TEKNIS PELAYANAN KESEHATAN PADA FASKES TINGKAT LANJUTAN RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang
-
Upload
bradley-humphrey -
Category
Documents
-
view
184 -
download
3
description
Transcript of TEKNIS PELAYANAN KESEHATAN PADA FASKES TINGKAT LANJUTAN RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang
TEKNIS PELAYANAN KESEHATAN PADA FASKES TINGKAT LANJUTAN
RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang
Jaminan Sosial adalah bentuk pelindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
Jenis Program Jaminan Sosial dan penyelenggaranya :1. Jaminan Kesehatan oleh BPJS Kesehatan 01 Jan 20142. Jaminan Kecelakaan Kerja3. Jaminan Hari Tua4. Jaminan Pensiun 5. Jaminan Kematian
BPJS Ketenagakerjaan01 Juli 2015BPJS Ketenagakerjaan01 Juli 2015
PT Askes (Persero)
Sistem Jaminan Sosial Nasional
DASAR HUKUM
www.bpjs-kesehatan.go.id
1.1. UU No.UU No. 40 Tahun 200440 Tahun 20042.2. UU No.UU No. 24 Tahun 201124 Tahun 20113.3. Perpres No.Perpres No. 12 Tahun 201312 Tahun 20134.4. Perpres No. 111 Tahun 2013Perpres No. 111 Tahun 20135.5. Permenkes No.Permenkes No. 71 Tahun 201371 Tahun 20136.6. Permenkes No.Permenkes No. 69 Tahun 201369 Tahun 20137.7. Peraturan BPJS Kesehatan No.1 Th. 2014Peraturan BPJS Kesehatan No.1 Th. 20148.8. Kepmenkes No.Kepmenkes No. 455 Tahun 2013455 Tahun 20139.9. SE Menkes No.SE Menkes No. 31 Tahun 201431 Tahun 201410.10. SE Menkes No.SE Menkes No. 32 Tahun 201432 Tahun 201411.11. SE Dirjen BUK No.BN.04.01/I/2363/2013SE Dirjen BUK No.BN.04.01/I/2363/201312.12. Permenkes No. 27 dan 28 tahun 2014Permenkes No. 27 dan 28 tahun 201413.13. Permenkes No. 59 tahun 2014Permenkes No. 59 tahun 2014
1.1. UU No.UU No. 40 Tahun 200440 Tahun 20042.2. UU No.UU No. 24 Tahun 201124 Tahun 20113.3. Perpres No.Perpres No. 12 Tahun 201312 Tahun 20134.4. Perpres No. 111 Tahun 2013Perpres No. 111 Tahun 20135.5. Permenkes No.Permenkes No. 71 Tahun 201371 Tahun 20136.6. Permenkes No.Permenkes No. 69 Tahun 201369 Tahun 20137.7. Peraturan BPJS Kesehatan No.1 Th. 2014Peraturan BPJS Kesehatan No.1 Th. 20148.8. Kepmenkes No.Kepmenkes No. 455 Tahun 2013455 Tahun 20139.9. SE Menkes No.SE Menkes No. 31 Tahun 201431 Tahun 201410.10. SE Menkes No.SE Menkes No. 32 Tahun 201432 Tahun 201411.11. SE Dirjen BUK No.BN.04.01/I/2363/2013SE Dirjen BUK No.BN.04.01/I/2363/201312.12. Permenkes No. 27 dan 28 tahun 2014Permenkes No. 27 dan 28 tahun 201413.13. Permenkes No. 59 tahun 2014Permenkes No. 59 tahun 2014
4
JENIS PESERTA DAN MANFAAT AKOMODASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UNTUK INDONESIA YANG LEBIH BAIK
Cost
Quantity
Gatekeeper Semua keluhan
kesehatan, promotif, preventif, survailans
Penanganan spesialistik
Penanganan subspesialistik
Koor
dina
si
Duku
ngan
IT d
an R
egul
asi
MODEL SISTEM PELAYANAN BPJS
Kapitasi
DRG/INA CBG’S
DRG/INA CBG’S
SISTEM RUJUKAN
Rujuk / Rujuk Balik
Em
erg
enc
y
Klaim
BPJS Branch Office
Kapitasi
-Sistem rujukan berjenjang-Sesuai dengan kompetensi RS-Masa berlaku ; 1 bln, 3bln dan 1 rangkaian-Rujukan Thalasemia; Seumur hidup (Permenkes 001 th 2012 & SE Menkes no. 32 th 2014)
Peserta
Faskes Primer
Rumah Sakit
Pelayanan RJTL
Pelayanan RITL
10
Penjaminan atas bayi baru lahir dari PBPU, Peserta Bukan Pekerja
dan PPU anak ke-4 dst
Sesuai Permenkes No. 71 tahun 2013 bahwa waktu pengurusan administrasi pelayanan kesehatan adalah 3 x 24 jam.
