TATA CARA PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) PAJAK...
Transcript of TATA CARA PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) PAJAK...
Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.
TATA CARA PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
DI KECAMATAN TIGA BINANGA KABUPATEN KARO
Diajukan Oleh :
NIM. 062600081 Putri Cikita Br Sebayang
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan Studi Pada Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan
PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI PERPAJAKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN
2009
Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar ............................................................................................. i
Daftar Isi ...... ................................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) .............. 1 B. Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ...... 4 C. Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) .............. 5 D. Metode Praktik Kerja lapangan Mandiri (PKLM) ........................... 5 E. Metode Pengumpulan Data Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) 8 F. Sistimatika Penulisan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ... 8 BAB II GAMBARAN UMUM KECAMATAN TIGA BINANGA A. Sejarah Singkat Kecamatan Tiga Binanga ...................................... 9 B. Letak Geografi dan Topografi ........................................................ 10 C. Sejarah Singkt Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Tiga Binanga .. 11 D. Penduduk ...................................................................................... 11 E. Struktur Organisasi ......................................................................... 12 BAB III GAMBARAN DATA PBB TENTANG TATA CARA PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) DI KECAMATAN TIGA BINANGA A. Pengertian Umum PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) ...................... 15 B. Tarif Pajak dan Dasar Pengenaan Pajak PBB ................................. 18 C. Tata Cara Perhitungan PBB dan Penetapan NJOP-nya ................... 19 D. Tata Cara penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ...................... 21 BAB IV ANALISA DAN EVALUASI
A. Tata Cara dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di KP PBB Kabanjahe ....................................................................... 28
B. Upaya-Upaya yang Dilakukan dalam Menetapkan Tata Cara Penetapan NJOP PBB di KP PBB Kabanjahe ................................ 33
C. Target dan Realisasi Penerimaan PBB di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo ............................................................................. 34
Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan .................................................................................... 38 B. Saran ………………………………………………………………. 39 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1. Penyebaran Tanah di Kecamatan Tiga Binanga ....................................... 11 Tabel 2.2 Potensi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Umur ............................... 11 Tabel 2.3 Potensi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Mata Pencaharian............. 12 Tabel 4.1. Target Penerimaan dan Realisasi Penerimaan PBB ................................ 34
Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.
KATA PENGANTAR
Dengan penuh ucapan syukur kepada Allah dan Segala Kasih dan Karunia
terutama atas limpahan hikmat pengetahuan yang dicurahkan-Nya sehingga
penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan baik.
Adapun tujuan dari penulisan Proposal ini untuk memenuhi sebagai salah
satu syarat yang ditetapkan oleh Program DIII Administrasi Perpajakan
Universitas Sumatera Utara dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan
Mandiri.
Penulis menyadari bawa penulisan Praktik kerja Lapangan mandiri ini
belum sempurna, oleh karena itu penulis dengan rendah hati menerima kritik dan
saran yang bersifat membangun dari pembaca atas proposal ini.
Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih
Medan, Juli 2009
Putri Cikita Sebayang
Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM)
Negara memerlukan sumber-sumber penerimaan kas negara yang
diperuntukkan bagi Pembayaran Pengeluaran Umum, sala satunya berasala dari
sektor pajak. Tanpa adanya sumber-sumber penerimaan kas negara maka negara
tidak akan mampu menjalankan segala kewajibannya.
Pajak adalah hak prerogatif yang dimiliki oleh pemerintah untuk
melakukan pemungutan pajak yang pelaksanaannya harus didasarkan pada
Undang-Undang. Prinsp ini berlaku disemua negara demokrasi, beberapa jenis
pajak antara lain pajak Bumi dan Bagunan (PBB) sebagai pajak pusat,
pemungutan PBB didasarkan Undang-Undang no. 12 tahun 1994 tentangt pajak
bumi dan bangunan, pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dapat dipaksakan
kepada wajib pajak tanpa adanya balas jasa yang secara langsung dapat dirasakan
oleh wajib pajak. Pemerintah berhak untuk memungut pajak dari rakyat dan al ini
tidak dapat ditolak atau dibantah oleh pihak manapun, menurut peraturan
perundang-undangan no. 18 pelaksanaa pemungutan pajak.
Secara sederhana berdasarkan alur penalaran diatas maka penulis tertarik
untuk mengadakan penelitian yang akan dilakukan dalam kegiatan PKLM maka
penulis menuangan dalam judul “Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak
(NJOP) dalam Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan
Tiga Binanga Kabupaten Karo”.
Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.
B. Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM)
Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM), merupakan salah satu
persyaratan yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa perpajakan dalam
memnyelesaikan pendidikan Diploma III Administrasi Perpajakan pada Fakultas
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara dengan tujuan dan manfaat
sebagai berikut :
I. Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKLM)
1. Untuk mengetahui tata cara penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
dalam Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tiga
Binanga Kabupaten Karo.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan Nilai Jual
Objek Pajak (NJOP) dalam Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten karo.
3. Untuk mengetahui besarnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam
perhitungan PBB di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo.
II. Manfaat Praktek Kerja Lapangan Mandiri (PKLM)
a. Adapun Manfaat Praktik Kerja Lapangan (PKLM) adalah:
1. Membina kerja sama antara lembaga pendidikan dengan industri
pemerintah
2. Mendapatkan masukan berupa gagasan dan ide-ide baru khususnya
dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Meningkatkan kemampuan manajemen diri dalam bersosialisasai dan
bekerja sama dengan institusi pemerintah.
Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.
4. Menambah wawasan pengetahuan tentang sistem perpajakan khususnya
Pajak Bumui dan Bangunan (PBB).
5. Memperoleh gambaran perbandingan antara teori ilmu yang diperoleh
dalam dunia akademis dan praktek nyata dalam dunia kerja.
b. Manfaat Praktik Kerja Lapangan (PKLM) bagi Kecamatan Tiga Binanga
Kabupaten Karo.
1. Sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja dalam memberi
pelayanannya kepada masyarakat dan pencapaian target penerimaan
PBB pertahun sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Membina kerjasama yang baik dengan lembaga pendidikan.
3. Mendapat gagasan inovatif untuk mengoptimalkan perolehan PBB lewat
sosialisasi perpajakan kepada masyarakat secara bertahap dan
berkesinambunagan.
c. Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) bagi mahasiswa
1. Menambah wawasan pengetahuan tentang sistem perpajakan khususnya
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2. Dapat mempraktekkan teori yang telah diperoleh kedalam seluruh
kegiatan selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKLM).
3. mempelajari perilaku dan keahlian- keahlian baru dalam dunia kerja
4. Memahami kondisi dan situasi dari dari lokasi Praktek Kerja Lapangan
Mandiri (PKLM).
5. Mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi tenaga kerja yang memliki
kemampuan di bidang Diploma III administrasi perpajakan.
Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.
