TATA CARA PENGHITUNGAN JABATAN FORMASI FUNGSIONAL KEMETROLOGIAN.ppt
description
Transcript of TATA CARA PENGHITUNGAN JABATAN FORMASI FUNGSIONAL KEMETROLOGIAN.ppt
PENYUSUNAN FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Dasar Hukum:
1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
2. PP Nomor 97 Tahun 2000 Jo PP Nomor 54 Tahun 2003
4. Keputusan Prsiden Nomor 42 Tahun 2002 Jo Keppres Nomor 72 Tahun 2004
5. Keputusan Menpan Nomor 75 tahun 2004
6. Keputusan Kepala BKN Nomor 26 Tahun 2004
FORMASI2
ARAH KEBIJAKAN FORMASI TA 2013
Kebijakan Umum alokasi Formasi adalah Zero Growt secara nasional dalam arti alokasi formasi nasional sebesar (sama dengan) jumlah PNS yang pensiun secara nasional
Arah kebijakan pertambahan PNS secara nasional tetap diusahakan Zero Growth menuju minus Growt sampai selesainya rencana pengangkatan TH K-1 dan TH K-II serta terwujudnya organisasi yang rigth sizing (antisipasi rencana pengangkatan PPDPK 20 % dari kuota formasi secara nasional
4
POLA ALOKASI SECARA INSTANSIONAL 3 (TIGA) POLA
1. Minus Growth yaitu alokasi formasi lebih kecil dari jumlah PNS yang pensiun.
2. Zero Growth yaitu alokasi formasi sama dengan jumlah PNS yang pensiun.
3. Growth yaitu alokasi formasi lebih besar dari jumlah PNS yang pensiun
1) Kelancaran tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya PNS.
2) Jumlah PNS yang diperlukan ditetapkan berdasarkan beban kerja suatu orgaisasi.
UU NO.43 TAHUN 1999
TENTANG FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
FORMASI adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
FORMASI ditetapkan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan jenis,sifat dan beban kerja yang harus dilaksanakan.
7
PETA JABATAN adalah susunan nama dan tingkat jabatan struktural yang tergambar dalam suatu struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.
PENYEDIAAN PEGAWAI adalah upaya suatu satuan organisasi negara untuk mencari dan mengembangkan pegawai sesuai dengan standar, kualifikasi dan kompetensi jabatan dalam rangka memenuhi kebutuhan suatu satuan organisasi negara.
8
MEKANISME USUL DAN PENETAPAN FORMASI
PNS PUSAT DAN DAERAH BERDASARKAN PP 54 TAHUN 2003
UsulDikoordi-nasikan Oleh
Usul ditujukan
Pertimbangan
Perumusan kebijakan oleh Men.PAN
Penetapan & persetujuan tertulis oleh Men.PAN
Prop/
Kab/
Kota
Gub
Men. PAN
BKN
BKN
Men.Keu
KEBIJAKAN FORMASI PNS MENCAKUP:
•JUMLAH FORMASI PNS NAS.
•PRIORITAS
TAP FORMASI PNS PUSAT
PERSETU JUAN TERTULIS ALOKASI FORMASI PNSD
TAP FORMASI OLEH PPKD
Inst.
Pusat
9
PROSEDUR BATAS WAKTU
1. DEP/LEMBAGA PADA AWAL TIAP TAHUN ANGGARAN MENYUSUN DAFTAR SUSUNAN KEKUATAN PEGAWAI BAGI TIAP UNIT ORGANISASI/KANTOR/SATUAN KERJA.
2. PPK, PUSAT DAN DAERAH MENYUSUN FORMASI
3. PPK PUSAT MENGAJUKAN USUL PENETAPAN FORMASI KEPADA MENPAN DAN BKN
4. GUBERNUR MENGAJUKAN USUL FORMASI PROPINSI/ KAB/KOTA KEPADA MENPAN DAN KA. BKN
5. PERTIMBANGAN OLEH KEPALA BKN KEPADA MENPAN
6. PERSETUJUAN PENETAPAN FORMASI PNS DAERAH OLEH MENPAN
7. PERSETUJUAN FORMASI TERSEBUT DISAMPAIKAN KEPADA GUBERNUR DAN GUBERNUR MENYAMPAIKAN KEPADA PPK KAB/KOTA
AKHIR BULAN JANUARI
AKHIR BULAN FEBRUARI
AKHIR BULAN MARET
AKHIR BULAN MEI
BULAN JUNI
TUJUH HARI SETELAH PERSETUJUAN
PROSEDUR DAN STANDAR WAKTU PENETAPAN FORMASI
10
TAHAP PENYUSUNAN FORMASI JABATAN
• PENYUSUNAN INFORMASI JABATAN• PERUMUSAN TINGKAT EFISIENSI JABATAN• PENYUSUNAN PETA JABATAN• PENYUSUNAN FORMASI JABATAN
JUMLAH PEGAWAI SESUAI DENGAN BEBAN KERJA
FORMASI TERSEDIA KARENA ADANYA POSISI JABATAN YANG LOWONG.
