teori asuransi tesis.doc
-
Upload
hendra-surya-meukek -
Category
Documents
-
view
200 -
download
0
Transcript of teori asuransi tesis.doc
BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI ATAU PERTANGGUNGAN
A. Landasan Teori
1. Pengertian, Macam, dan Tujuan Asuransi
a. Pengertian Asuransi
Perasuransian adalah istilah hukum (legal term) yang dipakai dalam
perundang-undangan dan Perusahaan perasuransian. Istilah perasuransian berasal
dari kata "asuransi" yang berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu
objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Asuransi ialah jaminan
atau perdagangan yang di berikan oleh penanggung (misalnya kantor asuransi)
kepada yang bertanggung untuk risiko kerugian sebagai yang ditetapkan dalam
surat perjanjian (polis) bila terjadi kebakaran, kecurian, kerusakan dan sebagainya
ataupun mengenai kehilangan jiwa (kematian) atau kecelakaan lainnya, dengan
yang tertanggung membayar premi sebanyak yang di tentukan kepada
penanggung tiap-tiap bulan.1
Usaha yang berkenaan dengan asuransi ada 2 (dua) jenis, yaitu :
a. Usaha dibidang kegiatan asuransi disebut usaha asuransi (insurance
business). Perusahaan yang menjalankan usaha asuransi disebut perusahaan
asuransi (insurance company).
b. Usaha dibidang kegiatan penunjang usaha asuransi disebut usaha penunjang
usaha asuransi (complementary insurance business).
1 EnsikloMedi@, Asuransi Syariah, juli 2006
Perusahaan yang menjalankan usaha penunjang usaha asuransi disebut
Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi (complementary insurance
company).Dalam pengertian perasuransian selalu meliputi 2(dua) jenis kegiatan
usaha yaitu usaha asuransi dan usaha penunjang usaha asuransi. Perusahaan
asuransi adalah jenis perusahaan yang menjalankan usaha asuransi
Perusahaan Penunjang Asuransi adalah jenis perusahaan yang menjalankan usaha
penunjang usaha asuransi.
a. kitab undang-undang hukum dagang (KUHD)
menurut ketentuan pasal 246 KUHD :
"Pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengaitkan diri
kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian
kepadanya karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang
diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen".2
Berdasarkan definisi tersebut dapat diuraikan unsur-unsur asuransi atau
pertanggungan sebagai berikut:3
1. pihak-pihak
Subjek asuransi adalah pihak-pihak dalam asuransi, yaitu penanggung dan
tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi. Pihak tertanggung
berkewajiban membayar premi kepada penanggung, sedangkan penanggung
memberikan jaminan atas kerugian yang diderita tertanggung.
2. status pihak-pihak
2
3Indonesia, Kitab Undang - Undang Hukum Dagang, Pasal 246 Muhammad, Abdulkadir, Hukum Asuransi Indonesia, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2006), Hal : 8
Penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum dapat
berbentuk perseroan terbatas (PT), Perusahaan Perseroan (Persero) atau
koperasi. Tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan,
atau badan hukum, baik sebagai perusahaan ataupun bukan perusahaan.
Tertanggung berstatus sebagai pemilik atau pihak berkepentingan atas harta
yang diasuransikan.
3. objek asuransi
Objek asuransi dapat berupa benda, hak, atau kepentingan yang melekat
pada benda, dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian.
Melalui objek asuransi tersebut ada tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-
pihak. Penanggung bertujuan memperoleh pembayaran sejumlah premi
sebagai imbalan pengalihan risiko. Tertanggung bertujuan bebas dari resiko
dan memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya.
4. peristiwa asuransi
Peristiwa asuransi adalah perbuatan hukum (legal act) berupa persetujuan
atau kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung mengenai objek
asuransi, peristiwa tidak pasti (evenemen) yang mengancam benda asuransi,
dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi. Persetujuan atau kesepakatan
bebas tersebut dibuat dalam bentuk tertulis berupa akta yang disebut polis.
Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti yang dipakai untuk membuktikan
telah terjadi asuransi.
5. hubungan asuransi
Hubungan asuransi yang terjadi antara penanggung dan tertanggung
adalah keterikatan (legally bound) yang timbul karena persetujuan atau
kesepakatan bebas. Keterikatan tersebut timbul secara sukarela, yaitu Pihak
penanggung (perusahaan asuransi) berkewajiban mengganti kerugian yang
dialami nasabah karena kejadian atau musibah tertentu (sesuai dengan
perjanjian yang disepakati). Di lain pihak, nasabah harus membayar sejumlah
dana (premi) kepada perusahaan asuransi.
