Tentang KTNA Jombang
-
Upload
ktnajombang -
Category
Documents
-
view
112 -
download
14
Transcript of Tentang KTNA Jombang
ANGGARAN DASAR
KELOMPOK KONTAK TANI NELAYAN ANDALAN
MUKADIMAH
Dengan Berkat dan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa bahwa Nusantara dengan kekayaan
sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dibidang pertanian, perikanan dan kehutanan
sebagai negara agraris dan negara maritim adalah anugrah Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa
Indonesia.
Anugrah Tuhan Yang maha Esa tersebut memanggil setiap anak bangsa untuk mendayagunakan,
melindungi, melestarikan dan meningkatkan mutu bagi semua generasi dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesi (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Untuk mengelola sumber-sumber daya tersebut secara bertanggungjawab dan mewujudkan cita-
cita mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan bangsa, khususnya petani dan nelayan,
sekaligus membangun kehidupan bersama yang jujur, adil, rukun, damai dan sejahtera, maka
dibentuklah Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (kelompok KTNA).
Untuk memelihara semangat juang mewujudkan visi, misi dan tujuan Kelompok KTNA, maka
dirumuskan dan ditetapkan mukadimah beserta jabarannya kedalam bab-bab bersama pasal-
pasal didalam Anggaran Dasar.
BAB I
PENGERTIAN
Pasal 1
1. Petani nelayan adalah pengelola usaha dibidang pertanian, perikanan dan kehutanan
yang terdiri dari tani nelayan dewasa, wanita tani nelayan dan pemuda tani nelayan.
2. Kelompok Tani nelayan adalah kumpulan petani nelayan yang tumbuh dan
berkembang secara terorganisir berdasarkan keakraban, keserasian dan kesamaan
kepentingan dalam mendayagunakan, meningkatkan mutu dan melestarikan sumberdaya
pertanian, perikanan, kelautan dan kehutanan untuk bekerjasama meningkatkan pendapatan
dan kesejahteraan anggotanya.
3. Kontak tani nelayan adalah petani nelayan yang berhasil dan dipilih menjadi ketua kelompok
tani nelayan dan atau pengurus kelompok tani nelayan yang ditokohkan oleh anggotanya
berdasarkan musyawarah.
4. KTNA adalah kontak tani nelayan yang diandalakan dan dipilih untuk mewakili
aspirasi petani nelayan dari tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat nasional,
yang diputuskan dalam Rembug Peripurna ditingkatnya serta ditetapkan oleh
pengurus setingkat diatasnya.
5. Kelompok KTNA adalah organisasi profesi yang bersifat sosial ekonomi sebagai
lembaga masyarakat yang tumbuh dari bawah dan bersifat independen.
6. Ahli Andalan adalah petani nelayan yang pernah menjadi pengurus kelompok KTNA
yang mempunyai keahlian, ketrampilan dan kepedulian dalam bidang pertanian, peternakan
dan kehutanan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Organisasi yang dipilih dalam Rembug
Paripurna kelompok KTNA ditingkatnya.
7. Rembug adalah forum musyawarah pengurus kelompok KTNA ditingkatnya
untuk membahas masalah yang dihadapi petani nelayan dalam pengembangan
usahanya sebagai bahan untuk menyusun kebijakan, rencana dan program kerja, serta
keputusan keputusan kelompok KTNA.
8. Mimbar sarasehan adalah forum konsultasi dan dialog antara kelompok KTNA
dengan pemerintah ditingkatnya yang menghasilkan kesepakatan-kesepakatan untuk
memecahkan masalah yang dihadapi bersama.
BAB II
NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN
Pasal 2
Nama
Organisasi ini bernama kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan disingkat Kelompok KTNA
Pasal 3
Waktu
Kelompok KTNA didirikan pada tanggal 12 September 1971 di Cihea, Jawa barat, diformalkan
pada Rembug Peripurna di Cipanas tanggal 5 Juni 2000, dilegalkan dengan Akta Notaris Titiek
Irawati S, SH dengan Nomor Akte : 54 tanggal 25 Agustus 2006 untuk jangka waktu yang tidak
ditentukan.
pasal 4
Kedudukan
Pusat Organisasi berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia
BAB III
DASAR, AZAS DAN TUJUAN
Pasal 5
Dasar
Kelompok KTNA berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Pasal 6
Azas
1. Dalam pembinaan keanggotaan berazaskan pada peningakatan keimanan dan ketaqwaan
pada Tuhan Ynag Maha Esa
2. Dalam mengembangkan usaha dan melaksanakan program Organisasi berazaskan
pada semangat pengabdian untuk mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa, khususnya
petani nelayan
Pasal 7
Tujuan
1. Mengembangkan Profesionalisme petani nelayan
2. Membangun rasa tanggungjawab, kesetiakawanan dan keadilan social
3. Menumbuh-kembangkan dan melestarikan nilai-nilai perjuangan kTNA dalam
mengentaskan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.
