TELAAH NORMATIF PENGAJUAN EKSEPSI OLEH …/Telaah... · dengan judul: Telaah Normatif Pengajuan...
Transcript of TELAAH NORMATIF PENGAJUAN EKSEPSI OLEH …/Telaah... · dengan judul: Telaah Normatif Pengajuan...
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
i
TELAAH NORMATIF PENGAJUAN EKSEPSI OLEH TERDAKWA
TERHADAP SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM ATAS DASAR
OBSCUUR LIBEL DAN IMPLIKASINYA JIKA DITERIMA OLEH
HAKIM DALAM PERKARA PENGUASAAN TANAH SECARA
MELAWAN HUKUM
(STUDI KASUS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAYAPURA
NOMOR : 46/PID.B/2011/PN.JPR)
Penulisan Hukum
(Skripsi)
Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1
Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta
Oleh
Dara Pustika Sukma
NIM. E 0008136
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2013
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Penulisan Hukum (Skripsi)
TELAAH NORMATIF PENGAJUAN EKSEPSI OLEH TERDAKWA
TERHADAP SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM ATAS DASAR
OBSCUUR LIBEL DAN IMPLIKASINYA JIKA DITERIMA OLEH
HAKIM DALAM PERKARA PENGUASAAN TANAH SECARA
MELAWAN HUKUM
(STUDI KASUS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAYAPURA
NOMOR : 46/PID.B/2011/PN.JPR)
Oleh
Dara Pustika Sukma
NIM. E0008136
Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Surakarta, 17 Januari 2013
Dosen Pembimbing
Bambang Santoso, SH.,M.Hum
NIP. 196202091989031001
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)
TELAAH NORMATIF PENGAJUAN EKSEPSI OLEH TERDAKWA
TERHADAP SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM ATAS DASAR
OBSCUUR LIBEL DAN IMPLIKASINYA JIKA DITERIMA OLEH
HAKIM DALAM PERKARA PENGUASAAN TANAH SECARA
MELAWAN HUKUM
(STUDI KASUS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAYAPURA
NOMOR : 46/PID.B/2011/PN.JPR)
Oleh :
Dara Pustika Sukma
NIM. E0008136
Telah diterima dan dipertahankan dihadapan
Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 31 Januari 2013
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iv
DEWAN PENGUJI
1. Edy Herdyanto,S.H.,M.H
NIP. 19570629 198503 1002
Ketua
2. Kristiyadi, S.H., M.Hum :..............................................................
NIP. 19581225 1986011001
Sekretaris
3. Bambang Santosa, S.H., M.Hum. :..............................................................
NIP. 1962020919890 31001
Anggota
Mengetahui, Dekan,
Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum. NIP. 19570203 198503 2001
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
v
PERNYATAAN
Nama : Dara Pustika Sukma NIM : E0008136
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Penulisan hukum (skripsi)
berjudul : Telaah Normatif Pengajuan Eksepsi Oleh Terdakwa
Terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum Atas Dasar Obscuur Libel
Dan Implikasinya Jika Diterima Oleh Hakim Dalam Perkara
Penguasaan Tanah Secara Melawan Hukum (Studi Kasus Dalam
Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 46/Pid.B/2011/PN.JPR)
adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal bukan karya saya dalam Penulisan
hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.
Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya
bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Penulisan hukum
(skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari Penulisan hukum (skripsi) ini.
Surakarta, 17 Januari 2013 Yang membuat pernyataan
Dara Pustika Sukma NIM.E0008136
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vi
ABSTRAK Dara Pustika Sukma, E0008136. 2013. TELAAH NORMATIF PENGAJUAN EKSEPSI OLEH TERDAKWA TERHADAP SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM ATAS DASAR OBSCUUR LIBEL DAN IMPLIKASINYA JIKA DITERIMA OLEH HAKIM DALAM PERKARA PENGUASAAN TANAH SECARA MELAWAN HUKUM (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAYAPURA NOMOR : 46/PID.B/2011/PN.JPR) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pengajuan eksepsi oleh terdakwa secara benar terhadap surat dakwaan penuntut umum atas dasar obscuur libel dan implikasinya jika diterima oleh hakim dalam perkara penguasaan tanah secara melawan hukum..
Penulisan hukum ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang memberikan preskriptif mengenai mengenai tata cara pengajuan eksepsi oleh terdakwa terhadap surat dakwaan penuntut umum atas dasar obscuur libel dan implikasinya jika diterima oleh hakim dalam perkara penguasaan tanah secara melawan hukum yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan bahan hukum dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan negeri Jayapura dengan Nomor : 46/Pid,B/2011/PN.JPR, maupun literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti Penulis. Adapun teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu tentang pengajuan eksepsi oleh Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum atas dasar Obscuur Libel sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 KUHAP dalam perkara penguasaan tanah secara melawan hukum dan implikasi jika pengajuan eksepsi oleh Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum atas dasar Obscuur Libel diterima oleh hakim. Kata kunci : Putusan Pengadilan Negeri Jayapura, Surat Dakwaan Penuntut Umum, Obscuur Libel.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vii
ABSTRACT Dara Pustika Sukma, E0008136, 2013. NORMATIVE STUDY OF THE FIL
LIBEL AND ITS IMPLICATIONS IF ACCEPTED BY THE JUDGE IN THE CASE OF ACQUISITION OF LAND UNLAWFULLY (CASE STUDY IN COURT DECISION NUMBER JAYAPURA: 46/PID.B/2011/PN.JPR) FACULTY OF LAW SEBELAS MARET UNIVERSITY
Writing of Law aims to determine the procedure for filing exceptions to the right of the defendant indictment obscuur prosecutor on the basis of libel and the implications if accepted by the judge in the case of acquisition of land unlawfully ..
The writing of this law, including the type of normative law research that provides prescriptive the procedure of filing a demurrer by the defendant to the prosecutor's indictment on the basis of obscuur libel and its implications if accepted by the judge in the case of acquisition of land unlawfully using primary legal materials and secondary legal materials. Collection of legal materials engineering study conducted by the literature study to collect legal materials by reading the legislation, court decisions Jayapura by Number: 46/Pid, B/2011/PN.JPR, and literature which is related to the problem that is researched by author. The legal materials analysis technique is performed in a qualitative way.
The results obtained from this research that the filing of exceptions by the defendant to the prosecution indictment on the basis of obscuur Libel is in conformity with the provisions of Section 143 Criminal Procedure Code in the case of acquisition of land unlawfully and implications when filing an exception by the defendant to the prosecution indictment on the basis obscuur libel accepted by the judge. Key words: Decisions Jayapura District Court, prosecutor indictment, obscuur libel
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
viii
MOTTO
- Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan
kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa
nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan kalau kamu memutar balikkan kenyataan atau enggan menjadi saksi maka
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
(Q.S.An-Nisa 4 : 135 )
- I never could have done what I have done without the habit punctuality, order and diligence, without the determination to concentrate myself on
one subject at a time
(Charles Dickens)
- When one door closes another door opens, but we often look so long and so regretfully upon the closed door, that we do not see the ones which
open for us
(Alexander Graham Bell)
- Biarlah orang lain melihat dan menganggapmu jadi orang yang sederhana tetapi sesungguhnya kau orang yang punya, daripada
orang melihat dan mengaggapmu orang yang luar biasa tetapi kamu sesungguhnya tidak punya apa-apa
- (drg. Gani Suharto, Sp. KG)
- Lakulan apapun yang dapat kamu lakukan sekarang karna waktu tidak akan pernah mau untuk menunggu.
(Penulis)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ix
PERSEMBAHAN
Penulisan Hukum ini Penulis persembahkan kepada:
Allah SWT, Dzat yang
Maha Sempurna, Maha
mendengar doa manusia dan
memberi jalan untuk setiap
kesulitan dan kemudahan
hamba-NYA
Baginda Rasulullah
Muhammad SAW, yang selalu
dinantikan syafaatnya di
Yaumul Akhir.
Ibuku Dra Yuliana Susanti
M,Si , Bapakku drg. Gani
Suharto, Sp.KG , senyuman
kalian adalah semangat
hidupku.
Adikku Bhisma Raga
Sukma, pelengkap hidupku.
Sahabat-sahabatku.
Almamaterku, Fakultas
Hukum Universitas
SebelasMaret
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
x
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik,
hidayah serta inayahnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan hukum
dengan judul: Telaah Normatif Pengajuan Eksepsi Oleh Terdakwa Terhadap
Surat Dakwaan Penuntut Umum Atas Dasar Obscuur Libel Dan Implikasinya
Jika Diterima Oleh Hakim Dalam Perkara Penguasaan Tanah Secara
Melawan Hukum (Studi Kasus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura
Nomor : 46/Pid.B/2011/PN.JPR) dengan baik dan lancar.
Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan hukum ini, masih banyak
kekurangannya. Untuk itu Penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran
yang membangun dari semua pihak, sehingga dapat memperkaya isi Penulisan
hokum ini.
Penulis yakin bahwa keberhasilan di dalam penyelesaian Penulisan hukum
ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam
kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-
besarnya kepada:
1. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret ;
2. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Acara
3. Bapak Bambang Santoso, SH.,M.Hum, sekalu pembimbing skripsi Penulis
yang telah memberikan banyak masukan, saran dan motivasi bagi Penulis
untuk menyelesaikan Penulisan hukum ini.
4. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Akademis
yang telah memberikan nasehat dan pengarahan kepada Penulis selama
Penulis belajar di Fakultas Hukum UNS.
5. Bapak Mohammad Adnan, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Akademis
yang telah memberikan nasehat dan pengarahan kepada Penulis selama
Penulis menyelesaikan tugas akhir di Fakultas Hukum UNS.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xi
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu
pengetahuan kepada Penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam
Penulisan skripsi ini.
7. Ketua Bagian PPH Ibu Wida Astuti, S.H.,M.H.,dan Mas Wawan anggota
PPH yang banyak membantu Penulis dalam Penulisan skripsi ini.
8. Segenap staff Perpustakaan Fakultas Hukum UNS, yang telah membantu
menyediakan bahan referensi yang berkaitan dengan topik Penulisan
hukum.
9. Ibuku tersayang Dra. Yuliana Susanti dan Bapakku tersayang drg. Gani
Suharto, Sp. KG , yang secara ikhlas lahir batin membesarkan dan
mendidikku. Terima kasih tak terhingga untuk kedua orang tuaku yang
tanpa hentinya memberikan kasih sayang, doa, harapan, semangat,
pengorbanan untuk anak perempuannya.
10. Adikku terhebat, Bhisma Raga Sukma, yang selalu memberi semangat dan
dukungan bagi Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Skripsi ini.
11. Keluarga besar penulis atas doa dan dukungan yang luar biasa kepada
Penulis.
12. Arif Dharmawan dan keluarga, tidak hanya pelengkap tetapi mampu
menjadi penyempurna, terima kasih untuk kesabaran dan kesetiaan tanpa
batas, juga untuk doa, semangat, motivasi, pengorbanan waktu dan tempat
untuk berkeluh kesah bagi Penulis. Thank you for everything you have
done for me, darl.
13. Sahabat sekaligus Keluarga JB Family, yang selalu menemaniku,
senantiasa mendengarkan segala keluh kesah Penulis, Adhi Prasetyo, Ulti
Ulfani Harbie, Okky Surya, Novananda Atmowihardjo, Danny Saputra,
Adienitya, Gandhi Erawan, Ayu Mega, Alfian, Guntur Vibrian, Hans
Surya. Terima kasih untuk persahabatan yang kalian berikan selama ini.
14. Sahabat yang selalu mendukung Penulis dan tidak pernah lelah untu
memberikan dukungan dan perhatian. Novi Rizka Permatasari, Dedi
Riyanto, Laelly Marlina, Eriko Priambodo, Dwi Lutfi, Angga Christian,
Agustinus Danan, Gesti Kadhesta, Imron Nurul Kolbi, Choirunissa, Nicko
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xii
Bayu. Terima kasih untuk semangat dan persahabatan yang kalian berikan
selama ini.
15. Pengadilan Negeri Surakarta. Terima kasih telah memberi kesempatan
Penulis untuk menimba ilmu dalam Kegiatan Magang Mahasiswa,
walaupun hanya satu bulan namun benar benar memberi banyak pelajaran
berharga bagi Penulis.
16. Oppy yang senantiasa setia mengantarkan dan menemani Penulis
kemanapun, dimanapun dan kapanpun, tak pernah lelah dan mengeluh dan
telah sabar lahir batin dalam menemani perjalan Penulis.
17. Teman Teman angkatan 2008 Fakultas Hukum UNS, Teman teman
Penulis menjadi bagian dari kalian. This is Our Story!