KEBUTUHAN PEGAWAI DINYATAKAN DALAM JABATAN DAN SYARAT JABATAN
TERSEDIA PETA JABATAN DAN URAIAN JABATAN
PETA JABATAN DAN URAIAN JABATAN HASIL ANALISIS JABATAN
12
ANALISISJABATAN
PETA JABATAN
ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI
KEBIJAKAN PEMERINTAH
PENYUSUNAN FORMASI
KEBUTUHAN PEG MENURUT JABATAN
KEBUTUHAN PEG MENURUT SYARAT JABATAN
SUSUNAN PNS MENURUT JAB, GOL RUANG, JENIS KELAMIN, & USIA
KEBUTUHAN PEG MENURUUT KUALIFIKASI PENDIDIKAN
13
ASPEK – ASPEK DALAM MENGHITUNG ASPEK – ASPEK DALAM MENGHITUNG KEBUTUHAN PEGAWAIKEBUTUHAN PEGAWAI
BEBAN KERJA STANDAR KEMAMPUAN RATA TRATA WAKTU KERJA
14
PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEGAWAI DENGAN MENGIDENTIFIKASI PEGAWAI DENGAN MENGIDENTIFIKASI
BEBAN KERJABEBAN KERJA
HASIL KERJA OBYEK KERJA PERALATAN KERJA TUGAS PER TUGAS JABATAN
ADA 4 PENDEKATAN ADA 4 PENDEKATAN ::
15
1.PENDEKATAN HASIL KERJA adalah metoda penghitungan formasi dengan mengidentifikasi beban kerja dari hasil kerja jabatan.
a. Metoda ini dipergunakan untuk jabatan yang hasil kerjanya fisik atau bersifat kebendaan. Perlu diperhatikan juga bahwa metoda ini efektif dan mudah digunakan untuk jabatan yang hasil kerjanya hanya satu jenis. CONTOH : JABATAN PENGENTRI DATA
16
b. Metoda ini dpt dipergunakan juga untuk jabatan yang hasil kerjanya non fisik yg berupa abstrak. Hasil kerja abstrak : informasi, rencana program , konsultasi, servis AC
17
INFORMASI YG DIPERLUKANINFORMASI YG DIPERLUKAN
SATUAN HASIL KERJA BEBAN KERJA STANDAR KEMAMPUAN RATA TRATA
18
PENDEKATAN PENDEKATAN HASIL KERJA :HASIL KERJA :
RUMUS : RUMUS : Σ BEBAN KERJA
X 1 ORANG STANDAR KEMAMPUAN RATA-RATA
CONTOH :CONTOH : JABATAN : PENGENTRI DATAHASIL KERJANYA : DATA ENTRIANBEBAN KERJA : 200 DATA ENTRIANSTANDAR KEMAMPUAN : 30 DATA PER HARI
PENGHITUNGANNYA ADALAH :
200 DATA ENTRIAN X 1 ORANG = 6,67 ORANG = 7
ORANG 30 DATA PER HARI (DIBULATKAN)
19
2. PENDEKATAN OBJEK KERJA
Metoda ini dipergunakan untuk jabatan yang beban kerjanya bergantung dari jumlah objek yang harus dilayani.
contoh : dokter melayani pasien, maka objek
kerja untuk JABATAN DOKTER adalah pasien.