4. Membangun watak petani nelayan yang beretos kerja tinggim berdisiplin,
produktif, berkualitas, hemat dan mandiri, serta berperilaku mulia dalam kehidupan.
BAB IV
KEDAULATAN
Pasal 8
Kedaulatan Tertinggi
Kedaulatan Tertinggi berada pada anggota dalam Rembug Paripurna disetiap tingkatan
BAB V
FUNGSI
Pasal 9
1. Menyalurkan aspirasi masyarakat petani nelayan kepada lembaga eksekutif, legislatif
dan yudikatif, serta pihak lainnya untuk kemajuan di bidang pertanian, perikanan
dan kehutanan.
2. Mengkomunikasikan kebijakan dan informasi edukasi dibidang pertanian, perikanan
dan kehutanan.
3. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani nelayan untuk menerapkan
teknologi tepat guna dan modern dari produksi sampai pemasaran dengan
memperhatikan pelestarian dan peningkatan mutu lingkungan.
BAB VI
KODE ETIK
Pasal 10
1. Setiap anggota mengembangkan solidaritas, memegang teguh moral
keagamaan, menghormati hukum dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
2. Setiap anggota wajib menjaga kehormatan organisasi dengan memegang teguh Anggaran
Dasar, Anggaran rumah Tangga dan produk-produk hukum organisasi.
BAB VII
KEANGGOTAAN
Pasal 11
1. Anggota Kelompok KTNA terdiri dari anggota utama, anggota biasa dan
anggota kehormatan
2. Anggota utama adalah pengurus kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan sesuai jenjangnya
3. Anggota biasa adalah petani nelayan yang tergabung dalam kelompok Tani Nelyan
di tingkat Desa/kelurahan.
4. Anggota kehormatan adalah pemerhati dan berjasa dalam mengembangkan
organisasi kelompok KTNA dan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan.
BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
Pasal 12
1. Anggota utama dan biasa memiliki hak bicara, hak dipilih dan memilih, serta hak
membela diri.
2. Anggota kehormatan mempunyai hak menghadiri rembug-rembug dan hak bicara
Pasal 13
Kewajiban-kewajiban anggota Setiap anggota wajib :
1. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, peraturan-peraturan
dan ketetapan-ketetapan organisasi.
2. Melaksanakan program-program organisasi.
BAB IX
PELANGGARAN, SANKSI, PEMBERHENTIAN
Pasal 14
Pelanggaran
Setiap anggota yang terbukti melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, berbagai
peraturan ketentuan organisasi, dipandang sebagai pelanggaran Disiplin Organisasi.
Pasal 15
Sanksi
Setiap anggota yang dengan cukup alasan telah melakukan pelanggaran Anggaran Dasar,
Anggaran Rumah Tangga atau pelanggaran disiplin organisasi dapat dikenakan sanksi.
Pasal 16
Pemberhentian
Setiap anggota dapat diberhentikan status keanggotaannya atau status dalam kepengurusan
organisasi karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri, atau melanggar disiplin organisasi.
BAB X
PENGURUS ORGANISASI
Pasal 17
Susunan Organisasi
Susunan Organisasi terdiri kelompok KTNA Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota,
Provinsi dan Nasional
Pasal 18
Pengurus organisasi kelompok KTNA terdiri dari pengurus kelompok KTNA Desa/Kelurahan,
pengurus kelompok KTNAKecamatan, pengurus kelompok KTNA kabupaten/kota, pengurus
kelompok KTNA Provinsi dan pengurus kelompok KTNA Nasional.
Pasal 19
Wewenang dan kewajiban kelompok KTNA Nasional
1. Secara kolektif berwenang sebagai penyelenggara tertinggi organisasi dalam menjalankan
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan organisasi, Rembug rembug dan
Mimbar sarasehan Nasional.
2. Membuat Peraturan organisasi.
3. Menyusun Program Umum Organisasi.
4. Menetapkan dan melantik usulan komposisi dan personalia pengurus kelompok
KTNA Provinsi sesuai dengan hasil Rembug paripurna.
5. Melakukan pembinaan organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga sampai kelompok KTNA Kabupaten/kota.
6. Menyampaikan informasi kepada seluruh jajaran organisasi melalui pengurus
kelompok KTNA Provinsi.
Pasal 20
Wewenang dan kewajiban kelompok KTNA Provinsi
1. Secara kolektif adalah pelaksana organisasi di Provinsi
2. Menjabarkan kebijakan organisasi di Provinsi
3. Menyusun program kerja dengan mengacu kepada program Umum kelompok
KTNA Nasional
4. Menetapkan dan melantik usulan komposisi dan personalia pengurus kelompok
KTNA Kabupaten/Kota sesuai dengan hasil Rembug paripurna.
