat juga dberikan pelayanan pinjaman ini. Namun yang terpenting dari fasilitas ini adalah kemudahan bagi UKM mendapatkan akses pinjaman mikro ini. Selama ini, mereka selalu mendapatkan akses pinjaman melalui rentenir dengan tingkat suku bunga pengembalian pinjaman yang sangat tinggi yang bahkan dapat mencapai tingkat suku bunga sebesar 35%. Inilah yang tengah kita coba perbaiki, termasuk memperbaiki kondisi kepastian hukum dan perizinan bagi investor di mana mereka membutuhkan situasi perizinan yang tidak kompleks tentunya.

Dari kondisi seperti itulah yang selalu mendorong Bapak Presiden mengatakan ease of doing business atau mudahnya melakukan bisnis yang


harus terus untuk diperbaiki, baik itu memperbaiki perizinannya maupun memperbaiki peraturannya. Apabila perlu, kita jangan lagi membuat peraturan pemerintah atau peraturan menteri yang dapat merepotkan manusia semuanya. Lebih baik, kita tidak perlu membuat peraturan yang baru. Apabila memungkinkan, peraturan yang lama dihapuskan saja. Keinginan itulah yang selalu Bapak Presiden utarakan kepada kita semua. Pak Presiden mengatakan seperti itu, karena beliau melihat seolah-olah memang pemerintahlah yang menjadi sumber berbagai kompleksitas yang ada. Saya tidak akan mengatakan kompleksitas itu sebagai sumber masalah. Hanya ingin menghindari agar jangan sampai saya di tegur (selingan humor). Mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah propinsi dan pemerintah kota, mereka harus memiliki mindset bahwa kita itu merupakan pelayan masyarakat. Sebaiknya, kita mempermudah masyarakat termasuk mempermudah investor yang berasal dari para saudagar yang hadir pada hari ini sehingga mereka dapat menjalankan usahanya dengan baik. Paling tidak, mereka tidak memiliki akses capital, karena mereka secara umum sudah memilki capital. Mereka juga memiliki ide, tetapi mereka sering frustasi dengan peraturan yang banyak, yang mencekik mereka, termasuk masalah pajak yang sering menjadi kekhawatiran bagi mereka.

Dari sebab itu, saya melakukan reformasi perpajakan. Caranya, ya dengan mendatangi acara seperti ini sehingga saya dapat mendengar keluhan anda dan mendapat masukan dari anda. Apabila hal ini tidak saya lakukan sebagai kapasitas saya sebagai seorang menteri, maka kemungkinan saya hanya sekedar memberikan peluang kepada anak buah saya yang hanya sekedar ingin memuaskan dan menyenangkan hati saya saja. Mereka mungkin saja hanya mengatakan, “oh, semuanya bagus Bu. Semuanya sudah beres”. Untuk menghindari itu, saya pun sering bergaul sehingga saya dapat mengatakan, “kamu bilang beres? Orang bilang tidak beres tuh. Kamu bilang kamu sudah kerja keras, tetapi orang bilang kamu masih jelek kerjanya”. So, itu adalah suatu cara bagi kita untuk dapat terus memperbaiki birokrasi kita tanpa membuat mereka demoralized karena pada akhirnya mereka adalah birokrasi yang harus menjalankan banyak sekali fungsi-fungsi negara. Menurut pandangan saya, disitulah fungsi pimpinan yang kita butuhkan di mana kita tetap memberikan pressure untuk mereformasi perbaikan. Namun, kita tentu tidak membuat mereka marasa terhina, demoralisasi, atau bahkan merasa bahwa mereka tidak dihargai lagi. Inilah fungsi dari seorang pimpinan yang akan kita lakukan.

Faktor berikutnya yang juga mempengaruhi permintaan adalah pemerintah. Pemerintah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai faktor untuk mendorong ekonomi kita. Caranya dengan mengeluarkan belanja negara, seperti belanja barang pemerintah, belanja modal pemerintah, atau bahkan mengeluarkan Penyertaan Modal Negara

300 301

” Mereka selama ini selalu mengatakan negara ini sangat kaya dengan sumber daya alamnya dan banyak yang kita belum dapatkan dari sumber daya alam tersebut. Intinya, segala sesuatunya selalu dikaitkan dengan sumber daya alam yang kita miliki. ”


(PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar mereka dapat menjadi sektor usaha yang dapat menggerakan investasi. Dengan dikeluarkannya belanja negara tersebut, pemerintah berharap mampu untuk menggerakkan ekonomi nasional kita. Sementara itu, pertumbuhan dari belanja pemerintah juga terus kita tingkatkan, terutama belanja negara yang diprioritaskan di sektor infrastruktur, di pembangunan sumber daya manusia khususnya pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya, faktor lainnya yang juga mempengaruhi permintaan adalah perdagangan internasional, khususnya peningkatan nilai ekspor kita. Selama tahun 2014, 2015, 2016, ketika harga komoditas jatuh dan ekonomi dunia mengalami kelesuan akibat krisis ekonomi yang terjadi, nilai ekspor dunia mengalami penurunan. Sebelum krisis keuangan dunia yang terjadi pada tahun 2008 sampai dengan 2009, pertumbuhan ekspor selalu dua kali lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi. Artinya, apabila ekonomi dunia dapat tumbuh sebesar 4%, maka pertumbuhan ekspor juga dapat tumbuh sekitar 8%. Sekarang ini, growth dari pertumbuhan perdagangan internasional hanya mencapai 2%. Dengan demikian, orang mulai bertanya, apakah dunia sudah tidak mau berdagang kembali antarnegara? Atau, apakah ada faktor yang lainnya? Pada masa sebelumnya, kita memang mengenal yang namanya supply chain dan teknologi chain. Apakah faktor itu yang melemahkan perdagangan internasional kita? Secara riil, beberapa produk ekspor mengalami pertumbuhan. Salah satunya adalah ekspor alat-alat transportasi. Apabila kita melihat investasi di bidang transportasi perkapalan, maka kita akan dapat melihat pertumbuhan ekpor produk ini. Hal ini didorong oleh naiknya pertumbuhan ekonomi dan permintaan yang dilakukan Amerika Serikat. Tidak hanya Amerika Serikat saja, Negara-negara Eropa juga sudah terlihat restored terhadap perdagangan produk ini. Bahkan, Jepang dan RRT pun sudah mulai melakukan stabilisasi dan konsolidasi di dalam ekonominya. Artinya, permintaan dunia memang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional kita.

Penjelasan saya sebelumnya ini merupakan penjelasan sisi permintaan dari mesin ekonomi nasional kita. Sekarang, saya mencoba untuk menjelaskan ekonomi nasional kita dari sisi supply-nya. Selanjutnya, saya akan mencoba membahas hal yang terkait dengan Muhammadiyah. Pada masa lalu sampai sekarang, perekonomian Indonesia tumbuh karena di dorong oleh dominasi penggunaan sumber daya primernya. Pak Ahmad Heryawan sebelumnya juga sudah menyinggung hal yang terkait dengan sumber daya alam ini. Di dalam mengembangkan konsep ekonomi kita, saya selalu memperhatikan bahwa masyarakat Indonesia itu selalu memiliki perasaan attachment yang sangat emosional dengan sumber daya alam ini. Mereka selama ini selalu mengatakan negara ini sangat kaya dengan sumber daya alamnya dan banyak yang kita belum dapatkan dari sumber daya alam tersebut. Intinya, segala sesuatunya selalu dikaitkan dengan sumber daya alam yang kita


miliki. Beberapa kegiatan sektor primer yang kita ketahui misalnya adalah sektor pertanian, sektor pertambangan, dan sektor perikanan. Semua sektor tersebut memiliki natural resources yang menghasilkan. Itulah yang kita sebut sebagai primary. Seiring dengan kemajuan ekonomi dan dunia yang telah mengalami evolusi, sektor primer telah tergantikan dengan sektor sekunder atau yang kita klasifikasikan sebagai secondary.