20
INFORMASI YG DIPERLUKANINFORMASI YG DIPERLUKAN
SATUAN OBYEK KERJA JUMLAH OBYEK KERJA STANDAR KEMAMPUAN RATA TRATA
21
PENDEKATAN PENDEKATAN OBJEK KERJA :OBJEK KERJA : Σ OBJEK KERJA
RUMUS : X 1ORANG STANDAR KEMAMPUAN RATA-RATA
CONTOH :CONTOH :JABATAN : DOKTEROBYEK KERJA : PASIENBEBAN KERJA : 80 PASIENSTANDAR KEMAMPUAN : 25 PASIEN PER HARI
PENGHITUNGANNYA ADALAH : 80 PASIEN X 1 DOKTER = 3,2 ORANG DOKTER = 3 ORANG 25 PASIEN (DIBULATKAN)
22
3. PENDEKATAN PERALATAN KERJA adalah metoda ini dipergunakan untuk jabatan yang beban kerjanya bergantung pada peralatan kerja. contoh : JABATAN PENGEMUDI
pengemudi beban kerjanya bergantung pada kebutuhan operasional kendaraan yang harus dikemudikan.
23
PENDEKATAN PERALATAN KERJA
RUMUS :
CONTOH :CONTOH :
SATUAN ALAT KERJA : BUSJABATAN YANG DIPERLUKAN: PENGEMUDI BUS, KERNET
BUS DAN MONTIR BUS JUMLAH ALAT KERJA YANG DIOPRS : 20 BUS RASIO PENGOPRS ALAT KERJA : 1 PENGEMUDI 1 BUS
: 1 KERNET 1 BUS: 1 MONTIR 5 BUS
X 1 ORANGX 1 ORANGΣΣ PERALATAN KERJA PERALATAN KERJA
RASIO PENGUNAAN ALAT KERJARASIO PENGUNAAN ALAT KERJA
24
20 BIS 1 BIS
X 1 Pengemudi = 20 Pengemudi PENGEMUDI BUS =
KERNET BUS =
MONTIR BUS =
20 BUS 1 BUS X 1 Kernet = 20 Kernet
20 BUS 5 BUS
X 1 Montir = 4 Montir
PENGHITUNGANNYA ADALAH :
25
4. PENDEKATAN TUGAS PER TUGAS JABATAN
adalah metoda ini dipergunakan untuk menghitung kebutuhan pegawai pada jabatan yang hasil kerjanya abstrak atau beragam, beragam artinya hasil kerja dalam jabatan tersebut banyak jenisnya
contoh : PENGADMINISTRASI UMUM.
26
PENDEKATANPENDEKATAN TUGAS PER TUGASTUGAS PER TUGAS
RUMUS :RUMUS :
WAKTU PENYELESAIAN TUGAS WAKTU PENYELESAIAN TUGAS (WPT) (WPT) adalah waktu yg digunakan dalam menyelesaikan adalah waktu yg digunakan dalam menyelesaikan tugas tersebut.tugas tersebut. WAKTU KERJA EFEKTIF WAKTU KERJA EFEKTIF (WKE)(WKE) adalah Jam kerja efektif yang digunakan dalam 1 adalah Jam kerja efektif yang digunakan dalam 1 harihari
27
CONTOH :CONTOH :
JABATAN : PENGADMINISTRASI UMUM
NO URAIAN TUGAS BEBAN TUGAS SKR WPT1 2 3 4 5 ( 3 x 4 )
1 Mengagenda Surat 10 surat/hari 5 menit/surat 50 menit
2 Mengonsep srt 5 surat/hari 30 menit/surat 150 menit
3 Mengetik Surat 5 surat/hari 20 menit/surat 100 menit
4 Melayani Tamu 4 tamu/hari 10 menit/tamu 40 menit
5 Menyusun Laporan Daftar Hadir
1 laporan/hari 30 menit/data 30 menit
6 dan seterusnya n menit
Σ WPTΣ WPT 370 menit + n JKE
28
370 + n menit ( WPT)
300 menit ( WKE/hari)
x 1 Orang = …………. Orang
Jadi jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk jabatan pengadministrasi umum adalah :
370 menit ( WPT)
300 menit (WKE/hari)x 1 Orang = 1, 23 Orang
29
PENGHITUNGAN JAM KERJA EFEKTIF :
Satu Tahun = 365 HariHari Libur Sabtu, Minggu = 104 HariHari Libur Nasional = 12 HariCuti Dalam Satu Tahun = 12 Hari = 128 Hari (-)
Jadi Hari Kerja Efektif/Tahun = 237 HariKEPPRES NO. 58 TAHUN 1964 JO KEPPRES NO. 24 TAHUN 1972 JO KEPPRES NO. 68 TAHUN 1995 :
