Tata Kelola Pertambangan Minerba Masa Depan Indonesia
Transcript of Tata Kelola Pertambangan Minerba Masa Depan Indonesia
1
Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralRepublik Indonesia
Jakarta, 29 April 2020
Tata Kelola Pertambangan Minerba
Masa Depan IndonesiaPada Diskusi Publik “Revisi UU No 4 Tahun 2009” sebagai Upaya Perbaikan Tata Kelola Pertambangan Nasional
Irwandy ArifStaf Khusus Menteri Bidang Percepatan dan Tata Kelola Minerba
2
I. DASAR PIKIR OMNIBUS LAW
3
RUU Cipta Kerja
4
• Tumpang tindih regulasi• Efektifivitas investasi yang
rendah• Tingkat pengangguran
• Angkatan kerja baru• Jumlah pekerja informal• Jumlah UMKM yang besar
namun dengan produktivitas rendah
Permasalahan Ekonomi dan Bisnis
Kondisi Saat Ini
5
Saat ini terjadi kompleksitas dan obesitas regulasi,di mana terdapat:
4.451 peraturan Pemerintah Pusat dan
15.965 peraturan Pemerintah Daerah.
Regulasi dan institusi menjadi hambatan paling utamadi samping hambatan terhadap fiskal, infrastruktur dan sumber daya manusia.
Pendapatan per kapita baru sebesar Rp. 4,6 juta per bulan.
Indonesia akan dapat masuk ke dalam 5 besar ekonomi dunia pada Tahun 2045
dengan produk domestik bruto sebesar $7 triliun USD
dengan pendapatan perkapita sebesar Rp. 27 juta per bulan.
Kondisi Saat Ini
6
Latar Belakang dari RUU Cipta Kerja:
Hiper Regulasi
Rendahnya Daya Saing Indonesia
Kebutuhan Lapangan Kerja
Ketidakpastian Global
7
Tujuan dari RUU Cipta Kerja:
Untuk mendukung tercapainya Pertumbuhan Ekonomi (Growth);
Pemerataan Ekonomi (Inclusiveness);
Ketahanan Ekonomi (Resilience);
Daya Saing Ekonomi (Competitiveness).
8
Sasaran dari RUU Cipta Kerja:
Mewujudkan visi Indonesia Maju pada tahun 2045, menjadi 5 Besar Kekuatan Ekonomi Dunia.
9
RUU Cipta Kerja adalah:
Momentum Transformasi Ekonomiuntuk keluar dari Middle Income Trap danJembatan mewujudkan visi Indonesia Maju (5 besar kekuatan ekonomidunia) pada tahun 2045.
Membangun kesadaran nasional tentang pentingnya (urgensi) TransformasiEkonomi yang dimulai sejak 2020-2024 (melalui RUU Cipta Kerja), untukmencapai visi Indonesia Maju di Tahun 2045.
10
• Membangun kesadaran (awareness) seluruh Stakeholders danMasyarakat luas tentang
“pentingnya RUU Cipta Kerja sebagai momentum Transformasi Ekonomi untuk menujuIndonesia Maju 2045”.
“membangun pemahaman yang lengkap dan komprehensif tentang perlunya menciptakanlapangan kerja baru (untuk 7,05 juta Pengangguran dan 2,24 juta Angkatan kerja baru)”,
“dengan tetap menjaga dan meningkatkan kesejahteraan Pekerja”.
• Memberikan kesempatan kepada seluruh Stakeholder danmasyarakat untuk memberikan masukan dan feedback atas RUUCipta Kerja;
11
Draft Omnibus Law cipta lapangan kerja
terdiri dari 79 Undang-undang, 15 bab, 174 pasal yang menyasar 11 cluster
12
II. Tata Kelola dalam RUU Minerba
13
RUU Pertambangan Minerba memberikan
perkuatan pada Tata Kelola Pertambangan Minerba
14
RUU Pertambangan Minerba memberikan
perkuatan Wilayah Hukum Pertambangan untukSeluruh Wilayah RI
15
RUU Pertambangan Minerba memihak kepada
BUMN untuk WIUP yang sudah selesai kontraknyadan menghormati Kontrak yang sudah ada
16
RUU Pertambangan Minerba mewajibkan
Peningkatan Nilai Tambah dan memberikankompensasi perpanjangan waktu sampai umur
tambang
17
RUU Pertambangan Minerba memberikan perhatian
kepada pertambangan rakyat
18
RUU Pertambangan Minerba memihak kepada
pelestarian lingkungan, reklamasi dan pasca tambangserta perkuatan sanksi pidana bagi yang tidak
memenuhi kewajiban reklamasi
19
III. Model Hotelling pada Sumber Daya Tak Terbarukan
20
• Sumber daya alam adalah salah satu bentuk modal
sumber daya alam (Natural Resources Capital)
• Pengelolaan sumber daya merupakan:
–masalah investasi
–Membutuhkan perilaku yang berwawasan ke depan
–Dan karenanya, memerlukan dinamika
21
Kegagalan yang bisa terjadi :
• “Kegagalan pasar” yang lazim terjadi, yang sering kali
dikaitkan dengan hak-hak properti yang tidak lengkap
atau tidak ada sama sekali.
