TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH...
Transcript of TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2014-2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG,
Menimbang : a. bahwa pemerintahan daerah berwenang mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan, yang diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran
serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah
dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,
keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
daerah disusun perencanaan pembangunan daerah
sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunan nasional;
c. bahwa untuk menjabarkan visi, misi dan program kepala
daerah, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, dengan memperhatikan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Provinsi dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3)
huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah yang memuat arah kebijakan keuangan
daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum,
dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan
kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai
dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan
kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2014-2018;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Rebublik Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-
2014;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun
2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2010 Nomor 22);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 tahun
2007 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran
Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Rencana Pembanggunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008
Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008
Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun
2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Sumedang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun
2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 2);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2014- 2018.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sumedang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah Kabupaten Sumedang.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam perencanaan pembangunan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah
unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah,
lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya
yang tersedia.
8. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam
aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks
pembangunan manusia.
9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber
daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam
suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh)
tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5
(lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk
periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD
adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah
untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau
kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah.
20. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun
berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan
kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan
kegiatan.
21. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan
pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat
Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka
menyusun rencana pembangunan daerah.
23. Pemangku kepentingan atau disebut dengan stakeholders adalah pihak-
pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau
dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) RPJMD diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip
kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta
kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan
Nasional.
(2) RPJMD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan
tanggap terhadap perubahan.
Pasal 3
Tujuan Penyusunan RPJMD adalah tersedianya dokumen RPJMD sebagai:
a. penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih dengan
berpedoman kepada RPJPD dan memperhatikan kepada RPJM Nasional
dan Provinsi;
b. pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD;
c. pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah
yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
d. pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
BAB III
RUANG LINGKUP RPJMD
Pasal 4
RPJMD memuat kebijakan, sasaran, indikator dan target pencapaian kinerja
tahunan satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah,
dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka
regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
BAB IV
TAHAPAN PENYUSUNAN
Pasal 5
RPJMD Tahun 2014-2018 disusun dengan tahapan sebagai berikut:
a. persiapan penyusunan RPJMD;
b. penyusunan rancangan awal RPJMD;
c. penyusunan rancangan RPJMD;
d. pelaksanaan musrenbang RPJMD;
e. perumusan rancangan akhir RPJMD; dan
f. penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
BAB V
SISTEMATIKA RPJMD
Pasal 6
RPJMD Tahun 2014-2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan
sistematika sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan
BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah
BAB III Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan
BAB IV Analisis Isu-isu Strategis
BAB V Visi , Misi, Tujuan dan Sasaran
BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
BAB VIII Indikasi Rencana Proram Prioritas disertai Kerangka Pendanaan
BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah
BAB X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan
Pasal 7
Isi uraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
Pasal 8
RPJMD dijabarkan lebih lanjut ke dalam RKPD setiap tahun sebagai dasar:
a. penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara oleh Kepala Daerah; dan
b. penyusunan Rencana Kerja SKPD yang ditetapkan oleh kepala SKPD.
BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 9
(1) Kepala Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi setiap tahun
terhadap pelaksanaan RPJMD.
(2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Bappeda.
(3) Mekanisme pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
(4) Apabila terjadi kebijakan strategis dari pemerintah pusat yang berdampak
terhadap capaian target dan sasaran yang telah ditetapkan, dokumen
RPJMD akan dievaluasi dengan tetap menyesuaikan dengan kondisi fiskal daerah.
BAB VII
KELEMBAGAAN
Pasal 10
(1) Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas
perencanaan pembangunan daerah.
(2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Kepala
Daerah dibantu oleh Kepala Bappeda dan Kepala SKPD lainnya dengan
mempertimbangkan aspirasi berbagai stakeholders daerah.
(3) Kepala SKPD menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah
sebagai penjabaran dari RPJPD dan RPJMD sesuai dengan tugas dan
kewenangannya.
BAB VIII
MASA TRANSISI
Pasal 11
(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi
kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, RPJMD tahun 2014–2018
menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD pada masa transisi di
tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala daerah dan wakil kepala
daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah pada periode berikutnya.
(2) RPJMD tahun 2014–2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan
untuk memenuhi target pembangunan yang belum tercapai sampai
dengan akhir periode RPJMD dan target pembangunan yang akan dicapai
pada tahun pertama masa pemerintahan baru.
(3) RKPD pada masa transisi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
RPJMD Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan
kepala daerah pada periode berikutnya.
(4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disesuaikan dengan
RPJMD baru.
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12
(1) Dokumen Peraturan Daerah dan atau peraturan lainnya mengenai
perencanaan pembangunan daerah sepanjang tidak bertentangan dengan
RPJMD masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan
Daerah ini.
(2) RKPD yang berdasarkan pada Renstra 2009-2013 setelah di tetapkannya
peraturan daerah ini harus dilakukan perubahan dan penyesuaian.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 - 2013,
dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 14
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang.
Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 3 Januari 2014
BUPATI SUMEDANG
WAKIL,
Ttd.
ADE IRAWAN
Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 3 Januari 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,
Ttd.
ZAENAL ALIMIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2014 NOMOR 1
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDAG NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2014-2018
I. UMUM
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional mewajibkan daerah untuk menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Panjang yang berdurasi waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berdurasi
waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang
berdurasi waktu tahunan. RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 merupakan
penjabaran visi dan misi Kepala Daerah yang bersinergi dengan visi, misi
Provinsi Jawa Barat dan Nasional serta hasil evaluasi terhadap
pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dengan tetap memperhatikan dinamika kondisi daerah. Secara umum materi RPJMD berisi tentang visi,
misi, tujuan, sasaran, dan program kepala daerah. Adapun aspek
pembangunan yang dijabarkan meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan RPJMD ini dilakukan dengan memperhatikan RPJMN
Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RTRW Kabupaten lainnya.
RPJMD digunakan sebagai pedoman penetapan Renstra SKPD dan Penyusunan RKPD serta digunakan sebaga instrumen evaluasi
penyelenggaraan pemerintah daerah.
Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2014-2018 sangat tergantung dari komitmen bersama antara
Pemerintah Kabupaten Sumedang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan
Pemerintah Pusat, serta pemangku kepentingan di Kabupaten Sumedang.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2 Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas. Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7 Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10 Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13 Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2014 NOMOR 1
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal - i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat
rahmat dan hidayah-Nya pula dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 telah
selesai kami susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Latar belakang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 adalah untuk
menjabarkan visi, misi dan kebijakan Kepala Daerah terpilih yang ditawarkan
pada saat kampanye dalam bentuk dokumen perencanaan.
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan bagian tahapan
pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
2005-2025. RPJMD merumuskan tantangan serta strategi kebijakan dan target
yang akan diambil untuk menjawab permasalahan dalam lima tahun ke depan.
Dengan demikian, RPJMD merupakan pedoman bagi seluruh komponen baik
itu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan
tujuan secara sinergis.
Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan masukan dalam
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2014-2018. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan
hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.
Sumedang, 3 Januari 2014
BUPATI SUMEDANG
WAKIL,
Ttd.
ADE IRAWAN
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal - ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ......................................................................... i
DAFTAR ISI ...................................................................................... ii
DAFTAR TABEL ............................................................................... iv
DAFTAR GAMBAR ........................................................................... ix
BAB I PENDAHULUAN ................................................................ I - 1
1.1. Latar Belakang .......................................................... I - 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan ....................................... I - 4
1.3. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan
Lainnya .................................................................... I - 8
1.4. Sistematika Penulisan .............................................. I - 10
1.5. Maksud dan Tujuan ................................................... I - 12
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ........................... II - 1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi ................................. II - 1
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ........................... II - 11
2.3. Aspek Pelayanan Umum ......................................... II - 37
2.4. Aspek Daya Saing Daerah ........................................ II - 50
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
SERTA KERANGKA PENDANAAN ................................... III - 1
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu ................................... III - 1
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu .......... III - 32
3.3. Kerangka Pendanaan ............................................... III - 33
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS ....................................... IV - 1
4.1. Permasalahan Pembangunan .................................. IV - 1
4.2. Isu Strategis ............................................................. IV - 9
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ................................ V - 1
5.1. Visi ............................................................................ V - 1
5.2. Misi ........................................................................... V - 2
5.3. Tujuan ...................................................................... V - 3
5.4. Sasaran .................................................................... V - 4
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal - iii
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
DAERAH ............................................................................ VI - 1
6.1. Strategi Umum .......................................................... VI - 1
6.2. Arah Kebijakan ......................................................... VI - 5
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
DAERAH ............................................................................ VII - 1
7.1. Kebijakan Umum ...................................................... VII - 1
7.2. Kebijakan Kewilayahan ............................................ VII - 2
7.3. Program Pembangunan Daerah ............................... VII - 4
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN
PENDANAAN ..................................................................... VIII - 1
8.1. Program Unggulan Kepala Daerah ........................... VIII - 1
8.2. Program Strategis Kabupaten .................................. VIII - 2
8.3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah ....... VIII - 2
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH ................. IX - 1
BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN ..... X - 1
10.1. Pedoman Transisi .................................................... X - 1
10.2. Kaidah Pelaksanaan ................................................ X - 1
BAB XI PENUTUP .......................................................................... XI - 1
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal - iv
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten
Sumedang ...................................................................... II - 1
Tabel 2.2 Curah Hujan (mm) Per Kecamatan Tahun 2012 ............. II - 4
Tabel 2.3 Fluktuasi Curah Hujan Bulanan (mm) Tahun 2012 ........ II - 4
Tabel 2.4 Potensi Unggulan Tiap Kecamatan ................................ II - 6
Tabel 2.5 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
Kabupaten Sumedang Tahun 2010-2012 ....................... II - 9
Tabel 2.6 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Per
Kecamatan Tahun 2011-2012 ........................................ II - 10
Tabel 2.7 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumedang
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008-2012 ................. II - 12
Tabel 2.8 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang Menurut
Sektor dan Kelompok Sektor Tahun 2008-2012 ........... II - 13
Tabel 2.9 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten
Sumedang dengan Daerah Sekitarnya Tahun
2008-2012 ....................................................................... II - 16
Tabel 2.10 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan di Kabupaten
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2008-2012 ....... II - 17
Tabel 2.11 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha Terhadap PDRB
Kabupaten Sumedang Tahun 2000 dan 2012 ............... II - 18
Tabel 2.12 Peranana Setiap Sektor Terhadap PDRB Kabupaten
Sumedang Tahun 2008-2012 ........................................ II - 19
Tabel 2.13 Pendapatan Per Kapita Kabupaten Sumedang Tahun
2008-2012 ...................................................................... II - 20
Tabel 2.14 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Per
Kecamatan Tahun 2011-2012 ....................................... II - 21
Tabel 2.15 Indeks Harga Implisit dan Laju Inflasi PDRB Kabupaten
Sumedang Tahun 2008-2012 ........................................ II - 24
Tabel 2.16 Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2012 ...................... II - 27
Tabel 2.17 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Sumedang
Tahun 2009-2012 .......................................................... II - 28
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal - v
Tabel 2.18 Jumlah Penduduk Kategori Miskin di Kabupaten
Sumedang Tahun 2008 dan 2011 ................................. II - 29
Tabel 2.19 Jumlah Penduduk Kategori Sangat Miskin di Kabupaten
Sumedang Tahun 2008 dan 2011 ................................. II - 30
Tabel 2.20 Jumlah Penduduk Kategori Miskin di Kabupaten
Sumedang Tahun 2008 dan 2011 ................................. II - 31
Tabel 2.21 Jumlah Pencari Kerja di Kabupaten Sumedang Tahun
2012 ............................................................................... II - 32
Tabel 2.22 Jumlah Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan di
Kabupaten Sumedang Tahun 2012 ................................ II - 33
Tabel 2.23 Jumlah Penganggur di Kabupaten Sumedang Tahun
2009-2012 ....................................................................... II - 34
Tabel 2.24 Jumlah Sertifikat yang telah Diterbitkan di Kabupaten
Sumedang Tahun 2013 .................................................. II - 35
Tabel 2.25 Persentase Penduduk Bekerja di Kabupaten Sumedang
Tahun 2009-2012 ........................................................... II - 35
Tabel 2.26 Jumlah Kriminalitas di Kabupaten Sumedang Tahun
2009-2012 ....................................................................... II - 36
Tabel 2.27 Perkembangan Seni Budaya dan Olahraga di
Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 ....................... II - 37
Tabel 2.28 Perkembangan Pendidikan SD/MI di Kabupaten
Sumedang Tahun 2009-2012 ......................................... II - 38
Tabel 2.29 Rasio Murid terhadap Ruang Kelas SD/MI di Kabupaten
Sumedang Tahun 2009-2012 ......................................... II - 39
Tabel 2.30 Perkembangan Pendidikan SMP/MTs di Kabupaten
Sumedang Tahun 2009-2012 ......................................... II - 39
Tabel 2.31 Perkembangan Pendidikan SMA/SMK/MA di Kabupaten
Sumedang Tahun 2009-2012 ......................................... II - 40
Tabel 2.32 Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni
SD/MI/Paket A, SMP/MTs, SMA/SMK/MA di Kabupaten
Sumedang Tahun 2009-2012 ......................................... II - 42
Tabel 2.33 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kesehatan
Tahun 2009-2012 .......................................................... II - 43
Tabel 2.34 Perkembangan Penanganan Lahan Kritis di Kabupaten
Sumedang Tahun 2009-2012 ........................................ II - 45
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal - vi
Tabel 2.35 Panjang Jalan di Kabupaten Sumedang
Tahun 2009-2012 .......................................................... II - 47
Tabel 2.36 Kondisi Ruas Jalan Kabupaten Sumedang Tahun 2012 II - 47
Tabel 2.37 Perbandingan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga
Berlaku di Kabupaten Sumedang dan Sekitarnya Tahun
2011-2012 ...................................................................... II - 51
Tabel 2.38 Panjang Jalan Menurut Status dan Fungsi Jalan di
Kabupaten Sumedang Tahun 2012 ............................... II - 51
Tabel 2.39 Data Panjang Jalan dan Jumlah Kendaraan di
Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 ...................... II - 52
Tabel 2.40 Data Infrastruktur Perumahan di Kabupaten Sumedang
Tahun 2009-2012 .......................................................... II - 54
Tabel 2.41 Data Jenis, Kelas dan Jumlah Usaha Jasa dan
Akomodasi (UJA) di Kabupaten Sumedang Tahun
2009-2012 ...................................................................... II - 56
Tabel 2.42 Jumlah Wisatawan di Kabupaten Sumedang Tahun
2009-2012 ...................................................................... II - 56
Tabel 2.43 Jumlah Investor di Kabupaten Sumedang Tahun
2009- 2012 ..................................................................... II - 57
Tabel 2.44 Rasio Ketergantungan ................................................... II - 58
Tabel 3.1 Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
2009-2012 ...................................................................... III - 1
Tabel 3.2 Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2009-2012 .......................................................... III - 2
Tabel 3.3 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2009-2012 .......................................................... III - 2
Tabel 3.4 Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2009-2012 ........................................ III - 3
Tabel 3.5 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2009-2012 .......................................................... III - 4
Tabel 3.6 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
2009-2012 ...................................................................... III - 5
Tabel 3.7 Struktur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2009-2012 .......................................................... III - 5
Tabel 3.8 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2009-2012 ........................................ III - 6
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal - vii
Tabel 3.9 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2009-2012 ........................................ III - 7
Tabel 3.10 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2009-2012 ........................................ III - 8
Tabel 3.11 Dana Perimbangan Kabupaten Sumedang Tahun
2009-2012 ...................................................................... III - 9
Tabel 3.12 Struktur Dana Perimbangan Kabupaten Sumedang
Tahun 2009-2012 .......................................................... III - 9
Tabel 3.13 Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Sumedang
Tahun 2009-2012 .......................................................... III - 10
Tabel 3.14 Pertumbuhan Dana Perimbangan Kabupaten
Sumedang Tahun 2009-2012 ........................................ III - 10
Tabel 3.15 Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Sumedang
Tahun 2009-2012 .......................................................... III - 11
Tabel 3.16 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten
Sumedang Tahun 2009-2012 ........................................ III - 12
Tabel 3.17 Struktur Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 ...................... III - 13
Tabel 3.18 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 ...................... III - 13
Tabel 3.19 Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 ...................... III - 14
Tabel 3.20 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 ...................... III - 15
Tabel 3.21 Total Belanja Kabupaten Sumedang Tahun
2009-2012 ...................................................................... III - 17
Tabel 3.22 Struktur Belanja Kabupaten Sumedang Tahun
2009-2012 ...................................................................... III - 18
Tabel 3.23 Realisasi Belanja Kabupaten Sumedang Tahun
2009-2012 ...................................................................... III - 19
Tabel 3.24 Pertumbuhan Belanja Kabupaten Sumedang Tahun
2009-2012 ...................................................................... III - 19
Tabel 3.25 Rincian Pertumbuhan Belanja Kabupaten Sumedang
Tahun 2009-2012 .......................................................... III - 19
Tabel 3.26 Belanja Urusan Wajib dan Pilihan Kabupaten
Sumedang Tahun 2009-2012 ........................................ III - 20
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal - viii
Tabel 3.27 Rincian Realisasi Belanja Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2009-2012 ........................................ III - 21
Tabel 3.28 Realisasi Belanja Menurut Urusan Kabupaten
Sumedang Tahun 2009-2012 ........................................ III - 23
Tabel 3.29 Asset Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 ............. III - 25
Tabel 3.30 Kewajiban Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 ..... III - 27
Tabel 3.31 Ekuitas Dana Kabupaten Sumedang Tahun
2009-2012 ....................................................................... III - 28
Tabel 3.32 Neraca Keuangan Dana Kabupaten Sumedang Tahun
2009-2012 ...................................................................... III - 29
Tabel 3.33 Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Sumedang Tahun
2011-2012 ...................................................................... III - 30
Tabel 3.34 Rasio Solvabilitas Kabupaten Sumedang Tahun
2011-2012 ...................................................................... III - 31
Tabel 3.35 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan
Aparatur Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2012 ....... III - 32
Tabel 3.36 Surplus Anggaran Kabupaten Sumedang Tahun
2009-2012 ...................................................................... III - 32
Tabel 3.37 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2014-2018 .......................................................... III - 41
Tabel 3.38 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk
Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2014-2018 ........................................ III - 43
Tabel 5.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ..................... V - 6
Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan .......................................... VI - 6
Tabel 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah .. VII - 15
Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program dan Pendanaan .................. VIII - 4
Tabel 9.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2014-2018 ........................................ IX - 2
Tabel 9.2 Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten
Sumedang Tahun 2014-2018 ........................................ IX - 6
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal - ix
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen Perencanaan Menurut UU
Nomor 25 Tahun 2014 ................................................ I - 8
Gambar 1.2 Hubungan antara Perencanaan Makro dan Sektoral .. I - 9
Gambar 1.3 Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Sumedang dalam Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional ............................................. I - 10
Gambar 2.1 Peta Administratif Kabupaten Sumedang ................... II - 2
Gambar 2.2 Peta Kerawanan Bencana di Kabupaten Sumedang . II - 9
Gambar 2.3 Nilai PDRB Kabupaten Sumedang Tahun
2008-2012 .................................................................. II - 11
Gambar 2.4 LPE Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang Tahun
2008-2012 ................................................................... II - 13
Gambar 2.5 PDRB Per Kapita dan LPE Per Kecamatan terhadap
PDRB Per Kapita dan LPE Kabupaten Sumedang
Tahun 2012 ................................................................ II - 22
Gambar 2.6 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten
Sumedang, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun
2009-2012 .................................................................. II - 28
Gambar 2.7 Perkembangan Tingkat Pengangguran di Kabupaten
Sumedang Tahun 2009-2012 .................................... II - 33
Gambar 2.8 Jumlah Sarana Ibadah di Kabupaten Sumedang
Tahun 2012 ................................................................ II - 50
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal I - 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu
kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan
rencana-rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara pemerintahan dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan
jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Sumedang yang telah disusun dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang
Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang
memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Sumedang
selama 20 tahun yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi
Jawa Barat. RPJPD Kabupaten Sumedang 2005-2025 memiliki empat tahap
rencana pembangunan jangka menengah. Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2008
merupakan tahapan pertama RPJPD Kabupaten Sumedang, dan tahap
kedua tahun 2009-2013.
Dengan telah terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Sumedang masa
jabatan 2013-2018, maka Bupati Sumedang alm. Endang Sukandar dan
Wakil Bupati Sumedang Ade Irawan yang telah dilantik pada tanggal 5 Juli
2013 berkewajiban menyusun RPJMD Kabupaten Sumedang sebagai
penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah untuk kurun waktu
lima tahun yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan
memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJM Nasional. RPJMD
Kabupaten Sumedang disusun berdasarkan analisis permasalahan
pembangunan dan isu-isu strategis daerah, tujuan dan sasaran
pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah,
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal I - 2
indikator sasaran dan target pencapaian pembangunan daerah yang
bertumpu pada program pembangunan daerah lengkap dengan kerangka
pendanaan serta kaidah pelaksanaannya.
Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014–2018
dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
a. Persiapan penyusunan RPJMD
Persiapan penyusunan dilakukan dengan membentuk tim, menyusun
jadwal/agenda pelaksanaan, dan menetapkan narasumber sebagai tim
ahli untuk membantu dalam penyusunan RPJMD.
b. Penyusunan rancangan awal RPJMD
Penyusunan rancangan awal dilakukan melalui tahap-tahap
penelaahan dokumen-dokumen terkait, analisis gambaran umum,
analisis pengelolaan keuangan, perumusan permasalahan dan isu-isu
strategis, perumusan visi dan misi, perumusan tujuan dan sasaran,
perumusan strategi dan arah kebijakan, hingga penyusunan program
SKPD dan lintas SKPD dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka
pendanaan indikatif.
c. Penyusunan rancangan RPJMD
Penyusunan rancangan dilakukan berdasarkan verifikasi dan integrasi
seluruh Renstra SKPD dengan rancangan awal RPJMD menjadi
rancangan RPJMD.
d. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
RPJMD
Musrenbang RPJMD merupakan forum musyawarah antara para
pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati rancangan
RPJMD Kabupaten Sumedang. Tujuan Musrenbang RPJMD untuk
mendapatkan masukan dan komitmen para pemangku kepentingan
pembangunan daerah sebagai bahan penyempurnaan rancangan
RPJMD Kabupaten Sumedang menjadi rancangan akhir RPJMD
Kabupaten Sumedang.
e. Perumusan rancangan akhir RPJMD
Perumusan rancangan akhir dilakukan berdasarkan berita acara
kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD. Rancangan akhir RPJMD yang
telah disempurnakan berdasarkan kesepakatan hasil Musrenbang
RPJMD, selanjutnya dibahas dengan seluruh kepala SKPD untuk
memastikan bahwa program pembangunan jangka menengah terkait
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal I - 3
dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing telah disempurnakan
dengan kesepakatan hasil Musrenbang dan ditampung dalam
rancangan akhir RPJMD. Rancangan akhir RPJMD Kabupaten
Sumedang diajukan dan dikonsultasikan kepada Gubernur Provinsi
Jawa Barat.
f. Penetapan peraturan daerah tentang RPJMD
Penetapan peraturan daerah tentang RPJMD melalui Mekanisme
pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014–2018 dengan DPRD
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan menjadi peraturan
daerah tentang RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014–2018.
Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014–2018
dilakukan dengan beberapa pendekatan sebagai berikut :
a. Pendekatan Teknokratis
Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah
menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai
tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Metode ini merupakan
proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis
berdasarkan data dan informasi yang akurat, serta dapat
dipertanggungjawabkan dengan kerangka manajemen strategis dan
berbasis kinerja.
b. Pendekatan Politis
Pendekatan politis merupakan pendekatan yang ditawarkan oleh calon
kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye
melalui penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan
program pembangunan serta pembahasan dengan DPRD dalam
penetapan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Sumedang
Tahun 2014–2018.
c. Pendekatan Top Down dan Bottom Up
Hasil dari pendekatan bottom up melalui penjaringan aspirasi
masyarakat bersama stakeholder dan Musrenbang RPJMD serta
pendekatan top down dengan penyelarasan pada dokumen
perencanaan provinsi dan nasional sehingga tercipta sinkronisasi dan
sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan
provinsi dengan rencana pembangunan daerah Kabupaten Sumedang.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal I - 4
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 disusun sebagai
acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018
mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai rujukan, yakni
antara lain:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Rebublik Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal I - 5
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal I - 6
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 517);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam
Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal I - 7
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009–2029
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 tahun 2007 tentang
Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten
Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007
Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembanggunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor
13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 2).
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal I - 8
pedoman
pedoman
20 Tahun
20 Tahun
diperhatikan
5 Tahun
5 Tahun
diperhatikan
1 Tahun
diperhatikan
1 Tahun
5 Tahun
5 Tahun
pedoman
pedoman
1 Tahun
1 Tahun
diperhatikan
dijabarkan
pedoman
Pedoman Penyusunan
RAPBD Propinsi
Pedoman Penyusunan
RAPBD Kab/Kota
pedoman
UU SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL UU KEUANGAN NEGARA
pedoman
pedoman
dijabarkan
pedoman
diperhatikan
1.3. HUBUNGAN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN
LAINNYA
Hubungan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014–2018 dengan
dokumen perencanaan lainnya memiliki keterkaitan secara vertikal maupun
secara horisontal sebagai berikut :
Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen Perencanaan Menurut UU
Nomor 25 Tahun 2004
Sumber : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
1. RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014–2018 merupakan satu
kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan
mengacu kepada RPJP Nasional Tahun 2005-2025, RPJPD Provinsi
Jawa Barat Tahun 2005–2025 dan RPJPD Kabupaten Sumedang
Tahun 2005–2025. Selain itu mengacu pula pada RPJMN Tahun 2010-
2014 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013–2018;
2. RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014–2018 menjadi pedoman
dalam penyusunan Renstra SKPD untuk jangka waktu lima tahun dan
RKPD Kabupaten Sumedang yang merupakan rencana kerja tahunan;
3. Dalam kaitannya dengan Sistem Keuangan Negara sebagaimana yang
telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003,
maka penjabaran RPJM Daerah ke dalam RKPD, Kebijakan Umum
RPJP NASIONAL
RPJP DAERAH
PROPINSI
RPJM NASIONAL
RKP
diacu
diacu
RPJP DAERAH KAB/KOTA
RPJM DAERAH
PROPINSI
RKP DAERAH
PROPINSI
RPJM DAERAH KAB/KOTA
RKP DAERAH
KAB/KOTA
diperhatikan
RENSTRA SKPD
PROPINSI
RENSTRA SKPD
KAB/KOTA
RENJA SKPD
PROPINSI
RENJA SKPD KAB/KOTA
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal I - 9
Anggaran dan Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (PPAS)
Kabupaten Sumedang untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman
bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) Kabupaten Sumedang.
4. Sebagai perencanaan makro, RPJMD selanjutnya diterjemahkan ke
dalam perencanaan sektoral yang dikaitkan dengan perencanaan
regional dan spasial. Berikut ini diagram alur yang memperlihatkan
hubungan antara perencanaan makro, perencanaan regional, dan
spasial. Hubungan antara perencanaan makro dan sektoral dapat
dilihat pada gambar 1.2 dibawah ini.
Gambar 1.2
Hubungan antara Perencanaan Makro dan Sektoral
Sumber : PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
5. Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 juga
harus memperhatikan perencanaan tata ruang Kabupaten. Visi dan Misi
Bupati terpilih akan diterjemahkan ke dalam perencanaan spasial. Oleh
karena itu, penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun
2014-2018 harus diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kabupaten Sumedang. Hal ini dimaksudkan agar keselarasan
perencanaan pembangunan lima tahun mendatang sesuai dengan
rencana penataan ruang wilayah. Berikut ini diagram alur yang
memperlihatkan kedudukan RTRW Kabupaten Sumedang dalam
sistem perencanaan pembangunan nasional. Kedudukan Rencana Tata
PERENCANAAN MAKRO
PERENCANAAN
SEKTORAL
(Keterkaitan antar
Wilayah)
PERENCANAAN
REGIONAL
(Keterkaitan antar
Sektor)
KESEJAHTERAAN,
PELAYANAN, DAN
DAYA SAING
Regulasi Pembiayaan SKPD Sumberdaya Lokal Keperluan
Wilayah
Spasial, Efektivitas Kebijakan,
Efisiensi Sumberdaya, dan
Kapasitas Kelembagaan
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal I - 10
Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang dalam Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dapat dilihat pada gambar 1.3 di bawah ini.
Gambar 1.3
Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang
dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 disusun dengan
sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan,
hubungan antar dokumen perencanaan, sistematika penulisan,
serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD.
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Bab ini menjabarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum
kondisi daerah pada tahap perumusan. Gambaran umum ini
meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan
masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing
daerah.
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Bab ini menyajikan hasil pengolahan data dan analisis terhadap
pengelolaan keuangan daerah, meliputi kinerja keuangan masa
TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RPJP
NASIONAL
RPJPD
PROV. JABAR
RPJPD
KAB. SUMEDANG
RTRW
NASIONAL
RTRW
PROV. JABAR
RTRW
KAB. SUMEDANG
RPJM
NASIONAL
RPJMD
PROV. JABAR
RPJMD
KAB. SUMEDANG
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal I - 11
lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka
pendanaan.
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
Bab ini merupakan bagian terpenting yang menjadi dasar utama
visi dan misi pembangunan jangka menengah. Penyajian isu-isu
strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu
strategis.
BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
Berisikan tentang visi dan misi Kepala Daerah terpilih periode
2014-2018 yang memuat strategi, kebijakan dan sasaran
pembangunan yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan
yang merupakan penjabaran dari visi dan misi daerah yang
tertuang dalam RPJPD Kabupaten Sumedang 2005-2025.
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Bab ini menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan
dan sasaran serta arah kebijakan.
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Bab ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang
berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang
dipilih dengan target capaian indikator kinerja serta penjelasan
tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan
indikator kinerja yang dipilih.
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN PENDANAAN
Bab ini menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD
terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD serta
pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode
perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator
kinerja pada awal periode perencanaan.
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Bab ini memuat indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk
memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi
dan misi Bupati dan Wakil Bupati dari sisi keberhasilan
penyelenggaraan pemerintahan pada akhir periode masa jabatan.
Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja
setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir
periode RPJMD dapat dicapai.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal I - 12
BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
Bab ini menguraikan bahwa RPJMD menjadi pedoman
penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah
kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilihan
umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya. Hal
ini penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan
mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir. Pedoman
transisi dimaksud antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-
masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai
dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah
pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa
pemerintahan baru.
BAB XI PENUTUP
1.5. MAKSUD DAN TUJUAN
RPJMD Kabupaten Sumedang 2014-2018 adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun disusun dengan maksud
memberikan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan
daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah serta sasaran-
sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan. Dengan
demikian, RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 menjadi
landasan bagi semua dokumen perencanaan, baik rencana pembanguan
tahunan Pemerintah Daerah maupun dokumen perencanaan Satuan Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018
adalah tersedianya dokumen RPJM Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
2014-2018 sebagai :
1. Penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih dengan
berpedoman kepada RPJPD dan memperhatikan kepada RPJM
Nasional dan Provinsi;
2. Pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD;
3. Pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah
yang tertuang dalam RKPD;
4. Pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal II - 1
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah
Secara geografis, Kabupaten Sumedang berada pada posisi koordinat
06º34’46,18’’-7º00’56,25’’ Lintang Selatan dan antara 107º01’45,63’’-
108º21’59,04’’ Bujur Timur, menurut Peraturan Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031 luas wilayah Kabupaten Sumedang
adalah 155.872 Ha yang terdiri dari 26 kecamatan dengan 276 desa dan 7
kelurahan. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan
Buahdua yaitu 10.768,28 Ha dan yang paling kecil luas wilayahnya adalah
Kecamatan Cisarua yaitu 1.770,74 Ha.
Tabel 2.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan
Kabupaten Sumedang
No. Kecamatan Luas Wilayah
(Ha) Jumlah
Desa/Kelurahan
1 Jatinangor 3.160,35 12
2 Cimanggung 5.555,18 11
3 Tanjungsari 4.486,04 12
4 Sukasari 4.181,77 7
5 Pamulihan 5.069,83 11
6 Rancakalong 5.506,87 10
7 Sumedang Selatan 9.251,27 10/4
8 Sumedang Utara 3.040,17 10/3
9 Ganeas 2.289,70 8
10 Situraja 4.323,37 14
11 Cisitu 6.502,82 10
12 Darmaraja 4.937,64 16
13 Cibugel 5.951,82 7
14 Wado 8.426,83 11
15 Jatinunggal 7.212,00 9
16 Jatigede 10.624,03 12
17 Tomo 8.474,29 10
18 Ujungjaya 8.622,62 9
19 Conggeang 10.697,52 12
20 Paseh 3.162,36 10
21 Cimalaka 4.328,85 14
22 Cisarua 1.770,74 7
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal II - 2
No. Kecamatan Luas Wilayah
(Ha) Jumlah
Desa/Kelurahan
23 Tanjungkerta 4.372,13 12
24 Tanjungmedar 6.067,27 9
25 Buahdua 10.768,28 14
26 Surian 7.088,23 9
Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031
Gambar 2.1
Peta Administratif Kabupaten Sumedang
Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031
Batas-batas wilayah administratif Kabupaten Sumedang adalah
sebagai berikut :
a) Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu
b) Sebelah Selatan : Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung
c) Sebelah Barat : Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat
: dan Kabupaten Subang
d) Sebelah Timur : Kabupaten Majalengka
Sebagian besar wilayah Kabupaten Sumedang berupa perbukitan dan
pegunungan kecuali di sebagian kecil wilayah utara Kabupaten Sumedang.
Berdasarkan pola ruang wilayah Kabupaten Sumedang didominasi oleh
kawasan budidaya seluas 82.009,23 Ha (52,61 persen) serta sisanya
dijadikan sebagai kawasan lindung seluas 73.862,75 Ha (47,39 persen).
Kemudian dataran terendah ketinggiannya mencapai 26 meter di atas
permukaan Laut dan yang tertinggi adalah puncak gunung Tampomas
dengan ketinggian sekitar 1.684 meter di atas permukaan laut.
Kec.Wado
Kec.Jatinunggal
Kec.Jatigede
Kec.Tomo
Kec.Ujungjaya
Kec.Conggeang
Kec.Buahdua
Kec.Suriah
Kec.Tanjungmedar
Kec.Rancakalong
Kec.Tanjungsari
Kec.Sukasari
Kec.Jatinangor
Kec.Cimanggung
Kec.Pamulihan
Kec.Sumedang
Selatan
Kec.Cibugel
Kec.Darmaraja
Kec.Paseh
Kec.Cimalaka
Kec.Sumedang
Utara
Kec.Ganeas
Kec.Cisarua Kec.
Situraja
Kec.Cisitu
Kec.Tanjungkerta
Kabupaten Majalengka
Kabupaten Indramayu
Kabupaten Subang
Kabupaten Bandung
Kabupaten Garut
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal II - 3
Kondisi topografi kemiringan lahan wilayah Kabupaten Sumedang
dapat diklasifikasikan menjadi 5 kelas, yaitu :
1. 0–8 persen, merupakan daerah datar hingga berombak dengan luas
area sekitar 12,24 persen. Kemiringan wilayah dominan di bagian timur
laut, barat laut, barat daya serta kawasan perkabupatenan.
2. 8–15 persen, merupakan daerah berombak sampai bergelombang
dengan area sekitar 5,37 persen. Kemiringan wilayah dominan di bagian
tengah ke utara, barat laut dan bagian barat daya.
3. 15–25 persen, merupakan daerah bergelombang sampai berbukit
dengan komposisi area mencakup 51,68 persen. Kemiringan lereng tipe
ini paling dominan di wilayah Kabupaten Sumedang. Persebarannya
berada di bagian tengah sampai ke tenggara, bagian selatan sampai
barat daya dan bagian barat.
4. 25–40 persen, merupakan daerah berbukit sampai bergunung dengan
luas area sekitar 31,58 persen. Kemiringan lereng tipe ini dominan di
wilayah Kabupaten Sumedang bagian tengah, bagian selatan dan bagian
timur.
5. Lebih dari kemiringan 40 persen, merupakan daerah bergunung dengan
luas area mencakup sekitar 11,36 persen. Kemiringan lereng tipe ini
dominan di wilayah Kabupaten Sumedang bagian selatan, bagian timur
dan bagian barat daya.
Aspek hidrologi suatu wilayah sangat diperlukan didalam
pengendalian dan pengaturan tata air wilayah tersebut. Berdasarkan
hidrogeologinya, aliran-aliran sungai besar di wilayah Kabupaten Sumedang
bersama anak-anak sungainya membentuk pola Daerah Aliran Sungai (DAS)
yang terdiri dari 4 DAS dengan 6 Sub DAS yaitu :
1. DAS Cimanuk meliputi Sub DAS Cimanuk Hulu, Sub DAS Cipeles, Sub
DAS Cimanuk Hilir, dan Sub DAS Cilutung;
2. DAS Citarum meliputi Sub DAS Citarik;
3. DAS Cipunegara meliputi Sub DAS Cikandung; dan
4. DAS Cipanas.
Tahun 2012 curah hujan paling tinggi terjadi di Kecamatan Wado
sebanyak 5.182 mm/Tahun dan paling rendah di Kecamatan Sumedang
Selatan dan Sumedang Utara sebanyak 1.427 mm/Tahun sedangkan Curah
hujan secara ekstrim terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 10.606 Mm.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal II - 4
Curah hujan per kecamatan dan fluktuasi curah hujan dapat dilihat pada
tabel 2.2 dan tabel 2.3 dibawah ini.
Tabel 2.2
Curah Hujan (mm) Per Kecamatan Tahun 2012
No. Kecamatan 2012
Mm Hh
1 Jatinangor 1,890 178
2 Cimanggung 1,886 184
3 Tanjungsari 1,577 130
4 Sukasari - -
5 Pamulihan - -
6 Rancakalong 2,085 129
7 Sumedang Selatan 1,427 91
8 Sumedang Utara 1,427 91
9 Ganeas - -
10 Situraja 2,135 109
11 Cisitu - -
12 Darmaraja 2,352 116
13 Cibugel 2,029 116
14 Wado 5,182 171
15 Jatinunggal - -
16 Jatigede 3,481 129
17 Tomo 2,216 98
18 Ujungjaya 2,216 98
19 Conggeang 3,051 149
20 Paseh 2,066 143
21 Cimalaka 1,870 97
22 Cisarua - -
23 Tanjungkerta 1,462 117
24 Tanjungmedar - -
25 Buahdua 2,966 149
26 Surian - -
Sumedang 41,318 2,295
Rata-rata 2,295 128
Sumber : Dinas Pertanian Kab. Sumedang
Tabel 2.3
Fluktuasi Curah Hujan Bulanan (mm) Tahun 2012
No. Bulan 2012
Mm Hh
1 Januari 5,869 351
2 Februari 6,971 387
3 Maret 5,857 287
4 April 3,681 220
5 Mei 1,969 139
6 Juni 913 77
7 Juli - -
8 Agustus - -
9 September 148 11
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal II - 5
No. Bulan 2012
Mm Hh
10 Oktober 697 81
11 Nopember 4,607 271
12 Desember 10,606 471
Sumber : Dinas Pertanian Kab. Sumedang
Berdasarkan data curah hujan Tahun 2012 diatas, kondisi iklim mikro
sangat berpengaruh pada produksi pertanian di Kabupaten Sumedang
namun perubahan iklim tersebut tidak dapat diprediksi karena suatu hal yang
alami tapi hal tersebut dapat diantisipasi dengan mencermati kondisi siklus
iklim sebelumnya dan juga memperhatikan informasi cuaca dari Badan
Meteorologi Nasional. Sehingga dengan demikian dapat mencegah
terjadinya kegagalan panen produk pertanian di Kabupaten Sumedang.
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031,
potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Sumedang meliputi Kawasan
Strategis Kabupaten (KSK), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan
Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
1. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)
a. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Sumedang dari sudut
kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi :
1) Kawasan Perkotaan Sumedang;
2) Rintisan Kawasan Industri Ujungjaya;
3) Kawasan Waduk Jatigede;
4) Kawasan Tanjungsari dan sekitarnya;
5) Kawasan DI Sentig;
6) Kawasan DI Ujungjaya.
b. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Sumedang dari sudut
kepentingan sosial dan budaya berupa Kawasan Kampung Sunda
yang terletak di kawasan Jatigede.
c. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Sumedang dari sudut
kepentingan sumberdaya alam dan Iptek berupa Kawasan Gunung
Tampomas dan sekitarnya serta Kawasan Agroteknobisnis
Sumedang (KAS).
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal II - 6
2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
Pusat Kegiatan Lokal (PKL) perkotaan Sumedang sebagai pusat
pemerintahan kabupaten, pusat bisnis regional, pusat jasa, pusat
pendidikan menengah, jasa pariwisata dan pertanian. Terdapat dua
pusat kegiatan lokal yaitu PKL Sumedang Utara dan PKL Sumedang
Selatan.
3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi :
a. PPK Tanjungsari sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat
perdagangan lokal, pusat industri, pertanian, jasa wisata, dan pusat
pendidikan tinggi;
b. PPK Tanjungkerta sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pertanian,
peternakan, pariwisata, perkebunan, dan pusat perdagangan lokal;
c. PPK Conggeang sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pertanian,
peternakan, pariwisata, perkebunan, dan pusat perdagangan lokal;
d. PPK Wado sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pertanian,
peternakan, dan pusat perdagangan lokal;
e. PPK Tomo sebagai pusat pemerintahan kecamatan, industri,
pertanian, pusat perdagangan regional, dan pariwisata.
4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
Pusat Pelayanan Lingkungan terdiri dari Hegarmanah, Sindang
pakuwon, Sukarapih, Pamulihan, Nagara Wangi, Ganeas, Linggajaya,
Situraja, Darmajaya, Tarikolot, Cijeungjing, Ujungjaya, Buahdua, Legok
Kidul, Surian, Jingkang, Cimalaka, Cisarua dan Cibugel sebagai pusat
pemerintahan desa, pusat permukiman, pusat pengolahan pertanian,
pusat koleksi dan distribusi, jasa dan pelayanan sosial ekonomi skala
lingkungan.
Potensi unggulan yang dimiliki oleh setiap kecamatan sesuai potensi
daerah yang ada dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut :
Tabel 2.4
Potensi Unggulan Tiap Kecamatan
No. Kecamatan Jenis Potensi Unggulan
1. Jatinangor Jagung, Sapi Potong, Domba, Ukiran Kayu, Senapan Angin, Tekstil, Padang Golf, Kawasan Perguruan Tinggi serta Perkemahan Kiara Payung
2. Cimanggung Jagung, Ikan Nila, sapi Perah, Domba, Opak Ketan, serta Curug Sindulang
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal II - 7
No. Kecamatan Jenis Potensi Unggulan
3. Tanjungsari Jagung, Ikan Lele, Sapi Perah, Domba, Tembakau Rajangan serta Perkemahan Cijambu
4. Sukasari Tomat, Sapi Perah, Domba Gaut, Tembakau Rajangan, serta Perkemahan Baru Beureum
5. Pamulihan Ubi Cilembu, Sapi Perah, Domba, Kerajinan Wayang Golek, Tape Singkong serta Cadas Pangeran
6. Rancakalong Ubi Cilembu, Talas semir, Jagung, Sapi Potong, Sapi Perah, Domba, serta Desa Wisata Ngalaksa
7. Sumedang Selatan
Padi Sawah, Talas semir, Jeruk Cikoneng, Teh Margawindu, Ikan Nila, Ikan Mas, Ikan Lele, Sapi Potong, Tahu Sumedang, Wisata alam Cibingbin, Alun-Alun Sumedang, Kampung Toga, Museum Prabu Geusan Ulun, Makam Cut Nyak Dien, dan Taman Hutan Rakyat Inten Dewata
8. Sumedang Utara
Talas Semir, Jeruk Cikoneng, Ikan Nila, Ikan Mas, Ikan Lele, Ikan Hias, Sapi Potong, Sapi Perah, Domba, Tahu Sumedang, Sale Pisang, serta Lapangan Pacuan Kuda
9. Ganeas Kacang Tanah, Sawo Sukatali, Kayu Mahoni, Ikan Nila, Udang Galah, Sapi Potong, Sapi Perah, Domba, Kolam
9. Situraja Kacang Tanah, Sawo Sukatali, Kayu Mahoni, Ikan Nila, Udang Galah, sapi Potong, Sapi Perah, Domba, Kolam serta Kolam Renang
10. Cisitu Kacang Tanah, Sawo Sukatali, Kayu Mahoni, Ikan Mas, Sapi Potong, Sapi Perah, Domba, Gula Aren serta Gunung Lingga
11. Darmaraja Kacang Tanah, Padi Sawah,Kedelai, Sawo Sukatali, Tembakau, Ikan Nila, Sapi Potong, Domba, serta Kolam Renang
12. Cibugel Jagung, Tomat, Kayu Manglid, Kayu Suren, Sapi Potong, Domba, Serta Sapi Perah
13. Wado Jagung, Kayu Mahoni, Ikan Mas, Udang galah, Sapi Potong, Domba, Serta Sapi Perah
14. Jatinunggal Kedelai, Kayu Jati, Udang Galah dan Gula Aren
15. Jatigede Mangga, Pisang, Kayu Jati, Sapi Potong, Domba, serta Perkemahan Parakankondang dan Proyek Waduk Jatigede
16. Tomo Padi Sawah, Kacang Tanah, Mangga, Tembakau, Domba, Meubeul, serta Situ Sari
17. Ujungjaya Kedelai, Mangga, Tembakau, Kayu jati, Ikan Lele, Sapi Potong, serta Domba
18. Conggeang Padi Sawah, Salak Bongkok, Mangga, Ikan Nila, Ikan Mas, Ikan Hias, Sapi Potong, Domba,, Meubel, Opak Ketan, Emping Melinjo, Wana wisata Gunung Tampomas, atraksi Kuda Renggong serta Air Panas Conggeang
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal II - 8
No. Kecamatan Jenis Potensi Unggulan
19. Paseh Salak Bongkok, Kayu Tisuk, Bambu, Sapi Potong, Oncom Pasir Reungit, serta Pemandian
20. Paseh Salak Bongkok, Kayu Tisuk, Bambu, Sapi Potong, Oncom Pasir Reungit, serta Pemandian
21. Cimalaka Ikan Mas, Ikan Nila, Sapi Potong, Domba, serta Kolam Renang Cipanteneun
22. Cisarua Padi Sawah, Jeruk Cikoneng, serta Ikan Mas
23. Tanjungkerta Padi Sawah, Kencur, Jeruk Cikoneng, Ikan Mas, Ikan Nila, Sapi Potong, serta Domba
24. Tanjungmedar Jagung, Pisang, Kayu Sengon, Sapi Potong, dan Domba
25. Buahdua Padi Sawah, Pisang, Kayu Jati, Udang Galah, sapi Potong, Kolam renang Cigireng, serta Air Panas Cileungsing
26. Surian Kencur, Pisang, Kayu Jati, Kayu Sengon, Sapi Potong, Sapi Perah, Domba dan Gula Aren
Sumber : Masterplan Pertanian, Bappeda.
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana
Potensi bencana alam yang banyak dijumpai di Kabupaten Sumedang
pada umumnya berupa gerakan tanah, erosi dan banjir setempat. Kejadian
gerakan tanah disamping akibat kegempaan, sering terjadi akibat hujan yang
terus menerus dan cukup besar. Begitu pula erosi yang terjadi pada sungai-
sungai setempat sedangkan banjir sering terjadi disebabkan drainase yang
kurang memadai dan banyaknya tutupan lahan, seperti di sekitar Jalan Raya
Rancaekek (sekitar Kecamatan Cimanggung) dan Jatinangor.
Gerakan tanah yang terjadi di daerah Kabupaten Sumedang pada
umumnya banyak dipengaruhi oleh sifat fisik batuan dasar dan tanah
pelapukan pembentuk lereng terutama pada daerah-daerah yang dibentuk
oleh batuan dasar batu lempung ataupun terdapatnya lapisan batu lempung
dalam batuan dasar pembentuk lereng. Sifat fisik batuan/tanah pelapukan
merupakan salah satu faktor alam penyebab terjadinya gerakan tanah
disamping faktor-faktor alam lainnya seperti curah hujan, struktur geologi
(perlipatan, sesar dan kekar), stratigrafi (kedudukan bidang perlapisan
terhadap kemiringan lerengnya), Tataguna Lahan, Morfologi dan
kegempaan. Untuk gerakan tanah sering terjadi di bagian utara terutama di
sekitar Surian, Buahdua, Tanjungkerta, Cimalaka, Conggeang dan
Rancakalong sedangkan yang di bagian timur terutama yang berada pada
jalur sesar berada di Tomo, Jatigede, Darmaraja dan Jatinunggal. Secara
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal II - 9
umum mengenai daerah rawan bencana di Kabupaten Sumedang dapat
dilihat pada gambar 2.2 di bawah ini.
Gambar 2.2
Peta Kerawanan Bencana di Kabupaten Sumedang
Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Sumedang Tahun 2011-2031
2.1.4. Demografi
Penduduk Kabupaten Sumedang pada Tahun 2012 tercatat sebanyak
1.121.787 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sekitar 1.23 persen dari
tahun 2011. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sumedang dari
tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 menunjukan penurunan walaupun
penurunannya tidak signifikan. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten
Sumedang masih terkendali hal ini dikarenakan keberhasilan dari program-
program keluarga berencana yang selama ini dilakukan dan tingkat migrasi
penduduk ke wilayah sumedang secara umum masih rendah.
Tabel 2.5
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
Kabupaten Sumedang Tahun 2010-2012
No. Tahun Jumlah LPP
1 2010 1,093,602 -
2 2011 1,108,169 1.33
3 2012 1,121,787 1.23
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal II - 10
Selanjutnya jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk (LPP)
per Kecamatan di wilayah Kabupaten Sumedang tahun 2011-2012 dapat
dilihat pada tabel 2.6 dibawah ini :
Tabel 2.6
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Per Kecamatan
Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2012
No. Kecamatan Jumlah Penduduk
LPP 2011 2012
1 Jatinangor 110,727 113,586 2.6
2 Cimanggung 82.406 84,320 2.3
3 Tanjungsari 78,451 80,505 2.6
4 Sukasari 31,615 32,092 1.5
5 Pamulihan 55,340 56,308 1.7
6 Rancakalong 37,796 38,074 0.7
7 Sumedang Selatan 74,570 75,203 0.8
8 Sumedang Utara 89,989 97,702 1.9
9 Ganeas 23,609 23,804 0.8
10 Situraja 36,195 36,459 0.7
11 Cisitu 26,330 26,463 0.5
12 Darmaraja 37,113 37,189 0.2
13 Cibugel 20,896 20,997 0.5
14 Wado 43,221 43,461 0.6
15 Jatinunggal 41,512 41,801 0.7
16 Jatigede 23,737 23,769 0.1
17 Tomo 23,707 23,842 0.6
18 Ujungjaya 29,122 29,205 0.3
19 Conggeang 28,854 28,851 0
20 Paseh 36,004 36,148 0.4
21 Cimalaka 57,041 57,573 0.9
22 Cisarua 19,068 19,105 0.2
23 Tanjungkerta 33,696 33,934 0.7
24 Tanjungmedar 24,301 24,491 0.8
25 Buahdua 32,014 32,098 0.3
26 Surian 10,855 10,861 0.1
Jumlah 1,108,169 1,121,787 1.2
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang
Berdasarkan tabel diatas, laju pertumbuhan penduduk yang cukup
tinggi tercatat di wilayah cepat tumbuh yaitu di kecamatan Jatinangor dan
Tanjungsari sebesar 2.6 persen serta di kecamatan Cimanggung sebesar 2.3
persen. Laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi ini dikarenakan
wilayah ini merupakan daerah industri dan pusat pendidikan sehingga
banyak penduduk pendatang yang menjadi warga di wilayah tersebut.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal II - 11
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat
merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama
periode tertentu terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencakup
kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya
dan olahraga. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada aspek
kesejahteraan masyarakat selama periode 2009-2012 diuraikan sebagai
berikut :
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
2.2.1.1. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten
Sumedang atas dasar harga berlaku tahun 2012 mencapai Rp.14.923,72
milyar mengalami peningkatan sebesar Rp.1.391,94 milyar jika dibanding
tahun 2011 dengan nilai PDRB sebesar Rp.13.531,78 milyar. Sedangkan
pencapain nilai PDRB atas dasar harga konstan 2000 mengalami
peningkatan 4,69 persen yaitu dari Rp.5.879,09 milyar tahun 2011 naik
menjadi Rp.6.154,59 milyar pada tahun 2012. Perkembangan nilai PDRB
Kabupaten Sumedang lima tahun terakhir dapat diamati pada gambar 2.3
dibawah ini.
