TAX BASIC

Kementerian Keuangan RI

Direktorat Jenderal Pajak

FINANCE HO

SECTION TAX 17-09-2015

TAX BASIC

DASAR HUKUM

� UU NO. 28 TAHUN 2007

(Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan)

KUP


(Pajak Penghasilan)PPH


� (Pajak Pertambahan Nilai)PPN


� Pajak Kendaraan Bermotor, Hotel,

Restoran, Hiburan, Reklame,

Penerangan Jalan, Parkir, PBB,

BPHTB, dll)

PDRD

Outline

DEFINISIPAJAK?

Digunakan untuk Keperluan Negara bagi sebesar- besarnyaKemakmuran Rakyat

Kontribusi Wajib kepada Negara

Terutang oleh Orang Pribadi atau Badan

Sifatnya memaksa berdasarkan Undang-undang

Tidak mendapatkan Imbalan secara Langsung

PENGERTIAN PAJAKPasal 1 angka 1

PAJAK adalah

FUNGSI PAJAK

� Penerimaan ( Budgetair )Sumber dana untuk pengeluaran Pemerintah(Rutin dan Pembangunan)

� Mengatur ( Regulator )Mengatur atau melaksanakan kebijakanbidang sosial dan ekonomi

FUNGSI PAJAK

1. Equality (Persamaan)- Adil ability to pay- Merata

2. Certainty (tidak sewenang – wenang)- Besar pajak terutang- Kapan harus dibayar- Batas waktu pembayaran

3. ConvenienceMembayar pajak pada saat – saat yang tidak menyulitkan wajib pajak(pay as you earn)

4. Economy- Biaya pemungutan- Biaya pemenuhan kewajiban wajib pajak seminimum mungkin

Azas & Dasar Pemungutan Pajak( The Four Maxims ) Adam Smith

JENIS-JENIS PAJAK

JENIS PAJAK

I. PAJAK PUSAT yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang terdiri atas:

• Pajak PenghasilanDiatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang diubahterakhir kali dengan UU No. 36 Tahun 2008 (PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPhPasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 29, PPh Final)

• Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang MewahDiatur dalam UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai danPajak Penjualan atas Barang Mewah yang diubah terakhir kali dengan UU No. 42 Tahun 2009

• Bea MateraiUU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai

• Bea MasukUU No. 10 Tahun 1995 jo. UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

• CukaiUU No. 11 Tahun 1995 jo. UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai

II. PAJAK DAERAHyaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yang terdiri atas:

Sesuai UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut jenis-jenis Pajak Daerah:

Pajak Provinsi terdiri atas: • Pajak Kendaraan Bermotor; • Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; • Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; • Pajak Air Permukaan; dan• Pajak Rokok.

Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:• Pajak Hotel; • Pajak Restoran; • Pajak Hiburan; • Pajak Reklame; • Pajak Penerangan Jalan; • Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; • Pajak Parkir; • Pajak Air Tanah; • Pajak Sarang Burung Walet; • Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan• Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

TARIF PAJAK

Tarif Pajak terdiri dari 4 tarif• Tarif Sebanding (proporsional)

� PPN tarifnya =10 %

• Tarif Tetap � tarif bea materai• Tarif Progresif � Tarif semakin besar apabila jml yg dikenai

pajak semakin besar.

• Tarif degresif � Tarif semakin kecil apabila jml yg dikenai pajaksemakin besar.

SUBJEK & OBJEK PAJAK

(1) Yang menjadi subjek pajak adalah: a. 1. Orang Pribadi;

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuanmenggantikan yang berhak;

b. Badan; danc. Bentuk Usaha Tetap.

(2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dansubjek pajak luar negeri.

Subjek pajak dalam negeri adalah: 1. Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih

dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orangpribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempattinggal di Indonesia;

2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badanpemerintah yang memenuhi kriteria:

• Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; • Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah; • Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

dan• Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan

3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

SUBJEK PAJAK (Pasal 2 UU PPh)

Subjek pajak luar negeri adalah: 1. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di

Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (duabelas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap diIndonesia; dan

2. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada diIndonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (duabelas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankanusaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan olehorang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadiyang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluhtiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untukmenjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia

BUT(Badan Usaha Tetap)

YANG MEMPUNYAI HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKANSESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN

PERPAJAKAN

PEMBAYARPAJAK

PEMUNGUTPAJAK

PEMOTONGPAJAK

MELIPUTI

ORANG PRIBADI BADAN

WAJIB PAJAKPasal 1 angka 2 (KUP)

Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Ormas, Orsospol, atau Organisasi Lainnya, Lembaga danbentuk badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan BUT

BUMN/BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun

PERSEROAN LAINNYA

PERSEROAN KOMANDITER

PERSEROAN TERBATAS

BADAN

Sekumpulan ORANG dan/atau MODAL yang merupakan kesatuanbaik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usahayang meliputi:

MEMANFAATKAN JASA DARI LUAR DAERAH PABEAN

MELAKUKAN USAHA JASA

MEMANFAATKAN BARANG TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN

MELAKUKAN USAHA PERDAGANGAN

MENGEKSPOR BARANG

MENGIMPOR BARANG

MENGHASILKAN BARANG

PENGUSAHA

ORANG PRIBADI atau BADAN dalam bentuk apapun yang dalamkegiatan usaha atau pekerjaannya:

BATASAN PENGUSAHA KECIL(197/PMK.03/2013 )

• Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu)

tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak

dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto

dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari

Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

• Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan

sebagai PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP), apabila sampai

dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran

bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi

Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

YANG DIKENAI PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

JASAKENAPAJAK

BARANGKENAPAJAK

PENGUSAHA KENA PAJAK

PENGUSAHA YANG MELAKUKAN PENYERAHAN

BARANG KENA PAJAK (BKP)&

JASA KENA PAJAK (JKP)Pada umumnya semua barang dan jasa dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN),

Kecuali atas :

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung darisumbernya;

2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;

3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempatmaupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usahajasa boga atau katering; dan

4. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

5. Jasa pelayanan kesehatan medis; jasa pelayanan sosial; jasa pengiriman suratdengan perangko; jasa keuangan; jasa asuransi; jasa keagamaan; jasapendidikan; jasa kesenian dan hiburan; jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan; jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeriyang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luarnegeri; jasa tenaga kerja; jasa perhotelan; jasa yang disediakan oleh pemerintahdalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum; jasa penyediaantempat parkir; jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam; jasapengiriman uang dengan wesel pos; dan jasa boga atau katering

SURAT yang oleh WAJIB PAJAK digunakan untuk MELAPORKAN:

PENGHITUNGAN dan/atau PEMBAYARAN PAJAK

OBYEK PAJAK dan/atau BUKAN OBYEK PAJAK

HARTA dan KEWAJIBAN

SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN


OBYEK PAJAK dan/atau BUKAN OBYEK PAJAK


SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)

BATAS WAKTU PELAPORAN SPT

TAX BASIC

Documents

Transcript of TAX BASIC