18. Para pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian Penulisan
Hukum ini, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, semoga Allah
SWT membalasnya dengan kebaikan yang lebih atas jasa-jasa yang telah
diberikan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xiii
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Penulisan Hukum ini masih
jauh dari sempurna baik dari segi materi maupun substansinya. Oleh karena itu,
Penulis mengharapkan kritik dan saran yang menunjang bagi kesempurnaan
Penulisan Hukum ini. Akhir kata Penulis berharap Penulisan Hukum ini dapat
bermanfaat bagi perkembangani lmupengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum
pada khususnya, sehingga tidak menjadi suatu karya yang sia-sia nantinya
Surakarta, 17 Januari 2013
Penulis,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xiv
DAFTAR ISI
Halaman Judul ............................................................................................ i
Halaman Persetujuan Pembimbing ............................................................ ii
Halaman Pengesahan Penguji .................................................................... iii
Halaman Pernyataan ................................................................................... v
Abstrak ....................................................................................................... vi
Abstract ...................................................................................................... vii
Motto .......................................................................................................... viii
Halaman Persembahan ............................................................................... ix
Kata Pengantar ........................................................................................... x
Daftar Isi ..................................................................................................... xiv
Daftar Gambar ............................................................................................. xvii
Daftar Lampiran ......................................................................................... xviii
BAB I. PENDAHULUAN ........................................................................ 1
A.Latar Belakang Masalah .................................................................. 1
B.Rumusan Masalah ........................................................................... 6
C.Tujuan Penelitian ............................................................................. 7
D.Manfaat Penelitian ........................................................................... 7
E.Metode Penelitian ............................................................................ 8
F.Sistematika Penulisan Hukum ......................................................... 11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA ............................................................. 13
A.Kerangka Teori ................................................................................ 13
1.Tinjauan tentang Surat Dakwaan ........................................... 13
a.Syarat Dakwaan ............................................................... 13
b.Bentuk Dakwaan .............................................................. 14
2.Tinjauan tentang Eksepsi ....................................................... 16
a.Pengertian Eksepsi ............................................................ 16
b.Jenis Jenis Eksepsi ......................................................... 17
c.P ....................................... 18
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xv
3.Tinjauan tentang Penuntutan .................................................. 19
a.Pengertian Penuntutan ................................................... 19
b.Pengertian Jaksa Penuntut Umum .................................. 19
4.Tinjauan tentang Upaya Hukum .......................................... 22
a.Pengertian Upaya Hukum .............................................. 22
b.Jenis Jenis Upaya Hukum ........................................... 22
5.Tinjauan Penguasaan Ta 23
B.Kerangka Pemikiran ........................................................................ 25
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...................... 37
A.Kesesuaian Pengajuan Eksepsi oleh Terdakwa terhadap Surat
Dakwaan Penuntut Umum Atas Dasar Obscuur Libel dengan
ketentuan Pasal 143 KUHAP dalam Perkara Penguasaan Tanah
Secara Melawan Hukum................................................................ 25
1.Kasus Posisi........................................................................... 25
2.Identitas Terdakwa ................................................................ 25
3.Dakwaan Penuntut Umum .................................................... 26
4.Isi Eksepsi Terdakwa ............................................................ 31
5.Tanggapan Penuntut Umum terhadap Eksepsi Terdakwa..... 40
6.Pembahasan ........................................................................... 43
B.Implikasi Yuridis Jika Pengajuan Eksepsi oleh Terdakwa terhadap
Surat Dakwaan Penuntut Umum atas Dasar Obscuur Libel Diterima
oleh Hakim 45
1.Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri .............................. 45
50
.. 51
BAB IV. PENUTUP ................................................................................. 54
A.Simpulan ..................................................................................... 54
B.Saran ........................................................................................... 55
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xvi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xvii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor :
46/PID.B/2011/PN.JPR
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
1
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Untuk membuktikan kesalahan dari pelaku kejahatan, diperlukan
serangkaian proses mulai dari penyidikan, penyelidikan, penuntutan, sampai
pada putusan yang disertai dengan penjatuhan pidana baik berupa pidana
penjara maupun pidana denda. Dari serangkaian proses tersebut, yang
menjadi ujung tombak untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang
adalah pada proses penuntutannya. Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum
definisi penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk
melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal
dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan
supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim disidang pengadilan.
Di dalam pelaksanaan penegakan hukum, ada tiga institusi penegak
hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Kejaksaan menduduki
posisi kunci karena dalam proses penyelesaian suatu perkara, jaksa penuntut
umum mempunyai fungsi yang berada di tengah-tengah penyidik dan hakim.
Penuntut umum adalah instansi yang diberi wewenang oleh undang-undang
untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan serta penetapan
pengadilan.
Salah satu wewenang penuntut umum adalah melakukan penuntutan,
namun sebelum melakukan penuntutan, seorang jaksa penuntut umum harus
melakukan prapenuntutan yaitu tindakan penuntut umum untuk memberi
petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. (Andi
Hamzah, 1987 : 160-161). Dalam hal ini jaksa penuntut umum melakukan
penelitian terhadap berkas perkara yang diterima dari penyidik untuk
mengetahui apakah telah memenuhi kelengkapan formal dan material,
kemudian dari hasil penyidikan inilah jaksa penuntut umum akan menyusun
surat dakwaan.
Rumusan surat dakwaan harus sejalan dengan pemeriksaan
penyidikan. Rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
pemeriksaan penyidikan merupakan surat dakwaan yang palsu dan tidak
benar. Surat dakwaan yang demikian tidak dapat dipergunakan oleh jaksa
untuk menuntut terdakwa. Jika seandainya terdakwa menjumpai perumusan
surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan,
terdakwa dapat mengajukan keberatan / eksepsi terhadap dakwaan yang
dimaksud.. Apabila pengadilan menerima pelimpahan berkas perkara, maka
harus meneliti secara seksama apakah surat dakwaan yang diajukan tidak
menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan dan tentang menyimpang
tidaknya rumusan surat dakwaan dengan hasil pemeriksaan penyidikan dapat
diketahui hakim dengan jalan menguji rumusan surat dakwaan dengan berita
acara pemeriksaan penyidikan. (M Yahya Harahap, 2000 : 387).
Berdasarkan pada Pasal 13 KUHAP dinyatakan bahwa penuntut
umum adalah Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan
melaksanakan penetapan hakim. Selain itu, dalam Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan,
kejaksaan RI selanjutnya disebut kejaksaan adalah alat Negara penegak
hukum yang terutama bertugas sebagai Penuntut Umum. Menurut Pasal 14
KUHAP, Penuntut Umum mempunyai wewenang:
1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik
atau pembantu penyidik;
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan
dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 dengan
memberi petunjukdalam rangka menyempurnakan penyidikan dan
penyidik.
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan
atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh
penyidik;
4. Membuat surat dakwan;
5. Melimpahkan perkara kepengadilan;
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan
dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk dating pada sidang yang
telah ditentukan;
7. Melakukan penuntutan;
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab
sebagai penuntut umum menurut undang-undang;
10. Melaksanakan penetapan hakim.
Salah satu hal terpenting dalam proses penuntutan perkara korupsi
ialah penyusunan dakwaan oleh penuntut umum. Surat dakwaan adalah surat
yang dibuat atau disiapkan oleh Penuntut Umum yang dilampirkan pada
waktu melimpahkan berkas perkara. ke Pengadilan yang memuat narria dan
identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan di mana perbuatan dilakukan
serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut
yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur
pasal-pasal tertentu dari undang-undang yang tertentu pula yang nantinya
merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di Sidang Pengadilan
untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul
dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat
dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.(A. Sutomo, Pedoman
Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen. Jakarta : Pradnya Paramita,
1990. hlm.4.) dan Harun M. Husein merumuskan surat dakwaan sebagai
at yang diberi tanggal dan
ditandatangani oleh penuntut umu, yang memuat uraian tentang identitas
lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang
dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam
ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan
tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa. Surat mana menjadi dasar dan
Surat Dakwaan : Tekhnik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya, Jakarta
: Rineka Cipta, 1994. hlm. 44)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
Dengan demikian, surat dakwaan merupakan dasar hukum acara
pidana karena berdasarkan surat dakwaan itulah pemeriksaan di persidangan
dilakukan. (A. Hamzah dan Irdan Dahlan. Surat Dakwaan. Bandung: Alumni,
1987. Hlm.18.)
Surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh Penuntut
Umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara. ke
Pengadilan yang memuat narria dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan
dan di mana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan
lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh
terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-
undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak
pemeriksaan terdakwa di Sidang Pengadilan untuk dibuktikan. Surat dakwaan
harus sudah dibuat dan harus dilampirkan pada waktu pelimpahan perkara ke
Pengadilan dan surat dakwaan inilah yang nanti akan menjadi dasar
pemeriksaan di sidang Pengadilan yang merupakan titik tolak arah
pemeriksaan di sidang tersebut. Penuntut Umum tidak boleh menuntut
pemidanaan selain berdasar pasal-pasal yang unsur-unsumya telah diuraikan
dalam pasal yang didakwakan itu.
Surat dakwaan mempunyai peranan yang sangat penting, karena surat
dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum menjadi dasar pemeriksaan di
sidang pengadilan. Kemudian surat dakwaan itu menjadi pula dasar dari
putusan hakim (Majelis Hakim). Betapa pentingnya surat dakwaan itu dapat
terlihat dari bunyi Pasal 197 KUHP, dalam hal putusan pemidanaan, haruslah
didasarkan kepada dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
Sebagai konsekuensi logis dari sifat dan hakikat surat dakwaan digariskan
dalam KUHAP seperti dikemukakan diatas, musayawarah-terakhir untuk
mengambil keputusan Majelis Hakim wajib mendasarkannya kepada isi surat
dakwaan (Pasal 182 ayat 4 KUHAP).
Salah satu wewenang penuntut umum adalah melakukan penuntutan,
namun sebelum melakukan penuntutan, seorang jaksa penuntut umum harus
melakukan prapenuntutan yaitu tindakan penuntut umum untuk memberi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. (Andi
Hamzah, 1987 : 160-161). Dalam hal ini jaksa penuntut umum melakukan
penelitian terhadap berkas perkara yang diterima dari penyidik untuk
mengetahui apakah telah memenuhi kelengkapan formal dan material,
kemudian dari hasil penyidikan inilah jaksa penuntut umum akan menyusun
surat dakwaan.
Rumusan surat dakwaan harus sejalan dengan pemeriksaan
penyidikan. Rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil
pemeriksaan penyidikan merupakan surat dakwaan yang palsu dan tidak
benar. Surat dakwaan yang demikian tidak dapat dipergunakan oleh jaksa
untuk menuntut terdakwa. Jika seandainya terdakwa menjumpai perumusan
surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan,
terdakwa dapat mengajukan keberatan / eksepsi terhadap dakwaan yang
dimaksud. Demikian juga hakim, apabila menjumpai rumusan surat dakwaan
yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan, dapat menyatakan surat
menegaskan secara jelas realita tindak pidana yang ditemukan dalam
pemeriksaan penyidikan dengan apa yang diuraikan dalam surat dakwaan.
Apabila pengadilan menerima pelimpahan berkas perkara, maka harus
meneliti secara seksama apakah surat dakwaan yang diajukan tidak
menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan dan tentang menyimpang
tidaknya rumusan surat dakwaan dengan hasil pemeriksaan penyidikan dapat
diketahui hakim dengan jalan menguji rumusan surat dakwaan dengan berita
acara pemeriksaan penyidikan (M Yahya Harahap, 2000 : 387).
Demikian pentingnya kedudukan dan fungsi surat dakwaan sehingga
penuntut umum harus sangat berhati-hati dan cermat dalam menyusun surat
dakwaan yang baik. Namun terlepas dari semua itu, seringkali masih
dijumpai adanya surat dakwaan yang telah dilimpahkan ke pengadilan
dinyatakan batal demi hukum ataupun tidak dapat diterima dalam putusan
hakim.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6
Salah kasus korupsi dimana surat dakwaan penuntut umum
dinyatakan batal demi hokum di persidangan adalah kasus yang terjadi di
Jayapura yang melibatkan terdakwa OSKAR TOLOH, SE.. Terdakwa
didakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak
menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat
dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah,
pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat
memakai tanah itu sedangkan diketahuinya bahwa orang lain yang berhak
atau turut berhak atas barang itu.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengkaji lebih mendalam
sebuah penulisan hukum dengan judul : TELAAH NORMATIF
PENGAJUAN EKSEPSI OLEH TERDAKWA TERHADAP SURAT
DAKWAAN PENUNTUT UMUM ATAS DASAR OBSCUUR LIBEL
DAN IMPLIKASINYA JIKA DITERIMA OLEH HAKIM DALAM
PERKARA PENGUASAAN TANAH SECARA MELAWAN HUKUM
(STUDI KASUS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA NOMOR : 46/PID.B/2011/PN.JPR)
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas. Penulis
merumuskan masalah untuk dikaji secara lebih rinci. Adapun permasalahan
yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:
1. Apakah pengajuan eksepsi oleh Terdakwa terhadap surat dakwaan
Penuntut Umum atas dasar Obscuur Libel sudah sesuai dengan
ketentuan Pasal 143 KUHAP dalam perkara penguasaan tanah secara
melawan hukum ?