Jika kepesertaaan dan penerbitan SEP bayi tersebut diurus lebih dari 3 x 24 jam hari kerja sejak hari kelahirannya, maka perawatan bayi tersebut tidak dijamin BPJS Kesehatan
Jika kepesertaan bayi diurus lebih dari 3 x 24 jam kemudian dirujuk ke RS lain, maka BPJS Kesehatan hanya menjamin episode perawatan bayi pada RS penerima rujukan.
Penjaminan atas bayi baru lahir dari peserta PBI
Bayi yang lahir dari orang tua peserta Penerima Bantuan Iuran tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan sebelum ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional
Penjaminan peserta baru dalam keadaan sakit dan dalam masa perawatan
1. Pembayaran dihitung satu episode penuh sehingga perhitungan biaya secara proporsional tidak diberlakukan lagi.
2. Pernyataan peserta dan/atau anggota keluarganya dalam rangka memastikan status kepesertaan dilakukan secara tertulis (informed consent)
3. Peserta dipastikan mengetahui konsekuensi jika tidak bisa menunjukkan identitas sebagai peserta JKN dalam waktu yang telah ditentukan
Peserta yang tidak mengikuti prosedur (misalnya: tidak mengikuti sistem rujukan berjenjang) tidak dijamin BPJS Kesehatan
2) Dalam hal Fasilitas Kesehatan tingkat pertama di suatu daerah tidak memungkinkan pembayaran berdasarkan kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Kesehatan diberikan kewenangan untuk melakukan pembayaran dengan mekanisme lain yang lebih berhasil guna.
1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama secara praupaya berdasarkan kapitasi atas jumlah Peserta yang terdaftar di Fasilitas Kesehatan tingkat pertama.
Pasal 39Pasal 39
PerPres No.12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan
SISTEM PEMBAYARAN FASKES
Konsep kapitasi (capitation concept system) adalah sebuah konsep atau sistem pembayaran yang memberi imbalan jasa pada ”Health providers” (Pemberi Pelayanan Kesehatan/PPK) berdasar jumlah orang (capita) yang menjadi tugas/kewajiban PPK yang bersangkutan untuk melayaninya, yang diterima oleh PPK yang bersangkutan di muka (prepaid) dalam jumlah yang tetap, tanpa memperhatikan :
jumlah kunjungan, pemeriksaan, tindakan, obat dan pelayanan medik lainnya yang diberikan oleh PPK
tersebut.
KapitasiKapitasi
Hendrartini, 2005
Tarif yang berlaku di Faskes Tingkat Pertama
(Berdasarkan Permenkes 069/2013)
Puskesmas : Rp 3.000 – Rp 6.000
1. RS. Pratama2. Klinik Pratama3. Praktek Dokter 4. Fasilitas
Kesehatan yang setara
: Rp 8.000 – Rp 10.000
Praktik Dokter Gigi : Rp 2.000
Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama merupakan pelayanan kesehatan non spesialistik yang meliputi:a.administrasi pelayanan;b.pelayanan promotif dan preventif;c.pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;d.tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif;e.pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;f.transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis;g.pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama; h.Rawat Inap Tingkat Pertama sesuai dengan indikasi medis.
Cakupan Pelayanan Tingkat PertamaCakupan Pelayanan Tingkat Pertama
www.bpjs-kesehatan.go.id
Pasal 39
PerPres No.12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan
SISTEM PEMBAYARAN FASKES
(3) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan berdasarkan cara Indonesian Case Based Groups (INACBG’s).
18
www.bpjs-kesehatan.go.id
KOMPONEN TARIF INA CBGs
(1) Fasilitas kesehatan wajib memberikan pelayanan secara paripurna termasuk penyediaan obat, bahan medis habis pakai, alat kesehatan dan pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan.
