Tatib Sidang Imm
description
Transcript of Tatib Sidang Imm
RANCANGAN TATA TERTIB PEMILIHAN PIMPINAN PADA TANWIR KE XVII TAHUN 2004.
TATA TERTIB PEMILIHAN PIMPINAN
IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Yang dimaksud pimpinan dalam tata tertib ini adalah Pimpinan Komisariat, Pimpinan Cabang, Dewan
Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Pemilihan dilakukan
oleh lembaga permusyawaratan tertinggi di tingkat pimpinan masing-masing.
BAB II
PELAKSANAAN PEMILIHAN
Pasal 2
Tanggung jawab pemilihan terletak pada pimpinan masing-masing tingkat
Pasal 3
Untuk melaksanakan pemilihan, dibentuk Panitia Pemilihan yang dipilih dan ditetapkan oleh pimpinan
masing-masing tingkat, melalui rapat pleno pimpinan
Pasal 4
Anggota panitia pemilihan dapat dipilih dari anggota pimpinan dan anggota lain, sekurang-kurangnya 3
(tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
Pasal 5
Tugas Panitia Pemilihan adalah:
Menyampaikan permohonan calon formatur dan calon ketua umum kepada pimpinan masing-masing
tingkat di bawahnya, kecuali pimpinan komisariat kepada anggotanya.
Menerima usulan calon formatur dan calon ketua umum.
Meneliti dan menyeleksi persyaratan administrasi dan syarat calon
Mengumumkan nama-nama calon, selambat-lambatnya 24 jam sebelum pemilihan.
Memimpin pelaksanaan pemilihan sampai terpilih ketua umum dan terbentuknya tim formatur.
Pasal 6
Dengan terpilihnya ketua umum dan terbentuknya tim formatur, maka berakhirlah tugas panitia
pemilihan.
BAB III
SYARAT-SYARAT
Pasal 7
Syarat Umum
Syarat-syarat untuk dapat dicalonkan menjadi formatur pimpinan adalah:
Setia kepada asas, tujuan, perjuangan Ikatan dan persyarikatan
Taat kepada garis kebijakan pimpinan Ikatan dan persyarikatan
Mampu membaca Al-qur’an secara tartil
Dapat menjadi teladan utama dalam organisasi, terutama akhlak dan ibadah
Berpengalaman dalam pimpinan Ikatan setingkat di bawahnya, kecuali Pimpinan Komisariat.
Bersedia berdomisili di tempat kedudukan sekretariatnya, jika terpilih menjadi pimpinan.
Pasal 8
Syarat khusus
Syarat khusus Dewan Pimpinan Pusat :
a. Telah menjadi anggota biasa sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun
b. Telah lulus pengkaderan yang dilaksanakan oleh DPP IMM dan atau PP.
Muhammadiyah.
c. Tidak menjadi anggota dan atau pengurus salah satu partai politik.
Syarat khusus Dewan Pimpinan Daerah :
a. Telah menjadi anggota biasa sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun
b. Telah lulus pengkaderan yang dilaksanakan oleh DPD IMM dan atau PW.
Muhammadiyah.
Syarat khusus Pimpinan Cabang :
a. Telah menjadi anggota biasa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun
b. Telah lulus pengkaderan yang dilaksanakan oleh PC. IMM dan atau PD. Muhammadiyah.
Syarat khusus Pimpinan Komisariat :
a. Telah menjadi anggota biasa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan
b. Telah lulus pengkaderan yang dilaksanakan oleh PC. IMM dan atau PC. Muhammadiyah
Pasal 9
Syarat-syarat Ketua Umum
Dewan Pimpinan Pusat
a. Telah lulus pengkaderan yang dilaksanakan oleh DPP IMM dan atau PP.
Muhammadiyah.
b. Usia maksimal 30 tahun.
c. Pendidikan Pasca Sarjana dan atau 2 (dua) tahun setelah S-1.
Dewan Pimpinan Daerah
a. Telah lulus pengkaderan yang dilaksanakan oleh DPP IMM dan atau PW.
Muhammadiyah.
b. Usia maksimal 28 tahun dan atau 2 (dua) tahun setelah S-1.
Pimpinan Cabang
a. Telah lulus pengkaderan yang dilaksanakan oleh DPD IMM dan atau PD.
Muhammadiyah.
b. Masih aktif kuliah di perguruan tinggi.
c. Usia maksimal 25 tahun.
Pimpinan Komisariat
a. Telah lulus pengkaderan yang dilaksanakan oleh PC IMM dan atau PC. Muhammadiyah.
b. Masih aktif kuliah di perguruan tinggi.
c. Usia maksimal 23 tahun
BAB IV
PENCALONAN
Pasal 10
Pencalonan Ketua Umum
Dewan Pimpinan Pusat
Setiap Dewan Pimpinan Daerah secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak-banyaknya 1
(satu) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Pusat.
Dewan Pimpinan Pusat secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 1 (satu) orang yang
disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Pusat.
Pengajuan nama-nama calon tersebut disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan pusat
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan muktamar.
Dewan Pimpinan Daerah
Setiap Pimpinan Cabang secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak-banyaknya 1 (satu)
orang, yang disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Daerah.
Dewan Pimpinan Daerah secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 1 (satu) orang yang
disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Daerah.
Pengajuan nama-nama calon tersebut disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan Daerah
selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu sebelum diselenggarakan Musyawarah Daerah.
Pimpinan Cabang
a. Setiap Pimpinan Komisariat secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak-banyaknya 1
(satu) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Cabang.
b. Pimpinan Cabang secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 1 (satu) orang yang
disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Cabang.
c. Pengajuan nama-nama calon trersebut disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan cabang
selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum diselenggarakan musyawarah cabang.
Pimpinan Komisariat
a. Setiap Anggota berhak mengajukan calon sebanyak-banyaknya 1 (satu) orang, yang disampaikan
secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Komisariat.
b. Pimpinan Komisariat secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 1 (satu) orang yang
disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Komisariat.
c. Pengajuan nama-nama calon tersebut disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan
Komisariat selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum diselenggarakan Musyawarah Komisariat.
Pasal 11
Pencalonan Formatur
Dewan Pimpinan Pusat
a. Setiap Dewan Pimpinan Daerah secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 8 (delapan)
orang, yang disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Pusat.
b. Dewan Pimpinan Pusat secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 8 (delapan) orang,
yang disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Pusat.
c. Pengajuan nama-nama calon tersebut disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan pusat
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan muktamar.