5. Melakukan pembinaan organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga sampai kelompok KTNA Kecamatan
6. Menyampaikan informasi kepada seluruh jajaran organisasi melalui pengurus
kelompok KTNA Kabupaten/kota
7. Memberikan laporan kegiatan secara berkala kepada pengurus kelompok KTNA Nasional.
Pasal 21
Wewenang dan kewajiban kelompok KTNA Kabupaten/Kota
1. Secara kolektif berwenang sebagai penyelenggara tertinggi organisasi di Kabupaten/Kota
2. Menjabarkan kebijakan organisasi di Kabupaten/kota
3. Menyusun program kerja dengan mengacu kepada program Umum kelompok
KTNA Provinsi
4. Menetapkan dan melantik usulan komposisi dan personalia pengurus kelompok
KTNA Kecamatan sesuai dengan hasil Rembug paripurna.
5. Melakukan pembinaan organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga sampai kelompok KTNA Desa/Kelurahan
6. Menyampaikan informasi kepada seluruh jajaran organisasi melalui pengurus
kelompok KTNA Kecamatan
7. Memberikan laporan kegiatan secara berkala kepada pengurus kelompok KTNA Provinsi
Pasal 22
Wewenang dan kewajiban kelompok KTNA Kecamatan
1. Secara kolektif berwenang sebagai penyelenggara tertinggi organisasi di Kecamatan
2. Menjabarkan kebijakan organisasi di Kecamatan
3. Menyusun program kerja dengan mengacu kepada program Umum kelompok
KTNA Kabupaten/kota
4. Menetapkan dan melantik usulan komposisi dan personalia pengurus kelompok
KTNA Desa/kelurahan sesuai dengan hasil Rembug paripurna.
5. Melakukan pembinaan organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga sampai ke kelompok Tani-Nelayan
6. Menyampaikan informasi kepada seluruh jajaran organisasi melalui pengurus
kelompok KTNA Desa/Kelurahan
7. Memberikan laporan kegiatan secara berkala kepada pengurus kelompok
KTNA Kabupaten/kota
Pasal 23
Wewenang dan kewajiban kelompok KTNA Desa/Kelurahan
1. Secara kolektif berwenang sebagai penyelenggara tertinggi organisasi di Kecamatan
2. Menyusun program kerja dengan mengacu kepada program Umum kelompok
KTNA Kecamatan
3. Menetapkan dan melantik usulan komposisi dan personalia pengurus kelompok Tani-
Nelayan.
4. Memberikan laporan kegiatan secara berkala kepada pengurus kelompok KTNA Kecamatan
Pasal 24
kelompok kerja
Kelompok kerja dapat dibentuk oleh pengurus di semua tingkatan sesuai kebutuhan dan
kemampuan
Pasal 25
Masa Jabatan Pengurus
Masa jabatan pengurus dalam semua jenjang organisasi selama 5 tahun, dan dapat dipilih
kembali
BAB XI
DEWAN DAN TIM AHLI
Pasal 26
Dewan-dewan dan tim ahli
1. Dewan pembina berperan untuk membina dan melindungi keberadaa kelompok KTNA
2. Dewan Penasehat berperan untuk memberikan nasehat agar kelompok KTNA dapat berjalan
sesuai tujuan organisasi
3. Dewan Pertimbangan Organisasi berperan memberikan pertimbangan atas
permintaan pengurus kelompok KTNA
4. Tim Ahli bertugas untuk melaksanakan pekerjaa/kegiatan yang diberikan oleh
pengurus kelompo KTNA sesuai keahliannya
BAB XII
KEUANGAN DAN LEMBAGA EKONOMI
Pasal 27
Keuangan
Keuangan organisasi bersumber dari :
1. Dana abadi yang bersumber dari anggota
2. Sumbangan yang tidak mengikat
3. Usaha lembaga ekonomi Kelompok KTNA
4. Kegiatan lain yang syah menurut hukum
Pasal 28
Lembaga Ekonomi
Kelompok KTNA dapat mendirikan lembaga-lembaga ekonomi berbentuk badan usaha,
yayasan, koperasi, Asosiasi, dan lain-lain sesuai kebutuhan
BAB XIII
REMBUG KELOMPOK KTNA
Pasal 29
Rembug Paripurna Nasional
Ayat 1
1. Diadakan lima tahun sekali
2. Peserta adalah pengurus Nasional dan 3 orang utusan provinsi, 3 orang
utusan Kabupaten/Kota yang mewakili Dewasa, Wanita maupun pemuda
3. Berwenang mengunah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
4. Menetapkan program umum Organisasi lima tahunan
5. Menilai pertanggungjawaban ketua umum Kelompok KTNA Nasional
6. Memilih ketua umum sekaligus ketua tim Fprmatur penyusunan Pengurus Kelompok KTNA
Nasional periode berikutnya.