(2) Dalam hal pelayanan yang dibutuhkan berupa pelayanan rawat jalan maka pelayanan kesehatan tersebut dapat diberikan dalam satu tempat atau melalui kerjasama fasilitas kesehatan dengan jejaringnya.
(3) Pelayanan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sudah termasuk dalam pembayaran kapitasi atau non kapitasi untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama, dan INA CBG’s untuk fasilitas kesehatan tingkat lanjutan.
Permenkes 71 Tahun 2013 &Peraturan BPJS Kesehatan No 1/2014 pasal 57
19
www.bpjs-kesehatan.go.id
OBAT
(2) Pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai pada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan merupakan salah satu komponen yang dibayarkan dalam paket INA-CBG’s.
(3) Dalam hal obat yang dibutuhkan sesuai indikasi medis pada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan tidak tercantum dalam Formularium Nasional, dapat digunakan obat lain berdasarkan persetujuan Komite Medik dan Kepala/Direktur Rumah Sakit.
(4) Pelayanan obat yang sudah termasuk dalam paket INA-CBGs, baik mengacu pada Formularium Nasional, tidak dapat ditagihkan tersendiri kepada BPJS Kesehatan serta tidak dapat dibebankan kepada Peserta.
Peraturan BPJS Kesehatan No 1/2014 pasal 69
20
DAFTAR OBAT (FORNAS) DAN BMHP + HARGA
SIMPLIFIKASI DAFTAR OBAT ERA JKN
DOEN (REFERENSI UTAMA)
Perluasan
Pembagian peran & tanggung jawab
Sumber : Kemenkes RI
Matriks Pelayanan Obat (1)
No. Uraian Era JKN
1. Ruang Lingkup 1. Obat RJTP/Obat RITP2. Obat RJTL/Obat RITL
2. Pemberi Layanan Tingkat Pertama
1. PKM : Depo Farmasi2. Klinik : Ruang Farmasi/Apotek Jejaring3. Dokter Praktek Perorangan: Apotek
Jejaring4. Dispensing hanya untuk daerah
terpencil yang tidak ada Apotek
3. Pemberi Layanan Tingkat Lanjutan
IFRS atau IFRS beserta Apotek jejaring RS
4. Sistem Pembiayaan obat dan BMHP
1. ORJTP : komponen kapitasi2. ORITP : komponen paket per diem3. ORJTL dan ORITL : Komponen Paket
INA CBGs
Matriks Pelayanan Obat (2)
No. Uraian Era JKN
5. Daftar Obat Formularium Nasional (Fornas) yang ditetapkan Menteri
6. Harga Obat Harga Obat yang ditetapkan oleh Menteri (E-Catalog)
7. Tata Cara Pemesanan Obat
1. PKM : Melalui E-purchasing yang dilakukan oleh Dinkes Kota/Kab
2. RS Pemerintah: E-purchasing atau pengadaan lain sesuai mekanisme perundang-undangan
3. Faskes Primer lainnya/RS Swasta : Surat Pemesanan Obat mengacu E-catalog tanpa legalisasi oleh BPJS Kesehatan
8. Peresepan Obat diluar Daftar dan Harga Obat
berdasarkan persetujuan Komite Medik dan Kepala/Direktur Rumah Sakit. Biaya sudah termasuk paket INA CBGs dan tidak ditagihkan terpisah ke BPJS Kesehatan dan pasien tidak boleh diminta urun biaya.
Jasa Pelayanan
FKTP
FKRTL
www.bpjs-kesehatan.go.id
ALKES
(2)Pelayanan alat kesehatan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan sudah termasuk dalam paket INA-CBG’s.
(3)Fasilitas kesehatan dan jejaringnya wajib menyediakan alat kesehatan yang dibutuhkan oleh Peserta sesuai indikasi medis.
(7)Alat kesehatan yang sudah termasuk dalam paket INA-CBGs tidak dapat ditagihkan tersendiri kepada BPJS Kesehatan dan tidak dapat dibebankan kepada Peserta.