2. Bagaimana implikasi jika pengajuan eksepsi oleh Terdakwa terhadap
surat dakwaan Penuntut Umum atas dasar Obscuur Libel diterima oleh
hakim ?
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7
C. Tujuan Penelitian
Dalam suatu penelitian ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh
peneliti. Tujuan ini tidak lepas dari permasalahan yang telah dirumuskan
sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Tujuan Obyektif
a. Untuk mengetahui pengajuan eksepsi oleh Terdakwa terhadap
surat dakwaan Penuntut Umum atas dasar Obscuur Libel sudah
sesuai dengan ketentuan Pasal 143 KUHAP dalam perkara
penguasaan tanah secara melawan hukum.
b. Untuk mengetahui implikasi yuridis . jika pengajuan eksepsi oleh
Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum atas dasar
Obscuur Libel diterima oleh hakim
2. Tujuan Subyektif
a. Untuk memperoleh data-data sebagai bahan utama penyusunan
penulisan hukum (skripsi) agar dapat memenuhi persyaratan
akademis guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
b. Untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman serta pemahaman
aspek hukum didalam teori dan praktek dalam lapangan hukum.
c. Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum agar dapat memberi
manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan masyarakat pada
umumnya.
D. Metode Penelitian
Metode Penelitian akan sangat mempengaruhi perolehan data-data
dalam penelitian yang bersangkutan untuk selanjutnya dapat diolah dan
dikembangkan secara optimal sesuai dengan metode ilmiah demi tercapainya
tujuan penelitian yang dirumuskan. Menurut Peter Mahmud Marzuki,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8
penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan-aturan hukum,
prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu
hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 35). Penelitian Hukum
sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.
Adapun metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum
normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang
dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau disebut
juga data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum
disusun secara sistematis dan juga dikaji untuk selanjutnya dapat
ditarik kesimpulan atas apa yang diperoleh.
2. Sifat Penelitian
Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang
bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif,
ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai, keadilan, validitas
aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.
Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur,
ketentuan ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas
hukum (Peter Mahmud Marzuki,2005:22)
Sifat penelitian hukum ini sejalan dengan sifat ilmu hukum itu
sendiri. Sifat dari ilmu hukum adalah ilmu yang preskriptif dan
terapan (Peter Mahmud Marzuki, 2009:22). Penelitian ini bersifat
Preskriptif karena berusaha menjawab isu hukum yang diangkat
dengan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki,
2009:35).
3. Pendekatan Penelitian
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
9
Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan dalam penelitian
hukum ada lima pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan
(Statute approach), pendekatan kasus (Case approach), pendekatan
histories (Historical approach), pendekatan perbandingan
(Comparative approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual
approach). (Peter Mahmud Marzuki, 2009:93).
Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini
adalah Pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus (case
approach) dilakukan dengan mempelajari penetapan dan norma-
norma kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. Misalnya
mengenai kasus-kasus yang telah diputus dan putusan tersebut telah
memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana yang dapat dilihat dalam
yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi focus penelitian.
Jelas kasus-kasus yang terjadi bermakna empiris, namun dalam suatu
penelitian normative, kasus-kasus tersebut dipelajari untuk
memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam
suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil
analisisnyan untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum
(Johny Ibrahim, 2006 : 321).
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi
sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer
dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan
bahan hukum autoritatif. Artinya, bahan hukum primer merupakan
bahan yang memiliki otoritas atau kekuasaan dalam pelaksanaannya.
Yang termasuk bahan hukum primer adalah peraturan perundanag-
undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-
undang, dan putusan hukum. Bahan hukum sekunder adalah semua
publikasi tidak resmi yang berkaitan dengan hukum. Publikasi hukum
tersebut meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
10
hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter
Mahmud Marzuki, 2009:141).
Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
sumber data sekunder. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang
diperoleh dari kepustakaan, dalam hal ini dibedakan menjadi 2 yaitu :
a. Bahan hukum primer
Semua bahan hukum yang mempunyai kedudukan
mengikat secara yuridis. Meliputi peraturan perundang-
undangan dalam hal ini:
1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945 Amandemen ke IV
2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana.
4) Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor :
46/PID.B/2011/PN.JPR
b. Bahan hukum sekunder
Semua bahan hukum yang memberikan penjelasan
terhadap bahan hukum primer, meliputi:
1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum.
2) Makalah-makalah dan hasil-hasil karya ilmiah para
sarjana.
3) Kamus-kamus hukum dan ensiklopedia.
4) Literatur dan hasil penelitian lainnya
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan Bahan Hukum adalah cara yang
digunakan untuk memperoleh data dalam suatu penelitian. Teknik
pengumpulan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi
yaitu dilakukan dengan mengumpulkan data dengan melalui studi
kepustakaan yaitu segala usaha yang dilakukan oleh Penulis untuk
menghimpun informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
11
Informasi itu di dapat oleh Penulis dengan mengkaji, membaca dan
mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu
hukum , aturan perundang undangan dari negara lain yang berkaitan
dengan permasalahan hukum yang dihadapi, artikel dari media massa
maupun internet, jurnal, makalah, dokumen, serta bahan-bahan lain
yang berhubungan denagn pokok bahasan daalm penelitian ini.
6. Teknik Analisis Bahan Hukum
Setelah bahan hukum terkumpul, langkah selajutnya yang
dapat dilakukan ialah mengolah ayau menganalisis bahan. Teknik
analisis bahan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah
interprestasi dan silogisme dengan menggunakan pola piker deduktif.
Pola piker deduktif yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar
untuk kemudian menjadi obyek yang akan diteliti. Sedangkan metode
silogisme yang menggunakan pendekatan deduktif menurut
Aristoteles berpangkal dari pengajuan premis mayor. Kemudian
diajukan premis minor, dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu
kesimpulan atau conclution (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 46 )
E. Sistematika Penulisan Hukum
Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai
sistematika penulisan yang sesuai dengan aturan baku dalam penulisan
hukum, maka sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab yang
tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bab untuk memudahkan pemahaman
terhadap keseluruhan hasil penelitian ini.
Dalam menyajikan penelitian ini penulis menyusunnya dalam
sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
12
Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan
Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian
dan Sistematika Penulisan hukum (Skripsi).
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini Penulis memberikan landasan teori
atau memberikan penjelasan secara teoritik yang
bersumber pada bahan hukum yang Penulis gunakan dan
doktrin ilmu hukum yang dianut secara universal
mengenai persoalan yang berkaitan dengan permasalahan
yang Penulis teliti.
Landasan teori tersebut meliputi tinjauan tentang
Surat dakwaan, penuntutan, upaya hukum dan eksepsi oleh
terdakwa. Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai
kerangka pemikiran..
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian
dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, yaitu :
pengajuan eksepsi oleh Terdakwa terhadap surat dakwaan
Penuntut Umum atas dasar Obscuur Libel sudah sesuai
dengan ketentuan Pasal 143 KUHAP dalam perkara
penguasaan tanah secara melawan hukum dan implikasi
jika pengajuan eksepsi oleh Terdakwa terhadap surat
dakwaan Penuntut Umum atas dasar Obscuur Libel
diterima oleh hakim
BAB IV : PENUTUP
Pada bab ini berisi simpulan serta saran-saran yang
dapat penulis kemukakan kepada para pihak yang terkait
dengan bahasan penulisan hukum ini.
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
13
A. Kerangka Teori
1. Tinjauan tentang Surat Dakwaan
a. Syarat Dakwaan
Menurut Pasal 143 ayat (2) KUHAP, ada dua syarat yang
harus dipenuhi oleh sebuah surat dakwaan, yaitu :
1) Syarat Formil
Syarat Formil meliputi surat dakwaan harus diberi
tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum, dan berisi
identitas terdakwa yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur
atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal,
agama dan pekerjaan terdakwa.
2) Syarat Materiil
Syarat dakwaan harus memuat secara cermat, jelas
dan lengkap mengenai tindakan pidana yang didakwakan
dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana tersebut
dilakukan oleh terdakwa.
Jika syarat materiil ini tidak dipenuhi, maka dakwaan
dinyatakan batal demi hukum (Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP).
Mengingat bahwa undang-undang tidak memberikan
penjelasan, maka perlu kirannya dijelaskan apa yang dimaksud
dengan pengertian cermat, jelas dan lengkap sebagai berikut :
1) Cermat
Cermat artinya ketelitian Jaksa Penuntut Umum
dalam menyiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada
undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak
terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat
mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat
dibuktikan, antara lain: apa ada pengaduan, dalam hal delik
aduan, apa penerapan hukumnya sudah tepat, apa terdakwa
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
14
dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak
pidana tersebut, apa tindak pidana tersebut belum atau sudah
kedaluwarsa, apa tindak pidana yang didakwakan itu tidak
nebis in idem.
2) Jelas
Jelas artinya Jaksa Penuntut Umum harus mampu
merumuskan unsur-unsur dari tindak pidana yang
didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan
material (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat
dakwaannya. Harus dihindari adannya pencampuradukan
unsur suatu Pasal tertentu dengan Pasal yang lain dalam suatu
surat dakwaan. Dalam praktek masih sering dijumpai adanya
penggabungan unsur-unsur Pasal 480 KUHP, sehingga
dakwaan jadi kabur atau tidak jelas (obscuur libel) yang
diancam kebatalan.
3) Lengkap
Lengkap artinya uraian dakwaan harus mencukupi
semua unsur-unsur yang ditentukan secara lengkap. Jangan
sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara
lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materialnya secara
tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan
merupakan tindak pidana menurut undang-undang.
b. Bentuk Dakwaan
Setelah seorang Penuntut Umum menguasai materi perkara
dan ketentuan perundang-undangannya, maka langkah selanjutnya
adalah menentukan bentuk surat dakwaan yang paling tepat untuk
dipakai dalam perkara tersebut. Menentukan surat dakwaan juga
penting untuk keberhasilan suatu tuntutan, oleh karena itu harus
dilakukan dengan hati-hati, seperti diketahui ada beberapa macam
surat dakwaan (lampiran 14) :
1) Dakwaan Tunggal
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
15
Dakwaan ini berisi satu dakwaan saja dan tindak
pidanannya jelas dan tidak mengandung faktor penyertaan
atau conrcercus atau faktor alternatif/subsidair.
2) Dakwaan Subsidair
Dakwaan ini terdiri dari beberapa dakwaan yang
disusun secara berurutan mulai dari dakwaan tindak pidana
yang terberat sampai kepada dakwaan tindak pidana yang
ringan, terhadap tindak pidana yang menimbulkan akibat dan
akibat ini bersinggungan dengan beberapa ketentuan Pasal
pidana yang saling berdekatan, cara pemeriksaan dakwaan
subsidair dimulai dari dakwaan utama yaitu primair, jika
dakwaan primair sudah terbukti di persidangan maka
dakwaan berikutnya tidak perlu diperiksa lagi dan pidana
yang dijatuhkan sesuai dengan ancaman pidana dalam
dakwaan primairnya. Jika dakwaan primairnya tidak terbukti
maka diperiksa dakwaan subsidairnya
3) Dakwaan Alternatif
Dakwaan ini terdiri dari beberapa dakwaan dimana
antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling
mengecualikan, jika jaksa merasa ragu-ragu untuk
menentukan secara tepat tindak pidana yang dilakukan oleh
terdakwa.Tindak pidana terdakwa mempunyai ciri yang
hampir sama dengan tindak pidana yang lain (misal:
Pencurian dengan penadahan, penggelapan dengan penipuan
dan sebagainya).
Cara pemeriksaannya adalah diperiksa dulu dakwaan
pertama, jika terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu
diperiksa dan jika ternyata dakwaan pertama tidak terbukti
maka diperiksa dakwaan berikutnya. Selanjutnya penjatuhan
pidana didasarkan kepada dakwaan yang terbukti saja. Atau
juga hakim dapat menempuh cara pemeriksaan dengan cara
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
16
memeriksa dakwaan secara keseluruhan, barulah kemudian
ditentukan dakwaan yang tepat dan terbukti.
4) Dakwaan Kumulasi
Dakwaan ini berisi beberapa tindak pidana dan
masing-masing tindak pidana berdiri sendiri dan dapat berupa
komulasi dalam penyertaan (deelneming) tindak pidana dan
komulasi dalam concusus baik idealis dan realis.