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi
beberapa unsur yang harus ada pada asuransi kerugian sebagai berikut :
a) Penanggung dan tertanggung
b) Persetujuan bebas antara penanggung dan tertanggung
c) Benda asuransi dan kepentingan tertanggung
d) Tujuan yang ingin dicapai
e) Resiko dan premi
f) Evenemen dan ganti kerugian
g) Syarat-syarat yang berlaku
h) Bentuk akta polis asuransi
b. New York Insurance Law
Defenisi yang lebih luas daripada defenisi dalam pasal 246 KUHD adalah
defenisi asuransi dalam pasal 41 New York Insurance Law, menurut ketentuan
pasal 41 New York Insurance Law :
"The insurance contract is any agreement or other transaction whereby one
party herein called the insurer, is obligated to cobfer benefit of pecuniary value
upon another party herein called the insured or beneficiary, dependent up on
the happening of a fortuitous event in which the insured or beneficiary has, or
expected to have at the time of such happening a material interest which will be
adveresely affected by the happening of such event. A fortutious event is any
occurance or failur to occur which is, or is assumed by the paties to be, to a
substansial extend beyond the control of either party".
Dalam definisi tersebut digunakan kata-kata to confer benefit of pecuniary
value, tidak digunakan kata-kata to confer indemnity of pecuniary value.
Pengertian benefit tidak hanya meliputi ganti kerugian terhadap harta kekayaan,
tetapi juga meliputi pengertian "yang ada manfaatnya" bagi tertanggung. Jadi,
termasuk juga pembayaran sejumlah uang pada asuransi jiwa. Definisi dalam
pasal 41New York Insurance Law meliputi asuransi kerugian dan asuransi
jumlah. Rumusan tersebut lebih memuaskan daripada rumusan Pasal 246 KUHD.
c. Undang-Udang Nomor 2 Tahun 1992
Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1992 tentang usaha perasuransian:
"Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih
dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan
menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung
karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau
tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita
tertanggung yang timbul dari suatau peristiwa yang tidak pasti, atau untuk
memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya
seseorang yang dipertanggungkan".
Dari pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992
tersebut mengandung arti lebih luas dibandingkan dengan pengertian asuransi
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, karena tidak hanya meliputi
asuransi kerugian tetapi juga asuransi jiwa. Dengan demikian objek asuransi tidak
hanya meliputi harta kekayaan, tetapi juga jiwa/raga manusia.
Untuk memahami lebih lanjut, berikut ini disajikan perbandingan antara rumusan
Pasal 1 angka (1) Udang-Udang Nomor 2 Tahun 1992 dan Pasal 246 KUHD :
1. Definisi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 meliputi asuransi
kerugian dan asuransi jiwa. Asuransi kerugian dibuktikan oleh bagian
kalimat "Penggantian karena kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan
yang diharapkan". Asuransi jiwa dibuktikan oleh bagian kalimat
"memberikan pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya
seseorang". Bagian ini tidak ada dalam definisi Pasal 246 KUHD.
2. Definisi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 secara eksplisit
meliputi juga asuransi untuk kepentingan pihak ketiga. Hal ini terdapat
dalam bagian kalimat "Tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga".
Bagian ini tidak terdapat dalam definisi Pasal 246 KUHD.
3. Definisi dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 meliputi objek
asuransi berupa benda, kepentingan yang melekat atas benda, sejumlah
uang dan jiwa manusia. Objek asuransi berupa jiwa manusia tidak terdapat
dalam definisi Pasal 246 KUHD.
4. Definisi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 meliputi evenemen
berupa peristiwa yang menimbulkan kerugian pada benda objekj asuransi
dan peristiwa meninggalnya seseorang. Peristiwa meninggalnya seseorang
tidak terdapat dalam definisi Pasal 246 KUHD.
Dari definisi tentang asuransi tersebut terdapat tiga unsur tentang pengertian
asuransi, yaitu :4
Unsur ke-1 : pihak terjamin (verzekerde) berjanji membayar uang premi kepada
pihak penjamin (verzekeraar), sekaligus atau dengan berangsur-angsur.
Unsur ke-2 : pihak penajamin berjanji akan membayar sejumlah uang kepada
pihak terjamin, sekaligus atau berangsur-angsur jika terlaksana unsur ke-3.
Unsur ke-3 : suatu peristiwa, yang semula belum jelas akan terjadi.
b. macam-macam Asuransi dan Usaha Asuransi
1. Asuransi kerugian adalah asuransi yang memberikan ganti rugi kepada
tertanggung yang menderita kerugian barang atau benda miliknya, kerugian mana
terjadi karena bencana atau bahaya terhadap mana pertanggungan ini diadakan,
baik kerugian itu berupa:
- Kehilangan nilai pakai atau
- Kekurangan nilainya atau
- Kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh tertanggung.
4 Prodjodikoro, Wirjono, Hukum Asuransi di Indonesia, (Jakarta:PT. Intermasa, 1987), hal. 1.
Penanggung tidak harus membayarganti rugi kepadatertanggung kalau selama
jangka waktu perjanjian obyek pertanggungan tidak mengalami bencana atau
bahaya yang dipertanggungkan.