Dewan Pimpinan Daerah
a. Setiap Pimpinan Cabang secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 8
(delapan) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Daerah.
b. Dewan Pimpinan Daerah secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 8
(delapan) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Daerah.
c. Pengajuan nama-nama calon tersebut disampaikan secara tertulis kepada Panitia
Pemilihan Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu sebelum diselenggarakan Musyawarah
Daerah.
Pimpinan Cabang
a. Setiap Pimpinan Komisariat secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 8
(delapan) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Cabang.
b. Pimpinan Cabang secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 8 (delapan)
orang, yang disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Cabang.
c. Pengajuan nama-nama calon tersebut disampaikan secara tertulis kepada Panitia
Pemilihan Cabang selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum diselenggarakan Musyawarah
Cabang.
Pimpinan Komisariat
a. Setiap anggota berhak mengajukan calon sebanyak 9 (sembilan) orang, yang disampaikan
secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Komisariat.
b. Pimpinan Komisariat secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 9
(sembilan) orang, yang disampaiakan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Komisariat.
c. Pengajuan nama-nama calon tersebut disampaikan secara tertulis kepada Panitia
Pemilihan Komisariat selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum diselenggarakan
Musyawarah Komisariat.
BAB V
PEMILIHAN
Pasal 12
Pemilihan pimpinan dapat dilakukan dalam :
Muktamar untuk memilih Dewan Pimpinan Pusat.
Musyawarah Daerah untuk memilih Dewan Pimpinan Daerah.
Musyawarah Cabang untuk memilih Pimpinan Cabang.
Musyawarah Komisariat untuk memilih Pimpinan Komisariat.
Pasal 13
Tahapan Pemilihan dilakukan melalui tiga tahapan:
Tahapan pertama menetapkan tiga orang calon ketua umum yang memperoleh suara terbanyak pertama,
kedua dan ketiga untuk masuk pada putaran kedua. Jika terdapat kesamaan jumlah suara pada nomor tiga,
maka diadakan pemilihan tambahan.
Tahapan kedua adalah memilih ketua umum dari tiga orang calon ketua umum yang telah ditetapkan pada
tahap pertama.
Tahap ketiga adalah pemilihan delapan orang formatur.
Setiap tahapan dilakukan secara berurutan dan atau tidak bersamaan.
Pasal 14
Pemilihan dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Pasal 15
Pemilihan dilakukan berdasarkan satu peserta satu suara, kecuali DPD, PC dan PK diserahkan kepada
musyawarah pimpinan masing-masing.
BAB VI
TATA CARA PEMILIHAN
Pasal 16
Pemilihan Ketua Umum / Ketua Formatur
a. Calon Ketua Umum dinyatakan sah apabila ditetapkan oleh panitia pemilihan melalui sidang tanwir.
b. Calon Ketua Umum yang dinyatakan sah, wajib menyampaikan konsep dan visi kepemimpinan
melalui forum debat kandidat.
c. Calon Ketua Umum yang dinyatakan sah, wajib mengikuti pemilihan pada putaran pertama.
d. Calon Ketua Umum yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua ditetapkan sebagai peserta
calon Ketua Umum pada pemilihan putaran kedua.
e. Calon Ketua Umum yang masuk putaran kedua dilarang mengundurkan diri.
f. Calon Ketua Umum yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua dinyatakan sah sebagai
Ketua Umum/Ketua Formatur.
g. Apabila terdapat lebih dari satu calon yang memperoleh suara terbanyak, maka diadakan pemilihan
ulang sampai terdapat selisih suara.
h. Apabila terdapat calon Ketua Umum kurang dari tiga orang, maka pemilihan dilakukan satu putaran.
Pasal 17
Pemilihan Anggota Formatur
Setiap peserta berhak memilih 8 (delapan) nama calon anggota formatur.
Calon anggota formatur yang mendapat suara terbanyak 1 sampai 8, dinyatakan sah sebagai anggota
formatur.
Apabila terdapat suara berimbang pada suara terbanyak terakhir, maka diadakan pemilihan ulang sampai
terdapat selisih suara.
Pasal 18
Pembentukan Formatur
Ketua Umum / Ketua Formatur memimpin sidang formatur untuk :
Menyusun komposisi tim formatur (Sekretaris dan Anggota)
Menyusun personalia pimpinan secara lengkap dan sudah harus terbentuk selambat-lambatnya sebelum
acara penutupan musyawarah.
Apabila poin 2 tidak terpenuhi, maka minimal sudah terpilih Sekretaris Jenderal/Sekretaris Umum dan
Bendahara Umum.
Komposisi kepengurusan sedapat mungkin ditetapkan dari formatur terpilih dan calon formatur.
Pasal 19
Hasil sidang Tim Formatur diumumkan pada saat penutupan musyawarah.
Pasal 20
Segala hal yang belum diatur dalam tata tertib pemilihan ini akan ditetapkan kemudian selama tidak
bertentangan dengan AD/ART IMM.
Pasal 21
Tata Tertib pemilihan ini menjadi pengganti tata tertib pemilihan sebelumnya, dan berlaku sejak tanggal
ditetapkannya.
Ditetapkan di : ........................................
Pada tanggal............................................ :
Pukul : ..........................................
Catatan:
1. Perubahan terjadi pada pasal 13.
2. Penambahan hanya pada pasal 16
Anggaran Dasar
Anggaran Rumah Tangga
&
Tata Tertib Pemilihan Pimpinan
IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH (IMM)
Diterbitkan oleh
KOMISARIAT AUFKLARUNG PERIODE 2005-2006
IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
ANGGARAN DASAR
IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH (IMM)
ANGGARAN DASAR
IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH (IMM)
MUQADIMAH
ANGGARAN DASAR
IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH
, , , , , نستعين واياك نعبد اياك الدين يوم ملك الرحيم الرحمن العلمين رب لله الحمد الرحيم الرحمن الله بسم
, الضالين وال عليهم المغضوب غير عليهم انعمت ين الذ صراط المستقيم الصراط نا اهد
“Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang mengasuh
alam semesta. Yang Maha Menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan
hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus yakni jalan
orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan atas mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau
murkai atas mereka dan bukan jalan orang-orang yang sesat".
Bahwa sesungguhnya Islam adalah satu-satunya agama tauhid yang Haq di sisi Allah dengan berprinsip
pada aqidah tauhid dan membawa misi sebagai hudan rahmatan lil’alamin (Petunjuk dan Rahmat bagi
sekalian Alam). Oleh sebab itu, Islam harus ditegakkan dan dilaksanakan dalam kehidupan bersama
ditengah-tengah masyarakat. Hal tersebut merupakan sunnatullah bagi manusia, khususnya umat Islam
sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya di muka bumi ini.