Jumlah Jam Kerja/Minggu = 37,5 JamHari Kerja Dalam Seminggu = 5 Hari/6 Hari Jumlah Jam Kerja/Hari (Unt. 5 Hari Kerja) = 37,5 : 5 = 7,5 JAM
Allowance (Waktu Boros) Standar Ilo = 30 %
Jumlah Jam Kerja/Hari = 7,5 Jam
Waktu Boros = 30 % X 7,5 = 2,25 Jam (-)Jumlah Jam Effektif/Hari = 5,25 Jam (5 Jam)
30
Jam Kerja Efektif/Hari
(Pola 5 Hari Kerja) dibulatkan menjadi 5 Jam;
Maka didapat Jam Kerja Efektif :
- Per Hari : 1 hari x 5 jam = 5 jam = 300 menit
- Per Minggu : 5 hari x 5 jam = 25 jam = 1.500 menit
- Per Bulan : 20 hari x 5 jam = 100 jam = 6.000 menit
- Per Tahun : 240 hari x 5 jam = 1.200 jam = 72.000 menit
31
JML KEB PEGPER JABATAN
NORMA WAKTU X BEBAN KERJA
=
JAM KERJA EFEKTIF
Norma Waktu = adalah jml waktu yg wajar & benar yang digunakan utk menyelesaikan satu satuan produk/hasil kerja dlm satu tahapan proses penyelesaian pekerjaan oleh pemangku jabatan
Beban Kerja = adalah Frekuensi dan Volume rata-2 masing-2 jenis pekerjaan/jabatan unit organisasi dlm jangka waktu tertentu
DASAR PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEGAWAI MENURUT JENIS JABATAN
32
INFORMASI JABATAN
1. Nama Jabatan 9. Tanggung Jawab2. Kode Jabatan 10. Wewenang3. Unit Organisasi 11. Nama Jabatan yg ada dibawahnya
4. Ikhtisar Jabatan 12. Korelasi Jabatan5. Uraian Tugas 13. Kondisi Lingkungan Kerja6. Bahan Kerja 14 Resiko Pekerjaan7. Alat Kerja 15. Syarat Jabatan8. Hasil Kerja 16 Prestasi Kerja Yang diharapkan
17. Butir Informasi lain
KKEEGUNAANGUNAAN INFORMASI JABATANINFORMASI JABATAN
• INFORMASI PEMEGANG JABATAN• MENGHINDARI PEKERJAAN RANGKAP• MENGETAHUI BATAS TANGGUNG JAWAB• MENGETAHUI BATAS WEWENANG• MENGETAHUI HASIL KERJA• DIKLAT• INFORMASI SYARAT JABATAN
KKEEGUNAANGUNAAN INFORMASI JABATANINFORMASI JABATAN
• PETUNJUK KERJA
• MENGHINDARI PEKERJAAN RANGKAP
• MENGETAHUI BATAS TANGGUNG JAWAB
• MENGETAHUI BATAS WEWENANG
• MENGETAHUI HASIL KERJA
PEMEGANG JABATANPEMEGANG JABATAN
* Apa yang akan saya kerjakan ?
• Apa tanggung jawab saya ?
• Apa wewenang saya ?
* Apa hasil kerja saya ?
LANGKAH PENYUSUNAN FORMASI JABATAN PENERA
1. Melakukan inventrisasi seluruh kegiatan unsur utama (unsur, sub unsur dan butir kegiatan) yang mendapatkan penilaian angka kredit sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP.03/M.PAN/I/2005, berikut perkiraan jumlah/volume output dari masing-masing butir kegiatan.
2. Melakukan inventarisasi nilai angka kredir untuk masing-masing butir kegiatan sesuai Keputusan Menteri negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP.03/M.PAN/I/2005 besaran angka kredit tersebut mencerminkan jumlah jam kerja efektif yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap output kegiatan
3. Menggunakan Jam kerja efektif setahun sebesar 1.250 jam berdasarkan jam kerja dinas 37 Jam 30 Menit dalam satu minggu dikurangi waktu tambah dan waktu boros.