2. Asuransi jiwa adalah perjanjian tentang pembayaran uang dengan nikmat dari
premi dan yang berhubungan dengan hidup atau matinya seseorang termasuk
juga perjanjian asuransi kembali uang dengan pengertian catatan dengan
perjanjian dimaksud tidak termasuik perjanjian asuransi kecelakaan (yang masuk
dalam asuransi kerugian) berdasarkan pasal I a Bab I Staatblad 1941 - 101).
Dalam asuransi jiwa (yang mengandung SAVING) penanggung akan tetap
mengembalikan jumlah uang yang diperjanjikan, kepada tertanggung
- Kalau tertanggung meninggalkan dalam massa berlaku perjanjian, atau
- Pada saat berakhirnyajangka waktu perjanjian keperluannya suka rela.
3. Asuransi Sosial
Ialah asuransi yang memberikan jaminan kepada masyarakat dan
diselenggarakan oleh pemerintah, yaitu:
- Asuransi kecelakaan lalu lintas (jasa raharja).
- Asuransi TASPEN, ASTEK. ASKES, ASABRI.
Sifat asuransi sosial
- Dapat bersifat asuransi kerugian
- Dapat bersifat asuransi jiwa.
Menurut kitab udang-udang hukum dagang menyebutkan lima macam asuransi,
yaitu :5
1. asuransi terhadap kebakaran
5 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 247.
2. asuransi terhadap bahaya-bahaya pertanian
3. asuransi terhadap kematian orang
4. asuransi terhadap bahaya dilaut dan perbudakan
5. asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan didaratan dan disungai-
sungai
Istilah perasuransian melingkupi kegiatan usaha yang bergerak dibidang usaha
asuransi dan usaha penunjang usaha asuransi.
"Usaha Asuransi adalah Usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana
masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada
anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya
kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terrhadap hidup atau
meninggalnya seseorang".6
Usaha Asuransi dikelompokan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :
a. Usaha Asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko
atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak
ketiga, yang timbul dari peristiwa tidak pasti.
b. Usaha Asuransi Jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang
dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.
c. Usaha Reasuransi yang memberikan jasa dalam asuransi ulang terhadap resiko
yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan
Asuransi Jiwa.
6 Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, Pasal 2 huruf (a).
Dalam pasalnya yang lain, usaha penunjang usaha asuransi dikelompokan menjadi
5 (lima) jenis, yaitu :7
1. Usaha pialang asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam
penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti kerugian
asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.
2. Usaha pialang reasuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam
penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti kerugian
reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan Perusahaan asuransi.
3. Usaha penilai kerugian asuransi yang memberikan jasa penilaian
terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungkan.
4. Usaha konsultan aktuaria yang memberikan jasa konsultasi aktuaria.
5. Usaha agen asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka
pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.
Selain pengelompokan menurut jenis usahanya, usaha asuransi dapat pula
dibagi berdasarkan sifat dari penyelenggaraan usahanya menjadi 2(dua) kelompok,
yaitu :
1. Usaha Asuransi Sosial dalam rangka penyelenggaraan Program Asuransi
Sosial yang bersifat wajib berdasarkan undang-undang memberikan
perlindungan dasar untuk kepentingan masyarakat.
2. Usaha asuransi komersial dalam rangka penyelenggaraan Program Asuransi
Kerugian dan Asuransi jiwa yang bersifat kesepakatan berdasarkan kontrak
asuransi dengan tujuan memperoleh keuntungan
c. Tujuan Asuransi
7 Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, Pasal 5
Manusia dalam hidupnya selalu mempunyai resiko yaitu sesuatu yang dapat
mengancam kehidupannya serta menimbulkan kerugian. Sehingga untuk
menghilangkan resiko tersebut upaya yang dilakukan yaitu asuransi. Tujuan dari
semua asuransi ialah menutup suatu kerugian yang diderita selaku akibat dari suatu
peristiwa yang bersangkutan dan yang belum dapat ditentukan semula akan terjadi
atau tidak.8
Secara umum 3 (tiga) tujuan utama dari asuransi yaitu :
1. Teori Pengalihan Resiko
Menurut teori pengalihan resiko (Risk Transfer Theory), tertanggung
menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau
terhadap jiwanya. Jika bahaya tersebut terjadi terhadapnya maka kerugian yang
dideritanya sangat besar untuk ditanggung olehnya sendiri.
Untuk mengurangi atau menghilangkan beban resiko tersebut, pihak
tertanggung berupaya mengalihkan beban resiko ancaman bahaya tersebut kepada
pihak lain yang bersedia dengan membayar kontra prestasi yang disebut premi.
"Asuransi atau pertanggungan didalamnya tersirat pengertian adanya suatu
resiko, yang terjadinya sebelum dapat dipastikan, dan adanya pelimpahan
tanggung jawab memikul beban resiko dari pihak yang mempunyai beban resiko
tersebut, kepada pihak lain yang sanggup mengambil alih tanggung jawab.