• “Kegagalan kebijakan” memperumit keadaan; sering
kali kebijakan yang ada tidak memadai, atau bahkan
memperburuk, penanganan kegagalan pasar tersebut.
22
Tata KelolaPertambanganMinerba berdasarkan“Natural Resources Capital” menujuKe “Sustainable Growth”
Penemuan (Discovery) & Pengembangan(Developped)
Pendapatan Negara melalui Pajak dan PNBP
Formasi Aset
Investasi Domestik (Pasal 33 UUD 45 ayat 3)
1
2
3
4
23
1. Penemuan dan Pengembangan
• Penemuan (Discovery): menghasilkan informasi
• Pengembangan (Developped): proses pengembangan ini
memerlukan lingkungan yang cukup aman pada kelembagaan
agar investor bersedia untuk melakukan investasi modal yang
dibutuhkan
24
2. Sebagian besar nilai sumber daya yang diambilharus diperoleh pemerintah melalui perpajakan
• Hal ini meliputi perancangan dan implementasi sistem kontrak
dan fiskal yang sesuai
• Kegagalan dapat terjadi bila dilakukan korupsi terhadap
pendapatan, bila pendapatan tersebut dihamburkan dalam
perilaku perburuan rente (rent-seeking), atau bila pendapatan
jatuh karena konflik kekerasan.
25
3. Nilai yang cukup dari sumberdaya yang diperolehharus masuk dalam pembentukan aset untuk
mengimbangi deplesi aset yang diekstraksi.
26
4. Pembentukan aset tersebut harus melalui
investasi domestik.
• Investasi ini seharusnya dapat mendiversifikasi ekonomi, asalkan
proses investasi terjadi dengan efisien untuk menghasilkan ROI
sebesar mungkin.
27
IV. Beberapa Pokok Pokok Pikiran Dalam Menghadapi Paradigma «New Normal» Sektor Pertambangan
28
Ada perubahan lingkungan strategis menjadi “NewNormal” pasca covid-19 dari “Old Normal” sebelumCovid-19 di mana “Security Concern” yang bersifatnasional akan dominan dibandingkan dengan “GlobalApproach”.
Indonesia yang merupakan pendukung globalisasi sejaktahun 1994 mau tidak mau harus mulai menggeserparadigma itu menuju kearah kebijakan yang lebihterakselerasi ke nasionalis sifatnya. “
1
29
Concern terhadap “security of nation” makin meningkatsebagai antagonis pemikirian kemitraan global.
Dalam kaitannya dgn mineral resources, klasifikasi mineral
akan lebih dilihat dari sisi “security of nation”.
2
30
Global supply chain yang dahulu dominan akan berubah menjadi lebih“Domestic supply chain”.
Struktur industri yang dulu tergantung dengan global supply chainakan bergeser dengan memperpanjang mata rata industri dari huluhingga hilir di dalam negeri. Oleh sebab itu hilirisasi mineralrelevan untuk dipercepat realisasinya saat ini.
Mata nilai tambah industri diupayakan sepanjang panjangnyadalam negeri.
3
31
Peranan pemerintah sebagai pelaku ekonomi, khususnya industristrategis akan semakin besar. Quasi Fiscal baik melalui BUMN atauinstitusi lainnya akan dominan dalam mendorong pengembanganIndustri strategis
4
32
Peranan Sektor Minerba dalam menghasilkan foreign exchange dengancara ekspor bahan baku seharusnya semakin mengecil. Ingat “U shapecurve”
Tetapi jika policy pemegang keuangan negara tidak menjalankan kebijakan
control capital secara rasional dan tetap memberlakukan kebijakandevisa bebas, maka kebijakan pengurangan ekspor bahan mentah ini sulitdilakukan.
Mengingat struktur industri kita yang lebih hilir yg melakukan impor bahanbaku secara netto masih lebih banyak menguras devisa kita ketimbangmenghasilkan devisa.
5
33
Kebijakan energi kita mau tidak mau harus berbasis lokal. Sebab
current account defisit kita disumbang dari pembelanjaan dollar kitayang sangat besar sementara ekspor energi kita untuk mendapatkan dollarsemakin terbatas (kasus BMM dan Crude).
Batubara mau tidak mau harus merupakan tulang punggung energi. Kitatidak punya pilhan lain.
6
34
FDI dalam pengembangan sektor minerba harus dilakukan secaraselektif. Karena jika FDI dibuka seluas luasnya maka akan terjadi
“income mismatch”.
Sebab FDI tidak cocok untuk kegiatan ekonomi yang menghasilkanRupiah. FDI hanya diarahkan kepada Industri berbasis ekspor dengan
tujuan “foreign exchange earning”.
7
35
Jika kita masih bersandar dengan satu negara misalnya China dalammengembangkan perekonomian kita, saya rasa kita berada pada posisi
yang kurang menguntungkan secara geo-politik.
8
36
Terima Kasih & Follow Kami