Tahun 2013 Jumlah Kecamatan Tahun 2009-2013 dan Desa ...Keadaan topografi untuk Pulau Lombok adalah...

II II II II ---- 1111 LAPORAN TAHUNAN 2013

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

BAB II

KEADAAN UMUM WILAYAH

A. Gambaran Umum Provinsi NTB

Provinsi Nusa Tenggara Barat terletak diantara 155o 46’ sampai 119o 5’ Bujur Timur dan 8 o 10’ sampai 9o 5’ Lintang Selatan.

Nusa Tenggara Barat terdiri atas dua Pulau besar, yaitu : Pulau Lombok dengan luas wilayah 4.738,70 km² dan Pulau Sumbawa dengan luas wilayah 15.414,45 km². Luas Keseluruhan Wilayah Nusa Tenggara Barat adalah 20.153,15 km².

Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 2 kotamadya dan 8 kabupaten. Luas wilayah masing-masing kabupaten/kota tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah :

Tabel II-1

Luas Wilayah Masing-masing Kabupaten/Kota Di Nusa Tenggara Barat

Luas

Wilayah

(Km2)

1 Mataram 61,30

2 Lobar 1.053,92

3 Loteng 1.208,40

4 Lotim 1.605,55

5 Sumbawa 6.643,98

6 KSB 1.849,02

7 Dompu 2.324,60

8 Bima 4.389,40

9 Kota Bima 207,50

10 KLU 809,53

Jumlah 20.153,20

NoKabupaten

/ Kota

batas-batas Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah :

a. Disebelah Utara : Laut Flores

b. Disebelah Selatan : Lautan Indonesia

c. Disebelah Barat : Selat Lombok

d. Disebelah Timur : Selat Sape

Keadaan topografi untuk Pulau Lombok adalah sebagai berikut : Dibagian utara terdapat gunung-gunung tinggi dengan puncaknya seperti Gunung Rinjani (3.726 m), Gunung Timanuk (2.362 m), Gunung Nangi (2.330 m), Gunung Parigi (1.532 m), Gunung Plawangan (2.638 m), Gunung Baru (2.376 m). Di bagian Barat Laut (sebelah Utara Kota Ampenan) terdapat bukit, dimana disepanjang bukit dan



pertemuan gunung-gunung tersebut terdapat sumber-sumber mata air yang sangat berperan dalam peningkatan produksi pertanian. Dibagian tengah Pulau Lombok terdapat dataran rendah yang bentuknya datar sampai bergelombang. Sebagian besar daerah ini merupakan daerah persawahan dan daerah perkebunan.

Topografi Pulau Sumbawa terdiri dari pegunungan dan berbukit. Puncaknya yang tertinggi adalah Tambora (2.851 m), Gunung Batulanteh (1.730 m), Gunung Soromandi/Donggo (1.467 m) dan beberapa gunung tinggi lainnya.

B. Penduduk.

Jumlah penduduk di Nusa Tenggara Barat hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2012, jumlah penduduk Nusa Tenggara Barat mencapai 4.587.562 jiwa. Dengan rincian, laki-laki sebanyak 2.228.493 jiwa (48,57 %) dan perempuan sebanyak 2.359.069 jiwa (51,42 %).

Rincian jumlah penduduk untuk masing-masing Kabupaten/Kota tahun 2008 s/d 2012, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II-2 Jumlah Penduduk Provinsi NTB Tahun 2008 s/d Tahun 2012, Luas Wilayah Serta

Kepadatan Penduduk

Luas

Wilayah

2008 2009 2010 2011 2012 (Km2) (Jiwa/Km2)

1 Mataram 362,243 375,506 402,843 406,910 413,210 61.30 6,740.78

2 Lobar 816,523 829,777 599,986 606,044 613,161 1,053.92 581.79

3 Loteng 844,105 856,675 860,209 868,895 875,231 1,208.40 724.29

4 Lotim 1,068,486 1,080,237 1,105,582 1,116,745 1,123,488 1,605.55 699.75

5 Sumbawa 413,869 420,750 415,789 419,987 423,029 6,643.98 63.67

6 KSB 99,056 101,089 114,951 116,112 118,608 1,849.02 64.15

7 Dompu 213,185 217,479 218,973 221,184 223,678 2,324.60 96.22

8 Bima 416,446 420,207 439,228 443,663 447,286 4,389.40 101.90

9 Kota Bima 129,843 132,292 142,579 144,018 146,307 207.50 705.09

10 KLU - - 200,072 202,092 203,564 809.53 251.46

Jumlah 4,363,756 4,434,012 4,500,212 4,545,650 4,587,562 20,153.15 227.63

NoKabupaten

/ Kota

JUMLAH PENDUDUKKepadatan

Penduduk *)

Sumber : NTB Dalam Angka Tahun 2013 (Data Diolah) Keterangan : *) Kepadatan Penduduk adalah jumlah rata-rata penduduk yang

menempati 1 km2 dalam satu wilayah.

C. Administrasi Pemerintahan. Secara administratif dan menurut Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958

Daerah Nusa Tenggara Barat diresmikan menjadi Provinsi Daerah Tingkat I pada tanggal 17 Desember 1958. Sampai dengan tahun 2013, dengan adanya pemekaran Kabupaten Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 8 (delapan)



Kabupaten dan 2 (dua) Kota. Dengan telah dimekarkan kecamatan di Kabupaten, sampai saat ini jumlah Kecamatan menjadi 116 dan 1.146 Desa/Kelurahan.

Rincian jumlah kecamatan dan desa/kelurahan per Kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II-3 Jumlah Kecamatan Tahun 2009-2013 dan Desa/Kelurahan di NTB

Tahun 2013 Desa /

Kelurahan

2009 2010 2011 2012 2013 2013

1 Mataram 6 6 6 6 6 50

2 Lobar 15 10 10 10 10 122

3 Loteng 12 12 12 12 12 139

4 Lotim 20 20 20 20 20 254

5 Sumbawa 24 24 24 24 24 166

6 Dompu 8 8 8 8 8 81

7 Bima 18 18 18 18 18 198

8 Kota Bima 5 5 5 5 5 38

9 KSB 8 8 8 8 8 65

10 KLU - 5 5 5 5 33

Jumlah 116 116 116 116 116 1,146

NoKabupaten /

KotaTahun

Kecamatan

Sumber : NTB dalam Angka Tahun 2013

D. Jenis Tanah dan Luas Baku Sawah.

Berdasarkan Peta Tanah Tinjau Skala 1 : 250.000 ( Lembaga Penelitian Tanah, 165 dan 167 ), jenis tanah di Provinsi Nusa Tenggara Barat terbagi / dipilahkan menjadi 26 jenis tanah dan paling dominan ada 5 jenis tanah yaitu:

a. Tanah Mediteran : 23,41 % b. Tanah Regosol : 19,35 % c. Tanah aluvial : 7,29 % d. Tanah Grumusol : 5,14 % e. Tanah Latosol : 2,03 %

Sedangkan jenis tanah lainnya adalah jenis tanah Kompleks Latosol Mediteran ditambah jenis tanah lainnya yang belum ada datanya. Jenis tanah dan luasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel II-5

Jenis dan Luas Tanah di Provinsi NTB

No. Jenis tanah Luas

Keterangan Ha %

1. Tanah Mediteran 463.902 23,02 Kab/kota se NTB

2. Tanah Regosol 383.169 19,02 Kab/kota se NTB

3. Aluvial 144.302 7,16 Kab/kota se NTB

4. Tanah Grumusol 101.702 5,05 Kab/kota se NTB

5. Tanah Latosol 40.097 1,98 Kab/kota se NTB

6. Jenis Tanah Lainnya 882.143 43,77 Kab/kota se NTB

Jumlah 2.015.320 100,00 -

Sumber : NTB Dalam Angka Tahun 2010

Di Pulau Lombok jenis tanah yang banyak dijumpai adalah jenis tanah Regosol Coklat seluas 36.353 km² dan yang tersempit adalah jenis Regosol Kelabu dan Aluvial hidromorp seluas 1,79 km². Sedangkan di Pulau Sumbawa jenis tanah Komplek Latosol Mediteran Coklat kemerahan dan Mediteran Coklat yang terluas terdapat di Kabupaten Sumbawa seluas 471.720 km², Kabupaten Bima seluas 146.471 km² dan Kabupaten Dompu seluas 711.78km². Di Pulau Lombok jenis tanah ini tidak dijumpai.

Selama lima tahun terakhir di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah terjadi peningkatan penggunaan lahan sawah, yaitu dari :

a. Lahan sawah tadah hujan; b. Lahan sawah irigasi.

Perkembangan penggunaan lahan di Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel II-6

Perkembangan Luas Baku Lahan Sawah di NTB Tahun 2008 s/d 2012

No

2008 2009 2010 2011 2012

1 Lahan Sawah (a+b) 231,782 236,884 239,127 240,761 247,434

a. Sawah Irigasi 197,034 200,806 201,499 202,466 200,354

- Ditanami padi 196,266 200,361 201,010 201,904 199,503

- Tdk ditanami padi 756 433 481 554 12

- Tdk ditanami tan. apapun 12 12 8 8 839

b. Sawah Non Irigasi 34,748 36,078 37,628 38,295 47,080

- Ditanami padi 34,720 36,059 37,609 38,276 47,066 - Tdk ditanami padi 26 10 10 10 9


2 Lahan Pertanian Bukan Sawah 687,950 729,274 723,701 734,968 1,097,767

a. Tegal/kebun 227,208 241,606 240,044 247,861 254,257

b. Ladang/huma 46,559 45,102 44,706 47,632 61,909

c. Lahan yg sementara tdk diusahakan 53,977 53,517 54,860 53,010 38,562

d. 360,206 389,049 384,091 386,465 743,039

3 1,062,748 1,016,322 1,019,652 1,020,375 650,903

(Pemukiman, perkantoran, jalan, dll)

1,982,480 1,982,480 1,982,480 1,996,104 1,996,104

Lainnya (perkebunan, hutan rakyat,

tambak, kolam/tebat/empang,dll)

TahunUraian

Lahan Bukan Pertanian

Jumlah (1+2+3)

Sumber : Rekapitulasi Luas Baku Lahan Menurut Jenis Lahan, 2008-2012

E. Keadaan Iklim

Daerah Nusa Tenggara Barat ditandai oleh 2 musim yaitu musim hujan yang biasanya datang antara bulan Oktober s/d Maret dan musim kemarau yang biasanya terjadi antara bulan April s/d September. Pada tahun 2013 terjadi kemunduran datangnya musim hujan dari bulan oktober menjadi bulan november.

Pada dasarnya iklim di Nusa Tenggara Barat dicirikan oleh periode hujan yang pendek yaitu berkisar antara 3-4 bulan basah dan musim kering yang panjang yaitu sampai lebih dari 6–9 bulan.

Tabel II-7

Pembagian Zone Curah Hujan di NTB

No. Zone Wilayah

1. Lombok Bagian Utara Gondang, Bayan dan Sambelia

2. Lombok Bagian Tengah Mataram, Peninjauan, Gerung, Kopang, Puyung, Montong Baan, Dasan Lekong, Lenek dan

Pringgabaya.

3. Lombok Bagian Selatan Sekotong, Sengkol, Mujur, Janapria, Keruak &

Rensing.

4. Sumbawa Bagian Barat Lunyuk, Taliwang, Alas, Uthan Rhee dan Sumbawa.



5. Sumbawa Bagian Timur Moyohilir, Lape, Plampang dan Empang.

6. Dompu dan Bima Bagian Barat Dompu, Kilo, Kempo, Bolo dan Monta.

7. Bima Bagian Timur Sape dan Wawo.


F. Transportasi Tabel II-8

Pelabuhan dan Bandar Udara di NTB

No. Kab./

Kota

Bandar Udara Pelabuhan

Nama Lokasi Nama Lokasi

1. Kota Mataram

Selaparang *) Rembiga, Mataram

Ampenan Pelsus Pertamina

Ampenan

2. Lombok

Barat

- - Lembar, Pemenang Lembar,

Pemenang

3. Lombok Tengah

Bandara Internasional

Lombok *)

Pujut, Lombok

Tengah

- -

4. Lombok Timur

- - Kayangan, Labuhan Lombok

Labuhan Lombok

5. Sumbawa Brang Biji Sumbawa

Besar

Badas Alas Sumbawa,

Badas Alas

6. Dompu - - Kempo

Calabai

Kempo

7. Bima M Salahudin Bima Bima Sape Bima Sape

8. Sumbawa

Barat

Tropical Air

Ship Water Base PT NTT

Selaparang

Sekongkang

Benete

Benete Benete

9. Kota Bima - - Bima Tanjung

Sumber : NTB Dalam Angka Tahun 2010 *) Pada bulan Oktober 2011 Bandara yang semula berlokasi di Rembiga

Mataram dipindah ke Kecamatan Pujut Lombok Tengah



BAB II

KEADAAN UMUM WILAYAH

A. Gambaran Umum Provinsi NTB

Provinsi Nusa Tenggara Barat terletak diantara 155o 46’ sampai 119o 5’ Bujur Timur dan 8 o 10’ sampai 9o 5’ Lintang Selatan.

Nusa Tenggara Barat terdiri atas dua Pulau besar, yaitu : Pulau Lombok dengan luas wilayah 4.738,70 km² dan Pulau Sumbawa dengan luas wilayah 15.414,45 km². Luas Keseluruhan Wilayah Nusa Tenggara Barat adalah 20.153,15 km².

Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 2 kotamadya dan 8 kabupaten. Luas wilayah masing-masing kabupaten/kota tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah :

Tabel II-1

Luas Wilayah Masing-masing Kabupaten/Kota Di Nusa Tenggara Barat

Luas

Wilayah

(Km2)

1 Mataram 61,30

2 Lobar 1.053,92

3 Loteng 1.208,40

4 Lotim 1.605,55

5 Sumbawa 6.643,98

6 KSB 1.849,02

7 Dompu 2.324,60

8 Bima 4.389,40

9 Kota Bima 207,50

10 KLU 809,53

Jumlah 20.153,20

NoKabupaten

/ Kota

batas-batas Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah :

a. Disebelah Utara : Laut Flores

b. Disebelah Selatan : Lautan Indonesia

c. Disebelah Barat : Selat Lombok

d. Disebelah Timur : Selat Sape

Keadaan topografi untuk Pulau Lombok adalah sebagai berikut : Dibagian utara terdapat gunung-gunung tinggi dengan puncaknya seperti Gunung Rinjani (3.726 m), Gunung Timanuk (2.362 m), Gunung Nangi (2.330 m), Gunung Parigi (1.532 m), Gunung Plawangan (2.638 m), Gunung Baru (2.376 m). Di bagian Barat Laut (sebelah Utara Kota Ampenan) terdapat bukit, dimana disepanjang bukit dan



pertemuan gunung-gunung tersebut terdapat sumber-sumber mata air yang sangat berperan dalam peningkatan produksi pertanian. Dibagian tengah Pulau Lombok terdapat dataran rendah yang bentuknya datar sampai bergelombang. Sebagian besar daerah ini merupakan daerah persawahan dan daerah perkebunan.

Topografi Pulau Sumbawa terdiri dari pegunungan dan berbukit. Puncaknya yang tertinggi adalah Tambora (2.851 m), Gunung Batulanteh (1.730 m), Gunung Soromandi/Donggo (1.467 m) dan beberapa gunung tinggi lainnya.

B. Penduduk.

Jumlah penduduk di Nusa Tenggara Barat hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2012, jumlah penduduk Nusa Tenggara Barat mencapai 4.587.562 jiwa. Dengan rincian, laki-laki sebanyak 2.228.493 jiwa (48,57 %) dan perempuan sebanyak 2.359.069 jiwa (51,42 %).

Rincian jumlah penduduk untuk masing-masing Kabupaten/Kota tahun 2008 s/d 2012, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II-2 Jumlah Penduduk Provinsi NTB Tahun 2008 s/d Tahun 2012, Luas Wilayah Serta

Kepadatan Penduduk

Luas

Wilayah

2008 2009 2010 2011 2012 (Km2) (Jiwa/Km2)

1 Mataram 362,243 375,506 402,843 406,910 413,210 61.30 6,740.78

2 Lobar 816,523 829,777 599,986 606,044 613,161 1,053.92 581.79

3 Loteng 844,105 856,675 860,209 868,895 875,231 1,208.40 724.29

4 Lotim 1,068,486 1,080,237 1,105,582 1,116,745 1,123,488 1,605.55 699.75

5 Sumbawa 413,869 420,750 415,789 419,987 423,029 6,643.98 63.67

6 KSB 99,056 101,089 114,951 116,112 118,608 1,849.02 64.15

7 Dompu 213,185 217,479 218,973 221,184 223,678 2,324.60 96.22

8 Bima 416,446 420,207 439,228 443,663 447,286 4,389.40 101.90

9 Kota Bima 129,843 132,292 142,579 144,018 146,307 207.50 705.09

10 KLU - - 200,072 202,092 203,564 809.53 251.46

Jumlah 4,363,756 4,434,012 4,500,212 4,545,650 4,587,562 20,153.15 227.63

NoKabupaten

/ Kota

JUMLAH PENDUDUKKepadatan

Penduduk *)

Sumber : NTB Dalam Angka Tahun 2013 (Data Diolah) Keterangan : *) Kepadatan Penduduk adalah jumlah rata-rata penduduk yang

menempati 1 km2 dalam satu wilayah.

C. Administrasi Pemerintahan. Secara administratif dan menurut Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958

Daerah Nusa Tenggara Barat diresmikan menjadi Provinsi Daerah Tingkat I pada tanggal 17 Desember 1958. Sampai dengan tahun 2013, dengan adanya pemekaran Kabupaten Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 8 (delapan)



Kabupaten dan 2 (dua) Kota. Dengan telah dimekarkan kecamatan di Kabupaten, sampai saat ini jumlah Kecamatan menjadi 116 dan 1.146 Desa/Kelurahan.

Rincian jumlah kecamatan dan desa/kelurahan per Kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II-3 Jumlah Kecamatan Tahun 2009-2013 dan Desa/Kelurahan di NTB

Tahun 2013 Desa /

Kelurahan

2009 2010 2011 2012 2013 2013

1 Mataram 6 6 6 6 6 50

2 Lobar 15 10 10 10 10 122

3 Loteng 12 12 12 12 12 139

4 Lotim 20 20 20 20 20 254

5 Sumbawa 24 24 24 24 24 166

6 Dompu 8 8 8 8 8 81

7 Bima 18 18 18 18 18 198

8 Kota Bima 5 5 5 5 5 38

9 KSB 8 8 8 8 8 65

10 KLU - 5 5 5 5 33

Jumlah 116 116 116 116 116 1,146

NoKabupaten /

KotaTahun

Kecamatan

Sumber : NTB dalam Angka Tahun 2013

D. Jenis Tanah dan Luas Baku Sawah.

Berdasarkan Peta Tanah Tinjau Skala 1 : 250.000 ( Lembaga Penelitian Tanah, 165 dan 167 ), jenis tanah di Provinsi Nusa Tenggara Barat terbagi / dipilahkan menjadi 26 jenis tanah dan paling dominan ada 5 jenis tanah yaitu:

a. Tanah Mediteran : 23,41 % b. Tanah Regosol : 19,35 % c. Tanah aluvial : 7,29 % d. Tanah Grumusol : 5,14 % e. Tanah Latosol : 2,03 %

Sedangkan jenis tanah lainnya adalah jenis tanah Kompleks Latosol Mediteran ditambah jenis tanah lainnya yang belum ada datanya. Jenis tanah dan luasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel II-5

Jenis dan Luas Tanah di Provinsi NTB

No. Jenis tanah Luas

Keterangan Ha %

1. Tanah Mediteran 463.902 23,02 Kab/kota se NTB

2. Tanah Regosol 383.169 19,02 Kab/kota se NTB

3. Aluvial 144.302 7,16 Kab/kota se NTB

4. Tanah Grumusol 101.702 5,05 Kab/kota se NTB

5. Tanah Latosol 40.097 1,98 Kab/kota se NTB

6. Jenis Tanah Lainnya 882.143 43,77 Kab/kota se NTB

Jumlah 2.015.320 100,00 -


Di Pulau Lombok jenis tanah yang banyak dijumpai adalah jenis tanah Regosol Coklat seluas 36.353 km² dan yang tersempit adalah jenis Regosol Kelabu dan Aluvial hidromorp seluas 1,79 km². Sedangkan di Pulau Sumbawa jenis tanah Komplek Latosol Mediteran Coklat kemerahan dan Mediteran Coklat yang terluas terdapat di Kabupaten Sumbawa seluas 471.720 km², Kabupaten Bima seluas 146.471 km² dan Kabupaten Dompu seluas 711.78km². Di Pulau Lombok jenis tanah ini tidak dijumpai.

Selama lima tahun terakhir di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah terjadi peningkatan penggunaan lahan sawah, yaitu dari :

a. Lahan sawah tadah hujan; b. Lahan sawah irigasi.

Perkembangan penggunaan lahan di Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel II-6

Perkembangan Luas Baku Lahan Sawah di NTB Tahun 2008 s/d 2012

No

2008 2009 2010 2011 2012

1 Lahan Sawah (a+b) 231,782 236,884 239,127 240,761 247,434

a. Sawah Irigasi 197,034 200,806 201,499 202,466 200,354

- Ditanami padi 196,266 200,361 201,010 201,904 199,503

- Tdk ditanami padi 756 433 481 554 12


b. Sawah Non Irigasi 34,748 36,078 37,628 38,295 47,080

- Ditanami padi 34,720 36,059 37,609 38,276 47,066 - Tdk ditanami padi 26 10 10 10 9


2 Lahan Pertanian Bukan Sawah 687,950 729,274 723,701 734,968 1,097,767

a. Tegal/kebun 227,208 241,606 240,044 247,861 254,257

b. Ladang/huma 46,559 45,102 44,706 47,632 61,909

c. Lahan yg sementara tdk diusahakan 53,977 53,517 54,860 53,010 38,562

d. 360,206 389,049 384,091 386,465 743,039

3 1,062,748 1,016,322 1,019,652 1,020,375 650,903

(Pemukiman, perkantoran, jalan, dll)

1,982,480 1,982,480 1,982,480 1,996,104 1,996,104

Lainnya (perkebunan, hutan rakyat,

tambak, kolam/tebat/empang,dll)

TahunUraian

Lahan Bukan Pertanian

Jumlah (1+2+3)

Sumber : Rekapitulasi Luas Baku Lahan Menurut Jenis Lahan, 2008-2012

E. Keadaan Iklim

Daerah Nusa Tenggara Barat ditandai oleh 2 musim yaitu musim hujan yang biasanya datang antara bulan Oktober s/d Maret dan musim kemarau yang biasanya terjadi antara bulan April s/d September. Pada tahun 2013 terjadi kemunduran datangnya musim hujan dari bulan oktober menjadi bulan november.

Pada dasarnya iklim di Nusa Tenggara Barat dicirikan oleh periode hujan yang pendek yaitu berkisar antara 3-4 bulan basah dan musim kering yang panjang yaitu sampai lebih dari 6–9 bulan.

Tabel II-7

Pembagian Zone Curah Hujan di NTB

No. Zone Wilayah

1. Lombok Bagian Utara Gondang, Bayan dan Sambelia

2. Lombok Bagian Tengah Mataram, Peninjauan, Gerung, Kopang, Puyung, Montong Baan, Dasan Lekong, Lenek dan

Pringgabaya.

3. Lombok Bagian Selatan Sekotong, Sengkol, Mujur, Janapria, Keruak &

Rensing.

4. Sumbawa Bagian Barat Lunyuk, Taliwang, Alas, Uthan Rhee dan Sumbawa.



5. Sumbawa Bagian Timur Moyohilir, Lape, Plampang dan Empang.

6. Dompu dan Bima Bagian Barat Dompu, Kilo, Kempo, Bolo dan Monta.

7. Bima Bagian Timur Sape dan Wawo.


F. Transportasi Tabel II-8

Pelabuhan dan Bandar Udara di NTB

No. Kab./

Kota

Bandar Udara Pelabuhan

Nama Lokasi Nama Lokasi

1. Kota Mataram

Selaparang *) Rembiga, Mataram

Ampenan Pelsus Pertamina

Ampenan

2. Lombok

Barat

- - Lembar, Pemenang Lembar,

Pemenang

3. Lombok Tengah

Bandara Internasional

Lombok *)

Pujut, Lombok

Tengah

- -

4. Lombok Timur

- - Kayangan, Labuhan Lombok

Labuhan Lombok

5. Sumbawa Brang Biji Sumbawa

Besar

Badas Alas Sumbawa,

Badas Alas

6. Dompu - - Kempo

Calabai

Kempo

7. Bima M Salahudin Bima Bima Sape Bima Sape

8. Sumbawa

Barat

Tropical Air

Ship Water Base PT NTT

Selaparang

Sekongkang

Benete

Benete Benete

9. Kota Bima - - Bima Tanjung

Sumber : NTB Dalam Angka Tahun 2010 *) Pada bulan Oktober 2011 Bandara yang semula berlokasi di Rembiga

Mataram dipindah ke Kecamatan Pujut Lombok Tengah

1 III III III III ---- 1111 LAPORAN TAHUNAN 2013


BAB III

KEDUDUKAN TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI NTB

A. Gambaran Umum Pelayanan SKPD

1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kedudukan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah :

a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah unsur Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

b. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Nusa Tenggara Barat dipimpin oleh Kepala Dinas.

c. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara administratif dikoordinasikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pertanian meliputi tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.

b. Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud point a, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan fungsi : 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pertanian meliputi tanaman

pangan dan hortikultura; 2) Perencanaan program dan kegiatan bidang pertanian meliputi

tanaman pangan dan hortikultura; 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

bidang pertanian meliputi tanaman pangan dan hortikultura;



4) Pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang pertanian meliputi tanaman pangan dan hortikultura;

5) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pertanian meliputi tanaman pangan dan hortikultura;

6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat, terdiri dari : a. Sub bagian Program dan Pelaporan; b. Sub bagian Keuangan; c. Sub bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Produksi Tanaman Pangan, terdiri dari : a. Seksi Perbenihan dan Sarana Produksi Tanaman Pangan; b. Seksi Budidaya Serealia Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian; c. Seksi Perlindungan Tanaman dan Penerapan Teknologi Tanaman

Pangan.

4. Bidang Produksi Hortikultura, terdiri dari : a. Seksi Perbenihan dan Sarana Produksi Hortikultura; b. Seksi Budidaya Buah Sayur-Sayuran Tanaman Hias dan Biofarmaka. c. Seksi Perlindungan Tanaman dan Penerapan Teknologi Hortikultura.

5. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil, terdiri dari : a. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil; b. Seksi Pemasaran Hasil dan Mutu; c. Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Usaha.

6. Bidang Pengelolaan Lahan dan Air, terdiri dari : a. Seksi Pengelolaan Lahan dan Konservasi; b. Seksi Perluasan Areal; c. Seksi Pengelolaan Air.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

8. Jabatan Fungsional

C. Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Provinsi



Nusa Tenggara Barat, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah :

1. Kepala Dinas

a. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pertanian meliputi Tanaman Pangan dan Hortikultura yang merupakan urusan pemerintahan provinsi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point a, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi : 1) Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang

pertanian meliputi Tanaman Pangan dan Hortikultura. 2) Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang

pertanian meliputi Tanaman Pangan dan Hortikultura. 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai

dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

2. Sekretariat

a. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan kantor.

b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point a, Sekretariat menyelenggarakan fungsi : 1) Melaksanakan persiapan perumusan kebijakan dan koordinasi. 2) Pengelolaan urusan keuangan. 3) Pelaksanaan pembinaan administrasi dalam arti melakukan urusan

ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan dan keprotokolan.

d. Sekretariat membawahi :

1) Sub bagian Program dan Pelaporan a) Sub bagian Program dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub

Bagian. b) Sub bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,



perencanaan dan penyusunan program, pengumpulan dan analisis data, evaluasi program dan pelaporan.

c) Rincian tugas Sub bagian Program dan Pelaporan, adalah : (1) Menyiapkan bahan dalam rangka perumusan

kebijakan, program dan pelaporan. (2) Menghimpun dan menganalisa data dalam rangka

program dan pelaporan. (3) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap

pelaksanaan Program dan Pelaporan. (4) Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian

Program dan Pelaporan. (5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

2) Sub bagian Keuangan a) Sub bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. b) Sub bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan urusan keuangan. c) Rincian tugas Sub bagian Keuangan, adalah :

(1) Mengumpulkan / mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan.

(2) Menyiapkan bahan usulan dan pemberhentian pemimpin kegiatan, kuasa pemimpin kegiatan, bendaharawan dan atasan langsungnya.

(3) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja dinas baik rutin maupun pembangunan.

(4) Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan perbendaraan.

(5) Mencatat dan mengklarifikasi laporan hasil pemeriksaan serta penyiapan tindak lanjut.

(6) Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan .

(7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian a) Sub bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala

Sub Bagian. b) Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggan, keprotokolan di lingkup dinas.

c) Rincian tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian, adalah : (1) Melalukan urusan ketatausahaan. (2) Melakukan urusan kepegawaian. (3) Melakukan Urusan Perlengkapan. (4) Melaksanakan urusan kerumahtanggaan dan

keprotokolan.



(5) Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagaian Umum dan Kepegawaian.


3. Bidang Produksi Tanaman Pangan

a. Bidang Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok yaitu perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, evaluasi di bidang pembenihan, sarana produksi, budidaya, perlindungan tanaman, dan penerapan teknlogi tanaman pangan.

b. Bidang Produksi Tanaman Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point a, Bidang produksi tanaman pangan menyelenggarakan fungsi : 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perbenihan dan sarana

produksi, budidaya, perlindungan tanaman, dan penerapan teknologi tanaman pangan.

2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan dan sarana produksi, budidaya perlindungan tanaman, dan penerapan teknologi tanaman pangan.

3) Penyusunan pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perbenihan dan sarana produksi, budidaya, perlindungan tanaman dan penerapan teknologi tanaman pangan.

4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan dan sarana produksi, budidaya, perlindungan tanaman, dan penerapan teknologi tanaman pangan.

5) Pelaksanaan Administrasi Bidang Produksi Tanaman Pangan.

d. Bidang Produksi Tanaman Pangan membawahi :

1) Seksi Perbenihan dan Sarana Produksi Tanaman Pangan. a) Seksi Perbenihan dan Sarana Produksi Tanaman Pangan

dipimpin oleh Kepala Seksi. b) Seksi Perbenihan dan Sarana Produksi Tanaman Pangan

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, pedoman, kriteria, dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang perbenihan dan sarana produksi tanaman pangan.

c) Rincian tugas Seksi Perbenihan dan Sarana Produksi Tanaman Pangan adalah : (1) Melaksanakan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, pedoman, kriteria dan prosedur. (2) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang

perbenihan dan sarana produksi tanaman pangan. (3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

2) Seksi Budidaya Serealia Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian



a) Seksi Perbenihan dan Sarana Produksi Tanaman Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi.

b) Seksi Budidaya Serealia, Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian mempunyai tugas melaksanakan Penyiapan, perumusan dan pelaksakan kebijakan, penyusunan pedoman, kriteria, prosedur serta bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang budidaya Serealia, Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian.

c) Rincian tugas Budidaya Serealia, Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian adalah : (1) Melaksanakan Penyiapan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan. (2) Penyusunan pedoman, kriteria, prosedur serta

bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya Serealia, Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian.


3) Seksi Perlindungan Tanaman dan Penerapan Teknologi Tanaman Pangan. a) Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Penerapan

Teknologi Tanaman Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi. b) Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Penerapan

Teknologi Tanaman Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, kajian, dan penyebarluasan informasi teknologi perbenihan dan sarana produksi, perlindungan tanaman, teknologi budidaya tanaman pangan.

c) Rincian tugas Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Penerapan Teknologi Tanaman Pangan adalah :

(1) Melakukan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan dan kajian.

(2) Penyebarluasan informasi teknologi perbenihan dan sarana produksi, budidaya,serta perlindungan tanaman pangan dan teknologi budidaya tanaman pangan.


4. Bidang Produksi Hortikultura.

a. Bidang Produksi Hortikultura mempunyai tugas Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, evaluasi di bidang perbenihan, sarana produksi, budidaya, perlindungan tanaman dan penerapan teknologi hortikultura.

b. Bidang Produksi Hortikultura dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.



c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point a, Bidang Hortikultura mempunyai fungsi : 1) Penyiapan perumusan kebijakan dibidang perbenihan dan sarana

produksi, budidaya, perlindungan tanaman, dan penerapan teknologi hortikultura.

2) Pelaksanaan kebijakan dibidang perbenihan dan sarana produksi, budidaya, perlindungan tanaman dan penerapan teknologi hortikultura.

3) Penyusunan pedoman, kriteria dan prosedur dibidang perbenihan dan sarana produksi, budidaya, perlindungan tanaman dan penerapan teknologi hortikultura.

4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang perbenihan dan sarana produksi, budidaya, perlindungan tanaman dan penerapan teknologi hortikultura.

5) Pelaksanaan administrasi Bagian Produksi Hortikultura.

d. Bidang Produksi Hortikultura membawahi :

1) Seksi Perbenihan dan Sarana Produksi Hortikultura 1) Seksi Perbenihan dan Sarana Produksi Hortikultura dipimpin

oleh Kepala Seksi. 2) Seksi Perbenihan dan Sarana Produksi hortikultura

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pedoman, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan dan sarana produksi hortikultura.

3) Rincian tugas Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Penerapan Teknologi Tanaman Pangan adalah : (1) Melakukan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan

kebijakan pedoman, kriteria dan prosedur. (2) Pemberian bimbingan teknis dan evalusi di bidang

perbenihan sarana produksi hortikultura. (3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

2) Seksi Budidaya Buah Sayur-Sayuran Tanaman Hias dan Biofarmaka 1) Seksi Budidaya Buah Sayur-Sayuran Tanaman Hias dan

Biofarmaka dipimpin oleh Kepala Seksi. 2) Seksi Budidaya Buah Sayur-Sayuran Tanaman Hias dan

Biofarmaka mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Budidaya Buah Sayur-Sayuran Tanaman Hias dan Biofarmaka.

3) Rincian tugas Seksi Budidaya Buah Sayur-Sayuran Tanaman Hias dan Biofarmaka adalah : (1) Melaksanakan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan

kebijakan penyusunan pedoman, kriteria dan prosedur.



(2) Bimbingan Teknis dan evaluasi di bidang budidaya buah sayur-sayiran tanaman hinas dan biofarmaka.


3) Seksi Perlindungan Tanaman dan Penerapan Teknologi Hortikultura 1) Seksi Perlindungan Tanaman dan Penerapan Teknologi

Hortikultura dipimpin oleh Kepala Seksi. 2) Seksi Perlindungan Tanaman dan Penerapan Teknologi

Hortikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyusunan kebijakan, kajian dan penyebaran informasi teknologi perbenihan dan sarana produksi, perlindungan tanaman dan teknologi budidaya tanaman Hortikultura.

3) Rincian tugas Seksi Perlindungan Tanaman dan Penerapan Teknologi Hortikultura adalah : (1) Melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan

kebijakan dan kanian. (2) Penyebaran informasi teknologi perbenihan dan sarana

produksi, perlindungan tanaman dan Teknologi budidaya tanaman Hortikultura.


5. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil

a. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penerapan teknologi pasca panen, pengolahan hasil, pemasaran hasil, pembiayaan dan mutu; melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pasca panen, pengolahan hasil, pemasaran hasil, pembiayaan dan mutu; menyusun juklak dan juknis bidang pasca panen, pengolahan hasil, pemasaran hasil, pembiayaan dan mutu.

b. Bidang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point a, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyai fungsi : 1) Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang

pasca panen, pengolahan hasil, pemasaran hasil, pembiayaan dan mutu.

2) Penyiapan bahan pedoman dan penyusunan petunjuk operasional bidang pasca panen, pengolahan hasil, pemasaran hasil, pembiayaan dan mutu.

3) Pemberian bimbingan teknis dan evalusi kegiatan serta sarana dan prasarana pendukungnya di bidang pengolahan dan pemasaran hasil.



4) Penyiapan konsep koordinasi antara dinas / badan terkait dalam hal pelaksanaan tugas.

5) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan. 6) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas serta memberikan saran

pertimbangan kepada atasan.

d. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil membawahi :

1) Seksi Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil. a) Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas

melaksanakan pembinaan penerapan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, pelaksanaan kebijakan serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang pasca panen dan hasil pertanian, membuatan juklak dan juknis untuk kelancaran tugas.

b) Rincian tugas Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil adalah : (1) Melaksanakan pembinaan penerapan teknologi pasca

panen dan pengolahan hasil pertanian. (2) Melaksanaan kebijakan serta pemberian bimbingan

teknis dan evaluasi di bidang pasca panen dan hasil pertanian, pembuatan juklak dan juknis untuk kelancaran tugas.


2) Seksi Pemasaran Hasil. a) Seksi Pemasaran Hasil mempunyai tugas membuat rencana

kerja tahunan, menyiapkan konsep koordinasi dengan unit kerja / instansi terkait, menyiapkan rencana mutu produk hasil pertanian, membuat konsep juklak dan juknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

b) Rincian tugas Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil adalah : (1) Membuat rencana kerja tahunan. (2) Menyiapkan konsep koordinasi dengan unit kerja /

instansi terkait. (3) Menyiapkan rencana mutu produk hasil pertanian. (4) Membuat konsep juklak dan juknis sesuai dengan

peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.


3) Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Usaha. a) Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Usaha mempunyai

tugas melaksanakan pembinaan, pelaksanaan kebijakan serta memberikan bimbingan teknis dan mengevaluasi



dibidang pembiayaan dan pengembangan usaha. Membuat juklak dan Juknis untuk kelancaran tugas.

b) Rincian tugas Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil adalah : (1) Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan kebijakan (2) Memberikan bimbingan teknis dan mengevaluasi

dibidang pembiayaan dan pengembangan usaha, membuat juklak dan Juknis untuk kelancaran tugas.


6. Bidang Pengelolaan Lahan dan Air.

a. Bidang Pengelolaan Lahan dan Air mempunyai tugas melakukan perumusan pelaksanaan kebijakan, melakukan bimbingan teknis, pemetaan tata ruang komoditas, inventarisasi dan tata alih fungsi lahan pertanian, perluasan areal tanaman pangan dan hortikultura, pengeloalaan lahan, pengelolaan air dan tata guna air pertanian dan monev bidang PLA dan penerapan kaidah-kaidah kesinambungan dan keseimbangan ekosistem lingkungan sumber daya alam.

b. Bidang Pengelolaan Lahan dan Air dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point a, Bidang Pengelolaan Lahan dan Air mempunyai fungsi : 1) Perumusan kebijakan pemetaan tata ruang komoditas, penataan

alih fungsi lahan pertanian dan inventarisasi lahan, perluasan areal tanaman pangan dan hortikultura, pengelolaan lahan dan pengelolaan air dan tata guna air pertanian.

2) Melaksanakan kebijakan dibidang pengembangan lahan dan pengelolaan air dan tata guna air pertanian.

3) Penyusunan pedoman, prosedur, kriteria sebagai dasar pelaksanaan kebijakan pengembangan lahan dan pengelolaaan air dan tata guna air pertanian.

4) Melakukan pembinaan teknis dan melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan lahan dan pengelolaan air dan tata guna air pertanian.

5) Melaksanakan administrasi Bidang Pengembangan Lahan dan Air.

d. Bidang Pengelolaan Lahan dan Air membawahi :

1) Seksi Pengembangan Lahan dan Konservasi. a) Seksi Pengembangan Lahan dan Konservasi mempunyai

tugas melaksanakan dan menyiapkan, perumusan dan melaksanakan kebijakan, penyusunan pedoman, kriteria, prosedur, bimbingan teknis dan monev bidang optimasi lahan, rehabilitasi, reklamasi lahan dan konservasi lahan.

b) Rincian tugas Seksi Pengembangan Lahan dan Konservasi adalah :



a. melaksanakan dan menyiapkan, perumusan dan melaksanakan kebijakan, penyusunan pedoman, kriteria, prosedur.

b. Melakukan bimbingan teknis dan monev bidang optimasi lahan, rehabilitasi, reklamasi lahan dan konservasi lahan.

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

2) Seksi Perluasan Areal. a) Seksi Perluasan Areal mempunyai tugas mempersiapkan dan

melakukan perumusan kebijakan pemetaan tata ruang komoditas, penataan alih fungsi lahan pertanian dan inventarisasi lahan, perluasan areal tanaman pangan dan hortikultura.

b) Rincian tugas Seksi Pengembangan Lahan dan Konservasi adalah : a. Mempersiapkan dan melakukan perumusan kebijakan

pemetaan tata ruang komoditas. b. Melakukan penataan alih fungsi lahan pertanian dan

inventarisasi lahan, perluasan areal tanaman pangan dan hortikultura.


3) Seksi Pengelolaan Air. a) Seksi Pengelolaan Air mempunyai tugas melaksanakan dan

menyiapkan, perumusan dan melaksanakan kebijakan, penyusunan pedoman, kriteria, prosedur, bimbingan teknis dan monev bidang pengelolaan dan tata guna air pertanian.

b) Rincian tugas Seksi Pengembangan Lahan dan Konservasi adalah : a. Melaksanakan dan menyiapkan, perumusan dan

melaksanakan kebijakan, penyusunan pedoman, kriteria, prosedur.

b. Melakukan bimbingan teknis dan monev bidang pengelolaan dan tata guna air pertanian.


D. Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPTD Lingkup Dinas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah :



1. Balai Benih Induk Padi, Palawija dan Hortikultura.

a. UPTD Balai Benih Induk Padi, Palawija dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Nusa Tenggara Barat di bidang perbenihan padi, palawija dan hortikultura.

b. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada point a, UPTD Balai Benih Induk Padi, Palawija dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi : 1) Menyusun rencana teknis perbenihan padi, palawija, dan

hortikultura. 2) Penghasil benih dasar dan benih pokok padi, palawija dan

hortikultura. 3) Pelaksanaan pengamatan teknologi dibidang perbenihan. 4) Penyampaian informasi perbenihan. 5) Pelaksanaan pengujian varietas dan galur harapan yang berasal

dari pemulia tanaman. 6) Pelaksanaan studi, latihan dan arena pertemuan penyuluh

pertanian, kontak tani dan para petugas serta ahli dalam kalangan perbenihan.

7) Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

c. Susunan Organisasi BBI Padi, Palawija dan Hortikultura terdiri dari : 1) Kepala UPTD 2) Sub Bagian Tata Usaha 3) Seksi Benih Padi dan Palawija. 4) Seksi Benih Hortikultura 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Uraian Tugas :

1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas UPTD Balai Benih Induk Padi Palawija dan Hortikultura sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Nusa Tenggara Barat serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan rumah tangga serta melaksanakan pembinaan administrasi dilingkungan Balai Benih Induk Padi, Palawija dan Hortikultura.

3) Seksi Benih padi dan palawija mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan program, perumusan teknis operasional, koordinasi, fasilitasi teknis kegiatan perbenihan padi dan palawija.



4) Seksi Benih Hortikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan program, perumusan teknis operasional, koordinasi, fasilitasi teknis kegiatan perbenihan hortikultura.

5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD Balai Benih Induk Padi Palawija dan Hortikultura sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2. UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

a. UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura menpunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Nusa Tenggara Barat di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman pangan dan hortikultura.

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point a, UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi : 1) Penyusunan rencana teknis pemantauan, peramalan dan

pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT), bencana alam dan faktor iklim dan rekomendasinya di bidang pertanian.

2) Pengkajian dan analisis hasil pemantauan, peramalan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT), bencana alam dan faktor iklim di bidang pertanian.

3) Pengujian dan penerapan teknis pemantauan, peramalan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT), bencana alam dan faktor iklim di bidang pertanian.

4) Pelaksanaan kebijakan teknis penyidikan penyakit di bidang pertanian lintas kabupaten / kota.

5) Pengembangan teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) menggunakan agen hayati, pestisida nabati dan musuh alami.

6) Penyebarluasan informasi tentang organisme pengganggu tumbuhan (OPT), bencana alam dan faktor iklim dan rekomendasi pengendaliannya.

7) Pengawasan mutu, residu serta pemantauan dampak penggunaan pestisida.

8) Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

c. Struktur Organisasi UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari : 1) Kepala UPTD. 2) Sub Bagian Tata Usaha. 3) Seksi Identifikasi, Analisa dan Evaluasi Serangan Organisme

Pengganggu Tumbuhan. 4) Seksi Pengembangan Teknologi dan Laboratorium organisme

Pengganggu Tumbuhan. 5) Kelompok Jabatan Fungsional.



d. Uraian Tugas :

1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Nusa Tenggara Barat serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan rumah tangga dan melaksanakan pembinaan administrasi di lingkungan UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.

3) Seksi Identifikasi, Analisa dan Evaluasi Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas merencanakan dan mennyelenggarakan kegiatan identifikasi dan evaluasi serangan OPT, bencana alam, faktor iklim, penetapan rekomendasi dan pengendalian OPT serta pengawasan pestisida.

4) Seksi Pengembangan Teknologi dan Laboratorium Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan diagnosa OPT dan bencana alam, pengembangan metode pengamatan, peramalan OPT, spesifik lokasi dan teknis pengendalian OPT, penetapan ambang ekonomi serta penggalian dan pengembangan agen hayati dan pestisida nabati.

5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

3. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

a. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Nusa Tenggara Barat dibidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura.

b. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada point a UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi : 1) Penyusunan rencana dan persiapan pelepasan varietas baru. 2) Pengkajian dan analisis teknis mutu benih. 3) Pengujian dan penerapan pengembangan metode pengujian /

analisa benih laboratorium.



4) Pelaksanaan kebijakan teknis penilaian penyebaran varietas padi, palawija dan hortikultura.

5) Pelaksanaan sertifikasi benih. 6) Pengawasan pemasaran benih berdasarkan peraturan yang berlaku. 7) Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

c. Susunan Organisasi UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari : 1) Kepala UPTD. 2) Sub Bagian Tata Usaha 3) Seksi Penilaian kultivar, Sertifikasi dan Pengawasan Pemasaran. 4) Seksi Pengujian Benih Laboratorium. 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Uraian Tugas :

1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Nusa Tenggara Barat serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, rumah tangga serta melaksanakan pembinaan administrasi di lingkungan UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.

3) Seksi Penilaian Kultivar, Sertifikasi dan Pengawasan Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan program, perumusan teknis operasional, koordinasi, pelaksanaan pengelolaan, pengembangan metode dan pengolahan data.

4) Seksi Pengujian Benih Laboratorium mempunyai tugas melakuklan penyiapan bahan, penyusunan program, perumusan teknis operasional, koordinasi, pengawasan sistem mutu benih laboratorium.

5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

E. Sumber Daya Aparatur

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Nusa Tenggara Barat didukung oleh 276 personil yang



terdiri dari 268 orang PNS, 1 orang CPNS dan 7 orang Non PNS (Honorer), yang tersebar di Dinas Induk dan UPTD.

F. Struktur Organisasi Dinas

Susunan Organisasi Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari Sekretariat, empat Bidang dan tiga Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Sekretariat membawahi tiga Sub Bagian yaitu : Sub Bagian Program dan Pelaporan, Sub Bagian Keuangan , Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Disamping sekretariat terdapat empat bidang, yaitu : Bidang Produksi Tanaman Pangan, Bidang Produksi Hortikultura, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil dan Bidang Pengelolaan Lahan dan Air. Masing-masing bidang membawahi tiga seksi.

1. Susunan Organisasi Dan Ketatausahaan

Susunan organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB Tahun 2013, dan personalianya terdiri dari :

Tabel III-1 Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortikultura Provinsi NTB

No Jabatan Nama Pejabat

1 Kepala Dinas : Ir. H. Husni Fahri, MM

2 Sekretaris : Ir. Rustamaji, M.Si

a) Kasubbag Program dan Pelaporan : Sigit Nurwanta, SP.

b) Kasubbag Keuangan : Masharudin, SE

c) Kasubbag Umum & Kepegawaian : H. Suparman, S. Sos.

3 Bidang Produksi Tanaman Pangan : Ir. H. Budi Subagio, MM

a) Seksi Pembenihan dan Sarana

Produksi Tanaman pangan

: Ir. Hj. Nur Ilmiati

b) Seksi Budidaya Serealia, Kacang-kacangan dan Umbi-umbian

: Endang Widiastuti, SP

c) Seksi Perlindungan Tanaman dan

Penerapan Teknologi Tanaman Pangan

: Ir. I Made Sukarsa

4 Bidang Produksi Hortikultura : Ir. Lalu Suwarjaya

a) Seksi Pembenihan dan Sarana Produksi Hortikultura

: Ir. Desak Made Ramawati

b) Seksi Budidaya Buah, Sayuran,

Tanaman Hias dan Biofarmaka

: Ir. Abdurahim

c) Seksi Perlindungan Tanaman dan

Penerapan Teknologi Hortikultura

: Suryansyah, SP

5 Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil

: Ir. Muchtar Arif, MM

a) Seksi Pasca Panen dan Pengolahan

Hasil

: Ir. I Nyoman Sinartha,M.Si

b) Seksi Pemasaran Hasil dan Mutu : Ir. Endy Rohendy

c) Seksi Pembiayaan dan

Pengembangan Usaha

: Hj. Siti Chotijah, SP.



6 Bidang Pengelolaan Lahan dan Air : Ir. Husnul Fauzi, M.Si

1) Seksi Pengelolaan Lahan dan

Konservasi

: H. Hendro Yulistiono, M.Si

2) Seksi Perluasan Areal : Ardin Zain, STP, MM

3) Seksi Pengelolaan Air : Ir. Harapan Makbul, M.Si

7 Kepala UPTD BBIPPH : Ir. Hj. Fadliah Ali, M.Si

1) Kasubag. TU : Ir. Lalu Burdha, S.Pd

2) Kasi Padi, Palawija : Ir. Lalu Rahmat

3) Kasi Hortikultura : Ir. H. Bambang Supriadi

8 Kepala UPTD BPTPH : Ir. Arlita Chaeroni, MM

1) Kasubag. TU : Ir. Haryana

2) Kasi Pengembangan Teknologi & Lab. : Ir. I Nengah Mandra, M.Si

3) Kasi Identifikasi & Evaluasi Tumbuhan : Zaenullah, SP

9 Kepala UPTD BPSBTPH : Baiq Rahmayati, M.Si

1) Kasubag. TU : Lalu Bakri, SP

2) Kasi Kultivar & Setif. Pemas : Sukimin, SP

10 Jabatan Fungsional :

G. Ketatausahaan

1. Kepegawaian

a. Keadaan Pegawai

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB didukung oleh 276 orang personil, 268 orang berstatus PNS, 1 orang berstatus CPNS dan 7 orang Non PNS (PTT/Honorer) tersebar di Dinas Induk dan UPTD, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel III-2 Personalia Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortikultura Provinsi NTB Tahun 2013

No. Lokasi PNS CPNSPTT /

HonorerJumlah

1. Dinas Induk 126 1 1 128

2. BBI PPH 50 5 55

3. BPTPH 44 1 45

4. BPSB TPH 48 48

268 1 7 276Jumlah

Keadaan pegawai Dinas Pertanian Provinsi NTB Tahun 2013,

berdasarkan pangkat/golongan seperti tabel III-3.



Tabel III-3 Keadaan Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan,

Setiap Unit Kerja pada Diperta TPH Provinsi NTB Tahun 2013

IV III II I

1 Dinas Induk 8 73 39 8

2 UPTD BPTPH 5 19 19

3 UPTD BPSB TPH 1 29 15 3

4 UPTD BBI PPH 1 19 25 5

15 140 98 16

Pangkat / Golongan

Total

No Unit Kerja

Dari jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut, yang berjenis kelamin pria sebanyak 183 orang atau sebesar 68,03 % sedangkan sisanya berjenis kelamin wanita sebanyak 86 orang atau sebesar 31,97 %.

b. Mutasi Kepegawaian

Selama TA. 2013 mutasi kepegawaian yang sudah terealisasi antara lain : Kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan pengangkatan pegawai, diuraikan sebagai berikut :

1) Kenaikan Pangkat

Kenaikan pangkat reguler pegawai Diperta NTB tahun 2013 sebanyak 80 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III-5. Jumlah Pegawai Diperta NTB Yang Memperoleh Kenaikan Pangkat Reguler Tahun 2013



Dari Ke1 2 3 4 5

1. April 2013 IV/a IV/b 1III/d IV/a 1

III/c III/d 1III/b III/c 4III/a III/b 22

II/d III/a 3II/c II/d 3II/a II/b 33

I/d II/a 2I/c I/d 3I/a I/b 1

742. Oktober 2013 IV/b IV/c 1

III/d IV/a 1

III/b III/c 2III/a III/b 1

II/b II/c 16

80

Jumlah

PegawaiPeriodeNo.

Kenaikan Pangkat

JumlahTotal

Jumlah

2) Kenaikan Gaji Berkala

Kenaikan gaji berkala pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013, sebanyak 107 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III-6. Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB Tahun 2013

1 2 4

1 J a n u a r i 3 22 F e b r u a r i 3

3 M a re t 1 7

4 A p r i l 2 7

5 M e i 6

6 J u n i 5

7 J u l i 2

8 A g u s t u s 4

9 S e p t e m b e r 4

1 0 O k t o b e r 5

1 1 N o p e m b e r 0

1 2 D e s e m b e r 2

J u m l a h 1 0 7

N o .K e n a i k a n G a j i

B e r k a l a B u l a n

J u m l a h

P e g a w a i

3) Pengangkatan Pegawai

Tahun 2013, pegawai lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang diangkat menjadi CPNS sebanyak 1 orang, 1 orang di Dinas Induk.



c. Kartu Kepegawaian

Pengurusan kartu seperti Karpeg, Karis/Karsu, Askes dan Taspen Pegawai Diperta NTB pada TA.2013, dilaksanakan oleh Sekretariat melalui Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2. Sarana, Prasarana dan Pelayanan Umum

a. Sarana dan Prasarana

1) Bangunan Kantor Kantor Dinas Pertanian Provinsi NTB terletak di Kota

Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada lahan seluas 9.840 m² dan luas bangunan kantor seluas 1.448 m², terbagi dalam 5 (lima) bangunan gedung sebagai berikut : a). Kantor induk seluas 732 m² b). Ruang kerja Bidang Produksi Tanaman Pangan seluas 174m² c). Gedung bertingkat dua seluas 405 m², sebagai ruang kerja :

(1) Bidang PLA, (2) Bidang Produksi Hortikultura, (3) Bidang P2HP.

d). Ruang Rapat Hortikultura seluas 142 m².

2) Mobilitas

Dalam rangka menunjang dan memperlancar pelaksanaan tugas operasional di Dinas Pertanian Provinsi NTB telah dilengkapi dengan kendaraan roda empat maupun roda dua. Kendaraan yang ada dan dalam keadaan baik di Dinas Pertanian Provinsi NTB pada TA. 2013, berjumlah 185 unit, terdiri dari 10 unit kendaraan roda empat dan 175 unit kendaraan roda dua.

3). Peralatan Kantor

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sehari-hari, pada TA. 2013, di Dinas Pertanian Provinsi NTB telah memiliki peralatan kantor/laboratorium melalui pengadaan barang inventaris yang sumber dananya berasal dari rutin, APBD Provinsi maupun APBN.

b. Komunikasi dan Pelayanan Umum (Surat Menyurat)

Kegiatan surat menyurat di Dinas Pertanian Provinsi NTB selama Tahun 2013, berjumlah 6.219 surat, terdiri dari 3.219 lembar surat masuk dan 3.000 lembar surat keluar.

1

Laporan Tahunan Bidang Produksi Tanaman Pangan 2013

I.I.I.I. PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN

Pertambahan penduduk yang semakin pesat tidak seimbang dengan pemenuhan

kebutuhan baik sandang, pangan, maupun kebutuhan lainnya. Indonesia adalah negara

dengan konsumsi nasi terbesar di dunia. Selama pola dan menu makanan masyarakat

belum berubah, produksi padi perlu terus ditingkatkan karena selain sebagai bahan

pangan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang jumlahnya terus

bertambah, padi juga merupan sumber ekonomi masyarakat di pedesan. Oleh sebab itu

upaya peningkatan produksi padi perlu dilakukan selaras dengan upaya peningkatan

pendapatan petani.

Sampai dengan dekade terakhir ini, produksi padi nasional menunjukkan

peningkatan yang kurang berarti, bahkan cendrung stagnan, dan kalaupun terjadi

peningkatan produksi, ternyata kurang berpengaruh terhadap pendapatan petani.

Pada pihak lain, keinginan pemerintah untuk berswasembada jagung, hingga kini

juga belum berhasil diwujudkan. Berbagai upaya untuk meningkatkan produksi jagung

akan terus dilakukan. Karena jagung disamping berperan sebagai bahan pangan juga

digunakan sebagai bahan pakan ternak dan industri olahan dalam jumlah yang cukup

besar. Kebutuhan jagung di dalam negeri terutama pada periode bulan April –

September, tidak dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Usaha memenuhi

kebutuhan jagung pakan ternak pada periode tersebut, para pengusaha ternak

melakukan impor jagung sekitar 1,5 – 2 juta ton.

Oleh karena itu dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan nasional, pemerintah

terus mencanangkan program pendukung di 16 Provinsi penyangga beras nasional,

salah satunya Provinsi Nusa Tenggara Barat. Salah satu program yang terus

dicanangkan adalah Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dengan Bantuan

Benih yang telah dimulai sejak tahun 2007 melalui Program P2BN.

Sejak tahun 2008, P2BN diwujudkan melalui kegiatan pemberian bantuan benih

kepada petani dalam bentuk kegiatan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman dan

Sumberdaya Terpadu (SL-PTT) padi, jagung, dan kedelai. Dengan penerapan sistem

budidaya yang intensif diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk meningkatkan

produksi padi, jagung dan kedelai sesuai harapan.

Program tersebut mendapatkan apresiasi yang beragam dari petani dan petugas,

namun menunjukkan hasil yang tidak mengecewakan meskipun masih terdapat

kekurangan baik dalam system administrasi, maupun pelaksanaan di lapangan. Dari

2


tahun ke tahun program terus dibenahi seiring dengan kekurangan serta permasalahan

dan kendala yang terjadi di lapangan.

Pada Tahun 2013 P2BN kembali digalakkan dengan pengembangan komoditi

yang tidak terbatas pada Padi semata, tapi juga diiringi Jagung dan Kedelai. Kebijakan

untuk focus pada 3 komoditi dikarenakan 3 komoditi utama ini merupakan komoditi yang

menguasai dan sanggup merubah perilaku masyarakat.

Pemerintah Daerah Provinsi juga mencanangkan program unggulan Daerah yang

merupakan perpaduan dari program pertanian, peternakan, dan perikanan yang disingkat

PIJAR (Sapi, Jagung dan Rumput Laut). Dinas Pertanian mencanangkan Program

Jangka Panjang Pengembangan Agribsnis Jagung (PAJ) sebagai perwujudan dari upaya

pemerintah untuk menggalakkan agribisnis jagung di kalangan masyarakat petani.

Laporan Akhir Bidang Produksi Tanaman Pangan ini merupakan proyeksi

kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 baik berupa kegiatan rutin maupun

kegiatan keproyekan.

3


II. BIDANG PRODUKSI TANAMAN PANGAN

A. Personil.

Personil/tenaga yang ada di Bidang Produksi Tanaman Pangan Dinas

Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Personil/Tenaga di Bidang Produksi Tanaman Pangan Diperta NTB TA. 2013

No Nama Jabatan Pend Pangkat/

Gol. 1. Ir. H. Budi Subagio, MM. Kepala Bidang S2 IV/b 2. Endang Widiastuti, SP Kepala Seksi Serealia dan KABI ? ? 3. Ir. I Made Sukarsa Kepala Seksi Perlindungan dan

Penerapan Teknologi Tanaman Pangan.

S1 III/d

4. Ir. Hj. Nur Ilmiyati, M.Si. Kepala Seksi Perbenihan dan Sarana Produksi

S2 IV/a

5. Muchsir Pengolah Data Perlindungan SMA III/b 6. Ir. Hartono Pengolah Data Perbenihan S1 III/b 7. Murnihati P U M K SMA III/b 8. Lalu Mahyudin, SP. Pengolah Data Perbenihan DIII III/b 9. Isman Sab’I, M.Si. Pengolah Data Alsintan S2 III/b 10. M. Jaswadi Putra, SP., M.Si. Pengolah Data AKABI S2 III/b 11. Ahmad Rifai, SP., M.Si. Pengolah Data Pupuk dan

Pestisida S2 III/b

12. Nani Ariaty, SP., M.Si. Pengolah Data Serealia S2 III/b 13. Bq. Diah Sri Fathiyani, SP Pengolah Data Serealia S1 III/b 14. M. Zainuddin, SP. Pengolah Data OPT dan LM3 S1 III/b 15. Ir. Syarifudin Pengolah Data OPT dan LM3 S1 III/b 16. Emy Nurmiaty, SP. Pengolah data OPT S1 III/a 17. Ruhisyatul Fitri, SP. Pengolah data Pasca Panen S1 III/a 18. Bq Veoni Dian Fausa, SP. Pembantu Keuangan /PUMK S1 III/a 19. Siharuddin Pengarsip surat SPP II/a 20. M. Ilham El Muharrir Pengilah Data Serealia lain dan

Umbi SMA II/a

21. M. Taufikurrahman Sopir SMA II/a 22. Ahmad Usman OJT SMA - 23. Ade Irma Suryani OJT S1 -

Dari Tabel 1. di atas terlihat bahwa jumlah tenaga/personil yang ada di

Bidang Produksi Tanaman Pangan dengan melihat beban kerja/tugas, sudah cukup

memadai, namun beban kerja yang sangat kompleks menuntut adanya tenaga yang

profesional untuk menangani administrasi, teknis, dan keuangan, oleh karena itu

perlu diadakan penambahan personil.

4


B. Fasilitas/Sarana Prasarana.

Dalam rangka kelancaran tugas-tugas di Bidang Produksi Tanaman

Pangan fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki sebagaimana tercantum

dalam Tabel 2. berikut ini.

Tabel 2. Sarana Prasarana yang dimiliki di Bidang Produksi Tanaman Pangan Tahun 2008.

No Fasilitas Jumlah Keadaan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Kendaraan roda 4 Kedaraan roda 2 AC Laptop Printer Mesin Tik Kecil Meja Giro Meja Setengah Giro Korsi Papan White Board Filing Kabinet Lemari Buku

1 buah 3 buah 1 buah 5 buah 3 buah 1 buah 1 buah 18 buah 20 buah 1 buah 2 buah 2 buah

Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik 15 Baik 3 rusak Baik Baik Baik 1 Baik

Melihat kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki seperti laptop, mesin

tik dan kendaraan dinas yang ada maka kami mengusulkan untuk dilakukan

penambahan sarana dan prasarana guna memperlancar tugas-tugas yang ada

di Bidang Produksi Tanaman Pangan.

C. Anggaran Kegiatan Tahun Anggaran 2013

Anggaran kegiatan pada Bidang Produksi Tanaman Pangan bersumber

dari dana dekonsentrasi (APBN) dan dana DPA (APBD I). Dana APBN

disalurkan melalui Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

(03) TA. 2013, sedangkan dana APBD melaui proyek DPA SKPD Tahun 2013.

D. Kegiatan Teknis

Melalui kegiatan Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortikultura Provinsi NTB (03) TA. 2013, DPA – SKPD TA. 2013, telah

dialokasikan dana kegiatan sebagai mana Tabel 3.

Selain kegiatan Program yang bersumber dari dana APBN dan APBD

yang langsung melekat pada Lembar Kerja Provinsi, terdapat juga

kegiatan/program teknis yang merupakan program pokok (rutinitas) yang

5


dilaksanakan secara berkala dalam rangka mendukung Program dan Kegiatan

Peningkatan Produksi Tanaman Pangan.

Tabel 3. Kegiatan Teknis yang bersumber dari dana Dekonsentrasi (APBN) dan DPA SKPD (APBD I) Bidang Produksi Tanaman Pangan TA. 2013.

No Uraian Kegiatan/Program Jumlah dana Dana Terserap %

(Rp) (Rp)

A. SATKER TANAMAN PANGAN (03) APBN1 Koordinasi Persiapan SL-PTT Kedelai 45,630,000 44,630,000 97.81

2 Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan SL-PTT Kedelai 45,630,000 44,944,000 98.50

3 Koordinasi, Pembinaan, Pengawalan dan Monev 158,740,000 129,299,600 81.45

4 Persiapan Koordinasi Stakeholder Komoditas Aneka Kacang 50,000,000 48,266,000 96.53

dan Umbi Non Kedelai

5 Pertemuan Evaluasi Koordinasi Stakeholder Komoditas Aneka 50,000,000 48,532,400 97.06

Kacang dan Umbi Non Kedelai

6 SL-PTT Padi Non Hibrida Spesifik Lokasi 28,852,800,000 26,072,800,000 90.36

7 SL-PTT Padi Non Hibrida Peningkatan IP 15,464,000,000 14,074,000,000 91.01

8 SL-PTT Padi Hibrida Spesifik Lokasi 1,332,400,000 1,332,400,000 100.00

9 Persiapan Pelaksana SL-PTT Serealia 40,940,000 40,140,000 98.05

10 Rapat Koordinasi Pelaksanaan SL-PTT Serealia 76,975,000 73,974,200 96.10

11 Pembinaan, Pengawalan, Monev dan Pelaporan SL-PTT Serealia 225,350,000 222,950,000 98.93

12 Rapat Evaluasi Kinerja Pelaksanaan SL-PTT TA. 2011 dan TA. 2012 75,635,000 73,584,900 97.29

13 Rapat penyusunan Rancangan SL-PTT dan Pengembangan 67,105,000 61,165,000 91.15

Serealia Tahun 2013

14 Rapat Koordinasi Persiapan Pencapaian Produksi Serealia 84,890,000 82,967,400 97.74

15 Peningkatan Kapasitas Petugas Pemandu Lapang 94,105,000 61,265,000 65.10

16 Operasional P2BN 3,660,000 1,800,000 49.18

17 Rapat Koordinasi P2BN 54,270,000 54,204,000 99.88

18 Rapat Koordinasi Penyusunan Sasaran Produksi Tahun 2013 75,255,000 74,381,000 98.84

19 Pengawalan, monev, dan pelaporan P2BN 76,980,000 71,420,000 92.78

20 Pertemuan Evaluasi Teknis P2BN 53,835,000 52,510,000 97.54

21 Fasilitasi kemitraan Pengembangan Pangan Alternatif 80,000,000 71,986,000 89.98

22 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 20,000,000 19,960,000 99.80

23 Laporan Bantuan Benih (Subsisi Harga, CBN & BLBU) 134,675,000 102,353,500 76.00

Penyusunan Laporan Perbenihan & Monev Bantuan Benih

24 Bimbingan Teknis Perbenihan 84,485,000 83,920,000 99.33

25 Pembinaan Perbenihan Tanaman Pangan 66,115,000 52,287,000 79.08

26 Forum Perbenihan Tanaman Pangan 56,425,000 55,329,000 98.06

27 Pembinaan dan Monev Pemberdayaan Penangkar 55,000,000 49,120,000 89.31

28 Database Perlindungan Tanaman Pangan 27,870,000 26,070,000 93.54

29 Gerakan "spot stop" Pengendalian OPT 36,025,000 32,930,000 91.41

30 Bimbingan Teknis Penanganan Pasca Panen 37,000,000 21,062,000 56.92

31 Apresiasi Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan 27,000,000 26,960,000 99.85

32 Peningkatan Kemampuan Petugas Survei Susut Hasil Padi 135,900,000 130,879,600 96.31

33 Survei Pengukuran Susut Hasil Padi (2 musim) 414,600,000 321,439,300 77.53

Jumlah 48,103,295,000 43,659,529,900 90.76

B. DPA SKPD I (APBD NTB)

1 Pertemuan Masyarakat Agribisnis Jagung 47,551,600 42,119,600 88.58

2 Pertemuan Perencanaan Pengembangan TP 2013 81,122,900 71,307,900 87.90

3 Pemantauan dan Pembinaan Pengendalian Serangan OPT 2,229,050 2,229,000 100.00

4 Pendataan Faktor Iklim dan Dampak Perubahan Iklim 2,138,500 2,128,000 99.51

5 Perencanaan Kebutuhan Pupuk 71,530,200 65,880,200 92.10

6 Sosialisasi Pengembangan Penggunaan Pupuk organik 51,657,350 47,027,350 91.04

7 Talkshow Radio Program Unggulan 43,200,000 - -

8 KAPET BIMA 472,087,000 179,114,800 37.94

9 Pembinaan Kios Saprodi 861,800 - -

10 Bantuan Benih Unggul Jagung 3,750,000,000 3,525,000,000 94.00

11 Pengadaan Alsintan Pengembangan Agribisnis Jagung 779,000,000 719,180,000 92.32

12 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 156,158,600 149,563,600 95.78

13 Perjalanan Dinas Luas Daerah 42,000,000 41,748,500 99.40

Jumlah 5,499,537,000 4,845,298,950 88.10

Total Anggaran (A + B ) 53,602,832,000 48,504,828,850 90.49

6


III. REALISASI KEGIATAN

Melalui dukungan dana sebagimana tersebut dalam Tabel 2.3 di atas, Bidang

Produksi Tanaman Pangan telah melaksanakan berbagai upaya dalam rangka

pencapaian produksi tanaman pangan dan hortikultura. Sekalipun telah berupaya

sedapat mungkin untuk melaksanakan seluruh program, namun dengan adanya kendala

teknis dan perubahan sistem, kegiatan yang terrealisasi hanya sebagian saja. Adapun

kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

A. PROGRAM KEGIATAN BIDANG PRODUKSI TANAMAN PANGAN TAHUN

ANGGARAN 2013 1. PROGRAM SASARAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN TAHUN 2013

MENDUKUNG P2BN ( PROKSI MANTAP ) 2013

Dalam rangka mendukung P2BN pencapaian Surplus Beras Nasional 10

Juta Ton Tahun 2014 dan 2,3 Juta Ton di Propinsi NTB, Bidang Produksi

Tanaman Pangan telah melakukan kegiatan sosialisasi baik di tingkat Propinsi

maupun Kabupaten/Kota se-NTB.

Tujuan dan Sasaran Produksi Tanaman Pangan Tahun 2013.

1.1. Tujuan Penetapan Sasaran Produksi adalah :

a. Meningkatkan produksi bahan pangan yang berdaya saing untuk

memenuhi kebutuhan pangan dan pakan di dalam negeri, dalam rangka

mencapai kemandirian dan ketahanan pangan nasional, serta

memanfaatkan pasar bahan baku industri pengolahan dalam negeri dan

peluang eksport;

b. Mengembangkan berbagai produk komoditi pangan untuk mendukung

diversifikasi pangan, pengembangan pangan lokal dan membangun

komoditi unggulan spesifik lokasi;

c. Mengembangkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha melalui

pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang efisien, moderen dan

tangguh;

d. Mendorong pembangunan ekonomi daerah dan nasional melalui

pengembangan sistem dan usaha agribisnis tanaman pangan yang

berperan sebagai penarik industri hulu dan pendorong industri hilir;

7


Sasaran Produksi Tanaman Pangan adalah :

a. Tercapainya sasaran produksi komoditi utama tanaman pangan tahun

2013 (padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi

jalar) tahun 2013 adalah padi sebesar 2.106.940 ton, jagung 471.920 ton,

kedelai 112.169 ton, kacang tanah 44.204 ton, kacang hijau 44.780 ton,

ubi kayu 108.663 ton dan ubi jalar 18.192 ton;

b. Tecapainya sasaran luas panen komoditi utama tanaman pangan tahun

2013 adalah padi seluas 378.267 ha, jagung 95.926 ha, kedelai 82.436 ha,

kacang tanah 28.464 ha, kacang hijau 41.914 Ha ubi kayu 7.675 ha dan

ubi jalar 1.468 ha;

c. Tercapainya sasaran produktivitas komoditi utama tanaman pangan tahun

2013 adalah padi sebesar 55,70 kw/ha, jagung 49,20 kw/ha, kedelai

13,61 kw/ha, kacang tanah 15,53 kw/ha, kacang hijau 10,68 kw/ha, ubi

kayu 141,58 kw/ha dan ubi jalar 123,92 kw/ha.

2. Target dan Realisasi Tanam Padi dan Palawija Tahun 2013

Target dan realisasi tanam padi dan palawija pada tahun 2013

(MT. 2012/2013 dan MT. 2013) periode Oktober 2012 s/d September 2013 di

Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada realisasi areal tanam seperti

data yang tercantum pada Tabel 3.1. berikut ini. Sedangkan data perkembangan

luas tanam dan panen selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel

Lampiran 2.

Tabel 4. Target dan Realisasi Areal Tanam Padi dan Palawija MT. 2012/2013 dan 2013, di Provinsi Nusa Tenggara Barat

No Komoditi Target Tanam(ha) MT. 2011/2012 MT. 2012 TOTAL %

1 Padi 395.188 300.897 130.093 430.990 109,06

2 Jagung 100.975 100.747 18.520 119.267 118,12

3 Kedelai 86.775 14.443 50.870 65.313 75,27

4 Kacang Tanah 29.962 11.589 14.152 25.741 85,91

5 Kacang Hijau 44.120 13.807 17.309 31.116 70,53

6 Ubi Kayu 7.675 4.666 665 5.331 69,46

7 Ubi Jalar 1.430 370 903 1.273 89,02

Realisasi Tanam

8


Dari data diatas dapat dilihat bahwa, realisasi tanam padi dan palawija

hampir semuanya belum mencapai target yang telah ditetapkan kecuali padi dan

jagung yang memang sedang menjadi focus utama dan sedang diminati petani.

Realisasi tanam padi seluas 430.990 ha (109,06 %), jagung 119.267 ha

(118,12%), kedelai 65.313 ha (75,27 %), kacang tanah 25.741 ha (85,91 %), ubi

kayu 5.331 ha (69,46 %) dan ubi jalar 1.273 (89,02 %).

Tidak tercapainya pencapaian realisasi tanam tahun 2013 sangat

dipengaruhi oleh kondisi iklim yang kurang mendukung pada pertanaman tahun

2013 dimana terjadi banjir dan kekeringan yang mengakibatkan puso sehingga

mempengaruhi angka panen dan produktivitas serta produksi.

3. Perkembangan Produksi Tanaman Pangan

Perkembangan produksi tanaman pangan di Provinsi Nusa Tenggara

Barat Tahun 2011 dan 2013, dapat dilihat pada Tabel 5. Sedangkan data

perkembangan produksi selama Lima tahun terakhir dapat dilihat pada Lampiran.

Berdasarkan data terakhir dari BPS diketahui bahwa produksi padi tahun

2013 berdasarkan ASEM 2013 tanaman tahun 2013 belum mencapai target,

namun telah melebihi produksi tahun 2011. Hampir semua komoditi tidak

tercapai target produksinya kecuali padi sawah dan jagung yang sedang menjadi

komoditi primadona.

Selengkapnya keragaan panen dan produksi tahun 2013 dapat dilihat

pada table 5. berikut :

9


Tabel 5. Perkembangan Produksi Komoditi Tanaman Pangan Tahun 2011 (ATAP) dan Tahun 2013 (ASEM 2013) di Provinsi Nusa Tenggara Barat

NO KOMODITAS ATAP ATAP SASARAN ASEM2010 2011 2012 2012 ATAP SASARAN

2011 2012

1 2 3 4 5 6 7 81. TOTAL PADI

Luas Panen (Ha) 374,284 418,062 378,267 425,448 101.77 112.47 Provitas (ku/ha) 47.41 49.45 55.70 49.69 100.50 89.22 Produksi (Ton) 1,774,499 2,067,137 D 2,106,940 2,114,231 102.28 100.35

P 2,066,054 2,066,054 102.33 2. PADI SAWAH

Luas Panen (Ha) 329,594 369,249 321,507 368,760 99.87 114.70 Provitas (ku/ha) 49.17 51.41 58.06 51.53 100.23 88.75 Produksi (Ton) 1,620,666 1,898,279 1,866,665 1,900,141 100.10 101.79

3. PADI LADANGLuas Panen (Ha) 44,690 48,813 56,760 56,688 116.13 99.87 Provitas (ku/ha) 34.42 34.59 42.33 37.77 109.17 89.22 Produksi (Ton) 153,833 168,858 240,275 214,090 126.79 89.10

4. JAGUNGLuas Panen (Ha) 61,593 89,307 95,926 117,030 131.04 122.00 Provitas (ku/ha) 40.43 51.16 49.20 54.92 107.34 111.63 Produksi (Ton) 249,005 456,915 D 471,920 642,674 140.66 136.18

P 473,432 135.75 5. KEDELAI

Luas Panen (Ha) 86,649 75,042 82,436 62,888 83.80 76.29 Provitas (ku/ha) 10.75 11.74 13.61 11.79 100.44 86.66 Produksi (Ton) 93,122 88,100 112,169 74,156 84.17 66.11

6. KACANG TANAHLuas Panen (Ha) 25,044 26,319 28,464 25,508 96.92 89.61 Provitas (ku/ha) 13.44 14.42 15.53 15.25 105.70 98.17 Produksi (Ton) 33,666 37,964 44,204 38,890 102.44 87.98

7. KACANG HIJAULuas Panen (Ha) 45,511 45,351 41,914 31,128 68.64 74.27 Provitas (ku/ha) 10.99 11.18 10.68 12.14 108.54 113.58 Produksi (Ton) 50,012 50,702 44,780 37,774 74.50 84.35

8. UBI KAYULuas Panen (Ha) 5,352 5,167 7,675 5,979 115.72 77.90 Provitas (ku/ha) 131.92 145.86 141.58 132.92 91.13 93.88 Produksi (Ton) 70,606 75,366 108,663 79,472 105.45 73.14

9. UBI JALAR

Luas Panen (Ha) 1,123 954 1,468 1,100 115.30 74.93

Provitas (ku/ha) 116.95 125.47 123.92 120.29 95.87 97.07

Produksi (Ton) 13,134 11,970 18,192 13,232 110.54 72.74

% ASEM 2012 THD

Catatan : D = Daerah

P = Pusat

Dari data yang tercantum pada Tabel 5 diatas, dapat diketahui bahwa

hampir seluruh komoditi serealia (padi dan jagung) mengalami peningkatan

dibandingkan produksi tahun 2011, sedangkan produksi komoditi aneka kacang

dan umbi pada tahun 2013 mengalami penurunan dibandingkan produksi yang

dicapai tahun 2011, kecuali Ubi jalar (meningkat 18,17 %).

Hal ini dapat terjadi karena adanya penurunan luas panen yang

disebabkan oleh menurunnya minat petani untuk menanam kedelai dan aneka

kacang lain akibat terjadinya gejolak pasar karena tergeser produk impor yang

mematok harga yang jauh lebih murah.

Peningkatan produksi padi dan jagung dapat dicapai karena adanya

peningkatan luas panen serta peningkatan produktivitas dari tahun sebelumnya.

Hal ini karena petani sudah menempatkan jagung sebagai komoditi yang cukup

menjanjikan sebagai implikasi dari sosialisasi pemerintah pada Pengembangan

Agribisnis Jagung.

10


Produksi padi di NTB berdasarkan ASEM 2013 mencapai 2.114.231 ton

GKG atau meningkat 2,28 % dibandingkan Atap 2011, sedangkan bila

dibandingkan dengan sasaran 2013 pencapaian produksi padi sebesar 100,35%.

4. Inventarisasi Penyebaran Varietas Padi dan Palawija

Inventarisasi penyebaran varietas padi yang dominan Tahun 2013

dibandingkan dengan Tahun 2011 di Provinsi NTB dapat dilihat dalam Tabel 6.

Sedangkan data inventarisasi penyebaran varietas per Kabupaten/Kota se-NTB

dapat dilihat pada Lampiran .

Tabel 6. Inventarisasi Penyebaran Varietas Padi Provinsi NTB Tahun 2013 keadaan sampai dengan 31 Desember 2013.

NO VARIETAS AREAL %1 Situ Bagendit 41,301.17 20.32 2 Ciherang 27,207.02 13.39 3 Cigeulis 26,976.79 13.28 4 Ciliwung 18,387.00 9.05 5 IR 64 14,745.50 7.26 6 Inpari 13 13,322.24 6.56 7 Mekongga 9,951.06 4.90 8 Cilosari 9,628.00 4.74 9 Ketonggo 8,034.00 3.95

10 IR 66 6,160.56 3.03 11 Inpari 7 Lanriang 5,853.00 2.88 12 Inpari 10 5,716.00 2.81 13 Cibogo 4,850.29 2.39 14 Inpari 1 4,625.39 2.28 15 Tukadbalian 3,414.00 1.68 16 Inpari 6 jete 895.00 0.44 17 Widas 577.85 0.28 18 Inpari 4 548.00 0.27 19 Inpari 8 538.00 0.26 20 Bestari 474.15 0.23

203,205.02 JUMLAH

Dari Tabel diketahui bahwa pada pada tahun 2013 penyebaran varietas

padi didominasi oleh Situ Bagendit, Ciherang, dan cigeulis. Jika dibandingkan

dengan Tahun sebelumnya pada periode yang sama, terjadi pergeseran varietas

yang paling diminati yaitu Situbagendit yang mengalami peningkatan dari tahun

sebelumnya, sedangkan Ciherang dan cigeulis relatif stabil.

11


5. Penyaluran Benih Padi dan Palawija di Provinsi NTB

Penyaluran benih padi dan palawija Tahun 2013 di Provinsi NTB dapat

dilihat dalam Tabel 7.

Tabel 7. Perbandingan Penyaluran Benih Tanaman Pangan di Provinsi NTB.

SASARAN TANAM

(Ha)

1. PADI 395,188.00 263,647.03 151,904.01 21,026.06 177,287.54 115,906.59 21,026.06

2. JAGUNG 100,975.00 72,254.90 558.00 6,306.48 36,818.00 558.00 6,306.48

3. KEDELAI 86,775.00 46,419.64 1,078.25 4,198.48 44,104.64 1,078.25 4,198.48

4. KAC. TANAH 29,962.00 8,074.00 - 8,019.00 8,074.00 - 8,019.00

5. KAC. HIJAU 44,120.00 5,434.00 - 18,198.00 5,434.00 - 18,198.00

VPRKOMODITAS

PENYEBARAN VARIETAS VARIETAS DOMINANKETERANGAN

VPT VPS VPR VPT VPS

Jika dilihat pada Tabel 7. di atas, Penyaluran benih padi didominasi oleh

varietas produksi tinggi (VPT). Hal ini menunjukkan adanya kesadaran pada

petani untuk menanam benih unggul berkualitas. Adanya program SL-PTT

sangat membantu anggota kelompok tani menerapkan program dan teknologi

sederhana yang telah disampaikan oleh petugas.

6. Pengembangan Agribisnis Jagung 2013

Khusus untuk komoditi jagung di Provinsi Nusa Tenggara Barat tengah

dikembangkan Program Pengembangan Agribisnis Jagung sebagai salah satu

Program Unggulan NTB yang terangkum dalam program PIJAR (Sapi, Jagung

dan Rumput Laut).

Perkembangan Luas Tanam dan Produksi Jagung Tahun 2013 cukup

menggembirakan, baik dari segi luas tanam, Produksi maupun produktivitas. Hal

ini karena adanya perhatian pemerintah pada komoditi unggulan ini serta

kesadaran petani dan peningkatan minat petani untuk menanam jagung karena

harga yang sudah stabil dan menjanjikan. Rincian selengkapnya seperti dalam

Tabel berikut :

12


Tabel 8. Realisasi Tanam Jagung Tahun 2013 di Nusa Tenggara Barat dalam mendukung PAJ

No Kabupaten/ Rencana Realisasi %Kota (Ha) (Ha)

1 Mataram - - #DIV/0!

2 Lombok Barat 3,510 4,692 133.68

3 Lombok Utara 4,250 6,874 161.74

4 Lombok Tengah 6,530 3,187 48.81

5 Lombok Timur 20,900 16,011 76.61

6 Sumbawa 29,810 35,398 118.75

7 Sumbawa Barat 6,510 5,141 78.97

8 Dompu 15,755 27,868 176.88

9 Bima 12,200 18,685 153.16

10 Kota Bima 1,510 1,411 93.44

100,975 119,267 118.12NTB

Terlihat petani Kabupaten Dompu sangat antusias dalam menanam

jagung, karena kabupaten Dompu telah dijadikan kabupaten jagung sejak

dicanangkan oleh WAMENTAN pada acara panen raya tahun 2013. Dukungan

pemerintah pusat sangat membantu program pemerintah daerah, khususnya

dalam pengadaan alat-alat pasca panen dan pengolahan jagung serta fasilitasi

pemasaran baik melalui ifc-Pasar maupun melalui kemitraan dengan pengusaha.

7. Kegiatan Kemitraan IPTEKDA BATAN dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB Tahun 2013

Melalui kerjasama Kemitraan IPTEKDA BATAN dan Dinas Pertanian

Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Nusa Tenggara Barat telah dilakukan

kegiatan berupa kegiatan Penangkaran Benih Padi dan Kedelai di 5

Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.

Kegiatan penyebaran benih padi varietas unggul hasil Litbangyasa

BATAN merupakan kegiatan menyebarkan benih padi unggul BATAN yang

bersertifikat kepada masyarakat atau kelompok petani untuk ditanam di lahan-

lahan milik mereka dengan harapan penggunaan padi varietas unggul hasil

Litbangyasa BATAN dapat berkembang dan berhasil baik guna mendukung

program produksi pangan di daerah Nusa Tenggara Barat. Kegiatan penyebaran

padi pada tahun 2013 direncanakan seluas 100 hektar di 5 lokasi, dengan

menggunakan benih yang dikirim dari mitra binaan BATAN.

Varietas unggul penyebaran benih padi yaitu varietas Bestari yang tersebar pada

8 lokasi penyebaran di 5 (lima) kabupaten/kota:

� Pada Kelompok Tani Saksari Kelurahan Cakra Utara Kecamatan

Cakranegara Kota Mataram dengan produksi 8,97 Ton/Ha GKP.

13


� Kelompok Tani Kekeri Farm Desa Kekeri Kecamatan Gunung Sari

Kabupaten Lombok Barat dengan produksi 8,5 ton/Ha.

� Kelompok Tani Pade Girang Desa Sasake Kecamatan Praya Tengah

Kabupaten Lombok Tengah dengan produksi 6 ton/Ha GKP.

� Penangkar benih UD. Lusi Desa Masbagik Selatan Kecamatan Masbagik

Kabupaten Lombok Timur dengan produksi 7 ton/Ha GKP.

� Kelompok Tani BM8-1 Desa Sarange Kecamatan Lopok Kabupaten

Sumbawa dengan produksi 10,88 ton/Ha GKP.

� Kelompok Tani Usaha Baru I Desa Sarange Kecamatan Lopok Kabupaten

Sumbawa dengan produksi 9,28 ton/Ha GKP.

� Kelompok Tani Ai Tenge Desa Lape Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa

dengan produksi 9,44 ton/Ha GKP.

� Kelompok Tani Semangat Mendorong Desa Boak Kecamatan Unter Iwes

Kabupaten Sumbawa dengan produksi 8,96 ton/Ha GKP.

Varietas benih yang digunakan yaitu Varietas Bestari. Lokasi penangkaran benih

padi BS ke FS adalah:

� Kelompok Tani Aneka Tani, Desa Bleke Kecamatan Gerung Kabupaten

Lombok Barat dengan produksi 1.000 Kg/0,25 Ha.

� UD. Lusi Desa Masbagik Selatan Kecamatan Masbagaik Kabupaten Lombok

Timur dengan produksi 831 Kg/0,25 Ha.

Penangkaran benih tahap kedua sebanyak 4 unit (1 Ha) adalah benih FS hasil

tahap pertama untuk menghasilkan benih bersertifikasi SS (Standard Seeds),

sehingga terbentuk sistem penangkaran benih yang berkelanjutan di daerah

Nusa Tenggara Barat dan benih turunan yang lebih rendah digunakan untuk

kegiatan penyebaran padi varietas unggul hasil Litbangyasa BATAN. Benih yang

digunakan yaitu varietas Impari Sidenok. Lokasi penangkaran benih ini yaitu:

� Kelompok Tani Sayang Lauk II Kelurahan Sayang-Sayang Kecamatan

Cakranegara Kota Mataram dengan produksi 1,9 ton/0,25 Ha.

� Kelompok Tani Kekeri Farm Desa Kekeri Kecamatan Gunung Sari

Kabupaten Lombok Barat dengan produksi 925 Kg/0,25 Ha.

� Kelompok Tani Pade Girang Desa Sasake Kecamatan Praya Tengah

Kabupaten Lombok Tengah dengan produksi 1,25 ton/0,25 Ha.

� UD. Lusi Desa Masbagik Selatan Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok

Timur dengan produksi 920 Kg/0,25 Ha.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengenalkan padi dan kedelai varietas unggul

BATAN kepada petani di Kabupaten, kecamatan, atau desa yang belum pernah

14


menggunakan varietas tersebut, dengan harapan masyarakat petani setempat

dapat mengenal sifat-sifat unggul varietas padi dan kedelai hasil Litbangyasa

BATAN. Untuk pelaksanaan demfarm digunakan benih turunan BS yang

bersertifikat. Pada tahun 2013 ini dilakukan demfarm untuk padi seluas 2 Ha dan

kedelai seluas 2 Ha.

a. Padi

Demfarm padi dengan varietas impari sidenok seluas 2 ha pada 2(dua)

kelompok tani :

- Kelompok Tani Kembang Sari Kelurahan Jempong Baru Kecamatan

Sekarbela Kota Mataram dengan produksi 7,2 ton/Ha GKP.

- Penangkar benih UD. Lusi Desa Masbagik Selatan Kecamatan Masbagik

Kabupaten Lombok Timur dengan produksi 5,8 ton/Ha.

b. Kedelai

Demfarm kedelai dengan varietas Rajabasa dan Mutiara I seluas 2 Ha pada

2 (dua) Kelompok Tani :

- Kelompok Tani Beriuk Maju Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya

Kota Mataram. Denfarm di kelompok tani ini mengalami kegagalan panen

sekitar 2 minggu sebelum panen dimana polong kedelai mengalami

kerusakan (busuk) karena pada waktu itu musim hujan sudah tiba dan

curah hujan tinggi sehingga pertanaman lahan kedelai tergenang.

Walaupun sudah dilakukan pembuatan parit pengeluaran air tetapi

perlakuan tersebut tidaklah cukup. Sehingga petani melakukan panen

awal/muda agar polong kedelai tidak bertambah rusak dan kerugian

petani tidak bertambah.

- Kelompok Tani Pade Girang Desa Sasake Kecamatan Praya Tengah

Kabupaten Lombok Tengah. Pertanaman kedelai ini juga dilakukan

dengan 2 varietas pada hamparan 1 ha, sehingga diharapkan

perbandingan hasil antara 2 varietas kedelai tersebut sebagai acuan bagi

kelompok tani atau penangkar dalam memilih varietas kedelai yang

diinginkan. Produksi kedelai varietas Rajabasa 425 Kg/0,50 Ha,

sedangkan varietas mutiara I dengan produksi 514 Kg/0,50 Ha.

7.1. Sosialisasi Iptek Nuklir dan Hasil Litbangyas a Batan

Dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2013 di Hotel Arum Jaya yang

dihadiri sebanyak 85 peserta dengan rincian peserta sebagai berikut:

15


� Petani penangkar dari Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat,

Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten

Sumbawa.

� Petugas dinas Kabupaten dari Kota Mataram, Kabupaten Lombok

Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur dan

Kabupaten Sumbawa.

� Petugas Dinas Provinsi, yaitu dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan

dan Hortikultura Provinsi Nusa Tenggara Barat, Fakultas Pertanian

Universitas Mataram, Bakorluh Provinsi NTB dan UPTD lingkup Dinas

Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Nusa Tenggara

Barat.

Peserta cukup antusias mengikuti pertemuan sosialisasi apalagi benih

padi dan kedelai yang dikeluarkan dari litbangyasa BATAN merupakan

benih yang masih dianggap baru dan kurang dikenal dan peserta

menginginkan lebih banyak pengenalan dan pemahaman mengenai

kelebihan, kekurangan dan keamanan khususnya bagi masyarakat selaku

konsumen. Peserta mengharapkan dilakukan pertemuan koordinasi

langsung di tingkat kabupaten atau kecamatan sehingga produk

litbangyasa BATAN lebih dikenal dan menguntungkan terutama bagi

petani penangkar dan masyarakat akan lebih aman bila mengkonsumsi

produk tersebut.

Harapan dari petani penangkar yaitu masalah pemasaran padi keluaran

produk litbangyasa BATAN, diharapkan masyarakat bisa menerima seperti

varietas padi lainnya.

7.2.` Panen Raya

Kegiatan panen raya dilaksanakan di Kelompok Tani Samas Jaya 3

Desa Toya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur pada hari Kamis

tanggal 11 Oktober 2013. Varietas unggul padi yang digunakan yaitu

varietas Bestari pada kegiatan penyebaran yang dialokasikan pada 8

(delapan) lokasi pada 5 (lima) kabupaten/kota se Nusa Tenggara Barat

seluas 100 Ha dengan masing-masing 20 Ha/Kabupaten/kota.

Panen raya dihadiri oleh Deputi PHLPN Dr. Ferhat Aziz dan pejabat

lainnya dari Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), anggota DPR dari

komisi III bidang pertanian, Petugas dari Dinas Pertanian Provinsi dan

Dinas Pertanian Kabupaten, UPTD Dinas Pertanian, BPTP, Universitas

Mataram, Muspida dan Muspika Lombok Timur dan masyarakat

16


tani/penangkar setempat. Kegiatan panen raya ini juga diliput televisi lokal

dan koran lokal.

Produksi yang dicapai yaitu 7 ton/Ha. Hasil ini tergolong tinggi disaat

varietas lain pada tempat yang sama mencapai produksi sekitar 6 ton/Ha.

Masyarakat menyambut antusias verietas Bestari ini karena mempunyai

keunggulan dibandingkan dengan varietas lainnya terutama produksinya

yang relatif tinggi dan ketahanan terhadap beberapa hama penyakit.

7.3. Pertemuan dan Koordinasi

Pertemuan kordinasi antara mitra kerja dengan pelaksana dilapangan

yaitu dengan semua Kelompok Tani yang mengikuti kegiatan penangkaran,

demfarm dan penyebaran dan masyarakat tani/penangkar yang ingin

mengetahui lebih jauh produk litbangyasa BATAN khususnya pertanian.

Masing-masing kelompok tani mengharapkan bimbingan dan pengawalan

dari petugas dinas baik provinsi maupun kabupaten agar mengawal dan

memonitoring perkembangan varietas keluaran produk litbangyasa BATAN

agar bisa diterima masyarakat dan menjadi salah satu alternatif produk

unggulan khususnya komoditas tanaman pangan. Diharapkan litbangyasa

BATAN bisa mengeluarkan dan memperkenalkan varietas-varietas lainnya

yang mempunyai daya tahan dan sifat unggul lainnya. Koordinasi untuk

terus dilanjutkan karena petani khususnya petani penangkar membutuhkan

dukungan dan bimbingan dari petugas dinas/stake holder terkait dalam

rangka meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan yang

diusahakan.

Penangkaran, demfarm, dan penyebaran benih hasil litbangyasa BATAN

dilaksanakan di 5 (lima) Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat. Berbagai

permasalahan atau kendala dijumpai selama pelaksanaan kegiatan dari awal

maupun sampai menjelng akhir kegiatan. Permasalahan umum yang dijumpai

dalam penangkaran dan demfarm padi yaitu serangan hama dan penyakit padi

cukup menonjol sejak awal masa pertumbuhan sampai dengan menjelang

panen. Pada varietas padi Inpari Sidenuk terjadi serangan hama dan penyakit

penting seperti penggerek batang, wereng coklat, dan kresek. Disamping itu

serangan wereng hijau, hawar daun bakteri (HDB), blas dan sebagainya, harus

diwaspadai agar dapat dilakukan pengendalian secara tepat sehingga tidak

menimbulkan kerusakan berat dan bahkan kehilangan hasil panen. Pada

beberapa lokasi 10 HST, anakan padi inpari sidenok mengalami gejala seperti

kekeringan dengan warna coklat dan kerdil tapi setelah 20-25 HST pertanaman

17


normal kembali. Pada penangkaran maupun penyebaran padi varietas Bestari

terjadi gejala serangan penggerek batang dan burung. Tetapi secara umum

varietas ini relatif tahan terhadap hama dan penyakit.

Dalam demfarm kedelai, gulma, hama dan penyakit tanaman kedelai

berpotensi menurunkan kuantitas dan kualitas hasil benih. Ketiga faktor

pengganggu tersebut dan cara penanggulangannya perlu diketahui oleh para

penangkar benih kedelai. Demfarm kedelai menggunakan varietas rajabasa dan

mutiara 1. Secara umum pertumbuhan pertanaman ini relatif bagus dan

mempunyai polong yang besar. Sedangkan hama penyakit yang perlu

diwaspadai adalah hama ulat penggerek polong, ulat jengkal, kepik hijau,

penyakit karat dan antraknosa.

Untuk mengurangi kerugian dari gangguan hama dan penyakit perlu ada

strategi pengendalian yang betul-betul terencana. Untuk mengurangi gangguan

penyakit blas, misalnya perlu dipilih varietas yang tahan dan sistem tanam multi

varietas atau mozaik varietas agar penyebaran dalam waktu singkat dapat

dikurangi. Untuk hama kepik hijau pada tanaman kedelai misalnya dapat

ditanggulangi dengan pergiliran varietas, penanaman serempak dan

pengamatan secara intensif sebelum dilakukan pengendalian dengan

menggunakan insektisida. Jadi untuk mengurangi serangan hama penyakit padi

dan kedelai yang muncul di lapangan perlu melakukan monitoring secara

berkesinambungan agar keberadaan hama penyakit sejak dini dapat diketahui

dan bila perlu dilakukan pengendalian dengan aplikasi pestisida sebagai

tindakan terakhir. Ketersediaan dan ketepatan benih sangat penting untuk

diperhatikan dan menentukan keberhasilan proses produksi komoditas pada

musin tanam berjalan. Hal ini dapat mempengaruhi tinggi rendahnya produksi

dan produktivitas komoditas tersebut.

18


8. Peredaran dan Penyaluran Pupuk dan Pestisida

Pada Tahun 2013, permasalahan yang sering menjadi polemic dai

lapangan adalah terjadinya kelangkaan peredaran pupuk tunggal di tingkat

pengecer. Meskipun petani dan kelompok tani telah mengantongi RDKK sebagai

kartu tebus pupuk bersubsidi, namun kelangkaan pupuk di beberapa wilayah

tidak mampu dihindari. Meskipun berdasarkan laporan dari distributor pupuk

masih dalam posisi aman, namun gejolak di lapangan tidak mampu terbendung.

Tabel 9. Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (Het) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2013

HET

Tanaman Pangan

Horti-kultura

Perke- bunan

Peter-nakan

Perikan-an Budidaya

(Rp/Kg)

1 UREA 97,500 10,750 13,000 450 1,000 122,700 1,800 50 kg/25 kg

2 SP-36 13,000 2,000 4,066 34 500 19,600 2,000 50 kg

3 ZA 5,319 2,100 4,700 31 - 12,150 1,400 50 kg

4 NPK 25,462 5,100 4,838 500 - 35,900 2,300 50 kg/25 kg

5 Organik 4,500 1,500 1,300 100 400 7,800 500 40 kg/20 kg

KemasanNo Jenis Pupuk

Sub Sektor (Ton)

Total

Sumber : 1. Keputusan Menteri Pertanian No,mor : 87/Permentan/SR.130/12/2011, Tentang Kebutuhan dan Eceran Tertinggi

(HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian TA. 2013 2. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Nomor 36 Tahun 2013 tanggal 9 Januari 2013 Tentang Alokasi Pupuk

Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten/Kota se NTB TA. 2013.

Berikut laporan realisasi penyaluran pupuk dan pestisida di Nusa

Tenggara Barat sampai dengan akhir tahun 2013 :

Tabel 10. Realisasi Penyaluran Pupuk Urea Per Desember 2013

Sisa

Alokasi Realisasi Jan - Quota ppk

Jan-Des 2012 Des 2012 % yg tersedia

1 2 3 4 5 6 =(3-4)

1 MATARAM 2,300.00 1,831.65 79.64 468.35

2 LOBAR 13,545.00 12,930.40 95.46 614.60

3 LOMBOK UTARA 6,100.00 5,163.55 84.65 936.45

4 LOTENG 24,650.06 22,128.80 89.77 2,521.26

5 LOTIM 34,050.00 32,528.45 95.53 1,521.55

6 SUMBAWA 1,823.00 1,676.80 91.98 146.20

7 SMB. BRT 18,489.00 18,176.40 98.31 312.60

8 DOMPU 23,255.00 21,677.00 93.21 1,578.00

9 BIMA 4,363.00 3,754.20 86.05 608.80

10 KOTA BIMA 9,500.00 9,529.55 100.31 (29.55)

TOTAL NTB 138,075.06 129,396.80 93.71 8,678.26

No Kab/KotaUREA

19


Tabel 11. Realisasi Penyaluran Pupuk NPK Per Desember 2013

Sisa

No. Kab/Kota Alokasi Realisasi Jan % Quota ppk

Jan-Des 2012 Desember yg tersedia

1 2 3 4 5 6 =(3-4)

1 MATARAM 805.00 29.25 3.63 775.75

2 LOBAR 2,645.00 452.95 17.12 2,192.05

3 LOMBOK UTARA 1,425.00 214.95 15.08 1,210.05

4 LOTENG 5,248.00 1,262.55 24.06 3,985.45

5 LOTIM 9,055.00 1,680.85 18.56 7,374.15

6 SUMBAWA 6,824.00 2,427.20 35.57 4,396.80

7 SMB. BRT 1,435.00 239.30 16.68 1,195.70

8 DOMPU 2,598.00 1,275.00 49.08 1,323.00

9 BIMA 5,338.01 2,241.40 41.99 3,096.61

10 KOTA BIMA 527.00 370.20 70.25 156.80

NTB 35,900.01 10,193.65 28.39 25,706.36

NPK

Tabel 12. Realisasi Penyaluran Pupuk ZEORGANIK Per Desember 2013

Sisa

No. Kab/Kota Alokasi Realisasi Jan % Quota ppk

Jan-Des 2012 Desember yg tersedia

1 2 3 4 5 6 =(3-4)

1 MATARAM 177.00 3.90 2.20 173.10

2 LOBAR 892.00 450.97 50.56 441.03

3 LOMBOK UTARA 464.00 721.72 155.54 (257.72)

4 LOTENG 1,355.06 676.42 49.92 678.64

5 LOTIM 2,937.00 1,052.56 35.84 1,884.44

6 SUMBAWA 801.00 957.40 119.53 (156.40)

7 SMB. BRT 280.00 - - 280.00

8 DOMPU 355.00 6.00 1.69 349.00

9 BIMA 354.00 134.00 37.85 220.00

10 KOTA BIMA 85.00 82.50 97.06 2.50

7,700.1 4,085.47 53.06 3,614.59

PPK ORGANIK ( Zeorganik )

NTB

9. Organisme Pengganggu Tanaman dan Bencana Alam serta Dampak fenomena Iklim

Salah satu factor penentu keberhasilan pertanaman adalah tingkat

serangan hama dan penyakit serta terjadinya bencana alam banjir dan

kekeringan. Serangan hama dan bencana alam mampu menyebabkan

kerusakan pertanaman bahkan mengakibatkan terjadinya PUSO atau gagal

panen.

