TANTANGAN PERAN SPI DALAM ERA HOLDINGISASI BUMN · TANTANGAN PERAN SPI DALAM ERA HOLDINGISASI BUMN....

TANTANGAN PERAN SPI DALAM ERA HOLDINGISASI BUMN

Prof. Dr. Sulistiowati, SH., M.HumKamis, 24 Agustus 2017

Kerangka Paparan

• Maksud dan Tujuan Pendirian, serta Kedudukan BUMN

• Holdingisasi BUMN• PP No.72 Tahun 2016 dan Implikasi

terhadap Grup BUMN• Sistem Pengendalian Internal BUMN• Isu Stratejik SPI dalam Konteks Grup

BUMN

LEGALISSUE

BUMN sebagai instrumen kelembagaan negara untuk mendayagunakan penguasaan atas sumber- sumber kekayaan untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Kebijakan korporatisasi dan holdingisasi BUMN untuk

meningkatkan daya saing melalui pembentukan Grup BUMN

Legislasi PP No. 72/2016 memungkinkan mekanisme pengalihan saham milik Negara melalui penyertaan Modal Negara dapat dilakukan tanpa melalui mekanisme APBN

Sistem Pengendalian Internal memiliki peran stratejik untuk memastikan tercapainya

tujuan pengelolaan BUMN bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ketika

mekanisme pengalihan saham milik Negara melalui penyertaan Modal Negara dapat

dilakukan tanpa melalui mekanisme APBN.

MAKSUD & TUJUAN PENDIRIAN BUMN

PENGERTIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan

Badan Hukum

Asosiasi Modal

Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Didirikan Berdasarkan

PerjanjianMelakukan Kegiatan Usaha

Modal Dasar Yang

Seluruhnya Terbagi Dalam

Saham

Memenuhi Persyaratan

Yang Ditetapkan Dalam UU PERSEROAN

TERBATAS

6

Landasan Konstitusi Hak Menguasai Negara

Pasal 33 ayat (2) “ Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.”

Pasal 33 ayat (3) “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.”

Beleid - mandat untuk membuat kebijakan

Bestuursdaad - memegang kendali untuk tindakan pengurusan

Regelendaad - tindakan pengaturan

Beheersdaad - tindakan pengelolaan

Toezichthoudensdaad - tindakan pengawasan

Hak Menguasai Negara

Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (shareholding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara. Tolok Ukur Hak Menguasai Negara adalah untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Putusan Mahkamah Konstitusi No.001-021-022/PUU-I/2003

Putusan Mahkamah Konstitusi No 36/PUU-X/2012 perkara permohonan pengujian UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas, Jika sebelum adanya putusan ini, pengertian dikuasai oleh negara dimanifestasikan dalam 5 (lima) peranan yang harus dilaksanakan oleh negara, seolah-olah kelima peranan itu berada pada posisi yang sama, maka putusan Mahkamah Konstitusi No 36/PUU-X/2012 dengan tegas menyatakan bahwa kelimanya tidak berada pada posisi yang sama

Tolok Ukur untuk mengukur makna konstitusional pada frasa”dikuasai oleh negara” terdapat pada frasa “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Tingkatan peran untuk mencapai kemakmuran rakyat :a. Bentuk penguasaan negara peringkat pertama dan yang

paling penting adalah negara melakukan pengelolaan atau beheersdaad secara langsung terhadap migas sehingga keuntungan yang lebih besar dari migas bisa diraih;

b. Tingkat kedua adalah membuat kebijakan dan pengurusan atau bestuursdaad; dan

c. Tingkat ketiga adalah fungsi pengaturan dan pengawasan atau toezichthoudensdaad.

a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;

b. mengejar keuntungan;c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa

penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;

d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;

e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Maksud & Tujuan Pendirian BUMNPasal 2 Ayat (1)

UU 19/2003

Pasal 12 UU 19/2003: Maksud dan tujuan pendirian Persero adalah :a. menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat;b. mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