Gambar 2.3
Nilai PDRB Kabupaten Sumedang
Tahun 2008-2012 (Triliyun Rupiah)
Sumber : PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2012
Jika sembilan sektor ekonomi dikelompokkan menjadi 3 sektor yaitu
sektor primer, sekunder dan tersier tampak bahwa kelompok sektor tersier
-
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
2008 2009 2010 2011 2012
10.30 11.19
12.27 13.53
14.92
5.14 5.38 5.61 5.88 6.15
Triliyun Rp
Berlaku Konstan
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal II - 12
merupakan kelompok sektor paling dominan yaitu sekitar 44 persen dari total
PDRB Kabupaten Sumedang. Total nilai tambah bruto atas dasar harga
berlaku dari kelompok sektor tersier di tahun 2011 mencapai Rp.6.567,35
milyar atau meningkat 11,86 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Kelompok sektor primer mengalami peningkatan 8,53 persen yaitu
dari Rp.3.915,66 milyar tahun 2011 menjadi Rp.4.249,83 milyar di tahun
2012 sedangkan kelompok sekunder meningkat 9,65 persen atau dari
Rp.3.745,30 milyar tahun 2011 menjadi Rp.4.106,54 milyar tahun 2012.
Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.7 di bawah ini.
Tabel 2.7
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumedang
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008-2012 (Milyar Rupiah)
Kelompok Sektor
2008 2009 2010 2011* 2012**
PRIMER 2.999,02 3.261,94 3.544,01 3.915,66 4.249,83
Pertanian 2.984,42 3.247,57 3.528,78 3.899,62 4.232,98
Pertambangan & Penggalian
14,60 14,37 15,23 16,04 16,85
SEKUNDER 2.895,41 3.141,98 3.430,91 3.745,30 4.106,54
Industri Pengolahan
2.399,35 2.604,46 2.815,68 3.045,08 3.307,88
Listrik Gas & Air Bersih
273,61 290,43 333,52 386,02 449,81
Bangunan 222,45 247,09 281,71 314,19 348,84
TERSIER 4.406,51 4.784,25 5.290,76 5.870,82 6.567,35
Perdagangan Hotel & Restoran
2.676,18 2.916,63 3.261,15 3.654,86 4.123,62
Pengangkutan & Komunikasi
448,05 482,50 525,68 575,43 633,03
Keuangan, Persewaan & JP
434,49 478,66 527,25 582,48 649,21
Jasa - Jasa 847,79 906,46 976,68 1.058,05 1.161,49
P D R B 10.300,94
11.188,17
12.265,68
13.531,78
14.923,72
Sumber : PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2012
Ket : *) Angka perbaikan **) Angka Sementara
2.2.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kinerja perekonomian Kabupaten Sumedang dari sisi sektoral pada
tahun 2012 menunjukan pertumbuhan yang moderat. Jika dibandingkan
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal II - 13
dengan kinerja perekonomian pada tahun sebelumnya pertumbuhan ini
menunjukan sedikit perlambatan dimana pada tahun 2011 tumbuh sebesar
4,82 persen sedangkan pada tahun 2012 tumbuh sebesar 4,69 persen.
Perlambatan ini di sebabkan oleh melambatnya kinerja tiga sektor dominan
yang menjadi engine growth perekonomian Kabupaten Sumedang.
Gambar 2.4
LPE Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang
Tahun 2008-2012
Sumber : PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2012
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Jawa Barat selama kurun waktu
tiga tahun yaitu 2010-2012 mampu tumbuh diatas 6 persen sedangkan LPE
Kabupaten Sumedang selama kurun waktu ini mampu tumbuh stabil yaitu
pada kisaran 4 persen.
Secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang pada
tahun 2012 mengalami sedikit perlambatan, perlambatan ini hampir terjadi di
semua sektor ekonomi, kecuali sektor angkutan, keuangan dan jasa-jasa.
Begitupun perekonomian Jawa Barat secara umum juga mengalami
perlambatan, melambatnya perekonomian Jawa Barat pada tahun 2012
disebabkan oleh melambatnya kinerja sektor industri yang merupakan sektor
dominan bagi perekonomian Jawa Barat.
Tabel 2.8
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang
Menurut Sektor dan Kelompok Sektor Tahun 2009-2012 (Persen)
Kelompok Sektor 2009 2010 2011* 2012**
PRIMER 4,85 0,66 1,26 1,11
Pertanian 4,89 0,65 1,25 1,11
6.21
4.19
6.20
6.48
6.21
4.58 4.76
4.22
4.82 4.69
2008 2009 2010 2011 2012
Per
sen
Jabar Sumedang
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal II - 14
Kelompok Sektor 2009 2010 2011* 2012**
Pertambangan & Penggalian (3,94) 3,21 2,82 2,79
SEKUNDER 4,51 5,18 5,33 4,77
Industri Pengolahan 4,08 4,48 4,92 4,35
Listrik Gas & Air Bersih 4,81 5,73 5,90 6,44
Bangunan 8,56 11,40 8,61 7,04
TERSIER 4,90 5,80 6,61 6,68
Perdagangan Hotel & Restoran
4,99 6,25 7,33 6,99
Pengangkutan & Komunikasi 6,36 6,34 6,66 7,23
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan
5,59 5,97 6,20 7,50
Jasa – Jasa 3,50 3,87 4,20 4,79
P D R B 4,76 4,22 4,82 4,69
Sumber : PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2012
Ket : *) Angka perbaikan **) Angka Sementara
Berdasarkan tabel 2.8 diatas dapat diperhatikan bahwa pada tahun
2012 petumbuhan sektor keuangan dan angkutan mampu menjadi leading
sektor dimana selama empat tahun terakhir sektor bangunan selalu menjadi
sektor dengan pertumbuhan tertinggi. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh
sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang mampu tumbuh
7,50 persen pada tahun 2012.
LPE tertinggi kedua dan ketiga diikuti oleh sektor angkutan dan
komunikasi serta sektor bangunan masing-masing tumbuh sebesar 7,23 dan
7,04 persen. Namun demikian sektor pertanian yang merupakan kontributor
terbesar dalam pembentukan PDRB Sumedang pada tahun 2012 ini hanya
mampu tumbuh sebesar 1,11 persen.
Pertumbuhan sektor primer yang terdiri dari sektor pertanian serta
pertambangan dan penggalian menunjukkan pertumbuhan positif selama
empat tahun terakhir dengan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2009
mencapai 4,85 persen dan terendah terjadi pada tahun 2010 yang tumbuh
0,66 persen.
Melemahnya kinerja sektor primer lebih dipengaruhi oleh
rendahnya kinerja sektor pertanian yang merupakan pendukung sektor
primer cukup dominan dibandingkan dengan sektor pertambangan dan
penggalian. Hal ini dapat dilihat dari tren tumbuhnya sektor primer
mengikuti trennya sektor pertanian. Pada tahun 2012 sektor primer
tumbuh 1,11 persen. Naik turunnya laju pertumbuhan sektor pertanian
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal II - 15
sangat dipengaruhi oleh tumbuhnya sub sektor tabama terutama sangat
tergantung dari produktivitas komoditi padi yang cukup dominan dalam
sektor ini. Dan yang tidak bisa diabaikan dari tumbuhnya sektor pertanian
adalah faktor iklim atau perubahan cuaca yang sangat berpengaruh dan
tidak dapat dihindari terhadap kinerja sektor pertanian.
Pertumbuhan sektor sekunder dalam periode 2009-2012 relatif
stabil yaitu dengan pertumbuhan berada pada kisaran 4-5 persen dimana
pada tahun 2012 mampu tumbuh sebesar 4,77 persen. Sektor sekunder
yang yang meliputi sektor industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih
serta sektor bangunan, lebih didominasi oleh tumbuhnya sektor industri
pengolahan sehingga tren pertumbuhan sektor sekunder pun mengikuti
pola yang terjadi pada pertumbuhan sektor industri pengolahan. Dari tabel
2.8 diatas tampak bahwa pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam
kurun waktu 2009-2012 relatif stabil dengan pertumbuhan tiap tahunnya
mencapai 4 persen.
Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi secara umum di
Kabupaten Sumedang juga berpengaruh terhadap kinerja sektor industri
pengolahan. Jika kita amati dari LPE sektor industri pengolahan
kabupaten Sumedang, faktor-faktor eksternal yang sangat mempengaruhi
sektor ini secara umum di Jawa Barat ternyata tidak terlalu berdampak
terhadap kinerja sektor industri pengolahan dimana pada tahun 2012
tumbuh sebesar 4,35 persen sedangkan pada tahun 2011 tumbuh
sebesar 4,92 persen. Sementara sektor listrik, gas dan air bersih mampu
tumbuh sebesar 6,44 persen karena sektor ini sangat tergantung dari pola
permintaan dalam hal ini konsumen listrik dan air baik rumah tangga
maupun swasta.
Sektor pendukung lainnya yaitu sektor bangunan/kontruksi selama
periode 2009-2012 sektor ini mampu tumbuh stabil yaitu pada kisaran 8
persen kecuali pada tahun 2012. Sama halnya seperti sektor lainnya
sektor ini juga mengalami sedikit perlambatan pertumbuhan jika dibanding
tahun 2011.
Kelompok sektor terakhir adalah sektor tersier yang merupakan
kegiatan sektor penghasil jasa meliputi sektor perdagangan, hotel dan
restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan,
persewaan dan jasa perusahaan kemudian sektor jasa-jasa yang meliputi
jasa pemerintahan dan jasa swasta. Pada tahun 2012 sektor tersier
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal II - 16
tumbuh 6,68 persen yang didukung oleh pertumbuhan sektor-sektor di
dalamnya yaitu pada sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh 6,99
persen, sektor pengangkutan dan komunikasi yang tumbuh 7,23 persen,
sektor keuangan, persewaan dan jasa tumbuh sebesar 7,50 persen dan
jasa-jasa tumbuh sebesar 4,79 persen.
Keberhasilan pembangunan suatu wilayah dapat dilihat dengan cara
melakukan perbandingan antara wilayah tersebut dengan daerah sekitarnya.
Melihat letak geografisnya, wilayah Kabupaten Sumedang berbatasan
langsung dengan Kabupaten Bandung, Garut, Majalengka, Indramayu dan
Subang. Oleh karena itu, akan diamati kinerja perekonomian Kabupaten
Sumedang dengan kabupaten-kabupaten tersebut melalui perkembangan
laju pertumbuhan ekonomi. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Sumedang dengan daerah sekitarnya dapat dilihat pada tabel 2.9
dibawah ini.
Tabel 2.9
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang
dengan Daerah Sekitarnya Tahun 2008-2012 (persen)
Kabupaten 2008 2009 2010 2011* 2012**
Garut 4,69 5,57 5,34 5,48 4,61
Bandung *** 5,31 4,32 5,90 5,99 6,26
Majalengka *** 4,57 4,92 4,66 4,69 4,69
Sumedang 4,58 4,76 4,22 4,82 4,69
Indramayu *** 2,66 7,33 6,47 6,48 6,52
Subang *** 4,24 4,86 4,48 5,02 4,21
Rata-rata 4,34 5,36 5,18 5,41 5,16
Jawa Barat 6,21 4,19 6,20 6,48 6,21
Sumber : PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2012
Ket : *) AngkaPerbaikan **) Angka Sementara ***) Tanpa Migas
Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang dengan daerah
sekitarnya dari tahun 2008-2012 seperti pada tabel 2.9 diatas
menggambarkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang
berada pada posisi yang cukup baik kecuali pada tahun 2010 berada pada
posisi terendah. Namun demikian selama tahun 2008-2012 laju pertumbuhan
ekonomi kabupaten sumedang selalu dibawah rata-rata dan dibawah Jawa
Barat.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal II - 17
Laju pertumbuhan ekonomi suatu kecamatan menggambarkan
tumbuh tidaknya perekonomian kecamatan tersebut. Pertumbuhan tersebut
merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai sektor ekonomi
yang dimiliki kecamatan tersebut. Bagi daerah indikator ini penting untuk
mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan berguna
untuk menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang.
Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 dari 26 kecamatan di
Kabupaten Sumedang, 6 kecamatan memiliki laju pertumbuhan lebih tinggi
dari pertumbuhan kabupaten yaitu Kecamatan Sumedang Utara 6,25 persen,
Sumedang Selatan 5,85 persen, Jatinangor 5,63 persen, Tanjungsari 5,35
persen, Cimanggung 4,77 persen dan Cimalaka 4,74 persen. Enam
kecamatan ini memiliki laju pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari
pertumbuhan Kabupaten dikarenakan wilayah ini merupakan wilayah
perkotaan yang perekonomiannya ditopang oleh sektor persewaan dan jasa,
dan sektor keuangan. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi 20 kecamatan
lainnya berada di bawah pertumbuhan ekonomi kabupaten yang merupakan
wilayah basis pertanian. Laju pertumbuhan ekonomi kecamatan-kecamatan
di Kabupaten Sumedang tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel 2.10
dibawah ini.
Tabel 2.10
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan di Kabupaten Sumedang
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2008-2012(Persen)
No. Kecamatan 2008 2009 2010 2011* 2012**
1 Jatinangor 5,22 5,19 5,33 5,97 5,63
2 Cimanggung 4,72 4,54 4,79 5,20 4,77
3 Tanjungsari 5,09 5,11 5,01 5,46 5,35
4 Rancakalong 4,59 4,68 3,69 4,13 4,05
5 Sumedang Selatan 5,04 5,07 5,27 5,90 5,85
6 Sumedang Utara 5,16 5,18 5,58 6,41 6,25
7 Situraja 4,04 4,61 3,01 3,63 3,68
8 Darmaraja 3,99 4,56 3,10 3,72 3,68
9 Wado 4,18 4,45 3,55 4,01 3,97
10 Jatigede 3,86 4,04 2,70 3,08 3,00
11 Tomo 4,03 4,46 3,25 3,86 3,64
12 Ujungjaya 3,93 4,77 2,57 3,20 3,10
13 Conggeang 4,22 4,72 3,34 3,93 3,87
14 Paseh 4,29 4,79 3,97 4,64 4,46
15 Cimalaka 4,60 4,80 4,29 4,84 4,74
16 Tanjungkerta 4,01 4,48 3,03 3,69 3,74
17 Buahdua 4,50 4,92 2,73 3,30 3,30
18 Cibugel 3,78 4,11 2,54 2,75 2,71
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal II - 18
No. Kecamatan 2008 2009 2010 2011* 2012**
19 Tanjungmedar 3,96 4,02 3,13 3,56 3,68
20 Cisitu 3,91 4,26 3,23 3,82 3,88
21 Pamulihan 4,08 4,49 3,84 4,61 4,48
22 Ganeas 3,98 4,05 3,64 4,05 4,09
23 Jatinunggal 4,02 4,06 3,33 3,88 3,86
24 Sukasari 3,97 4,03 3,31 3,91 3,89
25 Cisarua 3,83 4,12 3,63 4,23 4,24
26 Surian 3,71 4,01 2,19 2,82 2,81
Kabupaten 4,58 4,76 4,22 4,82 4,69
Sumber : PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2012 Ket : *) Angka diperbaiki **) Angka sementara
2.2.1.3. Struktur Ekonomi
Salah satu indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan
struktur ekonomi suatu wilayah adalah distribusi persentase sektoral.
Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukkan peranan
masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB secara
keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor semakin besar pula
pengaruh sektor tersebut didalam perkembangan ekonomi suatu daerah.
Disamping itu, distribusi persentase dapat memperlihatkan kontribusi nilai
tambah setiap sektor dalam pembentukan PDRB sehingga akan tampak
sektor-sektor yang menjadi mesin penggerak pertumbuhan (sektor
andalan) di wilayah yang bersangkutan.
Tabel 2.11
Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB
Kabupaten Sumedang Tahun 2000 dan 2012
No. Sektor Lapangan Usaha
Kotribusi Terhadap PDRB (%)
2000 2012**
1 Pertanian 30.2 28.36
2 Pertambangan & Penggalian 0.09 0.11
3 Industri Pengolahan 25.4 22.17
4 Listrik Gas & Air Bersih 1.99 3.01
5 Bangunan 2.16 2.34
6 Perdagangan Hotel & Restoran 26.05 27.63
7 Pengangkutan & Komunikasi 3.07 4.24
8 Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan
3.37 4.35
9 Jasa – Jasa 7.67 7.78
Sumber : PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2012
Ket : *) Angka perbaikan **) Angka Sementara
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal II - 19
Tabel 2.11 diatas memperlihatkan struktur ekonomi Kabupaten
Sumedang pada tahun 2000 dan 2012 menurut sektor. Dalam kurun
waktu 13 tahun ini terjadi sedikit pergeseran kontribusi dari sektor dominan
yaitu sektor pertanian dari 30,20 persen tahun 2000 menjadi 28,36 persen
di tahun 2012.
Menyusutnya peranan sektor pertanian lebih disebabkan kinerja
sektor pertanian yang sedikit tertinggal perkembangannya dari sektor-
sektor lainnya. Penurunan sektor pertanian juga lebih disebabkan karena
semakin susutnya areal pertanian dikarenakan alih fungsi lahan yang
semakin tidak terelakan sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk
serta masih rendahnya pengetahuan dan teknologi yang digunakan dalam
pengelolaannya. Disamping itu sektor pertanian sangat tergantung pada
keadaan alam dimana faktor musim sangat menentukan kualitas dan
kuantitas produksinya.
Walaupun telah terjadi sedikit pergeseran besaran peranan sektor
pertanian dari tahun 2000 sampai dengan 2012, sektor ini masih
merupakan sektor dominan dalam pembentukan nilai tambah di
Kabupaten Sumedang yang diikuti sektor perdagangan dan industri
pengolahan. Ketiga sektor tersebut masih merupakan tiga sektor yang
peranannya cukup besar dalam menggerakkan perekonomian Sumedang.
Tabel 2.12
Peranan Setiap Sektor Terhadap PDRB
Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2012 (Persen)
Sektor 2008 2009 2010 2011* 2012**
Pertanian 28,97 29,03 28,77 28,82 28,36
Pertambangan & Penggalian 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11
Industri Pengolahan 23,29 23,28 22,96 22,50 22,17
Listrik, Gas & Air Bersih 2,66 2,60 2,72 2,85 3,01
Bangunan 2,16 2,21 2,30 2,32 2,34
Perdagangan, Hotel & Restoran
25,98 26,07 26,59 27,01 27,63
Pengangkutan dan Komunikasi
4,35 4,31 4,29 4,25 4,24
Keuangan, Persewaan & JP 4,22 4,28 4,30 4,30 4,35
Jasa-jasa 8,23 8,10 7,96 7,82 7,78
P D R B 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber : PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2012
Ket : *) Angka perbaikan **) Angka Sementara
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal II - 20
2.2.1.4. Pendapatan Per Kapita
Indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan tingkat
kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan per kapita
atau Percapita Income. Semakin tinggi pendapatan yang diterima
penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang
bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik.
Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor produksi dan transfer
yang mengalir keluar (transfer out) sama dengan pendapatan faktor
produksi dan transfer yang masuk (transfer in) maka pendapatan regional
sama besar dengan PDRB perkapita. Asumsi ini digunakan karena
sulitnya untuk mendapatkan data pendapatan faktor produksi dan transfer
yang masuk maupun keluar. Angka PDRB per kapita diperoleh dengan
cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
Secara rinci pendapatan per kapita Kabupaten Sumedang dapat dilihat
pada tabel 2.13 berikut ini.
Tabel 2.13
Pendapatan Perkapita Kabupaten Sumedang
Tahun 2008-2012
Tahun ADH Berlaku
(Rp.) Pertb. (%)
ADH Konstan 2000 (Rp.)
Pertb. (%)
2008 9.622.444,63 12,72 4.798.470,01 3,39
2009 10.334.391,76 7,40 4.970.910,24 3,59
2010 11.215.856,87 8,53 5.128.683,52 4,17
2011* 12.326.291,57 9,90 5.355.350,09 4,42
2012** 13,405,685.19 8.76 5,528.546,34 3.23
Sumber : PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2012 Ket : *) Angka perbaikan **) Angka Sementara
Tabel 2.13 diatas menunjukkan pendapatan per kapita Kabupaten
Sumedang terus mengalami peningkatan selama periode tahun
2008-2012. Tahun 2008 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku
masyarakat Kabupaten Sumedang mencapai Rp.9.622.444,63 terus
mengalami peningkatan sampai tahun 2012 mencapai Rp.13.405.685,19
atau rata-rata naik 9,46 persen per tahun selama lima tahun terakhir.
Walaupun demikian, peningkatan PDRB perkapita di atas masih
belum menggambarkan secara riil peningkatan daya beli masyarakat
Sumedang secara umum. Hal ini disebabkan pada PDRB per kapita yang
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal II - 21
dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku masih terkandung
faktor inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
Untuk memantau perkembangan daya beli masyarakat secara riil
bisa digunakan PDRB per kapita yang dihitung dari PDRB atas dasar
harga konstan. Dari tabel 2.13 diatas dapat pula diamati bahwa PDRB per
kapita yang dihitung dari PDRB atas dasar harga konstan pada tahun
2008 sebesar Rp.4.798.470,01 dan pada tahun 2012 menjadi
Rp.5.528.546,34. Dari dua kondisi diatas memberi gambaran bahwa
secara riil daya beli masyarakat sebenarnya hanya meningkat rata-rata
3,56 persen setiap tahunnya.
Ketersediaan data PDRB per kapita menurut daerah kecamatan
pada suatu kurun waktu yang relatif panjang akan membantu para pemakai
data dalam melakukan perbandingan baik antar wilayah maupun antar tahun.
PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tiap Kecamatan dapat dilihat pada
tabel 2.14 dibawah ini.
Tabel 2.14
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Per Kecamatan
Tahun 2011-2012
No. Kecamatan PDRB Per Kapita Pertb
(%) 2011 2012
1 Buahdua 18.203.652 19.916.822 9,41
2 Sumedang Utara 17.317.861 19.020.648 9,83
3 Cimanggung 16.484.439 17.898.909 8,58
4 Conggeang 16.296.929 17.644.650 8,27
5 Situraja 15.437.304 16.829.828 9,02
6 Tomo 15.202.504 16.529.801 8,73
7 Ujungjaya 15.067.632 16.421.082 8,98
8 Jatinangor 14.562.647 16.062.076 10,30
9 Sumedang Selatan 14.405.003 15.515.805 7,71
10 Darmaraja 12.910.889 14.112.803 9,31
11 Tanjungkerta 12.622.912 13.721.215 8,70
12 Wado 12.379.143 13.527.145 9,27
13 Cimalaka 12.302.140 13.416.347 9,06
14 Paseh 11.898.649 13.012.528 9,36
15 Rancakalong 10.243.061 11.149.934 8,85
16 Tanjungsari 10.130.788 10.991.847 8,50
17 Cibugel 9.997.592 10.788.961 7,92
18 Jatigede 9.805.766 10.681.204 8,93
19 Cisarua 8.025.233 8.775.308 9,35
20 Cisitu 7.535.858 8.189.600 8,68
21 Surian 7.115.735 7.700.726 8,22
22 Ganeas 6.298.167 6.830.214 8,45
23 Tanjungmedar 5.208.049 5.625.632 8,02
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal II - 22
No. Kecamatan PDRB Per Kapita Pertb
(%) 2011 2012
24 Sukasari 5.070.645 5.449.636 7,47
25 Pamulihan 4.886.511 5.260.575 7,66
26 Jatinunggal 4.745.228 5.141.642 8,35
Kabupaten Sumedang 12.326.292 13.405.685 8,76
Sumber : PDRB Kabupaten Sumedang 2008-2012 Keterangan : * ) AngkaPerbaikan **) Angka Sementara
Tabel 2.14 diatas menunjukkan PDRB per kapita atas dasar harga
berlaku setiap kecamatan dan perbandingannya dengan PDRB per kapita
kabupaten pada tahun 2011-2012. Dari tabel tersebut pada tahun 2012
tampak bahwa 13 kecamatan mempunyai nilai PDRB per kapita atas dasar
harga berlaku di atas rata-rata PDRB per kapita Kabupaten Sumedang yaitu
Kecamatan Buahdua, Sumedang Utara, Cimanggung, Conggeang, Situraja,
Tomo, Ujungjaya, Jatinangor, Sumedang Selatan, Darmaraja, Tanjungkerta,
Wado dan Cimalaka sedangkan 13 kecamatan lainnya berada di bawah
rata-rata PDRB per kapita Kabupaten Sumedang yaitu Kecamatan Paseh,
Rancakalong, Tanjungsari, Cibugel, Jatigede, Cisarua, Cisitu, Surian,
Ganeas, Tanjungmedar, Sukasari, Pamulihan dan Jatinunggal.
Gambar 2.5
PDRB Per Kapita dan LPE Per Kecamatan terhadap
PDRB Per Kapita dan LPE Kabupaten Sumedang Tahun 2012
1. Buahdua 2. Conggeang 3. Situraja 4. Tomo 5. Ujungjaya 6. Darmaraja 7. Tanjungkerta 8. Wado
II
1. Jatinangor 2. Sumedang Utara 3. Sumedang Selatan 4. Cimanggung 5. Cimalaka
I
PDRB per Kapita Kab. Sumedang Rp. 13.405.685
III
1. Paseh 7. Surian 2. Rancakalong 8. Ganeas 3. Cibugel 9. Tanjungmedar 4. Jatigede 10.Sukasari 5. Cisarua 11.Pamulihan 6. Cisitu 12. Jatinunggal
IV
1. Tanjungsari
Sumber : PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2012
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal II - 23
Kinerja pembangunan masing-masing wilayah dilihat dari aspek
ekonomi dapat dilakukan dengan membandingkan posisi suatu kecamatan
terhadap Kabupaten Sumedang. Disamping itu dengan mengetahui
posisinya dapat pula dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten
Sumedang. Dengan demikian diharapkan masing-masing kecamatan dapat
mengevaluasi serta menggali potensi sumber daya alam dan sumber daya
manusia yang dimilikinya agar dapat memacu pertumbuhan ekonomi sampai
pada tingkat yang optimum. Hal tersebut dapat digambarkan dalam tabel
kuadran perbandingan laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita
seluruh Kecamatan dibandingkan dengan Kabupaten Sumedang seperti
terihat gambar 2.5 diatas.
Kuadran I mengandung arti bahwa kecamatan yang berada di
daerah ini memiliki LPE yang lebih tinggi dan PDRB per kapita lebih besar
dari angka kabupaten. Bila diasumsikan terdapat pemerataan pendapatan
maka masyarakat di kecamatan yang berada di kuadran ini relatif paling
sejahtera dibandingkan yang berada pada kuadran lainnya.
Kuadran II menunjukkan kecamatan yang memiliki PDRB per kapita
lebih besar namun LPE-nya lebih rendah dibandingkan dengan angka
kabupaten. Masyarakat kecamatan pada kuadran II relatif lebih sejahtera
namun pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibandingkan rata-rata
kecamatan lainnya.
Kuadran III menunjukkan rendahnya pertumbuhan ekonomi juga
rendahnya tingkat kesejahteraan penduduknya dibandingkan daerah lainnya
di Kabupaten Sumedang sedangkan Kuadran IV ditempati oleh kecamatan
yang tingkat kesejahteraan penduduknya lebih rendah dibandingkan angka
kabupaten, namun memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih pesat.
Dengan memperhatikan data kecamatan pada masing-masing
kuadran, kecamatan yang berada di Kuadran I merupakan kecamatan
perkotaan sebaliknya Kuadran III didominasi oleh kecamatan yang berbasis
sektor pertanian. Dengan demikian kecamatan-kecamatan yang berada di
Kuadran III perlu lebih didorong pertumbuhan ekonominya dengan
menerapkan program-program yang berbasis pertanian yang dapat
meningkatkan nilai tambah produk pertanian antara lain program
peningkatan SDM petani dan program penanganan pasca panen produk
pertanian.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal II - 24
2.2.1.5. Tingkat Inflasi
Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang sangat
diperlukan untuk memantau perubahan harga. Yang dimaksud dengan
inflasi adalah proses kenaikan harga secara terus-menerus. Kenaikan
harga ini diukur dengan menggunakan indeks harga. Beberapa indeks
harga yang sering digunakan antara lain :
1. Indeks Harga Konsumen/IHK (Consumer Price Indeks);
2. Indeks Harga Perdagangan Besar/IHPB (Wholesale Price Indeks);
3. Indeks Harga Implisit (Implisit Price Indeks;)
IHK merupakan indeks yang dihitung dengan mencatat
perkembangan harga komoditas yang dikonsumsi penduduk secara rutin
dan IHPB merupakan indeks yang dihitung berdasarkan perkembangan
harga beberapa komoditas yang diperdagangkan di pedagang besar
bukan di pedagang eceran. Indeks Implisit merupakan indeks yang
dihitung dari nilai tambah (NTB) seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah
dalam periode tertentu. Indeks Implisit merupakan perbandingan NTB
yang dihitung atas dasar harga berlaku dan NTB yang dihitung atas dasar
harga konstan (riil). Dengan demikian, inflasi sangat berhubungan dengan
daya beli masyarakat. Tingginya tingkat inflasi yang terjadi di suatu region,
dengan asumsi pendapatan masyarakat tetap, maka akan menurunkan
daya beli masyarakat secara umum.
Untuk mengukur tingkat inflasi di Kabupaten Sumedang digunakan
indeks harga implisit, sehubungan dengan kesinambungan data yang
tersedia. Tabel 2.15 dibawah menunjukkan perkembangan indeks harga
implisit dan perkembangan laju inflasi PDRB di Kabupaten Sumedang
tahun 2008-2012. Perkembangan indeks harga implisit akan
menggambarkan laju inflasi PDRB dari tahun ke tahun.
Tabel 2.15
Indeks Harga Implisit dan Laju Inflasi PDRB
Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2012
Tahun Indeks Implisit Inflasi PDRB ( persen)
2008 200,53 9,02 2009 207,90 3,67
2010 218,69 5,19
2011* 230,17 5,25
2012** 242,48 5,35
Sumber : PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2012 Ket : * ) Angka Perbaikan **) Angka Sementara
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal II - 25
Dari tabel 2.15 diatas dapat kita lihat bahwa tingkat inflasi yang
terjadi di Kabupaten Sumedang selama lima tahun terakhir terjadi fluktuatif
tetapi masih terjaga. Tingkat inflasi yang terjadi di Kabupaten Sumedang
tidak bisa terlepas dari pengaruh ekternal yaitu kebijakan pemerintah
pusat dan terjadinya perubahan harga di luar wilayah Sumedang. Pada
tahun 2008 tingkat inflasi PDRB sebesar 9,02 persen dan pada tahun
2012 berada pada level 5,35. Tingkat inflasi terendah ada pada tahun
2009 dengan tingkat inflasi sebesar 3,67 persen.
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial
Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial erat kaitannya dengan
upaya meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Kabupaten
Sumedang yang tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM
menggambarkan kualitas pembangunan manusia suatu wilayah pada satu
kurun waktu tertentu. Menurut kepentingannya yang diperlukan saat ini,
maka komponen Indeks Pembangunan Manusia ditentukan mencakup 3
(tiga) dimensi pembangunan manusia, yakni Indeks Pendidikan, Indeks
Kesehatan dan Indeks Daya Beli Masyarakat.
2.2.2.1. Pendidikan
Indeks Pendidikan sebagai salah satu komponen utama dalam IPM
merupakan nilai rata-rata dari variabel Angka Melek Huruf (AMH) dan
Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Indeks Pendidikan Kabupaten Sumedang
pada tahun 2011 sebesar 82,81 poin dan pada tahun 2012 meningkat
menjadi 82,90 poin.
Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15
tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah
kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. AMH dapat digunakan untuk
mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf,
terutama di wilayah perdesaan menunjukkan masih banyak penduduk yang
tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD. Selain itu AMH juga
menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap
informasi dari berbagai media serta kemampuan untuk berkomunikasi secara
lisan dan tertulis. AMH di Kabupaten Sumedang mengalami peningkatan dari
tahun 2011 sebesar 97,75 persen menjadi 97,82 persen pada tahun 2012.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal II - 26
Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun
yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun keatas untuk menempuh
semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Hasil evaluasi pada dua
tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan rata-rata lama sekolah
(RLS) di Kabupaten Sumedang, yaitu dari 7,94 pada tahun 2011 menjadi
7,96 pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten
Sumedang rata-rata sudah menempuh pendidikan formal selama 8 (delapan)
Tahun atau setingkat SMP kelas dua. Keberhasilan pembangunan bidang
pendidikan selain tergantung pada kemampuan daerah untuk menggunakan
dan memanfaatkan segala sumberdaya termasuk alokasi anggaran juga
sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat baik secara langsung
maupun tidak langsung dalam penyelenggaraaan dan pengelolaan
pendidikan.
2.2.2.2. Kesehatan
Indeks Kesehatan mempresentasikan derajat kesehatan masyarakat
suatu wilayah pada periode waktu tertentu yang diukur melalui Angka
Harapan Hidup (AHH). Pada tahun 2011 Indeks Kesehatan Kabupaten
Sumedang mencapai 70,87 poin dan pada tahun 2012 menjadi 71,05 poin.
Angka tersebut merupakan gambaran kinerja pembangunan kesehatan yang
dilihat dari meningkatnya AHH masyarakat Sumedang dari 67,52 tahun
pada tahun 2011 menjadi 67,53 tahun pada Tahun 2012.
2.2.2.3. Ekonomi
Indeks Daya Beli Masyarakat sebagai komponen utama IPM
mengalami peningkatan dari 64,33 poin pada tahun 2011 menjadi 64,90 poin
pada tahun 2012. Angka ini dipengaruhi oleh nilai Paritas Daya Beli
(Purchasing Power Parity) masyarakat Sumedang yang pada tahun 2011
mencapai Rp.638.360,00 dan pada tahun 2012 mencapai Rp.640.620,00.
Indeks daya beli sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti
pendapatan dan inflasi (peningkatan harga barang dan jasa).
Hasil penghitungan ketiga komponen tersebut diatas diketahui
bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development
Index (HDI) Kabupaten Sumedang mengalami peningkatan dari 72,67 poin
pada tahun 2011 menjadi 72,95 poin pada tahun 2012. Adapun
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal II - 27
perkembangan data dari tahun 2011-2012 besaran IPM beserta
komponennya sebagaimana disajikan pada tabel 2.16 berikut ini.
Tabel 2.16
Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2012
No. Komponen Utama 2011 2012 Ket.
1 Indeks Pendidikan 82.81 82.90 Meningkat 0,09
2 Indeks Kesehatan 70.87 71.05 Meningkat 0,18
3 Indeks Daya Beli 64.33 64.90 Meningkat 0,57
Realisasi IPM 72.67 72.95 Meningkat 0,28
Sumber : BPS Kabupaten Sumedang
Capaian IPM pada tahun 2012 tidak terlepas dari kontribusi capaian
ketiga komponen yaitu indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya
beli. Oleh karena itu masih diperlukan upaya maksimal untuk meningkatkan
derajat pendidikan melalui peningkatan angka partisipasi sekolah penduduk
usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun, derajat kesehatan masyarakat melalui
peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan, serta peningkatan daya
beli masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja bagi penduduk,
peningkatan kompetensi kerja dan peningkatan daya saing.
Selanjutnya dengan memperhatikan capaian dari ketiga komponen
IPM sebagaimana data diatas ternyata Indeks Daya Beli memberikan
kontribusi yang paling rendah dibandingkan 2 agregat pembentuk IPM
lainnya. Pencapaian indeks pendidikan dan indeks kesehatan yang cukup
tinggi menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan pada bidang-bidang
tersebut selama ini telah berhasil dengan baik. Tingkat kesadaran
masyarakat Kabupaten Sumedang akan kebutuhan dasar pendidikan dan
kesehatan memberikan pengaruh besar terhadap capaian indikator tersebut.
Kemudian untuk meningkatkan daya beli masyarakat dalam pemenuhan
kebutuhan pokok erat kaitannya dengan peningkatan pendapatan
masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya dalam
menciptakan iklim usaha yang kompetitif dengan ditopang upaya
menciptakan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha sehingga daya
beli masyarakat akan meningkat serta angka pengangguran dan jumlah
masyarakat yang berkategori miskin secara bertahap akan berkurang.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal II - 28
2.2.2.4. Kemiskinan
Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumedang selama periode
tahun 2009-2012 cenderung menurun. Berdasarkan hasil rekapitulasi Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten
Sumedang pada tahun 2009 jumlah penduduk miskin sebanyak 145.300
orang menurun menjadi sebanyak 132.483 orang pada tahun 2012.
Tabel 2.17
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sumedang
Tahun 2009-2012
Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012
Jumlah Penduduk Miskin
145,300 141,400 139,400 132,483
Jumlah Penduduk 1,061,669 1,093,602 1,132,238 1,121,787
Persentase 13.69 12.94 12.48 11.81
Sumber : BPS Kabupaten Sumedang
Berdasarkan tabel 2.17 diatas persentase penduduk miskin pada
tahun 2009 sebesar 13,69 persen dan pada tahun 2012 sebesar 12,8
persen. Hal ini menunjukkan adanya penurunan persentase penduduk miskin
sebesar 1,88 persen. Penurunan dimaksud karena adanya berbagai
intervensi program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumedang
yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat yang didukung pola
identifikasi dan verifikasi penduduk miskin yang mendekati kondisi riil.
Gambar 2.6
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin
Sumedang, Jabar dan Nasional Tahun 2009-2012
Sumber : Data diolah, Bappeda Kab. Sumedang
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2009 2010 2011 2012
14.2 13.3
12.5 12 11.96 11.27
10.57 9.89
13.69 12.94 12.48
11.81
Nasional Jawa Barat Sumedang
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal II - 29
Untuk melihat status tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumedang
perlu dilakukan perbandingan dengan jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa
Barat dan Nasional. Berdasarkan gambar 2.6 diatas, pada tahun 2012
jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumedang masih berada diatas
jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Barat dan mendekati jumlah
penduduk miskin Nasional. Kondisi ini harus menjadi perhatian walaupun
penduduk miskin di Kabupaten Sumedang terus mengalami penurunan
namun secara jumlah masih cukup tinggi oleh sebab itu program-program
penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumedang harus terus
ditingkatkan dan diefektifkan.
Strategi yang diperlukan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin
adalah perlu diketahuinya perkembangan jumlah penduduk miskin di setiap
kecamatan sehingga program-program penanggulangan kemiskinan bisa
difokuskan ke kecamatan-kecamatan yang perkembangan jumlah penduduk
miskinnya cukup tinggi.
Terdapat perbedaan jumlah penduduk miskin di Kabupaten
Sumedang antara data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
dan Data hasil pendataan Program Perlindungan Sosial. Hal ini dikarenakan
perbedaan indikator dalam penentuan status miskin. Berdasarkan data
Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2008 dan tahun 2011
penduduk miskin dibagi dalam tiga kategori yaitu penduduk miskin, hampir
miskin dan sangat miskin.
Jumlah penduduk kategori miskin di setiap kecamatan rata-rata
mengalami penurunan seperti terlihat pada tabel 2.18 dibawah. Dari 26
Kecamatan, 24 Kecamatan mengalami penurunan jumlah penduduk kategori
miskin diatas 100 persen kecuali Kecamatan Pamulihan (86,93 persen) dan
Kecamatan Wado (59,45 persen).
Tabel 2.18
Jumlah Penduduk Kategori Miskin di Kabupaten Sumedang
Tahun 2008 dan 2011
Kecamatan Jumlah Penduduk Kategori Miskin
2011 2008 % Pengurangan
Jatinangor 1,422 7,525 429,18
Cimanggung 3,563 8,440 136,88
Tanjungsari 2,233 8,606 285,40
Sukasari 1,379 4,617 234,81
Pamulihan 3,565 6,664 86,93
Rancakalong 1,180 4,507 281,95
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal II - 30
Kecamatan Jumlah Penduduk Kategori Miskin
2011 2008 % Pengurangan
Sumedang Selatan 1,492 6,888 361,66
Sumedang Utara 1,673 9,646 476,57
Ganeas 684 2,751 302,19
Situraja 1,357 4,446 227,63
Cisitu 899 3,703 311,90
Darmaraja 1,420 4,164 193,24
Cibugel 868 1,957 125,46
Wado 2,636 4,203 59,45
Jatinunggal 2,234 5,443 143,64
Jatigede 965 2,037 111,09
Tomo 717 1,582 120,64
Ujungjaya 1,437 4,665 224,63
Conggeang 701 1,924 174,47
Paseh 373 1,604 330,03
Cimalaka 683 5,170 656,95
Cisarua 418 1,589 280,14
Tanjungkerta 905 3,184 251,82
Tanjungmedar 882 2,742 210,88
Buahdua 696 1,750 151,44
Surian 431 1,605 272,39
Kabupaten 34,813 111,412 220,03
Sumber : PPLS Tahun 2008 dan 2011
Jumlah penduduk kategori sangat miskin di Kabupaten Sumedang
mengalami penurunan walaupun penurunannya tidak signifikan. Dari tahun
2008 sampai dengan tahun 2011 jumlah penduduk sangat miskin hanya
mengalami penurunan sebesar 10,23 persen. Kecamatan yang mengalami
peningkatan jumlah penduduk sangat miskin adalah Kecamatan
Cimanggung, Tanjungsari, Sukasari, Pamulihan, Rancakalong, Cisitu, Wado,
Jatinunggal, Jatigede, Tomo, Conggeang,Tanjungkerta, Buahdua dan
Surian.
Tabel 2.19
Jumlah Penuduk Kategori Sangat Miskin di Kabupaten Sumedang
Tahun 2008 dan 2011
Kecamatan Jumlah Penduduk Kategori Sangat Miskin
2011 2008 % Pengurangan
Jatinangor 2,164 6,556 202,96
Cimanggung 7,060 6,611 -6,36
Tanjungsari 5,055 4,982 -1,44
Sukasari 3,462 2,231 -35,56
Pamulihan 5,784 3,118 -46,09
Rancakalong 1,407 1,363 -3,13
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal II - 31
Kecamatan Jumlah Penduduk Kategori Sangat Miskin
2011 2008 % Pengurangan
Sumedang Selatan 2,595 6,806 162,27
Sumedang Utara 2,615 5,689 117,55
Ganeas 674 1,345 99,55
Situraja 1,613 1,805 11,90
Cisitu 2,029 1,822 -10,20
Darmaraja 2,039 3,190 56,45
Cibugel 813 877 7,87
Wado 3,488 2,230 -36,07
Jatinunggal 4,322 2,889 -33,16
Jatigede 2,070 791 -61,79
Tomo 1,414 717 -49,29
Ujungjaya 1,864 2,095 12,39
Conggeang 1,287 695 -46,00
Paseh 411 551 34,06
Cimalaka 841 2,358 180,38
Cisarua 607 1,596 162,93
Tanjungkerta 1,388 1,280 -7,78
Tanjungmedar 1,280 1,285 0,39
Buahdua 981 607 -38,12
Surian 986 720 -26,98
Kabupaten 58,249 64,209 10,23
Sumber : PPLS Tahun 2008 dan 2011
Jumlah penduduk hampir miskin dari tahun 2008-2011 mengalami
peningkatan sebesar 43,30 persen. Kecamatan Paseh merupakah
satu-satunya yang jumlah penduduk kategori hampir miskinnya berkurang.
Sementara itu Kecamatan Jatinangor, Cimanggung, Pamulihan, Sumedang
Selatan, Ganeas, Wado, Ujung Jaya, Cisarua dan Surian merupakan
kecamatan-kecamatan yang mengalami peningkatan jumlah penduduk
kategori hampir miskin diatas 50 persen.
Tabel 2.20
Jumlah Penduduk Kategori Hampir Miskin di Kabupaten Sumedang
Tahun 2008 dan 2011
Kecamatan Jumlah Penduduk Kategori Hampir Miskin
2011 2008 % Pengurangan
Jatinangor 5,928 2,570 -56,65
Cimanggung 10,691 3,908 -63,45
Tanjungsari 5,885 3,698 -37,16
Sukasari 3,926 2,320 -40,91
Pamulihan 8,953 3,754 -58,07
Rancakalong 4,362 3,139 -28,04
Sumedang Selatan 5,671 2,712 -52,18
Sumedang Utara 6,950 5,097 -26,66
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal II - 32
Kecamatan Jumlah Penduduk Kategori Hampir Miskin
2011 2008 % Pengurangan
Ganeas 2,910 1,411 -51,51
Situraja 4,234 3,143 -25,77
Cisitu 4,144 2,445 -41,00
Darmaraja 4,182 2,438 -41,70
Cibugel 2,750 1,465 -46,73
Wado 6,729 2,547 -62,15
Jatinunggal 6,062 3,256 -46,29
Jatigede 2,585 1,837 -28,94
Tomo 2,270 1,417 -37,58
Ujungjaya 4,632 2,302 -50,30
Conggeang 2,650 1,821 -31,28
Paseh 2,010 2,220 10,45
Cimalaka 3,568 3,505 -1,77
Cisarua 1,896 888 -53,16
Tanjungkerta 3,575 2,251 -37,03
Tanjungmedar 2,674 1,915 -28,38
Buahdua 3,265 1,875 -42,57
Surian 1,301 596 -54,19
Kabupaten 113,803 64,530 -43,30
Sumber : PPLS Tahun 2008 dan 2011
2.2.2.5. Ketenagakerjaan
Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Sosial Tenaga Kerja
Kabupaten Sumedang pada tahun 2012 sebanyak 9.636 orang yang terdiri
dari 4.909 berjenis kelamin laki-laki dan 4.727 berjenis kelamin perempuan.
Jumlah pencari kerja yang terdaftar tersebut berlatar belakang pendidikan
yang berbeda-beda dimana pencari kerja terbanyak berpendidikan SMK
sebanyak 3.587 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.21
dibawah ini.
Tabel 2.21
Jumlah Pencari Kerja di Kabupaten Sumedang
Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2012
No. Tingkat Pendidikan Jumlah Pencari Kerja
L P L+P
1 SD 109 105 214
2 SMP 642 699 1,341
3 SMA 1,228 1,011 2,239
4 MAN 215 84 299
5 SMK 1,792 1,795 3,587
6 DI 25 33 58
7 DII 9 10 19
8 DIII 215 259 474
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal II - 33
No. Tingkat Pendidikan Jumlah Pencari Kerja
L P L+P
9 DIV 3 5 8
10 S1 671 726 1,397
Jumlah 4,909 4,727 9,636
Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang
Lapangan pekerjaan yang banyak menyerap tenaga kerja di
Kabupaten Sumedang tahun 2012 adalah sektor pertanian, kehutanan,
pemburuan dan perikanan yaitu sebanyak 117.502 orang dan yang terendah
dari sektor industri pengolahan yaitu sebanyak 59.607 orang.
Tabel 2.22
Jumlah Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan
di Kabupaten Sumedang Tahun 2012
No. Lapangan Pekerjaan Jumlah Tenaga
Kerja
1 Pertanian, Kehutanan, Pemburuan dan Perikanan 117.502
2 Industri Pengolahan 59.607
3 Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, Hotel, dan Restoran
87.931
4 Jasa Kemasyarakatan 79.686
5 Lainnya (Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas dan Air)
82.913
Sumber : BPS Kabupaten Sumedang
Gambar 2.7
Perkembangan Tingkat Pengangguran
di Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 (%)
Sumber : BPS Kabupaten Sumedang
Berdasarkan gambar 2.7 diatas, tingkat pengangguran di Kabupaten
Sumedang dari tahun 2009-2012 mengalami perkembangan yang fluktuatif.
9.76
7.90 8.04
7.42
7.00
7.50
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00
2009 2010 2011 2012
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal II - 34
Tahun 2012 tingkat pengangguran mengalami penurunan sebesar 0,62
persen dari tahun sebelumnya. Dilihat dari perkembangannya tingkat
pengangguran di Kabupaten Sumedang mengalami perubahan yang kurang
signifikan hal ini menandakan bahwa program-program pemerintah belum
efektif dalam menyerap tenaga kerja.
Pada tahun 2012 Kecamatan-kecamatan yang memiliki jumlah
penganggur cukup besar yaitu diatas 2000 orang adalah Kecamatan
Darmaraja, Situraja, Conggeang, Buahdua, Tanjungsari, Cimanggung,
Jatinangor, Sumedang Utara dan Sumedang Selatan. Sembilan Kecamatan
ini merupakan Kecamatan dengan jumlah angkatan kerja cukup besar
sedangkan tingkat penyerapan tenaga kerja rendah akibatnya jumlah
penganggur di Kecamatan ini cukup tinggi.
Tabel 2.23
Jumlah Penganggur
di Kabupaten SumedangTahun 2009-2012
Kecamatan 2009 2010 2011 2012
Wado 1,889 1,899 1,848 1,829
Jatinunggal 1,950 1,960 1,716 1,698
Darmaraja 2,307 2,325 2,269 2,246
Cibugel 1,891 1,892 1,694 1,677
Cisitu 796 800 1,047 1,036
Situraja 2,374 2,387 2,506 2,480
Conggeang 2,247 2,262 2,046 2,025
Paseh 1,072 1,077 1,323 1,309
Surian 408 410 505 500
Buahdua 2,783 2,793 2,311 2,287
Tanjungsari 2,492 2,504 2,412 2,388
Sukasari 797 800 912 902
Pamulihan 2,265 2,276 2,031 2,011
Cimanggung 3,403 3,420 3,325 3,290
Jatinangor 3,855 3,881 3,850 3,810
Rancakalong 1,826 1,839 1,863 1,844
Sumedang Selatan 3,612 3,629 3,690 3,653
Sumedang Utara 5,007 5,047 4,547 4,500
Ganeas 1,802 1,810 1,589 1,573
Tanjungkerta 1,200 1,206 1,168 1,156
Tanjungmedar 663 667 727 720
Cimalak 3,020 3,020 3,005 2,975
Cisarua 1,213 1,219 1,183 1,171
Tomo 3,139 3,152 2,327 2,303
Ujungjaya 2,988 3,003 2,722 2,694
Jatigede 1,105 1,110 1,086 1,075
Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Sumedang
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal II - 35
2.2.2.6. Kepemilikan Tanah
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumedang sampai
dengan bulan Mei tahun 2013 telah menerbitkan 117.930 sertifikat yang
terdiri dari sertifikat hak milik sebanyak 105.049 sertifikat atau sekitar 89,08
persen dari keseluruhan sertifikat yang diterbitkan. Sementara sertifikat hak
guna bangunan yang diterbitkan sebanyak 1.008 sertifikat dan 845 sertifikat
hak pakai.