Secondary itu dapat berupa sektor manufaktur di mana natural resources menjadi produk utamanya maupun produk olahan yang mendapatkan nilai tambah. Salah satu contohnya adalah produk chip keluaran PT. Samsung yang telah kita lihat sebelumnya. Selanjutnya, saya mencoba menjelaskan sedkit mengenai tertier di mana sektor jasa menjadi salah satu bagian dari sektor yang mendukung produktivitas ekonomi nasional kita. Selama ini, sektor jasa mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Jenis sektor ini dapat berupa usaha di bidang konsumsi, transportasi, maupun jasa keuangan. Sehubungan dengan munculnya generasi milenial yang saat ini memiliki daya beli atau paling tidak, orangtuanya yang memiliki daya beli yang cukup tinggi, maka pola konsumsi mereka pun turut mengalami perubahan. Saya pernah bertanya kepada anak saya, “kamu ingin punya mobil? kenapa mesti harus punya mobil? Saya dapat kemana-mana naik uber”. Bayangkan dengan kondisi yang terjadi pada generasi sebelumnya. Coba ditanyakan saja kepada Pak Soetrisno Bachir ketika beliau pergi kuliah. Pastinya, beliau memiliki pengalaman tersendiri, “kalau bisa punya mobil dan mobilnya paling bagus dari mulai scooter.” Coba juga jika kita melihat riwayat hidupnya Pak Jusuf Kalla. Ini juga ada juga sebuah film yang memperlihatkan pengalaman seseorang naik scooter sendirian pada masa sebelum generasi milenial hadir ke dunia ini. Bagi orang tersebut, pengalaman mengendarai scooter sudah merupakan pengalaman yang paling hebat yang dirasakan orang tersebut. Dia mungkin merasa paling kaya yang kemudian dia menggantikannya dengan sebuah mobil yang mewah. Bagi generasi Baby Boomers atau generasi kita inilah, persepsi mengenai keberhasilan diwujudkan dengan memiliki rumah ataupun kendaraan. Sekarang, hal itu tidak berlaku bagi generasi milenial. Anak-anak generasi milenial itu selalu berpikir, “I don’t have to have a house.” Bagi mereka, rumah itu hanya sebagai tempat persinggahan sementara. Apakah itu dibeli dari uang mereka sendiri atau disewa yang mana mereka pun memiliki kebebasan untuk berpindah-pindah ke mana mereka suka. Dari gambaran perbedaan persepsi pemikiran lintas generasi tersebut, kita mengetahui bahwa konsep mengenai mobilitas itu luar biasa besar pengaruhnya bagi perubahan masyarakat kita. Mobilitas tidak berarti bahwa saya harus memiliki, tetapi di sana saya dapat melakukan sharing. Oleh karena itu, jika pemerintah sekarang menanamkan investasinya di bidang infrastruktur, baik itu jalan raya yang digunakan untuk connecting, port, ataupun airport, maka itu dapat diartikan sebagai suatu keharusan


karena zaman memang sudah memintanya. Sama halnya pula dengan investasi di bidang telekomunikasi di mana kebutuhan masyarakat terhadap telekomunikasi juga semakin meningkat.

Berbicara mengenai konteks revolusi industri, kita juga dihadapkan pada revolusi industri tahap keempat. Revolusi industri pertama diwujudkan dengan adanya penemuan listrik. Selanjutnya pada revolusi industri kedua, penemuan otomotif atau mesin uang yang dioperasikan secara otomatis di dalam industri menjadi indikator penting pada tahap revolusi industri kedua ini. Sementara itu, revolusi industri ketiga ditandai dengan adanya penemuan komputer di mana komputer memiliki multifungsi bagi kehidupan masyarakat modern. Dan yang menjadi temuan penting pada revolusi industri keempat adalah massive technology yang menggunakan mekanisme digital melalui jaringan internet. Apabila Bapak dan Ibu melihat majalah Economist yang terakhir, Bapak dan Ibu akan melihat cover depan malajah tersebut yang memperlihatkan muka seseorang sebagai hasil dari identifikasi fingerprint orang tersebut. Perkembangan komputer saat ini sudah sangat cepat, terlebih dengan adanya teknologi artificial intelligence yang baru. Sebagai contoh, dengan membaca wajah Sri Mulyani, sebuah komputer akan dapat mendiskripsikan bahwa, “ini orang adalah kesehatannya seperti ini, karakternya seperti ini. Bahkan mereka yang sekarang di dunia barat menjadi heboh, saya dapat mengerti bahwa dia kemungkinan menjadi gay atau lesbian sekian persen”. Saya mengatakan semua ini agar Muhammadiyah dapat sedikit berpikir lebih pragmatis dan open minded terhadap perubahan situasi yang terjadi saat ini. Inilah wajah dunia yang kita hadapi.