C. Ruang lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM)
Dalam hal ini penulis melakukan PKLM di Kecamatan Tiga Binanga
Kabupaten Karo. Adapun yang menjadi ruang lingkup yang paling mendasar
dalam tata cara penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dalam perhitungan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah :
1. Data tentang sejarah singkat wilayah-wilayah kerja kecamatan Tiga Binanga
kabupaten Karo. Struktur Organisasi Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten
Karo, keadaan sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Tiga Binanga
Kabupaten Karo.
2. Tata cara pendaftaran , pendataan dan penilaian objek Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) wajib pajak di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo.
3. Target penerimaan dan realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Tiga Binanga
Kabupaten Karo tahun 2007-2008.
D. Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM)
1. Persiapan
Dilakukan sebelum melakukan Praktik Kerja Lapangan Mandiri ke lokasi
Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) yang meliputi kegiatan seperti
pemilhan objek dan lokasi Praktik Kerja Lapangan Mandiri, konsultasi dengan
pihak jurusan dan dengan dosen pembimbing serta penyusunan proposal
Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM).
2. Studi Literatur
Merupakan dasae teori yang mendukung laporan ini menyangkut masalah yang
akan dibahas bersala dari buku-buku, peraturan perundang-undangan
Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.
perpajakan, majalah, surat kabar, catatan-catatan yang berhubungan dengan
laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM).
3. Observasi Lapangan
Dengan melakukan peninjauan atau pengamatan secara langsung di lokasi
Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM), yaitu Kecamatan Tiga Binanga
Kabupaten Karo.
4. Pengumpulan Data
Berdasarkan studi literatur dan observasi lapangan, penulis melakukan
pengumpulan data primer dan sekunder tentang pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo sebagai berikut :
a. Data primer
Data primer bersumber dari Kantor Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten
Karo.
b. Data sekunder
Data sekunder bersumber dari undang-undang, buku dan internet.
5. Analisa Data dan Evaluasi
Setelah memperoleh data yang diperlukan, penulis akan menganalisa data
secara kuantitatif dan kemungkinan akan diinterprestasikan secara objektif
jelas dan sistematis tentang tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di
Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo.
Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.
E. Metode Pengumpulan Data Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM)
Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri data yang
dikumpulkan adalah sebagai berikut :
1. Metode interview (wawancara)
Dalam metode interview penulis mengajukan beberapa pertanyaan
langsung kepada pegawai dalam instansi yang bersangkutan untuk menambah
objektivitas yang berkaitan dengan kebutuhan penulis untuk melengkapi laporan
ini.
2. Metode Observasi
Dalam metode ini, penulis terjun langsung ke lapangan untuk melakukan
peninjauan, pengamatan dan pencatatan sesuai dengan penelitian yang
dilaksanakan di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo.
3. Metode Dokumentasi
Dalam metode ini penulis membuat angket bersifat langsung yang isinya
mengenai data responden wajib pajak dan daftar pertanyaan serta data yang
diperoleh di tabulasikan dan dianalisis dalam Praktik Kerja Lapangan Mandiri
(PKLM).
Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.
F. Sistematika Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri
(PKLM)
BAB I : Pendahuluan
Dalam bab ini akan dibahas secara singkat tentang latar belakang
Praktik Kerja Lapangan Mandiri, tujuan dan manfaat Praktek Kerja
Lapangan Mandiri, metode praktek kerja lapangan mandiri, metode
pengumpulan data dan praktek kerja lapangan mandiri,metode
pengumpulan data dan praktik kerja langan mandiri dan sistematika
praktik kerja lapangan mandiri.
BAB II : Gambaran Umum Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo
Dalam bab ini penulis menguraikan tentang letak geografis,struktur
organisasi,sejarah singkat PBB dikecamatan Tigabinanga Kabupaten
Karo serta gambaran umum objek lokasi praktik kerja lapangan
mandiri (PKLM).
BAB III : Gambaran Data PBB Tentang Tata Cara Penghitungan NJOP,PBB di
Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo. Pada bab ini penulis
membahas tentang gambaran data PBB,ketentuan menjadi Subjek
pajak,cara-cara penghitunganPBBdan penetapan NJOP tersebut.
BAB IV : Analisis dan Evaluasi
Pada bab ini dijelaskan dan diuraikan tentang data yang
dikumpulkan dari hasil pengkajian data yang dikumpulkan dari hasil
penelitian dan hasil penelitian selanjutnya di analisis secara
mendeteil, yang artinya dalam data tersebut terdapat pembahasan
Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.
data tentang tata cara penetapan NJOP yang dilakukan di kecamatan
Tigabinanga Kabupaten Karo.
DAFTAR PUSTAKA
Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.
BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN
A. Sejarah Singkat Kecamatan Tiga Binanga
Kabupaten Karo merupakan salah satu daerah yang berudara sejuk di
Provinsi Sumatera Utara. Sekitar 63 tahun yang lalu tanah karo terbagi atas 2
(dua) Kawedanaan yaitu : Kawedanaan Kabanjahe dan Kawedanaan Tiga
Binanga. Untuk Kawedanaan Kabanjahe meliputi 5 (lima) Kecamatan yaitu :
1. Kecamatan Kabanjahe
2. Kecamatan Tiga Panah
3. Kecamatan Barus Jahe
4. Kecamatan Merek
5. Kecamatan Payung/Tiga Nderket
Sedangkan untuk Kawedanaan Tiga Binanga sendiri juga meliputi 5
(lima) Kecamatan yaitu :
1. Kecamatan Tiga Binanga
2. Kecamatan Marding-ding
3. Kecamatan Juhar
4. Kecamatan Munthe
5. Kecamatan Kuta Buluh
Pada waktu penjajahan Belanda, kampung-kampung di Tanah Karo oleh
pemerintah Belanda setiap desa/kampung akan diangkat seorang kepala dusun,
kemudian setelah Proklamasi Kemerdekaan oleh Pemerintah Indonesia setiap desa
diangkat seorang kepala kampung. Pada tahun 1950-an disekitar daerah Tiga
Binanga terdapat beberapa daerah administrasi antara lain meliputi : desa
Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.
Pergendangen, desa Perbesi, desa Gunung, desa Kem-kem- Lau Kapur, desa Kuta
Bangun dan desa Kuala dan pusat pasar Kecamatan Tiga Binanga. Berdasarkan
Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1973, Kecamatan Tiga Binanga ditetapkan
menjadi salah satu Kecamatan di Kabupaten Karo, sehingga pada tahun 1984
sampai dengan 1985 kedudukan administrasi menjadi sebuah Kelurahan Tiga
Binanga Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo.
B. Letak Geografi dan Topografi
Kecamatan Tiga Binanga terletak pada ketinggian 1.300 m dari permukaan
laut, memiliki suhu udara rata-rata 12 sampai dengan 32°C dan curah hujan 3500
mm pertahun. Lokasi Kecamatan Tiga Binanga berada sekitar 29 km arah Timur
Laut ibukota Kabupaten Karo, adapun batas-batas wilayah Kecamatan Tiga
Binanga meliput i :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kuta Buluh dan Kecamatan
Payung
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Kecamatan Tanah
Pinem
c. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Lau Baleng
d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Juhar
Kondisi topografi permukaan tanah di Kecamatan Tiga Binanga adalah
dataran dan perbukitan serta luasnya sekitar ± 535 Ha, dengan tata guna tanah
disajikan secara terperinci dalam tabel sebagai berikut :
Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.