Berikut gambaran serangan hama penting yang menyerang tanaman

pangan dan bencana alam yang terjadi sepanjang tahun 2013 di Nusa Tenggara

Barat :

20


Tabel 13. Evaluasi Luas Serangan OPT Tahun 2013

Bencana alam banjir dan kekeringan pada tahun 2013 melanda beberapa

daerah ddi Nusa Tenggara Barat, seperti banjir di Lombok Timur pada awal

tahun dan banjir di Sumbawa Barat pada akhir tahun 2013. Bencana alam

tersebut menyebabkan puso khususnya di kabupaten tempat terjadinya bencana

yang mengakibatkan berkurangnya produksi tanaman khususnya pada daerah

terjadinya serangan. Berikut gambaran luas bencana alam yang terjadi

sepanjang tahun tahun 2013 di Nusa Tenggara Barat :

Tabel 14. Komulatif Luas Kekeringan Pada Tanaman Pangan Tahun 2013

Ringan Sedang Berat Puso Jumlah

1 Padi 703.20 1,066.50 981.00 387.70 3,138.40

2 Jagung 197.80 167.50 2,283.00 425.00 3,073.30

3 Kedele 82.00 2.00 19.00 60.00 163.00

4 Kacang Tanah 66.50 48.00 28.00 - 142.50

5 Kacang Hijau - - - - -

Jumlah 1,049.50 1,284.00 3,311.00 872.70 6,517.20

Luas kekeringan ( Ha)

KomoditiNo

Tabel 15.Komulatif Luas Banjir Pada Tanaman Pangan Tahun 2013

Terkena Puso

1 Padi 7,198 1,998

2 Jagung 414 134

3 Kedele 96 93

4 Kacang Tanah 7 7

5 Kacang Hijau 6 4

Jumlah 7,721 2,236

KomoditiNoLuas Banjir ( Ha)

No. Komoditi TAHUN TAHUN

2012 2011 %

(Ha) OPT (Ha) Ha %

1 PADI 11,033.3 13,595.4 81.16 11860.2 107.49

2 JAGUNG 1,209.2 1,456.9 83.00 786.7 65.06

3 KEDELAI 1,303.0 1,686.9 77.24 1232.7 94.60

4 KACANG TANAH 530.0 569.2 93.11 386.3 72.88

5 KACANG HIJAU 134.0 170.9 78.41 118.0 88.06

JUMLAH14,209.5 17,479.2 81.29 14,383.8 101.23

LUAS SERANGAN

(Ha)

Luas Pengendalian

21


Sedangkan komparasi luas puso akibat bencana alam dan OPT terhadap

luas tanam pada tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 16. Perbandingan Luas Puso Akibat Serangan OPT Dan DPI Terhadap Luas Tanam Pada Tahun 2013 Di Provinsi NTB

Luas

tanam

(Ha) (Ha) % (Ha) % (Ha) % (Ha) % (Ha) %

Padi 415,645 - - 1,998 0.5 388 0.09 2,386 0.57 2,386 0.57

Jagung 109,190 - - 134 0.12 425 0.39 559 0.51 559 0.51

Kedele 69,914 - - 93 0.13 60 0.09 153 0.22 153 0.22

KC.Tanah 28,514 - - 7 0.02 - - 7 0.02 7 0.02

Kc.Hijau 27,399 - - 4 0.01 - - 4 0.01 4 0.01

Jumlah 650,662 - - 2,236 0.3 873 0.13 3,109 0.48 3,109 0.48

Kering Total DPI

Puso akibat DPI Total

PusoKomoditi

Puso akibat

serangan OPT Banjir

Tabel 17. Perbandingan Luas Serangan OPT dan DPI Terhadap Luas Tanam Pada Tahun 2013 di NTB

Luas

tanam

(Ha) (Ha) % (Ha) % (Ha) % (Ha) % (Ha) %

Padi 415,645 11,033 2.65 7,198 1.7 3,138 0.75 10,336 2.49 21,369 5.14

Jagung 109,190 1,209 1.11 414 0.4 3,073 2.81 3,487 3.19 4,696 4.30

Kedele 69,914 1,303 1.86 96 0.1 163 0.23 259 0.37 1,562 2.23

KC.Tanah 28,514 530 1.86 7 0.0 143 0.50 150 0.53 680 2.38

Kc.Hijau 27,399 134 0.49 6 0.0 - - 6 0.02 140 0.51

Jumlah 650,662 14,209 2.18 7,721 1.2 6,517 1.00 14,238 2.19 28,447 4.37

Komoditi

Luas

serangan OPT Banjir Kering Total DPI

Luas DPI Total

OPT dan DPI

Permasalahan yang sering terjadi dalam penanggulangan OPT dan

dampak fenomena iklim dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Perubahan iklim telah terjadi yang ditandai dengan musim hujan tidak

teratur/tidak merata. Anomali iklim yang yang cukup ekrim pada suatu

wilayah dan suatu waktu dengan curah hujan cukup tinggi sehingga terjadi

banjir yang cukup luas pada tanaman pangan, sementara itu berkurangnya

curah hujan dalam jangka waktu tertentu di suatu wilayah terutama di lahan

kering menyebabkan terjadinya kekeringan pada tanaman pangan.

2. Semakin berkurangnya luas hutan/tanaman penyangga dan sumber mata air.

3. Eradikasi tanaman terserang belum optimal.

22


4. Terjadinya mutasi petugas perlintan khususnya POPT-PHP ke struktural

sehingga tenaga POPT-PHP yang handal di tingkat lapangan semakin

berkurang.

5. Penerapan PHT dengan sistim budadaya sehat belum sepenuhnya

dilaksanakan misalnya dalam pemilihan varietas, pola tanam, penggunaan

pupuk berimbang, tandur jajar/jajar legowo, dan pengendalian gulma.

6. Pengolahan tanah kurang sempurna sesuai tahapan proses pengolahan

tanah sehingga sumber inokulum masih tersedia di tanah maupun sisa

tanaman.

Upaya pencegahan dan pengendalian yang dapat dilakukan guna

mengatasi permasalahan yang terjadi adalah dengan cara :

1. Sosialisasi kondisi iklim, awal dan akhir musim hujan.

2. Menghimbau kepada petani agar pada MK I dan MK II tidak menanam padi

pada daerah-daerah yang sumber air irigasinya sedikit atau menanam

komoditi yang tidak memerlukan banyak air (palawija).

3. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan secara berkelanjutan agar

petani/kelompok tani dapat melaksanakan tanam serempak sesuai pola

tanam, pengolahan tanah lebih sempurna, pengembangan VUB tahan OPT,

diversifikasi varietas dan pergiliran varietas, eradikasi tanaman terinfeksi dan

sanitasi lingkungan, penggunaan pupuk berimbang, tandur jajar/jajar legowo,

pemilihan serta penggunaan pestisida dengan tepat.

4. Mobilisasi dan optimalisasi penggunaan pompa air untuk daerah-daerah

yang ada sumber air irigasinya, Pengawalan penggiringan air irigasi,

pengembangan irigasi tanah dangkal dan Pembuatan sumur pompa dalam

(sumur bor) serta Pembuatan embung rakyat serta Perbaikan/pembuatan

saluran irigasi.

5. Penghijauan/Reboisasi

23


B. REALISASI KEGIATAN TEKNIS DAN KEPROYEKAN BIDANG PRODUKSI TANAMAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2013

1. SEKSI BUDIDAYA SEREALIA DAN KABI

Pembangunan Nasional merupakan upaya yang dilaksanakan oleh

semua komponen bangsa dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara

sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia berdasarkan Pancasila. Visi Indonesia sampai tahun 2005 adalah

Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur dengan membagi kedalam

4 (empat) tahapan Pembangunan Jangka Menegah (RPJM). Visi Indonesia

Tahun 2014 adalah Indonesia yang Sejahtra, Demokratis dan berkeadilan.

Dalam konteks ini, arahan pokok dan strategis Presiden Republik Indonesia

agar melakukan langkah-langkah terobosan (breakthrough), bukan langkah-

langkah biasa (business as usual).

Untuk mendukung pencapaian visi Indonesia Tahun 2014 maka perlu

dilakukan suatu proses perencanaan pembangunan nasional yang terarah,

terfokus, seimbang dan berkelanjutan. Proses perencanaan pembangunan

nasional dilakukan dalam suatu sistem. Sistem perencanaan pembangunan

nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk

menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka

menengah dan tahunan yang dapat dilaksanakan oleh unsur penyelenggara

negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, yang berdasarkan

demokrasi dengan prinsip-prinsp kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan,

berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan

kemajuan dan kesatuan Nasional

Mengacu pada visi tersebut, tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun

2014 Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif,

Berkelanjutan dan Berkeadilan bagi Peningkatan Kesejahtraan Rakyat.

Pembangunan dimaksud dijalankan berdasarkan 4 jalur strategi pembangunan

yaitu, 1) mendorong pertumbuhan (pro-growth), 2) memperluas kesempatan

kerja (pro-job), 3) menanggulangi kemiskinan (pro-poor), dan 4) mendorong

pelestarian lingkungan yang ramah (pro-environment).

Sementara tema Tahun 2013, di NTB adalah ” Jadikan Tahun 2013

sebagai Tahun Peningkatan Produktivitas melalui kerja keras, kerja cerdas dan

ihlas dalam rangka pencapaian sukses pembangunan pertanian ”

24


Komoditas tanaman pangan memiliki peranan pokok sebagai pemenuh

kebutuhan pangan, pakan dan industri dalam negeri yang setiap tahaunnya

cendrung meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan

berkembangnya industri pangan dan pakan. Sehingga dari sisi Ketahanan

Pangan Nasional fungsinya menjadi amat penting dan strategis

Pembangunan tanaman pangan diperioritaskan pada beberapa

komoditas unggulan nasional, yaitu padi, jagung, kedelai, kacang tanah,

kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar dan komoditas alternatif/unggulan daerah

seperti talas, garut, gembili, sorgum, gandum dan lain-lain.

Pengembangan ke tujuh komoditas prioritas dan komoditas unggulan

lokal diaplikasikan dalam beberapa kegiatan, baik kegiatan yang menjadi

tugas pokok dan fungsi Dirjen TP dan Dinas Pertanian

Provinsi/Kabupaten/Kota, maupun kegiatan pendukung yang merupakan tugas

pokok dan fungsi instansi lain.

Pembiayaan program dan kegiatan pembangnan tanaman pangan

bersumber dari 1) APBN, 2) APBD I dan APBD II, 3) Kredit ( KKP-E, KUKM,

KUR, dll, 4) Kemitraan ( kerjasama dengan swasta) dan 5) dana Masyarakat.

Kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan merupakan upaya

yang terkoordinasi untuk membangun pertanian tangguh dengan

memasyarakatkan teknologi dan inovasi baru melalui upaya Pengelolaan

Tanaman dan Sumberdaya Terpadu (PTT). Pendekatan yang dilakukan untuk

mencapai tujuan adalah melalui pendekatan agribisnis, pendekatan

pembangunan pertanian dan pedesaan terpadu dan berkelanjutan dengan

berbasis sumberdaya pertanian. Disamping itu kelembagaan pedesaan juga

dibina, baik yang berfungsi sebagai penghantar (delivery) yaitu kelembagaan

penyuluhan pertanian, perkreditan, pemasok sarana produksi, serta

pengolahan dan pemasaran hasil, maupun yang berfungsi sebagai

penyerap/penerima (receving) yaitu kelompok tani dan koperasi.

Upaya peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai di Provinsi NTB

yang terfokus pada penerapan SL-PTT tahun 2011 pada areal seluas 136.950

ha ( padi non hibrida 89.700 ha, padi lahan kering 15.750 ha, jagung 6.000 ha

dan kedelai 25.500 ha), berdasarkan ASEM 2011 dibandingkan ATAP 2010,

produksi total padi diperkirakan 2.067.137 ton atau naik 16,49 % (padi sawah

1.898.279 ton atau naik 17,13 % dan padi ladang 168.858 ton atau naik 9,77

%), jagung 456.915 ton atau naik 83,50 %, Kedelai 88,100 ton atau turun 5,39

%, kacang tanah 37.954 ton atau meningkat 12,77 %, kacang hijau 50.702 ton

25


atau naik 1,38 %, ubi kayu 75.366 ton atau naik 6,74 % dan ubi jalar 11,970 ton

atau turun 8,86 %,

Pada tahun 2013 fokus kegiatan SL-PTT akan dilanjutkan dan diperluas

menjadi 190.300 ha ( padi non hibrida 117.800 ha, padi hibrida 4.500 Ha, padi

lahan kering 30.000 ha, jagung 6.000 ha dan kedelai 32.000 ha ), SL-PTT

model padi dan jagung seluas 4.500 Ha ( Padi Non Hibrida spesipik lokasi

1.200 Ha, Padi non hibrida peningkatan IP 1.000 Ha, Padi Hibrida spesipik

lokasi 500 Ha dan jagung hibrida 1.800 Ha ) serta pengembangan kedelai

seluas 100 Ha.

Sekenario Peningkatan produksi tahun 2013 selain didukung melalui

pelaksanaan SL-PTT juga melalui BLBU, CBN, penyediaan pupuk bersubsidi

dan pupuk berbantuan, bantuan alsintan serta bantuan pestisida bila terjadi

eksplosif OPT.

Tabel 18. Target dan Realisasi L.Panen, Provitas dan Produksi Tanaman Pangan Tahun 2013 (Perbandingan ATAP 2011 dan ASEM 2013 )

No Komoditi L.Panen Provitas Produksi L.Panen Provitas Produksi L.Panen Provitas Produksi

( Ha ) (Kw/ha) ( Ton ) ( Ha ) (Kw/ha) ( Ton ) ( % ) ( % ) ( % )

1 Padi 418,061 49.45 2,067,137 425,448 49.69 2,114,231 1.77 0.50 2.28

P. Sawah 369,248 51.41 1,898,279 368,760 51.53 1,900,141 (0.13) 0.23 0.10

P. Ladang 48,813 34.59 168,858 56,688 37.77 214,090 16.13 9.17 26.79

2 Jagung 89,307 51.16 456,915 117,030 54.92 642,674 31.04 7.34 40.66

3 Kedelai 75,042 11.74 88,099 62,888 11.79 74,156 (16.20) 0.44 (15.83)

4 Kc. Tanah 26,319 14.42 37,965 25,508 15.25 38,890 (3.08) 5.69 2.44

5 Kc. Hijau 45,351 11.18 50,702 31,128 12.14 37,774 (31.36) 8.54 (25.50)

6 Ubi Kayu 5,167 145.86 75,367 5,979 132.92 79,472 15.72 (8.87) 5.45

7 Ubi Jalar 954 125.47 11,970 1,100 120.29 13,232 15.30 (4.13) 10.54

ATAP Tahun 2011 ASEM Tahun 2012 % Peningkatan

1.2. Dukungan Anggaran Kegiatan Tahun 2013

Anggaran kegiatan pada seksi budidaya Serealia, Kacang-

kacangan dan umbi-umbian pada Bidang Produksi Tanaman Pangan

TA. 2013 bersumber dari dana dekonsentrasi (APBN) dan DPA SKPD

(APBD) Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Provinsi NTB.

Adapun dukungan anggaran pada kegiatan seksi budidaya

serealia, kacang-kacangan dan umbi-umbian TA. 2013 sebesar Rp

9.456.974.500 yang terdiri dari APBN sebesar Rp 9.315.800.000 dan

26


APBD sebesar Rp 141.174.500; secara rinci dapat dilihat pada tabel

berikut :

Tabel 19. Dukungan Anggaran kegiatan pada Seksi Budidaya Serealia, Kacang-kacangan dan Umbi-umbian TA. 2013

No Uraian Kegiatan/Program PAGU

(Rp)

A APBN1 Koordinasi Persiapan Pelaksanaan SL-PTT Kedelai 45,630,000

2 Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan SL-PTT Kedelai 45,630,000

3 Koordinasi, Pembinaan, Pengawalan, Monev KABI 158,740,000

4 Persiapan Koord Stakeholder Komoditi KABI non Kedelai 50,000,000

5 Pertemuan Evaluasi Koord Stakeholder KABI non Kedelai 50,000,000

6 SL-PTT Padi Non Hibrida Spesipik Lokasi 3,112,800,000

7 SL-PTT Padi Non Hibrida Peningkatan IP 2,594,000,000

8 SL-PTT Padi Hibrida Spesipik Lokasi 2,230,000,000

9 Persiapan Pelaksanaan SL-PTT Serealia 40,940,000

10 Rapat Koordinasi Pelaksanaan SL-PTT Serealia 76,975,000

11 Pembinaan., Pengawalan, Monev dan Pelaporan SL-PTT Serealia 225,350,000

12 Rapat Evaluasi Kinerja Pelaksanaan SL-PTT 2011 dan 2012 75,635,000

13 Rapat Penyusunan Rancangan SL-PTT dan Pengembangan Seralia 2013 67,105,000

14 Rapat Koordinasi Persiapan Pencapaian Produksi Serealia 84,890,000

15 Peningkatan Kapasitas Petugas Pemandu Lapang 94,105,000

16 Operasional P2BN 3,660,000

17 Rapat Koordinasi P2BN 54,270,000

18 Rapat Koordinasi Penyusunan Sasaran Produksi 2013 75,255,000

19 Pengawalan, Monev dan Pelaporan P2BN 76,980,000

20 Pertemuan Evaluasi P2BN 53,835,000

21 Fasilitasi Kemitraan Pengembangan pangan Alternatif 80,000,000

22 Pengadaan Prangkat Pengolah Data dan Komputer 20,000,000

Jumlah APBN 9,315,800,000

B APBD

1 Pertemuan Masyarakat Agribisnis Jagung 60,051,600

2 Pertemuan Perencanaan Pengembangan TP 2013 81,122,900

Jumlah APBD 141,174,500

Total ( APBN + APBD ) 9,456,974,500

27


1.3. Sasaran, Strategi Dan Kebijakan Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2013

Melalui dukungan dana sebagaimana tersebut dalam tabel 19 diatas,

Seksi Budidaya Serealia, Kacang-kacangan dan umbi-umbian pada Bidang

Produksi Tanaman Pangan telah melaksanakan berbagai upaya dalam

rangka pencapaian produksi tanaman pangan.

a. Sasaran

Sasaran utama pembangunan tanaman pangan tahun 2010-2014

merupakan turunan dari sasaran utama pembangunan pertanian yang

disebut dengan EMPAT SUKSES PERTANIAN yaitu :

1) mewujudkan pencapaian swasembada dan swasembada

berkelanjutan

2) mewujudkan peningkatan diversifikasi pangan

3) mewujudkan peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor

4) mewujudkan peningkatan kesejahtraan petani

Pencapaian keempat sasaran (target) utama diharapkan dapat

memberikan dampak kinerja yang sangat signifikan bagi pemenuhan

kebutuhan nasional dan ketahanan pangan, baik kebutuhan pangan,

kebutuhan pakan, kebutuhan energi maupun kebutuhan bahan baku

untuk industri lainnya. Selain itu, dampak kinerja pembangunan tanaman

pangan juga diharapkan dapat mengurangi jumlah kemiskinan dan

meningkatkan pendapatan negara.

Dalam hal pembangunan tanaman pangan dikelompokkan pada

pengembangan komoditas utama dan komoditas alternatif. Namun

demikian, penetapan sasaran produksi hanya dilakukan pada 7 komoditi,

yaitu : padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar dan

ubi kayu. Sasaran produksi komoditas utama tanaman pangan tahun

2013 dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini, dan rincian per

Kabupaten/Kota dapat dilihat pada lampiran.

28


SASARAN PRODUKSI ( TON )

SASARAN PRODUKTIVITAS ( Kw/Ha )

SASARAN LUAS TANAM DAN LUAS PANEN ( Ha )

Gambar 1. Sasaran Luas tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi

Komoditas utama Tanaman pangan Tahun 2013 di Nusa Tenggara Barat.

Padi Jagung Kedelai Kc. Tanah Kc. Hijau Ubi Kayu Ubi Jalar

2.106.940 473.432

112.169 44.204 44.780 106.663 18.192

SASARAN PRODUKTIVITAS ( KW/HA )

SASARAN LUAS TANAM DAN LUAS PANEN ( HA )

Padi Jagung Kedela Kc. Tanah Kc. Hijau Ubi Kayu Ubi Jalar

55,70 49,35 13,61 15,53 10,68 138,97 123,92

378.26 95.926 82.436i 28.464 41.914 7.675 1.468

Padi Jagung Kedelai Kc. Tanah Kc. Hijau Ubi Ubi Jalar

395.188

100.975

86.775 29.962 44.120 7.675 1.545 LT

LP

P. Sawah SAWA 1.866.665

P. Ladang

240.275

P. Sawah LT. 338.428

P. Ladang

LT. 56.760

LP. 56.760 LP. 321.501

29


b. Strategi

Pencapaian sasaran pembangunan tanaman pangan akan

ditempuh melalui strategi Tujuh Gema Revitalisasi Pertanian, yaitu :

1. Revitalisasi lahan

2. Revitalisasi Perbenihan dan pembibitan

3. Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana

4. Revitalisasi Sumber Daya Manusia

5. Revitalisasi Pembiayaan Petani

6. Revitalisasi Kelembagaan Petani

7. Revitalisasi Teknologi dan industri hilir

Gambar 2. Tujuh Gema revitalisasi untuk mencapai empat sukses

Ketujuh strategi pembangunan pertanian tersebut akan

mempengaruhi tingkat keberhasilan yang dicapai. Namun demikian,

harus disadari bahwa ketujuh strategi tersebut melibatkan intitusi

pemerintah lainnya dan institusi non pemerintah. Untuk mewujudkan

pencapaian Empat Sukses tersebut, orentasi peningkatan produksi

menjadi alat (instrumen) utama yang diprioritaskan. Untuk itu sebagai

jaminan tambahan bagi petani atau pelaku usaha pertanian, pemerintah

memberikan stimulan baik berupa bantuan, subsidi ataupun insentif

LAHAN

EMPAT SUKSES

PERBENIHAN/PERBIBITAN INFRASTRUKTUR DAN SARANA

SUMBERDAYA MANUSIA

PEMBIAYAAN PERTANIAN

KELEMBAGAAN PERTANIAN

TUJUAN GEMA REVITALISASI PERTANIAN

SWASEMBADA BERKELANJUTAN

DAN SWASEMBADA

DIVERSIFIKASI

PANGAN

NILAI TAMBAH, DAYA SAING DAN

EKSPOR

PENINGKATAN KESEJAHTRAAN

PETANI

TEKNOLGI DAN INDUSTRI HILIR

30


lainnya. Pemberian ini sebagai bagian dari meringankan biaya usaha

dan sekaligus meningkatkan pendapatan.

Secara harfiah, peningkatan produksi diharapkan dapat memacu

peningkatan pendapatan. Untuk mencapai peningkatan produksi

tanaman pangan dilakukan melalui EMPAT STRATEGI atau disebut

dengan Catur Pencapaian Produksi tanaman Pangan, yaitu :

1. Peningkatan Produktivitas

2. Perluasan Areal dan Optimalisasi lahan

3. Penurunan konsumsi beras dan pengembangan diversifikasi

pangan

4. Peningkatan manajemen

Catur strategi pencapaian produksi tanaman pangan ini

merupakan penajaman sekaligus revisi atas catur strategi yang selama

ini digunakan, yaitu 1) Peningkatan Produktivitas, 2) perluasan areal

tanam, 3) pengamanan. Hal ini dilakukan sebagai proses penegasan

dan respon atas perubahan lingkungan yang terjadi produksi dan 4)

penguatan kelembagaan dan pembiayaan. Hal ini dilakukan sehingga

proses penegasan dan respon atas perubahan lingkungan yang terjadi

Proses penajaman dan revisi terhadap strategi pencapaian

produksi tanaman pangan telah mempertimbangkan aspek

keberlanjutan program pembangunan tanaman pangan dan aspek

keterpaduan baik disisi hulu, on-farm maupun hilir

31


Gambar 3. Catur Strategi Pencapaian Produksi Tanaman Pangan

CATUR STRATEGI PRODUKSI

PENINGKATAN PRODUKTIVITAS

PERLUASAN AREAL DAN

OPTIMALISASI LAHAN

PENURUNAN KONSUMSI BERAS

DAN PENGEMBANGAN

DIVERSIFIKASI PANGAN

PENINGKATAN MANAJEMEN

PENGAWALAN, PENDAMPINGAN, PENYULUHAN DAN KOORDINASI

PERAKITAN, DESIMINASI DAN PENERAPAN PAKET TEKNOLOGI TEPAT GUNA SPSEPIK

PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI

GP3K

PERLINDUNGAN TANAMAN DARI OPT DAN DFI

PERCETAKAN LAHAN BARU ( SAWAH)

PENURUNAN KEHILANGAN HASIL DAN PENINGKATAN RENDEMEN BERAS

OPTIMALISASI LAHAN MELALUI PENINGKATAN IP

OPTIMALISASI LAHAN PERTANIAN LAINNYA

OPTIMALISASI LAHAN TERLANTAR

PENGEMBANGAN LAHAN PEKARANGAN

PENGEMBANGAN PANGAN UNTUK ORANG MISKIN ( PANGKIN )

PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI ANEKA

TEPUNG BERBAHAN BAKU LOKAL

PERBAIKAN SISTEM PERKREDITAN PERTANIAN

PENGUATAN SISTEM DATA

PENGEMBANGAN KAWASAN FOODETATE

PENGEMBANGAN SISTEM RESI GUDANG

PENGEMBANGAN KEBIJAKAN FISKAL

PENGUATAN PETUGAS LAPANGAN

PEMANTAPAN POLA PENGADAAN SAPRODI

PENATAAN KEBIJAKAN SUBSIDI PERTANIAN

32


c. Kebijakan

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2013 merupakan

penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Tahun 2010-2014 sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan sekaligus merupakan rangkaian lanjutan

dan RKP tahun 2011

Tema Rencana Kerja Pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu

Tahun 2013 adalah ” Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi

yang inklusif dan berkeadilan bagi peningkatan Kesejahtraan Rakyat”.

Tema ini merupakan landasan dalam menyusun rancangan program dan

kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam

dokumen Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013. Pada

peinsipnya pemerintah pusat dari pemerintah Daerah wajib menerapkan

prinsip-prinsip efesiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan

partisipasi.

Dari 23 arah kebijakan pembangunan pertanian tahun 2010-

2014, ada 9 yang terkait langsung dengan tugas dan Fungsi Tanaman

pangan, yaitu :

1) melanjutkan dan memantapkan kegiatan tahun sebelumnya yang

terbukti sangat baik kinerja dan hasilnya, antara lain bantuan benih,

subsidi pupuk, alsintan, SL-PTT dan SL-PHT

2) melanjutkan dan memperkuat kegiatan yang berorentasi

pemberdayaan masyarakat seperti LM3

3) memantapkan swasembada beras dan jagung melalui peningkatan

produksi yang berkelanjutan

4) pencapaian swasembada kedelai

5) pembangunan sentra-sentra pupuk organik berbasis kelompok tani

6) penguatan kelembagaan perbenihan dan perbibitan nasional

7) peningkatan keseimbangan ekosistem dan pengendalian OPT

secara terpadu

8) berperan aktif dalam melahirkan kebijakan makro yang berpihak

kepada petani seperti HPP gabah dan HET pupuk

9) peningkatan dan penerapan manajemen pembangunan pertanian

yang akutabel dan good govermance

33


Secara operasional, kebijakan pembangunan tanaman pangan

diperioritaskan pada :

1) pencapaian swasembada berkelanjutan padi dan jagung

2) pencapaian swasembada jagung tahun 2014

3) pengembangan komoditas spesipik lokasi

4) penguatan pangan nasional berbasis Koridor MP3I

5) Pengembangan produksi kawasan khusus lainnya

Optimalisasi keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan

tanaman pangan perlu didukung oleh iklim berusaha tani yang kondusif.

Dalam hal ini, dukungan kebijakan yang berpengaruh terhadap iklim

usaha atau pengembangan agribisnis tanaman pangan harus

diperhatikan antara lain

1) Harga

Kegiatan usaha tan dari suatu komoditas dapat berjalan apabila

petani memperoleh insentif/ keuntungan yang memadai. Karena itu

pemerintah perlu menjaga kestabilan harga dan pasar hasil

tanaman pangan sepanjang tahun melalui penetapan harga

pembelian oleh pemerintah, khususnya komoditas strategis seperti

padi, jagung dan kedelai. Pengawasan pemerintah sangat

diperlukan untuk menghindari ulah spekulan pedagang yang dapat

memainkan harga. Selain itu perlu mengupayakan tumbuh dan

berkembangnya kemitraan antara petani dengan pedagang/industry

olahan/pengusaha lainnya. Dalam pengendalian harga tersebut

diperlukan koordinasi dengan instansi dan stakeholder terkait, baik

di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun tingkat pusat

2) Subsidi dan Bantuan Sosial

Subsidi yang akan diberikan oleh pemerintah untuk membantu

petani pada tahun 2013 adalah :

a) Subsidi benih dan pupuk berupa subsidi harga

b) Bantuan Langsung Benih Unggul ( BLBU ) Dan Cadangan Benih

Nasional (CBN)

c) Subsidi bunga kridit program

- Kridit Ketahanan Pangan dan Energi ( KKP-E)

- Kridit Usaha Rakyat ( KUR )

34


3) Bea Masuk

Dalam era globalisasi dewasa ini persaingan pasar antar

komoditas tanaman pangan semakin ketat. Komoditas tanaman

pangan impor sering membanjiri pasar dalam negeri dengan harga

yang lebih murah. Hal ini dapat menghancurkan pengembangan

agribisnis tanaman pangan dalam negeri. Produk impor lebih murah

dari pada produk dalam negeri. Karena pemerintah Negara-negara

eksportir melindungi para petaninya secara baik dengan berbagai

cara, sehingga mampu menghasilkan kualitas yang baik serta

dengan kontinuitas pasokan mampu menghasilkan kualitas yang

baik serta dengan kontuinutas pasokan yang terjamin. Oleh karena

system atau cara perlindungan yang diberikan terhadap petani mulai

dari aspek proses produksi sampai aspek pemasaran hasil dan

system perdagangannya perlu dikembangkan lebih lanjut

Salah satu upaya untuk menghadapi persaingan tersebut

diatas, pemerintah Indonesia melindungi petaninya melalui

pemberlakuan bea masuk (tarif) impor

4) Karantina Tumbuhan

Indonesia sangat kaya akan berbagai sumber daya alam

hayati berupa aneka ragam jenis tumbuhan, hewan, ikan yang perlu

dijaga dan dilindungi kelestariannya dari berbagai hama, penyakit

dan OPT. Oleh karena itu untuk mencegah masuknya OPT melalui

media pembawa, perlu pengawasan dan penjagaan petugas

karantina

Pada era perdagangan bebas ini, karantina merupakan

instrument yang penting untuk memperlancar arus perdagangan,

baik ekspor maupun impor. Dengan adanya peraturan karantina

yang selaras dengan aturan sanitasi dan fitosanitari diharapkan

dapat meningkatkan kualitas produk ekspor impor yang pada

gilirannya juga dapat meningkatkan taraf hidup petani. Dengan

demikian dapat dihindari terjadinya tuntutan terhadap produk

Indonesia di luar negeri akibat buruknya mutu. Demikian juga

derasnya arus masuk produk luar negeri yang tidak bermutu dapat

dicegah melalui pengawasan karantina

35


Untuk menjaga masuknya produk-produk pertanian tanaman

(termasuk Benih) yang tidak memenuhi persyaratan keamanan hama

dan penyakit serta lingkungan, maka perlu pengawasan dan

penjagaan ketat oleh petugas karantina.

5) Pengendalian Alih Fungsi Lahan

Sesuai dengan pasal 3 UU Nomor 41 Tahun 2009, Perlindungan

lahan pertanian pangan berkelanjutan diselenggarakan dengan

tujuan :

a) kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan,

b) tersedianya lahan pertanian pangan secara berkeanjutan

c) mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan;

d) melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;

e)meningkatkan kemakmuran serta kesejahtraan petani dan

masyarakat;

f) meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani,

g) meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang

layak,

h) mempertahankan keseimbangan ekologis, dan

Sanksi bagi orang, perseorangan, pejabat pemerintah yang

melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan akan

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2-5 tahun dan denda

berkisar antara 1 – 7 miliyar rupiah

1.4. Perkembangan Produksi Pangan Enam tahun Terakhir

Trend produksi padi di NTB berfluktuasi selama enam tahun

terakhir periode tahun 2005 – 2010 rata-rata 1,6 Juta Ton pertahun.

Sedangkan trend produksi jagung terus mengalami peningkatan rata-rata

179,194 ton per tahun, kedelai 94.633 ton, Kc. Tanah 37.483 ton, Kc.

Hijau 40.151 ton, ubi kayu 82.101 ton dan ubi jalar 14.485 ton

Penurunan produksi suatu komoditi setiap tahunnya. Keadaan ini

mungkin di sebabkan oleh karena terjadi persaingan komoditi di lapangan

dan petani memilih tanaman yang lebih menguntungkan. Mengenai

perkembangan produksi ( ketersediaan ) pangan di Nusa Tenggara Barat

selama enam tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 20 sebagai berikut :

36


Tabel 20. Keragaan Produksi Tanaman Pangan di NTB Periode Thn 2006 – 2011

Produksi

No Komoditi Provitas 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Rata-Rata

1 Padi ( Ton ) 1,552,628 1,526,347 1,750,678 1,870,775 1,774,499 2,067,137 1,757,011

( Kw /Ha ) 45.48 45.99 48.67 49.98 47.41 49.45 47.83

P. Saw ah ( Ton ) 1,424,667 1,410,098 1,557,299 1,653,811 1,620,666 1,898,279 1,594,137

( Kw /Ha ) 48.52 48.71 50.85 52.32 49.17 51.41 50.16

P.Ladang ( Ton ) 127,961 116,251 193,379 216,964 153,833 168,858 162,874

( Kw /Ha ) 26.76 27.40 36.19 37.31 34.42 34.59 32.78

2 Jagung ( Ton ) 103,963 120,612 196,263 308,863 249,005 456,915 239,270

( Kw /Ha ) 25.60 28.08 33.22 37.88 40.43 51.16 36.06

3 Kedelai ( Ton ) 108,639 68,419.00 95,086 95,846 93,122 88,099 91,535

( Kw /Ha ) 11.40 12.02 12.49 10.90 10.75 11.74 11.55

4 Kc. Tanah ( Ton ) 43,956 32,913 32,348 38,615 33,666 37,965 36,577

( Kw /Ha ) 12.61 12.91 12.67 13.43 13.44 14.42 13.25

5 Kc.Hijau ( Ton ) 40,967 40,970 39,756 33,774 50,012 50,702 42,697

( Kw /Ha ) 8.14 9.31 9.93 9.78 10.99 11.18 9.89

6 Ubi Kayu ( Ton ) 87,040 88,527 68,383 85,062 70,606 75,367 79,164

( Kw /Ha ) 116.33 117.88 120.23 130.58 131.92 145.86 127.13

7 Ubi Jalar ( Ton ) 19,076 13,007 10,985 11,276 13,134 11,970 13,241

( Kw /Ha ) 112.68 114.60 115.27 116.37 116.95 125.47 116.89

Tahun

1.5. Sasaran Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan di NTB

Sehubungan dengan rencana peningkatan produksi komoditas

tanaman pangan yang telah dibuat pusat. Peningkatan rata-rata produksi

komoditi padi meningkat berkisar 1,15 %, jagung 16,89 %, kedelai 2,0 %,

kc Tanah 2,8 %, Kc Hijau 7,45 %, Ubi Kayu 2,73 % dan Ubi Jalar 2,27 %,

Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 3 berikut

Tabel 21. Sasaran Produksi Tanaman Pangan di NTB Tahun 2011 – 2015

Produksi/

No Komoditi Persen 2011 2012 2013 2014 2015 Rata-Rata

Peningkat

1 Padi ( Ton ) 1,954,827 2,106,939 2,191,715 2,300,851 2,410,747 2,193,016

( % ) - 7.78 4.02 4.98 4.78 5.39

P. Sawah ( Ton ) 1,749,792 1,866,664 1,953,657 2,043,517 2,145,693 1,951,865

( % ) 6.68 4.66 4.60 5.00 5.23

P.Ladang ( Ton ) 205,035 240,275 238,058 257,334 265,054 241,151

( % ) 17.19 (0.92) 8.10 3.00 6.84

2 Jagung ( Ton ) 370,000 471,920 744,111 644,171 676,380 581,316

( % ) 27.55 57.68 (13.43) 5.00 19.20

3 Kedelai ( Ton ) 105,000 112,168 131,976 116,700 119,034 116,976

( % ) 6.83 17.66 (11.57) 2.00 3.73

4 Kc. Tanah ( Ton ) 41,986 44,203 44,045 45,989 46,909 44,626

( % ) 5.28 (0.36) 4.41 2.00 2.83

5 Kc.Hijau ( Ton ) 35,320 44,780 45,809 45,680 46,137 43,545

( % ) 26.78 2.30 (0.28) 1.00 7.45

6 Ubi Kayu ( Ton ) 100,690 108,663 107,554 110,847 111,956 107,942

( % ) 7.92 (1.02) 3.06 1.00 2.74

7 Ubi Jalar ( Ton ) 16,908 18,192 17,264 18,374 18,466 17,841

( Kw/Ha ) 7.59 (5.10) 6.43 0.50 2.36

Sasaran Tahun

37


1.6. Target dan Realisasi Tanam, Panen dan Produksi Tahun 2013

a) Target dan Realisasi Tanam Tahun 2013

Realisasi tanam tanaman pangan di NTB sampai akhir musim

tanam dari Oktober 2011 s/d bulan September 2013 untuk Total padi

415.445 Ha ( 105,13 % dari sasaran 395.188 Ha ), Padi sawah

358.406 Ha ( 105,90 % dari sasaran 338.428 Ha ), Padi ladang

56.760 Ha ( 100,49 % dari sasaran 56.760 Ha ), Jagung 115.358 Ha (

114,24 % dari sasaran 100.975 Ha ), kedelai 65.313 ha ( 75,27 % dari

sasaran 86.775 Ha ), Kac. Tanah 25.741 Ha (85,91 % dari Sasaran

29.962 Ha), Kac. Hijau 31.116 ha ( 70,53 % dari sasaran 44.120 Ha ),

Ubi kayu 5.331 ha ( 69,46 % dari sasaran 7.675 Ha ) dan ubi jalar

1.273 ha ( 82,39 % dari sasaran 1.545 Ha ). Adapun realisasi tanam

untuk masing-masing komoditas dapat dilihat pada tabel 4 berikut dan

rincian per Kab./Kota dapat dilihat pada Lampiran.

Tabel 22. Target dan Realisasi Tanam Komoditi TP tahun 2013 di NTB

No Komoditi Target Realisasi Persen Target Realisasi Persen Target Realisasi Persen

( Ha ( Ha ) ( % ) ( Ha ( Ha ) ( % ) ( Ha ( Ha ) ( % )

1 Padi 298,429 300,897 100.83 96,759 114,548 118.38 395,188 415,445 105.13

P. Sawah 241,669 244,048 100.98 96,759 114,358 118.19 338,428 358,406 105.90

P.Ladang 56,760 56,849 100.16 - 190 - 56,760 57,039 100.49

2 Jagung 75,475 101,428 134.39 25,500 13,930 54.63 100,975 115,358 114.24

3 Kedelai 35,630 14,443 40.54 51,145 50,870 99.46 86,775 65,313 75.27

4 Kc. Tanah 13,412 11,589 86.41 16,550 14,152 85.51 29,962 25,741 85.91

5 Kc.Hijau 22,535 13,807 61.27 21,585 17,309 80.19 44,120 31,116 70.53

6 Ubi Kayu 6,183 4,666 75.46 1,492 665 44.57 7,675 5,331 69.46

7 Ubi Jalar 540 370 68.52 1,005 903 89.85 1,545 1,273 82.39

MH. 2011/2012 MK. 2012 Tahun 2012

b) Perbandingan Realisasi Tanam Tahun 2011 dan Tahun 2013

Realisasi tanam tanaman pangan di NTB dari Oktober 2011

s/d September 2013 dibandingkan tahun 2011, nampak bahwa

realisasi tanam tahun 2013 untuk beberapa komoditi seperti padi

ladang, Jagung, Ubi kayu dan ubi jalar nampak lebih tinggi

dibandingkan tahun 2011. Sementara untuk komoditi padi sawah,

kedelai, kacang tanah dan kacang hijau dan ubi jalar lebih rendah

38


dibandingkan tanam tahun 2011, untuk jelasnya dapat dilihat pada

tabel berikut :

Tabel 23. Perbandingan Realisasi Tanam Komoditi TP 2011 dan 2013 di NTB

Persen

2012 ke

No Komoditi Target Realisasi Persen Target Realisasi Persen 2011

( Ha ( Ha ) ( % ) ( Ha ) ( Ha ) ( % ) ( % )

1 Padi 389,180 417,889 107.38 395,188 415,445 105.13 (0.58)

P. Sawah 334,515 369,102 110.34 338,428 358,406 105.90 (2.90)

P.Ladang 54,665 48,787 89.25 56,760 57,039 100.49 16.91

2 Jagung 97,120 91,522 94.24 100,975 115,358 114.24 26.04

3 Kedelai 96,197 76,227 79.24 86,775 65,313 75.27 (14.32)

4 Kc. Tanah 29,542 26,568 89.93 29,962 25,741 85.91 (3.11)

5 Kc.Hijau 39,690 46,243 116.51 44,120 31,116 70.53 (32.71)

6 Ubi Kayu 7,662 4,781 62.40 7,675 5,331 69.46 11.50

7 Ubi Jalar 1,545 969 62.72 1,430 1,273 89.02 31.37

TAHUN 2012TAHUN 2011

TARGET DAN REALISASI TANAM

c) Target dan Realisasi Panen

Realisasi panen masing-masing komoditi keadaan sampai

bulan desember 2013 adalah : total padi 426.944 Ha ( 122,87 % dari

sasaran 378.267 Ha ), Padi sawah 370.256 Ha ( 115,16 % dari

sasaran 321.507 Ha ), Padi ladang 56.688 Ha ( 98,87% dari sasaran

56.760 Ha), jagung 117.369 Ha ( 122,35 % dari sasaran 95.926 Ha),

kedelai 64.460 ha ( 78,20 % dari sasaran 82.431 Ha), Kacang Tanah

25.873 Ha (90,95 % dari Sasaran 28.464 Ha), Kacang Hijau 31.598

ha ( 75,39 % dari sasaran 41.914 Ha ), Ubi kayu 5.971 ha ( 77,80 %

dari sasaran 7.675 Ha ) dan ubi jalar 1.277 ha (86,99 % dari sasaran

1.468 Ha). Adapun rincian realisasi panen Tahun 2013 dapat dilihat

pada Lampiran.

Tabel 24. Target dan Realisasi Panen Tanaman Pangan Tahun 2013 di NTB

NO KOMODITAS

1 2

1 PADI TOTALPADI SAWAHPADI LADANG

2 JAGUNG3 KEDELAI4 KACANG TANAH5 KACANG HIJAU6 UBI KAYU7 UBI JALAR

Target Realisasi %10 11 12

378,267 426,944 112.87 321,507 370,256 115.16

56,760 56,688 99.87 95,926 117,369 122.35 82,431 64,460 78.20 28,449 25,873 90.95 41,914 31,598 75.39 7,675 5,971 77.80 1,468 1,277 86.99

LUAS PANEN (HA)

39


d) Perbandingan Realisasi Panen Tahun 2011 dan Tahun 2013

Realisasi panen tanaman pangan di NTB dari Januari s/d

Desember 2013 dibandingkan panen periode yang sama tahun

2011, nampak bahwa realisasi panen komoditi Ubi kayu dan ubi jalar

nampak lebih tinggi dibandingkan tahun 2011. Sementara untuk padi

sawah, padi ladang, Jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau

lebih rendah dari tahun 2011. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel

25. berikut

Tabel 25. Perbandingan Realisasi Panen Komoditi TP 2011 dan 2013 di NTB

Persen

2012 THD

No Komoditi Target Realisasi Persen Target Realisasi Persen 2011

( Ha ( Ha ) ( % ) ( Ha ( Ha ) ( % ) ( % )

1 Padi 372,081 418,062 112.36 378,267 426,944 112.87 2.12

P. Sawah 317,416 369,249 116.33 321,507 370,256 115.16 0.27

P.Ladang 54,665 48,813 89.29 56,760 56,688 99.87 16.13

2 Jagung 92,266 89,307 96.79 95,926 117,369 122.35 31.42

3 Kedelai 91,387 75,042 82.11 82,431 64,460 78.20 (14.10)

4 Kc. Tanah 28,065 26,319 93.78 28,449 25,873 90.95 (1.69)

5 Kc.Hijau 37,706 45,351 120.28 41,914 31,598 75.39 (30.33)

6 Ubi Kayu 7,662 5,167 67.44 7,675 5,971 77.80 15.56

7 Ubi Jalar 1,468 954 64.99 1,468 1,277 86.99 33.86

TAHUN 2012TAHUN 2011

TARGET DAN REALISASI PANEN

e) Target dan Realisasi Produksi

Berdasarkan Angka Sementara (ASEM) 2013 dibandingkan

Angka Tetap 2011 menunjukkan bahwa pencapaian produksi komoditi

tanaman pangan mengalami kenaikan, yaitu Total padi 2.114.231 ton

GKG (naik 2,28%) yang meliputi padi sawah 1.900.141 ton GKG (naik

0,10 %) dan Padi ladang 214.090 Ton (naik 26,79 %), Jagung

642.674 ton (naik 40,66 %), Kacang Tanah 38.890 ton (naik 2,44 %),

Ubi kayu 79.472 ton (naik 5,45%) dan Ubi jalar 13.232 (naik 10,54%).

Sementara komoditi yang mengalami penurunan adalah kedelai

74.156 ton ( turun 15,83 %) dan kacang hijau 37.774 ton (turun

25,50%). Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut

40


Tabel 26. Target dan Realisasi L.Panen, Provitas dan Produksi T P Tahun 2013 ( Perbandingan ATAP 2011 dan ASEM 2013 )



1 Padi 418,062 49.45 2,067,137 425,448 49.69 2,114,231 1.77 0.50 2.28

P. Sawah 369,249 51.41 1,898,279 368,760 51.53 1,900,141 (0.13) 0.23 0.10

P. Ladang 48,813 34.59 168,858 56,688 37.77 214,090 16.13 9.17 26.79

2 Jagung 89,307 51.16 456,915 117,030 54.92 642,674 31.04 7.34 40.66

3 Kedelai 75,042 11.74 88,099 62,888 11.79 74,156 (16.20) 0.44 (15.83)

4 Kc. Tanah 26,319 14.42 37,965 25,508 15.25 38,890 (3.08) 5.69 2.44

5 Kc. Hijau 45,351 11.18 50,702 31,128 12.14 37,774 (31.36) 8.54 (25.50)

6 Ubi Kayu 5,167 145.86 75,367 5,979 132.92 79,472 15.72 (8.87) 5.45

7 Ubi Jalar 954 125.47 11,970 1,100 120.29 13,232 15.30 (4.13) 10.54

ATAP Tahun 2011 ASEM Tahun 2012 % Peningkatan

Sementara berdasarkan Angka Sementara (ASEM) 2013

dibandingkan dengan sasaran 2013 menunjukkan bahwa pencapaian

produksi komoditi tanaman pangan yang mencapai sasaran hanya

komoditi padi sawah, total padi, dan jagung. Sementara komoditi lain

seperti padi ladang, dan aneka kacang dan umbi tidak mencapai

sasaran. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 27. Target dan Realisasi L.Panen, Provitas dan Produksi TP Tahun 2013 ( Perbandingan Sasaran 2013 dan ASEM 2013 )



1 Padi 378,267 55.70 2,106,940 425,448 49.69 2,114,231 12.47 (10.78) 0.35

P. Sawah 321,507 58.06 1,866,665 368,760 51.53 1,900,141 14.70 (11.25) 1.79

P. Ladang 56,760 42.33 240,275 56,688 37.77 214,090 (0.13) (10.78) (10.90)

2 Jagung 95,926 49.35 473,432 117,030 54.92 642,674 22.00 11.27 35.75

3 Kedelai 82,436 13.61 112,169 62,888 11.79 74,156 (23.71) (13.34) (33.89)

4 Kc. Tanah 28,464 15.53 44,204 25,508 15.25 38,890 (10.39) (1.83) (12.02)

5 Kc. Hijau 41,914 10.68 44,780 31,128 12.14 37,774 (25.73) 13.58 (15.65)

6 Ubi Kayu 7,675 141.58 108,663 5,979 132.92 79,472 (22.10) (6.12) (26.86)

7 Ubi Jalar 1,468 123.92 18,192 1,100 120.29 13,232 (25.07) (2.93) (27.26)

SASARAN Tahun 2012 ASEM Tahun 2012 % Peningkatan

41


1.7. Target dan Realisasi SL-PTT Reguler

1) SL-PTT Padi Non Hibrida

Pelaksanaan SL-PTT padi non hibrida sampai dengan bulan Desember

2013, dari target seluas 117.800 Ha telah tertanam 100,00 %, yang

dilaksanakan di 10 Kabupaten, 98 Kec, 796 Desa dan 4.490 kelompok.

Rincian pelaksanaan SL-PTT untuk masing-masing Kab./Kota dapat

dilihat pada tabel berikut

Tabel 28. Target dan Realisasi SL-PTT Padi Non Hibrida di NTB Tahun 2013

Luas

No Kab/Kota Kec Desa Klp Areal Luas Persen Luas Provitas Produksi( Ha ) ( Ha ) ( % ) ( Ha ) (Kw/Ha) ( Ton )

1 Mataram 6 26 58 1,500 1,500 100.00 1,500 60.52 9,078

2 Lobar 10 93 486 14,500 14,500 100.00 4,810 63.86 30,717

3 KLU 2 25 300 7,500 7,500 100.00 1,025 56.23 5,764

4 Loteng 12 134 999 25,000 25,000 100.00 9,775 61.71 60,322

5 Lotim 6 93 427 10,500 10,500 100.00 9,261 58.76 54,418

6 Sumbawa 24 132 776 19,400 19,400 100.00 2,900 68.75 19,938

7 KSB 8 44 300 7,500 7,500 100.00 5,450 64.00 34,880

8 Dompu 8 74 440 14,400 14,400 100.00 2,125 52.84 11,229

9 Bima 18 148 592 15,000 15,000 100.00 6,025 57.85 34,855

10 Kota Bima 4 27 112 2,500 2,500 100.00 975 77.41 7,547

Jumlah 98 796 4,490 117,800 117,800 100.00 43,846 61.29 268,745

Realisasi PanenJumlah Realisasi Tanam

2) SL-PTT Padi Hibrida

Pelaksanaan SL-PTT padi Hibrida sampai dengan bulan Desember

2013, dari target seluas 4.500 Ha terealisasi 100,0% sampai Januari

2013 yang dilaksanakan di 7 Kabupaten. Rincian Pelaksanaan SL-PTT

untuk masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel 29

berikut :

Tabel 29. Target dan Realisasi SL-PTT Padi Hibrida di NTB Tahun 2013

LuasNo Kab/Kota Kec Desa Klp Luas Luas Persen Luas Provitas Produksi

( Ha ) ( Ha ) ( % ) ( Ha ) ( Kw/ha ) ( Ton )

1 Mataram - - - - - - - - 2 Lobar 4 16 55 900 - - - -

3 KLU - - - - - - - -

4 Loteng 5 16 62 900 900 100.0 - -

5 Lotim 7 26 70 450 450 100.0 20 78.50 157

6 Sumbawa 14 29 45 450 - - - - 7 KSB 4 8 18 450 450 100.0 170 38.76 659

8 Dompu 8 32 40 900 900 100.0 - -

9 Bima - - - 450 - - - - 10 Kota Bima - - - - - - - -

Jumlah 42 127 290 4,500 2,700 60.0 190 42.95 816


42


3) SL-PTT Padi Lahan Kering

Pelaksanaan SL-PTT padi lahan kering sampai dengan bulan

Desember 2013, dari target seluas 30.000 Ha telah terealisasi yang

dilaksanakan di 9 Kabupaten, 75 Kec, 353 Desa dan 1.130 Kelompok

Tani. Rincian Pelaksanaan SL-PTT untuk masing-masing

Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel 30 berikut :

Tabel 30. Target dan Realisasi SL-PTT Padi Lahan Kering di NTB Tahun 2013

Luas

No Kabupaten Kec Desa Klp Areal Luas Persen Luas Provitas Produksi

Kota ( Ha ) ( Ha ) ( % ) ( Ha ) ( Kw/ha ) ( Ton )

1 Mataram - - - - - - - - - 2 Lobar 4 12 32 900 900 100.0 - - -

3 KLU 2 10 36 900 900 100.0 - - -

4 Loteng 3 17 72 1,800 1,800 100.0 - - - 5 Lotim 8 22 75 1,800 1,800 100.0 - - -

6 Sumbawa 24 110 360 9,000 9,000 100.0 - - -

7 KSB 4 5 18 450 450 100.0 250 40.00 1,000

8 Dompu 8 55 152 5,250 5,250 100.0 - - -

9 Bima 18 104 343 9,000 10,000 111.1 - - - 10 Kota Bima 4 18 42 900 900 100.0 - - -

Jumlah 75 353 1,130 30,000 31,000 103.3 250 40.00 1,000


4) SL-PTT Jagung Hibrida

Pelaksanaan SL-PTT jagung sampai dengan bulan Desember 2013,

dari target seluas 6.000 Ha, yang dilaksanakan di 7 Kabupaten sampai

Desember 2013 telah terealisasi. Rincian Pelaksanaan SL-PTT untuk

masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel 31 berikut.

Tabel 31. Target dan Realisasi SL-PTT jagung hibrida di di NTB Tahun 2013

Luas

No Kabupaten Kec Desa Klp Areal Luas Persen Luas Provitas ProduksiKota ( Ha ) ( Ha ) ( % ) ( ha ) ( kw/Ha ) ( ton )

1 Mataram - - - - - - - - -

2 Lobar - - - - - - - - -

3 KLU 5 10 30 450 450 100.00 - - -

4 Loteng 5 18 30 450 450 100.00 450 55.05 2,477

5 Lotim 11 31 70 1,050 1,050 100.00 532 75.00 3,990

6 Sumbawa 14 42 100 1,500 1,500 100.00 1,320 73.38 9,686

7 KSB 2 6 30 450 450 100.00 - - -

8 Dompu 8 43 61 1,350 1,350 100.00 655 62.14 4,070

9 Bima 7 24 46 750 750 100.00 465 62.15 2,890

10 Kota Bima - - - - - - - - -

Jumlah 52 174 367 6,000 6,000 100.00 3,422 67.54 23,113.56


43


5) SL-PTT Kedelai

Pelaksanaan SL-PTT kedelai sampai dengan bulan Desember 2013,

dari target seluas 33.020 Ha telah ditanam seluruhnya dan

dilaksanakan di 8 Kabupaten, 75 Kec, 430 Desa dan 2.002 kelompok

tani. Rincian pelaksanaan SL-PTT untuk masing-masing

Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel 32 berikut :

Tabel 32. Target dan Realisasi SL-PTT kedelai di NTB Tahun 2013

Luas

No Kabupaten Kec Desa Klp Areal Luas Persen Luas Provitas Produksi

Kota ( Ha ) ( Ha ) ( %) ( Ha ) ( Kw/Ha ) ( Ton )

1 Mataram - - - 500 - - - - -

2 Lobar 8 47 194 2,500 2,500 100.00 1,920 9.96 1,912

3 KLU - - - - - - - - -

4 Loteng 9 74 405 6,500 6,500 100.00 6,500 11.41 7,417

5 Lotim 4 14 75 750 750 100.00 710 13.18 936

6 Sumbawa 20 65 300 3,000 3,000 100.00 820 13.25 1,087

7 KSB 6 31 150 1,500 1,500 100.00 1,390 23.79 3,307

8 Dompu 8 65 270 7,500 7,500 100.00 5,187 14.65 7,599

9 Bima 16 109 519 9,770 9,770 100.00 8,500 14.71 12,504

10 Kota Bima 4 25 89 1,000 1,000 100.00 730 19.12 1,396

Jumlah 75 430 2,002 33,020 32,520 98.49 25,757 14.04 36,156


1.8. Target dan Realisasi SL-PTT Model

1) SL-PTT Padi Non Hibrida Spesipik Lokasi

Pelaksanaan SL-PTT Padi Non Hibrida Spesepik Lokasi sampai

dengan bulan Desember 2013, dari target seluas 10.000 Ha realisasi

tanam telah tercapai 10.000 Ha ( 100,0%) dan telah dilaksanakan di 5

Kabupaten. Rincian pelaksanaan SL-PTT untuk masing-masing

Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel 33 berikut

Tabel 33. Target dan Realisasi SL-PTT Padi Non Hibrida Spesipik Lokasi Tahun 2013

Luas Areal SK

Desa Poktan Ha Penetapan Ha % Ha %1 Mataram 40 1,000 1,000 2 Lombok Barat3 Lombok Utara4 Lombok Tengah 67 80 2,000 2,000 2,000 100 - 5 Lombok Timur6 Sumbawa 70 80 2,000 2,000 2,000 100 - 7 Sumbawa Barat8 Dompu 63 80 2,000 2,000 2,000 100 - 9 Bima 69 80 2,000 2,000 2,000 100 2,000 100 10 Kota Bima 25 40 1,000 1,000 2,000 200 -

294 400 10,000 10,000 10,000 2,000 Jumlah

No KabupatenJumlah Realisasi Tanam Realisasi Panen

Ket

44


2) SL-PTT Padi Non Hibrida Peningkatan IP

Pelaksanaan SL-PTT Padi Non Hibrida Peningkatan IP sampai

dengan bulan Desember 2013, dari target seluas 5.000 Ha telah

terrealisasi 100 % (5.000 Ha) dan telah dilaksanakan di 4 kabupaten.

Rincian pelaksanaan SL-PTT untuk masing-masing Kabupaten/Kota

dapat dilihat pada tabel 34 berikut

Tabel 34. Target dan Realisasi SL-PTT Padi Non Hibrida Peningkatan IP Tahun 2013

Luas Areal SKDesa Poktan Ha Penetapan Ha % Ha %

1 Mataram2 Lombok Barat 40 1,000 1,000 1,000 100 - 3 Lombok Utara 60 1,500 1,500 1,500 100 - 4 Lombok Tengah5 Lombok Timur 41 40 1,000 1,000 1,000 100 - 6 Sumbawa - 7 Sumbawa Barat 36 60 1,500 1,500 1,500 100 8 Dompu9 Bima

10 Kota Bima77 200 5,000 5,000 5,000 100 - Jumlah


Ket

3) SL-PTT Padi Hibrida Spesipik Lokasi

Pelaksanaan SL-PTT Padi Hibrida Spesipik Lokasi sampai dengan

bulan Desember 2013, dari target pusat seluas 500 Ha provinsi hanya

mampu melaksanakan 260 Ha saja sesuai kemampuan kabupaten

sesuai tabel berikut, dan telah terrealisasi sesuai dengan yang

direncanakan.

Tabel 35. Target dan Realisasi SL-PTT Padi Hibrida Spesipik Lokasi Tahun 2013

Luas Areal SKDesa Poktan Ha Penetapan Ha % Ha %

1 Mataram - 2 Lombok Barat 4 4 40 40 40 100 - 3 Lombok Utara4 Lombok Tengah 5 5 50 50 50 100 - 5 Lombok Timur 6 6 60 60 60 100 6 Sumbawa 2 2 20 20 20 100 - 7 Sumbawa Barat 2 2 20 20 20 100 8 Dompu 5 5 50 50 50 100 - 9 Bima

10 Kota Bima 2 2 20 20 20 100 - 26 26 260 260 260 100 - Jumlah


Ket

45


4) Pengembangan Model SL-PTT Kedelai

Pelaksanaan Pengembangan Model SL-PTT Kedelai sampai dengan

bulan Desember 2013, dari target seluas 100 Ha realisasi tanam 100

Ha ( 100,0 %). Rincian pelaksanaan SL-PTT untuk masing-masing

Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel 3.15 berikut

Tabel 36. Target dan Realisasi Pengemb Kedelai Tahun 2013

Luas

No Kabupaten Kec Desa Klp Kel Areal Luas Persen Luas Provitas Produksi

Kota ( Ha ) ( Ha ) ( %) ( Ha ) ( Kw/Ha ) ( Ton )

1 Mataram - - - - - - - - - -

2 Lobar - - - - - - - - - -

3 KLU - - - - - - - - - -

4 Loteng - - - - - - - - - -

5 Lotim - - - - - - - - - -

6 Sumbawa - - - 5 50 50 - - - -

7 KSB - - - - - - - - - -

8 Dompu - - - - - - - - - -

9 Bima - - - 5 50 50 - - - -

10 Kota Bima - - - - - - - - - -

Jumlah - - - 10 100 100 100.00 - #DIV/0! -


1.9. Target dan Realisasi BLBU Non SL-PTT

1) Target dan Realisasi BLBU Jagung Optimalisasi Lahan

Pelaksanaan BLBU Jagung Hibrida sampai dengan bulan Desember

2013, dari target seluas 15.150 Ha telah terealisasi ( 100,0 %), yang

dilaksanakan di 6 Kabupaten, tertanam pada bulan nopember dan

desember 2013. Rincian pelaksanaan BLBU Jagung untuk masing-

masing Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel 37 berikut

Tabel 37. Target dan Realisasi BLBU Jagung Hibrida di NTB Tahun 2013

Jlh Luas

No Kabupaten Kec Desa Klp Benih Areal Luas Persen Luas Provitas Produksi

Kota ( Kg ) ( Ha ) ( Ha ) ( %) ( Ha ) ( Kw/Ha ) ( Ton )1 Mataram - - - - - - - - - -

2 Lobar - - - 143 2,150 2,150 100.00 - - -

3 KLU - - - - - - - - - - 4 Loteng - - - 200 3,000 3,000 100.00 - - -

5 Lotim - - - 133 2,000 2,000 100.00 - - -

6 Sumbawa - - - 133 2,000 2,000 100.00 - - -

7 KSB - - - - - - - - - -

8 Dompu - - - 300 4,500 4,500 100.00 - - -

9 Bima - - - 100 1,500 1,500 100.00 - - -

10 Kota Bima - - - - - - - - - - Jumlah - - - 1,010 15,150 15,150 100.00 - #DIV/0! -


46


Realisasi tanam jagung dari bantuan benih APBD I s/d bulan Desember

2013, dari target seluas 5.000 Ha telah terealisasinya 100,0 % yang

dilaksanakan di 7 Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelompok tani.

Rincian pelaksanaan BLBU Jagung APBD I untuk masing-masing

Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel 38 berikut

Tabel 38. Target dan Realisasi BLBU Jagung APBD I di NTB Tahun 2013

Jlh Luas

No Kabupaten Benih Areal Luas Persen Luas Provitas Produksi

Kota ( Kg ) ( Ha ) ( Ha ) ( %) ( Ha ) ( Kw/Ha ) ( Ton )1 Mataram - - - - - - -

2 Lobar 15,000 1,000 1,000 100.00 - - -

3 KLU - - - - - - -

4 Loteng 15,000 1,000 1,000 100.00 - - -

5 Lotim 11,250 750 750 100.00 - - -

6 Sumbawa 7,500 500 500 100.00 - - -

7 KSB - - - - - - -

8 Dompu 10,500 700 700 100.00 - - -

9 Bima 12,000 800 800 100.00 - - -

10 Kota Bima 3,750 250 250 100.00 - - - Jumlah 75,000 5,000 5,000 100.00 - #DIV/0! -

Realisasi PanenRealisasi Tanam

1.10. Target dan Realisasi Program Agribisnis Jagung ( PAJ )

Jagung adalah salah satu komoditi yang masuk dalam Program

unggulan daerah NTB. Dalam pelaksanaannya program pengembangan

Agribsnis jagung dilaksanakan melalui program akselerasi/percepatan

Untuk Tahun 2013 realisasi tanam jagung s/d Desember 2013

sebesar 119.267 Ha (118,12 % dari sasaran 100.975 ha) dan panen

117.369 Ha (122,35 % dari sasaran 95.929 ha), berdasarkan ASEM 2013

produksi jagung 2013 dipekirakan sebesar 477,590 Ha (101,20 % dari

sasaran 471.923) seperti tampak pada tabel 3.18 berikut

Tabel 39. Target dan Realisasi Program Agribisnis Jagung (PAJ) 2013

No Kab/Kota Target Reali Persen Target Reali Persen

( Ha ) ( Ha ) ( % ) ( Ha ) ( Ha ) ( % )

1 Mataram - - - - - -

2 Lobar 3,510 4,692 133.68 3,335 4,617 138.44

3 KLU 4,250 6,874 161.74 4,038 6,435 159.36

4 Loteng 6,530 3,187 48.81 6,204 3,142 50.64

5 Lotim 20,900 16,011 76.61 19,855 15,129 76.20

6 Sumbawa 29,810 35,398 118.75 28,320 35,256 124.49

7 KSB 6,510 5,141 78.97 6,185 5,116 82.72

8 Dompu 15,755 27,868 176.88 14,967 27,912 186.49

9 Bima 12,200 18,685 153.16 11,590 18,410 158.84

10 Kota Bima 1,510 1,411 93.44 1,435 1,352 94.22

Jumlah 100,975 119,267 118.12 95,929 117,369 122.35

Target & Realisasi Tanam Target & Realisasi Panen

47


1.11. Pelaksanaan Kegiatan

1) Koordinasi Persiapan SL-PTT Kedelai

Kegiatan Koordinasi Persiapan Pelaksanaan SL-PTT Kedelai telah

dilaksanakan pada tanggal 12 s/d 14 Maret 2013

Hasil dari dilaksanakannya kegiatan

a. Terlaksananya kegiatan koordinasi Persiapan Pelaksanaan SL-PTT

Kedelai tingkat Provinsi pada tanggal 12 s/d 14 Maret 2013 di Hotel

Lombok Raya Mataram yang dihadiri oleh 22 orang (petugas dari

unsur Dinas Pertanian Kabupaten/Kota masing-masing 2 orang )

b. Terjadinya persamaan persepsi antar petugas Pusat, Provinsi,

Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan SL-PTT

Kedelai di 10 Kabupaten/Kota se NTB

c. Terwujudnya pelaksanaan kegiatan SL-PTT Kedelai di 10

Kabupaten/Kota se NTB sesuai dengan pedoman Pelaksanaan,

Petunjuk Pelaksanaan dan petunjuk Teknis

Dampak dari dilaksanakannya kegiatan

a. Terjadinya peningkatan Produktivitas : Kedelai 300 – 600 kw/ha

b. Petani mau menerapkan PTT Kedelai di lahannya sendiri seperti apa

yang telah diterima pada saat SL-PTT Kabupaten/Kota Se NTB

c. Berkembang dan meningkatnya kegiatan SL-PTT Kedelai di

Kabupaten/Kota Se NTB

2) Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan SL-PTT Kedelai

Pertemuan Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan SL-PTT Kedelai

diselenggarakan di Hotel Lombok Raya, Mataram pada tanggal 3 – 5

Desember 2013 dengan tujuan meningkatkan koordinasi antara Dinas

Pertanian Provinsi dengan Dinas Pertanian KAbupaten/Kota yang

membidangi tanaman pangan, dalam pelaksanaan SL-PTT Tahun 2013

secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Memperhatikan arahan dari Kepala Dinas Pertanian TAnaman

PAngan dan Hortikultura Provinsi NTB, pemaparan narasumber, serta

hasil diskusi dan workshop, dapat dirumuskan hasil pertemuan sebagai

berikut :

� Berkaitan dengan pelaksanaan bantuan benih yang perlu menjadi

perhatian bersama yaitu :

48


a. Dokumen CPCL dan Berita Acara Serah Terima BLBU

merupakan tanggung jawab dari petugas Dinas Pertanian

Kabupaten/Kota dan Provinsi, sehingga harus dibuat dengan

baik (akurat). Perlu dilakukan verifikasi dengan benar melalui

check dan recheck kondisi di lapangan. Dinas Pertanian

Propinsi perlu terus melakukan koordinasi dan pengawasan

terhadap petugas Dinas Pertanian Kabupaten. Dengan

demikian pelaksanaan penyaluran BLBU di lapangan dapat

dilakukan dengan baik (tepat sasaran dan tepat waktu), disertai

dengan administrasi yang rapi dan benar.

b. Pembatalan beberapa kabupaten terhadap kegiatan SL-PTT

kedelai dan Upsus yang direncanakan pada MK I 2013 karena

adanya keterlambatan penyaluran benih, sehingga petani

enggan untuk menanam lagi.

c. Mengingat tahun anggaran 2013 tinggal beberapa hari lagi

maka PT. Sang Hyang Seri (Persero) diharapkan segera

melakukan percepatan proses administrasi tagihan sesuai

dengan realisasi fisik di lapangan, baik untuk fisik benih

maupun dana pembinaan dan pendampingan.

d. Untuk itu bagi daerah yang mampu melaksanakan BLBU 2013

melalui CBN dalam waktu 1-2 minggu ini harus menyelesaikan

dokumen penetapan CPCL dari Dinas Kabupaten dan

persetujuan dari Dinas Provinsi, sesuai dengan alokasi masing-

masing daerah.

� Untuk tahun 2013 penetapan CPCL TA. 2013 agar

diupayakan awal Januari 2013 sudah selesai, sehingga

penyaluran bantuan BLBU dapat dilaksanakan lebih awal

sesuai rencana tanam, varietas, jumlah, mutu dan lokasi

secara tepat.

� Daerah mengharapkan dalam penyediaan benih untuk

bantuan benih PT. Sang Hyang Seri (Persero) dapat

bermitra dengan penangkaran benih yang ada masing-

masing di daerah.

� Untuk perencanaan kegiatan kedepan, diharapkan pada

pemerintah untuk dapat menyalurkan benih sesuai dengan

jadwal tanam yang terdapat dalam CPCL untuk

mengembalikan semangat petani menanam kedelai.

49


� Peran penyuluh di lapangan sangat diperlukan dalam

mensukseskan program pemerintah. Hendaknya Petugas

dan Penyuluh tidak segan-segan memberikan bimbingan

dan arahan kepada petani maupun kelompok tani sesuai

teknologi yang diterapkan pada program SL-PTT agar

Program yang diterapkan petani bias tepat guna dan

berhasil guna.

� Perlu dikembangkan dan dimanfaatkan penyuluh swadaya

yang berasal dari petani maju dan berprestasi guna berbagi

pengalaman dengan sesame petani agar penyuluhan dapat

lebih berhasil guna.

� Adopsi Teknologi yang dikembangkan BPTP hendaknya

dapat tersebar di seluruh Kabupaten/Kota bekerjasama

dengan petugas baik penyuluh maupun KCD/DInas agar

teknologi dapat tepat guna dan dapat diterapkan oleh

masyarakat petani.

3) Persiapan Koordinasi Stake Holder Komoditas Aneka Kacang dan

Umbi Non Kedelai

Pertemuan Persiapan Koordinasi Stake Holder Komoditas Aneka

Kacang dan Umbi Non Kedelai TA. 2013 Propinsi Nusa Tenggara Barat

diselenggarakan di Mataram pada Tanggal 25 s/d 27 April 2013,

bertempat di Hotel Lombok Raya Jln. Panca Usaha - Mataram.

Peserta Pertemuan Teknis Pengembangan Kabi di Propinsi Nusa

Tenggara Barat adalah Kepala Dinas yang menangani bidang pertanian

Kabupaten/Kota se- NTB, Kasubdin Produksi, Kasubdin Perencanaan,

Kasi pada Subdin Produksi Kabupaten se-NTB

Dari Penyampaian Materi-Materi Tersebut diatas setelah

diadakan diskusi dan pembahasan diantara para peserta pertemuan

maka dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Issu strategis tahun 2013 : Naiknya harga kedelai dunia menjadi

Rp. 4.239/kg. Sebagian importir akan mengurangi impor dan

meningkatkan pembelian dalam negeri serta meningkatkan

kemitraan dengan petani, kondisi ini merupakan Golden Moment

untuk meningkatkan produksi kedelai dalam negeri.

50


2. Langkah operasinal yang ditempuh dalam upaya peningkatan

produktivitas adalah : Identifikasi wilayah, revitaliasi kelompok

tani/penguatan kelembagaan, Koordinasi denga instansi

terkait/stake holder, penerapan teknoogi sfesifik lokasi,

advokais/perlindungan, suvervisi dan bimbingan serta monitoring

dan evaluasi.

3. Untuk mencapai sasaran produktivitas dan produksi tahun 2013,

maka akan ditempuh langkah-langkah oprasional antara lain :

a. Koordinasi dengan instansi terkait/stake holder untuk penerapan

teknologi anjuran sesuai spesifik lokasi sebagai hasil dari

pelaksanaan dem area kedelai dalam MK. 2013

b. Penguatan kelembagaan kelompok tani untuk mengadopsi

teknologi yang telah nyata memberikan peningkatan

produktivitas dan pendapatan pada pelaksanaan laboraturium

lapangan (LL) di Peningkatan Mutu Intensifikasi Padi,

pengembangan agribisnis jagung, kedelai, kacang tanah dan

kacang hijau tahun 2002 – 2013.

c. Perbaikan sistem budidaya

d. Pengendalian hama penyakit dan penaganan pasca panen

secara tepat dan benar.

4) Evaluasi Koordinasi Stake Holder Komoditas Aneka Kacang dan

Umbi Non Kedelai

Pertemuan Evaluasi Koordinasi Stake Holder Komoditas

Aneka Kacang dan Umbi Non Kedelai diselenggarakan di Hotel

Lombok Raya, Mataram pada tanggal 3 – 5 Desember 2013 dengan

tujuan meningkatkan koordinasi antara Dinas Pertanian Provinsi

dengan Dinas Pertanian KAbupaten/Kota yang membidangi tanaman

pangan.

Peserta pertemuan yang hadir terdiri dari unsur-unsur Dinas

Pertanian KAbupaten/Kota dan Stake Holder yang bergerak di

bidang Aneka kacang non Kedelai.

Memperhatikan arahan dari Kepala Dinas Pertanian

Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB, pemaparan

narasumber, serta hasil diskusi dan workshop, dapat dirumuskan

hasil pertemuan sebagai berikut :

51


� Peran penyuluh di lapangan sangat diperlukan dalam

mensukseskan program pemerintah. Hendaknya Petugas dan

Penyuluh tidak segan-segan memberikan bimbingan dan

arahan kepada petani maupun kelompok tani sesuai teknologi

yang diterapkan pada program SL-PTT agar Program yang

diterapkan petani bias tepat guna dan berhasil guna.

� Perlu dikembangkan dan dimanfaatkan penyuluh swadaya

yang berasal dari petani maju dan berprestasi guna berbagi

pengalaman dengan sesame petani agar penyuluhan dapat

lebih berhasil guna.

� Adopsi Teknologi yang dikembangkan BPTP hendaknya dapat

tersebar di seluruh Kabupaten/Kota bekerjasama dengan

petugas baik penyuluh maupun KCD/DInas agar teknologi

dapat tepat guna dan dapat diterapkan oleh masyarakat petani.

� Provinsi NTB merupakan salah satu Provinsi andalan dalam

suplai Kacang Hijau dan Kacang Tanah serta pengembangan

Ubi Kayu yang ditandai dengan perhatian dan kerjasama baik

pemerintah melalui CF-SKR untuk ubi kayu maupun pihak

swasta melalui kerjasama Kacang Garuda di Kabupaten Bima.

� Potensi Kacang Tanah di NTB lebih dari 100.000 Ha baik di

lahan sawah maupun lahan kering, dan baru termanfaatkan

sekitar 35.000 Ha.

� Pentingnya Komoditi aneka kacang dan umbi adalah dalam

pemanfaatannya sebagai FOOD (makanan), FEED (pakan

ternak) dan FUEL (sumber energy alternative Bio-etanol).

� Untuk mendukung peluang pasar aneka kacang dan umbi

diperlukan data potensi lahan dan produksi di masing-masing

kabupaten/kota.

� Untuk mempromosikan produk pertanian maupun hasil olahan

komoditas pertanian diperlukan adanya kolaborasi antara Dinas

Perindustrian dan Perdagangan dengan Dinas Pertanian.

� Dalam membangun peluang pasar komoditi aneka kacang dan

umbi, Dinas Perindag telah melakukan kegiatan promosi, misi

dagang, pasar lelang dan System Resi Gudang (RSG).

� Peluang untuk peningkatan produktivitas komoditi aneka

kacang dan umbi masih terbuka melalui perbaikan teknologi

dan managemen.

52


� Untuk meningkatkan nilai jual produk komoditas aneka kacang

dan umbi antara lain dengan memanfaatkan teknologi mulai

dari proses budidaya sampai dengan proses pasca panen.

� Dalam melakukan agribisnis aneka kacang dan umbi harus

memperhatikan peluang pasar yang tersedia.

5) Rapat Koordinasi Pelaksanaan SL-PTT Serealia

Pertemuan Koordinasi dan Pengawalan SL-PTT Serealia

Tingkat Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013, diselenggarakan di

Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat, dengan pelaksanaan

sebagai Berikut :

1) Kota Mataram, tanggal 5 Juni 2013

2) Lombok Barat, Tanggal 16 Mei 2013

3) Lombok Utara, Tanggal 4 Juni 2013

4) Lombok Tengah, tanggal 15 Mei 2013

5) Lombok Timur, tanggal 14 Mei 2013

6) Sumbawa, tanggal 7 Juni 2013

7) Sumbawa Barat, tanggal 12 Juni 2013

8) Dompu , tanggal 7 Juni 2013

9) Bima, tanggal 15 Juni 2013

10) Kota Bima, tanggal 7 Juni 2013

Peserta Pertemuan Koordinasi dan Pengawalan SL-PTT

Serealia Tingkat Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Barat Tahun

Anggaran 2013, masing-masing Kabupaten/Kota diikuti sebanyak 30

orang yang berasal dari unsur-unsur petugas Dinas Pertanian

Kabupaten/Kota, KCD/KUPT, POPT, PBT, Koordinator

Penyuluh/BPP dan Kelompok tani

Sebagai narasumber dalam Pertemuan Koordinasi dan

Pengawalan SL-PTT Serealia se NTB Tahun Anggaran 2013 yaitu :

Dinas Pertanian Provinsi NTB; BPTP Provinsi NTB; Bakorluh

Provinsi NTB; dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

Materi yang dibahas dalam pertemuan tersebut yaitu

kebijakan pemerintah mengenai pengembangan padi dan jagung

yang berkaitan dengan peningkatan produksi dan produktivitas

antara lain :

53


a. Persiapan pelaksanaan kegiatan SL-PTT padi dan jagung

Kabupaten/Kota, evaluasi permasalahan dan upaya

penanggulangannya.

b. Evaluasi pengembangan padi dan jagung di Kabupaten/Kota

yang menyangkut luas tanam, luas panen, produksi,

produktivitas, pelaksanaan kegiatan, evaluasi permasalahan

dan upaya penanggulangannya

c. Peranan pendampingan BPTP dalam Program SL-PTT

d. Peran Penyuluh dalam pelaksanaan SL-PTT

e. Materi lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka

pengembangan padi di NTB.

Setelah mendengar, memperhatikan dan mencermati

pengarahan dari kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortikultura Provinsi NTB, Dinas Kabupaten/Kota dan materi yang

disampaikan oleh para narasumber, hasil diskusi yang berkembang

selama pertemuan, diperoleh beberapa rumusan hasil pertemuan

sebagai berikut :

a. Kota Mataram

1) Kota Mataram pada tahun 2013 mendapat alokasi BLBU SL-

PTT padi non hibrida seluas 1.500 Ha (60 Unit), sampai saat

ini baru menanam seluas 1.025 Ha yang berasal dari bantuan

benih CBN.

2) Dari target tanam total padi seluas 4.600 Ha ( MH 2.450 Ha

dan MK 2.150 Ha) sampai dengan bulan Mei 2013 realisasi

tanam total padi di Kota Mataram mencapai 3.786 Ha atau

82.30 %, masih dibawah angka rata-rata Provinsi sebesar

100.63 %.

4) Untuk menghadapi musim tanam MK, agar benih padi non

hibrida yang di droping oleh PT. SHS (Persero) agar

menggunakan prinsip 6 tepat dan benih segera didroping

sehingga bisa ditanam sesuai dengan jadwal.

5) Untuk penyusunan RUK yang dilakukan oleh kelompok tani

agar mendapat bimbingan dari petugas penyuluh dilapangan

dan diasistensi oleh Tim Teknis dari Kabupaten/Kota

54


6) Dosis pupuk yang digunakan di dalam petak LL, didasarkan

pada dosis rekomendasi spesipik lokasi dan disesuaikan

dengan jumlah dana yang tersedia.

7) Untuk mengamankan ketersediaan pupuk di tingkat lapang

diharapkan Tim Pengawas pupuk, agar terus memantau

distribusi peredaran pupuk di tingkat lapang.

8) Diharapkan agar koordinasi terus dibangun antara Dinas

pertanian yang mempunyai program kegiatan dengan Badan

penyuluh yang mempunyai SDM/Penyuluh

9) Laporan perkembangan pelaksanaan SL-PTT agar dibuat

secara benar dan dikirim tepat waktu

b. Kabupaten Lombok Barat

1) Permasalahan yang terjadi di lapangan adalah :

a. Dalam pelaksanaan program SL-PTT di Kota Lombok

Barat terlalu banyak permasalahan yang dihadapi

diantaranya droping benih yang selalu terlambat sehingga

banyak petani yang menanam benih sendiri, dan varietas

yang diterima petani tidak sesuai dengan dengan CPCL.

b. Masih adanya keterlambatan pengiriman laporan dari

kecamatan sehingga kabupaten juga terlambat melapor

ke provinsi.

c. Adanya serangan OPT di lapangan khususnya tungro dan

kresek, sehingga diperlukan penanganan yang

secepatnya dari Provinsi.

d. Diharapkan kabupaten lebih meningkatkan monitoring

sehingga sehingga pengendalian Stop Spot bisa

dilaksanakan dengan baik, dan segera melapor dan

meminta pestisida sesuai yang dibutuhkan.

2) Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2013 mendapat alokasi

BLBU SL-PTT padi non hibrida seluas 14.500 Ha, SL-PTT

Padi hibrida 9.00 Ha, SL-PTT Padi Lahan Kering 900 Ha,

sampai saat ini sudah tanam 9.450 Ha dengan benih yang

berasal dari benih CBN dan sebagian menggunakan benih

sendiri.

55


3) Untuk lebih meningkatkan koordinasi, agar BPS diikut

sertakan di dalam rapat koordinasi semacam ini, sehingga

diharapkan BPS mengetahui program pertanian yang

dilakukan sehingga pada saat pengambilan ubinan BPS tidak

keliru

4) Dari target tanam total padi seluas 30.175 Ha ( MH 17.8605

Ha dan MK 12.310 Ha sampai dengan bulan Mei 2013

realisasi tanam total padi di Lombok Barat mencapai 29.595

Ha atau 98.08 %, masih dibawah angka rata-rata Provinsi

sebesar 100.63% .

5) Dana yang tertuang didalam DIPA Kabupaten/Kota hanya

digunakan untuk Pertemuan kelompok dan pembelian Saprodi

Pupuk dan tidak termasuk benih

6) Dalam penyusunan CP/CL diutamakan petani yang belum

pernah mendapatkan BLBU dan lahannya masih

memungkinkan untuk ditingkatkan provitasnya

7) Jenis varietas yang dipilih dan tertuang didalam CP/CL, agar

dibetul-betul murni keinginan petani.

8) BPTP akan melakukan pendampingan pada SL-PTT

sebanyak 60 % dalam bentuk uji VUB dengan luasan 0,25 Ha,

yang benihnya akan diberikan secara gratis tapi tidak

mempunyai dana pembelian saprodi.

9) Apabila di dalam penyusunan CP/CL, nantinya pada saat

pelaksanaan ada perubahan agar dibuatkan revisi perubahan

CP/CL

10) Semua petugas dilapangan seperti PPL, PHP, PBT,

Koordinator Penyuluh, Pimpinan BPP/UPTD dan KCD

diharapkan dapat mengawal pelaksanaan SL-PTT sesuai

dengan Tupoksi masing-masing

11) Untuk memperlancar pelaksanaan SL-PTT di Kabupaten

Lombok Barat, mohon posko IV dihidupkan kembali dan

didukung dana dari provinsi

12) Juknis pelaksanaan SL-PTT agar dibuat secepatnya dan

dibagikan kepada petugas di tingkat Kecamatan

13) Pengawalan diharapkan bukan hanya pada benih saja

melainkan juga pada teknologinya.

56


14) Laporan pelaksanaan SL-PTT dari Kabupaten Lombok Barat

agar dibuat sesuai ketentuan yang ada dan dikirim tepat

waktu dan menggunakan form yang baru sesuai dengan

juklak.

c. Kabupaten Lombok Utara

1) Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2013 mendapat alokasi

BLBU SL-PTT padi non hibrida seluas 7.500, SL-PTT Padi

Lahan Kering 900 Ha, dan SL-PTT jagung seluas 450 Ha.

2) Dari target tanam total padi seluas 13.375 Ha ( MH 10.875 Ha

dan MK 2.500 Ha ) sampai dengan bulan Mei realisasi tanam

total padi di Lombok Utara mencapai 11.109 Ha atau 83.06 %,

masih di bawah angka rata-rata Provinsi sebesar 100.63 %.

Sampai saat ini di Kabupaten Lombok Utara belum ada

realisasi tanamSL-PTT jagung.

3) Penentuan Lokasi SL-PTT adalah :

a. Lahan yang produksinya masih dapat ditingkatkan

b. Diperioritaskan bukan daerah endemis hama dan penyakit,

bebas dari bencana kekeringan, banjir dan sengketa

c. Unit SL-PTT diupayakan berada dalam satu hamparan yang

strategis dan mudah dijangkau petani serta dipasang

papan pelaksanaan SL-PTT

d. Letak lokasi LL seluas minimal 1 ha, ditempat yang sering

dilewati petani sehingga mudah dijangkau dan dilihat oleh

petani sekitarnya

4) Penentuan Calon Petani/Kelompok Tani adalah :

a. Kelompoktani/petani bertempat tinggal dalam satu

wilayah yang berdekatan

b. Petaninya aktif dan mau menerima teknologi baru

c. Bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan SL-PTT

d. Kelompoktani/petani peserta SL-PTT diutamakan yang

belum pernah menerima bantuan SL-PTT dan BLBU

tahun sebelumnya

e. Kelompok Tani SL-PTT ditetapkan dengan Surat

Keputusan Kepala Dinas

57


5) Alokasi dana yang ada di DIPA Kabupaten/Kota Tahun 2013,

hanya digunakan untuk pembelian saprodi LL (diluar benih

atau tidak termasuk benih).

6) Jumlah Bantuan Benih SL-PTT : padi non hibrida 25 kg/ha,

padi hibrida 10 kg/ha, padi gogo 25 kg/ha,.

7) Jumlah bantuan pupuk untuk LL adalah Urea, NPK, Pupuk

Organik dan lainnya dengan penggunaan sesuai rekomendasi

setempat dan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

8) BPTP Provinsi NTB akan melakukan pendampingan program

SL-PTT dengan cakupan minimal 60 % dari luasan SL-PTT

atau 60 % dari seluruh unit SL-PTT di Lombok Utara

9) Diharapkan kepada PT. SHS dalam pendropan benih agar

menggunakan prinsip 6 tepat

10) Jika nantinya ada kelompok yang menolak menerima benih

karena tidak sesuai dengan keinginan kelompok maka PT.

Pertani PT SHS diharapkan dapat mengganti sesuai

permintaan dalam CP/CL

11) Juknis SL-PTT agar dibuat secepatnya dan segera dibagikan

kepada petugas di tingkat lapang

12) Diharapkan untuk segera mencairkan dana ke rekening

kelompok.

13) Benih yang didroping oleh PSO sudah tidak tahan hama

penyakit sehingga banyak serangan ulat grayak, penggerek

batang, kresek dan tungro.

14) Dana yang tersedia pada DIPA, yang akan di transfer ke

rekening kelompok digunakan untuk pembelian saprodi di luar

benih dan untuk pertemuan kelompok. Untuk kelancaran

pertemuan kelompok sebaiknya dana pertemuan dinaikkan.

15) RUK disusun oleh petani dengan mendapat bimbingan oleh

penyuluh dan di asistensi oleh Tim Teknis Kecamatan

maupun Kabupaten

16) Laporan pelaksanaan SL-PTT dari Kabupaten Lombok Utara

agar dibuat sesuai ketentuan yang ada dan dikirim tepat waktu

dan sesuai dengan form yang telah dikirimkan.

58


d. Kabupaten Lombok Tengah

Dalam pelaksanaan program SL-PTT di Kabupaten

Lombok Tengah terlalu banyak permasalahan yang dihadapi

diantaranya droping benih yang selalu terlambat dan varietas

yang diterima petani masi hada tidak sesuai dengan yang diminta

(CPCL).

Realisasi tanam padi sampai bulan April 2013 sudah

melebihi target yang telah ditetapkan, sudah mencapai 82.349 Ha

(103%) dari sasaran seluas 79.421 HA sedangkan jagung baru

seluas 1.910 Ha dari target 6.530 Ha.

Realisasi SL-PTT padi non hibrida tahun 2013 sampai

bulan April sudah mencapai 9.750 (39%) dari target 25.000 Ha,

sebagian petani menggunakan benih sendiri karena terjadi

keterlambatan pendropan benih, sedangkan jagung belum ada

penanaman karena jadwal penanaman pada MH seluas 450 HA.

Terjadi keterlambatan penanaman padi hibrida akibat

adanya perubahan alokasi SL-PTT padi hibrida dari 10 kelompok

menjadi 5 kelompok, disamping itu masih terjadi keterlambatan

benih.

Penyakit Blast merupakan penyakit yang endemis di

Lombok Tengah, sehingga diupayakan benih yang didrop tahan

terhadap blast.

Dalam pelaksanaan program SL-PTT ,kesalahan

seringkali ditimpakan kepada PPL bukan pejabat kabupaten atau

propinsi. Misalnya droping benih yang terlambat, , petani menagih

janji kepada PPL dan selalu menyalahkan PPL.

Kabupaten Lombok Tengah mengharapkan adanya

alokasi SL-PTT full paket untuk padi hibrida dan komoditas lain

sehingga bisa menjadi contoh bagi petani sekitarnya.

Adanya perubahan RUK menyebabkan terjadinya

keterlambatan pelaksanaan SL-PTT.

Masukan dan Saran

1. Diharapkan kepada kabupaten/kota tidak merealisaikan SL-

PTT padi hibrida sebelum adanya revisi DIPA dari Pusat.

2. Diharapkan bila ada serangan OPT langsung melapor ke

Provinsi untuk segera dikirimkan pestisida yang dibutuhkan

59


sehingga pengendalian Spot Spot bisa diterapkan dan tidak

berpengaruh pada penurunan hasil.

3. Mohon agar varietas unggul padi yang direkomendasikan di

lokasi SL-PTT oleh BPTP-NTB bukan hanya varietas baru,

melainkan varietas lama yang ternyata dibutuhkan kembali

oleh petani untuk mengatasi OPT.

e. Kabupaten Lombok Timur

1) Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2013 mendapat alokasi

BLBU SL-PTT padi non hibrida seluas 10.500 Ha, padi lahan

kering seluas 1.800 Ha dan jagung 1.050 Ha, dan sampai

saat ini sudah 1.854 Ha.


Ha dan MK 12.950 Ha ) sampai dengan bulan Mei 2013

realisasi tanam total padi di Kabupaten Lombok Timur

mencapai 64.397 Ha atau 100.62 %, sudah menyamai angka

rata-rata Provinsi sebesar 100.63 %

3) Permasalahan utama SL-PTT di Kabupaten Lombok Timur

adalah keterlambatan benih, apalagi PSO untuk Kabupaten

Lombok Timur oleh PT.SHS. akibatnya sebagian petani

menggunakan benih sendiri.

4) Bila terjadi keterlambatan pendropan benih harus dicatat oleh

kabupaten/kota dan bisa dilapor ke Malang 081.1425 297

atau menelpon ke PT.SHS Cabang NTB.

5) Realisasi tanam padi sampai bulan April sudah mencapai

60.520 Ha atau 94,56% dari sasaran seluas 64.000 Ha,

sedangkan jagung 12.101 HA (57,90 %) dari sasran seluas

20.900 Ha.

6) Realisasi tanam Padi non hibrida melalui SL-PTT sampai

bulan April 2013 baru mencapai 1.854 Ha (17,65%) dari

sasaran seluas 10.500 HA benih melalui CBN. SL-PTT

jagung belum ada realisasi tanam sampai bulan April ini.

7) Kabupaten Lombok Timur khususnya Kecamatan Terara

endemis blas oleh Karena itu diharapkan benih yg didropkan

yang tahan blast dan diharapkan petani dan POPT lebih

tanggap terhadap serangan OPT dan meningkatkan

monitoring sehingga bisa dikendalikan secara Stop Spot.

60


8) Benih yang didrop masih ada yang belum sesuai permintaan

petani.

9) Diharapkan kepada PT. SHS dalam pendropan benih agar

menggunakan prinsip 6 tepat

10) Dana yang tersedia untuk pelaksanaan pertemuan sebanyak

8 kali dan untuk pembelian saprodi dirasakan masih kurang,

untuk dimasa yang akan datang disarankan untuk bisa

ditambah dananya

11) Penyusunan RUK oleh petani berdasarkan bimbingan

petugas, agar disesuikan dengan kondisi spesipik lokasi

12) Pilihan paket teknologi yang akan dilaksanakan di petak LL,

tergantung sepenuhnya kepada kelompok tani dengan

bimbingan petugas lapangan


padi hibrida 10 kg/ha, padi gogo 25 kg/ha,.



atau 60 % dari seluruh unit SL-PTT di Lombok Timur

15) Pencairan dana yang dilakukan oleh petani sesuai dengan

RUK yang dibuat, dan no rekening agar secepatnya di

serahkan ke Dinas Pertanian kabupaten

16) Laporan pelaksanaan SL-PTT dari Kabupaten Lombok Timur

agar dibuat sesuai ketentuan yang ada dan dikirim tepat

waktu

17) Diharapkan penyuluh lapangan diberikan penyegaran dari

BPTP tentang paket teknologi yang akan diterapkan.

f. Kabupaten Sumbawa

1) Alokasi SL-PTT tahun 2013 di Kabupaten Sumbawa untuk

padi non hibrida 19.400 HA.padi lahan kering seluas 9.000

HA, dan jagung 1.500 Ha. Realisasi sampai bulan Mei 2013

baru mencapai 2.500 Ha.



realisasi tanam total padi di Sumbawa mencapai 79.581 Ha

atau 100.42 %, masih dibawah angka rata-rata Provinsi

sebesar 100.63 %

61


3) Permasalahan yang timbul sejak SL-PTT tahun 2011 terulang

lagi tahun 2013, bahkan tahun 2013 permasalahannya

menjadi lebih serius yaitu keterlambatan droping benih BLBU.

Kalau pemegang PSO tidak mampu melaksanakan tugasnya

untuk pengadaan benih mengapa pemerintah tidak

menyerahkan pengadaan benih ke masing-masing

kabupaten/kota

4) Selain terlambat, mutu benih juga kurang bagus ditunjukkan

dengan daya kecambah rendah dan banyak campuran

varietas lain (CVL), permasalahan ini sangat mengecewakan

dan merugikan petani, sehingga mereka tidak percaya lagi

dengan keunggulan benih BLBU dari pemegang PSO yang

ditunjuk.

5) Mohon agar hasil kajian BPTP –NTB dapat ekspose di tingkat

kabupaten/kota, sehingga informasi teknologi terbaru dapat

didiseminasi lebih cepat oleh seluruh penyuluh.

6) BPTP-NTB diharapkan melakukan pengujian VUB yang

tahan terhadap penyakit virus tungro karena merupakan

penyakit yang paling dominan di Kabupaten Sumbawa dalam

beberapa tahun terakhir dengan menggunakan Tukad Balian

sebagai kontrol ketahanan. Karena Tukad Balian tahan

tungro walaupun produktivitasnya dibawah varietas lain. Jika

ada VUB yang memiliki ketahanan sama dengan Tukad

Balian dengan produktivitas yang lebih tinggi, tentu petani

akan memilih VUB tersebut.

7) Di Kecamatan Empang terjadi pendropan benih jagung yang

mempunyai kualitas rendah daya tumbuh kurang baik bahkan

sampai 70%.

8) Para Penyuluh KCD dan petugas lain di lapangan telah

berkoordinasi dengan Bapeluh dan Dinas namun perlu

ditingkatkan materi dan SDM nya.

9) Belanja sosial untuk pembelian saprodi diluar benih dan

untuk pertemuan kelompok, sampai saat ini sedang proses

untuk masuk ke rekening kelompok.

10) Untuk PT. SHS yang diberikan kewenangan untuk

menyalurkan benih PSO, diharapkan Pendropan benih BLBU

62


SL-PTT dan BLBU Non SL-PTT agar dilakukan sesuai

dengan jadwal dan jenis varietas yang sudah ditetapkan,

jangan sampai terlambat.

11) Untuk daerah yang sudah terserang penyakit Blast, agar tidak

diberi BLBU padi varietas ciherang kalau bisa varietas yang

lain

12) Pada petak LL atau di luar LL disarangkan kalau bisa

dilakukan perlakuan benih (seed tretment) dengan

menggunakan insektisida, untuk mencegah hama di

persemaian dan dipertanaman muda

13) Penggunaan pupuk organik di petak LL, di Kabupaten

Sumbawa ada yang dikombinasikan antara yang padat dan

yang cair.

14) Pada pelaksanaan SL-PTT tahun 2011 diharapkan ada

peningkatan produktivitas sebesar 0,5 – 1,25 Kw/ha untuk

padi non hibrida dan padi lahan kering, 1,0 – 1,25 kw/ha

untuk padi hibrida



atau 60 % dari seluruh unit SL-PTT di NTB,

16) Dalam pendampingan untuk 1 Unit LL seluas 0,25 ha, dimana

tiap unit LL akan mendapat bantuan benih 4 Varietas Unggul

Baru (VUB) padi dari Litbang melalui BPTP Provinsi NTB

untuk uji adaptasi sehingga di SL-PTT yang 60 % luasnya

menjadi 1,25 ha

17) Dana yang teredia pada DIPA untuk kegiatan pertemuan

kelompok dirasakan masih kurang untuk melakukan

pertemuan, untuk itu perlu ditambah untuk transport petugas

ke lokasi

g. Kabupaten Sumbawa Barat

1) Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2013 mendapat

alokasi BLBU SL-PTT padi non hibrida seluas 7.500 Ha,padi

hibrida seluas 450 Ha dan lahan kering 450 Ha. Realisasi

tanam SLPTT padi sampai saat ini baru mencapai 5.075 Ha

yang bersumber dari bantuan benih CBN.

63


2) Dari target tanam total padi seluas 16.225 Ha sampai dengan

bulan Mei realisasi tanam total padi di Sumbawa Barat

mencapai 17.770 Ha atau 109.52 %, diatas angka rata-rata

Provinsi sebesar 100.63 %

3) Realisasi tanam jagung sampai bulan Mei 2013 di Kabupaten

Sumbawa Barat sudah mencapai 5.114 (78.56%) masih

dibawah rata-rata provinsi sebesar 107.54%.



b. Diperioritaskan bukan daerah endemis hama dan

penyakit, bebas dari bencana kekeringan, banjir dan

sengketa

c. Unit SL-PTT diupayakan berada dalam satu hamparan

yang strategis dan mudah dijangkau petani serta

dipasang papan pelaksanaan SL-PTT

d. Letak lokasi LL seluas minimal 1 ha, ditempat yang

sering dilewati petani sehingga mudah dijangkau dan

dilihat oleh petani sekitarnya








tahun sebelumnya



6) Dengan adanya fasilitasi SL-PTT tersebut diharapkan pada

tahun 2010 produtivitas padi Non Hibrida meningkat 0,5 –

1,0 ton/ha, Padi Hibrida meningkat 2 ton/ha, Padi lahan

Kering meningkat 0,5 – 1,0 ton/ha,

7) Untuk PT.SHS selaku pemenag tender dalam penyaluran

benih, diharapkan Pendropan benih BLBU SL-PTT dan BLBU

Non SL-PTT agar dilakukan sesuai dengan jadwal dan jenis

varietas yang sudah ditetapkan, jangan sampai terlambat.

64


8) Untuk PT. SHS sebagai penyalur Benih BLBU, diharapkan

dapat mengakomodir benih yang di produksi oleh penangkar

setempat


padi hibrida 10 kg/ha, padi gogo 25 kg/ha, jagung hibrida 15

kg/ha


Organik dan lainnya dengan penggunaan sesuai

rekomendasi setempat dan sesuai dengan anggaran yang

tersedia



atau 60 % dari seluruh unit SL-PTT di NTB,

12) Laporan pelaksanaan SL-PTT dari Kabupaten Sumbawa

Barat diharap dibuat dan dikirim tepat waktu sesuai dengan

form terbaru yang ada dalam pedum.

13) Hendaknya Posko P2BN di aktifkan sampai tingkat desa.

h. Kabupaten Dompu

1) Kabupaten Dompu pada tahun 2013 mendapat alokasi

BLBU SL-PTT padi non hibrida seluas 14.400 Ha, sampai

saat ini sudah tanam seluas 1.750 Ha benihnya berasal dari

benih CBN.

2) Melalui program SL-PTT secara nyata dapat meningkatkan

produksi sehingga perlu terus dikembangkan.



realisasi tanam total padi di Kabupaten Dompu mencapai

34.786 Ha atau 94.67 %, masih dibawah angka rata-rata

Provinsi sebesar 100.63 % .Sedangkan realisasi tanam

jagung sampai saat ini sudah mencapai 27.465 Ha 174.33 %

(diatas angka rata-rata provinsi sebesar 107.54%)




tersedia

65


5) BPTP Provinsi NTB akan melakukan pendampingan

program SL-PTT dengan cakupan minimal 60 % dari luasan

SL-PTT atau 60 % dari seluruh unit SL-PTT di NTB,

6) Data menunjukkan persediaan pupuk bersubsidi dilapangan

cukup aman,. Untuk diharapkan Tim pengawas pupuk dan

pestisida dapat turun kelapangan untuk memonetor

penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat lapang.

7) SL-PTT dan BLBU dirasakan sangat bermanfaat didalam

meningkatkan produksi dan produktivitas, untuk itu

diharapkan dapat terus dilanjutkan dan arealnya di perluas

8) Laporan pelaksanaan SL-PTT dari Kabupaten Dompu

diharap dibuat dan dikirim tepat waktu.

9) disarankan dalam pelaksanaan SL-PTT perlu adanya pilihan

varietas dan diusulkan pembelian saprodi berlaku juga untuk

SL.

10) Kabupaten mohon diberikan alat untuk mengubin, Ph meter,

BWD dan penangkap serangga, PUTS

11) Koordinasi sudah berjalan dengan baik

12) Ketersediaan pupuk untyk Msusim Hujan kemungkinan

kurang, karena sampai saat ini sudah terealisasi 67 %,

kelangkaan pupuk terjadi disebabkan di tingkat distributor

tidak bisa ditebus.

13) Untuk mengawal tercapainya sasaran produksi padi

diharapkan adanya peningkatan kemampuan dan

ketrampilan PPL dan setiap PPL dibekali dengan buku

pintar.

14) Diupayakan posko P2BN diaktifkan sampai tingkat desa.

i. Kabupaten Bima

1) Kabupaten Bima pada tahun 2013 mendapat alokasi BLBU SL-

PTT padi non hibrida seluas 15.000 Ha, padi hibrida seluas

450 Ha, padi lahan kering 9.000 ha sampai saat ini sudah

menanam seluas 2.475 Ha, sebagian berasaldari benih

bantuan CBN.

2) Dari total alokasi padi seluas 64.098 Ha sudah terealisasi

seluas 64.983 (101.38%), sedangkan jagung sudah mencapai

66


17.940 (147.05%) dari target seluas 12.200 Ha, sudah diatas

rata-rata provinsi sebesar 107.54%.



b. Diperioritaskan bukan daerah endemis hama dan penyakit,

bebas dari bencana kekeringan, banjir dan sengketa

c. Unit SL-PTT diupayakan berada dalam satu hamparan yang

strategis dan mudah dijangkau petani serta dipasang papan

pelaksanaan SL-PTT



petani sekitarnya.

4) Masih terjadi keterlambatan pendropan benih seperti tahun

lalu, sehingga petani menyemai sendiri( sebagian

menggunakan benih sendiri).


a. Kelompoktani/petani bertempat tinggal dalam satu wilayah

yang berdekatan




belum pernah menerima bantuan SL-PTT dan BLBU tahun

sebelumnya

e. Kelompok Tani SL-PTT ditetapkan dengan Surat Keputusan

Kepala Dinas

6) Penyerapan dana bansos masih rendah sehingga diupayakan

percepatan transper danan untuk padi hibrida.

7) Pencapaian produksi padi optimis bisa dicapai, karena bulan

april dianggap sudah tutup tanam.

8) Ada di beberapa tempat seperti di Palibelo, mantis tidak

pernah mengambil ubinan, padahal provitas padi bisa

mencapai 7-8 ton/ha.

9) Untuk PT SHS dalam mendroping benih agar menggunakan

prinsip enam tepat, dan tidak ada kata terlambat.

10) Hasil pantauan dilapangan kondisi pertanaman dilapangan

baik, namun masih ditemukan serangan tungro.