Teknologi memang mempengaruhi dinamika seluruh kehidupan manusia, baik itu dinamika yang berhubungan dengan tingkah laku konsumsi manusia maupun dinamika yang terkait dengan produktivitas seseorang. Pada masa Baby Boomers, orang selalu berpikiran ingin memiliki impian seperti halnya “American Dream.” Mereka selalu memimpikan memilki rumah, dua mobil, pasangan yang bekerja, dan anak-anak mereka yang pergi ke sekolah. Namun, impian itu sekarang berbeda. Sekarang, kita banyak menjumpai orang yang tidak memiliki pasangan, terutama di kota-kota besar. Mereka berpikir lebih baik memiliki anjing daripada ingin memiliki anak. Dari sebab itu, negara maju banyak yang memiliki rumah sakit yang mengurus binatang peliharaan. Jumlahnya memang luar biasa banyaknya. Saya sendiri sebagai seorang muslim yang pernah bekerja dan hidup di negara maju tersebut melihat dan juga bergulat dengan pemikiran dan kebijakan-kebijakan ekonomi mereka. Saya juga melihat perubahan teknologi yang hadir ditengah kehidupan mereka. Sebagai seorang policy maker, kita tentu harus banyak berpikir. Pendidikan dan kesempatan kerja seperti apa yang akan muncul di kemudian hari? Kita bahkan sudah memperdebatkan banyak sekali dengan orang-orang yang memiliki kompetensi, terutama ketika saya


masih bertugas di Bank Dunia. Yang menjadi pemikiran kita pada saat itu adalah apa yang akan terjadi apabila revolusi teknologi menyapu banyak sekali pekerjaan yang selama ini dibutuhkan untuk menciptakan, misalnya, pertumbuhan konsumsi. Mungkin, kita tidak memerlukan lagi jasa tukang sapu. Demikian pula, kita juga tidak lagi membutuhkan tenaga supir. Bahkan, fungsi satpam barangkali dapat digantikan dengan drone untuk mengawasi tingkat keamanan di suatu wilayah.

Hal-hal seperti inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai what kind of new job yang harus kita ciptakan? Dengan job baru yang muncul tersebut, bagaimana skill, pendidikan, serta mindset yang harus kita tanamkan? Apabila kita berpikirnya masih berporos kepada mindset yang kebelakang sedangkan dunia pasar kerja terus mengalami perubahan, maka yang terjadi adalah rasa frustrasi yang ada pada generasi baru kita. Tidak semua orang dapat menjadi seorang saudagar. Kita dapat mengambil gambarannya di Muhammadiyah ini. Berapa populasi saudagarnya dibandingkan populasi saudaranya? Kita mungkin dapat mengatakan 1 berbanding 9. Seperti gambaran pintu yang dijadikan contoh dalam penjelasan sebelumnya. Hanya bedanya, satu orang berprofesi sebagai seorang saudagar dan 9 orang lainnya berprofesi sebagai seorang saudara. Yang satu, jumlah pintunya 9. Sedangkan yang 9, jumlah pintunya 1. Namun, para saudara yang hadir di sini tentu membutuhkan sebuah pekerjaan meskipun kita tetap meminta para saudagar untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka. Saudagar tetaplah seorang saudagar. Demikian pula, saudara adalah saudara. Namun, saudara pun dapat tumbuh dan berkembang menjadi saudagar dan begitu pula sebaliknya di mana saudagar dapat pula berprofesi sebagai saudara. Yang menjadi perhatian kita saat ini adalah bahwa orang yang paling kaya di dunia ini dibangun bukan dari kekuatan sumber daya alam yang mereka miliki. Apabila kita melihat di tahun 1970, 1980, sampai dengan tahun 2000, perusahaan paling besar dan orang yang paling kaya itu pasti memiliki hubungan dengan perusahaan Exxon ataupun Chevron. Mereka sangat kaya karena mereka telah mengeksploitasi sumber daya alam yang ada. Sekarang, apabila anda ingin berbicara mengenai orang yang paling kaya, maka hal itu akan dikaitkan dengan information technology (IT). Michael Page adalah orang yang kaya karena membangun Goolgle. Iya kan? Demikian pula dengan Microsoft, Facebook, dan Jack Ma. Mereka adalah orang-orang yang kaya yang dibangun bukan berdasarkan sumber daya alam yang ada. Mereka menciptakan platform, masuk, dan menyiapkan diri mereka untuk revolusi industri tahap keempat dengan menciptakan infrastruktur tersendiri.