5) Dakwaan Gabungan
Dakwaan ini merupakan campuran antara dakwaan
subsidair dengan dakwaan mulasi dan dapat pula berupa
campuran dakwaan kumulasi subsidair dan campuran
dakwaan subsidair komulasi.
2. Tinjauan Tentang Eksepsi
a. Pengertian Eksepsi
Eksepsi adalah penolakan atau keberatan yang disertai
alasan-alasannya bahwa surat dakwaan dibuat tidak dengan cara
yang benar, dan tidak menyangkut hal tentang benar atau tidak
benarnya tindak pidana yg didakwakan.
Dasar hukum bagi terdakwa mengajukan eksepsi adalah pasal
156 : 1 KUHP yang berbunyi
keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya. Hakim mempertimbangkan keberatan untuk selanjutnya
Kesimpulan dari pasal 156 : 1 KUHP yang dapat dimintakan
eksepsi adalah yang merupakan isi eksepsi adalah :
1) Pengadilan tersebut tidak berhak mengadili perkara tersebut
untuk pembakaran ini sedang dikembangkan dengan hak
pengadilan secara absolut dan relatif.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
17
2) Surat dakwaan tidak dapat diterima, hal ini dihubungkan
dengan keadaan daluarsa dan tidak memenuhi syarat formil
3) Surat dakwaan harus dibatalkan, hal ini dihubungkan bila
tidak memenuhi syarat materil.
b. Jenis Jenis Eksepsi
Keberatan / eksepsi yang diajukan berupa :
1) Exeptio obscuri libelli
Keberatan ditunjukan terhadap surat dakwaan, dengan
alasan disusun secara tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap,
jadi dakwaannya kabur/samar-samar (obscuur libel),
sehingga terdakwa tidak mengerti dakwaannya, ini
merugikan terdakwa dalam pembelaannya. Penasihat hukum
perlu melemahkan surat dakwaan tersebut (dikaitkan syarat
materiil. Pasal 143 ayat 2 KUHAP), maka perlu diminta
bahwa dakwaan batal demi hukum.
2) Exeptio litispendentis
Keberatan terhadap kewenangan pengadilan.
Pengadilan negeri tidak berwenang, tetapi pengadilan
dilingkungan peradilan lain.
3) Exeptio paremptoir
Keberatan berkaitan dengan kewenangan Penuntut
Umum untuk menuntut perkara-perkara yang sudah gugur,
missal karena kedaluwarsa (Pasal 78 KUHP). Surat dakwaan
agar tidak diterima.
4) Exeptio rei judicatae
Keberatan berdasarkan (Pasal 76
KUHP). Surat dakwaan dimintakan untuk tidak diterima.
5) Exeptio error in persona
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
18
Keberatan berdasarkan : bukan terdakwa yang
melakukan tindak pidana, tetapi orang lain yang harus
bertanggung jawab. Dimintakan surat dakwaan tidak dapat
diterima.
6) Exeptio error in juris
Keberatan berdasarkan : dalam penyusunan
dakwaannya Penuntut Umum telah menerapkan ketentuan
perundang-undangan yang keliru.
c. Putusan Terhadap Eksepsi
Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG,
apabila pemeriksaan perkara selesai, majelis hakim karena
jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang
akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah
menempuh tahap jawaban dari tergugat yang dibarengi dengan replik
dari penggugat maupun duplik dari tergugat dan dilanjutkan dengan
proses tahapan pembuktian dan konklusi (Vide Pasal 121 HIR, Pasal
113 dan Pasal 115 Rv). Putusan terhadap eksepsi meliputi :
1) Putusan sela ( interim meascure ) adalah merupakan putusan
yang dijatuhkan oleh Hakim sebelum hakim memeriksa
pokok perkara. Dalam hal ini penulis membatasi diri terhadap
putusan sela dalam perkara pidana. Dalam Praktik
pemeriksaan perkara pidana, putusan sela biasanya
dijatuhkan karena adanya eksepsi dari terdakwa atau
Penasihat Hukumnya. Eksepsi yang dibuat Penasihat Hukum
Terdakwa biasanya memegang peranan penting untuk
dijatuhkannya putusan sela oleh Hakim Pemeriksa Perkara.
2) Putusan Akhir (Eind Vonnis), yaitu putusan yang diambil
setelah melalui pemeriksaan pokok perkara. Putusan akhir
dapat berupa, pertama putusan tidak dapat diterima yakni
menyangkut error in persona, surat kuasa, yuridiksi absolut
dan relatif, obscuur libel, gugatan prematur, gugatan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
19
kadaluwarsa. Kedua menolak gugatan penggugat. Ketiga
mengabulkan gugatan penggugat.
3. Tinjauan tentang Penuntutan
a. Pengertian Penuntutan
Menurut Pasal 1 butir 7 KUHAP, penuntutan adalah tindakan
penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan
Negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam
KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh
hakim di sidang pengadilan. Ketika suatu perkara secara resmi
dilimpahkan oleh penyidik ke penuntut umum, maka tindakan
selanjutnya adalah penuntut umum akan memeriksa dan mempelajari
berkas tersebut untuk kemudian disusun surat dakwaan.
Pada tahap penuntutan dalam arti satu kesatuan (didahului)
dengan pendakwaan, yang sudah dalam persidangan yaitu penuntut
umum membacakan surat dakwaannya, setelah ini penasihat hukum
mempunyai kesempatan untuk mengajukan eksepsi/keberatan.
b. Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum
Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang olehundang-
undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melakukan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Bahwa terkait dengan apa yang dirumuskan Jeffrey L.
Kirchmeier, Stephen R. Greenwald, Harold Reynolds, dan Jonatan
Sussman. Prosecutor diartikan sebagai
to a controversy, but of a sovereignty whose obligation to govern impartially is as compelling as its obligation to govern at all; and whose interest, therefore in a criminal prosecution
Sedangkan Prosecutor diartikan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
20
berkontroversi, namun kuasa yang tidak memihak namun juga berkewajiban memerintah semua; dan yang menarik, walau dalam peradilan pidana tidak semua orang bisa menang,
Stephen R. Greenwald, Harold Reynolds, and Jonatan Sussman. 2009. Vigilante Justice-Prosecutor Misconduct In Capital Cases. The Wayne Law Review, 2009, Vol. 55, No. 1327. Edisi 5 April 2010
Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh
undang undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan
penetapan hakim
Wewenang Jaksa dan Penuntut Umum adalah sebagai berikut :
Jaksa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16
Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah
fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk
bertindaksebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain
berdasarkan undang-
Bahwa terkait dengan apa yang dirumuskan Stephanos Bibas.
ave broader duties to do justice, which includes freeing the innocent and showing mercy to sympathetic guilty defendants. They also operate under rules that reduce flexibility, such as civil-service statutes, as well
Sedangkan Kantor Jaksa diartikan :
menegakkan keadilan yang meliputi membebaskan yang
tidak bersalah dan menunjukkan belas kasihan dan simpatik
kepada terdakwa. Mereka juga bekerja di bawah aturan
institusi yang mengurangi fleksibilitas seperti undang-undang
Stephanos Bibas. 2009. University of Pennsylvania Law
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
21
Review Founded 1852- Prosecutorial Regulation Versus
Prosecutorial Accountability, 2009, Vol. 157, No. 4. Edisi 5
April 2010
Mencermati isi Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 16
Tahun 2004 ini, maka jaksa mempunyai beberapa wewenang penting
yaitu:
1) Sebagai penuntut umum
2) Sebagai pelaksana putusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap
3) Serta adanya wewenang penting yang dijabarkan lebih lanjut
di dalam Pasal 30 undang-undang tersebut.
Wewenang Jaksa Penuntut Umum menurut Pasal 14 KUHP
adalah sebagai berikut :
1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan
2) Mengadakan prapenuntutan
3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan
penahanan, mengubah status penahanan
4) Membuat surat dakwaan
5) Melimpahkan berkas ke pengadilan
6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang
waktu sidang dengan surat panggilan kepada saksi &
terdakwa
7) Melakukan penuntutan
8) Menutup perkara demi kepentingan hukum
9) Melaksanakan penetapan hakim
10) Tindakan lain menurut hukum
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
22
4. Tinjauan tentang Upaya Hukum
a. Pengertian Upaya Hukum
Upaya Hukum ialah Upaya Hukum yang dilakukan oleh
terdakwa melalui penasehat hukumnya karena dirasa amar putusan
yang ditetapkan tidak sesuai dengan unsur keadilan.
b. Jenis-Jenis Upaya Hukum
Dalam upaya hukum yang dapat ditempuh apabila surat
dakwaan batal demi hukum adalah :
1) Banding (Pasal 67), suatu alat hukum (rechtsniddel) yang
merupakan hak terdakwa dan hak penuntut umum untuk
memohon, agar putusan pengadilan negeri diperiksa kembali
oleh pengadilan tinggi, dengan tujuan memperbaiki
kemungkinan adanya kekhilafan pada putusan pertama.
Permohonan ini dapat dilakukan dalam waktu 7 hari setelah
vonnis diberitahukan kepada terdakwa,
2) Kasasi, suatu alat hukum yang merupakan wewenang dari
mahkamah agung untuk memeriksa kembali putusan-putusan
terdahulu dan ini merupakan peradilan terakhir. Permohonan
ini diajukan dalam kurung waktu 14 hari setelah vonnis
dibacakan. Pada pengajuaan kasasi, terdakwa diwajibkan
membuat memori kasasi yang diserahkan kepada panitera
pengadilan negeri dan untuk itu panitera memberi suarat
tanda terima. Alasan kasasi diajukan, karena pengadilan tidak
berwenang atau melampau batas wewenang, salah
menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan lalai
memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan
perundang-undangan (Pasal 253:1)
.
5. Tinjauan Penguasaan Tanah Secara Melawan Hukum
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
23
Tinjauan penguasaan tanah secara melawan hukum terdapat
dalam Pasal 385 ke 1e yang berbunyi : Barang siapa dengan maksud
hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak
menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat
dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu
rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan
hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain
yang berhak atau turut berhak atas barang itu.
B. Kerangka Pemikiran
Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran
Perkara Penguasaan Tanah Secara Melawan Hukum Pasal 385 ke 1e KUHAP
Penuntutan di Persidangan
Surat Dakwaan Penuntut Umum
Pasal 143 ayat (2) KUHAP
Pengajuan Eksepsi oleh Terdakwa
Dakwaan Obscuur Libel
Dakwaan Batal Demi Hukum
Upaya Hukum oleh Penuntut Umum
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
24
Keterangan :
Kerangka pemikiran tersebut menjelaskan alur pemikiran Penulis dalam
mengangkat, menggambarkan, menelaah dan menjabarkan serta menemukan
jawaban atas permasalahan hukum yaitu kesesuaian pengajuan eksepsi oleh
Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum atas dasar Obscuur Libel
dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP dalam perkara penguasaan tanah
secara melawan hukum dan implikasi jika pengajuan eksepsi oleh Terdakwa
terhadap surat dakwaan Penuntut Umum atas dasar Obscuur Libel diterima oleh
hakim.
Dalam proses pemeriksaan Perkara Penguasaan Tanah Secara Melawan
Hukum di Persidangan maka tugas dari Penuntut Umum adalah membuat surat
dakwaan atau pembuatan dakwaan. Pembuatan dakwaan harus memenuhi syarat
pada Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP yang berisi bahwa surat dakwaan harus
Cermat dan jelas. Harus dihindari adannya pencampuradukan unsur suatu Pasal
tertentu dengan Pasal yang lain dalam suatu surat dakwaan dan lengkap disini
artinya uraian dakwaan harus mencukupi semua unsur-unsur yang ditentukan
secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan
secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materialnya secara tegas dalam
dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana
menurut undang-undang.
Setelah Penuntut Umum membuat surat dakwaan kepada tergugat,
tergugat dapat mengajukan eksepsi, materi eksepsi menyangkut tentang formalitas
dakwaan yaitu syarat formil dan syarat materiil. Jika terdakwa dapat
membuktikan surat dakwaan tidak memenuhi syarat formil maka akan terjadi
obscuur libel yang berati dakwaan oleh Penuntut Umum dapat dibatalkan oleh
hakim dan terhadap surat dakwaan batal demi hukum maka Penuntut Umum dapat
melakukan upaya hukum yaitu dengan cara perlawanan di Pengadilan Tinggi.
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
25
A. Kesesuaian Pengajuan Eksepsi oleh Terdakwa terhadap Surat
Dakwaan Penuntut Umum Atas Dasar Obscuur Libel dengan
ketentuan Pasal 143 KUHAP dalam Perkara Penguasaan Tanah
Secara Melawan Hukum.
1. Kasus Posisi
Salah kasus korupsi dimana surat dakwaan penuntut umum
dinyatakan batal demi hukum di persidangan adalah kasus yang terjadi
di Jayapura yang melibatkan terdakwa OSKAR TOLOH, SE..
