TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN …storage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/RisTek/Lampiran...
Transcript of TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN …storage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/RisTek/Lampiran...
LAMPIRAN III
PERATURAN SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR: 01 / PER / SM / II / 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR: 2 / PER / SES / VI /2006
TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGANKEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI
Laporan Keuangan Kementerian Negara Riset dan Teknologi yang digunakan sebagai
pertanggungjawaban keuangan Kementerian Negara Riset dan Teknologi meliputi Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan dilampiri dengan Laporan
Barang, Pernyataan Telah Direviu oleh aparat pengawasan intern (Inspektorat), Pernyataan
Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi sebagai
penanggung jawab pengguna anggaran.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 59/PMK.06/2005 mengenai Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, maka lampiran ini memuat:
I. Jenis dan Periode Pelaporan
II. Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan
III. Verifikasi dan Rekonsiliasi
IV. Waktu Penyampaian Laporan Keuangan
V. Lain-lain Pendukung Laporan Keuangan
VI. Isi Catatan atas Laporan Keuangan
VII. Pos-pos Laporan Keuangan
VIII. Sistematika Isi Laporan Keuangan
IX. Rincian Laporan Keuangan
X. Penyusunan Laporan Barang
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
LAMPIRAN III
PERATURAN SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR: 01 / PER / SM / II / 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR: 2 / PER / SES / VI /2006
I. JENIS DAN PERIODE PELAPORAN
Jenis dan periode laporan yang harus disampaikan adalah sebagai berikut :
a. Tingkat UAKPA ke KPPN
No Jenis Laporan/ADK
Periode PelaporanBulanan Triwulanan Semesteran Tahunan
1 LRA ¹) X2 Neraca X3 ADK X
LRA yang disampaikan terdiri dari LRA Belanja Format DIPA, LRA
Pengembalian Belanja, LRA Pendapatan dan Hibah dan LRA Pengembalian
Pendapatan dan Hibah yang disampaikan pada saat rekonsiliasi.
b. Tingkat UAPPA-W ke tingkat UAPPA-E1
No Jenis Laporan/
ADK
Periode PelaporanBulanan Triwulanan Semesteran Tahunan
1. LRA *) X X X X2. Neraca X X X3. CaLK X X4. ADK X5. BAR X
c. Tingkat UAKPA ke tingkat UAPPA-E1
No Jenis Laporan/ADK
Periode PelaporanBulanan Triwulanan Semesteran Tahunan
1. LRA *) X X X X2. Neraca X X X3. CaLK X X4. ADK X
d. Tingkat UAPPA-E1 ke tingkat UAPA
No Jenis Laporan/ADK
Periode PelaporanBulanan Triwulanan Semesteran Tahunan
1. LRA *) X X X X2. Neraca X X X3. CaLK X X4. ADK X
e. Tingkat UAPA ke Departemen Keuangan c.q. Ditjen Perbendaharaan
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS Halaman 2 dari 23
LAMPIRAN III
PERATURAN SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR: 01 / PER / SM / II / 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR: 2 / PER / SES / VI /2006
No Jenis Laporan/ADK
Periode PelaporanBulanan Triwulanan Semesteran Tahunan
1. LRA*) X X X2. Neraca X X3. CaLK X X4. ADK**) X
Keterangan :X Jenis Laporan/ADK yang disampaikan.*) LRA yang disampaikan meliputi LRA Utama, LRA Belanja, LRA Pengembalian
Belanja, LRA Pendapatan, LRA Pengembalian Pendapatan.**) ADK yang disampaikan adalah ADK selama triwulan I (Januari s/d Maret), triwulan II
(April s/d Juni), triwulan III (Juli s/d September), dan triwulan IV (Oktober s/d
Desember).
II. TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
A. Laporan Realisasi Anggaran Semester I
1. Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Negara Riset dan Teknologi Semester I
disusun berdasarkan hasil penggabungan Laporan Realisasi Anggaran UAPPA-E1
triwulan I dan triwulan II.
2. Laporan Realisasi Anggaran UAPPA-E1 Semester I disusun berdasarkan hasil
penggabungan Laporan Realisasi Anggaran UAKPA dan UAPPA-W di bawah eselon I.
3. Laporan Realisasi Anggaran UAPPA-W Semester I disusun berdasarkan hasil
penggabungan Laporan Realisasi Anggaran UAKPA triwulan I dan triwulan II.
B. Laporan Realisasi Anggaran Tahunan
1. Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Negara Riset dan Teknologi Tahunan disusun
berdasarkan hasil penggabungan Laporan Realisasi Anggaran UAPPA-E1 triwulan I,
triwulan II, triwulan III dan triwulan IV.
2. Laporan Realisasi Anggaran UAPPA-E1 Tahunan disusun berdasarkan hasil
penggabungan Laporan Realisasi Anggaran UAKPA di bawah eselon I.
3. Laporan Realisasi Anggaran UAPPA-W Tahunan disusun berdasarkan hasil
penggabungan Laporan Realisasi Anggaran UAKPA triwulan I, triwulan II, triwulan III dan
triwulan IV.
C. Neraca Semester I
1. Neraca Kementerian Negara Riset dan Teknologi Semester I disusun berdasarkan hasil
penggabungan neraca UAPPA-E1 semester I.
2. Neraca UAPPA-E1 Semester I disusun berdasarkan hasil penggabungan neraca UAKPA
di bawah eselon 1.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS Halaman 3 dari 23
LAMPIRAN III
PERATURAN SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR: 01 / PER / SM / II / 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR: 2 / PER / SES / VI /2006
3. Neraca UAPPA-W Semester I disusun berdasarkan hasil penggabungan neraca UAKPA
semester I.
D. Neraca Tahunan
1. Neraca Kementerian Negara Riset dan Teknologi disusun berdasarkan hasil
penggabungan neraca UAPPA-E1 semester I dan semester II.
2. Neraca UAPPA-E1 disusun berdasarkan hasil penggabungan UAKPA di bawah eselon I.
3. Neraca UAPPA-W disusun berdasarkan hasil penggabungan Neraca UAKPA semester I
dan semester II.