7. Membuat keputusan dan ketetapan -ketetapan Organisasi
Ayat 2
Rembug Paripurna di tingkat daerah dilaksanakan hal yang sama sesuai dengan tingkatannya,
kecuali pasal 29 Ayat 1 butir 3
Pasal 30
Rembug Paripurna Luar Biasa
Ayat 1
1. Tata cara pelaksanaannya sama dengan Rembug Paripurna
2. Diadakan apabila :
a. Atas permintaan sekurang-kurangnya 50 % tambah 1 orang dari jumlah peserta rembug
paripurna sesuai pasal 29 ayat 1 butir 2
b. Ketua umum berhalangan tetap sehingga tidak mampu lagi menjalankan tugasnya
dan atau tidak mau melaksanakan Rembug Paripurna sesuai pasal 29 ayat 1 butir 1
c. Menyimpang dari amanat organisasi yang tertuang di dalam Anggran Dasar,
Anggaran Rumah Tangga dan peraturan Organisasi
d. Mengamandemen dan mengesyahkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
e. Menghdapi keadaan luar biasa
Ayat 2
1. Rembug Paripurna Luar Biasa Derah
2. Rembug Peripurna Luar Biasa di tingkat daerah dilaksanakan hal yang sama sesuai dengan
tingkatannya, kecuali pasal 30 ayat 1 butir 2.d
Pasal 31
Ayat 1
Rembug Utama
1. Diadakan satu tahun seakale
2. Peserta adalah Pengurus Nasional dan ketua Kelompok KTNA Provinsi
3. Menjabarkan hasil Rembug Paripurna ke dalam program kerja tahunan.
4. Memilih dan menetapkan dewan penasehat
5. Menetapkan anggaran kehormatan
6. Memilih dan menetapkan calon penerima penghargaan
Ayat 2
Rembug utama Daerah
Rembug utama ditingkat daerah dilaksanakan hal yang sama sesuai dengantingkatannya, kecuali
pasal 31, ayat 1, butir 2
Pasal 32
Ayat 1
Rembug madya
1. Diadakan seaktu-waktu sesuai kebutuhan
2. Peserta adalah pengurus harian KTNA Nasional ditambah ahli sesuai kebutuhan
3. Menetapkan kebijakan, memonitor, evaluasi, dan tindak lanjut
4. Pergantian pengurus antar waktu
Ayat 2
Rembug Madya Daerah
Rembug madya ditingkat daerah dilaksanakan hal yang sama sesuai dengan tingkatannya,
kecuali pasal 32, ayat 1, butir 2
Pasal 33
Ayat 1
Rembug hatian
1. Diadakan tidak terbatas
2. Peserta adalah pengurus harian : Ketua umum, Ketua, Sekretaris Jendral,
Wakil Sekretaris Jendral Bendahara Umum dan wakil Bendahara.
Ayat 2
Rembug Harian Daerah
Di tingkat daerah di laksanakan hal yan sama sesuai dengan tingkatannya
Pasal 34
Quorum dan Pengambilan Keputusan
1. Quorum suatu rembug sah jika dihadiri sedikitnya dua pertiga peserta yang di undang
2. Pengambilan keputusan dalam rembug dipandang sah jika disepakati bersama atau disetujui
sedikitnya setengah jumlah peserta yang hadir ditambah 1
Pasal 35
Mimbar Sarasehan
Mimbar sarasehan adalah forum dialog antara petani nelayan dengan pemerintah/instansi terkait,
swata, pakar dan masyarakat pertanian, perikanan dan kehutanan dalam lingkungannya untuk
menghasilkan kesepakatan
BAB XIV
PEMBUBARAN ORGANISASI
Pasal 36
Syarat Pembubaran
1. Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan dalam rapat yang dihadiri oleh 2/3
dari anggota pengurus kelompok KTNA Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota,
Kecamatan, Desa/Kelurahan dan disetujui oleh 2/3 dari peserta yang hadir
2. Kekayaan organisasi setelah dibubarkan diserahkan kepada lembaga sosial
dalam masyarakat petani pedesaan atau masyarakat nelayan pesisir pantai Indonesia
BAB XV
ATURAN TAMBAHAN
Pasal 37
Hal-hal yang belum tercantum dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga, Keputusan atau Ketetapan Rembug-rembug, atau Peratuiran Organisasi lainnya.