Sebagai kontra prestasi dari pihak lain yang melimpahkan tanggung jawab ini,
8 Wirjono, Opcit. hal. 4
yang diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menerima
tanggung jawab.9
Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan resiko yang
mengancam harta kekayaan atau jiwanya.10 Dengan membayar sejumlah premi
kepada perusahaan asuransi (pananggung), sejak itu pula resiko beralih kepada
penanggung. Apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi
peristiwa yang merugikan, penanggung beruntung memiliki dan menikmati premi
yang telah diterimanya dari tertanggung.
2. Pembayaran Ganti Kerugian
Dalam suatu asuransi untuk melindungi terhadap peristiwa yang
menimbulkan kerugian, jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa
yang menimbulkan kerugian tersebut maka kepada tertanggung yang
bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah
asuransinya. Dalam praktiknya, kerugian yang timbul itu bersifat sebagian (partial
loss), tidak semuanya berupa kerugian total (total loss). Dengan demikian
tertanggung mengadakan asuransi yang bertujuan untuk memperoleh pembayaran
ganti kerugian yang sungguh-sungguh dideritanya.
Berbeda dengan asuransi kerugian, pada asuransi jiwa apabila dalam jangka
waktu asuransi terjadi peristiwa kematian atau kecelakaan yang menimpa diri
tertanggung, maka penanggung akan membayar jumlah asuransi yang telah
disepakati bersama seperti tercantum dalam polis. Jumlah asuransi yang
9 Dewan Asuransi Indonesia, Perjanjian Asuransi Dalam Praktek dan Penyelesaian Sengketa, Hasil
simp10 osium tentang Hukum Asuransi (Padang: BPHN, 1978), hal. 107. Muhammad, Abdulkadir, Hukum Asuransi Indonesia, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2006),
hal. 12
disepakati itu merupakan dasar perhitungan premi dan untuk memudahkan
penanggung membayar sejumlah uang akibat terjadi peristiwa kematian atau
kecelakaan. Jadi pembayaran sejumlah uang itu bukan sebagai ganti kerugian,
karena jiwa atau raga manusia bukan harta kekayaan dan tidak dapat dinilai
dengan uang.
3. Pembayaran Santunan
Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas
(sukarela) antara penanggung dan tertanggung (voluntary insurance). Akan tetapi
undang-undang mengatur asuransi yang bersifat wajib (compulsory insurance),
artinya tertanggung terikat dengan penanggung karena perintah undang-undang,
bukan karena perjanjian. Asuransi jenis ini disebut asuransi sosial (social security
insurance). Asuransi sosial bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman
bahaya kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat tubuh. Dengan
membayar sejumlah kontribusi (semacam premi), tertanggung berhak
memperoleh perlindungan dari ancaman bahaya.
Apabila mereka mendapat musibah kecelakaan dalam perkerjaannya atau selama
angkutan berlangsung, mereka (atau ahli warisnya) akan memperoleh pembayaran
santunan dari penanggung (BUMN), yang jumlahnya telah ditetapkan oleh
undang-undang. Jadi tujuan mengadakan asuransi sosial menurut pembentuk
undang-undang adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, dan mereka
yang terkena musibah diberi santunan sejumlah uang.11
11 Abdulkadir, Ibid, hal. 15
2. Perjanjian Asuransi
Dalam melakukan asuransi maka tertanggung harus melakukan perjanjian asuransi
dengan penanggung dengan membayar premi kepada perusahaan asuransi sebagai
pelaksanaan dari perjanjian asuransi tersebut.
Perjanjian asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian yang mempunyai
sifat khusus dan unik, sehingga perjanjian ini mempunyai sifat dan karakteristik
tertentu yang sangat khas dibandingkan dengan jenis perjanjian lain.12
Perjanjian asuransi merupakan suatu perjanjian baku yang menegaskan tentang
pemenuhan hak dan kewajiban yang mengikat antara penanggung dengan tertanggung,
sehingga mengharuskan untuk ditaatinya seluruh point-point perjanjian yang
merupakan bagian dari kesepakatan dalam perjanjian tersebut.13
a. Syarat-Syarat Sah Asuransi
Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam
KUHD. Sebagai perjanjian, maka ketentuan, syarat-syarat sah suatu perjanjian
dalam KUHPerdata berlaku juga bagi perjanjian asuransi. Karena perjanjian
asuransi merupakan perjanjian khusus, maka disamping ketentuan syarat-syarat
sah suatu perjanjian, berlaku juga syarat-syarat khusus yang diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang. Syarat-syarat sah suatu perjanjian diatur dalam
Pasal 1320 KUHPerdata. Menurut ketentuan pasal tersebut, ada 4 syarat sah suatu
perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kewenangan berbuat, objek tertentu, dan
12
13 Hartono, S.R., Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi (Jakarta:Sinar Grafika,1995), hal. 8 Sulistiyanto, Heri, Telaah Yuridis Tentang Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam
Perjanjian Asuransi Jiwa, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Kalimantan, 2008
kausa yang halal. Syarat yang diatur dalam KUHD adalah kewajiban
pemberitahuan yang diatur dalam Pasal 251 KUHD.