Tabel 2.1. Penyebaran Tanah di Kecamatan Tiga Binanga
No. Tata Guna Tanah Luas (Ha) 1. Areal pemukiman umum ± 235 2. Areal Jalan ± 0,9 3. Areal bukit/lembah ± 60 4. Areal Perladangan/persawahan ± 120 5. Areal Lain-lain ± 119 Jumlah ± 535
Sumber : Kantor Camat Kecamatan Tiga Binanga (2008)
C. Sejarah Singkat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tiga
Binanga
Pada jaman Belanda pajak disebut dengan Blasteng, kemudian sesudah
kemerdekaan pajak disebut dengan IPEDA (Iuran Pendapatan Daerah). Sekitar
tahun 80 an IPEDA berubah menjadi PBB. Sumber-sumber PBB ditetapkan dari
luasnya lahan atas tanah persilnya kemudian bangunan yang berdiri diatas
tanah/persilannya itu ditetapkan nilai jual bangunan.
D. Penduduk
1. Menurut Usia
Berdasarkan data statistik jumlah penduduk di Kecamatan Tiga Binanga ±
3.559 jiwa. Adapun potensi sumber daya manusia menurut usia dapat dillihat pada
tabel 2.2. berikut.
Tabel 2.2. Potensi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Umur
No. Usia (Tahun) Jumlah Persen (%) 1. 0 – 25 1.123 31,6 2. 26 – 60 1.452 40,8 3. > 61 984 27, Jumlah 3.559 100,0
Sumber : Kantor Camat Kecamatan Tiga Binanga (2008)
Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.
Berdasarkan tabel 2.2. diatas dapat dilihat bahwa penduduk di Kecamatan
Tiga Binanga yang tebanyak berusia 26-60 tahun yaitu 1.452 jiwa (40,8%).
2. Menurut Mata Pencaharian
Kecamatan Tiga Binanga merupakan suatu tempat dimana penduduknya
sebagain besar hidup dari bertani dan berdagang, tetapi ada juga yang bekerja
sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau sebagai pegawai swasta. Agar lebih
jelas dapat dilihat pada tabel 2.3. berikut.
Tabel 2.3. Potensi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Mata Pencaharian
No. Usia (Tahun) Jumlah Persen (%) 1. Petani 1.567 44,0 2. Pedagang 379 10,6 3. PNS 57 1,6 4. Lain-lain 1.556 43,8 Jumlah 3.559 100,0
Sumber :Kantor Camat Kecamatan Tiga Binanga (2008)
Berdasarkan tabel 2.3. diatas dapat dilihat bahwa penduduk di Kecamatan
Tiga Binanga Kabupaten Karo lebih banyak bekerja sebagai petani yaitu ada
1.567 orang (44%).
E. Struktur Organisasi
Struktur organisasi adalah gambaran rangkaian hirarki dan hubungan
formal sejumlah orang dalam suatu organisasi menyangkut tugas dan fungsi
sehingga tujuan yang diharapkan organisasi dapat dicapai secara efektif dan
efisien.
Kecamatan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk
yang mempunyai organisasi pemerintah. Susunan organisasi Kecamatan Tiga
Binanga Kabupaten Karo berdasarkan UU N0. 12 tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 17 tahun 2004 terdiri dari :
Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.
1. Kepala Kecamatan
2. Sekretaris Kecamatan
3. Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan
4. Kepala Seksi Pembangunan
5. Kepala Seksi Kemasyarakatan
6. Kepala Seksi Umum
1. Tugas dan fungsi Kepegawaian Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo
a. Kepala Kecamatan, Camat sebagai pemimpin di dalam susunan
pemerintahan di Kecamatan berada di puncak hirarki struktur organisasi,
Camat bertugas untuk :
- Mengkoordinasikan tugas-tugas para Kepala Seksi agar berjalan dengan
baik
- Menandatangani surat-surat yang masuk dan keluar dari Kantor Kecamatan
b. Sekretaris Kecamatan
Tugas dan fungsi Sekretaris Kecamatan adalah :
- Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan langsung
membawahi pelaksanaan urusan keuangan, urusan pemerintahan dan
kemasyarakatan
- Menyelenggarakan pembinaan administrasi pemerintahan kecamatan dan
membreikan pelayanan staf kepada Kepala Kecamatan
c. Kasie Pemerintahan
Tugas dan fungsi kasi pemerintahan adalah sebagai berikut :
- Urusan tentang peraturan dan pemerintahan kecamatan
- Kartu Rumah Tangga dan Kartu Tanda Pengenal (KTP)
Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.
- Urusan Kepala Lingkungan
- Urusan kependudukan
- Urusan surat pindah masuk dan surat pindah keluar
- Urusan surat jalan
d. Kasie Pembangunan
Kasi pembangunan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :
- Pembangunan Kecamatan
- Sosial ekonomi masyarakat Kecamatan
- Urusan lingkungan perumahan
- Penelitian tanah dan bangunan
- Sektor pertanian dan perikanan
e. Kasie Kemasyarakatan
Kasie kemasyarakatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- Kesejahteraan masyarakat
- Keluarga Berencana
- Olahraga, kesenia, pendidikan dan kebersihan
- Keagamaan/kerohanian
- Surat keterangan mohon ijin keramaian
f. Kasie Umum
Kasie umum mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKBB)
- Inventarisasi Parpol/Ormas/LSM
- Urusan agenda surat masuk dan keluar
- Inventarisasi tokoh/pemuka masyarakat
Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.
BAB III
GAMBARAN DATA PBB TENTANG TATA CARA PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) DI
KECAMATAN TIGA BINANGA
A. Pengertian Umum PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)
1. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Menurut Direktorat Jendral Pajak (2007), Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan
berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994.
2. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pengertian pajak bumi dan bangunan adalah pajak negara yang dikenakan
terhadap harta tak bergerak berupa bumi dan bangunan. Berdasarkan undang-
undang No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.
12 Tahun 1994 PBB merupakan salah satu pajak yang bersifat kebendaan, artinya
besarnya pembebasan pajak ditentukan oleh keadaan objek pajak itu saja yaitu
bumi dan bangunan, bumi dan bangunan memiliki pengertian yakni sebagai
berikut :’
a. Bumi adalah permukaan bumi (meliputi tanah dan perairan pedalaman
serta laut yang berada di permukaan bumi) dan tubuh bumi yang ada di
bawahnya.
b. Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara
tetap pada tanah dan atau perairan. Yang termasuk dalam pengertian
bangunan adalah :
- Jalan tol
Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.