ANGGARAN RUMAH TANGGA
BAB I
KEANGGOTAAN
Pasal 1
1. Warga negara Republik Indonesia, yang dapat diterima menjadi Anggota
Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan adalah :
2. Petani nelayan, Wanita tani-nelayan dan pemuda tani-nelayan aktif yanf memiliki
usaha tani secara berkelompok
3. Memiliki pengetahuan dan wawasan maupun prestasi dibidang pertanian, perikanan dan
kehutanan
4. Dipilih melalui Rembug-rembug Paripurna sesuai tingkatannya.
BAB II
KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA
Pasal 2
Setiap anggota berkewajiban :
1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
3. Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan kesepakatan-kesepakatan serta
peraturan organisasi
4. Membantu pengurus melaksanakan tugas organisasi
5. Menghadiri musyawarah, Rembug-rembug dan Mimbar Sarasehan
6. Membayar dana abadi
7. Memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) yang diterbitkan oleh pengurus Kelompok
KTNA Nasional dan dikelola oleh masing-masing kelompok KTNA Provinsi
Pasal 3
Setiap anggota mempunyai hak :
1. Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi
2. Mengeluarkan pendapat, saran-saran serta usul-usul
3. Memilih dan dipilih
4. Memperoleh perlindungan, pembelaan, pendidikan dan penataran serta bimbingan dari
organisasi
5. Dan lainnya yang diatur dalam peraturan organisasi
BAB III
PEMBERHENTIAN ANGGOTA
Pasal 4
1. Anggota berhenti karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri, melanggar
disiplin organisasi dan diberhentikan
2. Tata cara pemberhentian dan hak membela, diatur dalam peraturan organisasi
BAB IV
SUSUNAN, WEWENANG DAN SYARAT-SYARAT ORGANISASI
Pasal 5
1. Susunan Pengurus Kelompok KTNA Nasional terdiri dari :
a. Ketua umum dibantu ketua-ketua
b. Sekretaris Jendral dibantu wakil-wakil Sekretaris Jendral
c. Bendahara Umum dibantu Wakil Bendahara
d. ketua-ketua Departemen
2. Untuk menjamin terlaksananya program organisasi dapat membentuk Tim Kerja
yang befungsi untuk merumuskan kebijakan organisasi yang mengacu pada program
kerja hasil Rembug Paripurna dan Rembug Utama
Pasal 6
1. Susunan Pengurus Kelompok KTNA Provinsi terdiri dari :
a. Ketua
b. Wakil-wakil ketua
c. Sekretaris
d. Wakil-wakil Sekretaris
e. Bendahara
f. Wakil Bendahara
g. Kooerdinator Bidang
2. Untuk menjamin terlaksananya program organisasi dapat membentuk Tim Kerja
Pasal 7
1. Susunan Pengurus Kelompok KTNA Kabupaten/Kota terdiri dari :
a. Ketua
b. Wakil ketua
c. Sekretaris
d. Wakil Sekretaris
e. Bendahara
f. Wakil Bendahara
g. Ketua Bidang
2. Untuk menjamin terlaksananya program organisasi dapat membentuk Tim Kerja
Pasal 8
Susunan Pengurus Kelompok KTNA Kecamatan, Kelurahan/Desa terdiri dari :
a. Ketua
b. Wakil ketua
c. Sekretaris
d. Wakil Sekretaris
e. Bendahara
f. Seksi-seksi
Pasal 9
Syarat-syarat menjadi Pengurus Kelompok KTNA :
1. Ditingkat Desa/Kelurahan, aktif sebagai Pengurus kelompok Tani-nelayan
2. Ditingkat Kecamatan, aktif sebagai Pengurus dan atau Ahli Andalan kelompok
KTNA Desa/Kelurahan
3. Ditingkat Kabupaten/Kota, aktif sebagai Pengurus dan atau Ahli Andalan kelompok
KTNA Kecamatan
4. Ditingkat Provinsi, aktif sebagai Pengurus dan atau Ahli Andalan kelompok
KTNA Kabupaten/Kota
5. Ditingkat Nassional, aktif sebagai Pengurus dan atau Ahli Andalan kelompok
KTNA Provinsi
6. Mempunyai kemauan, kemampuan dan bersedia mengabdikan diri pada organisasi
7. Mendapat dukungan dan kepercayaan dari anggota
8. Jabatan Ketua dan Sekretaris, selain memenuhi syarat-syarat tersebut diatas,
memiliki reputasi dalam bidang pertanian, perikanan, kehutanan dan organisasi sesuai
jenjangnya
9. Khusus jabatan Ketua Umum dan Sekretaris Jendral, selain memenuhi syarat-
syarat tersebut diatas, memiliki reputasi dalam bidang pertanian, kehutanan, kelautan
dan organisasi mulai dari daerah, nasional smpai tingkat internasional yang dapat
diandalkan serta didukung oleh anggota.