Tabel 2.24
Jumlah Sertifikat yang Telah Diterbitkan
di Kabupaten Sumedang Tahun 2013
No Jenis Hak Jumlah *
1 Hak Milik 105,049
2 Hak Guna Bangunan 11,008
3 Hak Pakai 845
4 Hak Guna Usaha 4
5 Hak Wakaf 19
6 Hak Pengelolaan 2
7 Hak Milik Satuan Rumah Susun 1,003
Jumlah 117,930
Sumber : Badan Pertanahan Kabupaten Sumedang Ket : *) Data sampai bulan Mei 2013
2.2.2.7. Kesempatan Kerja
Angka kesempatan kerja dapat dihitung dari jumlah penduduk yang
bekerja dibanding dengan angkatan kerja dalam satu wilayah. Persentase
penduduk yang bekerja mengalami kenaikan dari 90,24 persen pada tahun
2009 menjadi 92,58 persen pada tahun 2012 seperti terlihat pada tabel 2.25
berikut.
Tabel 2.25
Persentase Penduduk Bekerja
Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012
Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012
Jumlah Penduduk yang Bekerja 470.557 483.406 457.222 487.639
Angkatan Kerja 521.423 524.856 497.177 451.456
Persentase 90.24 92.1 91.96 92.58
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal II - 36
Dari tabel 2.25 diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang
bekerja dari tahun ke tahun bersifat fluktuatif. Pada tahun 2009 persentase
penduduk yang bekerja sebesar 90,24 persen meningkat 1,86 persen
menjadi 92,10 persen pada tahun 2010. Kemudian dari tahun 2010 ke tahun
2011 mengalami penurunan sebesar 0,14 persen menjadi 91,96 persen dan
tahun 2011 mengalami peningkatan kembali dari 91,96 persen menjadi 92,58
persen pada tahun 2012. Rata-rata persentase kenaikan jumlah penduduk
yang bekerja dari tahun 2009-2011 hanya sebesar 0,86 persen. Hal ini
tentunya tidak terlalu berpengaruh pada penurunan tingkat pengangguran di
Kabupaten Sumedang.
2.2.2.8. Angka Kriminalitas
Kondisi keamanan suatu wilayah dapat dilihat dari angka kriminalitas
yang terjadi. Jumlah tindak kriminalitas di Kabupaten Sumedang mengalami
penurunan dari tahun 2009 sebanyak 417 tindak kriminal menjadi 376 tindak
kriminal pada tahun 2012. Tindak kriminal yang sering terjadi adalah tindak
kriminal pencurian. Namun jumlah kasusnya menurun dari tahun ke tahun.
Berikut disajikan data angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten
Sumedang Tahun 2009 hingga tahun 2012.
Tabel 2.26
Jumlah Kriminalitas
di Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012
No. Jenis Tindakan Kriminal Tahun
2009 2010 2011 2012
1 Jumlah kasus Narkoba 2 - - -
2 Jumlah kasus Pembunuhan 2 2 2 1
3 Jumlah Kejahatan Seksual (Kesusilaan/Cabul)
7 5 6 7
4 Jumlah kasus Penganiayaan 31 26 32 22
5 Jumlah kasus Pencurian 312 266 278 254
6 Jumlah kasus Penipuan 61 83 80 90
7 Jumlah kasus Pemalsuan Uang
2 3 2 2
8 Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun
417 385 400 376
Sumber : BKBPMPB Kabupaten Sumedang
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal II - 37
2.2.3. Fokus Seni, Budaya dan Olah Raga
Perkembangan Seni, Budaya, dan Olah Raga di Kabupaten
Sumedang tahun 2009-2012 dapat dilihat pada tabel 2.27 berikut.
Tabel 2.27
Perkembangan Seni Budaya dan Olah Raga
Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012
No. Capaian Pembangunan Tahun
2009 2010 2011 2012
1 Jumlah Grup Kesenian 56 69 48 75
2 Jumlah Gedung Kesenian 0 0 0 0
3 Jumlah Klub Olah Raga 233 326 466 510
4 Jumlah Gedung Olah Raga 312 316 318 500
Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumedang
Perkembangan seni dan budaya di Kabupaten Sumedang baru bisa
ditunjukan dengan jumlah grup kesenian. Tahun 2009 jumlah grup kesenian
sebanyak 56 grup dan bertambah menjadi 75 grup pada tahun 2012
sedangkan jumlah gedung kesenian belum terbangun dari tahun ke tahun
selama tahun 2009-2012.
Perkembangan Olahraga di Kabupaten Sumedang bisa dinilai cukup
pesat. Hal ini terlihat dari jumlah klub olahraga yang bertambah cukup
signifikan. Jika pada tahun 2009 hanya terdapat 233 klub maka pada tahun
2012 terdapat 510 klub. Kenaikan jumlah klub Olahraga ini mencapai 118,90
persen selama periode 2009-2012. Begitupun jumlah gedung olahraga
meningkat sebesar 60,30 persen. Jika pada tahun 2009 terdapat 312 Unit
maka pada tahun 2012 terdapat 500 Unit gedung olahraga.
2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM
2.3.1. Pendidikan
2.3.1.1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2012
menunjukan peningkatan kuantitas dan kualitas yang berarti dibanding
tahun-tahun sebelumnya, baik melalui jalur pendidikan formal maupun jalur
pendidikan non formal. Jumlah lembaga PAUD pada tahun 2012 sebanyak
674 lembaga terdiri dari PAUD Non Formal 463 lembaga dan PAUD Formal
211 lembaga yang tersebar di 26 kecamatan.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal II - 38
Jumlah penduduk usia 4-6 tahun sasaran PAUD di Kabupaten
Sumedang sebanyak 47.935 orang yang tertampung pada lembaga yang
ada saat ini baru sebesar 52,90 persen (25.358 orang) dan yang tidak
tertampung masih cukup banyak yaitu sebesar 47,10 persen (22.577 orang).
2.3.1.2. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
Perkembangan pendidikan dasar tahun 2009-2012 dapat dilihat pada
tabel 2.28 berikut ini:
Tabel 2.28
Perkembangan Pendidikan SD/MI di Kabupaten Sumedang
Tahun 2009-2012
No. Indikator 2009 2010 2011 2012
1. Penduduk Usia 7-12 Tahun
106.480 107.660 100.436 104.467
2.
Jumlah SD/MI
- Sekolah Dasar
- Madrasah Ibtidaiyah
657 606
51
657 606
51
657 606
51
667 609
58
3. Jumlah Ruang Kelas
- Sekolah Dasar
- Madrasah Ibtidaiyah
4.244
3.996
248
4.261
3.996
265
4.292
4.018
274
4.328
4.042
286
4. Jumlah Murid SD/MI
- SD(Negeri /Swasta)
- Madrasah Ibtidaiyah
116.624
110.875
5.619
119.394
113.363
6.031
121.492
114.478
7.014
119.148
112.189
6.959
5. Jumlah Lulusan 16.073 17.352 17.345 19.486
- Lulusan SD
- Lulusan MI
13.615 2.458
14.640 2.712
16.471 874
18.184 894
6. Jumlah Yang mengulang SD/MI
800 8 7 3
7. Angka Melanjutkan SD/MI
70,91 84,51 85,71 97,91
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang
Berdasarkan tabel 2.28 diatas ruang kelas SD/MI telah mengalami
peningkatan sebanyak 36 ruang kelas dimana pada tahun 2012 sebanyak
4.328 ruang kelas dibanding tahun 2011 berjumlah 4.292 ruang kelas.
Sementara untuk jumlah murid SD Negeri/Swasta mengalami penurunan dari
berjumlah 114.478 pada tahun 2011menurun menjadi sebanyak 112.189
pada tahun 2012, kemudian untuk jumlah murid Madrasah Ibtidaiyah
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal II - 39
mengalami penurunan dari 7.014 pada tahun 2011 menjadi 6.959 orang
pada tahun 2012.
Tabel 2.29
Rasio Murid Terhadap Ruang Kelas di Kabupaten Sumedang
Tahun 2009-2012
No. Jenjang Pendidikan 2009 2010 2011 2012
1. Sekolah Dasar 27,74 28,37 28,50 28,63
2. Madrasah Ibtidaiyah 22,65 22,76 25,59 25,62
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang
Berdasarkan tabel 2.29 diatas rasio murid terhadap ruang kelas
sekolah dasar meningkat dari 27,74 pada tahun 2009 menjadi 28,63 pada
tahun 2012, begitupun untuk Madrasah Ibtidaiyah mengalami peningkatan
dari sebelumnya 22,65 pada tahun 2009 menjadi 25,62 pada tahun 2012.
Dengan memperhatikan rasio murid terhadap ruang kelas menurut standar
Pelayanan Minimal yang dikeluarkan Kementrian Pendidikan Nasional
maksimal 32 siswa/ruang kelas SD/MI maka di Kabupaten Sumedang siswa
kemungkinan besar dapat belajar secara nyaman.
2.3.1.3. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
Perkembangan Pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Sumedang
selama tahun 2009-2012 dapat dilihat pada tabel 2.30 dibawah ini.
Tabel 2.30
Perkembangan Pendidikan SMP/MTS di Kabupaten Sumedang
Tahun 2009-2012
No. Indikator 2009 2010 2011 2012
1. Penduduk Usia 13-15 Tahun
58.293 58.428 53.842 52.126
2. Jumlah SMP Jumlah MTs
93 49
94 50
94 50
96 63
3. Ruang kelas SMP Ruang Kelas MTs
1.301 286
1.426 308
1.446 328
1.456 335
4. Jumlah Murid SMP Jumlah Murid MTs
45.947 8.866
47.023 9.124
43.646 9.971
53.617 10.689
5. Jumlah Guru SMP Jumlah Guru MTs
2.603 896
2.671 962
2.718 982
2.658 1.020
6. Jumlah Lulusan SMP Jumlah Lulusan MTs
13.615 2.458
14.640 2.712
14.850 2.936
14.337 2.868
7. Jumlah Yang mengulang
7 6 4 2
8. Angka Melanjutkan SMP/MTs
70.90 86,22 86,35 72,94
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal II - 40
Pada tahun 2012 jumlah SMP dan Jumlah MTs mengalami
perubahan dari tahun sebelumnya begitupun jumlah ruang kelas SMP
meningkat sebesar 10 ruang kelas. Jumlah murid SMP meningkat sebanyak
9.971 orang karena sebagian lulusan Sekolah Dasar (SD) banyak yang
melanjutkan ke SMP hal ini dapat dilihat dari angka melanjutkan SD/MI pada
tahun 2012 yang cukup tinggi.
Jumlah Guru SMP mengalami penurunan, tahun 2011 yang
berjumlah 2.718 orang menjadi 2.658 orang pada tahun 2012 atau 60 orang
dan jumlah guru untuk MTs meningkat 38 orang pada tahun 2012 dimana
tahun sebelumnya hanya berjumlah 982 orang. Selanjutnya jumlah lulusan
SMP mengalami penurunan dimana tahun 2011 jumlah lulusan sebesar
14.850 orang menjadi 14.337 pada tahun 2012 atau turun sebesar 513 orang
lulusan, begitupun jumlah lulusan MTs pada tahun 2012 mengalami
penurunan sebanyak 68 orang dari 2.936 orang pada tahun 2011 menjadi
2.868 orang pada tahun 2012.
2.3.1.4. SMA/SMK/MA
Perkembangan Pendidikan SMA/SMK/MA di Kabupaten Sumedang
selama tahun 2009-2012 dapat dilihat pada tabel 2.31 dibawah ini.
Tabel 2.31
Perkembangan Pendidikan SMA/SMK/MA di Kabupaten Sumedang
Tahun 2009-2012
No. Indikator 2009 2010 2011 2012
1. Penduduk Usia 16-18 Tahun
56.178 49.158 47.564 47.729
2.
Jumlah Sekolah a. SMA b. SMK c. MA
25 41 14
26 54 14
26 54 14
26 60 18
3.
Jumlah Ruang kelas a. SMA b. SMK c. MA
381 370 65
394 386 65
427 502 65
538 506 69
4.
Jumlah Murid a. SMA b. SMK c. MA
13.754 15.199 1.269
13.920 18.150 1.465
13.194 18.820
536
12.925 19.402 1.774
5.
Jumlah Guru a. SMA b. SMK c. MA
1.022 1.186 259
1.073 1.288 265
1.094 1.349 269
945
1740 279
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal II - 41
No. Indikator 2009 2010 2011 2012
6. Jumlah Lulusan
a. SMA 4518 4.518 4.205 4305
b. SMK 2795 3.633 4.331 4933
c. MA 395 410 416 212
7. Jumlah Mengulang SMA/SMK/MA
10 9 5 9
8. % Angka Putus Sekolah
0,93 0,60 0,57% 0,53
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang
Berdasarkan tabel 2.31 diatas secara umum perkembangan
pendidikan menengah memperlihatkan capaian peningkatan yang sangat
signifikan terutama jumlah ruang kelas sekolah dan jumlah guru. Pada tahun
2012 jumlah ruang kelas untuk SMA mengalami peningkatan 111 ruang
kelas sedangkan jumlah guru SMK meningkat sebanyak 391guru.
Jumlah murid SMA mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi
12.925 murid, untuk SMK meningkat menjadi 19.402 murid dan MA
meningkat menjadi 279 murid. Jumlah Murid SMA mengalami penurunan
dikarenakan banyak siswa yang melanjutkan ke Sekolah Kejuruan karena
SMK lebih siap untuk memasuki Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
Jumlah guru SMA mengalami penurunan dimana pada tahun 2011
berjumlah 1.094 guru sementara pada tahun 2012 menjadi 945 guru. Selain
itu guru SMK mengalami peningkatan menjadi 1.749 orang pada tahun 2012
dari tahun 2011 yang berjumlah 1.349 orang, sementara guru MA pun
mengalami peningkatan dari 269 orang pada tahun 2011 menjadi 279 orang
pada tahun 2012.
Prestasi bidang pendidikan jika diperhatikan dari jumlah murid
SMA/SMK/MA yang mengulang dimana pada tahun 2011 berjumlah 5 orang
pada tahun 2012 meningkat menjadi hanya 9 orang. Dengan meningkatnya
angka mengulang siswa terlihat bahwa daya serap siswa menurun, hal ini
dimungkinkan dikarenakan kurang efektifnya teknis pembelajaran dan media
pembelajaran yang kurang memadai.
Selanjutnya untuk prosentase angka putus sekolah menunjukan
perkembangan yang cukup signifikan dimana angka mengulang pada tahun
2011 sebesar 0,57 persen sedangkan pada tahun 2012 menurun menjadi
hanya sebesar 0,53 persen. Berkurangnya angka putus sekolah ini antara
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal II - 42
lain disebabkan status sosial ekonomi masyarakat Sumedang yang terus
meningkat.
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi
Murni (APM) dari setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Sumedang tahun
2009-2012 dapat diamati pada tabel 2.32 dibawah ini.
Tabel 2.32
Angka Partisipasi Kasar dan Angkat Partisipasi Murni
SD/MI/Paket A, SMP/MTs, SMA/SMK/MA di Kabupaten Sumedang
Tahun 2009-2012
No. Indikator 2009 2010 2011 2012
1. Angka Partisipasi Kasar
(APK) SD/MI/Paket A 109,53 110,90 111,02 114,05
2. Angka Partisipasi Murni
(APM) SD/MI/Paket A 96,87 96,90 98,34 99,84
3. Angka Partisipasi Kasar
(APK) SMP/MTs 96,30 96,40 98,58 101,02
4. Angka Partisipasi Murni
(APM) SMP/MTs 80,82 81,96 88,56 97,87
5. Angka Partisipasi Kasar
(APK) SMA/SMK/MA 55,29 68,22 68,43 78,90
6. Angka Partisipasi Murni
(APM) SMA/SMK/MA 41,38 67,47 67,54 70,69
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang
2.3.2. Kesehatan
Pencapaian indikator derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari
angka kematian bayi dan kematian ibu. Jumlah kematian bayi di Kabupaten
Sumedang mengalami kenaikan dari 297 bayi per 21.557 kelahiran hidup
pada tahun 2011 menjadi 282 bayi per 21.210 kelahiran hidup pada tahun
2012 sedangkan kematian ibu mengalami penurunan dari 15 orang per
21.557 kelahiran hidup pada tahun 2011 menjadi 14 per 21.210 kelahiran
hidup pada tahun 2012.
Gambaran tentang kondisi status gizi balita di Kabupaten Sumedang
pada tahun 2012 menunjukkan adanya perbaikan. Hal ini ditunjukkan dengan
adanya penurunan persentase gizi buruk dari 0,72 persen pada tahun 2011
menjadi 0,69 persen pada tahun 2012.
Capaian sasaran cakupan imunisasi, perkembangan kegiatan
imunisasi untuk mencapai UCI (Universal Children Imunization) desa di
Kabupaten Sumedang selama kurun waktu dua tahun terlihat bahwa
kegiatan imunisasi untuk setiap jenisnya menunjukkan adanya peningkatan.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal II - 43
Kenaikan cakupan imunisasi tersebut juga berpengaruh terhadap kenaikan
cakupan UCI Desa sehingga diharapkan target UCI Desa sesuai SPM 100
persen dapat tercapai. Cakupan UCI Desa pada tahun 2011 sudah mencapai
88,50 persen, dan pada tahun 2012 sebesar 97,50 persen.
Upaya meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat telah
dikembangkan penciptaan dan pengelolaan sanitasi yang bersih dan sehat
dengan metode Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang meliputi 5
(lima) pilar yaitu stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), cuci tangan
pakai sabun, pengembangan air minum rumah tangga, pengelolaan sampah
dan pengelolaan limbah cair rumah tangga. Hasil dari pelaksanaan STBM
yang dicapai hingga tahun 2012, antara lain sebanyak 114 desa dan 4
kecamatan telah dinyatakan stop BABS, dan telah dikembangkan 4 (empat)
pilar STBM lainnya melalui keterpaduan SKPD-SKPD terkait, Pokja AMPL
dan unsur masyarakat lainnya.
Pencapaian program kesehatan yang dilaksanakan oleh Rumah
Sakit Umum (RSU) Unit Swadana Daerah Kabupaten Sumedang,
merupakan bagian integral dari pembangunan kesehatan daerah dalam
memberikan pelayanan kesehatan menyeluruh melalui upaya penyembuhan
(kuratif) dan rehabilitasi (pemulihan) di samping upaya promotif dan preventif
(pencegahan penyakit). Pelayanan prima yang merupakan prioritas
peningkatan mutu pelayanan yang dilaksanakan RSU untuk mencapai
sasarannya dilaksanakan dengan meningkatkan kualitas dan
profesionalisme SDM. Upaya lain adalah meningkatkan kualitas pelayanan
melalui pengembangan fasilitas dan instalasi, mendorong dan memfasilitasi
peran serta masyarakat khususnya dalam mobilisasi dana untuk alternatif
pembayaran serta meningkatkan dan menyempurnakan manajemen dalam
rangka otonomi pengelolaan rumah sakit.
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kesehatan lainnya di
Kabupaten Sumedang selama periode tahun 2009-2012 dapat dilihat pada
tabel 2.33 berikut ini:
Tabel 2.33
Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Kesehatan
Tahun 2009-2012
No. Indikator Tahun
2009 2010 2011 2012
1 Rasio Puskesmas per satuan penduduk
1:35.446 1:35.943 1:34.104 1:34.820
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal II - 44
No. Indikator Tahun
2009 2010 2011 2012
2 Rasio Tenaga Medis 1:18.295 1:18.257 1:20.210 1:21.421
3 Rasio Tenaga Keperawatan
1:2.278 1:1.820 1:1.614 1:2.162
4 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
100 76,51 89,88 122,25
5 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
70,75 105,92 82,92 89,83
6 Cakupan UCI 88,45 88,3 88,5 97,5
7 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
100 100 100 100
8 Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
427 466 586 764
9
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
77.24 89.16 86.42 81.24
10 Cakupan kunjungan bayi
70,00 94,24 85,16 90,42
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang
Berdasarkan tabel 2.33 diatas, ada beberapa indikator perlu
ditingkatkan antara lain rasio puskesmas per satuan penduduk yang masih
kurang optimal sehingga perlu ada penambahan puskesmas di beberapa
wilayah. Kondisi ideal satu puskesmas melayani 30.000 penduduk. Pada
tahun 2012 rasio puskesmas per satuan penduduk baru mencapai 1:34.820.
Indikator lain yang masih perlu ditingkatkan adalah cakupan
pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin. Pada tahun 2011
cakupan pelayanan mencapai angka 86,42 persen dan pada tahun 2012
menurun menjadi 81,24 persen.
2.3.3. Lingkungan Hidup
Pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya dalam
penanganan lahan kritis serta pencemaran lingkungan sebagai dampak
berkembangnya sektor industri. Kondisi Eksisting lahan kritis di luar kawasan
hutan di Kabupaten Sumedang awal tahun 2009 yang perlu ditangani seluas
10.445,50 Ha. Penanganan lahan kritis selama tahun 2009-2012 dilakukan
melalui program DAK Sektor Kehutanan, kegiatan Gerakan Rehabilitasi Lahan
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal II - 45
Kritis (GRLK), kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) DAS Prioritas
Pola Agroforestry, kegiatan RHL (APBN) dan melalui kegiatan Kebun Bibit
Rakyat. Sisa lahan kritis yang belum tertangani sampai dengan tahun 2012
seluas 2.327,05 Ha.
Tabel 2.34
Perkembangan Penanganan Lahan Kritis
di Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012
Uraian Kondisi
Awal
Penanganan Lahan Kritis Kondisi Akhir 2009 2010 2011 2012
Luas Lahan Kritis (Ha)
10.445,50 162,5 3.961 2.745 1.250 2.327,05
Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Sumedang
Lahan kritis memiliki sifat yang dinamis, di satu sisi dilakukan
penanganan namun di sisi lain akibat aktifitas pertanian yang melebihi daya
dukung lahannya dan kurang memperhatikan kaidah konservasi tanah,
lahan kritis tersebut bertambah pula.
Dalam penanganan dan pengendalian erosi pada tahun 2012 sudah
dilaksanakan dengan membangun bangunan sipil teknis pengendali erosi
dan aliran permukaan berupa DAM Penahan Erosi sebanyak 25 unit, Gully
Plug sebanyak 89 unit dan Sumur Resapan sebanyak 129 unit. Kemudian
upaya reklamasi galian C, peran dan tanggungjawab para pengusaha
senantiasa terus ditingkatkan sehingga diharapkan luasan lahan bekas
galian C yang direklamasi oleh para pengusaha lebih meningkat lagi. Upaya
tersebut bukan hanya langsung melalui bimbingan pengawasan dan
pengendalian dari pihak dinas, namun dicoba pula dengan memfasilitasi
kelompok lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat sekitar galian yang
mempunyai perhatian besar terhadap lingkungan untuk berperan serta
mendorong kesadaran para pengusaha sehingga mereka merasa
berkewajiban untuk melakukan reklamasi.
Dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan diperlukannya
penetapan kawasan yang berfungsi melindungi kelestarian lingkungan hidup
yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan serta nilai
sejarah dan budaya bangsa yang berupa kawasan lindung. Kawasan lindung
yang terdapat di Kabupaten Sumedang adalah berupa kawasan lindung
hutan dan kawasan lindung non hutan. Kawasan lindung hutan terdiri atas
hutan lindung dengan luas kurang lebih 9.277 ha, cagar alam berupa Cagar
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal II - 46
Alam Gunung Jagat dengan luas kurang lebih 127 ha, taman wisata alam
berupa Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Tampomas dengan luas kurang
lebih 1.250 ha, taman hutan raya berupa Taman Hutan Raya (Tahura)
Gunung Palasari dengan luas 34,8875 ha dan taman buru berupa Kawasan
Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi dengan luas kurang lebih 7.453 ha.
Adapun kawasan lindung non hutan adalah terdiri dari kawasan gerakan
tanah yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten dengan luas kurang lebih
34.338 ha, kawasan resapan air dengan luas kurang lebih 18.080 Ha,
sempadan sungai tersebar diseluruh wilayah kabupaten dengan luas kurang
lebih 2.338 Ha, dan perlu dialokasikan juga sempadan waduk untuk waduk
Jatigede dan waduk Sadawarna.
2.3.4. Pariwisata
Salah satu tujuan mendasar yang ingin dicapai negara berkembang
seperti Indonesia saat ini adalah tercapainya suatu pertumbuhan ekonomi
yang kuat dan mantap di semua sektor. Usaha kepariwisataan merupakan
salah satu sektor pembangunan yang secara terus menerus diupayakan
pengembangannya agar dapat didayagunakan sebagai salah satu andalan
kegiatan perekonomian nasional dan daerah.
Penerimaan devisa dan pendapatan daerah dari sektor pariwisata
masih belum memenuhi jumlah yang diharapkan sehingga peran serta
pemerintah, dunia usaha dan masyarakat masih terus dituntut peran aktifnya.
Berkembangnya kegiatan pariwisata di suatu daerah akan memberikan
pengaruh dan mendorong pembangunan sektor-sektor lain khususnya dalam
hal memperluas lapangan pekerjaan dan peluang untuk berusaha.
Sehubungan dengan pembangunan dan pengembangan pariwisata
maka diperlukan perencanaan secara komprehensif dan terpadu dalam satu
sistem Masterplan Pariwisata sehingga pemerintah mempunyai acuan dalam
pembangunan sektor pariwisata maupun program investasi dimasa depan.
Adapun beberapa obyek dan daya tarik wisata yang ada dan sudah
dikenal di Kabupaten Sumedang, yaitu :
1. Alun-alun Kabupaten Sumedang;
2. Wisata Alam Cipanas Sekarwangi;
3. Wisata Alam Cipanas Cileungsing;
4. Wisata Alam Cadas Pangeran;
5. Wisata Alam Curug Sindulang;
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal II - 47
6. Lapangan Golf Giri Gahana;
7. Tahura Palasari – Kunci;
8. Bumi Perkemahan Kiara Payung;
9. Wisata Alam Cipanteneun;
10. Kawasan Wisata Kampung Toga.
2.3.5. Jaringan Prasarana Jalan
Panjang jalan di Kabupaten Sumedang pada tahun 2012 sepanjang
1.901,240 Km yang terdiri atas jalan negara 80,435 Km, jalan provinsi
115,638 Km, jalan kabupaten 796,056 Km, jalan desa sepanjang 909,111
Km. Kualitas Infrastruktur jalan menjadi perhatian utama dalam
pembangunan, oleh sebab itu ke depan perlu dilakukan perubahan status
jalan terutama status jalan Kabupaten menjadi Jalan Provinsi agar
pembiayaan untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan bisa lebih maksimal.
Tabel 2.35
Panjang Jalan di Kabupaten Sumedang (Km)
Tahun 2009-2012
No Status 2009 2010 2011 2012
1 Nasional 60.724 62.130 62.130 80.435
2 Provinsi 139.840 111.140 111.140 115.638
3 Kabupaten 756.480 796.057 796.057 796.056
4 Desa 941.220 909.111 909.111 909.111**
Jumlah 1.898,27 1.878,438 1.878,438 1,901.240
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang Keterangan : **) Angka Sementara
Tabel 2.36 Kondisi Ruas Jalan di Kabupaten Sumedang
Tahun 2012
No. Kondisi Panjang Jalan (Km) Persen
1 Baik 203.870 25.61
2 Sedang 311.019 39.07
3 Rusak Ringan 118.851 14.93
4 Rusak Berat 162.316 20.39
Jumlah 796,056 100.00
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang
Kondisi ruas jalan Kabupaten Sumedang pada tahun 2012 hanya
25,61 persen berada pada kondisi baik sedangkan sekitar 35,32 persen
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal II - 48
dalam kondisi rusak, baik rusak berat maupun rusak ringan. Tingginya
kerusakan jalan ini diakibatkan kurangnya pemeliharaan jalan. Selain itu juga
pembangunan jalan tidak diikuti dengan pembangunan drainase yang
memadai.
2.3.6. Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pemberdayaan masyarakat di wilayah pedesaan menjadi hal yang
mutlak harus dilakukan karena dengan pemberdayaan masyarakat di wilayah
maka ketergantungan masyarakat akan semakin berkurang sekaligus akan
langsung memberikan dampak signifikan dalam pelaksanaan pembangunan
di Kabupaten Sumedang karena 80,00 persen masyarakat di Kabupaten
Sumedang berada di wilayah pedesaan.
Program-program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di
Kabupaten Sumedang adalah Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa,
Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Membangun Desa, Desa Mandiri dalam Perwujudan Desa
Peradaban, dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Mandiri Perdesaan, Pasca Krisis, Generasi Sehat dan Cerdas, P2SPP/
Sauyunan.
2.3.7. Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Penyelenggaraan pemerintahan di daerah secara faktual dihadapkan
pada problematika dan tantangan yang mendasar baik di bidang idiologi,
politik, ekonomi, sosial, budaya maupun kerukunan umat beragama serta
gangguan ketentraman dan ketertiban. Berdasarkan kondisi umum tersebut
dapat melumpuhkan keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk
mengatasi hal tersebut perlu adanya perencanaan program dan kegiatan
yang terpadu dalam suatu kebijakan pemerintahan secara terus-menerus
dan berkesinambungan yaitu dengan mewujudkan prinsip-prinsip good
governance baik secara rutin, berkala maupun berjenjang dan
pertangungjawaban kinerja yang berakumulasi serta perencanaan yang
jelas, terarah, efektif disertai dengan pengendalian yang teruji dan terukur
sehingga program-program pembangunan di Kabupaten Sumedang dapat
dicapai secara optimal.
Berkaitan dengan pembangunan keamanan dan ketertiban dapat
dikemukakan bahwa kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal II - 49
merupakan prasyarat utama untuk mendukung keberhasilan berbagai
agenda penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Situasi
dan kondisi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Sumedang relatif
kondusif sehingga memberikan dukungan konstruktif bagi stabilitas daerah.
Kondisi tersebut terwujud antara lain disebabkan oleh meningkatnya
kesadaran masyarakat terhadap peran dan partisipasi masyarakat itu sendiri.
Kesadaran tersebut didorong oleh kebutuhan rasa aman dan nyaman serta
oleh meningkatnya kualitas kesadaran politik rakyat yang lebih matang.
Operasionalisasi kegiatan di bidang keamanan dan ketertiban, serta
perlindungan masyarakat sebagai komponen dasar dalam sistem pertahanan
dan keamanan nasional.
2.3.8. Pemuda dan Olahraga
Dalam bidang olahraga, prestasi para atlet dari Kabupaten
Sumedang cukup membanggakan dari mulai tingkat provinsi, nasional, Asia
Tenggara, bahkan Internasional. Hal ini tentunya tidak terlepas dari
dukungan berbagai pihak baik itu pemerintah, masyarakat khususnya
masyarakat olah raga di Kabupaten Sumedang. Dukungan dari masyarakat
selama ini tidak terlepas dari meningkatnya pemahaman masyarakat
terhadap dunia olahraga sebagai sarana kesehatan, rekreasi, dan prestasi.
Dengan semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat ini diharapkan ke depan
dapat menunjang peningkatan kapasitas SDM generasi muda dalam
berbagai aspek kehidupan.
2.3.9. Tempat Ibadah
Kehidupan beragama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam
kehidupan sosial sehari-hari. Kehidupan beragama akan semakin baik bila
ditunjang oleh tersedianya sarana dan prasarana keagamaan yang baik pula.
Pada tahun 2012 jumlah sarana peribadatan secara keseluruhan di
Kabupaten Sumedang tercatat sebanyak 5.514 buah. Jumlah sarana ibadah
Agama Islam yang terdiri dari mesjid, langgar dan mushola berjumlah 5.501.
buah sedangkan untuk sarana ibadah agama lainnya terdiri dari 9 buah
Gereja, 2 Kuil/Pura dan 2 buah Vihara. Sarana peribadatan mesjid, langgar
dan mushola tersebar hampir merata di seluruh kecamatan kecuali untuk
Gereja hanya ada di kecamatan Sumedang Selatan dan Jatinangor, Vihara
di Kecamatan Jatinangor dan Kuil/Pura berada di Kecamatan Cimanggung
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal II - 50
dan Jatinangor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.8 berikut
ini.
Gambar 2.8
Jumlah Sarana Ibadah
di Kabupaten Sumedang Tahun 2012
Sumber : Kemenag Kabupaten Sumedang
2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH
2.4 .1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
Kemampuan ekonomi daerah ditunjukkan oleh nilai tambah yang
dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam bentuk Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB). PDRB Kabupaten Sumedang berdasarkan harga
berlaku tahun 2012 mencapai Rp.14.923,72 milyar atau meningkat 10,29
persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp.13.531,78 milyar.
Kemampuan ekonomi daerah juga dapat ditunjukkan oleh
pendapatan per kapita Kabupaten Sumedang yang berada diatas rata-rata
pendapatan per kapita Jawa Barat selain Kabupaten Bandung dan
Indramayu, sedangkan tiga kabupaten lainnya yaitu Majalengka, Subang,
dan Garut memiliki pendapatan per kapita di bawah rata-rata. Dari keenam
Kabupaten tersebut, Kabupaten Bandung menempati urutan pertama
sebagai kabupaten yang memiliki pendapatan per kapita terbesar bila
dibandingkan dengan lima kabupaten lainnya. Hal ini sangat didukung oleh
luas wilayah yang dimiliki juga potensinya yang cukup banyak untuk
mendukung perolehan nilai tambah.
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Mesjid Langgar Mushola Gereja Pura Vihara
2665
1683
1153
9 2 2
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal II - 51
Tabel 2.37
Perbandingan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku
di Kabupaten Sumedang dan Sekitarnya Tahun 2011-2012
Kabupaten Tahun
2011* 2012**
Garut 11.233.513 12,150,454
Bandung*** 15.680.185 17,078,143
Majalengka*** 9.136.411 9,932,212
Sumedang 12.326.292 13,405,685
Indramayu*** 12.238.773 13,732,631
Subang*** 10.672.137 11,483,200
Rata-rata 11.852.725 12,940,554
Jawa Barat 19.645.670 20,392,402
Sumber : PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2012 Keterangan : * Angka Perbaikan ** Angka Sementara ***) Tanpa migas
2.4.2 Fokus FasilitasWilayah/Infrastruktur
2.4.2.1. Infrastruktur Transportasi
Jaringan jalan merupakan salah satu infrastruktur penunjang
kegiatan sosial, ekonomi, politik, budaya dan aktivitas manusia yang lainnya.
Dengan adanya jaringan jalan maka kegiatan manusia yang
menghubungkan antara satu lokasi dengan lokasi yang lainnya dapat
terhubung dengan baik. Panjang jalan Kabupaten Sumedang dapat dilihat
pada tabel 2.38 berikut ini.
Tabel 2.38
Panjang Jalan Menurut Status dan Fungsi Jalan
Kabupaten Sumedang Tahun 2012
No Status Jalan Panjang (KM)
1 Jalan Nasional 80,435
- Jalan arteri 80,435
2 Jalan Provinsi 115,638
- Jalan kolektor 2 115,638
3 Jalan Kabupaten 796,056
- Jalan Kolektor 4 133,698
- Jalan Kolektor Sekunder 43,771
- Jalan Lokal 618,587
Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal II - 52
Berdasarkan status, panjang jalan di KabupatenSumedang meliputi
jalan Nasional, jalan Provinsi dan jalan Kabupaten. Sedangkan berdasarkan
fungsinya terdiri dari jalan arteri, jalan kolektor sekunder dan jalan lokal.
Jalan Nasional hanya berfungsi sebagai jalan arteri dengan panjang 80,435
KM. Sama halnya dengan jalan Nasional, jalan provinsi hanya sebagai jalan
kolektor 2 dengan panjang jalan 115,638 KM. Jalan Kabupaten memiliki tiga
fungsi yaitu jalan kolektor 4 sepanjang 133,698 KM, jalan kolektor sekunder
sepanjang 43,771 KM dan panjang jalan lokal sepanjang 618,587 KM.
Panjang jalan kabupaten dari tahun 2009-2012 tidak banyak
mengalami perubahan sedangkan volume kendaraan di Kabupaten
Sumedang setiap tahunnya mengalami kenaikan. Jumlah kendaraaan roda
empat pada tahun 2009 mencapai 13.480 Unit dan pada tahun 2012
mencapai 17.468 Unit. Data jumlah kendaraan dan panjang jalan dapat
dilihat pada tabel 2.39 di bawah ini.
Tabel 2.39
Data Panjang Jalan dan jumlah kendaraan
di KabupatenSumedang Tahun 2009-2012
Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012
Panjang Jalan (KM) 756,48 796,06 796,06 796,06
Jumlah Kendaraan Roda 4 (Unit) 13.480 14.355 15.498 17.468
Rasio Panjang Jalan Kabupaten terhadap Jumlah Kendaraan
17,82 18,03 19,47 21,94
Sumber : Dinas PU Kab. Sumedang dan Kantor Bersama SAMSAT Kab.Sumedang
Dari tabel 2.39 diatas dapat dilihat kepadatan kendaraan dari tahun
ke tahun meningkat. Pada tahun 2009 kepadatan kendaraan mencapai 17,82
yang artinya bahwa setiap panjang jalan satu KM kepadatan kendaraan
mencapai 17,82 kendaraan per KM sedangkan pada tahun 2012 meningkat
menjadi 21,94 kendaraan per KM.
2.4.2.2. Infrastruktur Irigasi
Fungsi irigasi memegang peranan sangat penting dalam
meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,
kehutanan, peternakan dan perikanan. Pengelolaan irigasi adalah salah satu
faktor pendukung utama bagi keberhasilan pembangunan pertanian terutama
dalam rangka peningkatan serta perluasan tujuan pembangunan pertanian
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal II - 53
dari program swasembada beras menjadi swasembada pangan. Penyediaan
air irigasi dalam kuantitas dan kualitas yang memadai merupakan salah satu
faktor penting untuk menunjang ketahanan pangan tersebut.
Pembangunan sarana irigasi sebagai salah satu faktor penunjang
kearah upaya mempertahankan dan meningkatkan swasembada pangan
membutuhkan persyaratan sosial yang pada dasarnya merekam dan
mengkaji secara seksama keinginan, harapan dan kemajuan para petani.
Sehingga ketersediaan sarana irigasi yang hendak dibangun sebagai
perwujudan dari petani dan bersifat buttom up yang nantinya diharapkan
dapat menghasilkan manfaat yang optimal dari suatu kegiatan yang
berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani. Daerah Irigasi ini
adalah merupakan daerah yang cukup subur sehingga perlu mendapat
perhatian dalam rangka peningkatan maupun pembangunan fisik sarana
irigasinya. Jumlah maupun mutu pembangunan sarana irigasi di Kabupaten
Sumedang sampai saat ini belum mencapai target yang dikehendaki. Hal ini
terlihat dari masih banyaknya lahan pertanian yang belum memperoleh air
secara proporsional. Luas Areal Irigasi di Kabupaten Sumedang adalah
52.393 Ha dengan rincian Daerah Irigasi Kabupaten berjumlah 1.035 dengan
luas areal 46.157 Ha dan Daerah Irigasi Tadah Hujan berjumlah 107 dengan
luas 6.236 Ha. Dari total luas areal tersebut masih banyak yang mengalami
kerusakan baik disebabkan oleh umur bangunan maupun akibat bencana
alam.
2.4.2.3. Infrastruktur Perumahan
Air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dalam
pemenuhan kebutuhan hidupnya untuk minum, memasak, mandi, mencuci
dan keperluan lainnya. Masyarakat di Kabupaten Sumedang dalam
memanfaatkan prasarana air bersih, diperoleh dari mata air, air tanah
(sumur) dan air permukaan dengan sistem pengelolaan air perdesaan.
Sementara sistem air bersih perpipaan masih terbatas diperkotaan yang
dipasok oleh PDAM Tirta Medal. Untuk lingkup pelayanan perpipaan ini
meliputi Kecamatan Jatinangor, Tanjungsari, Sumedang Selatan, Sumedang
Utara, Situraja, Darmaraja, Cimalaka, Tanjungkerta dan Paseh. Khusus
untuk air bersih skala Kecamatan dikelola oleh SPAB IKK yang secara
kelembagaan terkait dengan PDAM dan skala desa oleh Mitra Air
Pedesaan.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal II - 54
PDAM Kabupaten Sumedang sebagai penyelenggara Sistem
Penyediaan Air Bersih (SPAB) baru dapat melayani penduduk keseluruhan
yang ada di Kabupaten Sumedang sebesar kurang lebih 11 persen saja dan
baru 14 Kecamatan yang dapat dilayani oleh PDAM Sumedang. Dari seluruh
pelanggan tersebut hanya 60,00 persen saja yang dapat menerima air
selama 24 jam sedangkan sisanya dilakukan secara bergiliran bahkan pada
kondisi musim kemarau panjang ada yang tidak dapat dilayani melalui
jaringan pipa sehingga harus disuplai dengan menggunakan tangki air.
Dengan adanya kondisi tersebut diatas terlihat bahwa kinerja pelayanan air
bersih PDAM Sumedang belum optimal
Selain air bersih yang menyangkut dengan infrastruktur perumahan
adalah mengenai rumah tidak layak huni. Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang
memiliki rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Sumedang tahun 2011
sebanyak 10.428 KK. Layanan rumah tidak layak huni salah satunya berasal
dari bantuan Kementeriaan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
(Kemenpera RI). Pada tahun 2011 Kabupaten Sumedang mendapatkan
bantuan perbaikan RTLH untuk 375 KK dan pada tahun 2012 sebanyak
1.207 KK sehingga sisa jumlah KK yang memiliki RTLH sebanyak 8.846 KK.
Perbaikan rumah tidak layak huni sampai dengan tahun 2012 baru mencapai
12.1 persen.
Tabel 2.40
Data Infrastruktur Perumahan Kabupaten Sumedang
Tahun 2009-2012
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012
1 Jumlah rumah tidak layak huni n/a n/a 10.428 10.053
2 Layanan rumah tidak layak huni n/a n/a 375 1.207
3 Cakupan layanan rumah tidak layak huni
n/a n/a 3,59 12,01
Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang Keterangan : n/a (Data tidak tersedia)
2.4.2.4. Infrastruktur Pariwisata
Objek wisata di Kabupaten Sumedang diantaranya Bumi Girigahana
Golf dan Resort, Barubeureum, Bumi Perkemahan Kiarapayung, Curug
Sindulang, Desa Wisata Rancakalong, Museum Petani, Museum Geusan
Ulun, Gunung Kunci, Gunung Palasari, Makam Cut Nyak Dien, Makam
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal II - 55
Pasarean Gede, Kampung Toga, Curug Cigorobog, Cibingbin, Curug
Cipongkor, Makam Dayeuh luhur, Gunung Lingga, Parakakondang, Makam
Marongge, Situ sari, Cipanas Sekarwangi, Cipanas Cileungsi, Bumi
Perkemahan Cijambu dan Cipanteuneun sedangkan yang akan
direncanakan kedepan terkait dengan Sumedang Puseur Budaya Sunda
adalah rencana Kawasan Wisata Kampung Sunda di Pasirreungit
Kecamatan Sumedang Selatan, rencana Kawasan Wisata Jatigede yang
didalamnya terdapat wisata modern, semi modern dan tradisional serta ada
kawasan relokasi untuk situs-situs yang akan terendam dialokasikan pada
Kampung Munjul di Desa Sukamenak, Kecamatan Darmaraja, diperkirakan
akan menjadi perkampungan tersendiri di tengah Waduk Jatigede (berupa
tanah perbukitan/pulau).
Selain itu Tim Satgas Penanganan dan Percepatan Relokasi Situs
dan Cagar Budaya di Jatigede akan menempatkan situs-situs lainnya di
dekat Situs Tajimalela yang berada di Desa Lingga Kecamatan Cisitu
Kabupaten Sumedang yang selama ini dikenal sebagai Bukit Taji Malela
seluas 3 (tiga) Ha. Dari 94 objek di 42 situs, ditargetkan 5 situs di Kecamatan
Darmaraja yang dapat direlokasi. Situs tersebut adalah Situs Karamat
Babuy, Kp. Babuy Desa Sukamenak, Situs Nangewer Kp. Nangewer Desa
Leuwihideung, Situs Betok Kp. Betok Desa Sukamenak, Situs Leuwiloa Kp.
Leuwiloa Desa Leuwihideung, dan Situs Sawah Jambe Kp. Leuwiloa Desa
Leuwihideung.
Selain itu, situs lain yang juga secara bertahap akan dipindahkan
saat ini ada 15 situs yaitu Situs Nangewer Kp. Nangewer Desa
Leuwihideung, Situs Leuwiloa dan Sawah Jambe Kp. Leuwiloa, Situs
Marongpong Kp. Marongpong Desa Leuwihideung Kecamatan Darmaraja,
Situs Gunung Penuh Kp. Bantar Awi Desa Padajaya Kecamatan Wado, Situs
Gagak Sangkur Kp. Sundulan Desa Padajaya Kecamatan Wado. Kemudian
Situs Pasir Leutik Dalem Wangsadipa atau Tulanggintung Kp. Cisurat Desa
Cisurat Kecamatan Wado, Situs Ciwangi Kp. Ciwangi Desa Cibogo
Kecamatan Darmaraja, Situs Munjul I dan Munjul II Kp. Munjul Desa
Sukamenak Kecamatan Darmaraja, Situs Makam Keramat Nangkod Kp.
Nangkod Desa Leuwihideung Kecamatan Darmaraja, Situs Cadas Ngampar
Kp. Cadas Ngampar Desa Sukakersa Kecamatan Jatigede, dan Situs Curug
Mas Kp. Cadas Ngampar Desa Sukakersa Kecamatan Jatigede.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal II - 56
Sehubungan dengan banyaknya potensi wisata di Kabupaten
Sumedan maka harus siap dengan segala infrastruktur pendukung kegiatan
pariwisatanya. Infrastruktur pendukung pariwisata tersebut antara lain hotel,
rumah makan, tempat parkir dan lain sebagainya. Berikut disajikan data
usaha jasa akomodasi sebagai berikut :
Tabel 2.41
Data Jenis, Kelas dan Jumlah Usaha Jasa dan Akomodasi (UJA)
Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012
1 Hotel Bintang 5 0 0 0 0
2 Hotel Bintang 4 0 0 0 0
3 Hotel Bintang 3 2 2 2 2
4 Hotel Bintang 2 0 0 0 1
5 Hotel Bintang 1 0 0 0 0
6 Hotel Non Bintang/Melati 17 17 17 18
Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumedang
Berikut disajikan data jumlah wisatawan yang berkunjung ke
Kabupaten Sumedang dari tahun 2009-2012. Jumlah wisatawan baik yang
berasal dari mancanegara maupun nusantara mengalami kenaikan. Pada
tahun 2009 jumlah wisatawan mancanegara mencapai 1.953 orang
sedangkan pada tahun 2012 sebanyak 2.274 orang. Begitu juga dengan
wisatawan asal Nusantara. Pada tahun 2009 mencapai 115.643 orang
sedangkan pada tahun 2012 sebanyak 134.534 orang.
Tabel 2.42
Jumlah Wisatawan di Kabupaten Sumedang
Tahun 2009-2012
No. Jumlah Wisatawan Tahun
2009 2010 2011 2012
1 Mancanegara 1.953 2.056 2.165 2.274
2 Nusantara 115.643 121.72 128.127 134.534
Jumlah 117.596 123.776 130.292 136.808
Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumedang
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi
Penanaman modal (investasi) menjadi faktor yang sangat penting
dalam pembangunan perekonomian yang dinamis baik di tingkat nasional
maupun di tingkat regional dan lokal. Hal ini terjadi karena investasi sangat
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal II - 57
signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan
lapangan kerja, pengembangan sumber daya strategis, implementasi dan
transfer keahlian dan teknologi, pertumbuhan ekspor dan meningkatkan
neraca pembayaran.
Kondisi umum Investasi di Kabupaten Sumedang didominasi oleh
investor lokal. Pertumbuhan jumlah investor di Kabupaten Sumedang dapat
dilihat dari banyaknya jumlah yang mengajukan perijinan usaha ke
Kabupaten Sumedang. Dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 jumlah
yang mengajukan ijin usaha terus meningkat namun pada tahun 2012
mengalami penurunan. Pada tahun 2009 jumlah yang mangajukan ijin usaha
sebanyak 4.384 orang dan pada tahun 2012 sebanyak 5.110 orang dengan
49 jenis perijinan.
Tabel 2.43
Jumlah Investor Kabupaten Sumedang
Tahun 2009-2012
Tahun Jumlah yang mengajukan ijin Jenis Perijinan
2009 4384 49 Ijin
2010 4843 49 Ijin
2011 5228 49 Ijin
2012 5110 49 Ijin
Sumber : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sumedang
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia
Kualitas Sumber Daya Manusia merupakan modal utama dalam
pembangunan. Kualitas SDM ini berkaitan erat1dengan kualitas tenaga kerja
yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja. Kualitas tenaga kerja sangat
ditentukan oleh tingkat pendidikan yang artinya semakin tinggi tingkat
pendidikan yang ditamatkan maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya.
Kualitas tenaga kerja dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang
telah menyelesaiakan pendidikan S1, S2, dan S3.
Pada tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Sumedang sebanyak
1.093.602 orang dengan jumlah lulusan S1/S2/S3 sebanyak 25.101 orang.
Nilai rasio lulusan S1/S2/S3 pada tahun 2010 sebesar 0,023. Pada tahun
2012 jumlah penduduk sebanyak 1.121.787 orang dengan jumlah lulusan
S1/S2/S3 sebanyak 31.943. Nilai rasio lulusan S1/S2/S3 pada tahun 2012
sebesar 0,028. Nilai rasio lulusan S1/S2/S3 mengalami kenaikan ini artinya
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal II - 58
bahwa masyarakat mulai menyadari bahwa akan pentingnya pendidikan
tinggi dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia.
Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk
umur 0-14 tahun1ditambah dengan jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas
dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Semakin tingginya
rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus
ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang
belum produktif dan tidak produktif demikian pula sebaliknya.
Tabel 2.44
Rasio Ketergantungan
No Uraian 2010 2011 2012
1 Jumlah Penduduk Usia <15 Tahun (Belum Produktif)
286,957 298,906 302,554
2 Jumlah Penduduk Usia >64 Tahun (Tidak Produktif Lagi)
89,578 81,108 102,855
3 Jumlah Penduduk Usia 15-64 Tahun
717,067 728,155 716,378
4 Rasio Ketergantungan ((1+2)/3) 0.53 0.52 0.57
Sumber : Profil Daerah Kabupaten Sumedang, Bappeda.
Dari tabel 2.44 diatas menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan
kabupaten Sumedang mengalami kenaikan, hal ini terlihat dari nilai rasio
ketergantungan pada tahun 2010 sebesar 0,53 meningkat menjadi 0,57 pada
tahun 2012. Nilai rasio ketergantungan sebesar 0,57 pada tahun 2012
menunjukkan bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja mempunyai
tanggungan sebanyak 57 orang yang belum produktif dan dianggap tidak
produktif lagi.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal III - 1
BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
SERTA KERANGKA PENDANAAN
3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD
3.1.1.1. Sumber Pendapatan Daerah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dijelaskan
bahwa dalam melaksanakan pemerintahan, Pemerintah Daerah dilengkapi
dengan seperangkat kemampuan pembiayaan yang bersumber dari
Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan
Daerah Yang Sah.
Dalam perencanaan APBD ditetapkan target pendapatan daerah
yang merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai
untuk setiap sumber pendapatan dengan mempertimbangkan potensi yang
dimiliki serta tingkat pertumbuhan ekonomi sedangkan pada akhir tahun
anggaran diketahui realisasi penerimaan atas pendapatan daerah yang
merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam pengelolaan
pendapatan.