Persyarikatan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam adalah salah satu kreasi manusia Muslim dalam
upaya menggerakan dan membimbing umat agar mampu melaksanakan fungsi dan peranannya. Dalam
rangka kelangsungan hakikat dan misinya. Muhammadiyah memerlukan tumbuhnya kader pelopor,
pelangsung dan penyempurna cita-cita sekaligus sebagai stabilisator, dinamisator gerak dan
perjuangannya.
Maka pada 29 syawal 1384 H bertepatan dengan tanggal 14 Maret 1964 M didirikanlah Ikatan Mahasiswa
Muhammadiyah (IMM) sebagai salah satu organisasi otonom Muhammadiyah, yang merupakan wadah
perjuangan untuk menghimpun, menggerakkan dan membina potensi mahasiswa Islam guna
meningkatkan peran dan tanggung jawabnya sebagai kader Persyarikatan, kader umat dan kader bangsa,
sehingga tumbuh kader-kader yang memiliki kerangka berpikir ilmu amaliyah dan kader amal ilmiah
sesuai dengan kepribadian Muhammadiyah. Kesemuanya itu dilaksanakan secara bersama dengan
menjunjung tinggi musyawarah atas dasar iman dan taqwa serta hanya mengharap ridha Allah SWT.
ANGGARAN DASAR
IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH
BAB I
NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN
Pasal 1
Organisasi ini bernama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah disingkat IMM adalah gerakan mahasiswa
Islam yang beraqidah Islam bersumber Alqur’an dan As-sunnah.
Pasal 2
IMM didirikan pada tanggal 29 syawal 1384 H bertepatan dengan 14 Maret 1964 di Yogyakarta untuk
waktu yang tidak terbatas.
Pasal 3
Tempat kedudukan IMM adalah di tempat kedudukan Dewan Pimpinan Pusatnya.
Tempat kedudukan Dewan Pimpinan Pusatnya seperti tersebut pada ayat 1 adalah di Ibukota Negara
Republik Indonesia.
BAB II
ASAS, GERAKAN DAN TUJUAN
Pasal 4
Organisasi ini berasas Islam
Pasal 5
IMM adalah gerakan mahasiswa Islam yang bergerak di bidang keagamaan, kemasyarakatan dan
kemahasiswaan.
Pasal 6
Tujuan IMM adalah mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka
mencapai tujuan Muhammadiyah.
BAB III
USAHA
Pasal 7
1. Membina para anggotanya menjadi kader persyarikatan Muhammadiyah, kader umat dan kader
bangsa yang senantiasa setia terhadap keyakinan dan cita-citanya.
2. Membina para anggotanya untuk selalu tertib dalam ibadah, tekun dalam studi dan mengamalkan
ilmu pengetahuannya untuk melaksanakan ketaqwaannya dan pengabdiannya kepada Allah SWT.
3. Membantu para anggota khususnya dan mahasiswa pada umumnya dalam menyelesaikan
kepentingannya.
4. Mempergiat, mengefektifkan dan menggembirakan dakwah Islam dan dakwah amar ma’ruf nahi
munkar kepada masyarakat teristimewa masyarakat mahasiswa.
5. Segala usaha yang tidak menyalahi asas, gerakan dan tujuan organisasi dengan mengindahkan segala
hukum yang berlaku dalam negara Republik Indonesia
BAB IV
ORGANISASI
Pasal 8
Keanggotaan
1. Anggota IMM terdiri dari :
ANGGOTA BIASA, ialah mahasiswa Islam yang menyetujui asas dan tujuan IMM.
ANGGOTA LUAR BIASA, ialah alumni IMM yang tetap setia kepada IMM dan Muhammadiyah.
ANGGOTA KEHORMATAN, ialah orang-orang yang dipandang berjasa mengembangkan dan
melestarikan IMM.
2. Peraturan dan syarat keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 9
Susunan Organisasi
Susunan Organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) terdiri dari :
1. KOMISARIAT, ialah kesatuan anggota dalam suatu Fakultas/Akademi atau tempat tertentu.
2. CABANG, ialah kesatuan komisariat-komisariat dalam suatu daerah kabupaten / kota atau daerah
tertentu.
3. DAERAH, ialah kesatuan Cabang-Cabang dalam suatu Propinsi
4. PUSAT, ialah kesatuan Daerah-Daerah dalam Negara Rebuplik Indonesia.
Pasal 10
Pimpinan
1. Pimpinan Komisariat
a. Pimpinan Komisariat adalah pimpinan tertinggi dalam komisariatnya yang memimpin
dan melaksanakan kepemimpinan di atasnya, peraturan-peraturan dan keputusan organisasi dalam
lingkungannya.
b. Angggota Pimpinan Komisariat sekurang-sekurangnya 5 (Lima) orang untuk masa
jabatan 1 (satu) tahun.
c. Ketua Pimpinan Komisariat karena jabatannya menjadi wakil Pimpinan Cabang di
komisariatnya.
2. Pimpinan Cabang
a. Pimpinan Cabang adalah pimpinan tertinggi dalam Cabangnya yang memimpin dan
melaksanakan kepemimpinan di atasnya, peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan organisasi
kepada komisariat-komisariat di lingkungannya.
b. Angggota Pimpinan Cabang sekurang-sekurangnya 9 (Sembilan) orang untuk masa
jabatan 2 (dua) tahun.
c. Untuk mewakili kepentingan-kepentingan Cabang serta mengatur kerjasama antara
Pimpinan Komisariat dalam suatu Perguruan Tinggi /Universitas/Institut, Pimpinan Cabang dapat
membentuk Koordinator Komisariat (KORKOM) yang ketentuan dan syarat.
d. Ketua Pimpinan Cabang karena jabatannya menjadi wakil Dewan Pimpinan Daerah di
Daerahnya.
3. Dewan Pimpinan Daerah
a. Dewan Pimpinan Daerah adalah pimpinan tertinggi dalam Daerahnya yang memimpin dan
melaksanakan kepemimpinan diatasnya, peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan organisasi dalam
lingkungannya.
b. Angggota Dewan Pimpinan Daerah sekurang-sekurangnya 9 (Sembilan) orang untuk masa jabatan 2
(satu) tahun.
c. Ketua Dewan Pimpinan Daerah karena jabatannya menjadi wakil Dewan Pimpinan Pusat di
daerahnya.
4. Dewan Pimpinan Pusat adalah pimpinan tertinggi yang memimpin organisasi, terdiri dari sekurang-
kurangnya 9 (sembilan) orang, yang dipilih dan ditetapkan oleh Muktamar untuk masa jabatan 3 (tiga)
tahun.
Pasal 11
Pergantian dan Pemilihan Pimpinan
1. Pergantian Pimpinan dilaksanakan pada setiap musyawarah tertinggi di masing-masing tingkat
pimpinan.