HOLDINGISASI BUMN

TAHAPAN MENUJU BUMN YANG BERDAYA

SAING

STAN

D

ALO

NE*

)H

OLD

ING

SE

KTO

RAL

BUMN A

BUMN B

BUMN C

BUMN A

BUMN B

BUMN C

SUPE

RH

OLD

ING

BUMN A

BUMN B

BUMN C

Super holding

Holding Sektoral

A

Holding Sektoral

B

Holding Sektoral

C

BUMN A

BUMN B

*) BUMN dan anak perusahaannya

IndukPerusahaan

AnakPerusahaan

SEKT

OR

A

SEKT

OR

B

PERUSAHAAN GRUP SEBAGAIBENTUK JAMAK SECARA YURIDIS &

KESATUAN EKONOMI

BENTUK JAMAK SECARA YURIDISPengakuan yuridis terhadap status badan hukum induk dan anak perusahaan sebagai subjek hukum mandiri

KESATUAN EKONOMIPerusahaan grup tidak merujuk pada suatu badan hukum tertentu, tetapi kesatuan ekonomi dari perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam suatu perusahaan grup

KONSEKUENSI YURIDISPERUSAHAAN GRUP SEBAGAIBENTUK JAMAK SECARA YURIDIS & KESATUAN EKONOMI

1. Induk Perusahaan tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum anak perusahaan

2. Induk Perusahaan memiliki limited liabity atas ketidakmampuan anak perusahaan untuk menyelesaikan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga

Sebaliknya, Kepemilikan Saham Induk Pada Anak Perusahaan menyebabkan

1. induk perusahaan dapat menggunakan hak suara dalam RUPS anak perusahaan

2. induk perusahaan dapat mengangkat anggota direksi dan/atau dewan komisaris anak perusahaan atau

3. mengalihkan pengendalian subsidiary kepada perseroan lain melalui kontrak pengendalian atau stemovereenkomst

Menyebabkan lahirnya kuasa pengendalian induk terhadap anak perusahaan, baik untuk mendominasi ataupun mempengaruhi pengurusan anak perusahaan sehari-hari

Fungsi Kepemilikan Saham: Beleggingsfunctie (Penanaman Modal) & Zeggenschapsfunctie (hak suara)

Pengendalian induk terhadap anak perusahaan (berupa dominasi) dapat menyebabkan ketidakmandirian secara faktual anak perusahaan manakala anak perusahaan menjadi instrumen induk perusahaan untuk mendukung tujuan kolektif perusahaan grup sebagai kesatuan ekonomi, walaupun anak perusahaan tetap memiliki kemandirian yuridis sebagai subyek hukum mandiri. Direksi kehilangan kemandirian untuk menjalankan pengurusan perseroan sehari-hari karena hanya menjalankan perintah induk perusahaan.

Bandingkan implikasi yuridis di atas dengan konsekuensi yuridis Pasal 2 A PP No.72/2016 ?

TELAAH KRITISPP NO.72 TAHUN 2016

Pasal 11 UU No.19/2003 (BUMN), terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas. Konsekuensi yuridisnya adalah sebagai berikut: a. Perseroan terbatas adalah badan hukum. Salah satu prinsip badan

hukum adalah adanya pemisahan kekayaan. Modal perseroan terbatas yang berasal dari pemegang saham adalah kekayaan yang telah dipisahkan dari kekayaan pribadi pemegang saham. Pemisahan kekayaan ini menandai perubahan status kekayaan tersebut tidak lagi menjadi milik pemegang saham, tetapi menjadi kekayaan perseroan terbatas;

b. Terhadap perusahaan persero berlaku prinsip-prinsip perseroan terbatas.

KET

ENTU

AN

PEN

YER

TAA

N M

OD

AL N

EGAR

A

Pasal 2A Ayat (1) PP 72/2016: Penyertaan Modal Negara yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas kepada BUMN atau Perseroan Terbatas lain, dilakukan oleh Pemerintah Pusat tanpa melalui mekanisme APBN

Pasal 4 Ayat (1) UU 19/2003: Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Penjelasan: Yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat

1. Pasal 2 Ayat (1) PP No.72/2016 memiliki spirit pengaturan yang sama dengan Pasal 4 Ayat (2) UU No.19/2003;

2. Prinsip hukum perseroan terbatas adalah pemisahan kekayaan antara pemegang saham dan perseroan. Penyertaan modal pada perseroan menandai berakhirnya status kepemilikan modal (oleh) pemegang saham dan beralih menjadi kekayaan perseroan. BUMN persero adalah perseroan terbatas. Dengan demikian, kekayaan negara yang dipisahkan akan menjadi kekayaan BUMN dan terpisah dari APBN;

3. Substansi pengaturan Pasal 2A Ayat (1) PP No.72/2016 mencerminkan bahwa penyertaan modal negara pada BUMN atau perseroan terbatas menandai beralihnya status kepemilikan kekayaan menjadi kekayaan perseroan terbatas. Penatakelolaan kekayaan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada perseroan terbatas.

Pasal 2A Ayat (2) PP No.72/2016: Dalam hal kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN lain sehingga sebagian besar saham dimiliki oleh BUMN lain, maka BUMN tersebut menjadi anak perusahaan BUMN dengan ketentuan negara wajib memiliki saham dengan hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar.

• Telaah Pasal 2A Ayat (2): Suatu BUMN dimungkinkan melakukan penyertaan modal negara pada BUMN sehingga sebagian besar saham dimiliki oleh BUMN lain. Konsekuensi yuridis dari penyertaan modal ini adalah terbentuknya induk dan anak perusahaan BUMN.

• Dengan mempertimbangkan landasan konstitusional pendirian BUMN, status BUMN yang menjadi anak perusahaan harus dipertahankan, karena fungsi pengelolaan (beheersdaad) dari hak menguasai negara dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (shareholding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan maupun melaksanakan pelayanan umum dan layanan keperintisan yang digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

• Keberadaan saham dwiwarna yang memiliki hak istimewa tentunya tidak dapat mensubsitusikan suatu BUMN dengan suatu perseroan terbatas.

Oleh karena itu, anak perusahaan suatu holding BUMN seharusnya tetap sebagai BUMN dan statusnya tidak bertransformasi menjadi perseroan terbatas walaupun kepemilikan saham negara tidak lagi mayoritas. Atau dengan pengertian lain, dalam proses holdingisasi BUMN, setiap BUMN akan tetap sebagai BUMN walaupun negara tidak lagi menjadi pemegang saham mayoritas (kurang dari 51% kepemilikan saham). Hal ini memberikan konsekuensi yuridis berupa perlunya pengaturan lebih lanjut untuk mempertahankan status BUMN ketika negara tidak lagi menjadi pemegang saham mayoritas. Dan, pengaturan ini harus melalui revisi UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Apabila menggunakan redaksional Pasal 2A Ayat (7) PP No.72/2016, penugasan untuk melaksanakan pelayanan umum dan/atau pengelolaan sumber daya alam merupakan fungsi pengelolaan dari hak menguasai negara. Tanggung jawab Negara ini harus dilaksanakan oleh instrumen kelembagaan negara dalam hal ini adalah BUMN dan tidak dapat diserahkan kepada suatu perseroan terbatas.

Muncul kekhawatiran dari berlakunya PP no.72/2016 atas berlakunya prinsip korporasi dan penatakelolaan penyertaan modal negara tidak lagi melalui mekanisme APBN, sehingga Negara tidak lagi dapat mengendalikan BUMN yang berubah menjadi perseroan terbatas

Sebaliknya, realitas bisnis perusahaan grup menunjukan kecenderungan bahwa pengendalian induk terhadap anak

perusahaan (dominasi atau pengaruh) dapat menyebabkan ketidakmandirian secara

faktual anak perusahaan manakala anak perusahaan menjadi instrumen induk

perusahaan untuk mendukung tujuan kolektif perusahaan grup sebagai kesatuan

ekonomi, walaupun anak perusahaan tetap memiliki kemandirian yuridis sebagai subyek

hukum mandiri.