III. VERIFIKASI DAN REKONSILIASI
A. Tingkat Satuan Kerja (UAKPA)
1. Perekaman dokumen sumber berupa :
a. Dokumen penerimaan anggaran :
- Surat Setoran Pajak (SSP),
- Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP),
- Surat Setoran Pajak
- Dokumen penerimaan lainnya yang dipersamakan.
b. Dokumen pelaksanaan anggaran :
- Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) atau RKA-K/L Formulir 1.5,
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA),
- Revisi POK atau RKA-K/L Formulir 1.5,
- Revisi DIPA,
- Surat Keputusan Otorisasi (SKO),
- Revisi SKO,
- Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA),
- DIPA Luncuran,
- Revisi DIPA Luncuran,
- Dokumen pelaksanaan anggaran lainnya yang dipersamakan
c. Dokumen pengeluaran anggaran :
- Surat Perintah Membayar (SPM),
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D),
- Surat Perintah Pengesahan dan Pembukuan (SP3),
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS Halaman 4 dari 23
LAMPIRAN III
PERATURAN SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR: 01 / PER / SM / II / 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR: 2 / PER / SES / VI /2006
- Dokumen pengeluaran anggaran lainnya yang dipersamakan.
2. Selanjutnya proses perekaman tersebut menghasilkan register transaksi harian (RTH)
untuk diverifikasi dengan dokumen sumbernya, sehingga seluruh transaksi dipastikan
sudah diproses sesuai dengan dokumen sumber yang ada. Disamping itu, petugas
akuntansi melakukan penerimaan data transaksi barang dalam bentuk ADK aset tetap
dan laporan persediaan dari unit akuntansi kuasa pengguna barang serta laporan
kemajuan penyelesaian konstruksi dalam pengerjaan dari unit akuntansi terkait.
Selanjutnya dilakukan proses posting untuk menghasilkan buku besar. Berdasarkan
buku besar, dapat disusun laporan keuangan.
3. Laporan keuangan beserta ADK dikirim ke KPPN untuk dilakukan rekonsiliasi dengan
data yang ada di KPPN setiap bulan selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja setelah
bulan bersangkutan berakhir. Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara
Rekonsiliasi (BAR).
4. Berdasarkan rekonsiliasi, setiap bulan dilakukan penggiriman ke tingkat UAPPA-W
berupa data, ADK beserta laporan realisasi anggaran, neraca dan BAR.
5. UAKPA yang ditunjuk sebagai UAPPA-W pada saat rekonsiliasi dengan KPPN untuk
bulan Mei, Agustus, November 20X0 dan Februari 20X1 sebagai UAKPA, harus
melampirkan berita acara rekonsiliasi antara UAPPA-W dengan Kanwil Ditjen
Perbendaharaan.
6. Berdasarkan rekonsiliasi, setiap bulan dilakukan penggiriman ke tingkat UAPPA-E1
berupa data, ADK beserta laporan realisasi anggaran, neraca dan BAR.
7. Setiap semester UAKPA menyusun Laporan Keuangan lengkap sebagaimana ilustrasi
pada lampiran V dan untuk periode tahunan disertai dengan pernyataan tanggung
jawab Kepala Satuan Kerja. Laporan Keuangan tersebut disampaikan ke UAPPA-E1.
8. Jadwal waktu pengiriman dapat dilihat pada lampiran IV Peraturan Sekretaris Menteri
Negara Riset dan Teknologi.
B. Tingkat Wilayah (UAPPA-W)
1. Laporan keuangan tingkat wilayah (UAPPA-W) adalah laporan keuangan hasil
penggabungan ADK tingkat satuan kerja (UAKPA) di lingkungan UAPPA-W yang
bersangkutan.
2. Setiap bulan dilakukan pengiriman ADK UAPPA-W/ ke tingkat UAPPA-E1 untuk
dilakukan penggabungan dengan disertai laporan realisasi anggaran, neraca dan setiap
triwulan disertai dengan Berita Acara Rekonsiliasi.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS Halaman 5 dari 23
LAMPIRAN III
PERATURAN SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR: 01 / PER / SM / II / 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR: 2 / PER / SES / VI /2006
3. Laporan keuangan tingkat wilayah (UAPPA-W) beserta ADK setiap triwulan harus
dikirim ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk dilakukan proses rekonsiliasi dengan
data yang ada di Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) pada
tingkat satuan kerja dengan KPPN dapat digunakan sebagai salah satu bahan
rekonsiliasi antara UAPPA-W dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
4. UAPPA-W melakukan penelusuran jika terdapat perbedaan data pada proses
rekonsiliasi. Apabila kesalahan pada satuan kerja, UAPPA-W melakukan
penggabungan ulang untuk ADK hasil perbaikan satuan kerja, serta melakukan
penggiriman ke UAPPA-E1.
5. Setiap semester UAPPA-W menyusun Laporan Keuangan lengkap sebagaimana
ilustrasi pada lampiran V-b dan untuk periode tahunan disertai dengan pernyataan
tanggung jawab Kepala Kanwil/Kepala Satuan Kerja yang ditunjuk sebagai UAPPA-W.
Laporan Keuangan tersebut disampaikan ke UAPPA-E1.
6. Jadwal waktu penggabungan, rekonsiliasi dan pengiriman dapat dilihat pada lampiran
IV Peraturan Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi ini.
C. Tingkat Eselon I (UAPPA-E1)
1. Laporan keuangan tingkat eselon I (UAPPA-E1) adalah laporan keuangan hasil
penggabungan laporan keuangan tingkat wilayah (UAPPA-W) dan laporan keuangan
tingkat satuan kerja (UAKPA) Eselon 1 di lingkungannya.
2. Setiap bulan dilakukan penggiriman ADK UAPPA-E1 ke tingkat UAPA untuk dilakukan
penggabungan dengan disertai laporan realisasi anggaran, neraca.