1. Kesepakatan (consensus)
Tertanggung dan penanggung sepakat mengadakan perjanjian asuransi.
Kesepakatan tersebut pada pokoknya meliputi :
a. benda yang menjadi objek asuransi
b. pengalihan resiko dan pembayaran premi
c. evenemen dan ganti kerugian
d. syarat-syarat khusus asuransi
e. dibuat secara tertulis yang disebut polis
Kesepakatan antara tertanggung dan penanggung dibuat secara bebas,
artinya tidak berada dibawah pengaruh, tekanan, atau paksaan pihak tertentu.14
Kedua belah pihak sepakat menentukan syarat-syarat perjanjian asuransi sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 6 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 ditentukan bahwa penutupan asuransi
atas objek asuransi harus didasarkan pada kebebasan memilih penanggung
kecuali bagi Program Asuransi Sosial. Ketentuan ini dimaksudkan untuk
melindungi hak tertanggung agar dapat secara bebas memilih perusahaan
asuransi sebagai penanggungnya.
2. Kewenangan (Authority)
14 Abdulkadir. op. cit., hal. 50
Kedua pihak tertanggung dan penanggung berwenang melakukan
perbuatan hukum yang diakui oleh undang-undang. Kewenangan berbuat
tersebut ada yang bersifat subjektif dan ada yang bersifat objektif. Kewenangan
subjektif artinya kedua pihak sudah dewasa, sehat ingatan, tidak berada
dibawah perwalian, atau pemegang kuasa yang sah. Kewenangan objektif
artinya tertanggung mempunyai hubungan yang sah dengan benda objek
asuransi karena benda tersebut adalah kekayaan miliknya sendiri. Penanggung
adalah pihak yang sah mewakili perushaan asuransi berdasarkan anggaran
dasar perusahaan. Apabila asuransi yang diadakan itu untuk kepentingan pihak
ketiga, maka tertanggung yang mengadakan asuransi itu mendapat kuasa atau
pembenaran dari pihak ketiga yang bersangkutan.
Kewenangan pihak tertanggung dan penanggung tersebut tidak hanya
dalam rangka mengadakan perjanjian asuransi, tetapi juga dalam hubungan
internal dilingkungan perusahaan asuransi bagi penanggung dan hubungan
dengan pihak ketiga.
3. Objek Tertentu (Fixed objek)
Objek tertentu dalam perjanjian asuransi adalah objek yang diasuransikan,
dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta
kekayaan, dapat pula berupa jiwa atau raga menusia. Objek tertentu berupa
harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan terdapat
pada Perjanjian asuransi kerugian. Objek tertentu berupa jiwa atau raga
manusia terdapat pada perjanjian asuransi jiwa.
4. Kausa yang Halal (Legal Cause)
Kausa yang halal maksudnya adalah isi perjanjian asuransi itu tidak
dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan
tidak bertentangan dengan kesusilaan.
Berdasarkan kausa yang halal itu, tujuan yang hendak dicapai oleh tertanggung
dan penanggung adalah beralihnya resiko atas objek asuransi yang diimbangi
dengan pembayaran premi.
5. Pemberitahuan (Notification)
1. Teori objektifitas
salah satu teori ilmu hukum yang dikenal dalam hukum asuransi adalah teori
objektifitas, menurut teori ini setiap asuransi harus mempunyai objek
tertentu. Objek tertentu artinya jenis, identitas, dan sifat yang dimiliki objek
tersebut harus jelas dan pasti. Jenis identitas dan sifat objek asuransi wajib
diberitahukan oleh tertanggung kepada penanggung, tidak boleh ada yang
disembunyikan.
2. Pengaturan pemberitahuan dalam KUHD
tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan
objek asuransi. Kewajiban ini dilakukan pada saat mengadakan asuransi.
Apabila tertanggung lalai, maka akibat hukumnya asuransi batal.
b. Polis Bukti Asuransi
Polis merupakan suatu akta tertulis yang dijadikan sebagai bukti telah
dilakukannya perjanjian asuransi. Menurut ketentuan Pasal 255 KUHD perjanjian
asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis.
Selanjutnya dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992
menentukan, polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut
dengan lampiran yang merupakan satu kesatuan dengannya, tidak boleh
mengandung kata-kata atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang
berbeda mengenai resiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan
tertanggung, atau mempersulit tertanggung mengurus haknya.
Secara umum polis harus memuat ketentuan-ketentuan yang harus ada
didalam asuransi. Surat polis untuk segala macam asuransi, kecuali yang
mengenai asuransi jiwa harus memuat :15
1. surat pembentukan asuransi
2. nama pihak terjamin yang menyetujui terbentuknya asuransi, yaitu atas
tanggungannya sendiri atau tanggungan orang lain.