2. Pemilihan pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
Pasal 12
Permusyawaratan
1. Permusyawaratan terdiri dari :
a. MUKTAMAR, ialah permusyawaratan tertinggi dalam organisasi yang diikuti oleh anggota Dewan
Pimpinan Pusat, utusan-utusan Dewan Pimpinan Daerah, utusan-utusan Pimpinan Cabang.
b. TANWIR, ialah permusyawaratan tertinggi dalam organisasi di bawah Muktamar yang diikuti oleh
Dewan Pimpinan Pusat, utusan-utusan Dewan Pimpinan Daerah untuk membicarakan kepentingan-
kepentingan organisasi yang tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsung Muktamar, diadakan
sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu periode.
c. MUKTAMAR LUAR BIASA, ialah permusyawaratan yang diadakan untuk membicarakan masalah
yang mendesak yang tanwir tidak berwenang memutuskannya dan tidak dapat ditangguhkan sampai
Muktamar.
d. MUSYAWARAH DAERAH, ialah permusyawaratan tertinggi dalam Daerah, yang diikuti oleh
anggota Dewan Pimpinan Daerah, utusan-utusan Pimpinan Cabang, dan utusan-utusan Pimpinan
Komisariat diadakan 2 (dua) tahun sekali.
e. MUSYAWARAH CABANG, ialah permusyawaratan tertinggi dalam Cabang yang diikuti oleh
anggota Pimpinan Cabang dan Pimpinan Komisariat dan seluruh anggota, diadakan 2 (dua) tahun sekali.
f. MUSYAWARAH KOMISARIAT, ialah permusyawaratan tertinggi dalam Komisariat yang diikuti
oleh Pimpinan Komisariat dan seluruh anggota, diadakan 1 (satu) tahun sekali.
2. Keputusan
a. Musyawarah dapat berlangsung dengan tidak memandang jumlah yang hadir, asal yang
berkepentingan telah diundang secara sah.
b. Keputusan musyawarah diusahakan dengan suara bulat. Apabila terpaksa diadakan pemungutuan
suara, maka keputusan di ambil dengan suara terbanyak mutlak.
c. Keputusan Muktamar berlaku setelah disetujui oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, disyahkan dan
ditanfidzkan dewan pimpinan pusat IMM.
d. Keputusan Musyawarah Daerah berlaku setelah disetujui oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah,
disyahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat IMM, dan ditanfidzkan oleh Dewan Pimpinan Daerah IMM.
e. Keputusan Musyawarah Cabang berlaku setelah disetujui oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah,
disyahkan oleh Dewan Pimpinan Daerah IMM, dan ditanfidzkan oleh Pimpinan Cabang IMM.
f. Keputusan Musyawarah Komisariat berlaku setelah disyahkan oleh Pimpinan Cabang IMM,
ditanfidzkan Pimpinan Komisariat IMM.
BAB V
KEUANGAN
Pasal 13
Keuangan organisasi diperoleh dari :
1. Uang Pangkal dan Iuran.
2. Sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat.
BAB VI
ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 14
1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Rumah Tangga dapat diubah oleh Dewan Pimpinan Pusat dengan tidak menyalahi
Anggaran Dasar, kemudian disyahkan oleh Tanwir dan atau Muktamar.
BAB VII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 15
Anggaran Dasar hanya dapat diubah oleh Muktamar dan perubahannya sah apabila diputuskan dengan
suara sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Muktamar yang hadir, yang memang sengaja
diundang untuk membicarakan perubahan Anggaran Dasar.
BAB VIII
PEMBUBARAN
Pasal 16
1. Pembubaran IMM menjadi wewenang kedaulatan Muktamar, berdasarkan kesepakatan bersama.
2. Setelah IMM dibubarkan tanggung jawab IMM menjadi tanggung jawab Muhammadiyah.
BAB IX
PENUTUP
Pasal 17
Anggaran Dasar ini menjadi pengganti Anggaran Dasar sebelumnya, dan telah disyahkan oleh Muktamar
Ke-11 di Denpasar pada tanggal 24-28 Agustus 2003 M, dan Mulai Berlaku sejak disahkan oleh
Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Ditetapkan di ………………………………….
Tanggal ……………………………………….
Bertepatan dengan tanggal …………………….
ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH
BAB I
MILAD
Pasal 1
Milad Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah adalah tanggal 14 Maret
BAB II
KEANGGOTAAN
Pasal 2
1. Yang dapat diterima menjadi anggota biasa adalah ;
a. Mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan diperguruan tinggi atau yang setingkat.
b. Mahasiswa yang telah menyelesaikan perkuliahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf
a paling lambat 2 (dua) tahun.
2. Prosedur menjadi anggota biasa :
a. Permintaan menjadi anggota biasa diajukan secara tertulis kepada pimpinan Cabang dan
meneruskannya kepada Dewan Pimpinan Daerah.
b. Calon anggota diharuskan mengikuti pengkaderan Darul Arqam Dasar.
c. Apabila permintaan menjadi anggota diterima, kepadanya diberikan kartu tanda anggota oleh Dewan
Pimpinan Daerah atas nama DPP IMM.
d. Bentuk tanda anggota ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
3. Anggota IMM pada dasarnya tidak boleh merangkap pada organisasi ekstra kampus lain yang
sejenis.
Pasal 3
Hak dan Kewajiban
1. Anggota biasa berhak menyatakan pendapat, suara, memilih dan dipilih.
2. Kewajiban anggota biasa adalah :
a. Mempelajari dan mengamalkan kepribadian dan khittah perjuangan Muhammadiyah.
b. Menjadi tauladan utama bagi mahasiswa Islam.
c. Tunduk dan taat kepada keputusan, peraturan-peraturan dan menjaga nama baik organisasi.
d. Turut melaksanakan dan mendukung usaha-usaha organisasi.
e. Membayar iuran anggota yang besarnya ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
Pasal 4
Anggota berhenti karena :
1. Meninggal dunia.
2. Permintaan sendiri.
3. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah atas usulan Pimpinan Cabang karena pelanggaran terhadap
aturan dan ketentuan organisasi.
4. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah tentang pemberhentian anggota sesuai pasal 4 ayat 3 hanya
dapat dilaksanakan setelah :
a. Diadakan penelitian oleh Pimpinan Cabang
b. Diberikan peringatan oleh Pimpinan Cabang secara tertulis
c. Dilakukan skorsing oleh Pimpinan Cabang, apabila peringatan tersebut pada pasal 4 ayat 4 huruf b
tidak diindahkan.
e. Anggota yang diberhentikan oleh dewan pimpinan daerah diberi kesempatan membela
diri dalam musyawarah yang diadakan oleh dewan pimpinan daerah.