Terdakwa didakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan
melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang
sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah
partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah
tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu sedangkan
diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas
barang itu.
2. Identitas Terdakwa
Identitas Terdakwa adalah sebagai berikut :
Nama lengkap : OSKAR TOLOH, SE
Tempat lahir : Manado
Umur atau tanggal lahir : 44 Tahun / 21 Oktober 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : BTN Kamkay No. 221 Kelurahan
Awiyo,Distrik Abepura, Kota
Jayapura
A g a m a : Kristen Katolik
P e k e r j a a n :PNS pada Kantor Bupati Kabupaten
Jayapura
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
26
Terdakwa tidak ditahan; Terdakwa didampingi Penasihat
Hukumnya HOTWY GULTOM, SH., Advokat, berdasarkan surat
kuasa khusus tertanggal 23 Pebruari 2011
3. Dakwaaan Penuntut Umum
Berdasakan surat Dakwaan Penuntut umum pada tanggal 09 Pebruari
2011 antara lain sebagai berikut :
Bahwa terdakwa OSKAR TOLOH, SE., pada jam, hari, tanggal
dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti namun dalam
Tahun 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun
2009, bertempat di Jalan Kelapa Dua Entrop, Distrik Jayapura Selatan,
Kota Jayapura atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura
untuk memeriksa dan mengadilinya dengan maksud hendak
menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak
menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak
rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau
sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang
menjalankan hak rakyat memakai tanah itu sedangkan diketahuinya
bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu yang
dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
a. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2007 atau setidak-tidaknya
masih dalam Tahun 2007, saksi korban JULIANA URIA
SUWAGES membeli tanah dari TIMOUR HUTAPEA seluas
500 M2 (lima ratus meter bujur sangkar) dan dari Dra. Nur
Aedah seluas 500 M2 (lima ratus meter bujur sangkar) dengan
harga keseluruhannya Rp. 50.000.000.-(lima puluh juta rupiah)
dengan sertifikat hak tanah Nomor: 26.10.72.05.1.01057 dan
Nomor: 26.10.72.05.1.01058. Kemudian pada tanggal 14 April
2009 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2009 saksi
korban JULIANA URIA SUWAGES membayar HENGKY
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
27
DAWIR yang diterima oleh BOY M. DAWIR selaku pemilik
tanah adat sebesar Rp. 100.000.000.-(seratus juta rupiah);
b. Bahwa berdasarkan surat ukur Nomor 21/1998 tanggal 12 Mei
1998 batas-batas tanah pemohon NY. TIMOUR HUTAPEA
seluas 500 M2 (lima ratus meter bujur sangkar) diberikan
tanda-tanda batas patok kayu I s/d IV semuanya berdiri diatas
batas dan memenuhi PMA/KBPN No. 2 Tahun 1996 Pasal 22
kemudian berdasarkan surat ukur Nomor 22/1998 tanggal 12
Mei 1998 batas-batas tanah pemohon Drs. NUR AEDAH
seluas 500 M2 (lima ratus meter bujur sangkar) diberikan
tanda-tanda batas patok kayu I s/d IV semuanya berdiri diatas
batas dan memenuhi PMA/KBPN No. 2 Tahun 1996 Pasal 22;
c. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2009 sekitar jam 17.00 Wit
atau setidaktidaknya masih dalam Tahun 2009, saksi korban
JULIANA URIA SUWAGES bertemu dengan saksi
YONATHAN KAMBUAYA, ST dan saksi SIMSON JITMAU
kemudian saksi YONATHAN KAMBUAYA, ST.
menyampaikan kepada saksi korban JULIANA URIA
SUWAGES bahwa tanahmu sudah didirikan bangunan oleh
terdakwa OSKAR TOLOH sehingga atas informasi tersebut
saksi korban JULIANA URIA SUWAGES pergi memeriksa
lokasi tanah tersebut, dan melihat diatas tanahnya sudah ada
berdiri sebagian bangunan Boulivard II milik terdakwa
OSKAR TOLOH, SE padahal terdakwa mengetahui bahwa
pada tanggal 22 Oktober 2009 atau setidak-tidaknya masih
dalam Tahun 2009, terdakwa OSKAR TOLOH, SE dengan Ir.
MIKAEL KAMBUAYA (suami saksi korban JULIANA
URIA SUWAGES) membuat kesepakatan untuk tidak
mengadakan kegiatan pembangunan diatas lokasi tanah
tersebut, namun terdakwa menggelapkan status tanah milik
saksi korban JULIANA URIA SUWAGES yang seolah-olah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
28
milik terdakwa dengan cara membangun sebagian gedung
Boulivard II pada bagian belakang seluas kurang lebih 284
(dua ratus delapan puluh empat) meter persegi;
d. Bahwa berdasarkan berita acara pengembalian batas yang
dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara Kota Jayapura
tertanggal 20 April 2010 telah terjadi over lapping/tumpang
tindih dilapangan penguasaan sertifikat 1005 atas nama
terdakwa OSKAR TOLOH, SE dengan sertifikat hak milik
Nomor 1057 Tahun 1998 atas nama JULIANA URIA
SUWAGES seluas 284 meter persegi dan saat ini bangunan
Bar/Café Bolivard II bagian belakang masuk didalam sertifikat
hak milik 1057 Tahun 1998 atas nama JULIANA URIA
SUWAGES; Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1e
KUHP; atau
e. Bahwa terdakwa OSKAR TOLOH, SE., pada jam, hari,
tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti
namun dalam Tahun 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu
lain masih dalam Tahun 2009, bertempat di Jalan Kelapa Dua
Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura untuk memeriksa
dan mengadilinya dengan melawan hak orang lain masuk
dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup
atau pekarangan, yang dipakai oleh orang, atau sedang ada
disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari
tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama
orang yang berhak yang dilakukan dengan cara-cara sebagai
berikut:
f. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2007 atau setidak-tidaknya
masih dalam Tahun 2007, saksi korban JULIANA URIA
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
29
SUWAGES membeli tanah dari TIMOUR HUTAPEA seluas
500 M2 (lima ratus meter bujur sangkar) dan dari Dra. NUR
AEDAH seluas 500 M2 (lima ratus meter bujur sangkar)
dengan harga keseluruhannya Rp. 50.000.000.-(lima puluh juta
rupiah) dengan sertifikat hak tanah Nomor:
26.10.72.05.1.01057 dan Nomor: 26.10.72.05.1.01058.
Kemudian pada tanggal 14 April 2009 atau setidak-tidaknya
masih dalam Tahun 2009 saksi korban JULIANA URIA
SUWAGES membayar HENGKY DAWIR yang diterima oleh
BOY M. DAWIR selaku pemilik tanah adat sebesar Rp.
100.000.000.-(seratus juta rupiah);
g. Bahwa berdasarkan surat ukur Nomor 21/1998 tanggal 12 Mei
1998 batas-batas tanah pemohon NY. TIMOUR HUTAPEA
seluas 500 M2 (lima ratus meter bujur sangkar) diberikan
tanda-tanda batas patok kayu I s/d IV semuanya berdiri diatas
batas dan memenuhi PMA/KBPN No. 2 Tahun 1996 Pasal 22
kemudian berdasarkan surat ukur Nomor 22/1998 tanggal 12
Mei 1998 batas-batas tanah pemohon Dra. NUR AEDAH
seluas 500 M2 (lima ratus meter bujur sangkar) diberikan
tanda-tanda batas patok kayu I s/d IV semuanya berdiri diatas
batas dan memenuhi PMA/KBPN No. 2 Tahun 1996 Pasal 22;
h. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2009 sekitar jam 17.00 Wit
atau setidaktidaknya masih dalam Tahun 2009, saksi korban
JULIANA URIA SUWAGES bertemu dengan saksi
YONATHAN KAMBUAYA, ST dan saksi SIMSON JITMAU
kemudian saksi YONATHAN KAMBUAYA, ST.
menyampaikan kepada saksi korban JULIANA URIA
SUWAGES bahwa tanahmu sudah didirikan bangunan oleh
terdakwa OSKAR TOLOH sehingga atas informasi tersebut
saksi korban pergi memeriksa lokasi tanah tersebut, dan
sesampai dilokasi tanah saksi korban JULIANA URIA
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
30
SUWAGES melihat bahwa diatas tanahnya sudah ada berdiri
sebagian bangunan Boulivard II milik terdakwa OSKAR
TOLOH, SE padahal terdakwa mengetahui bahwa pada
tanggal 22 Oktober 2009 atau setidak-tidaknya masih dalam
Tahun 2009, terdakwa OSKAR TOLOH, SE dengan Ir.
MIKAEL KAMBUAYA (suami saksi korban JULIANA
URIA SUWAGES) membuat kesepakatan untuk tidak
mengadakan kegiatan pembangunan diatas lokasi tanah
tersebut, namun terdakwa tetap dengan memaksa masuk
kedalam pekarangan tanah milik saksi korban JULIANA
URIA SUWAGES seluas kurang lebih 284 (dua ratus delapan
puluh empat) meter persegi, dengan cara menghilangkan batas
tanah patok kayu sebagai batas tanah antara milik saksi korban
JULIANA URIA SUWAGES dengan terdakwa untuk
membangun sebahagian gedung Boulivard II pada bagian
belakang;
i. Bahwa berdasarkan berita acara pengembalian batas yang
dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara Kota Jayapura
tertanggal 20 April 2010 telah terjadi over lapping/tumpang
tindih dilapangan penguasaan sertifikat 1005 atas nama
terdakwa OSKAR TOLOH, SE dengan sertifikat hak milik
Nomor 1057 Tahun 1998 atas nama JULIANA URIA
SUWAGES seluas 284 meter persegi dan saat ini bangunan
Bar/Café Bolivard II bagian belakang masuk didalam sertifikat
hak milik 1057 Tahun 1998 atas nama JULIANA URIA
SUWAGES; Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat
(1) KUHP.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
31
4. Isi Eksepsi Terdakwa
Terhadap Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mengajukan
Eksepsi tertanggal 03 Maret 2011 sebagai berikut :
I. PENDAHULUAN
Seperti yang telah kita dengar pada persidangan
sebelumnya, Jaksa penuntut umum di depan persidangan ini
telah membacakan surat dakwaanya yang merupakan dakwaan
Akan tetapi kalau disimak dengan cermat dan teliti
surat dakwaan tersebut sangat jelas hanya merupakan dakwaan
yang mengada-ada, dan sengaja disusun hanya untuk
memenuhi prosedur, karena tanpa didukung oleh fakta yang
sebenarnya dengan mengesampingkan mengenai fakta-fakta
lain atau bahkan mengabaikan pengertian secara jelas tentang
ketentuan perundang-undangan dan atau tidak menganalisa
secara jelas dan cermat terhadap pasal yang dituduhkan kepada
Terdakwa dan apa yang terjadi sebenarnya dilapangan dan
bukti-bukti apa yang dimiliki oleh Terdakwa untuk beraktifitas
diatas tanah yang menjadi obyek awal dari permasalahan ini,
yang apabila dipertimbangkan secara seksama, perkara ini
seharusnya dan selayaknya tidak akan sampai diajukan ke
Pengadilan yang mulia ini.
Walaupun surat dakwaan disusun sedemikian rupa
dalam arti cermat, jelas dan lengkap, akan tetapi jika fakta-
fakta yang di dakwakan tidak didukung oleh fakta-fakta hasil
penyidikan dan bukti-bukti yang relevan sebagaimana telah
disampaikan dalam tahap penyidikan tersebut, akan
mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum. Substansi
keberatan adalah mengenai masalah apakah pantas atau tidak,
apakah cukup alasan atau tidak suatu surat dakwaan yang
diajukan oleh penuntut umum itu ditujukan atau diarahkan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
32
kepada terdakwa dalam kedudukanya sebagai seorang manusia
ciptaan Tuhan yang memiliki harkat, martabat, kehormatan
seperti semua orang.