3. penyebutan yang cukup jelas tentang hal atau objek yang dijamin.
4. jumlah uang, untuk mana diadakan jaminan (uang asuransi)
5. bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penjamin.
6. mulai dan akhir tenggang waktu, dalam mana diadakan jaminan oleh
penjamin.
7. uang premi yang harus dibayar oleh si terjamin.
8. pada umumnya semua hal-hal yang perlu diketahui oleh pihak penjamin,
serta semua janji-janji tertentu yang diadakan antara kedua pihak.
15 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (wetboek Van Koophandel), Terjemahan R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 8, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1976), Pasal 256.
Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas maka dapat dipahami polis
berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang menyatakan bahwa telah terjadi
perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung.
Adapun syarat-syarat umum polis harus memperhatikan tiga kepentingan, yakni :
1. Kepentingan nasabah: Kepentingan nasabah di sini agar bisa memberikan
sesuatu hal yang jelas untuk kepentingan nasabah atau tertanggung. Nasabah
bisa dilindungi, mereka mendapatkan syarat-syarat yang sama di perusahaan
asuransi.
2. Kepentingan instansi pembina atau pengawas: Yang dimaksud kepentingan
instansi pembina, atau pengawas yakni kepentingan pemerintah melalui
direktorat asuransi, apa yang tercantum dalam undang-undang, peraturan-
peraturan pemerintah harus menjadi referensi dan syarat-syarat umum polis
tersebut.
3. Kepentingan industri asuransi: Yang dimaksud dengan kepentingan industri
asuransi adalah industri asuransi harus terlindungi dari usaha atau itikad buruk
pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan diri dari asuransi.
Dalam praktik asuransi setiap perusahaan asuransi telah menyusun polisnya
masing-masing dengan syarat-syarat khusus dan klausula-klausula tertentu pula.
Berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam polis, ada 3 (tiga) jenis
polis yang terkenal yaitu :
a. Polis maskapai
Dinamakan polis maskapai karena polis ini dibuat dan diterbitkan oleh
maskapai asuransi. Selain syarat-syarat yang diharuskan oleh undang-undang,
polis maskapai memuat beberapa ketentuan khusus yang berlaku bagi maskapai
yang menciptakan syarat tersebut. Dalam operasi kerjanya Perusahaan Asuransi
yang menggunakan polis maskapai ini banyak mengalami kesulitan, sehingga
lambat laun polis maskapai ini ditinggalkan dan orang mulai mengarah pada
pembuatan dan penggunaan polis seragam.
b. Polis bursa
polis ini mempunyai syarat-syarat yang seragam dan digunakan pada bursa
asuransi. Ada 2 (dua) macam polis bursa, yaitu Polis Bursa Amsterdam dan
Polis Bursa Rotterdam. Kedua polis ini digunakan pada asuransi pengangkutan
laut dan asuransi kebakaran.
c. Polis Lloyds
Polis Lloyds adalah polis yang digunakan di Bursa Lloyds London. Polis ini
telah dikembangkan tersendiri dibawah merek Lloyds dan hanya digunakan
oleh perusahaan asuransi yang menjadi anggota The Lloyds Corporation. Polis
Lloyds digunakan untuk asuransi pengangkutan laut, asuransi kebakaran, dan
asuransi terhadap bahaya-bahaya lain
3. Objek Asuransi
Benda asuransi adalah benda yang menjadi objek perjanjian asuransi (objek of
insurance). Benda asuransi adalah harta kekayaan yang mempunyai nilai ekonomi,
yang dapat dihargai dengan sejumlah uang. Benda asuransi selalu berwujud
misalnya gedung pertokoan, rumah, kapal. Benda asuransi selalu diancam dengan
bahaya atau peristiwa yang terjadinya tidak pasti.
Benda asuransi erat hubungannya dengan teori kepentingan yang secara umum
dikenal dalam hukum asuransi. Menurut teori kepentingan, pada benda asuransi
melekat hak subjektif yang tidak berwujud. Karena benda asuransi dapat rusak,
hilang, musnah, atau berkurang nilainya, maka hak subjektif juga dapat rusak,
hilang, musnah, atau berkurang nilainya. Dalam literatur hukum asuransi, hak
subjektif ini disebut kepentingan. Kepentingan itu sifatnya absolut, artinya harus ada
pada setiap objek asuransi dan mengikuti kemana saja benda asuransi itu berada.
Kepentingan itu harus sudah ada pada benda asuransi pada saat asuransi diadakan
atau setidak-tidaknya pada saat terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian.
Benda asuransi adalah harta kekayaan. Karena kepentingan itu melekat pada
benda asuransi, maka kepentingan juga adalah harta kekayaan. Sebagai harta
kekayaan kepentingan memiliki unsur-unsur bersifat ekonomi. Menurut Pasal 268
KUHD, asuransi dapat mengenai segala macam kepentingan yang dapat dinilai
dengan uang, diancam oleh bahaya dan tidak dikecualikan oleh undang-undang.