Pasal 5
Status anggota luar biasa ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
Status anggota Kehormatan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
Hak dan kewajiban serta ketentuan anggota Luar Biasa dan Kehormatan diatur dalam peraturan khusus.
BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6
Komisariat
1. Komisariat adalah institusi IMM dapat dibentuk setelah mempunyai anggota minimal 10 (sepuluh)
orang.
2. Pembentukan dan pengesahan serta ketentuan luas teritorial komisariat ditetapkan dengan surat
keputusan dewan pimpinan daerah setelah mendengar pertimbangan pimpinan cabang yang bersangkutan.
3. Komisariat berkewajiban melaksanakan usaha-usaha organisasi untuk menghimpun, membina dan
meningkatkan kualitas serta menyalurkan bakat dan minat anggotanya untuk kepentingan organisasi.
Pasal 7
Cabang
Cabang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat, terdiri dari sekurang kurangnya 2 (dua) Komisariat yang
telah disyahkan.
Pembentukan dan pengesahan serta ketentuan luas teritorial cabang ditetapkan dengan surat keputusan
Dewan Pimpinan Pusat atas usul Dewan Pimpinan Daerah yang bersangkutan.
Pasal 8
Daerah
1. Daerah dapat dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari sekurang kurangnya 2 (dua) Cabang
yang telah disyahkan.
2. Pembentukan dan pengesahan serta ketentuan luas teritorial daerah ditetapkan dengan surat
keputusan Dewan Pimpinan Pusat atas usul Musyawarah Daerah dan setelah mendengar pertimbangan
calon Dewan Pimpinan Daerah yang bersangkutan.
BAB IV
PIMPINAN ORGANISASI
Pasal 9
Syarat syarat Pimpinan
Syarat-syarat untuk dapat dicalonkan dan dipilih sebagai Pimpinan Ikatan :
1. Syarat Umum
a. Telah menjadi anggota Muhammadiyah.
b. Setia kepada asas, tujuan dan perjuangan ikatan dan persyarikatan.
c. Taat kepada garis kebijaksanaan pimpinan ikatan dan pimpinan persyarikatan.
d. Mampu membaca al-qur’an secara tartil.
f. Mampu dan cakap melaksanakan tugas.
g. Dapat menjadi tauladan utama dalam organisasi terutama dalam bidang akhlaq dan
beribadahnya.
h. Tidak merangkap dengan pimpinan organisasi politik dan organisasi lainnya, kecuali
telah mendapat ijin secara tertulis dari pimpinan setingkat diatasnya, kecuali untuk Dewan
Pimpinan Pusat mendapat rekomendasi dari sidang pleno.
i. Berpengalaman dalam memimpin ikatan setingkat dibawahnya, kecuali untuk pimpinan
Komisariat.
j. Bersedia berdomisili di kota, dimana sekretariat berkedudukan jika terpilih menjadi
pimpinan.
2. Syarat-syarat khusus bagi Dewan Pimpinan Pusat
a. Telah menjadi anggota biasa sekurang kurangnya 3 (tiga) tahun.
b. Telah lulus pengkaderan yang telah dilaksanakan Dewan Pimpinan pusat dan atau yang dilaksanakan
oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
3. Syarat-syarat khusus bagi Dewan Pimpinan Daerah.
a. Telah menjadi anggota biasa sekurang kurangnya 2 (dua) tahun.
b. Telah lulus pengkaderan yang dilaksanakan Dewan Pimpinan Daerah dan atau yang dilaksanakan
oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
4. Syarat-syarat khusus bagi Pimpinan Cabang.
a. Telah menjadi anggota biasa sekurang kurangnya 1 (satu) tahun.
b. Telah lulus pengkaderan yang dilaksanakan Pimpinan Cabang dan atau yang dilaksanakan oleh
Pimpinan Daerah Muhammadiyah.
5. Syarat syarat khusus bagi Pimpinan Komisariat.
a. Telah menjadi anggota biasa sekurang kurangnya 6 (enam) bulan.
b. Telah lulus pengkaderan yang dilaksanakan Pimpinan Cabang dan atau yang dilaksanakan oleh
Pimpinan Daerah Muhammadiyah.
Pasal 10
Berhentinya pimpinan karena :
Berhalangan tetap
Permintaan sendiri
Melanggar konstitusi ikatan dan persyarikatan
Pasal 11
Dewan Pimpinan Pusat
1. Dewan Pimpinan Pusat disusun oleh formatur yang dipilih oleh Muktamar.
2. Dewan Pimpinan Pusat memimpin organisasi, mentanfidzkan keputusan serta mengawasi
pelaksanaannya.
3. Untuk melaksanakan pekerjaan sehari hari yang bersifat administratif, Dewan Pimpinan Pusat
mengangkat Sekretaris Eksekutif dari anggota anggota Dewan Pimpinan Pusat.
4. Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk Badan
Pimpinan yang diserahi tugas dan menyelenggarakan pekerjaan khusus.
Pasal 12
Dewan Pimpinan Daerah
1. Dewan Pimpinan Daerah disusun oleh formatur yang dipilih oleh Musyawarah Daerah dan disahkan
oleh Dewan Pimpinan Pusat.
2. Dewan Pimpinan Daerah adalah wakil Dewan Pimpinan Pusat di daerahnya.
3. Dewan Pimpinan Daerah dapat membentuk Badan pimpinan sesuai dengan ketentuan dan peraturan
yang berlaku.
4. Dewan Pimpinan Daearh harus memberikan laporan kepada Dewan Pimpinan Pusat sekurang-
kurangnya 6 (enam) bulan sekali dan atau apabila ada hal-hal yang dianggap perlu.
Pasal 13
Pimpinan Cabang
1. Pimpinan Cabang disusun oleh formatur yang dipilih oleh Musyawarah Cabang dan disahkan oleh
Dewan Pimpinan Daerah.
2. Pimpinan Cabang memberikan laporan kepada Dewan Pimpinan Daerah sekurang-kurangnya 6
(enam) bulan dan atau apabila ada hal-hal yang dianggap perlu.
Pasal 14
Pimpinan Komisariat
1. Pimpinan Komisariat disusun oleh formatur yang dipilih oleh Musyawarah Komisariat dan disahkan
oleh Pimpinan Cabang.
2. Pimpinan Komisariat memberikan laporan kepada Pimpinan Cabang sekurang kurangnya 3 (tiga)
bulan sekali dan atau apabila ada hal hal yang dipandang perlu.
Pasal 15
Badan Pimpinan Otonom
1. Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya pimpinan dapat membentuk Badan Pimpinan Otonom
yang diserahi tugas-tugas khusus.