Tabel 3.1
Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2009-2012 (Juta Rupiah)
Uraian 2009 2010 2011 2012
Pendapatan Asli Daerah
104.172,7 108.658,0 139.823,3 161.995,6
Dana Perimbangan 736.447,4 816.535,9 974.499,2 1.239.295,3
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
128.089,2 161.374,6 234.876,6 93.161,9
Pendapatan Daerah 968.709,3 1.086.568,5 1.349.199,0 1.494.452,8
Sumber : Data Target dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang T.A 2009-2012
Berdasarkan tabel 3.1 diatas Pendapatan Daerah dari tahun
2009-2012 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 pendapatan
daerah mencapai Rp.968.709,3 juta dan pada tahun 2012 mencapai
Rp.1.494.452,8 juta. Penyumbang terbesar pendapatan daerah berasal dari
dana perimbangan kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah dan
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal III - 2
terakhir bersumber dari pendapatan asli daerah. Struktur masing-masing
sumber pendapat daerah dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini.
Tabel 3.2
Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2009-2012
Uraian Struktur (%)
2009 2010 2011 2012
Pendapatan Asli Daerah 10.75 10.00 10.36 10.84
Dana Perimbangan 76.02 75.15 72.23 82.93
Lain-lain pendapatan yang sah 13.22 14.85 17.41 6.23
Pendapatan Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00
Sumber : Data Target dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang T.A 2009-2012
Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2009-2012 secara keseluruhan
melebihi target yang telah ditetapkan hal ini dapat dilihat dari nilai realisasi di
setiap tahunnya yang melebihi 100 persen. Pada tahun 2009 realisasi
pendapatan daerah mencapai 101,46 persen sedangkan pada tahun 2012
mencapai 101,35 persen.
Tabel 3.3
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2009-2012 (Persen)
Uraian 2009 2010 2011 2012
Pendapatan Asli Daerah 94.93 90.52 96.48 107.68
Dana Perimbangan 101.78 101.02 102.19 101.16
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
105.46 103.35 99.39 94.01
Pendapatan Daerah 101.46 100.19 101.08 101.35
Sumber : Data Target dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang T.A 2009-2012
Pertumbuhan pendapatan daerah mengalami fluktuatif selama tahun
2009-2012. Hal ini terlihat dari tabel 3.4 dibawah dimana pertumbuhan
pendapatan mencapai 12,17 persen pada tahun 2009-2010 kemudian naik
menjadi 24,17 persen pada tahun 2011-2010 dan turun kembali pada tahun
2011-2012 menjadi 10,77 persen.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal III - 3
Tabel 3.4
Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2009-2012 (Persen)
Uraian 2009-2010 2010-2011 2011-2012
Pendapatan Asli Daerah 4.31 28.68 15.86
Dana Perimbangan 10.67 19.35 27.17
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
25.99 45.55 (60.34)
Pendapatan Daerah 12.17 24.17 10.77
Sumber : Data Target dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang T.A 2009-2012
Realisasi Pendapatan Daerah selengkapnya dapat dilihat pada
tabel 3.5 dibawah ini.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal III - 4
Tabel 3.5
Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012
Uraian
Tahun 2009 Tahun 2010
Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi
Capaian (%)
Pendapatan Asli Daerah 109.731.802.606,96 104.172.660.220,71 94,93 120.039.975.404,25 108.658.025.581,20 90,52
Dana Perimbangan 723.597.060.576,85 736.447.411.403 101,78 808.302.239.978,06 772.268.823.082 101,02
Lain-lain pendapatan yang sah 121.455.293.487 128.089.213.461,20 105,46 156.140.009.865,69 185.276.024.389 103,35
Pendapatan Daerah 954.784.156.670,81 968.709.285.084,71 101,46 1.084.482.225.248 1.086.567.521.812,20 100,19
Uraian
Tahun 2011 Tahun 2012
Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi
Capaian (%)
Pendapatan Asli Daerah 144.923.681.183,28 139.823.277.566,34 96,48 150.444.039.299,86 161.995.577.347,89 107,68
Dana Perimbangan 953.583.162.485,63 974.499.179.692 102,19 1.225.044.738.566 1.239.295.317.936 101,16
Lain-lain pendapatan yang sah 236.324.479.032,67 234.876.557.580 99,39 99.095.985.483 93.161.896.978 94,01
Pendapatan Asli Daerah 1.334.831.322.701,58 1.349.199.014.838,34 101,08 1.474.584.763.348,86 1.494.452.792.261,89 101,35
Sumber : Data Target dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang T.A 2009-2012
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal III - 5
3.1.1.2. Pendapatan Daerah
A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (1)
dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 22 ayat (1), ada 4
(empat) sumber Pendapatan Asli Daerah yang memegang peranan penting
dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu (i) Pajak Daerah; (ii) Retribusi
Daerah; (iii) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (iv)
Lain-lain PAD yang sah.
Tabel 3.6
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2009-2012 (Juta Rupiah)
Uraian 2009 2010 2011 2012
Pajak Daerah 28.195,9 34.117,7 51.419,7 60.701,2
Retribusi Daerah 13.669,7 6.663,8 10.537,4 12.774,2
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
3.418,8
3.579,3
3.111,7
2.876,3
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
58.888,2
64.297,3
74.754,5
85.643,9
Pendapatan Asli Daerah
104.172,7 108.658,0 139.823,3 161.995,6
Sumber : Data Target dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang T.A 2009-2012
Berdasarkan tabel 3.6 diatas, realisasi pendapatan asli daerah dari
tahun 2009-2012 cenderung meningkat walaupun tidak signifikan. Pada
tahun 2009 pendapatan asli daerah mencapai Rp.104.172,7 juta dan pada
tahun 2012 mencapai Rp.161.995,6 juta.
Tabel 3.7
Struktur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2009-2012 (Persen)
Uraian Struktur (%)
2009 2010 2011 2012
Pajak Daerah 27.07 31.40 36.77 37.47
Retribusi Daerah 13.12 6.13 7.54 7.89
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
3.28 3.29 2.23 1.78
Lain lain PAD 56.53 59.17 53.46 52.87
Pendapatan Asli Daerah 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber : Data Target dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang T.A 2009-2012
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal III - 6
Berdasarkan tabel 3.7 diatas, penyumbang terbesar pendapatan asli
daerah berasal dari lain-lain PAD yang sah dan pajak daerah. Hal tersebut
mencerminkan hasil dari upaya-upaya yang dilakukan dalam optimalisasi
peningkatan pendapatan baik intensifikasi maupun ekstensifikasi
pendapatan.
Berdasarkan tabel 3.8 dibawah pendapatan asli daerah tidak
terealisasi sempurna dari tahun 2009-2011. Pada tahun 2009-2011 realisasi
pendapatan asli daerah hanya sekitar 93,98 persen. Realisasi pendapatan
asli daerah yang berasal dari pajak daerah tahun 2009-2012 melebihi target
yang telah ditetapkan kecuali pada tahun 2010 yang hanya terealisasi
sebesar 94,01 persen, hal tersebut dikarenakan tidak tercapainya target
pajak hiburan dan pajak penerangan jalan.
Tabel 3.8
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2009-2012 (Persen)
Uraian 2009 2010 2011 2012
Pajak Daerah 100.68 94.01 109.97 116.59
Retribusi Daerah 21.61 79.22 97.90 111.44
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
100.00 101.36 100.00 101.87
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
391.31 89.54 88.69 101.84
Pendapatan Asli Daerah 94.93 90.52 96.48 107.68
Sumber : Data Target dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang T.A 2009-2012
Realisasi retribusi daerah pada tahun 2009 hanya sebesar 21,61
persen, hal tersebut disebabkan oleh terdapatnya pergeseran pencatatan
pendapatan retribusi pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah
yang semula dicatat pada pendapatan retribusi daerah menjadi lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah sesuai amanat Permendagri Nomor 61
Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD
sedangkan realisasi pada tahun 2012 melebihi target yang ditetapkan yaitu
sebesar 107,68 persen. Hal tersebut disebabkan oleh bertambahnya
pengguna jasa umum diantaranya dari pengendalian menara telekomunikasi
dan jasa pelayanan tertentu salah satunya dari Ijin Mendirikan Bangunan
(IMB).
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal III - 7
Tabel 3.9
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2009-2012 (Persen)
Uraian 2009-2010 2010-2011 2011-2012
Pajak Daerah 21.00 50.71 18.05
Retribusi Daerah (51.25) 58.13 21.23
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4.69 (13.06) (7.56)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
9.17 16.28 14.57
Pendapatan Asli Daerah 4.29 28.70 15.86
Sumber : Data Target dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang T.A 2009-2012
Pertumbuhan pendapatan daerah mengalami fluktuatif selama tahun
2009-2012. Hal ini terlihat dari tabel 3.9 diatas dimana pertumbuhan
pendapatan mencapai 4,29 persen pada tahun 2009-2010 kemudian naik
menjadi 28,70 persen pada tahun 2010-2011 dan turun kembali pada tahun
2011-2012 menjadi 15.86 persen. Data realisasi pendapatan asli daerah
selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.10 dibawah ini.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal III - 8
Tabel 3.10
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2009-2012
Uraian
Tahun 2009 Tahun 2010
Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi
Capaian (%)
Pajak Daerah 28.006.018.959,00 28.195.858.941,00 100,68 36.291.886.724,00 34.117.673.936,00 94,01
Retribusi Daerah 63.257.875.369,00 13.669.715.540,00 21,61 8.411.765.379,83 6.663.756.297,00 79,22
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
3.418.832.959,52
3.418.835.883,00
100,00
3.531.360.704,42
3.579.260.493,00
101,36
Lain lain PAD 15.049.075.319,44 58.888.249.856,71 391,31 71.804.962.596,00 64.297.334.855,20 89,54
Pendapatan Asli Daerah 109.731.802.606,96 104.172.660.220,71 94,93 120.039.975.404,25 108.658.025.581,20 90,52
Uraian Tahun 2011 Tahun 2012
Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi
Capaian (%)
Pajak Daerah 46.759.162.767,00 51.419.720.898,00 109,97 52.062.696.000,00 60.701.249.763,00 116,59
Retribusi Daerah 10.763.611.940,51 10.537.414.701,00 97,90 11.462.536.214,86 12.774.157.243,00 111,44
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
3.111.672.648,00 3.111.672.649,00 100,00 2.823.578.676,27 2.876.307.235,00 101,87
Lain lain PAD 84.289.233.827,77 74.754.469.318,34 88,69 84.095.228.408,73 85.643.863.106,89 101,84
Pendapatan Asli Daerah 144.923.681.183,28 139.823.277.566,34 96,48 150.444.039.299,86 161.995.577.347,89 107,68
Sumber : Data Target dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang T.A 2009-2012
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal III - 9
B. Dana Perimbangan
Dalam penjelasan UU Nomor 33 Tahun 2004 dinyatakan bahwa
Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas Dana
Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus
(DAK). Dana perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari
Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Proporsi dana
perimbangan terhadap APBD relatif besar dimana pada tahun 2012
mencapai 82,93 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sumedang
dalam pendanaan daerah masih relatif bergantung pada pemerintah pusat.
Tabel 3.11
Dana Perimbangan Kabupaten Sumedang
Tahun 2009-2012 (Juta Rupiah)
Uraian 2009 2010 2011 2012
Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
66.670,5 71.928,2 83.374,2 96.904,7
Dana Alokasi Umum (DAU)
629.006,9 634.169,8 730.821,1 923.623,9
Dana Alokasi Khusus (DAK)
40.770,0 66.170,9 72.069,9 77.202,5
Dana Tunjanga Profesi
- 44.267,1 88.234.0 141.564,3
Dana Perimbangan 736.447,4 816.535,9 974.499,2 1.239.295,3
Sumber : Data Target dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang T.A 2009-2012
Berdasarkan tabel 3.11 diatas dana perimbangan dari tahun
2009-2012 terus meningkat cukup signifikan. Pada tahun 2009 dana
perimbangan mencapai Rp.736.447,4 juta dan pada tahun 2012 mencapai
Rp.1.239.295,3 juta. Penyumbang terbesar dana perimbangan berasal Dana
Alokasi Umum (DAU). Struktur dana perimbangan dapat dilihat pada tabel
3.12 di bawah ini.
Tabel 3.12
Strukutur Dana Perimbangan Kabupaten Sumedang
Tahun 2009-2012 (Persen)
Uraian Struktur (%)
2009 2010 2011 2012
Dana bagi hasil pajak & Bukan Pajak
9.05 8.81 8.56 7.82
Dana Alokasi Umum (DAU) 85.41 77.67 74.99 74.53
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal III - 10
Uraian Struktur (%)
2009 2010 2011 2012
Dana Alokasi Khusus(DAK) 5.54 8.10 7.40 6.23
Dana Tunjangan Profesi - 5.42 9.05 11.42
Dana Perimbangan 100.00 100.00 100.00 100.00
Sumber : Data Target dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang T.A 2009-2012
Berdasarkan tabel 3.13 dibawah dari tahun 2009-2012 dana
perimbangan terealisasi dengan sempurna artinya selalu melebihi target.
Dari tahun 2009-2012 realisasi dana perimbangan terealisasi dengan
rata-rata capaian realisasi sebesar 101,54 persen.
Tabel 3.13
Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Sumedang
Tahun 2009-2012 (Persen)
Uraian 2009 2010 2011 2012
Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
123.88 112.93 133.52 117.24
Dana Alokasi Umum (DAU) 100.00 100.00 100.00 100.00
Dana Alokasi Khusus (DAK) 100.00 100.00 99.98 100.00
Dana Tunjanga Profesi - 100.00 100.00 100.00
Dana Perimbangan 101.78 101.22 101.20 101.16
Sumber : Data Target dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang T.A 2009-2012
Pertumbuhan dana perimbangan mengalami kenaikan selama tahun
2009-2012. Hal ini terlihat dari tabel 3.14 dibawah dimana pertumbuhan
pendapatan pada tahun 2009-2010 mencapai 10,87 persen pada tahun
2011-2012 menjadi 27,17 persen. Data mengenai realisasi dana
perimbangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.15.
Tabel 3.14
Pertumbuhan Dana Perimbangan Kabupaten Sumedang
Tahun 2009-2012 (Persen)
Uraian 2009-2010 2010-2011 2011-2012
Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
7.89 15.91 16.23
Dana Alokasi Umum (DAU) 0.82 15.24 26.38
Dana Alokasi Khusus (DAK) 62.30 8.91 7.21
Dana Tunjanga Profesi - 99.32 60.44
Dana Perimbangan 10.87 19.35 27.17
Sumber : Data Target dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang T.A 2009-2012
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal III - 11
Tabel 3.15
Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Sumedang
Tahun 2009-2012
Uraian
Tahun 2009 Tahun 2010
Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi
Capaian (%)
Dana bagi hasil pajak & bukan Pajak 53.820.147.576,85 66.670.498.403,00 123,88 63.694.457.378,06 71.928.156.082,00 112,93
Dana Alokasi Umum (DAU) 629.006.913.000,00 629.006.913.000,00 100,00 634.169.767.000,00 634.169.767.000,00 100,00
Dana Alokasi Khusus(DAK) 40.770.000.000,00 40.770.000.000,00 100,00 66.170.900.000,00 66.170.900.000,00 100,00
Dana Tunjangan Profesi
44.267.115.600,00 44.267.115.600,00 100,00
Dana Perimbangan 723.597.060.576,85 736.447.411.403,00 101,78 808.302.239.978,06 816.535.938.682,00 101,02
Uraian
Tahun 2011 Tahun 2012
Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi
Capaian (%)
Dana bagi hasil pajak & bukan Pajak 62.443.846.765,63 83.374.163.972,00 133,52 82.654.116.566,00 96.904.695.936,00 117,24
Dana Alokasi Umum (DAU) 730.821.109.000,00 730.821.109.000,00 100,00 923.623.866.000,00 923.623.866.000,00 100,00
Dana Alokasi Khusus(DAK) 72.084.200.000,00 72.069.900.000,00 100,00 77.202.460.000,00 77.202.460.000,00 100,00
Dana Tunjangan Profesi 88.234.006.720,00 88.234.006.720,00 99,98 141.564.296.000,00 141.564.296.000,00 100,00
Dana Perimbangan 953.583.162.485,63 974.499.179.692,00 102,19 1.225.044.738.566,00 1.239.295.317.936,00 101,16
Sumber : Data Target dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang T.A 2009-2012
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal III - 12
C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Pos lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam APBD di
Kabupaten Sumedang terdiri dari dana bagi hasil pajak dari provinsi dan
pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan
keuangan dari provinsi atau pemda lainnya, dan bagi hasil bukan pajak dari
propinsi atau pemda lainnya.
Tabel 3.16
Lain-lain pendapatan daerah yang sah Kabupaten Sumedang
Tahun 2009-2012 (Juta Rupiah)
Uraian 2009 2010 2011 2012
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
33.200,9 34.388,7 41.048 42.173,5
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
22.501,5 33.691,0 122.135 11.523,0
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
72.386,8 93.218,9 71.694 39.411,3
Bagi Hasil Bukan Pajak dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
- 75,9 (1,2) 54,2
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
128.089,2 161.374 234.876,6 93.161,9
Sumber : Data Target dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang T.A 2009-2012
Berdasarkan tabel 3.16 diatas sumber pendapatan daerah dari
lain-lain pendapatan daerah yang sah bersifat fluktuatif. Tahun 2009-2011
mengalami peningkatan namun pada tahun 2012 mengalami penurunan
yang sangat signifikan. Tahun 2011 lain-lain pendapatan yang sah mencapai
Rp.234.876,6 juta menurun tajam menjadi Rp.93.161,9 juta pada tahun
2012. Hal tersebut disebabkan oleh fluktuatifnya besaran penerimaan dari
dana penyesuaian dan otonomi khusus dimana mulai tahun 2012 pencatatan
penerimaan dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) tidak lagi dicatat
sebagai penerimaan dalam APBD Kabupaten.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal III - 13
Tabel 3.17
Struktur Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012
Uraian Struktur (%)
2009 2010 2011 2012
Dana bagi hasil Pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya
25.92 21.31 17.48 45.27
Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus
17.57 20.88 52.00 12.37
Bantuan Keuangan dari propinsi/pemerintah daerah lainnya
56.51 57.77 30.52 42.30
Bagi Hasil Bukan Pajak dari Provinsi atau pemerintah
- 0.05 - 0.06
Lain-lain pendapatan daerah yang sah
100.00 100.00 100.00 100.00
Sumber : Data Target dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang T.A 2009-2012
Berdasarkan tabel 3.17 diatas penyumbang terbesar lain-lain
pendapatan daerah yang sah setiap tahunnya bervariasi. Pada tahun 2009
dan 2010 penyumbang terbesar lain-lain pendapatan yang sah berasal dari
bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnnya sebesar
56,51 persen dan 57,77 persen sedangkan pada tahun 2011 berasal dari
dana penyesuaian dan otonomi khusus yaitu sebesar 52,00 persen. Pada
tahun 2012 dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah
lainnya serta bantuan keuangan dari propinsi/pemerintah daerah lainnya
memberikan sumbangan cukup besar yaitu 45,27 persen dan 42,30 persen.
Tabel 3.18
Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 (Persen)
Uraian 2009 2010 2011 2012
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
100.08 92.78 96.42 95.11
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
63.74 100.00 100.19 100.00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
136.63 111.36 99.78 91.22
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal III - 14
Uraian 2009 2010 2011 2012
Bagi Hasil Bukan Pajak dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
- 602.36 100.00 213.04
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
105.46 103.35 99.39 94.01
Sumber : Data Target dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang T.A 2009-2012
Berdasarkan tabel 3.18 diatas, tahun 2009-2010 realisasi lain-lain
pendapatan daerah yang sah mencapi 100 persen lebih sedangkan pada
tahun 2011-2012 realisasinya dibawah 100 persen yaitu 99,39 persen pada
tahun 2011 dan 94,01 persen pada tahun 2012. Hal tersebut dikarenakan
tidak terealisasinya pendapatan dari dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan
bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat.
Berdasarkan tabel 3.19 dibawah dapat dilihat bahwa Pertumbuhan
lain-lain pendapatan daerah yang sah bersifat fluktuatif. Pada tahun
2009-2010 pertumbuhan lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai
32,87 persen sedangkan pada tahun 2010-2011 mencapai 45,55 persen.
Tabel 3.19
Pertumbuhan Lain-lain pendapatan yang sah
Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 (Persen)
Uraian 2009-2010 2010-2011 2011-2012
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
3.58 19.37 2.74
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
49.73 262.52 (90.57)
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
28.78 (23.09) (45.03)
Bagi Hasil Bukan Pajak dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
- (101.62) -
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
32.87 45.55 (60.34)
Sumber : Data Target dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang T.A 2009-2012
Data mengenai realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat
dilihat pada tabel 3.20 dibawah ini.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal III - 15
Tabel 3.20
Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012
Uraian Tahun 2009 Tahun 2010
Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (persen)
Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (persen)
Dana bagi hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah daerah lainnya
33.175.311.987,00 33.200.870.861,00 100,08 37.064.796.355,69 34.388.687.987,00 92,78
Dana bagi hasil pajak dari Propinsi : 33.175.311.987,00 33.200.870.861,00 100,08 37.064.796.355,69 34.388.687.987,00 92,78
- BH PKB 6.434.678.850,00 6.434.678.850,00 100,00 7.127.445.103,50 7.060.732.837,85 99,06
- BH BBNKB 6.628.549.473,00 6.628.549.473,00 100,00 8.526.444.252,19 8.526.444.252,19 100,00
- BH Pajak BBKB 18.174.682.338,00 18.174.682.338,00 100,00 19.550.447.000,00 17.142.638.052,66 87,68
- BH Pajak pengambilan dan pemanfaatan A B T 1.643.760.200,00 1.643.760.200,00 100,00 1.575.280.000,00 1.373.692.844,30 87,20
- Pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan
293.641.126,00 319.200.000,00 108,70 285.180.000,00 285.180.000,00 100,00
Dana Penyesuaian & otonomi kusus 35.300.000.000,00 22.501.500.000,00 63,74 35.352.175.000,00 35.352.175.000,00 100,00
- Dana Penyesuaian 35.300.000.000,00 22.501.500.000,00 63,74 35.352.175.000,00 35.352.175.000,00 100,00
- Dana Otonomi Khusus - - - - - -
Bantuan Keuangan dr Prop/ Pemda Lainya 52.979.981.500,00 72.386.842.600,00 136,63 83.710.437.040,00 93.218.963.840,00 111,36
- Bantuan keuangan dari Propinsi 52.979.981.500,00 72.386.842.600,00 136,63 83.710.437.040,00 93.218.963.840,00 111,36
Bagi hasil bukan pajak dari Propinsi atau pemda lainnya
12.601.470,00 75.905.722,00 602,36
- Bagi hasil bukan pajak dari provinsi 12.601.470,00 75.905.722,00 602,36
Lain-lain pendapatan daerah yang sah 121.455.293.487,00 128.089.213.461,00 105,46 156.140.009.865,69 161.374.557.549,00 103,35
Sumber : Data Target dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang T.A 2009-2012
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal III - 16
Tabel 3.20
Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012
Uraian Tahun 2011 Tahun 2012
Target Realisasi Capaian (Persen)
Target Realisasi Capaian (Persen)
Dana bagi hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah daerah lainnya
42.572.708.382,67 41.048.126.930,00 96,42 44.343.974.195,00 42.173.475.945,00 95,11
Dana bagi hasil pajak dari Propinsi : 42.572.708.382,67 41.048.126.930,00 96,42 44.343.974.195,00 42.173.475.945,00 95,11
- BH PKB 8.409.246.674,26 8.202.739.918,00 97,54 12.095.748.349,00 11.934.173.194,00 98,66
- BH BBNKB 12.318.814.954,41 12.129.940.795,00 98,47 9.590.838.050,00 9.590.838.050,00 100,00
- BH Pajak BBKB 21.480.376.458,00 20.415.483.196,00 95,04 22.096.908.771,00 20.087.985.676,00 90,91
- BH Pajak pengambilan dan pemanfaatan A B T (70.066.371,00) (70.066.371,00) 100,00 - - -
- Pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.
434.336.667,00 299.963.021,00 69,06 560.479.025,00 560.479.025,00 100,00
Dana Penyesuaian & otonomi kusus 121.902.295.000,00 122.135.334.000,00 100,19 11.523.000.000,00 11.523.000.000,00 100,00
- Dana Penyesuaian 50.955.914.000,00 50.955.914.000,00 100,00 11.523.000.000,00 11.523.000.000,00 100,00
- Dana Otonomi Khusus 70.946.381.000,00 71.179.420.000,00 100,33 - - -
Bantuan Keuangan dr Prop/ Pemda Lainya 71.850.707.500,00 71.694.328.500,00 99,78 43.203.590.860,00 39.411.265.440,00 91,22
- Bantuan keuangan dari Propinsi 71.850.707.500,00 71.694.328.500,00 99,78 43.203.590.860,00 39.411.265.440,00 91,22
Bagi hasil bukan pajak dari Propinsi atau pemda lainnya
(1.231.850,00) (1.231.850,00) 100,00 25.420.428,00 54.155.593,00 213,04
- Bagi hasil bukan pajak dari provinsi (1.231.850,00) (1.231.850,00) 100,00 25.420.428,00 54.155.593,00 213,04
Lain-lain pendapatan daerah yang sah 236.324,479.032,67 234.876.557.580,00 99,39 99.095.985.483,00 93.161.896.978,00 94,01
Sumber : Data Target dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang T.A 2009-2012
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal III - 17
3.1.1.3. Belanja Daerah
Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari
program/kegiatan pada setiap SKPD baik urusan wajib maupun urusan
pilihan.
Penggunaan anggaran untuk mendanai program/kegiatan urusan
wajib dilakukan dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing
SKPD sedangkan penggunaan anggaran untuk mendanai program/kegiatan
urusan pilihan dilakukan melalui pendekatan kinerja dengan memperhatikan
keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan
dari kegiatan dan program terrnasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran
dan hasil tersebut.
Struktur belanja dalam APBD mengalami perubahan dari kelompok
belanja aparatur dan belanja pelayanan publik berdasar Kepmendagri Nomor
29 Tahun 2002 menjadi kelompok belanja tidak langsung dan belanja
langsung berdasar Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan juga
Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Belanja daerah terdiri dari :
1. Belanja Tidak Langsung
Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait
secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri
dari jenis belanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja bunga, (c) Belanja
Subsidi, (d) Belanja Hibah, (e) Belanja Bantuan Sosial, (f) Belanja Bagi
Hasil, (g) Belanja Bantuan Keuangan, dan (h) Belanja Tidak Terduga.
2. Belanja Langsung
Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari
jenis belanja (a) Belanja pegawai, (b) Belanja barang dan jasa, dan (c)
Belanja modal.
Tabel 3.21
Total Belanja Kabupaten Sumedang
Tahun 2009-2012 (Juta Rupiah)
Uraian 2009 2010 2011 2012
Belanja Langsung 679.382,8 822.804,0 831.956,9 965.617,1
Belanja Tidak Langsung
272.308,6 297.482,1 447.122,8 501.934,1
Total Belanja 951.691,4 1.120.286,2 1.279.079,8 1.467.551,2
Sumber : Data Target dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang T.A 2009-2012
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal III - 18
Berdasarkan tabel 3.21 diatas total belanja Kabupaten Sumedang
tiap tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2009 total belanja mencapai
Rp.951.691,4 juta dan pada tahun 2012 mencapai Rp.1.467.551,2 juta.
Dari tahun 2009-2012 belanja terbesar merupakan belanja tidak
langsung. Pada tahun 2012 belanja tidak langsung mencapai Rp.965.617,1
juta sedangkan belanja langsung mencapai Rp.501.934,1 juta. Hal tersebut
dikarenakan didalam belanja tidak langsung terdapat belanja untuk pegawai.
Pada tahun 2012 proporsi belanja pegawai mencapai 90,06 persen dari total
belanja tidak langsung sedangkan belanja langsung sebagian besar
digunakan untuk belanja modal dan barang jasa. Struktur belanja beserta
rinciannya dapat dilihat pada tabel 3.22 dibawah ini.
Tabel 3.22
Struktur Belanja Kabupaten Sumedang
Tahun 2009-2012
Uraian Struktur (persen)
2009 2010 2011 2012
BelanjaTidak Langsung 71.39 73.45 65.04 65.80
- Pegawai 84.68 81.71 90.85 90.06
- Bunga 0.00 0.28 0.20 0.10
- Hibah 0.86 6.04 1.56 4.72
- Bantuan Sosial 8.28 6.94 2.65 0.50
- Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa
0.00 0.00 0.38 0.38
- Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa
0.00 4.73 3.99 4.08
- Belanja Tidak Terduga 0.15 0.30 0.26 0.16
- Belanja Bantuan Keuangan - - 0.11 -
Belanja Langsung 28.61 26.55 34.96 34.20
- Pegawai 22.31 18.24 20.16 20.00
- Barang dan Jasa 42.15 47.27 45.18 39.28
- Modal 35.54 34.49 34.66 40.72
Total Belanja 100.00 100.00 100.00 100.00
Sumber : Data Target dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang T.A 2009-2012
Realisasi belanja daerah dari tahun 2009-2012 bila dibandingkan
dengan anggaran belanja selalu dibawah target. Pada tahun 2009 realiasi
total belanja daerah mencapai 95,01 persen sedangkan tahun 2012 hanya
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal III - 19
mencapai 94,95 persen. Realisasi belanja yang lebih kecil dari anggaran
secara umum disebabkan oleh adanya efisiensi belanja serta adanya
kegiatan-kegiatan yang tidak diserap tetapi diluncurkan kembali pada tahun
berikutnya. Realisasi belanja baik belanja langsung maupun belanja tidak
langsung dapat dilihat pada tabel 3.23 dibawah ini.
Tabel 3.23
Realisasi Belanja Kabupaten Sumedang
Tahun 2009-2012 (Persen)
Uraian 2009 2010 2011 2012
Belanja Langsung 95.00 98.92 98.27 96.41
Belanja Tidak Langsung 95.04 96.36 88.87 92.26
Total Belanja 95.01 98.22 94.76 94.95
Sumber : Data Target dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang T.A 2009-2012
Berdasarkan tabel 3.24 dibawah pertumbuhan belanja selama tahun
2009-2012 cenderung stabil. Pertumbuhan tahun 2010-2011 hanya 14.17
persen sedangkan pada tahun 2011-2012 hanya 14,73 persen. Perbedaan
pertumbuhan tahun 2010-2011 dengan tahun 2011-2012 hanya 0.56 persen.
Tabel 3.24
Pertumbuhan Belanja Kabupaten Sumedang
Tahun 2009-2012 (Persen)
Uraian 2009-2010 2010-2011 2011-2012
Belanja Langsung 21.11 1.11 16.07
Belanja Tidak Langsung 9.24 50.30 12.26
Total Belanja 17.72 14.17 14.73
Sumber : Data Target dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang T.A 2009-2012
Rincian pertumbuhan belanja tidak langsung dan belanja langsung
dapat dilihat pada tabel 3.25 dibawah ini.
Tabel 3.25
Rincian Pertumbuhan Belanja Kabupaten Sumedang
Tahun 2009-2012
Uraian Pertumbuhan (persen)
2009-2010 2010-2011 2011-2012
BelanjaTidak Langsung 21.11 1.11 16.07
- Pegawai 16.86 12.43 15.05
- Bunga 158.61 -29.41 -37.97
- Hibah 745.72 -73.84 250.68
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal III - 20
Uraian Pertumbuhan (persen)
2009-2010 2010-2011 2011-2012
- Bantuan Sosial 1.51 -61.37 -78.02
- Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa
10.23 9.300,31 15.60
- Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa
-4.86 -14.72 18.57
- Belanja Tidak Terduga 147.30 -12.63 -29.02
- Belanja Bantuan Keuangan - - (1.00)
Belanja Langsung 9.24 50.30 12.26
- Pegawai -10.67 66.09 11.38
- Barang dan Jasa 22.50 43.66 -2.39
- Modal 6.02 51.06 31.86
Total Belanja 17.72 14.17 14.73
Sumber : Data Target dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang T.A 2009-2012
Bila dilihat berdasarkan urusan maka belanja dapat dibagi menjadi
belanja untuk Urusan Wajib dan belanja untuk Urusan Pilihan. Proporsi yang
terbesar adalah untuk Urusan Wajib karena terkait dengan hak dan
pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh
pemerintah daerah.
Tabel 3.26
Belanja Urusan Wajib dan Pilihan
Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 (Juta Rupiah)
Uraian 2009 2010 2011 2012
Urusan Wajib 915.759,9 1.073.990,7 1.234.284,4 1.413.187,3
Urusan Pilihan 35.931,5 46.295,5 44.795,3 54.363,9
Sumber : Data Target dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang T.A 2009-2012
Berdasarkan tabel 3.26 diatas, belanja wajib dari tahun 2009-2012
terus meningkat sedangkan belanja pilihan cenderung stabil. Pada tahun
2009 belanja wajib sebesar Rp.915.759,9 juta dan tahun 2012 sebesar
Rp.1.413.187,3 juta sedangkan belanja urusan pilihan pada tahun 2009
sebesar Rp.35.931,5 juta dan pada tahun 2012 sebesar Rp.54.363,9 juta.
Rincian realisasi belanja daerah dan belanja menurut urusan dapat
dilihat pada tabel 3.27 dan tabel 3.28 dibawah ini.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal III - 21
Tabel 3.27
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2009-2012
Uraian Tahun 2009 Tahun 2010
Target Realisasi Persen Target Realisasi Persen
BelanjaTidak Langsung 715.156.750.428,41 679.382.785.259,00 95,00 831.829.597.221,81 822.804.030.104,00 98,92
- Pegawai 614.898.556.537,16 575.305.625.125,00 93,56 680.743.240.664,65 672.287.350.377,00 98,76
- Bunga 300.067.099,06 14.424.584,00 4,81 2.307.220.734,16 2.291.138.529,00 99,30
- Subsidi
- Hibah 5.929.000.000,00 5.876.660.000,00 99,12 49.695.984.540,00 49.700.087.690,00 100,01
- Bantuan Sosial 51.316.243.681,00 56.241.887.117,00 109,60 55.584.989.140,00 57.093.464.882,00 102,71
- Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa
32.000.000,00 30.600.500,00 95,63 32.000.000,00 33.731.700,00 105,41
- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa
41.680.883.111,19 40.914.487.933,00 98,16 55.584.989.140,00 38.927.506.926,00 99,08
- Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 999.100.000,00 99,91 4.175.750.000,00 2.470.750.000,00 59,17
Belanja Langsung 286.513.740.123,43 272.308.623.866,00 95,04 308.733.356.204,58 297.482.129.207,00 96,36
- Pegawai 64.669.733.898,95 60.739.947.020,00 93,92 54.022.444.082,34 54.261.707.850,00 100,44
- Barang dan Jasa 121.834.582.855,75 114.791.553.345,00 94,22 146.413.077.018,24 140.617.529.075,00 96,04
- Modal 100.009.423.368,73 96.777.123.501,00 96,77 108.297.835.104,00 102.602.892.282,00 94,74
Total Belanja 1.001.670.490.551,84 951.691.409.125,00 95,01 1.140.562.953.426,39 1.120.297.380.981,00 98,22
Sumber : Data Target dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang T.A 2009-2012
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal III - 22
Tabel 3.27
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2009-2012
Uraian Tahun 2011 Tahun 2012
Target Realisasi Persen Target Realisasi Persen
1. BelanjaTidak Langsung 846.631.325.025,70 831.956.992.301,00 98,27 1.001.581.432.085,42 965.617.069.061,00 96,41
- Pegawai 765.931.506.474,70 755.840.387.480,00 98,68 891.056.770.422,17 869.600.569.913,00 97,59
- Bunga 1.991.846.469,00 1.625.271.909,00 81,60 1.312.935.419,00 1.008.080.045,00 76,78
- Subsidi
- Hibah 13.794.444.500,00 13.002.386.500,00 94,26 48.418.661.768,00 45.597.368.368,00 94,17
- Bantuan Sosial 23.653.335.169,00 22.054.689.629,00 93,24 5.187.715.919,25 4.847.941.250,00 93,45
- Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa
3.187.989,500,00 3.170.884.380,00 99,46 3.717.919.500,00 3.665.518.900,00 98,59
- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa
41.680.883.111,19 33.198.746.045,00 96,13 40.623.825.032,00 39.365.394.169,00 96,90
- Belanja Tidak Terduga 2.622.497.262,00 2.158.747.262,00 82,32 11.263.604.025,00 1.532.196.416,00 13,60
2. Belanja Langsung 503.126.253.876,65 447.122.769.909,00 88,87 544.048.768.536,07 501.934.138.901,00 92,26
- Pegawai 95.060.527.352,20 90.125.974.217,00 94,81 107.803.144.299,00 100.380.716.899,00 93,11
- Barang dan Jasa 216.228.301.189,65 202.009.751.341,00 93,42 212.986.620.654,07 197.182.415.019,00 92,58
- Modal 191.837.425.334,80 154.987.044.351,00 80,79 223.259.003.583,00 204.371.006.983,00 91,54
Total Belanja 1.349.757.578.902,35 1.279.079.762.210,00 94,76 1.545.630.200.621,49 1.467.551.207.962,00 94,95
Sumber : Data Target dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang T.A 2009-2012
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal III - 23
Tabel 3.28 Realisasi Belanja Menurut Urusan Kabupaten Sumedang
Tahun 2009-2012
Uraian Tahun 2009 Tahun 2010
Realisasi (Rp) Capaian (%) Struktur (%) Realisasi (Rp) Capaian (%) Struktur (%)
I. URUSAN WAJIB 915.759.935.439,00 95,11 1.073.990.660.263,00 98,44
1. Pendidikan; 370.434.250.736,00 90,85 40,45 490.318.567.058,00 100,04 45,65
2. Kesehatan; 110.169.474.690,00 94,99 12,03 147.501.616.918,00 93,84 13,73
3. Lingkungan hidup 7.821.000.055,00 93,98 0,85 10.750.328.587,00 98,57 1,00
4. Pekerjaan umum; 41.870.150.694,00 97,08 4,57 63.322.999.266,00 98,84 5,90
5. Penataan ruang;
6. Perencanaan pembangunan; 7.622.833.000,00 92,50 0,83 8.753.894.395,00 97,58 0,82
7. Perumahan;
8. Kepemudaan dan olahraga;
9. Penataan modal; 2.586.658.442,00 97,25 0,28 5.481.610.615,00 99,06 0,51
10. Koperasi dan usaha kecil dan menengah; 3.309.730.832,00 98,38 0,36 4.193.361.138,00 99,71 0,39
11. Kependudukan dan Casip; 5.167.704.542,00 99,79 0,56 5.071.823.545,00 99,31 0,47
12. Ketenagakerjaan;
13. Ketahanan pangan; 9.261.576.355,00 98,53 1,01 12.449.177.609,00 101,11 1,16
14. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anank;
15. KB dan keluarga sejahtera; 7.686.139.840,00 98,90 0,84 8.296.687.138,00 97,94 0,77
16. Perhubungan; 5.489.064.349,00 96,16 0,60 6.031.658.388,00 98,91 0,56
17. Komunikasi dan informatika;
18. Pertanahan;
19. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 5.201.505.735,00 93,78 0,57 4.629.270.782,00 102,78 0,43
20. Otda, pemerintahan umum, adm. keuangan daerah, perangkat daerah,kepegawaian, dan persandian
323.569.825.826,00 99,92 35,33 287.692.963.625,00 97,76 26,79
21. Pemberdayaan masyarakat dan desa; 4.211.094.853,00 97,71 0,46 4.629.270.782,00 102,78 0,43
22. Sosial; 5.866.086.761,00 97,91 0,64 6.631.969.856,00 99,20 0,62
23. Kebudayaan; 3.728.501.620,00 97,97 0,41 7.713.352.733,00 105,02 0.72
24. Statistik;
25. Kearsipan; 901.628.709,00 97,54 0,10 951.133.066,00 98,58 0,09
26. Perpustakaan 862.708.400,00 99,24 0,09 1.180.700.344,00 99,49 0,11
II. URUSAN PILIHAN 35.931.473.686,00 92,42 46.295.499.048,00 93,38
1. Pertanian; 20.250.655.429,00 88,00 56,36 20.578.260.867,00 89,21 4,45
2. Kehutanan; 5.436.656.645,00 103,03 15,13 9.957.950.981,00 98,52 21,51
3. Energi dan sumber daya mineral; 5.575.633.632,00 96,36 15,52 8.611.338.864,00 95,24 18,60
4. Pariwisata;
5. Industri; 4.668.527.980,00 97,27 12,99 7.147.948.336,00 97,09 15,44
6. Perdagangan; dan
7. Ketransmigrasian.
Sumber : Data Target dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang T.A 2009-2012
Tabel 3.28
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal III - 24
Realisasi Belanja Menurut Urusan Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012
Uraian Tahun 2011 Tahun 2012
Realisasi (Rp) Capaian (%) Struktur (%) Realisasi (Rp) Capaian (%) Struktur (%)
I. URUSAN WAJIB 1.234.284.420.955,00 94,68 1.413.187.330.371,00 94,99
1. Pendidikan; 657.353.980.788,00 98,84 53.36. 723.470.955.821,00 97,82 51.19
2. Kesehatan; 174.014.239.583,00 90,09 14.1 173.923.045.239,00 94,08 12.31
3. Lingkungan hidup 10.518.605.883,00 98,69 0.85 13.904.725.321,00 97,01 0.98
4. Pekerjaan umum; 74.824.236.202,00 97,34 6.06 125.642.640.432,00 94,93 8.89
5. Penataan ruang;
6. Perencanaan pembangunan; 12.229.626.992,00 98,23 0.99 14.990.448.759,00 90,91 1.06
7. Perumahan;
8. Kepemudaan dan olahraga;
9. Penataan modal; 4.055.283.374,00 98,94 0.33 6.412.021.879,00 90,44 0.45
10. Koperasi dan usaha kecil dan menengah; 4.253.263.138,00 99,79 0.34 5.739.194.688,00 97,64 0.41
11. Kependudukan dan Casip; 6.165.839.316,00 99,21 0.5 6.966.959.880,00 97,54 0.49
12. Ketenagakerjaan;
13. Ketahanan pangan; 12.892.765.299,00 99,46 1.04 15.495.662.289,00 96,17 1.1
14. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anank;
15. KB dan keluarga sejahtera; 9.220.353.487,00 93,11 0.75 11.729.054.440,00 96,24 0.83
16. Perhubungan; 10.719.740.802,00 91,51 0.87 9.648.673.753,00 93,73 0.68
17. Komunikasi dan informatika;
18. Pertanahan;
19. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 5.502.932.656,00 99,14 0.45 12.523.266.158,00 68,21 0.89
20. Otda, pemerintahan umum, adm. keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian
232.004.285.801,00 95,92 18.8 264.263.157.452,00 18.7
21. Pemberdayaan masyarakat dan desa; 3.880.463.417,00 99,52 0.31 6.289.406.657,00 96,33 0.45
22. Sosial; 7.434.098.953,00 99,40 0.6 9.746.260.632,00 98,68 0.69
23. Kebudayaan; 6.461.337.202,00 97,95 0.52 7.475.789.404,00 93,92 0.53
24. Statistik;
25. Kearsipan; 1.351.807.389,00 98,87 0.1 3.118.922.585,00 98,75 0.22
II. URUSAN PILIHAN 44.795.341.255,00 97,07 54.363.877.591,00 93,88
1. Pertanian; 19.630.942.831,00 95,28 43.82 23.800.904.900,00 93,94 43.78
2. Kehutanan; 11.055.426.579,00 98,24 24.68 9.562.774.080,00 97,70 17.59
3. Energi dan sumber daya mineral; 7.438.688.283,00 98,52 16.61 9.570.915.419,00 97,94 17.61
4. Pariwisata;
5. Industri; 6.670.283.562,00 98,95 14.89 11.429.283.192,00 87,83 21.02
6. Perdagangan; dan
7. Ketransmigrasian.
Sumber : Data Target dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang T.A 2009-2012
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal III - 25
3.1.2. Neraca Daerah
Neraca adalah laporan yang mengtabelkan posisi keuangan suatu
entitas (perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang meliputi
aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca
daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen
pemerintahan daerah (seperti Kepala daerah dan Kepala Biro/Bagian
Keuangan serta Kepala dinas), pihak legislatif daerah maupun para
Kreditur/Pemberi Pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya
tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya
serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca Pemerintah
Daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama
neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci.
3.1.2.1. Aset
Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan
dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi
dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat dimasa datang
sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan
moneter. Aset terdiri dari (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset
tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya.
Tabel 3.29
Jumlah Asset Kabupaten Sumedang
Tahun 2009-2012 (Juta Rupiah)
Uraian 2009 2010 2011 2012
Asset 1.652.459,6 1.725.016,5 1.980.791,2 2.266.087,1
Asset Lancar 70.766,5 32.541,9 100.932,5 126.803,7
Investasi Jangka Panjang
29.113,5 34.617,9 37.366,4 44.314,7
Asset Tetap 1.551.540,5 1.656.840,9 1.841.320,7 2.087.309,2
Dana Cadangan - - - 6.407,7
Asset Lainnya 1.039,1 1.015,8 1.171,6 1.251,8
Sumber : Data Target dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang T.A 2009-2013
Berdasarkan tabel 3.29 diatas jumlah asset Kabupaten Sumedang
terus meningkat. Pada tahun 2009 jumlah asset senilai Rp.1.652.459,6 juta
dan pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp.2.266.087,1 juta.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal III - 26
Aset Lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan
dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode
akuntansi. Aset lancar Kabupaten Sumedang pada tahun 2009 senilai
Rp.70.766,5 juta dan pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp.126.803,7 juta.
Bagian terbesar dari aset lancar berupa kas di kas daerah yang merupakan
saldo kas di Bank Jabar Cabang Sumedang, Bank BNI 46, Bank Mandiri,
Bank BRI dan Bank BTN yang merupakan Bank Persepsi Kas Daerah.
Investasi jangka panjang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat
ekonomi atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode
akuntansi. Pada tahun 2009 investasi jangka panjang baru sebesar
Rp.29.113,5 juta meningkat menjadi Rp.44.314,7 juta pada tahun 2012.
Investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Sumedang terdiri dari
Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen. Investasi Non Permanen
merupakan dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan
masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok
masyarakat yaitu berupa Dana Bergulir Paket Kredit Petani, Usaha Kecil dan
Koperasi (PAKEPUK). Investasi Permanen merupakan penyertaan modal
Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Badan Usaha Milik Daerah yang
dinilai berdasarkan Metode equitas dan metode biaya.
Aset Tetap adalah adalah aset berwujud yang mempunyai masa
manfaat lebih dari satu tahun anggaran yang digunakan dalam kegiatan
pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Pada tahun 2009
aset tetap senilai Rp.1.551.540,5 juta dan pada tahun 2012 meningkat
menjadi Rp.2.087.309,2 juta. Kenaikan tersebut terjadi karena adanya
kenaikan pada Tanah Kantor, Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas, Tanah
Sarana Pendidikan Sekolah Dasar, Tanah Sarana Pendidikan Menengah
Umum Lanjutan dan Kejuruan, Tanah Sarana Umum Pasar, Tanah Sarana
Umum Tempat Ibadah, Tanah Pertanian dan Tanah Perkampungan.
3.1.2.2. Kewajiban
Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas
atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan
informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim
pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat
diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban
Jangka Panjang.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal III - 27
Tabel 3.30
Kewajiban Kabupaten Sumedang
Tahun 2009-2012 (Juta Rupiah)
Uraian 2009 2010 2011 2012
Kewajiban Jangka Pendek 13.458,7 25.816,8 35.762,7 49.416,1
Kewajiban Jangka Panjang 18.362,7 12.241,8 6.120,9 -
Kewajiban 31.821,4 38.058,6 41.883,6 49.416,1
Sumber : Data Target dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang T.A 2009-2013
Berdasarkan tabel 3.30 diatas jumlah kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang setiap tahunnya
meningkat. Pada tahun 2009 jumlah kewajiban sebesar Rp.31.821,4 juta
meningkat menjadi Rp.49.416,1 juta. Kewajiban jangka pendek yang
diharapkan harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal
pelaporan tumbuh rata-rata 56,17 persen per tahun. Peningkatan utang
jangka pendek ini didorong adanya peningkatan Utang Perhitungan Pihak
Ketiga yaitu utang pada PT. ASKES, Utang bunga pada Bank, Utang Pajak
PPh pasal 21 dan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang. Sementara itu,
kewajiban jangka panjang yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu lebih
dari 12 bulan mengalami penurunan rata-rata 61,11 persen per tahun.
Kewajiban jangka panjang yang harus diselesaikan berupa Utang Dalam
Negeri sektor perbankkan yaitu utang jangka panjang Pemerintah Kabupaten
Sumedang kepada Bank Jabar Cabang Sumedang tahun 2009 sampai
dengan tahun 2011.
3.1.2.3. Ekuitas Dana
Ekuitas dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban
pemerintah daerah. Ekuitas dana meliputi (i) Ekuitas Dana Lancar, (ii)
Ekuitas Dana Investasi, dan (iii) Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas dana
lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek.
Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi
permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk Dana cadangan)
dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan
merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam Dana
cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal III - 28
Tabel 3.31
Ekuitas Dana Kabupaten Sumedang
Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)
Uraian 2009 2010 2011 2012
Ekuitas Dana Lancar
57.307,8 6.725,1 65.169,8 77.387,7
Ekuitas Dana Investasi
1.563.330,4 1.680.232,8 1.873.737,9 2.132.875,7
Ekuitas Dana Cadangan
- - - 6.407,7
Ekuitas Dana 1.620.638,2 1.686.957,9 1.938.907,6 2.216.671,1
Sumber : Data Target dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang T.A 2009-2013
Berdasarkan tabel 3.31 diatas nilai ekuitas dana Kabupaten
Sumedang pada tahun 2012 mencapai Rp.2.216.671,1 juta. Nilai ekuitas
dana yang terbesar adalah berupa ekuitas dana investasi. Pada tahun 2012
ekuitas dana investasi mencapai Rp.2.132.875,7 juta. Neraca keuangan
daerah selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.32 dibawah ini.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal III - 29
Tabel 3.32 Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2009-2012
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012
1 ASSET 1.652.459.629.746,65 1.725.016.542.158,50 1.980.791.232.980,94 2.266.087.127.353,24
1.1 ASSET LANCAR 70.766.533.401,26 32.541.921.200,21 100.932.455.663,81 126.803.739.172,65
1 Kas 63.904.209.841,09 22.547.167.246,52 84.976.131.460,63 97.948.410.994,52
2 Piutang 2.208.288.760,67 1.823.418.382,00 4.712.976.878,17 15.776.793.556,00
3 Piutang lain-lain 108.604.483,00 10.850.003,00 21.375.003,00 45.275.007,00
4 Persediaan 4.545.430.316,50 8.160.485.568,69 11.160.534.655,34 12.937.113.081,80
5 Belanja dibayar dimuka - - 61.437.666,67 96.146.533,33
1.2. Investasi Jangka Panjang 29.113.543.319,50 34.617.985.434,75 37.366.428.806,87 44.314.712.505,22
1 Investasi Non Permanen
647.547.733,00
2 Investasi Permanen 29.113.543.319,50 34.617.985.434,75 37.366.428.806,87 43.667.164.772,22
1.3 ASSET TETAP 1.551.540.463.533,89 1.656.840.869.411,54 1.841.320.700.576,26 2.087.309.193.483,56
1 Tanah 261.408.223.034,00 280.412.539.061,00 288.492.590.394,00 293.010.288.545,05
2 Peralatan dan Mesin 182.818.690.690,70 183.398.022.188,35 253.692.459.976,97 313.081.809.013,81
3 Gedung dan Bangunan 272.982.298.473,22 323.158.095.967,22 364.974.230.956,72 483.933.477.301,30
4 Jalan, Jaringan dan Instalasi 814.215.277.305,97 851.864.208.578,97 903.641.696.882,50 947.617.859.436,64
5 Aset Tetap Lainnya 14.684.400.030,00 13.911.373.616,00 30.519.722.366,07 46.687.501.131,76
6 Konstruksi dalam pengerjaan 5.431.574.000,00 4.096.630.000,00 - 2.978.258.055,00
1.4 DANA CADANGAN
- 6.407.662.402,00
1.5 ASSET LAINNYA 1.039.089.492,00 1.015.766.112,00 1.171.647.934,00 1.251.819.789,81
TOTAL AKTIVA 1.652.459.629.746,65 1.725.016.542.158,50 1.980.791.232.980,94 2.266.087.127.353,24
2 KEWAJIBAN 31.821.446.362,85 38.058.580.427,65 41.883.590.663,65 49.416.068.231,65
2.1. Kewajiban Jangka Pendek 13.458.713.225,60 25.816.758.336,15 35.762.679.617,90 49.416.068.231,65
2.2. Kewajiban Jangka Panjang 18.362.733.137,25 12.241.822.091,50 6.120.911.045,75 -
3 EKUITAS DANA 1.620.638.183.383,80 1.686.957.961.730,85 1.938.907.642.317,29 2.216.671.059.121,59
3.1 Ekuitas Dana Lancar 57.307.820.175,66 6.725.162.864,06 65.169.776.045,91 77.387.670.941,00
3.2. Ekuitas Dana Investasi 1.563.330.363.208,14 1.680.232.798.866,79 1.873.737.866.271,38 2.132.875.725.778,59
3.3. Ekuitas Dana Cadangan - - - 6.407.662.402,00
TOTAL PASIVA 1.652.459.629.746,65 1.725.016.542.158,50 1.980.791.232.980,94 2.266.087.127.353,24
Sumber : Data Target dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang T.A 2009-2013
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal III - 30
3.1.2.4. Rasio Likuiditas
Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah
Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk neraca
keuangan daerah, rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar
(current ratio) dan Quick Ratio. Rasio lancar adalah aset lancar dibagi
dengan kewajiban jangka pendek sedangkan Quick Ratio adalah aset lancar
dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendek.