3. UAPPA-E1 dapat melakukan rekonsiliasi dengan Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat
Informasi dan Akuntansi. Berita Acara Rekonsiliasi tingkat UAKPA satuan kerja pusat
dapat dijadikan salah satu bahan rekonsiliasi dengan Direktorat Informasi dan
Akuntansi.
4. UAPPA-E1 melakukan penelusuran jika terdapat perbedaan data pada proses
rekonsiliasi. Apabila kesalahan pada satuan kerja, UAPPA-E1 melakukan
penggabungan ulang untuk ADK hasil perbaikan, serta melakukan penggiriman ke
UAPA.
5. Setiap semester UAPPA-E1 menyusun Laporan Keuangan lengkap sebagaimana
ilustrasi pada lampiran V-a dan untuk periode tahunan disertai dengan pernyataan
tanggung jawab pejabat eselon I. Laporan Keuangan tersebut disampaikan ke UAPA.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS Halaman 6 dari 23
LAMPIRAN III
PERATURAN SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR: 01 / PER / SM / II / 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR: 2 / PER / SES / VI /2006
6. Jadwal waktu penggabungan, rekonsiliasi dan pengiriman dapat dilihat pada lampiran
IV Peraturan Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi.
D. Tingkat Kementerian Negara Riset dan Teknologi (UAPA)
1. Laporan keuangan tingkat Kementerian Negara Riset dan Teknologi (UAPA) adalah
laporan keuangan eselon I (UAPPA-E1).
2. Setiap triwulan dilakukan penggiriman laporan realisasi anggaran dan ADK UAPA ke
Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat Informasi.
3. UAPA melakukan rekonsiliasi dengan Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat Informasi
dan Akuntansi setiap akhir semester. Berita Acara Rekonsiliasi tingkat UAKPA satuan
kerja dapat dijadikan salah satu bahan rekonsiliasi dengan Dit. Informasi dan Akuntansi.
4. UAPA melakukan penelusuran jika terdapat perbedaan data pada proses rekonsiliasi.
UAPA melakukan penggabungan ulang atas ADK hasil perbaikan.
5. Setiap semester UAPA menyusun Laporan Keuangan lengkap sebagaimana ilustrasi
pada lampiran V dan untuk periode tahunan disertai dengan pernyataan tanggung
jawab Menteri/Kepala Lembaga. Laporan Keuangan tersebut disampaikan ke Ditjen
Perbendaharaan c.q. Direktorat Informasi dan Akuntansi.
6. Jadwal waktu penggabungan, rekonsiliasi dan pengiriman dapat dilihat pada lampiran
IV Peraturan Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi.
IV. WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Kementerian Negara Riset dan Teknologi
disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan, dengan
ketentuan sebagai berikut:
A. Laporan Realisasi Anggaran Triwulan I selambat-lambatnya pada tanggal 9 Mei tahun
anggaran berjalan;
B. Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan semester I
selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juli tahun anggaran berjalan;
C. Laporan Realisasi Anggaran Triwulan III selambat-lambatnya pada tanggal 9 November
tahun anggaran berjalan;
D. Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan
selambat-lambatnya pada tanggal 28 Februari setelah tahun anggaran berakhir;
E. Untuk memenuhi target penyampaian laporan keuangan di atas, disampaikan jadwal
pengiriman laporan dari tingkat satuan kerja (UAKPA) sampai dengan tingkat Kementerian
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS Halaman 7 dari 23
LAMPIRAN III
PERATURAN SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR: 01 / PER / SM / II / 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR: 2 / PER / SES / VI /2006
Negara Riset dan Teknologi (UAPA) sesuai dengan Lampiran Peraturan Sekretaris Menteri
Negara Riset dan Teknologi ini.
V. LAIN-LAIN PENDUKUNG LAPORAN KEUANGAN
Hal lain yang perlu diperhatikan untuk menunjang kelengkapan dan keakuratan data dalam
laporan keuangan yaitu :
A. Kementerian Negara Riset dan Teknologi menyampaikan ADK / laporan keuangan untuk
keperluan rekonsiliasi dengan Direktorat Informasi dan Akuntansi.
B. Kementerian Negara Riset dan Teknologi menyampaikan Laporan Keuangan ke Ditjen
Perbendaharaan c.q. Direktorat Informasi dan Akuntansi sebanyak 3 (tiga) set.
C. Laporan Keuangan Kementerian Negara Riset dan Teknologi dilampiri dengan Laporan
Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) yang berada pada Kementerian Negara Riset dan
Teknologi.
VI. ISI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Kementerian Negara Riset dan Teknologi disertai
dengan penjelasan atas laporan yang memuat :
A. Uraian Umum;
B. Kebijakan Akuntansi;
C. Penjelasan atas Pos Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca;
D. Informasi tambahan bila diperlukan.
VII. POS-POS LAPORAN KEUANGAN
Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Kementerian Negara Riset dan Teknologi
setidak-tidaknya meliputi:
A. Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
1. Pendapatan :
a. Penerimaan Negara Bukan Pajak
b. Penerimaan Hibah
2. Belanja Pemerintah :
Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja :
.1 Belanja Pegawai
.2 Belanja Barang
.3 Belanja Modal
.4 Belanja Hibah *)
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS Halaman 8 dari 23
LAMPIRAN III
PERATURAN SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR: 01 / PER / SM / II / 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR: 2 / PER / SES / VI /2006
.5 Belanja Lain-lain
B. Pos-Pos Neraca :
1) Aset Lancar terdiri dari :
a. Kas dan Bank
1. Kas di Bendahara Pengeluaran;
2. Kas di Bendahara Penerimaan.
b. Persediaan
2) Aset Tetap :
a. Tanah;
b. Peralatan dan Mesin;
c. Gedung dan Bangunan;
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan;
e. Aset Tetap Lainnya;
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan.
3) Aset Lainnya :
a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
b. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi;
c. Aset Tak Berwujud;
d. Aset Lain-lain.
4) Kewajiban Jangka Pendek :
a. Uang Muka dari KPPN;
b. Pendapatan yang ditangguhkan.