2. Badan Pimpinan Otonom dibentuk dan disyahkan oleh pimpinan yang bersangkutan.
Pasal 16
Pemilihan Pimpinan
1. Pemilihan pimpinan diatur dalam pedoman pemilihan pimpinan.
2. Pedoman pemilihan pimpinan dibuat oleh dewan pimpinan pusat dan disyahkan dalam Tanwir.
Pasal 17
Pergantian dan Perubahan Pimpinan
1. Pimpinan IMM yang telah habis masa jabatannya tetap menjalankan tugasnya sampai dilakukan
serah terima jabatan dengan pimpian yang baru.
2. Dalam satu masa jabatan, dapat dilakukan perubahan pimpinan.
3. Perubahan pimpinan diatur dalam peraturan khusus yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
4. Setiap pergantian dan perubahan pimpinan IMM harus menjamin adanya peningkatan efisiensi dan
efektifitas jalannya kepemimpinan.
BAB VI
PERMUSYAWARATAN
Pasal 18
Muktamar
1. Muktamar diadakan atas undangan Dewan Pimpinan Pusat.
2. Dewan Pimpinan Pusat bertanggung jawab atas pelaksanaan Muktamar.
3. Undangan, acara dan materi Muktamar sedapat mungkin sampai kepada yang
bersangkutan sebulan sebelumnya.
4. Muktamar dihadiri oleh :
A. Peserta
1. Anggota Dewan Pimpinan Pusat.
2. Badan Pimpinan tingkat Pusat yang jumlahnya ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Ikatan
Mahasiswa Muhammadiyah.
3. Wakil Dewan Pimpinan Daerah masing-masing 4(empat) orang.
4. Wakil Pimpinan Cabang masing-masing 2(dua ) orang.
B. Peninjau
1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pimpinan Organisasi Otonom Muhammadiyah Tingkat Pusat,
masing-masing 2(dua) orang.
2. Mereka yang diundang oleh Dewan Pimpinan Pusat.
5. Setiap peserta Muktamar berhak 1(satu ) suara.
6. Isi dan susunan acara Muktamar ditetapkan oleh Tanwir.
7. Acara Pokok Muktamar :
8. Laporan Dewan Pimpinan Pusat tentang :
a. Kebijaksanaan Pimpinan Pusat.
b. Organisasi.
c. Keuangan.
d. Pelaksanaan keputusan Muktamar /Tanwir.
e. Penyusunan program IMM periode berikutnya.
f. Pemilihan dewan pimpinan pusat.
g. Masalah-masalah umum IMM yang bersifat urgen.
h. Rekomendasi.
9. Ketentuan tentang tata tertib Muktamar dibuat oleh Dewan Pimpinan Pusat dan disahkan
oleh Muktamar.
10. Pada waktu berlangsungnya Muktamar dapat diselenggarakan acara atau kegiatan
pendukung yang tidak mengganggu jalannya Muktamar.
11. Selambat-lambatnya sebulan setelah Muktamar, Dewan Pimpinan Pusat harus
menyampaikan hasil Keputusan Muktamar kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk
mendapatkan pengesahan.
12. Apabila sampai satu bulan sesudah penyerahan hasil keputusan Muktamar belum ada
jawaban dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, maka keputusan dianggap sah.
13. Selambat-lambatnya dua bulan setelah Muktamar, keputusan Muktamar harus
ditanfidzkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan selanjutnya disosialissi ke Dewan Pimipanan
Daerah se-Indonesia.
14. Keputusan Muktamar mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan
tetap berlaku sampai di ubah atau dibatalkan oleh Muktamar berikutnya.
Pasal 19
Tanwir
1. Tanwir diadakan atas undangan Dewan Pimpinan Pusat.
2. Dewan Pimpinan Pusat bertanggungjawab atas penyelengaraan Tanwir.
3. Undangan, acara dan materi Tanwir sedapat mungkin sampai kepada yang bersangkutan sebulan
sebelumnya.
4. Tanwir dihadiri oleh :
a) Peserta
1) Anggota Dewan Pimpinan Pusat
2) Badan Pimpinan TIngkat Pusat yang jumlahnya ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
3) Wakil Dewan Pimpinan Daerah masing masing 4 (empat) orang.
b) Peninjau
1) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pimpinan Organisasi Otonom Muhammadiyah Tingkat Pusat,
masing-masing 1(satu) orang.
2) Mereka yang diundang oleh Dewan Pimpinan Pusat.
5. Setiap anggota Tanwir berhak 1 (satu) suara.
6. Isi dan susunan acara Tanwir ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
7. Acara Pokok Tanwir :
a. Laporan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat dalam memimpin dan melaksanakan keputusan Muktamar
/ Tanwir.
b. Masalah-masalah mengenai kepentingan umum organisasi yang tidak dapat ditangguhkan sampai
berlangsungnya Muktamar.
c. Mempersiapkan tempat dan acara yang akan datang.
8. Ketentuan tentang tata tertib Tanwir dibuat oleh Dewan Pimpinan Pusat dan disahkan oleh Tanwir.
9. Pada waktu berlangsungnya Tanwir dapat diselenggarakan acara atau kegiatan pendukung yang tidak
mengganggu jalannya Tanwir.
10. Selambat-lambatnya sebulan setelah Tanwir, Dewan Pimpinan Pusat harus menyampaikan hasil
Keputusan Tanwir kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mendapatkan pengesahan.
11. Apabila sampai satu bulan sesudah penyerahan hasil keputusan Tanwir belum ada jawaban dari
Pimpinan Pusat Muhammadiyah, maka keputusan dianggap sah.
12. Selambat-lambatnya dua bulan setelah Tanwir, keputusan Tanwir harus ditanfidzkan oleh Dewan
Pimpinan Pusat dan selanjutnya disosialisasi ke Dewan Pimpinan Daerah se-Indonesia..
13. Keputusan Tanwir mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan tetap berlaku
sampai diubah atau dibatalkan oleh Tanwir atau Muktamar kemudian.
Pasal 20
Muktamar Luar Biasa
1. Muktamar Luar Biasa diadakan untuk membicarakan masalah-masalah yang sifatnya di luar
wewenang Tanwir dan tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Muktamar.
2. Muktamar Luar Biasa dihadiri oleh anggota Muktamar sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran
Rumah Tangga pasal 18 ayat 4 sub A point 1dan 2.
3. Undangan Muktamar Luar Biasa disampaikan secepat mungkin kepada yang bersangkutan.
4. Muktamar Luar Biasa dianggap sah apabila di hadiri oleh ½ +1 dari junlah DPD se-Indonesia.
5. Segala ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 18 yang tidak bertentangan dengan pasal 20
ayat (1), (2) dan (3), berlaku untuk Muktamar Luar Biasa.