Rasio Lancar digunakan untuk melihat kemampuan Pemerintah
Kabupaten Sumedang dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin
besar rasio yang diperoleh semakin lancar hutang pembayaran jangka
pendeknya.
Tabel 3.33
Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Sumedang
Tahun 2011-2012
No. Uraian Tahun
2011 2012
1 Rasio lancar (current ratio) 2.82 2.57
2 Rasio quick (quick ratio) 2.51 2.30
3 Rasio total hutang terhadap total aset 0.02 0.02
4 Rasio hutang terhadap modal 0.02 0.02
5 Rata-rata umur piutang - -
6 Rata-rata umur persediaan - -
Sumber : DPPKAD Kabupaten Sumedang
Berdasarkan tabel 3.33 diatas, nilai rasio lancar Neraca Keuangan
Pemerintah Kabupaten Sumedang tahun 2011 sebesar 2,82 dan tahun 2012
sebesar 2,57. Nilai yang diperoleh ini mengindikasikan bahwa Pemerintah
dapat dengan mudah mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh
hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Walaupun begitu perlu
diperhatikan nilai rasio lancar yang semakin menurun. Nilai rasio yang
semakin kecil dapat menunjukkan semakin berkurangnya kemampuan
pemerintah daerah dalam melunasi kewajibannya. Jika ditelurusi
penyebabnya, hal ini dapat disebabkan oleh semakin berkurangnya jumlah
asset lancar akibat semakin berkurangnya kas, namun di sisi lain utang
jangka pendek juga semakin meningkat. Quick Ratio lebih akurat
dibandingkan rasio lancar (Current Ratio) karena Quick Ratio telah
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal III - 31
mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya. Sebaiknya rasio ini
tidak kurang dari 1.
Pada tahun 2011 nilai quick ratio neraca keuangan Pemerintah
Kabupaten Sumedang sebesar 2,51 dan pada tahun 2012 sebesar 2,30.
Nilai dari perhitungan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar
Pemerintah Kabupaten Sumedang setelah dikurangi persediaan mempunyai
kemampuan yang cukup kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya.
3.1.2.4. Rasio Solvabilitas
Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan
Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka
panjangnya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvablitas yang
digunakan adalah rasio kewajiban terhadap aset dan rasio kewajiban
terhadap ekuitas. Rasio kewajiban terhadap aset adalah kewajiban dibagi
dengan aset sedangkan rasio kewajiban terhadap ekuitas adalah kewajiban
dibagi dengan ekuitas.
Tabel 3.34
Rasio Solvabilitas Kabupaten Sumedang
Tahun 2011-2012
No. Rasio Solvabilitas Tahun
2011 2012
1 Rasio Kewajiban Terhadap Aset 0.02 0.02
2 Rasio Kewajiban Terhadap Ekuitas 0.02 0.02
Sumber : DPPKAD Kabupaten Sumedang
Berdasarkan tabel 3.34 diatas, nilai rasio kewajiban terhadap aset
tahun 2011 dan tahun 2012 sama yaitu sebesar 0,02. Semakin kecil nilai
rasio ini maka semakin baik rasio rasio kewajiban terhadap asset. Jika dilihat
dari hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah
Kabupaten Sumedang selama tahun 2011-2012 cukup kuat untuk membayar
jika Pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan pinjaman ke kreditor dan
kemampuan membayar tersebut cenderung meningkat.
Rasio kewajiban terhadap ekuitas secara langsung membandingkan
kewajiban dibagi dengan ekuitas. Nilai rasio kewajiban tahun 2011 dan tahun
2012 sama yaitu sebesar 0,02. Semakin kecil nilai rasio ini maka semakin
baik rasio kewajiban terhadap ekuitas karena menunjukkan kemampuan
Pemerintah Daerah untuk membayar kewajibannya.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal III - 32
3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran
Kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Sumedang
selama 2009-2012 menunjukkan proporsi pengeluaran yang digunakan
untuk belanja aparatur bersifat fluktuatif, cenderung meningkat.
Tabel 3.35
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2012
No. Tahun
Anggaran
Total Belanja untuk Pemenuhan
Kebutuhan Aparatur
Total Pengeluaran (Belanja+Pembiaya
an Pengeluaran) (Rp)
Persen
1 2011 755.840.387.480 1.286.700.673.255 58,74
2 2012 869.600.569.913 1.481.472.119.008 58,70
Sumber : DPPKAD Kabupaten Sumedang
Berdasarkan tabel 3.35 diatas, tahun 2011 proporsi belanja aparatur
terhadap total pengeluaran mencapai 58,74 persen dan mengalami
penurunan sebesar 0,04 persen menjadi 58,70 persen pada tahun 2012.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa APBD Kabupaten Sumedang meskipun
sebagian besar masih dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja
pegawai akan tetapi secara bertahap mengalami pergeseran sehingga
diharapkan akan mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi
publik.
3.2.2. Analisis Pembiayaan
Selama kurun waktu 2009-2012 APBD Kabupaten Sumedang selalu
mengalami surplus. Pada awal pelaksanaan RPJMD 2009-2013, APBD
Kabupaten Sumedang mengalami surplus anggaran sebesar Rp.63.787,1
juta dan pada tahun 2012 mengalami surplus sebesar Rp.97.947,0 juta.
Tabel 3.36
Surplus Anggaran Kabupaten Sumedang
Tahun 2009-2012 (Juta Rupiah)
No Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012
1. Realisasi Pendapatan Daerah
968.709,3
1.086.568,5
1.349.199,0
1.494.452,8
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal III - 33
No Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012
Dikurangi realisasi :
2. Belanja Daerah
951.691,5 1.120.297,4 1.279.07,8 1.467.551,2
Ditambah Pembiayaan Netto
3. Pembiayaan Netto
46.769,2 56.196,9 14.847,1 71.045,4
Surplus 63.787,1 22.468,0 84.966,3 97.947,0
Sumber : DPPKAD Kabupaten Sumedang
Berdasarkan tabel 3.36 diatas, tahun 2009 surplus anggaran
mencapai Rp.63.787,1 juta kemudian tahun 2010 surplus sebesar
Rp.22.468,0 juta. Selanjutnya pada tahun 2011, APBD Kabupaten
Sumedang surplus sebesar Rp.84.966,3 juta dan pada tahun 2012 sebesar
Rp.97.947,0 juta. Terjadinya Surplus anggaran pada pelaksanaan RPJMD
2009-2012 setiap tahunnya disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan
daerah lebih besar bila dibandingkan dengan belanja daerah dan
pembiayaan.
Pendapatan daerah tahun 2009 sebesar Rp.968.709,3 juta
meningkat menjadi Rp.1.494.452,8 juta pada tahun 2012 atau terjadi
pertumbuhan sebesar 54,27 persen sedangkan pertumbuhan belanja daerah
selama pelaksanaan RPJMD 2009-2012 adalah sebesar 54,20 persen
dimana pada tahun 2009 belanja daerah sebesar Rp.951.691,5 juta
meningkat menjadi Rp.1.467.551,2 juta pada tahun 2012.
3.3. KERANGKA PENDANAAN
3.3.1 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2014-2018
3.3.1.1. Kebijakan Pendapatan Daerah
Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada upaya meningkatkan
kemampuan penerimaan daerah khususnya penerimaan dari pendapatan
asli daerah. Pendapatan asli daerah harus secara terus menerus
diupayakan peningkatannya sehingga diharapkan akan dapat memperkecil
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal III - 34
ketergantungan terhadap penerimaan dari pemerintah pusat. Upaya
meningkatkan pendapatan asli daerah pada dasarnya ditempuh melalui
upaya intensifikasi dan eksentifikasi.
A. Intensifikasi
Intensifikasi pendapatan asli daerah adalah suatu tindakan atau
usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan
pemungutan dengan lebih giat, ketat, dan teliti. Upaya intensifikasi
mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek
personalia. Aspek-aspek tersebut dilakukan melalui kegiatan sebagai
berikut :
1. Penyesuaian aspek kelembagaan/organisasi pengelola pendapatan
asli daerah sesuai dengan kebutuhan yang berkembang dengan
berorientasi fungsi-fungsi (by function) sehingga diharapkan dapat
memberikan informasi yang cepat dan akurat yang mengarah pada
pola koordinasi yang lebih terarah, sistem pengawasan menjadi lebih
baik dan akan memberikan dampak pada peningkatan pendapatan
asli daerah karena dapat mendorong terciptanya :
- peningkatan jumlah wajib pajak dan wajib retribusi daerah;
- peningkatan cara-cara penetapan pajak dan retribusi daerah;
- peningkatan pemungutan pajak dan retribusi daerah dalam
jumlah yang benar dan tepat pada waktunya;
- peningkatan sistem pembukuan yang akan memudahkan dalam
hal pencarian data tunggakan pajak maupun retribusi yang pada
akhirnya dapat mempermudah penagihannya.
2. Penyesuaian aspek ketatalaksanaan baik administrasi maupun
operasional yang meliputi penyesuaian/penyempurnaan administrasi
pungutan, penyesuaian tarif, dan penyesuaian sistem pelaksanaan
pungutan;
3. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian;
Sebaik apapun perencanaan jika tidak disertai dengan pengawasan
dan pengendalian yang efektif bisa saja terjadi penyimpangan dari
rencana. Penyimpangan dari prosedur yang ditentukan atau
penyimpangan-penyimpangan lainnya yang dapat merugikan
pemerintah daerah, untuk itu diperlukan pengawasan dan
pengendalian yang meliputi :
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal III - 35
- Pengawasan dan Pengendalian Yuridis
Pengawasan dan pengendalian yuridis diarahkan pada proses
pemungutan pendapatan asli daerah (pajak dan retribusi) agar
mengacu pada undang-undang atau peraturan daerah serta
tidak bertentangan dengan peraturan yang ada;
- Pengawasan dan Pengendalian Teknis
Pengawasan dan pengendalian teknis menitikberatkan pada
pelaksanaan pemugutan dengan sasaran menyempurnakan
sistem dan prosedur pungutan dan pembayaran serta
peningkatan pelayanan yang cepat dan cermat kepada para
wajib pajak/wajib retribusi.
- Pengawasan dan Pengendalian Penatausahaan
Pengawasan dan pengendalian ini lebih ditujukan pada kegiatan
para pelaksana dan ketertiban administrasi.
4. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelola Pendapatan;
Peningkatan sumber daya manusia merupakan fungsi yang sangat
penting dalam pengelolaan pendapatan daerah dalam
menggerakkan dan mengerahkan sumber daya pegawai dalam
organisasi agar berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Hal ini
antara lain dengan mengikutsertakan aparat dalam Kursus
Keuangan Daerah (KKD) sert program-program pendidikan dan
latihan yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah.
5. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat dalam
rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar
pajak daerah dan retribusi daerah;
6. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya
meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan
daerah;
7. Meningkatkan pemanfaatan barang milik daerah;
8. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan para
stakeholder pendapatan daerah;
9. Fasilitasi peningkatan kinerja pengelola pendapatan daerah.
B....Ekstensifikasi
Ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali
sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru. Dalam upaya
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal III - 36
ekstensifikasi ini tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan pokok
nasional yakni pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang
dilaksanakan tidak semata-mata untuk menggali pendapatan daerah
berupa sumber penerimaan yang memadai tetapi juga untuk
melaksanakan fungsi fiskal lainnya agar tidak memberatkan masyarakat.
Upaya ekstensifikasi pajak tidak cukup hanya mengandalkan
kondisi sarana prasarana daerah yang ada seperti saat ini. Prioritas
pembangunan daerah harus benar-benar fokus pada sektor-sektor yang
mampu menarik investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi
daerah dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat serta tetap
memperhatikan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan
masyarakat Kabupaten Sumedang.
Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang
dominan dalam struktur APBD. Untuk lebih mengoptimalkan penerimaan
dari dana perimbangan kebijakan yang menjadi prioritas untuk
dilaksanakan adalah :
1. Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan
Pajak Orang Pribadi (PPh OPDN) dan PPh Pasal 21;
2. Meningkatkan akurasi data potensi sumber-sumber pendapatan
sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan;
3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Provinsi.
3.3.1.2. Kebijakan Belanja Daerah
Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan
efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas melalui penetapan
prioritas alokasi anggaran. Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk
mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam rangka memperbaiki
kualitas dan kuantitas pelayanan publik dengan berlandaskan pada azas
pengelolaan keuangan yang meliputi efisien, efektif, ekonomis dan taat pada
aturan perundangan yang berlaku (3E1T).
Belanja daerah dikelompokan ke dalam belanja langsung dan tidak
langsung yang masing-masing kelompok dirinci kedalam jenis belanja. Untuk
belanja tidak langsung, jenis belanjanya terdiri atas belanja pegawai, belanja
bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan keuangan, belanja
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal III - 37
bantuan sosial, belanja bagi hasil, dan belanja tidak terduga. Sementara itu,
untuk belanja langsung jenis belanjanya terdiri atas belanja pegawai, belanja
barang dan jasa, serta belanja modal. Prinsip efisiensi dan efektifitas harus
diterapkan pada semua pos belanja daerah tersebut di atas.
A. Belanja Tidak Langsung
Arah kebijakan belanja tidak langsung tahun 2014-2018
diperkirakan akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih
merupakan proporsi terbesar. Namun demikian diharapkan pada tahun
tahun kedepan proporsi belanja pegawai terhadap total APBD akan turun
secara bertahap. Proporsi pengeluaran belanja tidak langsung terbesar
kedua adalah pada belanja bantuan hibah dengan presentasi sebesar
3 persen.
Belanja yang signifikan pada kelompok belanja tidak langsung
adalah belanja bantuan sosial. Alokasi bantuan sosial diarahkan kepada
masyarakat dan berbagai organisasi baik profesi maupun
kemasyarakatan. Tujuan alokasi belanja bantuan sosial merupakan
manifestasi pemerintah dalam memberdayakan masyarakat. Mekanisme
anggaran yang dilaksanakan adalah bersifat block grant artinya
masyarakat dapat merencanakan sendiri sesuai dengan kebutuhan
sepanjang tidak keluar dari koridor peraturan yang berlaku. Selain itu,
komitmen Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk memperbaiki kualitas
pendidikan, kesehatan, infrastuktur, dan pemberdayaan masyarakat
melalui pengembangan ekonomi kreatif dengan memfasilitasi usaha kecil
dan menengah dalam bantuan permodalan juga berimplikasi pada
meningkatnya belanja tidak lagsung dalam lima tahun kedepan.
Alokasi belanja tidak langsung antara lain diprioritaskan untuk:
a) Pemenuhan kewajiban mutlak yang bersifat tetap (fixed cost) dalam
kerangka peningkatan kinerja pemerintahan;
b) Pemberian insentif yang berbasis kompetensi kinerja dalam
penyelenggaraan pelayanan publik;
c) Pemberian penghargaan atas capaian kinerja pendapatan asli
daerah;
d) Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial secara proporsional sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal III - 38
e) Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa dalam
rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan
desa;
f) Pemberian Bantuan Keuangan secara proporsional kepada Partai
Politik yang mendapatkan Kursi di DPRD Kabupaten Sumedang;
g) Penganggaran Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat,
keadaan darurat, keperluan mendesak, dan pengembalian atas
kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah
ditutup.
B. Belanja Langsung
Belanja langsung adalah belanja pemerintah daerah yang
berhubungan langsung dengan program dan kegiatan. Program dan
kegiatan yang diusulkan pada belanja langsung disesuaikan dengan
kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran, dan Rencana
Strategis SKPD serta harus mendukung kepada pencapaian target
Indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Hal ini ditujukan agar tercipta suatu sistem penganggaran yang berbasis
perencanaan. Belanja langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja
barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja pegawai dalam belanja
langsung ini berbeda dengan belanja pegawai pada belanja tidak
langsung. Belanja pegawai pada belanja langsung antara lain untuk
honorarium, uang lembur, belanja beasiswa pendidikan, dan belanja
kursus.
Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan
diarahkan pada pencapaian visi dan misi lima tahun, antara lain untuk
pembinaan akhlak/ moral masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan
dan mengentaskan kemiskinan, pendidikan gratis sampai dengan SLTA
dan jaminan pelayanan kesehatan gratis, memperbaiki jalan-jalan yang
rusak dan jaringan irigasi, meningkatkan kesejahteraan petani dan
memberikan bantuan modal untuk usaha kecil, koperasi serta
perlindungan kepada pasar tradisional dan peningkatan anggaran untuk
pembangunan pedesaan.
Besarnya dana yang dikeluarkan untuk masing–masing kegiatan
juga diperkirakan akan meningkat. Sementara itu, khusus untuk belanja
modal pada lima tahun mendatang diprioritaskan untuk membangun
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal III - 39
prasarana dan sarana yang mendukung tercapainya Visi Pembangunan
Kabupaten Sumedang yaitu Sumedang “SENYUM MANIS” (sejahtera,
nyunda, maju, mandiri, dan agamis).
3.3.1.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah
Dengan diberlakukannya anggaran kinerja maka dalam penyusunan
APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Pembiayaan defisit
anggaran antara lain bersumber dari pinjaman daerah, sisa lebih perhitungan
anggaran, dana cadangan dan penjualan aset. Pemerintah daerah juga
berhak melakukan pinjaman daerah yang harus dilakukan secara hati-hati
dan tepat sasaran. Alokasi pinjaman daerah selain diharapkan memberikan
pemasukan pada PAD juga mampu untuk meningkatkan laju pertumbuhan
ekonomi dengan berkembangnya sektor perdagangan dan jasa.
Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada
pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok
yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi maka
pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMD
yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat. Dengan penyertaan modal yang dilakukan diharapkan
dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan
daerah sekaligus kinerja lembaga yang mendapat tambahan modal dalam
melayani masyarakat.
Kebijakan pembiayaan daerah 2014-2018 diarahkan untuk :
1) Pembayaran utang yang jatuh tempo;
2) Pembentukan dana cadangan dalam rangka membiayai kegiatan yang
tidak dapat dianggarkan dalam satu tahun anggaran;
3) Pemenuhan kebutuhan Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik
Daerah;
4) Investasi non-permanen dalam rangka pemberdayaan ekonomi
masyarakat;
5) Penerimaan pinjaman daerah.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal III - 40
3.3.2. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014-2018
3.3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah
Proyeksi keuangan daerah merupakan kelengkapan dokumen
perencanaan untuk melakukan analisis keuangan daerah yang akan
digunakan sebagai dasar penentuan kebijakan keuangan daerah yang tidak
terlepas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dilakukan
dengan menekankan pada prinsip money follow function sebagai
konsekuensi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan
pemerintah daerah. Dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 32
tahun 2004, pengelolaan keuangan daerah bertumpu pada upaya
peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan
keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun belanja.
Pendapatan daerah dalam struktur APBD merupakan elemen
penting bagi kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan kontrol
terhadap alokasi sumber daya.
Dengan mempertimbangkan kecenderungan pencapaian
pendapatan daerah, kondisi ekonomi serta kapasitas SKPD penghasil maka
proyeksi pendapatan daerah tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel 3.37
dibawah ini.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal III - 41
Tabel 3.37
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018
No Uraian Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
1 Pendapatan Asli Daerah 206.684.380.078,54 225.575.793.418,09 244.727.815.372,18 264.143.657.562,01 283.826.901.097,93
2 Dana Perimbangan 1.535.048.418.197,18 1.675.355.267.478,01 1.830.102.458.599,83 1.988.956.161.645,78 2.151.406.276.831,90
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
96.970.156.723,02 105.833.445.335,15 116.398.878.535,05 127.371.150.129,55 138.234.729.445,04
Jumlah Pendapatan Daerah* 1.838.702.954.998,74 2.006.764.506.231,25 2.191.229.152.507,06 2.380.470.969.337,33 2.573.467.907.374,86
Sumber : DPPKAD Kabupaten Sumedang Ket : *) Perhitungan berdasarkan asumsi rata-rata rasio pendapatan daerah terhadap PDRB Kabupaten Sumedang dan PBB P2 menjadi Pajak Daerah
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal III - 42
3.3.2.2. Kerangka Pendanaan Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018
Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi daerah untuk
memihak kepentingan dan kebutuhan masyarakat disamping tetap menjaga
eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja
daerah diarahkan agar tetap mengedepankan efisiensi maupun efektivitas
sesuai dengan prioritas untuk memberikan dukungan pada strategi
pembangunan daerah.
Penentuan pendanaan setiap program/kegiatan didasarkan pada
prinsip prioritas yang diartikan bahwa pendanaan selalu mengacu pada
prioritas utama pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan kapasitas riil
kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan yang terbatas.
Proyeksi Kemampuan riil keuangan daerah Kabupaten Sumedang dihitung
berdasarkan Pendapatan Daerah ditambah dengan sisa lebih riil perhitungan
anggaran dikurangi Belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan
mengikat serta prioritas utama. Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan
daerah untuk mendanai pembangunan selengkapnya dapat dilihat pada tabel
3.38 dibawah ini.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal III - 43
Tabel 3.38
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018
No. Uraian Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
1 Pendapatan Daerah 1.838.702.954.998,74 2.006.764.506.231,25 2.191.229.152.507,06 2.380.470.969.337,33 2.573.467.907.374,86
2 Pencairan dana cadangan (sesuai Perda) - - - - -
3 Sisa lebih riil perhitungan anggaran 2.263.671.549,84 2.263.671.549,84 2.263.671.549,84 2.263.671.549,84 2.263.671.549,84
Total Penerimaan 1.840.966.626.548,58 2.009.028.177.781,09 2.193.492.824.056,90 2.382.734.640.887,17 2.575.731.578.924,70
Dikurangi :
4 Belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama
1.014.698.840.734,00 1.123.068.676.924,00 1.243.012.411.620,00 1.375.766.137.181,00 1.522.697.960.631,00
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan 826.267.785.814,58 885.959.500.857,09 950.480.412.436,90 1.006.968.503.706,17 1.053.033.618.293,70
Sumber : DPPKAD Kabupaten Sumedang
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal IV - 1
BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
4.1. PERMSALAHAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SUMEDANG
Pembangunan daerah yang baik harus didasarkan pada
permasalahan yang terjadi di masyarakat agar pembangunan yang dilakukan
tepat sasaran. Permasalahan utama pembangunan Kabupaten Sumedang
yang harus diselesaikan 5 (lima) tahun ke depan dapat diidentifikasi sebagai
berikut :
1) Masih tingginya tingkat kemiskinan khususnya kategori sangat miskin
dan hampir miskin.
Tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumedang masih cukup tinggi.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik angka kemiskinan di
Kabupaten Sumedang pada tahun 2012 hampir mendekati angka
kemiskinan nasional dan masih diatas angka kemiskinan provinsi Jawa
Barat yaitu sebesar 11,81 persen.
Perkembangan penduduk miskin berdasarkan pendataan Program
Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2008 dan tahun 2011, penduduk
kategori miskin mengalami penurunan sedangkan kategori hampir
miskin dan sangat miskin terus meningkat. Oleh sebab itu
penanggulangan kemiskinan harus memprioritaskan kecamatan-
kecamatan yang memiliki kenaikan jumlah penduduk sangat miskin dan
hampir miskin paling besar.
2) Masih tingginya angka pengangguran.
Dilihat dari perkembangannya angka pengangguran di Kabupaten
Sumedang terus mengalami penurunan namun angka ini masih
dirasakan cukup tinggi. Tahun 2012 angka pengangguran di Kabupaten
sebesar 7,42 persen. Jumlah penduduk menganggur banyak berada di
wilayah perkotaan dikarenakan jumlah angkatan kerja yang cukup
tinggi sedangkan tingkat penyerapan tenaga kerja yang rendah.
Berbeda halnya di wilayah perdesaan, dimana angkatan kerja banyak
diserap oleh sektor pertanian.
3) Rekruitmen dan promosi Pegawai Negeri Sipil yang belum sesuai
aturan.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal IV - 2
Idealnya formasi pegawai ditetapkan berdasarkan analisis kebutuhan
dalam jangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan macam-
macam pekerjaan, rutinitas pekerjaan, keahlian yang diperlukan untuk
melaksanakan tugas dan hal-hal lain yang mempengaruhi jumlah dan
sumber daya manusia yang diperlukan, maka formasi pegawai harus
disusun berdasarkan analisis kebutuhan beban kerja, jenis pekerjaan,
sifat pekerjaan. Selain itu, formasi pegawai harus memprioritaskan
jabatan yang bersifat teknis strategis. Namun hingga saat ini
Pemerintah Kabupaten Sumedang belum secara konsisten
menggunakan standar kompetensi jabatan, analisis beban kerja dan
lain-lain dalam melakukan proses rekruitmen, mutasi, promosi dan
demosi pegawai.
4) Profesionalisme dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil yang masih
rendah.
Profesionalisme erat kaitannya dengan kompetensi. Pejabat struktural
di Kabupaten Sumedang yang telah mengikuti assesment sampai
dengan tahun 2013, esselon II sebanyak 33 orang dari 33 formasi yang
terisi, esselon III sebanyak 160 orang dari 176 formasi yang terisi,
esselon IV sebanyak 34 orang dari 849 formasi yang terisi dan dari 65
orang yang menduduki esselon V semuanya belum mengikuti
assesment. Sedangkan untuk pejabat struktural yang telah mengikuti
pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (diklatpim), dari 33 orang yang
menempati esselon II baru 29 orang yang telah mengikuti diklatpim II,
dari 176 orang yang menduduki esselon III baru 140 orang yang telah
mengikuti diklatpim III dan dari 849 orang yang menduduki esselon III
baru 369 orang yang telah mengikuti diklatpim IV dan dari 65 orang
yang menduduki esselon V semuanya belum mengikuti diklatpim.
Terkait dengan kesejahteraan pegawai sampai saat ini Pemerintah
Kabupaten Sumedang belum menerapkan insentif berbasis kinerja
sehingga kondisi ini tidak mampu memberikan motivasi kepada
pegawai untuk melaksanakan pelayanan publik secara optimal.
5) Biaya pendidikan cenderung masih dirasakan tinggi oleh orang tua
siswa.
Biaya pendidikan untuk setiap tingkatan pendidikan masih dirasakan
tinggi oleh masyarakat walaupun pemerintah telah memberikan dana
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal IV - 3
Bantuan Opersional Siswa (BOS). Biaya pendidikan yang dirasakan
mahal terutama di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Sebetulnya
Pemerintah pusat telah menetapkan standar biaya operasional non
personal pendidikan melalui Permendiknas Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pembiayaan Pendidikan. Berdasarkan
Permendiknas tersebut ditetapkan biaya operasional untuk jenjang
pendidikan SMA biaya operasional non personal bulanan per siswa
Rp.76.760,00 untuk jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan
Rp.72.960,00 untuk jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Namun
faktanya sebagian besar SMA menetapkan biaya melampaui ketetapan
biaya standar tersebut.
6) Beratnya tekanan lingkungan hidup dan kebencanaan.
Masalah di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
hidup secara umum yaitu beratnya tekanan lingkungan hidup di hampir
seluruh wilayah Kabupaten Sumedang. Penyebab tekanan lingkungan
hidup di Kabupaten Sumedang diantaranya adalah:
- Laju pertumbuhan penduduk.
Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sumedang tahun 2012
adalah 1,23 persen. Jika dilihat per Kecamatan, Kecamatan
Jatinangor, Cimanggung dan Tanjungsari merupakan Kecamatan
dengan LPP tertinggi yaitu 2,6 persen, 2,3 persen dan 2,6 persen.
Oleh karenanya diperlukan pengendalian LPP khususnya di ketiga
kecamatan tersebut.
- Berkembanganya area permukiman.
Seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan
atas perumahanpun semakin meningkat. Saat ini banyak tumbuh
perumahan baru di Kabupaten Sumedang. Tumbuhnya perumahan
baru ini berdampak pada adanya alih fungsi lahan, khususnya dari
lahan sawah menjadi lahan permukiman. Dampak lainnya dari
tumbuhnya perumahan baru adalah bertambahnya produksi volume
sampah dan limbah domestik. Volume timbunan sampah pada tahun
2012 diproyeksikan sebanyak 3.207,6 m3/hari.
- Pencemaran lingkungan dari kegiatan industri.
Terdapat 59 perusahaan industri besar dan 5.751 perusahaan
industri kecil dan menengah di Kabupaten Sumedang. Dari sejumlah
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal IV - 4
perusahaan industri besar tersebut, 52,54 persen berupa industri
tekstil. Pencemaran yang diakibatkan oleh limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun (B3) merupakan faktor terbesar yang mempengaruhi
tekanan terhadap lingkungan hidup. Berdasarkan Laporan Survey
Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2012,
terdapat setidaknya 14 perusahaan penghasil limbah B3 di
Kabupaten Sumedang.
- Semakin bertambahnya luasan kegiatan pertambangan.
Kegiatan pertambangan di Kabupaten Sumedang pada tahun 2012
mencapai luasan 195,21 hektar atau meningkat 136,16 hektar
dibandingkan tahun 2011. Kegiatan pertambangan di Kabupaten
Sumedang terdapat di beberapa wilayah kecamatan yaitu
Kecamatan Tanjungsari, Cimalaka, Paseh, Jatigede, Cisitu, Tomo,
Ujungjaya dan Surian dengan potensi bahan tambang terdiri dari
Pasir Darat, Pasir Sungai, Batu Andesit dan Tanah Urug. Semakin
luasnya kegiatan pertambangan ini mengakibatknya terjadi alih
fungsi lahan dan degradasi kualitas lahan. Lebih jauh kegiatan
pertambangan ini dapat menjadi penyebab terjadinya bencana
pergeseran lahan/longsor.
7) Kualitas infrastruktur jalan yang rendah.
Secara umum fokus utama pembangunan pemerintah Kabupaten
Sumedang lima Tahun ke depan adalah peningkatan kualitas
infrastruktur jalan. Berdasarkan data identifikasi Jalan Kabupaten
Tahun 2013, panjang jalan kabupaten adalah 796,056 KM dimana
kondisi jalan dalam kondisi baik hanya 25,5 persen, 39,07 persen
dalam kondisi sedang, 14,93 persen dalam kondisi rusak ringan dan
20,39 persen dalam kondisi rusak berat. Oleh sebab itu, perbaikan
kondisi infrastruktur jalan menjadi fokus utama mengingat bahwa
infrastruktur jalan merupakan salah satu faktor penting untuk
mendongkrak perekonomian wilayah.
8) Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan yang masih terbatas.
Masyarakat Kabupaten Sumedang yang telah menjadi peserta jaminan
pemeliharaan kesehatan pra bayar pada tahun 2012 hanya mencakup
31,20 persen dari seluruh jumlah penduduk Kabupaten Sumedang.
Secara rinci, jumlah peserta jaminan pemeliharaan kesehatan di
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal IV - 5
Kabupaten Sumedang tahun 2012 menurut penyelenggaranya adalah
Askeskin/Jamkesmas sebanyak 260.830 orang, Askes sebanyak
58.566 orang, dan Jamkesda sebanyak 34.451 orang. Sementara itu,
hanya 93,00 persen penduduk miskin di Kabupaten Sumedang yang
sudah mendapatkan fasilitas jaminan pemeliharaan kesehatan
masyarakat.
Cakupan kepesertaan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat
belum mencapai seluruh penduduk di Kabupaten Sumedang, termasuk
penduduk miskin. Hanya Kecamatan Jatinangor, Tanjungsari,
Rancakalong, Sumedang Selatan, Sumedang Utara dan Tanjungkerta
yang seluruh penduduk miskin di kecamatan tersebut sudah terlindung
jaminan pemeliharaan kesehatan. Oleh karena itu, program jaminan
pemeliharaan kesehatan masyarakat perlu ditingkatkan untuk wilayah-
wilayah yang penduduk miskinnya belum menjadi peserta jaminan
kesehatan.
9) Rendahnya perlindungan serta pemberdayaan petani.
Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor pertanian memberikan kontribusi
terkecil terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, jika dilihat dari
besaran nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut
Lapangan Usaha atas dasar harga berlaku sektor pertanian
memberikan kontribusi terbesar terhadap total PDRB yaitu 28,36
persen. Besarnya kontribusi sektor pertanian tersebut berbanding
terbalik dengan rendahnya perlindungan dan pemberdayaan pelaku
pertanian.
Berdasarkan hasil sementara sensus pertanian tahun 2013, Jumlah
rumah tangga pertanian di tahun 2013 menurun sebanyak 39,5 ribu
rumah tangga dibandingkan tahun 2003. Demikian halnya dengan
perusahaan pertanian yang mengalami penurunan juga yaitu jika tahun
2003 ada 6 perusahaan pada tahun 2013 hanya ada 5 perusahaan.
Berdasarkan uraian di atas terdapat beberapa faktor yang diindikasikan
turut mempengaruhi rendahnya perlindungan dan pemberdayaan
pelaku pertanian, antara lain:
- Tidak memiliki faktor produksi apapun kecuali tenaga kerja;
- Terbatasnya lahan pertanian yang semakin berkurang karena
tekanan konversi lahan;
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal IV - 6
- Terbatasnya akses terhadap bantuan pembiayaan;
- Tidak adanya atau terbatasnya akses terhadap informasi dan
teknologi yang lebih baik;
- Tidak memadainya infrastruktur produksi (air, listrik, jalan,
telekomunikasi);
- Struktur pasar yang tidak adil dan eksploitatif akibat posisi rebut-
tawar (Bargaining Position) yang sangat lemah; dan
- Keterbatasan kapasitas petani sendiri.
10) Lemahnya kelembagaan dan aturan perundang-undangan tentang
pengelolaan sumber daya air.
Kabupaten Sumedang termasuk daerah yang memiliki potensi sumber
daya air cukup besar, baik yang berasal dari air permukaan, air tanah
ataupun mata air. Namun demikian, potensi sumber daya air ini belum
termanfaatkan dengan optimal. Jika potensi ini tidak dimanfaatkan
secara optimal ditambah dengan semakin tingginya alih fungsi lahan
dan pencemaran serta lemahnya kelembagaan dan penegakan aturan
perundang-undangan terkait maka tidak terhindarkan akan terjadi
penyusutan debit air setiap tahunnya.
11) Terabaikannya sistem irigasi lahan pertanian.
Infrastruktur utama selain jalan yang terabaikan di Kabupaten
Sumedang adalah jaringan irigasi lahan pertanian. Saat ini jaringan
irigasi dalam kondisi baik sebesar 34,70 persen, 41,60 persen dalam
kondisi sedang dan 23,70 persen dalam kondiri rusak berat.
Kerusakan-kerusakan yang terjadi mulai dari rusak ringan sampai berat
disebabkan kelongsoran pada tebing saluran, kebocoran saluran,
kerusakan pondasi tanggul, dan longsor pada badan saluran.
Perbaikan-perbaikan jaringan irigasi menjadi program prioritas untuk
mendukung ketahanan pangan Kabupaten Sumedang. Saat ini lahan
produktif yang memerlukan pengairan irigasi adalah seluas 31.000
hektar.
12) Pengelolaan infrastruktur pasar yang kurang proporsional.
Kabupaten Sumedang pada tahun 2012 memiliki 12 pasar milik
Pemerintah Daerah dengan 2.201 kios dan 456 los serta 1.353
pedagang kaki lima yang berjualan di luar pasar dan di pinggir jalan.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal IV - 7
Selain itu, terdapat pula pasar desa sebanyak 30 pasar desa dengan
813 kios dan 442 los serta 35 pedagang kaki lima.
Mengacu pada data diatas, terdapat beberapa permasalahan terkait
infrastruktur pasar dan pengelolaannya di Kabupaten Sumedang yaitu
meliputi :
- Terbatasnya dan tidak teraturnya ruang untuk lapak serta banyaknya
pedagang yang beroperasi di luar pasar dan di pinggir jalan. Kondisi
ini diperburuk dengan semakin tingginya aktivitas pasar sehingga
penampilan pasar semakin semrawut, kumuh, dan tidak higienis.
Selain itu, sirkulasi orang dan barang di dalam pasar pun menjadi
sulit dan kurang nyaman;
- Rendahnya kualitas pengelolaan sampah karena tidak tersedianya
tempat sampah dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang
memadai;
- Tidak tersedianya sarana prasarana yang memadai, termasuk
fasilitas penyimpanan, penerangan, jalan, dan air bersih.
Ketidaktersediaan air bersih yang memadai menyebabkan tidak
adanya proses pembersihan komoditas yang dijual secara layak;
- Lemahnya pengelolaan pasar.
- Semakin bertambahnya jumlah minimarket (54 buah) dan
supermarket (8 buah) yang menjadi pesaing pedagang pasar
tradisional.
13) Kurang tertib dan berkembangnya sistem jaringan transportasi.
Sistem jaringan trasnportasi memang telah membawa dampak yang
cukup berarti dalam kehidupan manusia dari waktu ke waktu, namun
tidak dapat dipungkiri bahwa seiring perkembangannya, transportasi
juga membawa dampak negatif tersendiri. Volume pergerakan yang
tinggi tidak diimbangi dengan kualitas dan kuantitas jalan yang
memadai serta pengaturan pergerakan yang efektif menimbulkan
masalah-masalah seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Selain
itu, pergerakan yang tidak efisien juga menimbulkan masalah lain
seperti polusi udara dan tingginya tingkat konsumsi energi.
14) Sikap pelayan publik yang belum mencerminkan pelayanan prima.
Beberapa permasalahan yang masih dirasakan masyarakat terkait
sikap pelayan publik antara lain:
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal IV - 8
a. Kurang responsif;
Kondisi ini terjadi pada unsur pelayanan dimana respon terhadap
berbagai keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat masih
dirasa lambat.
b. Kurang informatif;
Banyak Informasi yang lambat tersampaikan kepada masyarakat,
bahkan tidak sampai kepada masyarakat.
c. Jangkauan pelayanan yang terbatas;
Berbagai unit pelaksana pelayanan terletak jauh dari jangkauan
masyarakat sehingga menyulitkan bagi masyarakat yang
memerlukan pelayanan tersebut.
d. Kurang koordinatif.
Berbagai unit pelayanan yang terkait satu dengan lainnya kurang
berkoordinasi, akibatnya sering terjadi tumpang tindih ataupun
pertentangan kebijakan antara satu instansi pelayanan dengan
instansi pelayanan lain yang terkait.
e. Birokratis;
Pelayanan khususnya pelayanan perijinan pada umumnya dilakukan
dengan melalui proses yang terdiri dari berbagai level sehingga
penyelesaian pelayanan memakan waktu yang cukup lama.
f. Kurang mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat;
Pada umumnya pelayanan kurang mendengar keluhan/saran/
aspirasi dari masyarakat, akibatnya pelayanan dilaksanakan dengan
kurang optimal.
g. Inefisien;
Berbagai persyaratan yang diperlukan khususnya dalam pelayanan
perijinan seringkali kurang relevan dengan pelayanan yang
diberikan.
15) Belum terselesaikannya permasalahan warga genangan proyek
Jatigede.
Permasalahan sosial yang muncul sebagai dampak pembangunan
Waduk Jatigede ini adalah tuntutan ganti rugi atas bangunan tumbuh,
bangunan baru, relokasi penduduk, dan relokasi situs/cagar budaya.
Tuntutan ganti rugi diantaranya dikarenakan oleh pembebasan tanah
pada periode tahun 1982-1986. Proses tersebut belum sepenuhnya
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal IV - 9
terselesaikan karena kasus terlewat, salah klasifikasi, kurang luasan,
atau tertukar kepemilikan. Permasalahan lain adalah relokasi situs
cagar budaya di mana terdapat 42 situs atau 97 obyek yang harus
dipindahkan. Sementara itu, penduduk yang berada di lokasi genangan
berjumlah 10.447 KK dan yang berhak mendapat relokasi sebanyak
4.590 KK.
4.2. ISU STRATEGIS
Berangkat dari identifikasi permasalahan yang dihadapi Kabupaten
Sumedang, isu-isu strategis yang harus diangkat dalam perencanaan
pembangunan jangka menengah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018
adalah sebagai berikut :
1) Perluasan dan peningkatan kualitas infrastruktur.
Hal-hal yang termasuk dalam isu ini adalah keterbatasan akses
terutama jalan ke pedalaman dan perbukitan. Selain itu, kualitas jalan
yang berkualitas buruk (rusak ringan dan rusak berat) menjadi sorotan.
Kondisi ini menghambat perekonomian, serta menghambat mobilitas
barang dan jasa. Hal lain yang menjadi isu adalah kurang tertib dan
berkembangnya sistem jaringan transportasi sehingga kurang
terintegrasi.
2) Pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan
pemberdayaan dalam perekonomian.
Hal ini meliputi tingginya angka pengangguran dan pengentasan
kemiskinan yang kurang efektif dan optimal terutama di pedesaan. Hal
lainnya yang berkaitan dengan hal ini adalah rendahnya produktivitas
petani serta rendahnya pemberdayaan petani sehingga banyak
ditemukan buruh tani yang secara ekonomi tidak cukup dan tidak
berdaya serta rentan masuk dalam kategori orang miskin.
3) Reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja pelayanan publik.
Isu ini berkaitan dengan keluhan mengenai rumitnya perijinan. Hal
selanjutnya mengenai kualitas pelayanan yang belum optimal meliputi
lamanya waktu pelayanan, sistem pelayanan yang tidak rapi, dan
sebagainya. Hal-hal menyangkut Miss-Match antara keahlian aparatur
pemerintahan dengan penempatannya juga menjadi bagian dari isu ini.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal IV - 10
4) Keterjangkauan, kualitas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan
IPTEK, dan daya saing SDM.
Isu ini berkaitan dengan meningkatnya biaya operasional yang
dibebankan kepada orang tua siswa dan aksesibilitas yang cukup
rendah untuk beberapa wilayah. Selain itu, hadirnya beberapa
perguruan tinggi di Kabupaten Sumedang masih belum berdampak
optimal pada kemajuan kerjasama antara pemerintah dengan
perguruan tinggi dalam menyelesaikan masalah-masalah
pembangunan.
5) Kemudahan akses pelayanan kesehatan, perilaku hidup sehat, dan
lingkungan yang bersih.
Hal-hal yang menjadi isu utama di dalam pelayanan kesehatan adalah
kurangnya rumah sakit besar di Kabupaten Sumedang. Hal ini krusial
mengingat terbatasnya pelayanan yang dapat diberikan puskesmas
atau posyandu setempat.
6) Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan dan
menjadi motor kemajuan ekonomi.
Hal yang menjadi fokus dalam isu ini adalah pengelolaan sumber daya
alam yang kurang proporsional dalam arti masih kurangnya rehabilitasi
dibandingkan eksploitasi terhadap lingkungan. Kemudian, masalah
kelangkaan sumber air dan pengairan juga menjadi isu yang
mengemuka terutama di musim kemarau.
7) Ketahanan pangan dan energi daerah.
Hal yang tercakup dalam isu strategis ini adalah rendahnya
produktivitas serta pemberdayaan petani. Isu mengenai maraknya alih
fungsi lahan pertanian menjadi kawasan penduduk di daerah perkotaan
juga menjadi isu yang harus disikapi secara serius.
8) Pengembangan ekonomi kreatif masyarakat.
Kebijakan pemerintah pusat untuk mengembangkan ekonomi kreatif
memberikan peluang besar bagi masyarakat mengembangkan
ekonomi. Isu yang mengemuka adalah belum berkembangnya ekonomi
kreatif di Kabupaten Sumedang akibat dari akses pasar yang kurang
mendukung.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal IV - 11
9) Kelestarian budaya dan kemajuan pariwisata.
Hal yang menjadi isu adalah semakin meningkatnya tradisi dan produk-
produk seni dari luar Kabupaten Sumedang. Hal ini membawa dampak
berpeluang terancamnya kelestarian budaya Sunda di Kabupaten
Sumedang. Hal lain yang menjadi perhatian adalah potensi Pariwisata
di Kabupaten Sumedang yang sangat besar belum bisa dioptimalkan
baik dari sisi akses, pengelolaan, dan promosi pariwisata.
10) Dampak sosial ekonomi pembangunan Waduk Jatigede dan Tol
Cisumdawu.
Dampak lingkungan Pembangunan Waduk Jaditege harus menjadi
perhatian dan perlu diantisipasi, terutama warga yang bertempat tinggal
di lokasi yang terkena genangan. Selain itu, dampak negatif mega
proyek nasional lain seperti pembangunan Tol Cisumdawu pun perlu
diantisipasi dan diminimalkan, sementara dampak positifnya dapat
dimanfaatkan sebagai peluang untuk perkembangan ekonomi
Kabupaten Sumedang.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal V - 1
BAB V
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
RPJMD Kabupaten Sumedang merupakan tahap ketiga dari RPJPD
Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025. Sesuai dengan RPJPD Kabupaten
Sumedang Tahun 2005-2025, RPJMD tahap ketiga ini ditujukan untuk lebih
memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan
menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan
keunggulan sumber daya alam yang tetap mengandalkan potensi agrobisnis
dan kepariwisataan daerah yang dikembangkan pada sumber daya air
terbangun (bendungan Jatigede) dan sumber daya manusia berkualitas serta
kemampuan ilmu dan teknologi terapan yang terus meningkat.
5.1. VISI
Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan,
tantangan, peluang, dan isu-isu strategis serta budaya hidup dalam
masyarakat maka visi Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 ini adalah:
“PADA TAHUN 2018 SUMEDANG SENYUM MANIS”
Senyum manis merupakan singkatan dari Sejahtera, Nyunda, Maju,
Mandiri, dan Agamis. Penjelasan dari kata-kata kuncinya adalah sebagai
berikut :
SEJAHTERA adalah kondisi masyarakat Kabupaten Sumedang yang
secara lahir batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam
menjalani kehidupan, yang ditandai dengan meningkatnya IPM,
rendahnya kemiskinan (persentase), meningkatnya indeks pemerataan
(Gini Coefficient), dan berkurangnya kasus kejahatan.
NYUNDA adalah karakter masyarakat Kabupaten Sumedang yang
dilandasi filosofi dan nilai-nilai kesundaan sebagai pengungkit
Pembangunan. Ditandai dengan banyaknya kegiatan-kegiatan
kebudayaan, partisipasi dalam kegiatan kebudayaan dan
kepariwisataan.
MAJU adalah kondisi terwujudnya akselerasi pembangunan ke arah
yang lebih baik dengan semakin meningkatnya kualitas sumberdaya
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal V - 2
manusia dan hasil-hasil pembangunan, ditandai dengan meningkatnya
PDRB (pertumbuhan ekonomi).
MANDIRI adalah kemampuan masyarakat Kabupaten Sumedang
dalam mengelola potensi sumberdaya yang berbasis ilmu pengetahuan
dan teknologi, serta kearifan lokal sehingga memiliki daya saing untuk
mencapai kesejahteraan. Ditandai dengan meningkatnya Pendapatam
Asli Daerah (Kapasitas Fiskal), meningkatnya kerja sama pemerintah-
swasta-akademisi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam
pembangunan dan meningkatnya indeks adaptasi teknologi.
AGAMIS adalah sikap dan prilaku hidup masyarakat Kab. Sumedang
yang mencerminkan dan merefleksikan nilai-nilai agama yang
diyakininya. Ditandai dengan banyaknya kegiatan keagamaaan,
meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan
keagamanaan, dan tidak adanya konflik antar penganut agama (internal
dan eksternal).
5.2. MISI
Upaya-upaya yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan Visi
pada tahun 2018 Sumedang Senyum Manis maka disusunlah lima misi. Misi
tersebut adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dalam mewujudkan
reformasi birokrasi dan kualitas demokrasi.
Peningkatan efektivitas pemerintahan daerah akan berkontribusi dalam
mewujudkan reformasi birokrasi yang mendukung pelayanan
masyarakat yang berkualitas.
2. Mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten Sumedang
yang sehat, cerdas, terampil, dan produktif yang dilandasi dengan
nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan.
Dengan sumber daya manusia Kabupaten Sumedang yang sehat,
cerdas, terampil dan produktif dalam 5 (lima) tahun ke depan,
diharapkan Kabupaten Sumedang dapat mengembangkan potensi lokal
melalui kemampuan pemanfaatan ilmu dan teknologi.
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah.
Infrastruktur wilayah yang memadai dan berkualitas merupakan elemen
penting untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi Kabupaten
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal V - 3
Sumedang berbasis potensi agrobisnis dan pariwisata, khususnya
dalam hal peningkatan aksesibilitas ke sentra-sentra ekonomi dan
pariwisata melalui infrastruktur jalan dan jembatan serta peningkatan
cakupan irigasi untuk mendukung kegiatan pertanian.
4. Mengembangkan perekonomian Kabupaten Sumedang yang
berdaya saing dan berkeadilan, serta memberdayakan dan
melindungi kelompok-kelompok usaha kecil dan menengah.
Perekonomian yang kokoh adalah perekonomian yang berbasis pada
kapasitas lokal. Oleh karena itu, pencapaian misi keempat ini akan
mewujudkan perekonomian Kabupaten Sumedang yang berpilarkan
usaha mikro, kecil, dan menengah yang mampu mengolah dan
memberikan nilai tambah bagi sumber daya alam dan potensi lokal
serta memperkuat informasi pasar dan infrastruktur ekonomi.
5. Mengembangkan lingkungan Kabupaten Sumedang yang aman,
nyaman, dan lestari berbasis budaya dan nilai-nilai kesundaan
sebagai daya ungkit pembangunan.
Misi kelima ini bermaksud untuk mewujudkan lingkungan Kabupaten
Sumedang yang berkelanjutan sehingga masyarakatnya dapat hidup
dengan aman dan nyaman. Selain lingkungan yang lestari, Kabupaten
Sumedang pun akan berkembang tanpa kehilangan jati diri budayanya.
Oleh karena itu, melalui pencapaian misi kelima ini, Kabupaten
Sumedang akan menjadi wilayah yang memanfaatkan lingkungan dan
budayanya sebagai daya ungkit pembangunan dengan pendekatan-
pendekatan yang berkelanjutan.