5) Ekuitas Dana Lancar :
a. Cadangan Persediaan;
6) Ekuitas Dana Investasi :
a. Diinvestasikan dalam Aset Tetap;
b. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya;
VIII.SISTEMATIKA ISI LAPORAN KEUANGAN
Sistematika Laporan Keuangan Kementerian Negara Riset dan Teknologi disusun sebagai
berikut :
A. Halaman Depan
B. Daftar Isi
C. Kata Pengantar (opsional)
D. Pernyataan Tanggung Jawab *)
E. Pernyataan Telah Direviu *)
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS Halaman 9 dari 23
LAMPIRAN III
PERATURAN SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR: 01 / PER / SM / II / 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR: 2 / PER / SES / VI /2006
F. Ikhtisar Eksekutif
G. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
H. Neraca
I. Catatan atas Laporan Keuangan
J. Lampiran :
LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja
Laporan Barang
Lampiran-lampiran lainnya sebagai pendukung CaLK
Keterangan :
* ) Untuk Laporan Keuangan Tahunan Kementerian Negara Riset dan Teknologi.
IX. RINCIAN LAPORAN KEUANGAN
A. Laporan Keuangan Kementerian Negara Riset dan Teknologi yang harus disampaikan
adalah sebagai berikut :
1. Laporan Keuangan Tahunan
a. Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
b. Neraca Kementerian Negara Riset dan Teknologi
No Nama Laporan Kode Laporan
1. Neraca NSAIKPT
c. Lampiran-lampiran
No Nama Laporan Kode Laporan1. Neraca Percobaan NPSAIK 2. Laporan Realisasi Anggaran Belanja
Belanja Kementerian Negara Riset dan Teknologi melalui KPPN
LRBKW 02*)
3. Laporan Realisasi Anggaran BelanjaBelanja Kementerian Negara Riset dan Teknologi melalui KPPN menurut Jenis Satuan Kerja
LRBKW 01a*)
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS Halaman 10 dari 23
No Nama Laporan Kode Laporan
1. Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Negara Riset dan Teknologi – Tahunan
LRAKT
2. Laporan Realisasi Anggaran BelanjaBelanja Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN
LRBKW 01*)
3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan HibahPendapatan dan Hibah Kementerian Negara Riset dan Teknologi melalui KPPN
LRPKW 01*)
LAMPIRAN III
PERATURAN SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR: 01 / PER / SM / II / 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR: 2 / PER / SES / VI /2006
4. Laporan Realisasi Anggaran BelanjaBelanja Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN menurut Satuan Kerja Pusat – Wilayah
LRBKW 01b*)
5. Laporan Realisasi Anggaran BelanjaBelanja Kementerian Negara Riset dan Teknologi melalui KPPN menurut Sumber Dana dan Kegiatan
LRBKW 01c*)
6. Laporan Realisasi Anggaran BelanjaKementerian Negara Riset dan Teknologi melalui KPPN menurut Fungsi, Subfungsi, Program
LRBKW 01d*)
7. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan HibahPendapatan dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN
LRPK W02*)
8. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan HibahPendapatan Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN menurut Jenis Satuan Kerja
LRPK W01a*)
9. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan HibahPendapatan Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN menurut Satuan Kerja Pusat – Wilayah
LRPK W01b*)
Keterangan:
*) disertai dengan laporan realisasi pengembalian belanja dengan kode laporan yang
sama
2. Laporan Keuangan Semesteran
a. Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Negara Riset dan Teknologi
No Nama Laporan Kode Laporan1. Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Negara Riset dan
Teknologi – SemesteranLRAKS
2. Laporan Realisasi Anggaran BelanjaBelanja Kementerian Negara Riset dan Teknologi melalui KPPN
LRBKW 01*)
3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan HibahPendapatan dan Hibah Kementerian Negara Riset dan Teknologi melalui KPPN
LRPK W01*)
b. Neraca Kementerian Negara Riset dan TeknologiNo. Nama Laporan KodeLaporan1. Neraca NSAIKPS
c. Lampiran-lampiran No Nama Laporan Kode Laporan1. Laporan Realisasi Anggaran Belanja
Belanja Kementerian Negara Riset dan Teknologi melalui KPPN
LRBKW 02*)
2. Laporan Realisasi Anggaran BelanjaBelanja Kementerian Negara Riset dan Teknologi melalui KPPN menurut Jenis Satuan Kerja
LRBKW 01a*)
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS Halaman 11 dari 23
LAMPIRAN III
PERATURAN SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR: 01 / PER / SM / II / 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR: 2 / PER / SES / VI /2006
3. Laporan Realisasi Anggaran BelanjaBelanja Kementerian Negara Riset dan Teknologi melalui KPPN menurut Satuan Kerja Pusat – Wilayah
LRBKW 01b*)
4. Laporan Realisasi Anggaran BelanjaBelanja Kementerian Negara Riset dan Teknologi melalui KPPN menurut Sumber Dana dan Kegiatan
LRBKW 01c*)
5. Laporan Realisasi Anggaran BelanjaBelanja Kementerian Negara Riset dan Teknologi melalui KPPN menurut Fungsi, Subfungsi, Program
LRBKW 01d*)
6. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan HibahPendapatan dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN
LRPK W02*)
8. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan HibahPendapatan dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga melalui BUN
LRPK W03*)
9. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan HibahPendapatan Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN menurut Jenis Satuan Kerja
LRPK W01a*)
10. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan HibahPendapatan Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN menurut Satuan Kerja Pusat – Wilayah
LRPK W01b*)
Keterangan:
*) Disertai dengan laporan realisasi pengembalian belanja dengan kode laporan yang
sama.