Konsekuensi yuridis dari penyertaan modal BUMN pada BUMN lain adalah terbentuknya induk dan anak perusahaan BUMN. Kondisi ini dipandang dapat menciptakan loop-holes sejalan dengan berlakunya prinsip korporasi dan penatakelolaan modal negara tidak lagi melalui mekanisme APBN

Manakala terbentuk Holding Sektoral BUMN maupun Superholding Company, kepemilikan 100% saham negara pada superholding company dapat menjadi instrumen pengendalian induk terhadap anak/cucu perusahaan, sehingga pengurusan anak/cucu perusahaan dapat ditujukan untuk kepentingan perusahaan grup. Kepentingan grup BUMN ini tentunya merefleksikan kepentingan negara untuk memastikan pengelolaan BUMN dapat memberikan sebesar-sebesarnya manfaat bagi kemakmuran rakyat.

PENGENDALIAN ATAS GRUP BUMN

Negara

Superholding BUMN

Holding BUMN Sektoral

BUMN

Subsidiary BUMN

100%

90%

90%

90%

10%

10%

Kepemilikan saham Negara

Fraksi Kepemilikan SahamNegara melalui Induk Perusahaan

Total Kepemilikan Saham Negara

Superholding BUMN

100% - 100%

Holding BUMN Sektoral

10% 90% 100%

BUMN 10% 90% x 90% = 81%

91%

Subsidiary BUMN

81% x 90% = 72,9%

72,9%

SATUAN PENGAWASAN INTERN

URGENSI PERAN SATUAN PENGAWASAN INTERN BUMN

• Suatu BUMN dimungkinkan melakukan penyertaan modal negara pada BUMN sehingga sebagian besar saham dimiliki oleh BUMN lain. Konsekuensi yuridis dari penyertaan modal ini adalah terbentuknya induk dan anak perusahaan BUMN (Pasal 2A Ayat (2)).

• Pada saat bersamaan muncul kekhawatiran dari implikasi yuridis dari ketentuan Pasal 2A Ayat (1) PP 72/2016 bahwa penyertaan modal negara yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas kepada BUMN atau Perseroan Terbatas lain, dilakukan oleh Pemerintah Pusat tanpa melalui mekanisme APBN;

• Manakala terbentuk Holding BUMN dan penatakelolaan modal dilakukan tanpa melalui mekanisme APBN, dikhawatirkan suatu BUMN dapat dibubarkan hanya dengan mekanisme korporasi.

• Kondisi ini menjadikan Sistem Pengendalian Internal memiliki peran stratejik untuk memastikan tercapainya tujuan pendirian BUMN untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Pasal 671) Pada setiap BUMN dibentuk satuan pengawasan intern yang

merupakan aparat pengawas intern perusahaan. 2) Satuan pengawasan intern dipimpin oleh seorang kepala yang

bertanggung jawab kepada direktur utama. Penjelasan: Satuan pengawasan intern dibentuk untuk membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan intern keuangan dan pemeriksaan operasional BUMN, serta menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada BUMN yang bersangkutan serta memberikan saran-saran perbaikannya. Karena satuan pengawasan intern bertugas untuk membantu direktur utama, pertanggungjawabannya diberikan kepada direktur utama.

Pasal 68: Atas permintaan tertulis Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawasan intern.

Pasal 69: Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawasan intern.

BAB VI Bagian Pertama UU No.19/2003 (BUMN)Tentang Satuan Pengawasan Intern

Komite AuditPasal 70 UU No.19/2003

1) Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN wajib membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dan Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya. PENJELASAN: Dalam rangka mewujudkan pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan tugasnya, Komisaris dan Dewan Pengawas perlu dibantu oleh Komite Audit yang bertugas menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh satuan pengawasan intern maupun auditor eksternal, memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya, memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan BUMN, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris dan Dewan Pengawas serta tugas-tugas Komisaris dan Dewan Pengawas lainnya.

2) Komite audit dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada Komisaris atau Dewan Pengawas. PENJELASAN: Ketua komite audit adalah anggota Komisaris independen, yang diangkat oleh Komisaris.

ISU STRATEJIK:Komite Audit memiliki peran penting untuk mendukung pengawasan BUMN. Dan, peran ini menjadi semakin penting sejalan dengan praktek korporatisasi BUMN dan menjalankan amanat konstitusi dalam pengelolaan BUMN untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Kewajiban BUMN Menerapkan GCG

(Pasal 2)

Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per—01/MBU/2011: Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN

1) BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlakuserta anggaran dasar BUMN.