5.3. TUJUAN
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu
dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu
strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dari
setiap misi adalah sebagai berikut :
1. Misi pertama : Meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dalam
mewujudkan pelayanan publik dan kualitas demokrasi.
Tujuan Misi pertama adalah :
a. Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan
sistem pelayanan publik.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal V - 4
b. Meningkatkan kualitas demokrasi.
2. Misi kedua : Mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten
Sumedang yang sehat, cerdas, terampil, dan produktif dilandasi dengan
nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan.
Tujuan Misi kedua adalah Meningkatkan kualitas kehidupan
masyarakat Kabupaten Sumedang.
3. Misi ketiga : Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur
wilayah.
Tujuan Misi ketiga adalah Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan
infrastruktur wilayah yang berkualitas.
4. Misi keempat : Mengembangkan perekonomian Kabupaten Sumedang
yang berdaya saing dan berkeadilan, serta memberdayakan dan
melindungi kelompok-kelompok usaha kecil dan menengah.
Tujuan Misi keempat adalah Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Misi kelima : Mengembangkan lingkungan Kabupaten Sumedang yang
aman, nyaman, dan lestari berbasis budaya dan nilai-nilai kesundaan
sebagai daya ungkit pembangunan.
Tujuan Misi kelima adalah Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup
dan nilai-nilai kesundaan di Kabupaten Sumedang.
5.4. SASARAN
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat
dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.
Berikut penjabaran masing-masing sasaran dari setiap tujuan.
1. Tujuan 1 : Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM,
dan sistem pelayanan publik.
Sasaran pencapaian tujuan 1 ini antara lain :
1) Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif;
2) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur
pemerintah;
3) Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
4) Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan
daerah yang akuntabel.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal V - 5
2. Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas demokrasi
Sasaran pencapaian tujuan 2 ini adalah meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten
Sumedang
Sasaran pencapaian tujuan 3 ini antara lain:
1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan.
2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
3) Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan
masyarakat.
4. Tujuan 4 : Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan infrastruktur
wilayah yang berkualitas.
Sasaran pencapaian tujuan 4 ini adalah
1) Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah dalam mendorong
pengembangan wilayah.
2) Terwujudnya infrastruktur di kawasan pengembangan ekonomi
baru.
5. Tujuan 5 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sasaran pencapaian tujuan 5 ini antara lain:
1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang.
2) Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat.
3) Meningkatnya ketahanan pangan daerah.
6. Tujuan 6 : Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan nilai-nilai
kesundaan di Kabupaten Sumedang.
Sasaran pencapaian tujuan 6 ini adalah sebagai berikut:
1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup berkelanjutan.
2) Lestarinya nilai-nilai kesundaan.
Tabel 5.1 dibawah ini menunjukkan hubungan logis antara visi, misi,
tujuan, dan sasaran yang telah dijabarkan sebelumnya.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal V - 6
TABEL 5.1
HUBUNGAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
VISI : PADA TAHUN 2018 SUMEDANG SEJAHTERA, NYUNDA, MAJU, MANDIRI DAN AGAMIS
MISI TUJUAN SASARAN
1.
Meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dalam mewujudkan pelayanan publik dan kualitas demokrasi
1.1.
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik
1.1.1. Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif
1.1.2. Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah
1.1.3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
1.1.4. Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel
1.2. Meningkatkan kualitas demokrasi 1.2.1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan
2.
Mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten Sumedang yang sehat, cerdas, terampil, dan produktif dilandasi dengan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan
2.1.
Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Sumedang
2.1.1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan
2.1.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
2.1.3. Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah
3.1.
Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan infrastruktur wilayah yang berkualitas
3.1.1.
3.1.2
Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah dalam mendorong pengembangan wilayah Terwujudnya infrastrukur di kawasan pengembangan ekonomi baru
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal V - 7
MISI TUJUAN SASARAN
4.
Mengembangkan perekonomian Kabupaten Sumedang yang berdaya saing dan berkeadilan, serta memberdayakan dan melindungi kelompok-kelompok usaha kecil dan menengah
4.1.
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4.1.1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang
4.1.2. Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat
4.1.3. Meningkatnya ketahanan pangan daerah
5.
Mengembangkan lingkungan Kabupaten Sumedang yang aman, nyaman, dan lestari berbasis budaya dan nilai-nilai kesundaan sebagai daya ungkit pembangunan
5.1.
Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan nilai-nilai kesundaan di Kabupaten Sumedang
5.1.1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup berkelanjutan
5.1.2. Lestarinya nilai-nilai kesundaan
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal VI - 1
BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan upaya untuk
mencapai tujuan dan sasaran setiap misi dalam rangka mewujudkan visi.
Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah dijelaskan
sebelumnya, berikut ini strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten
Sumedang Tahun 2014-2018.
6.1. STRATEGI UMUM
Sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Sumedang tahun 2014-2018,
maka strategi yang dilakukan harus mampu mendorong pencapaian Visi dan
Misi tersebut. Secara umum strategi yang akan dilakukan adalah melalui
peningkatan akuntabilitas pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan
hak-hak dasar masyarakat, dan peningkatan tingkat perekonomian daerah.
1. Misi pertama meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dalam
mewujudkan pelayanan publik dan kualitas demokrasi. Untuk mencapai
misi tersebut terdapat beberapa strategi yang dilakukan antara lain
melalui :
1) Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah.
Strategi ini dilakukan untuk mengevaluasi struktur SKPD yang ada
selama ini, sehingga mampu mendorong sistem pemerintahan
yang efektif dan efisien.
2) Peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah.
Strategi ini dilakukan untuk menciptakan kinerja aparatur
pemerintah yang jujur, transparan dan memiliki etos kerja serta
budaya kerja yang tinggi, sehingga mampu mengurangi tingkat
atau peluang korupsi di lingkungan pemerintahan serta
meningkatkan efektifitas kerja.
3) Standarisasi sistem penyelenggaraan pelayanan publik.
Adanya standarisasi sistem penyelenggaraan pelayanan publik
akan menjamin pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai
dengan standar yang seharusnya (tidak dibeda-bedakan).
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal VI - 2
4) Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian
pembangunan.
Kualitas perencanaan pembangunan sangat menentukan arah
pembangunan ke depan dan pengendalian pembangunan akan
memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan sesuai dengan
target-target yang ingin dicapai.
5) Pengakuan hak-hak partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan pemerintahan.
Pengakuan hak-hak partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan pemerintahan akan mampu mendorong
tercapainya akuntabilitas sistem pemerintahan dan peningkatan
kualitas pelayanan publik.
6) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam hukum dan HAM.
Strategi ini dilakukan untuk memberikan akses informasi yang
lebih terbuka terkait hak dan perlindungan hukum masyarakat.
2. Misi kedua mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten
Sumedang yang sehat, cerdas, terampil, dan produktif dilandasi dengan
nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan. Untuk mencapai misi tersebut
dilakukan melalui :
1) Peningkatan akses, mutu, dan pemerataan penyelenggaraan
pendidikan.
Kurangnya cakupan layanan pendidikan di sebagian besar
kecamatan yang ada di Kabupaten Sumedang perlu menjadi
perhatian utama khususnya bagi siswa yang kurang mampu.
Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan cakupan layanan
pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Kabupaten
Sumedang.
2) Peningkatan akses, mutu dan layanan kesehatan.
Kesehatan selalu menjadi perhatian utama di tingkat nasional
maupun dunia. Untuk mendorong pencapaian target kesehatan
dunia, maka perlu ditingkatkan akses, mutu, dan pelayanan
kesehatan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Sumedang.
3) Peningkatan pelaksanaan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan
bermasyarakat.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal VI - 3
Kehidupan masyarakat yang agamis telah menjadi ciri khas
Kabupaten Sumedang selama ini. Untuk melestarikan dan
menjaga ciri khas tersebut, strategi ini dilakukan untuk
meningkatkan ketakwaan dan kesalehan sosial dalam kehidupan
masyarakat Kabupaten Sumedang.
3. Misi ketiga meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur
wilayah. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Sumedang, perlu diciptakan aksesibilitas jalan yang memiliki kualitas
baik. Untuk mendorong tujuan tersebut, strategi yang dilakukan
difokuskan pada :
1) Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah di perdesaan dan
perkotaan.
Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan dan memelihara
infrastruktur yang memadai sehingga mampu mendukung aktifitas
masyarakat di segala bidang.
2) Peningkatan kualitas infrastruktur di kawasan pengembangan
ekonomi baru.
Strategi ini dilakukan untuk membangun infrastruktur di kawasan
pengembangan ekonomi baru sebagai upaya untuk
memanfaatkan peluang-peluang ekonomi akibat dari berbagai
pembangunan yang akan menjadi pusat aktifitas masyarakat.
4. Misi keempat mengembangkan perekonomian Kabupaten Sumedang
yang berdaya saing dan berkeadilan, serta memberdayakan dan
melindungi kelompok-kelompok usaha kecil dan menengah. Untuk
mencapai misi tersebut, ditetapkan 4 strategi, yaitu:
1) Peningkatan daya saing daerah.
Peningkatan daya saing daerah menjadi hal sangat penting untuk
mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat. Oleh karena itu melalui peningkatan daya saing
daerah diharapkan mempu meningkatkan pemerataan ekonomi
dan kesejahteraan masyarakatnya.
2) Pengembangan koridor ekonomi Kabupaten Sumedang.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal VI - 4
Kabupaten Sumedang memiliki posisi strategis dengan adanya
rencana pembangunan Tol Cisumdawu dan Bandara Udara
Kartajati. Untuk mengimbangi pertumbuhan tersebut, perlu
pengembangan kawasan ekonomi disekitar wilayah
pembangunan.
3) Peningkatan kelembagaan dan kapasitas ekonomi usaha mikro,
kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi.
Struktur perekonomian daerah kabupaten Sumedang mayoritas
bertumpu pada UMKM. Oleh karena itu perlu penguatan
kelembagaan dan peningkatan kapasitas ekonomi UMKM dan
koperasi agar mampu berkembang dan bersaing serta menjalin
kerjasama dengan sektor industri.
4) Peningkatan produktivitas sektor pertanian.
Kehidupan masyarakat Kabupaten Sumedang mayoritas
mengandalkan perekonomiannya dari sektor pertanian.
Sementara itu tingkat konversi lahan dan tekanan penduduk
terhadap lahan semakin tinggi yang berdampak pada menurunnya
tingkat produksi pertanian dan tingginya tingkat konsumsi. Oleh
karena itu, upaya yang dilakukan adalah peningkatan produksi
pertanian melalui intensifikasi, ekstensifikasi lahan pertanian dan
diversifikasi komoditi pertanian.
5. Misi kelima mengembangkan lingkungan Kabupaten Sumedang yang
aman, nyaman, dan lestari berbasis budaya dan nilai-nilai kesundaan
sebagai daya ungkit pembangunan. Strategi yang harus dilakukan
untuk mencapai misi tersebut antara lain:
1) Peningkatan fungsi kawasan lindung dan ruang terbuka hijau.
Strategi ini dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan
kawasan lindung yang sudah ada serta memanfaatkan sesuai
dengan fungsinya.
2) Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lingkungan hidup.
Strategi ini dilakukan untuk mengendalikan penggunaan ruang
sesuai dengan fungsinya, sehingga dapat menjamin kelestarian
lingkungan hidup.
3) Penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal VI - 5
Strategi ini merupakan upaya untuk meminimalkan dampak yang
ditimbulkan oleh bencana dan penanggulangannya dengan
melibatkan masyarakat.
4) Penerapan nilai-nilai kesundaan sebagai daya ungkit
pembangunan.
Strategi ini dilakukan untuk menjaga nilai-nilai kesundaan dan
mendorong tumbuhnya spirit pembangunan masyarakat
sumedang dalam melakukan aktifitas pembangunan sekaligus
akan menjadi daya tarik wisatawan yang mampu menjadi daya
ungkit pembangunan.
6.2. ARAH KEBIJAKAN
Strategi yang sudah ditentukan harus dituangkan kedalam arah
kebijakan agar masing-masing misi dapat tercapai. Arah kebijakan dari
masing-masing strategi untuk mencapai setiap misi dapat dilihat pada tabel
6.1 dibawah ini.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal VI - 6
TABEL 6.1
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
MISI STRATEGI KEBIJAKAN
1. Meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dalam mewujudkan pelayanan publik dan kualitas demokrasi
1.1. Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah
1.1.1 Meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik
1.2. Peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah
1.2.1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur
1.2.2. Mengembangkan dan menerapkan sistem insentif dan disinsentif kepegawaian
1.3. Standarisasi sistem penyelenggaraan pelayanan publik
1.3.1. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik
1.4. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan
1.4.1. Meningkatkan sinergitas antar dokumen perencanaan
1.5. Pengakuan hak-hak partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan
1.5.1. Meningkatkan fungsi kontrol dan partisipasi masyarakat
1.6. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam hukum dan HAM
1.6.1. Meningkatkan rasa aman, nyaman, dan budaya tertib di masyarakat
2.
Mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten Sumedang yang sehat, cerdas, terampil, dan produktif dilandasi dengan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan
2.1. Peningkatan akses, mutu, dan layanan pendidikan
2.1.1. Meningkatkan pemerataan akses dan mutu pendidikan
2.2. Peningkatan akses, mutu dan layanan kesehatan
2.2.1. Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang terjangkau
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal VI - 7
MISI STRATEGI KEBIJAKAN
2.
Mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten Sumedang yang sehat, cerdas, terampil, dan produktif dilandasi dengan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan
2.3. Peningkatan pelaksanaan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat
2.3.1. Meningkatkan kesadaran dan pelaksanaan nilai-nilai keagamaan
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah
3.1. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah di wilayah perdesaan dan perkotaan
3.1.1. Meningkatkan status dan kualitas jalan, jembatan, dan irigasi
3.1.2. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana air bersih masyarakat dan penyehatan lingkungan
3.1.3. Meningkatkan penataan lingkungan perkotaan dan perdesaan
3.1.4. Meningkatkan infrastruktur permukiman
3.2 Peningkatan kualitas infrastruktur di kawasan pengembangan ekonomi baru
3.2.1 Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan kawasan ekonomi baru
4.
Mengembangkan perekonominan Kabupaten Sumedang yang berdaya saing dan berkeadilan, serta memberdayakan dan melindungi kelompok-kelompok usaha kecil dan menengah
4.1. Peningkatan daya saing daerah 4.1.1. Meningkatkan iklim usaha dan investasi yang kondusif
4.1.2. Mengembangkan sentra-sentra ekonomi berbasis potensi lokal
4.1.3. Meningkatkan kewirausahaan masyarakat
4.1.4. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal VI - 8
MISI STRATEGI KEBIJAKAN
4.
Mengembangkan perekonominan Kabupaten Sumedang yang berdaya saing dan berkeadilan, serta memberdayakan dan melindungi kelompok-kelompok usaha kecil dan menengah
4.2. Pengembangan koridor ekonomi Kabupaten Sumedang
4.2.1. Mengembangkan kawasan pertumbuhan ekonomi
4.2.2. Mendorong pengembangan objek dan daya tarik wisata daerah
4.3. Peningkatan kelembagaan dan kapasitas ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi
4.3.1. Meningkatkan akses pembiayaan Koperasi dan UMKM
4.3.2. Mendorong akses pemasaran
4.4. Peningkatan produktivitas sektor pertanian 4.4.1. Revitalisasi sektor pertanian
5.
Mengembangkan lingkungan Kabupaten Sumedang yang aman, nyaman, dan lestari berbasis budaya dan nilai-nilai kesundaan sebagai daya ungkit pembangunan
5.1. Peningkatan fungsi kawasan lindung 5.1.1. Meningkatkan daya dukung kawasan lindung melalui konservasi lingkungan dan ekowisata
5.2. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lingkungan hidup
5.2.1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan penegakan hukum dalam pemanfaatan lahan
5.3. Penanggulangan bencana alam dan bencana sosial
5.3.1. Meningkatkan kesadaran dan kesiagaan masyarakat tanggap bencana dengan prinsip sarasa, sariksa, keur sarerea
5.4. Penerapan nilai-nilai kesundaan sebagai daya ungkit pembangunan
5.4.1. Menerapkan sistem dan tata nilai kesundaan dalam kegiatan masyarakat dan pemerintahan yang dijiwai semangat Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS)
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal VII - 1
BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
Visi dan Misi dalam pembangunan Kabupaten Sumedang tahun 2014-
2018 perlu diterjemahkan dalam rumusan kebijakan umum dan program
secara konsisten dan spesifik. Kebijakan umum dan program pembangunan
merupakan suatu jembatan konseptual untuk menghubungkan antara
rumusan tujuan jangka menengah dengan capaian pembangunan jangka
menengah dan tahunan.
Kebijakan umum merupakan arah kebijakan yang diambil dalam
rangka mencapai sasaran yang terukur dari masing-masing sasaran dalam
RPJMD sedangkan program pembangunan merupakan instrumen kebijakan
yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau
bersama masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk
mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
7.1. KEBIJAKAN UMUM
Kebijakan umum Kabupaten Sumedang tahun 2014-2018 adalah :
1. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
organisasi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur;
3. Mengembangkan dan menerapkan sistem insentif dan disinsentif
kepegawaian;
4. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan
pelayanan publik;
5. Meningkatkan sinergitas antar dokumen perencanaan;
6. Meningkatkan fungsi kontrol dan partisipasi masyarakat;
7. Meningkatkan rasa aman, nyaman, dan budaya tertib di masyarakat;
8. Meningkatkan pemerataan akses dan mutu pendidikan;
9. Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang
terjangkau;
10. Meningkatkan kesadaran dan pelaksanaan nilai-nilai keagamaan;
11. Meningkatkan status dan kualitas jalan, jembatan, dan irigasi;
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal VII - 2
12. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana air bersih masyarakat
dan penyehatan lingkungan;
13. Meningkatkan penataan lingkungan perkotaan dan perdesaan;
14. Meningkatkan infrastruktur permukiman;
15. Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan kawasan ekonomi
baru;
16. Meningkatkan iklim usaha dan investasi yang kondusif;
17. Mengembangkan sentra-sentra ekonomi berbasis potensi lokal;
18. Meningkatkan kewirausahaan masyarakat;
19. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan produktivitas tenaga
kerja;
20. Mengembangkan kawasan pertumbuhan ekonomi;
21. Mendorong pengembangan objek dan daya tarik wisata daerah;
22. Meningkatkan akses pembiayaan Koperasi dan UMKM;
23. Mendorong akses pemasaran;
24. Revitalisasi sektor pertanian;
25. Meningkatkan daya dukung kawasan lindung melalui konservasi
lingkungan dan ekowisata;
26. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan penegakan hukum dalam
pemanfaatan lahan.
27. Meningkatkan kesadaran dan kesiagaan masyarakat dalam tanggap
bencana dengan prinsip sarasa, sariksa, keur sarerea.
28. Menerapkan sistem dan tata nilai kesundaan dalam kegiatan
masyarakat dan pemerintahan yang dijiwai semangat Sumedang
Puseur Budaya Sunda (SPBS).
7.2. KEBIJAKAN KEWILAYAHAN
Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan daerah perlu disusun
suatu kebijakan pembangunan kewilayahan. Pada RPJMD tahun 2014-2018
difokuskan pada pengembangan wilayah yang meliputi Kawasan Strategis
Kabupaten (KSK), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan
(PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dengan memperhatikan
kebutuhan kawasan yang secara fungsional dapat berperan mendorong
pertumbuhan ekonomi bagi kawasan itu sendiri dan kawasan sekitarnya,
kebijakan pembangunan kewilayahan pada RPJMD ini adalah sebagai
berikut :
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal VII - 3
1. Pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang
terencana dan terintegrasi dengan seluruh pembangunan sektor dan
tertuang dalam suatu rencana tata ruang. Selanjutnya rencana tata
ruang tersebut digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi
pembangunan di setiap sektor agar pemanfaatan ruang dapat sinergis,
serasi dan berkelanjutan.
2. Peningkatan pembangunan lintas wilayah diarahkan untuk mengurangi
kesenjangan antar wilayah sehingga tidak terjadi kesenjangan
pembangunan. Untuk itu dilakukan percepatan pembangunan wilayah
melalui pendekatan peningkatan sumberdaya manusia maupun sarana
dan prasarana.
3. Meningkatkan keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan
melalui keterkaitan kegiatan ekonomi antara perkotaan dan perdesaan.
Pembangunan perkotaan diarahkan agar dapat menjadi pusat storing
dan distribusi hasil produksi di wilayah perdesaan. Sedangkan
pembangunan perdesaan diarahkan pada pengembangan desa
pertumbuhan yang akan menjadi pusat produksi agroindustri dan sektor
lainnya sesuai dengan ketersediaan tenaga kerja, peningkatan
sumberdaya manusia di perdesaan khususnya dalam pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya.
4. Meningkatkankan fungsi dan mempertahankan luasan kawasan
lindung yang berfungsi melindungi kelestarian lingkungan hidup yang
mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, serta nilai budaya,
dan sejarah bangsa guna kepentingan pembangunan yang
berkelanjutan.
5. Mengoptimalkan fungsi dan luasan kawasan budidaya yang diarahkan
pengembangannya meliputi kawasan pedesaan/budidaya pertanian
(pertanian lahan basah, petanian lahan kering, tanaman tahunan, dan
permukiman perdesaan) dan kawasan perkotaan/budidaya non
pertanian (industri, perdagangan, jasa, pariwisata,
pertambangan/penggalian dan permukiman perkotaan).
6. Meningkatkan peran wilayah Sumedang dalam pengembangan Wilayah
Cekungan Bandung dengan fokus pengembangannya diarahkan
sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang dilengkapi dengan sarana
prasarana pendukung serta menjadi pusat pendidikan tinggi di
Jatinangor, Agrobisnis dan industri non polutif.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal VII - 4
7. Meningkatkan fasilitasi pembangunan jalan tol CISUMDAWU dan
pembangunan Waduk Jatigede untuk mendukung pengembangan
perekonomian masyarakat melaui penetapan kebijakan kawasan,
penyediaan sarana dan prasarana pendukung.
8. Mempersiapkan wilayah Ujungjaya sebagai rintisan kawasan industri
diwilayah bagian timur Kabupaten Sumedang melalui penyiapan
regulasi, sumberdaya manusia serta penyiapan sarana dan prasarana.
9. Mempersiapkan pengembangan pariwisata yang ditetapkan menjadi 8
satuan kawasan wisata melalui penyiapan regulasi, sumberdaya
manusia dan promosi.
10. Mengoptimalkan fungsi dan peran kawasan perkotaan melalui
peraturan zonasi kegiatan dan revitalisasi pemanfaatan ruang publik
sebagai upaya untuk mengurangi beban kegiatan yang terkonsentrasi
di suatu wilayah.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka rencana pembangunan
strategis kewilayahan di Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :
a. Reaktifasi Jalur Kereta Api Perkotaan Rancaekek-Jatinangor-
Tanjungsari;
b. Pengembangan Hunian Vertikal di Kawasan Pendidikan Jatinangor;
c. Pengembangan Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor;
d. Penuntasan Pembangunan Waduk Jatigede;
e. Pembangunan Jalan Sukasari lembang (Kabupaten Sumedang) -
Lembang (Kabupaten Bandung Barat);
f. Pembangunan Jalan Lintas Cepat Selatan Sumedang/Lingkar Selatan
(Gapura-Rancamulya);
g. Penuntasan Pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan
(CISUMDAWU);
h. Pembangunan Daerah Irigasi Rengrang;
i. Pembangunan Jalur KA Tanjungsari-Sumedang-Kertajati-Kadipaten;
j. Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga;
7.3. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Program–program pembangunan yang disusun dalam RPJMD untuk
kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang terdiri dari 3 jenis program
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal VII - 5
yang dilaksanakan oleh SKPD/Unit kerja yang berwenang sesuai dengan
bidang kewenangannya. Program program tersebut antara lain:
1. Program SKPD yang merupakan program yang dirumuskan
berdasarkan tugas dan fungsi SKPD
2. Program lintas SKPD yang merupakan program yang melibatkan lebih
dari satu SKPD untuk mencapai sasaran pembangunan yang
ditetapkan
3. Program kewilayahan yang merupakan program pembangunan daerah
untuk terciptanya keterpaduan, keserasian, keseimbangan laju
pertumbuhan, dan keberlanjutan pembangunan antar wilayah/antar
kawasan dalam kecamatan di wilayah kota Sumedang.
Program prioritas pembangunan daerah RPJMD Tahun 2014-2018
berdasarkan urusan wajib dan pilihan adalah sebagai berikut:
A. URUSAN WAJIB
1. Pendidikan, meliputi :
a. Program Pendidikan Anak Usia Dini;
b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
c. Program Pendidikan Menengah;
d. Program Pendidikan Non Formal;
e. Program Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
f. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
g. Program Pengembangan SDM dalam Bidang Kesehatan;
h. Program Pengadaan dan Peningkatan Sarana Prasarana
Pendidikan Kesehatan.
2. Kesehatan, meliputi :
a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
c. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
d. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
e. Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
f. Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular;
g. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
h. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
i. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal VII - 6
j. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
k. Program Jaminan Persalinan;
l. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah
Sakit Mata;
m. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit
Mata;
n. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
o. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia;
p. Program pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan;
q. Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK).
3. Lingkungan Hidup, meliputi :
a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup;
c. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya
Alam;
d. Program Peningkatan Pengendalian Polusi;
e. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
f. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
g. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber
Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
4. Pekerjaan Umum, meliputi :
a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
b. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;
c. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong;
d. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
e. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan
Jembatan;
f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
g. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa. dan Jaringan Pengairan Lainnya;
h. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku;
i. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai,
Danau dan Sumber Daya Air Lainnya;
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal VII - 7
j. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
k. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;
l. Program Peningkatan Sarana Aparatur.
5. Penataan Ruang, meliputi :
a. Program Perencanaan Tata Ruang;
b. Program Pemanfaatan Ruang;
c. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
6. Perencanaan Pembangunan, meliputi :
a. Program Pengembangan Data/Informasi;
b. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah;
c. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
d. Program Kerjasama Pembangunan;
e. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
f. Program Perencanaan Sosial Budaya;
g. Program Perencanaan Pengembangan Kawasan Stragtegis dan
Cepat Tumbuh.
7. Perumahan, meliputi :
a. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
b. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran.
8. Kepemudaan dan Olahraga, meliputi :
a. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda;
b. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;
c. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan
Kecakapan Hidup Pemuda;
d. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba;
e. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga;
f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keolahragaan;
g. Program Penguatan Kelembagaan;
h. Program Peningkatan Mutu Pembinaan dan Pembangunan
Olahraga;
i. Program Peningkatan Mutu dan Kualitas Olahraga Pendidikan.
9. Penanaman Modal, meliputi :
a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal VII - 8
c. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan
Prasarana Daerah;
d. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan.
10. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, meliputi :
a. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang
Kondusif;
b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
e. Program Peningkatan Iklim Usaha Kecil Menengah dan
Produktif.
11. Kependudukan dan Pencatatan Sipil, meliputi :
a. Program Penataan Administrasi Kependudukan.
12. Ketenagakerjaan, meliputi :
a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
b. Program Peningkatan Ketenagakerjaan;
c. Program Perluasan Kesempatan Kerja;
d. Program Peningkatan Sarana Hubungan Industrial;
e. Program Perlindungan Pengembangan Ketenagakerjaan;
f. Program Peningkatan Lembaga Hubungan Industrial;
g. Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
13. Ketahanan Pangan, meliputi :
a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
(Pertanian/Perkebunan).
14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, meliputi :
a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan;
b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
dan Anak;
c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan;
d. Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender dalam
pembangunan.
15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, meliputi :
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal VII - 9
a. Program Keluarga Berencana;
b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja;
c. Program Pelayanan Kontrasepsi;
d. Program Pembinaan Peran serta Masyarakat Dalam Pelayanan
KB-KR yang Mandiri;
e. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan
Konseling KRR;
f. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan
dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak;
g. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk
HIV/AID's;
h. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina
Keluarga;
i. Program Pengembangan Model Operasional Bina Keluarga
Balita (BKB), Posyandu- Paud;
j. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.
16. Perhubungan, meliputi :
a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ;
c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
d. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;
e. Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan;
f. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan
Bermotor.
17. Komunikasi dan Informatika, meliputi :
a. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media
Masa;
b. Program Kerja Sama Informasi dengan Media Massa;
c. Program Pembinaan Telematika Daerah;
d. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan
Informatika;
e. Program Pengembangan Aplikasi Sistem dan Konten
Telematika;
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal VII - 10
f. Program Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan
Informatika;
g. Program Pengembangan Pelayanan Komunikasi dan
Informatika.
18. Pertanahan, meliputi :
a. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah;
b. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan;
c. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan.
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, meliputi :
a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
b. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak
Kriminal;
c. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
d. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban
dan Keamanan;
e. Program Pendidikan Politik Masyarakat;
f. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban
Bencana Alam.
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, meliputi :
a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
b. Program Pendidikan Kedinasan;
c. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
d. Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah;
e. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Kabupaten/Kota;
f. Program Peningkatan Kualitas Kebijakan manajemen
Pemerintahan (Kabupaten/Kota, Kecamatan dan
Desa/Kelurahan);
g. Program Peningkatan Kualitas Kebijakan manajemen
Pemerintahan;
h. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
i. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;
j. Program Penerapan dan Penegakan Hukum;
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal VII - 11
k. Program Penataan Sarana dan Prasarana Hukum;
l. Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah;
m. Program Pengamanan Berita Persandian dan Radiogram;
n. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah /
Wakil Kepala Daerah;
o. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah;
p. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan-Kebijakan KDH;
q. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan;
r. Penataan dan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur
Pengawasan.
21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, meliputi :
a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;
b. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun
Desa;
c. Program Peningkatan Keberdayaan Lembaga Ekonomi dan
Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan;
d. Program Peningkatan Keberdayaan dan Kemandirian Lembaga
Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan;
e. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.
22. Sosial, meliputi :
a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil;
(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
c. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks
Narapidana, PSK,Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya);
d. Program Pembinaan Anak Terlantar;
e. Program Pembinaan Lanjut Usia Terlantar;
f. Program Pemberdayaan Sosial bagi PMKS yang termasuk
dalam kriteria Korban Bencana;
g. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
h. Program Pembinaan dan Latihan Bagi Penyandang Cacat dan
Eks Trauma.
23. Kebudayaan, meliputi :
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal VII - 12
a. Program Pengembangan Nilai Budaya;
b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya.
24. Statistik, meliputi :
a. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.
25. Kearsipan, meliputi :
a. Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Kearsipan;
b. Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya
Aparatur Pengelola Kearsipan;
c. Program Pengembangan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kearsipan;
d. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip;
e. Program Pengembangan Khasanah Kearsipan;
f. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan;
g. Program Penelusuran Arsip yang Bernilai Sejarah.
26. Perpustakaan, meliputi :
a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan.
2. URUSAN PILIHAN
1. Perikanan dan Kelautan, meliputi :
a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
b. Program Pembinaan Kelembagaan Budidaya Perikanan;
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang perikanan;
d. Program Peningkatan Konsumsi Hasil Perikanan;
e. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi
Perikanan.
2. Pertanian, meliputi :
a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Pertanian/Perkebunan;
b. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan;
c. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
d. Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Infrastruktur
Pertanian;
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal VII - 13
e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pertanian;
f. Program Pengembangan Agribisnis;
g. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
h. Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan;
i. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan;
j. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
k. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang
Peternakan;
l. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;
m. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
n. Program Peningkatan Pengelolaan Hasil Produksi Peternakan;
o. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan;
p. Program Pengembangan Data/Informasi Peternakan/Perikanan;
q. Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
peternakan dan perikanan.
3. Kehutanan, meliputi :
a. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan;
b. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan;
d. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan.
4. Energi dan Sumberdaya Mineral, meliputi :
a. Program Pengendalian Air Tanah;
b. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi Baru
Terbarukan;
c. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan;
d. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan;
e. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang
Berpotensi Merusak Lingkungan.
5. Pariwisata, meliputi :
a. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
b. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
c. Program Pengembangan Kemitraan.
6. Perindustrian, meliputi :
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal VII - 14
a. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;
b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
c. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial.
7. Perdagangan, meliputi :
a. Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri;
b. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;
c. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan;
d. Program Pemberdayaan dan perlindungan pasar tradisional;
e. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.
8. Ketransmigrasian, meliputi :
a. Program Pengembangan Wilayah Ketransmigrasian;
b. Program Transmigrasi Lokal;
c. Program Transmigrasi Regional.
KONDISI
AWAL
KONDISI
AKHIRUTAMA MITRA UTAMA PENDUKUNG
Penilaian LAKIP Interval 0-100 41,45 52,00
Penilaian LPPD Interval 0-4 2,559 3,000
Opini BPK WDP WTP
Rasio belanja
modal terhadap
total belanja
Persen 13,93 30,00
Meningkatkan
kapasitas dan
kompetensi
aparatur
Implementasi
standar kompetensi
jabatan struktural
Kali 8 32
Penerapan insentif
berbasis kinerja
Persen 0,00 70,00
Penerapan sistem
reward
Orang 2.579 11.000
Penerapan sistem
punishment
Persen 100,00 100,00
Indeks kepuasan
masyarakat (IKM)
Persen 74,72 77,26
Penerapan SPM/SP Persen 20,00 100,00
Penerapan
SMM/SNI/ISO
9001-2008
Unit Kerja 4 14
Standarisasi sistem
penyelenggaraan
pelayanan publik
Setda,
DPPKAD,
BKD,
Bappeda
Inspektorat,
Setwan
Peningkatan
akuntabilitas kinerja
aparatur pemerintah
Mengembangkan
dan menerapkan
sistem insentif dan
disinsentif
kepegawaian
SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
Meningkatkan
efektivitas
pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi
organisasi
perangkat daerah
dalam
penyelenggaraan
pelayanan publik
Restrukturisasi
Organisasi
Perangkat Daerah
Terwujudnya
kelembagaan
pemerintah yang
efisien dan efektif
Meningkatnya
kualitas pelayanan
publik
BPMPD, BPMPP,
Distamben, Disperindag,
BKBPP, BLH, BKBMPB,
Disdik, Akper, Satpol PP,
Arsip, BKP4K, Diskop
UMKM, Disbudparpora,
Perpustakaan,
Dinsosnaker, Disnakan,
Dishutbun, Disduk Casip,
Dinkes, Dishubkominfo,
PU, RSUD, Distan
Meningkatkan
kepuasan
masyarakat
terhadap
penyelenggaraan
pelayanan publik
Meningkatnya
kualitas SDM
aparatur pemerintah
TABEL 7.1
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
SATUANINDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN KINERJA SKPD PENANGGUNGJAWAB
MISI
Meningkatkan
efektivitas
pemerintahan daerah
dalam mewujudkan
pelayanan publik dan
kualitas demokrasi
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 Hal VII - 15
KONDISI
AWAL
KONDISI
AKHIRUTAMA MITRA UTAMA PENDUKUNG
Setda,
DPPKAD,
BKD,
Bappeda
Inspektorat,
Setwan
SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
Meningkatkan
efektivitas
pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi
organisasi
perangkat daerah
dalam
penyelenggaraan
pelayanan publik
Restrukturisasi
Organisasi
Perangkat Daerah
Terwujudnya
kelembagaan
pemerintah yang
efisien dan efektif
BPMPD, BPMPP,
Distamben, Disperindag,
BKBPP, BLH, BKBMPB,
Disdik, Akper, Satpol PP,
Arsip, BKP4K, Diskop
UMKM, Disbudparpora,
Perpustakaan,
Dinsosnaker, Disnakan,
Dishutbun, Disduk Casip,
Dinkes, Dishubkominfo,
PU, RSUD, Distan
SATUANINDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN KINERJA SKPD PENANGGUNGJAWAB
MISI
Meningkatkan
efektivitas
pemerintahan daerah
dalam mewujudkan
pelayanan publik dan
kualitas demokrasi
Persentase
kesesuaian antara
muatan Renstra
SKPD dengan
RPJMD
Persen 70,00 100,00
Persentase
kesesuaian antara
muatan RKPD
dengan RPJMD
Persen 80,00 100,00
Kesesuaian
perencanaan
pembangunan
daerah dengan
Rencana Tata
Ruang Wilayah
(RTRW) dan
Turunannya
Persen 60,00 100,00
Pengakuan hak-hak
partisipasi
masyarakat dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
Meningkatkan
fungsi kontrol dan
partisipasi
masyarakat
Tingkat Partisipasi
Masyarakat dalam
Pembangunan
Interval 1-8
(Tangga
Arstein)
5-6 6-7
Peningkatan
kesadaran
masyarakat dalam
hukum dan HAM
Meningkatkan rasa
aman, nyaman, dan
budaya tertib di
masyarakat
Tingkat
penyelesaian
pelanggaran K3
Persen 100,00 70,00
Meningkatnya
kualitas
penyelenggaraan
pendidikan
Peningkatan akses,
mutu, dan
pemerataan
penyelenggaran
pendidikan
Meningkatkan
pemerataan akses
dan mutu
pendidikan
Indeks Pendidikan Poin 82,95 84,42
Meningkatnya
derajat kesehatan
masyarakat
Peningkatan akses,
mutu dan layanan
kesehatan
Meningkatkan
pelayanan
kesehatan dasar
dan rujukan yang
terjangkau
Indeks Kesehatan Poin 71.05 72.55
Setwan, BPMPP,
Distambern, Disperindag,
Inspektorat, BKBMPB,
Satpol PP, Arsip, BKP4K,
Diskop UMKM,
Perpustakaan, BKD,
Disnakan, Dishutbun,
Disduk Casip,
Dishubkominfo, Distan
Terwujudnya
perencanaan dan
pengendalianpemba
ngunan daerah yang
akuntabel
Peningkatan kualitas
perencanaan dan
pengendalian
pembangunan
Mengembangkan
sumber daya manusia
Kabupaten Sumedang
yang sehat, cerdas,
terampil, dan produktif
dilandasi dengan nilai-
nilai keimanan dan
ketaqwaan
Setda,
Disdik,
Dinkes,
Dinsosnaker,
RSUD, Akper
BLH,
Disbudparpora,
DPPKAD,
Bappeda, PU,
BPMPD,
BKBPP
Meningkatkan
sinergitas antar
dokumen
perencanaan
Meningkatnya
partisipasi
masyarakat dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
Setda,
DPPKAD,
BKD,
Bappeda
Inspektorat,
Setwan
BPMPD, BPMPP,
Distamben, Disperindag,
BKBPP, BLH, BKBMPB,
Disdik, Akper, Satpol PP,
Arsip, BKP4K, Diskop
UMKM, Disbudparpora,
Perpustakaan,
Dinsosnaker, Disnakan,
Dishutbun, Disduk Casip,
Dinkes, Dishubkominfo,
PU, RSUD, Distan
Meningkatkan
efektivitas
pemerintahan daerah
dalam mewujudkan
pelayanan publik dan
kualitas demokrasi
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 Hal VII - 16
KONDISI
AWAL
KONDISI
AKHIRUTAMA MITRA UTAMA PENDUKUNG
Setda,
DPPKAD,
BKD,
Bappeda
Inspektorat,
Setwan
SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
Meningkatkan
efektivitas
pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi
organisasi
perangkat daerah
dalam
penyelenggaraan
pelayanan publik
Restrukturisasi
Organisasi
Perangkat Daerah
Terwujudnya
kelembagaan
pemerintah yang
efisien dan efektif
BPMPD, BPMPP,
Distamben, Disperindag,
BKBPP, BLH, BKBMPB,
Disdik, Akper, Satpol PP,
Arsip, BKP4K, Diskop
UMKM, Disbudparpora,
Perpustakaan,
Dinsosnaker, Disnakan,
Dishutbun, Disduk Casip,
Dinkes, Dishubkominfo,
PU, RSUD, Distan
SATUANINDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN KINERJA SKPD PENANGGUNGJAWAB
MISI
Meningkatkan
efektivitas
pemerintahan daerah
dalam mewujudkan
pelayanan publik dan
kualitas demokrasi
Mengembangkan
sumber daya manusia
Kabupaten Sumedang
yang sehat, cerdas,
terampil, dan produktif
dilandasi dengan nilai-
nilai keimanan dan
ketaqwaan
Meningkatnya
penerapan nilai-nilai
agama dalam
kehidupan
bermasyarakat
Peningkatan
pelaksanaan nilai-
nilai keagamaan
dalam kehidupan
bermasyarakat
Meningkatkan
kesadaran dan
pelaksanaan nilai-
nilai keagamaan
Jumlah insiden
yang disebabkan
masalah perbedaan
agama/keyakinan
Kasus 0 0 Setda,
Disdik,
Dinkes,
Dinsosnaker,
RSUD, Akper
BLH,
Disbudparpora,
DPPKAD,
Bappeda, PU,
BPMPD,
BKBPP
Setwan, BPMPP,
Distambern, Disperindag,
Inspektorat, BKBMPB,
Satpol PP, Arsip, BKP4K,
Diskop UMKM,
Perpustakaan, BKD,
Disnakan, Dishutbun,
Disduk Casip,
Dishubkominfo, Distan
Jalan kewenangan
kabupaten dalam
kondisi baik
Persen 25,5 86,1
Panjang jalan
kabupaten
Km 796,056 846,050
Cakupan daerah
irigasi terhadap
area pertanian
Ha 17.077,20 24.022,20
Meningkatkan
penyediaan sarana
dan prasarana air
bersih masyarakat
dan penyehatan
lingkungan
Proporsi rumah
tangga dengan
akses berkelanjutan
terhadap air minum
layak di perkotaan
dan perdesaan
Persen 50,19 67,00
Meningkatkan
penataan
lingkungan
perkotaan dan
perdesaan
Proporsi rumah
tangga dengan
akses berkelanjutan
terhadap sanitasi
dasar di perkotaan
dan perdesaan
Persen 35,00 75,00
Meningkatnya
kualitas infrastruktur
wilayah dalam
mendorong
pengembangan
wilayah
Meningkatkan
status dan kualitas
jalan, jembatan,
dan irigasi
Setda, PU,
BPMPD,
DPPKAD,
Bappeda
Distamben,
Dishubkominfo,
BPMPP,
Disperindag,
BLH
BKBPP, Inspektorat,
BKBMPB, Disdik, Akper,
Satpol PP, Arsip, BKP4K,
Diskop UMKM,
Dinsosnaker,
Perpustakaan, BKD,
Disnakan, Dishutbun,
Disduk Casip,
Disbudparpora, Dinkes,
RSUD, Distan, Setwan
Meningkatkan
ketersediaan dan
kualitas infrastruktur
wilayah
Peningkatan kualitas
infrastruktur wilayah
di wilayah perdesaan
dan perkotaan
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 Hal VII - 17
KONDISI
AWAL
KONDISI
AKHIRUTAMA MITRA UTAMA PENDUKUNG
Setda,
DPPKAD,
BKD,
Bappeda
Inspektorat,
Setwan
SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
Meningkatkan
efektivitas
pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi
organisasi
perangkat daerah
dalam
penyelenggaraan
pelayanan publik
Restrukturisasi
Organisasi
Perangkat Daerah
Terwujudnya
kelembagaan
pemerintah yang
efisien dan efektif
BPMPD, BPMPP,
Distamben, Disperindag,
BKBPP, BLH, BKBMPB,
Disdik, Akper, Satpol PP,
Arsip, BKP4K, Diskop
UMKM, Disbudparpora,
Perpustakaan,
Dinsosnaker, Disnakan,
Dishutbun, Disduk Casip,
Dinkes, Dishubkominfo,
PU, RSUD, Distan
SATUANINDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN KINERJA SKPD PENANGGUNGJAWAB
MISI
Meningkatkan
efektivitas
pemerintahan daerah
dalam mewujudkan
pelayanan publik dan
kualitas demokrasi
Meningkatnya
kualitas infrastruktur
wilayah dalam
mendorong
pengembangan
wilayah
Peningkatan kualitas
infrastruktur wilayah
di wilayah perdesaan
dan perkotaan
Meningkatkan
infrastruktur
permukiman
Cakupan Layanan
Rumah Tidak layak
Huni
Persen 12,01 87,01
Terwujudnya
infrastruktur di
kawasan
pengembangan
ekonomi baru
Peningkatan kualitas
infrastruktur di
kawasan
pengembangan
ekonomi baru
Meningkatkan
infrastruktur untuk
pengembangan
kawasan ekonomi
baru
Kawasan
Pengembangan
Ekonomi Baru
Kawasan 0 2
Tingkat Investasi
(PMTB)
Rupiah
(Milyar)
2.780,8 3.700,67
Indeks Daya Beli Poin 64,90 67,85
Kluster industri
mikro dan kecil
Industri 5.751 5.761
Kluster industri
menengah
Industri 18 20
Meningkatkan
kewirausahaan
masyarakat
Jumlah usaha
mikro, kecil, dan
menengah
UMKM 6.898 10.000
Pelatihan kerja Orang 256 600
Penempatan tenaga
kerja
Orang 2.820 500-1.500
Penyelesaian
perselisihan
hubungan industrial
Kasus 7 0-12
Pengawasan
Ketenagakerjaan
Perusahaan 300 845
Setda, PU,
BPMPD,
DPPKAD,
Bappeda
Setda Diskop
UMKM,
BKP4K,
Dinsosnaker,
Disnakan,
Distamben,
Dishutbun,
Disperindag,
BPMPP,
Disbudparpor
a, Distan
BPMPD,
Disdik,
Bappeda,
DPPKAD,
Dishubkominfo,
PU
Setwan, BKBPP,
Inspektorat, BKBMPB,
BLH, Akper, Satpol PP,
Arsip, Perpustakaan,
BKD, Disduk Casip,
Dinkes, RSUD
BKBPP, Inspektorat,
BKBMPB, Disdik, Akper,
Satpol PP, Arsip, BKP4K,
Diskop UMKM,
Dinsosnaker,
Perpustakaan, BKD,
Disnakan, Dishutbun,
Disduk Casip,
Disbudparpora, Dinkes,
RSUD, Distan, Setwan
Distamben,
Dishubkominfo,
BPMPP,
Disperindag,
BLH
Mengembangkan
sentra-sentra
ekonomi berbasis
potensi lokal
Meningkatkan
ketersediaan dan
kualitas infrastruktur
wilayah
Meningkatkan iklim
usaha dan investasi
yang kondusif
Meningkatkan
perluasan
kesempatan kerja
dan produktivitas
tenaga kerja
Mengembangkan
perekonominan
Kabupaten Sumedang
yang berdaya saing
dan berkeadilan, serta
memberdayakan dan
melindungi kelompok-
kelompok usaha kecil
dan menengah
Meningkatnya
pertumbuhan
ekonomi kabupaten
Sumedang
Peningkatan daya
saing daerah
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 Hal VII - 18
KONDISI
AWAL
KONDISI
AKHIRUTAMA MITRA UTAMA PENDUKUNG
Setda,
DPPKAD,
BKD,
Bappeda
Inspektorat,
Setwan
SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
Meningkatkan
efektivitas
pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi
organisasi
perangkat daerah
dalam
penyelenggaraan
pelayanan publik
Restrukturisasi
Organisasi
Perangkat Daerah
Terwujudnya
kelembagaan
pemerintah yang
efisien dan efektif
BPMPD, BPMPP,
Distamben, Disperindag,
BKBPP, BLH, BKBMPB,
Disdik, Akper, Satpol PP,
Arsip, BKP4K, Diskop
UMKM, Disbudparpora,
Perpustakaan,
Dinsosnaker, Disnakan,
Dishutbun, Disduk Casip,
Dinkes, Dishubkominfo,
PU, RSUD, Distan
SATUANINDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN KINERJA SKPD PENANGGUNGJAWAB
MISI
Meningkatkan
efektivitas
pemerintahan daerah
dalam mewujudkan
pelayanan publik dan
kualitas demokrasi
Peningkatan daya
saing daerah
Meningkatkan
perluasan
kesempatan kerja
dan produktivitas
tenaga kerja
Perlindungan
tenaga kerja
Orang 55.813 66.000
Mengembangkan
kawasan
pertumbuhan
ekonomi
Kawasan strategis
kabupaten
Kawasan 6 6
Mendorong
pengembangan
objek dan daya tarik
wisata daerah
Jumlah objek
wisata daerah yang
dikembangkan
Objek Wisata 3 8
Kredit Perbankan
kepada UKM
Rupiah (Juta) 3.025 5.500
Indeks Gini Poin 0,3 0,25
Mendorong akses
pemasaran
Akses pasar untuk
produk lokal
Jenis Produk 16 16
Meningkatnya
ketahanan pangan
daerah
Peningkatan
produktivitas sektor
pertanian
Revitalisasi sektor
pertanian
Penggunaan
teknologi dan
rekayasa produk
pertanian
Jenis
Teknologi
1 2
Rasio luas kawasan
lindung untuk
menjaga
keanekaragaman
hayati terhadap
total luas kawasan
hutan
Persen 42,24 42,27
Rasio Ruang
Terbuka Hijau
(RTH)
Persen 4,76 10,83
Rasio Lahan Kritis
terhadap total luas
wilayah
Persen 9,16 5,95
Distan, RSUD,
Disdik, Satpol
PP, Bappeda,
Disnakan,
Dinsosnaker,
DPPKAD, PU,
Dinkes,
BPMPD
Setda Diskop
UMKM,
BKP4K,
Dinsosnaker,
Disnakan,
Distamben,
Dishutbun,
Disperindag,
BPMPP,
Disbudparpor
a, Distan
BPMPD,
Disdik,
Bappeda,
DPPKAD,
Dishubkominfo,
PU
Setwan, BKBPP,
Inspektorat, BKBMPB,
BLH, Akper, Satpol PP,
Arsip, Perpustakaan,
BKD, Disduk Casip,
Dinkes, RSUD
Setda,
Disbudparpor
a, BLH,
Distamben,
Dishutbun,
BKBMPB
BKBPP, Inspektorat,
Diskop UMKM, Akper,
BKP4K, Arsip,
Perpustakaan, BKD,
Disperindag, Disduk
Casip, Disubkominfo,
BPMPP, Setwan
Peningkatan
kelembagaan dan
kapasitas ekonomi
usaha mikro, kecil,
dan menengah
(UMKM) serta
koperasi
Meningkatkan
akses pembiayaan
Koperasi dan
UMKM
Pengembangan
koridor ekonomi
Kabupaten
Sumedang
Mengembangkan
lingkungan Kabupaten
Sumedang yang
aman, nyaman, dan
lestari berbasis
budaya dan nilai-nilai
kesundaan sebagai
daya ungkit
pembangunan
Mengembangkan
perekonominan
Kabupaten Sumedang
yang berdaya saing
dan berkeadilan, serta
memberdayakan dan
melindungi kelompok-
kelompok usaha kecil
dan menengah
Meningkatnya
pemerataan
pendapatan
masyarakat
Meningkatnya
kualitas lingkungan
hidup berkelanjutan
Peningkatan fungsi
kawasan lindung
Meningkatkan daya
dukung kawasan
lindung melalui
konservasi
lingkungan dan
ekowisata
Meningkatnya
pertumbuhan
ekonomi kabupaten
Sumedang
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 Hal VII - 19
KONDISI
AWAL
KONDISI
AKHIRUTAMA MITRA UTAMA PENDUKUNG
Setda,
DPPKAD,
BKD,
Bappeda
Inspektorat,
Setwan
SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
Meningkatkan
efektivitas
pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi
organisasi
perangkat daerah
dalam
penyelenggaraan
pelayanan publik
Restrukturisasi
Organisasi
Perangkat Daerah
Terwujudnya
kelembagaan
pemerintah yang
efisien dan efektif
BPMPD, BPMPP,
Distamben, Disperindag,
BKBPP, BLH, BKBMPB,
Disdik, Akper, Satpol PP,
Arsip, BKP4K, Diskop
UMKM, Disbudparpora,
Perpustakaan,
Dinsosnaker, Disnakan,
Dishutbun, Disduk Casip,
Dinkes, Dishubkominfo,
PU, RSUD, Distan
SATUANINDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN KINERJA SKPD PENANGGUNGJAWAB
MISI
Meningkatkan
efektivitas
pemerintahan daerah
dalam mewujudkan
pelayanan publik dan
kualitas demokrasi
Pengawasan dan
pengendalian
pemanfaatan
lingkungan hidup
Meningkatkan
kesadaran
masyarakat dan
penegakan hukum
dalam pemanfaatan
lahan
Luas lahan hutan Persen 27,25 30,00
Penanggulangan
bencana alam dan
bencana sosial
Meningkatkan
kesadaran dan
kesiagaan
masyarakat
tanggap bencana
dengan prinsip
sarasa, sariksa,
keur sarerea
Jumlah daerah
yang sudah terlatih
tanggap bencana
Kecamatan 3 13
Terlaksananya
perlindungan,
pengembangan,
dan pewarisan nilai-
nilai kasundaan
Kegiatan 50 50
Kunjungan
wisatawan
meningkat per 20
persen per ahun
Persen 10,00 100,00
Penggunaan
bahasa sunda
dalam proses
belajar mengajar
dan kegiatan
pemerintahan
Persen 0,00 100,00
Penerapan nilai-nilai
kesundaan sebagai
daya ungkit
pembangunan
Setda,
Disbudparpor
a, BLH,
Distamben,
Dishutbun,
BKBMPB
Distan, RSUD,
Disdik, Satpol
PP, Bappeda,
Disnakan,
Dinsosnaker,
DPPKAD, PU,
Dinkes,
BPMPD
BKBPP, Inspektorat,
Diskop UMKM, Akper,
BKP4K, Arsip,
Perpustakaan, BKD,
Disperindag, Disduk
Casip, Disubkominfo,
BPMPP, Setwan
Mengembangkan
lingkungan Kabupaten
Sumedang yang
aman, nyaman, dan
lestari berbasis
budaya dan nilai-nilai
kesundaan sebagai
daya ungkit
pembangunan
Menerapkan sistem
dan tata nilai
kesundaan dalam
kegiatan
masyarakat dan
pemerintahan yang
dijiwai semangat
Sumedang Puseur
Budaya Sunda
(SPBS)
Meningkatnya
kualitas lingkungan
hidup berkelanjutan
Lestarinya nilai-nilai
kesundaan
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 Hal VII - 20
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 -2018 Hal VIII - 1
BAB VIII
INDIKASI RENCANA
PROGRAM PRIORITAS DAN PENDANAAN
Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan
arah kebijakan kemudian disusunlah indikasi rencana program prioritas
pembangunan. Indikasi rencana program prioritas di Kabupaten Sumedang
tahun 2014-2018 meliputi Program Unggulan Kepala Daerah, Program
Strategis Kabupaten dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
Daerah.