Permenkes 71 Tahun 2013 &Peraturan BPJS Kesehatan No 1/2014 pasal 68
27
Pelayanan obat di luar Formularium Nasional
KEBIJAKAN KETENTUAN BAGIAN ISI1. Permenkes 71 Tahun 2013 Pasal 24 Ayat (2) 2. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 pasal 69
Obat masuk dalam komponen Ina CBG's
Poin 3 Penggunaan obat di luar Formularium nasional di FKRTL hanya dimungkinkan setelah mendapat rekomendasi dari Ketua Komite Farmasi dan Terapi dengan persetujuan Komite Medik atau Kepala/Direktur Rumah Sakit yang biayanya sudah termasuk dalam tarif INA CBGs dan tidak boleh dibebankan kepada peserta.
PERMENKES NO 28 TAHUN 2014ACUAN LAMA
Penegasan bahwa pasien tidak boleh dibebani biaya obat meskipun obat tersebut non Fornas.
www.bpjs-kesehatan.go.id
ALKES
(2) Pelayanan alat kesehatan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan sudah termasuk dalam paket INA-CBG’s.
(3) Fasilitas kesehatan dan jejaringnya wajib menyediakan alat kesehatan yang dibutuhkan oleh Peserta sesuai indikasi medis.
(7) Alat kesehatan yang sudah termasuk dalam paket INA-CBGs tidak dapat ditagihkan tersendiri kepada BPJS Kesehatan dan tidak dapat dibebankan kepada Peserta.
Permenkes 71 Tahun 2013Peraturan BPJS Kesehatan No 1/2014 pasal 68
29
Peningkatan dan Penurunan Kelas Perawatan
KEBIJAKAN KETENTUAN BAGIAN ISI
Belum ada kebijakan yang mengatur berapa kali pindah kelas selama satu episode perawatan
poin 2 Untuk pasien yang melakukan pindah kelas perawatan atas permintaan sendiri dalam satu episode perawatan hanya diperbolehkan untuk satu kali pindah kelas perawatan.
Diatur dalam Surat Edaran Dirjen BUK poin 3 Khusus bagi pasien yang meningkatkan kelas perawatan (kecuali peserta PBI Jaminan Kesehatan):a. sampai dengan kelas I, maka diberlakukan urun biaya selisih tarif INA-CBGs kelas ruang perawatan yang dipilih dengan tarif INA-CBGs yang menjadi haknya.b. Jika naik ke kelas perawatan VIP, maka diberlakukan urun biaya sebesar selisih tarif VIP lokal dengan tarif INA-CBGs kelas perawatan yang menjadi haknya.
Diatur dalam Permenkes No. 71 tahun 2013 pasal 22
poin 4 Dalam hal ruang rawat inap yang menjadi hak peserta penuh, peserta dapat dirawat di kelas perawatan satu tingkat lebih tinggi paling lama 3 (tiga) hari. Selanjutnya dikembalikan ke ruang perawatan yang menjadi haknya. Bila masih belum ada ruangan sesuai haknya, maka peserta ditawarkan untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan lain yang setara atau selisih biaya tersebut menjadi tanggung jawab fasilitas kesehatan yang bersangkutan.
1. Perpres 12 Thn 2013 2. Surat Edaran Dirjen BUK Nomor BN.04.01/I/2363/2013 3. SE Diryan Nomor 008 Tahun 2014
BAB IV PELAYANAN KESEHATAN D. Peningkatan Kelas Perawatan
ACUAN LAMA PERMENKES NO 28 TAHUN 2014
Peningkatan dan Penurunan Kelas Perawatan
Pelayanan di RS Khusus
Konfirm NCC: Sementara penyiapan Aplikasi INA CBG’s yang
mengakomodir kedua tarif, akan dipasang 2 (dua) Aplikasi INA CBG’s dengan tarif yang berbeda
KEBIJAKAN KETENTUAN Pasal ISI
Pasal 17 (3) Terhadap pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit khusus sesuai kekhususannya, berlaku tarif sesuai kelas rumah sakit.
(4) Dalam hal pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit khusus di luar kekhususannya, berlaku tarif rumah sakit satu kelas di bawah penetapannya.