- Kolam renang
- Tempat olah raga
- Galangan kapal, dermaga
- Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
- Fasilitas lain yang memberikan manfaat.
c. Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi
jual beli yang terjadi secara wajar, bilamanan tidak terdapat transaksi jual
beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang
sejenis atau nilai perolehan baru atau Nilai Objek Pengganti.
d. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah sarana bagi Wajib Pajak
(WP) untuk mendaftarkan Objek Pajak yang akan dipakai sebagai dasar
untuk menghitung Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terhutang.
e. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)adalah surat yagn digunakan
oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak
terhutang kepada Wajib Pajak.
3. Subjek, Objek dan Wajib Pajak PBB
a. Subjek Pajak PBB
Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata :
- mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau;
- memperoleh manfaat atas bumi , dan atau:
- memiliki bangunan, dan atau;
- menguasai bangunan,dan atau;
- memperolah manfaat atas bangunan
b. Objek Pajak
Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.
Di dalam UU PBB No.12 Tahun 1994 pasal 2 ayat (2) mengatur
pengenaan objek PBB berdasarkan klasifikasi, dimana nilai jual bumi dan
bangunan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan penghitungan
pajak yang terhutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah perlu
diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
- Letak
- Peruntukan
- Pemanfaatan
- Kondisi lingkungan dan lain-lain
Sedangkan dalam menentukan klasifikasi bangunan perlu diperhatikan
faktor-faktor sebagai berikut :
- Bahan yang digunakan
- Rekayasa
- Letak
- Kondisi lingkungan, dan lain-lain.
Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak,
pemotongan pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan perpajakan.
B. Tarif Pajak dan Dasar Pengenaan Pajak PBB
1. Tarif pajak
Besarnya tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5%.
Tarif pajak sebesar 0,5% berlaku untuk semua objek PBB, karena
persentasenya tetap maka tarif seperti ini disebut tarif tunggal atau tarif tetap.
2. Dasar Pengenaan Pajak PBB
Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.
Dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP
ditetapkan per wilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan
mendengar pertimbangan Bupati/Walikota serta memperhatikan :
a. Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara
wajar
b. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya
berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya
c. Nilai perolehan baru
d. Penentuan Nilai Jual Objek Pajak pengganti
Besarnya Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri
Keuangan. Besarnya Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) adalah seabgai berikut :
- Objek Pajak perkebunan adalah 40%
- Objek Pajak kehutanan adalah 40%
- Objek Pajak pertambangan adalh 20%
- Objek Pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan) :
• Apabila NJOP-nya ≥ Rp. 1.000.000 adalah 40%
• Apabila NJOP-nya < Rp. 1.000.000 adalah 20%
C. Tata Cara Penghitungan PBB dan Penetapan NJOP-nya
a. Cara Penghitungan PBB
Besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak
dengan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP).
a. Perhitungan PBB Atas Tanah dan Bangunan
PBB = Tarif x NJKP = 0,5% x { Persentase NJKP x (NJOP – NJOPTKP)}
Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.
Contoh :
Diatas tanah pada soal diatas berdiri sebuah bangunan seluas 200 m²,
NJOP-nya Rp.150.000.000. Hitung PBB tshun 2003 atas tanah dan bangunan
tersebut.
Jawab :
- Luas tanah 400 m², NJOP Rp. 80.000.000 atau Rp.200.000/m² konversi
Kelas A26 NJOP untuk perhitungan PBB = Rp.200.000/m².
- Luas bangunan 200 m², NJOP Rp.150.000.000 atau Rp.750.000/m²
konversi kelas A3, NJOP untuk perhitungan PBB = Rp.823.000/m²
- NJOP tanah = 400 x Rp.200.000 = Rp. 80.000.000,-
- NJOP Bangunan = 200 x Rp.823.000 = Rp. 164.600.000,-
- NJOP Tanah dan Bangunan = Rp. 244.600.000,-
- NJOPTKP = Rp. 8.000.000,-
- NJOP untuk perhitungan PBB = Rp. 236.600.000,-
- NJKP = 20% x Rp.236.600.000 = Rp. 47.320.000,-
- PBB = 0,5% x Rp.47.320.000 = Rp. 236.000,-
b. Perhitungan PBB lebih dari satu objek Pajak
Tn Ibnu memiliki rumah dan toko yang letaknya di Jalan Jamón Ginting, dengan
rincian sebagai berikut :
1. Rumah
Luas tanah 600 m², NJOP-nya Rp.60.000.000
Bangunan 300 m², NJOP Rp.120.000.000
Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.
2. Toko
Tanah 300 m², NJOP-nya Rp.48.000.000
Bangunan 200 m², NJOP-nya Rp.70.000.000
Berapa PBB terhutang Tn Ibnu ?
1. Rumah
- Luas tanah 600 m², NJOP Rp.60.000.000 atau Rp. 100.000/m². Konversi kls
A. 29 NJOP untuk perhitungan PBB = Rp. 103.000/m²
- Luas bangunan 300 m², NJOP-nya Rp.120.000.000/ m² atau Rp.400.000/ m².
Konversi kls A.7. NJOP untuk perhitungan PBB = Rp.429.000/ m². Maka
hasilnya adalah sebagai berikut :
Tanah = 600 x Rp. 103.000 = Rp. 61.800.000,-
Bangunan = 300 x Rp.429.000 = Rp. 128.700.000,-
NJOP = Rp. 190.500.000,-
NJOPTKP = Rp. 8.000.000,-
NJKP = Rp.182.500.000,-
PBB terhutang atas rumah = 0,5% x 20% x Rp. 182.500.000
= Rp. 182.500
2. Toko
- Luas tanah 300 m², NJOP Rp.48.000.000 atau Rp. 160.000/ m². Konversi kls
A.27. NJOP untuk perhitungan PBB = Rp. 160.000/ m²
- Luas bangunan 200 m², NJOP Rp. 70.000.000 atau Rp.375.000/ m². Konversi
kls A.8.
NJOP untuk perhitungan PBB = Rp.365.000/ m². Maka hasilnya adalah
sebagai berikut :
Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.
Tanah = 300 x Rp.160.000 = Rp. 48.000.000,-
Bangunan = 200 ;x Rp.365.000 = Rp. 73.000.000,-
NJKP = Rp. 121.000.000,-
PBB terhutang atas toko Tn. Ibnu adalah = 0,5% x 20% x Rp.121.000.000
= Rp. 121.000,-
D. Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
Cara penetapan objek pajak dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu
pendaftaran dan pendataan objek pajak PBB.
1. Pendaftaran
Pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan oleh subjek pajak
dengan cara mengambil, mengisi, mengembalikan Surat Pemberitahuan Objek
Pajak (SPOP) secara jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan
dikembalikan atau ke kantor-kantor Direktorat Jenderal Pajak setempat atau
tempat yang ditunjuk untuk pengambilan dan pengembalian SPOP dengan
dilampiri bukti-bukti pendukung seperti :
- Sket/denah objek pajak
- Foto copy sertifikat tanah
- Foto copy akta jual beli
- Atau bukti pendukung lainnya.