B. Laporan Keuangan Eselon I yang harus disampaikan adalah:
1. Laporan Keuangan Tahunan
a. Laporan Realisasi Anggaran Eselon I
b. Neraca Eselon I
No. Nama Laporan KodeLaporan1. Neraca NSAIET
c. Lampiran-lampiran **)
No Nama Laporan Kode Laporan
1. Neraca Percobaan NPSAIET2. Laporan Realisasi Anggaran Belanja
Belanja Eselon I melalui KPPNLRBEW 02
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS Halaman 12 dari 23
No Nama Laporan Kode Laporan
1. Laporan Realisasi Anggaran Eselon I – Tahunan LRAET2. Laporan Realisasi Anggaran Belanja
Belanja Eselon I melalui KPPN LRBEW 01*)
3 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan HibahPendapatan dan Hibah Eselon I melalui KPPN dan BUN
LRPE.W 01*)
LAMPIRAN III
PERATURAN SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR: 01 / PER / SM / II / 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR: 2 / PER / SES / VI /2006
3. Laporan Realisasi Anggaran BelanjaBelanja Eselon I melalui KPPN menurut Jenis Satuan Kerja
LRBEW 01a
4. Laporan Realisasi Anggaran BelanjaBelanja Eselon I melalui KPPN dan BUNmenurut Satuan Kerja Pusat – Wilayah
LRBEW 01b
5. Laporan Realisasi Anggaran BelanjaBelanja Eselon I melalui KPPN menurut Sumber Dana dan Kegiatan
LRBEW 01c
6. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan HibahPendapatan dan Hibah Eselon I melalui KPPN
LRPE.W02
7. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan HibahPendapatan Eselon I melalui KPPN dan BUNmenurut Satuan Kerja-Pusat Wilayah
LRPE.W01a
8. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan HibahPendapatan Eselon I melalui KPPN dan BUNmenurut Jenis Satuan Kerja
LRPE.W01b
*) disertai dengan laporan realisasi pengembalian belanja dan laporan realisasi
pengembalian pendapatan dengan kode laporan yang sama
**) merupakan laporan opsional, dilampirkan dalam laporan keuangan jika
dianggap perlu.
2. Laporan Keuangan Semesteran
a. Laporan Realisasi Anggaran Eselon I
No Nama Laporan Kode Laporan
1. Laporan Realisasi Anggaran Eselon I – Semesteran LRAES2. Laporan Realisasi Anggaran Belanja
Belanja Eselon I melalui KPPN LRBEW 01*)
3 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan HibahPendapatan dan Hibah Eselon I melalui KPPN dan BUN
LRPE.W01*)
b. Neraca Eselon I
No. Nama Laporan Kode Laporan
1. Neraca NSAIES
c. Lampiran-lampiran **)
No Nama Laporan Kode Laporan
1. Laporan Realisasi Anggaran BelanjaBelanja Eselon I melalui KPPN
LRBEW 02
2. Laporan Realisasi Anggaran BelanjaBelanja Eselon I melalui KPPN dan BUNmenurut Jenis Satuan Kerja
LRBEW 01a
3. Laporan Realisasi Anggaran BelanjaBelanja Eselon I melalui KPPN dan BUNmenurut Satuan Kerja Pusat – Wilayah
LRBEW 01b
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS Halaman 13 dari 23
LAMPIRAN III
PERATURAN SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR: 01 / PER / SM / II / 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR: 2 / PER / SES / VI /2006
4. Laporan Realisasi Anggaran BelanjaBelanja Eselon I melalui KPPN dan BUNmenurut Sumber Dana dan Kegiatan
LRBEW 01c
5. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan HibahPendapatan dan Hibah Eselon I melalui KPPN
LRPE.W02
6. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan HibahPendapatan Eselon I melalui KPPN dan BUNmenurut Satuan Kerja-Pusat Wilayah
LRPE.W01a
7. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan HibahPendapatan Eselon I melalui KPPN dan BUNmenurut Jenis Satuan Kerja
LRPE.W01b
Keterangan:*) disertai dengan laporan realisasi pengembalian belanja dan laporan realisasi
pengembalian pendapatan dengan kode laporan yang sama
**) merupakan laporan opsional, dilampirkan dalam laporan keuangan jika dianggap
perlu.
C. Laporan Keuangan Wilayah yang harus disampaikan adalah:
1. Laporan Keuangan Tahunan
a. Laporan Realisasi Anggaran Wilayah
b. Neraca Wilayah
No. Nama Laporan Kode Laporan
1. Neraca NSAIWT
c. Lampiran-lampiran**)
No Nama Laporan Kode Laporan1. Neraca Percobaan NPSAIWT2. Laporan Realisasi Anggaran Wilayah– Tahunan
Belanja Menurut Eselon ILRAWTa
3. Laporan Realisasi Anggaran BelanjaBelanja Wilayah melalui KPPN
LRBWW 02
5. Laporan Realisasi Anggaran BelanjaBelanja Menurut Eselon IBelanja Wilayah melalui KPPN dan BUN
LRBWW 01a
6. Laporan Realisasi Anggaran Belanja LRBWW 01b
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS Halaman 14 dari 23
No Nama Laporan Kode Laporan
1. Laporan Realisasi Anggaran Wilayah– Tahunan LRAWT2. Laporan Realisasi Anggaran Belanja
Belanja Wilayah melalui KPPN dan BUNLRBWW 01*)
3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan HibahPendapatan dan Hibah Wilayah melalui KPPN dan BUN
LRPW.W 01*)
LAMPIRAN III
PERATURAN SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR: 01 / PER / SM / II / 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR: 2 / PER / SES / VI /2006
menurut Jenis Satuan KerjaBelanja Wilayah melalui KPPN dan BUN
7. Laporan Realisasi Anggaran Belanjamenurut Sumber Dana dan KegiatanBelanja Wilayah melalui KPPN dan BUN
LRBWW 01c
8. Laporan Realisasi Anggaran Belanjamenurut Eselon I dan Jenis Satuan KerjaBelanja Wilayah melalui KPPN dan BUN
LRBWW 01d
9. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan HibahPendapatan dan Hibah Wilayah melalui KPPN
LRPW.W02
11. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan HibahMenurut Eselon IPendapatan dan Hibah Wilayah melalui KPPN
LRPW.W01a
12. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibahmenurut Jenis Satuan Kerja Pendapatan Wilayah melalui KPPN dan BUN
LRPW.W01b
13. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibahmenurut Sumber Dana dan KegiatanPendapatan Wilayah melalui KPPN dan BUN
LRPW.W01c
14. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan HibahMenurut Eselon I dan Jenis Satuan KerjaPendapatan dan Hibah Wilayah melalui KPPN
LRPW.W01d
Keterangan:
*) disertai dengan laporan realisasi pengembalian belanja dan laporan realisasi
pengembalian pendapatan dengan kode laporan yang sama
**) merupakan laporan opsional, dilampirkan dalam laporan keuangan jika dianggap
perlu.