Berdasarkan ketentuan pasal ini dapat ditentukan kriteria kepentingan yaitu :
1. harus ada pada setiap asuransi
2. harus dapat dinilai dengan uang
3. harus diancam oleh bahaya
4. harus tidak dikecualikan oleh undang-undang
Tidak dikecualikan oleh undang-undang artinya tidak dilarang oleh undang-undang,
tidak bertentangan dengan kepentingan umum/kesusilaan.
a. Nilai Benda Asuransi
Dalam Pasal 256 KUHD yang mengatur tentang isi polis tidak terdapat butir
mengenai ketentuan mengenai nilai benda asuransi, yang dicantumkan adalah
butir mengenai benda yang diasuransikan. Tidak ada keharusan pencantuman nilai
nbenda asuransi dalam polis diperkuat oleh alasan yang dinyatakan dalam pasal
274 KUHD, walaupun nilai benda asuransi dicantumkan dalam polis, penanggung
dapat mengajukan alasan untuk tidak menyetujui nilai benda asuransi apabila
menurut dugaannya nilai benda tersebut terlalu tinggi.
Apabila pada waktu mengadakan asuransi, nilai benda asuransi belum
dinyatakan dalam polis, maka jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian,
tertanggung memberitahukan kepada penanggungnya besar nilai benda asuransi
itu dengan menggunakan segala macam alat bukti.
Persoalan penting adalah pengertian nilai benda asuransi karena nilai itu dapat
berubah-ubah dari waktu kewaktu bergantung pada sifat dan keadaan benda
tersebut. Sehingga nilai benda pada waktu diadakan asuransi berbeda dengan nilai
benda pada waktu terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian.
Apabila benda asuransi itu mengalami kerusakan ataupun kehancuran akibat
peristiwa terhadap mana benda itu diasuransikan, maka wajarlah apabila nilai
benda pada waktu terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian itu.
b. Premi Asuransi
Dalam suatu asuransi premi merupakan salah satu syarat utama dalam
pelaksanaan kegiatan asuransi dan juga merupakan kewajiban tertanggung yang
harus dibayarkan kepada pihak asuransi. Dengan membayar premi asuransi maka
terciptalah hubungan antara tertanggung dan penanggung (pihak asuransi).
Premi adalah salah satu unsur penting dalam asuransi karena merupakan
kewajiban utama yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung,
karena asuransi dapat berjalan atau Resiko dapat dialihkan dari tertanggung
kepada penanggung apabila tertangung telah membayar premi kepada
penanggung/ Perusahaan asuransi tersebut.16
Maka dapat dipahami bahwa premi asuransi merupakan syarat mutlak untuk
menentukan perjanjian asuransi dilaksanakan atau tidak.
Kriteria premi asuransi adalah sebagai berikut :
a. dalam bentuk sejumlah uang
b. dibayar lebih dahulu oleh tertanggung
c. sebagai imbalan pengalihan resiko
d. dihitung berdasarkan presentase terhadap nilai resiko yang dialihkan
Penetapan tingkat premi asuransi harus didasarkan pada perhitungan analisis
perhitungan yang sehat. Besarnya jumlah premi yang harus dibayar oleh
tertanggung ditentukan berdasarkan penilaian resiko yang dipikul oleh
penanggung.
Dalam jumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung juga termasuk
biaya yang berkenaan dengan pengadaan asuransi itu. Rincian yang dapat
dikalkulasikan dalam jumlah premi adalah :
a. Jumlah persentase dari jumlah yang diasuransikan
b. Jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penanggung, misalnya biaya
materai, biaya polis.
16 Abdulkadir, Ibid. hal. 103.
c. Kurtase untuk pialang jika asuransi diadakan melalui pialang
d. Keuntungan bagi penanggung dan jumlah cadangan
Menurut ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992,
premi harus ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak
diterapkan secara diskriminatif. Tingkat premi dinilai tidak mencukupi apabila:
a. Sedemikian rendah sehingga sangat tidak sebanding dengan manfaat yang
diperjanjikan dalam polis asuransi yang bersangkutan.
b. Penerapan tingkat pemi secara berkelanjutan akan membahayakan tingkat
solvabilitas perusahaan.
c. Penerapan tingkat premi secara berkelanjutan akan dapat merusak iklim
kompetisi yang sehat.
4. Resiko, Evenemen, dan Ganti Kerugian
1. Resiko
Dalam hukum asuransi, ancaman bahaya yang menjadi beban penanggung
merupakan peristiwa penyebab timbulnya kerugian, cacat badan atau kematian
atas objek asuransi. Selama belum terjadi peristiwa penyebab timbulnya kerugian,
selama itu pula bahaya yang mengancam objek asuransi disebut risiko. Risiko
tersebut tertuju pada pribadi, kekayaan, atau tanggung jawab financial seseorang.