Pendaftaran di wilayah yang berbasis datanya belum terbentuk pola
SISMIOP, Nilai Objek Pajak (NOP) yang diberikan bukan merupakan hasil
kegiatan pendataan sehingga tidak dapat menunjukkan posisi relatifnya. Adapun
tahap kegiatannya sebagai berikut :
Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.
a. Persiapan
- Kantor Pelayanan PBB memberitahukan kepada Pemerintah Daerah setempat
tentang kegiatan pendaftaran objek pajak sebagai upaya untuk meningkatkan
pelayanan kepada wajib pajak.
- Kantor Pelayanan PBB bersama Pemerintah Daerh setempat menujuk tempat-
tempat pengambilan dan pengembalian SPOP. Tempat yang ditunjuk antara
lain :
1. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Kantor Penyuluhan Pajak
3. Kantor Dinas Pendapatan Daerah
4. Kantor Kecamatan
5. Kantor Desa Kelurahan
6. Tempat lain dianggap memungkinkan
b. Pelaksanan Persiapan
Pelaksanaan pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bangunan akan
melibatkan 3 (tiga) unsur yaitu subjek pajak, petugas tempat pengambalian dan
pengembalian SPOP, serta petugas Direktorat Jenderal Pajak yang ditugaskan
dalam rangka pembinaan wilayah. Masing-masing unsur mempunyai kewajiban
sebagai berikut :
1. Kewajiban Petugas pada Tempat Pengambilan dan Pengembalian SPOP
- Memberikan formulir SPOP kepada subjek pajak yang datang mendaftarkan
objek pajak
- Memberikan tandfa terima penyampaian SPOP kepada subjek pajak untuk
diisi dan ditandatangani
Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.
- Mencatat identitas subjek pajak dan atau kuasanya yang menerima SPOP,
dalam hal ini kepada subjek pajak atau kuasanya supaya diminta untuk
menunjukkan identitasnya (copy SIM/KTP dan lain-lain)
- Menerima SPOP yang sudah diisi, ditandatangani, dilengkapi dengan data
pendukungnya, dan dikembalikan oleh subjek pajak atau kuasanya serta
memberikan Tanda terima Pengembalian SPOP
- Mengirimkan laporan Daftar Penjagaan dan Penyampaian dan Pengembalian
SPOP kepada KP PBB pada setiap hari kerja berikutnya apabila hari Sabtu
jatuh pada hari libur desertai dengan :
a. Tanda terima penyampaian SPOP
b. SPOP yang sudah dikembalikan oleh subjek pajak, beserta tanda terima
pengembalian SPOP
c. Surat pengantar
- Mengajukan permintaan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk
mendapatkan tambahan formulir SPOP, dalam hal persediaan SPOP sudah
tidak mencukupi.
2. Kewajiban Subjek Pajak pada Pelaksanaan Pendaftaran Objek Pajak
- Mengambil formulir SPOP pada tempat-tempat yang ditunjuk
- Mengisi formulir SPOP dengan jelas dan lengkap serta menandatanganinya,
bila perlu dilengkapi dengan data pendukungnya
- Dalam hal yang menjadi subjek pajak adalah badan hukum, maka yang
menandatangani SPOP adalah pengurus/direksi
- Dalam hal SPOP ditandangani bukan oleh subjek pihak yang bersangkutan,
maka harus dilampiri surat kuasa khusus dari subjek pajak
Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.
- Mengembalikan formulir SPOP yang sudah diisi ke Kantor Pelayanan PBB
setempat atau tempat dimana formulir SPOP diperoleh, selambat-lambatnya
tiga objek pajak yang dilaporkan sebelumnya bahwa objek pajak tersebut
telah dikenakan PBB
3. Kewajiban Petugas Kantor Pelayanan PBB
- Membuat Buku Penjagaan Penyampaian dan Pengembalian SPOP mengenai
semua SPOP yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB baik langsung
maupun dari tempat yang ditunjuk sebagai tempat pengambilan dan
pengembalian SPOP dalam daftar rekapitulasi SPOP yang diterima kembali
dari subjek pajak
- Menerima dan menatausahakan laporan yang disampaikan oleh petugas
penanggung jawab tempat pengambilan dan pengembalian SPOP.
- Meneliti SPOP yang sudah dikembalikan baik langsung maupun dari tempat
yang ditunjuk sebagai tempat pendaftaran.
- Memberikan laporan kepada Kepala Kantor Pelayanan PBB mengenai
subjek pajak yang belum mengembalikan SPOP setelah batas waktu 30 hari
sejak tanggal diterimanya SPOP, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah
batas waktu pengembalian SPOP untuk pengembalian SPOP ditentukan
paling lama 15 hari terhitung mulai tanggal pengiriman (stempel pos).
- Melaporkan kepada Kepala Kantor Pelayanan PBB dengan tindasan kepada
Kepala Seksi Penetapan apabila subjek pajak tidak juga mengembalikan
SPOP setelah melewati batas waktu yang ditentukan dalam surat teguran
pengembalian SPOP, untuk diterbitkan SKP-nya.
2. Pendataan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.
Pendataan objek dan subjek PBB dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan
Pajak Pratama dengan menggunakan formulir SPOP dan dilakukan sekurang-
kurangnya untuk satu wilayah administrasi desa/kelurahan. Pendataan dapat
dilakukan dengan cara :
a. Pendataan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP
Kegiatan ini daapt dilaksanakan pada daerah/wilayah yang pada umumnya
belum/tidak mempunyai peta, daerah terpencil atau potensi PBB relatif kecil
b. Pendataan dengan identifikasi Objek Pajak
Dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang sudah memiliki peta garis/peta
foto yang dapat menentukan posisi relatif Objek Pajak tetapi tidak mempunyai
data administrasi PBB tiga tahun terakhir secara lengkap.
c. Pendataan dengan Vertifikasi Objek Pajak
Alternatif ini dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang sudah mempunyai
peta garis/peta foto yang dapat menentukan posisi relatif Objek Pajak dan
mempunyai data administrasi PBB tiga tahun terakhir secara lengkap
d. Pendataaan dengan Pengukuran Bidang Objek Pajak
Alternatid ini dapat dilaksanakan pada daerh/wilayah yang hanya mempunyai
sket peta desa/kelurahan dan atau peta garis/peta foto tetapi belum dapat
digunakan untuk menentukan posisi relatif Objek Pajak.