67


11) Agar pelaksanaan penyaluran pupuk di tingkat lapang berjalan

lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka untuk itu

Tim pengawas pupuk tetap memantau pendistribusian pupuk

12) Terkait pelaksanaan SL-PTT di Kabupaten Bima, telah

dilakukan koordinasi dengan petugas lapangan seperti KCD,

PPL, POPT, PBT, dengan PT. SHS (Persero) untuk

merencanakan/menjadwalkan pendropan benih

13) Diharapkan nantinya pencairan anggaran ke rekening

kelompok bisa dipercepat, sehingga pelaksanaan SL-PTT bisa

sesuai dengan jadwal tanam yang ada dilapangan

14) Agar pelaksanaan SL-PTT dapat berjalan dengan baik, maka

pedoman teknis agar segera dibuat dan dibagikan ke petugas

di tingkat lapang

15) Hendaknya laporan SL-PTT dilaporkan setiap bulan secara

kontinyu.

16) Pembelian urea masih harus disyaratkan untuk membeli NPK

pelangi.

17) Diharapkan adanya bantuan alat ubinan sehingga provitas

dapat diukur dengan tepat.

j. Kota Bima

1) Kota Bima pada tahun 2013 mendapat alokasi BLBU SL-PTT

padi non hibrida seluas 2.500 Ha , dan padi lahan kering 900

Ha. Realisasi tanam sampai saat ini 125 Ha, benih bersumbaer

dari benih CBN.

2) Keterlambatan pendropan benih masih terulang seperti tahun

lalu.

3) Dari target tanam total padi seluas 7.300 Ha sampai dengan

bulan Mei 2013 realisasi tanam total padi di Kota Bima

mencapai 6.518 Ha atau 89.29 %, dibawah angka rata-rata

Provinsi sebesar 100.63 % . Realisasi tnam jagung

sampaisaat ini sudah mencapai 1.405 Ha dari target seluas

1.510 Ha, masih dibawah rata-rata provinsi sebesar 107.54%.


padi hibrida 10 kg/ha, padi gogo 25 kg/ha, jagung hibrida 15

68


kg/ha, kedelai 40 kg/ha dan kacang tanah 120 kg kg polong

kering/ha.


Organik dan lainnya dengan penggunaan sesuai rekomendasi

setempat dan sesuai dengan anggaran yang tersedia


SL-PTT dengan 40-50 % dari luasan SL-PTT di NTB,

7) Peran penyuluh dalam mendukung peningkatan produktivitas

tanaman pangan

a. Pendamping pelaku utama dalam upaya peningkatan

produktivitas tanaman pangan melalui SL-PTT, BLBU dan

CBN, sejak dari persiapan sampai dengan pemasaran

b. Komunikator percepatan arus informasi yang dibutuhkan

oleh pelaku utama dalam meningkatkan produktivitas

usahataninya

c. Memfasilitasi aktivitas pelaku utama dalam rangka Kajian

Kebutuhan dan Peluang (KKP), penentuan CP/CL,

penyusunan RDKK, dalam kegiatan SL/LL serta Monev

dan Pelaporan

d. Menumbuhkembangkan semangat serta unjuk kerja pelaku

utama didalam mencapai target peningkatan produktivitas

yang berdayasaing baik mutu maupun produksinya

e. Meningkatkan aksesbilitas pelaku utama kegiatan pertanian

tanaman pangan terhadap stake holder (perbankan,

Lembaga Pemerintah, BUMN maupun Swasta yang terkait

8) Untuk pelaksanaan SL-PTT, diharapkan semua petugas

dilapangan harus mengawal sesuai dengan tupoksinya

masing-masing

9) Laporan pelaksanaan kegiatan SL-PTT nantinya agar dibuat

dibuat sesuai ketentuan yang ada,

Kesimpulan dari pelaksanaan Rapat Koordinasi di 10

Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

� Pembangunan pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan

merupakan suatu keharusan, karena kita sadari bahwa

sebagian besar penduduk kita merupakan petani. Oleh

karena itu mandiri pangan merupakan suatu keharusan yang

69


tidak ada tawar menawar lagi, target-target yang telah

ditetapkan bersama perlu dijabarkan lebih operasional, dan

selama ini melalui program SL-PTT secara nyata mampu

meningkatkan produksi tanaman pangan.

� Strategi Pencapaian Sasaran Produksi Tahun 2013 dilakukan

melalui :

a. Peningkatan Produktivitas

b. Perluasan Areal Tanamndan Optimasi Lahan

c. Penurunan Konsumsi Beras danPengembangan

diversifkasi PAngan

d. Peningkatan Management

� Upaya peningkatan produksi padi di Provinsi NTB yang

terfokus pada penerapan SL-PTT tahun 2013 untuk padi non

hibrida seluas 117.800 Ha, padi hibrida seluas 4.500 Ha, padi

gogo seluas 30.000 Ha, SL-PTT Full paket padi non hibrida

spesifik lokasi seluas 1.200 Hadan peningkatan IP seluas

1.000 Ha dan padi hibrida spesifik lokasi seluas 500 Ha.

� Sekenario Peningkatan produksi tahun 2013 selain didukung

melalui pelaksanaan BLBU SL-PTT, APBN-P dan CBN,

penyediaan pupuk bersubsidi dan pupuk berbantuan,

bantuan alsintan serta bantuan pestisida bila terjadi eksplosif

OPT

� Agar tindak lanjut kesepakatan pencapaian sasaran produksi

tanaman pangan tahun 2013, Dinas Pertanian Provinsi dan

Kabupaten telah menyusun skenario pencapaian produksi

tanaman pangan tahun 2013 tingkat provinsi dan kabupaten

sebagai bentuk komitmen Provinsi dan Kabupaten

� Sasaran produksi padi tahun 2013 diharapkan mencapai

2.106.940 ton.

� Selain kegiatan SL-PTT, fasilitasi lainnya untuk mendukung

pencapaian produksi tanaman pangan tahun 2013 adalah

Cadangan Beras Nasional (CBN), peningkatan subsidi pupuk

dan pemberian bantuan alsin serta perbaikan regulasi.

� Dengan adanya fasilitasi SL-PTT tersebut diharapkan pada

tahun 2013 produtivitas padi Non Hibrida meningkat 0,5 –

70


1,0 ton/ha, Padi Hibrida meningkat 1,0 – 1,25 ton/ha, Padi

lahan Kering meningkat 0,5 – 1,0 ton/ha,

� Untuk mendukung produksi tahun 2013 selain melalui

bantuan benih juga melalui Subsidi pupuk, bantuan peralatan

traktor, corn seler, pompa air dan lain-lain

� Untuk lebih terarahnya sasaran SL-PTT/bantuan benih

kepada kelompok tani, maka diharapkan semua

Kabupaten/Kota membuat peta produktivitas komoditas

tanaman pangan setiap Desa/Kecamatan.

� Penentuan Lokasi SL-PTT adalah :


b. Diperioritaskan bukan daerah endemis hama dan

penyakit, bebas dari bencana kekeringan, banjir dan

sengketa

c. Unit SL-PTT diupayakan berada dalam satu hamparan

yang strategis dan mudah dijangkau petani serta

dipasang papan pelaksanaan SL-PTT



petani sekitarnya

� Penentuan Calon Petani/Kelompok Tani adalah :







tahun sebelumnya



� Alokasi dana yang ada di DIPA Kabupaten/Kota Tahun 2011,

hanya digunakan untuk pembelian saprodi LL (diluar benih

atau tidak termasuk benih), pertemuan kelompok dan

pelatihan Pemandu lapang

� Jumlah Bantuan Benih SL-PTT : padi non hibrida 25 kg/ha,

padi hibrida 10 kg/ha, padi gogo 25 kg/ha,

71


� Jumlah bantuan pupuk untuk LL adalah Urea, NPK, Pupuk



tersedia dengan menyusun RUK

� Untuk mendorong pencapaian sasaran produksi tahun 2013

disepakati untuk melakukan percepatan realisasi kegiatan

dengan langkah tindak lanjut sebagai berikut :

a. Percepatan penyusunan data CP/CL BLBU SL-PTT dan

pengusulan CBN oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

untuk mengatasi ketelambatan pendropan benih dari

PSO.

b. Percepatan verifikasi data CP/CL BLBU SL-PTT dan

BLBU Non SL-PTT serta CBN oleh Dinas Pertanian

Provinsi, sesuai dengan yang telah diajukan oleh Dinas

Pertanian Kabupaten/Kota.

c. Percepatan realisasi verifikasi dan penyaluran benih CBN

sesuai dengan surat tugas Direktur Jenderal Tanaman

Pangan yang telah diterbitkan dan BLBU oleh PT. Sang

Hyang Seri (Persero) dan PT. Pertani (Persero) sesuai

dengan CP/CL yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas

Pertanian Kabupaten/Kota yang disetujui oleh Kepala

Dinas Pertanian Provinsi

� Realisasi tanam total padi tahun 2011 di NTB sampai bulan

Mei 2013, yaitu mencapai 397.692 ha atau 100.63 % dari

sasaran seluas 395.188 ha.

� Permasalahan persiapan pelaksanaan SL-PTT tahun 2013,

antara lain sebagai berikut

a. Masih adanya keterlambatan dalam menentukan CP/CL,

pembukaan rekening di bank, dll

b. SDM yang ada di Kabupaten/Kota dalam mendukung

administrasi masih terbatas

c. Masih lemahnya koordinasi di berbagai tindakan

� Upaya pemantapanan pencapaian produksi tahun 2013

beberapa hal yang bisa dilakukan melalui :

72


a. Penyediaan sarana produksi khususnya benih dan pupuk

secara tepat, termasuk percepatan penyaluran bantuan

langsung benih unggul ( BLBU )

b. Mengamankan dari serangan OPT dan dampak

fenomena iklim ( utamanya kekeringan )

c. Meningkatkan kemitraan dengan stake holder pada areal

SL-PTT

d. Mengoptimalkan penggunaan peralatan pasca panen

seperti terpal, sabit bergerigi, thresher, dryer dan silo

dalam upaya menekan kehilangan hasil (losses)

e. Meningkatkan pendampingan/pengawalan khususnya

pada areal SL

f. Meningkatkan supervisi, bimbingan dan rapat-rapat

koordinasi dan pelaporan

g. Diharapkan daerah menyiapkan dukungan

pengganggaran.

� Peran penyuluh dalam mendukung peningkatan produktivitas

tanaman pangan




b. Komunikator percepatan arus informasi yang dibutuhkan

oleh pelaku utama dalam meningkatkan produktivitas

usahataninya



penyusunan RDKK, dalam kegiatan SL/LL serta Monev

dan Pelaporan

d. Menumbuhkembangkan semangat serta unjuk kerja

pelaku utama didalam mencapai target peningkatan

produktivitas yang berdaya saing baik mutu maupun

produksinya

e. Meningkatkan aksesbilitas pelaku utama kegiatan

pertanian tanaman pangan terhadap stake holder

(perbankan, Lembaga Pemerintah, BUMN maupun

Swasta yang terkait)

73


� Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

a. Monitoring dilaksanakan secara periodik dari persiapan

sampai dengan panen yang meliputi perkembangan

pelaksanaan SL-PTT, hasil yang dicapai dan lain-lain

b. Evaluasi dilaksanakan setelah seluruh rangkaian kegiatan

dalam SL-PTT selesai dilaksanakan, meliputi 1)

Komponen kegiatan pelaksanaan SL-PTT, 2) Tingkat

pencapaian sasaran areal dan hasil, 3) Kenaikan

produktivitas dilokasi SL-PTT dan LL dan 4) Penerapan

komponen teknologi PTT yang digunakan

� Dalam upaya pencapaian sasaran produksi P2BN posko P2

BN diaktifkan sampai tingkat desa.

6) Rapat Evaluasi Kinerja Pelaksanaan SL-PTT TA. 2011 dan TA. 2013

Rapat Pertemuan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan SL-PTT

Tahun 2011 dan Tahun 2013 dilaksanakan di Hotel Lombok Raya

selama 3 (tiga) hari dari tanggal 11-13 September 2013.

Peserta pertemuan terdiri dari Kepala Bidang yang

menangani produksi Tanaman yang menangani SL-PTT, Kepala

Bapelluh kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Barat dan Petugas

Penyuluh Lapangan yang menangani SL-PTT masing-masing 1

orang.

Narasumber dalam Pertemuan Evaluasi Kinerja SL-PTT

Tahun 2011 dan 2013 yaitu : Direktorat Serealia Kementerian

Pertanian RI; BPTP Provinsi NTB; Bakorluh Provinsi NTB; BPSB

Provinsi NTB; BPTPH Provinsi NTB; Perguruan Tinggi (UNRAM);

dan Dinas Pertanian TPH Provinsi NTB

Materi yang dibahas dalam pertemuan tersebut yaitu

Kebijakan Pemerintah dan Evaluasi pelaksanaan SL-PTT dan

pencapaian sasaran tahun 2011, perkembangan pelaksanaan SL-

PTT tahun 2013, permasalahan yang ada dan pemecahan masalah.

Materinya antara lain :

a. Pendekatan Pembangunan Tanaman Pangan Melalui SL-PTT

b. Evaluasi pelaksanaan dan Permasalahan SL-PTT padi dan

jagung dan kedelai

74


c. Evaluasi Pelaksanaan dan Permasalahan SL-PHT dalam

mendukung SL-PTT

d. Evaluasi Peran Penyuluh dalam pelaksanaan SL-PTT

e. Evaluasi Penerapan Teknologi dalam mendukung Pelaksanaan

SL-PTT

f. Evaluasi Penyaluran dan Ketersediaan Benih

Hasil Pertemuan




disampaikan oleh para narasumber nara sumber pusat dan daerah,

hasil diskusi yang berkembang selama pertemuan, diperoleh

beberapa rumusan hasil pertemuan sebagai berikut :

1. Kunci keberhasilan dalam penerapan PTT adalah ketepatan

penetapan CPCL, ketepatan pemilihan paket teknologi,

penerapan paket teknologi spesifik lokasi rekomendasi, peran

aktif petani, pengawalan dan pendampingan oleh petugas

pemandu lapangan dan dukungan steakholder.

2. Pencapaian sasaran tanam dan panen SL-PTT padi non hibrida

tahun 2011 mencapai 100% (89.700 Ha) dengan provitas rata-

rata 60,28 Ku/ha dan LL provitas 65,34 Ku/Ha. Untuk komoditi

padi lahan kering tanam panen 100% (15.750 Ha) dengan

produktivitas 39,93 Ku/Ha dan LL 41,96 Ku/Ha, komoditi kedelai

realisasi tanam panen mencapai 100 % (6.000 Ha) dengan

produktivitas 64,65 Ku/Ha, LL mencapai 70.50 Ku/Ha sedangkan

kedelai tanam panen mencapai 96,40% (25.410 Ha) dengan

provitas 13,75 Ku/Ha dan LL produktivitas 15,55 Ku/Ha.

3. Realisasi Tanam SL-PTT padi non hibrida 2013 sampai bulan

Agustus 2013 baru mencapai 46.410 Ha (39,40%) dan realisasi

panen mencapai 16.057 Ha (51,76%) , padi hibrida realisasi

tanam baru mencapai 50 Ha (4,70 %) yaitu di kabupaten

Sumbawa Barat, realisasi tanam padi lahan kering 125 Ha

(39,76%), jagung realisasi tanam mencapai 2.440 Ha (40,67%)

dan panen 675 Ha dengan provitas 81,54 Ku/Ha di kabupaten

75


Sumbawa, sedangkan kedelai realisasi tanam 17.802 Ha

(65,28%) panen 6585 Ha dengan provitas rata-rata 11,31 Ku/ha.

4. Permasalahan umum dalam pelaksanaan SL-PTT adalah :

a. Pedum kurang/belum dipahami oleh pelaksana

b. CPCL dan SK Kadis Kabupaten/kota masih ada yang

terlambat

c. Penyaluran benih terlambat dan varietas benih masih ada

yang belum sesuai dengan permintaan petani.

d. Pembinaan belum optimal

e. Biaya pertemuan kelompok kurang

f. Pelaksanaan LL belum sepenuhnya sesuai sehingga masih

ada kabupaten yang dalam pelaksanaan SL dan LL belum

menunjukkan perbedaan provitas yang signifikan.

g. Laporan dari kecamatan dan kabupaten belum kontinyu.

h. Koordinasi petugas dinas dan bakorluh belum padu

i. Dukungan APBD belum optimal

j. Masih kurang pembinaan setelah program selesai.

5. Masalah teknnologi yang dihadapi dpalam penerapan SL-PTT

adalah :

a. Pemilihan teknologi budidaya yang dilaksanakan

belumsepenuhnya spesifik lokasi

b. Varietas yang digunakan hanyanberdasarkan kebiasaan

petani.

c. Petani sudah merasa puas atas produksi yang dihasilkan

melalui SL-PTT padahal produksi masih bisa

ditingkatkankarena masih ada komponen teknologi yang

belum diterapkan.

d. Kemampuan keuangan petani yang tidak sama, sehingga

penerapan paket teknologi bervariasi antar petani.

e. Pemahaman tentang maksud dan tujuan SL-PTT oleh aparat

tingkat Kabupaten/kecamatan masih beragam.

6. Upaya yang perlu dilakukan :

a. Menyusun petunjuk petunjuk pelaksanaan dan petunjuk

teknis disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

b. Merancang peningkatan produktivitas di lokasi SL-PTT

termasuk konstribusinya terhadap peningkatan produksi.

76


c. Menyusun rencana tanam SL-PTT maksimal pertanaman

dilaksanakan seluruhnya sampai Bulan September 2013.

d. Segera melaksanakan pertanaman di lokasi sesuai jadwal

tanam yang telah disusun.

e. Menyusun Rencana Usaha Kelompok (RUK)

f. Menyelesaikan Rekening Kelompok Tani Pelaksana SL-PTT.

g. Melakukan pendampingan dan pengawalan terhadap seluruh

areal pertanaman bukan hanya di lokasi SL-PTT saja.

h. Melakukan evaluasi pelaksanaan pencapaian sasaran.

7. Indikator keberhasilan SL-pTT adalah penerapan budiadya yang

baik dan benar, peningkatan produktivitas dan keberlanjutan dan

reflikasi sedangkan indikator keberhasilan SL-PHT adalah

penerapan budidaya sesuai kondisi agroekosistem, menurunnya

luas serangan OPT dan DFI, meningkatkan produktivitas dan

kualitas hasil usaha tani dan keberlanjutan dan reflikasi.

8. SLPTT difokuskan dan diprioritaskan pada lokasi yang tingkat provitasnya rendah dan berpotensi ditingkatkan.

9. Bantuan benih diarahkan untuk mengganti varietas baru yang memiliki potensi hasil lebih tinggi dan peningkatan pendampingan dan pengawalan ditingkatkan.

10. Diharapkan adanya pembinaan secara berkelanjutan dan terintegrasi dan bantuan BLBU diupayakan mengakomodir kebutuhan varietas spsesifik lokasi

11. Stock benih untuk menghadapi musim tanam khususnya musim hujan stock masih aman, untuk padi stock sampai bulan Agustus 2013 2.576.385 Ton, padi lahan kering 446,06 Ton jagung 48.41 ton dan kedelai 329.37 ton.

12. Sistem pengadaan benih untuk SLPTT perlu dibenahi dengan menekankan pada pengembangan penangkar lokal sehingga bisa menghasilkan benih-benih sesuai spesifik lokasi

13. Bentuk kegiatan pendampingan BPTP dalam mendukung kegiatan SL-PTT adalah menyediakan paket teknologi, penyediaan kalender tanam, penyediaan rekomendasi varietas unggul spesifik lokasi (berbasisi kecamatan), rekomendasi pemupukan dll.

14. Komponen PTT perlu spesifik lokasi. Dalam hal ini BPTP perlu merumuskan komponen yang spesifik lokasi. Komponen SLPTT juga perlu disesuaikan dengan tingkat kemampuan adopsi terhadap teknologi baru (disebut Location Quotion). Komponen

77


SLPTT perlu lebih disederhanakan pada daerah dengan Location Quotion yang rendah dan secara gradual di tingkatkan.

15. Peran penyuluh dalam mendukung pelaksanaan SL-PTT adalah:




b. Komunikator percepatan arus informasi yang dibutuhkan oleh

pelaku utama dalam meningkatkan produktivitas

usahataninya



penyusunan RDKK, dalam kegiatan SL/LL serta Monev dan

Pelaporan



yang berdaya saing baik mutu maupun produksinya



Lembaga Pemerintah, BUMN maupun Swasta yang terkait).

16. Evaluasi tugas penyuluh di desa sesuai PERMENTAN 45/2011

adalah :

a. Mendampingi petani dalam menyusun RDKK dan RDK

b. Membimbing penerapan teknologi spesifik lokasi sesuai

dengan pola tanam dan pola usahatani

c. Memfasilitasi petani dalam mengakses sarana produksi,

permodalan dan informasi pasar.

d. Mengidentifikasi teknologi spesifik lokasi yang dibutuhkan

petani untuk disalurkan kepada peneliti pendamping.

e. Melaksanakan rembug desa di posluhdes dalam rangka

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi petani di lokasi

SL-PTT

f. Menfasilitasi para petani untuk menumbuhkembangkan

kelembagaan tani dan kelembagaan ekonomi petani.

17. Persepektif akademisi terhadap SL-PTT merupakan wahana

belajar bersama, usaha bersama, musyawarah mengenal dan

78


mengatasi persoalan bersama guna bisa mencari solusi

pemecahannya.

18. Pendampingan diperlukan untuk mengoptimalkan pengelolaan

sumberdaya yang tersedia secara terpadu, sinergis, spesifik

lokasi, efisien dan partisipatif dan membangun kelompoktani

untuk mandiri.

19. Dalam pelaksanaan SL-PTT perlu dilakukan evaluasi pada tahan

persiapan, pelaksanaan.

7) Rapat Penyusunan Rancangan SL-PTT dan Pengembangan Serealia TA. 2013

Untuk menyamakan persepsi antara provinsi dan dinas

pertanian kabupaten/kota mengenai penentuan lokasi SL-PTT dan

penentuan produksi dan produktivitas SL-PTT tahun 2013 yang akan

dicapai, maka perlu dilaksanakan pertemuan penyusunan

Rencana SL-PTT dan Pengembangan Serealia tahun 2013.

Rapat Pertemuan Penyusunan Rancangan SL-PTT dan

Pengembangan Serealia Tahun 2013 dilaksanakan di Hotel Lombok

Raya selama 3 (tiga) hari dari tanggal 16-18 Juli 2013.

Peserta pertemuan terdiri dari Kepala Seksi yang menangani

SL-PTT, Kepala Bapelluh kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Barat

dan Kepala Cabang Dinas (KCD) masing-masing 1 orang.




disampaikan oleh para narasumber nara sumber pusat dan daerah,

hasil diskusi yang berkembang selama pertemuan, diperoleh

beberapa rumusan hasil pertemuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan SL-PTT padi, jagung akan berhasil, bila terjadi

sinergi program dan kebijakan yang saling terkait antar instasi,

serta komitmen pusat dan daerah. Dengan pelaksanaan

Permentan nomor 45 tahun 2011 diharapkan ke depan hal ini

akan terlaksana.

2. Basisi penentuan lokasi SL-PTT tahun 2013 merupakan desa

atau hamparan terintegrasi dan produktivotas dibawah rata-rata

dan atau indeks pertanaman dibawah rata-rata.

3. Batasan kawasan PJK ini sebagai batasan minimal. Dalam 1

kabupaten/kota dapat melebihi 1 kawasan artinya kelipatan

79


batasan minimal atau dapat merupakan gabungan luasan dari

beberapa kabupaten yang dekat.

4. Rancangan alokasi SL-PTT padi tahun 2013 adalah :

5. SL-PTT padi kawasan pertumbuhan seluas 2.000 Ha, SL-PTT

padi kawasan pegembanganseluas 12.000 HA terdiri dari SL-

PTT spesifik lokasi seluas 4.00 Ha dan denfarm padi hibrida

seluas 4.000 HA.

6. SL-PTT padi kawasan pemantapan seluas 215.000 Ha terdiri dari

SL-PTT padi sawah seluas 171.000 HA, SL-PTT padi lahan

kering seluas 30.000 HA

7. Rancangan alokasi SL-PTT jagung tahun 2013 sebagai berikut :

a. Areal pertumbuhan jagung seluas 2.000 Ha b. Areal Pengembangan seluas 7.000 Ha c. Areal Pemantapan Jagung seluas 5.000

8. Penyusunan CPCL SL-PTT seawal mungkin, bulan September

2013 CPCL dari kabupaten/kota sudah diterima pusat.

9. SLPTT bukan berdasarkan unit tetapi berupa satu hamparan berbasis desa atau satu kelompok tani secara utuh.

10. Unit (luasan) SL-PTT disesuaikan dengan luasan lahan yang dikuasai petani/ kelompoktani (berdasarkan CP-CL).

11. Perhatian lebih pada pemberdayaan kelompok, untuk itu, perlu penelaahan yang menyeluruh terhadap keberadaan kelompok tani dengan melihat keberagaman anggota dari sisi status sebagai petani, penguasaan lahan, dan kemampuan dalam adopsi inovasi.

12. Sistem pengadaan benih untuk SLPTT perlu dibenahi dengan menekankan pada pengembangan penangkar lokal sehingga bisa menghasilkan benih-benih sesuai spesifik lokasi

13. Bentuk kegiatan pendampingan BPTP dalam mendukung kegiatan SL-PTT adalah menyediakan paket teknologi, penyediaan kalender tanam, penyediaan rekomendasi varietas unggul spesifik lokasi (berbasisi kecamatan), rekomendasi pemupukan dll.

14. Strategi Pencapaian Sasaran Produksi Tahun 2013 dilakukan

melalui :

• Peningkatan Produktivitas • Perluasan Areal Tanam dan Optimasi Lahan • Penurunan Konsumsi Beras danPengembangan Diversifkasi

Pangan • Peningkatan Management

80


15. Komponen PTT perlu spesifik lokasi. Dalam hal ini BPTP perlu merumuskan komponen yang spesifik lokasi. Komponen SLPTT juga perlu disesuaikan dengan tingkat kemampuan adopsi terhadap teknologi baru (disebut Location Quotion). Komponen SLPTT perlu lebih disederhanakan pada daerah dengan Location Quotion yang rendah dan secara gradual di tingkatkan.

16. Untuk lebih terarahnya sasaran SL-PTT/bantuan benih kepada

kelompok tani, maka diharapkan semua Kabupaten/Kota

membuat peta produktivitas komoditas tanaman pangan setiap

Desa/Kecamatan.

17. Peran penyuluh dalam mendukung pelaksanaan SL-PTT adalah:




b. Komunikator percepatan arus informasi yang dibutuhkan oleh

pelaku utama dalam meningkatkan produktivitas

usahataninya



penyusunan RDKK, dalam kegiatan SL/LL serta Monev dan

Pelaporan



yang berdaya saing baik mutu maupun produksinya



Lembaga Pemerintah, BUMN maupun Swasta yang terkait)

Kesimpulan yang dihasilkan dari pertemuan penyusunan

Rencana SL-PTT dan Pengembangan Serealia tahun 2013 :

1. Pelaksanan SL-PTT tahun 2013 berdasarkan kawasan atau

berupa hamparan minimal 1.000 ha atau merupakan

kelipatannya.

2. Penyusunan CPCL SL-PTT seawal mungkin, bulan

September 2013 CPCL dari kabupaten/kota sudah diterima

pusat.

3. Penyusunan CPCL dibuat sampai tingkat desa.

81


4. Pelaksanaan SL-PTT padi, jagung akan berhasil, bila terjadi

sinergi program dan kebijakan yang saling terkait antar

instasi, serta komitmen pusat dan daerah.

5. Peran penyuluh pertanian lebih ditingkatkan terutama dalam

pendampingan pelaksanaan SL-PTT, begitu juga instansi lain

yang terkait seperti BPTPH, BPTP dan petugas dinas

kabupaten/kota.

8) Rapat Koordinasi P2BN

PertemuanKoordinasi P2BN dilaksanakan di Mataram selama

3 (tiga) hari dari tanggal 20 s/d 22 Maret 2013, bertempat di Hotel

Lombok Raya Jln. Panca Usaha No. 11 Mataram Nusa Tenggara

Barat.

Peserta Pertemuan Koordinasi P2BN Propinsi Nusa

Tenggara Barat adalah Kepala Dinas yang menangani bidang

pertanian dan Kepala Badan yang menangani Penyuluhan

Kabupaten/Kota se- NTB.

Materi yang disampaikan terdiri dari :

1. Kebijakan Sasaran Produksi Padi Tahun 2013

2. Rencana Kegiatan Tanaman Pangan Tahun 2013

3. Kesiapan BPTP dalam mendukung Peningkatan

ProduksiTanaman Pangan 2013

Dari Penyampaian Materi-Materi Tersebut diatas setelah

diadakan diskusi dan pembahasan diantara para peserta pertemuan

maka dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Strategi peningkatan produktivitas padi nasional ditempuh melalui

peningkatan mutu intensifikasi, pendekatan pengelolaan tanaman

terpadu, pengembangan padi hibrida, dan pengembangan

kelembagaan tani.

2. Langkah operasinal yang ditempuh dalam upaya peningkatan

produktivitas adalah : Identifikasi wilayah, revitaliasi kelompok

tani/penguatan kelembagaan, Koordinasi denga instansi

terkait/stake holder, penerapan teknoogi spesifik lokasi,

advokasi/`perlindungan, suvervisi dan bimbingan serta monitoring

dan evaluasi.

82


3. Kebijakan yang mendukung Program P2BN Peraturan Menteri

Pertanian Nomor : 45/Permentan/OT.140/8/2011.

4. Persyaratan pengembangan padi hibrida di Indonesia adalah :

Daerah irigasi terjamin dan tanah subur, bukan daerah endemic

hama wereng coklat, tungro dan ganjr, Ketersediaan sarana

produksi, sangat sfesifik lokais, petani setempat tangap terhadap

teknologi baru dan tingkat hasil padi yang dicapai sudah tinggi.

5. Pencapaian Luas Areal Tanam sampai dengan Februari 2013

untuk komoditi Padi telah melampaui sasaran yang ditetapkan.

Pencapaian Luas Panen, Produktivitas dan Produksi padi tahun

2013 dibandingkan dengan sasaran tahun 2013 Provinsi NTB

adalah: realisasi luas panen Ha (96.96 %) dari sasarana seluas

ha , produktivitas sebesar kw/ha dengan produksi Ton.

6. Untuk mempertahankan ketahanan pangan di Provinsi Nusa

Tenggara Barat tahun 2013 telah disepakati sasaran tanam,

panen, produktivitas dan produksi tanaman pangan tahun 2013

(sesuai SK Kepala Dinas No. Prod.TP.841.1/151/Diperta

TPH/2011 Tanggal 1 September 2011) sebagai berikut :

No Komoditi Tanam (Ha)

Panen (Ha)

Produktivitas (Kw/ha)

Produksi (Ton)

1

2

3

4

5

6

7

Padi

Jagung

Kedelai

Kc. Tanah

Kc. Hijau

Ubi Kayu

Ubi Jalar

395.188

100.975

86.775

29.962

44.120

7.675

1.545

378.267

95.926

82.436

28.464

41.914

7.675

1.468

55,70

49,35

13,61

15,53

10,68

141,58

123,94

2.106.940

473.432

112.169

44.204

44.780

108.663

18.192


maka akan ditempuh langkah-langkah operasional antara lain :

e. Penguatan kelembagaan kelompok tani untuk mengadopsi

teknologi yang telah nyata memberikan peningkatan

produktivitas dan pendapatan pada pelaksanaan laboraturium

lapangan (LL) di Peningkatan Mutu Intensifikasi Padi,

pengembangan agribisnis jagung, kedelai, kacang tanah dan

kacang hijau tahun 2002 – 2004.

f. Pengendalian hama penyakit dan penaganan pasca panen

secara tepat dan benar.

83


8. Dalam rangka percepatan peningkatan produktivitas padi di lahan

sawah diawali dengan pemetaan produktivitas padi dengan

kreteria rendah produktivitas < 3,5 ton/ha, sedang 3,6 – 4,9

ton/ha dan tinggi 5 ton/ha. Dari ketiga kreteria tersebut masing-

masing upaya dilakukan di kawasan yang masih rendah

dipercepat dengan pendekaan sekolah lapang, sedangkan

dilahan sedang sampai tinggi dilakukan pendekatan pengelolaan

tanaman terpadu (PTT) dengan model SL, didukung dengan

pendampingan oleh petugas teknis dan penyuluh.

9. Hujan bulan Maret – Agustus 2013 menurut BMKG diperkirakan

akan terjadi La Nina lemah, sehingga volume hujan akan sedikit

lebih banyak dari biasanya, sedangkan sifat hujan tahun 2013 di

Provinsi NTB umumnya diperkirakan akan normal, dimana jumlah

curah hujan tahun 2013 akan normal seperti biasa.

9) Rapat Koordinasi Penyusunan Sasaran Produksi Tahun 2013

Upaya pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan

melalui Proksi Mantap akan menjadikan masyarakat sebagai

pelaku utama menentukan arah pembangunan (People centered

development) yang didorong oleh pemerintah (Pusat, Propinsi dan

Kabupaten) melalui gerakan-gerakan revitalisasi penyuluhan,

penguatan kelembagaan dan pengembangan SDM, Sehingga pada

tanggal 16 s/d 18 Juli 2013 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi

Penyusunan Sasaran Produksi Tahun 2013

Pertemuan Koordinasi Penyusunan Pengembangan

Tanaman Pangan Tahun 2013 pada tanggal 16 – 18 Juli 2013,

peserta dihadiri dan diikuti oleh Kepala Dinas, Kepala Bidang yang

menangani Perencanaan dan Produksi. Badan Meteorologi

Klimatologi dan Geofisika (BMKG), UPTD BPSBTPH, BPTPH dan

BAKORLUH.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya

produksi tanaman yang cukup, berkualitas, aman dan halal yang

pada akhirnya meningkatnya ketahanan pangan, nilai tambah dan

daya saing untuk kesejahteraan petani dan masyarakat.

84


Berdasarkan pengarahan Kepala Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan hortikultura Provinsi NTB, pembahasan materi serta

diskusi maka disimpulkan rumusan sebagai berikut :

1. Sasaran produksi komoditi utama tanaman pangan (padi, jagung,

kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar) tahun

2013 adalah :

No KABUPATEN/

KOTA PANEN PROV PROD 12/13 2013 TOTAL (HA) (KW/HA) (TON)

1 PADI 307,932 113,402 421,334 409,235 53.56 2,191,714

PADI SAWAH 251,882 113,402 365,284 353,185 55.32 1,953,657

PADI LADANG 56,050 - 56,050 56,050 42.47 238,058

2 JAGUNG 96,743 23,522 120,265 114,314 65.09 744,111

3 KEDELAI 37,487 54,793 92,280 90,434 14.59 131,976

4 KACANG TANAH 13,362 16,368 29,730 28,301 15.56 44,045

5 KACANG HIJAU 21,214 23,854 45,068 42,842 10.69 45,809

6 UBI KAYU 6,140 1,489 7,629 7,629 140.98 107,554

7 UBI JALAR 510 945 1,455 1,393 123.91 17,264

SASARAN KABUPATENTANAM

2. Untuk komoditi kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar mengalami

penurunan sasaran dari tahun sebelumnya karena terjadinya alih

komoditi yang memiliki nilai ekonomi dan agronomis yang lebih

menguntungkan seperti jagung.

3. Sasaran Kebutuhan benih potensial Untuk Nusa Tenggara Barat

berdasarkan sasaran areal tanam tersebut adalah :

� Padi : 10.533 TON

� Jagung :2.405 TON PK

� Kedelai :3.691 TON BK

� Kacang Tanah :1.784 TON BK

� Kacang Hijau :1.127 TON BK

� Ubi Kayu :7.629 RIBU STEK

� Ubi Jalar :72.750 RIBU STEK

4. Dinas Pertanian Kabupaten hendaknya meningkatkan koordinasi dan

komunikasi dengan BPS di masing-masing Kabupaten/Kota untuk

mendapatkan akurasi data yang lebih maksimal dan menghindari

adanya bias angka antara Dinas dan BPS.

5. Upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran produksi tanaman

pangan pada tahun 2013 antara lain :

85


- Peningkatan Produktivitas dan Produksi melalui Program SL-PTT

dan SRI, SL-PHT dan SLI, .

- Peningkatan Produktivitas dan Produksi melalui Bantuan Benih

(BLBU dan CBN).

- Penggantian varietas dari produksi rendah ke produksi tinggi.

- Mengatur pola tanam untuk meminimalkan serangan OPT dengan

gerakan Spot Stop.

- Pendropan benih bantuan agar dilakukan tepat waktu, tepat

varietas agar tercapai sasaran program yang diharapkan.

- Penggunaan pupuk berimbang.

- Melakukan penanaman dengan sistem jajar legowo

- Pengembangan padi gogo dengan pola PTT untuk meningkatkan

produksi.

- Mengoptimalkan pemanfaatan lahan kering dengan menanam

palawija di areal lahan kering dengan penggunaan varietas

produksi tinggi.

- Meminimalisir terjadinya ledakan hama karena penanaman

varietas yang sama secara terus menerus.

- Perbaikan Jaringan irigasi (JITUT, JIDES, Embung, dll).

6. Kondisi iklim perlu diinformasikan kepada para petani agar dalam

melakukan budidaya suatu komoditi dapat dikerjakan dengan tepat

waktu dengan segala kemungkinannya sehingga dalam hal ini

masing-masing daerah diminta untuk selalu berkoordinasi dengan

BMKG.

7. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan

Geofisika (BMKG) bahwa :

� Pada tahun 2013 Provinsi NTB akan mengalami Musim Hujan dan

Musim Kemarau yang normal sehingga curah hujan cenderung

normal.

� Sesuai dengan informasi tersebut, diperkirakan pola tanam akan

kembali normal, namun petani perlu waspada untuk penanaman

padi pada peghujung musim hujan dikarenakan curah hujan yang

tidak lagi penuh seperti tahun sebelumnya.

86


10) Pertemuan Evaluasi P2BN

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan nasional dan

pencapaian swasembada dan swasembada beras berkelanjutan,

pemerintah pusat dan daerah telah menetapkan kesepakatan sasaran

produksi tahun 2013 dan lebih dimantapkan dalam Program P2BN

menuju surplus 10 juta ton beras tahun 2014.

Sasaran tersebut menjadi komitmen bagi pemerintah pusat,

provinsi dan kabupaten/kota untuk pencapaiannya dengan

memperhatikan berbagai dukungan, serta partisipasi aktif dari berbagai

kalangan dan kementerian.

Untuk lebih memantapkan kesepakatan dalam upaya mencapai

sasaran pencapaian program P2BN tahun 2013, Dinas Pertanian

TAnaman PAngan dan Hortikultura telah mengadakan kegiatan

Pertemuan Evaluasi Teknis P2BN pada tanggal 29 – 31 Oktober 2013 di

Hotel Lombok Raya - Mataram.

Pertemuan dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Nusa

Tenggara Barat, dihadiri oleh Pejabat dari Direktorat Jenderal Tanaman

Pangan, Kepala Dinas pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Provinsi NTB beserta Tim Pemantau Wilayah P2BN se-Nusa Tenggara

Barat, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat,

Badan Koordinasi Penyuluh Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat,

Peserta yang hadir sebanyak 80 orang peserta.

Dari hasil pemaparan Narasumber dan diskusi peserta, maka

dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut :

4. Strategi peningkatan produksi dan produktivitas padi nasional

ditempuh melalui kawasan pertumbuhan, kawasan pengembangan,

dan kawasan pemantapan dengan program SL-PTT yang dikawal

oleh petugas dari Dinas, Penyuluhan, dan Badan Penelitian.

5. Kebijakan yang mendukung Program P2BN Peraturan Menteri

Pertanian Nomor : 45/Permentan/OT.140/8/2011.

6. Persyaratan pengembangan padi hibrida di Indonesia adalah :

Daerah irigasi terjamin dan tanah subur, bukan daerah endemic

hama wereng coklat, tungro dan ganjr, Ketersediaan sarana produksi,

87


sangat sfesifik lokais, petani setempat tangap terhadap teknologi

baru dan tingkat hasil padi yang dicapai sudah tinggi.

7. Berdasarkan Angka Ramalan II (ARAM II) BPS bahwa produksi padi

NTB tahun 2013 mencapai 2.102.587 ton GKG yang diperoleh dari

luas panen 424.218 ha dengan produktivitas rata-rata 49,56 kw/ha.

8. Sejak pelaksanaan P2BN tahun 2007 s/d 2011 produksi padi NTB

meningkat rata-rata 6,24 % per tahun (dari 1.526.347 ton GKG

menjadi 2.067.137 ton GKG) Dimana kontribusi dari perluasan areal

panen mencapai 4,27 % (dari 331.916 ha menjadi 416.062 ha)

sedangkan produktivitas hanya 1,76 % (dari 45,99 kw/ha menjadi

49,45 kw/ha) sedangkan peningkatan produktivitas dari tahun 2011

ke 2013 hanya 11 kg/ha (1 %).Pencapaian Luas Areal Tanam

sampai dengan September 2013 untuk komoditi Padi telah

melampaui sasaran yang ditetapkan.


maka akan ditempuh langkah-langkah operasional antara lain :

a. Penguatan kelembagaan kelompok tani untuk mengadopsi

teknologi yang telah nyata memberikan peningkatan produktivitas

dan pendapatan pada pelaksanaan laboraturium lapangan (LL) di

wilayah SL-PTT Padi,

b. Perbaikan sistem budidaya melalui adopsi teknologi dan sosialisasi

teknologi tanam tepat guna, seperti jajar legowo, penggunaan

pupuk berimbang, penggunaan bibit muda dll.

c. Pengendalian hama penyakit dan penaganan pasca panen secara

tepat dan benar.

10. Dalam rangka percepatan peningkatan produktivitas padi di lahan

sawah diawali dengan pemetaan produktivitas padi dengan kreteria

rendah produktivitas < 3,5 ton/ha, sedang 3,6 – 4,9 ton/ha dan tinggi

5 ton/ha. Dari ketiga kreteria tersebut masing-masing upaya

dilakukan di kawasan yang masih rendah dipercepat dengan

pendekatan sekolah lapang kawasan pertumbuhan, sedangkan

dilahan sedang sampai tinggi dilakukan pendekatan kawasan

pengembangan pengelolaan tanaman terpadu (PTT), dan di wilayah

88


dengan produksi tinggi dikawal dengan kawasan pemantapan

didukung dengan pendampingan oleh petugas teknis dan penyuluh.

11. Hujan bulan Oktober tahun 2013 menurut BMKG diperkirakan akan

terjadi el nino, sehingga volume hujan akan sedikit berkurang dari

biasanya, sedangkan sifat hujan tahun 2013 di Provinsi NTB

umumnya diperkirakan akan berada dibawah normal, dimana jumlah

curah hujan tahun 2013 akan berkurang dan akan mencapai normal

seperti biasa pada bulan maret tahun 2013.

12. Dari hasil pengamatan Dinas PU Irigasi, efisiensi penggunaan air

terutama di daerah hulu sangat kurang, sehingga penggunaan air di

satu sisi sangat boros sementara di hilir kekurangan air. Pengelolaan

jaringan irigasi oleh pengamat masih kurang efektif. Penggunaan air

sangat boros terutama di daerah hulu.

13. Di NTB masih memiliki 745 titik sebagai sumber air irigasi teknis,

diupayakan agar petugas P3A dapat benar-benar mengawasi dalam

penggunaan air secara bijaksana. Diupayakan untuk pemanenan air

di daerah2 kritis. Dengan pembinaan GP3A ditonjolkan pengelolaan

di daerah hulu.Pengamat pengairan kiranya bisa menekan

pemborosan penggunaan air.

14. Perlu adanya kerjasama sosialisasi Kalender Tanam, rekomendasi

pupuk berimbang, dan Perubahan Iklim di daerah, antara pemerintah

Provinsi, Distributor Pupuk, dan BPTP untuk kesinambungan

program.

15. Program Cetak Sawah agar diikuti dengan Program pendukung

lainnya untuk mendongkrak produktivitas dan memberdayakan

sawah-sawah baru yang terbentuk dengan teknologi yang tepat guna.

16. Pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan Penyuluh

swadaya di masing-masing daerah guna mengatasi keterbatasan

jumlah penyuluh dan menyelaraskan program pemerintah.

11) Fasilitasi Kemitraan Pengembangan Pangan Alternatif

Pertemuan Fasilitasi Kemitraan Pengembangan Pangan Alternatif

diselenggarakan dari tanggal 11 s.d. 13 September 2013 yang bertempat

di Hotel Lombok Raya Mataram.

89


Peserta Pertemuan adalah satu orang petugas Dinas Pertanian

Kabupaten/Kota dan satu orang petani/pelaku usaha bidang serealia lain.

Narasumber berasal dari Direktorat Budidaya Serealia, Dinas

Pertanian TPH Provinsi NTB, Universitas Mataram, BPTP NTB, Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB dan BAKORLUH NTB.

Setelah mendengar pengarahan dari Direktur Serealia, Kepala

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB, serta

Narasumber lainnya serta dari hasil diskusi yang berkembang maka telah

disepakati beberapa kesimpulan antara lain:

a. Pengembangan shorgum dapat dilakukan melalui kemitraan. Prospek

pengembangannya cukup baik dan berpeluang untuk bekerjasama

dengan Negara-negara asia timur seperti jepang dan korea.

b. Potensi pengembangan shorgum tidak disertai dengan jaminan pasar.

c. Pengembangan kemitraan juga harus memperhatikan beberapa hal

antara lain :

� Uji adaptasi/multi lokasi

� Sosialisasi

� Pengembangan benih dan varietas

� Pengusaha hasur jelas

� Koordinasi dengan Kementan Pusat

� Harga harus saling menguntungkan

d. Peningkatan produksi dapat dilakukan melalui penerapan teknologi

budidaya yang baik dan menguntungkan.

12) Rapat Koordinasi Persiapan Pencapaian Produksi Serealia

Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pencapaian Produksi

serealia s/d bulan Desember 2013 sudah dilaksanakan pada tanggal 20

s/d 22 Maret 2013.

90


Hasil dari dilaksanakannya kegiatan

1) Terlaksananya kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pencapaian

Produksi serealia tingkat Provinsi pada tanggal 20 s/d 22 Maret 2013

di Hotel Lombok Raya Mataram yang dihadiri oleh 40 orang (petugas

dari unsur Kepala Bidang, Kasi, POPT dan PBT Dinas Pertanian

Kabupaten/Kota masing-masing 4 orang)

2) Terjadinya persamaan persepsi antar petugas Pusat, Provinsi,

Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pencapaian

Produksi serealia di 10 Kabupaten/Kota se NTB

3) Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Pencapaian Produksi serealia di

10 Kabupaten/Kota se NTB sesuai dengan pedoman Pelaksanaan,

Petunjuk Pelaksanaan dan petunjuk Teknis

13) Pertemuan Masyarakat Agribisnis Jagung

Guna mendorong percepatan pengembangan jagung secara

luas, dilaksanakan sistem usaha agribisnis yang menempatkan peran

pemerintah sebagai fasilitator, akselerator dan regulator untuk

meningkatkan peran masyarakat atau swasta dalam agribisnis jagung.

Oleh karena itu, telah dilaksanakan Pertemuan Masyarakat

Agribisnis Jagung ( MAJ ) Kabupaten/Kota Se NTB Pada Tanggal 25 s/d

26 April 2013 di Hotel Lombok Raya Mataram.

Peserta Kegiatan pertemuan Masyarakat Agribisnis Jagung ( MAJ )

adalah Kepala Dinas Yang membidangi Tanaman Pangan, Ketua MAJ<

pelaku Usaha/Stakeholder dari Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara

Barat, dengan total sebanyak 30 ( Tiga Puluh ) orang dari unsure dinas

dan stake holder. :

Para nara sumber berasal dari 1) Direktorat Budidaya Serealia;

2) Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat; 3) MAJ Provinsi NTB

4) PT. SHS (Persero ) Provinsi NTB 5) Perbankan; dan 6) Pelaku Usaha

Hasil Pertemuan MAJ


pengarahan dari Direktorat Budidaya Serealia dan Kepala Dinas

Pertanian Provinsi NTB serta materi yang disampaikan oleh para

narasumber, hasil diskusi yang berkembang selama pertemuan,

diperoleh beberapa rumusan hasil pertemuan sebagai berikut :

91


1. Program Pengembangan Agribisnis Jagung (PAJ) sebagai bagian

dari Program Unggulan Daerah PIJAR, merupakan tanggung jawab

bersama antara Dinas Terkait lingkup Pemerintah Daerah Provinsi

dan Kabupaten/Kota. Untuk itu perlu dibangun komitmen bersama

dan persepsi yang sama antara semua stake holder baik di tingkat

Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota bahwa jagung

merupakan ikon atau komoditi primadona yang perlu ada dukungan

dari pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota

2. Potensi lahan untuk pengembangan jagung di NTB cukup besar dan

untuk peningkatan produktivitas telah dilakukan pengembangan

jagung komposit dan jagung hibrida yang mempunyai potensi hasil

cukup besar dan dalam rangka percepatan perluasan areal tanam

jagung maka bantuan-bantuan benih jagung diarahkan kepada

Perluasan Areal Tanam

3. Untuk lebih menyakinkan pelaku investor dalam melakukan

investasi, masing-masing Kabupaten/Kota hendaknya membuat /

menyusun rencana pengembangan jagung per Kecamatan / Desa /

kelompok tani, yang dijadikan dasar bagi pengusaha / investor

dalam melakukan kemitraan.

4. Perlu adanya dukungan politik yang tegas dan fokus dari

Pemerintah Daerah pada pengembangan Agribisnis Jagung.

Komitmen tersebut harus dijabarkan lebih detail dalam kebijakan

yang jelas dan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan di lapangan

dan Kebijakan tersebut agar bisa dilaksanakan oleh seluruh aparat

Pemerintah Daerah sampai di tingkat desa. Kebijakan yang

dimaksud adalah :

a. Perlu disusun kebijakan harga dasar jagung

b. Perlu disiapkan dana talangan untuk menampung jagung pada

saat harga jagung rendah

c. Perlu dipersiapkan dana untuk subsidi biaya transportasi

d. Infrastruktur pelabuhan dan jalan yang ada sekarang perlu

dibenahi agar pengangkutan lewat pelabuhan ke luar daerah

dapat menggunakan kapal laut yang mempunyai kapasitas

minimal 5.000 ton

92


e. Untuk pengriman jagung keluar daerah dengan tranportasi laut

dapat dilakukan koordinasi dengan Lanal Angkatan laut

Ampenan

f. Membuat surat ke pemerintah pusat agar sebelum melakukan

impor jagung terlebih dahulu harus mengambil jagung produksi

NTB

g. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan subsidi

bunga, agar petani tidak dikenakan bunga pinjaman, atau

pemerintah menjadi penjamin kredit petani dengan menyimpan

uang Pemda di Bank

5. Pengurus MAJ Kabupaten/Kota diharapkan lebih proaktif dalam

koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dan pengurus MAJ

Provinsi diharapkan dapat membina MAJ Kabupaten/Kota dan

melakukan koordinasi dengan MAJ Kabupaten/Kota secara kotinyu.

6. Perlu adanya perlindungan baik bagi pengusaha yang

menginvestasikan modalnya maupun bagi petani terutama pada

saat pemasaran hasil agar bisa saling menguntungkan bagi kedua

belah pihak. Untuk itu maka sejak awal mulai dilakukan kerjasama

perlu adanya kesepakatan harga yang disesuaikan dengan komoditi

lapangan.

7. Perlu adanya pengusaha di daerah yang aktif dalam

pengembangan agribisnis jagung di NTB dengan sistem sewa yang

juga petani sebagai tenaga kerja. Bila kemitraan sudah berjalan baik

baru dikembangkan ke system bagi hasil

8. Penyediaan Skim kridit oleh pemerintah untuk petani melalui

perbankan sebenarnya cukup banyak ( KKP-E, KUR, SP3 dan lain-

lain) tetapi masih belum sepenuhnya dapat dimanfatkan oleh para

petani karena terbentur pada masalah aturan Perbankan yang tidak

dapat dipenuhi, antara lain pihan bank memerlukan syarat adanya

agunan/jaminan, badan hukum, kelompok yang telah berkembang

(bukan kelompok pemula), serta ada kesan pihak Bank masih

terlalu berhati-hati dalam memberikan kridit kepada petani, karena

dianggap beresiko tinggi padahal permohonan terus meningkat.

Kedepan diharapkan agar pihak Bank bisa lebih percaya kepada

petani dengan memberikan kridit Bank, transparan dalam prosedur

serta melakukan sosialisasi lebih luas bersama dinas/instansi

93


terkait. Untuk itu perlu ada pengusaha antara sebagai AVALIS,

penghubung petani dengan perbankan

9. Perbakan sebagai Lembaga Keuangan dan Pembiayaan masih

belum sepenuhnya berpihak kepada petani dalam memberikan

kredit kepada petani/kelompok tani dan Skim kredit seperti SP3,

KKPE dan lain-lain agar lebih diarahkan kepada petani bukan

kepada pengusaha

10. Untuk memperluas informasi tentang ketersediaan dana perbankan

bagi usaha agribisnis termasuk jagung agar pihak perbankan dan

pihak terkait melaksanakan sosialisasi kepada kelompok tani

tentang ketersediaan dana dan persyaratan yang harus dipenuhi

oleh petani

11. Pemasaran produk jagung melalui i-Pasar lebih menjamin stabilitas

harga serta dapat memotong rantai pemasaran terutama untuk

menghindari permaian harga dari para tengkulak

12. Peran penyuluh lapangan dalam pengembangan pertanian

khususnya jagung dirasakan masih belum optimal dan masih sering

terjadi alih fungsi penyuluh menjadi tenaga struktural, sehingga

semakin dirasakan berkurangnya jumlah penyuluh yang mempunyai

kemampuan di Desa, sehingga perlu diingatkan pada Pemda

Kabupaten/Kota dalam pemanfaatan tenaga penyuluh serta

penempatan kembali penyuluh di Desa.

13. Mengingat lemahnya komitmen petani / kelompok tani terhadap

perjanjian dan terhadap sumber teknologi maka pendampingan oleh

PPL atau oleh pengusaha menjadi sangat penting, untuk

menghindari cedera janji di masa-masa mendatng

14. Untuk menunjang perkembangan areal jagung dalam rangka

meningkatkan produksi dan produktivitas produksi maka dukungan

sarana produksi ( benih, pupuk dan peralatan pasca panen) agar

direncanakan dengan baik, untuk menghindari permasalahan di

lapangan.

15. PT SHS (persero) dan PT Pertani (Persero) akan membantu

pembiayaan dalam proses budidaya dan akan menjadi Avalis

dengan pihak perbankan dan sumber pendanaan lainnya.

94


14) Pertemuan Perencanaan Pengembangan Tanaman Pangan 2013

Pertemuan Perencanaan Pengembangan Tanaman Pangan

Tahun 2013 dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pada tgl 26 s/d 28

September 2013 di Hotel Lombok Raya – Mataram.

Peserta pertemuan terdiri dari Kepala Dinas/ UPT Lingkup

Pertanian Tingkat Propinsi, Kepala Bidang yang menangani

Produksi dan perencanaan pada Dinas Pertanian Kabupaten / Kota

se-Nusa Tenggara Barat, Kepala Bidang pada Bapelluh

Kabupaten/Kota, Subag Perencanaan Dinas Pertanian Propinsi

dan Undangan terkait lainnya.

Pertemuan Perencanaan Pengembangan Tanaman Pangan

Tahun 2013 pada tanggal 26 – 28 September 2013, peserta dihadiri dan

diikuti oleh Kepala Dinas, Kepala Bidang yang menangani Perencanaan

dan Produksi. Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), UPTD

BPSBTPH, BPTPH dan BUMN yang terkait.

Berdasarkan pengarahan Kepala Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan hortikultura Provinsi NTB, pembahasan materi serta diskusi

maka disimpulkan rumusan sebagai berikut :

1. Sasaran produksi komoditi utama tanaman pangan (padi, jagung,

kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar) tahun

2013 adalah :

No KABUPATEN/KOTA PANEN PROV PROD

12/13 2013 TOTAL (HA) (KW/HA) (TON)

1 PADI 307,932 113,402 421,334 409,235 53.56 2,191,714 PADI SAWAH 251,882 113,402 365,284 353,185 55.32 1,953,657 PADI LADANG 56,050 - 56,050 56,050 42.47 238,058

2 JAGUNG 96,743 23,522 120,265 114,314 65.09 744,111 3 KEDELAI 37,487 54,793 92,280 90,434 14.59 131,976 4 KACANG TANAH 13,362 16,368 29,730 28,301 15.56 44,045 5 KACANG HIJAU 21,214 23,854 45,068 42,842 10.69 45,809 6 UBI KAYU 6,140 1,489 7,629 7,629 140.98 107,554 7 UBI JALAR 510 945 1,455 1,393 123.91 17,264

TANAMSASARAN KABUPATEN

2. Beberapa komoditi Aneka kacang mengalami penurunan luas tanam

dari tahun sebelumnya karena adanya alih komoditi oleh petani pada

komoditi yang bernilai ekonomi dan agribisnis yang lebih tinggi seperti

95


jagung dan kedelai yang sedang menjadi perhatian utama program

pemerintah.

3. Sasaran Kebutuhan benih untuk Nusa Tenggara Barat berdasarkan

sasaran areal tanam tersebut adalah :

Padi : 9.040,22 TON

Jagung : 1.803,97 TON

Kedelai : 1.845,60 TON

Kacang Tanah : 178,38 TON

Kacang Hijau : 720,80 TON

Ubi Kayu : 76.290 RIBU STEK

Ubi Jalar : 72.750 RIBU STEK

4. Dinas Pertanian Kabupaten hendaknya meningkatkan koordinasi dan

komunikasi dengan BPS di masing-masing kabupaten untuk

mendapatkan akurasi data yang lebih maksimal dan menghindari

adanya bias angka yang cukup tinggi antara dinas dan BPS.

5. Untuk mencapai sasaran produksi tanaman pangan khususnya padi,

jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau yang pada tahun 2013

mendapatkan alokasi SL-PTT telah dilancarakan dengan gerakan

nasional yang dijadikan acuan oleh daerah didalam meningkatkan

produksi yaitu:

- Peningkatan Produktivitas dan Produksi melalui Program SL-PTT,

Bantuan benih (BLBU).

- mengganti dan melakukan pergiliran varietas dari produksi rendah

ke produksi tinggi.

- Mengatur pola yanam untuk meminimalkan serangan OPT.

- mengembangkan pupuk berimbang, diperlukan pengertian dari

semua pihak tentang pupuk berimbang, dimana pupuk berimbang

adalah penggunaan pupuk yang sesuai dengan yang

direkomendasikan.

- Pengembangan padi gogo dengan pola PTT untuk meningkatkan

produksi padi ladang mendukung penambahan produksi padi.

- Mengoptimalkan pemanfaatan lahan kering dengan menanam

palawija di areal kering dengan penggantian varietas produksi

rendah.

96


6. Kondisi iklim perlu diinformasikan kepada para petani agar dalam

melakukan budidaya suatu komoditi dapat dikerjakan dengan tepat

waktu dengan segala kemungkinannya sehingga dalam hal ini

masing-masing daerah diminta untuk selalu berkoordinasi dengan

BMG.

7. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan

Geofisika (BMKG) bahwa :

� Pada tahun 2013 Provinsi NTB akan mengalami El Nino sehingga

curah hujan cenderung dibawah normal dan awal musim hujan

diperkirakan mundur sampai 3 dasarian.

� Sesuai dengan informasi tersebut, diharapkan kepada petani tidak

perlu lagi khawatir akan keterlambatan musim tanam seperti yang

terjadi pada tahun sebelumnya.

8. untuk mendapatkan akurasi data ketersediaan dan pengeluaran

pupuk dimasing-masing Kabupaten/Kota se NTB dengan jalan

memantau perkembangannya sehingga dapat dijadikan sebagai

bahan laporan.

9. untuk mengurangi ketergantungan akan pupuk kimia (pabrik), maka

penggunaan pupuk organik alternatif dipandang perlu untuk

dikembangkan dan disosialisasikan, namun tetap mengacu pada

pupuk yang sudah terdaftar.

10. untuk mengurangi ketergantungan akan pupuk kimia (pabrik), maka

penggunaan pupuk ORGANIK dipandang perlu untuk dikembangkan

dan disosialisasikan.

97


2). SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN

Perkembangan pembangunan pertanian dihadapkan pada tantangan yang

tidak semakin ringan dan bahkan menjadi komplek sebagai akibat semakin

terbatasnya sumberdaya pertanian, persaingan dengan produk impor yang

semakin kuat sejalan dengan era globalisasi, perubahan iklim, serta perubahan

lingkungan strategis lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung

berpengaruh khususnya terhadap pembangunan sub sektor pertanian.

Komoditi tanaman pangan memiliki peranan pokok sebagai pemenuh

kebutuhan pangan, pakan dan industri dalam negeri yang setiap tahunnya

cenderung meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan

berkembangnya industri pangan dan pakan sehingga dari sisi ketahanan pangan

nasional fungsinya menjadi amat penting dan strategis. Upaya peningkatan

produksi tanaman pangan terfokus pada penerapan SL-PTT yang mendapat

fasilitasi/dukungan paket teknologi lengkap. SL-PTT merupakan sekolah lapangan

bagi petani dalam menerapkan berbagai teknologi usahatani melalui penggunaan

input produksi yang efisien menurut spesifik lokasi sehingga mampu

menghasilkan produktivitas tinggi untuk menunjang peningkatan produksi secara

berkelanjutan. Untuk dapat terlaksananya kegiatan tersebut diperlukan adanya

pemandu lapang yang memadai.

Dalam kegiatan usaha budidaya tanaman pangan, perlindungan tanaman

mempunyai peranan penting dalam pemantapan produksi pertanian. Melalui

usaha perlindungan tanaman yang tepat, maka Organisme Pengganggu

Tumbuhan (OPT) dapat dikendalikan sehingga tidak mengakibatkan kehilangan

hasil dan mampu menjamin tercapainya produksi yang diinginkan. Usaha

perlindungan tanaman merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usaha

pengelolaan ekosistem pertanian atau sistem produksi pertanian, oleh karena itu

usaha perlindungan tanaman dilakukan tidak terlepas dari keterpaduannya

dengan usaha produksi pertanian lainnya seperti penentuan varietas,

penggunaan bibit unggul, pemupukan, pengairan dan teknik budidaya lainnya.

Kebijakan perlindungan tanaman didalam pengendalian OPT dilaksanakan

dengan berpedoman pada konsepsi dan strategi Pengendalian Hama Terpadu

(PHT). Seiring dengan kemajuan di bidang pengembangan teknologi pertanian

termasuk didalamnya pengembangan benih unggul beragamnya pestisida maka

kewaspadaan terhadap kemungkinan meningkatnya serangan OPT perlu

ditingkatkan, baik melalui pemantauan dan monitoring secara berkelanjutan,

98


tindakan pengendalian melalui gerakan spot stop pengendalian OPT, maupun

peningkatan pemahaman sistim pengendalian OPT.

Selain masalah OPT, perlindungan tanaman tanaman juga menangani

masalah perubahan iklim. Terhadap perubahan iklim perlindungan tanaman

berfungsi mengupayakan antisipasi dan penanggulangan dampak yang terjadi

berupa banjir dan kekeringan.

A. Luas Serangan dan Luas Pengendalian Serangan OPT

1. Luas Serangan OPT Tahun 2013

Melalui pengamatan dan monitoring secara berkesinambungan

terhadap keadaan serangan OPT oleh petugas provinsi, kabupaten dan

kecamatan / POPT-PHP diperoleh data mengenai jenis-jenis OPT yang

menyerang tanaman dan luas serangannya pada setiap musim tanam.

Komulatif luas serangan OPT pada Tanaman Pangan di Provinsi

Nusa Tenggara Barat selama Tahun 2013 per kabupaten/kota disajikan

pada tabel 1 sd 6 sedangkan komulatif luas serangan per jenis OPT

disajikan pada table 7 sd 12. Adapun rincian luas serangan OPT per

kabupaten/kota dan jenis OPT disajikan pada daftar terlampir

Tabel 40. Luas Serangan OPT Utama Tanaman Padi Tahun 2013 di Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat

No. Kabupaten/Kota Ringan Sedang Berat Puso Jumlah

1 Kota Mataram 66,50 8,00 - - 74,50 2 Lombok Barat 867,60 75,00 1,00 - 943,60 3 Lombok Utara 102,40 48,35 0,70 - 151,45 4 Lombok Tengah 2.405,13 171,58 - - 2.576,71 5 Lombok Timur 604,37 262,63 19,35 - 886,35 6 Sumbawa 1.347,37 120,30 0,75 - 1.468,42 7 Sumbawa Barat 58,00 - - - 58,00 8 Dompu 434,00 147,00 6,00 - 587,00 9 Bima 1.318,00 69,00 - - 1.387,00 10 Kota Bima 31,00 - - - 31,00

JUMLAH 7.234,37 901,86 27,80 - 8.164,03

Luas Serangan (Ha)

99


Tabel 41. Luas Serangan kompleks OPT Tanaman Padi Tahun 2013 di Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tabel 42. Luas Serangan OPT pada Tanaman Jagung Tahun 2013 diKabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tabel 43. Luas Serangan OPT pada Tanaman Kedelai Tahun 2013 di Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat


1 Kota Mataram 70.50 9.00 - - 79.50 2 Lombok Barat 1,198.93 81.50 1.00 - 1,281.43 3 Lombok Utara 127.40 55.35 0.70 - 183.45 4 Lombok Tengah 2,656.36 202.58 - - 2,858.94 5 Lombok Timur 629.22 266.73 19.35 - 915.30 6 Sumbawa 2,505.57 221.30 6.75 - 2,733.62 7 Sumbawa Barat 86.00 2.00 - - 88.00 8 Dompu 782.00 168.00 9.00 - 959.00 9 Bima 1,801.10 96.00 - - 1,897.10 10 Kota Bima 37.00 - - - 37.00

JUMLAH 9,894.08 1,102.46 36.80 - 11,033.34

Luas Serangan (Ha)


1 Kota Mataram 0.50 0.50 - - 1.00 2 Lombok Barat 45.20 - - - 45.20 3 Lombok Utara 3.00 - - 3.00

4 Lombok Tengah - - - - - 5 Lombok Timur 54.50 13.50 - - 68.00 6 Sumbawa 307.00 - - - 307.00

7 Sumbawa Barat - - - - - 8 Dompu 368.00 - - - 368.00 9 Bima 417.00 - - - 417.00 10 Kota Bima - - - - -

JUMLAH 1,195.20 14.00 - - 1,209.20

Luas Serangan (Ha)

No. Kabupaten/

Kota Ringan Sedang Berat Puso Jumlah

1 Kota Mataram 3.50 - - - 3.50

2 Lombok Barat 54.30 - - - 54.30

3 Lombok Utara - - - - -

4 Lombok Tengah 204.15 20.00 - - 224.15

5 Lombok Timur - - - -

6 Sumbawa 92.00 2.00 - - 94.00

7 Sumbawa Barat - - - - -

8 Dompu 349.00 40.00 - - 389.00

9 Bima 489.00 37.00 - - 526.00

10 Kota Bima 12.00 - - - 12.00

JUMLAH 1,203.95 99.00 - - 1,302.95

Luas Serangan (Ha)

100


Tabel 44. Luas Serangan OPT pada Tanaman Kacang Tanah Tahun 2013 di Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tabel 45. Luas Serangan OPT pada Tanaman Kacang Hijau Tahun 2013 di Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tabel 46. Luas Serangan OPT Utama Tanaman Padi Tahun 2013 di

Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat

No. Kabupaten/


1 Kota Mataram - - - - -

2 Lombok Barat 5.00 4.00 - - 9.00

3 Lombok Utara 44.75 19.25 - - 64.00

4 Lombok Tengah 10.00 7.00 - - 17.00

5 Lombok Timur - - - - -

6 Sumbawa 160.00 - - - 160.00

7 Sumbawa Barat - - - - -

8 Dompu 2.00 5.00 - - 7.00

9 Bima 260.00 7.00 - - 267.00

10 Kota Bima 6.00 - - - 6.00

JUMLAH 487.75 42.25 - - 530.00

Luas Serangan (Ha)


1 Kota Mataram - - - - - 2 Lombok Barat - - - - - 3 Lombok Utara - - - - - 4 Lombok Tengah - - - - - 5 Lombok Timur - - - - - 6 Sumbawa 83.00 5.00 - - 88.00 7 Sumbawa Barat 19.00 1.00 - - 20.00 8 Dompu 10.00 - - - 10.00 9 Bima 16.00 - - - 16.00 10 Kota Bima - - - - -

JUMLAH 128.00 6.00 - - 134.00

Luas Serangan (Ha)

No. JenisOPT Ringan Sedang Berat Puso Jumlah

1 Penggerek Batang 1,534.60 242.00 - - 1,776.60

2 Tikus 379.09 6.05 - - 385.14

3 Wereng Btg Coklat 135.59 112.93 14.50 - 263.02

4 Tungro 293.85 134.50 11.20 - 439.55

5 Blast 2,122.21 138.08 2.10 - 2,262.39

6 Kresek 1,973.73 178.40 - - 2,152.13

7 Walang sangit 672.15 62.75 - - 734.90

8 Ulat Grayak 123.15 27.15 - - 150.30

JUMLAH 7,234.37 901.86 27.80 - 8,164.03

Luas Serangan (Ha)

101


Tabel 47. Luas Serangan Kompleks OPT Tanaman Padi Tahun 2013 di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tabel 48. Luas Serangan Kompleks OPT Tanaman Jagung Tahun

2013 di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tabel 49. Luas Serangan Kompleks OPT Tanaman Kedelai Tahun 2013 di Provinsi Nusa Tenggara Barat

No. JenisOPT Ringan Sedang Berat Puso Jumlah

1 Anjing Tanah 2.00 - - - 2.00 2 Belalang 277.35 34.00 - - 311.35 3 Bercak Daun Coklat 157.43 - - - 157.43 4 Blas 2,122.21 138.08 2.10 - 2,262.39 5 Burung 592.50 86.50 - - 679.00 6 Cercospora 30.00 - - - 30.00 7 Ganjur 3.00 - - - 3.00 8 Hama Putih 897.23 71.10 9.00 - 977.33 9 Hawar Pelepah 34.00 - - - 34.00 10 Kresek 1,973.73 178.40 - - 2,152.13 11 Lalat Daun 92.10 - - - 92.10 12 Pengerek Batang 1,534.60 242.00 - - 1,776.60 13 Siput Murbei 418.80 9.00 - - 427.80 14 Tikus 379.09 6.05 - - 385.14 15 Trips 49.90 - - - 49.90 16 Tungro 293.85 134.50 11.20 - 439.55 17 Ulat Grayak 123.18 27.15 - - 150.33 18 Uret/Lundi 35.00 - - - 35.00 19 Walang Sangit 672.15 62.75 - - 734.90 20 Wereng Coklat 135.59 112.93 14.50 - 263.02 21 Wereng Hijau 70.40 - - - 70.40

JUMLAH 9,894.11 1,102.46 36.80 - 11,033.37

Luas Serangan (Ha)


1 Aphis 15.00 - - - 15.00 2 Babi 9.00 - - - 9.00 3 Belalang 300.50 - - - 300.50 4 Bulai 70.00 - - - 70.00 5 Busuk Tongkol 22.00 - - - 22.00 6 Layu Bakteri 45.00 - - - 45.00 7 Penggerek Batang 208.70 1.50 - - 210.20 8 Penggerek Tongkol 216.00 - - - 216.00 9 Ulat Tanah 5.00 - - - 5.00 10 Ulat Daun 5.00 1.00 - - 6.00 11 Ulat Grayak 117.25 1.25 - - 118.50 12 Ulat Jengkal 11.00 - - - 11.00 13 Bsk Pngkl Btng 85.00 - - - 85.00 14 Lalat Bibit 14.25 0.75 - - 15.00 15 Uret / Lundi 21.00 - - - 21.00 16 Karat Daun 38.50 9.00 - - 47.50 17 Wereng Jagung 12.50 - - - 12.50

JUMLAH 1,195.70 13.50 - - 1,209.20

Luas Serangan (Ha)


1 Belalang 138.00 15.00 - - 153.00 2 Aphis 3.20 - - - 3.20 3 Karat Daun 19.00 1.00 - - 20.00 4 Kutu Daun 13.00 5.00 - - 18.00 5 Kepik Hijau 6.00 - - - 6.00 6 Kumbang Kedelai 12.80 - - - 12.80 7 Kumbang Tnh Kuning 80.75 9.75 - - 90.50 8 Lalat Kacang 104.10 - - - 104.10 9 Pelipat Daun 13.00 6.00 - - 19.00 10 Penggerek Polong 100.50 2.00 - - 102.50 11 Penggerek Pucuk 56.00 1.00 - - 57.00 12 Penggulung Daun 198.40 28.00 - - 226.40 13 Pengisap Polong 8.00 - - - 8.00 14 Penggerek Batang 12.50 12.50 15 Tikus 6.35 1.25 - - 7.60 16 Ulat Grayak 50.00 20.50 - - 70.50 17 Ulat Jengkal 346.00 8.00 - - 354.00 18 Ulat Buah 20.00 1.00 19 Uret / Lundi 18.00 - - - 18.00 20 Kepik Coklat 6.85 - - - 6.85 21 Virus Mozaik 10.00 2.00 - - 12.00

JUMLAH 1,212.45 99.50 - - 1,302.95

Luas Serangan (Ha)

102


Tabel 50. Luas Serangan Kompleks OPT Tanaman Kacang Tanah Tahun 2013 di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tabel 51. Luas Serangan Kompleks OPT Tanaman Kacang Hijau

Tahun 2013 di Provinsi Nusa Tenggara Barat

No. Kabupaten/


1 Aphis 12.00 2.00 - - 14.00

2 Lalat Kacang 8.00 2.00 10.00

3 Belalang Daun 9.00 - - - 9.00

4 Layu Fusarium 8.00 - - - 8.00

5 Cercospora 11.25 3.25 - - 14.50

6 Karat Daun 233.00 15.00 - - 248.00

7 Pelipat Daun 55.00 14.00 - - 69.00

8 Tikus 15.00 - - - 15.00

9 Uret/Lundi 88.00 - - - 88.00

10 Ulat Grayak 8.00 2.00 - - 10.00

11 Ulat Jengkal 13.00 - - - 13.00

12 Ulat Daun - - - - -

13 Virus Belang 19.00 - - - 19.00

14 Wereng Amrasca 10.50 2.00 - - 12.50

JUMLAH 489.75 40.25 - - 530.00

Luas Serangan (Ha)

No. Kabupaten/


1 Aphis 1.00 1.00 - - 2.00

2 Belalang 10.00 10.00

3 Cercospora 8.00 8.00

4 Karat Daun 10.00 - - - 10.00

5 Lalat Kacang 7.00 - - - 7.00

6 Penggerek Polong 7.00 - - - 7.00

7 Penggulung daun 4.00 - - - 4.00

8 Pengisap Polong 4.00 - - 4.00

9 Ulat Jengkal 41.00 - - - 41.00

10 Ulat Grayak 20.00 5.00 - - 25.00

11 Ulat Tanduk 16.00 - - - 16.00

JUMLAH 128.00 6.00 - - 134.00

Luas Serangan (Ha)

103


2. Luas Pengendalian Serangan OPT Tanaman Pangan.

Untuk mengantisipasi perkembangan serangan OPT dan pengamanan

pertanaman yang terus dilakukan pembinaan dan upaya pengendalian OPT

baik melalui koordinasi gerakan spot stop maupun pembinaan gerakan

pengendalian OPT, antara lain adalah :

a. Meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan OPT terutama kepada

semua jajaran petugas perlindungan tanaman yang terdepan dalam hal ini

POPT-PHP.

b. Bila ditemukan serangan OPT pada tingkat yang berbahaya maka melalui

koordinasi dengan petugas kabupaten/kota, petugas lapang

direkomendasikan tindakan pengendaliannya.

c. Penyuluhan untuk menerapkan aturan pola tanam yang sudah ada secara

tepat dengan pola tanam serempak untuk dapat memutus siklus hidup

OPT dan penggunaan varietas tahan terutama pada daerah-daerah yang

ada sisa tanaman padi yang terserang OPT utama atau daerah endemis

OPT utama seperti tungro, penggerek batang, wereng coklat, ulat grayak

dan tikus, walang sangit, kresek dan blast.

d. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dan koordinasi tiga unsur

pelaksanaan kegiatan di lapangan (POPT – PHP, PPL dan KCDK/Mantri

Tani)

e. Pengelolaan OPT mengacu pada prinsip pengendalian Hama Terpadu

(PHT) yaitu dilakukan dengan upaya preventif dan responsif. Upaya

preventif dilakukan dengan mengupayakan agar spot serangan OPT tidak

terjadi (SPOT STOP) melalui pengaturan pola tanam, tanam serentak dan

budidaya tanaman sehat sedangkan upaya responsif dilakukan apabila

berdasarkan pengamatan rutin terjadi spot serangan OPT dan segera

dilakukan pengendalian secara dini sehingga serangan OPT tidak meluas.

f. Melakukan pembinaan untuk meningkatkan gerakan-gerakan

pengendalian serangan OPT di tingkat lapang/kelompok tani agar hasil

yang diperoleh dalam pengendalian OPT lebih optimal.

g. Apabila serangan OPT cenderung meningkat dan secara teknis dan

ekonomis membahayakan maka dilakukan tindakan pengendalian

menggunakan pestisida baik secara swadaya petani/kelompok tani

maupun dengan memanfaatkan pestisida milik pemerintah yang ada di

Provinsi maupun yang telah dialokasikan ke kabupaten/kota.

104


Luas pengendalian OPT Utama pada beberapa komoditi Tanaman

Pangan ( Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, dan Kacang Hijau ) di

Provinsi NTB pada Tahun 2013 disajikan pada tabel 13 sampai Tabel 24.

Pada tabel terlihat bahwa pengendalian OPT pada tanaman padi

khususnya OPT utama (penggerek batang, tikus, wereng coklat, tungro,

blas, walang sangit, kresek, penggerek batang dan ulat grayak) cukup

besar yaitu luas pengendalian kompleks OPT pada tanaman padi sebesar

107,49 % sedangkan luas pengendalian OPT utama mencapai 110,54 %,

sedangkan pada tanaman palawija luas pengendalian OPT tidak sebesar

pada tanaman padi yaitu 65 – 94 %. Hal ini disebabkan karena dalam

pengendalian OPT diperhatikan juga aspek ekonomisnya antara biaya

yang dikeluarkan terhadap hasil yang diperoleh, dan intensitas serangan

OPT yang apabila masih kriteria ringan maka pengendalian tidak terlalu

intensif. Data luas pengendalian OPT per kabupaten/kota dan per jenis

OPT disajikan pada daftar terlampir.

Tabel 52. Luas Pengendalian OPT Utama pada Tanaman Padi Tahun 2013 di Kabupaten/kota se Nusa Tenggara Barat

No. Kabupaten/ Luas Luas Pengen-

Kota Serangan (Ha) dalian ( Ha) %

1 Kota Mataram 74.50 70.50 94.63

2 Lombok Barat 943.60 971.00 102.90

3 Lombok Utara 151.45 259.20 171.15

4 Lombok Tengah 2,576.71 2,887.01 112.04

5 Lombok Timur 886.35 1,412.32 159.34

6 Sumbawa 1,468.42 1,659.40 113.01

7 Sumbawa Barat 58.00 44.00 75.86

8 Dompu 587.00 614.00 104.60

9 Bima 1,387.00 1,083.00 78.08

10 Kota Bima 31.00 24.00 77.42

JUMLAH 8,164.03 9,024.43 110.54

Tabel 53. Luas Pengendalian kompleks OPT pada Tanaman Padi Tahun 2013 di Kabupaten/kota se Nusa Tenggara Barat

No. Kabupaten/ Luas Luas Pengen-Kota Serangan (Ha) dalian ( Ha) %

1 Kota Mataram 79.50 83.50 105.03

2 Lombok Barat 1,281.43 1,316.00 102.70

3 Lombok Utara 183.45 301.90 164.57

4 Lombok Tengah 2,858.94 3,157.51 110.44

5 Lombok Timur 915.30 1,467.22 160.30

6 Sumbawa 2,733.62 2,959.10 108.25

7 Sumbawa Barat 88.00 81.00 92.05

8 Dompu 959.00 957.00 99.79

9 Bima 1,897.10 1,507.00 79.44

10 Kota Bima 37.00 30.00 81.08

JUMLAH 11,033.34 11,860.23 107.49

105


Tabel 54. Luas Pengendalian kompleks OPT pada Tanaman Jagung Tahun 2013 di Kabupaten/kota se Nusa Tenggara Barat



1 Kota Mataram 1,00 1,00 -

2 Lombok Barat 45,20 45,20 100,00

3 Lombok Utara 3,00 3,00 100,00

4 Lombok Tengah - - -

5 Lombok Timur 68,00 79,00 116,18

6 Sumbawa 307,00 241,50 78,66

7 Sumbawa Barat - - -

8 Dompu 368,00 245,00 66,58

9 Bima 417,00 172,00 41,25

10 Kota Bima - - -

JUMLAH 1.209,20 786,70 65,06

Tabel 55. Luas Pengendalian kompleks OPT pada Tanaman Kedelai Tahun 2013 di Kabupaten/kota se Nusa Tenggara Barat



1 Kota Mataram 3.50 4.00 114.29

2 Lombok Barat 54.30 54.50 100.37

3 Lombok Utara - - -

4 Lombok Tengah 224.15 201.15 89.74

5 Lombok Timur - - -

6 Sumbawa 94.00 91.00 96.81


8 Dompu 389.00 377.00 96.92

9 Bima 526.00 498.00 94.68

10 Kota Bima 12.00 7.00 58.33

JUMLAH 1,302.95 1,232.65 94.60

Tabel 56. Luas Pengendalian kompleks OPT pada Tanaman Kacang Tanah Tahun 2013 di Kabupaten/kota se Nusa Tenggara Barat


1 Kota Mataram - - -

2 Lombok Barat 9,00 9,00 100,00

3 Lombok Utara 64,00 62,25 97,27

4 Lombok Tengah 17,00 15,00 88,24


6 Sumbawa 160,00 105,00 65,63


8 Dompu 7,00 6,00 85,71

9 Bima 267,00 183,00 68,54 10 Kota Bima 6,00 6,00 100,00

JUMLAH 530,00 386,25 72,88

106


Tabel 57. Luas Pengendalian kompleks OPT pada Tanaman Kacang Hijau Tahun 2013 di Kabupaten/kota se Nusa Tenggara Barat


1 Kota Mataram - - -

2 Lombok Barat - - -

3 Lombok Utara - - -

4 Lombok Tengah - - -


6 Sumbawa 88,00 88,00 100,00

7 Sumbawa Barat 20,00 14,00 70,00

8 Dompu 10,00 10,00 100,00

9 Bima 16,00 6,00 37,50 10 Kota Bima - - -

JUMLAH 134,00 118,00 88,06

Tabel 58. Luas Pengendalian OPT Utama Tanaman Padi Tahun 2013 Provinsi Nusa Tenggara Barat

Luas Luas Pengen-Serangan (Ha) dalian ( Ha) %

1 Pengerek Batang 1,776.60 1,984.00 111.67

2 Tikus 385.14 368.24 95.61

3 Wereng Coklat 263.02 613.78 233.36

4 Tungro 439.55 552.05 125.59

5 Blas 2,262.39 2,874.69 127.06

6 Kresek 2,152.13 1,874.12 87.08

7 Walang sangit 734.90 626.10 85.20 8 Ulat Grayak 150.30 131.45 87.46

JUMLAH 8,164.03 9,024.43 110.54

No. Nama OPT

Tabel 59. Luas Pengendalian Kompleks OPT Tanaman Padi Tahun

2013 Provinsi Nusa Tenggara Barat


1 Anjing Tanah 2,00 2,00 100,002 Belalang 311,35 288,40 92,633 Bercak Daun Coklat 157,43 129,60 82,324 Blas 2.262,39 2.874,69 127,065 Burung 679,00 575,00 84,686 Cercospora 30,00 28,00 93,337 Ganjur 3,00 3,00 100,008 Hama Putih 977,33 1.034,10 105,819 Hawar Pelepah 34,00 64,00 188,24

10 Kresek 2.152,13 1.874,12 87,0811 Lalat Daun 92,10 78,10 84,8012 Pengerek Batang 1.776,60 1.984,00 111,6713 Siput Murbei 427,80 475,30 111,1014 Tikus 385,14 368,24 95,6115 Trips 49,90 46,90 93,9916 Tungro 439,55 552,05 125,5917 Ulat Grayak 150,30 131,45 87,4618 Uret/Lundi 35,00 41,00 117,1419 Walang Sangit 734,90 626,10 85,2020 Wereng Coklat 263,02 613,78 233,3621 Wereng Hijau 70,40 70,40 100,00

JUMLAH 11.033,34 11.860,23 107,49

No. Nama OPT

107


Tabel 60. Luas Pengendalian Kompleks OPT Tanaman Jagung Tahun 2013 Provinsi Nusa Tenggara Barat


1 Aphis 15,00 10,00 66,67

2 Babi 9,00 8,00 88,89

3 Belalang 300,50 214,50 71,38

4 Bulai 70,00 41,00 58,57

5 Busuk Tongkol 22,00 10,00 45,45

6 Layu Bakteri 45,00 46,50 103,33

7 Penggerek Batang 210,20 106,20 50,52

8 Penggerek Tongkol 216,00 95,00 43,98

9 Ulat Tanah 5,00 0,00 -

10 Ulat Daun 6,00 6,00 100,00

11 Ulat Grayak 118,50 97,50 82,28

12 Ulat Jengkal 11,00 18,00 163,64

13 Lalat Bibit 15,00 23,00 153,33

14 Uret / Lundi 21,00 21,00 100,00

15 Karat Daun 47,50 18,50 38,95

16 Wereng Jagung 12,50 17,50 140,00

17 Busuk Pgkl Batang 85,00 54,00 63,53

JUMLAH 1.209,20 786,70 65,06

No. Nama OPT

Tabel 61. Luas Pengendalian Kompleks OPT Tanaman Kedelai Tahun 2013 Provinsi Nusa Tenggara Barat

Luas Luas Pengen-

Serangan (Ha) dalian ( Ha) %

1 Belalang 153.00 131.00 85.62 2 Aphis 3.20 4.00 125.00 3 Karat Daun 20.00 6.00 30.00 4 Kutu Daun 18.00 19.00 105.56 5 Kepik Hijau 6.00 9.00 150.00 6 Kumbang Kedelai 12.80 5.50 42.97 7 Kumbang Tnh Kuning 90.50 82.30 90.94 8 Lalat Kacang 104.10 106.60 102.40 9 Pelipat Daun 19.00 12.00 63.16 10 Penggerek Polong 102.50 99.50 97.07 11 Penggerek Pucuk 57.00 58.00 101.75 12 Penggulung Daun 226.40 215.75 95.30 13 Pengisap Polong 8.00 5.00 62.50 14 Penggerek Batang 12.50 11.00 88.00 15 Tikus 7.60 6.50 85.53 16 Ulat Grayak 70.50 68.00 96.45 17 Ulat Jengkal 354.00 359.00 101.41 18 Ulat Buah 1.00 0.00 - 19 Uret / Lundi 18.00 18.00 100.00 20 Kepik Coklat 6.85 4.50 65.69 21 Virus Mozaik 12.00 12.00 100.00

1,302.95 1,232.65 94.60

No. Nama OPT

JUMLAH

108


Tabel 62. Luas Pengendalian Kompleks OPT Tanaman Kacang Tanah Tahun 2013 Provinsi Nusa Tenggara Barat


1 Aphis 14,00 14,00 100,00

2 Lalat Kacang 10,00 10,00 100,00

3 Belalang Daun 9,00 10,00 111,11

4 Layu Fusarium 8,00 - -

5 Cercospora 14,50 9,50 65,52

6 Karat Daun 245,00 156,00 63,67

7 Pelipat Daun 69,00 65,00 94,20

8 Tikus 15,00 15,00 100,00

9 Uret/Lundi 88,00 55,00 62,50

10 Ulat Grayak 10,00 10,00 100,00

11 Ulat Jengkal 13,00 8,00 61,54

12 Ulat Daun - - -

13 Virus Belang 19,00 19,00 100,00

14 Wereng Amrasca 12,50 11,75 94,00 15 Bercak Daun Coklat 3,00 3,00 100,00

JUMLAH 530,00 386,25 72,88

No. Nama OPT

Tabel 63. Luas Pengendalian Kompleks OPT Tanaman Kacang Hijau Tahun 2013 Provinsi Nusa Tenggara Barat


1 Aphis 2.00 4.00 200.00 2 Belalang 10.00 - - 3 Cercospora 8.00 - - 4 Karat Daun 10.00 10.00 100.00 5 Lalat Kacang 7.00 14.00 200.00 6 Penggerek Polong 7.00 - - 7 Penggulung daun 4.00 8.00 200.00 8 Pengisap Polong 4.00 - - 9 Ulat Jengkal 41.00 32.00 78.05 10 Ulat Grayak 25.00 50.00 200.00 11 Ulat Tanduk 16.00 - -

JUMLAH 134.00 118.00 88.06

No. Nama OPT

109


B. Sarana Pengendalian OPT

Untuk mengantisipasi meningkatnya serangan OPT dan melakukan tindakan

pengendalian OPT di lapangan maka selama tahun 2013 telah dilakukan penyaluran

pestisida ke kabupaten/kota se NTB dan penerimaan pestisida dari Direktorat

Perlindungan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. Sarana pengendalian OPT

tersebut digunakan untuk membantu petani dalam pengendalian OPT dengan sistim

SPOT-STOP yang penggunaannya berpedoman pada prinsip pengendalian hama

terpadu (PHT). Jumlah dan jenis pengadaan, penerimaan, dan penyaluran sarana

pengendalian OPT ke kabupaten/kota disajikan pada tabel berikut.

Tabel 64. Penyaluran bantuan sarana pengendalian OPT ke Kabupaten/kota se Nusa Tenggara Barat tahun 2013

•

No. Kabupaten/ Insektisida Fungisida Bakterisida Rodentisida Jumlah

Kota (kg/ltr) (kg/ltr) (kg/ltr) (kg) (kgltr)

1 Kota Mataram 772 10 40 50 872

2 Lombok Barat 1.121 130 40 200 1.491

3 Lombok Utara 811 50 60 104 1.025

4 Lombok Tengah 1.482 130 60 200 1.872

5 Lombok Timur 1.530 412 63 200 2.205

6 Sumbawa 1.537 160 50 200 1.947

7 Sumbawa Barat 1.042 50 40 120 1.252

8 Dompu 1.400 246 63 200 1.909

9 Bima 1.595 250 50 200 2.095

10 Kota Bima 698 52 40 65 855

JUMLAH 11.988 1.490 506 1.539 15.523 Selanjutnya untuk menguatkan stok pestisida di Provinsi NTB, pada Tahun

2013 telah diterima bantuan pestisida dari Direktorat Perlindungan Tanaman –

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan – Kementerian Pertanian sebanyak 20.950

kg/liter dengan rincian sebagai berikut :

110


Tabel 65. Penerimaan Pestisida dari Direktorat Perlindungan Tanaman Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2013

No. Nama Pestisida Sasaran OPT/Komoditas

1 Marshal 25 ST Lalat Bibit / Kedelai 1.500 Kg

2 Puanmur 50 SP Blast, BLB/ Padi 120 Kg

3 Puanmur 50 SP BLB/ Padi 200 Kg

4 Sultricob 93 WP BLB/ Padi 80 Kg

5 Blast 200 SC Blast,/ Padi 1.400 Lt

6 Nativo 70 WG Blast/ Padi 80 Kg

7 Dennis 75 WP Blast/ Padi 60 kg

8 Zifle 90 WP Blast/ Padi 700 kg

9 Nordox 56 WP Blast/ Padi 140 Kg

10 Lannate 25 WP Penggerek Polong/Kedelai 800 Kg

11 Meteor 25 EC

Penggerek, Penghisap polong kedelai 1400 Lt

12 Chix 25 EC Ulat Grayak/ Kedelai 2.170 Lt

13 Amcothene 75 SP Ulat Grayak/ Kedelai 1.340 kg

14 Regent 80 ECPenggulung daun, peng hisap polong, lalat bibit kedelai 1.260 Kg

15 Tugard 160/10 EC Penggerek Polong/Kedelai 600 Lt

16 Starbon 585 EC

Penggerek polong, ulat grayak kedelai 500 Lt

17 Diazinon 10 GR Penggulung daun/Kedelai 1.200 Kg

18 Solanon 25 WP Ulat Grayak/ Kedelai 400 Kg

19 Salvo 30 EC Ulat Grayak/ Kedelai 2.160 Lt

20 Poksindo 200 EC Ulat Grayak/ Kedelai 1.480 Lt

21 Mipcindo 50 WP Belalang Jagung 1.000 Kg

22 Rudal 25 EC Belalang Jagung 1.000 Lt

23 Sidabas 500 EC Penggerek Tongkol.Jagung 700 Lt

24 Arrivo 30 ECPenggerek batang, ulat grayak jagung 240 Lt

25 Fenval 10 WP Lalat Bibit/ Jagung 100 Kg

26 Metindo 80 SL Lalat Bibit/ Jagung 100 Lt

27 Sidador 20 EC Belalang/ Jagung 220 Lt

20.950 Kg/Lt

Volume

(Kg/Ltr/Boks)

Dari jumlah penerimaan, dan penyaluran pestisiida selama tahun 2013

maka posisi stok pestisida yang dikelola oleh Dinas Pertanian TPH NTB (Brigade

Proteksi Tanaman BPTPH Provinsi NTB) disajikan pada tabel 27 dan jumlah serta

jenis alsin pengendalian OPT yang dikelola Brigade Proteksi Tanaman disajikan

pada Tabel 66 dan 67.

111


Tabel 66. Keadaan stok, penerimaan, dan penyaluran Pestisida di Brigade Proteksi Tanaman BPTPH NTB Tahun 2013

•

No. Jenis Sarana Stok Jumlah Jumlah Jumlah

Pengendalian OPT awal Penerimaan Penyaluran Stok

A. Pestisida1 Insektisida 61.267 18.170 11.988 67.449 2 Fungisida 3.763 2.240 1.490 4.513 3 Bakterisida 1.635 540 506 1.669 4 Moluskisida 290 - - 290 5 Rodentisida 6.649 - 1.539 5.110

Jumlah 73.604 20.950 15.523 79.031

B. Bahan Pengasapan 5.804 - - 5.804

Tabel 67. Jumlah dan keadaan alat pengendalian OPT di Brigade Proteksi Tanaman BPTPH Provinsi NTB Tahun 2013

Nama alatNo. Pengendalian OPT Rusak Rusak Ket.

Baik Ringan Berat Jumlah

1 Mist blower 17 15 40 72 2 Hand sprayer 249 - - 249 3 Power sprayer 2 - 3 5 4 Hand duster - 6 - 6 5 Emposan, bubu tikus 111 - - 111 6 Swing fog 1 2 24 27

Jumlah 380 23 67 470

Jumlah alat dalam kondisi :

C. Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan

Rata-rata curah hujan di Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan

Bulan Desember Tahun 2013 sebesar 1.433 mm dengan rata-rata hari hujan

sebanyak 100 hari. Rata-rata curah hujan ini lebih besar apabila dibandingkan

dengan jumlah curah hujan tahun sebelumnya (Tahun 2011). Tahun 2011 rata-rata

jumlah curah hujan sebanyak 1.396 mm dengan rata-rata hari hujan sebanyak 104

hari. Rincian jumlah curah hujan dan hari hujan pada setiap kabupaten/kota setiap

bulan pada tahun 2013 sebagai berikut :

112


Tabel 68. Rata-rata curah hujan di Provinsi NTB Tahun 2013

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

Mataram 285 156 58 51 81 26 7 1 12 75 172 344 1.268

Lombok Barat 316 220 222 103 64 3 1 0 1 34 154 324 1.442

Lombok Utara 338 264 338 62 100 16 3 0 0 25 87 300 1.533

Lombok Tengah 489 238 256 136 160 1 15 0 6 44 154 448 1.947

Lombok Timur 473 216 323 41 97 0 0 2 19 8 56 308 1.543

Sumbawa 286 159 340 30 65 10 3 0 0 13 83 188 1.177

Sumbawa Barat 368 166 47 66 222 111 0 0 0 45 142 347 1.514

Dompu 128 98 159 44 50 15 4 0 0 14 123 202 837

Bima 341 144 323 292 113 15 1 0 0 9 76 329 1.643

NTB 3.024 1.661 2.066 825 952 197 34 3 38 267 1.047 2.790 12.904

Rata-rata 336 185 229 92 106 22 4 0 4 30 116 310 1.433

Jumlah curah hujan (mm) pada bulan :Kabupaten JML

Tabel 69. Rata-rata hari hujan di Provinsi NTB Tahun 2013

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des JML

Mataram 14 11 6 6 4 3 5 1 1 7 10 21 89

Lombok Barat 16 13 15 9 4 1 1 0 0 2 14 20 95

Lombok Utara 16 10 11 5 7 2 0 0 0 5 9 17 82

Lombok Tengah 19 14 17 10 7 1 4 0 1 4 12 26 115

Lombok Timur 22 14 24 3 6 0 0 0 1 1 5 20 96

Sumbawa 19 9 19 3 6 0 1 0 0 1 8 14 80

Sumbawa Barat 22 14 7 11 16 3 0 0 0 6 16 21 116

Dompu 20 15 18 7 7 2 1 0 0 4 13 21 108

Bima 23 11 24 21 8 3 1 0 0 2 6 22 121

NTB 171 111 141 75 65 15 13 1 3 32 93 182 902

Rata-rata 19 12 16 8 7 2 1 0 0 4 10 20 100

Jumlah Hari Hujan pada BulanKabupaten

Untuk mengetahui seberapa besar terjadinya penyimpangan (anomali) iklim

khususnya curah hujan maka dilakukan analisis perbandingan dengan jumlah curah

hujan Tahun 2011 dan selama 8 tahun terakhir. Rata-rata curah hujan di Provinsi

NTB Tahun 2013 dan tahun 2011 per kabupten/kota dapat dilihat pada tabel berikut

:

113


Tabel 70. Perbandingan rata-rata curah hujan di Provinsi NTB Tahun 2011 terhadap tahun 2013

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des JML

Mataram 153 103 107 260 118 4 0 0 0 59 246 99 1.149

Lobar 291 125 158 256 107 7 3 0 4 87 230 185 1.453

Lombok Utara 516 390 230 154 96 18 1 1 0 42 187 185 1.820

Loteng 176 117 179 297 175 7 18 0 6 42 226 291 1.534

Lotim 179 143 203 182 129 3 1 0 1 27 118 193 1.179

Sumbawa 261 242 237 228 124 3 0 0 2 33 88 154 1.372

Sumbawa Barat 223 107 554 458 47 22 11 0 7 20 21 192 1.662

Dompu 146 197 97 190 70 0 8 0 2 45 121 186 1.062

Bima 231 168 209 302 67 1 6 0 1 15 91 225 1.316

Jumlah 2.176 1.592 1.974 2.327 933 65 48 1 23 370 1.328 1.710 12.547

Rerata 242 177 219 259 104 7 5 1 3 41 148 190 1.396

Tahun 2012 336 185 229 92 106 22 4 0 4 30 116 310 1.433

Perbandingan 94 8 10 -167 2 15 -1 -1 1 -11 -32 120 37

Jumlah curah hujan Tahun 2011 (mm) pada bulan :Kabupaten/ Kota

Pada tabel 70 terlihat bahwa rata-rata jumlah curah hujan di

Provinsi NTB pada tahun 2013 sebesar 1.433 mm. Apabila dibandingkan

dengan rata-rata jumlah curah hujan tahun 2011 sebanyak 1.396 mm,

berarti pada tahun 2013 rata-rata curah hujan mengalami peningkatan

sebesar 37 mm. Fluktuasi/anomali rata-rata curah hujan pada tahun 2013

terhadap 2011 terbesar terjadi pada bulan Januari, April, dan November,

dan Desember.

Tabel 71. Perbandingan rata-rata curah hujan ahun 2013 terhadap rata-rata curah hujan selama 8 tahun terakhir di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

226 206 193 67 99 5 3 1 7 26 168 251 1.251

117 147 230 159 1 29 28 24 13 62 163 286 1.260

257 237 197 119 71 12 9 0 0 7 36 158 1.103

51 130 176 171 37 37 3 1 0 9 88 266 969

151 243 238 96 43 11 0 4 2 69 216 193 1.267

316 249 115 75 91 14 10 2 29 31 59 92 1.081

224 157 55 106 143 56 100 49 135 156 161 272 1.614

242 177 219 259 104 7 5 1 3 41 148 190 1.396

1.584 1.547 1.422 1.052 589 171 157 82 189 401 1.039 1.708 9.942

198 193 178 131 74 21 20 10 24 50 130 213 1.243

198 391 569 701 774 796 815 826 849 899 1.029 1.243

336 185 229 92 106 22 4 0 4 30 116 310 1.433

336 521 750 842 948 970 974 974 978 1.008 1.124 1.433

242 177 219 259 104 7 5 1 3 41 148 190 1.396

Komulatif 2011 242 419 638 897 1.001 1.008 1.013 1.014 1.017 1.058 1.206 1.396

Tahun 2004 sd 2011

198 193 178 131 74 21 20 10 24 50 130 213 1.243

Komulatif 8 Tahun 198 391 569 701 774 796 815 826 849 899 1.029 1.243

Rata-rata tiap bulan 94 8 10 -167 2 15 -1 -1 1 -11 -32 120

Komulatif 94 102 112 -55 -53 -38 -39 -40 -39 -50 -82 37 37

Rata-rata tiap bulan 138 -8 51 -39 32 1 -16 -10 -20 -20 -14 97

Komulatif 138 130 181 141 174 174 159 149 129 109 95 190 190

Selisih (+/-) curah hujan Tahun 2012

terhadap Tahun 2011

Selisih (+/-) curah hujan Tahun 2012

terhadap rata-rata 8 tahun terakhir (2004

sd 2011)

Rerata

Rerata

Rerata

Komulatif

Tahun 2012

Rerata

Komulatif

Tahun 2011

Jumlah

Rata-rata curah hujan ( mm ) pada Bulan :JMLTahun

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

114


Pada Tabel 71 terlihat bahwa rata-rata jumlah curah hujan di Provinsi

NTB pada tahun 2013 sebesar 1.433 mm. Apabila dibandingkan dengan

rata-rata jumlah curah hujan selama delapan tahun terakhir (tahun 2004 s/d

2011) sebanyak 1.243 mm, berarti pada tahun 2013 rata-rata curah hujan

mengalami peningkatan sebesar 90 mm. Fluktuasi/anomali rata-rata curah

hujan yang cukup besar terjadi pada bulan Januari, Maret, April, Mei,

Oktober, dan Desember.

D. Dampak Perubahan Iklim 1. Luas Bencana Alam Banjir

Terjadinya perubahan iklim pada Tahun 2013 yaitu tidak teratur

turunnya hujan, pada musim hujan curah hujan cukup tinggi dan terfokus

namun pada daerah tertentu sangat sedikit, sehingga terjadinya bencana

alam berupa banjir yang melanda areal pertanian tanaman pangan di

beberapa daerah di Provinsi NTB. Luas areal tanaman pangan yang

mengalami bencana alam banjir pada tahun 2013 seluas 7.721,0 ha dan

yang mengalami puso seluas 2.235,7 ha dengan rincian disajikan pada

tabel 72 dan 73.

Tabel 72. Komulatif luas areal tanaman pangan di Provinsi NTB yang terkena banjir tahun 2013

Padi Jagung Kedelai

Kacang

Tanah

Kacang

HijauJML

1 Kota Mataram - - - - - -

2 Lombok Barat 3,00 - - - 0,50 3,50

3 Lombok Utara 22,50 - - - 2,80 25,30

4 Lombok Tengah 170,00 - - - - 170,00

5 Lombok Timur 445,00 60,00 - - - 505,00

6 Sumbawa 3.915,70 50,50 - - - 3.966,20

7 Sumbawa Barat 147,00 303,00 - - - 450,00

8 Dompu 307,00 - - - - 307,00

9 Bima 2.188,00 - 96,00 7,00 3,00 2.294,00

10 Kota Bima - - - - - -

Jumlah 7.198,20 413,50 96,00 7,00 6,30 7.721,00

Komulatif Luas banjir (Terkena)No. Kabupaten/Kota

115


Tabel 73. Luas puso pada tanaman pangan di Provinsi NTB akibat Banjir tahun 2013

Padi Jagung Kedelai

Kacang

Tanah

Kacang

Hijau JML


2 Lombok Barat 2,70 - - - - 2,70

3 Lombok Utara 12,70 - - - - 12,70

4 Lombok Tengah 150,00 - - - - 150,00

5 Lombok Timur 80,00 35,00 - - - 115,00

6 Sumbawa 1.301,80 14,50 - - 2,80 1.319,10

7 Sumbawa Barat - 84,20 - - - 84,20

8 Dompu - - - - - -

9 Bima 451,00 - 93,00 7,00 1,00 552,00

10 Kota Bima - - - - - -

Jumlah 1.998,20 133,70 93,00 7,00 3,80 2.235,70

Komulatif Luas Banjir (Puso)

No. Kabupaten/Kota

2. Luas Bencana Alam Kekeringan

Berkurangnya curah hujan pada MH 2011/2013 dan MK. 2013 berakibat

terjadinya kekeringan di beberapa daerah di Nusa Tenggara Barat. Komulatif luas

areal tanaman pangan yang terkena bencana alam kekeringan pada Tahun 2013

yaitu seluas 6.517,20 ha dan puso seluas 872,7 ha dengan rincian disajikan pada

Tabel 74 dan 75.