Kriteria atau ciri Risiko dalam asuransi sebagai berikut :
a. Bahaya yang mengancam benda atau objek asuransi
b. Berasal dari faktor ekonomi, alam, atau manusia
c. Diklasifikasikan menjadi risiko pribadi, kekayaan, tanggung jawab
d. Hanya berpeluang menimbulkan kerugian
Agar Risiko dapat diasuransikan maka harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
a. Dapat dinilai dengan uang
b. Harus risiko murni, artinya hanya berpeluang menimbulkan kerugian
c. Kerugian timbul akibat bahaya/peristiwa tidak pasti
d. Tertanggung harus memeliki insurable interest
e. Tidak dilarang undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban
umum.
Berdasarkan klasifikasi objek asuransi (jiwa/raga, kekayaan, tanggung jawab),
Risiko yang dapat diasuransikan digolongkan menjadi 3(tiga) jenis yaitu :
a. Risiko pribadi yaitu risiko yang ancamannya mengurangi atau menghilangkan
kemampuan diri seseorang untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan,
misalnya bahaya kecelakaan kerja, kecelakaan penumpang, bahaya menderita
penyakit berat atau kematian. Risiko pribadi ini dapat dialihkan kepada
Perusahaan Asuransi sosial atau Asuransi Jiwa.
b. Risiko harta, yaitu risiko yang ancamannya menghilangkan, menghancurkan,
merusakan kekayaan seseorang, misalnya tabrakan, pencurian kendaraan
bermotor, rumah terbakar.
c. Risiko tanggung gugat, yaitu risiko yang ancamannya mengganti kerugian
kepada pihak ketiga akibat perbuatan pelaku (tertanggung), misalnya tabrakan
yang yang merugikan pihak lain, pesawat terbang jatuh merugikan rumah
penduduk.
2. Evenemen
Evenemen atau peristiwa yang tidak pasti adalah peristiwa terhadap mana asuransi
diadakan, tidak dapat dipasikan terjadi dan tidak diharapkan akan terjadi.
Jika peristiwa itu sudah diketahui sebelumnya bahwa itu pasti terjadi atau sudah
diketahui saat terjadinya, tidak akan ada asrtinya bagi asuransi, sebab tidak akan ada
orang yang mau memikul resiko demikian itu. Jika terjadi juga asuransi, maka
asuransi itu batal.
"Evenemen adalah peristiwa yang menurut pengalaman manusia normal tidak
dapat dipastikan terjadi, atau walaupun sudah pasti terjadi, saat terjadinya itu tidak
dapat ditentukan dan juga tidak diharapkan akan terjadi, jika terjadi juga
mengakibatkan kerugian".17
Ciri-ciri Evenemen yaitu :
a. Peristiwa yang terjadi itu menimbulkan kerugian
b. Terjadinya itu tidak diketahui, tidak dapat diprediksi lebih dahulu
c. Berasal dari faktor ekonomi, alam, dan manusia
d. Kerugian terhadap diri, kekayaan, dan tanggung jawab seseorang
3. Ganti kerugian
Kerugian erat sekali hubungannya dengan evenemen karena kerugian tersebut timbul
dari suatu evenemen. Dengan kata lain antara evenemen yang terjadi dengan kerugian
yang timbul ada hubungan kausal (sebab-akibat), evenemen adalah sebab dan
kerugian adalah akibat.
Kerugian yang dapat diganti, yaitu jika evenemen tersebut dicantumkan dalam polis
maka penanggung terikat untuk membayar ganti kerugian.
Ciri-ciri kerugian dalam asuransi yang diganti oleh penanggung yaitu :
17 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 251.
a. Berasal dari peristiwa tidak pasti
b. Peristiwa tidak pasti tersebut ditanggung oleh penanggung
c. Ada hubungan kausal antara peristiwa tidak pasti dengan kerugian
d. Berdasarkan asas keseimbangan
B. Kerangka Berfikir
Asuransi merupakan upaya untuk meringankan resiko terhadap peristiwa yang
tidak diinginkan. Seseorang yang ingin melindungi terhadap suatu objek /aset tertentu
maka ia harus mengasuransikan asset tersebut. Didalam suatu pengiriman barang
menggunakan pesawat terbang maka diperlukan suatu sistem untuk menjamin
keselamatan barang yang diangkut terhadap kerusakan atau kehilangan agar para
pemakai jasa pengangkutan tersebut tidak menderita kerugian yang sangat besar.
C. Hipotesa
Asuransi Pengangkutan adalah asuransi yang memberikan jaminan ganti rugi kepada
Tertanggung yang timbul karena bahaya dan/atau kecelakaan/kerugian yang terjadi
selama pengangkutan barang dari satu tempat ke tempat lainnya, terutama dengan alat
pengangkutnya seperti kapal laut, truck, kereta api, pesawat udara atau kapal-kapal
danau/sungai sesuai dengan kelaziman pada perdagangan.