4. Menghitung rata-rata angka kredit per jam untuk masing masing jenjang jabatan dengan cara membagi angka kredit kumulatif minimal dengan perkalian antara masa kerja kepangkatan secara normal (4 tahun) dan jumlah jam kerja efektif setahun, sebagai berikut: PENERA TINGKAT TERAMPIL
• Penera Pelaksana , pangkat Pengatur Muda Tk.I (II/b) = 32 : ( 4 x 1250) = 0,0064
• Penera Pelaksana, pangkat Pengatur (II/c) = 48 : (4x1250) = 0,0096
• Penera Pelaksana , pangkat Pengatur Tk.I (II/d) = 64 : (4x1250)= 0,0128
38
Penera Pelaksana Lanjutan, pangkat Penata Muda (III/a)= 80 : (4 x1250)= 0,016
Penera Pelaksana Lanjutan, pangkat Penata Muda Tk.I (III/b) 120 : (4x1250)= 0,024
Penera Penyelia, pangkat Penata (III/c) = 150 : (4x1250) =0,003
Penera Penyelia, pangkat Penata Tk.I (III/d) =240 (4x1250)=0,048
PENERA TINGKAT AHLI• Penera Pertama , Pangkat Penata
Muda (III/a) =: 80: (4X1250) = 0,016• Penera Pertama, Pangkat Penata
Muda Tk.I (III/b) = 120 : (4x12500 = 0,024
• Penera Muda Pangkat Penata ( III/c ) = 160 : (4x1250) = 0,032
• Penera Muda (III/d) = 240 : (4x1250) =0,048
39
Penera Madya , pangkat Pembina ( IV/a) = 320 : (4 x1250)= 0,064
Penera Madya pangkat Pembina Tk.I (IV/b) 440 : (4x1250)= 0,088
Penera Madya pangkat Pembina Utama Muda (IV/c) = 540 : (4x1250) =0,108
40
PERHITUNGAN BEBAN KERJA JABATAN
TAHUN 2013
Nama Jabatan : PENERA PELAKSANA
NO UNSUR SUB UNSUR
ANGKA KREDIT
RATA-RATA ANGKA KREDIT PER JAM
WAKTU EFEKTIF PENYELESAIAN PER OUT PUT
(Jam) (Kol 5/Kol 6)
VOLUME KEGIATAN (Output)
WAKTU EFEKTIF PENYELESAIAN
VOLUME KEGIATAN (ORANG JAM) (KOL 7
x Kol 8)BUTIR KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1Pelayanan Kemetrologian
Pelayanan Tera atau Tera ulang UTTP
Memeriksa material/bahan tingkat kesulitan I
0,006 0,003 2 5,00 10.000
2 Menguji sifat ukur takar dan timbang tingkat kesulitan I
0,004 0,003 1,33 5.00 6.650
3 Melakukan penjustiran UTTP
Vtingkat kesulitan I
0,002 0,003 0,66 4,00 2.640
4 Melakukan penghitungan hasil pengujian UTTP Tingkat
Kesulitan I
0,003 0,003 1 10,00 10.000
5 Membubuhkan atau menandai
dengan cap tanda tera
0,003 0,003 1 15.00 15.000
6 Pengelolaan cap tanda tera
Menguji coba cap tanda tera pada
tapak tera
0,002 0,003 0,66 10.00 6,6
7 Melakukan perawatan dan
pengamanan cap tanda tera
0,003 0,003 1 10.00 10.000
8 Kalibrasi alat ukur Melakukan kalibrasi alat ukur tingkat kesujlitan I
0,002 0,003 0,66 10,00 6.600
9 Melakukan perhitungan hasil
kalibnrasi alat ukur tingkat kesulitan I
0,003 0,003 1 10,00 10.000
JUMLAH
70896,6
TOTAL FORMASI PENERA Pelaksana pada contoh diatas untuk Tahun 2013 adalah 70.896 orang jam : 1250 jam = 56 orang
Jika pada tahun 2013 terdapat 56 orang Penera Pelaksana serta diperkirakan ada 2 orang naik menjadi Penera Pelaksana Lanjutan, 1 orang naik dari Penera Pelaksana Pemula ke Penera Pelaksana, dan 2 orang akan pensiun dalam periode antara tahun 2013 hingga awal 2014, maka jumlah lowongan formasi Penera Pelaksana yang tersedia pada tahun 2013 adalah 56 - (50