2. Laporan Semesterana. Laporan Realisasi Anggaran Wilayah
No Nama Laporan Kode Laporan1. Laporan Realisasi Anggaran Wilayah– Semesteran LRAWS2. Laporan Realisasi Anggaran Belanja
Belanja Wilayah melalui KPPN dan BUNLRBWW 01*)
3 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan HibahPendapatan dan Hibah Wilayah melalui KPPN dan BUN
LRPW.W01*)
b. Neraca Wilayah
No. Nama Laporan Kode Laporan
1. Neraca NSAIWS
c. Lampiran-lampiran **)
No Nama Laporan Kode Laporan1. Laporan Realisasi Anggaran Wilayah– Semesteran LRAWSa
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS Halaman 15 dari 23
LAMPIRAN III
PERATURAN SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR: 01 / PER / SM / II / 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR: 2 / PER / SES / VI /2006
Belanja Menurut Eselon I2. Laporan Realisasi Anggaran Belanja
Belanja Wilayah melalui KPPNLRBWW 02
3. Laporan Realisasi Anggaran BelanjaBelanja Menurut Eselon IBelanja Wilayah melalui KPPN dan BUN
LRBWW 01a
4. Laporan Realisasi Anggaran Belanjamenurut Jenis Satuan KerjaBelanja Wilayah melalui KPPN dan BUN
LRBWW 01b
5. Laporan Realisasi Anggaran Belanjamenurut Sumber Dana dan KegiatanBelanja Wilayah melalui KPPN dan BUN
LRBWW 01c
6. Laporan Realisasi Anggaran Belanjamenurut Eselon I dan Jenis Satuan KerjaBelanja Wilayah melalui KPPN dan BUN
LRBWW 01d
7. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan HibahPendapatan dan Hibah Wilayah melalui KPPN
LRPW.W02
8. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan HibahPendapatan dan Hibah Wilayah melalui BUN
LRPW.W03
9. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan HibahMenurut Eselon IPendapatan dan Hibah Wilayah melalui KPPN
LRPW.W01a
10. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibahmenurut Jenis Satuan Kerja Pendapatan Wilayah melalui KPPN dan BUN
LRPW.W01b
11. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibahmenurut Sumber Dana dan KegiatanPendapatan Wilayah melalui KPPN dan BUN
LRPW.W01c
12. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan HibahMenurut Eselon I dan Jenis Satuan KerjaPendapatan dan Hibah Wilayah melalui KPPN
LRPW.W01d
D. Laporan Keuangan Satuan Kerja yang harus disampaikan adalah:
1. Laporan Keuangan Tahunana. Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja
b. Neraca Satuan Kerja
No. Nama Laporan Kode Laporan
1. Neraca NSAIST
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS Halaman 16 dari 23
No Nama Laporan Kode Laporan
1. Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja– Tahunan LRAST2. Laporan Realisasi Anggaran Belanja
Belanja Satuan Kerja melalui KPPN dan BUNLRBSW 01*)
3 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan HibahPendapatan dan Hibah Satuan Kerja melalui KPPN dan BUN
LRPS.W 01*)
LAMPIRAN III
PERATURAN SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR: 01 / PER / SM / II / 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR: 2 / PER / SES / VI /2006
c. Lampiran-lampiran**)
No Nama Laporan Kode Laporan
1. Neraca Percobaan NPSAIST2. Laporan Realisasi Anggaran Belanja
Belanja Satuan Kerja melalui KPPNLRBSW 02
3. Laporan Realisasi Anggaran BelanjaBelanja Satuan Kerja melalui KPPN dan BUNmenurut format DIPA
LRBSDW 01
4. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan HibahPendapatan dan Hibah Satuan Kerja melalui KPPN
LRPS.W02
5. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan HibahPendapatan dan Hibah Satuan Kerja melalui KPPN Menurut Program Kegiatan
LRPS.W01a
Keterangan:
*) disertai dengan laporan realisasi pengembalian belanja dan laporan realisasi
pengembalian pendapatan dengan kode laporan yang sama
**) merupakan laporan opsional, dilampirkan dalam laporan keuangan jika
dianggap perlu.
2. Laporan Semesteran
a. Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja
No Nama Laporan Kode Laporan
1. Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja– Semesteran LRASS2. Laporan Realisasi Anggaran Belanja
Belanja Satuan Kerja melalui KPPN dan BUNLRBSW 01*)
3 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan HibahPendapatan dan Hibah Satuan Kerja melalui KPPN dan BUN
LRPS.W 01*)
b. Neraca Satuan Kerja
No. Nama Laporan Kode Laporan
1. Neraca NSAISS
c. Lampiran-lampiran **)
No Nama Laporan Kode Laporan
1. Laporan Realisasi Anggaran BelanjaBelanja Satuan Kerja melalui KPPN
LRBSW 02
2. Laporan Realisasi Anggaran BelanjaBelanja Satuan Kerja melalui KPPN dan BUNmenurut format DIPA
LRBSDW 01
3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan HibahPendapatan dan Hibah Satuan Kerja melalui KPPN
LRPS.W02
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS Halaman 17 dari 23
LAMPIRAN III
PERATURAN SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR: 01 / PER / SM / II / 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR: 2 / PER / SES / VI /2006
4. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan HibahPendapatan dan Hibah Satuan Kerja melalui KPPN Menurut Program Kegiatan
LRPS.W01a
X. PENYUSUNAN LAPORAN BARANG
Transaksi BMN diproses melalui Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) yang
merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Secara manual disusun juga
Catatan Ringkas Barang Milik Negara. Catatan Ringkas BMN disampaikan unit akuntansi
BMN ke unit akuntansi keuangan sebagai bahan penyusunan CaLK. Dalam pelaksanaan
sistem akuntansi, Kementerian Negara Riset dan Teknologi membentuk unit akuntansi BMN.