Sebagai penutup, saya ingin meyampaikan implikasi apa yang akan diperoleh para Saudagar Muhammadiyah kita yang hadir pada hari ini. Ada beberapa hal yang mungkin saya ingin share. Pertama, apabila saya mendengar


” salah satu profesi yang sekarang highly demanded adalah orang-orang yang dapat membaca data dan behavior dengan bantuan artificial intelligence. Intinya, semua tingkah laku konsumen akan menjadi data yang potensial bagi perusahaan. ”


dengan teliti secara terus-menerus, Pak Haedar Nashir menyampaikan bahwa platform Muhammadiyah awalnya adalah bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Mereka memiliki rumah sakit dan perguruan tinggi yang banyak. Saya tidak membayangkan mengapa Muhammadiyah tidak memunculkan industri jasa asuransi untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan yang mereka ciptakan sebelumnya. Yang muncul secara masif justru dari Grup Lippo. Lippo itu benar-benar membuat the whole supply chain yang berhubungan dengan kebutuhan manusia, mulai dari kebutuhan orang yang akan melahirkan, kebutuhan untuk masuk sekolah, hingga kebutuhan masuk ke rumah sakit jika memang mereka membutuhkan pelayanan kesehatan tersebut. Bahkan, manusia juga memerlukan kebutuhan pelayanan kematian jika mereka membutuhkan jenis pelayanan ini. Namun demikian, permintaannya itu semuanya predictable.

Meskipun permintaannya predictable, mereka (Grup Lippo) juga sebenarnya memikirkan bentuk bisnis model yang selalu dapat menyesuaikan diri. Saya bayangkan jika Pak Haedar Nashir, Pak Soetrisno Bachir, dan Pak Najib Hamid dapat membuat bisnis model tersendiri bagi perguruan tinggi yang dimiliki Muhammadiyah. Kita dapat saja mengkorporatisasikan, meskipun kita juga tetap menjaga keseimbangan bilamana ada yang kurang mampu, kita pun tetap melayani mereka sebagai orang yang membutuhkan bantuan. Namun, kita juga tetap membutuhkan revenue generating yang tentunya dilakukan perbaikan terhadap corporate governance model bisnis Muhammadiyah itu sendiri. Mengapa Muhammadiyah tidak melakukan listing di capital market? Rantai bisnis Perguruan tinggi dan rumah sakit Muhammadiyah dapat saja dijadikan holding yang kemudian di-corporated-kan. Saya memang sempat tergoda untuk menyinggung hal ini dengan manajemen bisnis perbankan yang dibangun Muhammadiyah, yaitu Bank Muhammadiyah (selingan humor).

Bapak Ibu sekalian, jika kita melihat salah satu sponsor acara ini, yaitu Wardah, kita akan mengetahui sedikit mengenai usaha keras yang dilakukan perusahaan ini. Wardah ini 10 tahun yang lalu mungkin belum ada. Namun, perusahaan ini mengetahui secara tepat strategi yang mereka butuhkan sehingga perusahaan yang bermula dari perusahaan perintis ini kini telah berubah menjadi growing middle class company. Perusahaan ini mengetahui pangsa pasar yang ada disekitar mereka sehingga mereka menciptakan produk yang disukai anak-anak muda saat ini di mana anak-anak muda saat ini memiliki mobilitas yang tinggi, suka berdandan, dan suka berbicara diantara teman sebaya mereka. They are thinking about the need of consumer-nya. Anak-anak sekarang sukanya ketemu dengan sesama teman mereka dan mengobrol. Itulah yang kemudian digunakan perusahaan ini sebagai platform mereka. Oleh sebab itu, semua orang sekarang berpikir bagaimana melihat pasar sebagai wadah yang potensial untuk mengembangkan usaha mereka.


Dulu, orang akan melihat sumber daya alam sebagai potensi pengembang ekonomi mereka. Sekarang, orang akan melihat konsumen sebagai sumber peningkatan potensi ekonomi mereka. Dari sebab itu, salah satu profesi yang sekarang highly demanded adalah orang-orang yang dapat membaca data dan behavior dengan bantuan artificial intelligence. Intinya, semua tingkah laku konsumen akan menjadi data yang potensial bagi perusahaan. Misalnya, dari Pak Haedar Nasir ini, kita akan mengetahui bagaimana dia menggunakan handphone-nya, sampai dengan alamat situs apa saja yang dia kunjungi. Semua itu nantinya akan masuk di dalam big data.