Keberatan pada hakekatnya tidak hanya merupakan
didudukkan pada posisi lemah di depan persidangan,
dan kemanusiaan yang lebih luas. Karena pada hakekatnya
sebuah dakwaan pidana bagi seseorang yang tidak bersalah
adalah sama dengan serangan resmi terhadap martabat dan
kehormatan manusia pada umumnya. Sehingga apabila ada
suatu putusan sela dari Majelis Hakim yang menyatakan suatu
kemenangan bagi semua para penegak hukum di Pengadilan
kehormatan manusia dan
II. ALASAN KEBERATAN
Alasan keberatan pengajuan Keberatan oleh Terdakwa
dan/atau Penasehat Hukumnya sering dinilai sebagai upaya
yang mengada-ada seakan-akan bertujuan untuk mengulur-ulur
waktu sidang. Ada pula sementara orang yang menilai bahwa
pengajuan keberatan sebagai suatu kebodohan dari Terdakwa
atau Penasihat Hukum, karena hal itu dapat memberikan
peluang kepada Penuntut Umum untuk memperkuat strategi
guna menggolkan Surat Dakwaannya. Terlepas dari segala
penilaian yang mengurangi semangat Terdakwa dan/atau
Penasihat Hukumnya untuk mengajukan keberatan tersebut,
kami Penasehat Hukum berkeyakinan bahwa ketentuan Pasal
156 KUHAP yang memberikan kesempatan bagi Terdakwa
dan/atau Penasihat Hukumnya untuk mengajukan keberatan,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
33
tiada lain hanya bermaksud memberikan hak sekaligus
kewajiban kepada Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya
untuk mengajukan keberatan apabila dalam Surat Dakwaan
terdapat kekurangankekurangan atau kekeliruan yang bersifat
yuridis yang akan menyebabkan Terdakwa tidak dapat
membela dirinya atau dibela oleh Penasihat Hukumnya dengan
sebaikbaiknya dan seadil-adilnya di depan Sidang Pengadilan.
Kami yakin bahwa Majelis Hakim akan menilai positif
dan akan memperhatikan dengan serius secara bijak dan
obyektif Keberatan kami ini, kami juga tidak akan kecewa bila
Saudara Penuntut Umum memanfaatkan Keberatan kami ini
untuk mengatur dan mengembangkan strategi yang lebih baik
untuk mempertahankan Surat Dakwaannya, karena kami
berprinsip bahwa Peradilan yang baik, jujur dan adil itu harus
ditunjang dengan upaya optimal dari seluruh unsur penegak
hukum yang berperan di Pengadilan.
Substansi Keberatan adalah mengenai masalah apakah
cukup alasan atau tidak suatu Surat Dakwaan yang diajukan
oleh Penuntut Umum itu ditujukan atau diarahkan kepada
Terdakwa dalam kedudukannya sebagai seorang manusia
ciptaan Tuhan yang memiliki harkat, martabat dan kehormatan
seperti semua orang. Keberatan pada hakekatnya tidak hanya
merupakan suatu keberatan untuk kepentingan si Terdakwa
yang didudukan pada posisi lemah di depan Pengadilan,
melainkan merupakan keberatan untuk kepentingan manusia
dan kemanusiaan yang lebih luas termasuk untuk kita semua
yang ada di ruang sidang ini. Suatu Dakwaan bagi seseorang
yang tidak bersalah adalah sama dengan serangan resmi
terhadap martabat dan kehormatan manusia pada umumnya.
Sehingga apabila ada suatu Keputusan Sela dari Majelis Hakim
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
34
hakekatnya suatu kemenangan bagi semua penegak hukum di
Pengadilan yang bersangkutan, yang berhasil menegakkan
martabat dan kehormatan manusia dan kemanusiaan.
Makna langsung keberatan adalah untuk mengoreksi
tata urutan penyusunan sebuah dakwaan yang tidak cermat,
tidak jelas dan tidak lengkap dengan implikasi yuridis berupa
batalnya sebuah dakwaan sebagaimana yang dimaksud Pasal
143 ayat (3) KUHAP dan sekaligus membahas, diterima atau
tidak diterimanya sebuah dakwaan dan apakah perkara yang
dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi
persyaratan sebagai kasus pidana atau bukan.
Selain itu, walaupun keberatan tersebut tidak diterima,
akan tetapi tetap mempunyai makna, yaitu dapat dijadikan
sebagai pembuka tabir permasalahan kasus yang tertuang
dalam dakwaan tersebut, atau setidak-tidaknya sejak awal telah
dapat dilihat warna yuridis yang profesional atau tidak dari
Jaksa Penuntut Umum dalam meneliti dan menyimak kasus
yang tertuang dalam dakwaan tersebut.
dakwaan tidak dapat diterima adalah berupa keberatan yang
berisi bahwa dakwaan yang diajukan Penuntut Umum terhadap
Terdakwa tidak tepat, karena apa yang didakwakan merupakan
sesuatu yang tidak tepat baik mengenai dasar hukum dan
sasaran dakwaan. Oleh karena itu dakwaan harus dinyatakan
ole
konkrit bahwa sebuah dakwaan dapat dinyatakan tidak dapat
diterima karena apa yang didakwakan bukan merupakan tindak
pidana atau pelanggaran, akan tetapi termasuk ruang lingkup
perkara Perdata atau perselisihan perdata. Selanjutnya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
35
Terdakwa atau Penasihat Hukum diterima berupa dakwaan
tidak dapat diterima atau Surat Dakwaan dibatalkan, berarti
kelanjutan pemeriksaan perkara sudah selesai, maka perkara
tadi sudah berakhir pemeriksaannya dan telah diputus
berdasarkan putusan dari segi formil.
Pendapat tersebut sesuai dengan apa yang dimaksud
dalam Pasal 156 ayat 1 KUHAP sebagaimana kami kutip
sebagai berikut :
mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak
berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak
dapat diterima atau Surat Dakwaan harus dibatalkan,
maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut
Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim
mempertimbangkan keberatan tersebut untuk
Surat Dakwaan Tidak Dapat Diterima karena Dakwaan
Prematur dan dakwaan Obscurum Libelum
Dalam KUHAP tidak dijelaskan mengenai ukuran atau kriteria
apa saja yang dapat dijadikan alasan untuk menilai suatu Surat
Dakwaan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam hal demikian
kiranya perlu diperhatikan pendapat M. Yahya Harahap yang
berikut :
Pertama
Bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak tepat baik
mengenai dasar hukum maupun sasaran dakwaannya, karena
yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak
pidana kejahatan atau pelanggaran, umpamanya Terdakwa
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
36
didakwa melakukan tidak pidana pencurian, padahal barang
yang diambilnya itu adalah miliknya sendiri, bukan milik
orang lain, sehingga dalam perbuatan Terdakwa tidak ada
unsur melawan hukumnya.
Kedua
Bahwa Dakwaan tidak tepat, karena apa yang
didakwakan kepada Terdakwa telah pernah diputus dan telah
mempunyai kekuatan hukukm tetap.
Ketiga
Bahwa dakwaan tidak tepat, karena apa yang
didakwakan kepada Terdakwa telah lewat waktu atau
kadaluwarsa.
Keempat
Bahwa dakwaan tidak tepat, karena apa yang
didakwakan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan tindak
pidana yang dilakukannya.
Kelima
Bahwa dakwaan tidak tepat, karena apa yang
didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak
pidana, akan tetapi merupakan masalah atau perselisihan
perdata.
Keenam
Bahwa dakwaan tidak tepat, karena yang didakwakan
kepada Terdakwa merupakan tindak pidana aduan sedangkan
orang yang berhak mengadu tidak pernah menggunakan
haknya.
Setelah mempelajari Surat Dakwaan, ketentuan KUHAP Pasal
156 ayat (1) serta pendapat tersebut diatas, kami berkeyakinan bahwa
Surat Dakwaan dalam perkara ini harus dinyatakan sebagai dakwaan
yang tidak dapat diterima dan dakwaan Obscurum Libelum,
karena dakwaan Penuntut Umum tidak tepat baik mengenai dasar
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
37
hukumnya, maupun sasaran dakwaannya, karena yang didakwakan
kepada Terdakwa sama sekali bukan merupakan tindak pidana
kejahatan atau pelanggaran, karena dalam perbuatan Terdakwa sama
sekali tidak ada unsur melawan hukumnya, dan tidak kalah
pentingnya, yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan
tindak pidana, akan tetapi merupakan masalah ranah Hukum Perdata.
Pada bagian ini Keberatan yang akan kami kemukakan adalah
mengenai dakwaan Jaksa yang tidak jelas alias kabur.Hal ini dapat
kami jelaskan sebagai berikut: Dakwaan saudara Jaksa Penuntut
Umum menunjukkan adanya satu perbuatan tindak pidana melanggar
pasal 385 ke-1e yang berbunyi: Barang siapa dengan maksud hendak
menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak
menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak
rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau
sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang
menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya
bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu.
Kedua:
Melanggar pasal 167 ayat (1) KUHP.
Barangsiapa dengan melawan hak orang lain masuk dengan
memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan
, yang dipakai orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada
haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan
orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, dihukum
penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-
banyaknya Rp. 4.500,-
Dalam kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa:
a) Terdakwa menguasai dan menduduki bidang tanah yang
dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah
berdasarkan alas hak teratas nama terdakwa berupa akta jual
beli dengan Drs. James Wiliem Maniagasi yang dituangkan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
38
dalam Akta Jual Beli Namor : 13 di Kantor Notaris
SUPRAKOSO, SH tertanggal 6 Agustus 2008 yang
sebelumnya tanah tersebut dibeli oleh Drs. James Wiliem
Maniagasi dari HENGKY DAWIR sebagai kepala suku Marga
DAWIR berdasarkan SURAT BERITA ACARA PELEPASAN
HAK ATAS TANAH ADAT/WARISAN di Kelurahan Entrop
Jayapura Selatan tertanggal 05 Juli tahun 2002;
artinya: Bahwa terdakwa menduduki, menguasai dan
melakukan aktifitas diatas bidang tanah dimaksud adalah
dengan dasar alas hak kepemilikan yang sah menurut hukum
dan yang duluan menduduki, menguasai dan melakukan
aktifitas diatas bidang tanah dimaksud adalah terdakwa, karena
itu sangatlah tidak benar apa yang didakwakan saudara Jaksa
Penuntut Umum bahwa terdakwa menduduki memasuki rumah
atau pekarangan orang lain dalam hal ini milik saksi korban.
Berdasarkan hal diatas, seharusnya terdakwalah yang
pantas menjadi pelapor atas tindakan saksi korban dalam
perkara ini yang telah memasuki pekarangan terdakwa secara
paksa tanpa menghiraukan hak-hak orang lain yang melekat
diatas bidang tanah dimaksud.
b) Bahwa, perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa bukanlah
merupakan tindak Pidana melainkan ranah hukum perdata (
kewenangan mengadili ).
c) Bahwa, perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa bukan
merupakan tindak pidana melainkan ranah Hukum Perdata
yang pada saat ini sedang diproses dalam perkara perdata di
Pengadilan Negeri Jayapura dengan nomor perkara :
117/Pdt.G/2010/PN-JPR, karena itu dakwaan Jaksa Penuntut
umum haruslah dinyatakan belum waktunya untuk diajukan
sebagai perbuatan tindak pidana atau disebut dakwaan
Prematur dan karena dakwaan Jaksa menguraikan panjang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
39
lebar mengenai bukti kepemilikan sementara Terdakwa juga
mempunyai bukti kepemilikan atau alas hak kepemilikan
terhadap obyek bidang tanah yang sama dimaksud dalam
perkara ini, karena itu masalah ini adalah merupakan ranah
perkara perdata yang harusnya di proses di peradilan Perdata
dan proses perdata terhadap masalah ini sedang dalam
pemeriksaan di peradilan perdata.
Hal ini perlu kami utarakan karena yang mengaku saksi
korban dalam perkara ini seperti yang diuraikan Jaksa penuntut
umum di dalam dakwaanya adalah sebagai pemilik bidang
tanah dimaksud yang mempunyai alas hak, demikian juga
Terdakwa melakukan aktifitas dan kegiatan diatas bidang tanah
dimaksud adalah berdasarkan alas hak yg dimilikinya yang
artinya alas hak yang dimiliki saksi korban dan juga yang
dimiliki Terdakwa terhadap bidang tanah yang sama di maksud
perlu di uji kebenaranya menurut ranah Hukum perdata dan hal
ini saat ini sedang diproses dalam sidang perdata di Pengadilan
Negeri Jayapura dengan Nomor Perkara : 117/Pdt.G/2010/PN-
JPR.
Berdasarkan uraian diatas, maka kami sebagai
Penasehat Hukum berpendapat bahwa Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini harus menyatakan dakwaan Jaksa batal
demi hukum atau setidak-tidaknya menyatakan Surat Dakwaan
saudara Jaksa Penuntut Umum tersebut Tidak Dapat Diterima
karena Dakwaan Prematur dan dakwaan Obscurum Libelum
dan bahwa yang berwenang memeriksa perkara ini adalah
peradilan Perdata.
III. PENUTUP
Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan
dalam keberatan ini, maka kami berkesimpulan bahwa semua
fakta yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
40
diatas, tidak jelas dan hukum yang diuraikan tidak tepat,
sehingga kami Penasehat Hukum, mohon agar Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jayapura memberikan Putusan Sela sebagai
berikut :
1) Menerima keberatan dari Penasihet Hukum Terdakwa
OSKAR TOLOH
2) Menyatakan Surat Dakwaan saudara Jaksa Penuntut
Umum Nomor Reg. PERK. PDM 33/ JPR/Ep/01
/2011 tanggal 09 Pebruari 2011 dengan nomor perkara
No. 46/Pid.B/2011/PN-JPR batal demi hukum atau
setidak-tidaknya menyatakan Surat Dakwaan saudara
Jaksa Penuntut Umum tersebut Tidak Dapat Diterima
karena Prematur dan dakwaan Obscurum Libelum.