3. Cara Penilaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
Mengingat jumlah objek pajak yang sangat banyak dan menyebar
diseluruh wilayah Indonesia, sedangkan jumlah tenaga penilai dan waktu yang
Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.
tersedia sangat terbatas maka pelaksanaan penilaian dilakukan dengan 3 (tiga)
cara, yaitu :
a. Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach)
Pada pendekatan ini NJOP dihitung dengan cara membandingkan objek pajak
yang sejenisnya dengan objek pajak lain yang telah diketahui harga
pasarannya. Pendekatan ini pada umumnya digunakan untuk menentukan
NJOP tanah, namun dapat juga dipakai untuk menentukan NJOP bangunan.
b. Pendekatan Biaya
Pada pendekatan ini NJOP dihitung dengan menjumlahkan nilai tanah dan
nilai bangunan. Nilai tanah ditentukan dengan menjumlahkan nilai tanah
menggunakan pendekatan data pasar, sedangkan bangunan ditentuan dengan
menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membuat bangunan baru
yang sejenis dikurangi penyusutannya.
c. Pedekatan Pendapatan (Income Approach)
Pada pendekatan ini NJOP dihitung dengan cara merekapitulasikan
pendapatan 1 (satu) tahun dari objek pajak yang bersangkutan. Pada umumnya
pendekatan ini diterapkan untuk objek pajak yang dibangun dengan tujuan
untuk menghasilkan pendapatan seperti hotel, gedung perkantoran yang
disewakan, jalan tol, objek rekreasi dan sebagainya.
Dalam penentuan NJOP, penilaian berdasarkan pendekatan dipakai juga
sebagai alat penguji terhadap nilai yang dihasilkan dengan pendekatan
lainnya.
Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.
BAB IV
ANALISA DAN EVALUASI
A. Tata Cara dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di KP PBB
Kabanjahe
Hasil gambaran data yang diperoleh melalui penelitian tentang mekanisme
dan prosedur penetapan NJOP PBB di KP PBB Kabanjahe, dimana penetapan
NJOP ini sangat berpengaruh besar dalam penetapan pajak terhutang atas PBB
masyarakat, baik itu tanah maupun bangunan yang didirikan diatas tanah tersebut.
Tata cara Penetapan NJOP PBB KP Kabanjahe baik itu NJOP PBB
perkotaan dan pedesaan disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku serta
peraturan pemerintah atas PBB. Hal ini dapat kita lihat pada penetapan NJOP
PBB di KP PBB Kabanjahe disesuaikan dengan Keputusan Menteri Keuangan
No. 523.KMK 04/1998 tanggal 18 Desember 1998 tentang Penentuan Klasifikasi
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB yang telah mengatur pokok-pokok sebagai
berikut :
1. Standar Investasi adalah jumlah yang diinvestasikan untuk suatu
pembangunan dan atau penggalian jenis sumber daya alam atau budi daya
tertentu yang dihitung berdasarkan komponen tenaga kerja, bahan, dan alat
mulai dari awal pelaksanaan sampai tahap produksi atau menghasilkan.
2. Objek Pajak yang bersifat khusus adalah objek pajak yang letak, bentuk,
peruntukan dan atau penggunaannya mempunyai sifat dan karakteristik
khusus.
Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.
3. Dalam hal Objek Pajak yang nilai jual per m² nya lebih besar dari ketentuan
NJOP maka NJOP yang terjadi di lapangan digunakan sebagai dasar
pengenaan PBB.
4. Objek Pajak sektor pedesaan dan perkotaan yang tidak bersifat khusus NJOP
ditentukan berdasarkan Nilai Indikasi Rata-rata yang diperoleh dari penilaian
secara masal.
5. Besarnya NJOP sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan serta usaha
dibidang perikanan, peternakan dan perairan untuk areal produksi dan atau
areal belum produksi, ditentukan berdasarkan nilai jual permukaan bumi dan
bangunan ditambah dengan nilai investasi atau nilai jual pengganti atau
dihitung secara keseluruhan berdasarkan nilai jual pengganti.
6. Untuk objek pajak tertentu yang bersifat khusus, NJOP dapat ditentukan
berdasarkan nilai pasar yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional Penilai secara
individual.
Tata cara penetapan NJOP PBB yang berlaku atau ditetapkan di KP PBB
Kabanjahe pada saat ini adalah :
a. Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh subjek pajak
dengan cara mengambil, mengisi dan mengembalikan SPOP atau Surat
Pemberitahuan Objek Pajak ke Dirjen Pajak setempat atau tempat-tempat yang
ditunjuk untuk pengambilan dan pengembalian SPOP.
b. Pendataan Objek dan Subjek PBB dilakukan oleh KP PBB Kabanjahe atau
pihak lain yang ditunjuk Dirjen Pajak setelah dilakukan pendaftaran oleh
wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya. Pendataan dilakukan dengan
cara sebagai berikut :
Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.
1. Pendataan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP
terdiri dari:
- Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP perorangan
dimana penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP perorangan
dilakukan dengan menyebarkan SPOP langsung kepada subjek pajak
atau kuasanya dengan berpedoman pada sket/peta blok yang telah ada.
- Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP kolektif ini untuk
daerah yang potensi PBB-nya relatif lebih kecil, cakupan wilayah dan
objek pajak luas, dengan alternatif ini SPOP disebarkan melalui aparat
desa atau kelurahan setelah terlebih dahulu membuat sket/peta.
2. Pendataan dengan Indentifikasi Objek Pajak
Pendataan dengan alternatif ini dapat dilaksanakan pada
daerah/wilayah yang sudah memiliki peta garis/peta foto yang dapat
menentukan posisi relatif objek pajak, tetapi tidak memiliki data
administrasi pembukuan PBB. Data tersebut merupakan hasil pendataan
secara lengkap tiga tahun terakhir.
3. Pendataan dengan Verikasi Data Objek Pajak
Alternatif ini dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang sudah
mempunyai peta garis/peta foto dan sudah mempunyai data administrasi
pembukuan PBB, hasil pendataan tiga tahun terakhir secara lengkap
4. Pendataan dengan Pengukuran Bidang Objek Pajak
Alternatif ini dapat dilaksanakn pada daerah/wilayah yang hanya
mempunyai sket peta desa/kelurahan (misalnya dari Biro Pusat Statistik
atau Instalasi lain) dan atau peta garis/peta foto tetapi belum dapat
Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.
digunakan untuk menentukan posisi relatif objek pajak. Adapun kegiatan
pendataan berdasarkan :
a. Pengadaan sket, peta desa/kelurahan, sarana pendukung lainnya
b. Pembuatan Konsep Sket/Peta desa/ Kelurahan
Dalam pekerjaan dalam pembuatan konsep sket/peta desa/kelurahan
adalah berdasarkan :
- Orientasi lapangan, kegiatan ini bertujuan untuk mencocokan
keadaan yang tergambar pada konsep sket/peta desa/kelurahan
dengan keadaan yang sebenarnya dilapangan
- Penentuan batas blok, kegiatan ini harus memperhatikan karakteristik
fisik yang tidak berubah dalam kurun waktu yang lama
- Pemberian nomor blok, nomor blok yang terdiri dari tiga digit
dimulai dari kiri atas peta dengan menggunakan angka Arab, dan
disusun secara spiral sesuai dengan arah jarum jam
c. Pembuatan Konsep Sket/Peta ZNT
- Tahap persiapan
- Pengumpulan data harga jual
- Kompilasi Data
- Rekapitulasi Data
- Menentukan Nilai Pasar Tanah per m²
- Membuat Batas Imajiner TNT
- Analisa Data Penentuan NIR
- Pembuatan Peta ZNT Akhir
d. Pembuatan Konsep DBKB
Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.