Pasal 21
Musyawarah Daerah
1. Musyarah Daerah diadakan atas undangan Dewan Pimpinan Daerah.
2. Dewan Pimpinan Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Musyawarah Daerah.
3. Undangan, acara dan materi Musyawarah Daerah sedapat mungkin sampai kepada yang
bersangkutan, sebulan sebelumnya.
4. Musyawarah Daerah dihadiri oleh :
A. Peserta :
1) Anggota Dewan Pimpinan Daerah.
2) Badan Pimpinan tingkat daerah dan jumlahnya ditentukan DPD.
3) Wakil Pimpinan Cabang masing-masing 4 (empat) orang .
4) Wakil Pimpinan Komisariat masing-masing 2 (dua) orang.
5) Wakil Dewan Pimpinan Pusat 1 (satu) orang.
B. Peninjau
1) Pimpinan Wilayah Muhamadiyah, Pimpinan Organisasi Otonom Muhammadiyah tingkat Wilayah,
masing-masing 2 (dua) orang.
2) Mereka yang diundang oleh Dewan Pimpinan Daerah.
5. Setiap peserta Musyawarah Daerah berhak satu suara.
6. Isi dan susunan acara Musyawarah Daerah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
7. Acara Pokok Musyawarah Daerah
A. Laporan Dewan Pimpinan Daerah tentang :
1. Kebijaksanaan Dewan Pimpinan Daerah.
2. Organisasi.
3. Keuangan
4. Pelaksanaan keputusan Muktamar, Tanwir, Musyawarah Daerah serta instruksi dan ketentuan
Dewan Pimpinan Pusat.
B. Penyusunan Program IMM periode berikutnya.
C. Pemilihan Dewan Pimpinan Daerah.
D. Masalah-masalah umum IMM bersifat urgen dalam daerah.
E. Rekomendasi.
8. Ketentuan tentang tata tertib Musyawarah Daerah dibuat oleh Dewan Pimpinan Daerah dan disahkan
oleh Dewan Pimpinan Daerah.
9. Pada waktu berlangsungnya Musyawarah Daerah dapat diselenggarakan acara atau kegiatan
pendukung yang tidak mengganggu jalannya musyawarah Daerah.
10. Selambat-lambatnya sebulan setelah musyawarah Daerah, Dewan Pimpinan Daerah harus
menyampaikan hasil Musyarah Daerah kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah untuk mendapatkan
persetujuan, dan kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk mendapatkan pengesahan.
11. Apabila sampai satu bulan sesudah penyerahan hasil keputusan Musyawarah Daerah belum ada
jawaban dari Dewan Pimpinan Pusat maka keputusan dianggap sah.
12. Selambat-lambtnya 2 (dua ) bulan setelah Musyawarah Daerah, keputusan Musyawarah Daerah harus
ditanfidzkan oleh Dewan Pimpinan Daerah dan selanjutnya disosialisasikan ke Pimpinan Cabang di
wilayah masing-masing .
13. Keputusan Musyawarah Daerah mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Dewan Pimpinan Daerah
dan tetap berlaku sampai diubah atau dibatalkan oleh Musyawarah Daerah berikutnya.
Pasal 22
Musyawarah Cabang
1. Musyawarah Cabang diadakan atas undangan Pimpinan Cabang.
2. Pimpinan Cabang bertanggung jawab atas penyelenggaraan musyawarah Cabang.
3. Undangan, acara dan materi Musyawarah cabang sedapat mungkin sampai kepada yang
bersangkutan, 15 (lima belas) hari sebelumnya.
4. Musyawarah cabang dihadiri oleh :
A. Peserta :
1) Anggota Pimpinan Cabang.
2) Badan Pimpinan tingkat Cabang dan jumlahnya ditentukan Pimpinan Cabang.
3) Wakil Pimpinan Komisariat jumlahnya ditentukan oleh Pimpinan Cabang dengan
memperhatikan usulan dari Komisariat.
4) Wakil Dewan Pimpinan Daerah 1 (satu) orang.
B. Peninjau
1) Pimpinan Daerah Muhamadiyah, Pimpinan Organisasi Otonom Muhammadiyah tingkat
cabang, masing-masing 2 (dua) orang.
2) Mereka yang diundang oleh Pimpinan Cabang.
5. Setiap peserta Musyawarah cabang berhak satu suara.
6. Isi dan susunan acara Musyawarah Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Cabang,
7. Acara Pokok Musyawarah Cabang.
A. Laporan Pimpinan Cabang tentang :
1. Kebijaksanaan Pimpinan Cabang.
2. Organisasi.
3. Keuangan
4. Pelaksanaan keputusan Muktamar, Tanwir, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang serta
instruksi dan ketentuan Pimpinan di atasnya.
B. Penyusunan Program IMM periode berikutnya.
C. Pemilihan Pimpinan Cabang.
D. Masalah-masalah umum IMM bersifat urgen dalam Cabang.
E. Rekomendasi.
8. Ketentuan tentang tata tertib Musyawarah Cabang dibuat oleh Pimpinan Cabang dan disahkan oleh
Musyawarah Cabang.
9. Pada waktu berlangsungnya Musyawarah Cabang dapat diselenggarakan acara atau kegiatan
pendukung yang tidak mengganggu jalannya musyawarah Cabang.
10. Selambat-lambatnya sebulan setelah musyawarah Cabang, Pimpinan Cabang harus menyampaikan
hasil Musyawarah Cabang kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah untuk mendapatkan persetujuan,
dan kepada Dewan Pimpinan Daerah untuk mendapatkan pengesahan.
11. Apabila sampai satu bulan sesudah penyerahan hasil keputusan Musyawarah Cabang belum ada
jawaban dari Dewan Pimpinan Daerah maka keputusan dianggap sah.
12. Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Musyawarah Cabang, keputusan Musyawarah Cabang
harus ditanfidzkan oleh Pimpinan Cabang dan selanjutnya disosialisasikan ke Pimpinan komisariat di
wilayah masing-masing.
13. Keputusan Musyawarah Cabang mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Cabang dan tetap
berlaku sampai diubah atau dibatalkan oleh Musyawarah Cabang berikutnya.
Pasal 23
Musyawarah Komisariat
1. Musyawarah Komisariat diadakan atas undangan Pimpinan Komisariat.
2. Pimpinan Komisariat bertanggung jawab atas penyelenggara musyawarah Komisariat.
3. Undangan, acara dan materi Musyawarah Komisariat sedapat mungkin sampai kepada yang
bersangkutan, 7 (tujuh) hari sebelumnya.
4. Musyawarah Daerah dihadiri oleh :
A. Peserta :
1) Anggota Pimpinan Komisariat.
2) seluruh anggota komisariat.
3) Wakil Pimpinan Cabang 1(satu) orang
B. Peninjau
1) Mereka yang diundang oleh Pimpinan Komisariat.