2) Dalam rangka penerapan GCG, Direksi menyusun GCG manual yang diantaranya dapat memuat board manual, manajemen risiko manual, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMN yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (code of conduct).

Sistem Pengawasan

Internal menjadi bagian dari

penerapan Good Corporate

Governance

PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE BUMN

1. Transparansi: keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;

2. Akuntabilitas: kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;

3. Pertanggungjawaban: kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;

4. Kemandirian: keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;

5. Kewajaran: keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan.



Satuan Pengendalian

Internal (Pasal 28)

1) Direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan.

2) Sistem pengendalian intern, antara lain:a. Lingkungan pengendalian intern dalam perusahaan yang dilaksanakan dengan

disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari:1) integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan;2) filosofi dan gaya manajemen;3) cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan

tanggung jawabnya;4) pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia; dan5) perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.

b. pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (risk assessment), yaitu suatu proses untukmengidentifikasi, menganalisis, menilai pengelolaan risiko yang relevan.

c. aktivitas pengendalian, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BUMN, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi,penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset perusahaan.

d. sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatanoperasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturanperundang-undangan oleh BUMN.

e. monitoring, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian intern, termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BUMN, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.



Satuan Pengawasan Intern (Pasal 28)

1) Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern.2) Pengawasan intern dilakukan, dengan:

a) membentuk Satuan Pengawasan Intern; dan b) membuat Piagam Pengawasan Intern.

3) Satuan Pengawasan Intern dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

4) Fungsi pengawasan intern adalah: a) Evaluasi atas efektifitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen

risiko, dan proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan;

b) Pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, operasional,sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;

5) Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan intern secara periodik kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

6) Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan intern di perusahaan.



PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

KOMITE AUDIT (PASAL 11)

1) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib membentuk Komite Audit yang terdiri dari Ketuadan Anggota.

2) Ketua dan Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

3) Ketua Komite Audit adalah anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang merupakan Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Independen atau Anggota DewanKomisaris/Dewan Pengawas yang dapat bertindak independen.

4) Anggota Komite Audit dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas ataudari luar Perusahaan.

5) Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komite Audit dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham/Pemilik Modal.

6) Anggota Komite Audit yang merupakan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas,berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas berakhir;

7) Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, maka Ketua Komite Audit wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

Permenneg BUMN No.Per 10/MBU/2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Bumn

Pasal 12Komite Audit

1) Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu DewanKomisaris/Dewan Pengawas.

2) Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan,dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.


Tugas Komite Audit(Pasal 13 Ayat (1))

a. Membantu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor;

b. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal;

c. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;

d. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan;

e. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor AkuntanPublik kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada RUPS;

f. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris/DewanPengawas serta tugas-tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lainnya.


Mekanisme Kerja SPI & Komite Audit

BUMN

BUMN

Direksi Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas

Satuan Pengawasan Intern Komite Audit

Laporan Hasil

Pengawasan

Permintaan TertulisHasil pengawasan

Rekomendasi Hasil Audit

Evaluasi, Pemeriksaan & Penilaian

MenilaiPelaksanaan& hasil audit SPI

laporan pelaksanaanpengawasan intern

ISU STRATEJIK SPI DALAM KONTEKS GRUP BUMN

ISU STRATEJIK SPI DALAM KONTEKS

GRUP BUMN

1. Bagaimanakah SPI mampu menjalankan peran sebagai partner stratejik dalam rangka mendukung peningkatan daya saing BUMN bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat?

2. Bagaimanakah peran SPI untuk memastikan pengelolaan Holding BUMN tetap sesuai dengan amanat konstitusi, manakala penatakelolaan modal negara tidak lagi menggunakan mekanisme APBN?

3. Bagaimanakah strategi agar SPI dapat menyeimbangkan antara pelampauan kuasa pengendalian induk terhadap anak perusahaan dengan pengurusan anak perusahaan yang tidak sejalan dengan tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat?

Bagaimanakah SPI mampu menjalankan peran sebagai

partner stratejik dalam rangka mendukung peningkatan daya

saing BUMN bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat?

• SPI memiliki peran unik sebagai pihak internal tetapi bersikap independen dalam menjalankan pengawasan atas pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan maupun pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen.