Contoh lainnya yang dapat kita lihat adalah melalui perilaku seseorang yang berbelanja melalui sistem online. Kita mengetahui Amazon yang beroperasi di Amerika Serikat. Demikian pula, kita mengetahui Jack Ma yang berafiliasi dengan Lazada. Atau bahkan, Tokopedia yang dimiliki oleh entreprenuer muda asal Indonesia. Misalnya, kita dapat mengetahui perilaku belanja si A melalui data yang kita peroleh. Melalui data tersebut, kita dapat memproyeksikan untuk membuat sebuah iklan yang sesuai dengan trend perilaku belanja si A tersebut. Dengan tujuan, si A akan meningkatkan frekuensi nilai belanjanya. Atau mungkin saya akan memberikan contoh yang lebih mengejutkan. Ada sebuah toko di Amerika Serikat. Toko tersebut dapat membuat analisa dari orang yang membeli produknya melalui kartu kredit. Analisa tersebut didasarkan atas data yang mereka peroleh setiap tahunnya. Mereka kemudian membuat profil bahwa apabila ada seseorang belanja barang, mereka dapat mengetahui karakteristik perilaku orang tersebut. Dari analisa yang mereka lakukan, mereka mengetahui bahwa konsumen yang membeli produk mereka merupakan konsumen yang tengah hamil dengan usia kandungan dibawah 3 bulan. Suatu saat, toko ini mendapatkan seorang konsumen yang membeli produk mereka. Seperti biasa, toko ini mengirimkan produk tersebut kepada konsumen sebagai bentuk jemput bola untuk menghargai konsumen tersebut. Di dalam consumer letter, toko itu mengatakan, “oh saya senang sekali bahwa akan ada yang hamil disini. Si X hamil.” Orang tua kosumen tersebut merasa terkejut karena anaknya tidak mungkin hamil, karena dia masih sekolah di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Dari produk yang diantar ke rumahnya tersebut, orang tua dari konsumen yang membeli produk tersebut akhirnya mengetahui bahwa anaknya tengah mengandung. Awalnya, orang tua tersebut tidak mengetahui karena anaknya menyembunyikan kehamilannya dari orang tuanya. Dari contoh inilah kita mengetahui apa yang dinamakan dengan the big data. Sekarang, yang menjadi kekhawatiran saya adalah ketika Muhammadiyah ingin membuat sebuah mall di mana mall tersebut termasuk salah satu industri yang masuk dalam kategori sunset. Kekhawatiran tersebut lebih disebabkan karena adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam pengelolaan data tersebut. Namun, hal ini akan berkata lain apabila Muhammadiyah memiliki ide yang lain.


Contoh lainnya lagi adalah Nordstrom. Nordstrom merupakan perusahaan berskala middle upper yang menjual segala produk fashion, seperti baju, sepatu, dan lainnya. Sebelum Amazon berkembang pesat, masyarakat Amerika Serikat banyak melakukan transaksi berbelanja online dengan perusaaan ini. Namun, masyarakat kini mulai meninggalkan perusahan ini dan beralih kepada Amazon. Teman saya mengatakan, ketika dia melakukan transaksi melalui Amazon sebelum jam 2 sore, dia akan mendapatkan pesanannya yang akan diantar ke rumah sebelum waktu maghrib tiba. Dan jika ternyata barang yang dia pesan tidak sesuai dengan harapannya, dia pun dapat mengembalikan barang tersebut tanpa harus membayar barang yang telah dia pesan. Jenis transaksi seperti itulah yang mendorong seluruh merchant berkompetisi dengan Amazon untuk menarik minat konsumen. Kemudahan transaksi melalui sistem online mendorong bisnis logistik menjadi sangat besar. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari perusahaan jasa pengiriman ini menjadi meningkat dalam kurun waktu 8 bulan terakhir. Bahkan, jika dapat dikatakan, peningkatannya cukup tinggi sekali. di satu sisi, orang memang mengatakan bahwa kondisi merchant di beberapa tempat sedang mengalami kelesuan. Namun, operasional kegiatan jasa pengiriman justru mengalami kenaikan yang luar biasa tingginya. Trend seperti ini yang akan terjadi dalam waktu beberapa tahun kemudian. Apabila kita mengetahui bahwa arusnya akan mengalami pasang, maka kita sebaiknya jangan melawan arus tersebut. Kita tunggangin saja arus tersebut. Jika hal ini ingin benar-benar dilaksanakan, ya sebaiknya kita pikirkan secara cepat dan cermat. Kita dapat membuat analisa dengan melihat tingkah laku anak-anak generasi milenial maupun generasi Z. Hal yang sama kita lakukan jika kita ingin mengembangkan Muhammadiyah. Generasi milenial dan generasi Z Muhammadiyah pada dasarnya sama dengan generasi milenial dan generasi Z non-Muhammadyah. Mereka pasti memiliki kesamaan, mulai dari cara menggunakan teknologi, mencari informasi, dari cara mereka bergaul, sampai dengan dari cara mereka berkumpul bersama dengan teman-teman mereka. Semua itulah yang menjadi penentu permintaan sebagai mesin penggerak ekonomi nasional. Atau dengan kata lain, demand in the future.