8.1. PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
Program unggulan kepala daerah disusun berdasarkan janji-janji
politik kepala daerah pada saat kampanye pemilihan kepala daerah.
Program unggulan tersebut meliputi :
1. Pembinaan akhlak/ moral masyarakat;
2. Penciptaan lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan;
3. Pendidikan gratis sampai dengan SLTA dan Jaminan Pelayanan
Kesehatan Gratis;
4. Rehabilitasi dan peningkatan jalan, pembangunan jalan lingkar selatan,
bunderan polres, poros sukasari-lembang, bendungan beureum
beungeut, bendungan rengrang, jaringan irigasi dan penyelesaian
permasalahan warga yang terkena genangan waduk jatigede;
5. Reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang
baik, bersih dan berwibawa;
6. Peningkatan kesejahteraan petani melalui pemberian bantuan modal
untuk usaha kecil, koperasi serta perlindungan kepada pasar
tradisional;
7. Peningkatan anggaran untuk Pembangunan Pedesaan dan tunjangan
Aparatur Pemerintah Desa dan tunjangan RT/RW;
8. Peningkatan kesejahteraan Guru PNS/Honorer, Buruh, Tenaga
Kesehatan dan PNS Lainnya/ TPP;
9. Peningkatan tunjangan Ustadz, Kyai/ Guru Ngaji, Pesantren, Masjid,
TPA, MDT, MUI, Ormas, Seni Budaya, Olahraga dan Kepemudaan;
10. Penataan Kawasan Perkotaan dan Pedagang Kaki Lima.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 -2018 Hal VIII - 2
8.2. PROGRAM STRATEGIS KABUPATEN
Program strategis Kabupaten disusun berdasarkan analisis terhadap
perkembangan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Sumedang selama
tahun 2009-2013. Program strategis ini merupakan strategi untuk
menghadapi dan mengantisipasi berbagai tantangan Kabupaten Sumedang
kedepan. Program strategis ini meliputi :
1. Pembangunan Jalan Sukasari – Lembang;
2. Pembangunan Tol Cisumdawu;
3. Pembangunan Stadion Kabupaten Sumedang;
4. Pembangunan Jalan Lingkar Selatan;
5. Tahu Sumedang Industrial Park;
6. Kawasan Ekonomi Industri Ujungjaya;
7. Pemanfaatan Panas Bumi Tampomas;
8. Kawasan Agrowisata dan Agropolitan Jatigede;
9. Local Industrial-Education Linkage;
10. Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang;
11. DI Rengrang;
12. Pembangunan Bundaran Polres;
13. Reaktifasi Jalur Kereta Api Perkotaan Rancaekek-Jatinangor-
Tanjungsari.
8.2. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH
Pelaksanaan program penyelenggaraan Urusan Pemerintah
dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tanggung jawab kewenangan
sesuai dengan bidang urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun
pilihan. Program-program yang disusun tersebut merupakan program
prioritas pembangunan yang berhubungan urusan pemerintah dengan SKPD
terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD.
Masing masing program disertai dengan indikator kinerja program
sebagai alat perencanaan dan pengendalian pembangunan setiap tahunnya,
sehingga hasil pembangunan akan terukur perkembangannya sampai akhir
periode RPJMD. Penyusunan indikator kinerja program berupa hasil (out
comes) sebagian merupakan indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM)
untuk urusan-urusan yang telah diatur dengan peraturan menteri sesuai
dengan bidang urusannya. Indikator SPM yang belum menjadi indikator
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 -2018 Hal VIII - 3
sasaran maupun indikator program, akan dicantumkan pada dokumen
Rencana Strategis (Renstra) SKPD menjadi indikator kegiatan. Indikator
kinerja program menjadi acuan utama dalam menyusun kegiatan prioritas
yang dilakukan SKPD.
Pencapaian target indikator kinerja program disusun secara rinci untuk
setiap tahunnya dan disertai dengan kerangka pendanaan yang merupakan
pagu indikatif untuk masing masing program. Untuk progam yang karena
pencapaiannya dilaksanakan oleh beberapa SKPD/lintas SKPD maka
pencapaian target hasil dan kerangka pendanaan didistribusikan kepada
SKPD terkait. Uraian program sesuai urusan disertai dengan indikator kinerja
dan kerangka pendanaannya dapat dilihat pada tabel 8.1 dibawah ini.
TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000)
A URUSAN WAJIB
1 Urusan Pendidikan 81,984,797 88,651,924 95,987,860 107,050,530 118,911,807 492,586,918
Dinas Pendidikan
Tercapainya angka partisipasi
Pendidikan Anak Usia Dini
Angka Partisipasi Kasar (APK)
- PAUD (TK/RA) Persen 75.70 79.10 82.90 86.70 90.50 94.50 94.50
Angka Partisipasi Murni (APM)
- PAUD (TK/RA) Persen 63.13 63.33 63.73 64.33 65.03 65.93 65.93
Tercapainya Angka Partisipasi
Pendidikan Dasar
Angka Partisipasi Kasar (APK)
- SD/MI sederajat Persen 120.00 115.35 116.65 117.95 119.35 120.95 120.95
- SMP/MTs sederajat Persen 99.75 101.64 103.14 104.74 106.34 108.14 108.14
Angka Partisipasi Murni (APM)
- SD/MI sederajat Persen 99.95 101.14 102.44 103.74 105.14 106.74 106.74
- SMP/MTs sederajat Persen 98.79 99.17 100.67 102.27 103.27 105.67 105.67
Persenatase SD/MI Gratis Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Persenatase SMP/MTs Gratis Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Tercapainya Partispasi Pendidikan
Menengah
Angka Partisipasi Sekolah
- SMA/MA sederajat Persen 75.00 78.47 81.94 85.41 88.88 92.35 92.35
- SMK Persen 60.00 67.44 74.88 82.32 89.76 97.20 97.20
Angka Partisipasi Kasar (APK)
- SMA/MA Sederajat Persen 68.00 71.80 75.60 79.40 83.20 87.00 87.00
- SMK Persen 50.00 57.90 65.80 73.70 81.60 89.50 89.50
Angka Partisipasi Murni (APM)
- SMA/MA Sederajat Persen 50.00 53.80 57.60 61.40 65.20 69.00 69.00
- SMK Persen 40.00 47.90 55.80 63.70 71.60 79.50 79.50
Persentase SMA/SMK/MA Gratis Persen - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Tercapainya Partispasi Pendidikan
Non Formal
Angka Partisipasi Kejar Paket A Persen 0.80 1.20 1.60 2.00 2.40 2.80 2.80
Angka Partisipasi Kejar Paket B Persen 5.00 5.40 5.80 6.20 6.60 7.00 7.00
Angka Partisipasi Kejar Paket C Persen 5.00 5.40 5.80 6.20 6.60 7.00 7.00
Angka Melek Huruf Persen 97.82 97.92 98.02 98.12 98.22 98.32 98.32
7,035,500
BOS BOS
1,665,500
29,703,058 39,534,770 43,448,247
1,117,500 1,272,500
Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
Program Pendidikan
Menengah
BOS BOS
Program Pelayanan
Pendidikan Non Formal
2015 2016 2017
BOS
KONDISI KINERJA AKHIR
32,673,364 35,940,700
1,562,500
BOS
1,417,500
181,300,139
TABEL 8.1
8,507,960 9,749,560 11,011,160 13,534,360 55,075,800 12,272,760
32,850,000 34,685,000 36,850,000 42,470,000 48,480,000 195,335,000
Program Pendidikan
Anak Usia Dini
2018NOURUSAN/PROGRAM
PRIORITASINDIKATOR KINERJA PROGRAM
KONDISI
KINERJA
AWAL
INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN
SATUAN 2014
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 Hal VIII - 4
TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000)
2015 2016 2017 KONDISI KINERJA AKHIR
2018NOURUSAN/PROGRAM
PRIORITASINDIKATOR KINERJA PROGRAM
KONDISI
KINERJA
AWAL
SATUAN 2014
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Tercapainya Kinerja Pendidikan
Angka RLS Tahun 7.96 8.08 8.19 8.29 8.39 8.49 8.49
Angka tingkat pendidikan yang
ditamatkan
- SD/MI Persen 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
- SMP/MTs Persen 99.90 99.90 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
- SMA/MA Persen 99.98 99.99 99.99 99.99 100.00 100.00 100.00
- SMK Persen 99.95 99.96 99.98 99.99 100.00 100.00 100.00
Kelayakan Guru SD Persen 75.53 81.03 85.73 90.23 93.73 96.43 98.13
Kelayakan Guru SMP Persen 90.62 91.82 92.84 94.36 96.80 98.98 100.00
Kelayakan Guru SMA Persen 90.76 91.96 92.98 94.52 96.93 98.98 100.00
Kelayakan Guru SMK Persen 90.59 91.79 92.81 94.34 96.80 98.98 100.00
Akademi Keperawatan
Program pengadaan dan
peningkatan sarana
prasarana pendidikan
kesehatan
Rasio sarana praktek/mahasiswa Rasio 1:8 1:7 538,971 1:7 550,000 1:6 605,000 1:6 665,500 1:5 732,050 1:5 3,091,521
Pengembangan SDM
dalam bidang kesehatan
Jumlah keluarga yang terbina dalam
bidang kesehatan
Kepala
Keluarga 600 120 211,308 120 212,000 120 215,000 120 236,500 120 260,150 120 1,134,958
2 Urusan Kesehatan 90,170,000 69,600,900 70,214,990 69,997,309 71,586,898 371,570,097
Dinas Kesehatan
Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
Jumlah Akreditasi sarana dan tenaga
kesehatan di PuskesmasUnit 4 9 947,000 13 1,054,200 17 1,166,320 21 1,285,452 25 2,010,537 25 6,463,509
Jumlah Puskesmas Unit 32 33 34 35 36 36 36
Jumlah Puskesmas Perawatan Unit 6 10 12 14 15 16 16
Jumlah Puskesmas PONED Unit 11 16 20 24 28 32 32
Jumlah Rumah Sakit Tanpa Kelas Unit 1 1
Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan Ketersediaan Obat dan Alat kesehatan persen 100.00 100.00 8,100,000 100.00 8,940,000 100.00 10,084,000 100.00 11,328,000 100.00 12,572,000 100.00 51,024,000
UPTD yang mendapatkan biaya
penunjang kegiatan dalam
melaksanakan pelayanan kesehatan
dasar
Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Persentase Kualitas Air Minum yang
memenuhi syarat Persen 73.00 85.00 90.00 95.00 98.00 100.00 100.00
Persentase Penduduk/RT yang
memiliki akses terhadap air minum
yang berkualitas
Persen 50.19 62.00 62.50 63.00 63.50 67.00 67.00
Cakupan PHBS di Rumah tangga Persen 43.80 52.00 55.00 60.00 65.00 70.00 70.00
Cakupan Desa siaga aktif Purnama Persen 9.30 15.00 20.00 25.00 35.00 40.00 40.00
3,230,000 3,245,000 16,045,000
7,250,000 6,250,000
3,363,800 16,635,798 4,070,198
Program Mutu Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan
Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan 5,886,000 6,319,500 6,738,500 7,078,500
9,022,000
44,750,000
7,546,500
7,250,000
43,564,000
33,569,000
6,250,000
9,022,000 Program Upaya
Kesehatan masyarakat 7,894,000 8,604,000 9,022,000
Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
3,170,000 3,190,000 3,210,000
17,750,000
2,780,000 3,058,000
Program Pengadaan,
Peningkatan dan
Perbaikan sarana dan
prasarana
Puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan
jaringannya
3,363,800
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 Hal VIII - 5
TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000)
2015 2016 2017 KONDISI KINERJA AKHIR
2018NOURUSAN/PROGRAM
PRIORITASINDIKATOR KINERJA PROGRAM
KONDISI
KINERJA
AWAL
SATUAN 2014
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Cakupan penduduk yang
menggunakan jamban sehatPersen 36.98 64.00 67.00 69.00 72.00 75.00 75.00
Cakupan Desa yang melaksanakan
STBMdesa 12 40 50 60 70 80 80
Program Pelayanan
Kesehatan Penduduk
Miskin
Persentase penduduk yang
terlindungi jaminan pemeliharaan
kesehatan berbasis asuransi
Persen 28.10 30.00 12,597,000 35.00 13,282,200 40.00 13,478,920 45.00 14,692,872 50.00 16,428,411 50.00 70,479,403
Program
Pengembangan Sistem
Informasi Kesehatan
(SIK)
Tersedianya data terpilah perspektif
gender (berdasarkan jenis kelamin)Persen - 100.00 802,000 100.00 830,500 100.00 861,550 100.00 893,405 100.00 928,346 100.00 4,315,801
Penemuan dan Penanganan
penderita penyakit menular:
Penemuan pasien baru TB BTA +
(CDR)Persen 66.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
Penemuan penderita Pneumoni pada
Balita Persen 32.80 50.00 55.00 60.00 70.00 86.00 86.00
Penanganan penderita HIV/AIDS Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Penanganan penderita malaria Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Penanggulangan penyakit DBD :
- Penderita DBD yang ditangani Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
- Case Fatality Rate (CFR) Persen <1 % <1 % <1 % <1 % <1 % <1 % <1 %
Desa/Kel UCI Persen 89.61 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Desa/Kelurahan mengalami KLB yang
dilakukan penyelidikan Epidemiologi
< 24 jam
Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cakupan Kunjungan Ibu hamil K4 Persen 87.95 95.00 95.00 95.00 96.00 96.00 96.00
Cakupan Pelayanan Balita Persen 50.87 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
Kunjungan neonatus KN3 Persen 92.45 95.00 95.00 95.00 96.00 96.00 96.00
Cakupan Neonatal dengan komplikasi
yang ditanganiPersen 32.00 70.00 70.00 72.00 72.00 72.00 72.00
Cakupan pertolongan persalinan oleh
bidan atau tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi kebidanan
Persen 89.83 89.00 BPJS 89.50 BPJS 90.00 BPJS 90.00 BPJS 90.00 BPJS 90.00 BPJS
Cakupan MP ASI anak usia 6 - 24 bln
gakinPersen 9.62 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cakupan Balita Gizi buruk mendapat
perawatanPersen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Persentase balita gizi buruk Persen <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Rumah Sakit Umum
Daerah
Program pengadaan,
peningkatan sarana dan
prasarana rumah
sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-
paru/rumah sakit mata
Jumlah Tempat tidur pasien Unit 310 100 30,000,000 50 16,500,000 40 14,400,000 30 11,700,000 20 8,400,000 240 81,000,000
1,732,480
8,310,710
24,906,020
8,320,856
1,778,100 1,836,610
1,830,976
2,400,000 2,500,000
1,650,400
11,800,000 2,300,000 2,350,000
5,737,820
Program
Pengembangan
Lingkungan Sehat
2,250,000
Program Peningkatan
Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
Program Jaminan
Persalinan
4,135,000 4,605,000
1,525,000 1,582,000
1,711,000 1,390,000 1,595,000
5,551,200 4,877,000
Program Pencegahan
Penanggulangan
Penyakit Menular
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 Hal VIII - 6
TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000)
2015 2016 2017 KONDISI KINERJA AKHIR
2018NOURUSAN/PROGRAM
PRIORITASINDIKATOR KINERJA PROGRAM
KONDISI
KINERJA
AWAL
SATUAN 2014
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Program Pelayanan
Kesehatan Penduduk
Miskin
Pelayanan terhadap pasien gakin
yang datang ke rumah sakit pada
setiap unit
Persen 100.00 100.00 BPJS 100.00 BPJS 100.00 BPJS 100.00 BPJS 100.00 BPJS 100.00 BPJS
3Urusan Lingkungan
Hidup10,015,000 6,411,500 7,287,000 8,831,500 9,500,000 42,045,000
Badan Lingkungan
Hidup
Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang
mentaati persyaratan administratif dan
teknis pencegahan pencemaran air
Usaha/
Kegiatan 15 18 21 24 27 30 30
Persentase luasan lahan yang telah
ditetapkan status kerusakan lahan
dan/atau tanah untuk produksi
biomassa yang diinformasikan
Persen - 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 100.00
Jumlah pengaduan masyarakat akibat
adanya dugaan pecemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup yang
ditindaklanjuti
Pengaduan 10 5 5 5 5 5 25
Jumlah usaha dan/atau kegiatan
sumber tidak bergerak yang
memenuhi persyaratan administratif
dan teknis pengendalian pencemaran
udara
Usaha/
Kegiatan 10 12 14 16 18 20 20
Cakupan pengawasan terhadap
pelaksanaan AMDAL UKL/UPLPersen 65 70 75 80 85 90 400
Jumlah sungai yang terpantau
kualitas airnyaSungai 1 2 3 4 5 6 6
Jumlah titik pantau kualitas udara
ambientLokasi - 2 3 4 5 6 6
Jumlah taman keanekaragaman
hayatiTaman - 1 - - - - 1
Jumlah mata air permanen Mata Air 8 5 5 5 5 5 25
Program Peningkatan
Kualitas dan Akses
Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan
Hidup
Jumlah pengunjung yang mengakses
data dan informasi sumber daya alam
dan lingkungan hidup
Orang - 50 150,000 100 180,000 150 210,000 200 240,000 250 270,000 250 1,050,000
Program
Pengembangan Kinerja
Pengelolaan
Persampahan
Persentase penanganan sampah Persen 34.00 35.00 3,725,000 36.00 2,056,500 37.00 2,190,000 38.00 3,521,500 39.00 3,705,000 39.00 15,198,000
Program Pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau
(RTH)
Capaian Luas RTH (Ha) Ha 68.73 90.68 1,705,000 122.95 1,435,000 135.15 1,452,000 145.84 1,655,000 156.37 1,910,000 156.37 8,157,000
4Urusan Pekerjaan
Umum200,027,466 262,125,171 230,198,968 173,252,781 204,189,368 1,069,793,754
Dinas Pekerjaan Umum
Program pembangunan
jalan dan jembatan
Terwujudnya dan terbangunnya
peningkatan jalan strategis dan non
strategis serta jembatan yang mantap
Km 752.01 56.96 28,049,967 17.74 10,857,502 162.82 78,265,318 236.63 114,949,376 277.86 87,930,606 752.01 320,052,769
8,640,000
875,000 4,525,000
4,475,000 995,000
Program Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan
Hidup
Program Peningkatan
Pengendalian Polusi
Program Perlindungan
dan Konservasi Sumber
Daya Alam
360,000
2,800,000 1,320,000 1,425,000 1,475,000
795,000 1,260,000 1,065,000
1,275,000 625,000 750,000 1,000,000
1,620,000
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 Hal VIII - 7
TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000)
2015 2016 2017 KONDISI KINERJA AKHIR
2018NOURUSAN/PROGRAM
PRIORITASINDIKATOR KINERJA PROGRAM
KONDISI
KINERJA
AWAL
SATUAN 2014
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Terwujudnya pemeliharaan rutin jalan
dan jembatan per tahun dilaksanakan
pada 30% total panjang jalan
Km 777.66 203.98 278.10 101.75 175.86 17.97 777.66
Terwujudnya pemeliharaan Periodik
Jalan dilaksanakan pada interval tiap
3 tahun setelah dilaksanakannya
pemeliharaan rutin jalan
Km 739.20 118.66 236.53 203.65 17.64 62.72 639.20
Program Pembangunan
Sistem Informasi/Data
Base Jalan dan
Jembatan
Ketersediaan data base jalan dan
jembatanPersen 80.00 100.00 450,000 100.00 525,000 100.00 600,000 100.00 675,000 100.00 750,000 100.00 3,000,000
Program Pengendalian
Banjir
Jumlah bantaran dan tanggul sungai
yang terehabilitasiPersen 55.00 60.00 2,250,000 65.00 2,750,000 70.00 2,000,000 75.00 2,750,000 80.00 1,500,000 80.00 11,250,000
Program
pengembangan dan
pengelolaan jaringan
irigasi, rawa, dan
jaringan pengairan
Luasan daerah irigasi (DI) yang
terlayani air irigasiHa 17,077.20 19016.19 45,375,000 20632.03 91,873,500 21878.54 10,435,000 22940.38 8,172,000 24,022.20 18,138,000 24,022.20 173,993,500
Program
Pengembangan kinerja
Pengelolaan
Penyehatan Lingkungan
Ketersediaan MCK Persen 60.00 65.00 38,544,000 70.00 23,924,000 75.00 15,890,000 80.00 16,561,000 85.00 21,795,000 85.00 116,714,000
Program pembangunan
saluran drainase/gorong-
gorong
Berkurangnya jumlah titik genangan Persen 30.00 27.00 700,000 23.00 7,750,000 20.00 3,999,000 17.00 3,850,000 15.00 3,600,000 15.00 19,899,000
5 Urusan Penataan Ruang 3,950,000 5,945,000 6,509,500 5,945,450 6,074,995 28,424,945
Dinas Pekerjaan Umum,
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program Perencanaan
Tata Ruang
Ketersediaan rencana tata ruang pada
kawasan strategisPersen 75.00 80.00 3,800,000 85.00 5,645,000 90.00 6,209,500 95.00 5,595,450 100.00 5,724,995 100.00 26,974,945
Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Peningkatan kesesuaian pemanfaatan
ruang sesuai RTRW Persen 60.00 64.00 150,000 68.00 300,000 72.00 300,000 76.00 350,000 80.00 350,000 80.00 1,450,000
6Urusan Perencanaan
Pembangunan 14,857,500 11,626,250 9,208,875 7,841,263 9,054,389 52,588,276
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persentase kesesuaian sasaran
rencana menengah daerah dengan
realisasi tahunan
Persen 82.06 100.00 3,285,000 100.00 3,510,000 100.00 4,043,500 100.00 3,670,850 100.00 4,947,435 100.00 19,456,785
Program Kerjasama
Pembangunan
Persentase kerjasama pemda dengan
perusahaan (CSR) dan perguruan
tinggi
Persen 50.00 60.00 550,000 70.00 635,000 80.00 445,000 90.00 455,000 100.00 465,000 100.00 2,550,000
Program Perencanaan
Sosial Budaya
Persentase kesesuaian sasaran
rencana menengah daerah dengan
realisasi tahunan bidang sosial
budaya
Persen 85.47 100.00 1,350,000 100.00 1,350,000 100.00 1,350,000 100.00 350,000 100.00 350,000 100.00 4,750,000
424,884,485 70,475,762 84,658,499 119,009,650 26,295,405
Program rehabilitasi dan
pemeliharaan jalan dan
jembatan
124,445,169
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 Hal VIII - 8
TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000)
2015 2016 2017 KONDISI KINERJA AKHIR
2018NOURUSAN/PROGRAM
PRIORITASINDIKATOR KINERJA PROGRAM
KONDISI
KINERJA
AWAL
SATUAN 2014
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Program Perencanaan
Pengembangan
Kawasan Stragtegis dan
Cepat Tumbuh
Persentase kesesuaian sasaran
rencana menengah daerah dengan
realisasi tahunan bidang infrastruktur
Persen 66.51 100.00 6,737,500 100.00 3,041,250 100.00 1,375,375 100.00 1,565,413 100.00 1,486,954 100.00 14,206,491
Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Persentase kesesuaian sasaran
rencana menengah daerah dengan
realisasi tahunan bidang ekonomi
Persen 79.38 100.00 2,275,000 100.00 2,800,000 100.00 1,675,000 100.00 1,450,000 100.00 1,425,000 100.00 9,625,000
Program
Pengembangan
data/informasi
Persentase data dan informasi
perencanaan pembangunan yang
dapat diakses
Persen 100.00 100.00 660,000 100.00 290,000 100.00 320,000 100.00 350,000 100.00 380,000 100.00 2,000,000
7 Urusan Perumahan 9,981,250 8,531,250 8,331,250 9,081,250 8,631,250 44,556,250
Dinas Pekerjaan Umum
Program Lingkungan
Sehat Perumahan
Ketersediaan saluran drainase/gorong-
gorong di Kawasan IPPPersen 50.00 100.00 2,000,000 100.00 2,000,000
Program
Pengembangan wilayah
strategis dan cepat
tumbuh
Peningkatan infrastruktur di wilayah
strategis Persen 60.00 68.00 2,650,000 76.00 3,000,000 84.00 2,500,000 92.00 3,000,000 100.00 2,300,000 100.00 13,450,000
Program Penyediaan
dan Pengelolaan Air
Baku
Ketersediaan air baku Persen 60.00 68.00 5,331,250 76.00 5,531,250 84.00 5,831,250 92.00 6,081,250 100.00 6,331,250 100.00 29,106,250
8Urusan Kepemudaan
dan Olahraga3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 15,000,000
Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga
Program Peningkatan
Peran Serta
Kepemudaan
Persentase peningkatan partisipasi
pemuda dalam pembangunanPersen
6 Organisasi
Pemuda 20.00 1,000,000 20.00 1,000,000 20.00 1,000,000 20.00 1,000,000 20.00 1,000,000 20.00 5,000,000
Program Pembinaan
dan pemasyarakatan
olahraga
Persentase peningkatan partisipasi
masyarakat dalam berolahragaPersen
5 Cabang
Olahraga 20.00 2,000,000 20.00 2,000,000 20.00 2,000,000 20.00 2,000,000 20.00 2,000,000 20.00 10,000,000
9Urusan Penanaman
Modal2,300,000 2,050,000 2,150,000 2,575,000 2,725,000 11,800,000
Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan
Perijinan
Terciptanya iklim usaha yang kondusif
bagi penanam modal. memperkuat
daya saing perekonomian dan
mempercepat peningkatan
penanaman modal
Perda/Perbu
p/Informasi
Peluang
Usaha
5 3 500,000 3 500,000 3 500,000 3 650,000 3 650,000 15 2,800,000
Terlaksananya kegiatan penanaman
modal yang sesuai dengan hak.
kewajiban dan tanggungjawab
penanaman modal
Persen 100.00 100.0 100,000 100.00 100,000 100.00 100,000 100.00 100,000 100.00 100,000 100.00 500,000
Terselenggaranya kerjasama
kemitraan antara UMKM dengan
pemerintah
Kali 4 3 200,000 3 200,000 3 200,000 3 325,000 3 325,000 15 1,250,000
Meningkatnya citra sumedang
sebagai daerah tujuan penanaman
modal dan meningkatnya minat akan
peluang penanaman modal yang
prospektif
Kali 3 2 400,000 2 400,000 2 400,000 2 450,000 2 450,000 10 2,100,000
Program Peningkatan
iklim investasi dan
realisasi investasi
Program Peningkatan
promosi dan kerjasama
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 Hal VIII - 9
TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000)
2015 2016 2017 KONDISI KINERJA AKHIR
2018NOURUSAN/PROGRAM
PRIORITASINDIKATOR KINERJA PROGRAM
KONDISI
KINERJA
AWAL
SATUAN 2014
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Program Peningkatan
Pelayanan Perizinan
Terselenggaranya pelayanan perijinan
dan non perijinan penanaman modalPersen 100.00 100.00 350,000 100.00 400,000 100.00 500,000 100.00 600,000 100.00 750,000 100.00 2,600,000
Tersusunnya dokumen basis data
potensi daerah, dokumen daya tarik
daerah, dokumen strategi pemikat
investor dan dokumen prosedur
investasi
Persen - 100.00 500,000 100.00 200,000 100.00 200,000 100.00 150,000 100.00 150,000 100.00 1,200,000
Peningkatan pengetahuan
masyarakat, dunia usaha dalam
bidang penanaman modal
Kali 1 1 250,000 1 250,000 1 250,000 1 300,000 1 300,000 5 1,350,000
10Urusan Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 32,500,000
Dinas Koperasi dan
UMKM
Program
Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah
Meningkatnya kualitas SDM KUMKM
berbasis sumber daya lokalOrang 816 100 1,000,000 100 1,000,000 100 1,000,000 100 1,000,000 100 1,000,000 500 5,000,000
Program Peningkatan
Kualitas Kelembagaan
Koperasi
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan
Jatidiri Koperasi dan Akses Kemitraan
Koperasi
Koperasi 213 73 750,000 72 750,000 72 750,000 72 750,000 72 750,000 361 3,750,000
Meningkatnya Jaringan Usaha.
kemitraan dan fasilitasi PIRT dan
Halal
UKM 210 100 1,250,000 100 1,250,000 100 1,250,000 100 1,250,000 100 1,250,000 500 6,250,000
Terwujudnya fasilitasi bantuan
permodalan dan sarana usaha
KUMKM
KUKM 620 100 1,000,000 100 1,000,000 100 1,000,000 100 1,000,000 100 1,000,000 500 5,000,000
Terciptanya akselerasi pasar yang
kuat bagi KUMKMKUKM 364 130 1,000,000 130 1,000,000 130 1,000,000 130 1,000,000 130 1,000,000 650 5,000,000
Meningkatnya Kualitas Pemasaran
dan jaringan usaha UKM yang
kompetitif
UMK 640 240 1,500,000 240 1,500,000 240 1,500,000 240 1,500,000 240 1,500,000 1,200 7,500,000
11Urusan Kependudukan
dan Pencatatan Sipil 2,963,572 2,963,572 2,963,572 2,963,572 2,963,572 14,817,860
Dinas Kependudukan,
Pencatatan Sipil dan
Transmigrasi
Penduduk bernomor induk
kependudukan (NIK) NasionalPersen 90.00 95.00 97.50 100.00 100.00 100.00 100.00
Rasio kepemilikan kartu keluarga per
satuan kepala keluargaPersen 25.56 56.53 75.00 99.00 99.00 99.00 99.00
Rasio penduduk ber-KTP per satuan
penduduk wajib KTPPersen 61.32 87.59 97.87 99.00 99.00 99.00 99.00
Rasio bayi berakte kelahiran Persen 25.11 35.00 50.00 60.00 70.00 80.00 80.00
Rasio pasangan berakte nikah Persen 39.47 45.00 52.50 60.00 70.00 80.00 80.00
14,817,860 2,963,572 2,963,572 2,963,572 2,963,572
Program Penyiapan
potensi sumber daya,
sarana dan prasarana
daerah
Program Penciptaan
Iklim Usaha Kecil
Menengah yang
kondusif
Program
Pengembangan Sistem
Pendukung usaha bagi
UMKM
2,963,572
Program Penataan
Administrasi
Kependudukan
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 Hal VIII - 10
TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000)
2015 2016 2017 KONDISI KINERJA AKHIR
2018NOURUSAN/PROGRAM
PRIORITASINDIKATOR KINERJA PROGRAM
KONDISI
KINERJA
AWAL
SATUAN 2014
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
12 Urusan Ketenagakerjaan 11,308,254 11,308,254 11,308,254 11,308,254 11,308,254 56,541,270
Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja
Besaran Tenaga Kerja yang
Mendapat pelatihan berbasis
kopetensi
Persen 43.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Besaran Tenaga Kerja yang
Mendapat pelatihan berbasis
masyarakat
Persen 81.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Besaran Tenaga Kerja yang
mendapatkan pelatihan
kewirausahaan
Persen 80.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Program Peningkatan
Kesempatan Kerja
Besaran Pencari kerja yang terdaftar
yang ditempatkan Persen 23.48 100.00 600,000 100.00 600,000 100.00 600,000 100.00 600,000 100.00 600,000 100.00 3,000,000
Program Peningkatan
Sarana Hubungan
Industrial
Besaran Kasus diselesaikan dengan
perjanjian bersama (PB)Persen 25.00 100.00 49,550 100.00 49,550 100.00 49,550 100.00 49,550 100.00 49,550 100.00 247,750
Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi
peserta Program JamsostekPersen 71.56 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Besaran Pemeriksaan Perusahan Persen 35.63 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Besaran Pengujian Peralatan
PerusahaanPersen 55.58 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
13Urusan Ketahanan
Pangan2,075,000 2,349,500 2,757,500 3,239,000 3,840,000 14,261,000
Badan Ketahanan
Pangan, Penyuluhan
Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan
Persentase Ketersediaan Energi dan
Protein Per KapitaPersen 89.00 89.50 90.00 90.50 91.00 91.50 91.50
Persentase Penguatan Cadangan
PanganPersen 46.83 53.43 60.00 66.60 73.20 79.80 79.80
Persentase Ketersediaan Informasi
Pasokan Harga dan Akses Pangan di
Daerah
Persen 60.00 75.00 90.00 95.00 100.00 100.00 100.00
Persentase Stabilitas Harga dan
Pasokan PanganPersen 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 100.00 100.00
Persentase Skor Pola Pangan
Harapan (PPH)Persen 85.90 87.80 90.00 91.90 93.80 95.70 95.70
Persentase Pengawasan dan
Pembinaan Keamanan PanganPersen 66.25 73.13 80.00 86.90 93.80 100.00 100.00
Persentase Penanganan Daerah
Rawan PanganPersen 50.00 55.00 60.00 65.00 70.00 75.00 75.00
14
Urusan Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
609,050 724,458 844,126 965,245 1,088,032 4,230,911
Badan Keluarga
Berencana dan
Pemberdayaan
Perempuan
17,780,800 3,556,160
3,840,000 2,757,500 3,239,000
Program Perlindungan
dan Pengembangan
Ketenagakerjaan
3,556,160
Program Peningkatan
Kualitas dan
Produktivitas Tenaga
Kerja
2,075,000 2,349,500
3,556,160 3,556,160 3,556,160
7,102,544 35,512,720 7,102,544 7,102,544 7,102,544 7,102,544
Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
Pertanian/Perkebunan
14,261,000
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 Hal VIII - 11
TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000)
2015 2016 2017 KONDISI KINERJA AKHIR
2018NOURUSAN/PROGRAM
PRIORITASINDIKATOR KINERJA PROGRAM
KONDISI
KINERJA
AWAL
SATUAN 2014
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Program Peningkatan
Kualitas Hidup dan
Perlindungan
Perempuan
159,050 184,458 214,126 245,245 278,032 1,080,911
Program Peningkatan
Peran serta dan
kesetaraan Gender
dalam pembangunan
150,000 175,000 200,000 225,000 250,000 1,000,000
Program keserasian
kebijakan peningkatan
kualitas Anak dan
Perempuan
130,000 165,000 200,000 235,000 270,000 1,000,000
Program keserasian
kebijakan peningkatan
kualitas Anak dan
Perempuan
40,000 45,000 50,000 55,000 60,000 250,000
Program Penguatan
Kelembagaan
pengarusutamaan
gender dan anak
130,000 155,000 180,000 205,000 230,000 900,000
15
Urusan Keluarga
Berencana dan Keluarga
Sejahtera
6,985,820 7,101,320 7,617,570 8,129,070 8,333,820 38,167,600
Badan Keluarga
Berencana dan
Pemberdayaan
Perempuan
Progaram Kesehatan
Reproduksi Remaja 300,000 400,000 500,000 650,000 650,000 2,500,000
Program
Pengembangan Pusat
Informasi dan Konseling
KRR
350,000 400,000 500,000 550,000 550,000 2,350,000
Program Keluarga
Berencana 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 900,000
Program Pelayanan
Kontrasepsi1,234,000 1,259,000 1,384,000 1,475,000 1,600,000 6,952,000
Program Keluarga
Berencana950,000 950,000 1,050,000 1,100,000 1,100,000 5,150,000
Program Pembinaan
Peranserta Masyarakat
Dalam Pelayanan KB-
KR Yang Mandiri
320,000 370,000 370,000 420,000 420,000 1,900,000
Program Kesehatan
Reproduksi Remaja50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 250,000
Program Keluarga
Berencana550,700 550,700 561,450 551,450 550,700 2,765,000
Program penyiapan
tenaga pendamping
Kelompok Bina Keluarga
600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 3,000,000
Program
Pengembangan Model
Operasional BKB.