5. Setiap peserta Musyawarah Komisariat berhak satu suara.
6. Isi dan susunan acara Musyawarah Komisariat ditetapkan oleh Pimpinan Komisariat.
7. Acara Pokok Musyawarah Komisariat.
A. Laporan Pimpinan Komisariat tentang :
1. Kebijaksanaan Pimpinan Komisariat.
2. Organisasi.
3. Keuangan
4. Pelaksanaan keputusan Muktamar, Tanwir, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang serta
instruksi dan ketentuan Pimpinan di atasnya.
B. Penyusunan Program IMM periode berikutnya.
C. Pemilihan Pimpinan Komisariat.
D. Masalah-masalah umum IMM bersifat urgen dalam Komisariat.
E. Rekomendasi.
8. Ketentuan tentang tata tertib Musyawarah Komisariat dibuat oleh Pimpinan Komisariat dan disahkan
oleh Musyawarah Komisariat.
9. Pada waktu berlangsungnya Musyawarah Komisariat dapat diselenggarakan acara atau kegiatan
pendukung yang tidak mengganggu jalannya musyawarah Komisariat.
10. Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah musyawarah Komisariat, Pimpinan Komisariat harus
menyampaikan hasil Musyawarah Komisariat kepada Pimpinan Cabang untuk mendapatkan pengesahan.
11. Apabila sampai 15 (lima belas) hari sesudah penyerahan hasil keputusan Musyawarah Komisariat
belum ada jawaban dari Pimpinan Cabang maka keputusan dianggap sah.
12. Selambat-lambtnya 1 (satu) bulan setelah Musyawarah Cabang, keputusan Musyawarah Komisariat
harus ditanfidzkan oleh Pimpinan Komisariat.
13. Keputusan Musyawarah Komisariat mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Komisariat
dan tetap berlaku sampai diubah atau dibatalkan oleh Musyawarah Komisariat berikutnya.
Pasal 24
Keputusan Musyawarah
1. Keputusan Permusyawaratan diusahakan diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila keputusan permusyawaratan terpaksa dilakukan dengan pemungutan suara, maka keputusan
diambil dengan suara terbanyak mutlak, yaitu separoh lebih satu dari jumlah peserta yang memberikan
hak suara.
3. Pemungutan suara atas seseorang atau masalah yang penting dapat dilakukan secara tertulis dan
rahasia, atau secara langsug.
4. Apabila dalam pemungutan suara terdapat jumlah suara yang sama banyak, maka pemungutan suara
diulangi dengan memberi kesempatan masing-masing pihak untuk menambah penjelasan. Apabila
setelah tiga kali pemungutan suara ternyata hasilnya tetap sama atau tidak memenuhi syarat pengambilan
keputusan pembicaraan dihentikan tanpa suatu keputusan, atau diserahkan kepada pimpinan di atasnya,
sedangkan untuk Muktamar/Tanwir diserahkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
5. Apabila keputusan telah diambil, maka seluruh peserta musyawarah harus menerima keputusan
tersebut dengan ikhlas dan tetap bertawakal kepada Allah SWT.
BAB VI
LAPORAN
Pasal 25
1. Setiap Pimpinan berkewajiban untuk membuat laporan tentang keadaan IMM yang meliputi bidang
organisasi, gerakan, amal usaha, keuangan dan inventarisasi organisasi, termasuk pula laporan
bidang/lembaga khusus.
2. Laporan seperti dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada pimpinan di atasanya, dengan ketentuan ;
bagi Dewan Pimpinan Daerah setiap 6 (enam) bulan, sedangkan bagi
Pimpinan Cabang dan Komisariat setiap 3 (tiga) bulan.
BAB VII
KEUANGAN
Pasal 26
1. Keperluan IMM secara umum dibiayai bersama oleh Pimpinan Komisariat, Pimpinan Cabang,
Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan Pusat.
2. Keperluan pimpinan IMM setempat dibiayai oleh Pimpinan yang bersangkutan berdasarkan
keputusan musyawarah masing-masing.
3. Uang Pangkal dan Iuran Anggota besarnya ditentukan oleh tiap level pimpinan.
4. Distribusi Uang Pangkal dan Iuran Anggota diatur sebagai berukut.
a. 50% untuk Pimpinan Komisariat
b. 25% untuk Pimpinan Cabang.
c. 15% untuk Dewan Pimpinan Daerah
d. 10% untuk Dewan Pimpinan Pusat.
5. Untuk memeriksa keabsahan laporan keuangan dan harta kekayaan, diatur sebagai berikut :
a. Pemeriksaan dilakukan oleh tim verifikasi yang dibentuk sebelum permusyawaratan.
b. Ketentuan tetang pemeriksaan diatur dengan peraturan khusus yang ditetapkan oleh Dewan
Pimpinan Pusat.
c. Hasil pemeriksaan dilaporkan dalam permusyawaratan.
6. Pengelolaan/penarikan keuangan diatur dalam peraturan khusus yang dibuat oleh Dewan Pimpinan
Pusat.
BAB VIII
PERATURAN KHUSUS DAN PEDOMAN KERJA
Pasal 27
Setiap pimpinan dapat membuat peraturan khusus dan pedoman kerja asal tidak bertentangan dengan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan yang dibuat pimpinan di atasnya.
BAB IX
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 28
Anggaran Rumah Tangga ini dapat diubah oleh Muktamar dan atau Muktamar dan atau Tanwir, dan
perubahannya sah apabila disetujui oleh sedikitnya 2/3 (dua pertiga) dari peserta Muktamar dan atau
Tanwir yang hadir untuk membicarakan hal tersebut.
BAB X
KETENTUAN LAIN
Pasal 29
1. Segala ketentuan peraturan yang ada masih tetap berlaku sebelum ada ketentuan atau peraturan baru
menurut Anggaran Rumah Tangga ini.
2. IMM menggunakan tahun takwim, dimulai tanggal 1 januari dan berakhir 31 Desember.
3. Pedoman administrasi diatur oleh Dewan Pimpinan Pusat.
BAB XI
PENUTUP
Pasal 30
1. Segala peraturan yang bertentangan dengan peraturan dalam Anggaran Rumah Tangga ini
dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur lebih lanjut dengan peraturan
yang dibuat oleh Dewan Pimpinan Pusat.
Pasal 31
Anggaran Rumah Tangga ini telah disahkan dalam Tanwir ke-16 Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah,
pada tanggal 1 Ramadhan 1413 Hijriyah bertepatan tanggal 6 November 2002 Masehi di Banten dan
dinyatakan berlaku sejak tanggal tersebut sebagai pengganti Anggaran Rumah Tangga sebelumnya.