Tabel 74. Luas areal tanaman pangan di Provinsi NTB Terkena Kekeringan Tahun 2013

Padi Jagung Kedelai

Kacang

Tanah

Kacang

HijauJML


2 Lombok Barat 31,90 23,30 36,00 1,50 - 92,70

3 Lombok Utara 3,00 187,00 - 20,00 - 210,00

4 Lombok Tengah - - - - - -

5 Lombok Timur 124,00 90,00 - - - 214,00

6 Sumbawa 1.421,50 1.762,00 44,00 - - 3.227,50

7 Sumbawa Barat 62,00 3,00 - - - 65,00

8 Dompu 190,00 70,00 4,00 - - 264,00

9 Bima 1.306,00 938,00 79,00 121,00 - 2.444,00

10 Kota Bima - - - - - -

Jumlah 3.138,40 3.073,30 163,00 142,50 - 6.517,20

Komulatif Luas Kekeringan (Terkena)No. Kabupaten/Kota

116


Tabel 75. Luas Puso pada Tanaman Pangan di Nusa Tenggara Barat Akibat Kekeringan Tahun 2013

Padi Jagung Kedelai Kacang

Tanah

Kacang

Hijau JML


2 Lombok Barat 0,20 - - - - 0,20

3 Lombok Utara - - - - - -

4 Lombok Tengah - - - - - -

5 Lombok Timur 65,00 35,00 - - - 100,00

6 Sumbawa 272,00 99,00 - - - 371,00

7 Sumbawa Barat 30,50 - - - - 30,50

8 Dompu - - - - - -

9 Bima 20,00 291,00 60,00 - - 371,00

10 Kota Bima - - - - - -

Jumlah 387,70 425,00 60,00 - - 872,70

Komulatif Luas Kekeringan (Puso)No. Kabupaten/Kota

E. Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3)

Untuk membantu petani yang tanaman padi sawahnya mengalami

gagal panen (puso) akibat serangan organisme pengganggu tumbuhan

(OPT) dan bencana alam lain sebagai akibat dari perubahan iklim ekstrim

seperti banjir dan kekeringan, melalui anggaran yang berada di Direktorat

Pembiayaan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian

disalurkan dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) sebagai modal

usaha tani sehingga petani padi yang mengalami gagal dapat menerapkan

teknologi budidaya sesuai anjuran. Beberapa kriteria / persyaratan bagi

petani penerima bantuan tersebut antara lain:

• Tanaman yang mengalami puso adalah padi sawah.

• Puso yang disebabkan oleh tiga hal yaitu OPT, banjir, dan kekeringan.

• Petani tergabung dalam wadah kelompok tani.

• Petani yang pertanaman/usahataninya mengalami puso dan layak diberi

bantuan karena tidak mampu menanggulangi dampak bencana alam dan

tidak mampu melanjutkan kegiatan usahataninya.

• Intrensitas kerusakan tanaman ≥ 80 %.

• Umur tanaman ≥ 30 HST. Untuk bencana alam pada tanaman berumur

kurang dari 30 HST bantuan diupayakan melalui CBN.

• Besarnya bantuan yang diberikan Rp. 3.700.000,- yang terdiri dari biaya

pupuk Rp.1.100.000,- dan biaya pengolahan tanah, penanaman,

pemeliharaan Rp.2.600.000,-

117


• Data puso yang dipakai dalam pemberian bantuan yaitu berdasarkan

laporan dua mingguan dari POPT-PHP dan di tingkat provinsi dikompilir

dalam laporan dua mingguan BPTPH.

• Pemanfaatan dana ditujukan untuk membantu penanaman kembali

(diutamakan padi) akibat puso secepatnya sesuai dengan persyaratan

agroklimat.

Realisasi penyaluran bantuan penanggulangan padi puso (BP3) di

Provinsi Nusa Tenggara Barat disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 76. Realisasi Penyaluran Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) di provinsi NTB Tahun 2013

Jumlah

Keca-

matan

Jumlah

Desa

Jumlah

Kelom-

pok tani

Jumlah

PetaniLuas (Ha)

Nilai Usulan

(Rp.000)

Realisasi

(Rp.000)

1 Sumbawa 5 9 15 320 262,00 969.400 969.400

2

Sumbawa

Barat 1 3 5 39 31,65 117.105 117.105

3 Bima 8 21 31 1411 479,00 1.772.300 1.772.300

JUMLAH 14 33 51 1.770 772,65 2.858.805 2.858.805

Usulan penerima BP3

No Kabupaten

F. Penyusunan Database Perkembangan OPT/DPI

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untukenyediakan data yang

memuat tentang perkembangan luas serangan dan luas pengendalian OPT

pada tanaman pangan serta perkembangan data dampak perubahan iklim

berupa kejadian banjir dan kekeringan yang terjadi pada tanaman pangan di

kabupaten/kota se NTB

Dalam pelaksanaan penyusunan database OPT/DPI dilakukan melalui

pengisian formulir sebagai dasar pendataan ke kabupaten/kota se Nusa

Tenggara Barat. Adapun pelaksana penyusunan database perkembangan

OPT/DPI Tanaman Pangan ini adalah tim yang beranggotakan beberapa staf

pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi dan dari

Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Nusa Tenggara

Barat.

118


Pelaksanaan pengumpulan data perkembangan OPT/DPI Tanaman

pangan dilakukan dengan cara pengisian formulir sebagaimana yang telah

disiapkan. Data-data yang dikumpulkan dan disusun yaitu :

1. Perkembangan luas serangan dan luas pengendalian OPT untuk komoditi

tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, kacang tanah dan kacang hijau)

di kabupaten/kota se NTB selama 5 (lima) tahun terakhir (2007 s/d 2011).

2. Perkembangan luas tanaman pangan yang terkena dan puso akibat banjir

di wilayah kabupaten/kota se NTB sampai dengan tingkat kecamatan

selama 5 (lima) tahun terakhir.

3. Perkembangan luas tanaman pangan yang terkena dan puso akibat akibat

kekeringan di kabupaten/kota se NTB sampai dengan tingkat kecamatan

selama 5 (lima) tahun terakhir.

4. Perkembangan luas serangan OPT utama untuk komoditi tanaman

pangan (padi, jagung, kedelai, kacang tanah dan kacang hijau) di

kabupaten/kota se NTB sampai dengan tingkat kecamatan selama 3

(lima) tahun terakhir (2009 s/d 2011).

Tabulasi dan penyusunan database OPT/DPI berdasarkan data yang

dihimpun dari kabupaten/kota se NTB oleh tim penyusunan database

OPT/DPI Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB

Tahun 2013.

Hasil akhir yang diperoleh dari kegiatan ini yaitu tersusunnya 50 buku

yang memuat data perkembangan OPT (luas serangan dan luas

pengendalian) dan DPI (banjir dan kekeringan) yang terjadi pada komoditi

tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, kacang tanah dan kacang hijau) di

kabupaten/kota se NTB selama lima tahun terakhir (2007 s/d 2011), data

perkembangan serangan OPT Utama pada tanaman pangan sampai dengan

tingkat kecamatan disusun selama tiga tahun terakhir (2009 s/d 2011).

G. Koordinasi Gerakan Pengendalian OPT Kegiatan ini berupa koordinasi, pemantauan dan pengendalian serangan OPT

ke kabupaten/kota se NTB dengan tujuan :

1. Menggerakkan dan memotivasi masyarakat tani untuk aktif dalam

pengendalian serangan OPT.

2. Meningkatkan upaya pengendalian dini terhadap sumber serangan OPT

sehingga tidak sampai meluas ke daerah sekitarnya.

119


Sasarannya yaitu daerah-daerah sentra produksi tanaman pangan

dan daerah endemis serangan OPT di kabupaten/kota se Nusa Tenggara

Barat.

Dalam melaksanakan kegiatan laporan gerakan SPOT-STOP

pengendalian OPT dilakukan koordinasi dengan petugas kabupaten/kota

(dinas dan koordinator POPT-PHP), petugas BPTPH Provinsi NTB

khususnya Brigade Proteksi Tanaman, baik secara lisan maupun tertulis

untuk mengetahui dan mengevaluasi keberadaan serangan OPT dan kondisi

di lapangan untuk selanjutnya dilaksanakan tindakan pengendalian.

Sarana pengendalian OPT (pestisida dan alsin pengendalian OPT)

yang digunakan yaitu bantuan pestisida yang telah dialokasikan ke

kabupaten/kota dan dari swadaya petani/kelompok tani. Selain

melaksanakan tindakan gerakan SPOT-STOP pengendalian OPT juga

dilakukan kegiatan pemantauan keadaan pertanaman dan serangan OPT di

kabupaten/kota untuk mengetahui perkembangan serangan OPT dan upaya

penanggulangannya.

Dalam melakukan pemantauan juga dilakukan pembinaan dan

penyuluhan kepada petani/kelompok tani agar melakukan budidaya tanaman

sehat untuk mencegah terjadinya serangan OPT (tindakan preemtif), antara

lain dengan menganjurkan :

• Penggunaan benih unggul bermutu yang tahan terhadap serangan OPT.

Pergiliran dan diversivitasi varietas dan penggunaan benih unggul baru

di beberapa lokasi seperti pergantian varietas Ciherang dengan Varietas

Inpari (Inpari 7, Inpari 9, dan Inpari 13) sangat efektif mencegah

perkembangan penyakit tungro, blast, dan wereng batang coklat.

• Perbaikan cara bercocok tanam yaitu menganjurkan tanam dengan sistim

jajar legowo.

• Melakukan tanam serentak minimal dalam satu hamparan pertanaman

kelompok tani.

• Menganjurkan kepada petani/kelompok tani agar tertib menerapkan pola

tanam.

• Pengamatan rutin (mingguan) agar dilaksanakan oleh petani/kelompok,

jika ada tanaman terinfeksi segera dilaporkan kepada petugas untuk

dilakukan pengendalian dini.

• Petani disarankan jangan melakukan pesemainan dahulu baru mengolah

tanah. Sebaiknya tanah diolah dulu untuk menghilangkan sumber

120


serangan pada singgang baru seminggu kemudian dilakukan

pesemaian.

• Pengolahan tanah agar lebih sempurna dan sisa-sasa tanaman

dibenamkan dalam lumpur atau dimusnahkan untuk mematikan adanya

larva dan telur penggerek batang dalam tanaman.

• Tanaman yang terinfeksi tungro agar segera dilakukan eradikasi selektif

lalu dimusnahkan/dibenam dalam lumpur. Sebelum dilakukan eradikasi

maka perlu dilakukan aplikasi insektisida yang dianjurkan.

• Gerakan pengendalian vektor yaitu wereng hijau agar ditingkatkan baik

menggunakan insektisida bantuan pemerintah yang ada di dinas

kabupaten maupun swadaya petani.

Pengendalian serangan OPT melalui gerakan Spot Stop selama

Tahun 2013 sebagian terbesar dilakukan oleh petani pada tanaman padi.

Melalui pembinaan dan koordinasi dengan petugas kabupaten/Kota,

beberapa jenis OPT penting yang mendapat perhatian seksama di tingkat

lapangan dan dilakukan upaya pengendalian sebagai berikut :

Tabel 77. Jenis OPT dan pestisida yang diaplikasikan dalam gerakan Spot-Stop Pengendalian OPT Tahun 2013 pada Tanaman Padi

No. Jenis OPT Kabupaten/Kota Pestisida yang diaplikasikan*

1. Penggerek Batang Padi

Mataram, Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Bima, Kota Bima

Furadan 3 G, Petrofur 3 G, Sidabas, Manuver, Anneto, Dharmabas, Poryza, Curacron, Klopindo, Actara, Dipho, Bassa, Panzer

2.

Kresek Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima, Kota Bima

Nordox, Fujiwan, Puanmur, Victory mix, Kresnadan

3. Tungro/Wereng Hijau Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Bima,

Furadan,Applaud, Sidabas,Manuver, Sanfidor,Fenval, Mipcinta,Spontan, Neptune

4. Wereng Batang Coklat Lombok Barat, Lombok Timur, Sumbawa, Kota Bima

Poryza, Anneto, Neptune, Applaud, Vista, Manuver, Sidabas, Marshall

5. Ulat Grayak Lombok Barat, Lombok Timur, Sumbawa, Sumbawa Barat, Bima

Panzer, Manuver, Marshall, Tamabas, Dharmabas, Sanfidor, Cymbush, Neptune, Fenval, Regent

6. Tikus Mataram, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Bima

Petrokum, Ratgone,

7. Blast Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Bima, Kota Bima

Fujiwan,Manuver, Puanmur, Victory Mix, Furadan, Manzate, Topsin, Delsene MX

8. Hama Putih Lombok Barat, Lombok Timur, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Bima

Mipcinta, Vista, Virtako, Meothrin, Marshall

9. Siput Murbey Sumbawa Niclostop

10. Walang Sangit Lombok Timur Mipcinta, Marshall

11. Thrips Lombok Timur Marshall

12. Belalang Lombok Timur, Bima Manuver, Mipcinta

121


H. Rapat Koordinasi Adaptasi DPI (Banjir dan Kekeringan) pada Tanaman Pangan

Rapat Koordinasi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim (Banjir dan

Kekeringan) pada Tanaman Pangan Provinsi NTB dilaksanakan selama 3

(tiga) hari, yaitu dari tanggal 9 s/d 11 Juli 2013 di Hotel Lombok Raya -

Mataram. Rapat Koordinasi dilaksanakan dengan tujuan :

1. Untuk meningkatkan pemahaman, koordinasi dan menyamakan persepsi

antara petugas provinsi dan kabupaten/kota dalam penanganan Dampak

Perubahan Iklim.

2. Melakukan Evaluasi terhadap dampak perubahan iklim khususnya banjir

dan kekeringan pada tanaman pangan dan upaya penanggulangannya.

3. Mengamankan produksi tanaman pangan dari gangguan dampak

perubahan iklim.

Sasaran kegiatan rapat ini adalah para petugas yang menangani

Perlindungan Tanaman Pangan di tingkat Provinsi yang tugas pokok dan

fungsinya berkaitan dengan penanganan dampak perubahan iklim dan

petugas dinas serta koordinator POPT-PHP/POPT-PHP di daerah rawan

banjir/kekeringan dari 10 Kabupaten/Kota se-NTB serta dinas/instansi terkait

lainnya sebanyak 25 orang.

Kegiatan Rapat Koordinasi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim (Banjir

dan Kekeringan) pada Tanaman Pangan Provinsi NTB TA. 2013 diikuti oleh

peserta sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dimana 20 (dua puluh) orang

berasal dari petugas Dinas dan Petugas Pengendali Organisme Pengganggu

Tumbuhan (POPT) dari kabupaten/kota se-NTB dan 5 (lima) orang berasal

dari Dinas/Instansi terkait tingkat provinsi dengan rincian sebagai berikut :

Narasumber Rapat Koordinasi berasal dari : Dinas Pertanian TPH Provinsi

NTB, Balai Pengkajian Teknologi Tanaman Pangan Provinsi NTB dan

Universitas Mataram. Adapun materi yang disampaikan dan dibahas yaitu

dalam rapat koordinasi sebagai berikut :

1. Upaya Peningkatan Produksi Tanaman Pangan di Provinsi NTB Tahun

2013 (Dinas Pertanian TPH NTB).

2. Adaptasi Dampak Perubahan Iklim pada Tanaman Pangan dengan

Menerapkan Kalender Tanam (BPTP NTB).

3. Kajian Kegiatan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim dalam Budidaya

Tanaman Pangan (Universitas Mataram).

122


4. Evaluasi Dampak Perubahan Iklim (Banjir dan Kekeringan) pada Tanaman

Pangan dan Upaya Penanggulangannya (Diperta TPH NTB)

5. Workshop Upaya Adaptasi dan Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim

pada Tanaman Pangan (Narasumber dan peserta rapat).

Beberapa rumusan hasil pertemuan Rapat koordinasi Adaptasi

Dampak Perubahan Iklim (Banjir dan Kekeringan) pada Tanaman Pangan

Tahun 2013 sebagai berikut :

1. Angka Ramalan (ARAM) I produksi tanaman pangan Tahun 2013,

dengan capaian produksi padi mengalami penurunan yaitu mencapai

2.050.526 ton gkg atau sebesar 99,20 % dari angka tetap tahun 2011.

Jagung : berdasarkan angka ramalan I tahun 2013 produksi jagung

mencapai 634.297 ton atau meningkat sebesar 38,82 % dari angka

tetap 2010. Sedangkan kedelai mencapai 71.296 ton atau 80,93 % dari

angka tetap 2011. Upaya peningkatan produksi tanaman pangan

khususnya padi masih bisa diharapkan dari pertanaman periode April –

Agustus dan September – Desember dengan melakukan pengawalan

dan pengamanan pertanaman dari gangguan dampak perubahan iklim

dan OPT sehingga luas panen dapat dipertahankan dan produktivitas

dapat ditingkatkan dari yang diramalkan BPS dalam ARAM I.

2. Variabilitas dan perubahan iklim telah nyata kita hadapi, yang ditunjukkan

dengan terjadinya peningkatan suhu udara, perubahan pola hujan, dan

peningkatan frekuensi terjadinya iklim ekstrim berpengaruh nyata

terhadap perkembangan OPT dan kejadian kekeringan dan banjir, yang

merupakan ancaman bagi ketahanan pangan nasional sehingga

diperlukan upaya yang serius untuk menghadapi tantangan tersebut.

3. Kejadian iklim ekstrim yang ditandai dengan tingginya curah hujan dalam

waktu relatif singkat di suatu wilayah dan suatu waktu sementara di

wilayah lain terjadi kekurangan curah hujan telah menyebabkan

terjadinya bencana alam banjir dan kekeringan di beberapa daerah di

Nusa Tenggara Barat. Sampai dengan bulan juni 2013 setelah dilakukan

validasi data dengan kabupaten/kota diperoleh luas areal tanaman

pangan yang mengalami banjir dan kekeringan yaitu :Banjir seluas 6.964

ha dan yang puso seluas 2.151 ha yaitu pada tanaman padi terkena

6.744 ha (puso 1.998 ha), jagung terkena 111 ha (puso 50 ha), kedelai

terkena 96 ha (puso 93 ha), kacang tanah terkena 7 ha (puso 7 ha), dan

kacang hijau terkena 6 ha (puso 4 ha). Kekeringan pada tanaman

123


pangan seluas 5.870 ha dan puso 518 ha dengan rincian pada tanaman

padi 2.677 ha (puso 93 ha), Jagung 3.036 ha (puso 425 ha), dan kacang

tanah 127 ha.

4. Beberapa jenis OPT yang dominan menyerang tanaman dan perlu

mendapat perhatian seksama dan terus diwaspadai antara lain tungro,

penggerek batang, kresek, wereng batang coklat, dan blas.

5. Dampak perubahan iklim yang terjadi dapat bersifat kontinyu (kenaikan

suhu udara, pola curah hujan), bersifat tidak kontinyu (banjir, kekeringan,

angin kencang, meningkatnya serangan OPT), bersifat permanen

(degradasi dan penciutan lahan). Semua dampak tersebut sangat

mempengaruhi upaya peningkatan produksi pangan.

6. Pengaruh perubahan iklim yang akan terjadi tidak merata di seluruh

wilayah Indonesia. Ada daerah – daerah yang mengalami peningkatan

curah hujan yaitu Aceh, Sumatra Utara, Kalimantan, Pantai Utara Pulau

Jawa, Papua dan ada daerah-daerah yang mengalami penurunan junlah

curah hujan antara lain : Bengkulu, Selatan Lampung, Sebagian besar

Jawa, Bali, NTB, Sulawesi, Maluku. Dampak perubahan iklim dengan

kejadian El Nino akan lebih ekstrim terjadi di wilayah selatan Indonesia

termasuk NTB.

7. Prakiraan sementara Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika -

Stasiun Klimatologi Kediri bahwa Prakiraan awal MH 2013/2013 di 21

ZOM NTB akan berkisar pada November I – Desember III 2013, dengan

sifat hujan umumnya Normal – Bawah Normal. Beberapa Badan

Internasional memperkirakan bahwa dalam MH. 2013/2013 akan terjadi

El Nino Lemah sampai moderat.

8. Menghadapi perubahan iklim umumnya dapat dilakukan dengan tiga cara

yaitu melawan yakni menormalkan kembali kondisi alam, mitigasi yakni

usaha untuk menahan terjadinya kerusakan-kerusakan akibat DPI, dan

adaptasi yakni dengan mengatur prilaku, mengubah pandangan sehingga

toleran dengan dampak perubahan iklim. Adaptasi merupakan strategi

yang paling mungkin dan sangat penting dilakukan. Adaptasi terhadap

dampak perubahan iklim dilakukan dengan mempersiapkan diri

menghadapi perubahan iklim dengan menyusun rencana penanganan

bila terjadi bencana alam seperti banjir dan kekeringan yang sering

melanda pertanaman, menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang

terus berubah serta memelihara lingkungan hidup.

124


9. Beberapa kegiatan dalam budidaya tanaman pangan sebagai adaptasi

terhadap dampak perubahan iklim antara lain dengan menggunakan VUB

tahan cekaman iklim ekstrim, kalender tanam, teknologi pengelolaan air,

teknologi pemupukan spesifikasi lokasi, dan teknologi pengendalian OPT.

10. Strategi adaptasi penting dalam menghadapi variabilitas dan perubahan

iklim dengan penerapan teknologi kalender tanam, yaitu penyesuaian

waktu tanam dan jenis komoditi terhadap pola curah hujan secara

spesifik lokasi sampai tingkat kecamatan sangat diperlukan dan

dikembangkan.

11. Beberapa VUB yang direkomendasikan untuk menghadapi dampak

perubahan iklim :Tahan kekeringan : Silugonggo, Situbagendit,

Situpatenggang, Limboto, Inpago 5, Inpari 1, 10, 11, 12, dan 13.Umur

sangat genjah : Inpari 11, 12, dan 13.Tahan rendaman : Inpara 3, 4, dan

5.

12. Beberapa jenis kajian dalam usaha budidaya tanaman pangan yang telah

dilakukan oleh perguruan tinggi seperti manajemen pengelolaan air, Aciar

cropping model, teknologi biopore plus organic matter, pengembangan

sorghum di lahan marginal diharapkan dapat diadopsi dan dikembangkan

ditingkat lapangan karena akan menghemat penggunaan air irigasi dan di

lahan kering akan dapat dihasilkan produk pangan alternatif.

13. Informasi prakiraan iklim untuk ditindaklanjuti ditingkat lapangan seperti

pada musim kemarau untuk daerah-daerah yang masih ada sumber air

irigasi dianjurkan untuk melakukan percepatan tanam dan pada daerah-

daerah yang sumber air irigasinya terbatas dianjurkan untuk menanam

palawija atau diberokan pada beberapa musim dapat menyelamatkan

pertanaman dari pengaruh perubahan iklim.

14. Menghadapi perubahan iklim dengan pola hujan yang semakin tidak

menentu maka untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim yang

terjadi (banjir dan kekeringan), beberapa upaya yang dilakukan antara

lain :

• Melakukan sosialisasi kondisi iklim, awal dan akhir musim hujan, jalur

aman tanam padi. Untuk itu diharapkan agar BMKG dapat

menyampaikan informasi iklim per zonasi secara berkesinambungan.

• Pemanfaatan dan penguatan sistem peramalan iklim tradisional

yang ada di masyarakat dengan cara mengkompilasinya dengan

sistem yang berbasis ilmiah. Contoh Warige yang dimiliki oleh

125


masyarakat Lombok, dan Hindu, Kartike oleh masyarakat

Sumbawa, Ramalan Kampung oleh masyarakat Bima & Dompu,

dan pranata mangsa oleh masyarakat Jawa dan Sunda

• Melakukan pandataan/inventarisasi daerah-daerah terkena dampak

perubahan iklim (banjir dan kekeringan) untuk dapat melakukan

langkah-langkah antisipasi dan penyesuaian pola tanam.

• Tetap melakukan sosialisasi dan penyuluhan pola tanam untuk

mengantisipasi terjadinya bencana alam (kekeringan/banjir) dan

pemutusan siklus hidup OPT.

• Melakukan koordinasi dengan instansi terkait khususnya Dinas PU

(Pengairan) dan kabupaten/kota dalam melakukan distribusi air

secara bergilir, terencana dan terarah dengan pengarian sistem gilir-

giring.

• Perbaikan/pengelolaan jaringan irigasi baik yang ditangani oleh Dinas

pekerjaan Umum maupun Dinas pertanian. Kegiatan pelebaran

saluran irigasi, pembersihan dan pendalamam saluran di beberapa

daerah terbukti sangat efektif mengantisipasi dampak negative dari

perubahan iklim.

• Pembuatan embung, sumur bor, pompa air tanah dangkal.

• Melakukan Optimasi lahan Pertanian dan konservasi lahan pertanian.

• Mobilisasi dan optimalisasi penggunaan pompa air. Oleh karena itu

perlu di perbanyak pengadaan mesin pompa air dan didirtribusikan ke

tingkat kabupaten/kota.

• Meningkatkan kemampuan petani melalui Sekolah lapang Iklim,

Sekolah Lapang hemat Air.

• Peningkatan Kemampuan dan Kemadirian P3A/kelompok tani

• Mengintegrasikan sistem pertanian dan konservasi lahan & Air

Contohnya memperkenalkan sistem agroforestri skala kecil di sekitar

kawasn dam/bendungan/embung dan bukit-bukit kecil (hillock) untuk

mencegah erosi, pendangkalan, serta memulihkan mata air dan

keragaman hayati pada ekosistem tersebut.

• Mengintensifkan Pelatihan kecakapan hidup bagi masyarakat di

kawasan rentan dampak perubahan iklim.

I. Peningkatan Kapasitas Petugas Pemandu Lapang

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan :

126


a. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan wawasan petugas

Pemandu Lapang untuk melakukan pembinaan pendampingan dan

pengawalan dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas

komoditi padi dan jagung di kabupaten/kota se NTB khususnya melalui

SL-PTT.

b. Menyebarluaskan informasi teknologi/cara budidaya terkini yang baik dan

benar yang diperlukan dalam pengembangan padi dan jagung sehingga

produksi dan produktivitasnya dapat ditingkatkan.

Sasaran kegiatan yaitu :Petugas Pemadu Lapang khususnya untuk komoditi

serealia yang aktif melakukan pengawalan dan pendampingan pelaksanaan

SLPTT Serealia (padi dan jagung) di kabupaten/kota.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas Pemandu Lapang SLPTT

Serealia dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, yaitu dari tanggal 3 s/d 5 April

2013 bertempat di Hotel Lombok Raya Mataram. Kegiatan Peningkatan

Kapasitas Petugas Pemandu Lapang SL-PTT Serealia Provinsi NTB TA. 2013

diikuti oleh peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang terdiri dari Penyuluh,

Pengawas Benih Tanaman (PBT), dan Petugas Pengendali Organisme

Pengganggu Tumbuhan (POPT) dari kabupaten/kota se NTB dengan rincian

sebagai berikut :

Metode yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah metode andragogi

yaitu metode untuk orang dewasa dimana peran aktif peserta pelatihan

dioptimalkan. Pertemuan Peningkatan Kapasitas Petugas Pemandu Lapang

SL-PTT Serealia dilaksanakan dalam bentuk :

a. Ceramah

b. Penyampaian Makalah/Materi

c. Diskusi

Adapun narasumber/pengajar yang memberikan materi pada kegiatan

Peningkatan Kapasitas Petugas Pemandu Lapang SL-PTT Serealia ini

berasal dari :

a. Dinas Pertanian TPH Provinsi NTB

b. BPSB TPH Provinsi NTB

c. BPTPH Provinsi NTB

d. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi NTB

e. Pemandu Lapang (PL) I SL-PTT Padi dan Jagung Provinsi NTB

127


Materi yang disampaikan pada Pertemuan Peningkatan Kapasitas

Petugas Pemandu Lapang SL-PTT Serealia yaitu :

1. Rencana Aksi Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) Tahun 2013

– 2014 Menuju Surplus Beras 10 juta ton Tahun 2014

2. Filosofi, Dinamika dan Pelaksanaan Pengelolaan Tanaman Terpadu

Serealia (Padi dan Jagung)

3. Upaya Peningkatan Produksi Serealia melalui SL-PTT di Provinsi NTB

Tahun 2013

4. Dukungan BPSB dalam Peningkatan Produktivitas Melalui Penggunaan

Varietas Unggul Bermutu Padi dan Jagung

5. Strategi dan Rencana Aksi Peningkatan Produktivitas Padi dan Jagung

6. Pengenalan Hara dan Pemupukan Spesifik Lokasi pada Tanaman Padi

dan Jagung

7. Model Laboratorium Lapangan dalam SL-PTT Padi dan Jagung

8. Implementasi Pengendalian Hama, Penyakit dan Gulma Terpadu pada

Tanaman Padi dan Jagung

9. Diseminasi Hasil Kajian Penerapan Teknologi Budidaya pada Tanaman

padi dan Jagung

10. Implementasi Pengawalan dan Pendampingan SL-PTT

11. Aneka Pengolahan Hasil Padi dan Jagung

12. Model Pemberdayaan Petani/Kelompok Tani Melalui SL-PTT

Dengan telah selesainya pelaksanaan Kegiatan Peningkatan

Kapasitas Petugas Pemandu Lapang SL-PTT Serealia Provinsi Nusa

Tenggara Barat Tahun Anggaran 2013 diperoleh kesimpulan sebagai berikut

:

1. Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas Pemandu Lapang

SL-PTT Serealia telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang

ditetapkan yaitu selama 3 (tiga) hari dari tanggal 3 s/d 5 April 2013

bertempat di Hotel Lombok Raya – Mataram dengan jumlah peserta

sebanyak 30 orang yang berasal dari unsur-unsur penyuluh pertanian,

pengawas benih tanaman dan petugas pengendali organism pengganggu

tumbuhan dari 10 kabupaten/kota se Nusa Tenggara Barat.

2. Para instruktur/narasumber/pemandu lapang I telah memberikan materi

kegiatan sesuai dengan jadwal yang disusun dan para peserta mengikuti

pelaksanaan kegiatan dengan tekun dari awal sampai akhir pelatihan.

3. Dengan telah dilaksanakannya kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas

Pemandu Lapang SL-PTT Serealia dapat menambah, menyegarkan

128


kembali pengetahuan, keterampilan dan wawasan pemandu lapang

serealia (dalam hal ini padi dan jagung) khususnya dengan adanya

informasi-informasi terbaru dari pengajar (PL) I, kebijakan dan program

pemerintah yang nantinya dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan

kegiatan, pengawalan dan pendampingan pelaksanaan kegiatan

peningkatan produksi dan produktivitas serealia di tingkat kabupaten/kota

khususnya melalui SL-PTT.

4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas Pemandu Lapang SL-PTT

Serealia sangat diperlukan oleh para peserta sebagai wadah

komunikasi, saling tukar informasi dan peningkatan pengetahuan dalam

pelaksanaan, pengawalan dan pendampingan SL-PTT Padi dan Jagung

karena adanya diskusi langsung dari sumber informasi teknologi dengan

kondisi dan permasalahan lapangan yang dihadapi.

5. Hasil kegiatan ini akan segera ditindak lanjuti oleh para peserta di daerah

masing-masing dengan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada

kepala dinas/badan/bidang yang menangani SL-PTT serealia,

mengkoordinasikan pelaksanaan SLPTT padi dan Jagung dengan

berbagai pihak yang terkait, sehingga pengawalan dan pendampingan

kegiatan SL-PTT di tingkat lapangan dapat berjalan dengan lebih baik.

6. Kepada para peserta pelatihan diharapkan dapat menyebarluaskan,

mengamalkan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh selama kegiatan

dengan baik sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas

komoditi serealia khususnya padi dan jagung di daerah masig-masing

yang tentunya bardampak pada peningkatan pendapatan petani dan

berperan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Nusa Tenggara

Barat.

7. Koordinasi di tingkat kabupaten, kecamatan, sampai di tingkat lapangan

antara petugas dinas, penyuluh, KCDK, pengawas benih, dan POPT-

PHP agar ditingkatkan sehingga dalam pelaksanaan kegiatan SL-PTT di

tingkat lapangan termasuk dalam pengamanan produksi dari gangguan

OPT dan dampak perubahan iklim dapat dilaksanakan dengan dengan

baik.

8. Dana pendampingan yang ada di dalam kegiatan SLPTT agar dapat

disosialisasikan, dikoordinasikan pemanfaatannya dengan berbagai

129


unsur yang terkait dan aktif dalam melaksanakan pengawalan dan

pendampingan.

9. Para peserta kegiatan agar proaktif dalam upaya meningkatkan produksi

dan produktivitas di daerah masing-masing dan merasa bangga akan

tugas dan tanggung jawabnya. Sasaran peningkatan produktivitas

masing-masing komoditas agar dijadikan acuan dalam pelaksanaan

kegiatan karena merupakan sasaran utama yang harus dicapai dalam

kegiatan SL-PTT.

130


131


3). SEKSI PEMBENIHAN DAN SARANA PRODUKSI PERTANIAN

Untuk pencapaian produksi tanaman pangan berbagai upaya yang sudah

dilakukan yang didukung oleh dana yang tersedia, beberapa kegiatan yang

dilaksanakan oleh Seksi Perbenihan dan Sarana Produksi Tanaman Pangan TA.

2013. Kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana APBN antara lain : (1) Laporan

Pembinaan dan Monitoring Bantuan Benih (Subsidi Harga, CBN dan BLBU); (2 )

Bimbingan Teknis Perbenihan (3) Pembinaan Perbenihan Tanaman Pangan; (4)

Forum Perbenihan TP (5) Pembinaan dan Monev Pemberdayaan Penangkar; (6)

Bimbingan Teknis Penanganan Pasca Panen TP; (7) Apresiasi Penanganan Pasca

Panen;(8) Peningkatan kemampuan Petugas Survei Susut Hasil Padi;(9) Survei

Pengukuran Susut Hasil Padi;(10) Pengadaan Peralatan dan fasilitas perkantoran

(perlengkapan survei susut hasil padi).

1. Laporan Pembinaan dan Monitoring Bantuan Benih ( Subsidi Harga, CBN dan BLBU)

Dalam rangka meningkatkan produksi padi, jagung dan kedelai untuk

memperkuat ketahanan pangan serta mengantisipasi kondisi iklim ekstrim yang

dapat mengganggu produksi pangan, perlu dilakukan upaya peningkatan

produksi melalui peningkatan produktivitas, khususnya dalam mencapai surplus

10 juta ton beras , swasembada jagung berkelanjutan dan swasembada kedelai

pada tahun 2014. Untuk mencapai sasaran tersebut, secara nasional

ditetapkan sasaran produksi padi pada tahun 2013 sebesar 66,69 juta ton,

jagung sebesar 24,00 juta ton, dan kedelai sebesar 1,90 juta ton. Dari sasaran

nasional tersebut pemerintah pusat menetapkan sasaran produksi tanaman

pangan tahun 2013 untuk Nusa Tenggara Barat yaitu sebesar padi : 2.106.940

ton, jagung: 473.432 ton dan kedelai: 112.169 ton dengan target produksi

sebesar tersebut, maka ditetapkan sasaran tanam seluas: padi: 395.188 Ha,

jagung: 100,975 Ha dan Kedelai 86.775 Ha.

Beberapa langkah yang ditempuh pemerintah dalam upaya pencapaian

sasaran produksi antara lain peningkatan produktivitas, perluasan areal dan

optimasi lahan, penurunan konsumsi beras dan pengembangan diversifikasi

pangan serta peningkatan manajemen.

Salah satu langkah strategis yang ditempuh pemerintah dalam upaya

mencapai sasaran produksi adalah melalui peningkatan produktivitas yang

ditempuh melalui penggunaan benih bermutu dan bersertifikat. Salah satu

kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran produksi tanaman pangan

saat ini antara lain, belum optimalnya penggunaan benih unggul bersertifikat

132


sehingga berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas tanaman pangan.

Belum optimalnya penggunaan beni bersertifikat disebabkan karena

keterbatasan dana yang dimiliki oleh petani/kelompok tani. Sehubungan dengan

hal tersebut, dan dalam rangka meringankan beban petani dalam penyediaan

benih bermutu, pemerintah pada tahun 2013 memberi bantuan benih berupa

benih padi, jagung dan kedelai yang dilaksanakan melalui bantuan langsung

benih unggul (BLBU) dan Cadangan Benih Nasional (CBN).

Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) diperuntukkan untuk petani

pelaksana SL-PTT dan Non SL-PTT. Sedangkan bantuan benih melalui

Cadangan Benih Nasional diperuntukkan untuk daerah pemulihan,

pengembangan dan peningkatan produktivitas dan produksi tanaman pangan,

apabila alokasi bantuan benih dari sumber anggaran lainnya belum/tidak

tersedia.

Dengan adanya perubahan system dalam pengadaan benih, dimana

pada tahun 2013 pengadaan benih BLBU dilaksanakan melalui tender dan

benih yang bersumber dari Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) baru dapat

disalurkan pada bulan Mei 2013. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk

memenuhi kebutuhan benih (Padi dan Kedelai) kelompok tani pelaksana SL-

PTT, maka diajukan permohonan bantuan benih dari CBN. Periode

penyaluran bantuan benih CBN untuk kegiatan SL-PTT dilaksanakan sampai

dengan tanggal 23 Mei 2013.

Laporan pelaksanaan bantuan benih yang bersumber dari Bantuan

Langsung Benih Unggul (BLBU) dan Cadangan Benih Nasional (CBN) disajikan

dalam laporan berikut.

A. Ruang Lingkup

Kelompok tani penerima BLBU di Provinsi Nusa Tenggara Barat

adalah kelompok tani pelaksana kegiatan SL-PTT dan Non SL-PTT padi,

jagung dan kedelai TA 2013 yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala

Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Persetujuan Kepala Dinas

Pertanian Provinsi.

A.1. Jumlah Benih

Jumlah BLBU untuk kegiatan SL-PTT dan Non SL-PTT terdiri

atas:

1) benih padi non hibrida : 3.000 ton (120.000 Ha)

2) benih padi hibrida : 75 ton (5.000 Ha)

3) benih padi lahan kering : 750 ton (30.000 Ha)

133


4) benih jagung hibrida : 90 ton (6.000 Ha)

5) benih kedelai : 1.280 ton (32.000 Ha)

A.2. Volume satuan bantuan benih yang dibagikan kepada kelompok

tani adalah sebagai berikut :

1) benih padi non hibrida sebanyak 25 kg/ha.

2) benih padi hibrida sebanyak 15 kg/ha.

3) benih padi lahan kering sebanyak 25 kg/ha

4) benih jagung hibrida sebanyak 15 kg/ha.

5) benih kedelai sebanyak 40 kg/ha

Penyediaan dan penyaluran BLBU Tahun Anggaran 2013 dimulai pada

bulan April 2013 dan dilakukan oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) dengan

alokasi masing-masing sebagaimana pada Tabel 78. .

Tabel 78. Jumlah Bantuan Langsung Benih Unggul Per Komoditas TA 2013

No Komoditas Volume benih (Kg)

1. Padi Non Hibrida **) 3.000.000

2. Padi Hibrida *) 75.000

3. Padi Lahan Kering *) 750.000

4. Jagung Hibrida **) 90.000

5. Kedelai **) 1.280.000

Keterangan : *) BLBU SL-PTT **) BLBU SL-PTT dan Non SL-PTT

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan

Kementerian Pertanian RI nomer: 40/KPA?SK. 310/C/2/2013 tanggal 21

Februari 2013 tentang Pedoman Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul

Tahun Anggaran 212, maka jumlah bantuan BLBU untuk kabupaten/kota se-

Nusa Tenggara Barat seperti tertuang dalam Tabel 79 berikut:

134


Volume Luas Volume Luas Volume Luas Luas Volume Luas

(Kg) (Ha) (Kg) (Ha) (Kg) (Ha) (Ha) (Kg) (Ha)

1 Kota Mataram 37.500 1.500 - - - - - - -

2 Kab. Lombok Barat 375.000 15.000 15.000 1.000 22.500 900 - - 100.000 2.500

3 Kab. Lombok Tengah 625.000 25.000 15.000 1.000 45.000 1.800 6.750 450 260.000 6.500

4 Kab. Lombok Timur 275.000 11.000 7.500 500 45.000 1.800 15.750 1.050 30.000 750

5 Kab. Lombok Utara 187.500 7.500 - - 22.500 900 6.750 450 - -

6 Kab. Sumbawa 500.000 20.000 7.500 500 225.000 9.000 22.500 1.500 150.000 3.750

7 Kab. Sumbawa Barat 187.500 7.500 7.500 500 11.250 450 6.750 450 60.000 1.500

8 Kab. Dompu 375.000 15.000 15.000 1.000 131.250 5.250 20.250 1.350 300.000 7.500

9 Kab. Bima 375.000 15.000 7.500 500 225.000 9.000 11.250 750 340.000 8.500

10 Kota Bima 62.500 2.500 - - 22.500 900 - - 40.000 1.000

TOTAL NTB 3.000.000 120.000 75.000 5.000 750.000 30.000 90.000 6.000 1.280.000 32.000

Kedelai

Volume

(Kg)

ALOKASI BANTUAN LANGSUNG BENIH UNGGUL (BLBU) TAHUN ANGGARAN 2012

PADI NON HIBRIDA, PADI HIBRIDA, PADI LAHAN KERING, JAGUNG HIBRIDA DAN KEDELAI

NO PROV./ KAB.

Padi Non Hibrida Padi Hibrida Padi Lahan Kering Jagung Hibrida

Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) padi Non Hibrida tahun 2013

diperioritaskan untuk kelompok tani pelaksana Sekolah Lapangan Pengelolaan

Tanaman Terpadu (SL-PTT). Dalam pelaksanaannya, BLBU baru dapat

disalurkan sekitar bulan Mei 2013. Mempertimbangkan petani/kelompok tani

sudah mulai tanam pada sekitar bulan Maret 2013, maka bantuan benih untuk

petani/kelompok tani pelaksana SL-PTT, diusulkan melalui bantuan benih yang

bersumber dari Cadangan Benih Nasonal (CBN). Karena adanya 2 (dua) sumber

bantuan benih untuk kegiatan SL-PTT yaitu dari (BLBU dan CBN), maka bantuan

benih dari BLBU dialokasikan untuk kelompok tani pelaksana SL-PTT dan Non

SL-PTT. Adapun Rincian Alokasi jumlah benih untuk Kelompok tani pelaksana

SL-PTT dan Non SL-PTT sebagaimana tercantuam dalam Tabel 80 berikut:

Tabel 79. Alokasi Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Padi Non Hibrida, Padi Hibrida, Padi Lahan Kering, Jagung Hibrida dan Kedelai Provinsi Nusa Tenggara Barat TA. 2013

135


Tabel 80. Rencana dan Realisasi Pelaksanaan BLBU Padi Non Hibrida

Luas Vol Luas VolKcmat Desa Klmpk (Ha) (Kg) (Ha) (Kg)

I SLPTT

1 Kota Mataram 3 4 10 275 6.875 275 6.875 100,00 2 Lombok Barat 7 34 195 5.925 148.125 5.925 148.125 100,00 3 Lombok Tengah 12 132 606 15.225 380.625 15.225 380.625 100,00 4 Lombok Timur 12 48 133 3.350 83.750 3.350 83.750 100,00 5 Lombok Utara 5 25 300 7.250 181.250 7.250 181.250 100,00 6 Sumbawa 24 130 744 18.600 465.000 18.600 465.000 100,00 7 Sumbawa Barat 8 41 270 6.740 168.500 6.740 168.500 100,00 8 Dompu 8 78 429 12.950 323.750 12.950 323.750 100,00 9 Bima 18 141 527 13.350 333.750 13.350 333.750 100,00

10 Kota Bima 4 22 92 1.300 32.500 1.300 32.500 100,00

101 655 3.306 84.965 2.124.125 84.965 2.124.125 100,00

II NON SLPTT

1 Kota Mataram 5 22 54 1.225 30.625 1.225 30.625 100,00 2 Lombok Barat 10 50 196 5.150 128.750 5.150 128.750 100,00 3 Lombok Tengah 10 81 361 9.775 244.375 9.775 244.375 100,00 4 Lombok Timur 14 70 343 8.625 215.625 8.625 215.625 100,00 5 Lombok Utara 1 4 14 250 6.250 250 6.250 100,00 6 Sumbawa 4 64 151 3.325 83.125 3.325 83.125 100,00 7 Sumbawa Barat 3 7 30 760 19.000 760 19.000 100,00 8 Dompu 6 27 66 2.050 51.250 2.050 51.250 100,00 9 Bima 15 95 185 3.875 96.875 3.875 96.875 100,00

10 Kota Bima - - - - - - -

68 420 1.400 35.035 875.875 35.035 875.875 100,00

III TOTAL

1 Kota Mataram 8 26 64 1.500 37.500 1.500 37.500 100,00 2 Lombok Barat 17 84 391 11.075 276.875 11.075 276.875 100,00 3 Lombok Tengah 22 213 967 25.000 625.000 25.000 625.000 100,00 4 Lombok Timur 26 118 476 11.975 299.375 11.975 299.375 100,00 5 Lombok Utara 6 29 314 7.500 187.500 7.500 187.500 100,00 6 Sumbawa 28 194 895 21.925 548.125 21.925 548.125 100,00 7 Sumbawa Barat 11 48 300 7.500 187.500 7.500 187.500 100,00 8 Dompu 14 105 495 15.000 375.000 15.000 375.000 100,00 9 Bima 33 236 712 17.225 430.625 17.225 430.625 100,00

10 Kota Bima 4 22 92 1.300 32.500 1.300 32.500 100,00

169 1.075 4.706 120.000 3.000.000 120.000 3.000.000 100,00

JUMLAH II

Total NTB (I+II)

N0 KABUPATENRENCANA REALISASI

%Jumlah

JUMLAH I

Rencana alokasi BLBU di beberapa kabupaten/kota yang tertuang

dalam Tabel 80 sesuai dengan SK Dirjen Tanaman Pangan, mengalami

perubahan karena ada revisi luas areal tanam Kota Bima yang semula

mendapat bantuan benih untuk areal seluas 2500 Ha, dikurangi menjadi 1300

Ha. Ha tersebut karena luas baku lahan sawah di kota Bima yang terbatas

yaitu hanya seluas 2275 Ha. Kegiatan SL-PTT hanya bisa dilaksanakan untuk

areal seluas 2.275 Ha. Bantuan benih SL-PTT Kota Bima bersumber dari

CBN untuk areal seluas 975 Ha dan BLBU untuk areal seluas 1200 Ha. Sisa

136


BLBU untuk areal seluas 1200 Ha dari kota Bima dialihkan menjadi BLBU

Non SL-PTT ke kabupaten Lombok Timur seluas 975 Ha dan ke kabupaten

Bima seluas 225 Ha. Luas areal yang mendapat alokasi BLBU di Kabupaten

Lombok Barat 15.000 Ha, tetapi kabupaten Lombok Barat hanya mampu

merealisasikan BLBU seluas 11.075 Ha. Sisa BLBU seluas 3.925 Ha di

realokasi ke Kabupaten Bima seluas 2.000 Ha dan ke Kabupaten Sumbawa

seluas 1.925 Ha. Karena ada reaolokasi dari Kota Bima dan Kabupaten

Lombok Barat, maka luas areal bantuan benih di beberapa kabupaten

mengalami perubahan sebagaimana tertera pada Table 3 di atas. Perubahan

alokasi tersebut atau Revisi alokasi BLBU Padi Non Hibrida disampaikan ke

Dinas Pertanian Kabupaten/Ko se Nusa Tenggara Barat melalui surat Kadis

Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Nomer: TP.521.1/3115a/Diperta

TPH/2013 tanggal 12 Oktober 2013 perihal : Realokasi BLBU Padi Non

Hibrida dan Kedelai Kabupaten/Kota se NTB.

Jumlah kelompok tani yang mendapat bantuan benih yang bersumber

dari Bantuan Langsung Benih Unggul dari luas areal 120.000 Ha dengan

jumlah bantuan benih 3.000.000 kg adalah 4.706 kelompok tani yang

tersebar di 1.075 desa di 169 kecamatan se kabupaten/kota se Nusa

Tenggara Barat.

Sehubungan dengan adanya keterlambatan dalam pendistrbusian

BLBU pada awal tahun (MH 2011/2013), maka bantuan benih untuk kegiatan

SL-PTT padi non hibrida tahun 2013 tidak seluruhnya bersumber dari BLBU.

Sebagian bersumber dari CBN. Alokasi bantuan benih untuk areal SL-PTT

yang bersumber dari CBN akan disampaikan kemudian.Realisasi penyaluran

BLBU padi Non Hibrida mencapai 100 %.

Untuk memenuhi kebutuhan benih kelompok tani/gabungan kelompok

tani, sebelum Bantuan Langsung Benih Unggul disalurkan, maka kebutuhan

benih kelompok tani/gabungan kelompok tani dipenuhi melalui Cadangan

Benih Nasional (CBN) . Berdasarkan Surat penugasan Direktur Jenderal

Tanaman Pangan , Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapatkan alokasi

bantuan benih (CBN) untuk kegiatan SL-PTT sebanyak 1.153.875 kg atau

seluas 46.155 Ha atau sebesar 38,46 % dari sasaran BLBU SL-PTT Padi Non

Hibrida 3.000.000 kg . BUMN yang ditugaskan untuk menyalurkan CBN ini

adalah dari PT.PERTANI debanyak 650.750 kg atau 26.030 Ha dan dari PT.

SANG HYANG SRI sebanyak 503.125 kg atau 20.125 Ha. Dari 1.153.875 kg

137


yang dimintakan pada akhir bulan Mei 2013 hanya 671.525 kg atau seluas

26.861 Ha atau 58,20 % yang dapat direalisasikan.

Realisasi CBN untuk kegiatan SL-PTT padi Non Hibrida disajikan dalam

Tabel 81 berikut:

Tabel 81. Realisasi CBN untuk kegiatan SL-PTT padi Non Hibrida

KABUPATEN Luas Vol Luas Vol

(Ha) (Kg) (Ha) (Kg)

1 2 3 4 5 6 7

1 Kota Mataram 1,200 30,000 500 12,500 41.67

2 Lombok Barat 9,825 245,625 3,925 98,125 39.95

3 Lombok Tengah 10,800 270,000 7,476 186,890 69.22

4 Lombok Timur 7,650 191,250 7,650 191,250 100.00

5 Lombok Utara 250 6,250 250 6,250 100.00

6 Sumbawa 1,400 35,000 1,400 35,000 100.00

7 Sumbawa Barat 1,350 33,750 760 19,000 56.30

8 Dompu 5,130 128,250 2,050 51,250 39.96

9 Bima 6,850 171,250 1,875 46,875 27.37

10 Kota Bima 1,700 42,500 975 24,375 57.35

- - -

Jumlah 46,155 1,153,875 26,861 671,515 58.20

N0Total Target Realisasi

%

Padi Non Hibrida

Selain bantuan benih CBN untuk kegiatan SL-PTT , ada juga bantuan

CBN untuk kegiatan Pemulihan yang dialokasikan di Kabupaten Sumbawa

sebanyak 28.525 kg untuk areal seluas 1.141 Ha. Berdasarkan surat

penugasan dari Direktur Jenderal Tanaman Pangan No:

404/PD.100/C/09/2013 tanggal 24 September 2013, PT. PERTANI diberi

tugas untuk menyalurkan benih tersebut dan sudah terlaksana pada bulan

Oktober 2013 sebesar 100 %, sehingga total seluruh bantuan benih Padi Non

Hibrida yang tersalur dari CBN untuk SL-PTT dan Program Pemulihan Tahun

2013 adalah 700.050 kg atau 28.002 Ha.

Tabel 82. Realisasi Penyaluran CBN Padi Non Hibrida (Program Pemulihan)


(Ha) (Kg) (Ha) (Kg)

1 2 3 4 5 6 7

1 Kota Mataram

2 Lombok Barat

3 Lombok Tengah

4 Lombok Timur -

5 Lombok Utara -

6 Sumbawa 1,141.00 28,525.00 1,141.00 28,525.00 100.00

7 Sumbawa Barat

8 Dompu

9 Bima

10 Kota Bima

Jumlah 1,141.00 28,525.00 1,141.00 28,525.00 100.00

N0Total Target Realisasi

%

138


Bantuan benih (BLBU padi Non Hibrida) yang telah dialokasikan untuk

kabupaten/kota se NTB sebanyak 3.000.000 kg atau untuk areal seluas

120.000 Ha tetap disalurkan untuk kelompok tani/gabungan kelompok tani.

Namun karena sebagian alokasi SL-PTT telah menggunakan benih yang

bersumber dari CBN dan benih sendiri, maka BLBU padi Non Hibrida sebagian

diperuntukkan untuk kegiatan Non-SL-PTT (Data pembagian BLBU SL-PTT

dan Non SL-PTT dapat dilihat pada Tabel 3 di atas).

Mengingat kebutuhan benih untuk areal SL-PTT dibeberapa

kabupaten/kota telah dipenuhi dari CBN maupun benih sendiri, maka ada

beberapa kabupaten/kota bantuan benihnya di realokasi ke kabupaten/kota

lain. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal , antara lain : terbatasnya

areal tanam sehingga bantuan benih yang dialokasikan tidak dapat

direalisasikan. Beberapa kabupaten/kota yang mengalami realokasi adalah:

Kota Bima, semula mendapat bantuan benih BLBU untuk areal seluas 2.500

Ha atau 62.500 kg, karena keterbatasan lahan yang ada, Kota Bima tidak

dapat merealisasikan bantuan benih BLBU padi Non Hibrida sehingga

direalokasikan ke Kabupaten lain. Dengan luas areal Kota Bima seluas

2.275 Ha atau kebutuhan benih sebanyak 56.875 kg yang telah dipenuhi dari

CBN seluas 975 Ha, maka BLBU SL-PTT untuk kota Bima hanya dapat

direalisasikan seluas 1300 Ha. Bantuan benih BLBU untuk areal seluas 1200

Ha, direalokasi ke Kabupaten Bima untuk areal seluas 225 Ha sehingga areal

yang mendapat BLBU di kabupaten Bima menjadi menjadi 15.225 Ha atau

380.625 kg dari sasaran 15.000 Ha atau 375.000 kg. Sedangkan sisa yang

975 Ha, direalokasi ke kabupaten Lombok Timur. Dengan demikian luas areal

yang mendapat bantuan benih BLBU di kabupaten Lombok Timur bertambah

dari 11.000 Ha menjadi 11.975 Ha.

Pada bulan Oktober 2013 Kabupaten Lombok Tengah mengalihkan

sasaran BLBU SL-PTT sebesar 2.274 Ha sehingga menjadi 9.750 Ha BLBU

Non SL-PTT dari 7.476 Ha. Sehingga Total BLBU SL-PTT 90.140 Ha atau

2.253.500 kg dan BLBU Non SL-PTT 29.860 Ha dengan volume benih

746.500 kg.

Pertengahan Nopember 2013 terjadi revisi terhadap alokasi BLBU

Padi Non Hibrida di Kabupaten Lombok Barat, Luas areal yang bisa

tertanami padi Non Hibrida di Kabupaten Lombok barat adalah 11.075 Ha dari

alokasi semula untuk areal seluas 15.000 Ha. Hal ini disebabkan karena

seluas 3.925 Ha petani telah menggunakan benihnya sendiri sehingga

139


kebutuhan benih untuk areal seluas 3.925 Ha tidak bisa ditanam. Sehubungan

dengan hal tersebut, maka banuan benih untuk areal seluas 3.925 Ha di

realokasikan ke Kabupaten Sumbawa sebesar 1.925 Ha dan Kabupaten Bima

seluas 2.000 Ha. Dengan adanya realokasi tersebut, maka Kabupaten

Sumbawa bertambah menjadi 21.925 Ha dari 20.000 Ha dan luas areal yang

mendapat bantuan benih BLBU di Kabupaten Bima menjadi 17.225 Ha dari

15.225 Ha, sedangkan Kabupaten Lombok Barat sendiri untuk BLBU SL-PTT

nya menjadi 5.925 Ha dan BLBU Non SL-PTT menjadi 5.150 Ha. sehingga

untuk BLBU SL-PTT berubah menjadi 84.965 Ha dengan volume 2.124.125

Ha dan BLBU Non SL-PTT seluas 35.035 Ha dengan volume 875.875 kg.

Alokasi Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Padi Non Hibrida di

masing-masing kabupaten/kota tidak terlepas dari sasaran tanam yang

ditargetkan di masing-masing wilayah. Mengingat areal tanam padi di

Kabupaten Lombok Tengah pada MT. 2011/2013 dan MT. 2013 paling luas di

NTB, yaitu 79.421 Ha, maka bantuan benih BLBU untuk areal seluas

120.000 Ha yang dialoksikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 20,83 %

atau 25.000 Ha di alokasikan di Kabupaten Lombok Tengah. Adapun total

bantuan benih yang dialokasikan untuk kabupaten Lombok Tengah yaitu

625.000 kg, yang tersebar pada 22 Kecamatan, 213 Desa dan 967

Kelompoktani penerima.

Sedangkan Kota Bima dengan sasaran tanam padi pada MT. 2011/2013

dan MT 2013 seluas 7.300 Ha, hanya mampu merealisasikan Bantuan

Langsung Benih Unggul (BLBU) seluas 1.300 Ha dengan volume benih

32.500 kg, yang tersebar pada 4 Kecamatan, 22 Desa dan 92 Kelompoktani

sasaran. Realisasi penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) padi

Non Hibrida telah tersalur 100 %.

Tabel 83. Rencana dan Realisasi Pelaksanaan BLBU Padi Hibrida


1 Kota Mataram - 2 Lombok Barat 4 16 59 1.000 15.000 1.000 15.000 100,00 3 Lombok Tengah 5 14 62 1.250 18.750 1.250 18.750 100,00 4 Lombok Timur 5 36 150 1.500 22.500 1.500 22.500 100,00 5 Lombok Utara - - - - - 6 Sumbawa 14 31 50 500 7.500 500 7.500 100,00 7 Sumbawa Barat 4 22 50 500 7.500 500 7.500 100,00 8 Dompu 8 34 48 1.250 18.750 1.250 18.750 100,00 9 Bima 2 4 21 500 7.500 500 7.500 100,00

10 Kota Bima - - -

42 157 440 6.500 97.500 6.500 97.500 100,00 Total NTB


Jumlah%

140


Data yang tersaji pada Tabel 83 memperlihatkan bahwa alokasi BLBU

padi hibrida yang dialokasikan di NTB seluas 5.000 Ha atau volume benih

sebanyak 75.000 kg, namun pada pertengahan bulan September 2013, NTB

mendapat tambahan BLBU Padi Hibrida untuk areal seluas 1000 Ha.

Realokasi tersebut sesuai dengan Surat Dirjen Tanaman Pangan Nomor:

1973/KU.120/C.1/IX/2013 tanggal 25 September 2013. Tambahan tersebut

dialokasikan untuk Kabupaten Lombok Tengah yang semula 1.000 Ha

menjadi 1.250 Ha, Kabupaten Lombok Timur yang semula 500 Ha menjadi

1.500 Ha dan Kabupaten Dompu yang semula 1.000 Ha menjadi 1.250 Ha,

sehingga total Provinsi Nusa Tenggara Barat seluas 6.500 Ha dengan volume

benih 97.500 kg dan dari CPCL yang diusulkan Kabupaten/Kota tersebar pada

6 Kabupaten, 42 Kecamatan, 157 Desa dengan 440 Kelompoktani. Dari 6

Kabupaten tersebut areal tanam terluas adalah Kabupaten Lombok Timur 150

Ha atau kebutuhan benihnya 1.500 kg sedang Kabupaten yang memiliki

sasaran terendah adalah Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat dan

Kabupaten Bima dengan luasa tanam 500 Ha atau kebutuhan benih sebesar

7.500 kg. Penggunaan benih Padi Hibrida ini diperuntukan untuk MH 2013,

namun oleh PT. Sang Hyang Sri sebagai pemenang tender mulai didroping

benihnya pada pertengahan bulan Oktober 2013 dimana hujan diperkirakan

akan turun dan benih yang didroping sebesar 75.000 kg atau 76,92 % pada

tanggal 31 Oktober 2013 dan realisasi penyaluran BLBU Padi Hibrida 2013

telah tersalur 100 %.

Tabel 83. Rencana dan Realisasi Pelaksanaan BLBU Padi Lahan Kering (Gogo)


1 Kota Mataram - 2 Lombok Barat 4 12 32 900 22.500 900 22.500 100,00 3 Lombok Tengah 3 18 72 1.800 45.000 1.800 45.000 100,00 4 Lombok Timur 7 27 72 1.800 45.000 1.800 45.000 100,00 5 Lombok Utara 2 10 36 900 22.500 900 22.500 100,00 6 Sumbawa 24 108 359 9.000 225.000 9.000 225.000 100,00 7 Sumbawa Barat 4 7 18 450 11.250 450 11.250 100,00 8 Dompu 8 60 155 5.250 131.250 5.250 131.250 100,00 9 Bima 17 105 368 10.000 250.000 10.000 250.000 100,00

10 Kota Bima 4 18 42 900 22.500 900 22.500 100,00

73 365 1.154 31.000 775.000 31.000 775.000 100,00 Total NTB


Jumlah%

141


Dari tabel 83 diperoleh bahwa sasaran tanam padi lahan kering (Gogo)

untuk Provinsi NTB seluas 31.000 Ha dengan volume benih 775.000 kg dan

dari CPCL yang diusulkan Kabupaten/Kota tersebar pada 9 Kabupaten/Kota,

73 Kecamatan, 365 Desa dengan 1.154 Kelompoktani. Alokasi Padi Lahan

Kering di NTB mengalami perubahan dari semula untuk areal seluas 30.000

Ha bertambah menjadi 31.000 Ha. Hal tersebut sesuai dengan surat Direktur

Jenderal Tanaman Pangan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian

Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB dengan nomer surat No:

539/SR.120/C/10/2013 tanggal 11 Oktober 2013 tentang perubahan

Lampiran Pedoman Teknis BLBU 2013. Memperhatikan surat keputusan

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Nusa

Tenggara Barat Nomor: Prod. TP. 841.1/151/Diperta TPH/2011 tanggal

1 September 2011, terkait dengan sasaran program peningkatan produksi

tanaman pangan tahun 2013, maka dapat dilihat bahwa sasaran tanam padi

lahan kering di kabupaten Bima paling luas mencapai 19.450 Ha.

Mempertimbanghan hal tersebut maka penambahan areal untuk padi Lahan

Kering sejumlah 1000 Ha, dialokasikan untuk Kabupaten Bima sehingga luas

areal yang mendapat BLBU di kabupaten Bima bertambah dari 9.000 ha

menjadi 10.000 Ha.

Sampai batas akhir jadwal pendistribuian, benih Padi Lahan Kering

yang bersumber dari BLBU, telah tersalur 100 %.

142


Tabel 84. Rencana dan Realisasi Pelaksanaan BLBU Jagung Hibrida


I SLPTT

1 Kota Mataram 2 Lombok Barat3 Lombok Tengah 5 22 30 450 6.750 450 6.750 100,00 4 Lombok Timur 11 31 70 1.050 15.750 1.050 15.750 100,00 5 Lombok Utara 2 10 30 450 6.750 450 6.750 100,00 6 Sumbawa 14 42 100 1.500 22.500 1.500 22.500 100,00 7 Sumbawa Barat 2 6 30 450 6.750 450 6.750 100,00 8 Dompu 8 42 62 1.350 20.250 1.350 20.250 100,00 9 Bima 7 22 42 750 11.250 750 11.250 100,00

10 Kota Bima - - -

49 175 364 6.000 90.000 6.000 90.000 100,00

II NON SLPTT

1 Kota Mataram - 2 Lombok Barat - 3 Lombok Tengah - 4 Lombok Timur - 5 Lombok Utara - 6 Sumbawa - 7 Sumbawa Barat - 8 Dompu 8 53 144 5.000 75.000 5.000 75.000 100,00 9 Bima -

10 Kota Bima -

8 53 144 5.000 75.000 5.000 75.000 100,00

III TOTAL

1 Kota Mataram - - - - - - - - 2 Lombok Barat - - - - - - - - 3 Lombok Tengah 5 22 30 450 6.750 450 6.750 100,00 4 Lombok Timur 11 31 70 1.050 15.750 1.050 15.750 100,00 5 Lombok Utara 2 10 30 450 6.750 450 6.750 100,00 6 Sumbawa 14 42 100 1.500 22.500 1.500 22.500 100,00 7 Sumbawa Barat 2 6 30 450 6.750 450 6.750 100,00 8 Dompu 16 95 206 6.350 95.250 6.350 95.250 100,00 9 Bima 7 22 42 750 11.250 750 11.250 100,00

10 Kota Bima - - - - - - - -

57 228 508 11.000 165.000 11.000 165.000 100,00

JUMLAH I

JUMLAH II

Total NTB (I+II)


Jumlah%

Alokasi Jagung Hibrida di NTB mengalami perubahan dari semula untuk

areal seluas 6.000 Ha bertambah menjadi 15.000 Ha. Perubahan tersebut

merujuk kepada surat Direktur Jenderal Tanaman Pangan yang ditujukan

kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi

NTB dengan nomer surat No: 539/SR.120/C/10/2013 tanggal 11 Oktober

2013 tentang perubahan Lampiran Pedoman Teknis BLBU 2013. Karena

adanya penambahan alokasi jagung hibrida untuk areal seluas 5.000 ha,

maka data Rencana yang disajikan pada Tabel 8 mengalami perbedaan

dengan data alokasi BLBU per kabupaten/kota yang disajikan pada Tabel 75.

Pelaksanaan pendistribusian BLBU Jagung Hibrida di Provinsi Nusa Tenggara

Barat seluas 6.000 Ha dengan volume benih 90.000 kg, benih sudah mulai

didroping kemasing-masing Kabupaten sejak bulan Juni 2013. Sedangkan

penambahan alokasi untuk areal seluas 5000 Ha atau volume benih sejumlah

75.000 kg (pada bulan Oktober 2013), yang dialokasikan pada areal non SL-

PTT. Dengan adanya penambahan seluas 5.000 Ha tersebut, maka luas areal

BLBU Jagung Hibrida Kabupaten Dompu bertambah menjadi 6.350 Ha

143


dengan volume 95.250 kg. Benih BLBU tersebut tersebar pada 16

Kecamatan, 95 Desa dan 206 Kelompoktani . Kalau dilihat dari sasaran tanam

jagung NTB sesuai yang tercantum dalam surat keputusan Kepala Dinas

Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Nusa Tenggara Barat

Nomor: Prod. TP. 841.1/151/Diperta TPH/2011 tanggal 1 September 2011,

terkait dengan sasaran program peningkatan produksi tanaman pangan tahun

2013, Kabupaten Dompu merupakan Kabupaten yang memiliki sasaran

tanam jagung terluas yaitu 15.755 ha atau 15,60% dari sasaran tanam NTB

seluas 100.975 Ha. Mengingat kabupaten Dompu merupakan salah satu

kabupaten yang sedang semangatnya untuk pengembangan jagung, maka

penambahan bantuan benih untuk areal seluas 5.000 Ha, diarahkan untuk

kabupaten Dompu. Kabupaten Dompu memiliki potensi untuk tanaman Jagung

dimana hampir semua lahan pertanian di wilayah ini dapat diusahakan

tanaman jagung baik pada MK II maupun MH 2013. Realisasi pendistribusian

benih Jagung Hibrida telah tersalur 100 %.

Tabel 85. Rencana dan Realisasi Pelaksanaan BLBU Kedelai


I SLPTT

1 Kota Mataram - - - - - 2 Lombok Barat 8 50 194 2.500 100.000 2.500 100.000 100,00 3 Lombok Tengah 8 58 338 5.000 200.000 5.000 200.000 100,00 4 Lombok Timur 1 11 67 670 26.800 670 26.800 100,00 5 Lombok Utara - - - - - - 6 Sumbawa 16 50 300 3.000 120.000 3.000 120.000 100,00 7 Sumbawa Barat 7 34 150 1.500 60.000 1.500 60.000 100,00 8 Dompu 8 53 213 5.850 234.000 5.850 234.000 100,00 9 Bima 12 77 278 4.540 181.600 4.540 181.600 100,00

10 Kota Bima 4 24 121 1.000 40.000 1.000 40.000 100,00

64 357 1.661 24.060 962.400 24.060 962.400 100,00

II NON SLPTT

1 Kota Mataram - - - - - - 2 Lombok Barat - - - - - - 3 Lombok Tengah 3 12 61 1.500 60.000 1.500 60.000 100,00 4 Lombok Timur 1 6 10 80 3.200 80 3.200 100,00 5 Lombok Utara - - - - - - 6 Sumbawa - - - - - - 7 Sumbawa Barat - - - - - - 8 Dompu 8 24 53 1.650 66.000 1.650 66.000 100,00 9 Bima 13 74 307 5.730 229.200 5.730 229.200 100,00

10 Kota Bima - - - - - -

25 116 431 8.960 358.400 8.960 358.400 100,00

III TOTAL

1 Kota Mataram - - - - - - - 2 Lombok Barat 8 50 194 2.500 100.000 2.500 100.000 100,00 3 Lombok Tengah 11 70 399 6.500 260.000 6.500 260.000 100,00 4 Lombok Timur 2 17 77 750 30.000 750 30.000 100,00 5 Lombok Utara - - - - - - - 6 Sumbawa 16 50 300 3.000 120.000 3.000 120.000 100,00 7 Sumbawa Barat 7 34 150 1.500 60.000 1.500 60.000 100,00 8 Dompu 16 77 266 7.500 300.000 7.500 300.000 100,00 9 Bima 25 151 585 10.270 410.800 10.270 410.800 100,00

10 Kota Bima 4 24 121 1.000 40.000 1.000 40.000 100,00

89 473 2.092 33.020 1.320.800 33.020 1.320.800 100,00

JUMLAH I

JUMLAH II

Total NTB (I+II)


Jumlah%

144


Alokasi Bantuan Langsung Benih Unggul kedelai di NTB mengalami

perubahan dari semula untuk areal seluas 32.000 Ha atau volume

sejumlah 1.280.000 kg, bertambah seluas 1.020 Ha sehingga luas areal

menjadi 33.020 Ha atau volume benih 1.320.800 kg. Perubahan tersebut

merujuk kepada surat Direktur Jenderal Tanaman Pangan yang ditujukan

kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Provinsi NTB dengan nomer surat No: 539/SR.120/C/10/2013 tanggal 11

Oktober 2013 tentang perubahan Lampiran Pedoman Teknis BLBU 2013.

Data yang disajikan dalam Tabel 9 diatas merupakan data setelah ada

penambahan areal seluas 1.020 ha, sehingga ada perbedaan dengan data

yang tersaji dalam Tabel 86. dapat dilihat bahwa pelaksanaan BLBU

Kedelai di Provinsi Nusa Tenggara Barat seluas 32.000 Ha dengan

volume benih 1.280.000 kg, benih sudah mulai didroping kemasing-

masing Kabupaten/Kota sejak bulan Juni 2013 dari PT. Sang Hyang Sri

sebagai pemenang tender, baru sebesar 4,43 % yang dapat disalurkan,

ini disebabkan kelangkaan benih baik di perusahaan-perusahan penghasil

benih kedelai maupun para penangkar di sekitar petani. Untuk benih

kedelai ini para petani resah karena benih tidak tersedia, sehingga banyak

petani mengalihkan jadwal tanam mereka untuk mundur ke tanam kedelai

berikutnya.

Seperti halnya padi non hibrida kedelai juga memperoleh bantuan

dari Cadangan Benih Nasional untuk menanggulangi keresahan petani

untuk segera menanam kedelai dan Provinsi NTB mendapatkan alokasi

seluas 16.450 Ha dengan volume benih 658.000 kg dan hanya 8.460 Ha

atau 338.400 kg atau sebanyak 51,43 % yang dapat terealisasikan.

338.400 kg dari CBN ini mengambil bagian dari CPCL BLBU yang telah

ditetapkan sebesar 1.280.000 kg sehingga masih ada sejumlah benih

338.400 kg pada BLBU dan dikelompokkan kedalam BLBU Non SL-PTT

Kedelai tahun 2013. Selain batuan dari benih CBN petani juga

menggunakan benih sendiri untuk mempercepat penanaman kedelai yang

harus cepat, sehingga jumlah benih yang harus ada penggantian CPCL

untuk BLBU Non SL-PTT seluas 8.310 Ha atau volume benih 332.400 kg

pada akhir Juli 2013, namun pada pertengahan September 2013

Kabupaten Dompu mendapat tambahan benih dari CBN sebesar 150 Ha

atau volume benih 6.000 kg sehingga dari 1.500 Ha menjadi 1.650 Ha

atau 66.000 kg dan merubah total NTB untuk BLBU SLPT menjadi 23.540

145


Ha atau 941.600 kg dan BLBU Non SL-PTT menjadi 8.460 Ha atau

volume benih sebanyak 338.400 kg dan untuk BLBU Non SL-PTT Kedelai

hanya Kabupaten Bima yang terealisasi pada 29 September 2013

sebanyak 1.600 Ha atau volume 64.000 kg atau 30,59 % . Kabupaten

Lombok Timur telah terealisasi 640 Ha atau volume benih sebesar 25.600

kg pada akhir Agustus 2013, dan pada September 2013 sebanyak 1.640

kg atau peruntukan benih seluas 41 Ha dikembalikan oleh petani ke PT.

Sang Hyang Sri dikarenakan telah lewat masa tanam, sehingga realisasi

pada bulan September 2013 BLBU Kedelai adalah sebesar 56,21 %.

Pada pertengahan Oktober giliran Kabupaten Sumbawa tidak

menyanggupi untuk pertanaman kedelai sebanyak 30.000 kg atau seluas

750 Ha dari sasaran 150.000 kg atau seluas 30.750 Ha, ini disebabkan

waktu tanam yang telah lewat dan hujan belum turun sehingga petani tidak

mau ambil resiko gagal tanam dan gagal panen nantinya, dan selanjutnya

direalokasikan ke Kabupaten Bima sehingga berjumlah 370.000 kg atau

seluas 9.250 Ha dari yang semula 340.000 kg atau seluas 8.500 Ha.

Sebelum Bulan Oktober 2013 berakhir turun surat dari Direktur

Serealia Kementerian Pertanian bahwa BLBU kedelai untuk Provinsi NTB

mendapatkan tambahan alokasi benih kedelai sebanyak 40.800 kg atau

untuk seluas 1.020 Ha diperuntukkan untuk Kota Mataram sebanyak

20.000 kg atau untuk seluas 500 Ha dan Kabupaten Bima sebanyak

20.800 kg atau untuk luasan 520 Ha sehingga Kabupaten Bima bertambah

dari 9.250 Ha atau 370.000 kg menjadi 9.770 Ha atau 390.800 kg,

sedangkan Kota Mataram sejak awal Kota Mataram menolak untuk

mendapatkan alokasi BLBU Kedelai sehingga direalokasikan ke

Kabupaten Bima sebanyak 20.000 kg atau seluas 500 Ha, sehingga

Kabupaten Bima bertambah lagi alokasi BLBU Kedelainya menjadi

410.800 kg atau seluas 10.270 Ha. Dan secara total realsasi BLBU

Kedelai pada akhir Oktober 2013 adalah sebesar 71.52 %.

Dari tabel di atas diperoleh data bahwa Kabupaten Bima

mendapatkan alokasi BLBU Kedelai sebanyak 10.270 kg atau seluas

10.270 Ha tersebar pada 25 Kecamatan, 151 Desa dan 585 Kelompoktani

dan Kabupaten Lombok Timur yang memiliki alokasi tersedikit yaitu

dengan volume 30.000 kg atau 750 Ha yang tersebar pada 2 Kecamatan,

17 Desa dan 77 Kelompoktani. Realisasi Penyaluran BLBU Kedelai

tersalur 100 %.

146


Tabel 86: Alokasi Penugasan CBN SL-PTT TA. 2013

1. No: 130/PD.100/C/03/2012 PT Pertani Lotim Maret 3.725 93.125

tgl 19 Maret 2012 Sumbawa Maret 1.400 35.000

Dompu Maret 950 23.750

Loteng Maret 10.800 270.000

Bima Maret 1.050 26.250 3.340 133.600

Jumlah 17.925 448.125 3.340 133.600

2. No: 129/PD.100/C/03/2012 PT. SHS Lobar Maret 8.950 223.750

tgl 19 Maret 2012 Mataram Maret 1.200 30.000

SBW Brt Maret 1.350 33.750

KLU Maret 250 6.250

Kota Bima Maret 1.700 42.500

13.450 336.250 - -

3. No:193/PD.100/C/04/2012 PT. Pertani Lotim April 3.925 98.125 80 3.200

tanggal 5 April 2012 Dompu April 4.180 104.500 2.510 100.400

Loteng April 2.310 92.400

8.105 202.625 4.900 196.000

4. No:192/PD.100/C/04/2012 PT. SHS Lobar April 875 21.875 520 20.800

tanggal 5 April 2012 Bima April 5.800 145.000 5.130 205.200

Sumbawa April 2.560 102.400

6.675 166.875 8.210 328.400

46.155 1.125.350 16.450 658.000

JUMLAH

BANTUAN BENIH (KG)

Nusa Tenggara Barat

NO: NO: PENUGASAN DIRJEN TP BUMN KAB./KOTAJADWAL

TANAM

Padi Non Hibrida Kedelai

LUAS (Ha) JUMLAH LUAS (Ha)

Sebelum BLBU dapat disalurkan untuk kegiatan SL-PTT, (periode

MH 2011/2013), maka bantuan benih diajukan melalui CBN. Luas areal

yang disetujui untuk mendapat CBN Padi Non Hibrida melalui surat

Penugasan Dirjen Tanaman Kementerian Pertanian adalah seluas 46.155

Ha atau jumlah benih 1.125.350 kg dan kedelai seluas 16.450 Ha atau

jumlah benih 658.000 kg. Benih padi Non Hibrida dan Kedelai untuk

kegiatan SL-PTT yang bersumber dari CBN, tidak semuanya tersalur.

Realisasi penyaluran CBN untuk kegiatan SL-PTT disajikan dalam Table

87 berikut:

Tabel 87. Realisasi Pelaksanaan SL-PTT melalui CBN


(Ha) (Kg) (Ha) (Kg) Luas (Ha) Vol.(Kg) Luas (Ha) Vol.(Kg) Luas (Ha) Vol.(Kg) Luas (Ha) Vol.(Kg)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Kota Mataram 1,200 30,000 500 12,500 41.67 - - - 1,200 30,000 500 12,500 41.67

2 Lombok Barat 9,825 245,625 3,925 98,125 39.95 - - 9,825 245,625 3,925 98,125 39.95

3 Lombok Tengah 10,800 270,000 7,476 186,890 69.22 10,800 270,000 7,476 186,890 69 - -

4 Lombok Timur 7,650 191,250 7,650 191,250 100.00 7,650 191,250 7,650 191,250 100 - -

5 Lombok Utara 250 6,250 250 6,250 100.00 - - 250 6,250 250 6,250 100.00

6 Sumbawa 1,400 35,000 1,400 35,000 100.00 1,400 35,000 1,400 35,000 100 - -

7 Sumbawa Barat 1,350 33,750 760 19,000 56.30 - - 1,350 33,750 760 19,000 56.30

8 Dompu 5,130 128,250 2,050 51,250 39.96 5,130 128,250 2,050 51,250 40 - -

9 Bima 6,850 171,250 1,875 46,875 27.37 1,050 26,250 1,050 26,250 100 5,800 145,000 825 20,625 14.22

10 Kota Bima 1,700 42,500 975 24,375 57.35 - - 1,700 42,500 975 24,375 57.35

- - - - - -

Jumlah 46,155 1,153,875 26,861 671,515 58.20 26,030 650,750 19,626 490,640 75 20,125 503,125 7,235 180,875 35.95

ada perbaikan dari Dompu per tgl 28 September 2012

Target Realisasi%

N0Total Target Realisasi Pertani Sang Hyang Seri

%Targret Realisasi

%

147


Tabel 88. Realisasi Pelaksanaan SL-PTT melalui CBN


(Ha) (Kg) (Ha) (Kg) Luas (Ha) Vol.(Kg) Luas (Ha) Vol.(Kg) Luas (Ha) Vol.(Kg) Luas (Ha) Vol.(Kg)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Kota Mataram - -

2 Lombok Barat - -

3 Lombok Tengah - -

4 Lombok Timur 830 12,450 830 12,450 100 830 12,450 830 12,450 100

5 Lombok Utara 1,882 28,230 1,882 28,230 100 1,882 28,230 1,882 28,230 100

6 Sumbawa - -

7 Sumbawa Barat - -

8 Dompu - -

9 Bima - -

10 Kota Bima - -

Jumlah 2,712 40,680 2,712 40,680 200 - - - - - 2,712 40,680 2,712 40,680 100

TABEL 89 REALISASI PENYALURAN CBN Pemulihan TAHUN 2012

N0

JagungTotal Target Realisasi Pertani Sang Hyang Seri

%Targret Realisasi

%Target Realisasi

%


(Ha) (Kg) (Ha) (Kg) Luas (Ha) Vol.(Kg) Luas (Ha) Vol.(Kg) Luas (Ha) Vol.(Kg) Luas (Ha) Vol.(Kg)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Kota Mataram 0 0

2 Lombok Barat 0 0

3 Lombok Tengah 0 0

4 Lombok Timur 0 - -

5 Lombok Utara 0 - -

6 Sumbawa 1141 28525 1141 28525 100 1141 28525 1141 28525 100

7 Sumbawa Barat 0 0

8 Dompu 0 0

9 Bima 0 0

10 Kota Bima 0 0

Jumlah 1141 28525 1141 28525 100 1141 28525 1141 28525 100 - - - -

TABEL 90. REALISASI PENYALURAN CBN Pemulihan TAHUN 2012

N0

Padi Non HibridaTotal Target Realisasi Pertani Sang Hyang Seri

%Targret Realisasi

%Target Realisasi

%


(Ha) (Kg) (Ha) (Kg) Luas (Ha) Vol.(Kg) Luas (Ha) Vol.(Kg) Luas (Ha) Vol.(Kg) Luas (Ha) Vol.(Kg)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Kota Mataram - - 0 - - - - -

2 Lombok Barat 520 20,800 0 - 0 - - 520 20,800 -

3 Lombok Tengah 2,310 92,400 1500 60,000 64.94 2,310 92,400 1,500 60,000 64.94 - -

4 Lombok Timur 80 3,200 80 3,200 100 80 3,200 80 3,200 100.00 - -

5 Lombok Utara - - 0 - - - - -

6 Sumbaw a 2,560 102,400 0 - 0 - - 2,560 102,400 -

7 Sumbaw a Barat - - 0 - - - - -

8 Dompu 2,510 100,400 1650 66,000 65.7371 2,510 100,400 1,650 66,000 65.74 - -

9 Bima 8,470 338,800 5230 209,200 61.75 3,340 133,600 3,340 133,600 100.00 5,130 205,200 1,890 75,600 36.84

10 Kota Bima - - 0 - - - - -

Jumlah 16,450 658,000 8460 338,400 51.43 8,240 329,600 6,570 262,800 79.73 8,210 328,400 1,890 75,600 23.02

ada perbaikan dari Dompu per tgl 28 September 2012

N0Total Target Realisasi Pertani Sang Hyang Seri

%%Targret Realisasi

%Target Realisasi

148


1. No: 130/PD.100/C/03/2012 PT Pertani Lotim Maret 3,725 93,125

tgl 19 Maret 2012 Sumbawa Maret 1,400 35,000

Dompu Maret 950 23,750

Loteng Maret 10,800 270,000

Bima Maret 1,050 26,250 3,340 133,600

Jumlah 17,925 448,125 3,340 133,600

2. No: 129/PD.100/C/03/2012 PT. SHS Lobar Maret 8,950 223,750

tgl 19 Maret 2012 Mataram Maret 1,200 30,000

SBW Brt Maret 1,350 33,750

KLU Maret 250 6,250

Kota Bima Maret 1,700 42,500

13,450 336,250 - -

3. No:193/PD.100/C/04/2012 PT. Pertani Lotim April 3,925 98,125 80 3,200

tanggal 5 April 2012 Dompu April 4,180 104,500 2,510 100,400

Loteng April 2,310 92,400

8,105 202,625 4,900 196,000

4. No:192/PD.100/C/04/2012 PT. SHS Lobar April 875 21,875 520 20,800

tanggal 5 April 2012 Bima April 5,800 145,000 5,130 205,200

Sumbawa April 2,560 102,400

6,675 166,875 8,210 328,400

46,155 1,125,350 16,450 658,000 - -

5. No: 208/PD.100/C/04/2012 Lombok Timur April 830 12,450

tanggal 12 April 2012 PT. SHS Lombok Utara April 1,882 28,230

(pengemb.)

6. No:404/PD.100/C/09/2012 PT. Pertani Sumbawa Oktober 1141 28525

tanggal 24 September 2012 (pemulihan)

47,296 1,153,875 16,450 658,000 2,712 40,680

TABEL : 91 ALOKASI PENUGASAN CBN TA 2012

JUMLAH

Nusa Tenggara Barat

BANTUAN BENIH (KG)

Nusa Tenggara Barat

NO: NO: PENUGASAN DIRJEN TP BUMN KAB./KOTAJADWAL

TANAM

Padi Non Hibrida Kedelai Jagung

LUAS (Ha) JUMLAH LUAS (Ha) JUMLAH LUAS (Ha)

149

Laporan Tahunan Bidang Produksi Tanaman Pangan Tahun 2013

2. Pembinaan dan Monev Pemberdayaan Penangkar

A. Kota Mataram

1 2 3 4 5 6 7

1. Kota Mataram Selaparang Kel. Monjok 1 PB. Sari Makmur

2. Lombok Barat Labuapi Telaga Waru 1 Poktan Tani Harapan

Narmada Lembuak 1 KP Benih Tani Mandiri

Kediri Banyumulek 1 KP. Bunga Mekar Tani/Herman

3. Lombok Tengah Praya Tengah Jontlak 1 UD. Gumilang Tani/ Nurdi-

ani Armin

Praya Tengah Pengadang 1 UD. Usaha Tani/ Wardi

Sukri

4. Lombok Timur Sikur 1 Karya Bersama/L. Salman

Sakra 1 Bintang Timur/H. Burhanuddin

Santong 1 Tunjung Putih/ L. Agus Satria

5. Sumbawa Tarano Ongko 1 Semangi 2/Syafaruddin

Alas Marente 1 Blok Kokar / A. Malik

6. Sumbawa Barat Brang Rea Sapugara-Bree 1 Orong Monar 1 / Ilmuddin

7. Dompu Woja Kandai dua 1 Agro Persada/ketua

Ir. Burhanudin

Woja Montabaru 1 Poktan Utami/Ketua

Syahrudin

8. Bima Monta Simpasai 1 Ngudi Rejeki /Jahri H. Abu-

bakar

Bolo Nggembe 1 Usaha Baru / Muhammad

Ali, SH

10 6

Padi Kedelai

Total NTB

Tabel 92. KELOMPOK PENANGKAR

KEGIATAN PEMBERDAYAAN PENANGKAR BENIH TANAMAN PANGAN

TAHUN 2012

No. Kabupaten/Kota Kecamatan Desa

Unit

Nama Kelompok

Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan monev dilaksanakan melalui 2

kegiatan yaitu :

a. Perjalanan ke kabupaten/kota dalam rangka pembinaan dan monev.

b. Pertemuan pada akhir tahun dalam rangka evaluasi kegiatan pemberdayaan

penangkar yang telah dilaksanakan oleh kelompok penangkar di

kabupaten/kota. Kegiatan pertemuan dimaksud untuk mengevaluasi secara

bersama hasil dan danpak dari kegiatan tersebut. Hasil Kegiatan

pemberdayaan penangkar yang dilaksanakan dikabupaten/kota sebagai

berikut:

150


No. Kecamatan/ Nama Prod. Jenis

Desa Penangkar Varietas Waktu Waktu Benih Peralatan

Tanam Panen yang dibeli

1. Selaparang/ PB. Sari Makmur Situbagendit Minggu I Minggu I 253 1. Kantong Plastik Berlabel 6.000 lbr

Kelurahan Ciherang sd II Juni sd II Sept a = Rp1.500,-

Monjok IR.64 2. Karung 4.800 lbr a. Rp.2.500

Mekongga 3. Seed Cleaner 1 unit

Cigeulis 4. Trolly 2 unit a= Rp. 1.250.000

5. Mesin Jahit 1 unit

6. Timbangan Duduk 1 unit

7. Timb. Pikul 2 unit a= Rp. 750.000

8. Terpal 3 lembar a= Rp. 2.000.000

Tabel 93. REALISASI BANTUAN PEMBERDAYAAN PENANGKAR BENIH PADI DI KOTA MATARAM

TAHUN ANGGARAN 2012

Kegiatan pemberdayaan penangkar padi yang dilaksanakan di kota

Mataram dilaksanakan oleh penangkar benih Sari Makmur di kelurahan Monjok

Kecamatan-Selaparang,ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Pertanian,

Kelautan dan Perikanan Kota Mataram No: BP. 500/23.g/SK/Diperta/III/2013

tanggal 26 Maret 2013. Luas areal penangkaran seluas 50 Ha dikelola oleh 25

anggota kelompok. Ada 5 varietas yang ditanam untuk dijadikan benih yaitu:

Situbagendit, Ciherang, IR.64, Mekongga dan Cigeulis. Penanaman benih

dilaksanakan pada minggu pertama sampai dengan ke tiga bulan Mei dan

panen pada bulan September sampai dengan Oktober 2013. Panen

dilaksanakan pada saat umur padi kurang dari 105 hari, setelah kenampakan

tanaman memperlihatkan waktu yang sudah siap panen. Butiran padi masak

dan keras. Kadar air Gabah Kering Panen (GKP) 17–23 %. Untuk

penyimpangan gabah, benih dikeringkan selama 3 hari sampai mencapai kadar

GKG 14 % . Produksi Benih yang dihasilkan dari penangkaran tersebut adalah

253 ton. Peralatan yang dibeli oleh kelompok dengan jumlah dana sebesar

Rp. 50.000.000,- berupa :

1. Kantong Plastik Berlabel 6.000 lembar

2. Karung 4.800 lembar

3. Seed Cleaner 1 unit

4. Trolly 2 unit

5. Mesin Jahit 1 Unit

6. Timbangan duduk 1 unit

7. Timbangan Pikul 2 unit

8. Terpal 3 Lembar. c. Lombok Barat

151


Tabel 94. Kelompok Tani Penerima Bantuan Pemberdayaan Penangkar di Kabupaten Lombok Barat

lap. Per tgl 25 Januari 2013


Desa Penangkar luas lahan Varietas Waktu Waktu Benih Peralatan

(ha) Tanam Panen (ton) yang dibeli

1. Labuapi/ Poktan Tani 50 Cilosari Maret 211.500 1. SeedCleaner 2 bh

Telaga Waru Harapan Ciherang a= Rp. 8.500.000

Cigeulis 2. Seller 2 unit a=

Ciliwung Rp. 550.000

Situbagendit 3. Trolli Benih 3 bh

IR 64 a= Rp. 850.000

4. Mesin Jahit Karung

1 Unit Rp,1.500.000

5. Timbangan duduk

300 kg 1 buah x

Rp. 2.250.000,-

6. Kemasan Benih

10.000 lb x Rp. 1.500

7. Karung 5.300 lb x

Rp. 2.000

Realisasi

No.Kecamatan/ Nama Prod. Jenis



1. SeedCleaner 2 bh

2. Na rmada/ Poktan Tani 50 Mekongga Mei s d 74.760 a= Rp. 8.500.000

Lembua k Mandiri Ciherang Jun-12 2. Seller 2 unit a=

Ci los ari Rp. 550.000

Cigeul i s 3. Trolli Benih 3 bh

Si tubagendi t a= Rp. 850.000

Ci l iwung 4. Mesin Jahit Karung

1 Unit Rp,1.500.000

5. Timbangan duduk

300 kg 1 buah x

Rp. 2.250.000,-

6. Kemasan Benih

10.000 lb x Rp. 1.500


Rp. 2.000

Realisasi

No.Kecamatan/ Nama Produksi Jenis



1. SeedCleaner 2 bh

2. Narmada/ Poktan Tani 50 Mekongga Mei s d 26 a= Rp. 8.500.000

Lembuak Mandiri Ciherang Jun-12 2. Seller 2 unit a=

Ci los ari Rp. 550.000

Cigeul is 3. Trolli Benih 3 bh

Si tubagendit a= Rp. 850.000

Ci l iwung 4. Mesin Jahit Karung

1 Unit Rp,1.500.000

5. Timbangan duduk

300 kg 1 buah x

Rp. 2.250.000,-

6. Kemasan Benih

10.000 lb x Rp. 1.500


Rp. 2.000

Realisasi

Keterangan: masih ada yang belum panen

152


KOMODITAS: Kedelai




1. Kediri/ Bunga Mekar 25 Anjasmoro MK II(Juli) Nopember 3 1. SeedCleaner 2 bh

Banyumulek Tani Wilis a= Rp. 8.500.000

2. Seller 2 unit a=

Rp. 550.000

3. Trolli Benih 1 bh

a= Rp. 850.000

4. Mesin Jahit Karung

1 Unit Rp,1.500.000

5. Timbangan duduk

300 kg 1 buah x

Rp. 2.250.000,-

6. Kemasan Benih

3.000 lb x Rp. 1.500

7. Karung 1400 lb x

Rp. 2.000

Realisasi

Ket: Sebagian calon benih masih dalam masa uji lab.

d. Kabupaten Lombok Tengah

Tabel 95. Kelompok Tani Penerima Bantuan Pemberdayaan Penangkar di Kabupaten Lombok Tengah

No. Kecamatan/ Nama Jml Prod. Prod. Benih Jenis

Desa Penangkar Agt luas lhn Varietas Waktu Waktu Calon Bersertifikat Peralatan

(ha) Tanam Panen Benih (Ton) (Ton) yang dibeli

1. Praya Tengah/ UD. Gumilang 60 50 Situbagendit Apr-12 Jun-12 200 48,450 1. 2 unit msn jahit karung

Jontlak Tani Ciliwung 2. 1 unit seed cleaner

IR.64 3. 1 Timbangan ddk 150 kg

Ciherang 4. 1 Timbangan ddk 300 kg

Inpari 10 5. 20 buah papan alas benih

Inpari 13 ukuran 2 x 1 m2

6. 15000 Kantong benih

berlogo (10 kg)

7. Karung 100 kg. a. 2000

sebanyak 2125 lembar

Realisasi

KOMODITAS: Kedelai

No. Kecamatan/ Nama Jumlah Prod. Prod. Benih Jenis

Desa Penangkar Anggotaluas lahan Varietas Waktu Waktu Calon Bersertifikat Peralatan

(ha) Tanam Panen Benih (Ton) (Ton) yang dibeli

1. Praya Tengah/ UD. Usaha Tani 31 25 Anjasmoro Apr-12 Jul-12 22,50 8,23 1. 16 buah papan alas

Pengadang benih ( 2 x 1 m2)

2. 5000 lbr kantong

benih berlogo

3. 1 Timbangan ddk 150 kg

4. 1 Timbangan ddk 300 kg

5. 2 bh Mesin Jahit Karung

6. 475 lbr Karung isi 100 kg

7. Seed Cleaner Msn Honda

6 x 160 (5,5 pk)

Realisasi

153


e. Kabupaten Lombok Timur

Kegiatan Pemberdayaan Penangkar Padi dan Kedelai di kabupaten

Lombok Timur ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian

Kabupaten Lombok Timur nomer: Prod. 521.21/450.a/PP/2013 tanggal 7

Maret 2013.

PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT

KABUPATEN: Lombok Timur

KOMODITAS: Padi

No. Kec./ Nama Prod. Jenis


(ha) Tanam Panen yang dibeli

1. Sikur/ Karya 50 Inpari 13 April sd Agustus 115.67 1. Seed Cleaner Honda

Kotaraja Bersama Ciherang Agustus sd Nop Ex 160 ( 1 buah)

IR. 64 2. Mesin Jahit Karung dan

Cilosari perlengkapannya (1 buah)

3. Kantong Plastik 25.000 lbr

a. Rp. 1.250,-

4. Label 25.000 lbr a= Rp.150

2. Sakra/ Bintang 50 IR. 66 Mei sd Okt sd 119.7 1. Seed Cleaner Honda

Rumbuk Timur Ciherang Sep-12 Dec-12 Ex 160 ( 1 buah)

Cigeulis 2. Mesin Jahit Karung dan

Inpari perlengkapannya (1 buah)

Situbagendit 3. Kantong Plastik 25.000 lbr

Mikongga Rp. 1.250,-

4. Label 25.000 lbr a= Rp.150

Tabel 96. REALISASI BANTUAN PEMBERDAYAAN PENANGKAR BENIH

TAHUN ANGGARAN 2012

Realisasi

Beberapa permasalahan kegiatan pemberdayaan penangkar yang

dilaksanakan oleh kelompok penangkar Karya BErsama di Kecamatan Sikur

desa Kotaraja sebagaiberikut:

a) Realisasi produksi benih bersertifikat kabupaten Lombok Timur sejumlah

115,67 ton, karena sebagian areal belum panen karena tanam pada MH.

2013/2013

b) Sebagian calon benih masih di uji di Laboratorium BPSBTPH

c) Areal tanam seluas 4,6 Ha tidak lulus uji karena banyak campuran varietas

lain

Beberapa permasalahan kegiatan pemberdayaan penangkar yang

dilaksanakan oleh kelompok penangkar Bintang Timur di Kecamatan Sakra

desa Rumbuk sebagai berikut:

154


a) Areal seluas 17,75 Ha, dipanen oleh anggota sebelum di uji.

b) Akan dilakukan tanam kembali untuk memenuhi areal 50 Ha pada MT.

2013/2013

KOMODITAS: Kedelai

No.Kecamatan/ Nama Produksi Jenis



1. Terara/ Tunjung

Santong Putih 25 Anjasmoro Juni/Juli Oct-12 8 1. Seed Cleaner Honda

Ex 160 ( 1 buah)

2. Mesin Jahit Karung dan

perlengkapannya (1 buah)

3. Kantong Plastik Rp. 2 500

Rp. 1.250,-

4. Label 2.500 lbr a. Rp. 150

5. Karung 1000 lbr a.Rp.2500

6. Terpal 20 a. Rp. 450.000

Realisasi

Kabupaten kurang tepat memilih kelompok, sehingga Calon benih

banyak dijual untuk konsumsi. Anggota butuh uang lebih awal sebelum

sebelum benih diproses lebih lanjut. Fisik benih kurang baik, karena panen

bertepatan dengan awal musim hujan.

f. Kabupaten Sumbawa Barat

Penetapan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan penangkar padi di

kabupaten Sumbawa Barat ditetapkan melalui SK Kadis Kehutanan ,

Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2013

Nomer: 520/012/DISHUTBUNTAN/II/2013 tanggal 28 Februari 2013


KABUPATEN: SUMBAWA BARAT

KOMODITAS: PADI

No. Kecamatan/ Nama Prod Jenis



1. Brang Rea Orong 50 Inpari 13 April Juli 151 1. Seed Cleaner

Sapugara-Bree Monar 1 2. Krg Panen (100 kg), 1000 lb

3. Benang Jahit Nilon 100 rol

4. Mesin Jahit

5. Krng Plstik 10 kg , 8500 lbr

6. Terpal 24 buah a. 250 rb

7.Agro input (Benih, Biaya

serfikasi, Biaya saprodi dan

bantuan prosesing)


TAHUN ANGGARAN 2012

Realisasi

Varietas padi yang ditanam adalah Inpari 13 yang ditanam engan

system tandur jajar legowo. Hasil produksi benih yang ditangkarkan oleh

155


kelompok penangkar Orong Monar 1 yaitu sebanyak 151 ton, dengan rata-rata

produktivitas 3,1 ton/Ha.

g. Kabupaten Sumbawa

Kegiatan Pemberdayaan Penangkar Benih padi Kabupaten Sumbawa

ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian nomer:

TU.841.1/154 tanggal 27 Januari 2013 tentang penetapan kelompok tani

penangkar benih padi dan nomer: TU.841.1/155 tanggal 27 Januari 2013

tentang penetapan kelompok tani penangkar benih kedelai.


KABUPATEN: SUMBAWA

KOMODITAS: PADI

No. Kec./ Nama Prod Jenis



1. Alas Blok Kokar 50 Tukad balian Juli sd Okt sd 1. Seed Cleaner Honda (1bh)

Marente Situbagendit Oktober 311 2. Mesin Jahit Karung (2bh)

Cigeulis 2012 Feb. 3. Stufle (10 bh)

Ciherang 2013 4. Kantong Benih(5000lbr)

Inpari Sidenuk 5. Terpal(8 bh)

6. karung(400bh)

7. Trolly (1bh)

8. Timbangan (1 bh)


TAHUN ANGGARAN 2012

Realisasi

KOMODITAS: KEDELAI




1. Terano/ Semangi 2 25 Anjasmoro 5/5/2012 13 1. Seed Cleaner Honda (1bh)

Ongko 2. Mesin Jahit Karung (2bh)

3. Stufle (4bh)

4. Kantong Benih(1000lbr)

5. Terpal(4 bh)

6. karung(200bh)

7. Trolly (1bh)

8. Timbangan (1 bh)

Realisasi

156


h. Kabupaten Dompu

Kegiatan pemberdayaan penangkar benih padi dan kedelai tahun

anggaran 2013 di kabupaten Dompu ditetapkan melalui Surat Keputusan

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Dompu nomor:

521.1/138/2013 tanggal 3 Februari 2013. Kegiatan penangkaran padi

dilaksanakan oleh kelompok penangkar Tani Agro Persada dan Kedelai

Kelompok Penangkar Utami. Produksi benih yang dihasilkan oleh kelompok

penangkar padi Agro Persada desa Kandai Dua kecamatan Woja adalah 215

ton dengan rata-rata produktivitas 4,3 ton/Ha.

Sedangkan hasil produksi untuk penangkaran kedelai 30 ton dengan

rata - rata 1,2 ton sd 1,5 ton per Ha.

Varietas padi dan kedelai yang ditanam adalah yang diminati oleh

petani dan disesuaikan dengan kondisi spesifik lokasi.


KABUPATEN: DOMPU

KOMODITAS: Padi

No. Kecamatan/ Nama Produksi Jenis

Desa Penangkar luas lhn Varietas Waktu Waktu Benih Peralatan


1. Woja/Kandai Agro Persada 50 Inpari 13 April Juli 4,1 sd 1. Seed Cleaner 1 unit

Dua Tukad Balian 4,5 ton/ha 2. Troly Benih 1 unit

Situbagendit 3. Mesin Jahit Karung 2 unit

IR.66 4. Kemasan (Karung dan

Cigeulis plastik) 13.000 lembar

a= Rp. 2000,-


TAHUN ANGGARAN 2012

Realisasi

KOMODITAS: Kedelai

No. Kecamatan/ Nama Produksi Jenis



1. Woja/ Penangkar 25 Anjasmoro Juli Sept. 1,2 sd 1. Seed Cleaner 1 unit

Montabaru Utami Argomulyo 1,5 ton/ha 2. Troly Benih 1 unit

3. Mesin Jahit Karung 2 unit

4. Kemasan (Karung dan

plastik) 3.000 lembar

a= Rp. 2000,-

Realisasi

157


Dari laporan yang dikirim oleh Dinas Pertanian kabupaten Dompu

menunjukkan bahwa hasil kegiatan pemberdayaan penangkar benih padi

cukup baik dengan rata-rata produktivitas sebagaimana tercantum dalam

table di atas. Demikian juga dengan hasil penangkaran benih kedelai,

menunjukkan hasil yang cukup baik dengan produktivitas rata –rata 1,2 sd

1,5 ton/Ha.

i. Kabupaten Bima

Kegiatan pemberdayaan penangkar kabupaten Bima ditetapkan

melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortikultura Kabupaten Bima nomer: TP. 521.1/921/III/2013 tanggal 10 Maret

2013.