Pasal 10
Pengurus Antar Waktu
1. Penggantian antar waktu ketua umum dan atau ketua di daerah melaui
Rembug Paripurna atau Rembug Paripurna Luar biasa
2. Penggantian pengurus antar waktu lainnya melalui Rembug Madya
3. Penggantian antar waktu pengurus daerah diusulkan untuk ditetapkan oleh
setingkat diatasnya
4. Masa jabatan antar waktu berlaku sampai dengan berakhirnya masa bhakti kepengurusan
yang digantinya
BAB V
Pasal 11
Dewan Pembina
1. Dewan pembina tingkat Nasional adalah Menteri Koordinator dan Menteri yang
terkait dengan kegiatan dan tujuan organisasi
2. Dewan pembina tingkat Provinsi adalah Gubernur, Asisten dan Kepala
Dinas/Instansi yang terkait dengan usaha dan kegiatan Kelompok KTNA Provinsi
3. Dewan pembina tingkat Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota, Asisten dan
Kepala Dinas/Instansi/UPT yang terkait dengan usaha dan kegiatan Kelompok
KTNA Kabuapten/Kota
4. Dewan pembina tingkat Kecamatan adalah Camat, Kepala Cabang/Unit Pelaksana
Teknis yang terkait dengan usaha dan kegiatan Kelompok KTNA Kecamatan
5. Dewan pembina tingkat Desa/kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah dan
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Pasal 12
Dewan Penasehat
Dewan Penasehat Kelompok KTNA disemua tingkatan diutamakan berasal dari :
1. Para pakar dan pemerhati yang mendukung dalam melancarkan kegiatan-
kegiatan Kelompok KTNA
2. Anggota Kehormatan yang memiliki komitmen dalam memajukan pembanguna
pertanian secara umum
Pasal 13
Dewan Pertimbangan Organisasi
Dewan Pertimbangan Organisasi adalah :
1. Ahli Andalan yang memiliki pengetahuan luas dan sangat diperlukan
2. Anggota kehormatan yang diperlukan sesuai kemampuannya.
Pasal 14
Tim Ahli
1. Tim Ahli Kelompok KTNA Nasional terdiri dari unsur-unsur
a. Lingkup Kementrian Pertanian RI
b. Lingkup Kementrian Kelautan dan perikanan
c. Lingkup Kementrian kehutanan
d. Lembaga Pendidikan/perguruan Tinggi
e. Tim Ahli Kelompok KTNA di daerah menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya
BAB VI
PESERTA REMBUG PARIPURNA
Pasal 15
Rembug Paripurna Nasional
1. Peserta utama terdiri dari :
a. Pengurus lengkap Kelompok Kontak KTNA Nasional
b. Unsur daerah (Perwakilan Kelompok KTNA Provinsi masing-masing 3 orang,
KTNA Kabupaten/Kota masing-masing 3 orang) dengan membawa surat mandat
dari Pengurus di tingkatnya.
2. Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan Organisasi dan Tim
Ahli sesuai dengan keperluan.
3. Tata Cara Rembug Paripurna dan rincian acara diatur dalam peraturan organisasi
4. Pelaksanaan diatur dalam tata tertib.
5. Pelaksanaan Rembug Paripurna oleh Majelis Pimpinan Rembug (MPR) yang berasal
dan dipilih oleh peserta Rembug Paripurna.
pasal 16
Rembug Paripurna Provinsi
1. Peserta utama terdiri dari :
a. Pengurus lengkap Kelompok Kontak KTNA Provinsi.
b. Unsur Perwakilan Kelompok KTNA Kabupaten/Kota masing-masing 3 orang,
Kelompok KTNA Kecamatan masing-masing 3 orang dengan membawa surat
mandat dari Pengurus di tingkatnya.
2. Pengurus Kelompok KTNA Nasional/Indonesia sebagai nara sumber
3. Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan Organisasi dan Tim Ahli
sesuai dengan keperluan.
4. Tata Cara Rembug Paripurna dan rincian acara diatur dalam peraturan organisasi
5. Pelaksanaan diatur dalam tata tertib.
6. Pelaksanaan Rembug Paripurna oleh Majelis Pimpinan Rembug (MPR) yang dipilih
oleh peserta Rembug Paripurna.
Pasal 17
Rembug Paripurna kabupaten/Kota
1. Peserta utama terdiri dari :
a. Pengurus lengkap Kelompok Kontak KTNA Kabupaten/Kota
b. Unsur Perwakilan Kelompok KTNA Kecamatan masing-masing 3 orang,
Kelompok KTNA Desa/Kelurahan masing-masing 3 orang dengan membawa surat
mandat dari Pengurus di tingkatnya.
2. Pengurus Kelompok KTNA Provinsi sebagai nara sumber
3. Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan Organisasi dan Tim
Ahli sesuai dengan keperluan
4. Tata Cara Rembug Paripurna dan rincian acara diatur dalam peraturan organisasi
5. Pelaksanaan diatur dalam tata tertib.
6. Pelaksanaan Rembug Paripurna oleh Majelis Pimpinan Rembug (MPR) yang dipilih
oleh peserta Rembug Paripurna.