Pemerintah memang sudah melihat bahwa dunia selalu mengalami perubahan. Kita bekerjasama dengan negara lain juga bukan hanya digunakan untuk mendukung peningkatan ekonomi nasional kita saja, tetapi kerjasama ini juga dilaksanakan untuk mendorong kita berkompetisi dengan negara-negara yang lainnya. Kita memiliki dengan apa yang namanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), kita menjadi anggota negara-negara G20, dan kita pun masuk ke dalam keanggotan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Semua itu dilakukan guna mendukung pergaulan dunia yang beradab dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur diseluruh dunia. Negara yang mampu membangun platform untuk dapat meningkatkan


kinerja ekonominya adalah negara yang mau berkolaborasi dan mampu berkompetisi. Dengan berkompetisi, negara tersebut dapat mewujudkan negaranya sebagai negara yang maju. Dari sebab itu, kita perlu untuk melakukan perbaikan di dalam investasi sumber daya manusianya, seperti menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan. Itu merupakan syarat yang non-negotiable. Namun, persoalannya sekarang adalah bukan masalah apakah perlu atau tidak perlu, tetapi apakah kita mampu memberikan hasil yang benar-benar berkualitas. Anggaran pendidikan kita dulunya hanya sebesar Rp125 triliun. Sekarang, anggaran tersebut telah mencapai nilai sebesar Rp440 triliun. Rp440 triliun itu hanya untuk anggaran pendidikan saja. Demikian pula dengan anggaran kesehatan. Dulunya, anggaran kesehatan hanya sebesar Rp50 triliun. Sekarang, anggaran tersebut telah meningkat hingga mencapai sebesar Rp 105 triliun. Dengan demikian, bukan masalah uangnya ada atau tidak ada, tetapi masalah bagaimana kita dapat menyerap anggaran tersebut untuk mendapatkan hasil yang berkualitas dan bagus sehingga anak-anak kita di kemudian hari dapat menjadi generasi mereka yang mampu berkolaborasi dan berkompetisi.

Pembangunan infrastruktur juga tetap harus kita prioritaskan. Presiden Joko Widodo juga sudah sering menyampaian kepada kita bahwa kita masih banyak membutuhkan investasi untuk pembangunan infrastruktur, khususnya bagi daerah pelosok meskipun jaringan internet saat ini sudah mengkonsepkan bahwa daerah pelosok itu sudah tidak ada lagi. Semuanya sudah saling terkoneksi melalui jaringan internet tersebut. Dari sebab itu, kita perlu menyiapkan segalanya, termasuk menyiapkan institusi kita agar menjadi institusi yang dapat dipercaya. Saya mengharapkan Muhammadiyah sebagai institusi yang memiliki sejarah yang luar biasa ini ikut membangun negara ini. Saya yakin bahwa Muhammadiyah termasuk organisasi yang dapat membangun sebuah institusi yang siap menghadapi perubahan. Di institusi di tempat saya bekerja, saya juga memiliki kewajiban membangun institusi saya dengan membentuk kultur, value, dan tingkah laku institusi yang dapat memahami perubahan dan dapat melayani masyarakat dengan baik. Saya menganggap Muhammadiyah juga memiliki kewajiban yang sama. Oleh karena itu, kita semua akan bekerjasama, karena di dalam kolaborasi yang harmonis antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh institusi di Muhammadiyah, negara ini akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun.

Terima kasih,


TERUSLAH CINTAI NEGERI INI · Membaca Sebagai Olah Jiwa dan Olah Fisik Pendidikan Adalah Kunci...

Documents

Transcript of TERUSLAH CINTAI NEGERI INI · Membaca Sebagai Olah Jiwa dan Olah Fisik Pendidikan Adalah Kunci...