KABUPATEN: BIMA

KOMODITAS: Padi


Desa Penangkar luas lhn Varietas Waktu Waktu Calon Peralatan

(ha) Tanam Panen Benih (ton) yang dibeli

1. Monta/ Ngudi Rejeki 50 Inpari 13 Agt sd 200 1. See Cleaner 1 bh

Simpasai September 2. Kantong Plastik 14000 lbr

3. Timbangan duduk 1 unit


TAHUN ANGGARAN 2012

Realisasi

KOMODITAS: Kedelai

No.Kecamatan/ Nama Prod. Jenis

Desa Penangkar luas lahan Varietas Waktu Waktu Calon Peralatan

(ha) Tanam Panen Benih (ton) yang dibeli

1. Bolo/ Usaha Baru 25 Anjasmoro20 - 30 17,5 1. Grader Benih 1 unit

Nggembe Jul-12 2. Mesin Jahit Kantong Benih

3. Kantong Plastik

Realisasi

158


3. Bimbingan Teknis Penanganan Pasca Panen TP

Dalam rangka meningkatkan produksi tanaman pangan (padi, jagung,

kedelai, ubikayu dan ubi jalar), khususnya untuk komoditi padi, jagung, dan

kedelai dalam mendukung program SL-PTT dan program Peningkatan

Produksi Beras Nasional (P2BN), maka penanganan pascapanen tanaman

pangan mempunyai peranan penting dalam mengamankan produksi tanaman

pangan.

Untuk menurunkan susut hasil tanaman pangan, maka diperlukan upaya

penanganan pascapanen tanaman pangan dengan baik dan benar. Untuk itu

pada Tahun Anggaran 2013 dialokasikan kegiatan Bimbingan Teknis

Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan, agar penanganan pascapanen di

tingkat petani/kelompoktani sesuai dengan yang diharapkan, sehingga dapat

memberikan dampak terhadap peningkatan produksi tanaman pangan

khususnya padi, jagung, kedelai, ubi kayu dan ubi jalar melalui penurunan susut

hasil produksi.

Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Pasca panen Tanaman

Pangan terdiri dari Rapat koordinasi penanganan pascapanen tanaman pangan,

Pembinaan penanganan pascapanen tanaman pangan, Apresiasi penanganan

pascapanen tanaman pangan, Monitoring dan evaluasi ke Kabupaten/Kota,

konsultasi pascapanen ke pusat dan menghadiri pertemuan pascapanen tingkat

nasional.

Bantuan sarana pascapanen tanaman pangan yang dilaksanakan pada

TA 2013 merupakan upaya Pemerintah dalam membantu poktan/gapoktan

melalui pemberian dana : Belanja Sosial, dengan pola pengadaan berupa

transfer dana ke rekening bank milik poktan/gapoktan penerima bantuan sesuai

dengan paket bantuan sarana pascapanen. Untuk masing-masing komoditi

telah ditentukan dalam DIPA APBN Tanaman Pangan 2013 dan dialokasikan

pada DIPA Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota sebagai

berikut :

Dana senilai Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) per paket

bantuan sarana pascapanen padi dialokasikan di 7 Kabupaten pada 18

poktan/gapoktan;

Dana senilai Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per paket

bantuan sarana pascapanen jagung dialokasikan di 3 Kabupaten pada 4

poktan,

159


Dana senilai Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per paket

bantuan sarana pascapanen kedelai dialokasikan di 2 Kabupaten pada 2

poktan/gapoktan,

Dana senilai Rp 676.000.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta

rupiah) per paket bantuan sarana pengering padi dialokasikan di 1 Kabupaten

pada 1 gapoktan. Bantuan sarana pengering padi merupakan kegiatan Model/

Percontohan Sarana Pascapanen berupa alat dan mesin pengering padi

(gabah)/vertical dryer, dengan rincian peruntukannya sebagai berikut :

Dana senilai Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk pembelian

sarana pengering padi (gabah)(Vertical Dryer).

Dana senilai Rp 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) digunakan

sebagai bantuan penyediaan bangunan untuk penempatan sarana pengering

padi.

Berikut disajikan daftar nama kelompok penerima bantuan pasca panen

di kabupaten/kota se- NTB tahun 2013 sebagai berikut:

Tabel 101. Kelompok tani penerima bantuan pasca panen padi tahun 2013 (Dana TP)

unit Poktan/Ga pokta n Ketua Alamat

1. Loba r 1

Ga pokta n Pa de Pa tuh Tafs i r Ja la la Desa Tela ga Waru Kec. La buapi

2. Loteng 3

1. Gapokta n Bismi l la h H. Saufi Kel . Renteng , Kec. Praya

2. Gapokta n Mekar Ja ya Haeruddin Desa Tampak Si ring - Kec. Batukl ia ng

3. Gapokta n Sinar Rinjani Junaidi Desa Tera tak - Kec. Batukl iang Utara

3. Lotim 3

1. Pokta n Ikhti rom H. Izuddin, AS Dsn Pengempok, Jorong-Selong

2. Gapokta n Ka rya Ba kti Asban Adi Aini , SP Desa La ndo- kec Tera re

3. Pokta n Beriuk Maju Supardi Desa Sepi t- kec. Keruak

4. Sumbawa Bara t 1

1. Pokta n Bunga Mawa r A. Rauf Desa Tapir - Kec. Seteluk

5. Sumbawa 4

1. Pokta n Sena p Semu M Ja far Tara no

2. Uma Nyir Kha eruddin Husen Ala s

3. Pokta n Kokar Pakat M. Saad Ma rdas La pe

4. Pokta n Blok Grantong Patra tanima n Utan

6. Dompu 2

1. So Nae 1 Mastar Desa Daha -HU'U

2. Dha rma Sa ri I Nengah Putra Yasa Desa Dorokobo-

kec. Kempo

7. Bima 4

1. Kara ma Cora Lukman Mansyur Desa Tonda - Kec. Ma dapangga

2. Wa du Ramba H. Abdurra hman HS Desa Nipa Kec. Ambalawi

3. Sama da Anggi Nurdin Desa Nanga Wera - Kec. Wera

4. La Moti M. Tayeb Desa Simpa sai -Kec. Monta

18 - Total NTB

Kelompok Penerima

NO.

Ka bupa ten/

Kota

160


a. Kelompok tani penerima bantuan pasca panen Jagung tahun 2013

(Dana TP):

Kabupaten/

Kota

unit Poktan/Gapoktan Ketua Alamat

1 2 3 4 5 6

1 Lotim 1

1. Gapoktan Kaltim Jaya Ahmad Baehaki Kalijaga Timur-Kec. Aik Mel

2 Sumbawa Barat 1

1. Gapoktan Bangka Bela Syafaruddin Desa Tua Nangan-Poto Tano

3 Dompu 2

1. Sori Na'a Bersinar Mulyadi Desa Nangakara - Kec Pekat

2. Toromatompo Abdul Kadir Desa Mbuju - Kec. Kilo

4 Total

NO.

Kelompok Penerima

b. Kelompok tani penerima bantuan pasca panen kedelai tahun 2013

(Dana TP):

Kabupaten/

Kota


1 Loteng 1 Poktan Urip Anyar I Bp. Nurul Hidayati Desa Pengengat - Kec. Pujut

2 Bima 1 Ompu Siti Arifin Desa Nggembe- Kec. Bolo

2 Total

Kelompok Penerima

NO.

c. Kelompok tani penerima Model/ Percontohan Sarana Pascapanen

berupa alat dan mesin pengering padi (gabah)/vertical dryer, Tahun

2013 (Dana TP).

Kabupaten/

Kota


1 Lombok Barat 1 Pade Patuh Tafsir Jalalain Desa Telaga Waru Kec. Labuapi

1

NO.

Kelompok Penerima

Total

161


BANTUAN ALAT PASCA PANEN DARI PEMERINTAH PUSAT

a. Bantuan pasca panen Kontigensi

Pada Tahun 2013 provinsi Nusa Tenggara Barat mendapat alokasi

bantuan pasca panen kontigensi, berupa flat bad dryer dan combine

harvester. Kelompok penerima akan diberikan dalam bentuk alat combine

harvester sedangkan kelompok penerima bad dryer diberikan alat dan

dana pembangunan rumah flat bad dryer . Alokasi kelompok penerima alat

pasca panen dana kontigensi tahun 2013 sebagai berikut:

Tabel 102. Alokasi kelompok penerima alat pasca panen dana kontigensi tahun 2013

Kabupaten/ Peralatan

1 2 3 4 5 6 7

1 Mataram FLAT BED DRYER 3-3,5 T 1 Pade Solah - TGH.A. Madani Ssos

2 Lombok Barat FLAT BED DRYER 3-3,5 T 1 Pade Girang - Ir H Jumahir

3 Lombok Tengah FLAT BED DRYER 3-3,5 T 1 - Usaha Bersama Salihin

4 Lombok Timur FLAT BED DRYER 3-3,5 T 1 Mulya Sari - HL Ahmad Suarno

COMBINE HARVESTER 1 - Temusik Kiri V L Wirasaid

5 Sumbawa FLAT BED DRYER 3-3,5 T 1 - Dewa Jaran Junaidi SH

VERTICAL DRYER 1 - Kompal Niat H Abdul Hamid AB

6 Dompu FLAT BED DRYER 3-3,5 T 1 - Soncolopi Ahmad

VERTICAL DRYER 1 - Nangakara Bersinar Astam

7 Bima COMBINE HARVESTER 1 - Usaha sejahtera Mahmud H Hakim

10 3 7 -Jumlah

KetuaNo. Jlh.

Penerima

Kota Pasca Panen POKTAN GAPOKTAN

b. Bantuan Pasca Panen APBN-P

Untuk mendukung program program P2BN maka pemerimtah

provinsi telah mengajukan proposal permohonan permintaan alat pasca

panen padi, jagung dan kedelai ke pemerimntah pusat. Berdasarkan

proposal yang diajukan pemerimtah pusat mengalokasikan bantuan

pasca panen melalui dana APBN-P ke pemerintah provinsi NTB dengan

titik bagi Dinas Pertanian TPH Provinsi, sedangkan biaya yang dikeluarkan

untuk pengangkutan alat dari provinsi ke kelompok di tanggung oleh

kelompok penerima sebagai berikut:

162


Tabel 103. Rincian Bantuan alat Pasca Panen dana APBNP Tahun 2013

Combine Power Power

Harvester Threser Thereser

(unit) (unit) Multiguna

(unit)

1 2 3 4 5

1 Mataram - 1 1

2 Lombok Barat 5 2 0

3 Lombok Utara 1 2 0

4 Lombok Tengah 5 9 2

5 Lombok Timur 4 6 2

6 Sumbawa 5 0 0

Jumlah 20 20 5

No.Kabupaten/

KOTA

Peralatan

4. Apresiasi Penanganan Pasca Panen

Dalam rangka mengkoordinasikan, mengintergrasikan, serta

mensinergikan pemahaman petugas pusat dan daerah dalam kegiatan

penanganan pascapanen tanaman pangan, maka Dinas Pertanian

Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan Kegiatan Apresiasi

Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan Tingkat Provinsi NTB TA.

2013 di Hotel Lombok Raya – Mataram tanggal 26 sd 27 Juni 2013.

Peserta pertemuan adalah Kepala Bidang/Seksi yang menangani

Kegiatan Pasca Panen Tanaman Pangan dari Dinas Pertanian dan

Badan/Instansi yang menangani Penyuluhan kabupaten/kota se Nusa

Tenggara Barat. Jumlah peserta pertemuan seluruhnya adalah 20 orang.

Dari hasil pemaparan Narasumber dan diskusi yang berkembang, maka

dirumuskan beberapa hal pokok yang perlu mendapat perhatian dan

tindak lanjut, sebagai berikut :

1. Dalam mendukung akselerasi peningkatan produksi beras yang secara

nasional ditargetkan surplus 10 juta ton pada tahun 2014 dan pada

tahun yang sama NTB ditargetkan untuk dapat memproduksi beras 2,3

juta GKG, maka pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal

Tanaman Pangan, cq. Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan pada

tahun 2013 mengalokasikan dana Dekonsentrasi maupun dana Tugas

Pembantuan di NTB untuk melakukan beberapa kegiatan antara lain

kegiatan Bansos untuk pembelian peralatan pasca panen yang

bertujuan untuk menekan susut hasil, kegiatan survei susut hasil padi

dan kegiatan Apresiasi Penanganan Pascapanen .

163


2. Pada APBN tahun 2013, NTB mendapat alokasi dana bansos berupa

dana tugas pembantuan yang dialokasikan di DIPA kabupaten/kota

untuk pembelian peralatan pasca panen sejumlah 18 unit untuk

pelatan pasca panen padi, 4 unit jagung dan 2 unit kedelai. Kegiatan

lain meliputi kegiatan survey susut hasil padi, bimbingan teknis dan

apresiasi penanganan pascapanen .

3. Berdasarkan laporan dari masing-masing kabupaten yang mendapat

alokasi dana bansos untuk pembelian peralatan pasca panen, dari 7

kabupaten yang mendapat dana bansos, sampai dengan saat ini baru

2 kabupaten yang sudah 100% merealisasikan pembelian peralatan

pasca panen yaitu kabupaten Lombok Tengah dan kabupaten Lombok

Timur. Sedangkan kabupaten lain sebagian sedang menunggu

peralatan yang telah dipesan dan sebagian masih dalam tahap

pencairan dana . Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan

kepada kabupaten yang sampai saat ini belum merealisasikan

pembelian peralatan pasca panen, untuk mempercepat proses

pembelian peralatan agar bisa digunakan pada saat petani/kelompok

tani panen pada tahun ini.

4. Sampai dengan saat ini baru ada 3 kabupaten yang telah

menyampaikan SP2D ke Provinsi terkait dengan dana untuk

pembelian peralatan pasca panen. Adapun kabupaten yang telah

menyampaikan SP2D adalah Kabupaten Lombok Tengah, Lombok

Timur dan Sumbawa Barat. Data jenis peralatan yang dibeli oleh

poktan/gapoktan sebagaimana terlampir.

5. Jumlah sampel untuk kegiatan survei susut hasil padi yang

dilaksanakan di 5 kabupaten se NTB yaitu Kabupaten Lombok

Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu dan Kabupaten Bima

sebanyak 200 sampel dan masing-masing sampel dilaksanakan

kegiatan survei pada tahap pemanenen, perontokan, pengeringan dan

penggilingan. Sehingga jumlah total sampel untuk kegiatan survey

susut hasil adalah 800 sampel.. Pelaksanaan kegiatan survei susut

hasil pada tahap I (pencacahan susut panen, perontokan dan

pengeringan) sudah selesai dilaksanakan sebanyak 83 sampel dari

107 sampel yang ditetapkan atau 77,7% dari target. Sedangkan

pelaksanaan pencacahan susut penggilingan yang sudah

dilaksanakan pada tahap I yaitu sebanyak 95 sampel (87,16 %) dari

164


target 109. Karena terbatasnya waktu pelaksanaan survei pada tahap

I, dimana petani sudah banyak yang panen, maka pelaksanaan survei

di masing-masing kabupaten yang belum terpenuhi jumlah sampelnya

akan dilaksanakan pada survey tahap ke II yang akan dilaksanakan

pada bulan Juni s/d Agustus 2013.

6. Kabupaten Bima sudah mulai melaksanakan kegiatan survei susut

hasil tahap ke II di kecamatan Madapangga. Diharapkan kabupaten

pelaksana kegiatan survei untuk berkoordinasi dengan BPS kabupaten

dan mengecek kembali lokasi-lokasi yang akan dijadikan sebagai

lokasi sampel susut hasil padi. Jadwal (tanggal) pelaksanaan survei

susut hasil agar disampaikan ke Provinsi , agar Petugas dari Direktorat

Pasca Pnen maupun Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortikultura Provinsi dapat melakukan pengawalan dalam pelaksanaan

survei di kabupaten.

7. Bantuan pengering gabah tipe bak datar yang dialokasikann kepada

kelompok tani (poktan)/gabungan kelompoktani (gapoktan) di

kabupaten Bima yaitu di kelompok tani La Reo Desa Tambe

kecamatan Bolo dan gapoktan Sepakat Desa Sie Kecamatan Monta

diharapkan dapat dioptimalkan pemanfaatannya, sehingga tujuan

pengalokasi alat tersebut yaitu membantu petani untuk pengeringan

gabah terutama pada saat cuaca tidak mendukung untuk melakukan

pengeringan atau pada saat musim hujan dapat terlaksana.

Diharapkan agar Dinas Pertanian kabupaten Bima untuk

menjadwalkan pelaksanaan pelatihan bagi operator yang

mengoperasionalkan Flat Bed Dryer yang ada di kabupaten Bima. PT.

Purabarutama Group memberi garansi (Flat Bed Dryer) selama 2

tahun yaitu sampai tahun 2013.

8. Diharapkan agar kabuapten/kota untuk lebih selektif dalam

mengalokasikan peralatan atau bantuan sosial untuk pembelian

peralatan. Kelompoktani atau gapoktan yang dipilih agar benar-benar

sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Dengan demikian

peralatan atau bantuan yang dialokasikan dapat digunakan secara

optimal .

9. Agar sarana pengering dimanfaatkan seoptimal mungkin, maka perlu

dilakukan pengawalan berkelanjutan dari Dinas Pertanian

Kabupaten/Kota dan Dinas Pertanian Provinsi dengan mengupayakan

165


dukungan dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maupun

Pemerintah Daerah Provinsi.

10. Bagi kabupaten/kota yang poktan/gapoktan di daerahnya

membutuhkan peralatan pasca panen agar membuat proposal,

sehingga nanti kalau ada bantuan dapat dialokasikan ke

poktan/gapoktan yang benar-benar membutuhkan dan tentunya yang

memenuhi persyaratan. Proposal hendaknya disampaikan secara

berjenjang, agar setiap jenjang mengetahui dan dapat menyeleksi

serta bertanggung jawab terhadap proposal yang dibuat.

11. Diharapkan kepada pihak pabrikan untuk merancang jenis alsintan

yang simple dan mudah dalam pengangkutan. Bantuan peralatan

pasca panen yang dialokasikan kepada kelompok tani/gabungan

kelompok tani hendaknya yang mobile dengan ukuran yang tidak

terlalu besar, sehingga memudahkan dalam pengangkutan

12. Masing-masing daerah diharapkan dapat membangun manajemen

pascapanen di daerah dengan mengoptimalkan dan

mengkonsolidasikan peralatan pascapanen yang ada dengan

kelembagaan yang relevan dan efektif.

13. Bantuan tidak selamanya ada, sehingga diharapkan alat yang

diberikan dapat bertambah dari hasil sewa peralatan yg diberikan,

Oleh Karena itu alat yang diberikan kepada kelompok tani/gapoktan

harus dipelihara dengan baik.

14. Dalam rangka meningkatkan wawasan dan pemahaman petugas

lapang dan petani/kelompok tani/gapotan terhadap pentingnya

menekan susut hasil , maka perlu dilaksanakan pelatihan yang

dilakukan secara berjenjang sampai ke tingkat lapang.

15. Direktur Jenderal Tanaman Pangan perlu berkoordinasi dengan Badan

SDM agar Badan SDM memasukkan kegiatan atau melaksanakan

kegiatan yang dapat mendukung terlaksanakan upaya penekanan

susut hasil

166


5. Peningkatan Survei Susut Hasil Padi

Survei ini bertujuan untuk Melatih petugas dalam melakukan

pencacahan susut hasil padi tahun 2013 dan Meningkatkan kemampuan

petugas dalam melakukan survei susut hasil padi. Pertemuan Peningkatan

Kemampuan Petugas Survei Susut Hasil Padi dilaksanakan di Hotel

Lombok Raya Mataram, Nusa Tenggara Barat selama 3 (tiga) hari, yaitu

tanggal 26 s.d. 28 Maret 2013. Peserta Pertemuan berasal dari Dinas

Pertanian Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu

dan Kabupaten Bima, KCD/Mantri Tani, Penyuluh kecamatan terpilih.

dengan jumlah keseluruhan peserta sebanyak 62 orang., dengan

rumusan disimpulkan sebagai berikut:

1. Kegiatan survei susut hasil padi tahun 2013 ini merupakan kegiatan

yang sangat penting dan hanya dilaksanakan di 12 provinsi yaitu pada

daerah-daerah sentra produksi beras termasuk NTB, maka diharapkan

kepada pelaksana kegiatan agar betul betul mempelajari secara

seksama pedoman pelaksanaan yang ada dan dalam pelaksanaan

survei mengikuti semua prosedur dengan baik sehingga kualitas data

yang dihasilkan akurat.

2. Data yang dihasilkan dari kegiatan survei ini merupakan data nasional

yang akan dijadikan sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan ke

depan. Oleh karena itu diharapkan agar petugas yang melaksanakan

kegiatan ini benar-benar melaksanakan tugasnya dengan baik. Kerja

keras, cerdas, ikhlas dan tuntas adalah merupakan suatu keharusan

agar pekerjaaan yang tidak ringan ini (kegiatan survei susut hasil padi

tahun 2013) dapat kita selesaikan dengan baik.

3. Agar pelaksanaan kegiatan survei susut hasil padi dapat berjalan

sesuai yang diharapkan, sebelum melaksanakan kegiatan survei susut

hasil padi, perlu ada cros cek terhadap lokasi sampel yang telah

ditentukan dan dibagikan kepada peserta pelatihan.

4. Menurut data statistik, angka susut hasil padi di Nusa Tenggara Barat

masih cukup tinggi + 11 %. Angka susut tersebut apabila dikalikan

dengan Produksi padi kita pada tahun 2011 sebesar + 2 juta ton

masih cukup besar yaitu lebih kurang 200 ribu ton. Tujuan kegiatan

survei susut hasil adalah untuk mengetahui besaran susut hasil padi

pada tahap panen, perontokan, pengeringan dan penggilingan, maka

dilaksanakan kegiatan survei susut hasil padi tahun anggaran 2013.

167


5. Susut hasil padi di tingkat petani masih sangat besar disebabkan

kurang optimalnya penanganan pascapanen, baik dalam pengetahuan

dan pemanfaatan teknologi/sarana pascapanen yang ada, serta

kurang pedulinya petani terhadap susut hasil padi.

6. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI pada

tahun 2013 mengalokasikan dana dekonsentrasi di Provinsi Nusa

Tenggara Barat, untuk melaksanakan survei susut hasil padi yang

meliputi kegiatan survei susut panen, perontokan, pengeringan dan

penggilingan pada 2 musim tanaman padi, Musim Hujan dan Musim

Kemarau.

7. Agar pelaksanaan kegiatan survei susut hasil pada tahun 2013 dapat

terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, maka Dinas Pertanian

TPH Provinsi melaksanakan kegiatan peningkatan kemapuan petugas

survei susut hasil padi TA. 2013. Peserta pelatihan tingkat kabupaten

ini merupakan petugas yang akan melaksanakan survei susut hasil

padi tahun 2013, yang dilaksanakan pada bulan Maret – April dan Juli

– Agustus 2013.

8. Lokasi survei di tingkat kabupaten/kota telah disepakati bersama

dengan BPS. Jumlah sampel untuk pelaksanaan survei susut hasil di

5 kabupaten se Nusa Tenggara Barat adalah 200 sampel; yang

tersebar di beberapa kecamatan di 5 kabupaten se Nusa Tenggara

Barat. Daerah yang dijadikan Sampel adalah daerah penyumbang

beras yang paling besar terhadap produksi beras nasional.

9. Jumlah petugas yang akan melaksanakan survei susut hasil pada

masing-masing kabupaten disesuaikan dengan jumlah sampel di

masing – masing daerah. Hal tersebut dimaksudkan agar data yang

diperoleh lebih akurat.

10. Diharapkan setelah pertemuan atau pelatihan ini selesai, masing-

masing kabupaten atau peserta segera berkoordinasi dengan BPS

Kabupaten atau KSK untuk secepatnya melakukan kegiatan survei

mengingat petani khususnya di kabupaten Lombok Tengah dan

Lombok Timur sudah banyak yang panen. Daftar sampel blok sensus

untuk masing-masing sampel telah dibagikan kepada peserta.

11. Bagi kabupaten yang lokasi sampel telah lebih dulu dipanen, sebelum

pelaksanaan survei, maka pelaksanaan kegiatan survei akan

dilakukan pada tahap ke II yaitu pada musim kemarau periode Juli –

Agustus 2013. Pengambilan lokasi sampel berdasarkan kabupaten

168


bukan di dasarkan pada kecamatan. Untuk itu bagi petugas yang

lokasi sampel telah di panen,agar berkoordinasi dengan BPS

kabupaten atau KSK agar dapat diketahui lokasi sampel yang akan

dijadilkan areal survei.

12. Bagi kabupaten yang mengusulkan perubahan kecamatan yang

disebabkan secara teknis telah terjadi perubahan fungsi lahan dan

aspek lain yang menyebabkan tidak terpenuhinya kriteria sebagai

lokasi sampel, diharapkan untuk mengajukan usulan perubahan lokasi

secara tertulis kepada Dinas Pertanian TPH Provinsi untuk segera

dikonsultasikan dengan BPS.

13. Sesuai dengan materi survei yang diberikan kepada peserta yang

bertugas sebagai pelaksana survei, maka dilakukan praktek lapang

pelaksanaan survei susut hasil padi dari tahap panen, perontokan,

pengeringan, dan penggilingan di Gapoktan Sinar Rinjani, Dusun

Selewat Desa Tratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten

Lombok Tengah, sehingga peserta yang mengikuti pelatihan dapat

lebih memahami teknis pelaksanaan survei.

14. Apabila lokasi sampel untuk pelaksanaan survei pada tahap

pemanenan, perontokan dan pengeringan tidak bisa terlaksana karena

petani sudah panen, maka pelaksanaan survei pada tahap

penggilingan masih tetap bisa terlaksana selama sampel penggilingan

yang telah ditetapkan sebagai lokasi survei susut hasil padi masih

beroperasi.

15. Dari hasil kunjungan lapangan dan diskusi ke beberapa petani terkait

dengan besarnya angka susut hasil padi pada setiap tahapan, maka

dapat disimpulkan bahwa petani sudah menyadari akan banyaknya

susut hasil pada setiap prosres atau tahapan sampai padi menjadi

beras. Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka

memperkecil angka susut hasil padi, maka perlu kebijakan yang

mengarah kepada pengadaan peralatan pasca panen yang tepat dan

sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.

16. Dari hasil diskusi yang berkembang selama petemuan berlangsung,

diperoleh informasi bahwa di beberapa lokasi banyak padi terlambat

panen karena kekurangan tenaga kerja. Oleh karena itu perlu menjadi

perhatian pemerintah untuk membantu atau memfasilitasi petani dalam

hal pengadaan bantuan peralatan pasca panen yang sesuai kondisi

masyarakat setempat.

169


17. Bagi petugas yang akan segera melaksanakan survei, agar segera

berkoordinasi dengan Dinas terkait setempat, khususnya kalau

memang ada peralatan di tempatnya tolong segera dilaksanakan agar

tidak keburu di panen oleh petani.

18. Saran untuk pelaksanaan peningkatan kemampuan petugas ke depan,

agar pelaksanaan kegiatan pelatihan dapat berjalan efektif, maka

diharapkan pada pelaksanaan kegiatan ke depan, agar jumlah peserta

pada setiap pelatihan tidak terlalu banyak maksimal 1 kelas diikuti oleh

30 peserta, dengan demikian pelaksanaan pelatihan akan lebih efektif.

6. Survei Pengukuran Susut Hasil Padi

Kegiatan survei susut hasil padi TA. 2013 dilaksanakan di 5

kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan survei dibagi menjadi

2 (dua ) subround yaitu Subround I (periode bulan April-Mei 2013) dan

subround II (periode Juni-Agustus 2013).

a. Hasil Survei Susut Hasil Padi

Survei susut padi dilakukan di 5 (lima) kabupaten dengan rincian

sebagai berikut.

Tabel 104. Alokasi dan realisasi survei Susut Panen, Rontok dan Kering Subround I di Kabupaten/Kota Se- NTB Tahun 2013

jumlah

Kabupaten Kec. quota %

subround I L P Jumlah

Lombok Tengah 9 34 25 1 26 76.47

Lombok Timur 6 23 13 1 14 60.87

Sumbawa 11 19 14 1 15 78.95

Dompu 7 14 12 1 13 92.86

Bima 8 17 17 0 17 100.00

Jumlah 41 107 81 4 85 79.44

Jumlah Responden

yang dicacah

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan survei

susut padi (panen, rontok dan kering) dilaksanakan di 5 kabupaten, 41

kecamatan dengan total responden sebanyak 107 orang, namun yang

berhasil dicacah sebanyak 85 responden (79,44%) terdiri dari 81

orang responden laki dan 4 orang perempuan, sedangkan jumlah

sampel yang tidak tercacah sebanyak 22 responden, dikarenakan

sudah lewat waktu panen. Sedangkan alokasi dan realisasi survei

subround II seperti tabel berikut.

170


Tabel 105. Alokasi dan realisasi Survei Susut Panen, Rontok dan Kering Subround II di Kabupaten/Kota Se- NTB Tahun 2013

Jumlah

quota

Subround II L P Jumlah

Lombok Tengah 1 32 18 5 23 71,88

Lombok Timur 5 29 25 4 29 100,00

Sumbawa 4 28 28 0 28 100,00

Dompu 2 15 13 2 15 100,00

Bima 3 11 10 1 11 100,00

Jumlah 15 115 94 12 106 92,17

%

Jumlah responden

yang dicacahKabupaten Kec.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan survei

susut padi subround II (panen, rontok dan kering) dilaksanakan di 5

kabupaten, 15 kecamatan dengan total responden sebanyak masing-

masing 115 orang, namun yang berhasil dicacah sebanyak 106

responden (92,17%) terdiri dari 94 orang responden laki dan 12 orang

perempuan. Sedangkan jumlah sampel yang tidak dapat dicacah

sebanyak 9 responden penen, rontok dan kering. Adapun responden

yang tidak tercacah karena sudah lewat masa panen dan petugas

pencacah keluar daerah (cuti bersama).

Laporan ini hanya membahas pelaksanaan kegiatan survei

susut padi dan hasil yang diperoleh petugas pencacah, sedangkan

perhitungan hasil susut panen, rontok, kering dan giling dilakukan oleh

Kementan dan BPS Pusat, dengan hasil pelaksanaan kegiatan susut

panen, rontok, kering dan giling sebagai berikut:

a.1. Susut Panen Padi

Dari hasil survei susut panen padi diperoleh data bahwa

varietas padi yang ditanam oleh petani responden antara lain;

cilosari, cigeulis, ciherang, IR 64, Situbagendit, mikongga, maros.

Tabel 106. Besarnya susut saat panen, susut penumpukan sementara dan susut panen di Provinsi NTB Tahun 2013

No Variabel (%)

a.

b.

c.

Susut Saat Panen

Susut Penumpukan Sementara

Susut panen (a+b)

0,79

0,09

0,88

171


Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa susut hasil panen survei

tahun 2013 sebesar 0,88 % terdiri dari susut saat panen 0,79% dan

susut saat penumpukan 0,09 sedangkan rata susut panen nasional

0,53%. Hal ini berarti bahwa susut panen NTB masih diatas rata-rata

nasional.

Besarnya susut panen diperkirakan dipengaruhi oleh beberapa

faktor antara lain jenis varietas padi yang dipanen, alat yang

digunakan, keadaan cuaca dan lahan saat panen serta pelaku

pemanenan.

a.2. Susut Perontokan

Susut perontokan adalah kehilangan hasil selama proses

perontokan. Susut perontokan dihitung dengan menjumlahkan butir

yang terlempar keluar alas petani, butir melekat pada jerami dan butir

yang terbawa kotoran. Besarnya susut perontokan di NTB sebesar

0,60% sedangkan rata-rata nasional sebesar 0,83%. Rata-rata cara

perontokan yang digunakan di NTB dengan cara dibanting/gebot

tanpa tirai dan sedikit petani menggunakan power tresher.

b. Konversi Gabah Kering Panen ke Gabah Kering Giling

Umumnya standar kadar air kualitas GKP adalah sebesar 24%

dan kadar air kualitas GKG sekitar 14 persen. Besarnya angka

konversi GKP ke GKG dinyatakan dalam satuan persen. Angka ini

menunjukkan persentase banyaknya gabah kering giling yang

diperoleh setelah proses pengeringan gabah kering panen (GKP).

Angka konversi GKP ke GKG hasil survei tahun 2013 secara nasional

83,12% sedangkan NTB sebesar 82,74 %.

c. Konversi Gabah Kering Giling ke Beras

Tabel 107. Alokasi dan Realisasi Susut Penggilingan Subround I di Kabupaten/Kota Se- NTB Tahun 2013

jumlah Jumlah

Kabupaten Kec. quota sampel %

subround I L P Jumlah penganti

Lombok Tengah 4 46 44 2 46 5 100,00

Lombok Timur 5 16 5 2 7 1 43,75

Sumbawa 8 13 9 0 9 1 69,23

Dompu 4 15 15 0 15 2 100,00

Bima 8 19 17 1 18 2 94,74

Jumlah 29 109 90 5 95 11 87,16

Jumlah Responden

yang dicacah

172


Tabel diatas menunjukkan bahwa survei susut penggilingan

subround I dilaksanakan di 5 kabupaten, 29 kecamatan dengan jumlah

sampel sebanyak 109 namun yang berhasil di cacah sebanyak 95 sampel

(87,15%), termasuk 11 sampel pengganti/ cadangan. Sedangkan alokasi

dan realisasi susut penggilingan sebagai berikut.

Tabel 108. Alokasi dan Realisasi Susut Penggilingan Subround II di Kabupaten/Kota Se- NTB Tahun 2013

Jumlah Jumlah

quota sampel

Subround II L P Jumlah pengganti

Lombok Tengah 4 34 29 2 31 3 91,18

Lombok Timur 5 23 16 2 18 0 78,26

Sumbawa 8 21 11 1 12 1 57,14

Dompu 4 15 14 1 15 1 100,00

Bima 8 12 7 4 11 0 91,67

Jumlah 29 105 77 10 87 5 82,86

Jumlah responden

yang dicacah %Kabupaten Kec.

Tabel di atas menunjukkan bahwa survei susut penggilingan

subround II dilaksanakan di 5 kabupaten, 29 kecamatan dengan jumlah

sampel sebanyak 105 namun yang berhasil di cacah sebanyak 87 sampel

(82,86%), termasuk 5 sampel pengganti/ cadangan.

Penggilingan adalah proses pengolahan GKP menjadi beras.

Angka konversi GKG ke beras merupakan persentase berat beras hasil

penggilingan terhadap berat gabah (GKP) yang digiling. Pengukuran

dilakukan di penggilingan padi yang dikelola oleh masyarakat, baik

perorangan mauoun badan hukum pada lokasi survei.

Variabel yang mempengaruhi besaran rendemen penggilingan

antara lain adalah derajat sosoh, kadar air gabah yang akan digiling, umur

penggilingan. Secara umum jika derajat sosoh makin tinggi, maka kualitas

beras yang dihasilkan akan semaik baik, tetapi besaran rendemennya

akan menjadi lebih rendah. Kadar air gabah yang terlalu jauh dari kualitas

14 pesen dapat mengakibatkan rendemen yang diperoleh rendah. Hal ini

dikarenakan bahwa gabah dengan tingkat kekeringan yang terlalu tinggi

atau terlalu rendah akan mudah patah selama proses penggilingan

sehingga jumlah menir atau beras patahan yang dihasilkan semakin tinggi.

Secara nasional angka konversi GKG ke beras tahun 2013 adalah

sebesar 62,85 % sedangkan angka konversi GKG ke beras untuk provinsi

NTB sebesar 60,73 %. Adapun porsentase skala penggilingan padi di

NTB 74,21% PPK, 23,93% PPM dan 1,86% PPB.

173


7. Pengadaan Peralatan Survei

Untuk mendukung kegiatan survei susut padi sudah dilakukan

pengadaan alat dan bahan survei sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi

anggaran Rp. 49.803.600,- (99,61%). Nama peralatan untuk mendukung

kegiatan survey susut panen sebagai berikut.

Tabel 109. Peralatan Survei Susut Panen Padi Tahun 2013

NO. URAIAN SATUAN NILAI (Rp)

1 Moistur Tester 7 unit 4,277,350 29,941,450

2 Terpal (8x9) 20 lembar 304,920 6,098,400

3 papan 9 59 paket 211,750 12,493,250

4 Karung 275 lembar 2,420 665,500

5 Kertas Label 25 paket 6,050 151,250

6 Palstik tranparan 15 bungkus 30,250 453,750

Jumlah 49,803,600

VOLUME

Sedangkang kegiatan yang bersumber dari dana APBD I antara lain:(1)

Perencanaan Kebutuhan pupuk;(2) Pembinaan Kios Saprodi; (3) Pengadaan

alat pasca pane; (4) Sinkronisasi Pengawas Pupuk dan Pestisida

(1) Perencanaan Kebutuhan pupuk;

Dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi provinsi dan kabupaten/kota

terkait rencana kebutuhan pupuk tahun 2013, Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Hortikultura, Bidang Produksi Tanaman Pangan

menyelenggarakan Pertemuan Perencanaan Kebutuhan Pupuk untuk

Tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 pada tanggal 3 – 5 September 2013

di Hotel Lombok Raya Mataram. Pertemuan ini dimaksudkan untuk

menyusun rencana kebutuhan pupuk tahun 2013 dan mengevaluasi

penyaluran pupuk tahun anggaran 2013.

Pertemuan dibuka secara resmi oleh Assisten Ekonomi dan

Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat .

Pertemuan diikuti oleh 40 orang peserta yang terdiri dari Kepala

Bidang/Kepala Seksi dari Dinas yang membidangi Pertanian dan

Badan/Instansi yang menangani penyuluhan dikabupaten/kota . Jumlah

peserta dari masing-masing instansi 2 orang sehingga total jumlah peserta

dari kabupaten/kota sejumlah 40 orang. Narasumber yaitu Kepala Dinas

Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Sekretaris Bakorluh

Provinsi NTB, Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan Diperta TPH

NTB, Kepala Bidang Hortikultura Diperta TPH NTB, Kepala Bidang yang

menangani Sarana Produksi Dinas Perkebunan NTB, Kepala Bidang

174


yang menangani Sarana Produksi Dinas Peternakan, Dinas Kelautan &

Perikanan Provinsi NTB, Kepala Seksi Perbenihan dan Sarana Produksi

Diperta TPH NTB, Kepala Pemasaran PT. Pupuk Kalimantan Timur,

Kepala Perwakilan PT. Petro Kimia Gresik. Pertemuan di pandu oleh

Kepala Biro Ekonomi SEtda Prov. NTB dan Kepala Bidang PLA Dinas

Pertanian TPH NTB. Setelah diadakan pertemuan, dapat dihasilkan

beberapa kesimpulan dan kesepakatan yang tertuang dalam rumusan

pertemuan perencanaan kebutuhan pupuk untuk tahun 2013 TA. 2013

tingkat provinsi NTB sebagai berikut:

1. Pupuk merupakan sarana produksi yang sangat dibutuhkan dalam

peningkatan produktivitas dan produksi pertanian. Sehubungan

dengan hal tersebut, maka sangat perlu dilaksanakan pertemuan

perencanaan kebutuhan pupuk dengan melibatkan semua sub sektor

terkait (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan ,

Kelautan dan Perikanan) baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota

agar kebutuhan pupuk di tingkat lapang dapat terpenuhi secara tepat.

2. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian, bahwa subsektor

pertanian yang berhak memperoleh pupuk subsidi adalah petani yang

mengelola tanaman Pangan dan Hortikultura, Pekebun dan Peternak

dengan luas areal maksimum 2 Ha per musim tanam per keluarga dan

kecuali petani yang bergerak dalam budidaya ikan dengan luas areal

maksimal 1 Ha.

3. Untuk menghindari terjadinya permasalahan kekurangan pupuk ,

diharapkan kabupaten/Kota juga melaksanakan kegiatan perencanaan

kebutuhan pupuk secara berjenjang agar diperoleh rencana kebutuhan

pupuk yang akurat medekati kebutuhan riel petani di tingkat lapang.

4. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan

dan Penyalurannnya mendapat subsidi dari pemerintah untuk

kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian meliputi

Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan Pupuk Organik

(Zeo Organik dan Petroganik).

5. Kebijakan pemerintah di bidang pupuk diarahkan pada peningkatan

efisiensi penggunaan pupuk an-organik dengan mendorong

pengembangan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi,

pengembangan penggunaan pupuk organik dan pengembangan

penggunaan pupuk majemuk.

175


6. Kebijakan pemupukan berimbang spesifik lokasi, belum sepenuhnya

dilaksanakn oleh petani , oleh karena itu perlu upaya-upaya yang lebih

intensif melalui sosialisasi dan demplot-demplot percontohan, agar

pemupukan secara berimbang dan penggunaan pupuk organic dapat

dilaksanakan secara berimbang.

7. Penyusunan rencana kebutuhan pupuk merupakan hal yang sangat

penting, mengingat pupuk merupakan salah satu sarana produksi yang

sangat menentukan dalam keberhasilan usaha tani. Oleh karena itu

keterlibatan semua pihak terkait (Sub sektor Tanaman Pangan,

Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan) dalam

penyusunan rencana kebutuhan pupuk sangat diharapkan agar

diperoleh rencana kebutuhan pupuk yang mendekati kebutuhan riel

petani ditingkat lapang serta selalu memprediksi kebutuhan 2 sampai 3

bulan kedepan, sehingga apabila terjadi kekurangan/kelangkaan

masih ada waktu untuk mengatasinya.

8. Penyusunan RDKK sangat penting untuk memenuhi kebutuhan sarana

produksi bagi anggota Kelompok Tani. RDKK yang disusun melalui

musyawarah anggota kelompok tani/gapoktan dengan bimbingan

petugas lapang disampaikan kepada penyalur pupuk subsidi yang

digunakan sebagai dasar oleh penyalur pupuk subsidi dalam

menentukan jumlah dan jenis pupuk yang salurkan kepada kelompok

tani/gapoktan.

9. Evaluasi serapan pupuk Januari sampai dengan Juli 2013 telah

dicermati secara bersama-sama dengan kabupaten/Kota, maka

secara NTB realisasi penyaluran pupuk sebagai berikut: Urea:

83.584,10 ton ( 68,12 %), SP-36 : 12.367,00 ton (63,10 %), ZA:

10.179,70 ton (83,78 %) , NPK : 12.386,18 ton (34,50 %) dan Pupuk

Organik 4.554,71 ton (58,41 %). Realisasi penyaluran untuk pupuk

Urea , SP-36 dan ZA di beberapa kabupaten/kota telah melampau

lebih dari 75 % dari alokasi yang ditetapkan berdasarkan SK Gubernur

NTB. Untuk antisipasi terjadinya kelangkaan pupuk pada saat

dibutuhkan petani sampai dengan keadaan Akhir Desember 2013,

maka Pemerintah Provinsi NTB melalui surat Gubernur No: Prod. TP.

521.33/2206a/Diperta TPH/2013 tanggal 18 Juli 2013 telah

mengajukan permintaan tambahan alokasi pupuk bersubsidi untuk

Urea dan Za dengan jumlah masing-masing : 11.000 ton dan 1.500

ton.

176


10. Beberapa kabupaten/kota telah mengajukan usulan tambahan alokasi

pupuk bersubsidi ke Gubernur dan usulan tersebut akan dibawa ke

tingkat pusat dan nanti akan dijadikan dasar untuk mengajukan usulan

tambahan dan akan dilakukan revisi kembali SK Gubernur terkait

dengan kebutuhan pupuk bersubsidi untuk tahun anggaran 2013.

11. Diharapkan masing-masing kabupaten/kota dapat berkoordinasi

dengan semua sub sektor yang ada sampai dengan kecamatan agar

menyusun rencana kebutuhan pupuknya sehingga kebutuhan pupuk

yang tertuang dalam RDKK dapat tersusun secara baik. Dengan

demikian diharapkan kalau sudah semua tersusun secara baik, maka

program peningkatan produktivitas dan

12. produksi pertanian dapat berjalan dengan baik. Sasaran ke depan

bukan hanya peningkatan produktivitas tetapi juga peningkatan IP.

Pengawasan juga sangat diharapkan agar pupuk bersubsidi dapat

sampai ke petani sesuai sasaran dan sesuai azas 6 tepat.

13. Penggunaan pupuk untuk sub sektor Kelautan dan Perikanan,

ditekankan untuk mengurangi pupuk kimia. Tetapi untuk pemupukan

dasar di tambak masih menggunakan pupuk an-organik terutama Urea

dan Phospat. Dari usulan kebutuhan pupuk yang diajukan oleh Dinas

Kelautan dan Perikanan, bahwa luas areal yang butuh pupuk untuk

tambak + 8.195.32 Ha dan Kolam seluas 2.262,19 Ha . Sehingga total

luas areal sub sektor perikanan yang diusulkan untuk mendapat pupuk

bersubsidi adalah 10.457,51 Ha dengan jumlah pupuk yang

dibutuhkan 1.045,75 ton Urea dan 522,88 ton Phospat.

14. Kebutuhan pupuk bersubsidi untuk Sub sektor Peternakan diarahkan

untuk areal pakan ternak yang tersebar di P . Lombok dan P.

Sumbawa dengan luas areal lebih kurang 435,465 Ha dan kebutuhan

pupuk urea per Ha di rekomendasikan 100 kg, sehingga total

kebutuhan untuk sub sektor Peternakan adalah + 43,55 ton

15. Data evaluasi tahun 2013 dan rencana 2013 akan ada workshop.Dari

hasil workshop diusulkan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk

kabupaten/kota per jenis pupuk sebagaimana terlampir.

16. Perlu ada koordinasi dinas sub sektor dan badan penyuluhan dalam

hal hal yang berkaitan dengan subsidi dan bantuan, sehingga subsidi

dan bantuan dapat tepat sasaran.

17. Kebijakan penggunaan Pemupukan berimbang dan Pupuk Organik

sangat dibutuhkan.

177


18. Masalah pupuk: Untuk mendekati kebutuhan riel pupuk sangat sulit

untuk memprediksi kebutuhan pupuk.pupuk masalah ada pada

pengecer. Pengecer kurang modal perlu di tertibkan kembali.

19. Untuk komoditi perkebunan ada beberapa komoditi yang

diperioritaskan untuk memperoleh pupuk bersubsidi sebagai berikut:

a. Tembakau rajangan/rakyat

b. Tembakau Virginia Rakyat (Pola swadaya)

c. Kapas Rakyat

d. Kelapa

e. Kakao

f. Kopi?

20. Untuk menghindari keterlambatan dalam penyaluran pupuk bersubsidi

pada puncak musim tanam, maka Produsen pupuk diharapkan agar

mempercepat proses penerbitan DO (Delivery Order) yang diajukan

oleh Distributor, sehingga pupuk dapat cepat sampai ke tingkat

Lapang. Penerbitan DO disepakati paling lama 2 hari.

21. Mengingat pendistribusian pupuk bersubsidi telah dilakukan melalui

sistem Holding yaitu melalui PT. Pupuk Sriwijaya, maka untuk

menghindari terjadinya permasalahan dalam penyaluran pupuk

bersubsdidi NPK ke petani, maka diharapkan pupuk subsidi khusus

NPK yang disalurkan agar dibagi rayonisasi wilayahnya atau pupuk

NPK yang disalurkan mengandung komposisi yang sama sehingga

tidak terjadi masalah di lapangan.

22. Untuk Meningkatkan Komisi Pengawasan Pupuk Pestisida (KP3)

kabupaten/kota, KP3 diberikan kewenangan untuk menjatuhkan

sanksi kepada penyalur pupuk yang tidak mematuhi peraturan, dan

apabila dijumpai ada penyalur yang melakukan penyimpangan, KP3

dapat mengajukan usul kepada Bupati/Walikota untuk melakukan

pencabutan ijin Distributor/Pengecer pupuk subsidi. Bupati/Walikota

melalui Dinas yang membidangi perdagangan di Kabupaten/Kota

dapat mecabut ijin penyalur yang tidak mematuhi aturan/penyalur

nakal.

23. Data Realisasi penyaluran Pupuk Bersubsidi per bulan di masing-

masing kabupaten/kota yang telah dirinci per kecamatan agar

disampaikan ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Badan/Instansi

yang menangani penyuluhan, karena sangat penting untuk bahan

evaluasi dan antisipasi permasalahan yang timbul di lapangan.

178


24. Produsen penanggung jawab pupuk bersubsidi sesuai kewenangan

yang telah tertuang dalam Permentan/Pergub dan Perbupati atau

Walikota diharapkan dapat menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai

dengan quota yang telah ditetapkan dengan berazaskan 6 tepat.

Jangan sampai petani terlambat memperoleh pupuk, karena apabila

terjadi keterlambatan dalam pendistribusian pupuk dapat berdampak

terhadap penurunan produksi maupun produkstivitas.

25. Bantuan Sarana produksi yang dialokasikan harus dapat

meningkatkan produksi dan produktivitas, diharapkan agar

kabupaten/kota dapat memahami hal tersebut dan jangan sampai

bantuan pemerintah yang demikian banyak tidak berdampak terhadap

peningkatan produksi maupun produktivitas apalagi sampai

menurunkan produksi. (masing-masing kabupaten/kota diharapkan

mengevaluasi kembali bantuan-bantuan yang dialokasikan di daerah

terhadap peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian).

26. Perencanaan kebutuhan pupuk untuk tahun 2013 yang telah

disepakati bersama akan menjadi bahan usulan alokasi pupuk

bersubsidi NTB, pada pertemuan perencanaan pupuk tingkat Nasional

yang akan dilaksanakan pada bulan tanggal 6 sd 7 September 2013.

(2) Pembinaan Kios Saprodi;

A. Melakukan monitoring ke kabupaten/kota se Nusa Tenggara Barat

Pelaksanaan kegiatan melalui pembinaan ke petugas yang menangani

sarana produksi dan monitoring ke beberapa Kios saprodi di

kabupaten/kota se Nusa Tenggara Barat. Kegiatan Pembinaan kios

saprodi sangat penting dilaksanakan mengingat kios saprodi merupakan

sarana yang sangat pital dalam penyedia sarana produksi untuk petani,

oleh karena itu keberadaannya harus tersedia cukup dan berada di dekat

petani. Disamping itu untuk kelancaran penyediaan sarana produksi,

maka pengelola kios sarana produksi harus memiliki modal yang cukup

agar sarana produksi (pupuk, pestisida dan benih) dapat tersedia secara

cukup dan petani dapat memperoleh sarana produksi yang dibutuhkan

pada saat yang tepat. Adapun jenis barang/produk yang diperjual belikan

di kios saprodi adalah; pupuk bersubsidi (pupuk urea, SP-36, ZA, NPK

dan Organik), pestisida, benih padi, kedelai, kacang tanah dll.

Berdasarkan data dari PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Petrokimia

Gresik bahwa dalam menyalurkan pupuk bersubsidi ke petani, produsen

179


pupuk tersebut menunjuk distributor dan pengecer pupuk bersubsidi

untuk menyalurkan pupuk ke petani. Jumlah distributor yang tersebar di

Kabupaten/Kota Se NTB sebanyak 25 distributor PT. Pupuk Kalimantan

Timur dan 22 distributor PT. Pupuk Petrokimia Gresik. Sedangkan jumlah

kios pengecer pupuk bersubsidi yang tersebar di Kab/Kota se NTB

sebanyak 1.241 pengecer. Adapun rincian distributor dan pengecer

pupuk bersubsidi seperti Tabel 110 dan Tabel 111.

Tabel 110. Keragaan Kios pengecer pupuk bersubsidi di Kab/Kota Se NTB Tahun 2013

No.

Kabupaten/Kota

Pengecer PT. Pupuk Kaltim

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10

Mataram Lombok Barat Lombok Utara Lombok Tengah Lombok Timur Sumbawa Sumbawa Barat Dompu Bima Kota Bima

16 100 329 288 218 28 63

110 89

Total NTB 1.241

Tabel 111. Jumlah distributor pupuk bersubsidi di Kabupetan/Kota se NTB Tahun 2013

PT. Kaltim PT. Petrokimia

1 PUSKUD NTB v v

2 PPI v v

3 PT. PERTANI v v

4 CV. HIDAYAT v v

5 CV. FORTUNA v v

6 CV. ILHAM TANI v v

7 CV. BINTANG TIMUR v v

8 GUNUNG MAS v -

9 PD. SELAPARANG AGRO v v

10 CV. POPULER FARMA v -

11 CV. SUBUR MAKMUR v v

12 CV. SURYA TANI v v

13 CV. PESONA v v

14 CV. UTAN PUTRI v v

15 CV. SUMBER ALAM v v

16 CV. MEGA JAYA v -

17 UD. MULIA JAYA - v

18 CV. AGRO MAKMUR MANDIRI v v

19 CV. RAHMAWATI v -

20 HERY ABADI - v

21 CV. REJEKI BIMA v -

22 CV. AL-ZAMAN v -

23 CV. BINTANG MAS v -

24 UD. LA-HILLA v -

25 CV. SANTYA MAKMUR v -

26 PT. PETROSIDA - v

27 UD. CINTANI v v

28 UD. SARI SANTOSA - v

29 CV.LAWA MORI v -

30 CV. DEWI TANI JAYA - v

JUMLAH 25 DISTRIBUTOR 20 DISTRIBUTOR

Produsen PupukNo. Nama Distributor

Dari beberapa kios pengecer pupuk bersubsidi yang dikunjungi,

bahwa masih ada kios pengecer resmi pupuk bersubsidi yang hanya

menyediakan pupuk bersubsidi saja, sedangkan pupuk alternatif lainnya

serta pestisida tidak disediakan. Ada beberapa alasan kios pengecer tidak

menyediakan sarana produksi secara lengkap yaitu keterbatasan modal

180


usaha. Disamping itu juga berdasarkan pantauan bahwa ada beberapa

kios yang sudah menyediakan pupuk dan pestisida, kios dimaksud dapat di

lihat pada lampiran. Adapun jenis pupuk dan pestisida yang diperjual belikan

di kios saprodi seperti pada lampiran.

Dari kios saprodi yang dikunjungi rata-rata masih dalam kriteria kios

saprodi tahap Pertumbuhan (belum berkembang) namun sedikit sekali kios

yang tergolong kriteria kios tahap Pemantapan (berkembang).

Berdasarkan luas areal layanan, volume penjualan, kemapuan modal

dan system pengelolaan maka kios saprodi dapat diklasifikasikan dalam 3

(tiga) tipe sebagai berikut :

1). Kios Saprodi Tipe A (Tahapan Pertumbuhan atau Belum Berkembang)

Kios Saprodi dapat dikatakan berada pada tahap pertumbuhan/belum

berkembang apabila, kriterianya sebagai berikut :

- Belum memiki toko dan gudang secara khusus, luas bangunan ± 24

M2

- Luas areal pelayanan < 100 Ha

- Volume penyaluran pupuk urea < 50 ton

- Volume penjualan pupuk SP -36 < 10 ton

- Jenis dan volume pestisida yang disediakan terbatas

- Kemampuan modal masih terbatas

- Pengelolaan masih sederhana 2). Kios Saprodi Tipe B ( Tahap Pemantapan / Berkembang )

Kios pada tahap pemantangan/berkembang memiliki kriteria atau

persyaratan sebagai berikut :

- Belum memiliki toko dan gudang yang relative sederhana, luas

bangunan ± 60 m2

- Luas areal pelayanan 100 – 200 Ha

- Volume penyaluran pupuk urea < 25 - 50 ton

- Volume penjualan pupuk SP -36 < 20 ton

- Jenis dan volume pestisida yang akan disediakan terbatas

- Kemampuan modal masih terbatas

- Pengelolaan belum sepenuhnya professional.

3). Kios Saprodi Tipe C ( Tahap Mandiri )

Kios pada tahap kemandirian/maju apabila memenuhi kriteria atau sebagai

berikut :

- Memiliki toko dan gudang yang permanen, luas bangunan ± 100 m2

- Letak kios relative dekat dengan lahan usaha tani

181


- Luas areal pelayanan > 200 Ha

- Volume penjualan pupuk urea > 50 ton

- Volume penjualan pupuk SP-36 > 20 ton

- Jenis dan volume pestisida yang akan disediakan tidak terbatas ( kecuali

jenis pestisida terbatas )

- Memiliki modal yang cukup

- Pengelolaan secara professional

- Memiliki tenaga yang memahami penggunaan pupuk dan pestisida yang

baik dan benar

B. Monitoring Penyediaan Pupuk Bersubsidi

Pengawalan, penyediaan dan pengawasan pupuk bersubsidi dilakukan

mulai dari Lini II produsen, Lini III (distributor) dan LIni IV (Pengecer). Pada lini

II pengawalan secara langsung yang dilakukan dengan mengunjungi dan

melihat ketersediaan pupuk yang ada di gudang produsen. Selama dekade

2013 ketersediaan pupuk di gudang cukup tersedia sehingga tidak muncul

permasalahan di tingkat lapang. Sedangkan pengawalan secara tidak langsung

dilakukan dari laporan bulanan pupuk yang dikirim oleh proddusen ke dinas

provinsi. Rencana dan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di kabupaten/kota

Se- NTB sebagai tabel berikut:

Tabel 112. Alokasi dan Realisasi Penyaluran Pupuk Urea, SP-36 dan ZA Bersubsidi Di Kabupaten/Kota Se-Prov. NTB Tahun 2013

Alokasi Realisasi Alokasi Realisasi % Alokasi Realisasi %Jan-Des 2012 Jan-Des 2012 % Jan-Des 2012 Jan-Des 2012 Jan-Des 2012 Jan-Des 2012

1 MATARAM 1.950,00 1.831,65 93,93 358 100,00 27,94 81 20,00 24,65 2 LOBAR 13.145,00 12.930,40 98,37 2.434 1.470,00 60,38 511 423,00 82,77 3 LOMBOK UTARA 5.800,00 5.163,55 89,03 654 359,00 54,89 170 164,00 96,69 4 LOTENG 24.250,00 22.128,80 91,25 6.215 7.697,00 123,85 3.591 3.035,00 84,52 5 LOTIM 32.500,00 32.528,45 100,09 7.928 7.457,50 94,07 4.834 4.706,00 97,35 6 SUMBAWA 20.400,00 21.677,00 106,26 443 486,00 109,74 1.247 1.833,00 146,97 7 SMB. BRT 3.863,00 3.754,20 97,18 56 30,00 53,13 73 25,00 34,32 8 DOMPU 9.000,00 9.529,55 105,88 235 259,00 110,45 910 731,50 80,37 9 BIMA 17.469,00 18.176,40 104,05 1.177 1.254,50 106,55 2.136 2.139,70 100,16

10 KOTA BIMA 1.623,00 1.676,80 103,31 100 - - 97 - - TOTAL NTB 130.000,00 129.396,80 99,54 19.600,00 19.113,00 97,52 13.650 13.077,20 95,80

No Kab/KotaUREA SP-36 ZA

182


Tabel 113. Alokasi dan Realisasi Penyaluran Pupuk NPK dan Organik Bersubsidi Di Kabupaten/Kota Se-Prov. NTB Tahun 2013

No. Kab/Kota Alokasi Realisasi % Alokasi Realisasi %Jan-Des 2012 Jan-Des 2012 Jan-Des 2012 Jan-Des 2012

1 MATARAM 805 64,25 7,98 177 198,90 112,37 2 LOBAR 2.645 1.397,95 52,86 892 1.018,97 114,23 3 LOMBOK UTARA 1.425 958,95 67,29 464 1.346,72 290,24 4 LOTENG 5.248 4.151,55 79,11 1.355 1.674,42 123,57 5 LOTIM 9.055 6.518,35 71,99 2.937 3.492,56 118,92 6 SUMBAWA 6.824 5.717,20 83,78 801 1.745,90 217,97 7 SMB. BRT 1.435 264,30 18,42 280 - - 8 DOMPU 2.598 2.096,00 80,68 355 31,00 8,73 9 BIMA 5.338 4.205,40 78,78 354 478,90 135,28

10 KOTA BIMA 528 370,20 70,15 85 82,50 97,06 NTB 35.900 25.744,15 71,71 7.700 10.069,87 130,78

NPK PHONSKA DAN PELANGI PPK ORGANIK (Petroganik&Zeorganik)

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi penyaluran pupuk urea

sebesar 129.396,8 ton (99,54%) dan pupuk SP-36 sebesar 19.113

(97,52%), ZA 13.077,20 ton (95,80%), NPK sebesar 25.744,15 ton

(71,71%) dan organik sebesar 10.069,87 ton (130,78%).

Pada tahun 2013 penyediaan dan pengadaan pupuk bersubsidi

disediakan oleh 2 (dua) Produsen pupuk yaitu PT. Pupuk Kaltim dan PT.

Petrokimia Gresik. Untuk memperlancar penyaluran ke kab/kota maka

produsen menunjuk distributor untuk menyalurkan pupuk bersubsidi ke

pengecer resmi, dengan rincian nama dan jumlah distributor pupuk

bersubsidi pengecer seperti pada lampiran 1.

Agar pupuk bersubsidi sampai di tingkat petani sesuai azas 6 tepat

yaitu tepat jenis, jumlah, harga, dosis, tempat, dan mutu, maka telah

dilakukan pengawasan yang intensif ke tingkat lapang, dengan hasil

pengawasan sebagai berikut:

1. Harga pupuk bersubsidi di tingkat petani berdasarkan Permentan

Nomor: 87/Permentan/SR.130/12/2011 Tentang Tentang Keb.&HET

Pupuk bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013

Tabel 114. Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Tahun 2013

No. Jenis Pupuk Harga 1. 2. 3. 4. 5.

Urea ZA SP-36 NPK Organik

Rp. 1. 800,- per kg Rp. 1. 400,- per kg Rp. 2. 000,- per kg Rp. 2. 300,- per kg Rp. 500,- per kg

183


Harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi berlaku dalam kemasan 50 kg,

40 kg atau 20 kg yang dibeli petani, pekebun, peternak,

pembudidayaan ikan di penyalur lini IV secara tunai.

2. Harga pupuk bersubsidi di tingkat kios pengecer (Lini IV) Tahun 2013

Hasil pemantauan harga pupuk bersubsidi di tingkat lapang sebagai

berikut:

No. Jenis Pupuk HET Harga Tingkat Lapang 1. 2. 3. 4. 5.

Urea SP-36 ZA NPK ORGANIK

Rp. 1.800 / kg Rp. 2.000 / kg Rp. 1.400 / kg Rp. 2.300 / kg Rp. 500 / kg

Rp. 1.800 – 2.000/kg Rp. 2.000 – 2.500/kg Rp. 1.400 – 1.750/kg Rp. 2.300 – 2.750/kg Rp. 500 – 750/kg

Harga eceran pupuk di tingkat pengecer bervariasi, pada saat

ketersediaan pupuk di lapangan cukup tersedia, maka harga pupuk

bersubsidi di tingkat petani masih sesuai HET, namun jika pupuk

kurang tersedia akibat distribusi yang tidak lancar, sementara petani

pada waktu itu sangat membutuhkan, maka akan terjadi harga pupuk di

atas HET yang ditetapkan. Beberapa hal yang memicu harga pupuk

diatas HET, yaitu :

- Petani membeli pupuk secara eceran.

- Adanya sistem pembelian pupuk secara paket.

- Pengelola kios penyalur (Lini IV) kurang memahami aturan

penyaluran pupuk bersubsidi.

- Beberapa kios tidak mendata ulang pembeli pupuk, yang

menyebabkan pupuk bersubsidi tidak tersalur sesuai RDKK yang

telah disusun oleh kelompok.

3. Pengadaan alat pasca panen

Jagung merupakan komoditi andalan NTB sehingga jagung

dihjadikan komoditi andalan. Untuk menunjang kegiatan PIJAR maka

pemerintah provinsi melalui dana APBD I TA. 2013 menagalokasikan

dana pengadaan alat pertanian seperti corn sheler yang akan diberikan

kepada kelompok tani. Adapun nama kelompok tani penerima corn

sheler sebagai berikut :

184


Tabel 115. Nama Kelompok Tani Penerima Corn Sheler

Kecil Besar1 Dusun Tenges-enges Desa Dasan Tapen Kec. Gerung Kel. Tani Tenges-enges Talib v2 Desa Sesek Kec. Gunung Sari Kel. Tani Pade Girang H. Djafar v1 Dusun Bagik Nunggal Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan Kel. Tani" Pada Maju II" Supratman v2 Dusun Tanak Petak Daya Desa Loloan Kec. Bayan Kel. Tani "Gema Nusantara" Setianom v3 Dusun Temuan Sari Desa akar-akar Kec. Akar-akar Kel. Tani SPB 212 Wildan v1 Desa Mertak Tombok Kecamatan Praya Kel. Tani Karya Bakti Ramli Ahmad v2 Desa Pengengat Pujut Kel. Tani Urip Anyar I Bp. Nurul Hidayati v1 Desa Toya Kec. Aikmel Kel. Tani Aiklomak Muksin v2 Desa Tanjung Kec. Labuhan Haji Kel. Tani Darul Muhsin Nasirudin v3 Desa Kembang Kerang Daya Kec. Aikmel Kel Tani "Ar Rachman" Ismail, S.Pd v4 Desa Belanting Kec. Sambalia Kel. Tani Tekad Sejahtera Suciandi v1 Desa Rhee Loka Kecamatan Rhee Kel. Tani "Pariri Diri" Syarafuddin B v2 Dusun Krida Desa Jamu Kec. Lunyuk Kel. Tani Ruat Loka Arifin v3 Peliuk Kuang Reme, Tanjung Menangis Kel. Brang Biji Sumbawa Kel. Tani Batu Kuping, Nurdin Abdullah v4 Desa Motong Kecamatan Utan Kel, Tani Kuang Ras II Abdullah v5 Desa Luk Kecamatan Rhee Kel. Tani Karya Subur Jupri v6 Desa Mapin Kebak Kec. Alas Barat Kel. Tani Saling Beme I Mahsun v1 Desa Airsuning Kecamatan Seteluk Kel. Tani "Orong Betok" M. Nur v2 Desa Tambak Sari Kecamatan Poto Tano Kel. Tani "Tekat Maju" Abdullah Wahab v1 Desa Ta'a Kempo Kel. Tani Sub Santuka Sukarno v2 Desa Kramat Kilo Kel. Tani Mada Oi U'a Ishaka v3 Desa Temba Lae Pajo Kel. Tani So Rado I A. Malik v4 Dusun Pusaka Desa Kadindi Pekat kel. Tani Ingin Maju Ll. Wildan v5 Desa O'o Dompu Kel. Tani Onderneming H. Nasarudin v6 Desa Cempi Jaya Kel. Tani Doro Late Muhtar v

8 1 Desa Pandai Kecamatan Woha Kel. Tani " So Langguru II" Anwar Rahman v2 Desa Piong Kec, Sanggar Kel. Tani Sodai Beno Sarbini Hamzah v

14 13JUMLAH

3 LOMBOK TENGAH

4 LOMBOK TIMUR

5 SUMBAWA

6 SUMBAWA BARAT

7 DOMPU

BIMA

Corn Sheler

1 `LOMBOK BARAT

2 LOMBOK UTARA

NO KABUPATEN ALAMAT NAMA KELOMPOK NAMA KETUA

(4) Sinkronisasi Pengawas Pupuk dan Pestisida

Pupuk dan pestisida merupakan salah satu sarana produksi yang penting

dalam ushatani. Berbagai jenis pupuk dan pestisida yang beredar dilapang,

oleh karena itu untuk menyamakan persefsi maka tel;ah dilakukan

sinkronisasi pengawas pupuk dan pestisida tingkat provinsi dengan hasil

rumusan sebagai berikut :

1. Nusa Tenggara Barat sebagai daerah penyangga pangan Nasional, oleh

karena itu harus diperhatikan berbagai hal termasuk yang terkait dengan

sarana produksi khususnya pupuk dan pestisida harus tersedia sesuai

dengan prinsip 6 tepat (mutu, jenis, harga, tempat,waktu, jumlah). Peran

semua pihak terkait dengan capaian target produksi sebesar 2,3 juta ton

GKG pada tahun 2014 sangat diharapkan.

2. Dengan keterbatasan lahan yang ada dan bahkan semakin berkurang dan

semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka perlu upaya sistem

budidaya yang lebih intensif agar produksi yang ditargetkan dapat

tercapai. Salah satunya adalah dengan melakukan pemupukan secara

berimbang dan penggunaan bahan-bahan kimia (pupuk dan pestisida)

secara bijaksana. Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi belum

185


memperlihatkan penyaluran yang berimbang perjenis pupuk. Sehubungan

dengan hal tersebut dalam rangka mensosialisasikan pengembangan

pemupukan berimbang, maka diharapkan kepada semua pihak terkait

agar lebih intensif untuk melakukan sosialisasi yang dilakukan secara

berjenjang agar petani dapat meningkatkan penggunaan pupuk majemuk

NPK dan pupuk organik untuk usaha taninya.

3. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) tingkat Provinsi dan

kabupaten/kota diharapkan agar dapat melakukan pengawasan secara

lebih intensif mengingat banyaknya pupuk maupun pestisida yang illegal.

4. Permasalahan yang sering muncul terkait dengan pupuk subsidi adalah

tidak tersedianya pupuk secara cukup pada saat puncak musim tanam

dan harga pupuk subsidi tidak sesuai HET yang telah ditetapkan oleh

pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka produsen maupun

distributor pupuk diharapkan untuk lebih tanggap dan mengevaluasi

kembali penyebab munculnya permasalahan khususnya ketersediaan

pupuk pada saat puncak tanam. Ketersediaan pupuk di gudang- gudang

sentra-sentra produksi perlu diperhatikan, agar petani dapat memperoleh

pupuk pada saat dibutuhkan.

5. Dengan adanya MOU antara kementerian Pertanian dengan Kejaksaan

dan Kepolisian, maka permasalahan-permasalahan yang terkait dengan

penyelewengan penyaluran pupuk dan pestisida diharapkan dapat

diminimalisir. Sehubungan dengan itu semua pihak yang terkait

diharapkan untuk bekerja secara professional sesuai dengan tufoksi yang

ada, agar permasalahan penyaluran pupuk maupun pestisida yang illegal

dapat ditekan.

6. Mengingat NTB sebagai penyangga pangan nasional, maka dukungan

pemerintah pusat khususnya dalam hal pendanaan untuk kegiatan KP3

sangat diharapkan agar target capaian produksi yang telah ditetapkan

dapat tercapai. Dukungan pemerintah pusat dalam hal peningkatan

produktivitas sangat diperlukan, sehingga pusat juga perlu memfasilitasi

dalam hal pendanaan. Demikian juga dengan pemerintah provinsi dan

kabupaten/kota melalui Dana APBD I/APBD II, diharapkan agar

menyediakan untuk untuk operasional KP3.

7. Dana Subsidi yang dikeluarkan untuk pupuk bersubsidi cukup besar.

Secara nasional + 16 trilyun, sehubungan dengan hal tersebut diharapkan

kepada semua pihak terkait baik pemerintah, Produsen , distributor dan

Penyalur Lini IV agar melakukan pengamanan terhadap penyaluran pupuk

186


bersubsidi dan melakukan penertiban administrasi terkait dengan

penyaluran pupuk bersubsidi sehingga pupuk subsidi dapat dinikmati oleh

petani.

8. Sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia

nomor: 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran

Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, bahwa Produsen secara

berjenjang wajib menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi dan

juga melakukan pembinaan agar pupuk bersubsidi dapat sampai ke

petani sesuai sasaran.

9. Untuk menindaklanjuti Permendag tersebut di atas, maka diharapkan agar

Dinas yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dan

kabupaten/kota untuk lebih selektif dalam merekomendasikan

Distributor/penyalur lini IV yang akan menyalurkan pupuk bersubsidi. Dan

juga ada koordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi dan

Kabupaten/Kota dalam merekomendasikan Distributor/penyalur lini IV.

10. Penyalur lini IV, harus mencantumkan daftar harga pupuk bersubsidi di

kiosnya, agar petani dapat mengetahui HET pupuk bersubsidi. Apabila

masih dijumpai kios penyalur yang belum mencantumkan HET pupuk

bersubsidi, maka Distributor berkewajiban untuk memberikan peringatan

atau teguran.

11. Perlu ada pendataan terhadap daerah-daerah sentra produksi pertanian

yang berada dipedalamam dan sukar dijangkau sehingga kesulitan

memperoleh pupuk bersubsidi. Dengan adanya pendataan kita dapat

mengambil langkah-langkah yang tepat sehingga petani dapat

memperoleh pupuk bersubsidi. Untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau

mungkin ada pemberlakuan HET secara khusus.

12. Pupuk bersubsidi dialokasikan untuk 5 sub sektor yaitu: sub sektor

tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kelautan dan

perikanan. Karena yang menggunaan pupuk subsidi lintas sektor, maka

diharapkan agar Pemda melalui Biro Ekonomi untuk mengkoordinir atau

memfasilitasi sub sektor terkait, terutama dalam hal penyusunan RDKK

pupuk bersubsidi. RDKK pupuk bersubsidi yang tersusun selama ini

hanya untuk tanaman pangan, padahal sub sektor lain juga membutuhkan

pupuk subsidi.

13. Dari hasil evaluasi penyaluran pupuk khususnya urea dibeberapa

kabupaten menunjukkan bahwa penyaluran pupuk urea sudah mencapai

60 – 70 % dari alokasi yang ditetapkan. Memperhatikan quota pupuk urea

187


NTB untuk kebutuhan Juni sampai dengan Desember 2013 masih tersisa

sebanyak 58.656,35 ton, maka dikhawatirkan akan terjadi kekurangan

pupuk urea, karena pada periode yang sama pada tahun 2011, realisasi

penyaluran mencapai 66.359 ton. Dengan kondisi yang demikian dan

melihat rencana tanam petani khususnya padi dan jagung yang masih

cukup luas maka perlu ada tambahan alokasi pupuk bersubsidi untuk

petani di Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu diharapkan masing-

masing kabupaten/kota untuk mengevaluasi kembali kebutuhan pupuk

bersubsidi dimasing-masing daerah dan mengajukan usulan tambahan

apabila diperkirakan alokasi yang ada di daerah tidak mencukupi sampai

dengan Desember 2013. Usulan dari kabupaten/kota akan dijadikan

sebagai bahan pengajuan permohonan tambahan alokasi pupuk

bersubsidi oleh provinsi ke pemerintah pusat. Masing-masing

kabupaten/kota harus menjamin agar pupuk yang dialokasikan dapat

tersalur dan dimanfaatkan oleh petani secara maksimal sesuai

rekomendasi yang dianjurkan.

14. Untuk mempercepat atau meningkatkan penggunaan pupuk majemuk

(NPK) dan pupuk organik oleh petani, maka diharapkan agar Produsen

dan distributor untuk membuat demplot-demplot percontohan di tempat-

tempat yang mudah dilihat oleh petani. Dan berkoordinasi dengan Dinas

Pertanian /Instansi yang menangani penyuluhan dikabupaten/kota dalam

pelaksanaan kegiatan demplot.

15. Untuk mencegah terjadinya kelangkaan dan lonjakan harga pupuk pada

saat dibutuhkan oleh petani, maka ketersediaan pupuk ditingkat lapang

harus tersedia secara cukup. Minimal 2 minggu ke depan harus ada di

penyalur Lini III dan III minggu ke depan pada saat puncak tanam .

16. Dalam rangka pengamanan ketersediaan dan penyaluran pupuk

bersubsidi, diharapkan secara berkala ada pertemuan dengan KP3,

produsen dan distributor.

17. PT. Pupuk Kaltim dan PT. Petrokimia Gresik akan melakukan evaluasi

secara berkala terhadap Distributornya. Apabila ada Distributor yang

melakukan penyimpangan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi, maka

akan dikenakan sanksi. Demikia juga dengan Distributor sesua

kewenangannnya agar melakukan evaluasi secara berkala kepada

Penyalur Lini IV dan apabila ada penyalur yang menyalahi aturan akan

dikenakan sanksi.

18. Diharapkan Pemerintah Pusat untuk mengadakan pelatihan PPNS bidang

pupuk dan pestisida.

188


Permasalahan Dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan yang dijumpai pada kegiatan perbenihan dan sarana

produksi sebagai berikut:

1. Laporan Pembinaan dan Monitoring Bantuan Benih ( Subsidi Harga, CBN dan BLBU)

a) Penyaluran bantuan benih yang bersumber dari Bantuan Langsung

Benih Unggaul (BLBU) khususnya untuk kegiatan SL-PTT mengalami

keterlambatan, karena BLBU baru bisa tersalur pada bulan Mei.

Sedangkan Kelompok Tani pelaksana SL-PTT sudah mulai tanam pada

bulan Maret 2013.

b) Dengan adanya keterlambatan dalam penyaluran BLBU tahun 2013,

beberapa kelompok tani di kabupaten menggunakan benih sendiri,

sehingga BLBU untuk kegiatan SL-PTT dialihkan untuk BLBU Non SL-

PTT.

c) Pendistribusian benih yang tidak tepat waktu, mengakibatkan jadwal

tanam yang telah direncanakan mengalami kemunduran, sehingga di

beberapa kabupaten tidak mampu merealisasikan bantuan benih yang

dialokasikan di wilayahnya. Hal tersebut menyebabkan terjadinya

realokasi BLBU dari alokasi per kabupaten/kota yang telah ditetapkan

melalui keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan yang tercantum

di dalam Petunjuk Teknis BLBU TA. 2013 mengalami revisi.

d) Keterlambatan penyaluran benih BLBU, menyebabkan pergeseran

tanam bagi petani pelaksana SL-PTT ke MH 2013/2013. Hal tersebut

berpengaruh terhadap peningkatan produksi Tahun 2013.

e) Keterlambatan penyaluran benih BLBU, menyebabkan terjadinya

perubahan atau revisi Calon Petani Calon Lokasi (CPCL), sehingga

menyebabkan terjadinya beberapa kali revisi SK penetapan CPCL.

f) Kurangnya koordinasi antara BUMN pemenang tender (PT. Sang Hyang

Seri Persero) dengan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

g) Penangkar lokal belum diberdayakan secara optimal atau kerjasama

antara BUMN dengan penangkar lokal dalam hal penyediaan benih

untuk memenuhi kegiatan bantuan benih yang bersumber dari BLBU

masih minim. Dengan adanya BLBU diharapkan juga dapat

menumbuhkan atau mengembangkan penangkar lokal, sehingga

pengangkar lokal dapat berkembang.

189


h) Minimnya laporan perkembangan kegiatan bantuan benih baik dari

Bantuan Langsung Benih Unggul maupun Cadangan Benih Nasional

dari tingkat lapang. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kesulitan

dalam memantau secara menyeluruh dampak dari bantuan benih

dimasing-masing wilayah.

Upaya yang dilakukan untuk pemecahan masalah :

a) Meningkatkan koordinasi dengan BUMN ( PT. Sang Hyang Seri)

agar pendistribusian benih dapat dilaksanakan tepat waktu atau

beberapa minggu sebelum jadwal tanam.

b) Melakukan revisi terhadap SK penetapan maupun persetujuan

CPCL baik oleh kabupaten maupun provinsi.

c) Berkoordinasi secara intensif dengan kabupaten/kota agar

melaporkan perkembangan bantuan atau kegiatan-kegiatan yang

dialokasikan di daerahnya.

2. Pemberdayaan Penangkar

a) Laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan penangkar yang dikirim

oleh Dinas Pertanian kabupaten/Kota masih bersifat umum dan belum

menggambarkan dampak dari kegiatan pemberdayaan penangkar

benih tanaman pangan (Padi dan kedelai) secara utuh.

b) Dampak dari kegiatan pemberdayaan penangkar yang dilaksanakan

dikabupaten/kota belum tergambar dalam laporan yang dikirim ke

provinsi. Diharapkan ke depan agar dalam laporan disampaikan

secara rinci hasil dan manfaat dari pelaksanaan kegiatan yang

dilaksanakan. Sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan suatu

kegiatan.

c) Saran-saran yang dicantumkan dalam laporan masih sebatas

permintaan bantuan, bukan mengoptimalkan bantuan yang telah

diberikan. Semestinya bantuan yang diberikan berupa alat yang dibeli

dan hasil dari kegiatan menjualan berupa benih dilaporkan agar

provinsi mendapat informasi yang jelas sehingga dampak dari

bantuan dapat diketahui.

3. Permasalahan pada alat mesin pertanian

a) Diharapkan agar kabupaten untuk lebih melakukan pengawalan kepada

kelompok tani agar peralatan yang telah dibeli dapat bermanfaat secara

maksimal.

190


b) Perlu ada pelatihan penangan pasca panen baik bagi bagi petugas

teknis provinsi, kabupaten dan juga petani/kelompok tani atau gapoktan

sehingga sasaran penguran susut hasil sebesar 1 % pertahun dapat

tercapai.

c) Laporan perkembangan pelaksanan kegiatan dari kabupaten/kota

sangat sulit diperoleh, sehingga provinsi mengalami kesulitan dalam

memantau perkembangan kegiatan yang ada di kabupaten/kota.

d) Karena Struktur Organisasi dibeberapa Daerah berbeda dengan struktur

organisasi pusat, maka untuk menghindari terjadinya permasalahan

dalam penyelesaian kegiatan yang terkait dengan kegiatan yang

merupakan tufoksi Ditjen Prasarana dan Sarana, diharapkan agar ada

surat penegasan dari Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana tentang

pelaksana kegiatan di daerah. Hal tersebut dapat dituangkan dalam

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan.

e) Laporan perkembangan pelaksanan kegiatan dari kabupaten/kota

sangat sulit diperoleh, sehingga provinsi mengalami kesulitan dalam

memantau perkembangan kegiatan yang ada di kabupaten/kota.

4. Permasalahan di bidang pupuk dan pestisida

a) Pengelola kios pengecer pupuk bersubsidi masih ada yang belum

memahami aturan penyaluran pupuk bersubsidi secara utuh, sehingga

terjadi penyelewengan pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi dan

masih banyak kios yang tidak memiliki gudang khusus (keberadaan

penataan kios pengecer seadanya) sehingga tidak bisa menyetok pupuk

untuk 1-2 bulan ke depan.

b) Keragaan Sarana produksi yang dijual di kios masih terbatas atau

masih belum lengkap, dikarenakan kurangnya permodalan kios.

Keterbatasan modal yang dimiliki oleh pengelola kios saprodi berdampak

terhadap ketidaklancaran petani dalam memperoleh pupuk bersubsidi,

hal tersebut sangat berdampak terhadap ketepatan waktu penggunaan

sarana produksi khususnya penggunaan pupuk yang terlambat di tingkat

lapang.

c) Produsen dan Distributor agar meningkatkan fungsi pembinaan dan

pengawasannya, sehingga adanya pengecer resmi yang menjual pupuk

tanpa RDKK dapat diberikan teguran/sanksi.

d) Pengetahuan pengelola kios tentang jenis pupuk dan pestisida terdaftar

masih kurang.

191


e) Tidak tersedianya data base keberadaan alsintan, menyebabkan

kesulitan untuk mendata jumlah dan jenis alsintan yang ada dimasing-

masing kabupaten/kota

f) Jenis alsintan pasca panen yang dikelola oleh kelompok/UPJA masih

kurang sehingga perlu perhatian pemerinmtah..

5. Survei Pengukuran Susut Hasil Padi

Permasalahan–permasalahan yang dijumpai di lapangan selama

pelaksanaan survei susut padi sebagai berikut :

a) Pelaksanaan kegiatan workshop tingkat nasional sangat dekat dengan

waktu pelaksanaan survei (masa panen petani) sehingga realisasi

pelaksanaan survei susut padi subround I kurang dari 100% dikarenakan

oleh sebagian petani yang menjadi responden sudah panen.

b) Dana yang tersedia untuk pelatihan pencacah survei susut padi tingkat

provinsi kurang sehingga jumlah peserta yang dapat dilatih sedikit dan

tidak sebanding dengan sebaran sampel yang ada.

c) Dana yang tersedia untuk pembelian alat survei sangat kurang, sehingga

volume alat yang dapat dibeli tidak sesuai dengan kebutuhan optimal.

Hal ini berdampak pada kurang lancar dan optimalnya pelaksanaan

kegitan survei.

d) Dengan keterbatasan alat yang ada maka pelaksanaan survei susut

berjalan kurang lancar.

e) Kinerja petugas kabupaten belum optimal karena tidak tersedianya dana

konsultasi ke provinsi dan honor/insentif petugas .

f) Petugas survei yang sudah dilatih tidak bersedia melakukan pencacahan

di luar wilayah binaannya, sehingga terjadi lewat panen (subround II).

g) Data listing (subround II) yang dikirim BPS masih kurang jika dibanding

dengan quota, terutama pada sampel penggilingan di Kabupaten

Lombok Timur.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk pemecahan masalah sebagai

berikut:

a) Waktu workshop tingkat pusat agar secepatnya diselenggarakan,

minimal 2 bulan sebelum pelaksanaan survei.

b) Anggaran untuk pelatihan petugas survei ditingkat provinsi perlu

ditambah sehingga jumlah petugas survei yang akan dilatih seimbang

dengan wilayah

192


c) Anggaran untuk pengadaan alat pasca panen perlu ditambah agar alat

yang dapat dibeli untuk kegiatan survei seimbang dengan sebaran

sampel.

d) Perlu penganggaran untuk insentif/honor kabupaten maupun provinsi

untuk menngoptimalkan kinerja petugas.

e) Kedepannya harapan kami agar anggaran untuk pengadaan alat pasca

panen ditambah sehingga alat yang akan dibeli cukup untuk kelancaran

kegiatan survei.

f) Anggaran untuk insentif/honor petugas kabupaten maupun provinsi

ditambah, sehingga dapat meningkatkan kinerja petugas.

g) Diharapkan peserta pelatihan pencacah berasal dari kecamatan sampel

terpilih.

193


IV. PENUTUP Dari uraian yang disampaikan, terdapat beberapa permasalahan yang perlu

mendapat perhatian, antara lain :

1. Realisasi Tanam Tanaman Pangan MT. 2011/2013 dan MT. 2013 berdasarkan SP

Tanaman Pangan adalah sebagai berikut :

Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi %1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 121 PADI TOTAL 298,429 300,897 100.83 96,759 130,093 134.45 395,188 430,990 109.06

PADI SAWAH 241,669 244,048 100.98 96,759 129,785 134.13 338,428 373,833 110.46 PADI LADANG 56,760 56,849 100.16 - 308 #DIV/0! 56,760 57,157 100.70

2 JAGUNG 75,475 100,747 133.48 25,500 18,520 72.63 100,975 119,267 118.12 3 KEDELAI 35,630 14,443 40.54 51,145 50,870 99.46 86,775 65,313 75.27 4 KACANG TANAH 13,412 11,589 86.41 16,550 14,152 85.51 29,962 25,741 85.91 5 KACANG HIJAU 22,535 13,807 61.27 21,585 17,309 80.19 44,120 31,116 70.53 6 UBI KAYU 6,183 4,666 75.46 1,492 665 44.57 7,675 5,331 69.46 7 UBI JALAR 425 370 87.06 1,005 903 89.85 1,430 1,273 89.02

MT. 2012 (HA) TOTAL (HA)KOMODITASNO

MT. 2011/2012 (HA)

2. Sedangkan Realisasi Panen Tanaman Pangan Tahun 2013 berdasarkan SP

Tanaman Pangan adalah sebagai berikut :

NO KOMODITASTarget Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi %

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

1 PADI TOTAL 286,346 298,472 104.23 91,921 128,472 139.76 378,267 426,944 112.87 PADI SAWAH 229,586 242,040 105.42 91,921 128,216 139.48 321,507 370,256 115.16 PADI LADANG 56,760 56,432 99.42 - 256 #DIV/0! 56,760 56,688 99.87

2 JAGUNG 71,701 98,997 138.07 24,225 18,053 74.52 95,926 117,050 122.02 3 KEDELAI 33,849 18,931 55.93 48,582 43,173 88.87 82,431 62,104 75.34 4 KACANG TANAH 12,742 11,735 92.10 15,707 14,138 90.01 28,449 25,873 90.95 5 KACANG HIJAU 21,408 17,360 81.09 20,506 14,238 69.43 41,914 31,598 75.39 6 UBI KAYU 6,183 2,324 37.59 1,492 3,647 244.44 7,675 5,971 77.80 7 UBI JALAR 513 370 72.12 955 907 94.97 1,468 1,277 86.99

JANUARI - JUNI JULI - DESEMBER TOTAL (HA)

3. Produksi padi, jagung, dan kedelai di NTB berdasarkan Angka Sementara (ASEM)

Tahun 2013 adalah produksi Padi mencapai 2114.231 ton GKG atau naik 2,28 %

dibandingkan Atap 2011. Produksi Jagung 642.674 ton PK atau naik 40,66 % dari

ATAP 2011. Sedangkan produksi kedelai 74.156 ton BK atau turun 15,83% dari

produksi tahun 20132. Kondisi ini dapat meyakinkan kita bahwa kebutuhan

masyarakat Nusa Tenggara Barat khususnya beras telah aman, bahkan cenderung

surplus.

4. Untuk memacu peningkatan produksi padi, penerapan pemupukan tepat waktu dan

tepat jumlah diharapkan dapat menjadikan petani lebih bijak dalam menggunakan

pupuk terutama pada tanaman padi.

194


5. Sebagai Upaya mensukseskan Program Surplus Beras 10 juta ton tahun 2014 tingkat

nasional, dan menuju 2,3 juta ton produksi padi di NTB tahun 2014, Sasaran Program

Tanaman Pangan telah disepakati dengan Kabupaten/Kota yang telah dituangkan

dalam Keputusan Kepala DInas Pertanian Tanaman PAngan dan Hortikultura

Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : Prod. TP.841.1/213/Diperta TPH/2013

Tanggal 24 September 2013 Tentang Sasaran Program Peningkatan Produksi

Tanaman Pangan Tahun 2013 di Nusa Tenggara Barat.

6. Berdasarkan hasil kesepakatan dengan Dinas Pertanian Kabupaten/kota sasaran

produksi komoditi utama tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, kacang tanah,

kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar) tahun 2013 adalah :

No KABUPATEN/

KOTA PANEN PROV PROD 12/13 2013 TOTAL (HA) (KW/HA) (TON)

1 PADI 307,932 113,402 421,334 409,235 53.56 2,191,714

PADI SAWAH 251,882 113,402 365,284 353,185 55.32 1,953,657

PADI LADANG 56,050 - 56,050 56,050 42.47 238,058

2 JAGUNG 96,743 23,522 120,265 114,314 65.09 744,111

3 KEDELAI 37,487 54,793 92,280 90,434 14.59 131,976

4 KACANG TANAH 13,362 16,368 29,730 28,301 15.56 44,045

5 KACANG HIJAU 21,214 23,854 45,068 42,842 10.69 45,809

6 UBI KAYU 6,140 1,489 7,629 7,629 140.98 107,554

7 UBI JALAR 510 945 1,455 1,393 123.91 17,264

SASARAN KABUPATENTANAM

7. Serangan OPT pada tanaman pangan tahun 2013 relatif aman, dan dibandingkan

dengan luas serangan pada tahun lalu mengalami penurunan. Intensitas serangan

sebagian besar kategori ringan dan telah dilakukan upaya pengendalian. Beberapa

jenis OPT yang serangannya cukup luas dan perlu diwaspadai yaitu : penggerek

batang, blas, kresek, tungro, wereng batang coklat, tikus, dan hama putih pada

tanaman padi; belalang, penggerek batang, penggerek tongkol, ulat grayak pada

tanaman jagung; belalang, kumbang tanah kuning, lalat bibit, belalang, penggerek

polong, dan ulat grayak pada kedelai; penyakit karat daun, bercak daun, pelipat daun,

virus belang pada kacang tanah. Komulatif luas serangan dan luas pengendalian

OPT pada tanaman pangan pada Tahun 2013 yaitu :

• Tanaman padi : luas serangan 11.033,34 ha dan luas pengendalian

11.860,23 ha (107,49 %).

• Tanaman jagung : luas serangan 1.209,20 ha dan luas pengendalian

786,70 ha ( 65,06 %).

195


• Kedelai : luas serangan 1.302,95 ha dan luas pengendalian 1.232,65 ha

( 94,60 %).

• Tanaman kacang tanah : luas serangan 530,00 ha dan luas pengendalian

386,25 ha ( 72,88 %).

• Tanaman kacang hijau : luas serangan 134,00 ha dan luas pengendalian

118,00 ha (88,06 %).

8. Kondisi iklim pada Tahun 2013 dengan curah hujan yang cukup banyak selama

periode tanam berdampak pada meningkatnya luas tanam pada komoditi tanaman

pangan terutama padi dan jagung. Namun demikian terjadinya anomali iklim /

kejadian iklim ekstrim yang ditandai dengan tingginya curah hujan dalam waktu relatif

singkat di suatu wilayah dan suatu waktu, sementara di wilayah lain terjadi

kekurangan curah hujan telah menyebabkan terjadinya bencana alam banjir dan

kekeringan pada komoditi tanaman pangan di beberapa daerah di Nusa Tenggara

Barat. Luas tanaman pangan yang terkena banjir dan kekeringan pada Tahun 2013

meningkat dibandingkan kejadian banjir dan kekeringan pada beberapa tahun

sebelumnya. Komulatif luas bencana alam pada tanaman pangan di Provinsi Nusa

Tenggara Barat Tahun 2013 sebagai berikut :

• Bencana alam kekeringan seluas 6.517,2 Ha dan yang mengalami puso

seluas 872,7 Ha dengan rincian masing-masing komoditas :

-. Padi : terkena 3.184,4 Ha; puso 387,7 Ha.

-. Jagung : terkena 3.073,3 Ha; puso 425 Ha.

-. Kedelai : terkena 163 Ha; Puso 60 Ha.

-. Kacang Tanah : terkena 142,5 Ha.

• Bencana alam banjir seluas 7.721 Ha dan yang mengalami puso seluas

2.235,7 Ha dengan rincian :

-. Padi : terkena 7.198,2 Ha; puso 1.998,2 Ha.

-. Jagung : terkena 413,5 Ha; puso 133,7 Ha.

-. Kedelai : terkena 96 Ha; puso 93 Ha.

-. Kacang tanah : terkena 7 Ha; Puso 7 Ha.

-. Kacang hijau : terkena 6,3 Ha; puso 3,8 Ha.

9. Perlu terus ditingkatkan kewaspadaan terhadap serangan OPT melalui pengamanan

tanaman secara ketat yaitu dengan meningkatkan pemantauan dan pengamatan OPT

lebih intensif dan pengendalian dini terhadap sumber serangan.

10. Penerapan pola tanam untuk memutuskan siklus hidup OPT perlu terus dilakukan

penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat karena beberapa tahun terakhir pola

196


tanam di beberapa daerah tampaknya tidak ditepati lagi sehingga hampir setiap

waktu terdapat pertanaman padi di lapangan.

11. Terjadinya mutasi menjadi tenaga struktural sangat mempengaruhi kinerja

perlindungan tanaman. Untuk mengatasi permasalah tersebut telah dilakukan

pendekatan ke pemerintah kabupaten/kota dan kekurangan tenaga perlindungan

tanaman telah dipenuhi, namun masih perlu dilakukan pembinaan dan pelatihan

tekhnis untuk meningkatkan kemampuannya terutama dalam menangani masalah

OPT.

12. Kegiatan-kegiatan untuk menumbuhkan semangat petani/kelompok tani untuk dapat

melakukan tindakan pengendalian dini melalui gerakan spot-stop pengendalian OPT

dan gerakan pengendalian di tingkat lapang perlu ditingkatkan.

13. Persediaan sarana pengendalian OPT (pestisida dan alat pengendalian OPT) masih

mencukupi untuk melakukan antisipasi dan pengendalian serangan OPT.

14. Rata-rata jumlah curah hujan di provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 sebesar

1.433 mm. Apabila dibandingkan dengan rata-rata jumlah curah hujan Tahun 2011

sebesar 1.396 mm berarti pada Tahun 2013 terjadi peningkatan jumlah curah hujan

sebesar 37 mm.

15. Untuk membantu petani yang pertanaman padi sawahnya mengalami puso maka

pada tahun 2013 telah dialokasikan bantuan penanggulangan padi puso (BP3) dari

anggaran yang ada di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

kementerian Pertanian untuk areal seluas 772,65 Ha dengan nilai sebesar Rp.

2.858.805.000,- di tiga kabupaten yaitu Sumbawa Rp.969.400.000.- (262 ha),

Sumbawa Barat Rp. 117.105.000,- ( 31,65 Ha), dan Bima Rp. 1.772.300.000,- (479

Ha).

16. Seiring dengan perkembangan teknologi budidaya maka pengenalan, pengembangan

dan penggunaan varietas unggul baru yang tahan serangan OPT, pergiliran varietas,

diversifikasi varietas perlu dikembangkan karena varietas unggul yang sedang

berkembang dewasa ini sudah kurang tahan terhadap serangan OPT.

17. Menghadapi perubahan iklim dengan pola hujan yang semakin tidak menentu maka

untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim yang terjadi (banjir dan kekeringan),

beberapa upaya yang dilakukan antara lain :

a. Melakukan sosialisasi kondisi iklim, awal dan akhir musim hujan, jalur

aman tanam padi. Untuk itu koordinasi dengan BMKG terus dilaksanakan

dan ditingkatkan agar dapat disampaikan informasi iklim per zona musim

secara berkesinambungan.

197


b. Melakukan pandataan/inventarisasi daerah-daerah terkena dampak perubahan

iklim (banjir dan kekeringan) untuk dapat melakukan langkah-langkah

antisipasi dan penyesuaian pola tanam.

c. Tetap melakukan sosialisasi dan penyuluhan pola tanam untuk mengantisipasi

terjadinya bencana alam (kekeringan/banjir) dan pemutusan siklus hidup OPT.

d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait khususnya Dinas PU (Pengairan)

dan kabupaten/kota dalam melakukan distribusi air secara bergilir, terencana

dan terarah dengan pengarian sistem gilir-giring.

e. Perbaikan/pengelolaan jaringan irigasi baik yang ditangani oleh Dinas

pekerjaan Umum maupun Dinas pertanian. Kegiatan pelebaran saluran irigasi,

pembersihan dan pendalamam saluran di beberapa daerah terbukti sangat

efektif mengantisipasi dampak negative dari perubahan iklim.

f. Pembuatan/rehab embung, sumur bor, pompa air tanah dangkal.

g. Melakukan Optimasi lahan Pertanian dan konservasi lahan pertanian.

h. Mobilisasi dan optimalisasi penggunaan pompa air. Oleh karena itu perlu di

perbanyak pengadaan mesin pompa air dan didirtribusikan ke tingkat

kabupaten/kota.

18. Sebagian besar penangkar masih menanam varietas-varietas yang sudah lama,

karena disesuaikan dengan permintaan petani di masing-masing wilayah.

19. Kegiatan pemberdayaan penangkar perlu lebih dioptimalkan, agar industri perbenihan

di daerah berkembang.

20. Peranan Asbenindo daerah sebagai wadah yang bergerak dalam dunia perbenihan

perlu di pacu agar industri perbenihan daerah berkembang dengan baik.

21. Asbenindo kabupaten/kota lebih mendekatkan diri dengan instansi-instansi terkait dan

lebih aktif untuk mencari informasi yang berhubungan dengan peluang-peluang usaha

dibidang perbenihan.

22. Agar sarana produksi (pupuk, benih dan pestisida) tersedia secara 6 tepat, maka

perlu koordinasi, pengawasan yang lebih intensif dari produsen, distributor dan

pemerintah daerah secara bersama-sama.

23. Perlu ketersediaan dana yang memadai bagi petugas agar pelaksanaan

24. Perlu dilakukan sosialisasi tentang jenis pupuk dan pestisida yang terdaftar di tingkat

kios pengecer.

25. Perlu dilakukan pembinaan yang intensif tentang tugas dan fungsi kios sebagai

penyedia pupuk dan pestisida.

198


26. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilaksanakan oleh BPS Pusat, maka diperoleh

hasil survei susut padi di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 10, 28 5 dengan

rincian sebagai berikut:

No Variabel (%)

NTB RATA-RATA NASIONAL

1.

Susut panen (a+b) a. Susut saat panen b. Susut Penumpukan Sementara

0,88 0,79 0,09

0,53 0,48 0,05

2. Susut Perontokan 0,60 0,83 3. Susut Pengeringan 4,21 6,09 4. Susut Penggilingan 4,59 2,98

Jumlah 10,28 10,43

27. Hasil konversi GKP ke GKG dan rendemen penggilingan sebagai berikut:

No Uraian %

NTB RATA-RATA NASIONAL

1 Konversi GKP ke GKG 82,74 83,12

2 Konversi GKG ke Beras (rendemen penggilingan)

60,73 62,85

V V V V ---- 1111 LAPORAN TAHUNAN 2012


BAB V

HASIL PEMBANGUNAN HORTIKULTURA

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang Pengembangan hortikultura yang tidak terbatas dengan kondisi

lahan dan iklim yang menjadikan komoditas ini menjadi primadona

masyarakat. Kawasan-kawasan sentra hortikultura tumbuh dan

berkembang seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Salah

satu kebijakan nasional dan daerah adalah menumbuhkembangkan

daerah sentra menjadi kawasan yang berbasis ekonomi kerakyatan.

Ekonomi yang didasarkan pada keunggulan spesifik suatu wilayah

dengan dasar “one village one product”. Dengan adanya program ini,

maka masyarakat yang terbentuk akan menjadi masyarakat yang

mandiri dan kuat dari segi ekonomi.

Adapun kawasan yang sudah terbentuk dan terus digalakkan

pengembangannya meliputi kawasan sayuran daratan rendah (SDR) di

Kota Mataram, kawasan manggis di Kabupaten Lombok Barat,

kawasan melon di Kabupaten Lombok Tengah, kawasan kentang dan

bawang putih di Kabupaten Lombok Timur, kawasan mangga di

Kabupaten Lombok Utara, kawasan bawang merah di Kabupaten

Sumbawa dan Bima serta kawasan pisang di Kabupaten Dompu.

Untuk mengantisipasi pengaruh pasar global dimana suasana

persaingan di dalam negeri maupun luar negeri sangat kompetitif,

dituntut kualitas produk hortikultura yang benar-benar prima. Salah

satu upaya yang ditempuh adalah dengan menerapkan Good

Agricultural Practices (GAP). Dengan penerapan GAP produk yang

dihasilkan bermutu, aman konsumsi, proses produksi ramah

lingkungan dan berdaya saing. Penerapan GAP secara konsisten akan

ditindaklanjuti dengan penilaian kebun/lahan usaha yang pada



akhirnya akan diberikan Surat Keterangan Registrasi. Registrasi

digunakan sebagai jaminan bahwa suatu kebun/lahan usaha telah

menerapkan GAP.

Upaya lain untuk mempertahankan kualitas produk adalah

dengan penerapan Good Handling Practices (GHP). Kegiatan GHP yang

dimulai dari proses panen, penanganan hasil panen hingga

pendistribusian. Dengan penanganan pasca panen yang baik dan dan

benar berdasarkan prinsip GHP akan diperoleh produk yang bermutu

dan mampu mengurangi laju kehilangan hasil. Untuk lebih

meningkatkan pemahaman petani mengenai GHP, maka dilakukan

sosialisasi GHP sekaligus menyusun buku teknologi dan SOP pasca

panen sayuran dan buah.

Selain penerapan GAP maupun GHP kelembagaan usaha sangat

penting untuk meningkatkan daya saing rantai pasokan, memperkuat

kohesi horizontal dari pelaku-pelaku usaha dan segmen rantai pasokan

serta membangun kemitraan. Membangun kemitraan dengan pelaku

usaha atau swasta yang bergerak dalam bidangnya menjadi sangat

penting agar terjalin suatu kerjasama yang saling menguntungkan

sehingga posisi tawar petani menjadi lebih tinggi. Kemitraan

diharapkan mampu memangkas jalur rantai pemasaran produk yang

relatif panjang sehingga kualitas (kesegaran) produk terjamin sampai

tujuan.

Produk sayuran juga menjadi masalah yang cukup serius jika

tidak ditangani secara profesional. Masalah utama adalah adanya pola

tanam yang kurang tepat di tingkat petani sehingga terjadi surplus dan

defisit produk. Kondisi yang demikian mengakibatkan terjadinya inflasi

ketika produk mengalami defisit dan anjloknya harga ketika produk

berlimpah. Produk hortikultura yang sering menjadi masalah nasional

akibat inflasi adalah cabe dan bawang merah. Oleh karena itu perlu

upaya untuk melakukan pertemuan pengaturan pola tanam dengan



melibatkan semua kabupaten/kota guna menjaga kestabilan produksi

dan harga.

B. Keragaan Bidang Hortikultura

Rincian tugas Seksi Budidaya Tanaman Buah, Sayur-sayuran,

Tanaman Hias dan Biofarmaka adalah :

1. Melaksanakan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan

penyusunan pedoman, kriteria dan prosedur.

2. Bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya tanaman buah,

sayur-sayuran, tanaman hias dan biofarmaka.

3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

C. TARGET DAN REALISASI FISIK, KEUANGAN

Jumlah dana APBN tahun 2012 yang dikelola oleh Seksi Budidaya

Tanaman Buah, Sayur-sayuran, Tanaman Hias dan Biofarmaka adalah Rp.

1.028.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk

Tanaman Buah Berkelanjutan sebesar Rp. 498.000.000,-.


Tanaman Florikultura Berkelanjutan sebesar Rp. 130.000.000,-.


Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan sebesar Rp.

400.000.000,-.

Realisasi fisik dan keuangan dana APBN yang dicapai sampai bulan

Desember 2012 adalah sebesar Rp. 864.711.800,- (84,12%) dari target Rp.

1.028.000.000,- dan realisasi fisik sebesar 100 % yang terdiri dari :


Tanaman Buah Berkelanjutan sebesar Rp. 439.050.950,- (88,16%).




Tanaman Florikultura Berkelanjutan sebesar Rp. 96.599.600,-

(74,31%).


Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan sebesar Rp.

329.061.250,- (82,27%).

Sedangkan jumlah dana APBD yang dikelola oleh seksi Budidaya

Tanaman Buah, Sayur-sayuran, Tanaman Hias dan Biofarmaka adalah

sebesar Rp. 1.129.097.000,- terdiri dari :

1. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah

(Kangkung) sebesar Rp. 74.797.000,-.

2. Kegiatan Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering sebesar Rp.

1.000.000.000,-.

3. Kegiatan Pengembangan Cabe dalam Polybag sebesar Rp. 54.300.000,-.

Realisasi fisik dan keuangan dana APBN yang dicapai sampai bulan

Desember 2012 adalah sebesar Rp. 968.785.500,- (85,80%) dari target Rp.

1.129.097.000,- dan realisasi fisik sebesar 100 % yang terdiri dari :

1. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah

(Kangkung) sebesar Rp. 24.074.500,- (32,19%).

2. Kegiatan Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering sebesar Rp.

894.816.500,- (89,48%).

3. Kegiatan Pengembangan Cabe dalam Polybag sebesar Rp. 49.894.500,-

(91,89%).

Rincian kegiatan seksi budidaya tanaman hortikultura, realisasi

fisik dan keuangan dana APBN maupun APBD dapat dilihat pada

lampiran.



D. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi Budidaya Tanaman

Buah-buahan, Sayuran, Tanaman Hias dan Biofarmaka selama tahun

2012 bersumber dari dana APBN dan dana APBD.

Kegiatan yang bersumber dari dana APBN yaitu :

1. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman

Buah Berkelanjutan

a. Pengembangan Kawasan Tanaman Buah

Kegiatan pengembangan kawasan buah tahun 2012 masih

difokuskan untuk pembuatan kebun-kebun percontohan. Kebun

contoh diarahkan pada kebun pisang milik masyarakat yang

pengelolaannya telah intensif dengan penerapan GAP/SOP.

Diharapkan melalui kegiatan ini diperoleh kebun yang menjadi

tempat pembelajaran bagi petani lainnya agar dapat belajar dan

mengembangkan pisang secara profesional. Tujuan akhirnya adalah

produk yang dihasilkan bermutu, aman konsumsi dan memiliki

daya saing sehingga mampu meningkatkan ekonomi keluarga.

Kabupaten Dompu merupakan sentra terbesar pisang di NTB

dan pengembangannya dilakukan secara berkelanjutan.

Pengembangan kawasan pisang dilakukan pada tahun 2011 seluas

40 Ha dan tahun 2012 dilanjutkan dengan penambahan areal

tanam seluas 15 Ha. Selain pengembangan kawasan diharapkan

juga adanya upaya revitalisasi kebun di daerah endemik penyakit

Layu Fusarium yang mewabah sejak awal tahun 90-an. Pemerintah

pusat melalui dana APBN memberikan fasilitasi bantuan berupa

sarana produksi terhadap kebun-kebun tersebut. Ada 2 (dua)

kelompok tani pisang yang mendapatkan bantuan sarana produksi

di Kabupaten Dompu yaitu :

a. Tunas Redha, beralamat di Desa Karombo Kecamatan Pekat.

Sarana produksi yang diperoleh adalah mesin air 1 unit, alat



pengolah pupuk organik (APPO) 1 unit, hand sprayer 2 unit, alat

pemetik buah 2 unit dan brongsong buah 500 buah.

b. Doro Mboha, di Desa Madaprama Kecamatan Woja. Kelompok

ini juga mendapatkan hand sprayer 3 unit, alat pemetik buah 3

unit dan brongsong buah 500 buah. Sarana produksi yang

diperoleh kedua kelompok hampir sama, yang membedakan

adalah kelompok Doro Mboha mendapatkan tambahan hand

traktor 1 unit sedangkan kelompok tani Tunas Redha

mendapatkan APPO.

Alokasi bantuan tersebut diarahkan karena alasan teknis, di

Kecamatan Pekat kondisi lahan yang cenderung berlereng dan salah

satu sentra pengembangan peternakan terbesar yang ada di

Kabupaten Dompu. Berdasarkan pertimbangan tersebut APPO

sangat diperlukan di daerah Pekat, karena ketersediaan bahan

baku yang melimpah. Sedangkan di Woja sebagian besar berupa

areal persawahan dengan topografi lahan yang datar sehingga

traktor merupakan salah satu alat yang sangat mendukung usaha

budidaya petani.

Secara umum keadaan dan kondisi kebun pisang kedua

kelompok sudah baik. Kondisi pertanaman sudah cukup baik, hal

ini dapat dilihat dari kebersihan dan sanitasi kebun, jarak tanam

yang teratur, jumlah anakan yang dibatasi, pada pisang yang telah

berbuah maksimal jantung bunganya dipotong dan daun kering

serta sisa batang yang telah panen dibuang dan dibersihkan. Untuk

penanganan panen dan pasca panen masih dilakukan secara

sederhana, karena permintaan konsumen yang tidak menuntut

produk berlabel maupun dalam kemasan. Untuk pemasaran

dilakukan di pasar lokal dan luar pulau seperti Pulau Lombok dan

Bali. Pengangkutan hasil panen menggunakan kendaraan roda tiga



dan mobil pick up untuk pasar lokal dan truk untuk pasar luar

pulau.

b. Pemberdayaan Kelembagaan Usaha

Kegiatan yang dilakukan berupa Pertemuan Kemitraan/

Kontak Bisnis, dilaksanakan selama 1 (satu) hari yaitu tanggal 21

Februari 2012. Peserta Pertemuan Kemitraan/Kontak Bisnis di

Kabupaten Dompu berjumlah 60 (enam puluh) orang yang berasal

dari Kelompok tani Morinawa Green 30 orang dan Kelompok tani

Doro Mpori 30 orang. Pertemuan Kemitraan/Kontak Bisnis Tahun

Anggaran 2012 dilaksanakan di kebun pisang milik kelompok tani

Morinawa Green, Desa Madaprama Kecamatan Woja Kabupaten

Dompu.

Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan

kelembagaan dan kemitraan di kawasan sentra produksi buah-

buahan yang ada di Kabupaten Dompu. Selain itu melalui

pertemuan ini diharapkan dapat menjalin dan memperkuat

kerjasama antara petani/kelompok tani dengan pelaku usaha

dalam aspek pemasaran.

Adapun rumusan hasil pertemuan sebagai berikut :

� Sentra produksi pisang Kabupaten Dompu tersebar di

Kecamatan Woja (Desa Madaprama dan Desa Matua), Kempo

(Desa Tolo Kalo) dan sebagian besar wilayah Pekat.

� Pengembangan pisang direncanakan dilakukan secara bertahap,

tahun 2011 untuk Kecamatan Pekat telah dikembangkan pisang

seluas 40 Ha dan tahun 2012 seluas 15 Ha di Kecamatan Pekat

dan Woja.

� Di Kabupaten Dompu, yang sering terjadi adalah pengecer yang

secara langsung datang ke kebun-kebun petani untuk membeli



buah sehingga harga menjadi turun dan tidak jarang buah

dipanen muda atau belum masak fisiologis.

� Pola kerjasama kemitraan usaha pertanian harus mempunyai

prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling

mendukung. Sehingga akan menyebabkan terjadinya suatu

kontak bisnis secara berkesinambungan antara pelaku dalam

memanfaatkan peluang bisnis hortikultura.

� Untuk menghindari tingginya laju import buah diperlukan

upaya berkelompok dan bermitra serta adanya fasilitator yang

menghubungkan antara produsen dan konsumen, sehingga alur

mata rantai tidak terputus.

c. Peningkatan Kapabilitas Petugas/Petani

Berupa pertemuan TOT Pemandu SL GAP yang bertujuan

untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan

petani dalam menerapkan GAP. Selain itu dapat meningkatkan

kompetensi dan pengembangan sikap petani sebagai pelaku usaha

yang berorientasi profitabilitas dengan menjaga kelestarian

lingkungan serta memotivasi petani buah untuk berperan aktif

dalam usaha registrasi kebun.

Kegiatan ini dilaksanakan di Kelompok Tani Morinawa Green,

Desa Madaprama, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu.

Pelaksanaan SL GAP pisang dilaksanakan 10 kali pertemuan yang

dimulai pada minggu kedua bulan Maret sampai dengan minggu

pertama bulan Juni 2012. Jumlah peserta SL sebanyak 40 orang,

kecuali pertemuan pertama sebanyak 44 orang.

d. Registrasi Kebun

Tujuan kegiatan adalah meningkatkan mutu dan daya saing

produk yang aman konsumsi serta dalam proses produksinya

ramah lingkungan. Mendapatkan efisiensi usaha tani dengan



penggunaan input produksi yang lebih sedikit. Dengan

diregistrasinya kebun akan dapat melestarikan lingkungan

sekitarnya.

Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya jumlah kebun

buah yang menerapkan GAP baik pada kebun yang belum maupun

yang telah mendapat nomor registrasi dan meningkatnya mutu

serta daya saing produk sehingga mampu meningkatkan

pendapatan petani.

Hasil pelaksanaan kegiatan registrasi kebun antara lain :

� Beberapa kriteria pelaksanaan registrasi kebun yaitu Wajib (W),

Sangat Anjuran (SA) dan Anjuran (A). Kriteria tersebut tertuang

dalam 100 titik kendali. Wajib (W) terdiri dari 14 titik kendali

dan dinyatakan lulus apabila dipenuhi sampai 100% kecuali

salah satunya tidak ditemukan di lapangan. Sangat Anjuran

(SA) terdiri dari 54 titik kendali dan dinyatakan lulus apabila

dipenuhi sampai 60%. Sedangkan Anjuran (A) terdiri dari 32

titik kendali dan dinyatakan lulus apabila dipenuhi sampai

40%.

� Kegiatan penilaian kebun dilaksanakan pada kebun-kebun yang

telah menerapkan GAP dan telah memiliki SOP. Kebun buah

tersebut adalah kebun manggis di Kabupaten Lombok Barat dan

Lombok Tengah, kebun buah naga di Kabupaten Lombok

Tengah dan kebun pisang di Kabupaten Dompu.

� Kegiatan surveilen dilakukan di dua tempat dan dua komoditi

yaitu di Lombok Barat dengan komoditas manggis dan di

Lombok Tengah dengan komoditas melon dan manggis.

Sedangkan di Lombok Utara tidak dapat dilakukan surveilen

karena pada tahun 2011 baru pada tahap penilaian kebun dan

belum memiliki surat keterangan registrasi.



� Hasil pelaksanaan kegiatan registrasi dan surveilen tahun 2012

sebagai berikut :

No. Kabupaten/ Kota

Komoditi Jumlah Kebun

Keterangan

1. Lombok Barat

- Manggis 8 2

- Lulus - Surveilen

2. Lombok Tengah

- Melon - Buah Naga

8 11

- Surveilen - Lulus

3. Lombok Utara

- Mangga 8 - Verifikasi

4. Sumbawa - Sawo 1 - Verifikasi

5. Dompu - Pisang - Pisang

5 1

- Lulus - Verifikasi

- Jumlah terregistrasi 24

- Target 20

e. Pembinaan Pengembangan Produksi Tanaman Buah

Kegiatan yang dilakukan meliputi perjalanan

identifikasi/CPCL, pertemuan pengembangan kawasan buah dan

koordinasi sosialisasi GAP, SOP dan tata cara registrasi serta

perjalanan pembinaan dan bimbingan teknis ke Kabupaten Pulau

Lombok dan Kabupaten Dompu.

a. Koordinasi/Identifikasi Pengembangan Produksi Tanaman

Buah

� Kabupaten Lombok Barat

Produksi manggis di Kabupaten Lombok Barat terus

meningkat seiring dengan bertambahnya luas areal

penanaman. Kelompok tani manggis yang dikunjungi dan

telah berkembang antara lain kelompok Karya Bhakti, Ingin

Maju dan Sari Mandiri di Kecamatan Lingsar serta kelompok

Bina Usaha di Kecamatan Narmada. Salah satu kebun

manggis milik kelompok tani Karya Bhakti merupakan kebun



percontohan yang sudah mendapatkan penghargaan tingkat

nasional kategori petani/pelaku usaha manggis.

� Kabupaten Lombok Utara

Potensi pengembangan semangka masih cukup luas di

Kabupaten Lombok Utara. Usaha semangka mulai dilirik

karena produksinya cukup tinggi mencapai 10-30 Ton/Ha.

Beberapa kelompok tani semangka yang telah berkembang

yaitu kelompok Pade Angen I, Bina Karya, Pade Angen dan

Muhajirin yang semuanya berada di Kecamatan Bayan.

Keempat kelompok tani diatas sudah tergabung dalam

Gapoktan Tunas Karya.

� Kabupaten Lombok Tengah

Salah satu komoditas andalan di Kabupaten Lombok Tengah

adalah melon yang tersebar di beberapa kecamatan seperti

Praya Timur, Pujut, Praya Barat dan Praya Barat Daya.

Manggis juga banyak dikembangkan di sekitar wilayah cincin

Rinjani, yaitu Kecamatan Pringgarata, Batukliang, Batukliang

Utara, Kopang dan Jonggat. Ada empat kelompok yang

teridentifikasi yaitu kelompok P2A Aik Meneng I dan Mandiri I

yang merupakan kelompok melon serta kelompok Maju

Bersama dan Bun Penimbak yang merupakan kelompok

manggis.

� Kabupaten Lombok Timur

Fokus pengembangan buah-buahan tahun 2012 diarahkan

pada komoditas jeruk dataran tinggi seperti Keprok Batu 55

dan Keprok So E di Kecamatan Sembalun. Tiga kebun jeruk

yang teridentifikasi yaitu milik kelompok tani Mele Maju, Nap-

nap Lestari dan Blunak Jaya. Kedepan diharapkan kebun-

kebun tersebut akan mampu menjadi kawasan jeruk yang



dapat memenuhi kebutuhan konsumen, minimal masyarakat

sekitar.

� Kabupaten Dompu

Merupakan salah satu daerah sentra produksi pisang.

Banyak kelompok tani pisang di Kabupaten Dompu yang

telah berkembang dan mendapatkan bantuan dana maupun

sarana produksi dari pemerintah. Diantaranya adalah

kelompok Morinawa Green dan Doro Mpori di Kecamatan

Woja serta Usaha Muda di Kecamatan Pekat.

b. Pertemuan Pengembangan Kawasan Buah dan Koordinasi

Sosialisasi GAP, SOP dan Tata Cara Registrasi

Penerapan GAP/SOP buah telah dilaksanakan di berbagai

kawasan utama pengembangan buah di NTB. GAP mengatur

berbagai aspek mulai dari aspek lahan, penggunaan benih,

budidaya, pengendalian OPT hingga menjelang panen.

Perwujudan penerapan GAP ini dibuktikan dengan penerbitan

nomor registrasi.

Adapun tujuan diadakannya pertemuan ini adalah untuk

meningkatkan kompetensi petani dan petugas yang terlibat

dalam pengembangan kawasan buah. Disamping itu diharapkan

semua kawasan buah di NTB dapat melakukan registrasi yang

menjadi jaminan sehingga produk yang dihasilkan bermutu,

aman konsumsi dan memiliki daya saing. Pertemuan ini

dilaksanakan di Hotel Lombok Raya Mataram selama 2 (dua)

hari yaitu pada tanggal 23 dan 24 April 2012. Peserta pertemuan

berjumlah 30 orang yang terdiri dari petugas dan petani buah di

sentra pengembangan se-Nusa Tenggara Barat.



c. Pendampingan dan Bimbingan Teknis Pengembangan

Produksi Tanaman Buah

� Pembinaan dan bimbingan teknis di Pulau Lombok

dilakukan di beberapa kelompok tani yang memiliki

kebun/lahan usaha buah. Pembinaan dilakukan dengan

pemberian materi pengelolaan kebun berdasarkan prinsip-

prinsip GAP/SOP sehingga diperoleh produksi yang

optimum. Pembinaan dilakukan di Kabupaten Lombok Barat

(komoditas manggis), Lombok Tengah (komoditas melon dan

manggis) dan Lombok Timur (komoditas jeruk).

� Kegiatan pembinaan di Kabupaten Dompu dilakukan dengan

materi yang sama yaitu penerapan GAP/SOP dalam sistem

pengelolaan kebun pisang. Pembinaan diarahkan pada

kelompok-kelompok yang mendapatkan bantuan sosial

pengembangan kawasan pisang di Kecamatan Pekat dan

Woja.

f. Pembinaan Pengembangan Pasca Panen Tanaman Buah

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan berupa perjalanan

identifikasi/CPCL, pertemuan sosialisasi pasca panen dan

penyusunan SOP, pendampingan dan bimbingan teknis

pengembangan pasca panen tanaman buah serta

pemasyarakatan/promosi.

a. Koordinasi/Identifikasi Pengembangan Produksi Tanaman

Buah

� Kelompok yang berhasil diidentifikasi di Pulau Lombok antara

lain :

1. Kabupaten Lombok Barat : Kelompok Tani Karya Bhakti,

Kelompok Tani Maju Bersama dan Kelompok Tani Sari

Mandiri.



2. Kabupaten Lombok Tengah : Fajar Timur, Turun Hujan,

Tenandon dan Taruna Tani Kalapa.

3. Kabupaten Lombok Timur : Karya Hidup, Pade Girang I,

Pade Girang II dan Pade Girang III.

� Sedangkan kelompok yang berhasil diidentifikasi di Kabupaten

Dompu antara lain Tunas Redha, Doro Mboha, Ladore dan

Morinawa Green.

b. Pertemuan Sosialisasi Pasca Panen dan Penyusunan SOP

Pertemuan dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu tanggal

22 sampai dengan 23 Mei 2012 di Hotel Lombok Plaza, Jalan

Pejanggik No. 8 Cakranegara, Mataram. Peserta pertemuan

berjumlah 25 orang yaitu 15 orang dari kabupaten Pulau

Lombok dan 10 orang dari kabupaten Dompu.

Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan Good

Handling Practices (GHP) dan teknologi pasca panen buah

kepada petugas dan pelaku usaha serta meningkatkan

penerapan penanganan pasca panen buah yang baik. Sedangkan

sasaran kegiatan adalah petugas Dinas dan pelaku usaha buah-

buahan di kabupaten se-Pulau Lombok dan Kabupaten Dompu.

c. Pendampingan dan Bimbingan Teknis Pengembangan Pasca

Panen Tanaman Buah

Kegiatan pendampingan dan bimbingan teknis dilakukan di

kabupaten Lombok Timur dan kabupaten Dompu dan berupa

pertemuan dengan kelompok tani setempat.

d. Pemasyarakatan/Promosi

1. Pameran Indonesia Tropical Fruits Festival (ITF2)

Tujuan kegiatan adalah untuk memperkenalkan produk

buah-buahan unggulan nasional spesifik lokasi masing-



masing daerah, membangun jaringan usaha di bidang buah-

buahan dan meningkatkan motivasi masyarakat dalam

mengkonsumsi maupun mengembangkan buah-buahan

unggulan lokal.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 4 (empat) hari yaitu dari

tanggal 9 sampai dengan 12 September 2012 di Lapangan

Gasibu Bandung, Provinsi Jawa Barat. Peserta berasal dari

16 Provinsi se-Indonesia dan 1 stand dari Direktorat Jenderal

Hortikultura.

2. Partisipasi Pekan Flori dan Flora Nasional (PF2N)

Kegiatan PF2N V diselenggarakan selama 5 (lima) hari dari

tanggal 20-24 Juni 2012 di Plaza Medan Fair (Eks Taman Ria)

Jalan Gatot Subroto Medan, Provinsi Sumatera Utara. Peserta

PF2N 2012 terdiri dari Dinas Pertanian

Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Asosiasi,

Kelompok tani dan pelaku usaha/bisnis hortikutura,

Koperasi/UMKM Hortikultura, PAI Pusat dan daerah.

Adapun kegiatan yang diikuti Dinas Pertanian Provinsi

Nusa Tenggara Barat pada Pekan Flori dan Flora Nasional

2012 adalah Pameran dengan membuka 3 buah stand terdiri

dari stand buah, stand sayuran dan tanaman hias. Stand

buah menampilkan manggis Lingsar, pisang ketip Gunung

Sari, pisang kepok, sawo Plampang, jeruk pamelo, melon MAI,

melon golden dan buah naga. Stand sayuran menampilkan

kangkung Lombok, bawang putih Lambitu Bima, bawang

putih Sangga Sembalun, bawang merah Keta Monca, kentang

Sembalun dan aneka sayuran lainnya. Sedangkan tanaman

hias yang dipamerkan adalah anggrek Vanda limbata, Vanda

rinjani, Phalaenopsis amabilis, P. doritis dan lain-lainnya.



Keunggulan dan keunikan produk hortikultura harus

diperkenalkan dan dipromosikan kepada dunia usaha

maupun khalayak umum agar dikenal masyarakat secara

luas. Melalui PF2N diharapkan dapat meningkatkan citra dan

apresiasi terhadap produk hortikultura nusantara. Dengan

demikian permintaan dan konsumsi akan produk

hortikultura dapat ditingkatkan yang pada gilirannya

berkontribusi pada pembentukan bangsa yang sehat dan

kuat.

2. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura

1. Pemberdayaan Kelembagaan Usaha

Berupa pertemuan pemberdayaan kelembagaan, kemitraan

usaha florikultura yang bertujuan :

a. Menumbuhkembangkan kelembagaan agribisnis tanaman

florikultura di kawasan sentra tanaman florikultura.

b. Mengembangkan jejaring usaha (networking) antar kawasan

sentra tanaman florikultura.

c. Memfasilitasi pembentukan dan penguatan champion dan

kemitraan usaha.

Pertemuan dilaksanakan di sekretariat kelompok tani Sekar

Ulangun, Kelurahan Karang Sukun Kecamatan Mataram tanggal 28

Maret 2012.

2. Peningkatan Kapabilitas Petugas/Petani

Kegiatan ini berupa pertemuan dan magang petugas/petani ke

lokasi pengembangan kawasan tanaman hias Heliconia (Pisang-

pisangan) di Bali.

Pertemuan Peningkatan Kapabilitas Petugas/Petani Tahun

Anggaran 2012 dilaksanakan selama 1 (satu) hari yaitu tanggal 21

Mei 2012 di Hotel Lombok Raya Mataram. Tujuan pertemuan



adalah untuk meningkatkan kapabilitas/kemampuan petugas dan

petani dalam teknologi maju florikultura.

Kegiatan Magang Petugas/Petani tanaman hias untuk tahun

2012 berlangsung di Bali selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 6-8 Juni

2012 yang diikuti oleh petugas Dinas dan pelaku usaha tanaman

hias yang ada di Kota Mataram.

Poin-poin penting yang diperoleh dari kegiatan magang

tanaman hias di Bali adalah :

� Kebutuhan akan tanaman hias di Bali sangat tinggi seiring

dengan meningkatnya jumlah hotel yang dikunjungi oleh

wisatawan domestik maupun mancanegara. Tanaman hias

banyak digunakan untuk rangkaian bunga maupun untuk

dekorasi/lansekap hotel. Hal ini menyebabkan perkembangan

tanaman hias semakin baik dan membuka peluang usaha bagi

petani tanaman hias.

� Dua lokasi tanaman hias, khususnya Heliconia di Bali yang

menerapkan GAP/SOP dan sudah mendapatkan sertifikat

organik adalah Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Tabanan.

Heliconia yang berada di Tabanan bahkan sudah diekspor ke

berbagai negara melalui pelaku usaha Mr. David dari Australia.

� Yang perlu diperhatikan dalam budidaya Heliconia adalah saat

penanaman awal. Benih Heliconia dalam polibag sebaiknya

ditanam pada lahan yang terlindung agar dapat beradaptasi

dengan lingkungan sekitar. Sebagai pelindung dapat digunakan

paranet selama +2 bulan. Pemeliharaan Heliconia tidak terlalu

sulit, pemupukan menggunakan pupuk kandang sebagai pupuk

dasar saat menanam. Panen pertama dilakukan setelah tanaman

berumur satu tahun, tetapi hasil panen yang bagus akan

diperoleh saat panen kedua, ketiga dan seterusnya. Di tempat

yang lebih dingin atau di dataran tinggi Heliconia dapat berbunga



setelah 6 bulan ditanam dan melalui pemangkasan akan

diperoleh bunga yang lebih bagus.

3. Pembinaan Pengembangan Produksi Tanaman Florikultura

Koordinasi/identifikasi dilakukan di Kota Mataram meliputi

identifikasi CP/CL pengembangan produksi tanaman florikultura

dan verifikasi calon penerima penghargaan.

Hasil perjalanan dinas yang dilakukan yaitu :

1. Identifikasi CP/CL

Kelompok tani tanaman hias yang teridentifikasi antara lain

yaitu Tunggal Kayun dan Hikmah Angger di Kecamatan

Cakranegara; Krisnadana Orchid, Villa Bunga dan Putih Sari di

Kecamatan Ampenan; serta Taman Lestari, Alam Lestari,

Sangkareang Orchid dan Hijau Daun di Kecamatan Mataram.

Pengembangan produksi tanaman hias di hampir semua

kelompok tani tersebut masih terkendala oleh terbatasnya

penguasaan teknologi budidaya dan benih yang bermutu

sehingga sangat diperlukan peran pemerintah sebagai fasilitator

untuk memecahkan permasalahan yang ada.

2. Verifikasi calon penerima penghargaan

Pemberian penghargaan bertujuan untuk membangun

kesejahteraan diri dan perekonomian perdesaan berdasarkan

kerjasama yang dinamis antara petani/kelompok tani dengan

pemberi kebijakan/pemerintah. Hasil perjalanan dinas

mengajukan kelompok tani Sekar Ulangun sebagai calon

penerima penghargaan dengan alasan :

- Kelembagaan dan peran sertanya dalam pembangunan

tanaman hias di Kota Mataram cukup baik

- Kerjasama internal antar anggota kelompok sangat baik



- Kontribusi dalam melakukan inovasi teknologi, manajemen

rantai pasok dan layanan informasi baik

Kegiatan temu koordinasi tanaman florikultura bertujuan

untuk melakukan pembinaan dan bimbingan teknis dalam rangka

evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan florikultura,

khususnya Heliconia. Temu Koordinasi ini berlangsung selama 1

(satu) hari yaitu tanggal 13 November 2012 dan bertempat di lokasi

lahan budidaya Heliconia milik kelompok tani “Sekar Ulangun“ Kota

Mataram.

Beberapa rumusan hasil pertemuan yaitu :

� Pengembangan Heliconia di Nusa Tenggara Barat tahun 2012

berlokasi di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota

Mataram dan akan dilaksanakan berkelanjutan sebagai upaya

untuk memenuhi kebutuhan di NTB sendiri, Bali dan tujuan

ekspor.

� Pengembangan Heliconia sp dibangun dengan pola kemitraan

antara PT. Bali Orchid Garden dengan kelompok tani Sekar

Ulangun yang mengutamakan komitmen dan kepercayaan. PT.

Bali Orchid Garden akan membantu penyediaan benih Heliconia

sp yang bermutu, melakukan bimbingan teknis budidaya,

penanganan pasca panen dan pemasaran, terutama untuk

ekspor ke Australia, Dubai, Singapura, Selandia Baru, dan

Jepang.

� Tahap awal, produksi sangat terbatas, karenanya perlu dirintis

pasar lokal di Kota Mataram dan Bali terutama untuk grade II.

Sebagai upaya meningkatkan nilai jual, diharapkan petani

menjual dalam bentuk rangkaian bunga ke berbagai hotel dan

kantor. Kelompok tani Sekarbumi di Gianyar, bersedia

membantu meningkatkan kompetensi petani dalam merangkai

Heliconia sp atau merangkai bunga pada umumnya.



� Disamping bunga tropis seperti Heliconia sp, Alpinia sp, Ginger sp

negara tujuan ekspor juga banyak membutuhkan berbagai jenis

daun potong, artinya membuka peluang bagi petani untuk

mengembangkannya.

� Sebelum tanaman Heliconia sp produktif terutama pada tahun

pertama dan kedua penanaman dapat dikombinasikan dengan

tanaman sayuran lainnya yang umurnya pendek sehingga akan

dapat menutup biaya operasional.

4. Pembinaan Pengembangan Pasca Panen Tanaman Florikultura

Temu Sosialisasi Kegiatan Pembinaan Pengembangan Pasca

Panen Tanaman Florikultura dilaksanakan selama 1 (satu) hari

pada tanggal 14 November 2012 di Sekretariat Kelompok Tani

“Sekar Ulangun“ Kota Mataram.

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pembinaan dan

bimbingan teknis dalam pelaksanaan pengembangan pasca panen

tanaman florikultura.

Hasil temu sosialisasi tanaman florikultura antara lain :

� Penanganan pasca panen pada Heliconia perlu diperhatikan agar

sesuai dengan prinsip-prinsip GHP mengingat pangsa pasar

ekspor yang menuntut mutu yang baik berdasarkan Standar

Nasional Indonesia (SNI).

� Membangun sentra bisnis dari hulu sampai hilir sehingga tidak

dibanjiri produk luar yang sudah mengembangkannya terlebih

dahulu.

� Heliconia sp tujuan ekspor membutuhkan produk berkualitas

prima (grade I atau AA) dengan jumlah yang cukup dan kontinyu.

� Proses ekspor sampai ke agen/pengecer di luar negeri

membutuhkan waktu sekitar 1 minggu, karenanya perlu



dicarikan varietas Heliconia sp yang memiliki vase life minimal 10

hari dan lebih disukai dapat bertahan sampai 15 hari.

3. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman

Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan

1. Pengembangan Kawasan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat

Kegiatan yang dilakukan berupa perjalanan identifikasi CP/CL,

pemberian fasilitasi bantuan kepada petani, pembinaan dan

pendampingan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam

rangka pengembangan kawasan sayuran di Nusa Tenggara Barat,

khususnya Kabupaten/Kota yang menjadi sentra produksi sayuran.

Hasil perjalanan dinas dalam rangka identifikasi CP/CL

pengembangan kawasan tanaman sayuran dan tanaman obat

sebagai berikut :

� Kota Mataram

Ada 5 (lima) kelompok tani sayuran yang dikunjungi yaitu Pade

Molah dan Sumber Harapan di Ampenan, Sumber Makmur di

Sandubaya, Tunas Rahayu di Sekarbela dan Karya Mandiri di

Mataram. Dari lima kelompok diatas hanya dua kelompok yang

merupakan hamparan/kawasan dan sudah menerapkan

GAP/SOP walaupun hanya terbatas pada catatan harian petani.

� Kabupaten Sumbawa

Kelompok tani yang ada sebagian besar mengusahakan bawang

merah karena lokasinya merupakan salah satu sentra produksi

bawang merah, yaitu di Desa Brang Kolong, Kecamatan

Plampang. Beberapa kelompok tani yang teridentifikasi yaitu Tua

Among, Usaha Baru, Aingemong, Miri Bayan, Parakolat,

Pamangal, Timan Po I, Timan Po II, Timan Po III, Orong Kuken

dan Kokar Srikaya. Hanya kelompok tani Parakolat dan Tua

Among yang menanam pada satu kawasan/hamparan dan sudah



melakukan pencatatan kegiatan harian yang sesuai dengan

GAP/SOP.

� Kabupaten Bima

Hasil identifikasi kelompok tani bawang merah antara lain Fo’o

Kapanto di Kecamatan Woha, Suka Maju, Dumpu Rangge I, Mori

Sama dan Mangge Kangudu di Kecamatan Monta, Harapan Jaya

di Kecamatan Ambalawi serta Raba Niu di Kecamatan Risa.

Semua kelompok sudah menerapkan teknologi budidaya yang

baik, sehingga rata-rata mampu berproduksi 15-17 Ton/Ha dan

mulai mengarah ke sistem organik.

Pemberian fasilitasi bantuan kepada petani berupa uang

sebesar Rp. 30.000.000,- ditransfer langsung ke rekening kelompok.

Berdasarkan CP/CL yang sudah dilakukan, maka ditetapkan

kelompok yang mendapatkan bantuan adalah kelompok tani

bawang merah, TUA AMONG di Desa Brang Kolong Kecamatan

Plampang, Kabupaten Sumbawa. Bantuan tersebut digunakan

untuk pengembangan bawang merah di Kabupaten Sumbawa.

Hasil perjalanan dinas dalam rangka pembinaan,

pendampingan, bimbingan dalam rangka pengembangan kawasan

tanaman sayuran dan tanaman obat sebagai berikut :

� Kota Mataram

Sayuran dataran rendah (SDR) menjadi primadona bagi petani di

Kota Mataram, karena budidayanya mudah dan berumur pendek.

Potensi pengembangan SDR mencapai 150 Ha dan sudah dikelola

secara intensif seluas 65 Ha. Pembinaan, pendampingan dan

bimbingan yang dilakukan berupa pengarahan penerapan

GAP/SOP, penerapan GHP dan pengaturan pola tanam sayuran.

Kelompok tani yang dikunjungi yaitu Tegar Jaya, Serba Guna,

Gerisak I dan Karya Mandiri.

� Kabupaten Lombok Barat



Sayuran yang dikembangkan adalah cabe rawit, yang menjadi

kebutuhan pokok masyarakat NTB. Cabe rawit sering

menimbulkan masalah inflasi pada saat produksinya menurun

sehingga diperlukan suatu kawasan spesifik untuk

mengembangkannya. Di Kabupaten Lombok Barat kawasan cabe

rawit tersebar di hampir semua kecamatan. Pembinaan

diarahkan pada kelompok tani yang mendapatkan bantuan sosial

pengembangan kawasan cabe rawit seperti Al Ikhlas, Sumber

Tani, Penimbung Barat, Patut Patuh Pacu, Unggul Jaya, Suka

Maju dan Gegutu Jaya. Penerapan GAP/SOP masih menjadi

fokus pembinaan.

� Kabupaten Lombok Timur

Salah satu sentra produksi aneka sayuran (yang utama kentang

dan bawang putih) di Kabupaten Lombok Timur terletak di

Sembalun. Pembinaan dilakukan pada kelompok tani

Pesanggrahan, Anak Dara I, Lembah Rinjani, Lembah Ijo dan

Lendang Luar berupa pengarahan untuk penerapan GAP/SOP.

� Kabupaten Sumbawa

Bawang merah Keta Monca merupakan komoditas unggulan NTB

yang sudah berkembang cukup lama di Kabupaten Bima.

Banyaknya petani Bima yang menyewa lahan di Kecamatan

Plampang menyebabkan bawang merah ini berkembang juga di

Kabupaten Sumbawa. Pembinaan diarahkan pada pengelolaan

administrasi dan pengelolaan teknis dari budidaya sampai pasca

panen yang mengikuti prinsip-prinsip GAP/SOP. Kelompok tani

yang menjadi tujuan pembinaan antara lain Timan Po II dan III,

Parakolat, Usaha Baru, Kokar Srikaya dan lain-lain.

� Kabupaten Bima



Pembinaan dilakukan di Kecamatan Monta, tepatnya di kelompok

tani Parewa Mulia dan Suka Maju. Pembinaan diarahkan juga

pada penerapan GAP/SOP dan pengaturan pola tanam.

Beberapa hasil perjalanan dinas dalam rangka monitoring, evaluasi

dan pelaporan adalah :

� Kabupaten Sumbawa :

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan di lahan yang menerima

bantuan sosial pengembangan kawasan bawang merah.

Disamping itu pula dilakukan monitoring terhadap lahan bawang

merah yang telah diregistrasi, apakah masih konsisten dalam

pelaksanaan GAP atau tidak. Pelaksanaan pengembangan

kawasan tahun 2012 dilakukan di daerah sentra bawang

merah di Desa Brang Kolong. Kelompok Tani yang mendapat

bantuan sosial pada tahun 2012 adalah Kelompok Tani Tua

Among berupa pengembangan kawasan bawang merah seluas

3,00 Ha.

� Kabupaten Bima :

Kawasan bawang merah tersebar hampir di setiap kecamatan.

Pada tahun 2012 Kabupaten Bima memperoleh dana TP

pengembangan bawang merah seluas 30 hektar yang tersebar di

3 kecamatan yaitu Woha, Belo dan Monta. Ada beberapa

kelompok yang dijadikan sampel untuk dilakukan monitoring,

evaluasi dan pelaporan, yaitu : Karya Bakti, Samampi II dan La

Janggi.

2. Pemberdayaan Kelembagaan Usaha

Kegiatan yang dilakukan berupa pertemuan/koordinasi

kemitraan/konsorsium/pemberdayaan dan perjalanan dalam

rangka pembinaan/pendampingan ke Kota Mataram.

Pertemuan,

pembentukan/pemantapan/koordinasi/konsorsium, pemberdayaan



kelembagaan usaha sayuran dilaksanakan di Aula Dinas Pertanian

dan Peternakan Kabupaten Lombok Timur, selama 1 (satu) hari

pada tanggal 29 November 2012. Pertemuan ini bertujuan untuk

mendukung pengembangan usaha sayuran guna merespon pasar

dan persaingan serta meningkatkan efisiensi produksi dan

mengefektifkan pelayanan yang menunjang pengembangan usaha

sayuran.

3. Peningkatan Kapabilitas Petugas/Petani

Kegiatan ini berupa pertemuan TOT (Training of Trainer)

Pemandu SL (Sekolah Lapang) GAP sayuran yang bertujuan :

a. Meningkatkan kapabilitas/kemampuan petugas yang

menangani pengembangan sayuran melalui TOT.

b. Menyediakan petugas pendamping yang mampu mendampingi

petani dalam menerapkan GAP/SOP sayuran.

c. Mempercepat pelaksanaan penerapan GAP sesuai SOP spesifik

lokasi dan registrasi lahan usaha sayuran.

Pertemuan TOT Pemandu SL GAP sayuran Tahun Anggaran

2012 dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 27-28 Juni

2012 di Hotel “Bintang Senggigi” Kecamatan Batulayar, Kabupaten

Lombok Barat dengan lokasi praktek untuk simulasi lapangan di

lahan usaha milik kelompok tani Mekar Sari, Kelurahan Pejarakan

Karya, Kota Mataram.

Beberapa hasil pertemuan yaitu :

� Pengembangan kawasan sayuran di NTB sangat strategis

mengingat pemanfaatan potensi sumber daya lahan belum

optimal sementara kebutuhan konsumen semakin tinggi dan

belum sepenuhnya menerapkan GAP/SOP (penggunaan benih,

penerapan teknologi, usaha tani aman konsumsi dan lainnya).



� Terbentuknya kawasan sayuran spesifik di suatu lokasi akan

lebih memudahkan dalam pengelolaannya, mulai dari budidaya

sampai penanganan pasca panen.

� Pengelolaan yang baik dengan menerapkan budidaya yang baik

dan benar (GAP) akan menghasilkan produk yang bermutu dan

aman konsumsi).

� Tahapan pelaksanaan penerapan GAP/SOP yaitu sosialisasi GAP,

penyusunan dan perbanyakan SOP budidaya serta penerapan

GAP/SOP budidaya di lahan. Tahap berikutnya dilakukan

registrasi kebun/lahan usaha dengan cara identifikasi

kebun/lahan usaha, penilaian kebun/lahan usaha dan setelah

memenuhi kriteria kelulusan (100% Wajib, 60% Sangat Anjuran

dan 40% Anjuran) kemudian diberikan surat keterangan

registrasi. Kebun/lahan usaha yang telah terregister diberi

penghargaan kebun/lahan usaha GAP dengan kategori Prima-3,

Prima-2 dan Prima-1 serta labelisasi produk prima.

� Sekolah lapangan (SL) memberikan pendidikan yang

memberdayakan petani, pendidikan yang membebaskan petani

untuk mengubah cara berpikir dengan mengubah cara bertindak

sehingga bertani secara konvensional ditinggalkan dengan

menerapkan cara bertani yang baik dan benar (menerapkan

GAP).

4. Registrasi Lahan Usaha

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan registrasi lahan usaha

adalah sebagai berikut :

� Memberikan acuan dan petunjuk bagi petugas dalam

melaksanakan kegiatan registrasi lahan usaha.

� Meningkatkan jumlah registrasi lahan usaha sayuran dan

tanaman obat yang menerapkan GAP/SOP.



Pelaksanaan registrasi lahan usaha dimulai dari bulan Juni

sampai dengan bulan Desember 2012.

5. Pembinaan Pengembangan Produksi Tanaman Sayuran dan

Tanaman Obat

a. Buku SOP Budidaya Bawang Putih Lombok Timur

Kegiatan ini berupa pertemuan dalam rangka menyusun

buku SOP budidaya yang baik dan benar (GAP) untuk komoditi

bawang putih di Kabupaten Lombok Timur. Pertemuan

dilaksanakan selama 1 (satu) hari, tanggal 2 Juli 2012 dan

bertempat di “Kantor UPTD Balai Pertanian dan Peternakan

Kecamatan Sembalun” Kabupaten Lombok Timur.

Hasil diskusi dalam pertemuan penyusunan buku SOP

bawang putih antara lain :

� Dalam persiapan lahan tidak dilakukan pembersihan lahan,

karena lahan untuk bawang putih merupakan lahan yang

intensif dalam pengelolaannya. Penanaman bawang putih

dilakukan setelah panen padi yaitu pada MK I dan MK II.

� Pemipilan merupakan pemisahan siung menjadi satu persatu,

sehingga disarankan untuk dimasukkan dalam SOP nantinya

pada bagian persiapan benih.

� Diskusi yang terjadi cukup alot, karena sebagian peserta

ingin membuat SOP sesuai dengan langkah kerja teknis di

lapangan, akan tetapi berdasarkan kesepakatan akhir dirinci

berdasarkan tahapan budidaya yang baik dan benar mulai

dari persiapan lahan, pengolahan tanah sampai siap tanam,

penanaman, pemupukan, pengendalian OPT, pengairan,

panen dan pasca panen.

b. Buku SOP Budidaya Bawang Merah Kabupaten Sumbawa



Tujuan kegiatan adalah menyusun dan menyediakan buku

SOP budidaya yang baik dan benar (sesuai GAP/SOP) untuk

komoditi bawang merah di Kabupaten Sumbawa. Pelaksanaan

kegiatan pertemuan penyusunan SOP Bawang Merah Tahun

Anggaran 2012 bertempat di Kantor UPT Dinas Pertanian

Kabupaten Sumbawa yang ada di Kecamatan Plampang, selama

1 (satu) hari, tanggal 3 Juli 2012.

Hasil pertemuan adalah :

� Panduan dalam budidaya yang baik dan benar berupa Buku

Standard Operating Procedure (SOP) yang berisi tahapan-

tahapan budidaya yang disertai pencatatan. Jika suatu lahan

usaha telah melaksanakan GAP secara konsisten, maka Tim

dari Provinsi dan Kabupaten akan menilai lahan tersebut

untuk diregistrasi. Registrasi merupakan penomoran

terhadap lahan usaha yang telah memenuhi persyaratan

sebagai lahan GAP.

� Penyusunan buku SOP Bawang merah di Kabupaten

Sumbawa menjadi sangat penting mengingat luas tanam

setiap tahun terus bertambah dan potensinya masih luas.

Penyusunan buku SOP Bawang Merah ini melibatkan seluruh

stakeholders terkait yang berada di Kecamatan Plampang.

� Berdasarkan hasil diskusi, SOP bawang merah di Kabupaten

Sumbawa tidak jauh berbeda dengan SOP di Kabupaten

Bima. Salah satu poin yang berbeda adalah pada umur panen

bawang merah. Di Kabupaten Sumbawa berkisar antara 70-

75 hari, sedangkan di Kabupaten Bima umur panen berkisar

antara 50-60 hari.

c. Koordinasi Pertemuan Pola Tanam Tingkat Provinsi

Koordinasi Pertemuan Pola Tanam bertujuan untuk :



� Mensinkronkan data rencana luas tanam dan sasaran

produksi sayuran utama tahun 2013 dengan Kabupaten/Kota

se Nusa Tenggara Barat.

� Mengatur pola tanam untuk mendukung ketersediaan

sayuran sepanjang tahun.

Pertemuan ini dilaksanakan selama 1 (satu) hari tanggal 29

Agustus 2012 di Hotel Lombok Garden Mataram.

Rumusan hasil pertemuan antara lain :

� Tahun 2013 jenis sayuran yang dibahas dalam pertemuan

koordinasi pola tanam bertambah menjadi 11 (sebelas)

komoditi yaitu cabe, kentang, bawang bombay, bawang

merah, bawang putih, bawang prei/daun, kubis, bunga kol,

brokoli, wortel dan lobak cina.

� Pemerintah pusat telah menetapkan rencana tanam tahun

2013 untuk komoditi sayuran di NTB yaitu, bawang merah

10.689 Ha, kentang 328 Ha, kubis 951 Ha, cabe besar 883

Ha, cabe rawit 4.635 Ha dan tomat 2.257 Ha. Sedangkan

sasaran produksi keenam sayuran utama tersebut secara

berurut adalah 51.626 Ton, 5.668 Ton, 13.797 Ton, 6.336

Ton, 20.013 Ton dan 29.823 Ton. Rencana tanam dan

sasaran produksi tahun 2013 merupakan hasil kesepakatan

Provinsi dengan Pusat.

d. Evaluasi Pertemuan Pola Tanam

Pertemuan ini bertujuan untuk :

� Mengevaluasi rencana dan sasaran produksi dengan realisasi

luas tanam dan produksi sayuran utama tahun 2011.

� Mensinkronkan data rencana luas tanam dan produksi

sayuran utama tahun 2012 dengan Kabupaten/Kota se Nusa

Tenggara Barat.



� Mengatur pola tanam untuk mendukung ketersediaan

sayuran sepanjang tahun.

Evaluasi pertemuan pola tanam dilaksanakan selama 1

(satu) hari yaitu tanggal 26 Maret 2011 di Hotel Lombok Garden

Mataram.

e. Pemasyarakatan/Promosi

Kegiatan Pekan Flori dan Flora Nasional (PF2N) tahun 2012

merupakan yang ke-V, diselenggarakan selama 5 (lima) hari dari

tanggal 20-24 Juni 2012 di PLAZA MEDAN FAIR (Eks Taman

Ria) Jalan Gatot Subroto Medan, Provinsi Sumatera Utara.

Acara PF2N dibuka secara resmi oleh Menteri

Pertanian Republik Indonesia, Bapak Dr. Ir. H. Suswono MMA.,

yang ditandai dengan panen tanaman varietas pada tanggal 20

Juni 2012. Pameran ini diikuti sekitar 300 stand dari 33

provinsi di seluruh Indonesia.

6. Pembinaan Pengembangan Pasca Panen Tanaman Sayuran dan

Tanaman Obat

a. Buku SOP Pasca Panen

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun buku SOP

penanganan pasca panen yang baik dan benar sesuai kaidah

GHP untuk komoditi bawang merah, bawang putih dan cabe

rawit. Pelaksanaan pertemuan penyusunan buku SOP pasca

panen sayuran Tahun Anggaran 2012 bertempat di Hotel

Lombok Garden Mataram selama 1 (satu) hari, tanggal 4

Oktober 2012.

b. Buku Teknologi Pasca Panen

Tujuan kegiatan adalah menyusun Buku Pedoman tentang

teknologi penanganan pasca panen sayuran yang meliputi



kentang, kubis, kangkung, tomat, wortel dan jamur tiram.

Pelaksanaan Pertemuan Penyusunan Buku Teknologi Pasca

Panen Sayuran bertempat di “Hotel Lombok Garden” Mataram

tanggal 19 Oktober 2012.

c. Sosialisasi GHP Tingkat Provinsi

Kegiatan Sosialisasi GHP Tingkat Provinsi Tahun 2012

dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 27 September

2012 di Hotel Lombok Garden. Tujuan pertemuan adalah untuk

mensosialisasikan tahapan-tahapan penanganan pasca panen

sayuran.

Beberapa hasil pertemuan sosialisasi GHP sayuran yaitu :

� Penerapan teknologi budidaya sangat penting, terutama

untuk tanaman yang ditanam di luar musim agar kontinuitas

produk lebih terjamin.

� Alternatif lain yang juga dapat dikembangkan adalah

penanaman dalam polybag seperti cabe, terong dan tomat.

Hal yang sangat penting adalah pengaturan pola tanam

sehingga tidak terjadi kelangkaan produk pada waktu musim

hujan.

� Dasar hukum pelaksanaan Good Handling Practices (GHP)

adalah UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Pasal

69); Permentan No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu

dan Gizi Pangan; Permentan No.58 Tahun 2007 tentang

Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang

Pertanian serta Permentan No. 44 Tahun 2009 tentang

Penanganan Pasca Panen Hasil Tanaman Yang Baik (Good

Handling Practices).

� Penanganan pasca panen adalah serangkaian kegiatan yang

dilakukan setelah panen sampai siap dikonsumsi dan/atau

diolah, meliputi pengumpulan, perontokan, pembersihan,



pengupasan, trimming, sortasi, perendaman, pencelupan,

pelilinan, pemeraman, fermentasi, penggulungan, penirisan,

perajangan, pengepresan, pengawetan, pengkelasan,

pengemasan, penyimpanan, standardisasi mutu dan

pengangkutan hasil pertanian asal tanaman.

� Kehilangan hasil pasca panen sayuran cukup tinggi dan daya

saing produk masih rendah. Untuk itu perlu penerapan

sistem manajemen mutu melalui GHP. Penanganan Pasca

panen Hasil Pertanian Asal Tanaman yang Baik (Good

Handling Practices/GHP) sangat berperan untuk

mempertahankan mutu dan meningkatkan daya saing hasil

pertanian asal tanaman.

d. Temu Teknologi Pasca Panen

Bertujuan untuk mensosialisasikan hasil-hasil penelitian

tentang teknologi pasca panen sayuran (kentang, kubis,

kangkung, tomat, wortel dan jamur tiram). Kegiatan Temu

Teknologi Pasca Panen Sayuran dilaksanakan selama 1 (satu)

hari, tanggal 15 Oktober 2012 dan bertempat di “Aula

Hortikultura” Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortikultura Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Rumusan hasil pertemuan yaitu :

� Kegiatan pasca panen merupakan salah satu aspek kunci

yang mendukung keberhasilan produksi komoditas sayuran.

Penanganan pasca panen penting dilakukan untuk menjaga

kesegaran produk, meningkatkan daya simpan,

mempertahankan mutu produk serta memudahkan dalam

distribusi dan transportasi.

� Pengelolaan pasca panen yang baik juga membuka peluang

untuk segmen pasar yang lebih luas dan berkelas, sehingga



posisi tawar petani meningkat yang berimplikasi terhadap

naiknya pendapatan petani.

� Secara umum, penanganan pasca panen sayuran dimulai dari

tahapan pembersihan, sortasi, grading, penyimpanan,

pengemasan dan distribusi/pengangkutan.

Kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana APBD yaitu :

1. Fasilitasi Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah (Kangkung)

Kegiatan yang dilakukan berupa perjalanan dan pertemuan

sosialisasi. Perjalanan dilakukan dalam rangka pembinaan dan

monitoring ke kabupaten yang ada di Pulau Lombok.

Beberapa poin hasil perjalanan dinas tersebut adalah :

a. Kabupaten Lombok Barat

� Pengembangan kangkung masih sangat potensial mengingat luas

lahan dan keadaan agroklimat yang cocok.

� Pengembangan kangkung diarahkan melalui penerapan GAP/SOP

dan penguatan kelembagaan untuk meningkatkan produksi dan

mutu.

� Tahun 2012 pengembangan kangkung direncanakan seluas 300

Ha yang meliputi 7 kecamatan yaitu Narmada, Lingsar, Gunung

Sari, Kediri, Labuapi, Kuripan dan Gerung.

b. Kabupaten Lombok Utara

� Sebagian besar lahan yang ada di Kabupaten Lombok Utara

merupakan lahan kering, sehingga pengembangan sayuran seperti

kangkung masih terbatas pada lahan yang beririgasi

teknis/sawah.

� Pengembangan kangkung saat ini masih terbatas dengan

pengelolaan yang sederhana dan baru mencapai luas 5 Ha di tiga

kecamatan yaitu Pemenang, Kayangan dan Tanjung.



c. Kabupaten Lombok Tengah

� Pengembangan kangkung di Kabupaten Lombok Tengah hampir

sama dengan di Lombok Utara. Lahan kering yang dimiliki lebih

luas daripada lahan basahnya, sehingga kangkung sering ditanam

secara musiman.

� Pengembangan kangkung dilakukan di Kecamatan Pringgarata,

Batukliang, Praya Tengah dan Praya Barat Daya pada lahan irigasi

teknis dan di sekitar bendungan.

d. Kabupaten Lombok Timur

� Sentra pengembangan kangkung terdapat di Kecamatan Terara,

Masbagik, Pringgasela, Selong, Pringgabaya dan Wanasaba yang

mencapai luas 25 Ha.

� Budidaya kangkung yang dilakukan masih dalam skala kecil,

tersebar dan bersifat musiman. Lahan yang digunakan adalah

sawah, muara bendungan dan bendungan yang dimanfaatkan

pada saat air berkurang atau musim kemarau.

Pertemuan Sosialisasi Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah

(Kangkung) Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan selama 1 (satu) hari

yaitu tanggal 13 Juli 2012 dan bertempat di Hotel Graha Ayu, Jalan

Ismail Marzuki Nomor 5 Mataram.

Tujuan pertemuan adalah :

a. Berkembangnya kelembagaan usaha dan kemitraan.

b. Posisi tawar petani menjadi lebih tinggi dan terjaminnya rantai

pasokan.

c. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani kangkung di

NTB.

2. Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering

Tujuan kegiatan adalah meningkatkan luas kawasan

pengembangan melon. Kegiatan yang dilakukan berupa pemberian



bantuan modal untuk penguatan kelembagaan melon di Kabupaten

Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur.

Kelompok-kelompok yang mendapatkan bantuan dana untuk

pengembangan melon yaitu :

1. Kabupaten Lombok Tengah :

� Sekar Arum

� Pantang Mundur

� Pade Pacu I

2. Kabupaten Lombok Timur :

� Pade Girang

� Pade Girang II

� Pade Girang III

� Pemban Baru

� Susah Payah

� Perelenan Asri

� Pacu-pacu

Hasil perjalanan dinas ke Kabupaten Lombok Timur :

� Lokasi pengembangan melon berada di Desa Lepak, Kecamatan Sakra

Timur Kabupaten Lombok Timur. Wilayah Sakra Timur ini

direncanakan akan menjadi kawasan melon dan pengembangannya

dimulai tahun 2012 dengan luas awal 5 Ha.

� Salah satu kelompok tani melon yang dikunjungi yaitu kelompok Pade

Girang. Kelompok ini mengusahakan melon sejak tahun 2008 dan

sudah mulai menerapkan GAP/SOP walaupun hanya terbatas pada

pencatatan tahap-tahap budidaya.

Hasil perjalanan dinas ke Kabupaten Lombok Tengah :

� Kelompok Tani Sekar Arum merupakan salah satu kelompok tani

melon di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah yang juga

mendapatkan bantuan sosial berupa dana penguatan kelembagaan

melon dari anggaran APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kelompok



ini diharapkan menjadi pioneer usaha budidaya melon di wilayahnya

untuk mendukung dan memenuhi kebutuhan konsumen terutama

para wisatawan.

� Bimbingan diarahkan pada penerapan GAP agar tetap konsisten

dalam pelaksanaannya mengingat tuntutan konsumen yang

menginginkan produk bermutu dan aman konsumsi. Penerapan GAP

diharapkan secara konsisten dilaksanakan agar produktivitas

maupun kelestarian lahan dapat dipertahankan. Dengan demikian

produk kita dapat tetap eksis dan dapat bersaing dengan produk

impor.

3. Pengembangan Cabe dalam Polybag

Kegiatan ini bertujuan untuk :

� Memberdayakan ibu-ibu rumah tangga (RT)/kelompok wanita tani

(KWT) di lingkungan perkotaan untuk memanfaatkan lahan

pekarangan rumahnya.

� Untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan

apabila diupayakan secara intensif dapat juga sebagai sumber

pendapatan tambahan bagi anggota keluarga.

� Meredam terjadinya inflasi harga cabe yang semakin meningkat.

Hasil kegiatan berupa tersedianya bibit cabe dalam polybag

sebanyak 5000 bibit yang dialokasikan ke 6 kecamatan di Kota Mataram

sebagai berikut :

a. Kecamatan Mataram, Kecamatan Ampenan, Kecamatan Sekarbela

dan Kecamatan Sandubaya masing-masing sebanyak 830 polybag.

b. Kecamatan Cakranegara dan Kecamatan Selaparang masing-masing

sebanyak 840 polybag.

VI VI VI VI ---- 1111 LAPORAN TAHUNAN 2012


BAB. VI. PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN

A. Pendahuluan

Penerapan penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja mensyaratkan adanya indikator-indikator kinerja yang jelas pengukurannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk dapat menerapkan penyusunan anggaran berbasis kinerja, diperlukan adanya rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan disertai masing-masing indikatornya. Dengan harapan, dampak (impact), hasil (outcome) dan output yang akan dicapai dapat diselaraskan dengan visi, misi dan sasaran yang akan dicapai oleh Kementerian/ Lembaga.

Pelaporan hasil pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran ini, merupakan penyampaian informasi serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak dari persiapan kegiatan sampai akhir pelaksanaan. Melalui laporan ini juga akan dapat dilihat sejauh mana tingkat keberhasilannya.

Kinerja penyampaian laporan akan dijadikan salah satu dasar penentuan anggaran tahun 2013 sebagai penerapan azas reward and punishment. Kebijakan Revitalisasi Pertanian pada dasarnya mengupayakan agar profit centre berada pada petani. Oleh sebab itu maka pembangunan pertanian dimasa mendatang harus lebih banyak diorientasikan pada pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, karena dari sinilah nilai tambah dan daya saing tersebut bersumber. Dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat petani dan keluarganya di pedesaan, maka prioritas pembangunan pertanian di Nusa Tenggara Barat selain pada upaya peningkatan produksi dan pengembangan komoditas untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan, juga diarahkan pada pengembangan produk melalui pengembangan industri yang mengolah hasil pertanian primer menjadi produk olahan, baik produk antara ( intermediate product ), semi akhir ( semi finished product ) maupun produk akhir ( finish product ) guna mendukung pengembangan agribisnis.

Terkait dengan itu, dengan mengacu pada program utama, yakni program peningkatan nilai tambah, daya saing, industri hilir pemasaran dan ekspor hasil pertanian maka kegiatan utama pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian di Nusa Tenggara Barat difokuskan pada (1) Pengembangan mutu dan standarisasi pertanian, (2) Pengembangan Pemasaran Domestik, (3) Pengembangan Usaha dan Investasi, dan (4) Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian

Untuk meningkatkan penerapan sistem jaminan mutu hasil pertanian, ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat yaitu ; Pembinaan dan sertifikasi pangan organik, Bimbingan teknis pengembangan sistem jaminan mutu, Pengembangan OKKP-D.

Pengembangan Pemasaran Domestik, kegiatan yang dilaksanakan adalah : Pengembangan Informasi Pasar (PIP) agribisnis baik kegiatan di Propinsi maupun di Kabupaten dan Revitalisasi Pasar Tani.

Pengembangan Usaha dan Investasi, ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan Promosi dalam negeri, yaitu Agro dan food expo, Batam Agribussines expo, dan Pekan Raya Tani.

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian, ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan yaitu : Bimbingan Teknis dan Manajemen pengolahan hasil tanaman pangan, Pertemuan koordinasi , sosialisasi pengolahan hasil tanaman pangan, Workshop/ koordinasi pengolahan hasil hortikultura, Inisiasi pembentukan Asosiasi Pengolah, Optimalisasi /Revitalisasi unit Pengolahan Hasil Hortikultura,Bimbingan teknis dan Manajemen Pengolahan hasil



hortikultura berbasis GMP, Evaluasi Pemantauan dan Pelaporan, Pelaporan SAI dan SIMAK BMN, Penyusunan Data Base dan Pengawalan LM3.

B. PROGRAM / KEGIATAN TAHUN 2012 1. DIPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Perencanaan program / kegiatan pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012 mengacu pada program utama Departemen Pertanian yaitu : Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian dan Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Besarnya anggaran untuk pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian di Nusa Tenggara Barat tahun 2012 dari dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 1.558.600.000,- Adapun besarnya anggaran program/kegiatan pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian secara rinci berdasarkan sumber dananya dan indikator keberhasilan yang dicapai adalah sebagai berikut :

Kegiatan dan Anggaran Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012 Sumber Dana : Dekonsentrasi

Kode Program/Kegiatan/Sub

Kegiatan /Jenis Belanja/Rincian Belanja

Vol Jumlah Biaya Indikator

Keberhasilan

(1) (2) (3) (4) (5)

018.07.10

PROGRAM PENINGKATAN NILAI TAMBAH, DAYA SAING, INDUSTRI HILIR, PEMASARAN, DAN EKSPOR HASIL PERTANIAN

1.558.600.000,-

1788 PENGEMBANGAN MUTU DAN STANDARISASI PERTANIAN

265.000.000,-

1788.002

PENERAPAN SISTEM JAMINAN MUTU HASIL PERTANIAN

2 UNIT USAHA,

110.000.000,-

011

Pembinaan dan Sertifikasi Pangan Organik (Sub Sektor Hortikultura)

1 Keg 60.000.000,-

Petani mampu menerapkan kriteria yang dipersyaratkan, sehingga mampu mendapatkan sertifikat pangan organik.



012

BimbinagnTeknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu (sub sektor tanaman pangan)

1 Keg

50.000.000,-

Meningkatnya Mutu dan keamana n pangan dan bebas dari konstaminasi bahan kimia, biologi dan toksin, serta tidak bertentangan dengan keyakinan yang dianut oleh masyarakat.

1788.004

LEMBAGA SERTIFIKASI (OKKP-D DAN LSPO)

1 LEMBAGA

115.000.000,-

Terjaminnya pangan yang dicirikan oleh terbebasnya masyarakat dari jenis pangan yang berbahaya bagi kesehatan

1789 PENGEMBANGAN PEMASARAN DOMESTIK

476.600.000,-

1789.004.002

PENGEMBANGAN PIP AGRIBISNIS

2 Lokasi

186.600.000

011 PIP di Provinsi 1 Laporan

61.000.000 Adanya data dan informasi pasar secara berkelanjutan.

012 PIP di Kabupaten

1 Laporan (8 Kab)

125.600.000,-

Tersedianya data dan Informasi harga Pasar di 8 Kabupaten

1789.006

LAPORAN KEGIATAN DAN PEMBINAAN

290.000.000,-

011 Revitalisasi Pasar Tani 290.000.000

Meningkatnya daya saing pasar tradisional, sehingga pasar memiliki kekuatan dalam pengembangan ekonomi rakyat.

1791 PENGEMBANGAN USAHA DAN INVETASI

175.000.000

011 PROMOSI DALAM NEGERI (TANAMAN PANGAN)

2 Keg 124.000.000,- Terselenggaranya, agro &food expo dan Batam Agribussines expo

A. Agro and Food Expo 1 Keg 63.000.000 Diperkenalkannya produk unggulan NTB

B. Batam Agrobussines Expo 1 Keg 61.000.000 Diperkenalkannya produk unggulan NTB

012 PROMOSI DALAM NEGERI (HORTIKULTURA)

1 KEG

51.000.000 Diperkenalkannya produk unggulan NTB

A. Pekan Raya Tani 1 Keg 51.000.000,- Diperkenalkannya produk unggulan NTB



1792 PENGEMBANGAN PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN

642.000.000,-

1792.006.001

BIMTEK DAN MANAJEMEN ,PERTEMUAN KOORD.PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN

397.000.000,-

011 Bintek dan Manajemen Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

70.000.000,-

Peningkatan kemampuan di bidang teknis dan manajemen pengolahan hasil pertanian , sehingga diharapkan mampu memberikan sharing dalam pengembangan agroindustri pedesaan.

012 Pertemuan Koordinasi, Sosialisasi Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

78.000.000,-

Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk olahan hasil pertanian yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan petani

013 Workshop/Koord.Pengol.Hasil Hortikultura

188.300.000,-

A. Pertemuan Regional Pengolahan Hortikultura

89.900.000,-

Mengembangkan sistem agroindustri terpadu di perdesaan melalui keterpaduan sistem produksi, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian,

B Inisiasi Pembentukan Asosiasi Pengolah

33.000.000,-

Adanya networking dengan kelompok tani atau asosiasi pengolahan hasil daerah lain .

C Optimalisasi/Revitalisasi Unit Pengolahan Hasil Hortikultura

28.855.000,-

Terjadinya peningkatan penggunaan alat pengolah hasil hortikultura

D Pembinaan Pengemasan dan Pelabelan

36.545.000,-

Meningkatnya keterampilan pelaku usaha dalam pengemasan dan



pelabelan produk hasil olahan.

014 Bimtek dan Manajemen Pengolahan Hasil Hortikultura Berbasis GMP

60.700.000,- Meningkatnya daya saing produk olahan hortikultura

1792.006.010

ADMINISTRASI,KOORDINASI DAN PEMBINAAN

245.000.000,-

011 Perencanaan Program 75.690.000,- Meningkatnya koordinasi Perencanaan Program PPHP

012 Evaluasi Pemantauan dan Pelaporan

27.280.000,- Laporan Pelaksanaan Kegiatan

013 Pelaporan SAI/SIMAK BMN 49.115.000,- Laporan Realisasi Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara

014 Penyusunan Data Base 50.000.000,- Buku Data Base Pelaku usaha Pengolahan Hasil.

015 Pengawalan dan Pembinaan LM3

42.915.000,- Laporan Data kelompok LM3

C. KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2012 Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Nusa Tenggara Barat tahun 2012 yang bersumber dari dana Dekonsentrasi mencapai Rp. 1.558.600.000,- Sampai pada akhir Desember 2012, realisasi anggaran dan kegiatan pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian adalah sebagai berikut : Realisasi keuangan Rp. 1.417.115.900,- atau sebesar 90,92 % dari Pagu dana Rp. 1.558.600.000,- sedangkan realisasi Fisik mencapai 93,91 %. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian secara rinci tahun 2012 di Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut : Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian dimaksudkan untuk meningkatkan mutu produk segar pengembangan produk olahan dan perbaikan sistem pemasarannnya. Peningkatan Daya Saing dan Nilai Tambah melalui industri pedesaan harus melalui perumusan yang komprehensif yang melibatkan lintas sektoral yang mencakup hulu hilir sehingga program yang dikembangkan dapat saling menunjang satu sama lain. Program untuk penguatan sektor budidaya diharapkan dapat menjadi pendorong sektor di bidang pengolahan dan pemasaran. Sebaliknya program di sektor pengolahan diharapkan dapat menarik pertumbuhan dan pengembangan sektor budidaya atau disebut dengan memiliki keterkaitan pull and push factor yang kuat. Terkait dengan itu, maka kegiatan pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang telah dilaksanakan pada TA. 2012 di Nusa Tenggara Barat meliputi : Pengembangan Mutu dan Standardisasi Pertanian, Pengembangan Pemasaran Domestik,



Pengembangan Usaha dan Investasi dan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian. Realisasi kegiatannya adalah sebagai berikut :

1788. Pengembangan Mutu dan Standardisasi Pertanian 011. Pembinaan Dan Sertifikasi Pangan Organik (Sub Sektor

Hortikultura) 1. Latar Belakang

Produk pangan organik Indonesia memiliki pangsa pasar yang semakin berkembang, dengan mayoritas konsumen kalangan ekonomi menengah ke atas. Hal tersebut tidak lain karena kalangan tersebut selektif terhadap pangan yang dikonsumsinya, mereka memilih pangan yang aman dan tidak beresiko mengandung residu bahan kimia sintetis. Jumlah produsen organik yang yang menerapkan kaidah sesuai dengan standar masih sangat terbatas, sehingga produsen organik yang mendapatkan sertifikat dari lembaga setifikasi pangan organik juga sangat terbatas. Pemahaman pertanian/ produk organik masyarakat masih banyak pada produk tanpa perlakuan bahan kimia sintetis pada proses penanaman khususnya pada masa perlindungan/ pemeliharaan tanaman, padahal meliputi beberapa aspek dimulai dari bahan input hingga produk didistribusikan kepada konsumen. Aspek tersebut antara lain konversi tanah, air, perlindungan tanaman, pengolahan/penanganan, distribusi dan lainnya, yang umumnya menjadi kendala bagi produsen/pelaku usaha organik. Terbatasnya informasi produsen/pelaku usaha, pusat pelatihan, tempat penyedian bahan input dan keberadaan lembaga sertifikasi pangan organik menjadi agenda pada pembinaan kegiatan pada tahun ini.

2. Tujuan , Meningkatkan pemahaman petugas dan produsen/ pelaku usaha pertanian dalam rangka menciptakan mutu dan keamanan pangan.

3. Hasil Kegiatan : 1). Kesimpulan hasil pertemuan sistem pertanian organik: a) Sistem Pertanian Organik, merupakan satu alternatif system pertanian yang

mempunyai filosofi lebih memperhatikan aspek kesehatan produsen dan konsumen, keberlanjutan produktivitas dan peningkatan efisiensi sumberdaya pertanian dan kelestarian lingkungan hidup, untuk kesejahteraan petani khususnya dan masyarakat pada umumnya Dengan diadakannya bimbingan teknis pangan organic ini, kelompok tani manggis diharapkan dapat memberikan transfer pengetahuan kepada anggota kelompok lainnya untuk bisa memenuhi persyaratan sertifikat pangan organik.

b) Untuk dapat menciptakan nilai tambah terhadap produk hasil pertanian dan menjamin keamanan pangan bagi konsumen maka kita harus : � Sistem berusaha tani harus kembali kepada back to nature, sistem berusaha

tani yang alami, bebas dari pestisida. � Diharapkan bagi peserta Bimbingan Teknis Sertifikasi Pangan Oragnik setelah

mengikuti bimbingan teknis ini dapat memulai aplikasi di lapangan. c) Sasaran akhir dari pengembangan pertanian organik tersebut adalah tersedianya

pangan yang cukup di dalam negeri yang berbasis pada sumberdaya lokal mempunyai atribut aman dikonsumsi dan berkualitas baik, terjangkau dan meningkatkan kesejahteraan petani khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta terjaganya produktivitas sumberdaya pertanian yang berkelanjutan dan terhindarnya pencemaran terhadap lingkungan hidup.

d) Tercapainya hal tersebut di atas sangat tergantung kepada konsistensi, dedikasi dan semangat dalam kebersamaan untuk melaksanakan secara ikhlas tugas dan fungsi masing-masing demi kejayaan bangsa yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.



2). Pertemuan Nasional Pangan Organik, ditekankan agar segera melaksanakannya di masing-masing daerah, bila ada kesulitan segera menghubungi Pusat.

3). Hasil Pendampingan ke Kabupaten/ Kota, pada umumnya kelompok tani belum siap untuk melaksanakan pangan organik dengan alasan para petani belum mampu mengendalikan serangan OPT dengan bahan-bahan alami, terutama produk hortikultura seperti buah-buahan dan sayur-sayuran

4). Sesuai dengan hasil uji keamanan pangan yang dilakukan oleh petugas Le SOS dari Mojokerto Jawa Timur, dinyatakan bahwa Kelompok Tani Maju Bersama Dusun Enduk Desa Batu Mekar berhak mendapatkan sertifikat Pangan Organik (komoditi manggis). Sertifikat tersebut dikeluarkan pada tanggal 14 November 2012 dengan Nomor LSPO-005-IDN-052.

012. BIMBINGAN TEKNIS PENERAPAN SISTIM JAMINAN MUTU

(sub Sektor Tanaman Pangan) 1. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi tuntutan konsumen terhadap produk pertanian yang aman dikonsumsi dan bermutu serta berdaya saing sesuai amanat Perarturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan sehingga Kementerian Pertanian perlu menyiapkan sarana dan prasarananya baik berupa kebijakan, kelembagaan maupun pedoman teknis pendukung lainnya. Sesuai Permentan No. 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian bahwa untuk mendapatkan sertifikat sistem mutu, pelaku usaha dibidang pertanian harus menerapkan Sistem Mutu berdasarkan Sistem HACCP. Bagi pelaku usaha skala kecil, untuk langsung menerapkan sistem HACCP merupakan hal yang berat, untuk itu perlu ada pentahapan dalam penerapan melalui penerapan persyaratan dasar/pre-requisite program GAP, GHP dan GMP. Terkait dengan penerapan program persyaratan dasar tersebut, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan beberapa petunjuk teknis yang antara lain petunjuk penerapan sistem jaminan mutu pangan yang baik.

2. Tujuan Kegiatan � Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman petugas dan produsen/ pelaku usaha

pertanian dalam rangka menciptakan mutu dan keamanan pangan. � Memberikan informasi kepada produsen/pelaku usaha/kelompok tani/petani tentang

manfaat dan dampak dari peningkatkan jaminan mutu produk terhadap pasar dan kesehatan konsumen.

� Produsen mampu menerapkan secara terpadu system jaminan mutu dan keamanan pangan sejak pra produksi, sampai ke konsumen dengan baik.

� Meningkatkan daya saing dan nilai jual produk. 4. Hasil Kegiatan : a. Hasil Kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu yang dilaksanakan

pada tanggal 17 -19 April 2012 di Lombok Plaza, adalah : a) Adanya sinergisitas antara hulu dan hilir , karena dihilir sangat menentukan

pendapatan petani baik dalam pemasaran maupun pengolahan / agroindustri karena nilai tambah produk pertanian yang besar terdapat pemasaran dan pengolahan.

b) Isu strategis atau tuntutan konsumen dunia terhadap pangan adalah menyangkut isu keamanan pangan ( bahaya mikrobiologis, kimia dan fisik), Isu mutu dan



standarisasi, isu ramah lingkungan dan isu Inner Guality yang memberikan kekhasan produk.

c) Lingkup Pembinaan keamanan pangan adalah mulai dari GAP, GHP, GMP, GDP, GRP, dan GCP.

d) Kelompok yang mengikuti kegiatan ini berjumlah 5 kelompok dari Kabupaten /kota sesuai dengan jenis produk olahan yang diusahakan. Para peserta yang mengikuti kegiatan ini, telah mampu menyusun dokumen sistem mutu sesuai dengan komoditi yang dihasilkan.

e) Pedoman dasar dalam pelaksanaan sistem jaminan mutu terhadap produk olahan hasil tanaman pangan dan hortikultura adalah GHP , GMP, dan SSOP

f) Struktur Dokumentasi sistem mutu menyangkut Panduan Mutu/ RKJM, Prosedur, Instruksi kerja dan Form/ dokumen/ pendukung/ rekaman.

b. Hasil Pendampingan ke Kabupaten/ Kota, pada umumnya pelaku usaha pengolahan hasil belum sepenuhnya mengikuti prosedur keamanan pangan, hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan pelaku usaha oleh karena itu sangat perlu dilaksanakan pelatihan-pelatihan dan meningkatkan pembinaan/ pendampingan kepada pelaku usaha.

1788.004 LEMBAGA SERTIFIKASI (OKKPD DAN LSPO)

1788.002.001. PENGEMBANGAN OKKPD. 012. PENGEMBANGAN OKKP-D

1. Latar Belakang Dengan semakin meningkatnya permintaan akan produk pertanian pada era

globalisasi yang didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mempunyai dampak yang signifikan terhadap daya saing produk. Salah satu faktor yang menjadi fokus perhatian dalam perdagangan komoditas pangan hasil pertanian, aspek keamanan pangan dan mutu produk merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi. Hal ini penting karena keamanan pangan dan mutu produk menentukan daya saing produk dalam perdagangan domestik dan internasional.

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, dipandang perlu untuk membentuk dan mengembangkan lembaga yang menangani keamanan pangan produk segar pertanian dalam hal ini Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P) dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D). Lembaga ini berwenang untuk memberikan apresiasi kepada para produsen/pelaku usaha/Gapoktan dan petani yang menjalankan sistem pertanian yang sehat dan aman konsumsi. Dalam sistem kinerjanya lembaga ini menjalankan tugas dan fungsinya secara proporsionaI guna mendapatkan jaminan mutu dan aman dikonsumsi bagi konsumen.

2. Tujuan - Meningkatnya pelaksanaan opreasionalisasi pembinaan dan pengawasan mutu

serta keamanan pangan segar hasil pertanian, di masing-masing daerah untuk tahun anggaran 2012.

- Untuk mencegah pangan dari kemungkinan terkontaminasi oleh cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

3. Pelaksanaan

a. Sosialisasi



Dilakukan oleh OKKP-D baik secara mandiri maupun melibatkan tim pembina dari pusat. Materi sosialisasi antara lain: - Kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait mutu dan keamanan pangan; - Pengenalan Pedoman BSN 401:2000 tentang Persyaratan Umum Lembaga

Sertifikasi Produk; - Pedoman OKKP-D; - Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu OKKP-D (Panduan Mutu, Prosedur

Kerja, Instruksi Kerja dan Form). b. Dokumen Sistem Mutu

Penyusunan dokumen sistem mutu dilakukan sebelum OKKP-D diverifikasi oleh OKKP-P, sedangkan penyempurnaan dokumen sistem mutu dilakukan secara berkelanjutan oleh OKKP-D baik sebelum atau sesudah dilakukan verifikasi. Materi penyusunan dan penyempurnaan antara lain: - Pemahaman Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu; - Pendampingan penyusunan/penyempurnaan Dokumen Sistem Manajemen

Mutu. c. Bimbingan Teknis Penguatan SDM dan Kelembagaan (In House Training).

Dilaksanakan oleh OKKP-D baik secara mandiri maupun melibatkan tim pembina dari pusat. a) Audit Internal OKKP-D

Materi audit internal memuat 75% pengetahuan tentang panduan audit dan 25% materi pendukung/penunjang lainnya. Materi Audit Internal antara lain: - Pedoman BSN 401:2000 tentang Lembaga Sertifikasi Produk; - Pedoman BSN 19011:2005 tentang Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu

dan/atau Lingkungan meliputi rencana audit, pelaksanaan audit dan tindaklanjut audit;

- Praktek Audit Internal. b) Auditor/Inspektor Keamanan Pangan

Materi Auditor/Inspektor Keamanan Pangan antara lain: � Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan

Segar Hasil Pertanian; � Tatacara pendaftaran produk pangan segar asal tumbuhan; � Penerapan dan penilaian GAP dan SOP; � Penerapan dan penilaian GHP/GMP dan SSOP; � Pedoman BSN 19011:2005 tentang Panduan Audit Sistem

Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan; � Sistem Sertifikasi Keamanan Pangan/Prima; � Prosedur Pengambilan Contoh (PPC); � Aspek Manusia dalam Audit; � Praktek Lapang.

c) Petugas Pengambil Contoh (PPC) Materi Petugas Pengambil Contoh (PPC) antara lain: - Kebijakan Mutu dan Standardisasi; - Sistem Sertifikasi/Pendaftaran Petugas Pengambil Contoh (PPC); - Pengetahuan Tentang Komoditi Hasil Pertanian (Tanaman Pangan,

Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan; - Sistem Mutu Pengambilan Contoh;



- Metode Pengambilan Contoh Produk Pangan Spesifik; - Praktek Pengambilan Contoh.

d. Pelaksanaan Audit Internal OKKP-D Audit Internal merupakan suatu bukti bahwa penerapan sistem mutu telah berjalan sesuai standar yang diacu. Kegiatan ini harus dilaksanakan oleh OKKP-D sebelum mengajukan permohonan verifikasi kepada OKKP-P.

e. Pengujian sampel ke Laboratorium Pengujian Pengujian sampel diajukan oleh OKKP-D kepada laboratorium pengujian yang kredibel atau ditunjuk oleh Otoritas pada saat atau sesudah pelaksanaan inspeksi. Pengambilan sampel harus dilakukan oleh petugas pengambil contoh (PPC) yang kompeten.

f. Sertifikasi ke pelaku usaha Sertifikasi dilakukan oleh OKKP-D sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

g. Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan OKKP-D melakukan pendaftaran pangan segar asal tumbuhan berupa Produk Dalam (PD) dan Produk Luar (PL) mengacu pada permentan No.51 Tahun 2008 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).

h. Verifikasi oleh OKKP-P Verifikasi dilakukan oleh OKKP-P sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

i. Survailen Survailen dilakukan oleh OKKP-D kepada pelaku usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

j. Monitoring dan pengawasan produk segar pertanian yang disertifikasi dan didaftar Monitoring secara berkala dan tidak terjadual dilakukan oleh OKKP-D untuk memastikan bahwa tidak terjadi pemalsuan terhadap produk yang telah disertifikasi dan didaftar.

k. Rapat Koordinasi OKKP-D Dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan, OKKP-D bersama dengan Dinas Pertanian melakukan koordinasi.

l. Konsultasi ke pusat Dalam rangka persiapan dan pelaksanaan sistem manajemen mutu, OKKP-D dapat melakukan konsultasi ke pusat.

m. ATK dan komputer suplies OKKP-D dapat mengalokasikan kebutuhan perlengkapan untuk mendukung penerapan sistem manajemen mutu.

n. Pelaporan



1789. PENGEMBANGAN PEMASARAN DOMESTIK

1789.004.002. PENGEMBANGAN PIP AGRIBISNIS ( PENGEMBANGAN PIP DI PROVINSI)

1. Latar Belakang Untuk mengetahui perkembangan harga komoditi pertanian baik ditingkat petani,

produsen, grosir secara periodik dan berkesinambungan dalam sistem kerja yang terpadu di NTB maka perlu dilakukan pemantauan, pencatatan, pengolahan dan analisa perubahan harga. Hal ini perlu karena faktor-faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan terjadinya fluktuasi harga pada suatu pasar cukup variatif. Sehubungan dengan hal tersebut perlu didukung dengan Petugas PIP yang melaksanakan pencatatan harga serta fasilitasi kegiatan Operasional Langganan Internet, Fasilitasi SubTerminal Agribisnis, Penyebaran Informasi Pasar melalui e-mail, SMS, radio dan internet.

2. Tujuan dan Sasaran Kegiatan a. Tujuan kegiatan:

� Menciptakan Sistem Pelayanan Informasi Pasar yang akurat, cepat, kontinyu, dan up to date (terkini) dapat dipercaya agar langsung dapat dimanfaatkan oleh pengguna informasi

� Menyamakan persepsi dan koordinasi dalam pelaksanaan Pelayanan Informasi Pasar secara nasional, regional maupun lokal

� Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan petugas Pelayanan Informasi Pasar dalam mengakses informasi dan pelayanan terhadap masyarakat agribisnis.

b. Sasaran : Petugas PIP di Provinsi

012. PENGEMBANGAN PIP AGRIBISNIS DI KABUPATEN

1. Latar Belakang Kegiatan Pengembangan PIP Agribisnis di Kabupaten adalah merupakan

kegiatan untuk menyediakan informasi harga tingkat kabupaten yang cepat, akurat, kontinyu dan up to date. Kegiatan PIP Agribisnis Kabupaten yang ada di Provinsi NTB ada pada 8 Kabupaten (Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu dan Bima).

2. Tujuan dan Sasaran Tujuan :

1) Menciptakan Sistem Pelayanan Informasi Pasar yang akurat, cepat, kontinyu, dan up to date (terkini) dapat dipercaya agar langsung dapat dimanfaatkan oleh pengguna informasi

2) Menyamakan persepsi dan koordinasi dalam pelaksanaan Pelayanan Informasi Pasar baik secara nasional, regional maupun lokal

3) Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan petugas Pelayanan Informasi Pasar dalam mengakses informasi dan pelayanan terhadap masyarakat agribisnis.

Sasaran

Sasaran dalam pertemuan ini adalah para petugas Pelayanan Informasi Pasar yang ada di seluruh Indonesia, provinsi maupun kabupaten



011. REVIITALISASI PASAR TANI

1. Latar Belakang

Untuk kelancaran pelaksanaan pasar tani, peserta pasar tani perlu membentuk asosiasi yang tujuannya dapat mengkoordinir para petani/kelompok tani/gapoktan agar lebih aktif dalam melaksanakan kegiatan pada pasar tani. Pada tahun 2008 di NTB telah dibentuk pasar tani pada 2 lokasi yaitu Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur. Kedua pasar tani ini telah membentuk kelembagaan yaitu di Mataram adalah Pasar Tani Gora Selaparang dan di Lombok Timur Pasar Tani Rinjani. Dengan dibentuknya 2 unit pasar tani di Provinsi NTB ini dan cukup dirasakan manfaatnya oleh petani. Kemudian pada tahun 2011 melalui anggaran APBN (Tugas Pembantuan) telah dikembangkan pasar tani sebanyak 2 unit yaitu di Kabupaten Lombok Barat dengan nama Pasar Tani Patut Patuh Patju dan Kabupaten Sumbawa dengan nama Pasar tani Mampis Rungan. Sebagai tindak lanjut terhadap kegiatan pasar tani ini maka pada tahun 2012 ini dilakukan kegiatan pembinaan pasar tani melalui kegiatan Revitalisasi Pasar Tani.

2. Tujuan dan Sasaran.

Tujuan : a) Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petani terhadap pemasaran b) Meningkatkan operasionalisasi Pasar Tani sebagai sarana pemasaran bagi

Petani/ Kelompok Tani/ Gapoktan. c) Membangun jaringan pemasaran petani untuk mengembangkan pasar d) Meningkatkan profesionalisme pasar tani dalam pemasaran hasil pertanian e) Meningkatkan pendapatan petani

Sasaran : a) Terbangunnya kelembagaan pemasaran petani yang mandiri. b) Meningkatnya peran Pasar Tani sebagai sarana pemasaran produk pertanian

secara langsung kepada konsumen. c) Meningkatnya usaha dan pemasaran hasil Pasar Tani. d) Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani dengan merubah perilaku

petani dari produsen menjadi pemasok/ Supplier.

3. Kegiatan Yang Dilaksanakan a. Operasional pasar tani

� Untuk membantu dalam kelancaran pelaksanaan operasional pasar tani maka banyak kegiatan yang sangat diperlukan sebagai penunjang seperti kebersihan, keamanan, transportasi, maupun promosi dalam event-event tertentu baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Untuk mendukung hal tersebut kegiatan operasional disesuaikan dengan dana yang tersedia dan kepada para pengelola/pengurus pasar tani di masing-masing kabupaten yang memiliki pasar tani agar merencanakan dan mempersiapkan kegiatan dimaksud sehingga dapat diharapkan operasional pasar tani dapat berjalan dengan baik.

b. Pendampingan



� Dalam rangka operasionalisasi Pasar Tani, Dinas Pembina telah menempatkan 1 (satu) orang sebagai tenaga pendamping profesional (site manager) yang secara intensif membantu manajemen pengurus dan peserta Pasar Tani. Seorang site manager minimal berpendidikan sarjana dan memiliki kompetensi dibidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

c. Kunjungan lapangan dalam rangka pembinaan pengelola pasar tani.

� Peranan pembinaan, koordinasi maupun pertemuan sangat penting dalam rangka peningkatan perkembangan dan wawasan petugas pengelola pasar tani, maka terkait dengan hal tersebut dana yang tersedia untuk perjalanan digunakan untuk kunjungan lapangan dalam rangka pembinaan pasar tani baik dari pembina provinsi maupun kabupaten, kemudian koordinasi ke pusat untuk membicarakan kegiatan pasar tani baik yang telah dilaksanakan maupun perencanaan kedepan dan mengikuti pertemuan nasional pasar tani yang merupakan agenda rutin setiap tahun akan diikuti oleh peserta baik dari petugas provinsi, kabupaten maupun pengelola pasar tani yang akan diselenggarakan pada pelaksanaan pekan raya pasar tani.

d. Pelatihan/ temu usaha/ bimbingan teknis pasar tani � Pelatihan Pasar Tani dilaksanakan dengan metode ceramah yang

disampaikan oleh nara sumber dan diskusi dari setiap sesi latihan. Pelatihan dilaksanakan selama 3 hari yaitu dari tanggal 9 – 12 Juni 2011 bertempat di Wisma Dewa Ruci, Jalan Cempaka No. 7 Mataram ( Belakang Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB). Peserta pelatihan berjumlah 30 orang yang berasal dari petugas yang menangani kegiatan Pasar Tani dari 4 Kabupaten/Kota, pengurus pasar tani dan pedagang dari 4 Kabupaten/ Kota.

� Materi Pelatihan

a) Kebijakan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil di NTB b) Manajemen pemasaran produk hasil pertanian c) Administrasi pembukuan kegiatan usaha pemasaran hasil pertanian d) Analisa pemasaran hasil pertanian e) Kemitraan usaha pertanian f) Teori Teknik pengemasan/ pakaging produk hasil pertanian g) Praktek Teknik pengemasan/ pakaging produk hasil pertanian

� Hasil Pelatihan :

a) Terlatihnya petugas yang menangani pasar tani, Peserta pelatihan berjumlah 30 orang yang berasal dari petugas yang menangani kegiatan Pasar Tani dari 4 Kabupaten/Kota, pengurus pasar tani dan pedagang dari 4 Kabupaten/ Kota.

b) Adanya saling tukar pengalaman diantara peserta pelatihan

c) Terselenggaranya pelatihan selama 3 (tiga) hari, dengan materi pelatihan teori 80 % dan praktek 20

e. Pengadaan sarana operasional pasar tani



� Guna membantu pasar tani yang telah lama beroperasi seperti pasar tani Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur tentunya telah banyak sarana-sarana yang dimilki yang mengalami kerusakan / kekurangan, maka dalam hal ini kepada pasar tani yang bersangkutan dapat mengajukan usulan untuk bantuan sarana sesuai kebutuhan dan dana yang tersedia. Adapun sarana yang dapat dipenuhi atau diperbaiki adalah yang menyangkut sarana yang vital seperti tenda, meja, kursi dan hal-hal lain yang dianggap penting.Sehubungan dengan itu telah diadakan Kain Tenda 43 buah. Tenda tersebut di alokasikan ke Kota Mataram 21 buah kain tenda dan ke Kabupaten Lombok Timur 22 buah kain tenda

f. Pelaporan pelaksanaan kegiatan.

1791. PENGEMBANGAN USAHA DAN INVESTASI 011. PROMOSI DALAM NEGERI ( AGRO & FOOD EXPO, BATAM AGRIBUSINESS

EXPO,PEKAN RAYA TANI) 1. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir ini, sektor pertanian nasional diharapkan pada berbagai tekanan beruntun sebagai akibat pengaruh perubahan iklim ekonomi global, kemudian disusul oleh krisis keuangan global yang mengarah pada resesi global di sektor riil yang terus berlanjut sampai saat ini.

Salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program pemasaran adalah melalui promosi dengan cara memperkenalkan dan menginformasikan kegiatan program pertanian organik. Dalam rangka pengembangan promosi produk pertanian di pasar domistik Kementrian Pertanian menyelenggarakan Pameran “Agro & Food Ekspo 2012, Batam Agribusines Expo , Pasar Raya Tani sehingga dapat memacu dan mendorong perkembangan sektor agribisnis dan agroindustri di Nusa Tenggara Barat.

2. Tujuan kegiatan pameran dan promosi produk pertanian adalah:

� Untuk memperkenalkan potensi dan reputasi Daerah Nusa Tenggara barat dalam sektor pertanian (agribisnis) terutama produk-produk pertanian unggulan spesifik daerah, baik dalam bentuk segar maupun hasil olahan di Pasar kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Batam dan Bandung sebagai kota sentra bisnis.

3. Kegiatan yang dilaksanakan 1) Mengikuti Agro & Food Expo 2012 :

a. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 31 Mei – 3 Juni 2012, b. Tempat di Hall B. Jakarta Convention Center c. Komoditi yang di pamerkan :

a). Produk Palawija (Jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau) b). Buah-buahan ( Pisang kepok, pisang susu, pisang raja) c). Sayur-sayuran ( Bawang Merah, Bawang putih Nunggal, Kangkung) d). Poduk Olahan Jagung (jagung garing, Emping Jagung/Marning

Jagung, kerupuk jagung). e). Dodol : Dodol Nangka, kripik nangka, dodol sirsak f). Kripik : Kripik Singkong, kentang, pisang,talas, Rengginang Singkong,

Kripik Tempe, Krupuk Jantung Pisang, Krupuk Ares. g). Kue non terigu : Coklat keju, Nastar Jagung h). Berbagai macam olahan Kacang : kacang kriuk, kacang asin.



2) Mengikuti Batam Agribusiness Expo a. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 2 – 5 November 2012 b. Tempat : Mega Mall Batam Center c. Komoditi yang dipamerkan :

� Poduk Olahan Jagung (jagung garing, Emping Jagung/Marning Jagung, kerupuk jagung).

� Dodol : Dodol Nangka, kripik nangka, dodol sirsak � Kripik : Kripik Singkong, kentang, pisang,talas, Rengginang Singkong,

Kripik Tempe, Krupuk Jantung Pisang, Krupuk Ares. � Kue non terigu : Coklat keju, Nastar Jagung � Berbagai macam olahan Kacang : kacang kriuk, kacang asin.

3) Mengikuti Pekan Raya Tani a. Kegiatan ini dilaksanakan : pada tanggal 9 – 12 September 2012 b. Tempat Pelaksanaan : Lapangan GAZIBU Bandung c. Komoditi yang dipamerkan :

� Poduk Olahan Jagung (jagung garing, Emping Jagung/Marning Jagung, kerupuk jagung).

� Dodol : Dodol Nangka, kripik nangka, dodol sirsak � Kripik : Kripik Singkong, kentang, pisang,talas, Rengginang Singkong,

Kripik Tempe, Krupuk Jantung Pisang, Krupuk Ares. � Kue non terigu : Coklat keju, Nastar Jagung � Berbagai macam olahan Kacang : kacang kriuk, kacang asin

1792. PENGEMBANGAN PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN 011. BIMBINGAN TEKNIS DAN MANAJEMEN PENGOLAHAN HASIL TANAMAN

PANGAN

1. Latar Belakang Pada saat ini kondisi usaha industri pengolahan hasil tanaman pangan ( agroindustri ) perdesaan yang dikelola oleh kelompok tani/Gapoktan di Nusa Tenggara Barat belum berkembang seperti yang diharapkan. Pengolahan hasil tanaman pangan pada industri skala kecil/rumah tangga, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, pengemasan sampai penyimpanan pada umumnya masih dilakukan secara sederhana dengan menggunakan teknologi sederhana, sehingga produk yang dihasilkan mutunya masih rendah dan kurang kompetitif. Belum berkembangnya industri pengolahan hasil tanaman pangan di Nusa Tenggara Barat dikarenakan antara lain : (1) terbatasnya kemampuan sumberdaya manusia (SDM) petani /pelaku usaha maupun aparat pembinanya ; (2) belum intensifnya pengembangan kelembagaan layanan pengolahan; (3) terbatasnya sarana/peralatan mesin mesin pengolahan di tingkat petani; (4) serta terbatasnya modal usaha. Terkait dengan hal itu, maka dalam rangka meningkatkan kemampuan Sumberdaya manusia ( SDM ) aparat pembina di kabupaten/kota dan provinsi dipandang perlu adanya kegiatan bimbingan teknis dan manajemen pengolahan hasil tanaman pangan guna meningkatkan kualitas pembinaannya di daerah.

Tujuan � Meningkatkan kemampuan teknis dan manajemen bagi aparat pembina

kabupaten/Kota dan provinsi di bidang pengolahan hasil tanaman pangan



� Memberikan dorongan dan motivasi kepada aparat pembina dalam rangka mendukung pengembangan agroindustri perdesaan.

3. Pelaksanaan a. Pertemuan Bimbingan Teknis dan Manajemen Pengolahan Hasil

Tanaman Pangan � Waktu dan Tempat Pertemuan

Bimbingan teknis dan manajemen pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dilaksanakan di Mataram, berlangsung selama 3 hari, yaitu dari tanggal 20 – 22 Maret 2012 bertempat di Lombok Plaza Hotel jalan Pejanggik No. 8 Mataram.

� Peserta Peserta bimtek adalah petugas Dinas Pertanian Provinsi/kabupaten/kota

yang menangani bidang PPH, dengan jumlah peserta 20 orang. Setiap Kabupaten/ Kota mengirim 2 orang peserta dan 2 orang peserta dari Provinsi.

� Materi dan Narasumber /Moderator Materi yang disampaikan pada bimbingan teknis dan Manajemen Pengolahan Hasil Tanaman Pangan meliputi :

1). Kelompok Teknis � Teknologi Pengolahan jagung � Operasionalisasi dan Optimalisasi Alsin Penggilingan Padi dan

Pengolah Jagung � Penerapan Jaminan Mutu Berdasarkan GMP

2). Kelompok Manajemen Usaha � Perencanaan Usaha � Pemasaran Produk Olahan Hasil Pertanian � Kerjasama/Kemitraan Usaha

3). Kelompok Bisnis ( Usaha ) � Dukungan Permodalan untuk Pelaku Usaha Pengolahan Hasil

Pertanian � Analisis Ekonomi Penggunaan Alsin Pengolahan Hasil Tanaman

Pangan 4). Kunjungan Lapangan ( Field Trip)

� Kunjungan Lapangan ke Gapoktan Paut Lombok ( pelaku usaha tepung Casava ( tepung mocav), Desa Ijo Balit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur

� Kunjungan Lapangan ke Gapoktan Mula Tulen ( pelaku usaha silo jagung ) Desa Pringgabaya , Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur.

� Sebagai Nara sumber pada kegiatan Bimbingan Teknis dan Manajemen Pengolahan Hasil Tanaman Pangan berasal dari Petugas Dinas Pertanian TPH Provinsi NTB, Disperindag Provinsi NTB, Perguruan Tinggi ( UNRAM ), dan Perbankan. Sedangkan Moderator seluruhnya berasal dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB.

b. Pengawalan dan Pendampingan Pelaku Usaha 1. Kegiatan pengawalan dan pendampingan pelaku usaha di kabupaten/kota

dilakukan oleh petugas provinsi bersama-sama dengan petugas



kabupaten/kota. Pengawalan dan pendampingan dilaksanakan di 9 kabupaten /kota se- Nusa Tenggara Barat .

2. Pembinaan terhadap petugas kabupaten/kota dilakukan dengan mengadakan pertemuan dengan para petugas yang menangani bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian ( PPHP ) guna mendapatkan masukan-masukan strategis terkait dengan perkembangan UPH, kondisi bantuan peralatan yang diterima pelaku usaha, serta permasalahan – permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan pembinaan dan pendampingan pelaku usaha oleh kabupaten/kota.

3. Pengawalan dan pendampingan kepada petani/pelaku usaha di lapangan dilakukan dengan cara mengadakan kunjungan ke beberapa lokasi Unit Pengolahan Hasil ( UPH ) dan mengadakan wawancara dengan pelaku usaha ( menggunakan kuesioner yang telah disediakan ) guna mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan usaha pengolahan dan sekaligus solusinya .

4. Pada saat kunjungan tersebut dilakukan penyuluhan di bidang pengolahan hasil tanaman pangan baik itu menyangkut aspek teknis maupun manajemen usaha.

5. Hasil pelaksanaan pembinaan/pendampingan dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Nusa Tenggara Barat.

c. Melaksanakan Konsultasi ke Pusat, untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bimbingan teknis terkait dengan Nara Sumber Pusat.

4. Hasil Kegiatan a. Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis dan Manajemen Pengolahan

tanaman pangan: a) Mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam

mengolah Jagung menjadi beberapa hasil olahan, yang dikerjakan dengan teknologi Pengolahan Jagung (industri kecil/ industri rumah tangga, industri besar dan industri menengah.

b) Peserta dapat memahami operasional dan optimalisasi Alsin penggilingan Padi dan Pengolah Jagung, sehingga kerusakan fisik beras/ jagung dapat diminimalisasi oleh petani.

c) Peserta memahami peran lembaga keuangan seperti BRI dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat kecil , diantaranya dengan memberikan fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil ,seperti UMKM, KUR, KKPE dan lain-lainnya.

d) Dalam pemasaran hasil olahan produk pertanian, yang menjadi kendala adalah kemasan/penampilan produk masih kurang menarik, sehingga sulit bersaing dengan darah lain.Kebutuhan produk yang ditawarkan masih sangat terbatas, terbatasnya modal usaha.

e) Penerapan jaminan mutu berbasis GMP, pada umumnya industri kecil atau industri rumah tangga dalam melakukan proses pengolahan makanan kurang memperhatikan mutu dan keamanan pangan yang menyangkut lingkungan kerja maupun penggunaan bahan kimia sintetis tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



f) Perencanaan Usaha, Perencanaan bisnis merupakan alat yang sangat penting bagi pengusaha maupun pengembil keputusan kebijakan perusahaan.Tujuannya adalah agar kegiatn bisnis yang bakan dilaksanakan maupun yang sedang berjalan tetap berada dijalur yang benar sesuai dengan yang direncanakan.

b. Pengawalan dan Pendampingan Pelaku usaha, bimbingan diarahkan pada kegiatan

pelaku usaha terutama masalah mutu, kemasan, pelabelan dan kontinyuitas produk. c. Konsultasi ke Pusat, untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bimbingan teknis

terkait dengan Nara Sumber Pusat.

11. PERTEMUAN KOORDINASI, SOSIALISASI PENGOLAHAN HASIL TANAMAN PANGAN

1. Latar Belakang

Pada saat ini industri pengolahan hasil ( agroindustri ) perdesaan di Nusa Tenggara Barat belum berkembang seperti yang diharapkan, hal ini dikarenakan disamping belum intensifnya pengembangan kelembagaan layanan pengolahan dan terbatasnya sumberdaya petani/pelaku usaha juga disebabkan kurangnya sosialisasi dan koordinasi antara Dinas/instansi terkait. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan koordinasi dan mensosialisasikan pengembangan agroindustri tanaman pangan ( agroindustri perdesaan ) kepada masyarakat ( aparat dan petani ), maka perlu diselenggarakan kegiatan pertemuan koordinasi dan sosialisasi pengolahan hasil tanaman pangan. Perkembangan agroindustri tanaman pangan di Indonesia , khususnya di Nusa Tenggara Barat berjalan sangat lambat. Hal ini dikarenakan antara lain kurangnya koordinasi antara instansi/dinas yang terkait dan belum meluasnya informasi agroindustri perdesaan di masyarakat. Untuk itu, dalam rangka mengkoordinasikan dan mensosialisasikan agroindustri perdesaan kepada masyarakat, maka perlu dilaksanakan kegiatan Pertemuan Koordinasi, Sosialisasi Pengolahan Hasil Tanaman Pangan.