Pasal 18
Rembug Paripurna Kecamatan
1. Peserta utama terdiri dari :
a. Pengurus lengkap Kelompok Kontak KTNA Kecamatan
b. Unsur Perwakilan Kelompok KTNA Desa/Kelurahan masing-masing 3 orang
dengan membawa surat mandat dari Pengurus di tingkatnya.
2. Pengurus Kelompok KTNA kabupaten/Kota sebagai nara sumber
3. Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan Organisasi dan Tim
Ahli sesuai dengan keperluan
4. Tata Cara Rembug Paripurna dan rincian acara diatur dalam peraturan organisasi
5. Pelaksanaan diatur dalam tata tertib
6. Pelaksanaan Rembug Paripurna oleh Majelis Pimpinan Rembug (MPR) yang dipilih
oleh peserta Rembug Paripurna.
Pasal 19
Rembug Paripurna Desa/Kelurahan
1. Peserta utama terdiri dari :
a. Pengurus lengkap Kelompok Kontak KTNA Desa/Kelurahan
b. Unsur Perwakilan Kelompok Tani-Nelayan masing-masing 3 orang
dengan membawa surat mandat dari Pengurus di tingkatnya.
2. Pengurus Kelompok KTNA Kecamatan sebagai nara sumber
3. Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan Organisasi dan Tim
Ahli sesuai dengan keperluan
4. Tata Cara Rembug Paripurna dan rincian acara diatur dalam peraturan organisasi
5. Pelaksanaan diatur dalam tata tertib
6. Pelaksanaan Rembug Paripurna oleh Majelis Pimpinan Rembug (MPR) yang dipilih
oleh peserta Rembug Paripurna.
BAB VII
KEUANGAN
Pasal 20
1. Dana abadi, Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dan usaha-usaha lainya diatur
dalam peraturan organisasi
2. Pemasukan dan pengeluaran keuangan dari dan untuk organisasi wajib
dipertanggung jawabkan oleh Ketua dan Bendahara sesuai tingkatannya dalam Rembug
Paripurna.
BAB VIII
PENYEMPURNAAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 21
Penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga dilakukan pada Rembug Paripurna dan
dipertanggung jawabkan pada Rembug Paripurna berikutnya.
BAB IX
ATRIBUT ORGANISASI
Pasal 22
1. Lambang Organisasi terdiri dari segi lima, nama organisasi dalam bulatan
bergambar petani dewasa, wanita tani dan pemuda tani
2. Pengertian lambang terlampir
3. Bendera organisasi berwarna putih bergambar logo organisasi di tengah-tengahnya
4. Bendera berukuran standar 90 x 60 cm
BAB X
PENUTUP
Pasal 23
1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, diatur dalam
peraturan organisasi yang dibuat oleh pengurus Kelompok KTNA Nasional melalui
Rembug Utama
2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga telah sesuai dengan hasil
Rembug Paripurna Kelompok KTNA Nasional di Tenggarong, Kabupaten Kutai
Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur.
Ditetapkan di : Tenggarong, Kaltim
Pada Tanggal : 08 Juni 2010
Ketua Umum Sekretaris Jendral
Ir. H. WINARNO TOHIR Ir. H. YADI SOFYAN M. NOOR, SH
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PERTANIAN Jl. Soekarno-hatta No. 170 Telp. (0321)861246 Fax. (0321)875171
JOMBANG – 61413
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 188/ /415.27/2011
TENTANG
PENETAPAN KEPENGURUSAN KELOMPOK KONTAK TANI NELAYAN ANDALAN
KABUPATEN JOMBANG
MASA BHAKTI TAHUN 2011-2016
KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN JOMBANG
Menimbang
:
1. Bahwa dalam rangka mempersiapkan untuk menghadapi tantangan,
hambatan dan kendala pembangunan dibidang pertanian, kehutanan
dan perikanan pada masa sekarang dan yang akan datang maka para
petani dan nelayan agar merapatkan barisan yang terhimpun dalam
satu wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi petani dan
nelayan.
2. Bahwa untuk kepentingan visi – misi dan strategi pembangunan
dibidang pertanian, kehutanan dan perikanan para petani nelayan
perlu upaya dan kerja keras dengan perencanaan yang tepat sesuai
dengan situasi kondisi serta prospek keberhasilannya, khususnya
dalam upaya menggerakan dan meningkatkan perekonomian
masyarakat pedesaan melalui kegiatan yang berorientasi agribisnis.
3. Hasil Rembug Madya Daerah Kelompok Kontak Tani Nelayan
Andalan (KTNA) Kabupaten Jombang pada tanggal 13 Januari
2011, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dinas Pertanian
Kabupaten Jombang.
Mengingat :
1. Anggaran Dasar Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Pasal 32
ayat (1), (2).
2. Anggaran Rumah Tangga Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA)
Pasal 10 ayat (2), (3) dan (4).