- Tahap pembuatan DBKB
- Biaya Komponen Bangunan terdiri dari :
1. Biaya Komponen Utama
2. Biaya Komponmen Material Bangunan
3. Biaya Komponen Fasilitas Bangunan
c. Penilaian dilakukan setelah diadakan pendataan terhadap objek pajak baik itu
bumi dan bangunan. Penilaian dialkukan dengan tiga pendekatan yaitu :
- Pendekatan Data Pasar
Pendekatan data pasar dilakukan dengan cara membandingkan objek
pajak yang akan dinilai objek pajak lain yang sejenis yang nilai jualnya sudah
diketahui dengan melakukan penyesuaian yang dipandang perlu. Pendekatan
pasar terutama diterapkan untuk penentuan NJOP bumi dan bangunan.
- Pendekatan Biaya
Pendekatan Biaya digunakan untuk penilaian bangunan dengan cara
memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membuat bangunan
baru objek yang dinilai dikurangi penyusutan
- Pendekatan Kapitalisasi Pendapatan
Dilakukan dengan cara berdasarkan penilaian pendekatan kapitalisasi
pendapatan. Cara penilaian setelah dilakukan pendekatan adalah sebagai
berikut :
1. Penilaian Massal
Dalam sistem ini NJOP bumi dihitung berdasarkan NIR yang terdapat pada
setiap ZNT, sedangkan NJOP bangunan berdasarkan DBKB
2. Penilaian Individual
Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.
Penilaian Individual dapat diterapkan untuk objek tertentu yang bernilai tinggi
baik itu objek pajak khusus dan objek pajak umum yang telah dinilai dengan
CAV walaupun hasilnya tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya karena
keterbatasan aplikasi program.
Maksud dan tujuan kegiatan pendataan, pendaftaran, penilaian objek dan
subjek PBB dimaksudkan untuk menciptakan suatu basis data yang akurat dan up
to date dengan mengintegrasikan semua aktivitas administrasi PBB kedalam suatu
wadah, sehingga pelaksanaannya dapat lebih seragam, sederhana, cepat dan
efisien. Dengan demikian diharapkan akan dapat tercipta pengenaan pajak yang
lebih adil dan merata, peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan, serta
dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak.
B. Upaya-Upaya yang dilakukan dalam Menetapkan Tata Cara Penetapan NJOP PBB di KP PBB Kabanjahe
Menghadapi beban tugas yang semakin kompleks terutama di penetapan
NJOP PBB dituntut kerja keras serta kebijakan-kebijakan aktual, sehingga mampu
mendorong dan merangsang efisiensi dan efektifitas kerja mereka dalam
penetapan NJOP lebih adil dan merata. Dalam operasionalnya KP PBB Kabanjahe
mengalami beberapa kendala antara lain :
1. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban PBB
nya
2. Kurangnya aktifitas pemungutan desa/aparat kecamatan dalam melaksanakan
penetapan NJOP PBB masyaraakt.
3. Kurangnya kerja sama dengan instansi-instansi dalam lingkungan Pemda di
Kabanjahe
Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.
4. Masih banyaknya tanah-tanah kosong yang sulit diketahui pemiliknya
5. Terbatasnya suber daya manusia dan dana
6. Terlambatnya SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang)diterima oleh
wajiib pajak
7. Adanya data yang tercantum dalam SPPT tidak sama dengan kondisi di
lapangan
8. Krisis ekomomi yang berkepanjanann yang membuat masyarakat enggan
atau tidak peduli terhadap kewajiban membayar pajak
Pada umumnya upaya-upaya yang dilakukan dalam Menetapkan
Mekanisme dan Prosedur Penetapan NJOP di KP PBB Kabanjahe yaitu :
- Intensifikasi, dalam tata cara penetapan NJOP dimaksudkan dengan
kegiatan yang secara terus menerus yang dibarengi dengan pengelolaan
atas klasifikasi penetapan NJOP yang telah ada dengan sasaran untuk
meningkatkan penetapan NJOP PBB masyarakat lebih adil
- Ekstensifikasi, dalam tata cara penetapan NJOP dimaksudkan dengan
penggalian sumber-sumber baru diluar dari klasifikasi NJOP yang sudah
ada untuk meningkatkan penetapan NJOP PBB masyarakat lebih adil.
C. Target dan Realisasi Penerimaan PBB di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo
Tabel 4.1. Target Peneriman dan Realisasi Penerimaan PBB
No. Tahun Target
Penerimaan Realisasi
penerimaan Persentase
1. 2006 25.592.175 25.592.175 100% 2. 2007 34.478.981 34.478.981 100% 3. 2008 42.855.794 42.855.794 100%
Total 102.926.950 102.926.950 100% Sumber > Camat Kecamatan Tiga Binanga Tahun 2008
Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.
Pada tabel 4.1. diatas menunjukkan target penerimaan PBB dari wajib
pajak Kecamatan Tiga Binanga tahun 2006 sejumlah Rp. 25.592.175, target
penerimaan tahun 2007 sejumlah Rp. 34.478.981 dan target penerimaan tahun
2008 sejumlah Rp. 42.855.794, sehingga total target penerimaan PBB secara
keseluruhan tersebut adalah Rp. 102.926.950, sedangkan persentase pelunasan
PBB dari target penerimaan untuk setiap tahun pajak merupakan hasil yang baik
karena pada tahun 2006 – 2008 mencapai ±100%. Adanya perbedaan antara angka
target penerimaan PBB dengan angka realisasi penenrimaan dapat dipahami
karena dalam realisasi penerimaan PBB tersebut, tunggakan PBB dari tahun
sebelumnya, tetapi hasil realisasi penerimaan tetap memenuhi target yang
ditetapkan oleh petugas pajak.
Tingginya tingkat kesadaran masyarakat wajib pajak di Kecamatan Tiga
Binanga Kabupaten Karo dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab antara lain
sebagai berikut :
1. Petugas pajak atau fiksus yang diberi jabatan fungsional di Kantor Kelurahan
sedang menjalankan kewajibannya secara perokatif yaitu langsung turun ke
lapangan dengan mendatangi wajib pajak untuk menyampaikan SPPT dan
sekaligus mengingatkan secara jelas agar wajib pajak membayar PBB sebelum
jatuh tempo. Disamping itu fiksus juga membuka pelayanana satu kali
seminggu di Kantor Kecamatan untuk memberikan penyuluhan dan
soisialisasi PBB sehingga mempermudah wajib pajak untuk memenuhi hak
dan kewajibannya.