• Sebagai bagian dari good corporate governance, SPI memiliki peran stratejik untuk memberikan masukan bagi upaya peningkatan kinerja BUMN;

• Dalam konteks holdingisasi BUMN, tantangan tidak hanya terbatas pada upaya untuk meningkatkan daya saing saja, tetapi juga mengintegrasikan budaya organisasi BUMN-BUMN yang terlibat.

• Satuan Pengawasan Internal diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan masukan bagi perbaikan tata kelola perusahaan.

• Kompetensi SPI yang unggul menjadi syarat wajib untuk menjalankan peran stratejik.

Bagaimanakah strategi SPI untuk memastikan pengelolaan BUMN tetap

sesuai dengan amanat konstitusi manakala penatakelolaan modal negara tidak lagi menggunakan

mekanisme APBN?

Salah satu kekhawatiran dari berlakunya Pasal 2A PP No.72/2016 adalah tidak digunakannya mekanisme APBN dalam penatakelolaan modal negara pada BUMN, sehingga BUMN dipandang dapat dibubarkan tanpa perlu persetujuan Pemerintah atau DPR;

Keberadaan Saham Dwiwarna yang memberikan hak veto kepada Pemerintah dapat digunakan untuk mencegah pembubaran suatu BUMN;

Selain itu, kepemilikan Negara atas 100% atau mayoritas saham Induk Perusahaan dapat menjadi instrumen korporasi untuk mengendalikan anak perusahaan, agar pengelolaan anak perusahaan masih sejalan dengan tujuan pengelolaan BUMN untuk memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi kemakmuran rakyat.

Dalam konteks ini, Satuan Pengawasan Internal dapat menjalankan peran penting ketika melakukan pengawasan internal, baik terhadap induk dan anak perusahaan. Satuan Pengawasan Internal dapat memberikan peringatan manakala indikasi pengelolaan holding BUMN tidak lagi sejalan dengan tujuannya.

Bagaimanakah strategi agar SPI dapat menyeimbangkan

antara pelampauan kuasa pengendalian induk terhadap

anak perusahaan dengan pengurusan anak perusahaan

yang tidak sejalan dengan tujuan untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat?

Perusahaan grup sebagai bentuk jamak secara yuridis dan kesatuan ekonomi menciptakan tegangan antara kemandirian yuridis anak perusahaan dengan fakta pengendalian induk terhadap anak perusahaan;

Derajat pengendalian induk terhadap anak perusahaan dapat dibedakan, yaitu:• Pengendalian sebagai pengaruh induk pada kebijakan stratejik anak

perusahaan. Anak perusahaan memiliki kemandirian untuk menjalankan pengurusan perseroan sehari-hari;

• Pengendalian sebagai dominasi induk, sehingga anak perusahaan kehilangan kemandirian karena menjadi instrumen atau bayang-bayang induk perusahaan.

Sementara itu, Tidak digunakannya mekanisme APBN dalam penatakelolaan modal negara pada BUMN dianggap menghilangkan peran Negara dalam pengelolaan BUMN.

Namun demikian, Kepemilikan Negara atas 100% atau mayoritas saham Induk Perusahaan dapat digunakan untuk menjaga keseimbangan derajat pengaruh dan dominasi induk terhadap anak perusahaan agar pengurusan anak perusahaan masih sejalan dengan tujuan pengelolaan BUMN untuk memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi kemakmuran rakyat.

Fungsi SPI untuk menjalankan pengawasan internal dapat diperluas dengan mengembangkan kerjasama antara SPI induk dan anak perusahaan untuk menyeimbangkan derajat pengendalian induk terhadap anak perusahaan bagi tercapainya tujuan pengelolaan BUMN untuk memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi kemakmuran rakyat.

TERIMA KASIH

TANTANGAN PERAN SPI DALAM ERA HOLDINGISASI BUMN · TANTANGAN PERAN SPI DALAM ERA HOLDINGISASI BUMN....

Documents

Transcript of TANTANGAN PERAN SPI DALAM ERA HOLDINGISASI BUMN · TANTANGAN PERAN SPI DALAM ERA HOLDINGISASI BUMN....