T I M P E N Y U S U N - PENGADILAN AGAMA KENDARI · perdata yang memberikan pelayanan kepada...
Transcript of T I M P E N Y U S U N - PENGADILAN AGAMA KENDARI · perdata yang memberikan pelayanan kepada...
T I M P E N Y U S U N
Pembina :
Drs. Engkos Hasyim Koswara, S.H,
Pengarah :
Drs. H. Ahmad P, M.H,
Drs. H. Rahmading, M.H,
Muh. Idris Abdullah, S.H,
Ketua :
Nanik Sri Rahayu, S.H,
Sekretaris :
Ulfah Makmur, S.Kom,
Anggota :
Abd. Jabbar, S. Ag,
Sahara B, S. Ag,
Nadra, S. Ag,
Lisa Febrianti R, S.Kom,
iii
KATA PENGANTAR
Puji Syukur Alhamdulillah senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala
limpahan Nikmat dan Ridho-Nya sehingga Penyusunan Laporan Tahunan Tahun 2018
Pengadilan Agama Kendari dapat diselesaikan dengan baik sesuai Out Line Tahunan Mahkamah
Agung RI.
Laporan Tahunan ini disusun berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kendari,
Nomor : W21-A1/SK/1198.a/OT.01.2/XII/2018 Tanggal 14 Desember 2018 Tentang Tim
Penyusun Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Agama Kendari, sekaligus menindaklanjuti Surat
Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1435/SEK/OT.01.2/11/2018 Tanggal 26 November
2018 tentang Penyusunan Laporan Tahunan 2018 .
Laporan Tahunan ini dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan Pengadilan Agama Kendari
sekaligus sebagai bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kinerja Pengadilan Agama
Kendari yang lebih baik dimasa yang akan datang.
Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak Tim Penyusun yang telah
membantu menyelesaikan Laporan Tahunan 2018 ini sesuai waktu yang telah ditargetkan.
Laporan Tahunan ini merupakan bahan pembuatan Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama
Kendari dan Mahkamah Agung RI, semoga Laporan ini bermanfaat dan dapat sebagai bahan
rujukan penyusunan Program Kerja selanjutnya. Dan Semoga Allah SWT Selalu Meridhoi apa
yang di usahkan Aamiin.
Kendari, 31 Desember 2018
Ketua,
Drs. H. Engkos Hasyim Koswara, SH
NIP 19570213 198603 1 002
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 1
BAB I
P E N D A H U L U A N
A. Kebijakan Umum
Transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu prinsip untuk mendukung
pemerintahan yang baik (good governance). Untuk itu Pengadilan Agama Kendari
sebagai ujung tombak Mahkamah Agung RI dalam hal menerima, memeriksa, dan
menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan
(justiciabelen), memposisikan diri sebagai perpanjangan tangan atas “cetak biru”
(blue print) yang disusun oleh Mahkamah Agung RI untuk program pembaharuan
peradilan dan reformasi birokrasi sebagai upaya pencegahan atas penyimpangan-
penyimpangan yang mungkin timbul.
Sepanjang tahun 2018, Pengadilan Agama Kendari telah melakukan perbaikan-
perbaikan yang sistematis, baik birokrasi penerimaan perkara, pengolahan /
penanganan administrasi keperkaraan, dan pengolahan / penanganan administrasi
umum yang salah satunya melalui sistem SIPP (Sistem Informasi Penelusuran
Perkara) yang diinisiasi dan dipelopori langsung oleh Mahkamah Agung RI dengan
menggunakan teknologi tinggi dan moderen. Hal tersebut merupakan wujud
reformasi birokrasi menuju electronic- governance yang lebih dikenal dengan e-
governance.
Volume kerja yang semakin meningkat, khususnya dalam penerimaan perkara
yang mencapai jumlah 1.261 (seribu dua ratus enam puluh satu) perkara pada
tahun 2018, telah menuntut dilakukannya reformasi birokrasi keperkaraan,
pengawasan internal bagi para pejabat Pengadilan Agama Kendari, pendidikan dan
pelatihan, pembinaan karir serta penggunaan anggaran tepat sasaran yang
kemudian dituangkan dalam rencana Strategis dan Program Kerja Pengadilan
Agama Kendari, menjadi indikasi penting untuk mengukur keberhasilan
kerja seluruh jajaran pejabat struktural-fungsional serta seluruh pegawai
Pengadilan Agama Kendari. Adanya keinginan kuat melakukan reformasi bidang
hukum dan peradilan demi mengembalikan citra dan wibawa lembaga
peradilan khususnya pasca reformasi, ditandai dengan melakukan upaya
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 2
pengkajian secara metodologis dan mendalam untuk menyusun cetak biru
Mahkamah Agung RI dan peradilan secara menyeluruh/konferhensif.