A. JENIS DAN PERIODE PELAPORAN
Jenis dan periode pelaporan yang harus disampaikan adalah sebagai berikut :
1. Tingkat UAKPB ke tingkat UAKPA
No UraianPeriode Pelaporan
Bulanan Semesteran Tahunan1. ADK X - -2. Catatan Ringkas BMN X X X
2. Tingkat UAKPB ke tingkat UAPPB-E1
No Uraian Periode PelaporanSemesteran Tahunan
1. Laporan Barang X X2. Catatan Ringkas BMN X X3. LKB - X4. ADK X -
3. Tingkat UAPPB-W ke tingkat UAPPB-E1
No Uraian Periode PelaporanSemesteran Tahunan
1. Laporan Barang X X2. Catatan Ringkas BMN X X3. LKB - X4. ADK X -
4. Tingkat UAPPB-E1 ke tingkat UAPB
No Uraian Periode PelaporanSemesteran Tahunan
1. Laporan Barang X X2. Catatan Ringkas BMN X X3. LKB - X4. ADK X -
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS Halaman 18 dari 23
LAMPIRAN III
PERATURAN SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR: 01 / PER / SM / II / 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR: 2 / PER / SES / VI /2006
5. Tingkat UAPB ke Ditjen Perbendaharaan c.q. Dit PBM/KN
No Uraian Periode PelaporanSemesteran Tahunan
1. Laporan Barang X X2. Catatan Ringkas BMN X X3. LKB - X4. ADK X -
B. KETENTUAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG
1. Laporan Barang Semesteran
a. Laporan Barang Kementerian Negara Riset dan Teknologi (UAPB) Semester I dan II
disusun berdasarkan hasil penggabungan Laporan Barang Inventaris dan Barang
Persediaan dari UAPPB-E1 Semester I dan II.
b. Laporan Barang UAPPB-E1 Semester I dan II disusun berdasarkan hasil
penggabungan Laporan Barang Inventaris dan Barang Persediaan dari UAPPB-W dan
UAKPB dibawah eselon I Semester I dan II.
c. Laporan Barang UAPPB-W Semester I dan II disusun berdasarkan hasil
penggabungan Laporan Barang dari UAKPB Semester I dan II.
d. Laporan Barang UAKPB Semester I dan II disusun berdasarkan proses perekaman
transaksi Barang Inventaris dan Barang Persediaan Semester I dan II termasuk saldo
awal.
e. UAKPB yang membentuk UAPKPB, Laporan Barang Inventaris dan Barang
Persediaan UAKPB Semester I dan II adalah hasil pengabungan Laporan Barang
Inventaris dan Barang Persediaan Semester I dan II dari seluruh UAPKPB.
2. Laporan Barang Tahunan
a. Laporan Barang Kementerian Negara Riset dan Teknologi Tahunan disusun
berdasarkan hasil penggabungan Laporan Barang Inventaris dan Barang Persediaan
Tahunan dari UAPPB-E1.
b. Laporan Barang UAPPB-E1 Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan
Laporan Barang Inventaris dan Barang Persediaan dari UAPPB-W dan UAKPB.
c. Laporan Barang UAPPB-W Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan
Laporan Barang dari UAKPB Tahunan.
d. Laporan Barang UAKPB Tahunan disusun berdasarkan proses perekaman transaksi
BMN Tahunan Tahun Anggaran 2006 termasuk saldo awal.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS Halaman 19 dari 23
LAMPIRAN III
PERATURAN SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR: 01 / PER / SM / II / 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR: 2 / PER / SES / VI /2006
e. UAKPB yang membentuk UAPKPB, Laporan Barang UAKPB Tahunan adalah hasil
pengabungan Laporan Barang Inventaris dan Barang Persediaan Tahunan dari seluruh
UAPKPB.
3. Hal lain yang perlu diperhatikan untuk menunjang kelengkapan dan keakuratan data
dalam laporan keuangan yaitu :
Sebelum melaksanakan proses akuntansi tahun berjalan, dilaksanakan proses tutup
tahun untuk tahun anggaran yang lalu.
C. VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA BMN
1. Tingkat Satuan Kerja (UAKPB)
Petugas akuntansi memproses dokumen sumber transaksi BMN untuk menghasilkan
data transaksi, Buku Inventaris, Buku Barang Bersejarah, Buku Persediaan, LKB,
Laporan Barang, KIB, DIR, dan DIL. Data transaksi diverifikasi dengan dokumen
sumber, untuk memastikan bahwa seluruh transaksi sudah diproses sesuai dengan
dokumen sumber yang ada. Laporan Barang beserta ADK setiap semester dan tahunan
dikirim ke tingkat UAPPB-E1 untuk dilakukan penggabungan data.
2. Tingkat Wilayah (UAPPB-W)
Laporan Barang tingkat wilayah (UAPPB-W) divalidasi dengan Laporan Barang tingkat
satuan kerja (UAKPB) di lingkungan UAPPB-W yang bersangkutan.
Laporan Barang tingkat wilayah beserta ADK setiap semester dan tahunan disampaikan
ke tingkat eselon I (UAPPB-E1) dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan di wilayah masing-
masing. Untuk menjaga keandalan Laporan Barang dan Laporan Keuangan, UAPPB-W
bersama UAPPA-W melakukan rekonsiliasi internal.
3. Tingkat Eselon I (UAPPB-E1)
Laporan Barang tingkat eselon I (UAPPB-E1) divalidasi dengan Laporan Barang tingkat
Satuan Kerja (UAKPB) di lingkungan UAPPB-E1 yang bersangkutan. Laporan Barang
tingkat eselon I beserta ADK setiap semester dan tahunan disampaikan ke kementerian
negara/lembaga (UAPB).