3. Peraturan Organisasi Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan
(KTNA) Nasional Nomor : 01 / KTNA / PO / VI / 2001 tentang
fungsi rembug dan ketentuannya.
4. Peraturan Organisasi Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan
(KTNA) Nasional Nomor : 02 / KTNA / PO / VI / 2001 tentang
hubungan dengan Instansi Pemerintah, lembaga pemerintah dan
organisasi sosial kemasyarakatan (LSM)
Memperhatikan
:
1. Berita Acara Rembug Madya Daerah kelompok Kontak Tani
Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Jombang pada tanggal 13
Januari 2011.
2. Berita Acara Penyempurnaan Kepengurusan kelompok Kontak Tani
Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Jombang Periode Tahun
2011-2016
M E M U T U S K A N
Menetapkan
Kesatu
:
:
Penetapan Kepengurusan kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan
Kabupaten Jombang Masa Bhakti Tahun 2011-2016;
Kedua :
Pengurus kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten
Jombang Masa Bhakti Tahun 2011-2016 sebagaimana dimaksud diktum
kesatu, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan
Ditetapkan : Di Jombang
Pada Tanggal : 17 Januari 2011
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Jombang
Drs. SUHARDI, M,Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19530720 197304 1 002
Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanian
No : ……………………………………
Tanggal : 17 Januari 2011
SUSUNAN PENGURUS KTNA KAB. JOMBANG
Ketua : Sumrambah
Wakil Ketua I : Sutopo ( Koord. Bidang 1-3 )
Wakil Ketua II : Bambang Budi Yuwono ( Koord. Bidang 4-5 )
Wakil Ketua III : Moch. Iriyanto ( Koord. Bidang 6-7 )
Wakil Ketua IV : Ir. Muchtar Effendi ( Koord. Bidang 8-9 )
Wakil Ketua V : Drs.H. Waldi ( Koord. Bidang 10-12 )
Wakil ketua VI : Noor kholis ( Koord. Bidang 13 )
Sekretaris : Ir. Supraptono
Wakil Sekretaris I : Ir. Bambang Purwo hadi
Wakil Sekretaris II : Ahmad jani Masyhudi, SP
Bendahara : Ismail Fahmi,SE
Wakil Bendahara I : Sutini, SP
Wakil Bendahara II : Sudarmo
Bidang – Bidang :
I. Bidang tanaman
Pangan
II. Bidang
Hortikultura
III. Bidang
Perlindungan
Tanaman
IV. Bidang
Peternakan
Ketua :
Ir. Sunan
Anggota :
1. Muslimin
2. Hudi
3. Jupriyanto
4. Iswanto
Ketua :
Sutomo
Anggota :
1. M. Nurudin
2. Sunar
3. Budiono
4. Ahmad masrukin
Ketua :
M. Wagi
Anggota :
1. Supriyadi
2. Mashudin
3. Sutrisno
4. Bustomi
5. Hadi Suryanto,SP
Ketua :
Hakam baihaqi,Spd
Anggota :
1. Abd. Jabar
2. Sutiyo
3. H. Natsir
4. Saiful
V. Bidang
Perikanan
VI. Bidang
Perkebunan
VII. Bidang
Kehutanan &
SDA
VIII.Didang Koperasi
& Permodalan
Ketua :
Shobirin
Anggota :
1.Didik
Suprawito
2.Ir. Siswanto
3.M. Sifak
Ketua :
H. Sholahudin
Anggota :
1. Sutrisno
2. Riyono
3. Yoyok
4. Suparji
5. Saiful
Ketua :
Sukarmuji
Anggota :
1. Suwarno
2. Riyono
3. Pariadi
4. Samiaji
5. Bambang W
Ketua :
Ir. Sukriadi
Anggota :
1. Muchsin
2. Sudibyo
3. Romelan
4. Budi Astutik
IX. Bidang
pemasaran hasil
X. Bidang Wanita
Tani
XI. Bidang Taruna
Tani
XII. Bidang Organisasi
& Pengkaderan
Ketua :
Erwin,SE
Anggota :
1. Adi
Susiyanto,SE
2. Sholekan
3. Khusnul Khuluq
4. mustofa
Ketua :
Partimah
Anggota :
1. Uus S
2. Endang Sri Sundari
,SE
3. Barokah
4. Irwatiningsih,Spd
Ketua :
Rudi Priono,AMd
Anggota :
1. Ir. Arif Wibowo
2. M. Faishol,SP
3. Nunik Gaulisa P
4. Teguh
Ketua :
M. Masrur
Anggota :
1. Dedi Eko pujo
Laksono
2. Anhar
XIII. Bidang
Humas
Ketua :
Yusuf Wibisono
Anggota :
Siti Nurkholifah
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Jombang
Drs. SUHARDI, M,Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19530720 197304 1 002