3) Menyatakan bahwa perkara ini adalah menyangkut
masalah kepemilikan karena itu yang berwenang
menangani perkara ini adalah peradilan Perdata.
4) Membebankan biaya perkara kepada Negara.
5. Tanggapan Penuntut Umum terhadap Eksepsi Terdakwa
Terhadap Eksepsi maka Penuntut Umum mengajukan
tanggapan tertanggal 16 Maret 2011 sebagai berikut:
a) Surat dakwaan tidak dapat diterima karena dakwaan premature
dan dakwaan obscurum libelum.
Bahwa keberatan Penasehat Hukum dengan
mengatakan surat dakwaan tidak dapat diterima karena
dakwaan premature dan dakwaan obscurum libelum karena
dakwaan Penuntut Umum tidak tepat baik mengenai dasar
hukumnya maupun sasaran dakwaannya karena yang
didakwakan kepada terdakwa sama sekali bukan merupakan
tindak pidana kejahatan atau pelanggaran karena dalam
perbuatan terdakwa sama sekali tidak ada unsur melawan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
41
hukumnya adalah pendapat Penasehat Hukum yang tidak
benar;
Bahwa dasar Jaksa Penuntut Umum untuk membuat
suatu surat dakwaan telah diatur dalam Pasal 14 huruf d
KUHAP, Pasal 137 KUHAP dan Pasal 140 ayat (1) KUHAP
selain itu surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah
memenuhi syaratsyarat baik syarat formil maupun syarat
materil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a
dan b KUHAP;
b) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak jelas alias kabur.
Bahwa keberatan Penasehat Hukum yang pada intinya
mengulas pada penyusunan surat dakwaan Jaksa Penuntut
Umum sehingga berpendapat bahwa surat dakwaan Jaksa
Penuntut Umum tidak jelas sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP sehingga Penasehat
Hukum mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar surat
dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum atau
setidak-tidaknya menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut
Umum tidak dapat diterima karena dakwaan premature dan
dakwaan obscurum libelum adalah pendapat yang tidak
benar, karena Penasehat Hukum tidak menguraikan dengan
jelas materi yang mana yang tidak cermat, tidak jelas dan
tidak lengkap yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa
Penuntut Umum;
Bahwa selain keberatan sebagaimana tersebut diatas,
Penasehat Hukum juga keberatan atas tuduhan pidana kepada
terdakwa, Penasehat Hukum berpendapat bahwa perbuatan
terdakwa bukan merupakan tindak pidana melainkan ranah
hukum perdata yang telah diproses didepan persidangan
perdata pada Pengadilan Negeri Jayapura dengan Nomor:
117/Pdt.G/2010/PN-JPR tanpa tanggal (sebagaimana dalam
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
42
surat keberatan Penasehat Hukum); Bahwa pendapat
Penasehat Hukum yang mengatakan bahwa perbuatan
terdakwa adalah bukan perbuatan pidana melainkan
perbuatan yang telah masuk ranah hukum perdata adalah
pendapat yang tidak benar karena proses penyidikan dalam
perkara terdakwa Oskar Toloh, SE berdasarkan Laporan
Polisi Nomor: POL: LP/844/XI/2009/SPK tanggal 27
Nopember 2009 lebih dulu dilakukan penyidikan dari pada
terdakwa mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri
Jayapura. Hal ini dapat dilihat pada keberatan Penasehat
Hukum Perkara Perdata Nomor: 117/Pdt.G/2010/PN-JPR
tanpa dicantumkan tanggal, namun masih dapat dilihat pada
kode nomor surat tahun registrasi di Pengadilan Negeri
jayapura (117/Pdt.G/2010/PN-JPR); Bahwa kemudian pada
Pasal 1 ayat (1) KUHP mengatakan bahwa tiada suatu
perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan pidana
dalam undang-undang yang ada terdahulu dari pada
perbuatan itu. (azas nullum delictum sine preavia lege
poenali);
Bahwa didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum
sudah jelas diuraikan perbuatan terdakwa yang melanggar
ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 385 ke-1e KUHP dan
Pasal 167 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan
No. Reg.Perk PDM-33/ JPR/Ep/01/2011. Untuk
membuktikan apakah perbuatan terdakwa merupakan pidana
ataukah perbuatan perdata tentunya nanti dibuktikan didalam
persidangan sehingga pendapat Penasehat Hukum yang
mengatakan bahwa perbuatan terdakwa adalah telah masuk
dalam ranah hukum perdata tidak dapat diterima;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
43
Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka kami Jaksa
Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Yang
Mulia Memutuskan :
1) Menolak seluruh keberatan Penasehat Hukum
Terdakwa OSKAR TOLOH, SE;
2) Menerima surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Nomor Reg.Perk:PDM-33/JPR/ Ep/01/2001 tanggal
09 Februari 2011;
3) Memerintahkan agar persidangan tetap dilanjutkan;
6. Pembahasan
Surat dakwaan adalah suatu akta yang memuat rumusan tindak
pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan
ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar bagi
hakim dalam pemeriksaan di persidangan (M. Yahya Harahap;
1993:414-415). Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu
perkara pidana dipersidangan, dan hakim sebagai aparatur penegak
hukum hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera
dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya terdakwa
melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, di dalam
hal akan menjatuhkan keputusannya.
Surat dakwaan merupakan dasar dari pemeriksaan perkara
selanjutnya. Apabila yang disebutkan dalam surat dakwaan tidak
terbukti atau tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, maka
terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan. Walaupun demikian,
pentingnya kedudukan dari suatu surat dakwaan itu tidaklah dapat
disangkalkan penyusunannya, hal hal yang perlu diperhatikan dalam
menyusun surat dakwaan haruslah sesuai dengan Berita Acara
Pemeriksaan, menjadi dasar hakim dan bersifat sempurna dan mandiri,
apabila hal tersebut tidak terpenuhi akan mengakibatkan lepasnya
terdakwa dari segala tuduhan ataupun berakibat pembatalan dari surat
dakwaan itu sendiri.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
44
Surat dakwaan berperan sangat penting dalam tahap
penuntutan dan dalam hukum acara pidana diatur secara merinci
dalam Bab XV Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
disebutkan hal yang harus dimuat dalam surat dakwaan ialah uraian
secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai delik yang didakwakan
dengan menyebut waktu dan tempat delik itu dilakukan. Bagaimana
cara menguraikan secara cermat dan jelas, hal itu tidak ditentukan
dalam KUHAP. Tentu masalah ini masih tetap sama dengan kebiasaan
yang berlaku sampai sekarang yang telah diterima oleh yurisprudensi
dan doktrin.
Bahwa isi dari Pasal 143 KUHAP adalah sebagai berikut :
1) Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri
dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut
disertai dengan surat dakwaan.
2) Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal
dan ditandatangani serta berisi :
(a)Nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis
kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan
tersangka.
(b) Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak
pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan
tempat tindak pidana itu dilakukan.
3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.
4) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan
disampaikan kepada tersangka atau kuasannya atau penasehat
hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan
menyampaikan surat pelimpahan perkara tersebut di
pengadilan negeri.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
45
Jika memperhatikan Pasal 143 ayat(2) huruf a, b KUHAP
tersebut diatas dapat diketahui bahwa isi surat dakwaan itu dapat
digolongkan menjadi 2(dua) bagian. Pertama: berkaitan dengan
identitas terdakwa. Kedua: berkaitan dengan uraian mengenai tindak
pidana. Berkaitan itu pula surat dakwaan harus memenuhi 2(dua)
syarat yakni: syarat formil dan syarat materil, yang dimaksud dengan
syarat formil adalah hal-hal yang berkaitan dengan identitas terdakwa,
meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis
kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan. Tidak
terpenuhinya syarat ini berakibatkan surat dakwaan itu cacat hukum
Obscuur Libelle (Pasal 143 ayat(2) huruf a KUHAP).
Bahwa pengajuan eksepsi oleh Terdakwa terhadap surat
dakwaan Penuntut Umum atas dasar Obscuu Libel Libel sudah sesuai
dengan ketentuan Pasal 143 KUHAP dalam perkara penguasaan tanah
secara melawan hukum adalah benar dimana terdakwa menggunakan
hak nya untuk mengajukan eksepsi karena surat dakwaan Penuntut
Umum tidak sesuai dengan fakta dan kejadian yang terjadi dan tidak
sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
Bahwa surat dakwaan Penuntut Umum telah terbukti batal
demi hukum karena surat dakwaan yang didakwakan oleh terdakwa
telah keliru dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di masyarakat
dan Surat dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena yang
didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, akan
tetapi masalah ranah hukum perdata.
B. Implikasi Yuridis Jika Pengajuan Eksepsi oleh Terdakwa terhadap
Surat Dakwaan Penuntut Umum atas Dasar Obscuur Libel Diterima
oleh Hakim
1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri
tidak dapat diterima adalah berupa keberatan yang berisi bahwa
dakwaan yang diajukan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tidak
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
46
tepat, karena apa yang didakwakan merupakan sesuatu yang tidak
tepat baik mengenai dasar hukum dan sasaran dakwaan. Oleh karena
Ia memberi contoh konkrit bahwa sebuah dakwaan dapat dinyatakan
tidak dapat diterima karena apa yang didakwakan bukan merupakan
tindak pidana atau pelanggaran, akan tetapi termasuk ruang lingkup
perkara Perdata atau perselisihan perdata. Selanjutnya dinyatakan
tau Penasihat
Hukum diterima berupa dakwaan tidak dapat diterima atau Surat
Dakwaan dibatalkan, berarti kelanjutan pemeriksaan perkara sudah
selesai, maka perkara tadi sudah berakhir pemeriksaannya dan telah
diputus berdasarkan putusan dari segi formil.
Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan perkara ini,
maka segala peristiwa yang terjadi dan terungkap selama pemeriksaan
perkara ini berlangsung sebagaimana tertera dalam berita acara
persidangan dianggap seluruhnya telah turut termuat dan menjadi
bagian dalam putusan ini;
Menimbang, bahwa karena Terdakwa mengajukan
keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, maka
berdasarkan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, setelah diberi kesempatan
kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya dan sebelum
memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu
mempertimbangkan dan memutus tentang keberatan/eksepsi
Terdakwa tersebut:
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan
meneliti nota keberatan/eksepsi Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa
keberatan/eksepsi Terdakwa pada pokoknya adalah mengenai: Surat
dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena yang
didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana,
akan tetapi masalah ranah hukum perdata, dengan alasan: bahwa
dakwaan Jaksa Penuntut Umum menguraikan panjang lebar mengenai
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
47
bukti kepemilikan saksi korban, sedangkan terdakwa menduduki,
menguasai dan melakukan aktifitas diatas bidang tanah yang
dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut
adalah berdasarkan alas hak kepemilikan atas nama Terdakwa berupa
Akta Jual Beli Nomor: 13, oleh karenanya perlu diuji kebenarannya
menurut ranah hukum perdata dan saat ini sedang diproses dalam
perkara perdata di Pengadilan Negeri Jayapura dengan nomor perkara:
117/Pdt.G/2010/PN-JPR;
Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi Terdakwa
tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) KUHAP,
ada 3(tiga) macam keberatan/eksepsi, yaitu:
a) Keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili;
b) Keberatan dakwaan tidak dapat diterima; dan
c) Keberatan surat dakwaan harus dibatalkan;
Menimbang, bahwa dari ketiga macam keberatan tersebut,
keberatan yang diajukan oleh terdakwa sebagaimana diuraikan diatas
Menimbang, bahwa mengenai keberatan/eksepsi tentang
-undang tidak menjelaskan
dalam hal apa saja dan mengenai apa saja dakwaan tersebut tidak
dapat diterima, oleh karenanya sebagai pedoman perlu memperhatikan
dan mengutip pendapat para ahli mengenai hal itu;
Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap (1985, 662-663)
menyebutkan bahwa alasan keberatan untuk menyatakan dakwaan
tidak dapat diterima adalah:
a) Apa yang didakwakan kepada Terdakwa bukan tindak pidana
kejahatan atau pelanggaran. Jadi tidak ada unsur melawan
hukum;
b) Apa yang didakwakan kepada Terdakwa telah pernah diputus
dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (ne bis in idem);
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
48
c) Apa yang didakwakan kepada Terdakwa telah lewat waktu
atau kedaluwarsa;
d) Apa yang didakwakan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan
tindak pidana yang dilakukannya;
e) Apa yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan
tindak pidana, akan tetapi termasuk ruang lingkup perkara
perdata atau perselisihan perdata;
f) Apa yang didakwakan kepada Terdakwa adalah tindak pidana
aduan, sedangkan orang yang berhak mengadu tidak pernah
mempergunakan haknya;
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan
meneliti surat dakwaan Penuntut Umum, baik pada dakwaan kesatu
maupun pada dakwaan kedua telah menguraikan tentang kepemilikan
tanah atas nama saksi korban Juliana Uria Suwages dan tentang
adanya kesepakatan antara terdakwa dengan suami saksi korban (Ir.