2. Tujuan � Mengkoordinasikan dan mensosialisasikan agroindustri perdesaan kepada

masyarakat / petani melalui aparat pembina dan kelompoktani/ Gapoktan � Meningkatkan kemampuan aparat pembina provinsi/kabupaten/Kota dan

Gapoktan di bidang pengolahan hasil tanaman pangan � Memberikan dorongan dan motivasi kepada aparat pembina dan Gapoktan

dalam rangka mendukung pengembangan agroindustri perdesaan

3. Pelaksanaan a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan pertemuan Koordinasi, Sosialisasi Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

diselenggarakan di Mataram yaitu di Lombok Plaza Hotel, Jalan Pejanggik No. 8 Mataram, berlangsung selama 2 hari yaitu dari tanggal 26 -27 Maret 2012.

b. Peserta, peserta pertemuan adalah ketua kelompok tani/Gapoktan penerima dana BANSOS Tahun 2012 dan petugas yang menangani Bidang Pengolahan



dan Pemasaran Hasil Pertanian dari Kabupaten/Kota dan Provinsi, Jumlah peserta sebanyak 30 orang

c. Materi , matyeri yang disampaikan pada kegiatan pertemuan koordinasi, sosialisasi pengolahan hasil tanaman pangan adalah : � Potensi dan prospek agribisnis Jagung di NTB � Kebijakan pengolahan hasil pertanian � Sistem dan Model Pengembangan Agroindustri tanaman pangan � Kerjasama/kemitraan Usaha Agroindustri Jagung � Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan � Pengembangan kelembagaan Gapoktan menjadi Koperasi

4. Hasil Pertemuan :

a. Jagung sebagai komoditas unggulan daerah Nusa Tenggara Barat mempunyai potensi dan prodpek yang cukup baik dalam pengembangan agribisnis di NTB, hal ini karena potensi lahan yang tersedia cukup luas dan mempunyai pangsa pasar yang besar.

b. Dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk tanaman pangan dan sekaligus membuka kesempatan kerja berusaha dibidang pertanian, maka diperlukan penumbuhan agroindustri berbasis pertanian.

c. Agroindustri pedesaan pada hakekatnya adalah membangun ekonomi kerakyatan di tingkat desa untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahterraan petani melalui peningkatan nilai tambah dan daya saing produk olahan yang dihasilkan

d. Pengembangan agroindustri pedesaan merupakan pilihan yang strategis, karena selain dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, membuka lapangan pekerjaan dan menekan tingkat urbanisasi , juga menjadi pendorong sekaligus penarik pertumbuhan ekonomi daerah.

e. Pengembangan agroindustri pedesaan dalam pelaksanaannya dilakukan melalui cluster (inti-plasma), karena dengan pola ini, pelaku usaha pengolahan dapat meningkatkan eksesibilitasnya terhadap sumberdaya produktif , meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan akses pasar dan efisiensi usaha sebagai dampak dari aktivitas usaha yang saling bersinergi.

f. Adanya dukungan dan komitmen bersama diantara aparat pertanian Kabupaten/Kota/Propinsi , kelompok tani/ Gapoktan dan pemangku kepentingan diharapkan dapat mempercepat penumbuhan dan pengembangan agroindustri pedesaan.

g. Dalam upaya menyebar luaskan informasi tentang agroindustri pedesaan kepada masyarakat , peserta pertemuan diharapkan melaksanakan pertemuan sejenis di tingkat Kabupaten dan Kecamatan secara berjenjang.

013. WORKSHOP/ KOORDINASI PENGOLAHAN HASIL HORTIKULTURA A. PERTEMUAN KOORDINASI, SOSIALISASI, PENGOLAHAN HASIL

HORTIKULTURA 1. Latar Belakang

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pendapatan petani adalah melalui “Peningkatan Nilai Tambah” (added value). Upaya peningkatan nilai tambah umumnya dilakukan melalui pengembangan usaha-usaha pengolahan dalam rangka pengembangan agroindustri di pedesaan. Berkaitan dengan hal tersebut, Direktorat



Pengolahan Hasil Pertanian melalui Sub-direktorat Hasil Pengolahan Hortikultura melaksanakan kegiatan ”Pengembangan Agroindustri Perdesaan Berbasis Komoditas Hortikultura”.

Pengembangan Agroindustri Perdesaan Berbasis Komoditas Hortikultura, kegiatan ini merupakan program tahunan dari Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian yang merupakan bagian dari Program Pengembangan Agroindustri. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Tugas Pembantuan (TP) dan Dekosentrasi kepada beberapa daerah sentra produksi.

2. Tujuan dan Sasaran Tujuan : a. Mengkoordinasikan dan mensosialisasikan pengembangan agroindustri pedesaan

berbasis komoditas hortikultura dengan aparat pembina Kabupaten/Kota dan Pelaku Usaha.

b. Meningkatkan kemampuan aparat pembina dan pelaku usaha di bidang pengolahan hasil hortikultura.

Sasaran : a. Meningkatnya koordinasi dan meluasnya informasi tentang agroindustri pedesaan

berbasis komoditas hortikultura dianta aparat pembina/ petani dan pelaku usaha sehingga diharapkan pengembangan agroindustri pedesaan dalam pelaksanaannya dapat bersinergi yang didukung oleh masyarakat/petani dan pemangku kepentingan

b. Meningkatnya kemampuan 30 orang aparat pembina dan pelaku usaha di bidang pengolahan hasil hortikultura

c. Adanya komitmen bersama diantara aparat pembina untuk mendukung pengembangan agroindustri pedesaan di wilayahnya.

3. Pelaksanaan � Waktu dan Tempat Pertemuan

Pertemuan ini dilaksanakan 2 hari yaitu hari Selasa- Kamis, tanggal 8 – 10 Mei 2012, bertempat di Lombok Plaza Jalan Pejanggik 8 Mataram.

� Peseta Jumlah peserta sejumlah 30 orang yang berasal dari Kabupaten/ Kota , peserta berasal dari 1 orang petugas dan 2 orang pelaku usaha

� Materi dan Nara Sumber a) Potensi dan Prospek Agribisnis Hortikultura di NTB b) Kebijakan Pengolahan Hasil Pertanian c) Kisah Sukses Pengelolaan Usaha di Bidang Pengolahan Hasil Pertanian d) Teknologi Pengolahan Hasil Hortikultura e) Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan serta perijinan f) Pengemasan dan Pelabelan Produk Olahan Hortikultura Nara Sumber :Dinas Pertanian, Badan POM, BPTP, Disperindag, CV. Arjuna, Kelompok Warna Sari-Suranadi)

B. INISIASI PEMBENTUKAN ASOSIASI PENGOLAH

1. Latar belakang

Pada saat ini industri pengolahan nhasil hortikultura di Nusa Tenggara Barat sebagian besar merupakan skala usaha kecil dan skala rumah tangga. Pengolahan hasil pertanian pada industri skala kecil/rumah tangga mulai dari pemilihan bahan bku, pengolahan, pengemasan serta penyimpanan , umumnya masih dilakukan secara



sederhana dengan menggunakan teknologi sederhana, sehingga produk yang dihasilkan mutunya masih rendah dan kurang kompetitif.Oleh karena itu perlu adanya upaya –upaya pemberdayaan usaha pengolahan hasil pertanian yang dikalukuan secara intensif, terarah dan berkelanjutan. Terkait dengan hal tersebut, perlu dilaksanakan kegiatan pertemuan inisiasi pembentukan Asosiasi pengolahan . Melalui Asosiasi Pengolahan diharapkan pelaku usaha industri pengolahan hasil pertanian skala kecil/ rumah tangga yang ada menjadi lebih terorganisir, dan akses petani/pelakuusaha terhadap sumber-sumber permodalan.

2. Tujuan dan Sasaran Tujuan, o Mendorong dan memotivasi pelaku usaha untuk membentuk asosiasi pengolahan

hasil pertanian. o Meningkatkan kemampuan pelaku usaha di bidang pengolahan hasil pertanian. Sasaran o Meningkatnya peran serta pelaku usaha dalam meningkatkan nilai tambah dan

daya saing produk olahan hasil pertanian. o Meningkatkan kemampuan 30 orang pelaku usaha di bidang pengolahan hasil

pertanian. o Terbentuknya Asosiasi Pengolahan Hasil Pertanian di tingkat Provinsi dan

Kabupaten. 3. Pelaksanan kegiatan

a. Waktu dan tempat pertemuan Kegiatan pertemuan Inisiasi Pembentukan Asosiasi Pengolah diselenggarakan selama 1 9satu) hari yaitu tanggal 11 Mei 2012, bertempat di Hotel Lombok Plaza jalan Pejanggik no.8 Mataram.

b. Peserta, berjumlah 30 orang yang berasal dari 1 orang Petugas dan 2 orang pelaku usaha dari Kabupaten /Kota.

c. Nara Sumber, nara sumber berasal dari Dinas Pertanian, Bakorluh, CV. Arjuna Flora Kota Batu-Malang, Disperindag Provinsi NTB.

d. Materi : o Inisiasi Pembentukan kelembagaan pengolahan hasil pertanian o Kelembagaan Usaha o Pemasaran Produk Olahan Hortikultura o Permodalan Usaha o Kerjasama/Kemitraan Usaha.

4. Hasil Pertemuan

a. Asosiasi pengolah merupakan suatu organisasi formal dari para pengolah atau pelaku usaha dalam skala yang lebih luas untuk tujuan tertentu yang lebih spesifik yang tumbuh atas dasar adanya kepentingan dan tujuan bersama.

b. Tujuan pembentukan asosiasi pengolah adalah sebagai tempat menyatukan berbagai macam pikiran yang berkaitan dengan fungsinya sebagai unit sarana produksi, unit proses produksi , unit pengolahan hasil, unit pemasaran dan sebagai wadah kerjasama.

c. Asosiasi pengolah dapat terbentuk apabila : adanya keterpaduan koordinasi antara pelaku usaha, pemerintah dan instansi terkait, adanya legalitas membentuk badan usaha bersama; adanya kegiatan nyata dan berinovasi



mengembangkan usaha dan disertifikasi kelompok baru; adanya pemberdayaan masyarakat dan fasilitas dari pemerintah; adanya kerjasama di bidang cara pengolahan yang benar (GMP), peningkatan teknologi, pelatihan, studi banding, sertifikasi serta packaging bersama, adanya peluang pemasaran dan promosi , serta adanya rewards.

d. Upaya untuk mengembangkan kelembagaan usaha pelayanan pengolahan hasil pertanian yang berlangsung dikelola oleh petani/ kelompok tani/pelaku usaha secara berkelanjutan dan terorganisir , maka petani/ kelompok tani/pelaku usaha pengolahan hasil pertanian di NTB perlu membentuk suatu Wadah/ Organisasi “ Asosiasi Pengolahan Hasil Pertanian”.

e. Asosiasi pengolah merupakan suatu organisasi formal dari para pengolah atau pelaku usaha dalam skala yang lebih luas untuk tujuan tertentu yang lebih spesifik yang tumbuh atas dasar adanya kepentingan dan tujuan bersama.

f. Dalam rangka memperkuat kemampuan bersaing , membangun tatanan dunia usaha yang kuat dan saling mendukung melalui ikatan-ikatan kerjasama pelaku usaha perlu mengadakan mitra usaha.

g. Pemasaran suatu produk akan berjalan sesuai dengan mekanisme apabila semua pelaku ekonomi yang terlibat memperoleh keuntungan yang proporsional.

C. OPTIMALISASI/REVITALISASI UNIT PENGOLAHAN HASIL HORTIKULTURA

1. Latar Belakang Dalam masa pembangunan pertanian saat ini, penggunaan peralatan secara

mekanis mutlak diperlukan guna mendukung program ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis. Peralatan akan bermanfaat dalam waktu lama apabila memperhatikan perawatan/ pemeliharaan dan perbaikannya dengan baik. Operator peralatan yang berpengalaman serta memiliki pengetahuan dan keterampilan juga memegang peranan penting dalam menentukan lamanya umur pakai peralatan di lapangan, demikian pula halnya dengan unit pengolahan hasil hortikultura yang berupa alat dan mesin pengolahan hasil hortikultura.

Optimalisasi/revitalisasi unit pengolahan hasil hortikultura adalah merupakan hal yang perlu diprioritaskan sebagai upaya membangun sinergitas kebutuhan pelaku usaha hortikultura sehingga fungsi-fungsi peralatan yang tidak berjalan optimal atau memerlukan perbaikan fungsi dapat berjalan optimal yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan produktivitas unit pengolahan hasil hortikultura dan meningkatkan nilai tambah serta daya saing olahan hortikultura. Mengingat komoditi hortikultura merupakan bahan pangan yang mudah sekali mengalami kerusakan kalau tidak ditangani dengan baik. Diperkirakan, kehilangan hasil hortikultura masih relatif tinggi yaitu 20 – 40 %. Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, optimalisasi/revitalisasi unit pengolahan hasil hortikultura penting dilakukan agar kegiatan pengolahan hasil dapat dijalankan karena merupakan pilihan terbaik guna menekan kehilangan hasil (losses ) akibat penyusutan dan kerusakan, memperpanjang daya simpan, mempertahankan mutu produk segar agar tetap prima sampai ketangan konsumen, dan meningkatkan nilai ekonomis hasil pertanian. Sebagian besar peralatan pengolahan bantuan pemerintah yang diserahkan kepada petani/pelaku usaha pada umumnya sudah melebihi umur teknisnya ( umur teknis alsintan 5 tahun ), sehingga peralatan tersebut seringkali mengalami kerusakan dan ini akan berpengaruh langsung pada efisiensi usaha dan kapasitas produksi olahan yang dihasilkan. Melihat kondisi yang demikian ini, maka dipandang



perlu dilaksanakan kegiatan optimalisasi/revitalisasi pada unit-unit pengolahan hasil pertanian, terutama pada unit pengolahan hasil hortikultura.

2. Tujuan : � Membangun sinergitas kebutuhan pelaku usaha dalam rangka

mengoptimalisasikan dan merevitalisasi fungsi-fungsi peralatan yang tidak berjalan optmal .

Sasaran : � Meningkatnya produktivitas unit pengolahan hasil hortikultura � Meningkatnya nilai tambah serta daya saing olahan hortikultura.

2). Pembinaan ke kabupaten/kota � Kegiatan pembinaan pelaku usaha di kabupaten/kota dilakukan oleh petugas

provinsi bersama-sama dengan petugas kabupaten/kota. Pembinaan dilaksanakan di 9 kabupaten /kota se- Nusa Tenggara Barat .

� Pembinaan terhadap petugas kabupaten/kota dilakukan dengan mengadakan pertemuan dengan para petugas yang menangani bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian ( PPHP ) guna mendapatkan masukan-masukan strategis terkait dengan kondisi sarana/peralatan pengolahan bantuan pemerintah serta permasalahan – permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan pembinaan pelaku usaha oleh kabupaten/kota.

� Pembinaan kepada petani/pelaku usaha pengolahan berbasis hortikultura di lapangan dilakukan dengan cara mengadakan kunjungan ke beberapa lokasi Unit Pengolahan Hasil ( UPH ) dan mengadakan wawancara dengan pelaku usaha ( menggunakan kuesioner yang telah disediakan ) guna mengetahui kondisi sarana /peralatan pengolahan bantuan pemerintah serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan usaha pengolahan dan sekaligus solusinya .

� Pada saat kunjungan tersebut dilakukan penyuluhan tentang tatacara pengoperasian, perawatan dan perbaikan sarana/peralatan pengolahan .

� Hasil pelaksanaan pembinaan dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Nusa Tenggara Barat.

4. Hasil Kegiatan

a. Dalam program PIJAR (program unggulan daerah) pengembangan agroindustri pengolahan hasil pertanian menjadi prioritas utama dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraann petani/ masyarakat NTB, karena dari sililah nilai tambah dan daya saing tersebut bersumber.

b. Sumber Daya Manusia , Mesin (peralatan), Bahan baku dan Modal merupakan faktor produksiyang sangat penting dalam menentukan produktivitas usaha pengolahan hasil pertanian.

c. Kinerja Unit Pengolahan hasil Hortikultura perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan daya saing melalui pengembangan agroindustri pedesaan di Nusa Tenggara Barat.

d. Salah satu strategi yang perlu ditempuh dalam meningkatkan kinerja UPH di NTB adalah melalui kegiatan Optimalisasi/ Revitalisasi peralatan UPH.

e. Optimalisasi/ Revitalisasi unit pengolahan hasil hortikultura merupakan hal yang perlu diprioritaskan sebagai upaya membangun sinergitas kebutuhan pelaku usaha hortikultura sehingga fungsi-fungsi peralatan yang tidak berjalan optimal atau memerlukan perbaikan fungsi dapat berjalan optimal yang pada akhirnya akan



meningkatkan produktivitas UPH dan meningkatkan nilai tambah serta daya saing produk olahan hortikultura.

f. Untuk melaksanakan kegiatan optimalisasi/ revitalisasi peralatan UPH diawali dengan kegiatan inventarisasi /identifikasi peralatan UPH yang rusak disetiap Kabupaten dan selanjutnya mengganti peralatan yang rusak dengan peralatan yang baru.

‘014. PEMBINAAN PENGEMASAN DAN PELABELAN 1. Latar Belakang

Pengemasan merupakan salah satu kegiatan dalam proses pengolahan hasil. Arti pengemasan adalah pembungkusan, pembotolan, pengalengan dan pengepakan. Pengemasan adalah proses perlindungan komoditi dari gangguan faktor luar yang dapat mempengaruhi masa simpan komoditi dengan memakai media ( bahan ) tertentu. Fungsi pengemasan adalah untuk melindungi komoditi dari kerusakan mekanis, menciptakan daya tarik bagi konsumen dan memberikan nilai tambah produk, serta memperpanjang daya simpan produk. Jenis-jenis pengemas yang biasa digunakan tergantung pada produk olahan yang dihasilkan. Pelabelan produk hortikultura harus memenuhi ketentuan yang disebut dalam Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang “Pelabelan dan Periklanan Pangan”. Label makanan harus dibuat dengan ukuran , kombinasi warna dan /atau bentuk yang berbeda untuk tiap jenis produk agar mudah dibeda-bedakan. Pelabelan diberikan pada luar kemasan. Pelabelan berisi nama komoditidan kelas mutunya, nama produsen, alamat produsen, tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa serta berat bersih. Selama ini produk olahan hortikultura yang dihasilkan oleh industri kecil atau industri rumah tangga belum mampu bersaing di pasaran, dikarenakan cara pengemasannya yang kurang baik, sehingga kurang menarik konsumen dan bahan kemasan yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan ( memperpendek daya simpan. produk ). Rendahnya kualitas kemasan ini disebabkan antara lain terbatasnya kemampuan, pengetahuan dan keterampilan petani/pelaku usaha dalam melakukan pengemasan danpelabelan yang baik dan efisien. Untuk itu perlu adanya kegiatan pembinaan pengemasan dan pelabelan.

2. Tujuan :

• Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan petani/pelaku usaha dalam melakukan pengemasan dan pelabelan produk olahan yang baik, efisien, dan menarik konsumen, sehingga dapat membantu promosi dan penjualan produk olahan yang dihasilkannya.

3. Pelaksanaan a. Kegiatan Pertemuan

� Waktu dan Tempat Pertemuan Kegiatan Pertemuan Kelompok Pengolah dalam rangka Pembinaan Pengemasan

dan Pelabelan diselenggarakan 1 hari yaitu hari Selasa , tanggal 25 September 2012 bertempat di Lombok Plaza Hotel Jalan pejanggik No. 8 Mataram.

� Peserta , peserta pertemuan berjumlah 25 orang yang berasal dari Kabupaten/ Kota yaitu 2 orang/Kab/Kota terdiri dari 1 orang petugas dan 1 orang pelaku usaha dan 6 orang petugas Provinsi dan 1 orang Pelaku Usaha Provinsi.

� Materi yang disajikan adalah : a) Potensi dan prospek Agribisnis Hortikultura di NTB



b) Peningkatan Nilai Tambah melalui Pengembangan Agroindustri Pengolahan Hasil Pertanian

c) Teknologi Pengemasan , Pelabelan dan Perijinan Usaha d) Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan e) Pemasaran Hasil Pertanian.

b. Pembinaan ke kabupaten/kota

a) Pembinaan terhadap petugas kabupaten/kota dilakukan dengan mengadakan pertemuan dengan para petugas yang menangani bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian ( PPHP ) guna mendapatkan masukan-masukan strategis terkait permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan pembinaan pelaku usaha di kabupaten/kota.

b) Kegiatan pembinaan pelaku usaha di kabupaten/kota dilakukan oleh petugas provinsi bersama-sama dengan petugas kabupaten/kota. Pembinaan dilaksanakan di 9 kabupaten /kota se- Nusa Tenggara Barat

c) Pembinaan petani/pelaku usaha pengolahan di lapangan dilakukan dengan cara mengadakan kunjungan ke beberapa lokasi Unit Pengolahan Hasil ( UPH ) dan mengadakan wawancara dengan pelaku usaha ( menggunakan kuesioner yang telah disediakan ) guna mengetahui jenis dan model kemasan dan label produk olahan yang digunakan serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam melakukan pengemasan dan pelabelan dan sekaligus solusinya .Pada saat kunjungan tersebut dilakukan penyuluhan tentang kemasan dan label yang baik sesuai ketentuan.

d) Hasil pelaksanaan pembinaan dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Nusa Tenggara Barat

4. Hasil Yang dicapai

b. Komoditas Pertanian khususnya Hortikultura dalam pengembangan agribisnis di

NTB mempunyai potensi dan prospek yang cukup besar. Hal ini karena lahan yang tersedia untuk pengembangan budidaya cukup luas, keadaan tanah dan iklim mendukung untuk menghasilkan keanekaragaman jenis hortikultura, sarana dan prasarana penunjang memadai dengan pangsa pasar yang cukup baik karena letak Geografis NTB yang berada pada segi tiga emas Daerah tujuan wisata.

c. Peningkatan nilai tambah produk pertanian akan tercapai apabila ada kerjasama antar pihak terkait (Pemerintah, Universitas, Gapoktan, dan Swasta) untuk mendirikan sarana pengolahan hasil pertanian, melakukan pelatihan pengolahan produk, fasilitas infrastruktur daerah serta program pendampingan untuk proses pemasaran produk dan pameran.

d. Selama ini produk olahan hortikultura yang dihasilkan industri kecil atau industri rumah tangga belum mampu bersaing dipasaran, hal ini disebabkan karena cara pengemasannya kurang baik sehingga kurang menarik konsumen , disamping itu bahan kemasan yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan .

e. Rendahnya kualitas kemasan ini disebabkan antara lain terbatasnya kemampuan , pengetahuan dan keterampilan petani/kelompok pengolah dalam melakukan pengemasan dan pelabelan yang baik dan efisien.

f. Fasilitas peralatan khusunya untuk pengemasan dan pelabelan (Packaging) dari Pemerintah/ Dinas/Instansi terkait, juga sangat penting bagi kelompok pengolah



dalam rangka membantu meningkatkan usaha dan kualitas produknya sehingga dapat bersaing di pasaran.

g. Fungsi pengemasan dan pelabelan produk olahan pertanian adalah ; sebagi pembungkus , pelindung dalam distribusi, sarana komunikasi (pemasaran), menghindari kemungkinan pemalsuan dan memberikan kenyamanan bagi konsumen yang harus didasarkan pada peraturan Pemerintah No.69 Tahun 1999 tentang kemasan.

h. Serifikasi /perijinan Produk pangan melalui Badan POM untuk produk pangan dalam negeri dan produk pangan import sedangkan untuk produk pangan industri rumah tangga melalui Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

i. Strategi pemasaran hasil pertanian hendaknya mengacu pada’Provit center harus berada pada petani/ kelompok pengolah dan pedesaan yaitu petani/ kelompok pengolah berada pada posisi tawar yang kuat dan menerima harga jual yang tinggi.

5. Indikator Keluaran a. Output - Terlaksananya kegiatan pembinaan pengemasan dan pelabelan dengan baik

dan tertib . b. Outcome

- Meningkatnya kemampuan 25 orang pelaku usaha dalam melakukan pengemasan dan pelabelan yang baik sesuai ketentuan.

- Tersedianya Laporan Pelaksanaan Kegiatan 6. Dana untuk mendukung kegiatan ini Rp. 36.545.000,-

� Realisasi keuangan Rp. 34.745.000,- (95,07) � Realisasi fisik 97,26 % � Sisa dana Rp.1.800.000,- Hal ini diakibatkan karena adanya efisiensi penggunaan

dana perjalanan.

014. BIMBINGAN TEKNIS DAN MANAJEMEN PENGOLAHAN HASIL HORTIKULTURA BERBASIS GMP

1. Latar Belakang

Komoditi hortikultura pada umumnya bersifat mudah rusak, sehingga untuk mempertahankan mutu produk segar agar tetap prima sampai ke tangan konsumen, menekan losses atau kehilangan karena penyusutan dan kerusakan, memperpanjang daya simpan dan meningkatkan nilai ekonomis hasil pertanian, maka diperlukan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil yang baik dan benar sesuai kaidah GMP (Good Manufacturing Practices) dan didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.



Industri pengolahan hasil berbasis hortikultura di Indonesia akhir-akhir ini berkembang semakin pesat dalam skala usaha yang beragam, baik skala industri maupun skala rumah tangga, sehingga persaingan diantara produsen semakin ketat. Salah satu faktor yang menentukan daya saing produk hasil hortikultura ialah adanya jaminan mutu dan keamanan ( safety ) pangan bagi konsumen, karena keamanan produk pangan merupakan persyaratan wajib dari konsumen walaupun sering tidak tertulis, tetapi persyaratan tersebut tidak dapat ditawar lagi.

Salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pelaku usaha agar terciptanya jaminan mutu dan keamanan pangan bagi konsumen adalah dengan menerapkan GMP (Good Manufacturing Practices).

GMP merupakan semua kegiatan pengolahan yang baik yang harus dilaksanakan oleh para pelaku usaha dibidang pengolahan makanan, mulai dari penentuan lokasi, bangunan, ruang dan sarana pabrik, proses pengolahan, peralatan pengolahan , penyimpanan dan distribusi, kebersihan dan kesehatan pekerja serta penanganan limbah dan pengelolaan lingkungan. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya kontaminasi pangan serta diharapkan dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja.

Pada umumnya industri pengolahan hasil hortikultura skala kecil atau skala rumah tangga dalam melakukan proses pengolahan makanan kurang memperhatikan mutu dan keamanan pangan yang menyangkut lingkungan kerja maupun penggunaan bahan kimia sintetis tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi ini menyebabkan mutu produk olahan pangan yang dihasilkan rendah dan tidak mampu bersaing di pasar. Rendahnya mutu produk yang dihasilkan dikarenakan antara lain terbatasnya pengetahuan, kemampuan dan keterampilan petani/pelaku usaha dalam penanganan pasca panen dan pengolahan hasil yang baik dan benar sesuai kaidah GHP dan GMP.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan mutu dan daya saing produk hortikultura, maka perlu dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis dan Manajemen Pengolahan Hasil Hortikultura Berbasis GMP.

2. Tujuan • Meningkatkan kemampuan teknis dan manajemen bagi aparat pembina dan

pelaku usaha pengolah hasil hortikultura di bidang pengolahan hasil hortikultura berbasis GMP.

• Meningkatkan nilai tambah, mutu dan daya saing produk olahan hortikultura melalui penerapan teknologi pengolahan hasil berbasis GMP.

3. Pelaksanaan a. Pertemuan

� Waktu dan Tempat pertemuan Kegiatan Pertemuan Bimbingan Teknis dan Manajemen pengolahan Hasil Hortikultura Berbasis GMP diselenggarakan selama 1 hari yaitu pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2012 bertempat di Hotel Lombok Plaza Jalan Pejanggik No. 8 Mataram.

� Peserta, jumlah peserta sebanyak 30 orang yang berasal dari Kab/Kota, setiap Kabupaten/ Kota mengirim 3 orang peserta yaitu 1 orang petugas dan 2 orang pelaku usaha.

� Materi, Materi yang diberikan adalah : 1. Kebijakan pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian 2. Teknologi Pengolahan Hasil Hortikultura



3. Kewirausahaan 4. Pembukuan Usaha 5. Permodalan Usaha 6. Kelembagaan dan Kemitraan Usaha 7. Penerapan Jaminan Mutu Berdasarkan GMP

� Nara Sumber, Sebagai Nara sumber pada kegiatan pertemuan teknis berasal dari Petugas Dinas Pertanian TPH Provinsi NTB, Balai POM Provinsi NTB, BPTP.Provinsi NTB, lembaga profesi, praktisi, dan dinas/instansi lainnya yang terkait. Sedangkan yang menjadi moderator seluruhnya adalah petugas Dinas Pertanian TPH Provinsi NTB.

b. Bimbingan teknis pelaku usaha di kabupaten/kota

• Bimbingan teknis terhadap petugas kabupaten/kota dilakukan dengan mengadakan pertemuan dengan para petugas yang menangani bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian ( PPHP ) guna mendapatkan masukan-masukan strategis terkait permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan bimbingan teknis kepada pelaku usaha di kabupaten/kota.

• Kegiatan bimbingan teknis terhadap pelaku usaha di kabupaten/kota dilakukan oleh petugas provinsi bersama-sama dengan petugas kabupaten/kota. Bimbingan teknis dilaksanakan di 9 kabupaten /kota se- Nusa Tenggara Barat .

• Bimbingan teknis terhadap petani/pelaku usaha pengolah hasil hortikultura di lapangan dilakukan dengan cara mengadakan kunjungan ke beberapa lokasi Unit Pengolahan Hasil ( UPH ) dan mengadakan wawancara dengan pelaku usaha ( menggunakan kuesioner yang telah disediakan ) guna mengetahui permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menerapkan teknologi pengolahan berbasis GMP. dan sekaligus solusinya ..Pada saat kunjungan tersebut dilakukan penyuluhan tentang cara pengolahan hasil hortikultura yang baik dan benar sesuai kaidah-kaidah GMP.

• Hasil pelaksanaan bimbingan teknis dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Nusa Tenggara Barat.

4. Hasil yang dicapai a. Sebelum dilaksanakannya kegiatan dilaksanakan pretest hasil rata-rata 5,42 dan tes

akhir nilai rata-rata 7,06. b. Berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan terhadap penyelenggaraan Bimbingan

Teknis , bahwa materi yang diberikan sangat dibutuhkan oleh peserta untuk bekal dalam pembinaan dan pengembangan Petugas dan Pelaku Usaha Agribisnis khususnya yang bergerak dalam bidang hortikultura.

c. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan terhadap Fasilitator/ Nara Sumber menyampaikan materi dengan baik, mudah dipahami dan dapat membangun diskusi yang aktif dengan peserta.

d. Untuk dapat mendampingi pelaku uaha dengan baik diharapkan pada masa yang akan datang diharapkan njumlah peserta dengan jumlah pelaku usaha sama jumlahnya, sehingga pendampingan pelaku usaha menjadi lebih mudah dan lancar.

5. Indikator Kenerja a. Output

- Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis dan manajemen pengolahan hasil hortikultura berbasis GMP dengan baik dan tertib .



b. Outcome

- Meningkatnya kemampuan teknis dan manajemen 30 orang peserta ( aparat pembina dan pelaku usaha ) dibidang pengolahan hasil hortikultura berbasis GMP.

- Tersedianya Laporan Pelaksanaan Kegiatan 5. Dana yang tersedia untuk mendukung kegiatan ini RP. 60.700.000,-

� Realisasi keuangan mencapai Rp. 44.646.000,- (73,55 %) � Realisasi Fisik 76,65 % � Sisa Dana Rp. 16.054.000,- Hal ini diakibatkan karena adanya kelebihan dana

Marse Peserta di RO tertuang 75 OH a’Rp.250.000,- dan di manfaatkan 30 OH a’ Rp. 100.000,-sehingga sisa Rp. 15.750.000,- dan adanya efisiensi dana bintek pengol hasil hortikultura sebesar Rp. 4.000,- dan efisiensi biaya perjalanjan Rp. 300.000,-

ADMINISTRASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN

011. PERENCANAAN PROGRAM

1. Latar Belakang Sesuai dengan semangat reformasi pembangunan, pemerintah telah mengambil

kebijakan untuk mengarahkan program pembangunan pertanian termasuk di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Untuk mencapai program pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian secara berdaya guna dan berhasil guna diperlukan dua komponen utama yang saling terkait dan saling menunjang, yaitu komponen fisik / teknis dan komponen administrasi. Kelancaran kedua komponen tersebut akan menunjang kelancaran dan keberhasilan pencapaian program yang telah direncanakan. Perencanaan program kegiatan PPHP merupakan cara untuk mencapai tujuan pembangunan dibidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Rencana tersebut hanya dapat dicapai apabila dipadukan dan mendapat dukungan dari sektor / sub sektor lainnya yang terkait. Untuk mencapai tujuan tersebut, diupayakan agar perencanaan program dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, terarah, efektif dan efisien.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam menunjang kelancaran program pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian perlu diperhatikan masalah-masalah penting seperti : pembinaan sumberdaya manusia, pengelolaan anggaran, serta peningkatan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan. Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan kegiatan / program adalah tidak tercapainya sasaran program yang telah ditetapkan dan terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang menyebabkan penggunaan dana menjadi tidak efisien dan efektif. Dalam mengatasi permasalahan tersebut perencanaan program kegiatan secara baik, terarah, efektif dan efisien perlu dilakukan.

2. Tujuan :

• Menyusun Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis kegiatan pembangunan PPHP TA. 2012 yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pengelola kegiatan dan anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan

• Mengkoordinasikan, mensosialisasikan dan mensinkronisasikan program /kegiatan pembangunan PPHP antara pusat dan daerah sehingga diharapkan dalam



pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan tertib sesuai target yang telah ditetapkan

• Meningkatkan sumber daya manusia ( SDM ) petugas keuangan sehingga mampu mengelola anggaran untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan pembangunan PPHP.

• Menyusun program /kegiatan dan anggaran pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian ( PPHP ) TA. 2013

3. Pelaksanaan

1). Pertemuan Sosialisasi dan Penyerahan POK Kegiatan ini bertujuan antara lain untuk mensosialisasikan program /kegiatan

pembangunan PPHP TA. 2012 kepada petugas daerah, sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan dapat berjalan lancar dan tertib sesuai tujuan dan sasaran program/kegiatan yang telah ditetapkan. Pada kesempatan tersebut diserahkan Petunjuk Operasional Kegiatan ( POK ) yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan.

2) Penunjukan Pengelola Keuangan Pembangunan PPHP Penunjukan dan pemberian honorarium petugas/pengelola keuangan

pembangunan PPHP TA. 2012 ditetapkan dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) Satker Dinas Pertanian TPH Provinsi NTB. Pengelola keuangan dimaksud terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ), Bendahara, PUMK dan Staf pengelola keuangan ( 2 orang).

3) Penyusunan Juklak dan Juknis Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis disusun oleh Tim Penyusun. yang

ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ). Juklak/Juknis dapat digunakan sebagai pedoman/acuan bagi petugas pengelola kegiatan dan anggaran dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan PPHP TA. 2012.

4). Pertemuan Koordinasi Keuangan

• Pertemuan koordinasi keuangan diselenggarakan oleh pusat. Tujuan pertemuan ini adalah mengkoordinasikan dan menyamakan persepsi antara pusat dengan daerah dalam mengelola anggaran pembangunan PPHP TA. 2012. Waktu dan tempat penyelenggaraan ditentukan oleh pusat. Pertemuan ini dihadiri oleh Bendahara kegiatan dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

5). Pertemuan Sinkronisasi PPHP • Tujuan pertemuan ini adalah untuk mensinkronisasikan program /kegiatan

pembangunan pengolahan hasil pertanian yang ada di pusat dan daerah, sehingga diharapkan dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara sinergis. Waktu dan tempat pertemuan ditentukan oleh pusat. Sedangkan pesertanya adalah kepala bidang yang menangani PPHP di daerah.

6). Penyusunan RKA-KL PPHP Penyusunan RKA-KL PPHP diselenggarakan oleh pusat. Penyusunan RKA-KL

awal dilaksanakan pada bulan Juni 2012, sedangkan Penyusunan RKSA-KL akhir ( Finalisasi) direncanakan pada bulan Oktober 2012. Peserta penyusunan RKA-KL terdiri dari 2 orang, yaitu 1 orang Staf/pejabat yang menangani bidang PPHP dan 1 orang staf dari perencanaan pada Dinas Pertanian TPH Provinsi NTB



012. EVALUASI, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN 1. Latar Belakang

Monitoring atau pemantauan adalah kegiatan mengamati, perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Evaluasi adalah suatu penilaian dalam kurun waktu tertentu yang mencoba untuk menilai relevansi secara sistematis dan obyektif, efisiensi, efektivitas pelaksanaan, dan dampak/keberhasilan dari program dan kegiatan yang sedang berjalan maupun yang telah selesai. Evaluasi dapat diartikan pula merupakan rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan ( input ), keluaran ( output ), dan hasil ( outcome ) terhadap rencana dan standar. Pemantauan dilakukan pada seluruh program/kegiatan, sedangkan evaluasi dapat dilakukan secara lebih selektif. Pada dasarnya pemantauan dan evaluasi merupakan alat yang diperlukan untuk pelaporan dan pengendalian. Pelaporan adalah bentuk penyampaian informasi mengenai hasil pelaksanaan program/kegiatan yang dituangkan kedalam formulir yang telah ditentukan secara berkala dan sesuai dengan petunjuk pengisiannya. Dalam rangka menganalisis capaian kinerja pembangunan pertanian, maka peran pemantauan dan evaluasi merupakan bagian penting untuk menilai tercapai atau tidaknya tujuan program/kegiatan yang dilaksanakan. Hasil pemantauan dan evaluasi dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan untuk perbaikan kebijakan dan perencanaan di masa mendatang maupun pelaksanaan program/kegiatan yang sedang berjalan. Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut harus tersaji dalam bentuk laporan yang informative, cepat, ,tepat dan akurat, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pimpinan sebagai bahan pengambilan keputusan. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dilakukan di masing-masing Satker ( provinsi, kabupaten/kota ) sesuai dengan fungsi dan tanggungjawab masing-masing.selain di tingkat Satker, masing-masing penanggungjawab kegiatan juga harus melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

2. Tujuan : • Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran pembangunan

pengolahan dan pemasaran hasil pertanian di Nusa Tenggara Barat pada kurun waktu tertentu sebagai upaya antisipasi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi dan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan dimasa mendatang.

• Meningkatkan kemampuan petugas dalam melaksanakan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan ( SIMONEV ).

3. Pelaksanaan 1). Penyusunan Juklak dan Juknis

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis disusun oleh Tim Penyusun. yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ). Juklak/Juknis dapat digunakan sebagai pedoman/acuan bagi petugas pengelola kegiatan dan anggaran dalam melaksanakan kegiatan evaluasi, pemantauan dan pelaporan

2) Penunjukan Petugas SIMONEV Penunjukan dan pemberian honorarium petugas SIMONEV ditetapkan dengan

Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) Satker Dinas Pertanian TPH Provinsi NTB.

3) Workshop SiMONEV



Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan petugas SIMONEV dalam melaksanakan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan. Waktu dan tempat penyelenggaraan Workshop SIMONEV ditentukan oleh pusat.

4) Pertemuan Evaluasi

• Tujuan pertemuan ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program /kegiatan pembangunan pengolahan hasil pertanian yang telah dicapai pada kurun waktu tertentu di tingkat regional. Peserta pertemuan adalah petugas Dinas Pertanian Provinsi yang menangani kegiatan PPHP dan petugas Dinas Pertanian Kabupaten/Kota pelaksana kegiatan Tugas Pembantuan. Pertemuan evaluasi wilayah tengah terdiri dari Provinsi NTB, NTT, Bali, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pertemuan evaluasi dilaksanakan 2 kali yaitu pertemuan evaluasi awal pada bulan Juni 2012 dan pertemuan evaluasi akhir pada bulan Desember 2012.

• Pertemuan Evaluasi Nasional; Tujuan pertemuan ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program /kegiatan pembangunan pengolahan hasil pertanian yang telah dicapai pada akhir pelaksanaan kegiatan di tingkat nasional.. Peserta pertemuan adalah Kepala Dinas atau Kepala Bidang PPHP pada Dinas Pertanian Provinsi. Waktu dan tempat penyelenggaraan ditentukan oleh pusat.

‘013. PELAPORAN SAI /SIMAK BMN (1792.006.010.013)

1. Latar Belakang

Pelaporan merupakan salah satu bentuk media penyampaian informasi terhadap serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak dari persiapan kegiatan sampai pada akhir pelaksanaan. Melalui laporan yang baik akan dapat dilihat sejauhmana perkembangan pelaksanaan, hasil pelaksanaan dan tingkat keberhasilannya.

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Negara, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah perlu disampaikan tepat waktu dan disusun sesuai dengan Sistem Akutansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Agar sistem pelaporan keuangan SAI (SAK-SIMAKBMN) dapat berjalan dengan baik, maka : (1) Setiap Satker yang mengelola dana PPHP wajib menunjuk seorang petugas khusus yang menangani pelaporan keuangan SAI (SAK-SIMAKBMN) yang dikukuhkan dengan surat keputusan KPA. (2) Setiap Satker pengelola dana PPHP difasilitasi sekurang-kurangnya 1 (satu) unit P.C. dan 1 (satu) unit Notbook/Laptop khusus unntuk mendukung pelaporan keuangan. Adapun laporan keuangan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang wajib disampaikan adalah : (1) Laporan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) yang meliputi laporan neraca, LRA, Calk dan ADK. (2) Laporan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) yang meliputi laporan barang, catatan ringkas barang milik Negara (CRBMN), LKB serta laporan ADK. Sebagai kelengkapan laporan barang (SIMAKBMN) wajib menyampaikan fotocopy dokumen kontrak, Berita Acara Serah Terima Barang, pengadaan barang, belanja modal, belanja sosial, antara penyedia barang/jasa dengan pengguna/satker yang bersangkutan.

Untuk efektivitas dan kualitas pelaporan barang (SIMAKBMN) wajib mengumpulkan data laporan ADK (Arsip Data Komputer) dari tingkat Satker Dekon/TP untuk memperbaiki laporan SIMAKBMN semester I, II dan tahunan Oleh



karena itu agar pelaporan SAI/SIMAKBMN dalam pelaksanaan kegiatan lengkap dan akurat perlu adanya pelaporan SAI/SIMAKBMN secara teratur dan tepat waktu.

2. Tujuan :

• Untuk mengetahui perkembangan penggunaan anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan untuk perbaikan kebijakan dan perencanaan dimasa mendatang maupun pelaksanaan program/kegiatan yang sedang berjalan.

• Meningkatkan kemampuan petugas SAI dalam melaksanakan pelaporan keuangan SAI/SIMAKBMN, sehingga pelaporan dapat lebih informatif, cepat, tepat dan akurat

2. Pelaksanaan 1). Penyusunan Juklak dan Juknis

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis disusun oleh Tim Penyusun. yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ). Juklak/Juknis dapat digunakan sebagai pedoman/acuan bagi petugas pengelola kegiatan dan anggaran dalam melaksanakan kegiatan pelaporan SAI /SIMAK BMN.

2) Penunjukan Petugas/Tim SAI Penunjukan dan pemberian honorarium petugas /Tim SAI ditetapkan dengan

Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) Satker Dinas Pertanian TPH Provinsi NTB.

3) Penyusunan Laporan SAI Laporan SAI disusun oleh petugas /Tim SAI yang ditunjuk Kuasa Pengguna

Anggaran ( KPA ). Laporan SAI disusun secara berkala ( bulanan) Triwulan dan semesteran ) dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

4) Workshop SAI Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan petugas SAI dalam

melaksanakan pelaporan.keuangan SAI, sehingga pelaporan SAI dapat lebih informatif, cepat, tepat dan akurat. Workshop SAI dilaksanakan setiap semester. Waktu dan tempat penyelenggaraan Workshop SAI ditentukan oleh pusat.

5). Pertemuan Koordinasi Pengelolaan Keuangan • Tujuan pertemuan ini adalah untuk mengkoordinasikan pengelolaan

keuangan dalam mendukung pelaksanaan program /kegiatan pembangunan pengolahan hasil pertanian. Pertemuan koordinasi diselenggarakan oleh pusat, dan sebagai peserta pertemuan adalah petugas/pengelola keuangan pada Dinas Pertanian TPH Provinsi NTB. Waktu dan tempat pertemuan ditentukan oleh Pusat.

014. PENYUSUNAN DATA BASE PPHP 1. Latar Belakang

Perkembangan di segala sektor selalu memerlukan adanya informasi yang mendukung perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Dalam era



globalisasi ini, data dan informasi merupakan sesuatu yang sangat penting, baik secara mikro maupun secara makro, baik lingkup local maupun global, baik ditingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi maupun nasional. Secara umum telah diketahui bahwa untuk perencanaan dan evaluasi program pembangunan, data dan informasi merupakan salah satu kata kunci yang harus ada. Dengan menggunakan data yang baik dan akurat, perencanaan dapat dilakukan dengan lebih baik, karena tanpa adanya data, perencanaan pembangunan menjadi pincang, tidak ada tolok ukur yang jelas sebagai acuan pengambilan kebijakan, parahnya pengambilan kebijakan dilakukan dengan menggunakan intuisi dan subyektivitas pengambil kebijakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Perencanaan pembangunan pertanian termasuk pembangunan pengolahan hasil pertanian dapat terealisir apabila didukung oleh data dan informasi di sektor hilir, sektor hulu, on-farm dan jasa pendukung. Namun demikian data utama yang sangat menentukan untuk meningkatkan kinerja pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian adalah data dan informasi di sektor hilir dan data tersebut saat ini sangat terbatas. Untuk itu, mengingat data dan informasi sangat diperlukan dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian di daerah, maka perlu dilaksanakan kegiatan penyusunan database pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. .

2. Tujuan :

• Sebagai panduan di dalam melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang berguna untuk menggambarkan kinerja pembangunan PPHP

• Berfungsi dalam menganalisa secara langsung perkembangan kegiatan sektor pengolahan dan pemasaran hasil pertanian

• Memperoleh informasi untuk indikator pemerintah sebagai bahan pemantauan perkembangan sektor agribisnis.

3. Pelaksanaan

1). Konsultasi ke pusat Konsultasi ke pusat dilakukan sebelum dilaksanakan penyusunan database.

Tujuan konsultasi adalah untuk menyamakan persepsi antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan penyusunan database PPHP, sehingga diharapkan database yang disusun tidak menyimpang dan sesuai dengan kehendak pusat. Bagi petugas/pejabat yang melakukan konsultasi ke pusat diberikan biaya perjalanan dinas yang besarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2) Pembentukan Tim Identifikasi dan Pengumpulan Data Untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan data base P2HP perlu

dibentuk Tim Teknis Identifikasi dan Pengumpulan Data dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Susunan keanggotaan Tim teknis terdiri dari : Ketua Tim, Sekretaris, Koordinator dan anggota.

3) Rapat Koordinasi Kegiatan I Tujuan rapat koordinasi I adalah untuk menyamakan persepsi diantara para

petugas Tim Teknis dalam pelaksanaan penyusunan data base. Rapat koordinasi I dilaksanakan di Mataram, berlangsung selama 1 hari, dihadiri oleh petugas yang tergabung dalam Tim Identifikasi database Dinas pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB, dengan jumlah peserta seluruhnya 25



orang. Materi rapat membahas kesiapan pelaksanaan identifikasi, yaitu antara lain menentukan jenis dan model data yang diperlukan, sumber data, menyusun jadwal pelaksanaan identifikasi, menyusun kuesioner dan persiapan lainnya.

4) Identifikasi dan Pengumpulan Data Kegiatan identifikasi dan pengumpulan data di lapangan dilaksanakan

oleh Tim Teknis Identifikasi dan Pengumpulan Data yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan identifikasi dan pengumpulan data dilakukan dengan cara berkunjung ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota se- NTB dan mengadakan pertemuan dengan petugas terkait guna mengumpulkan data yang diperlukan sesuai blanko yang telah disediakan. Disamping itu, untuk melengkapi data yang ada, dilakukan pula kunjungan ke lokasi kelompok tani/Gapoktan/pelaku usaha pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Data yang dikumpulkan antara lain Identitas UPH, Tenaga kerja di UPH, jenis produk olahan, jenis dan jumlah alsin pengolahan yang dimiliki /dikelola, produksi per tahun dan lain-lain.

5). Rapat Koordinasi II Rapat koordinasi II dilaksanakan di Mataram, berlangsung selama 1

hari, dihadiri oleh petugas yang tergabung dalam Tim Teknis Identifikasi dan Pengumpulan data Dinas pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB, dengan jumlah peserta seluruhnya 25 orang. Materi rapat membahas hasil identifikasi yang telah dilaksanakan dan pada kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk mengoreksi data dan informasi hasil identifikasi. Apabila terjadi kekeliruan data atau kurang lengkap data yang diperoleh, maka pelaksana kegiatan segera memperbaiki dan melengkapi data tersebut melalui petugas Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

6). Pembentukan Tim Penyusun database Untuk kelancaran dalam penyusunan database, maka dibentuk Tim

Penyusunan Database yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen. Tim Penyusun Database terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota.

7). Penyusunan Database PPHP Data dan informasi hasil identifikasi yang dikumpulkan dari lapangan, setelah dikoreksi selanjutnya disusun, diketik dan digandakan oleh Tim Penyusun yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) Kepada Tim Penyusun diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

015. PENGAWALAN DAN PEMBINAAN LM3

1. Latar Belakang Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) untuk sektor Pengolahan

dan Pemasaran Hasil Pertanian pada tahun 2012 pada prinsipnya mengacu kepada Pedoman Penguatan Modal Usaha Kelompok dan Pondok Pesantren yang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian yaitu LM3 bidang usaha pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang merupakan usulan pada tahun 2012. Bantuan dana yang diberikan kepada LM3 merupakan bantuan sosial penguatan modal usaha yang harus dikelola dan dipertanggung



jawabkan sesuai dengan Rencana Usaha Kegiatan (RUK). LM3 merupakan bentuk pola pemberdayaan kelompok, yang diwujudkan dalam bentuk penyaluran dana langsung ke rekening kelompok tani dan pondok pesantren. LM3 diterapkan guna mengatasi permasalahan utama di tingkat petani dan masyarakat yaitu keterbatasan modal petani , disamping permasalahan tingkat usaha tani yang lain, rendahnya pengusahaan teknologi serta lemahnya SDM dan kelembagaan petani. Melalui pola Pemberdayaan yang diterapkan, diharapkan dapat merangsang tumbuhnya kelompok usaha agribisnis dan mempercepat terbentuknya jaringan kelembagaan agribisnis disuatu wilayah.

2. Tujuan :

1) Tumbuhnya kesadaran LM3 dalam pengembangan usaha agribisnis di lembaganya.

2) Meningkatkan kemampuan petani/ kelompok tani dalam mengelola usahanya 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk yang berdaya saing.

3. Pelaksanaan

a. Melakukan koordinasi dengan dinas kabupaten/kota se NTB b. Melakukan pengawalan dan pembinaan ke Kabupaten. c. Menyusun laporan hasil kegiatan d. Melaporkan hasil kegiatan ke atasan langsung

2. DPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kegiatan dan Anggaran Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012 Sumber Dana : DPA- SKPD

N0. Kegiatan /Jenis

Belanja/Rincian Belanja Volume Jumlah Biaya

Indikator

Keberhasilan

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Jakarta Agro Outlet 1 Keg 51.500.000,- Ter-eksposenya produk unggulan NTB

2. Terminal Agribisnis 1 Keg 66.400.000,- Terjadinya transaksi

produk pertanian antara produsen

dengan pedagang

3 Agrinex Expo 1 Keg 83.001.200,- Adanya event yang lebih diarahkan untuk

lebih menumbuhkan empati, simpati, serta

pemahaman publik

tentang prospek agribisnis Indonesia

4 Soropadan Expo 1 Keg 64.18.5000,- Terlaksananya Gelar

Promosi agribisnis IV Soropadan 2011.

5 NTB Expo I Keg 24.211.000 Ter-eksposenya

produk hasil olahan dan sayur segar



unggulan NTB

6 Perberasan I Keg 56.764.200,- Terpantaunya

distribusi dan harga beras/ gabah

7. MPU 1 Keg 28.572.800,- Terciptanya produk pertanian yang ramah

lingkungan.

8. HPS 1 Keg 14.000.000,- Adanya Informasi Pangan se-Dunia.

9. NTB Bersaing 1 Keg 25.430.300,-

Diperkenalkannya

reputasi daerah NTB dalam bidang

agribisnis .

10. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

1 Paket 107.825.000,-

Meningkatnya keterampilan Wanita

Tani di NTB

J U M L A H 521.892.000,-

KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2012

Sampai dengan akhir tahun anggaran realisasi keuangan mencapai RP. 483.536.400,- (92,65 %) dari )Pagu dana Rp. 521.892.000,- dan realisasi fisik sebesar 95 %. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

1) Jakarta Agro Outlet Dalam rangka memperlancar pemasarannya perlu disediakan suatu tempat memajang

komoditi dalam bentuk segar maupun olahan pada tempat strategis, yaitu Jakarta Agro Outlet.

Pemerintah diharapkan mendorong prospek pengembangan industri hilir atau pengolahan hasil. Mengingat, prospek pengembangan industri pengolahan ini lebih berpotensi untuk maju dengan didorong oleh banyaknya sumber daya alam, khususnya sektor pertanian yang baik. Untuk meningkatkan akses pasar produk-produk horikultura sayuran, tanaman pangan dan produk olahan maka provinsi NTB mengikuti kegiatan Agro Outlet di Pasar Induk Kramat Jati Jakarta. A. Tujuan

� Pemantapan dan perluasan pemasaran komoditi pertanian (komoditi unggulan) yang dihasilkan oleh petani/kelompok usahatani di NTB

B. Sasaran

� Konsumen akhir yang langsung mengkonsumsi komoditas yang dibelikannya. � Konsumen antara yang membeli komoditas pertanian sebagai bahan baku.

2) Terminal Agribisnis

Subsektor tanaman pangan dan hortikultura dituntut untuk dapat menghasilkan

bahan pangan dalam jumlah cukup, serta mampu menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin, sekaligus menghasilkan devisa.



Terkait dengan itu, maka pembangunan pertanian subsektor tanaman pangan dan hortikultura di Nusa Tenggara Barat dalam jangka panjang diarahkan untuk mewujudkan pertanian yang tangguh guna memantapkan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing serta peningkatan kesejahteraan petani. A. Tujuan:

� Meningkatkan peranan Sub Terminal Agribisnis Mandalika dalam melayani petani/ kelompok tani dalam memasarkan hasil produksinya agar memiliki posisi tawar yang lebih baik

� Meningkatkan ketersediaan data informasi harga, potensi, dan stok produksi tanaman pangan & hortikultura yang cepat, akurat, dan up to date.

� Meningkatkan pendapatan petani. B. Sasaran Kegiatan :

Sasaran dalam kegiatan ini adalah petani/ kelompok tani/ gapoktan / pedagang yang terlibat dalam kegiatan Sub Terminal Agribisnis (STA)

3) Agrinex expo Agrinex Expo 2012 merupakan suatu ajang eksibisi untuk memperkenalkan serta mempromosikan berbagai potensi daerah Nusa Tenggara Barat kepada buyers dan investor daerah lainnya termasuk berbagai potensi investasi dan peluang agribisnis yang terbuka luas di Jakarta. Agrinex Expo 2012 ini dilaksanakan di Balai Sidang Jakarta Convention Centre (JCC) Jakarta dan event promosi ini juga merupakan suatu ajang pameran dagang berbagai produk unggulan daerah yang didukung potensi sumberdaya daerah sebagai keunggulan komparatif yang dimiliki daerah NTB.

A. Tujuan dan Sasaran Tujuan dilaksanakan promosi produk hasil pertanian pada Agrinex Expo 2012 di Jakarta adalah untuk memperkenalkan potensi dan reputasi Daerah Nusa Tenggara Barat khususnya untuk komoditas unggulan (agribisnis dan agroindustri) terutama aneka produk unggulan spesifik daerah Nusa Tenggara Barat kepada pasar regional dan internasional. Sasaran mengikuti pameran dan promosi Agrinex Expo 2012 adalah untuk mengembangkan pasar produk hasil pertanian daerah NTB serta mengembangkan dan meningkatkan kontak dagang (kontak bisnis) dan kontak kerjasama dalam pemasaran antara kelompok usaha agribisnis di Daerah Nusa Tenggara Barat dengan kelompok usaha/ penyalur hasil-hasil pertanian serta konsumen dari daerah/provinsi lainnya.

B. Pelaksanaan Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam event pameran dan

promosi Agrinex Expo 2012 di Jakarta dilaksanakan sesuai dengan alokasi waktu dan tempat yang telah ditetapkan dan difasilitasi oleh PT. Puteri Cahaya Kharisma adalah sebagai berikut :

a. Tempat. Pameran dan promosi Agrinex Expo 2012 yang diikuti oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Provinsi Nusa Tenggara Barat ini diselenggarakan di Balai Sidang Jakarta Convention Centre (JCC) Jakarta pada Hall Assembly.

b. Waktu.



Pameran dan promosi Agrinex Expo 2012 ini diselenggarakan selama 3 (tiga) hari, yaitu dari tanggal 30, 31 Maret – 1 April 2012 dan setiap harinya kegiatan pameran dan promosi berlangsung dari jam 10.00 – 21.00 WIB

c. Peserta. Peserta dalam pameran dan promosi Agrinex Expo 2012 dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Provinsi Nusa Tenggara Barat, sesuai dengan misi/tema keikutsertaan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam event pameran dan promosi adalah mengedepankan peran serta para Pelaku Usaha Agribisins dan Agroindustri dalam peningkatan dan pengembangan pasar hasil pertanian melalui informasi yang dapat dihubungi dalam kontak bisnis. Oleh karena itu peserta dari unsur stakeholder/pelaku usaha diutamakan adalah pelaku usaha yang bergerak dalam bidang pengolahan dan pemasaran hasil-hasil pertanian, serta dari kalangan pelaku usaha baik distributor maupun supplier atau produsen/ petani/ kelompok tani/ gapoktan yang bergerak di bidang agribisnis dengan didampingi petugas dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Nusa Tenggara Barat.

d. Komoditi Pameran Komoditi/produk yang dipamerkan/dipromosikan dalam ajang pameran dan promosi Agrinex Expo 2012 tersebut adalah berbagai komoditi/produk hasil-hasil pertanian, khususnya hasil tanaman pangan sesuai dengan program Pemerintah Daerah NTB yaitu PIJAR (Sapi, Jagung dan Rumput Laut) sebagai komoditas unggulan yang sedang dikembangkan, namun disamping itu juga dari komoditas tanaman pangan lainnya seperti kacang hijau dan kedele, dan hortikultura sebagai pendukung antara lain bawang merah, bawang putih, dan kangkung. Untuk komoditas jagung selain berupa jagung tongkol dan pipilan juga dipajang berbagai bentuk olahan seperti olahan marning jagung berbagai rasa, emping jagung, dan berbagai kue dari tepung jagung.

4) Soropadan Expo

Untuk memacu perkembangan sektor agribisnis dan agroindustri di Nusa

Tenggara Barat telah diupayakan berbagai kegiatan pembinaan dan pengembangan kelompok / unit usaha pengolahan hasil pertanian yang berbasis pada sumberdaya daerah / domestik ( domestic resources ) sebagai keunggulan komparatif ( comparative advantage ) daerah dan berakar pada ekonomi rakyat. Upaya pembinaan dan pengembangan unit pengolahan hasil pertanian yang dilakukan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat khususnya melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memberikan

A. Tujuan

Tujuan dilaksanakan promosi produk pertanian pada Gelar Promosi Agribisnis Soropadan 2012 ini adalah untuk memperkenalkan potensi dan reputasi Daerah Nusa Tenggara Barat khususnya dalam bidang pertanian ( agribisnis dan agroindustri ) terutama aneka produk unggulan spesifik daerah Nusa Tenggara Barat kepada pasar regional atau internasional.

B. Sasaran Sasaran mengikuti pameran dan promosi Gelar Promosi Agribisnis Soropadan 2012 adalah untuk mengembangkan pasar produk hasil pertanian daerah NTB



serta mengembangkan dan meningkatkan kontak dagang ( kontak bisnis ) dan kontak kerjasama dalam pemasaran antara kelompok usaha agribisnis di Daerah Nusa Tenggara Barat dengan kelompok usaha / penyalur hasil – hasil pertanian serta konsumen dari daerah / provinsi lainnya.

C. Pelaksanaan Adapun pelaksanaan kegiatan pameran Gelar Promosi Agribisnis Soropadan 2012

adalah sebagai berikut : 1. Tempat

Gelar Promosi Agribisnis Soropadan 2012 diselenggarakan di Kawasan Agrowisata dan STA Soropadan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah.

2. Waktu Gelar Promosi Agribisnis Soropadan 2012 diselenggarakan selama 5 ( lima ) hari, yaitu dari tanggal 28 Juni – 2 Juli 2012 dan berlangsung dari pukul 09.00 – 21.00 WIB.

3. Peserta Peserta yang ikut dalam Pameran Gelar Promosi Agribisnis Soropadan 2012 adalah sebanyak 5 (lima ) orang yaitu dari unsur Petugas Pembina Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Nusa Tenggara Barat.

4. Komoditi Pameran Komoditi yang dipamerkan dalam Gelar Promosi Agribisnis Soropadan 20102 adalah berbagai jenis komoditi hasil pertanian, baik tanaman pongan maupun hortikultura dalam bentuk segar maupun olahan yang cukup potensial dan memiliki nilai ekonomi cukup tinggi.

Adapun jenis – jenis komoditi yang dipamerkan pada Gelar Promosi Agribisnis IV Soropadan 2012 adalah sebagai berikut :

� Aneka Dodol Dodol Nangka, Dodol Tape, Dodol Labu, Dodol Sirsak

� Aneka Keripik Keripik Pisang, Keripik Nangka

� Aneka Pangan Olahan Lainnya Rengginang, Pisang Sale, Kacang Kriuk

� Aneka Buah Pisang, Mangga, Nangka, Nenas, Sawo, Jeruk Lokal

� Aneka Sayur Cabe, Bawang Merah, Bawang Putih, Tomat, Paprika, Terong, Kangkung

� Aneka Kacang – kacangan Kacang Tanah, Kedelai, Kacang Gude, Kacang Hijau

5) Promosi NTB Expo Pameran Perdagangan dan industri The NTB EXPO 2012 merupakan suatu ajang eksibisi untuk memperkenalkan serta mempromosikan berbagai potensi daerah Nusa Tenggara



Barat kepada buyers dan investor daerah lainnya termasuk berbagai potensi investasi dan peluang agribisnis yang terbuka luas di Nusa Tenggara Barat. Pameran The NTB EXPO 2012 ini dilaksanakan di GOR Turida Mataram dan event promosi ini juga merupakan suatu ajang pameran dagang berbagai produk unggulan daerah yang didukung potensi sumberdaya daerah sebagai keunggulan komparatif yang dimiliki daerah NTB. A. Tujuan

Tujuan dilaksanakan pameran dan promosi pada The NTB EXPO 2012 di Mataram Nusa Tenggara Barat adalah

a. Untuk memperkenalkan potensi dan reputasi Daerah Nusa Tenggara Barat khususnya dalam bidang pembangunan pertanian (agribisnis dan agroindustri) terutama aneka produk unggulan spesifik daerah Nusa Tenggara Barat kepada pasar lokal, regional atau internasional.

b. Mempromosikan daerah NTB sebagai daerah tujuan investasi khususnya dalam bidang pertanian.

c. Memberi kesempatan kepada pengusaha industri kecil dan koperasi untuk mempromosikan produknya.

d. Meraih peluang eksport ke mancanegara.

B. Sasaran Sasaran mengikuti pameran dan promosi The NTB EXPO 2012 adalah :

1. untuk mengembangkan pasar produk hasil pertanian daerah NTB serta mengembangkan dan meningkatkan kontak dagang (kontak bisnis) dan kontak kerjasama dalam pemasaran antara kelompok usaha agribisnis di Daerah Nusa Tenggara Barat dengan kelompok usaha / penyalur hasil-hasil pertanian serta konsumen dari daerah/provinsi lainnya.

2. Membantu Koperasi Usaha Kecil Menengah (KUKM) dalam menghadapi pasar global

3. Mendorong NTB sebagai tempat promosi/ pameran yang dapat diandalkan.

C. Pelaksanaan

Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam event pameran dan promosi The NTB EXPO 2012 Di Mataram, dilaksanakan sesuai dengan alokasi waktu dan tempat yang telah ditetapkan dan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Event Organizer (EO) PT. SOLINDO DUTA CONVEX sebagai penyelenggara pameran. Adapun pelaksanaan kegiatan pameran dan promosi pada The NTB EXPO 2012 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tempat Pameran dan promosi The NTB EXPO 2011 yang diikuti oleh Dinas Pertanian

TPH Provinsi Nusa Tenggara Barat ini diselenggarakan di Sport Hall GOR Turida Mataram.

2. Waktu Pameran dan promosi The NTB EXPO 2012. ini diselenggarakan selama 6 (enam) hari, yaitu dari tanggal 4 – 8 Juli 2012 dan setiap harinya kegiatan pameran dan promosi berlangsung dari Pukul 10.00 – 21.00 Wita

3. Peserta



Peserta dalam pekan pameran dan promosi The NTB EXPO 2012 dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Nusa Tenggara Barat, sesuai dengan misi/tema keikutsertaan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam event pameran dan promosi adalah mengedepankan peran serta para Pelaku Usaha Agribsins dan Agroindustri dalam peningkatan dan pengembangan pasar hasil pertanian. Oleh karena itu peserta dari unsur stakeholder/pelaku usaha diutamakan adalah pelaku usaha yang bergerak dalam bidang pengolahan dan pemasaran hasil-hasil pertanian, serta dari kalangan pelaku usaha baik Distributor maupun Supplier atau produsen/petani/kelompok usaha yang bergerak di bidang agribisnis dengan didampingi petugas dari Dinas Pertanian TPH Provinsi Nusa Tenggara Barat.

4. Komoditi Pameran

Komoditi/produk yang dipamerkan/dipromosikan dalam pameran dan promosi Theh NTB EXPO 2012 tersebut adalah berbagai komoditi/produk hasil-hasil pertanian, khususnya hasil tanaman pangan dan hortikultura baik dalam bentuk produk segar maupun hasil olahan yang cukup potensial dan strategis serta mempunyai nilai ekonomi cukup tinggi. Berbagai Komoditi-komoditi yang di display dan diperdagangkan pada pekan The NTB EXPO 2012 cukup tinggi. Komoditi-komoditi tersebut antara lain meliputi:

� Hasil olahan : Jagung garing, jagung emping, Aneka Dodol ,Aneka Kripik,

Aneka Pangan Olahan lainnya. � Hasil segar terdiri dari : Aneka Buah ( Pisang, Mangga, Nangka, melon,Jeruk

pamelo), Aneka Sayur (Cabe Besar, Cabe Kecil /Rawit, Bawang merah, Bawang putih, Tomat Buah/Beef, Paprika, Kangkung.

� Aneka Kacang-kacangan : Kacang Tanah, Jagung, Kedele, Kacang Hijau � Aneka benih/bibit : benih padi , jagung, kedele, mangga, manggis, rambutan,

durian, dll. Disamping hasil-hasil tanaman pangan dan hortikultura, juga ditampilkan

beberapa jenis komoditi pertanian lainnya, antara lain Hasil Perikanan berupa Dodol dan Manisan rumput laut, Jellly rumput laut.

6) Pembinaan Perberasan Beras merupakan komoditas strategis yang selalu menjadi bahan perbincangan setiap waktu, dimana saja dan oleh siapa saja. Masyarakat menjerit bila harga beras mahal, pemerintah seperti kebakaran jenggot bila rakyat menjerit soal beras, dan petani mengeluh bila harga beras murah dan tidak sesuai dengan keinginannya. Siapakah yang harus diperjuangkan dan siapa yang harus dibela dan siapa yang membela? Itulah permasalahan besar yang sedang dihadapi oleh bangsa yang besar ini. Kelemahan yang dilakukan selama ini oleh semua pihak yang terkait dengan kebijakan pembangunan pertanian nasional adalah terlalu percaya diri dan yakin dengan ke-mampuan serta peran petani. Bila teknologi sudah diperoleh, kebijakan sudah ditetapkan dan semua harus diterapkan maka penyuluh dan petugas di lapang akan menyelesaikannya, kemudian akan diperoleh hasil sesuai dengan rencana.Untuk memenuhi kebutuhan beras di Daerah, maka perlu adanya pembinaan perberasan di Kabupaten/ Kota di NTB.

A. Tujuan a. meningkatkan ketersediaan dan distribusi pangan kepada masyarakat;



b. meningkatkan konsumsi pangan lokal dalam rangka penciptaan permintaan produk pangan lokal;

c. meningkatkan jangkauan/aksesibiltas masyarakat terhadap pangan; d. menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana; e. menjaga stabilitas harga pangan di tingkat masyarakat; f. memperpendek jalur distribusi pangan pemerintah sampai ke tingkat

masyarakat/rumah tangga; g. mendorong terwujudnya Desa Mandiri Pangan (Desa Mapan), dan h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Pelaksanaan Melaksanakan Pembinaan perberasan kepada pelaku usaha penggilingan padi

,kelompok tani tani dan aparat Dinas Pertanian di Kabupten/ Kota. Mengikuti Pertemuan Nasional dan konsultasi ke Pusat.

7) Agenda Nasional MPU Kegiatan Mitra Praja Utama (MPU) yang di ikuti adalah : 1. Mengikuti Rapat kerja Teknis Bidang Pertanian di Bandung dan Kegiatan

Sekretariat bersama di Banten. 2. Kegiatan lainnya tidak diikuti karena pada saat bersamaan ada kegiatan yang

tidak bisa di tinggalkan di Daerah. Jumlah dana yang tersedia Rp. 28.572.800,- realisasi keuangan Rp. 12.836.000,- (44,93 %) dan Fisik 45 %. Sisa dana Rp. 15.736.000,- karena agenda kegiatan Pusat tidak bisa di ikuti. Sisa dana di setor ke KASDA.

8) Hari-hari Besar

Pelaksanaan Hari pangan Sedunia (HPS) ke 32 tahun 2012, dilaksanakan di Palangka Raya (Kalimantan Tengah ) pada tanggal 18 – 21 Oktober 2012. Terpilihnya provinsi Kalimantan Tengah sebagai tuan rumah karena pemerintah mempunyai komitmen yang kuat dalam hal produksi untuk ketahanan pangan.. 1. Pelaksanaan

Peringatan HPS memberikan dampak yang besar bagi Provinsi Kalimantan Tengah, baik terhadap ekonomi masyarakat maupun pembangunan pertanian."Penetapan Kalimanatan Tengah sebagai tempat pelaksanaan HPS XXXI karena Kalteng dinilai berhasil dalam pembangunan pertanian serta ikut berkonstribusi dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, " ungkap Ketua Pelaksana Harian Peringatan HPS ke-XXXII Tahun 2012 tingkat nasional .

9) NTB Bersaing Expo Dalam rangka memacu dan mendorong perkembangan sektor agribisnis dan agroindustri di Nusa Tenggara Barat telah diupayakan berbagai kegiatan pembinaan dan pengembangan kelompok/ unit usaha agribisnis terutama kelompok/ unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang berbasis pada sumberdaya daerah/ domistik ( Domistic resources) dan berakar pada ekonomi rakyat. Upaya pembinaan dan pengembangan unit pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang dilakukan



Pemerintah Daerah/ Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui dinas/ instansi terkait telah memberikan dampak yang cukup berarti dengan tersedianya berbagai produk/ komoditas hasil pertanian dipasaran baik pasar tradisional maupun pasar modern. Disisi lain kebijakan dalam peningkatan produksi terus ditingkatkan/ dikembangkan, guna mendukung kebijakan ketahanan pangan daerah. Oleh karena itu melalui even HUT NTB ke- 54 ini pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar berbagi kegiatan seperti bakti sosial, lomba masak, dan pameran dan promosi produk pertanian guna mendukung kemampuan produk-produk pertanian agribisnis terutama yang dihasilkan oleh pelaku agribisnis dalam skala kecil dan rumah tangga.

A. Pelaksanaan Dalam rangka menyambut dan memeriahkan HUT NTB Bersaing Expo 2012 dalam

rangka menyambut HUT NTB ke 54. Pameran ini dibuka oleh Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Ir. Badrul Munir, MM yang membuka secara resmi Pameran NTB Bersaing Expo 2012 dan dihadiri juga oleh Bupati dan Walikota serta pejabat pemerintah lainnya, dalam pidatonya bapak Wakil Gubernur menyampaikan “Sektor pertanian sebagai sektor andalan dalam pembangunan ekonomi, serta menekankan kembali arti pentingnya sektor pertanian dalam rangka ketahanan pangan, mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan daya saing ekonomi nasional sekaligus mendorong tersedianya bahan baku untuk tumbuh dan berkembangnya industry olahan. Menindaklanjuti program tersebut dan dengan melihat potensi yang ada, Pemerintah Prov. NTB menetapkan pengembangan 3 komoditas unggulan: sapi, jagung dan rumput laut yang disingkat PIJAR. Dengan adanya even NTB Bersaing Expo 2012 ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas bagi segenap komponen masyarakat. Pameran ini diharapkan dapat meningkatkan kecintaan kita akan produk unggulan daerah kita sendiri, meningkatkan nilai jual, mendatangkan investasi dari luar, serta potensi lainnya yang lebih besar. Lapangan kerja juga diharapkan terbuka lebar disektor pertanian.

Keikutsertaan Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat pada event NTB Bersaing Expo 2012 cukup memberikan konstribusi yang cukup signifikan terutama dalam upaya memperkenalkan aneka produk/komoditi strategis unggulan Daerah Nusa Tenggara Barat yang memiliki nilai ekonomi cukup tinggi. Kegiatan pameran dan promosi yang diikuti ini, telah memberikan peluang kepada para pelaku usaha/stakeholder dari daerah Nusa Tenggara Barat untuk dapat memperkenalkan berbagai bentuk potensi dan reputasi para pelaku agribisnis dan agroindustri didaerah dalam membangun tatanan agribisnis dan agroindustri di daerah. Disisi lain, melalui ajang pameran dan promosi ini para pelaku bisnis (Agrobisnis) dapat bertemu dengan para buyer dari luar daerah sehingga terjadi dan terjalin kontak bisnis serta kontak kerjasama pemasaran dengan para buyer sebagai mitra usaha/bisnisnya.

Disamping itu, aneka produk olahan lainnya seperti Kripik Nangka, hasil olahan jagung seperti emping jagung, jagung garing dan produk hortikultura merupakan komoditi yang banyak menarik perhatian para pengunjung (visitor) pada ajang pameran dan promosi NTB Bersaing Expo 2012. Para calon pembeli (buyer) yang ingin melakukan kontak dagang adalah dari kalangan distributor yang memiliki saluran distribusi dan mitra bisnis ke luar daerah, baik untuk kebutuhan industri pengolahan (agroindustry) maupun untuk hotel dan restoran serta supermarket.

Pada kesempatan event pameran dan promosi tersebut, bagi para pelaku usaha hal ini merupakan ajang untuk menimba ilmu dan pengetahuan serta pengalaman/wawasan sebagai bekal untuk dapat meningkatkan kemampuan



(kompetensi) mereka dalam mengembangkan pangsa pasar produk hasil-hasil pertanian daerah Nusa Tenggara Barat, guna dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya dan petani Nusa Tenggara Barat umumnya.

10) Konsolidasi Kelompok Wanita Tani A. Latar Belakang

Untuk menunjang berhasilnya usaha-usaha kesejahteraan sosial, peranan wanita dalam pembangunan perlu ditingkatkan khususnya dalam bidang pertanian. wanita petani akan ditingkatkan pengetahuan dan ketrampilannya untuk menggunakan cara dan teknologi tepat guna dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengolahan dan penggunaan hasil serta pemasarannya serta keterampilan lainnya. Untuk menunjang hal tersebut maka kegiatan bimbingan ataupun kursus-kursus terhadap para tokoh wanita dan organisasi wanita sangat penting, untuk kemudian difungsikan dalam pelaksanaan bimbingan ketrampilan ekonomis produktif terhadap para wanita agar potensi sosial yang ada dapat dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam upaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan wawasan wanita tani dipedesaan maka sangat perlu dilaksanakan/ diselenggarakan kegiatan Konsolidasi Wanita Tani Tahun 2012. Konsolidasi ini diarahkan ke Jawa Timur yaitu di Malang , mengingat Daerah ini banyak memiliki Pelaku usaha.

B. Tujuan a. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan wanita tani pedesaan . b. Untuk meningkatkan wawasan wanita tani pedesaan sehingga terbuka pemikirannya

untuk berusaha pengolahan hasil pertanian sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarganya.

c. Meningkatkan kualitas SDM wanita tani pedesaan sehingga memiliki daya saing yang tinggi.

C. Sasaran Sasaran dari Kegiatan Konsolidasi Wanita Tani adalah : Puteri petani / Wanita Tani dipedesaan yang putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan sekolah sebanyak 18 orang , terdiri dari peserta yang berasal dari kabupaten / kota se - Provinsi Nusa Tenggara Barat 14 orang dan Pendamping sebanyak 4 orang dari Provinsi.

D. Pelaksanaan (1) Pelaksanaan Konsolidasi Wanita Tani tahun 2012 selama 3 hari yaitu dari

tanggal 14 – 16 Mei 2012, di Malang dengan lokasi : So Kress aneka keripik buah- Malang, Koperasi Sera Usaha “Brosem”, Marning Jagung “Firdaus”, Taman Agrowisata –Batu malang.

(2) Peserta Konsolidasi Wanita Tani diiatan yang diikuti. (3) Konsolidasi Wanita Tani , menggunakan metode Kunjungan Lapangan keberbagai

kelompok/ perorangan pelaku usaha yang bergerak di bidang Pengolahan Hasil Pertanian.

VVVVIIIIIIII ---- 1111


LAPORAN TAHUNAN 2012

BAB VII

HASIL PEMBANGUNAN

PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR

A. PENDAHULUAN

Pola penganggaran bagi perencanaan pembangunan pertanian pada tahun

anggaran 2012 diarahkan menjadi satu kesatuan berupa penganggaran terpadu

berbasis kinerja yang bertujuan untuk mempermudah pencapaian sasaran program

pembangunan nasional secara efektif, efisien, akuntable dan terukur.

Beberapa prinsip mengenai pemanfaatan dana Dekonsentrasi dan dana Tugas

Pembantuan sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan

Pusat dan Daerah antara lain sbb:

• Dana Dekonsentrasi yang dilimpahkan ke Propinsi digunakan untuk kegiatan non

fisik (Koordinasi, perencanaan, fasilitasi, pelatihan, pembinaan, pengawasan,

pengendalian, evaluasi dan pelaporan)

• Dana Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota digunakan untuk kegiatan fisik dan

kegiatan non fisik pendukung yang disinergiskan dengan dana sinergi program dari

APBD kabupaten/Kota. Dana Tugas Pembantuan dilimpahkan ke kabupaten/ kota

untuk kegiatan prasarana dan sarana pertanian di daerah yang bersangkutan

sesuai dengan kebutuhan pembangunan pertanianTugas Pembantuan dapat

dilimpahkan ke propinsi untuk kegiatan yang lintas kabupaten/ kota

• Tugas Pembantuan dapat dilimpahkan ke kabupaten/ kota untuk kegiatan fisik di

daerah yang bersangkutan sesuai dgn kebutuhan pembangunan pertanian

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini pembangunan dan pengelolaan

infrastruktur irigasi telah menjadi fokus utama perhatian pemerintah dalam melakukan

pembangunan pertanian di provinsi NTB. Hal ini bertujuan untuk mencapai target

swasembada pangan nasional khususnya beras mengingat kebutuhan akan konsumsi

beras yang kian meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di provinsi

NTB.




Peningkatan produktivitas dan luas panen sebagai dampak dari perbaikan

infrastruktur irigasi (mulai dari jaringan utama sampai dengan jaringan tingkat usaha

tani) terkait erat dengan peningkatan kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi (KPI)

baik petugas pengelola irigasi tingkat provinsi, kabupaten serta kelembagaan petani.

Mengacu pada SK Menteri Pertanian nomor: 431/Kpts/RC.210/7/2004 tentang

sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan program/proyek yang disempurnakan

dengan Surat Edaran Menteri Pertanian nomor: 391/RC.210/A/6/2005 maka Bidang

Pengelolaan Lahan dan Air membuat laporan kemajuan kegiatan setiap akhir tahun.

Untuk kebutuhan laporan tahunan tersebut diatas maka diperlukan koordinasi yang

lebih solid antara propinsi dan kabupaten dalam melaksanakan, memonitor dan

mengendalikan pelaksanaan kegiatan di tingkat lapangan.

Dengan demikian diharapkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan lahan dan air

dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien serta sasaran pembangunan

pengelolaan lahan dan air secara nasional dapat tercapai

Prioritas Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2012 adalah tersedianya prasarana

dan sarana pertanian secara berkelanjutan untuk mendukung pemantapan ketahanan pangan,

peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan

petani. Adapun pada tahun 2012 ini Bidang Pengelolaan Lahan dan Air mendukung seluruh

misi Dinas Pertanian TPH Provinsi NTB melalui kegiatan :

1. Tanaman Pangan

Prioritas kegiatan pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian TA 2012 dalam

mendukung produksi tanaman pangan terefleksi dari berbagai aspek sbb:

1) Aspek Perluasan dan Pengelolaan Lahan

a. Pengembangan Optimasi Lahan

b. Pengembangan Metode SRI

c. Sertifikasi Lahan (Pra dan Pasca)

d. Pengembangan Jalan Usaha Tani

e. Perluasan Sawah

2) Aspek Pengelolaan Air Irigasi

a. Pengembangan Sumber Air

b. Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim




c. Pengembangan Jaringan Irigasi

d. Pemberdayaan Kelembagaan P3A dan Pengurus Utamaan Gender (PGU)

e. Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PIP)

3) Aspek Pupuk dan Pestisida

a. Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3)

b. Pendampingan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

c. Pendampingan Penyaluran BLP (Bantuan Langsung Pupuk)

d. Pengembangan Pupuk Organik

4) Aspek Alat dan Mesin Pertanian

a. Operasional Pengembangan, Kelembagaan dan Pengawasan Alsintan

5) Aspek Pembiayaan Pertanian

a. Fasilitas Pembiayaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

2. Hortikultura

Prioritas kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian tahun anggaran 2012

dalam mendukung produksi tanaman hortikultura terefleksi dari berbagai aspek

sebagai berikut :

1) Aspek Perluasan dan Pengelolaan Lahan

a. Pengembangan Optimasi Lahan

2) Aspek Pengelolaan Air

a. Pengembangan Sumber Air

b. Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim

3) 3. Aspek Pupuk dan Pestisida

a. Pendampingan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Peraturan daerah nomor: 7 tahun 2008, sebagai bentuk

implementasi PP 41 Tahun 2007 dan PP 38 Tahun 2007, Bidang Pengelolaan Lahan

dan Air mempunyai tugas pokok diantaranya : melakukan perumusan pelaksanaan

kebijakan, melakukan bimbingan teknis, pemetaan tata ruang komoditas,

inventarisasi dan tata alih fungsi lahan pertanian, pengelolaan lahan, pengelolaan




air dan tata guna air pertanian dan monev Bidang PLA serta penerapan kaidah-

kaidah kesinambungan ekosistem.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengelolaan Lahan dan Air

menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan pemetaan tata ruang komoditas, penataan alih fungsi

lahan pertanian dan inventarisasi lahan, perluasan areal tanaman pangan dan

hortikultura, pengelolaan lahan dan pengelolaan air tata guna air pertanian

b. Melaksanakan kebijakan dibidang pengembangan lahan dan pengelolaan air

dan tata guna air pertanian

c. Menyusun pedoman, prosedur kriteria sebagai dasar pelaksanaan kebijakan

pengembangan lahan dan pengelolaan air tata guna air pertanian

d. Melakukan pembinaan teknis dan melakukan monitoring dan evaluasi

pengembangan lahan dan pengelolaan air tata guna air pertanian.

Bidang Pengelolaan Lahan dan Air membawahi tiga seksi yakni seksi

Pengelolaan Air, seksi Perluasan Areal dan Pengolahan Lahan. Adapun untuk

rincian tugas pokok dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Seksi Pengelolaan Air

Melaksanakan dan menyiapkan, perumusan dan melaksanakan kebijakan,

penyusunan pedoman, kriteria, prosedur, bimbingan teknis dan monev bidang

pengelolaan data tata guna air pertanian.

2. Seksi Perluasan Areal

Mempersiapkan dan melakukan perumusan kebijakan pemetaan tata ruang

komoditas, penataan alih fungsi lahan pertanian dan inventarisasi lahan

perluasan areal tanaman pangan dan hortikultura.

3. Seksi Pengelolaan Lahan

Melaksanakan dan menyiapkan, perumusan dan melaksanakan kebijakan,

penyusunan pedoman, kriteria, prosedur, bimbingan teknis dan monev bidang

optimasi lahan, rehabilitasi, reklamasi dan konservasi lahan.




B. PROGRES KEGIATAN BIDANG PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR

PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN, ADMINISTRASI DAN KEUANGAN BIDANG

PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR

1. Kegiatan Sumber Dana APBD

Kegiatan Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian Tanaman Pangan

dan Hortikultura Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bersumber dari dana

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Perubahan) APBDP 2012 yang dikelola

oleh Bidang Pengelolaan lahan dan Air (PLA) dengan total dana APBD sebesar

Rp. 14.062.715.000,- (Empat belas Milyar Enampuluh dua Juta Tujuh Ratus Lima

Belas Ribu Rupiah), dari total dana tersebut yang dapat direalisasikan sebesar Rp.

13.039.556.075,- (Tiga belas Milyar Tiga puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima

Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah) atau sekitar 92,72 %..

Penjelasan tentang realisasi dana APBD tersebut dapat dijelaskan secara rinci

sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani (2.01. 2.01.01. 01.15). Lomba Petani dan Kelompok Tani Berprestasi/Lomba P3A dan GP3A Tingkat Provinsi (2.01. 2.01.01. 01.15.13).

Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Gabungan Perkumpulan

Petani Pemakai Air (GP3A) merupakan wadah bagi para petani pemakai air

dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air

sendiri secara demokratis, dimana melalui perkumpulan ini petani belajar

bersama, bagaimana meningkatkan Kemampuan P3A melalui Pengembangan

Organisasi P3A.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD)

Provinsi NTB. Keberadaan P3A ini menjadi Tolok Ukur dari Kinerja Dinas

Pertanian TPH.Provinsi NTB, hingga tahun 2012 jumlah P3A dan GP3A yang

terbentuk adalah 73 GP3A (wewenang provinsi/1000 – 3000 km), dan 156

GP3A (wewenang kabupaten/<1000 km) dan untuk P3A telah terbentuk

sebanyak 1.496 kelompok dari target 1.420 kelompok pada tahun 2012.




Suatu bentuk motivasi dan metode penyuluhan yang efektiv adalah

perlombaan. Perlombaan ini perlu diadakan setiap tahunnya bagi P3A dan

GP3A mulai dari tingkat Kabupaten, provinsi hingga Nasional. Oleh karena itu

kegiatan Lomba P3A dan GP3A ini sangat penting dilaksanakan, dalam rangka

meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dari P3A dan GP3A itu sendiri.

Agar pengurus P3A dan GP3A memiliki kompetensi, maka peningkatan kualitas

sumber daya manusia pengurus P3A dan GP3A merupakan salah satu upaya

yang harus diutamakan.

Lomba P3A dan GP3A tingkat provinsi yang kemudian dilanjutkan ke

tingkat nasional yang dilaksanakan tahun 2012 yang dilaksanakan di Hotel

Sentosa – Senggigi Lombok Barat tanggal 23 – 25 April 2012 dengan jumlah

pagu dana sebesar Rp. 350.000.000,- tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 1. Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Lomba P3A dan GP3A tingkat Provinsi.

JUMLAH % FISIK %

5 350,000,000.00 343,716,525.00 98.20 100 6,283,475.00

5 . 2 350,000,000.00 343,716,525.00 98.20 6,283,475.00

5 . 2 . 1 18,575,000.00 13,225,000.00 71.20 100 5,350,000.00

5 . 2 . 1 . 02 2,250,000.00 2,250,000.00 100.00 0.00

5 . 2 . 1 . 02 . 01 2,250,000.00 2,250,000.00 0.00

5 . 2 . 1 . 07 16,325,000.00 10,975,000.00 67.23 5,350,000.00

5 . 2 . 1 . 07 . 01 7,500,000.00 5,250,000.00 70.00 2,250,000.00

5 . 2 . 1 . 07 . 02 8,825,000.00 5,725,000.00 64.87 3,100,000.00

5 . 2 . 2 BELANJA BARANG DAN JASA 331,425,000.00 330,491,525.00 99.72 100 933,475.00

5 . 2 . 2 . 01 6,740,000.00 6,740,000.00 100.00 0.00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 6,740,000.00 6,740,000.00 0.00

5 . 2 . 2 . 02 1,300,000.00 1,300,000.00 100.00 0.00

5 . 2 . 2 . 02 . 06 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00

5 . 2 . 2 . 03 4,000,000.00 4,000,000.00 100.00 0.00

5 . 2 . 2 . 03 . 07 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00

5 . 2 . 2 . 06 1,850,000.00 1,850,000.00 100.00 0.00

5 . 2 . 2 . 06 . 01 550,000.00 550,000.00 0.00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 1,050,000.00 1,050,000.00 0.00

5 . 2 . 2 . 06 . 03 250,000.00 250,000.00 0.00

5 . 2 . 2 . 07 54,000,000.00 53,874,000.00 99.77 126,000.00

5 . 2 . 2 . 07 . 06 54,000,000.00 53,874,000.00 126,000.00

5 . 2 . 2 . 11 41,700,000.00 41,238,525.00 98.89 461,475.00

5 . 2 . 2 . 11 . 04 41,700,000.00 41,238,525.00 461,475.00

5 . 2 . 2 . 14 7,500,000.00 7,500,000.00 100.00 0.00

5 . 2 . 2 . 14 . 03 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00

5 . 2 . 2 . 15 114,335,000.00 114,274,000.00 99.95 61,000.00

5 . 2 . 2 . 15 . 01 11,335,000.00 11,275,000.00 60,000.00

5 . 2 . 2 . 15 . 02 103,000,000.00 102,999,000.00 1,000.00

5 . 2 . 2 . 23 100,000,000.00 99,715,000.00 99.72 285,000.00

5 . 2 . 2 . 23 . 01 100,000,000.00 99,715,000.00 285,000.00

Honorarium Tenaga Ahl i /Ins truktur/Naras umber

Uang Saku dan Trans port Pes erta Non PNS

BELANJA PEGAWAI

Honora rium Non PNS

BELANJA

BELANJA LANGSUNG

Belanja a lat tul i s ka ntor

Belanja Baha n/Materia l

Belanja Baha n Pakai Habis

Uang Saku Pes erta Non PNS

Uang trans port peserta Non PNS

Belanja cetak

Belanja Penggandaan

Belanja paket/pengi riman

Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja bahan publ ikas i/dokumentas i/dekoras i

Belanja Jas a Kantor

Belanja Makana n dan Minuman Kegia ta n

Belanja Paka ia n Khus us da n Hari -hari tertentu

Belanja sewa pengina pan/a srama

Belanja Ma kanan da n Minuman

Belanja Penji l idan

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parki r

Belanja Barang Yang Aka n Disera hka n Kepada

Mas yarakat/Pihak Ketiga

Belanja Barang Yang Akan Dis erahkan Kepada

Mas yarakat

Belanja perja lana n dina s dalam daerah

Belanja perja lana n dina s luar daerah

Belanja pakaian batik tradis ional

Belanja Perja lanan Dinas

REALISASISISA DANAANGGARAN

KODE

REKENINGURAIAN




Peserta lomba berasal dari 10 Kabupaten/kota di Provinsi NTB. Dari

masing-masing Kabupaten/Kota mengirimkan 5 orang peserta yang terdiri dari

2 orang pengurus P3A dan 2 orang Pengurus GP3A serta 1 orang pendamping.

Mekanisme penilaian lomba dilakukan secara berjenjang mulai dari

tingkat kabupaten, provinsi sampai tingkat nasional, sehingga pemenang dalam

perlombaan ini merupakan hasil seleksi yang ketat yang dilakukan oleh Dewan

Juri. Pengumuman nominator atau 3 (tiga) besar dilaksanakan pada waktu

acara penutupan Lomba setelah Tim Juri menjumlahkan nilai dari penilaian

administrasi dan nilai presentasi.

Dari hasil penilaian lomba, Dewan Juri memutuskan P3A dan GP3A

nominator sebagai berikut :

Tabel 2. Nominasi Lomba P3A dan GP3A tingkat Provinsi. Nominator Nama P3A Kabupaten Nilai

1 Beriuk Pade Pacu

Lombok Barat 4.061

2 Tutu Gama Sumbawa 3.865 3 Aik Meneng Lombok Tengah 3.850

Nominator Nama GP3A Kabupaten Nilai

1 Pengga Kiri Lombok Barat 4.070 2 Kadindi Dompu 3.940 3 Damai Bima 3.890

(Data : Laporan Pelaksanaan)

Urutan peringkat nominator bukan merupakan urutan juara, karena

urutan juara akan ditentukan setelah penilaian lapangan/visitasi.

Setelah dilakukan kunjungan lapangan dan melakukan penilaian, dimana

kriteria yang dinilai meliputi keberhasilan dalam aspek kelembagaan,

keberhasilan dalam aspek teknis dan keberhasilan dalam aspek pembiayaan.

Dewan Juri telah menetapkan dengan Keputusan Dewan Juri Lomba

P3A dan GP3A Nomor : 01/KPTS/TJ/2012 tanggal 4 Mei 2012, yang ditanda

tangani oleh seluruh anggota Dewan Juri, dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 3. Juara Lomba P3A dan GP3A Tingkat Provinsi. No Peringkat Nama P3A Kabupaten 1 Juara I Beriuk Pade Pacu Lombok Barat 2 Juara II Tutu Gama Sumbawa




3 Juara III Aik Meneng Lombok Tengah

No Peringkat Nama GP3A Kabupaten 1 Juara I Kadindi Dompu 2 Juara II Pengga Kiri Lombok Barat 3 Juara III Damai Bima


Hasil lomba dan penetapan hadiah dikukuhkan dengan Kepala Dinas

Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Nusa Tenggara Barat

Nomor : 841.1/PLA/135/V/2012/Diperta TPH tanggal 4 Mei 2012 tentang Juara

Lomba P3A dan GP3A pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortikultura Provinsi NTB Tahun 2012 dan Utusan Provinsi NTB Sebagai

Peserta Lomba P3A dan GP3A Tingkat Nasional Tahun 2012.

Adapun hadiah yang diterima oleh para juara pada Lomba P3A dan GP3A

Tingkat Provinsi Tahun 2012, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. Hadiah Lomba P3A dan GP3A Tingkat Provinsi.

No Peringkat Nama P3A Nama Hadiah Jumlah

1 Juara I Beriuk Pade Pacu Kab. Lobar

Hand Traktor 1 Unit

2 Juara II Tutu Gama Kab. Sumbawa

Kendaraan Bermotor Roda 3

1 Unit

3 Juara III Aik Meneng Kab. Loteng

Pompa Air 1 Unit

No Peringkat Nama GP3A Nama Hadiah Jumlah

1 Juara I Kadindi Kab. Dompu

Hand Traktor 1 Unit

2 Juara II Pengga Kiri Kab. Lobar

Kendaraan Bermotor Roda 3

1 Unit

3 Juara III Damai Kab. Bima

Pompa Air 1 Unit


Juara I Lomba P3A dan GP3A Tingkat Provinsi NTB Tahun 2012 dikirim

oleh panitia untuk mengikuti Lomba P3A dan GP3A Tingkat Nasional tanggal

27 s/d 31 Mei 2012 di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai Surat

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian




Nomor : 543/TU.210/B.1/ 3/2012 tanggal 29 Maret 2012 perihal Lomba P3A

dan GP3A/IP3A Tingkat Nasional Tahun Anggaran 2012. Hasil Lomba P3A

dan GP3A Tingkat Nasional dapat dilihat pada lampiran.

2. Program Peningkatan Ketahanan pangan (Pertanian/Perkebunan) (2.01. 2.01.01. 01.16). Kegiatan Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering (2.01. 2.01.01. 01.16.17).

Tabel 5. Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering.

JUMLAH % FISIK (%)

5 BELANJA 9,513,000,000 8,892,388,450 93.5 620,611,550

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 9,513,000,000 8,892,388,450 93.5 620,611,550

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 482,560,000 463,130,000 96.0 19,430,000

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS (WISMP) 3,600,000 0 0.0 3,600,000

5 . 2 . 1 . 01 . 05 Honorarium Penel i ti /Naras umber/Ins truktur 3,600,000 0 0.0 3,600,000

5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS (DBHCHT) 469,700,000 463,130,000 98.6 6,570,000

5 . 2 . 1 . 02 . 03 Honorarium Tenaga Tukang/Teknis i /Operator/As isten 469,700,000 463,130,000 98.6 6,570,000

5 . 2 . 1 . 06 Uang Saku dan Trans port Pes erta PNS (WISMP) 9,260,000 0 0.0 9,260,000

5 . 2 . 1 . 06 . 01 Uang Saku Peserta PNS 3,900,000 0 0.0 3,900,000

5 . 2 . 1 . 06 . 02 Uang trans port pes erta PNS 5,360,000 0 0.0 5,360,000

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9,030,440,000 8,429,258,450 93.3 601,181,550

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis (WISMP) 6,540,000 0 0.0 6,540,000

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja a lat tul i s kantor 6,540,000 0 0.0 6,540,000

5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Materia l (DBHCHT/WISMP) 406,905,000 402,201,250 98.8 4,703,750

5 . 2 . 2 . 02 . 02 Belanja bahan/bibi t tanaman (DBHCHT) 405,205,000 402,201,250 99.3 3,003,750

5 . 2 . 2 . 02 . 06 Belanja bahan publ ikas i/dokumentas i/dekorasi (WISMP) 1,700,000 0 0.0 1,700,000

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3,250,000 0 0.0 3,250,000

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Pengadaan (DBHCHT/WISMP) 3,000,000 0 0.0 3,000,000

5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penji l idan (WISMP) 250,000 0 0.0 250,000

5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parki r (WISMP) 42,250,000 0 0.0 42,250,000

5 . 2 . 2 . 07 . 06 Belanja s ewa penginapan/asrama 42,250,000 0 0.0 42,250,000

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman (WISMP) 47,400,000 0 0.0 47,400,000

5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 47,400,000 0 0.0 47,400,000

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perja lanan Dinas 268,995,000 142,912,200 53.1 126,082,800

5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja perja lanan dinas da lam daerah (DBHCHT) 216,995,000 124,135,000 57.2 92,860,000

5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja perja lanan dinas l uar daerah (WISMP) 52,000,000 18,777,200 36.1 33,222,800

5 . 2 . 2 . 23 8,255,100,000 7,884,145,000 95.5 370,955,000

5 . 2 . 2 . 23 . 01 Belanja Barang Yang Akan Dis erahkan Kepada Mas yarakat 8,255,100,000 7,884,145,000 95.5 370,955,000

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Mas yarakat/Pihak

Ketiga (DBHCHT)

SISA DANAKODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI

(Data : Diolah Bidang PLA)

Realisasi tersebut berasal dari beberapa kegiatan Kegiatan

Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering dengan keluaran terdiri dari :

1. Terbangun/Tersedianya Sarana Bangunan Irigasi Embung 4 unit.

Lokasi pengembangan embung ditentukan berdasarkan proposal yang

masuk ke Dinas Pertanian TPH Provinsi NTB dan setelah dilakukan

verifikasi maka lokasi pengembangannya adalah sebagai berikut :




a. Kelompok Tani Tunas Ice Dusun Kekale Desa Sengkol Kecamatan Pujut - Lombok Tengah dengan luas 1.810,50 m3.

b. Kelompok Tani Patuh Karya Dusun Anak Anjan Desa Prabu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dengan luas 1.912,24 m3.

c. Kelompok Tani Peduli Lahan Dusun Mertak Are Desa Prabu Kecamatan Pujut - Lombok Tengah dengan luas 604,22 m3.

d. Kelompok Tani Maju Bersama Dusun Penyonggok Desa Serewe Kecamatan Keruak - Lombok Timur dengan luas 2.206,92 m3.

Dari tabel 5 diatas bahwa pagu pengembangan embung tersebut masuk

dalam kode rekening 5.2.2 .23.01 (Belanja Barang Yang Akan Diserahkan

Kepada Masyarakat), dari jumlah total akun Belanja Barang Yang

Diserahkan Kepada Masyarakat tersebut terdapat Rp. 500.000.000,-

dengan persentase realisasi mencapai 100%. Dana yang dialokasikan

untuk 1 (satu) unit embung adalah sebesar Rp. 125.000.000,- termasuk

didalamnya adalah biaya upah konsultan perencanaan dan pengawasan.

2. Terbangun/Tersedianya Jalan Usaha Tani sepanjang 36 Km.

Jalan Usaha Tani (JUT) yang dibangun sepanjang 36 Km, dengan jumlah

kelompok penerima bantuan sebanyak 51 kelompok tani, dengan rincian

sebagai berikut :

1) Kabupaten Bima : 2 Kelompok 2) Kabupaten Dimpu : 4 Kelompok 3) Kabupaten Sumbawa : 2 Kelompok 4) Kabupaten Lombok Timur : 15 Kelompok 5) Kelompok Lombok Tengah : 22 Kelompok

Panjang Jalan Usaha Tani (JUT) adalah 36.000 meter (36 Km) yang terbagi

antara 500 - 900 meter per kelompok. Dari tabel 5 di atas, pagu dana JUT

masuk dalam rekening 5.2.2.23.01 (Belanja Barang Yang Akan Diserahkan

Kepada Masyarakat) dan dalam DPA Perubahan (DBH-CHT) total pagu

sebesar Rp. 4.680.000.000,-. berdasarkan perhitungan yang terdapat dalam

DPA dengan harga pengerjaan JUT per meter adalah sebesar Rp.

130.000,-. Nama-nama kelompok tani penerima bantuan JUT dapat dilihat

pada lampiran.




3. Bertambah/Tersedianya Hand Traktor yang dimiliki petani 120 unit.

Pengadaan 120 unit Hand traktor dibiayai dari APBD Perubahan (DBH-

CHT), dari tabel 5 diatas pagu dana Pengadaan Traktor juga masuk dalam

rekening 5.2.2.23.01 (Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada

Masyarakat) dan dalam DPA Perubahan (DBH-CHT) total pagu sebesar Rp.

3.000.000.000,- dengan standar harga 1 unit hand traktor seharga Rp.

25.000.000,-. Hand traktor sejumlah 120 unit tersebut seluruhnya

merupakan keluaran produk YANMAR dibagi ke seluruh kabupaten/kota se

Nusa Tenggara Barat dengan porsi berbeda sesuai dengan proposal yang

masuk dan diprioritaskan kepada daerah yang merupakan sentra tanaman

tembakau sesuai dengan asal perolehan dana tersebut yaitu DBH-CHT

(Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau). Jumlah Hand Traktor per

kabupaten/kota sebagai berikut :

a. Kota Mataram : 1 unit b. Kab. Lombok Barat : 20 unit c. Kab. Lombok Utara : 5 unit d. Kab. Lombok Tengah : 30 unit e. Kab. Lombok Timur : 40 unit f. Kab. Sumbawa Barat : 4 unit g. Kab. Sumbawa : 4 unit h. Kab. Dompu : 6 unit i. Kab. Bima : 6 unit j. Kota Bima : 4 unit

3. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (2.01. 2.01.01.

01.19). Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (2.01. 2.01.01. 01.19.02).

Tabel 6. Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (Aspirasi).




JUMLAH % FISIK %

5 3,799,715,000 3,456,797,500 90.98 342,917,500

5 . 2 3,799,715,000 3,456,797,500 90.98 342,917,500

5 . 2 . 2 3,799,715,000 3,456,797,500 90.98 342,917,500

5 . 2 . 2 . 02 100,000,000 96,250,000 96.25 3,750,000

5 . 2 . 2 . 02 . 02 100,000,000 96,250,000 3,750,000

5 . 2 . 2 . 23 3,699,715,000 3,360,547,500 90.83 339,167,500

5 . 2 . 2 . 23 .01 3,699,715,000 3,360,547,500 339,167,500Bel anja Barang Yang Akan Diserahka n Kepada

Ma syarakat

BELANJA

BELANJA LANGSUNG

Belanja Barang dan Jasa

Bela nja Bahan/Materia l

Bel anja bahan/bibi t tanama n

Bela nja Bara ng Yang Aka n Di sera hka n Kepada

Mas yara kat/Piha k Ketiga

KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI

SISA DANA

(Data : Diolah Bidang PLA) Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan

(2.01.2.01.01.01.19.02) merupakan kegiatan yang berbentuk pengadaan Alat

dan mesin pertanian serta prasarana pertanian, adapan keluaran dari kegiatan

ini adalah bertambah/terbangun/tersedianya :

a. Hand Traktor 87 unit b. Pompa Air 6 unit c. CornSheller 2 paket d. Power Threser 1 paket e. JUT 2 paket f. Benih Jagung 2 paket g. Irigasi Pelidi 1 paket h. Pipa Pengairan 1 paket

4. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (2.01. 2.01.01.

01.19). Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan

Pertanian (Perda LP2B) (2.01. 2.01.01. 01.19.05).

Tabel 7. Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian (Perda LP2B) (2.01. 2.01.01. 01.19.05).