Posyandu- Paud
400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 2,000,000
100.00
74.28
.93.29
20.00 20.00 20.00
93.29 91.79 92.54
70.92 72.73
20.00
2.50
4.50
2.50
20.00
2.75 2.65
73.51
4.50
91.04
74.28
5.50 5.00 5.80
Cakupan Pasangan Usia Subur yang
ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet
need) 5%
90.29 Persen 89.54
3.25
20.00 20.00 Persen
Persen
67.82
6.24
2.97
100.00 Persen
6.00
100.00 100.00
Cakupan Pasangan Usia Subur yang
isterinya dibawah usia 20 tahun
(3.5%)
Persen 3.50
100.00
Cakupan Perempuan dan Anak
Korban Kekerasan yang Mendapatkan
Layanan Bantuan Hukum
Cakupan Perempuan dan Anak
Korban Kekerasan yang Mendapatkan
Penanganan Pengaduan oleh
Petugas Terlatih di dalam Unit
Pelayan Terpadu
100.00 100.00
Cakupan Sasaran Pasangan Usia
Subur menjadi Peserta KB aktif (65%)Persen 69.11
Cakupan Anggota Bina Keluar-ga
Balita (BKB) ber-KB (70%)
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 Hal VIII - 12
TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000)
2015 2016 2017 KONDISI KINERJA AKHIR
2018NOURUSAN/PROGRAM
PRIORITASINDIKATOR KINERJA PROGRAM
KONDISI
KINERJA
AWAL
SATUAN 2014
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Cakupan PUS peserta KB Ang-gota
Usaha Peningkatan Pen-dapatan
Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-
KB (87%)
Persen 93.29 93.54 93.79 94.40 94.29 94.54 94.54
Ratio Petugas Lapangan Keluarga
Berencana/Penyuluh Keluarga
Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di
setiap 2 (dua) desa/kelurahan
Persen 37.3 49.90 62.50 75.10 87.70 100.00 100.00
Program Pembinaan
peranserta masyarakat
dalam KB-KR yang
mandiri
Ratio Pembantu Pembina Keluarga
Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas
di setiap desa/ kelurahan
Persen 39.51 42.33 558,120 45.15 588,120 47.97 618,120 50.79 648,120 53.61 678,120 53.61 3,090,600
Program Pelayanan
Kontrasepsi
Cakupan Penyediaan alat dan obat
kontrasepsi untuk memenuhi
permintaan masyarakat 30% setiap
tahun
Persen - 30.00 300,000 30.00 300,000 30.00 300,000 30.00 350,000 30.00 350,000 30.00 1,600,000
Pembinaan peran serta
masyarakat dalam
pelayanan KB-KR yang
mandiri
Cakupan penyediaan informasi data
mikro keluarga di setiap
desa/kelurahan 100% setiap tahun
Persen 100.00 100.00 103,000 100.00 153,500 100.00 204,000 100.00 254,500 100.00 305,000 100.00 1,020,000
16 Urusan Perhubungan 10,988,000 10,064,000 12,094,000 8,999,000 9,954,000 52,099,000
Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan
Informatika
Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas
PerhubunganPersen 66.84 73.00 75.00 96.00 98.00 100.00 100.00
Ketersediaan Peraturan/Dokumen
Pendukung Bidang PerhubunganPersen 14.23 31.38 48.53 65.68 82.83 100.00 100.00
Peningkatan Pelayanan
Angkutan
Jumlah Orang yang terangkut
angkutan umum/hariOrang 38,777 44,000 2,056,000 41,000 1,886,000 47,000 2,016,000 45 1,946,000 49,000 2,076,000 49,000 9,980,000
Peningkatan
Keselamatan Lalu Lintas
Dan Angkutan Jalan
Penurunan tingkat kecelakaan lalu
lintasKejadian 410 360 1,102,000 325 1,118,000 292 1,143,000 263 1,168,000 237 1,193,000 237 5,724,000
Program Pengendalian
dan Pengamanan Lalu
Lintas
Ketersediaan fasilitas lalu lintas Persen 40.00 50.00 2,725,000 55.00 1,825,000 60.00 1,800,000 65.00 1,800,000 70.00 1,900,000 70.00 10,050,000
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana
dan Fasilitas LLAJ
Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ yang TerpeliharaPersen 40.00 50.00 1,050,000 55.00 900,000 60.00 1,350,000 65.00 1,200,000 70.00 1,800,000 70.00 6,300,000
Peningkatan kelaikan
pengoperasian
kendaraan bermotor
Peningkatan KIR angkutan umum Kendaraan 3,376 3,500 1,470,000 3,525 1,750,000 3,550 300,000 3,575 300,000 3,600 300,000 3,600 4,120,000
17Urusan Komunikasi dan
Informatika4,425,350 4,510,000 4,670,000 4,230,000 5,290,000 23,125,350
Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan
Informatika
Kerja sama Informasi
dengan Media Massa
Frekuensi pelaksanaan diseminasi
informasi NasionalKecamatan 15 26 1,805,350 26 1,615,000 26 1,925,000 26 1,735,000 26 2,395,000 26 9,475,350
15,925,000 2,685,000
900,000 900,000
2,585,000 2,585,000
1,090,000
Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
5,485,000
4,690,000
Program pembinaan
peranserta masyarakat
dalam pelayanan KB-KR
yang mandiri
900,000 900,000
2,585,000
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 Hal VIII - 13
TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000)
2015 2016 2017 KONDISI KINERJA AKHIR
2018NOURUSAN/PROGRAM
PRIORITASINDIKATOR KINERJA PROGRAM
KONDISI
KINERJA
AWAL
SATUAN 2014
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Peningkatan sistem informasi
penyelenggaraan pemerintahan
melalui electronic government
Persen 26.15 35.00 820,000 40.00 820,000 45.00 770,000 50.00 270,000 55.00 270,000 55.00 2,950,000
Jumlah Pengunjung Web Site
www.sumedangkab.go.idOrang 155,166 200,000 350,000 210,000 350,000 220,000 350,000 230,000 350,000 240,000 350,000 240,000 1,750,000
Pengembangan Sumber
Daya Komunikasi dan
Informatika
Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal
dan BTS
Radio/TV
lokall/BTS 297 309 200,000 310 200,000 311 200,000 312 200,000 312 200,000 312 1,000,000
Pengembangan sarana
dan prasarana
komunikasi dan
informatika
Ketersediaan Sarana dan Prasarana
Komunikasi dan InformatikaPersen 35.00 40.00 225,000 45.00 150,000 50.00 250,000 55.00 150,000 60.00 300,000 60.00 1,075,000
Pengadaan barang dan jasa melalui
LPSEHari 365 365 365 365 365 365 365
Jumlah kegiatan yang terinformasikan
melalui Layanan M-CAPKali 48 58 68 78 88 100 100
Pembinaan Telematika
Daerah
Jumlah Wilayah, Media Elektronik dan
Media Komunikasi yang TerbinaPersen 47.53 69.42 600,000 71.17 625,000 71.92 650,000 73.17 675,000 79.42 700,000 79.42 3,250,000
Jumlah Jaringan Komunikasi
StasionerJaringan 7,256 7,300 7,310 7,320 7,330 7,340 7,340
Jumlah Jaringan Komunikasi Mobile Jaringan 350,000 360,000 370,000 380,000 390,000 400,000 400,000
Rasio Wartel/Warnet terhadap
PendudukRasio 0.21 0.21 0.21 0.21 0.22 0.22 0.22
18 Urusan Pertanahan 350,000 385,000 423,500 465,850 512,435 2,136,785
Dinas Pertambangan,
Energi dan Pertanahan
Penataan Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan
dan Pemanfaatan Tanah
Tersedianya data, informasi dan
administrasi pertanahanPaket 5 1 200,000 1 220,000 1 242,000 1 266,200 1 292,820 5 1,221,020
Program Penyelesaian
Konflik-konflik
Pertanahan
Terfasilitasinya Kebutuhan lahan
untuk Kepentingan umumPaket 3 1 150,000 1 165,000 1 181,500 1 199,650 1 219,615 5 915,765
19
Urusan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Dalam Negeri
5,604,500 5,192,500 5,317,500 5,842,500 6,752,300 28,709,300
Badan Kesatuan
Bangsa, Perlindungan
Masyarakat dan
Penanggulangan
Bencana
Frekuensi konflik antar suku Konflik 0 0 0 0 0 0 0
Frekuensi Konflik antar umat
beragama/Keyakinan Konflik 0 0 0 0 0 0 0
Program Pemberdayaan
Masyarakat Untuk
Menjaga Ketertiban dan
Keamanan
Jumlah petugas perlindungan
masyarakat (linmas)Orang 4,137 4,137 190,000 4,137 190,000 4,137 200,000 4,137 250,000 4,137 275,000 4,137 1,105,000
Jumlah LSM, Ormas dan OKPLSM/Ormas/
OKP 347 70 70 69 69 69 347
Jumlah Organisasi Politik Daerah Partai Politik 12 12 12 12 12 12 12
425,000 1,875,000
160,000 180,000
400,000
1,750,000
325,000 350,000 375,000
350,000 340,000
140,000
150,000 100,000
Program Pendidikan
Politik Masyarakat
Pengembangan aplikasi
sistem dan konten
telematika
Pengembangan
Pelayanan Komunikasi
dan Informatika
100,000
400,000
280,000 285,000
Program
Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
100,000
Pengembangan
komunikasi, informasi,
dengan media masa
1,600,000
650,000 450,000
345,000
680,000
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 Hal VIII - 14
TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000)
2015 2016 2017 KONDISI KINERJA AKHIR
2018NOURUSAN/PROGRAM
PRIORITASINDIKATOR KINERJA PROGRAM
KONDISI
KINERJA
AWAL
SATUAN 2014
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Program Peningkatan
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan
Frekuensi kriminalitas di dusun/desa Kasus 0 0 90,000 0 90,000 0 100,000 0 100,000 0 100,000 0 480,000
Peningkatan jumlah kecamatan
tanggap bencanaKecamatan 3 5 1,900,000 7 1,750,000 9 1,660,000 11 1,990,000 13 2,095,000 13 9,395,000
Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja
Cakupan patroli siaga, ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat
(3 x Patroli dalam 1 hari)
Persen 0.0 45.00 50.00 60.00 65.00 70.00 70.00
Cakupan rasio petugas perlindungan
masyarakat (1 orang setiap RT atau
sebutan lainnya)
Persen 58.00 60.00 62.00 65.00 70.00 75.00 75.00
Program Pemeliharaan
Keamanan,
ketentraman, ketertiban
masyarakat dan
pencegahan tindak
kriminal
Cakupan penegakan peraturan
daerah dan peraturan kepala daerahPersen 100.00 70.00 1,550,000 75.00 750,000 80.00 850,000 85.00 970,000 90.00 2,070,000 90.00 6,190,000
20
Urusan Otonomi
Daerah, Pemerintahan
Umum, Keuangan
Daerah, Kepegawaian
dan Persandian
53,618,475 63,116,823 63,402,055 62,161,272 65,971,132 308,269,756
Sekretariat Daerah
Program peningkatan
Kualitas Kebijakan
manajemen
Pemerintahan
Persentase kualitas kebijakan
manajemen pemerintahanPersen 100.00 100.00 3,262,500 100.00 2,675,000 100.00 2,250,000 100.00 2,325,000 100.00 3,000,000 100.00 13,512,500
Program Peningkatan
Kerjasama antar
Pemerintah Daerah
Kesepakatan kerjasama yang
ditindaklanjuti ke dalam perjanjian
kerjasama
Daerah/Piha
k Ke-3 - 75 150,000 75 175,000 75 175,000 75 175,000 75 175,000 75 850,000
Program Penataan
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Persentase kelembagaan yang efektif
dan efisienPersen 74.72 75,20 2,400,000 75,65 2,100,000 76,42 2,500,000 76,93 1,700,000 77,26 1,700,000 77,26 10,400,000
Program Penerapan dan
penegakan hukum
Pemberian layanan hukum terhadap
aduan/pengajuan permasalahan
hukum yang diterima
Persen - 100.00 925,000 100.00 1,225,000 100.00 1,250,000 100.00 1,250,000 100.00 1,250,000 100.00 5,900,000
Program Penataan
Sarana dan Prasarana
Hukum
Peningkatan sarana dan prasarana
Pelayanan Publik dibidang Informasi
Hukum (JDIH)
Persen - 100.00 100,000 100.00 125,000 100.00 125,000 100.00 125,000 100.00 125,000 100.00 600,000
Program Peningkatan
Pelayanan Kepala
Daerah/Wakil Kepala
Daerah
Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala DaerahPersen 100.00 100.00 2,390,000 100.00 2,500,000 100.00 2,510,000 100.00 2,560,000 100.00 2,575,000 100.00 12,535,000
Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat
Daerah
Ketercapaian fungsi pengawasan
DPRDPersen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Ketercapaian fungsi legislasi DPRD Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Ketercapaian fungsi budgeting DPRD Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Program Pencegahan
Dini dan
Penanggulangan
Korban Bencana Alam
Program peningkatan
keamanan dan
kenyamanan lingkungan
13,970,822
Program Peningkatan
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat
Daerah
11,546,134 12,700,747
2,027,500 1,494,500 2,027,500 1,682,300 2,027,500
15,367,904 16,904,694 70,490,300
9,259,300
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 Hal VIII - 15
TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000)
2015 2016 2017 KONDISI KINERJA AKHIR
2018NOURUSAN/PROGRAM
PRIORITASINDIKATOR KINERJA PROGRAM
KONDISI
KINERJA
AWAL
SATUAN 2014
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Badan Kepegawaian
Daerah
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Ketersediaan pendukung kediklatan Paket 1 2 86,848 3 512,180 3 523,398 3 535,737 3 549,311 14 2,207,474
Program Pendidikan
KedinasanJumlah Pegawai yang mengikuti diklat orang 134 419 3,805,388 1,262 11,399,189 1,002 8,578,335 517 5,164,335 517 5,307,335 3,695 34,254,582
Penyusunan regulasi kepegawaian Paket - 1 1 1 2 1 6
Frekuensi Penataan dan Penempatan
Pegawai dalam jabatanKali 21 22 19 19 19 19 98
Jumlah pegawai yang mendapatkan
penghargaan dan kenaikan pangkat orang 2,573 2,150 2,200 2,200 2,225 2,225 11,000
Jumlah Penyelesaian kasus
pelanggaran disiplin pegawai, ijin
perceraian dan perkawinan
Persen 100 100 100 100 100 100 100
Jumlah Pelayanan Pengelolaan
administrasi Kepegawaianorang 2,319 9,428 8,368 7,556 7,437 7,322 40,111
Terlaksananya rekruitmen pegawai kali 2 2 2 2 2 2 10
Program
Pengembangan Data
dan Informasi
Tersedianya Data Base Pegawai paket 1 2 237,420 3 421,496 1 316,739 1 364,250 1 418,888 4 1,758,793
Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan
dan Asset Daerah
Rasio APBD terhadap PDRB Persen 10.74 12.45 12.53 12.70 12.88 13.04 13.04
Tersedianya data dan informasi
keuangan
Perda/
Perbup/Dok14 14 14 14 14 14 14
Tersedianya data penggajian pegawai SKPD 63 63 63 63 63 63 63
Tersedianya dokumen pelaksanaan
APBDDokumen 2 2 2 2 2 2 2
Pemanfaatan, pemeliharaan, dan
pengamanan barang milik daerahDokumen 4 4 4 4 4 4 4
Program Pembinaan
dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan
Kabupaten/Kota
Tersedianya data APBD Hasil
evaluasi
Raperda/Ra
perbup4 4 525,000 4 561,750 4 601,073 4 643,148 4 681,736 4 3,012,706
Inspektorat
Program peningkatan
profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur
pengawasan
Meningkatnya profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasanOrang 10 26 500,000 26 500,000 26 500,000 26 500,000 26 500,000 26 2,500,000
Program Peningkatan
sistem pengawasan
internal dan
pengendalian
pelaksanaan kebijakan-
kebijakan KDH
Menurunnya jumlah temuan terhadap
ketaatan dan sistem pengendalian
internal
Temuan 471 150 9,350,000 110 9,350,000 97 9,350,000 70 9,350,000 50 9,350,000 50 46,750,000
Program Penataan dan
penyempurnaan sistem
dan prosedur
pengawasan
Tersedianya sistem dan prosedur
pengawasanPaket 1 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 750,000
Program Pembinaan
dan Pengembangan
Aparatur
2,610,505 3,745,821 4,365,118
Program Peningkatan
dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
15,579,680 14,975,640
5,172,532
16,236,571
4,770,227
18,111,636 82,084,197
20,664,203
17,180,671
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 Hal VIII - 16
TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000)
2015 2016 2017 KONDISI KINERJA AKHIR
2018NOURUSAN/PROGRAM
PRIORITASINDIKATOR KINERJA PROGRAM
KONDISI
KINERJA
AWAL
SATUAN 2014
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
21Urusan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa4,510,500 5,052,600 6,123,120 7,102,944 8,523,533 31,312,697
Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Frekuensi Fasilitasi Peningkatan
Kapasitas Lembaga KemasyarakatanPaket 3 3 3 3 3 3 15
Frekuensi Fasilitasi dan Evaluasi DBH
Pajak Daerah, Retribusi Daerah bagi
Desa dan ADD
Paket 2 2 2 2 2 2 10
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
dalam Membangun
Desa
Frekuensi Fasilitasi Kegotong
royonganKali 4 4 305,000 4 366,000 4 439,200 4 527,040 4 632,448 20 2,269,688
Program Peningkatan
Keberdayaan Lembaga
Ekonomi dan
Kesejahteraan
Masyarakat Perdesaan
Frekuensi Fasilitasi peningkatan
ekonomi masyarakat perdesaanPaket 7 7 1,929,000 5 2,074,800 5 2,489,760 5 2,987,712 5 3,585,254 27 13,066,526
Program Peningkatan
Keberdayaan dan
Kemandirian Lembaga
Ekonomi dan
Kesejahteraan
Masyarakat Perdesaan
Pemasyarakatan Teknologi Tepat
Guna, Perilaku Hidup Sehat, dan
Lingkungan yang Bersih
Paket 3 3 570,000 3 684,000 3 820,800 3 984,960 3 1,181,952 15 4,241,712
Program Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa
Intensitas Fasilitasi Peningkatan
Kapasitas Aparatur Pemerintah DesaPaket 10 10 1,015,000 8 1,098,000 9 1,377,600 7 1,408,320 7 1,689,984 41 6,588,904
22 Urusan Sosial 1,487,645 1,487,645 1,487,645 1,487,645 1,487,645 7,438,225
Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja
Program Pemberdayaan
Fakir Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT)
dan Penyandang
Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
Persentase PMKS skala Kabupaten
Sumedang yang memperoleh bantuan
sosial untuk pemenuhan kebutuhan
dasar
Persen 27.19 20.00 163,350 20.00 163,350 100.00 163,350 100.00 163,350 100.00 163,350 100.00 816,750
Program Pembinaan
Eks Penyandang
Penyakit Sosial (Eks
Narapidana,
PSK,Narkoba dan
Penyakit Sosial lainnya)
Program Pembinaan
Lanjut Usia Terlantar
Program Pembinaan
Anak Terlantar
Program pelayanan dan
rehabilitasi
kesejahteraan sosial
Persentase panti sosial skala
Kabupaten Sumdang yang
menyediakan sarana dan prasarana
pelayanan kesejahteraan sosial
Persen 100.00 100.00 72,375 100.00 72,375 100.00 72,375 100.00 72,375 100.00 72,375 100.00 361,875
Persentase PMKS skala Kabupaten
Sumedang yang menerima program
pemberdayaan sosial melalui
kelompok usaha bersama (KUBE)
atau kelompok sosial ekonomi sejenis
lainnya
829,800
84,100 Persen 34.00 39.65 84,100
Program Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
691,500 995,760 1,194,912 1,433,894 5,145,866
420,500 100.00 84,100 100.00 84,100 100.00 100.00 84,100 39.65
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 Hal VIII - 17
TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000)
2015 2016 2017 KONDISI KINERJA AKHIR
2018NOURUSAN/PROGRAM
PRIORITASINDIKATOR KINERJA PROGRAM
KONDISI
KINERJA
AWAL
SATUAN 2014
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Program Pemberdayaan
Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Persentase Wahana Kesejahteraan
Sosial Berbasis Masyarakat
(WKSBM) yang menyediakan sarana
dan prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial
Persen 34.62 100.00 376,020 100.00 376,020 100.00 376,020 100.00 376,020 100.00 376,020 100.00 1,880,100
Persentase korban bencana skala
Kabupaten Sumedang yang
menerima Bantuan Sosial selama
masa tanggap darurat
Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Persentase Korban Bencana skala
Kabupaten Sumedang yang di
evakuasi dengan menggunakan
sarana dan prasarana tanggap darurat
lengkap
Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Program Pembinaan
dan latihan bagi
penyandang cacat dan
eks trauma
Persentase Penyandak Cacat Fisik
dan Mental serta Lanjut Usia tidak
Potensial yang telah menerima
jaminan sosial
Persen 12.50 27.50 352,550 27.50 352,550 100.00 352,550 100.00 352,550 100.00 352,550 100.00 1,762,750
23 Urusan Kebudayaan 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 12,500,000
Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga
Program
pengembangan nilai
budaya
Persentase peningkatan apresiasi
masyarakat terhadap nilai budayapersen 20 Kali 20 1,000,000 20 1,000,000 20 1,000,000 20 1,000,000 20 1,000,000 20 5,000,000
Program pengelolaan
kekayaan budaya
Persentase peningkatan apresiasi
masyarakat terhadap karya budayapersen 5 Kali 20 1,500,000 20 1,500,000 20 1,500,000 20 1,500,000 20 1,500,000 20 7,500,000
24 Urusan Statistik 1,125,000 1,760,000 1,620,000 1,680,000 1,865,000 8,050,000
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program
Pengembangan data
statistik daerah
Persentase ketersediaan data dan
informasi yang dibutuhkan untuk
perencanaan pembangunan
Persen 80.00 100.00 1,125,000 100.00 1,760,000 100.00 1,620,000 100.00 1,680,000 100.00 1,865,000 100.00 8,050,000
25 Urusan Kearsipan 2,820,000 2,794,500 3,408,950 3,066,745 3,373,420 15,463,615
Kantor Arsip Daerah
Program Peningkatan
kualitas dan kuantitas
sumber daya aparatur
pengelola kearsipan
Ketersediaan jumlah
arsiparis/pengelola arsipOrang 224 157 340,000 157 374,000 157 411,400 157 452,540 157 497,794 785 2,075,734
Program
Pengembangan/Pemelih
araan sarana dan
prasarana kearsipan
Ketersediaan sarana/prasarana kearsipan Paket 199 23 1,325,000 20 1,100,000 21 1,600,000 20 1,210,000 20 1,331,000 104 6,566,000
Program Penyelamatan
dan pelestarian
dokumen/arsip
Jumlah arsip daerah yang terpelihara Dokumen 25,000 27,500 600,000 30,000 660,000 32,500 726,000 35,000 798,600 37,500 878,460 162,500 3,663,060
Program Penelusuran
arsip yang bernilai
sejarah
Jumlah dokumen yang bernilai
sejarahDokumen 3 1 100,000 1 110,000 1 121,000 - - - - 3 331,000
439,250 439,250 439,250 439,250 439,250 2,196,250
Program Perlindungan
Sosial bagi PMKS yang
termasuk dalam kriteria
Korban Bencana.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 Hal VIII - 18
TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000)
2015 2016 2017 KONDISI KINERJA AKHIR
2018NOURUSAN/PROGRAM
PRIORITASINDIKATOR KINERJA PROGRAM
KONDISI
KINERJA
AWAL
SATUAN 2014
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Program Peningkatan
kualitas layanan
informasi kearsipan
Terlayaninya SKPD, Desa dan
masyarakat dalam hal informasi
kearsipan
SKPD 0 18 355,000 18 390,500 18 429,550 18 472,505 18 519,756 90 2,167,311
Program
Pengembangan
khasanah kearsipan
Jumlah SKPD yang menyerahkan
arsip statisSKPD 7 2 100,000 2 110,000 2 121,000 2 133,100 2 146,410 10 610,510
Program Perbaikan
sistem administrasi
kearsipan
Ketersediaan Peraturan Bupati
tentang Tata KearsipanPerbup 0 - - 1 50,000 - - - - - - 1 50,000
26 Urusan Perpustakaan 575,000 1,444,400 1,184,400 1,264,400 1,359,400 5,827,600
Kantor Perpustakaan
Daerah
Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan Orang 25,852 26,852 28,352 30,552 33,552 37,552 37,552
Jumlah PerpustakaanPerpustakaa
n489 494 501 511 526 546 546
Jumlah Bahan Pustaka Eksemplar 264,200 272,200 283,200 298,200 316,200 339,200 339,200
B URUSAN PILIHAN
1Urusan Perikanan dan
Kelautan7,450,000 6,675,000 9,675,000 12,675,000 12,500,000 48,975,000
Dinas Peternakan dan
Perikanan
Peningkatan produksi ikan :
a. Ikan konsumsi Ton 5,987 6,286 6,601 7,931 10,277 24,000 24,000
b. Ikan Hias Ekor 528,644 541,860 555,406 569,291 583,524 598,112 598,112
c. Benih Ikan Ribek 125,717 132,006 138,620 155,198 172,955 211,629 211,629
Program Peningkatan
sarana dan prasarana
bidang perikanan
Persentase peningkatan sarana
prasarana produksi perikananPersen 50.00 10.00 5,250,000 10.00 5,250,000 10.00 5,250,000 10.00 5,250,000 10.00 5,250,000 50.00 26,250,000
Program Peningkatan
Konsumsi Hasil
Perikanan
Peningkatan tingkat konsumsi ikan Kg/Kapita 15.20 16.40 100,000 16.90 100,000 17.40 100,000 17.90 100,000 18.40 100,000 18.40 500,000
Program Optimalisasi
pengolahan dan
pemasaran produksi
perikanan
Peningkatan kualitas produk olahan
perikanan Unit Usaha 35.00 10.00 100,000 5.00 100,000 5.00 100,000 5.00 100,000 5.00 100,000 30.00 500,000
2 Urusan Pertanian 29,128,000 31,563,000 30,038,000 30,398,000 30,358,000 151,485,000
Dinas Pertanian,
Tanaman Pangan dan
Holtikultura
Peningkatan produksi padi sebesar
2% per tahunton GKG 510,862 521,079 531,501 542,131 552,973 564,033 564,033
Peningkatan produksi palawija
sebesar 2% per tahunton 244,028 248,909 253,887 258,964 264,144 269,427 269,427
Peningkatan produksi hortikultura
unggulan dan prospektif daerahton 160,259 218,000 228,000 239,000 250,000 262,000 262,000
Program
Pengembangan
budidaya perikanan
Program
Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
575,000 1,444,400 1,184,400 1,264,400 1,359,400 5,827,600
2,000,000 1,225,000 4,225,000 7,225,000 7,050,000
Program peningkatan
produksi
pertanian/perkebunan
21,725,000
9,000,000 9,250,000 9,500,000 9,750,000 10,000,000 47,500,000
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 Hal VIII - 19
TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000)
2015 2016 2017 KONDISI KINERJA AKHIR
2018NOURUSAN/PROGRAM
PRIORITASINDIKATOR KINERJA PROGRAM
KONDISI
KINERJA
AWAL
SATUAN 2014
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
pertanian/perkebunan
Bertambahnya jumlah kelompok tani
yang menerapkan pengelolaan pasca
panen dan perbaikan mutu
pengelolaan hasil pertanian
Kelompok
tani207 5 275,000 5 275,000 5 275,000 5 275,000 5 275,000 25.00 1,375,000
Program peningkatan
pemasaran hasil
produksi
pertanian/perkebunan
Meningkatnya kemitraan usaha taniKelompok
tani12 13 350,000 14 350,000 15 350,000 16 350,000 17 350,000 17 1,750,000
Ketersediaan sarana, prasarana dan
infrastruktur pertanian
- Alsintan Unit 2,200 250 250 250 250 250 1,250
- Jaringan Irigasi Perdesaan Ha 2,000 500 500 500 500 500 2,500
- Jalan Usaha Tani Km 8 10 10 10 10 10 50
Dinas Kehutanan dan
Perkebunan
Program Peningkatan
Produksi
Pertanian/Perkebunan
Peningkatan lahan produktif
perkebunanHa 10,606 73 1,294,000 73 1,294,000 73 1,294,000 73 1,294,000 73 1,294,000 365 6,470,000
Program Pembangunan
Sarana, Prasarana dan
Infrastruktur Pertanian
lainnya
Ketersediaan sarana prasarana dan
infrastruktur perkebunanKel 143 21 959,000 23 1,034,000 21 749,000 21 749,000 21 749,000 107 4,240,000
Program
Pengembangan
Agribisnis
Frekuensi fasilitasi kemitraan usaha
agrobisnis komoditas perkebunanKel 5 1 475,000 1 225,000 1 225,000 1 125,000 1 125,000 5 1,175,000
Dinas Peternakan dan
Perikanan
Persentase peningkatan produksi
daging, telur dan susu Persen 80.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 20
a. Daging Ton 11,852 12,284 12,547 12,826 13,122 14,000 64,779
b. Telur Ton 1,362 1,376 1,390 1,404 1,418 1,432 7,020
c. Susu Ton 12,644 13,277 13,941 14,638 15,370 16,138 73,364
Program Peningkatan
sarana dan prasarana
bidang peternakan
Persentase peningkatan sarana dan
prasarana bidang peternakan Persen 50.00 10.00 1,000,000 10.00 1,000,000 10.00 1,000,000 10.00 1,000,000 10.00 1,000,000 50 5,000,000
Program Pencegahan
dan penanggulangan
penyakit ternak
Persentase pengendalian tingkat
kematian ternak dan pengendalian
penyakit hewan menular strategis
(PHMS) dan Zoonosis
Persen 100.00 100.00 950,000 100.00 950,000 100.00 950,000 100.00 950,000 100.00 950,000 100.00 4,750,000
Program Peningkatan
Kesehatan masyarakat
veteriner
Tingkat keamanan Pangan Asal
Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan
Halal (ASUH)
Persen 100.00 100.00 325,000 100.00 325,000 100.00 325,000 100.00 325,000 100.00 325,000 100.0000 1,625,000
Program Peningkatan
pengelolaan hasil
produksi peternakan
Peningkatan kualitas produk olahan
peternakan Unit Usaha 3 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000
Jumlah sarana dan prasarana Pasar
Hewan Lokal yang terpelihara Unit 1 1 1 - - - 2
Persentase peningkatan sarana dan
prasarana Pasar Hewan Regional Persen 0 - 80.00 10.00 10.00 - 100.00
Jumlah aparatur / pelaku usaha
peternakan dan perikanan yang
mengikuti pelatihan teknis/magang,
dsj.
orang 20 10 10 10 10 10 50
Persentase peningkatan data dan
informasi Persen 10.00 10.00 32.00 16.00 16.00 16.00 90.00
100,000 2,100,000 500,000 500,000 -
250,000 400,000 300,000
Program Peningkatan
kapasitas sumber daya
manusia peternakan dan
perikanan
Program Peningkatan
pemasaran hasil
produksi peternakan
4,050,000 4,260,000 4,470,000 4,680,000 4,890,000 22,350,000
3,200,000
Program Peningkatan
produksi hasil
peternakan
Program Pembangunan
Sarana, Prasarana dan
Infrastruktur Lainnya 10,000,000 10,000,000 10,000,000 50,000,000 10,000,000 10,000,000
300,000 300,000 1,550,000
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 Hal VIII - 20
TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000)
2015 2016 2017 KONDISI KINERJA AKHIR
2018NOURUSAN/PROGRAM
PRIORITASINDIKATOR KINERJA PROGRAM
KONDISI
KINERJA
AWAL
SATUAN 2014
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
3 Urusan Kehutanan 5,027,000 4,837,000 4,707,000 4,707,000 4,707,000 23,985,000
Dinas Kehutanan dan
Perkebunan
Program Pemanfaatan
Potensi Sumber Daya
Hutan
Jumlah kelompok usaha aneka Hasil
Hutan Non KayuKelompok 74 7 1,260,000 7 1,000,000 7 970,000 7 970,000 7 970,000 35 5,170,000
Program Rehabilitasi
Hutan dan Lahan
Persentase Lahan Kritis terhadap
Luas Wilayah Kabupaten SumedangPersen 9.16 0.64 2,987,000 0.64 3,087,000 0.64 2,987,000 0.64 2,987,000 0.64 2,987,000 3.20 15,035,000
Perlindungan dan
konservasi Sumber
Daya Hutan
Persentase Peningkatan
pemberdayaan masyarakat sekitar
hutan dalam perlindungan dan
konservasi sumber daya hutan
Persen 16.67 16.67 150,000 16.67 150,000 16.67 150,000 16.67 150,000 16.67 150,000 83.33 750,000
Program perencanaan
dan pengembangan
hutan
Persentase Luasan Kawasan Hutan
minimal yakni 30% dari luas wilayahPersen 27.25 0.55 630,000 0.55 600,000 0.55 600,000 0.55 600,000 0.55 600,000 2.75 3,030,000
4Urusan Energi dan
Sumberdaya Mineral8,023,500 8,138,500 8,265,000 8,137,950 8,264,395 40,829,345
Dinas Pertambangan,
Energi dan Pertanahan
Program pengendalian
air tanah
Ketersediaan air bersih yang
bersumber dari air tanahTitik 0 2 500,000 2 550,000 2 605,000 2 665,500 2 732,050 10 3,052,550
Program pembinaan dan
pengembangan bidang
energi baru terbarukan
Berkembangnya Energi Alternatif di
masyarakatKK 387 20 150,000 20 150,000 20 150,000 20 150,000 20 150,000 100 750,000
Rasio elektrifikasi Persen 75.21 0.50 2,973,500 0.50 2,973,500 0.50 2,973,500 0.50 2,973,500 0.50 2,973,500 2.50 14,867,500
Ketersediaan lampu penerangan jalan
umumPJU 1,629 750 3,750,000 750 3,750,000 750 3,750,000 750 3,750,000 750 3,750,000 3,750 18,750,000
Program pembinaan dan
pengawasan bidang
pertambangan
Persentase pengawasan pemegang
IUPPersen 100 100 400,000 100 440,000 100 484,000 100 266,200 100 292,820 100 1,883,020
Program pengawasan
dan penertiban kegiatan
rakyat yang berpotensi
merusak lingkungan
Menurunnya resiko bencana di
daerah rawan bencana geologiDesa 2 5 250,000 4 275,000 4 302,500 4 332,750 4 366,025 21 1,526,275
5 Urusan Pariwisata 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 30,000,000
Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga
Program
Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Persentase peningkatan kunjungan
wisatawan 20 persen per tahunPersen 10,00 20,00 1,000,000 40,00 1,000,000 60,00 1,000,000 80,00 1,000,000 100,00 1,000,000 100,00 5,000,000
Program
Pengembangan
Destinasi Pariwisata
Destinasi wisata unggulan yang
dikembangkanLokasi 3 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 5 25,000,000
6 Urusan Perindustrian 2,200,000 2,100,000 1,800,000 1,900,000 1,900,000 9,900,000
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
Program pembinaan dan
pengembangan bidang
ketenagalistrikan
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 Hal VIII - 21
TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000)
2015 2016 2017 KONDISI KINERJA AKHIR
2018NOURUSAN/PROGRAM
PRIORITASINDIKATOR KINERJA PROGRAM
KONDISI
KINERJA
AWAL
SATUAN 2014
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Program Peningkatan
Kemampuan Teknologi
Industri
Peningkatan jumlah usaha Industri
yang menggunakan teknologi yang
lebih maju
Kelompok 2 5 550,000 5 550,000 5 550,000 5 550,000 5 550,000 25 2,750,000
Peningkatan jumlah IKM yang dilatih
dalam pengelolaan usaha dan
legalitas usaha
kelompok 3 5 5 5 5 5 25
Peningkatan jumlah
perajin/pengusaha dalam industri
kreatif yang berbasis budaya
unggulan
orang 20 20 20 20 20 20 100
Pengembangan sistem dan jaringan
informasi PerindustrianKecamatan 0 26 26 26 26 26 26
Peningkatan Jumlah promosi produk
IKM yang diikutikali 5 2 2 2 3 3 12
7 Urusan Perdagangan 7,275,000 5,550,000 9,750,000 7,050,000 6,375,000 36,000,000
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
Program Peningkatan
dan Pengembangan
Eksport
Peningkatan pengusaha industri dan
perdagangan di Kabupaten
Sumedang yang menguasai prosedur
ekspor dan impor
Orang 30 30 150,000 30 150,000 30 200,000 30 200,000 30 150,000 150 850,000
Peningkatan Sistem Jaringan
Informasi Perdagangan serta
penggunaan produk dalam negeri
Orang 60 30 60 30 60 30 210
Bertambahnya Jumlah promosi dan
Pemasaran Produk Unggulan DaerahKali 0 4 5 6 5 4 24
Terbangunnya lembaga dan
kerjasama kemitraan antara Pelaku
usaha besar/asosiasi pengusaha
dengan Pelaku usaha kecil/UKM
Kali 3 1 2 1 1 5
Terlaksananya sistem resi gudang
untuk komoditi unggulan daerahPersen 0 100 100 100 100 100 100
Meningkatnya kualitas SDM pengelola
dan pedagang Pasar TradisionalOrang 50 150 150 175 175 175 825
Meningkatnya Sarana dan prasarana
pasar yang representatifPersen 50 55 60 65 70 75 75
Sinkronisasi kebijakan Perlindungan
Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan
Lembaga 1 6 6 6 6 6 6
Meningkatnya Iklim Usaha
perdagangan yang kondusif Persen 70 75 80 85 90 95 95
Program Pemberdayaan
dan Perlindungan Pasar
Tradisional
Meningkatnya omset pasar tradisional
1 persen per tahun
Rupiah
(Juta) 1,023 1,025 200,000 1,035 200,000 1,045 200,000 1,056 200,000 1,066 200,000 1,066 1,000,000
Program Pembinaan
Pedagangan Kaki Lima
dan Asongan
Jumlah pedagang kaki lima dan
asongan yang tertataWilayah - 1 250,000 1 250,000 1 250,000 1 250,000 1 250,000 5 1,250,000
8Urusan
Ketransmigrasian5,300,000 350,000 400,000 450,000 500,000 7,000,000
Prgram Peningkatan
Efesiensi Perdagangan
dalam negeri
6,275,000
750,000 450,000 500,000 500,000
Program Perlindungan
Konsumen dan
Pengamanan
Perdagangan
Program
Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah
Program
Pengembangan Sentra-
Sentra Industri Potensial
900,000 800,000 800,000 850,000 850,000
400,000 525,000 3,350,000 575,000 625,000 5,475,000
4,425,000 5,750,000 5,825,000 5,150,000 27,425,000
4,200,000
750,000 2,950,000
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 Hal VIII - 22
TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000)
2015 2016 2017 KONDISI KINERJA AKHIR
2018NOURUSAN/PROGRAM
PRIORITASINDIKATOR KINERJA PROGRAM
KONDISI
KINERJA
AWAL
SATUAN 2014
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Dinas Kependudukan,
Pencatatan Sipil dan
Transmigrasi
Program
Pengembangan Wilayah
Ketransmigrasian
Jumlah calon lokasi penerima
transmigranLokasi 3.00 3.00 300,000 3.00 350,000 3.00 400,000 3.00 450,000 3.00 500,000 3.00 2,000,000
Program Transmigrasi
lokal
Penanganan pemindahan penduduk
miskin asal wilayah genangan
jatigede melalui pola sisipan
pedesaan
KK 4,250 4,250 4,000,000 4,250 4,000,000
Program Transmigrasi
Regional
Penanganan pemindahan penduduk
miskin asal wilayah genangan
jatigede melalui pola resseltemen
(penerima manfaat Cirebon,
Majalengka, Indramayu)
KK 600 600 1,000,000 600 1,000,000
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 Hal VIII - 23
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal IX - 1
BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Indikator kinerja daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten
Sumedang Tahun 2014-2018 mempunyai tujuan memberi gambaran
keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah pada akhir periode
masa jabatan. Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD yang diinginkan
dilihat dari pencapaian indikator outcome prioritas pembangunan daerah
setiap tahun. Pada dasarnya indikator kinerja daerah secara teknis
dirumuskan dengan mengambil indikator sasaran prioritas yang telah
ditetapkan (outcomes).
Indikator Kinerja Daerah dalam RPJM Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2014-2018 meliputi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah yang
menjelaskan tentang pencapaian setiap Misi RPJM Daerah dan Indikator
Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam
Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Target Indikator Kinerja ditetapkan
dengan mengacu pada target yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan
mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya daerah. Indikator kinerja
daerah dapat dilihat pada tabel 9.1 dan tabel 9.2 dibawah ini.
2014 2015 2016 2017 2018
Penilaian LAKIP Interval 0-100 41,45 43,56 45,67 47,78 49,89 52,00 52,00
Penilaian LPPD Interval 0-4 2,559 2,600 2,700 2,800 2,900 3,000 3,000
Opini BPK WDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP
Rasio belanja modal terhadap total
belanja
Persen 13,93 20,00 22,50 25,00 27,50 30,00 30,00
Implementasi standar kompetensi
jabatan struktural
Kali 8 8 6 6 6 6 32
Penerapan insentif berbasis kinerja Persen 0,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 70,00
Penerapan sistem reward Orang 2.573 2.150 2.200 2.200 2.225 2.225 11.000
Penerapan sistem punishment Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100
Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Persen 74,72 75,20 75,65 76,42 76,93 77,26 77,26
Penerapan SPM/SP Persen 20,00 40,00 60,00 75,00 90,00 100,00 100,00
Penerapan SMM/SNI/ISO
9001-2008
Unit Kerja 4 6 8 10 12 14 14
Persentase kesesuaian antara
muatan Renstra SKPD dengan
RPJMD
Persen 70,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
TABEL 9.1
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2014-2018
MISI INDIKATOR KINERJA SATUAN
TARGET CAPAIAN KINERJAKONDISI
KINERJA
AWAL
KONDISI
KINERJA
AKHIR
Meningkatkan
efektivitas
pemerintahan daerah
dalam mewujudkan
pelayanan publik dan
kualitas demokrasi
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 Hal IX - 2
2014 2015 2016 2017 2018
MISI INDIKATOR KINERJA SATUAN
TARGET CAPAIAN KINERJAKONDISI
KINERJA
AWAL
KONDISI
KINERJA
AKHIR
Meningkatkan
efektivitas
pemerintahan daerah
dalam mewujudkan
pelayanan publik dan
kualitas demokrasi
Persentase kesesuaian antara
muatan RKPD dengan RPJMD
Persen 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase kesesuaian
perencanaan pembangunan daerah
dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) dan Turunannya
Persen 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Tingkat Partisipasi Masyarakat
dalam Pembangunan
Interval 1-8
(Tangga Arstein)
5-6 5-6 5-6 6-7 6-7 6-7 6-7
Tingkat penyelesaian pelanggaran
K3
Persen 100,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00
Indeks Pendidikan Poin 82,90 83,24 83,54 83,83 84,13 84,42 84,42
Indeks Kesehatan Poin 71,05 71,35 71,65 71,95 72,25 72,55 72,55
Jumlah insiden yang disebabkan
masalah perbedaan
agama/keyakinan
Kasus 0 0 0 0 0 0 0
Jalan kewenangan kabupaten dalam
kondisi baik
Persen 25,5 37,73 54,04 68,88 70,24 86,1 86,1
Status jalan kabupaten Km 796,05 806,05 816,05 826,05 836,05 846,05 846,05
Cakupan daerah irigasi terhadap
area pertanian
Ha 17.077,20 19.016,19 20.632,03 21.878,54 22.940,38 24.022,2 24.022,2
Proporsi rumah tangga dengan
akses berkelanjutan terhadap air
minum layak di perkotaan dan
perdesaan
Persen 50,19 62,00 62,50 63,00 63,50 67,00 67,00
Mengembangkan
sumber daya manusia
Kabupaten Sumedang
yang sehat, cerdas,
terampil, dan produktif
dilandasi dengan nilai-
nilai keimanan dan
ketaqwaan
Meningkatkan
efektivitas
pemerintahan daerah
dalam mewujudkan
pelayanan publik dan
kualitas demokrasi
Meningkatkan
ketersediaan dan
kualitas infrastruktur
wilayah
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 Hal IX - 3
2014 2015 2016 2017 2018
MISI INDIKATOR KINERJA SATUAN
TARGET CAPAIAN KINERJAKONDISI
KINERJA
AWAL
KONDISI
KINERJA
AKHIR
Meningkatkan
efektivitas
pemerintahan daerah
dalam mewujudkan
pelayanan publik dan
kualitas demokrasi
Proporsi rumah tangga dengan
akses berkelanjutan terhadap
sanitasi dasar di perkotaan dan
perdesaan
Persen 35,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 75,00
Cakupan Layanan Rumah Tidak
layak Huni
Persen 12,01 27,01 42,01 57,01 72,01 87,01 87,01
Kawasan Pengembangan Ekonomi 0 0 0 1 2 0 0 2
Tingkat Investasi (PMTB) Rupiah (Milyar) 2.780,80 3.163,35 3.289,89 3.421,48 3.558,34 3.700,67 3.700,67
Indeks Daya Beli Poin 64,90 65,49 66,08 66,67 67,26 67,85 67,85
Kluster industri mikro dan kecil Industri 5.751 5.753 5.753 5.755 5.759 5.761 5.761
Kluster industri menengah Industri 18 18 18 19 19 20 20
Jumlah usaha mikro, kecil, dan
menengah
UMKM 6.898 7.518 8.138 8.758 9.378 10.000 10.000
Pelatihan kerja Orang 256 600 600 600 600 600 600
Penempatan tenaga kerja Orang 2.82 500-1.500 500-1.500 500-1.500 500-1.500 500-1.500 500-1.500
Penyelesaian perselisihan hubungan
industrial
Kasus 7 0-12 0-12 0-12 0-12 0-12 0-12
Pengawasan Ketenagakerjaan Perusahaan 300 845 845 845 845 845 845
Perlindungan tenaga kerja Orang 55.813 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000
Kawasan strategis kabupaten Kawasan 6 6 6 6 6 6 6
Jumlah objek wisata daerah yang
dikembangkan
Lokasi 3 1 1 1 1 1 5
Mengembangkan
perekonominan
Kabupaten Sumedang
yang berdaya saing dan
berkeadilan. serta
memberdayakan dan
melindungi kelompok-
kelompok usaha kecil
dan menengah
Meningkatkan
ketersediaan dan
kualitas infrastruktur
wilayah
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 Hal IX - 4
2014 2015 2016 2017 2018
MISI INDIKATOR KINERJA SATUAN
TARGET CAPAIAN KINERJAKONDISI
KINERJA
AWAL
KONDISI
KINERJA
AKHIR
Meningkatkan
efektivitas
pemerintahan daerah
dalam mewujudkan
pelayanan publik dan
kualitas demokrasi
Kredit Perbankan kepada UKM Rupiah (Juta) 3.025 4.450 4.600 4.750 5.250 5.500 5.500
Indeks Gini Poin 0,30 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,25
Akses pasar untuk produk lokal Jenis Produk 16 16 16 16 16 16 16
Penggunaan teknologi dan rekayasa
produk pertanian
Jenis
Teknologi
1 1 2 2 2 2 2
Rasio luas kawasan lindung untuk
menjaga keanekaragaman hayati
terhadap total luas kawasan hutan
Persen 42,24 42,25 42,25 42,26 42,26 42,27 42,27
Ruang Terbuka Hijau (RTH) Persen 4,76 6,28 8,52 9,36 10,10 10,83 10,83
Rasio Lahan Kritis terhadap total
luas wilayah
Persen 9,16 8,51 7,90 7,23 6,59 5,95 5,95
Luas lahan hutan Persen 27,25 27,80 28,35 28,90 29,45 30,00 30,00
Jumlah daerah yang sudah terlatih
tanggap bencana
Kecamatan 3 5 7 9 11 13 13
Terlaksananya perlindungan,
pengembangan, dan pewarisan nilai-
nilai kasundaan
Kegiatan 50 50 50 50 50 50 50
Kunjungan Wisatawan Meningkat 20
Persen Per Tahun
Persen 10,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 100,00
Penggunaan bahasa sunda dalam
proses belajar mengajar dan
kegiatan pemerintahan
Persen 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 100,00
Mengembangkan
lingkungan Kabupaten
Sumedang yang aman,
nyaman, dan lestari
berbasis budaya dan
nilai-nilai kesundaan
sebagai daya ungkit
pembangunan
Mengembangkan
perekonominan
Kabupaten Sumedang
yang berdaya saing dan
berkeadilan serta
memberdayakan dan
melindungi kelompok-
kelompok usaha kecil
dan menengah
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 Hal IX - 5
2014 2015 2016 2017 2018
I
Poin 72,95 73,36 73,76 74,15 74,55 74,94 74,94
Poin 64,90 65,49 66,08 66,67 67,26 67,85 67,85
Poin 82,90 83,24 83,54 83,83 84,13 84,42 84,42
Poin 71,05 71,35 71,65 71,95 72,25 72,55 72,55
Rupiah
(Ribu)13.405,70 14.179,80 15.056,00 15.932,30 16.808,50 17.684,80 17.684,80
Poin 0,30 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,25
Persen 11,81 11,31 10,81 10,31 9,80 9,32 9,32
II
A
1
Persen 97,82 97,92 98,02 98,12 98,22 98,32 98,32
Tahun 7,96 8,08 8,19 8,29 8,39 8,49 8,49
2
Tahun 67,53 67,81 67,99 68,17 68,35 68,53 68,53
Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan
Pelayanan terhadap pasien gakin yang datang ke rumah sakit pada
setiap unit
TABEL 9.2
INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2014-2018
NOASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAHSATUAN
TARGET CAPAIAN KINERJA
Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Pendapatan Perkapita (adhb)
Angka Harapan Hidup
Indeks Daya Beli
Indeks Gini
Aspek Pelayanan Umum
Indeks Pendidikan
Kesehatan
KONDISI
KINERJA AWAL
KONDISI
KINERJA
AKHIR
Pendidikan
Angka Melek Huruf
Rata-rata Lama Sekolah
Tingkat Kemiskinan
Indeks Pembangunan Manusia
Fokus Layanan Urusan Wajib
Indeks Kesehatan
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 Hal IX - 6
2014 2015 2016 2017 2018
NOASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAHSATUAN
TARGET CAPAIAN KINERJA
Aspek Kesejahteraan Masyarakat
KONDISI
KINERJA AWAL
KONDISI
KINERJA
AKHIR
Persen 89,83 89,00 89,50 90,00 90,00 90,00 90,00
3
Persen 34,00 35,00 36,00 37,00 38,00 39,00 39,00
Persen 36,98 64,00 67,00 69,00 72,00 75,00 75,00
Persen 42,24 42,25 42,25 42,26 42,26 42,27 42,27
4
Persen 25,50 37,73 54,04 68,88 70,24 86,10 86,10
Persen 50,19 62,00 62,50 63,00 63,5 67,00 67,00
Persen 35,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 75,00
5
Persen 70,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Persen 4,76 6,28 8,52 9,36 10,10 10,83 10,83
6
Persen 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Persen 70,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Cakupan penduduk yang menggunakan jamban sehat
Penataan Ruang
Perencanaan Pembangunan
Kesesuaian pemanfaatan terhadap RTRW Kabupaten
Pekerjaan Umum
Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan
yang memiliki kompetensi kebidanan
Lingkungan Hidup
Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga keanekaragaman hayati
terhadap total luas kawasan hutan
Persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses
Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Jalan kewenangan kabupaten dalam kondisi baik
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air
minum layak di perkotaan dan perdesaan
Persentase kesesuaian antara muatan Renstra SKPD dengan
RPJMD
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap
sanitasi dasar di perkotaan dan perdesaan
Persentase Penanganan Sampah
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 Hal IX - 7
2014 2015 2016 2017 2018
NOASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAHSATUAN
TARGET CAPAIAN KINERJA
Aspek Kesejahteraan Masyarakat
KONDISI
KINERJA AWAL
KONDISI
KINERJA
AKHIR
Persen 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Persen 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
7
Persen 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 16,00
Persen 12,01 27,01 42,01 57,01 72,01 87,01 87,01
8
Persen 60,00 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Persen 70,00 80,00 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00
9
Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
10
Orang 816 916 1.016 1.116 1.216 1.316 1.316
Koperasi 213 220 240 260 280 300 300
11
Persen 25,56 56,53 75,00 99,00 99,00 99,00 99,00
Persen 61,32 87,59 97,87 99,00 99,00 99,00 99,00
Persentase rumah tangga pengguna air bersih perpipaan di wilayah
perkotaan
Perumahan
Persentase kesesuaian antara muatan RKPD dengan RPJMD
Peningkatan fasilitas layanan pemuda dan olahraga
Jumlah Koperasi Aktif yang melaksanakan RAT
Persentase kepemilikan kartu keluarga
Persentase kepemilikan KTP
Jumlah wirausaha UMKM
Cakupan Layanan Rumah Tidak layak Huni
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan daerah dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Turunannya
Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan atau
pembinaan olahraga
Kepemudaan dan Olahraga
Penanaman Modal
Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan penanaman
modal
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 Hal IX - 8
2014 2015 2016 2017 2018
NOASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAHSATUAN
TARGET CAPAIAN KINERJA
Aspek Kesejahteraan Masyarakat
KONDISI
KINERJA AWAL
KONDISI
KINERJA
AKHIR
Persen 25,11 35,00 50,00 60,00 70,00 80,00 80,00
12
Persen 7.42 7,04 6,66 6,28 5,90 5,52 5,52
13
Persen 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 75,00
Persen 46,83 53,43 60,00 66,60 73,20 79,80 79,80
14
Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Rasio 0,0087 0,008 0,0075 0,0069 0,0064 0,0058 0,0058
Rasio 0,0078 0,0087 0,0081 0,0079 0,0077 0,0075 0,0075
Persen 28,90 30,34 31,86 33,45 35,12 36,88 36,88
15
Anak 2,318 2,230 2,220 2,210 2,200 2,190 2,190
Persen 67,82 69,11 70,92 72,73 73,51 74,28 74,28
Persen 0,57 0,57 0,58 0,59 0,60 0,61 0,61
16
Persen 66,84 73,00 75,00 96,00 98,00 100,00 100,00
Persen 22,00 22,00 23,00 24,00 25,00 25,00 25,00
Cakupan penanganan pengaduan perempuan dan anak korban
kekerasan
Ketahanan Pangan
Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan
Persentase Penguatan Cadangan Pangan
Rasio kekerasan terhadap anak
Rasio kekerasan terhadap perempuan
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Peningkatan dukungan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan
Rata-rata jumlah anak per keluarga
Ketenagakerjaan
Persentase bayi berakte kelahiran
Tingkat Pengangguran
Partisipasi angkatan kerja perempuan
Cakupan peserta KB Aktif
Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I
Rasio Ijin Trayek
Perhubungan
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 Hal IX - 9
2014 2015 2016 2017 2018
NOASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAHSATUAN
TARGET CAPAIAN KINERJA
Aspek Kesejahteraan Masyarakat
KONDISI
KINERJA AWAL
KONDISI
KINERJA
AKHIR
Unit 8 8 9 10 11 12 12
17
Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Website 1 1 1 1 1 1 1
18
Persen 50,00 55,00 60,00 70,00 75,00 75,00 75,00
19
Kasus 376 338 300 262 224 186 186
Kasus 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan 3 5 7 9 11 13 13
Persen 58,00 60,00 62,00 65,00 70,00 75,00 75,00
Kasus 31 21 15 15 12 7 7
Kasus 62 20 18 12 10 10 10
20
Persen 74,72 75,20 75,65 76,42 76,93 77,26 77,26
WDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP
Kali 8 8 6 6 6 6 32
Persen 20,00 40,00 60,00 75,00 90,00 100,00 100,00
Penurunan kasus pekat
Penurunan kasus konflik sosial
Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri
Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)
Jumlah daerah yang sudah terlatih tanggap bencana
Layanan pengadaan barang dan jasa berbasis IT
Jumlah Terminal
Website milik pemerintah
Indeks kepuasan masyarakat (IKM)
Implementasi standar kompetensi jabatan struktural
Pemenuhan Kebutuhan Lahan untuk Kepentingan umum
Penurunan kasus tindak kriminal
Penurunan kasus pelanggaran perda
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Komunikasi dan Informatika
Pertanahan
Penerapan SPM/SP
Opini BPK
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 Hal IX - 10
2014 2015 2016 2017 2018
NOASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAHSATUAN
TARGET CAPAIAN KINERJA
Aspek Kesejahteraan Masyarakat
KONDISI
KINERJA AWAL
KONDISI
KINERJA
AKHIR
Unit Kerja 4 6 8 10 12 14 14
Temuan 471 150 110 97 70 50 50
Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
21
Interval 1-8 (Tangga Arstein)
5-6 5-6 5-6 6-7 6-7 6-7 6-7
Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
22
Persen 11,76 29,41 47,06 64,71 82,36 100,00 100,00
Persen 4,64 7,39 10,14 12,89 15,64 18,39 18,39
Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Persen 3,48 7,03 10,58 14,13 17,68 21,23 21,23
Persen 13,93 27,66 39,43 47,86 58,08 66,87 66,87
Persen 10,00 28,00 46,00 64,00 82,00 100,00 100,00
23
Persen 25,00 35,00 40,00 50,00 75,00 100,00 100,00
24
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Sosial
Persentase Posyandu Aktif
Kebudayaan
Persentase prolegda yang terselesaikan
Persentase pemberdayaan sosial keluarga miskin dan fakir miskin
Persentase penerima perlindungan sosial bagi korban bencana
Persentase PKK Aktif
Persentase perlindungan dan rehabilitasi sosial anak yang
mengalami permasalahan sosial
Persentase perlindungan dan jaminan sosial bagi lanjut usia
terlantar
Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan
Persentase sumberdaya kebudayaan yang dilestarikan
Persentase penerimaan jaminan, perlindungan, rehabilitasi dan
pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas dan trauma
Statistik
Persentase PSKS dalam usaha kesejahteraan sosial
Penerapan SMM/SNI/ISO 9001-2008
Penurunan jumlah temuan terhadap ketaatan dan sistem
pengendalian internal
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 Hal IX - 11
2014 2015 2016 2017 2018
NOASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAHSATUAN
TARGET CAPAIAN KINERJA
Aspek Kesejahteraan Masyarakat
KONDISI
KINERJA AWAL
KONDISI
KINERJA
AKHIR
Persen 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
25
Persen 42,00 53,00 64,00 75,00 86,00 100,00 100,00
Orang 6 5 5 5 5 5 30
26
Orang 25.852 26.852 28.352 30.552 33.552 37.552 37.552
B
1
Ton 5.702 6.286 6.601 7.931 10.277 24.000 24.000
2
Persen 28,82 29,06 29,29 29,53 29,76 30,00 30,00
3
Persen 9,16 8,51 7,90 7,23 6,59 5,95 5,95
Persen 27,25 27,80 28,35 28,90 29,45 30,00 30,00
4
Persen 75,21 75,71 76,21 76,71 77,21 77,71 77,71
KK 387 407 427 447 467 487 487
Fokus Layanan Urusan Pilihan
Pertanian
Kehutanan
Energi dan Sumber Daya Mineral
Pencapaian rasio elektrifikasi
Berkembangnya Energi Alternatif di masyarakat
Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan
Rasio lahan kritis terhadap total luas wilayah
Luas lahan hutan
Perikanan dan Kelautan
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB
Peningkatan produksi ikan
Perpustakaan
Peningkatan cakupan pengelolaan arsip SKPD berkategori baik
Persentase ketersediaan data/analisis data yang dibutuhkan dalam
perencanaan
Kearsipan
Ketersediaan SDM bidang kearsipan yang mampu melaksanakan
penilaian dan penyusutan arsip secara prosedural
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 Hal IX - 12
2014 2015 2016 2017 2018
NOASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAHSATUAN
TARGET CAPAIAN KINERJA
Aspek Kesejahteraan Masyarakat
KONDISI
KINERJA AWAL
KONDISI
KINERJA
AKHIR
5
Persen 10,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 100,00
Lokasi 3 1 1 1 1 1 5
6
Industri 5.751 5.753 5.753 5.755 5.759 5.761 5.761
Industri 18 18 18 19 19 20 20
Persen 22,50 22,62 22,75 22,87 23,00 23,12 23,12
7
Ribu Rupiah 212.218,94 219.340,11 223.726,91 282.014,5 232.765,48 237.420,79 237.420,79
8
Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
KK 75 75 75 75 75 75 75
III
Persen 4,69 4,87 5,05 5,24 5,42 5,60 5,60
Rupiah
(Milyar)14.923,72 15.885,24 16.846,75 17.808,27 18.769,78 19.731,34 19.731,34
Rupiah
(Milyar)2.780,80 3.163,35 3.289,89 3.421,48 3.558,34 3.700,67 3.700,67
Ket : Adhk (Atas Dasar Harga Konstan)
Adhb (Atas Dasar Harga Berlaku)
PDRB (adhb)
Laju Pertumbuhan Ekonomi (adhk)
Tingkat Investasi (PMTB)
Jumlah objek wisata daerah yang dikembangkan
Pariwisata
Aspek Daya Saing Daerah
Jumlah calon transmigran yang mendapat pelatihan dasar umum
Jumlah Industri Mikro dan Kecil
Nilai ekspor
Jumlah KK yang ditempatkan sesuai surat pemberitahuan
pemberangkatan
Jumlah Kunjungan Wisatawan meningkat 20 persen per tahun
Ketransmigrasian
Perdagangan
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB
Jumlah Industri Menengah
Perindustrian
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 Hal IX - 13
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal X - 1
BAB X
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
10.1. PEDOMAN TRANSISI
Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi
kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, maka :
1. RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD masa
transisi yaitu tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala daerah dan
wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah
(pemilukada) pada periode berikutnya;
2. RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir 1) antara lain bertujuan
menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum
seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan
masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun
pertama masa pemerintahan baru;
3. Selanjutnya RKPD pada masa transisi merupakan tahun pertama dan
bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari Kepala daerah dan
wakil kepala daerah terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya,
yang kemudian akan direvisi sesuai dengan RPJMD yang baru.
10.2. KAIDAH PELAKSANAAN
RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala
daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan menjadi pedoman bagi setiap
SKPD menyusun Renstra SKPD dan pedoman untuk menyusun RKPD.
Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, perlu dirumuskan kaidah-
kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
1. SKPD serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk
melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-
baiknya;
2. SKPD berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat
visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai
dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD dan menjadi pedoman
dalam menyusun Renja SKPD setiap tahun;
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal X - 2
3. SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan
Renstra SKPD;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda
berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran
RPJMD ke dalam Renstra SKPD.
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal XI - 1
BAB XI
PENUTUP
Sesuai dengan RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025,
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 ditujukan untuk lebih
memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan
menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan
keunggulan sumber daya alam yang tetap mengandalkan potensi agrobisnis
dan kepariwisataan daerah yang dikembangkan pada sumber daya air
terbangun (bendungan Jatigede) dan sumber daya manusia berkualitas serta
kemampuan ilmu dan teknologi terapan yang terus meningkat.
Visi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 adalah Pada
Tahun 2018 Sumedang Sejahtera, Nyunda, Maju, Mandiri dan Agamis
(Senyum Manis). Visi ini dijabarkan kedalam lima misi yaitu :
1) Meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dalam mewujudkan
reformasi birokrasi dan kualitas demokrasi.
2) Mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten Sumedang yang
sehat, cerdas, terampil, dan produktif yang dilandasi dengan nilai-nilai
keimanan dan ketaqwaan.
3) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah.
4) Mengembangkan perekonomian Kabupaten Sumedang yang berdaya
saing dan berkeadilan, serta memberdayakan dan melindungi
kelompok-kelompok usaha kecil dan menengah.
5) Mengembangkan lingkungan Kabupaten Sumedang yang aman,
nyaman, dan lestari berbasis nilai-nilai budaya sunda sebagai daya
ungkit pembangunan.
Keberhasilan implementasi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun
2014-2018 secara umum ditandai dengan capaian pada tahun 2018 sebagai
berikut :
1) Struktur ekonomi;
- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku
mencapai Rp. 19.731,34 (Milyar);
- Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 persen;
- Nilai Investasi (PMTB) mencapai Rp. 3.700,67 (Milyar);
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal XI - 2
- Pendapatan Per Kapita mencapai Rp.17.684.800,00.
2) Kemiskinan berada pada angka 9,32 persen;
3) Pengangguran berada pada angka 5,52 persen;
4) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 74,94 poin dengan tiap-tiap
indeks pembangun sebagai berikut :
- Indeks Pendidikan sebesar 84,42 poin;
- Indeks Kesehatan sebesar 72,55 poin;
- Indeks Daya Beli sebesar 67,85 poin.
Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten
Sumedang Tahun 2014-2018 sangat tergantung dari komitmen bersama
antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat serta
pemangku kepentingan di Kabupaten Sumedang. Untuk itu RPJMD
Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 dapat dijadikan pedoman dan
arahan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dan
penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Sumedang serta terintegrasi
dengan arah pembangunan Nasional dan Provinsi selama kurun waktu 5
(lima) tahun ke depan.
BUPATI SUMEDANG WAKIL,
Ttd.
ADE IRAWAN