Mikael Kambuaya) untuk tidak mengadakan kegiatan pembangunan
dilokasi tanah tersebut, serta diuraikan pula bahwa berdasarkan Berita
Acara Pengembalian Batas yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan
Nasional Kota Jayapura tertanggal 20 April 2010, telah terjadi
overlepping/tumpang tindih kepemilikan/penguasaan tanah antara
Sertifikat Hak Milik Nomor: 1005 atas nama terdakwa Oskar Toloh
dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1057 atas nama saksi Juliana
Uria Suwages seluas 284 meter persegi.
Menimbang, bahwa diuraikannya tentang adanya kesepakatan
antara terdakwa dengan suami saksi korban (Ir. Mikael Kambuaya)
untuk tidak mengadakan kegiatan pembangunan dilokasi tanah
tersebut, dan adanya overlepping/tumpang tindih
kepemilikan/penguasaan tanah antara
Sertifikat Hak Milik Nomor: 1005 atas nama terdakwa Oskar
Toloh dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1057 atas nama saksi
Juliana Uria Suwages, telah memperlihatkan secara jelas bahwa apa
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
49
yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa bukanlah
merupakan tindak pidana, akan tetapi adalah sengketa kepemilikan
atas tanah antara saksi Juliana Uria Suwages dengan Terdakwa yang
termasuk dalam ruang lingkup perdata yang harus diperiksa dan
diadili oleh peradilan perdata;
Menimbang, bahwa pendapat/tanggapan Penuntut Umum yang
berlindung pada Pasal 14 huruf d, 137 dan 140 ayat (1) KUHAP
sebagai dasar Penuntut Umum untuk membuat surat dakwaan,
tidaklah beralasan dan tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan
bukan merupakan tindak pidana maka Penuntut Umum dapat
namun ternyata
walaupun Penuntut Umum telah mengetahui adanya tumpang tindih
kepemilikan/penguasaan tanah antara Sertifikat Hak Milik Nomor:
1005 atas nama terdakwa Oskar Toloh dengan Sertifikat Hak
Milik Nomor: 1057 atas nama saksi Juliana Uria Suwages yang
merupakan ruang lingkup perdata tetapi tidak melakukan penghentian
penuntutan, melainkan justru tetap melakukan penuntutan, padahal
berpedoman pada ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP
tersebut seharusnya Penuntut Umum melakukan penghentian
penuntutan;
Menimbang, bahwa demikian juga pendapat/tanggapan
Penuntut Umum yang mengatakan bahwa tidak benar perbuatan
terdakwa masuk ranah hukum perdata dengan alasan proses
penyidikan dalam perkara terdakwa berdasarkan Laporan Polisi
Nomor :POL.LP/844/XI/2009/SPK tanggal 27 Nopember 2009 lebih
dahulu dilakukan dari pada terdakwa mengajukan gugatan perdata di
Pengadilan Negeri Jayapura, tidaklah dapat dibenarkan dan tidak
beralasan, karena terlepas dari yang mana terlebih dahulu atau
terlepas dari ada tidaknya gugatan perdata, jika sejak awal telah
terlihat bahwa perkara tersebut bukan tindak pidana melainkan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
50
merupakan perkara perdata, maka Penuntut Umum seharusnya
melakukan penghentian penuntutan. Dengan adanya kesepakatan
antara terdakwa dengan suami saksi korban (Ir. Mikael Kambuaya)
untuk tidak mengadakan kegiatan pembangunan dilokasi tanah
tersebut dan adanya tumpang tindih kepemilikan/penguasaan tanah
antara Sertifikat Hak Milik Nomor: 1005 atas nama terdakwa
Oskar Toloh dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1057 atas nama
saksi Juliana Uria Suwages, telah memperlihatkan dengan jelas
bahwa perkara tersebut masuk dalam ranah perkara perdata yang
harus diperiksa dan diadili oleh peradilan perdata, sehingga
seharusnya Penuntut Umum melakukan penghentian penuntutan;
Menimbang, bahwa karena apa yang didakwakan kepada
Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi termasuk
ruang lingkup perkara perdata, maka menurut Majelis Hakim
keberatan/eksepsi Terdakwa tersebut dapat dibenarkan dan cukup
beralasan sehingga dapat diterima, oleh karenannya berpedoman pada
Pasal 156 ayat (1) KUHAP dan pendapat M. YAHYA HARAHAP,
S.H. tersebut diatas cukup alasan untuk dinyatakan
2. Amar Putusan
Menimbang, bahwa karena keberatan/eksepsi terdakwa
diterima dan dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya
yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;
Mengingat dan memperhatikan Pasal 156 ayat (1) dan (2)
KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan
perkara ini;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
51
M E N G A D I L I:
a) Menerima keberatan/eksepsi Terdakwa OSKAR TOLOH, SE.
b) Menyatakan surat dakwaan Nomor REG.PERK: PDM-
33/JPR/Ep/01/2011 tanggal 09 Pebruari 2011 atas nama
terdakwa OSKAR TOLOH, SE. tidak dapat diterima;
c) Membebankan biaya perkara kepada Negara;
Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jayapura pada hari KAMIS, tanggal 17 MARET
2011, oleh kami NYOMAN DEDY TRIPARSADA, S.H.,M.H.,
sebagai Hakim Ketua Majelis, TARIMA SARAGIH, S.H.,M.Hum.,
dan SYORS MAMBRASAR, S.H.,M.H., masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini SENIN,
tanggal 21 MARET 2011, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut
didampingi Hakim-Hakim Anggota dalam persidangan yang terbuka
untuk umum dengan dibantu oleh DAKRIS,S.H., Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadapan M. TOFAN THAMRIN,
S.H.,M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura
dan dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.
3. Pembahasan
Pertimbangan hakim terhadap surat dakwaan Penuntut Umum
atas dasar obscuur libel bahwa karena Terdakwa mengajukan
keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, maka
berdasarkan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, setelah diberi kesempatan
kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya dan sebelum
memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu
mempertimbangkan dan memutus tentang keberatan atau eksepsi
Terdakwa tersebut.
Pengadilan Negeri dapat menjatuhkan putusan yang
menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum. Baik hal itu oleh
karena atas permintaan yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat
hukum dalam eksepsi maupun atas wewenang hakim karena
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
52
jabatannya. Alasan utama untuk membatalkan surat dakwaan demi
hukum adalah apabila surat dakwaan tidak menjelaskan secara terang
segala unsur konstitutif yang dirumuskan dalam pasal pidana yang
didakwakan kepada terdakwa. Artinya adalah bahwa beberapa alasan
pokok yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan
dakwaaan jaksa batal demi hukum yaitu: (M. Yahya Harahap,
Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan
Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali,
halaman. 359)
a) Apabila dakwaan tidak merumuskan semua unsur dalih yang
didakwakan.
b) Tidak merinci secara jelas peran dan perbuatan yang dilakukan
terdakwa dalam dakwaan.
c) Dakwaan kabur atau obscuur libel karena tidak dijelaskan
bagaimana kejahatan dilakukan.
Putusan Pengadilan Negeri Jayapura dengan nomor perkara:
117/Pdt.G/2010/PN-
Jayapura menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) KUHAP,
ada 3(tiga) macam keberatan atau eksepsi, yaitu:
a) Keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili;
b) Keberatan dakwaan tidak dapat diterima; dan
c) Keberatan surat dakwaan harus dibatalkan karena merupakan
Obscuur Libel.
Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan pembatalan dakwaan
adalah karena dakwaan Obscuur Libel (perumusan tindak pidana yang
didakwakan kabur), karena penuntut umum dalam merumuskan tindak
pidana yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak
pidana, akan tetapi masalah ranah hukum perdata, tanpa menguraikan
perbuatan nyata (fakta) yang memenuhi rumusan unsur-unsur tindak
pidana tersebut.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
53
Bahwa Surat dakwaan Penuntut Umum tidak dapat
diterima karena yang didakwakan kepada Terdakwa bukan
merupakan tindak pidana, akan tetapi masalah ranah hukum
perdata, dengan alasan: bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum
menguraikan panjang lebar mengenai bukti kepemilikan saksi korban,
sedangkan terdakwa menduduki, menguasai dan melakukan aktifitas
diatas bidang tanah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam
dakwaannya tersebut adalah berdasarkan alas hak kepemilikan atas
nama Terdakwa berupa Akta Jual Beli Nomor: 13, oleh karenanya
perlu diuji kebenarannya menurut ranah hukum perdata dan saat ini
sedang diproses dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Jayapura
dengan nomor perkara: 117/Pdt.G/2010/PN-JPR.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
54
BAB IV. PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan apa yang diuraikan dalam bab hasil penelitian dan
pembahasan, maka dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut :
1. Pengajuan Eksepsi oleh Terdakwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut
Umum Atas Dasar Obscuur Libel sudah memenuhi ketentuan Pasal
143 KUHAP dalam Perkara Penguasaan Tanah Secara Melawan
Hukum. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
elas bahwa
untuk mengadili suatu perkara, Penuntut Umum wajib mengajukan
permintaan disertai dengan suatu surat dakwaan. Bahwa penulis
berkeyakinan bahwa Surat Dakwaan dalam perkara ini harus
dinyatakan sebagai dakwaan yang tidak dapat diterima dan dakwaan
Obscurum Libelum, karena dakwaan Penuntut Umum tidak tepat baik
mengenai dasar hukumnya, maupun sasaran dakwaannya, karena yang
didakwakan kepada Terdakwa sama sekali bukan merupakan tindak
pidana kejahatan atau pelanggaran, karena dalam perbuatan Terdakwa
sama sekali tidak ada unsur melawan hukumnya, dan tidak kalah
pentingnya, yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan
tindak pidana, akan tetapi merupakan masalah ranah Hukum Perdata.
2. Implikasi yuridisjika pengajuan eksepsi oleh Tterdakwa terhadap
Surat dakwaan Penuntut Umum atas dasar obscuur libel diterima oleh
Hakim adalah bentuk dakwaan yang diajukan tidak tepat dalam hal ini
berarti Penuntut Umum keliru dalam merumuskan tindak pidana yang
dilakukan oleh terdakwa. Bahwa dalam kasus ini tindak pidana yang
didakwakan mengandung sengketa perdata sehingga apa yang
didakwakan sesungguhnya termasuk sengketa perdata yang harus
diselesaikan secara perdata.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
55
B. Saran
1. Kepada Jaksa Penuntut Umum diharapkan agar lebih cermat dalam
membuat surat dakwaan, sebagaimana diketahui betapa pentingnya
peranan Surat Dakwaan, maka kemampuan Jaksa Penuntut Umum
dalam menyusun Surat Dakwaan perlu terus ditingkatkan dan
sehubungan dengan itu diperlukan bimbingan serta pengendalian agar
para Jaksa Penuntut Umum mampu menyusun Surat Dakwaan secara
profesional, efektif dan efisien guna mengoptimalkan keberhasilan
tugas kejaksaan dibidang penuntutan dan tepat apa pokok
kesalahannya.
2. Kepada Hakim diharapkan dapat menjalankan tugas hakim sebagai
pelaksana kekuaasaan kehakiman yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan,
yang pada dasarnya adalah mengadili. Dam Hakim diharapkan dapat
mengadili berdasarkan rumusan yang sederhana, namun di dalamnya
terkandung pengertian yang sangat mendasar, luas dan mulia, yaitu
meninjau dan menetapkan sesuatu hal secara adil atau meberikan
keadilan. Pemberian keadilan tersebut harus dilakukan secara bebas
dan mandiri. Untuk dapat mewujudkan fungsi dan tugas hakim
tersebut, penyelenggaraan peradilan harus bersifat teknis profesional
dan non politis serta non partisan. Peradilan dilakukan sesuai standar
profesi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa
pertimbangan-pertimbangan politis dan pengaruh kepentingan pihak-
pihak.
3. Diharapkan kepada seluruh rakyat Indonesia, baik itu Presiden, Wakil
Presiden yang masih menjabat atau sudah lengser, Menteri-Menteri
atau mantan menteri-menteri atau pejabat-pejabat negara lainnya
untuk ikut serta dalam pembangunan hukum di Indonesia ke arah yang
lebih baik salah satunya dengan cara kesediaannya untuk menjadi
saksi atau memberikan keterangannya di persidangan.