JUMLAH % FISIK %

5 BELANJA 400,000,000 346,653,600 86.66 53,346,400

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 400,000,000 346,653,600 53,346,400

5 . 2 . 1 Bel anja Pegawai 70,506,000 55,808,000 79.15 14,698,000

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 70,506,000 55,808,000 79.15 14,698,000

5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Pani ti a Pelaksana Kegiatan 41,706,000 40,896,000 98.06 810,000

5 . 2 . 1 . 01 . 05 Honorarium Penel i ti /Naras umber/Ins truktur 28,800,000 14,912,000 51.78 13,888,000

5 . 2 . 2 Bel anja Barang dan Jasa 329,494,000 290,845,600 88.27 38,648,400

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Paka i Habis 4,319,000 4,319,000 100.00 0

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja a lat tul is kantor 4,319,000 4,319,000 0

5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Materia l 2,250,000 2,250,000 100.00 0

5 . 2 . 2 . 02 . 06 Belanja bahan publ i kas i/dokumentas i/dekoras i 2,250,000 2,250,000 0

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3,800,000 3,700,000 97.37 100,000

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 3,000,000 3,000,000 0

5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penji l idan 800,000 700,000 100,000

5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parki r 90,000,000 87,960,000 97.73 2,040,000

5 . 2 . 2 . 07 . 06 Belanja sewa penginapan/as rama 90,000,000 87,960,000 2,040,000

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 90,000,000 87,660,000 97.40 2,340,000

5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 90,000,000 87,660,000 2,340,000

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perja lanan Dinas 102,540,000 89,341,600 87.13 13,198,400

5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja perja lanan di nas luar da erah 102,540,000 89,341,600 13,198,400

5 . 2 . 2 . 17 Belanja Kurs us , Pelatihan, Sos ia l i sas i dan Bimbinga n Tekni s PNS36,585,000 15,615,000 42.68 20,970,000

5 . 2 . 2 . 17 . 03 Belanja Bimbingan Teknis 36,585,000 15,615,000 20,970,000

KODE REKENING URAIAN ANGGARANREALISASI

SISA DANA

Dalam rangka penyelenggaraan Pertemuan Pengkajian/Penelitian

Bahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan (LP2B) Provinsi NTB dan Pertemuan Penyusunan Rancangan

Perturan Daerah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi NTB

dibebankan pada APBD dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortikultura Provinsi NTB Tahun 2012 Nomor : 032/DPA/TAPD/2012 tanggal 02

Januari 2012, dari Tabel 7 di atas dapat dilihat total pagu sebesar Rp.

400.000.000,- yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 346.653.600,- sisa yang

tidak dapat digunakan sebesar Rp. 53.346.400,-.

Pertemuan Pengkajian/Penelitian Bahan Rancangan Peraturan Daerah

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

a. Pelaksanaan Kegiatan




Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan Pengkajian/Penelitian Bahan Rancangan

Peraturan Daerah (Perda) tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

dilaksanakan selama 3 hari ( Tgl. 28 – 30 Maret 2012 ) di Hotel Lombok

Raya Jalan Panca Usaha No : 11 Mataram.

b. Materi Pertemuan

Materi yang disajikan pada Pertemuan Pengkajian/Penelitian Bahan

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan (LP2B) Provinsi NTB. Adalah sebagai berikut :

- Kebijakan dan program perluasan dan pengelolaan lahan.

- Kebijakan program pertanian di Provinsi NTB.

- Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan

- UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan.

- PP No. 1 tahun 2011 tentang penetapan dan alih fungsi Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan.

- Pengkajian/Penelitian hasil inventarisasi dan identifikasi LP2B.

c. Narasumber

Narasumber Pertemuan Pengkajian/Penelitian Bahan Raperda tentang

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) berasal dari :

- Dirjen PSP Kementrian Pertanian 1 Orang ( Ir. M. Husni, MM ).

- Kepala Dinas Pertanian TPH. Provinsi NTB. (Ir.H. Abdul Ma’ad)

- Kepala Bidang PLA Diperta Provinsi NTB. (Ir. Husnul Fauzi, MM)

- Tim Pengkaji UNRAM (Bambang Hari Kusumo)

- Tim Perkaji UNRAM B (Bambang Dipo Kusumo)

- Bappeda Provinsi NTB. (Ir. A. Machul, MSi)

- Badan Pusat Statistik Provinsi NTB. (Drs. Anas, MSi)

- Kasi Peral Bidang PLA Diperta TPH NTB (Ardin Zain,STP,MM)

d. Peserta Pertemuan :

Peserta Pertemuan Pengkajian/Penelitian Bahan Rancangan Peraturan

Daerah tentang LP2B Provinsi NTB. Berasal dari Universitas Mataram,




Dinas PU, Dinas Pertanian, Bappeda dan BPS di 10 Kabupaten/Kota se

Provinsi NTB dan Instansi terkait.

Penyusunan Bahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan.

- Pelaksanaan Kegiatan.

Pelaksanaan Pertemuan Penyusunan Bahan Rancangan Perturan

Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi NTB.

dilaksanakan dalam dua angkatan yaitu :

Angkatan I dilaksanakan selama 3 hari (Tgl. 16 – 18 April 2012) di Hotel

Lombok Raya Jalan Panca Usaha No : 11 Mataram, dan Angkatan II

dilaksanakan selama 3 hari (Tgl. 3 – 5 Desember 2012) di Hotel

Jayakarta jalan Raya Senggigi KM 4 Senggigi Lombok Barat.

- Materi Pertemuan.

Materi yang disajikan pada Pertemuan Penyusunan Bahan Rancangan

Perturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Provinsi NTB. adalah sebagai berikut :

� Kebijakan dan Program Perluasan dan Pengelolaan Lahan.

� Kebijakan Program Pertanian di Provinsi NTB.

� Hasil inventarisasi dan Identifikasi LP2B.

� UU No. 41 tahun 2009 tentang perlindungan LP2B.

� PP No. 1 tahun 2011 tentang penetapan dan alih fungsi LP2B.

� PP. No. 25 tahun 2012 tentang sistim informasi LP2B.

� PP. No. 30 tahun 2012 tentang pembiayaan perlindungan LP2B.

� Pengkajian/Penelitian hasil inventarisasi dan identifikasi LP2B.

� Kajian Naskah Akademik LP2B.

2. Kegiatan Sumber Dana APBN (Dana Dekonsentrasi)

Dana dekonsentrasi atau Program Penyediaan Pengembangan Prasarana dan

Sarana Pertanian (Kode : 018.08.11) yang dikelola pada Satker Dinas Pertanian

Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kode :

018.08.239011) sejumlah Rp. 2.714.945.000,- dengan penyerapan dana sebesar




Rp. 2.387.952.885,- atau sebesar 98.07%, dengan sisa dana sebesar

326.992.115,-.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh dana dekonsentrasi ini adalah

sebagai berikut :

1. Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian (Kode : 1796).

Dari total dana kegiatan Rp. 1.704.650.000,- realisasi penyerapan dana

berjumlah Rp.1.443.670.100,- (84,69%) yang dipakai untuk SID Perluasan

sawah sebesar Rp. 1.283.210.000,- ATK dan Penggandaan Rp. 678.300,-

Honor Tim Rp. 40.320.000,- pertemuan /TOT SID Perluasan sawah Rp.

70.971.800,- Belanja Sewa Rp. 6.000.000,- serta biaya perjalanan identifikasi

dan pembinaan ke kabupaten/kota se-provinsi NTB dan konsultasi ke pusat

sebesar Rp. 42.490.000,- sedangkan realisasi fisik kegiatan ini sebesar 99,96

%. Dan sisa yang tidak dapat digunakan yang merupakan sisa dari pelelangan

sebesar Rp. 260.979.900,-

Tabel 8. Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian (Kode : 1796).

Pelaksanaan kegiatan perluasan areal (cetak sawah) dapat dijelaskan sebagai

berikut :

a. Lokasi Kegiatan Perluasan Areal Cetak Sawah




Pelaksanaan identifikasi dan pembinaan perluasan areal cetak sawah

dilaksanakan di 6 (enam) kabupaten yaitu di :

Tabel 9. Lokasi Kegiatan Perluasan Areal Cetak Sawah.

No. Kabupaten Luas Lahan Keterangan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Lombok Utara

Lombok Timur

Sumbawa

Sumbawa Barat

Dompu

Bima

200 ha

500 ha

2000 ha

1.400 ha

500 ha

100 ha

b. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

1) Identifikasi Lapangan

Pelaksanaan identifikasi di lapangan dilakukan untuk melihat apakah

lokasi yang telah ditentukan sudah memenuhi norma, standar teknis,

kriteria dan prosedur seperti yang tertera pada panduan Petunjuk

Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) kegiatan perluasan

areal cetak sawah TA 2012 seperti :

- Identifikasi Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) - Survey dan Investigasi - Penetapan Lokasi - Desain - Konstruksi - Pengawasan dan penyerahan hasil (pekerjaan) - Pemanfaatan dan Pelaporan.

Adapun kegiatan perluasan areal cetak sawah tahun 2012 dirinci

sebagai berikut :

Tabel 10. Kegiatan perluasan areal cetak sawah tahun 2012.

Kegiatan perluasan areal cetak sawah TA 2012 di Provinsi Nusa

Tenggara Barat seluas 4.700 ha dengan sebaran 200 ha di Kabupaten

Lombok Utara, 500 ha di Kabupaten Lombok Timur, 2000 ha di

Kabupaten Sumbawa, 1.400 ha di Kabupaten Sumbawa Barat, 500 ha di

Kabupaten Dompu dan 100 ha di Kabupaten Bima.

Kegiatan perluasan areal cetak sawah di Kabupaten Lombok Utara,

pada tahun anggaran 2012 seluas 200 ha tersebar di 2 kecamatan yaitu

Kecamatan Bayan 119 ha dan Kecamatan Kayangan 30 ha dan 4 Desa




yaitu Desa Sambik Elen , Mumbul Sari, Akar – akar dan Desa Gumantar,

5 lokasi. Dari hasil pengamatan di lapangan, 5 lokasi sampel (2

kecamatan) yang dikunjungi, kegiatan perluasan areal cetak sawah

yang berada di Kabupaten Lombok Utara sudah sesuai dengan

ketentuan dan syarat seperti yang tercantum dalam panduan petunjuk

pelaksanaan Cetak sawah TA. 2012. Sebagian besar kegiatan cetak

sawah merupakan peningkatan luas areal sawah untuk mendukung

peningkatan produksi tanaman pangan dan dilaksanakan di lahan-lahan

yang belum pernah diusahakan sebelumnya.

Realisasi fisik kegiatan perluasan areal cetak sawah di kabupaten

Lombok Utara sampai dengan bulan Desember 2012 mencapai 0 %,

sedangkan realisasi keuangan masih 100 %. Hal ini disebabkan karena

untuk Kabupaten Lombok Utara, DIPA TA. 2012 masih dalam proses

revisi di Pusat, sehingga kabupaten masih belum dapat menggunakan

anggaran yang ada dalam DIPA APBN TA. 2012.

Di Kabupaten Lombok Timur lokasi perluasan areal cetak sawah seluas

500 ha yang tersebar 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Sikur 90 ha,

Kecamatan Masbagik 50 ha, Kecamatan Pringgasela 60 ha dan

Kecamatan Jerowaru 263 ha dan 6 Desa yaitu Desa Tetebatu, Desa

Tetebatu Selatan, Desa Jurit Baru, Desa Pringgasela Desa Serewe dan

Desa Pandan Wangi terdiri dari 6 Lokasi.

Realisasi fisik di lapangan untuk kegiatan perluasan areal cetak sawah di

Kabupaten Lombok Timur sampai dengan pertengahan bulan Desember

2012 baru mencapai 10 % dan 100 % untuk realisasi keuangan.

Rendahnya realisasi fisik dan keuangan ini disebabkan karena

keterlambatan dalam pelelangan Perencanaan SID nya yang sempat

gagal lelang.

Untuk Kabupaten Sumbawa lokasi perluasan areal cetak sawah seluas

2000 ha, dilaksanakan di 20 Kecamatan yaitu Kecamatan Tarano 113,82

ha, Kecamatan Plampang 432,77 ha, Kecamatan Lape 161,58 ha,

Kecamatan Lopok 194,75 ha, Kecamatan Moyohilir 77,03 ha,

Kecamatan Unter Iwes 86,53 ha, Kecamatan Moyo Utara 44,82 ha,




Kecamatan Labuan Badas 87,78 ha, Kecamatan Rhee 172,95 ha,

Kecamatan Utan 36,47 ha, Kecamatan Buer 18,38 ha, Kecamatan Alas

28,15 ha, Kecamatan Alas Barat 44,47 ha, Kecamatan Moyohulu 183,29

ha, Kecamatan Lantung 194,63 ha, Kecamatan Ropang 34,66 ha,

Kecamatan Lenangguar 257,96 ha, Kecamatan Orong Telu 51,41 ha,

Kecamatan Labangka 58,07 ha dan Kecamatan Lunyuk 91,75 ha,

terdifri dari 76 lokasi dengan luas lahan 2000 ha. Realisasi fisik sampai

dengan pertengahan bulan bulan September 2012 mencapai 0 %,

sedangkan realisasi keuangan masih 100 %. Hal ini disebabkan kerena

keterlambatan dalam pelelangan Perencanaan SID nya yang sempat

gagal lelang yang menyebabkan mundurnya pelaksanaan fisik di

Kabupaten Sumbawa.

Untuk Kabupaten Sumbawa Barat kegiatan perluasan areal cetak sawah

seluas 1.400 ha yang dilaksanakan di 8 Kecamatan yaitu Kecamatan

Pototano 101,45 ha, Kecamatan Seteluk 401,34 ha, Kecamatan

Taliwang 126,27 ha, Kecamatan Brang Rea 303,64, Kecamatan Brang

Ene 125,49 ha, Kecamatan Jereweh 100,11 ha, Kecamatan Maluk 25,04

ha, dan Kecamatan Sekongkang 227,54 ha, dan tersebar di 52 lokasi.

Realisasi fisik sampai dengan bulan Desember 2012 mencapai 0 %

sedangkan realisasi keuangan masih 100 % disebabkan karena

keterlambatan dalam proses pelalangan perencanaan SID nya yang

sempat gagal lelang yang dilakukan oleh tim pengadaan barang/jasa

dari Provinsi, sehingga panitia pelelangannya diserahkan ke Unit

Layanan Pangadaan (ULP) Barang/Jasa provinsi NTB.

Untuk Kabupaten Dompu kegiatan Perluasan areal catak sawah seluas

500 ha yang dilaksanakan di 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Woja 238

ha, Kecamatan Manggalewa 64 ha, Kecamatan Dompu 60 ha,

Kecamatan Hu’u 29 ha, Kecamatan Kilo 10 ha, Kecamatan Pekat 74 ha,

dan Kecamatan Pajo 25 ha, dan terdiri dari 38 lokasi. Realisasi fisik

sampai dengan bulan Desember 2012 mencapai 0%, sedangkan untuk

realisasi keuangannya masih mencapai 100 % disebabkan karena

keterlambatan dalam proses pelelangan Perencanaan SID nya yang




sempat gagal lelang yang dilakukan oleh tim panitia pengadaan

barang/jasa dari provinsi, sehingga panitia pelelangannya diserahkan ke

Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Provinsi NTB.

Untuk Kabupaten Bima kegiatan Perluasan areal ccetak sawah seluas

200 ha yang dilaksanakan di 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Parado 20

ha, Kecamatan Langgudu 30 ha, Kecamatan Soromandi 15 ha dan

Kecamatan Bolo 35 ha dan terdiri dari 5 lokasi. Realisasi fisik sampai

dengan bulan Desember 2012 mencapai 0 %, sedangkan realisasi

keuangannya masih mencapai 100 %, disebabkan karena

keterlambatan dalam proses pelelangan SID nya yang sempat gagal

lelang oleh tim panitia pengadaan barang/jasa dari provinsi, sehingga

panitia pelelangannya diserahkan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP)

barang/jasa Provinsi NTB.

Anggaran kegiatan perluasan areal cetak sawah ini disediakan dari dana

APBN sebesar Rp. 47.000.000.000,- (Rp. 10.000.000,-/ha) dengan pola

transfer dana ke rekening kelompok (berupa dana Bansos), dan sampai

dengan saat identifikasi dan pembinaan realisasi fisik baru mencapai 0

% sedangkan realisasi keuangan sudah 100%. Karena kegiatan ini

merupakan jenis bansos, maka dana kegiatan akan ditransfer setelah

kegiatan SID selesai atau penetapan CPCL telah ditetapkan.

c. Pembinaan

Pembinaan di lokasi dilakukan secara tim. Materi pembinaan

mencakup tujuan kegiatan perluasan areal cetak sawah serta manfaat yang

akan dirasakan oleh petani dengan adanya kegiatan ini. Inti dari pembinaan

yang telah dilakukan yaitu :

1) Tujuan dilakukannya kegiatan perluasan areal cetak sawah dengan

upaya menambah baku lahan tanaman pangan adalah untuk

mendukung pemantapan ketahanan pangan, sehingga dapat

meningkatkan produksi tanaman pangan dan mengurangi alih fungsi

lahan dari lahan sawah/lahan pertanian menjadi lahan non pertanian

2) Kegiatan perluasan areal cetak sawah merupakan kegiatan bantuan

sosial (Bansos) yang penyaluran dana kegiatan akan langsung masuk




ke dalam rekening kelompok. Hal ini dilakukan agar realisasi penyaluran

kepada kelompok penerima manfaat benar-benar tercapai sesuai target

sehingga memenuhi kriteria tepat jumlah, tepat waktu dan tepat

sasaran.

2. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana

dan Sarana Pertanian (Kode : 1797).

Dana dekonsentrasi yang mendukung kegiatan PSP atau Dukungan

Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya termasuk dalam kegiatan Layanan

Perkantoran (1797.002.001) pagu yang tersedia sebesar Rp. 665.295.000,- dan

yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 654.614.285,- atau sebesar 98.39%

dengan sisa dana sebesar Rp.10.680.715,-. Dana Pagu dan sisa dana dari

kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai

A. Administrasi

Untuk administrasi pagu yang tersedia sebesar Rp.397.160.000,- dan yang

telah dipergunakan sebesar Rp.394.694.085,-, realisasi tersebut berasal

dari Administrasi kegiatan di provinsi sebesar Rp.108.031.000,- dan

Administrasi Kegiatan di kabupaten/Kota Rp.286.662.935,- . Dana pagu

yang tersisa dari ke dua administrasi tersebut sebesar Rp.2.465.915,- yang

diperoleh dari jenis sub kegiatan belanja barang non operasional lainnya,

biaya pengiriman surat dan perjalanan lainnya serta honor operasional

satuan kerja.

B. Penyusunan Kegiatan Perencanaan Ditjen PSP Tahun 2013

Penyusunan Kegiatan Perencanaan Ditjen PSP Tahun 2013 dengan total

Pagu dana sebesar Rp.97.110.000,- dengan jumlah realisasi

Rp.96.882.000,- atau sebesar 99.77% dengan sisa dana Rp.228.000,-

Adapun kegiatan penyusunan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan

diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pertemuan Penyusunan Data dan RKA-KL Ditjen Tahun 2013.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Pertemuan Penyusunan Data dan

RKA-KL Ditjen PSP Tahun 2013 ini telah dilaksanakan pada tanggal 19

s/d 20 Nopember 2012 bertempat di Hotel Jayakarta, Jalan Raya




Senggigi – Batu Layar, Lombok Barat. Pagu dana yang tersedia untuk

kegiatan ini sebesar Rp. 60.710.000,- dengan realisasi Rp.60.587.000,-

(99.80%), dengan sisa dana sebesar Rp.123.000,- berasal dari Belanja

Barang Non Operasional lainnya dan biaya perjalanan.

2. Sosialisasi dan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Ditjen PSP 2012.

Pembiayaan kegiatan pertemuan Sosialisasi dan Percepatan Kegiatan

PSP Tahun 2012 bersumber dari dana APBN TA. 2012 sebesar Rp.

36.400.000,-., terdiri dari : 521211. Belanja Bahan Rp. 3.480.000,-,

521213. Honor output kegiatan Rp. 2.900.000,- 521219. Belanja Barang

Non Operasional Lainnya Rp. 16.520.000,-, 522151. Belanja Jasa

Profesi Rp. 6.400.000,- 522191. Belanja Jasa Lainnya Rp. 1.500.000,-,

524119. Belanja perjalanan lainnya (DN) Rp. 5.600.000,-. Dari dana

sebesar Rp.36.400.000,- tersebut dapat direalisasikan sebesar

Rp.36.295.000,- atau 99.66% dan hanya tersisa Rp.105.000,- berasal

dari belanja Bahan dan belanja barang non operasional lainnya.

Kegiatan Sosialisasi dan Percepatan Kegiatan PSP Tahun 2012 ini

diselenggarakan di Hotel Lombok Raya - Mataram pada tanggal 12 s/d

13 September 2012

C. Koordinasi/Rapat Kerja/Kegiatan Ditjen PSP Tahun 2013.

Kegiatan koordinasi/rapat kerja/kegiatan PSP tahun 2013 berbentuk

Belanja Perjalanan Lainnya (524119) dengan dana yang dipersiapkan

sebesar Rp.36.400.000,- dan terserap sebesar Rp.33.430.900,- atau sekitar

91.84% atau sisa dana sebesar Rp.2.969.100,-. Dana tersebut

dipergunakan untuk biaya perjalanan konsultasi ke pusat.

D. Workshop Keuangan Kegiatan Ditjen PSP Tahun 2013

Kegiatan Workshop yang dilakukan adalah Kegiatan Workshop SAI dan

SABMN Tingkat Provinsi untuk mempersiapkan kegiatan pada tahun 2013

dengan total Pagu sebesar Rp.34.530.000,-, yang terdiri dari kegiatan ;

Belanja Bahan (521211) Rp. 3.250.000,-

Honor Output Kegiatan (521213) Rp. 2.900.000,-

Belanja Barang Non Opr. lainnya (521219) Rp. 17.180.000,-

Belanja Jasa Profesi (522151) Rp. 4.100.000,-




Belanja Sewa (522191) Rp. 1.500.000,-

Belanja Perjalanan Lainnya (524119) Rp. 5.600.000,-

Realisasi dana terhadap pagu sebesar Rp.33.419.4000,- atau sebesar

96.78%, dengan sisa dana sebesar Rp. 1.110.600,- yang berasal dari

Belanja Barang Non Operasional lainnya dan biaya perjalanan berupa

bantuan transport.

Sasaran Workshop SAI dan SABMN Tingkat Provinsi tahun 2013 yang

dilaksanakan tanggal 5 - 6 Desember 2012 di Hotel Lombok Raya -

Mataram adalah Petugas yang menangani pelaporan, baik pelaporan teknis

maupun keuangan di lingkup Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota se

NTB sebanyak 23 orang.

E. Pertemuan MONEV Tingkat Provinsi Ditjen PSP 2012

Pertemuan Momitoring dan Evaluasi Tingkat Provinsi Ditjen PSP tahun

2012 dengan total Pagu sebesar Rp.100.095.000,- dengan jumlah realisasi

dari 2 jenis kegiatan sebesar Rp.96.187.900,- atau sebesar 96.10%.

Adapun kegiatan yang dimaksud adalah :

1. Sosialisasi Terpadu Dinas Lingkup Pertanian Kab/Kota dan Instansi

Terkait Tahun 2012.

Pembiayaan kegiatan pertemuan Sosialisasi Terpadu Dinas

Lingkup Pertanian Kab/Kota dan Instansi Terkait Tahun 2012 bersumber

dari dana APBN TA. 2012 sebesar Rp. 39.470.000,-, dengan jumlah

realisasi sebesar 37.562.600,- atau 95.17% dengan sisa dana

Rp.1.907.400,- berasal dari Belanja Barang Non Operasional dan

perjalanan lainnya.

Rincian biaya Sosialisasi Terpadu Dinas Lingkup Pertanian

Kab/Kota dan Instansi Terkait Tahun 2012 terdiri dari :

521211.Belanja Bahan Rp. 5.250.000,-

521213.Honor output kegiatan Rp. 2.900.000,-

521219.Belanja Barang Non Operasional Lainnya Rp. 14.520.000,-

522151. Belanja Jasa Profesi Rp. 4.100.000,-




522191. Belanja Jasa Lainnya Rp. 1.500.000,-

524119. Belanja perjalanan lainnya (DN) Rp. 11.200.000,-

Kegiatan Sosialisasi Terpadu Dinas Lingkup Pertanian Kab/Kota

dan Instansi Terkait Tahun 2012 ini diselenggarakan di Hotel Grand Legi

- Mataram pada tanggal 6 s/d 7 Pebruari 2012.

Peserta Sosialisasi Terpadu Dinas Lingkup Pertanian Kab/Kota

dan Instansi Terkait Tahun 2012 adalah petugas dari Dinas lingkup

Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota se-NTB yang menangani

pengelolaan anggaran kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian lingkup

Ditjen PSP sebanyak 22 orang.

2. Training Of Trainer (TOT) Model Pelaporan Online (MPO) Tingkat

Provinsi.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 03 - 05 April 2012,

bertempat di Hotel Lombok Raya, Mataram, Jl. Panca Usaha No. 11

Mataram.

Peserta pertemuan ini terdiri dari para petugas pelaporan

Keuangan dan Petugas Pelaporan Teknis (MPO) Dinas Pertanian

Provinsi /Kabupaten /kota se- NTB.

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp.60.625.000,-

dan terserap Rp. 58.625.300,- atau sekitar 96.70% dengan sisa

anggaran sebesar 1.999.700,-. Sisa anggara tersebut berasal dari

Belanja Bahan (521211) Rp.1.825.000,-, Belanja Barang Non

Operasional Lainnya (521219) Rp.66.000,- dan BelanjaPerjalanan

Lainnya (524119) Rp.106.700,-.

3. Fasilitas Pupuk dan Pestisida (Kode : 3993).

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka penguatan Komisi

Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Tingkat Provinsi seperti melakukan rapat

koordinasi KP3, melakukan pertemuan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk dan

Pestisida, pengujian mutu pupuk dan pestisida, melakukan pembinaan dan

menginvetraisir pupuk dan pestisida yang beredar di tingkat lapang. Pagu dana

yang dialokasikan untuk Fasilitasi Pupuk dan Pestisida adalah sebesar

Rp.120.000.000,- dengan serapan dana sebesar Rp.66.690.000,- atau 55.58%




dengan sisa dana sebesar Rp.53.310.000,- adapun jenis kegiatan fasiliasi yang

dimaksud adalah sebagai berikut :

• Penguatan komisi pengawas pupuk dan pestisida (KP3) Tingkat

Provinsi.

Penguatan komisi pengawas pupuk dan pestisida (KP3) Tingkat Provinsi

dialokasikan dana sebesar Rp.40.000.000,- dengan realisasi sebesar

Rp.38.240.000,- atau 95.60%. dengan sisa dana sebesar Rp.1.760.000,-

yang berasal dari Belanja Bahan, Belanja Barang Non Operasional lainnya

serta Belanja Profesi.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka penguatan

Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Tingkat Provinsi seperti

melakukan rapat koordinasi KP3, melakukan pertemuan Sinkronisasi

Pengawasan Pupuk dan Pestisida, pengujian mutu pupuk dan pestisida,

melakukan pembinaan dan menginvetraisir pupuk dan pestisida yang

beredar di tingkat lapang.

1. Melakukan rapat koordinasi KP3

Rapat/pertemuan koordinasi tingkat provinsi dihadiri oleh Komisi dan Tim

Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi NTB, Komisi/Tim Pengawas

Pupuk dan Pestisida Kab/Kota – se- NTB dan produsen pupuk

bersubsidi. Beberapa permasalahan yang muncul dalam diskusi terkait

pupuk bersubsidi sebagai berikut :

a. Aspek Perencanaan

- RDKK yang disusun hanya untuk tanaman pangan saja. Sub

sektor lain tidak aktif dalam penyusun RDKK padahal

membutuhkan/menggunakan pupuk bersubsidi.

- Penyusunan RDKK perlu dikoordinasikan dengan lembaga

penyuluhan (Peran

- Pemda untuk memfasilitasi sangat diharapkan sehingga

subsektor di luar tanaman pangan dan horti ikut aktif untuk

menyusun RDKK)




- Belum semua petani masuk menjadi anggota kelompok tani,

sehingga banyak petani yang membutuhkan pupuk , tapi tidak

terdata dalam RDKK.

- Luas baku lahan perlu di cros cek kembali, karena dari data

RDKK yang masuk ke Produsen belum sinkron dengan data luas

baku lahan yang ada di BPS.

b. Aspek Distribusi

- Distribusi pupuk kurang lancar terutama pada Musim Hujan

(musim tanam serempak), oleh karena itu diharapkan adanya

rayonisasi atau pembagian zona-zona wilayah untuk menyalurkan

pupuk bersubsidi sehingga tidak terjadi permasalahan dalam

pendistribusian. Pendistribusian pupuk hendaknya jauh sebelum

waktu tanam petani.

- Adanya Distributor nakal yang mengangkat subdistributor/

perwakilan distributor untuk wilayah-wilayah tertentu. Distributor

yang menyalurkan pupuk bersubsidi tidak sesuai aturan harus

dikenakan sanksi oleh Produsen.

- Distributor tidak mempunyai armada yang memadai untuk

mengangkut pupuk ke kios pengecer terutama pada saat musim

tanam serempak.

- Kios Pengecer tidak memahami aturan penyaluran pupuk dan

pestisida, sehingga perlu mendapat pembinaan dan pelatihan dari

stakeholder dan pemerintah.

- Kios penyalur tidak memiliki modal yang cukup untuk menebus

pupuk subsidi, sehingga persediaan di kios pengecer seringkali

tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh petani/kelompok tani.

Untuk mengatasi permalahan tersebut hendaknya gapoktan

didorong untuk menjadi penyalur pupuk bersubsidi.

- Perlu adanya stiker pada mobil/angkutan yang membawa pupuk

bwrsubsidi dan untuk pengiriman pupuk bersubsidi dengan

menggunakan expedisi harus membawa spanduk yang

bertuliskan pupuk bersubsidi.




- Penataan wilayah Distributor perlu dikoordinasikan dengan Dinas

Pertanian kabupaten/Kota.

c. Aspek Harga

- Munculnya kios pengecer/pengecer musiman yang menjual pupuk

bersubsidi di atas HET

- Kios pengecer/penyalur lini IV tidak memasang papan nama dan

papan harga pupuk bersubsidi, sehingga penjualan pupuk

bersubsidi di atas HET.

d. Aspek Penggunaan

- Masih ditemukan dalam RDKK penggunaan pupuk bersubsidi

diatas rekomendasi. Misalnya pupuk urea lebih dari 250 kg/ha.

- RDKK yang disusun kelompok masih sangat tergantung pada

pupuk anorganik dan belum berimbang, padahal pupuk organik

sudah mulai disubsidi.

- Penggunaan pestisida oleh petani masih belum efektif dan efisien

sehingga berdampak negatif pada pertumbuhan tanaman.

e. Aspek Pengamanan Mutu

- Masih ditemukan pupuk dan pestida yang beredar belum terdaftar

di Deptan sehingga mutunya berpeluang tidak sesuai dengan

label.

- Masih ditemukan mutu pupuk yang belum sesuai dengan label.

f. Aspek Dukungan Pemda

- Terbatasnya jumlah dan kemampuan pengawas PPNS dibidang

pupuk dan pestisida di NTB, dimana dari 2 orang PPNS pupuk

dan pestisida yang ada di Dinas Pertanian 1 orang sudah pindah

tugas ke instansi lain dan 1 orang meninggal dunia.

- Terbatasnya dukungan pendanaan operasional pengawas.

- Belum optimalnya peran Komisi/Tim pengawas pupuk dan

pestisida (Perlu ada pertemuan Komisi/Tim Pengawas Pupuk dan

Pestisida Pusat dengan Komisi/Tim Pengawas Pupuk dan

Pestisida Daerah untuk membahas secara bersama




permasalahan-permasalahan terkait dengan pupuk bersubsidi

serta peredaran pupuk alternatif dan pestisida iilegal).

- Peran serta Dinas yang membidangi Perindustrian dan

Perdagangan kabupaten/ Kota terkait dengan pengamanan

ketersediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai Lini IV

sangat diharapkan

- Peranan Perindag dalam mensosialisasikan aturan terkait dengan

pupuk bersubsidi belum maksimal karena adanya perbedaan

nomenklatur di daerah kabupaten/kota sehingga petugas

dikabupaten/kota banyak yang tidak memahami aturan.

- Permasalahan pendistribusian pupuk bersubsidi ke

sasaran/petani belum sepenuhnya memenuhi asas 6 tepat (tepat

jenis, jumlah, dosis, waktu, tempat dan mutu.

- Kabag perekonomian di masing-masing kabupaten/kota diperan

aktipkan untuk mengkoordinir instansi terkait untuk

kegiatan/pertemuan yang membahas pupuk bersubsidi.

2. Melakukan pertemuan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida

Berdasarkan hasil diskusi selama pertemuan, maka dapat disajikan

beberapa rumusan sebagai berikut :

a. Nusa Tenggara Barat sebagai daerah penyangga pangan Nasional,

oleh karena itu harus diperhatikan berbagai hal termasuk yang

terkait dengan sarana produksi khususnya pupuk dan pestisida harus

tersedia sesuai dengan prinsip 6 tepat (mutu, jenis, harga,

tempat,waktu, jumlah). Peran semua pihak terkait dengan capaian

target produksi sebesar 2,3 juta ton GKG pada tahun 2014 sangat

diharapkan.

b. Dengan keterbatasan lahan yang ada dan bahkan semakin

berkurang dan semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka perlu

upaya sistem budidaya yang lebih intensif agar produksi yang

ditargetkan dapat tercapai. Salah satunya adalah dengan melakukan

pemupukan secara berimbang dan penggunaan bahan-bahan kimia

(pupuk dan pestisida) secara bijaksana. Realisasi penyaluran pupuk




bersubsidi belum memperlihatkan penyaluran yang berimbang

perjenis pupuk..

c. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) tingkat Provinsi dan

kabupaten/kota diharapkan agar dapat melakukan pengawasan

secara lebih intensif mengingat banyaknya pupuk maupun pestisida

yang illegal.

d. Permasalahan yang sering muncul terkait dengan pupuk subsidi

adalah tidak tersedianya pupuk secara cukup pada saat puncak

musim tanam dan harga pupuk subsidi tidak sesuai HET yang telah

ditetapkan oleh pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka

produsen maupun distributor pupuk diharapkan untuk lebih tanggap

dan mengevaluasi kembali penyebab munculnya permasalahan

khususnya ketersediaan pupuk pada saat puncak tanam.

Ketersediaan pupuk di gudang- gudang sentra-sentra produksi perlu

diperhatikan, agar petani dapat memperoleh pupuk pada saat

dibutuhkan.

e. Dengan adanya MOU antara kementerian Pertanian dengan

Kejaksaan dan Kepolisian, maka permasalahan-permasalahan yang

terkait dengan penyelewengan penyaluran pupuk dan pestisida

diharapkan dapat diminimalisir. Sehubungan dengan itu semua pihak

yang terkait diharapkan untuk bekerja secara professional sesuai

dengan tufoksi yang ada, agar permasalahan penyaluran pupuk

maupun pestisida yang illegal dapat ditekan.

f. Mengingat NTB sebagai penyangga pangan nasional, maka

dukungan pemerintah pusat khususnya dalam hal pendanaan untuk

kegiatan KP3 sangat diharapkan agar target capaian produksi yang

telah ditetapkan dapat tercapai. Dukungan pemerintah pusat dalam

hal peningkatan produktivitas sangat diperlukan, sehingga pusat juga

perlu memfasilitasi dalam hal pendanaan. Demikian juga dengan

pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melalui Dana APBD I/APBD

II, diharapkan agar menyediakan untuk untuk operasional KP3.




g. Dana Subsidi yang dikeluarkan untuk pupuk bersubsidi cukup besar.

Secara nasional < 16 trilyun, sehubungan dengan hal tersebut

diharapkan kepada semua pihak terkait baik pemerintah, Produsen,

distributor dan Penyalur Lini IV agar melakukan pengamanan

terhadap penyaluran pupuk bersubsidi dan melakukan penertiban

administrasi terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi sehingga

pupuk subsidi dapat dinikmati oleh petani.

h. Sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia

nomor: 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran

Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, bahwa Produsen secara

berjenjang wajib menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi

dan juga melakukan pembinaan agar pupuk bersubsidi dapat sampai

ke petani sesuai sasaran.

i. Untuk menindaklanjuti Permendag tersebut di atas, maka diharapkan

agar Dinas yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi dan kabupaten/kota untuk lebih selektif dalam

merekomendasikan Distributor/penyalur lini IV yang akan

menyalurkan pupuk bersubsidi. Dan juga ada koordinasi dengan

Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam

merekomendasikan Distributor/penyalur lini IV.

j. Penyalur lini IV, harus mencantumkan daftar harga pupuk bersubsidi

di kiosnya, agar petani dapat mengetahui HET pupuk bersubsidi.

Apabila masih dijumpai kios penyalur yang belum mencantumkan

HET pupuk bersubsidi, maka Distributor berkewajiban untuk

memberikan peringatan atau teguran.

k. Perlu ada pendataan terhadap daerah-daerah sentra produksi

pertanian yang berada dipedalamam dan sukar dijangkau sehingga

kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi. Dengan adanya pendataan

kita dapat mengambil langkah-langkah yang tepat sehingga petani

dapat memperoleh pupuk bersubsidi. Untuk daerah-daerah yang sulit

dijangkau mungkin ada pemberlakuan HET secara khusus.




l. Pupuk bersubsidi dialokasikan untuk 5 sub sektor yaitu: sub sektor

tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kelautan

dan perikanan. Karena yang menggunaan pupuk subsidi lintas

sektor, maka diharapkan agar Pemda melalui Biro Ekonomi untuk

mengkoordinir atau memfasilitasi sub sektor terkait, terutama dalam

hal penyusunan RDKK pupuk bersubsidi. RDKK pupuk bersubsidi

yang tersusun selama ini hanya untuk tanaman pangan, padahal sub

sektor lain juga membutuhkan pupuk subsidi.

m. Dari hasil evaluasi penyaluran pupuk khususnya urea dibeberapa

kabupaten menunjukkan bahwa penyaluran pupuk urea sudah

mencapai 60 – 70 % dari alokasi yang ditetapkan. Memperhatikan

quota pupuk urea NTB untuk kebutuhan Juni sampai dengan

Desember 2012 masih tersisa sebanyak 58.656,35 ton, maka

dikhawatirkan akan terjadi kekurangan pupuk urea, karena pada

periode yang sama pada tahun 2011, realisasi penyaluran mencapai

66.359 ton. Dengan kondisi yang demikian dan melihat rencana

tanam petani khususnya padi dan jagung yang masih cukup luas

maka perlu ada tambahan alokasi pupuk bersubsidi untuk petani di

Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu diharapkan masing-masing

kabupaten/kota untuk mengevaluasi kembali kebutuhan pupuk

bersubsidi dimasing-masing daerah dan mengajukan usulan

tambahan apabila diperkirakan alokasi yang ada di daerah tidak

mencukupi sampai dengan Desember 2012.

n. Untuk mempercepat atau meningkatkan penggunaan pupuk

majemuk (NPK) dan pupuk organik oleh petani, maka diharapkan

agar Produsen dan distributor untuk membuat demplot-demplot

percontohan di tempat-tempat yang mudah dilihat oleh petani. Dan

berkoordinasi dengan Dinas Pertanian /Instansi yang menangani

penyuluhan dikabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan demplot.

o. Untuk mencegah terjadinya kelangkaan dan lonjakan harga pupuk

pada saat dibutuhkan oleh petani, maka ketersediaan pupuk ditingkat

lapang harus tersedia secara cukup. Minimal 2 minggu ke depan




harus ada di penyalur Lini III dan III minggu ke depan pada saat

puncak tanam.

p. Dalam rangka pengamanan ketersediaan dan penyaluran pupuk

bersubsidi, diharapkan secara berkala ada pertemuan dengan KP3,

produsen dan distributor.

q. PT. Pupuk Kaltim dan PT. Petrokimia Gresik akan melakukan

evaluasi secara berkala terhadap Distributornya. Apabila ada

Distributor yang melakukan penyimpangan terhadap penyaluran

pupuk bersubsidi, maka akan dikenakan sanksi. Demikia juga

dengan Distributor sesua kewenangannnya agar melakukan evaluasi

secara berkala kepada Penyalur Lini IV dan apabila ada penyalur

yang menyalahi aturan akan dikenakan sanksi.

r. Diharapkan Pemerintah Pusat untuk mengadakan pelatihan PPNS

bidang pupuk dan pestisida.

3. Melakukan Pembinaan dan Inventarisir Pupuk di Kios Saprodi

Pelaksanaan kegiatan melalui pembinaan dan monitoring ke

beberapa Kios saprodi di kabupaten/kota se Nusa Tenggara Barat.

Kegiatan Pembinaan kios saprodi sangat penting dilaksanakan

mengingat kios saprodi merupakan sarana yang sangat pital dalam

penyedia sarana produksi untuk petani, oleh karena itu keberadaannya

harus tersedia cukup dan berada di dekat petani. Disamping itu untuk

kelancaran penyediaan sarana produksi, maka pengelola kios sarana

produksi harus memiliki modal yang cukup agar sarana produksi

(pupuk, pestisida dan benih) dapat tersedia secara cukup dan petani

dapat memperoleh sarana produksi yang dibutuhkan pada saat yang

tepat.

Dari beberapa kios pengecer pupuk bersubsidi yang dikunjungi maka

diinventarisir jenis pupuk dan pestisida yang diperjual belikan seperti

pupuk urea, SP-36, ZA, NPK, Organik dan beberapa jenis pupuk

alternatif sebagaimana terlampir. Namun ada juga kios saprodi yang

hanya menyediakan pupuk bersubsidi saja, sedangkan pupuk alternatif

lainnya serta pestisida tidak disediakan. Ada beberapa alasan kios




pengecer tidak menyediakan sarana produksi secara lengkap yaitu

keterbatasan modal usaha.

4. Melakukan Pengujian Mutu Pupuk dan Pestisida Yang Beredar

Pupuk merupakan salah satu sarana produksi yang sangat penting

dalam peningkatan produksi. Mengingat pentingnya pupuk tersebut

maka ketersediaan secara 6 tepat harus terpenuhi. Dalam rangka

pemantauan mutu pupuk dan pestisida yang beredar di lapangan, maka

telah dilakukan pengambilan sampel pupuk dan pestisida di kios

pengecer. Sampel pupuk dan pestisida tersebut dilakukan pengujian

mutu di laboratorium Analitik Universitas Mataram. Dari 6 (enam) sampel

tersebut, unsur yang di uji adalah unsur N pada 6 merek pupuk, P2O5

pada 4 merk, K2O pada 6 merk, unsur Na dan CU hanya 1 merk. Hasil

uji mutu menunjukkan bahwa pupuk yang hasil uji mutu sesuai dengan

yang tertera pada label adalah pupuk Seprint (unsur N), Gardena D,

Supranik dan NPK (P2O5),Gardena, seprint, NPK, CPN (K2O), CPN

(Na) dengan hasil uji mutu seperti tabel.

Tabel 9. Nama dan Hasil Uji Mutu Pupuk Tahun 2012

No. Nama Pupuk Hasil Uji Mutu

N (%)

P2O5 (%)

K2O (%)

Na (%)

Cu (%)

1 Gardena D N=30%, P2O5=10%,K2O=10%

25 10 10

2 Supranik N=8,6%, P2O5=1%,K2O=2,17%

6,5 1 2,04

3 Seprint N=11%, K2O5=16%,Cu=0,25%

11 - 3,28 - 0,01

4 NPK N=16%, P2O5=16%,K2O=16%

8 18 16

5 CPN (Kali Chili) N=15%, Na=16%,K2O=14%

0,02 - 29 44

6 Alami N=8,8%, P2O5=2,0%,K2O=2,2%

4,9 0,7 1,3

(data diolah oleh Bidang Prod.Pangan)

Sedangkan pengujian mutu pestisida yang beredar di lapangan

menunjukkan bahwa dari 4 (empat) jenis pestisida yang diuji semuanya

dikatagorikan aslidengan hasil seperti table berikut.

Tabel 10. Nama dan Hasil Uji Mutu Pestisida Tahun 2012

No Jenis Pestisida Bahan Aktif Hasil Uji

Lab

Keterangan/ Metode analisa Nama Kandungan

1 Dursban 200 EC Klorfirofos 200 g/l 179 g/l Asli/HPLC

2 Klenset 200 EC Permetrin 200 g/l 173 g/l Asli/HPLC

3 Sidabas 500 EC BPMC 500 g/l 488 g/l Asli/HPLC




4 Dharmabas 500 EC BPMC 500 g/l 510 g/l Asli/HPLC (data diolah oleh Bidang Prod.Pangan)

• Pendampingan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Provinsi

Pendampingan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Provinsi dalokasikan

dana sebesar Rp.60.000.000,- dengan jumlah relasiasi sebesar

Rp.28.450.000,- atau sebesar 94.83% dengan sisa dana Rp.1.550.000,-

yang berasal dari Belanja Bahan dan Belanja Perjalanan lainnya.

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka pendampingan penyaluran

pupuk bersubsidi sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi terhadap penyerapan/penyaluran pupuk bersubsidi.

Berdasarkan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di masing-

masing provinsi sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri

Pertanian Nomor 87/Permentan/SR.130/ 12/2011 maka telah

ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Gubernur Nomor 36 Tahun

2012 tentang alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di

kabupaten/kota se NTB TA. 2012 (terlampir). Keputusan Gubernur

tersebut kemudian ditindaklanuti dengan Keputusan Bupati/Walikota

Kabupaten/kota Se NTB. Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur

tentang alokasi pupuk bersubsidi pada masing-masing kecamatan.

Kemampuan penyerapan pupuk bersubsidi di masing-masing wilayah,

tidak terlepas dari kondisi agroklimat serta musim yang terjadi, sehingga

penyerapan pupuk pada bulan tertentu dapat di atas atau di bawah

alokasi yang ditetapkan.

Sasaran tanam khususnya komoditi padi dan jagung di NTB

setiap tahun bertambah sedangkan alokasi pupuk bersubsidi untuk

provinsi NTB berdasarkan Permentan sama dengan alokasi tahun 2011.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengantasipasi kekurangan

pupuk di kabupaten/kota Pemerintah provinsi NTB mengajukan

tambahan pupuk ke Kementerian Pertanian sebanyak 2 kali dan

disetujuipusat memalui surat “Dirjen PSP nomor

13/Kpts/SR.130/B.5/9/2012 tanggal 18 September 2012 (SK terlampir)

kemudian di tindak lanjuti melalui SK Gubernur nomor 529 Tahun 2012.




Melihat perkembangan pemakaian pupuk di Provinsi, pemerintah pusat

kembali mengalokasikan tambahan pupuk melalui Keputusan Dirjen PSP

nomor 19/Kpts/SR.130/B.5/12/2012 tanggal 11 Desember 2012 (SK

terlampir).

2. Melakukan Pembinaan dan koordinasi ke kabupaten/kota se Nusa

Tenggara Barat.

Pelaksanaan kegiatan melalui pembinaan ke petugas yang

menangani sarana produksi dan monitoring ke beberapa Kios saprodi di

kabupaten/kota se Nusa Tenggara Barat. Kegiatan Pembinaan kios

saprodi sangat penting dilaksanakan mengingat kios saprodi merupakan

sarana yang sangat pital dalam penyedia sarana produksi untuk petani,

oleh karena itu keberadaannya harus tersedia cukup dan berada di

dekat petani. Disamping itu untuk kelancaran penyediaan sarana

produksi, maka pengelola kios sarana produksi harus memiliki modal

yang cukup agar sarana produksi (pupuk) dapat tersedia secara cukup

dan petani dapat memperoleh sarana produksi yang dibutuhkan pada

saat yang tepat. Adapun jenis barang/produk yang diperjual belikan di

kios saprodi adalah; pupuk bersubsidi (pupuk urea, SP-36, ZA, NPK dan

Organik), pestisida. Berdasarkan data dari PT. Pupuk Kalimantan Timur

dan PT. Petrokimia Gresik bahwa dalam menyalurkan pupuk bersubsidi

ke petani, produsen pupuk tersebut menunjuk distributor dan pengecer

pupuk bersubsidi untuk menyalurkan pupuk ke petani. Jumlah distributor

yang tersebar di Kabupaten/Kota Se NTB sebanyak 25 distributor PT.

Pupuk Kalimantan Timur dan 22 distributor PT. Pupuk Petrokimia Gresik.

Sedangkan jumlah kios pengecer pupuk bersubsidi yang tersebar di

Kab/Kota se NTB sebanyak 1.241 pengecer. Adapun rincian distributor

dan pengecer pupuk bersubsidi seperti Tabel 11 dan 12 di bawah ini.

Dari beberapa kios pengecer pupuk bersubsidi yang dikunjungi,

bahwa masih ada kios pengecer resmi pupuk bersubsidi yang hanya

menyediakan pupuk bersubsidi saja, sedangkan pupuk alternatif lainnya

serta pestisida tidakdisediakan. Ada beberapa alasan kios pengecer




tidak menyediakan sarana produksi secara lengkap yaitu keterbatasan

modal usaha

Tabel 11. Jumlah distributor pupuk bersubsidi di Kabupetan/Kota se NTB Tahun 2012

PT. Kaltim PT. Petrokimia

1 PUSKUD NTB v v

2 PPI v v

3 PT. PERTANI v v

4 CV. HIDAYAT v v

5 CV. FORTUNA v v

6 CV. ILHAM TANI v v

7 CV. BINTANG TIMUR v v

8 GUNUNG MAS v -

9 PD. SELAPARANG AGRO v v

10 CV. POPULER FARMA v -

11 CV. SUBUR MAKMUR v v

12 CV. SURYA TANI v v

13 CV. PESONA v v

14 CV. UTAN PUTRI v v

15 CV. SUMBER ALAM v v

16 CV. MEGA JAYA v -

17 UD. MULIA JAYA - v

18 CV. AGRO MAKMUR MANDIRI v v

19 CV. RAHMAWATI v -

20 HERY ABADI - v

21 CV. REJEKI BIMA v -

22 CV. AL-ZAMAN v -

23 CV. BINTANG MAS v -

24 UD. LA-HILLA v -

25 CV. SANTYA MAKMUR v -

26 PT. PETROSIDA - v

27 UD. CINTANI v v

28 UD. SARI SANTOSA - v

29 CV.LAWA MORI v -

30 CV. DEWI TANI JAYA - v

JUMLAH 25 DISTRIBUTOR 20 DISTRIBUTOR

Produsen PupukNo. Nama Distributor

Tabel 12. Keragaan Kios pengecer pupuk bersubsidi diKabupaten/Kota Se NTB Tahun 2012

No. Kabupaten/Kota Pengecer Pupuk Bersubsidi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Mataram Lombok Barat Lombok Utara Lombok Tengah Lombok Timur Sumbawa Sumbawa Barat Dompu

16 100 329 288 218

28 63

110




9. 10

Bima Kota Bima

89

Total NTB 1.241

3. Monitoring Penyediaan Pupuk Bersubsidi

Pengawalan, penyediaan dan pengawasan pupuk bersubsidi

dilakukan mulai dari Lini II produsen, Lini III (distributor) dan Lini

IV(Pengecer). Pada lini II pengawalan secara langsung yang dilakukan

dengan mengunjungi dan melihat ketersediaan pupuk yang ada di

gudang produsen. Selama dekade 2012 ketersediaan pupuk di gudang

cukup tersedia sehingga tidak muncul permasalahan di tingkat lapang.

Sedangkan pengawalan secara tidak langsung dilakukan dari laporan

bulanan pupuk yang dikirim oleh produsen ke dinas provinsi. Rencana

dan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di kabupaten/kota Se- NTB

sebagai tabel berikut :

Tabel 13. Alokasi dan Realisasi Penyaluran Pupuk Urea, SP-36 dan ZA Bersubsidi Di Kabupaten/Kota Se-Prov. NTB Tahun 2012

Alokasi Realisasi Alokasi Realisasi % Alokasi Realisasi %Jan-Des 2012 Jan-Des 2012 % Jan-Des 2012 Jan-Des 2012 Jan-Des 2012 Jan-Des 2012

1 MATARAM 1.950,00 1.831,65 93,93 358 100,00 27,94 81 20,00 24,65 2 LOBAR 13.145,00 12.930,40 98,37 2.434 1.470,00 60,38 511 423,00 82,77 3 LOMBOK UTARA 5.800,00 5.163,55 89,03 654 359,00 54,89 170 164,00 96,69 4 LOTENG 24.250,00 22.128,80 91,25 6.215 7.697,00 123,85 3.591 3.035,00 84,52 5 LOTIM 32.500,00 32.528,45 100,09 7.928 7.457,50 94,07 4.834 4.706,00 97,35 6 SUMBAWA 20.400,00 21.677,00 106,26 443 486,00 109,74 1.247 1.833,00 146,97 7 SMB. BRT 3.863,00 3.754,20 97,18 56 30,00 53,13 73 25,00 34,32 8 DOMPU 9.000,00 9.529,55 105,88 235 259,00 110,45 910 731,50 80,37 9 BIMA 17.469,00 18.176,40 104,05 1.177 1.254,50 106,55 2.136 2.139,70 100,16

10 KOTA BIMA 1.623,00 1.676,80 103,31 100 - - 97 - - TOTAL NTB 130.000,00 129.396,80 99,54 19.600,00 19.113,00 97,52 13.650 13.077,20 95,80

No Kab/KotaUREA SP-36 ZA

Tabel 14. Alokasi dan Realisasi Penyaluran Pupuk NPK dan Organik

Bersubsidi Di Kabupaten/Kota Se-Prov. NTB Tahun 2012

No. Kab/Kota Alokasi Realisasi % Alokasi Realisasi %Jan-Des 2012 Jan-Des 2012 Jan-Des 2012 Jan-Des 2012

1 MATARAM 805 64,25 7,98 177 198,90 112,37 2 LOBAR 2.645 1.397,95 52,86 892 1.018,97 114,23 3 LOMBOK UTARA 1.425 958,95 67,29 464 1.346,72 290,24 4 LOTENG 5.248 4.151,55 79,11 1.355 1.674,42 123,57 5 LOTIM 9.055 6.518,35 71,99 2.937 3.492,56 118,92 6 SUMBAWA 6.824 5.717,20 83,78 801 1.745,90 217,97 7 SMB. BRT 1.435 264,30 18,42 280 - - 8 DOMPU 2.598 2.096,00 80,68 355 31,00 8,73 9 BIMA 5.338 4.205,40 78,78 354 478,90 135,28

10 KOTA BIMA 528 370,20 70,15 85 82,50 97,06 NTB 35.900 25.744,15 71,71 7.700 10.069,87 130,78

NPK PHONSKA DAN PELANGI PPK ORGANIK (Petroganik&Zeorganik)




Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi penyaluran pupuk urea

sebesar 129.396,8 ton (99,54%) dan pupuk SP-36 sebesar 19.113

(97,52%), ZA 13.077,20 ton (95,80%), NPK sebesar 25.744,15 ton

(71,71%) dan organik sebesar 10.069,87 ton (130,78%).

Pada tahun 2012 penyediaan dan pengadaan pupuk bersubsidi

disediakan oleh 2 (dua) Produsen pupuk yaitu PT. Pupuk Kaltim dan PT.

Petrokimia Gresik. Untuk memperlancar penyaluran ke kab/kota maka

produsen menunjuk distributor untuk menyalurkan pupuk bersubsidi ke

pengecer resmi, dengan rincian nama dan jumlah distributor pupuk

bersubsidi pengecer seperti pada lampiran 11.

Agar pupuk bersubsidi sampai di tingkat petani sesuai azas 6

tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, dosis, tempat, dan mutu, maka

telah dilakukan pengawasan yang intensif ke tingkat lapang, dengan

hasil pengawasan sebagai berikut :

a. Harga pupuk bersubsidi di tingkat petani berdasarkan Permentan

Nomor: 87/Permentan/SR.130/12/2011 Tentang Tentang Keb.&HET

Pupuk bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012.

Harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi berlaku dalam kemasan 50

kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli petani, pekebun, peternak,

pembudidayaan ikan di penyalur lini IV secara tunai.

Tabel 15. Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Tahun 2012 No. Jenis Pupuk Harga 1. 2. 3. 4. 5.

Urea ZA

SP-36 NPK

Organik

Rp. 1. 800,- per kg Rp. 1. 400,- per kg Rp. 2. 000,- per kg Rp. 2. 300,- per kg Rp. 500,- per kg

b. Harga pupuk bersubsidi di tingkat kios pengecer (Lini IV) Tahun

2012. Hasil pemantauan harga pupuk bersubsidi di tingkat lapang

sebagai berikut :

No. Jenis Pupuk HET Harga Tingkat Lapang

1. 2. 3. 4. 5.

Urea SP-36

ZA NPK

ORGANIK

Rp. 1.800 / kg Rp. 2.000 / kg Rp. 1.400 / kg Rp. 2.300 / kg Rp. 500 / kg

Rp. 1.800 – 2.000/kg Rp. 2.000 – 2.500/kg Rp. 1.400 – 1.750/kg Rp. 2.300 – 2.750/kg Rp. 500 – 750/kg




Harga eceran pupuk di tingkat pengecer bervariasi, pada saat

ketersediaan pupuk di lapangan cukup tersedia, maka harga pupuk

bersubsidi di tingkat petani masih sesuai HET, namun jika pupuk

kurang tersedia akibat distribusi yang tidak lancar, sementara petani

pada waktu itu sangat membutuhkan, maka akan terjadi harga pupuk

di atas HET yang ditetapkan. Beberapa hal yang memicu harga

pupuk diatas HET, yaitu :

- Petani membeli pupuk secara eceran.

- Adanya sistem pembelian pupuk secara paket.

- Pengelola kios penyalur (Lini IV) kurang memahami aturan

penyaluran pupuk bersubsidi.

Beberapa kios tidak mendata ulang pembeli pupuk, yang

menyebabkan pupuk bersubsidi tidak tersalur sesuai RDKK yang

telah disusun oleh kelompok.

• Pendampingan Penyaluran Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Tingkat

Propinsi.

Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena terjadi kesalahan dalam

pengalokasian kegiatan antar bidang, sehingga terjadi keterlambatan dalam

penanganan.. Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar

Rp.20.000.000,- dengan realisasi nihil atau 0%.

4. Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis

Perdesaan (PUAP) (Kode : 3994).

Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) merupakan program

terobosan Departemen Pertanian yang dilaksanakan secara terintegrasi

dengan kegiatan Departemen Pertanianmaupun Kementrian/Lembaga lain di

bawah payung Program PNPM Mandiri Kluster Pemberdayaan Masyarakat.

Program PUAP yang bergulir sejak tahun 2008 – 2012 diharapkan mampu

menggerakkan ekonomi masyarakat pedesaan melalui bantuan stimulasi dana

senilai Rp. 100.000.000,- per Gapoktan dimasing-masing desa. Jumlah desa

yang telah mendapat dana PUAP di NTB sebanyak 764 desa atau identik

dengan Rp. 76.400.000.000,-. Karena jumlah desa se NTB sebanyak 996 desa

maka yang belum mendapatkan dana PUAP sebanyak 232 desa se NTB.




Pelaksanaan PUAP berbasis desa pertanian miskin merupakan program

lintas sub sector pertanian dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan

kesempatan kerja di pedesaan. Oleh karena itu, Konsolidasi dan Koordinasi

PUAP Tingkat Provinsi Tahun 2012 dipandang perlu untuk dilaksanakan

Melalui pertemuan ini diharapkan dapat memperoleh rumusan rumusan hasil

kesepakatan dalam langkah-langkah pencapaian tujuan agar program PUAP ini

dapat meningkatkan pendapatan serta mensejahterahkan petani di pedesaan.

Kegiatan Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha

Agribisnis Perdesaan (PUAP) tahun 2012 dengan alokasi dana sebesar

Rp.225.000.000,- dengan total realisasi sebesar Rp.222.978.500,- atau 99.10%

dengan sisa dana sebesar Rp.2.021.500,-

A. Fasilitasi Pembiayaan Mendukung Tanaman Pangan.

Alokasi dana yang dialokasikan untuk kegiatan fasilitasi pembiayaan

PUAP adalah sebesar Rp. 75.000.000,- dengan jumlah serapan sebesar

Rp. 74.543.500,- atau 99.39% dengan sisa dana Rp.456.500,-

Rincian kegiatan Fasilitasi Pembiayaan PUAP mendukung tanaman pangan

:

- 521211 Belanja Bahan Rp. 23.200.000,-

- 521213 Honor Ouput Kegiatan Rp. 5.000.000,-

- 524119 Belanja Perjalanan Lainnya Rp. 46.800.000,-

Pola dasar PUAP dirancang untuk meningkatkan keberhasilan

penyaluran dana BLM PUAP kepada Gapoktan dalam mengembangkan

usaha produktif petani dalam mendukung 4 (empat) sukses Kementerian

Pertanian yaitu : 1) Swasembada dan swasembada berkelanjutan; 2)

Diversifikasi pangan; 3) Nilai tambah, Daya saing dan Ekspor, dan 4)

Peningkatan kesejahteraan petani. Untuk pencapaian tujuan tersebut diatas,

komponen utama dari pola dasar pengembangan PUAP adalah 1)

Keberadaan Gapoktan; 2) Keberadaan Penyuluh Pendamping dan Penyelia

Mitra Tani sebagai pendamping; 3) Pelatihan bagi petani, pengurus

Gapoktan,dll; dan 4) penyaluran dana BLM kepada petani (pemilik dan atau

penggarap), buruh tani dan rumah tangga tani.




Dana PUAP adalah dana APBN dari pos Belanja Sosial diberikan

melalui mekanisme Bantuan Langsung kepada Gapoktan. Berdasarkan

tujuan pemberdayaan ekonomi petani/peternak di desa miskin maka dana

PUAP akan diberikan kepada Gapoktan yang ditetapkan oleh Sekretariat

Jenderal a.n Menteri Pertanian. Penyaluran dana bantuan modal usaha

sesuai dengan KEPRES No. 80 tahun 2003 dengan mekanisme LS

(Langsung) dari KPPN Jakarta V (139) dilaksanakan dengan pemindah-

bukuan (transfer) dari rekening kas Negara kepada rekening Gapoktan

berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian dan Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Pendampingan merupakan kata kunci keberhasilan PUAP namun

keswadayaan masyarakat/penduduk sangat dibutuhkan dalam pengentasan

kemiskinan dan menggerakkan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja.

Dalam hubungan ini pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat berbasis

sektor pertanian menjadi prioritas antara lain melalui kegiatan peningkatan

kualitas SDM dan peningkatan permodalan yang didukung sepenuhnya

dengan kegiatan pelatihan yang terintegrasi sejak dari kegiatan

penghimpunan modal, penguasaan teknik produksi, pengolahan dan

pemasaran hasil. Pendampingan teknis usaha agribisnis dilaksanakan oleh

Penyuluh Pendamping dengan fokus perbaikan teknologi, metoda

pelaksanaan usaha sehingga diharapkan petani mampu membangun

kapasitas usaha untuk akses kepada pasar. Peningkatan kapasitas

Gapoktan dan pengelola Gapoktan merupakan suatu keharusan sebelum

dana bantuan modal usaha disalurkan dan setiap transaksi harus diadakan

pencatatan pembukuan, buat berita acara pendirian Gapoktan, membuka

rekening di Bank terdekat.

Di tahun 2012, Pemanfaatan penerima BLM tahun 2011 secara umum

sama seperti pemanfaatan pada tahun 2010. Tanaman pangan masih

menduduki urutan pertama dengan 72,01%, kemudian disusul peternakan

sebanyak 6,50%, pemasaran hasil 6,40% kemudian perkebunan 5,53%,

hortikultura 4,85% dan yang paling rendah adalah pada usaha ndustri

Rumah Tangga 1,81%.




Data di lapangan menunjukkan bahwa materi informasi hasil litkaji

beberapa jenis media cetak belum menggembirakan. Hal ini dapat dilihat

pada tabel berikut ini.

Tabel 16. Frequensi dan pemanfaatan media cetak sebagai materi informasi ke Pengurus Gapoktan dalam empat tahun terakhir (2008 – 2012) di NTB

No.

Kabupaten/Kota

Frequensi (Kali)

Dibaca (%)

Sebagai materi Pengurus

Gapoktan (%) 1. Lombok Barat 3,0 55.4 54,6

2. Lombok

Tengah 2.4 45.4 59,4

3. Lombok Timur 3,6 66.6 66,6

4. Sumbawa 3.5 63.4 75,6

5. Dompu 2.6 15.6 19,2

6. Bima 1,2 17.4

Rataan 2.45 43,97 15,0

Dari tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa selama 4 tahun

terakhir ini media cetak lebih banyak frequensinya dan yang paling banyak

dibaca oleh pengurus Gapoktan berada di Kabupaten Lombok Timur

kemudian disusul oleh Kabupaten Sumbawa, Lombok Barat, Lombok

Tengah, Bima, dan Dompu. Sedangkan Kabupaten yang paling banyak

memanfaatkan media cetak sebagai materi pembinaan di Pengurus

Gapoktan berturut-turut adalah : (1) Kabupaten Sumbawa. (2) Kabupaten

Lombok Timur. (3) Kabupaten Lombok Tengah. (4) Kabupaten Lombok

Barat. (5) Kabupaten Dompu. dan (6) Kabupaten Bima

Tabel 17. Frequensi dan pemanfaatan media peragaan langsung dilapangan sebagai materi Pengurus Gapoktan dalam empat tahun terakhir (2009 – 2012) di NTB

No. Kabupaten/Kota Frequensi

(Kali) Dilihat

(%)

Sebagai materi Pengurus Gapoktan

(%) 1. Lombok Barat 2,0 66.5 34,0 2. Lombok Tengah 2,0 79.5 26,0

3. Lombok Timur 1,3 87.0 31,5 4. Sumbawa 2,0 90.5 23,5

5. Dompu 2,0 77.5 29,5 6. Bima 1,3 83.0 11,5 Rataan 1,8 80,7 26,0




Tabel 18. Frequensi, kehadiran dan pemanfaatan hasil pertemuan sebagai materi Pengurus Gapoktan dalam empat tahun terakhir (2010 – 2012) di NTB

No.

Kabupaten/Kota

Frequensi

(Kali)

Dilihat (%)

Sebagai materi Pengurus

Gapoktan (%) 1. Lombok Barat 1,00 28,60 34,8 2. Lombok Tengah 1,00 28,60 36.5 3. Lombok Timur 1,30 31,00 59.2 4. Sumbawa 1,30 30,60 33.8 5. Dompu 2,30 37,00 42.1 6. Bima 2,00 39,60 32.6 Rataan : 1,48 31,70 39,83

Frequensi kegiatan pertemuan memang terbatas karena dibatasi oleh

dana yang tersedia. Paling tidak kegiatan pertemuan dilakukan sekali di

setiap Kabupaten dalam 4 tahun terakhir. Para Pengurus Gapoktan yang

menghadiri kegiatan dimaksud sekitar 31,7% dan yang pernah menghadiri,

menindaklanjutkannya dengan memanfaatkan informasi teknologi dalam

pertemuan tersebut sebagai materi Pengurus Gapoktan. Hal ini dilakukan

oleh sekitar 39,83% pengurus Gapoktan. Kecilnya angka Pengurus

Gapoktan yang hadir disebabkan karena memang pada setiap moment

pertemuan, panitia pertemuan tidak bisa menghadirkan semua Pengurus

Gapoktan yang ada di Kabupaten melainkan Pengurus Gapoktan yang ada

di sekitar kecamatan lokasi tempat pelaksanaan pertemuan atau paling

tidak masing masing kecamatan diwakili oleh satu orang Pengurus

Gapoktan.

B. Fasilitasi Tim Pembina PUAP.

1. Fasilitasi Tim Pembina PUAP

Alokasi dana yang dialokasikan untuk kegiatan fasilitasi

pembiayaan PUAP adalah sebesar Rp. 50.000.000,- dengan jumlah

serapan sebesar Rp. 49.927.500,- atau 99.86% dengan sisa dana

Rp.72.500,-

Rincian kegiatan Fasilitasi Tim Pembina PUAP :

- 521211 Belanja Bahan Rp. 18.400.000,-






Pembinaan pelaksanaan PUAP oleh Tim Pembina Propinsi

kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota difokuskan kepada: 1) Peningkatan

kualitas SDM yang menangani BLM PUAP ditingkat Kabupaten/Kota 2)

Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan; dan 3) mengembangkan

sistem pelaporan PUAP.

Untuk meningkatkan koordinasi antar instansi di tingkat Propinsi,

Gubernur membentuk Tim Pembina PUAP tingkat Propinsi yang terdiri

dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Tim Pengarah PUAP Propinsi

adalah juga merupakan Tim Pengarah PNPM Mandiri Propinsi. Tim

Pelaksana dipimpin oleh Kepala Dinas Pertanian yang menangani PUAP

dengan Sekretaris adalah Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian

(BPTP), sedangkan anggota berasal dari instansi terkait lainnya.

Tugas utama dari tim pembina PUAP Propinsi adalah

merumuskan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) pengembangan PUAP

sesuai kondisi wilayah sebagai penjabaran dari kebijakan umum yang

dirumuskan dalam Pedoman Umum oleh Tim PUAP Pusat,

mengkoordinasikan usulan desa dan Gapoktan calon penerima BLM

PUAP dari Kabupaten/Kota, mengkoordinasikan serta melaksanakan

verifikasi atas dokumen administrasi Gapoktan PUAP. Tim pembina

PUAP Propinsi mengkoordinasikan pelaksanaan PUAP dengan PNPM

Mandiri di tingkat Propinsi, melakukan koordinasi dan sinkronisasi

dengan Kabupaten/Kota.

Jumlah gapoktan di Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga Desember

2012 jumlahnya 899 gapoktan atau senilai 89,9 Milyard yang sudah

beredar di NTB. Kalau dibandingkan dengan jumlah desa se NTB (1.134

desa/kelurahan) maka hanya tinggal 235 desa/kelurahan (20,72%) yang

belum terlayani BLM PUAP.

Tabel 19. Jumlah Gapoktan PUAP per Tahun di masing-masing Kabupaten/Kota se NTB (sd Desember 2012)

No Kabupaten/kota 2008 2009 2010 2011 2012 Jml

1. Kota Mataram 7 4 9 8 3 31

2. Kab. Lombok Barat 21 22 19 22 19 103




3. Kab. Lombok Utara 13 9 9 2 0 33

4. Kab. Lombok Tengah 34 25 38 17 19 133

5. Kab. Lombok Timur 35 19 71 19 29 173

6. Kab. Sumbawa Barat 12 9 20 7 4 52

7. Kab. Sumbawa 26 17 24 23 12 102

8. Kab. Dompu 1 68 7 3 0 79

9. Kota Bima 7 6 7 10 4 34

10. Kab. Bima 36 84 20 12 7 159

Total NTB : 192 263 224 123 97 899

Pemanfaatan dana bantuan modal usaha PUAP digunakan

sepenuhnya untuk kepentingan usaha petani maupun kelompok tani

anggota. Perencanaan untuk pemanfaatan dana baik secara

berkelompok maupun individu petani dilakukan melalui mekanisme yang

ditetapkan oleh Gapoktan dalam bentuk Rencana Usaha Bersama

(RUB) dan Rencana Usaha Anggota (RUA). Elemen pendukung utama

program PUAP adalah bantuan modal usaha yang akan difasilitasi

kepada petani/peternak oleh Gapoktan. Untuk itu diperlukan ketrampilan

yang cukup bagi Gapoktan dalam memfasilitasi petani/peternak anggota

yang membutuhkan pembiayaan usaha sesuai dengan RUB atau RUA

yang sudah disepakati oleh Gapoktan.

Hingga Bulan Desember 2012, terdapat penambahan jumlah DNS

(DNS I s/d IX) penerima BLM PUAP sebanyak 78 Gapoktan PUAP, dan

semua gapoktan tersebut telah dilakukan pemberkasan dan dalam tahap

transfer rekening ke kelompok. Berikut jumlah Gapoktan yang sedang

dalam tahap transfer rekening.

Tabel 20. Realisasi Gapoktan penerima BLM PUAP Tahun 2012

No Kabupaten/kota Sudah di transfer

Sisa Sisa

SPPLS DNS VII SPPLS DNS IX

1. Kota Mataram 3 0 0

2. Kab. Lombok Barat 19 0 0

3. Kab. Lombok Utara 0 0 0

4. Kab. Lombok Tengah 19 1 0

5. Kab. Lombok Timur 10 0 1

6. Kab. Sumbawa Barat 4 0 0

7. Kab. Sumbawa 12 0 0

8. Kab. Dompu 0 0 0




9. Kota Bima 4 0 0

10. Kab. Bima 7 0 0

Total NTB : 78 1 1

Tabel 21. Rekapitulasi dana BLM tersalur dari tahun 2008 sd 2012(sd

Desember 2012) No

Kabupaten/

Kota 2008 2009 2010 2011 2012

1 MATARAM 700.000.000 400.000.000 900,000,000 500.000.000 300.000.000

2 LOMBOK BARAT 2.100.000.000 2.200.000.000 1,900,000,000 1.400.000.000 1.900.000.000

3 LOMBOK UTARA 1.300.000.000 900.000.000 900.000.000 200.000.000 -

7 LOMBOK TENGAH 3.400.000.000 2.500.000.000 3,800.000.000 1.300.000.000 1.900.000.000

5 LOMBOK TIMUR 3.500.000.000 1.900.000.000 7.100.000.000 1.200.000.000 2.900.000.000

4 SUMBAWA 1.200.000.000 900.000.000 2.000.000.000 700.000.000 400.000.000

6 SUMBAWA BARAT 2.600.000.000 1.700.000.000 2.400.000.000 1.500.000.000 1.200.000.000

8 DOMPU 100.000.000 6.800.000.000 700.000.000 200.000.000 -

9 KOTA BIMA 700.000.000 600.000.000 700.000.000 400.000.000 400.000.000

10 KAB. BIMA 3.600.000.000 8.400.000.000 2.000.000.000 1.200.000.000 700.000.000

TOTAL NTB 19.200.000.000 26.300.000.000 22.400.000.000 8.600.000.000 9.700.000.000

Hasil pembinaan dapat disimpulkan sebagai berikut :.

1. Program PUAP merupakan salah satu program nasional

pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM) yang dilaksanakan di 33

provinsi meliputi 10.000 desa tertinggal/miskin di 440 kecamatan

yang memiliki potensi pertanian. Program ini dihajatkan untuk

menekan tingkat kemiskinan masyarakat melalui peningkatan

kesempatan kerja dipedesaan yang terpusat pada gapoktan.

2. Sejak tahun 2008 s/d saat ini program puap di NTB telah

tersalurkan/terealisir kepada 899 gapoktan (899 desa/kelurahan) dari

total 1.134 desa/kelurahan se-NTB dengan nilai Rp. 89,9 milyar dan

setiap gapoktan menerima 100 juta. Bantuan tersebut diberikan

dalam bentuk bantuan langsung masyarakat (BLM) yang ditransfer

langsung kepada rekening gapoktan. Sehingga yang belum di

usulkan sebanyak 235 gapoktan. Selanjutnya, untuk tahun 2012,

dari 235 gapoktan tersebut yang sedang dalam proses pencairan

sebanyak 97 gapoktan, sehingga diharapkan untuk tahun 2013 yang

harus diusulkan sebanyak 138 gapoktan.

3. Disamping itu, pemerintah juga mendukung program ini melalui dana

pendampingan dari dana APBD yang dialokasikan pada

kabupaten/kota untuk kegiatan pendampingan puap tahun anggaran




2009 mencapai Rp. 1,214 milyar, tahun 2010 sebesar Rp.1,747

milyar, tahun 2011 sebesar Rp.450 juta dan untuk tahun 2012 hanya

376 juta.

4. Kinerja Penyelia Mitra Tani (PMT) perlu dipacu lebih giat lagi

mengingat warga binaan bertambah banyak; koordinasi antara PMT

dan penyuluh pendamping dan tim teknis kabupaten harus

ditingkatkan; koordinasi antara pmt dan dinas pertanian/badan

pelaksana penyuluhan di beberapa kabupaten/kota belum berjalan

optimal sehingga perlu peningkatan jejaring kerjasama antara PMT

dengan penyuluh pendamping dan tim teknis kabupaten/kota;

5. Peran kabupaten/kota harus lebih dominan terutama dalam

pengalokasian dana pendampingan melalui APBD masing-masing.

2. Konsulidasi dan Koordinasi PUAP Tingkat Provinsi Tahun 2012

Kegiatan Konsulidasi dan Koordinasi PUAP Tingkat Provinsi tahun

2012 adalah sebesar Rp. 100.000.000,- dengan jumlah realisasi sebesar

Rp. 98.507.500,- atau 98.51% dengan sisa dana Rp.1.492.500,-.

Rincian kegiatan Fasilitasi Pembiayaan PUAP mendukung tanaman

pangan :

- 521211 Belanja Bahan Rp. 84.100.000,-



Kegiatan Konsolidasi dan Koordinasi PUAP Tingkat Provinsi Tahun

2012 ini diselenggarakan di Hotel The Santosa – Senggigi, Lombok

Barat pada tanggal 19 s/d 20 April 2012.

Narasumber Konsolidasi dan Koordinasi PUAP Tingkat Provinsi

Tahun 2012 adalah dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Saranan

Pertanian (pusat) sebanyak 2 orang dan 5 orang dari daerah.

2 VIIIVIIIVIIIVIII ---- 1111 LAPORAN TAHUNAN 2012


BAB VIII

PERMASALAHAN

A. Bidang Produksi Tanaman Pangan

1. Penggunaan Pupuk yang tidak tepat oleh petani banyak ditemukan di lapangan yang mengakibatkan dampak negative bagi rumah tangga petani baik dalam hal biaya maupun resiko bahan kimiawi yang terkandung pada hasil usaha tani.

2. Kondisi iklim pada Tahun 2012 dengan curah hujan yang cukup banyak selama periode tanam berdampak pada meningkatnya luas tanam pada komoditi tanaman pangan terutama padi dan jagung. Namun demikian terjadinya anomali iklim / kejadian iklim ekstrim yang ditandai dengan tingginya curah hujan dalam waktu relatif singkat di suatu wilayah dan suatu waktu, sementara di wilayah lain terjadi kekurangan curah hujan telah menyebabkan terjadinya bencana alam banjir dan kekeringan pada komoditi tanaman pangan di beberapa daerah di Nusa Tenggara Barat. Luas tanaman pangan yang terkena banjir dan kekeringan pada Tahun 2012 meningkat dibandingkan kejadian banjir dan kekeringan pada beberapa tahun sebelumnya. Komulatif luas bencana alam pada tanaman pangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012 sebagai berikut :

• Bencana alam kekeringan seluas 6.517,2 Ha dan yang mengalami puso seluas 872,7 Ha dengan rincian masing-masing komoditas : -. Padi : terkena 3.184,4 Ha; puso 387,7 Ha. -. Jagung : terkena 3.073,3 Ha; puso 425 Ha. -. Kedelai : terkena 163 Ha; Puso 60 Ha. -. Kacang Tanah : terkena 142,5 Ha.

• Bencana alam banjir seluas 7.721 Ha dan yang mengalami puso seluas 2.235,7 Ha dengan rincian : -. Padi : terkena 7.198,2 Ha; puso 1.998,2 Ha. -. Jagung : terkena 413,5 Ha; puso 133,7 Ha. -. Kedelai : terkena 96 Ha; puso 93 Ha. -. Kacang tanah : terkena 7 Ha; Puso 7 Ha. -. Kacang hijau : terkena 6,3 Ha; puso 3,8 Ha.

3. Perlu terus ditingkatkan kewaspadaan terhadap serangan OPT melalui pengamanan tanaman secara ketat yaitu dengan meningkatkan pemantauan dan pengamatan OPT lebih intensif dan pengendalian dini terhadap sumber serangan.

4. Penerapan pola tanam untuk memutuskan siklus hidup OPT perlu terus dilakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat karena beberapa tahun terakhir pola tanam di beberapa daerah tampaknya tidak ditepati lagi sehingga hampir setiap waktu terdapat pertanaman padi di lapangan.

5. Terjadinya mutasi menjadi tenaga struktural sangat mempengaruhi kinerja perlindungan tanaman. Untuk mengatasi permasalah tersebut telah dilakukan pendekatan ke pemerintah kabupaten/kota dan kekurangan tenaga perlindungan tanaman telah dipenuhi, namun masih perlu dilakukan pembinaan dan pelatihan tekhnis untuk meningkatkan kemampuannya terutama dalam menangani masalah OPT.

6. Persediaan sarana pengendalian OPT (pestisida dan alat pengendalian OPT) masih mencukupi untuk melakukan antisipasi dan pengendalian serangan OPT.



7. Menghadapi perubahan iklim dengan pola hujan yang semakin tidak menentu maka untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim yang terjadi (banjir dan kekeringan), beberapa upaya yang dilakukan antara lain : a. Melakukan sosialisasi kondisi iklim, awal dan akhir musim hujan, jalur aman

tanam padi. Untuk itu koordinasi dengan BMKG terus dilaksanakan dan ditingkatkan agar dapat disampaikan informasi iklim per zona musim secara berkesinambungan.

b. Melakukan pandataan/inventarisasi daerah-daerah terkena dampak perubahan iklim (banjir dan kekeringan) untuk dapat melakukan langkah-langkah antisipasi dan penyesuaian pola tanam.

c. Tetap melakukan sosialisasi dan penyuluhan pola tanam untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam (kekeringan/banjir) dan pemutusan siklus hidup OPT.

d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait khususnya Dinas PU (Pengairan) dan kabupaten/kota dalam melakukan distribusi air secara bergilir, terencana dan terarah dengan pengarian sistem gilir-giring.

e. Perbaikan/pengelolaan jaringan irigasi baik yang ditangani oleh Dinas pekerjaan Umum maupun Dinas pertanian. Kegiatan pelebaran saluran irigasi, pembersihan dan pendalamam saluran di beberapa daerah terbukti sangat efektif mengantisipasi dampak negative dari perubahan iklim.

f. Pembuatan/rehab embung, sumur bor, pompa air tanah dangkal. g. Melakukan Optimasi lahan Pertanian dan konservasi lahan pertanian. h. Mobilisasi dan optimalisasi penggunaan pompa air. Oleh karena itu perlu di

perbanyak pengadaan mesin pompa air dan didirtribusikan ke tingkat kabupaten/kota.

8. Sebagian besar penangkar masih menanam varietas-varietas yang sudah lama, karena disesuaikan dengan permintaan petani di masing-masing wilayah.

9. Kegiatan pemberdayaan penangkar perlu lebih dioptimalkan, agar industri perbenihan di daerah berkembang.

10. Peranan Asbenindo daerah sebagai wadah yang bergerak dalam dunia perbenihan perlu di pacu agar industri perbenihan daerah berkembang dengan baik.

11. Asbenindo kabupaten/kota lebih mendekatkan diri dengan instansi-instansi terkait dan lebih aktif untuk mencari informasi yang berhubungan dengan peluang-peluang usaha dibidang perbenihan.

12. Agar sarana produksi (pupuk, benih dan pestisida) tersedia secara 6 tepat, maka perlu koordinasi, pengawasan yang lebih intensif dari produsen, distributor dan pemerintah daerah secara bersama-sama.

13. Perlu ketersediaan dana yang memadai bagi petugas agar pelaksanaan 14. Perlu dilakukan sosialisasi tentang jenis pupuk dan pestisida yang terdaftar di

tingkat kios pengecer. 15. Perlu dilakukan pembinaan yang intensif tentang tugas dan fungsi kios sebagai

penyedia pupuk dan pestisida.



B. Bidang Produksi Hortikultura

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan Seksi Budidaya Buah, Sayur-sayuran, Tanaman Hias dan Biofarmaka Tahun 2012 di Dinas Pertanian TPH Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah seksi budidaya tanaman hortikultura melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berasal dari 3 direktorat hortikultura yaitu buah, florikultura serta sayuran dan obat-obatan, sehingga kegiatan menjadi banyak dan waktu pelaksanaan menjadi tidak efisien.

C. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil

1. Pembinaan dan sertifikasi pangan organik , petani dan konsumen kurang memahami pangan organik, petani sangat sulit merubah kebiasaan untuk tidak mempergunakan bahan kimia seperti pupuk organik dan pestisida.

Solusi / Pemecahan : Melaksanakan pembinaan secara kontinyu agar petani seminimal mungkin menggunakan bahan kimia, dan memberikan pemahaman bahwa bahan kimia adalah zat yang berbahaya terhadap kesehatan dan lingkungan.

2. Pemasaran produk organik belum menjamin peningkatan pendapatan petani karena produk organik biayanya lebih mahal dari yang non organik, sementara harga jual produk organik hampir sama dengan harga jual non organik.

Solusi/ Pemecahan : Adanya sosialisasi yang lebih intensif untuk mempromosikan produk organik melalui pasar tani, terutama dilingkungan pegawai sebagai motivator, kemudian kepada masyarakat .

3. Pengembangan OKKP-D, koordinasi antara Badan Ketahanan Pangan dengan Dinas Pertanian perlu ditingkatkan karena dana ada di Dinas Pertanian sedangkan Pengelolaannya di BKP.

Solusi/ Pemecahan : Perlu adanya koordinasi yang mantap dan perlu adanya jadwal kegiatan yang disepakati.

4. Pengembangan Informasi Pasar , Data setiap bulan yang menjadi tanggung jawab Kabupaten terlambat sampai di Provinsi, sehingga tidak dapat memberikan informasi yang akurat kepada para pihak. Sering pula terjadi penggantian petugas sehingga petugas yang baru perlu penyesuaian diri kepada para pedagang yang diwawancarai/ responden

Solusi/ Pemecahan : Koordinasi dengan menetapkan kontak person di masing-masing Kabupaten/ Kota.

5. Revitalisasi Pasar Tani, kendatipun telah dialokasikan petugas Site Manajer di masing-masing STA, untuk melaksanakan pembinaan dan pengawalan kepada petani agar dapat menjual hasil taninya secara langsung kepada konsumen, namun hal ini sulit dilaksanakan oleh petani karena kelembagaan pasar tani belum mantap disamping itu produk yang dihasilkan oleh petani tidak kontinyu.

Solusi/pemacahan : memantapkan kelembagaan dan memfungsikan/ memaksimalkan tugas dan fungsi seksi pemasaran dimasing-masing kelompok.

6. Promosi/ Pameran, pada saat promosi/ pameran telah terjadi kontak bisnis dengan pelaku usaha dari daerah lainnya, namun pelaku usaha kita tidak dapat menindak lanjutinya karena rutinitas produknya sering tidak bisa dipenuhi, disamping itu kemasan juga kurang menarik.

Solusinya : Perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas produk serta memperbaiki kemasan produk agar menarik.



7. Bimbingan Teknis Pengolahan Hasil, Pelaku usaha dibidang Pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura cukup banyak di NTB, dan telah menunjukkan hasil produk unggulan hasil olahan seperti Emping , Marning Jagung, keripik nangka dan dodol Nangka , permasalahannya adalah kemasan dan pemasarannya belum merupakan produk ekspor. Hal ini disebabkan karena terbatasnya modal usaha.

Solusi : Mendekatkan pelaku usaha dengan lembaga Keuangan dan meningkatkan SDM pelaku usaha melalui Pelatihan dan Magang

8. Pembinaan terhadap kelembagaan LM3, kelompok penerima bantuan LM3 tidak melaporkan hasil kegiatannya sehingga sulit diketahui perkembangannya.

Solusi : Perlu adanya koordinasi yang mantap antara pengurus LM3 dan Dinas Pertanin Kabupaten/ Kota agar kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelompok LM3 diketahui perkembangannya .

9. Jakarta Agro outlet, Tidak semua Provinsi membuka Outlet sehingga kondisinya sepi dan tidak diminati pengunjung.

Upaya pemecahan masalah : Dinas Pertanian dan Kelautan DKI selaku Leading Sektor berkoordinasi dengan Provinsi agar semua Provinsi membuka agro outlet..

10. Dalam kegiatan expo telah banyak adanya kontak bisnis antara pelaku usaha /

agribisnis NTB dengan pengusaha di luar NTB, namun tindak lanjut kesepakatan ini belum berjalan, hal ini disebabkan karena belum adanya pelaku usaha untuk menyediakan produk secara kontinyu dan kelembagaan petani/ pelaku usaha yang masih lemah.

Upaya pemecahan masalah , membina pelaku agribisnis melalui kelompok tani dan kelompok usaha pengolahan.

11. Pengusaha/ pelaku usaha pemasaran maupun pelaku usaha pengolahan di daerah

umumnya memiliki keterbatasan modal , sehingga tidak mampu membeli hasil produk petani / bahan baku usaha pengolahannya sesuai harapan , yang berimplikasi kepada kontinuitas produksi suplai produk kepada pasar menjadi kendala di dalam meraih pasar.

Upaya pemecahan masalah, mendekatkan pelaku usah kepada lembaga keuangan (perbankan, Koperasi dan lain-lain).

12. Kegiatan operasional pasar tani selama tahun 2012 telah berjalan meskipun masih

banyak kekurangan antara lain hambatan lokasi pasar tani, dan kurangnya dukungan dari pemerintah Kabupaten/ Kota melalui Dinas Pertanian belum maksimal terutama masalah bantuan sarana prasarana, seperti perijinan lokasi, gudang, transportasi, dll.

Upaya pemecahannya, mencari lokasi yang memiliki potensi pemasaran dan memaksimalkan pemanfaatan sarana dan permodalan yang berasal dari Provinsi.

13. Kelembagaan Sub Terminal Agribisnis (STA), telah berjalan sesuai dengan sasaran

utama yaitu tersedianya data informasi harga pada terminal agribisnis, namun kelembagaan ini belum berkembang sebagaimana yang diharapkan dalam Pedum STA,.



Upaya pemecahannya, pada tahun mendatang diupayakan bekerja sama dengan pihak ke tiga yang terkait dengan tugas dan fungsi STA.

14. Untuk memenuhi peluang pasar yang cukup potensial tersebut untuk komoditi

pertanian dari daerah-daerah di Niusa Tenggara Barat, maka salah satunya yang perlu mendapat perhatian dalam mengangkat potensi daerah, yaitu memberikan pengetahuan dan pemahaman user atau pengunjung pameran, dan komoditi yang dipromosikan .

Solusi/ pemecahannya : 15. Agar pameran dilengkapi dengan brosur tentang diskripsi atau karakteristik

komoditi yang bersangkutan dan untuk dapat menarik investasi dan atau minat investor ke Nusa Tenggara Barat, untuk pelaksanaan pameran yang akan datang agar dilengkapi dengan brosur atau leaflet informasi tentang potensi dan reputasi Daerah Nusa Tenggara Barat.

16. Kegiatan Konsolidasi Wanita Tani sangat bermanfaat bagi wanita tani, karena mereka dapat menyerap kegiatan yang dilaksanakan terutama untuk mutu dan kemasan serta aneka hasil olahan yang dihasilkan oleh pelaku usaha di Malang, namun masalahnya adalah kurangnya modal usaha dan sarana penunjang berupa alat pengolahan hasil.

Solusi pemecahannya : Mendekatkan wanita tani/ pelaku usaha dengan Lembaga keuangan.

D. Bidang Pengelolaan Lahan dan Air

Produksi dan produktivitas komoditi pertanian sangatlah tergantung dari ketersediaan sarana dan prasarana. Sebagai bidang yang bertanggung jawab dalam tersedianya sarana dan prasarana tersebut maka perlu menggariskan beberapa hal yang menjadi permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain : 1. Secara geografis beberapa lokasi, masih terisolir sehingga untuk mengawali

kegiatan prasarana dan sarana pertanian memang membutuhkan kerjasama lintas sektor.

2. Pelaksanaan kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) masih ada yang tersebar di setiap bidang sehingga dalam mengevaluasi sejauh mana kemajuan pelaksanaan kegiatan masih sulit dilakukan oleh bidang PSP.

3. Kegiatan-kegiatan Prasarana dan sarana Pertanian dari segi pendanaan merupakan kegiatan belanja sosial lainnya, sementara beberapa kegiatan tersebut didanai dengan biaya operasional yang sangat minim sehingga dalam pengawasannya mengalami kesulitan.

4. Fasilitasi anggaran pemerintah untuk Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian terutama perbaikan infrastruktur pertanian masih sangat kecil dibandingkan dengan potensi prasarana dan sarana pertanian yang memerlukan dukungan pemerintah di Kabupaten Lombok Timur.

5. Setiap penentuan dan menetapkan lokasi kegiatan belum terukur secara valid dengan menunjukan koordinatnya.

6. Adanya perampingan satker yang disatukan di Propinsi mengakibatkan tidak terkoordinasinya dengan baik proses pengajuan uang/anggaran. Perbedaan jarak wilayah kabupaten yang satu dengan kabupaten yang lain juga mempengaruhi keterlambatan dan tidak dapat cairnya anggaran



7. Pada suatu wilayah kegiatan, kenyataan yang ada lebih banyak jumlah kelompok taninya dibandingkan dengan jumlah P3A, sehingga timbul perbedaan pendapat antara beberapa pihak terkait dalam menetukan sikap pelaksanaan suatu kegiatan.

Pemecahan Masalah 1. Dari segi pendanaan perlu dilengkapi dengan biaya-biaya lain yang mendukung

operasional kegiatan serta monitoring dan evaluasi kegiatan dapat berjalan sesuai harapan.

2. Dana penunjang seksi perlu diperhatikan sehingga seksi yang bersangkutan dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

3. Dukungan dana pendampingan dari dana APBD perlu ditingkatkan agar kegiatan PSP akan berhasil.

4. Kegiatan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian terutama perbaikan infrastruktur pertanian di Kabupaten Lombok Timur dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Disamping itu perbaikan infrstruktur pertanian di Kabupaten Lombok Timur disamping fasilitasi anggaran melalui dana APBN Tugas Pembantuan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian Kementrian Pertanian, telah diupayakan juga melalui dukungan sumber dana DAK (Dana Alokasi Khsusus), APBD Provinsi, APBD Kabupaten maupun sumber dana lainnya.

5. Untuk sementara dalam penentuan koordinat lokasi tidak bisa dilakukan dapat diganti dengan menunjukan dan menyerahkan photo copy kepemilikan lahan, sehingga batas-batas suatu lahan dapat diketahui.

6. Dilakukan musyawarah untuk mendapatkan suatu keputusan bersama yang merupakan landasan kegiatan.

7. Perlu adanya koordinasi yang mantap dan keterpaduan program baik di pusat dan daerah serta sinkronisasi rencana pelaksanaan kegiatan.

8. Pembentukan satker hendaknya memperhatikan kondisi topografi dan jarak suatu wilayah yang satu ke wilayah yang lainnya sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan

IIIIXXXX ---- 1111 LAPORAN TAHUNAN 2011


BAB IX

KESIMPULAN

A. Bidang Produksi Tanaman Pangan

1. Produksi padi, jagung, dan kedelai di NTB berdasarkan Angka Sementara (ASEM) Tahun 2012 adalah produksi Padi mencapai 2.114.231 ton GKG atau naik 2,28 % dibandingkan Atap 2011. Produksi Jagung 642.674 ton PK atau naik 40,66 % dari ATAP 2011. Sedangkan produksi kedelai 74.156 ton BK atau turun 15,83% dari produksi tahun 20122. Kondisi ini dapat meyakinkan kita bahwa kebutuhan masyarakat Nusa Tenggara Barat khususnya beras telah aman, bahkan cenderung surplus.

2. Untuk memacu peningkatan produksi padi, penerapan pemupukan tepat waktu dan tepat jumlah diharapkan dapat menjadikan petani lebih bijak dalam menggunakan pupuk terutama pada tanaman padi.

3. Sebagai Upaya mensukseskan Program Surplus Beras 10 juta ton tahun 2014 tingkat nasional, dan menuju 2,3 juta ton produksi padi di NTB tahun 2014, Sasaran Program Tanaman Pangan telah disepakati dengan Kabupaten/Kota yang telah dituangkan dalam Keputusan Kepala DInas Pertanian Tanaman PAngan dan Hortikultura Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : Prod. TP.841.1/213/Diperta TPH/2012 Tanggal 24 September 2012 Tentang Sasaran Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Tahun 2013 di Nusa Tenggara Barat.

4. Serangan OPT pada tanaman pangan tahun 2012 relatif aman, dan dibandingkan dengan luas serangan pada tahun lalu mengalami penurunan. Intensitas serangan sebagian besar kategori ringan dan telah dilakukan upaya pengendalian. Beberapa jenis OPT yang serangannya cukup luas dan perlu diwaspadai yaitu : penggerek batang, blas, kresek, tungro, wereng batang coklat, tikus, dan hama putih pada tanaman padi; belalang, penggerek batang, penggerek tongkol, ulat grayak pada tanaman jagung; belalang, kumbang tanah kuning, lalat bibit, belalang, penggerek polong, dan ulat grayak pada kedelai; penyakit karat daun, bercak daun, pelipat daun, virus belang pada kacang tanah. Komulatif luas serangan dan luas pengendalian OPT pada tanaman pangan pada Tahun 2012 yaitu : • Tanaman padi : luas serangan 11.033,34 ha dan luas pengendalian

11.860,23 ha (107,49 %).

• Tanaman jagung : luas serangan 1.209,20 ha dan luas pengendalian 786,70 ha ( 65,06 %).

• Kedelai : luas serangan 1.302,95 ha dan luas pengendalian 1.232,65 ha ( 94,60 %).

• Tanaman kacang tanah : luas serangan 530,00 ha dan luas pengendalian 386,25 ha ( 72,88 %).

• Tanaman kacang hijau : luas serangan 134,00 ha dan luas pengendalian 118,00 ha (88,06 %).



B. Bidang Produksi Hortikultura

Dari rangkaian program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya pada bisang pembangunan hortikultura dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengembangan Kawasan Tanaman Buah diharapkan dapat menumbuhkembangkan kawasan/sentra produksi buah, menjamin kesinambungan pasokan buah ke pasar dalam maupun luar negeri dan meningkatkan luas tanam sehingga usaha agribisnis yang dilakukan dapat mendatangkan keuntungan bagi petani.

2. Fasilitasi Kemitraan/Kontak Bisnis mempertemukan pihak-pihak terkait sehingga terjadi suatu kontak bisnis secara berkesinambungan antara pelaku usaha dalam memanfaatkan peluang bisnis hortikultura.

3. Terbentuknya konsorsium hortikultura (buah dan sayur) yang melibatkan MP3 (Masyarakat, Pakar, Pelaku usaha dan Pemerintah) akan meningkatkan manajemen pengelolaan usaha hortikultura dari tingkat hulu sampai hilir dan dapat menjalin kerjasama (networking) yang terintegrasi sehingga menghasikan suatu input optimal yang berdampak pada peningkatan pendapatan petani.

4. Terlaksananya pertemuan Apresiasi Teknologi Produksi (durian, pisang) diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pelaku agribisnis dalam budidaya buah-buahan dan hasil-hasil penelitian terkait budidaya buah durian dan pisang dapat diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari.

5. Apresiasi Teknologi Pasca Panen mampu meningkatkan kualitas SDM untuk penanganan pasca panen buah sehingga dapat meningkatkan daya saing serta mempertahankan mutu buah sampai di tangan konsumen.

6. Pedoman Teknologi Produksi Buah (Mangga, Manggis, Melon) dapat menjadi acuan petani di lapangan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas serta kontinuitas yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

7. Penataan rantai pasokan tanaman hias dapat menumbuhkembangkan kemitraan di kawasan sentra produksi tanaman hias dan mengembangkan jaringan kerjasama (networking) antar kawasan sentra produksi tanaman hias.

8. Rencana pengembangan kawasan tanaman hias dituangkan dalam “Rancang Bangun Pengembangan Kawasan Tanaman Hias” berupa pedoman yang dapat menjadi rujukan memadai dalam pengembangan kawasan tanaman hias secara menyeluruh dan hasilnya dapat dijadikan rujukan semua pihak terkait dalam mewujudkan terbentuknya kawasan tanaman hias yang berdaya saing.

9. Pertemuan Koordinasi/Sosialisasi/Workshop Kawasan Inisiasi/Intensif Tingkat Provinsi diharapkan dapat mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengintegrasikan program, kegiatan dan pendanaan berbagai institusi pemerintah dan pelaku usaha/swasta agar terpadu, fokus dan sinergi dalam membangun kawasan inisiasi/intensif.



10. Pengaturan pola tanam sayuran sangat penting dilakukan untuk mendukung ketersediaan sayuran sepanjang tahun agar terjadi keseimbangan produksi dengan kebutuhan.

C. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

1. Kelompok tani Maju Bersama, Desa Baru Mekar Kecamatan Lingsar Kabupaten

Lombok Barat pada tahun 2012 telah lulus dalam sertifikasi Pangan Organik pada komoditi Hortikultura Manggis.

2. Pengembangan pangan organik masih sulit dilaksanakan karena kebiasaan cara bercocok tanam yang masih menggunakan pupuk organik dan mengendalikan organisme pengganggu dengan mempergunakan pestisida.

3. Pengembangan informasi pasar dapat memberikan informasi harga kepada para pihak melalui media koran

4. Kondisi Pasar Tani yang dikelola oleh Aspartan Gora Selaparang ( Kota Mataram ) , Aspartan Rinjani ( Lombok Timur ) , Aspartan Patut Patuh Pacu (Lombok Barat), Aspartan Mapis Rungan (Sumbawa) sejak dilaunching sampai saat ini belum menunjukan adanya kemajuan yang signifikan Hal ini dikarenakan antara lain terbatasnya pengetahuan dan keterampilan pengurus Aspartan dalam mengelola pasar tani dan terbatasnya modal usaha.

5. Keberadaan petugas Site Manajer di kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, Sumbawa dan Kota Mataram, telah dapat memberikan motivasi kepada kelompok tani untuk / kelompok usaha untuk menjual produknya (sayur-sayuran, buah-buahan dan aneka produk olahan) di Pasar Tani, namun masih sangat terbatas dan tidak kontinyu.

6. Promosi/ pameran telah terjadi kontak bisnis dengan pelaku usaha dari daerah lain, namun kendalanya pengusaha kita tidak dapat memenuhi permintaan secara kontinyu.

7. Pendataan pelaku usaha (Data Base) dapat memberikan informasi tentang keberadaan pelaku usaha, kebutuhan alat dan jenis usaha yang dilaksanaknnya.

8. Produk unggulan olahan NTB adalah Emping Jagung, Jagung Marning, Keripik dan dodol Nangka.

9. Sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan dan rencana kerja, maka sebagian besar kegiatan mendukung tugas pokok dan fungsi seksi-seksi yang ada di Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil.

10. Ajang pameran dan promosi merupakan media informasi dan komunikasi untuk memperkenalkan bebagai potensi dan reputasi usaha agribisnis serta berbagai produk unggulan darah Nusa Tenggara Barat kepada masyarakat agribisnis dari berbagai strata stake holder buyers/ investor/ pelaku usaha agribisnis.

11. Kegiatan Pasar Tani merupakan kegiatan sebagai media pembelajaran kepada petani untuk mengenal pasar secara langsung , serta mendekatkan petani pada konsumen



dengan sasaran memperpendek rantai pemasaran dengan harapan keuntungan petani menjadi lebih besar.

12. Pengawalan Farm Gate Market (STA) dapat memberikan informasi data oleh petugas STA dalam menangani pelayanan informasi pasar dan potensi komoditi hasil pertanian yang cepat akurat dan mudah diakses oleh masyarakat agribisnis.

D. Bidang Pengelolaan Lahan dan Air

1. Pada Tahun Anggaran 2012 Bidang Pengelolaan lahan dan Air (PLA) pada Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (018.08.11) Satker : Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat (018.08.230004) dengan alokasi Pagu Dana sebesar Rp. 2.714.945.000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah). Dari Pagu dana tersebut dapat direalisasikan sebesar 87,96% atau sejumlah Rp. 2.387.952.885,- (Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh dua Ribu Delapan Ratus Delapan puluh Lima Rupiah) Kegiatan pengelolaan lahan pada bidang Prasarana dan Sarana Pertanian seperti kegiatan optimasi lahan, perluasan areal , SRI, Jalan Usahatani, prasertifikasi lahan dan pasca sertifikasi di Kabupaten/Kota semakin baik akan berdampak pada meningkatnya hasil produksi dan produktivitas tanaman pangan dan perkebunan dan status hukum lahan petani yang telah disertifikasi.

2. Kegiatan pengembangan sumberdaya air, konservasi anomali iklim, pengembangan jaringan dan pengembangan irigasi partisipatip sangat mendukung peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan.

3. Perbaikan prasarana dan sarana pertanian sangat berpengaruh besar terhadap

peningkatan pendapatan petani, kesuburan tanah dan berkurangnya kerusakan lahan (erosi, banjir dll).

Tahun 2013 Jumlah Kecamatan Tahun 2009-2013 dan Desa ...Keadaan topografi untuk Pulau Lombok adalah...

Documents

Transcript of Tahun 2013 Jumlah Kecamatan Tahun 2009-2013 dan Desa ...Keadaan topografi untuk Pulau Lombok adalah...