ACUAN LAMA PERMENKES NO 59 TAHUN 2014
belum ada ketentuan pengaturan khusus,
tarif pelayanan umum sama dengan tarif
kekhususannya
belum ada
Permenkes No 59 Tahun 2014*
PELAYANAN DI LUAR PAKET INA CBG’s
OBAT DI LUAR PAKET INA CBG’s OBAT PENYAKIT KRONIS NON STABIL OBAT KEMOTERAPI
ALAT KESEHATAN DI LUAR PAKET INA CBG’s
TOP UP PELAYANAN OBAT HEMOFILIA DAN THALASSEMIA
PELAYANAN CAPD PELAYANAN AMBULAN
33
Obat penyakit kronisKEBIJAKAN KETENTUAN Pasal ISI
1) SE Menkes No 31 Thn 2014
Pada masa transisi, SKRTL dapat memberikan tambahan resep obat penyakit kronis (berdasarkan Fornas) diluar paket INA CBGs sesuai indikasi medis sampai kontrol berikutnya apabila penyakit belum stabil. Resep tersebut dapat diambil di depo farmasi/apotek yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
pasal 20 (1) Obat penyakit kronis di FKRTL diberikan maksimum untuk 1 (satu) bulan sesuai indikasi medis.
2) SE Diryan No 38 Tahun 2014
2b. Yang dimaksud penyakit kronis adalah penyakit yang membutuhkan obat untuk pemakaian rutin selama 30 hari setiap bulan sesuai indikasi medis, diluar yang sudah diatur dalam SE Menkes No 32/2013. Pasien yang tidak memerlukan pengobatan rutin selama 30 hari setiap bulan, tidak termasuk dalam ketentuan ini dan keseluruhan obat sudah termasuk dalam paket INA CBGs
(2) Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk: a. penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) yang belum dirujuk balik;b. penyakit kronis lain yang menjadi kewenangan FKRTL.
2d. Peserta yang menderita penyakit kronis yang belum stabil diberikan resep obat untuk kebutuhan 30 hari sesuai indikasi medis:1) kebutuhan obat untuk sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari disediakan oleh Rumah Sakit, biaya sudah termasuk dalam komponen paket INA CBGs.
(1) Obat sebagaimana dimaksudpada ayat (2)diberikan dengan cara :a. sebagai bagian dari paket INA-CBG’s, diberikan minimal 7 (tujuh) hari; dan b. bila diperlukan tambahan hari pengobatan, obat diberikan terpisah diluar paket INA-CBG’s dan harus tercantum pada Formularium Nasional.
Penegasan dari regulasi sebelumnya
Obat kemoterapi
KEBIJAKAN KETENTUAN Pasal ISI1) SE Menkes No 32 Thn 2014 5c. Selama masa transisi berlaku ketentuan sebagai berikut:
1) Pengajuan klaim pada pemberian obat kemoterapi berlaku sesuai dengan tarif INA CBGs ditambah dengan obat kemoterapi
pasal 21 (3) Pengajuan klaim pada pemberian obat kemoterapi berlaku sesuai dengan tarif dasar INA-CBG’s ditambah dengan tarif obat kemoterapi yang jenisnya sesuai dengan Formularium Nasional dan besarannya sesuai dengan E-Catalogue.
2) SE Diryan No 38 Tahun 2014 5c. Selama masa transisi berlaku ketentuan sebagai berikut:1) Pelayanan kemoterapi:a. Pelayanan kemoterapi baik rawat jalan maupun rawat inap ditagihkan dengan paket INA CBGs dan obatnya ditagihkan secara FFSc) Penagihan obat mengacu pada penjelasan nomor 2 huruf h (harga obat x faktor pelayanan ditambah embalage)
ACUAN LAMA PERMENKES NO 59 TAHUN 2014
Penegasan dari regulasi sebelumnya
Pasal 27(1) Alkes yang tidak masuk dalam paket INA CBG’s
dibayar dengan klaim tersendiri(2) Alkes yang tidak masuk dalam paket INA CBG’s
ditetapkan oleh Menteri(3) Dalam kondisi khusus untuk keselamatan pasien, Alat
Kesehatan yang tidak masuk dalam paket Indonesian Case Based Groups (INA-CBG’s) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan oleh dewan pertimbangan klinis bersama BPJS Kesehatan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelayanan Alat Kesehatan yang tidak masuk dalam paket Indonesian Case Based Groups (INA-CBG’s) diatur dengan Peraturan BPJS Kesehatan
PERMENKES No. 71 tahun 2013
ALKES DI LUAR PAKET INA CBG’s
36
www.bpjs-kesehatan.go.id
ALKES DI LUAR PAKET INA CBG’s
(4) Alat kesehatan yang tidak masuk dalam paket INA-CBG’s dibayar dengan klaim tersendiri oleh BPJS Kesehatan.