2. Tingkat pendidikan masyarakat wajib pajak Kecamatan Tiga Binanga
Kabupaten Karo termasuk kedalam kategori baik, karena sarana pendidikan
Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.
mulai dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah lanjutan tingkat atas baik
negeri maupun swasta sudah ada meskipun sebagian lokasi sarana tersebut
bukan daerah Kecamtan tetapi jaraknya dekat dengan tempat tinggal
masyarakat. Secara umum tingkat pendidikan yang baik berhubungan dengan
tingkat kesadaran yang baik juga termasuk kedalam kewajiban membayar
PBB.
3. Faktor ekonomi, Masyarakat wajib pajak Tiga Binanga bertempat tinggal di
sekitar Kecamatan Tiga Binanga. Oleh karena itu sebagian besar wajib pajak
mempunyai mata pencarian sebagai petani dan wiraswasta, karena lokasi
perladangan dan sawah mereka tidak jauh dari tempat tinggal mereka,
disamping itu sebagai pedagang wajib pajak terbiasa dengan pungutan pajak.
Dengan tingkat pendapatan masyarakat wajib pajak yang sudah memadai dan
sudah membayar pungutan-pungutan lain yang berhubungan dengan jkgiatan
usaha mereka,makatingkat kesadaran PBB sebelum tanggal jatuh tempo sudah
tinggi.
4. Tata cara penyampaian Surat Penetapan Pajak Terhutang (SPPT) dari Kantor
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) lewat Dinas Pendapatan
Kabupaten Karo sampai kepada masyarakat wajib pajak dengan melibatkan
peran serta pihak kantor kecamatan untuk lebih memudahkan, bahkan
Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo juga melibatkan peran serta kepala
lingkungan yang ada di wilayahnya. Waktu penyerahan SPPT kepada wajib
pajak sudah dianggap tepat yaitu untuk memenuhi tanggal jatuh tempo
penbayaran PBB petugas Kelurahan sudah menyerahkan SPPT kepada wajib
pajak selambat-lambatnya pada bulan Mei. Di Kecamatan Tiga Binanga
Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.
Kabupaten Karo penyampaian SPPT kepada wajib pajak sudah sepenuhnya
diserahkan oleh Dispenda Kabupaten Karo menjadi tanggung jawab
kecamatan. Selanjutnya mengenai tata cara pemungutan atau pembayaran
PBB dapat dilakukan oleh wajib pajak di BRI unit Tiga Binanga atau melalui
petugas pemungutan pajak di Kecamatan, dalam hal ini wajib pajak melunasi
PBB sebelum tanggal jatuh tempo melaui petugas pemungut pajak di
Kecamatan. Sebagai bukti pembayaran akan diberikan Tanda Terima
Sementara (TTS), setelah PBB disetorkan ke BRI unit Tiga Binanga oleh
petugas pemungut pajak di Kecamatan, maak wajib pajak akan mendapat
Surat Tanda Terima Setoran (STTS). Demikian pula apabila wajib pajak
langsung ke BRI unit Tiga Binanga cukup menunjukkan SPPT dan sebagai
bukti pembayarannya wajib pajak menerima surat tanda teima setoran (STTS).
Selanjutnya BRI unit Tiga Binanga yang akan mengadministrasikan
penerimaan pembayaran PBB tersebut.
Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. Tata cara Penetapan NJOP di KP PBB Kabanjahe disesuaikan dengan undang-
undang yang berlaku atas Pajak Bumi dan Bangunan dan disesuaikan dengan
Keputusan Menteri Keuangan No. 523/KMK 04/1998 tentang penentuan
klasifikasi NJOP sebagai dasar pengenaan PBB masyarakat. Tata cara
peneetapan NJOP sdi KP PBB Kabanjahe melalui tiga tahap :
- Pendaftaran wajib pajak atas bumi dan bangunan
- Pendataan atas pendaftaran yang dilakukan oleh wajib pajak
- Penilaian atas bumi dan bangunan setelah dilakukan pendataan
2. Upaya-upaya yang dilakukan olah Diirektorat Jenderal Pajak dalam penetapan
NJOP PBB masyarakat adalah melalui :
- Intensifikasi Penetapan NJOP PBB
- Ekstensifikasi Penetapan NJOP PBB
Kendala-kendala yang dihadapi dalam penetapan NJOP PBB datang dari
wajib pajak dan fiskus
3. Pemecahan terhadap kendala-kendala penetapan NJOP dalam pembayaran
PBB yang dilakukan KP PBB Kabanjahe dalam pencarian kecurangan atas
NJOP yang berbeda-beda terhadap objek pajak setiap tahunnya .
Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.
B. Saran
1. Perlunya petugas atau fiskus KP PBB Kabanjahe terjun langsung ke lapangan
dalam penetapan NJOP PBB masyarakat atau pemantauan terhadap petugas
lain yang diberi kewenangan dalam penetapan NJOP, sehiongga penetapan
NJOP masyarakat lebih adil
2. Dalam penetapan NJOP masyarakat diharapkan kepada fiskus tidak hanya
berdasarkan laporan yang diberikan oleh petugas yang diberi kewenangan
melankan melalui sistem dan prosedur yang berlaku atau sesuai dengan
undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan
3. Melihat kondisi Negara Indonesia diharapkan KP PBB Kabanjahe menetapkan
NJOP PBB masyarakat sesuai dengan prosedur yang ada dan sesuai dengan
kemampuan sehingga diharapkan kepada pihak KP PBB Kabanjahe agar lebih
meningkatkan pelayanan dan penyuluhan tentang besarnya peran NJOP
terhadap pembayaran PBB, baik itu langsung ke masyarakat atau melalui KP
PBB Kabanjahe,
Putri Cikita Br Sebayang : Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo, 2009.
DAFTAR PUSTAKA
Boediono, B. 2000. Seri Sinopsi Pengantar Ilmu Ekonomi No.1 Edisi II, BPFE Yogyakarta.
Euginia, LM. 1999. Tanya Jawab Pajak Bumi dan Bangunan, Penerbit
Harvarindo, Jakarta. Handoko, H,T. 1993. Manajemen Edisi II, BPFE Yogyakarta. Mardiasmo, 2002. Perpajakan Edisi Revisi, Penerbit Andi Ofset Yogyakarta. Muhammad, Z. 2003. Himpunan Undang-Undang Perpajakan, PT. Citra
Aditya Bakti, Bandung. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 1994 Tentang Perubahan
atas Undang-Undang No. 12 tahun 1994. Prawirosentono S, 2000. Manajemen Operasi, Analisis Studi Kasus Penerbit
Bumi Angkara, Jakarata. Profil Pemerintah Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo Tahun 2008. Rochmat S, 1989. Pajak Bumi dan Bangunan. PT Eresco. Seri Pajak Bumi dan Bangunan, Penerbit Sinar Grafika tahun 2000