Untuk menjaga keandalan Laporan Barang dan Laporan Keuangan, UAPPB-E1
bersama UAPPA-E1 melakukan rekonsiliasi internal.
4. Tingkat Kementerian Negara Riset dan Teknologi (UAPB)
Laporan Barang tingkat Kementerian Negara Riset dan Teknologi (UAPB) divalidasi
dengan Laporan Barang eselon I (UAPPB-E1) di lingkupnya.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS Halaman 20 dari 23
LAMPIRAN III
PERATURAN SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR: 01 / PER / SM / II / 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR: 2 / PER / SES / VI /2006
Untuk menjaga keandalan Laporan Barang dan Laporan Keuangan, UAPB bersama
UAPA melakukan rekonsiliasi internal.
Laporan Barang tingkat Kementerian Negara Riset dan Teknologi (UAPB) beserta ADK
setiap semester dan tahunan disampaikan ke Menteri Keuangan c.q. Dirjen
Perbendaharaan.
Selain itu pada akhir tahun anggaran dilakukan pemutakhiran data dengan Ditjen
Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan BM/KN.
D. WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN BARANG
Laporan Barang Kementerian Negara Riset dan Teknologi disampaikan kepada
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan, dengan ketentuan sebagai
berikut :
a. Laporan Barang Semester I disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 21 Juli tahun
anggaran berjalan;
b. Laporan Barang Semester II disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 4 Februari
setelah tahun anggaran berakhir;
c. Laporan Barang dan Laporan Kondisi Barang (LKB) selambat-lambatnya pada tanggal 19
Februari setelah tahun anggaran berakhir;
d. Jadwal pengiriman Laporan Barang dari tingkat UAKPB sampai dengan tingkat UAPB
diatur dalam lampiran IV Peraturan ini.
E. RINCIAN LAPORAN BARANG
1. Laporan Barang Kementerian Negara Riset dan Teknologi (UAPB) yang harus
disampaikan adalah sebagai berikut :
a. Laporan Barang Tahunan
No Nama Laporan1. Laporan Barang Intrakomptabel Per Kelompok Barang Kementerian
Negara/Lembaga – Tahunan2. Laporan Barang-Barang Bersejarah Per Kelompok Barang Kementerian
Negara/Lembaga – Tahunan
3. Laporan Persediaan Kementerian Negara/Lembaga – Tahunan4. Laporan Kondisi Barang Kementerian Negara/Lembaga – Tahunan5. Laporan Kondisi Barang – Barang Bersejarah Kementerian
Negara/Lembaga – Tahunan
b. Laporan Barang Semesteran
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS Halaman 21 dari 23
LAMPIRAN III
PERATURAN SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR: 01 / PER / SM / II / 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR: 2 / PER / SES / VI /2006
No Nama Laporan1. Laporan Barang Intrakomptabel Per Kelompok Barang Kementerian
Negara/Lembaga – Semesteran2. Laporan Barang-Barang Bersejarah Per Kelompok Barang Kementerian
Negara/Lembaga – Semesteran3. Laporan Persediaan Kementerian Negara/Lembaga – Semesteran
2. Laporan Barang Eselon I (UAPPB-E1) yang harus disampaikan adalah sebagai berikut :
a. Laporan Barang Tahunan
No Nama Laporan1. Laporan Barang Intrakomptabel Per Kelompok Barang Eselon I – Tahunan2. Laporan Barang-Barang Bersejarah Per Kelompok Barang Eselon I –
Tahunan3. Laporan Persediaan Eselon I – Tahunan4. Laporan Kondisi Barang Eselon I – Tahunan5. Laporan Kondisi Barang – Barang Bersejarah Eselon I – Tahunan
b. Laporan Barang Semesteran
No Nama Laporan1. Laporan Barang Intrakomptabel Per Kelompok Barang Eselon I –
Semesteran2. Laporan Barang-Barang Bersejarah Per Kelompok Barang Eselon I –
Semesteran3. Laporan Persediaan Eselon I – Semesteran
3. Laporan Barang wilayah yang harus disampaikan adalah sebagai berikut :
a. Laporan Barang Tahunan
No Nama Laporan1. Laporan Barang Intrakomptabel Per Sub Kelompok Barang Wilayah –
Tahunan2. Laporan Barang-Barang Bersejarah Per Sub Kelompok Barang Wilayah –
Tahunan3. Laporan Persediaan Wilayah – Tahunan4. Laporan Kondisi Barang Wilayah – Tahunan5. Laporan Kondisi Barang – Barang Bersejarah Wilayah – Tahunan
b. Laporan Barang Semesteran
No Nama Laporan1. Laporan Barang Intrakomptabel Per Sub Kelompok Barang Wilayah –
Semesteran2. Laporan Barang-Barang Bersejarah Per Sub Kelompok Barang Wilayah –
Semesteran3. Laporan Persediaan Wilayah – Semesteran
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS Halaman 22 dari 23
LAMPIRAN III
PERATURAN SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR: 01 / PER / SM / II / 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR: 2 / PER / SES / VI /2006
4. Laporan Barang Satuan Kerja (SAKPB) yang harus disampaikan adalah sebagai berikut:
a. Laporan Barang Tahunan
No Nama Laporan1. Laporan Barang Intrakomptabel Per Sub-sub Kelompok Barang satuan
kerja – Tahunan2. Laporan Barang-Barang Bersejarah Per Sub-sub Kelompok Barang satuan
kerja – Tahunan3. Laporan Persediaan satuan kerja – Tahunan4. Laporan Kondisi Barang satuan kerja – Tahunan5. Laporan Kondisi Barang – Barang Bersejarah satuan kerja – Tahunan
b. Laporan Barang Semesteran
No Nama Laporan1. Laporan Barang Intrakomptabel Per Sub-sub Kelompok Barang satuan
kerja – Semesteran2. Laporan Barang-Barang Bersejarah Per Sub-sub Kelompok Barang satuan
kerja – Semesteran3. Laporan Persediaan satuan kerja – Semesteran
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS Halaman 23 dari 23