(5) Jenis alat kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.
(6) Dalam kondisi khusus untuk keselamatan pasien, alat kesehatan yang tidak termasuk dalam paket INA-CBG’s sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Klinis bersama BPJS Kesehatan.
Peraturan BPJS Kesehatan No 1/2014 pasal 68
37
Tarif Alat Bantu Kesehatan di Luar Paket INA CBG’s
SE MENKES NO 31/2013
38
Lanjutan...
39
Lanjutan...
40
Pelayanan thallasemia
Sesuai PMK No 27 Tahun 2014
KEBIJAKAN KETENTUAN Pasal ISI1) SE Menkes No 32 Thn 2014 5c. Selama masa transisi berlaku ketentuan sebagai berikut:
2) Pengajuan klaim pada pelayanan rawat jalan thalassemia dilakukan dengan input data pasien sesuai pelayanan thalassemia rawat inap dalam INA CBGs
pasal 21
2) SE Diryan No 38 Tahun 2014 5c. Selama masa transisi berlaku ketentuan sebagai berikut:2) Pasien thallasemia yang dilayani di rawat jalan tingkat lanjutan ditagihkan sebagai kasus rawat inap
ACUAN LAMA PERMENKES NO 59 TAHUN 2014
(4) Pengajuan klaim pada pelayanan rawat jalan thalassemia yang menerima terapi kelasi besi dilakukan dengan input data pasien sesuai pelayanan thalassemia rawat inap INA-CBG’s dan hanya diklaimkan 1 kali dalam 1 bulan.
Hemofilia A dan B
Pasien rawat jalan + factor pembekuan darah ditagihkan rawat inap + top up
Pasien rawat inap + factor pembekuan darah ditagihkan rawat inap + top up
Pasien rawat jalan/rawat inap tanpa factor pembekuan darah tidak ditambahkan top up
KEBIJAKAN KETENTUAN Pasal ISI1) SE Menkes No 32 Thn 2014 5d. Pada pelayanan rawat inap hemofilia A dan hemofilia
B, berlaku penambahan pembayaran klaim diluar tarif INA CBGs yang besarannya sama untuk semua tingkat keparahan kasus serta semua kelas perawatan.5e. Besaran penambahan pembayaran hemofilia sebagaimana dimaksud pada huruf d sesuai kelas RS dan regionalisasi tarif, dengan ketentuan sebagai berikut:
pasal 21 (5) Pengajuan klaim pada pelayanan rawat jalan hemofilia A dan hemofilia B yang menerima faktor pembekuan darah dilakukan dengan input data pasien sesuai pelayanan hemofilia A dan hemofilia B rawat inap INA-CBG’s.
(6) Pada penambahan pelayanan rawat inap hemofilia A dan hemofilia B, berlaku penambahan pembayaran klaim diluar tarif INA-CBG’s yang besarannya sama untuk semua tingkat keparahan kasus serta semua kelas perawatan.
(7) Besaran penambahan pembayaran hemofilia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai kelas rumah sakit dan regionalisasi tarif, dengan ketentuan sebagai berikut:
ACUAN LAMA PERMENKES NO 59 TAHUN 2014
5c. Selama masa transisi berlaku ketentuan sebagai berikut:3) Pasien hemofilia A dan hemofilia B yang dirawat inap, pengajuan klaim berupa tarif INA CBGs ditambah tarif top up sesuai tabel berikut, diajukan secara FFS (insert tabel)4) Tarif tambahan tersebut sama untuk semua tingkat keparahan dan kelas perawatan pasien
2) SE Diryan No 38 Tahun 2014
Hemofilia A dan BTop up lama
Top up baru (dilakukan pembulatan)
REGIONAL
KELAS RUMAH SAKIT
RSUPN
(Rp)
RSKRN
(Rp)
A
(Rp)
B
(Rp)
C
(Rp)
D
(Rp)
REG 1 12.178.400 10.898.800 9.908.000 7.914.200 6.298.800 5.272.750
REG 2 9.997.250 7.985.450 6.355.500 5.320.200
REG 3 10.026.950 8.009.200 6.374.400 5.336.000
REG 4 10.175.600 8.127.700 6.468.900 5.415.100
REG 5 10.264.750 8.199.150 6.525.550 5.462.550
www.bpjs-kesehatan.go.id
PELAYANAN DI LUAR PAKET INA CBG’s
SE MENKES NO 31/2014
CAPD
44
www.bpjs-kesehatan.go.id
PELAYANAN DI LUAR PAKET INA CBG’s
SE DIRYAN NO 32/2014 TENTANG JUKNIS SE MENKES NO 31/2014
CAPD
45
www.bpjs-kesehatan.go.id
PELAYANAN DI LUAR PAKET INA CBG’s
Pelayanan Ambulan hanya dijamin bila rujukan dilakukan pada Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS atau pada kasus gawat darurat dari Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dengan tujuan penyelamatan nyawa pasien.
Permenkes 71/2013 pasal 29 (2)
AMBULAN
Peraturan BPJS No 1/2014 pasal 72 (5)
Pembiayaan untuk pelayanan ambulans tidak termasuk dalam
tarif kapitasi dan INA-CBG’s.
46
www.bpjs-kesehatan.go.id
PELAYANAN DI LUAR PAKET INA CBG’s
SE MENKES NO 31/2014
AMBULAN
47
www.bpjs-kesehatan.go.id
PELAYANAN DI LUAR PAKET INA CBG’s
SE DIRYAN NO 32/2014 TENTANG JUKNIS SE MENKES NO 31/2014
AMBULAN
Dalam hal belum terdapat tarif dasar ambulans yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, maka tariff mengacu pada kepada tarif yang berlaku di Kabupaten/Kota yang kondisi geografisnya relatif sama dalam satu wilayah Provinsi.
48
Tarif PET Scan
Pasal 23
Tarif pelayanan PET SCAN ditetapkan sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Dijamin
Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Dijamin
Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Dijamin
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UNTUK INDONESIA YANG LEBIH BAIK
PEMBAYARAN FASKES
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UNTUK INDONESIA YANG LEBIH BAIK
Pembayaran Faskes
• BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama secara praupaya berdasarkan kapitasi atas jumlah Peserta yang terdaftar di Fasilitas Kesehatan tingkat pertama.
• BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan berdasarkan cara Indonesian Case Based Groups (INA-CBG’s).
• Besaran kapitasi dan Indonesian Case Based Groups (INA-CBG’s) ditinjau sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
Perpres 12 tahun 2013 pasal 39
SISTEM CASEMIX ?
• Pengelompokan diagnosis penyakit yang dikaitkan dengan biaya perawatan
• Ciri setiap satu kelompok > Ciri klinis yang sama > Pemakaian sumber daya / biaya perawatan sama
•Sistem pembayaran pelayanan kesehatan secara prospective dimana pembayaran/biaya ditentukan sebelum pelayanan diberikan
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UNTUK INDONESIA YANG LEBIH BAIK
INACBG’S
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UNTUK INDONESIA YANG LEBIH BAIK
INACBG’S
• Merupakan Sistem Casemix yang di Implementasikan di Indonesia saat ini
• Dasar Pengelompokan dengan menggunakan :• ICD – 10 Untuk Diagnosa (14.500 kode)• ICD – 9 CM Untuk Prosedur/Tindakan (7.500 kode) Dikelompokkan menjadi 1077 kode group INA-CBG (789 kode rawat inap dan 288 kode
rawat jalan)
• Dijalankan dengan menggunakan UNU-Grouper dari UNU-IIGH (United Nation University Internasional Institute for Global Health)
Koding adalah memberi kode pada : Diagnosis utama Diagnosis Sekunder (komplikasi & ko-morbiditi)
Prosedur utama Prosedur Sekunder
menggunakan ICD-10 (Penyakit) & ICD-9CM (Prosedur)
Kode ina-CBG
E-4-10-iii
CMG
Tipe Kasus (1-9)
Spesifik CBGs
Severity Level
59
Tarif rumah sakit salah
Kode INA-CBGsalah
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UNTUK INDONESIA YANG LEBIH BAIK
• Penulisan diagnosis tdk lengkap• Pengkodean salah
Dokter dan KoderDokter dan Koder
Berperan penting dalam Berperan penting dalam penerapan sistem kode INA-penerapan sistem kode INA-
CBGCBG
Jaminan Kesehatan Nasional, untuk Indonesia yang lebih baik......
Wujudkan Gotong Royong untuk Generasi yang Lebih Baik
BPJS
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UNTUK INDONESIA YANG LEBIH BAIK