Pengadilan Agama, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang,
menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa dan perkara-
perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam konteks
perkara perkawinan/pengesahan perkawinan (isbat Nikah), waris, wasiat, hibah,
wakaf, zakat, infaq shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diataur dalam pasal
49 Undang-Undang Pradilan Agama nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Proses peradilan “sederhana, mudah, cepat dan biaya ringan” sebagaimana
diamanatkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
merupakan kebijakan yang bersifat wajib dan harus direalisasikan dalam kinerja
seluruh jajaran aparat dan para hakim dilingkungan Pengadilan Agama Kendari.
Dalam memberikan pelayanan seluas-luasnya dan mempermudah masyarakat para
pencari keadilan, pada tahun 2018 ini Pengadilan Agama Kendari telah
menjalankan program unggulan yaitu proses persidangan yang dilaksanakan di
Luar Gedung Pengadilan, menerima dan melayani pendaftaran perkara secara
gratis / cuma-cuma (prodeo) bagi masyarakat yang tidak mampu, serta
menyediakan Pelayanan Bantuan Hukum Bagi masyarakat yang kurang mampu.
Tiga jenis layanan ini sepenuhnya dibiayai oleh Negara melalui Anggaran
Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan telah menjadi program unggulan
Mahkamah Agung. Dengan adanya program tersebut diharapkan seluruh lapisan
masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan
memenuhi syarat untuk mendapatkan Layanan Bantuan Hukum, dapat
memperoleh dan menikmati keadilan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-
Undang Dasar 1945.
Sehubungan dengan penegakan disiplin kerja bagi aparat peradilan, tuntutun
dalam mengemban tugas dan tanggungjawab seoptimal mungkin agar mencapai
hasil kerja yang maksimal, telah ditegaskan dengan dikeluarkan Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 071/KMA/SK/V/2008 sebagaimana
terlah diubah oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 3
Indonesia nomor: 069/KMA/SK/2009, dan Undang-Undang Nomor 53
Tahun 2010 tentang Kepegawaian.
Bahwa Laporan Tahunan dilingkup Pengadilan Agama Kendari Tahun 2018
berdasarkan RESNTRA tahun 2015-2019 yang merupakan pedoman laporan
pelaksanaan kinerja dan pencapaian kinerja yang menjadi tugas dan tanggungjawab
Institusi peradilan sebagai bahan laporan pertanggungjawaban dan sekaligus dapat
dijadikan dasar evaluasi dalam pelaksanaan tugas selanjutnya.
Sejak dimulainya Pembaharuan dilingkup peradilan dan menyesuaikan program
Reformasi Birokrasi yang dituangkan dalam visi dan misi Mahkamah Agung RI,
gerakan perubahan dalam mewujudkan serta mengembalikan trust (kepercayaan)
masyarakat terhadap lembaga peradilan, berbagai kebijakan fundamental dan
terukur yang diadopsi menjadi kebijakan prioritas dilingkup Pengadilan Agama
Kendari dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya merupakan
wujud kepedulian terhadap reformasi pelayanan lingkup Pengadila Agama
Kendari. Hal tersebut juga merupakan wujud dari kebijakan yang
menegedepankan akuntabilitas dan efesiensi waktu dan sasaran.
Pengadilan Agama Kendari menetapkan Visi dan Misi sebagaimana yang akan
dijelaskan di bawah ni ;
B. Visi Dan Misi
Berdasarkan rencana Strategis Pengadilan Agama Kendari tahun 2015-
2019 telah ditetapkan Visi dan Misi yaitu :
VISI
MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA KENDARI YANG AGUNG
MISI
1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan Pada
Pengadilan Agama Kendari ;
2. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan ;
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 4
3. Menigkatkan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan ;
TUJUAN :
Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Agama Kendari adalah :
1. Peningkatan Kemandirian Pengadilanlan Agama Kendari.
2. Peningkatan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan.
3. Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia Para Pejabat dan Staf
Pengadilan Agama Kendari.
4. Peningkatan Eksistensi Pengadilan Agama Kendari.
SASARAN :
Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud di atas, Pengadilan
Agama Kendari menetapkan sasaran sebagai berikut :
1. Terwujudnya Peningkatan Kemandirian Pengadilanlan Agama Kendari dan
penerapan kepemerintahan yang professional, berkualitas, transparan dan
bebas KKN.dengan indicator sasaran :
a. Terbitnya aturan(regulasi) / SK yang berhubungan kemandirian dengan
Pengadilan Agama Kendari.
b. Terpenuhinya formasi jabatan pimpinan,hakim, jabatan struktural,
jabatan fungsional dan staf Pengadilan Agama Kendari sesuai
standarisasi MARI
c. Terpenuhinya tingkat pendidikan formal aparatur Pengadilan Agama
Kendari sesuai standarisasi MARI.
d. Terpenuhinya pendidikan penjenjangan karir aparatur Pengadilan
Agama Kendari.
2. Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan terhadap
masyarakat pencari keadilan di wilayah Pengadilan Agama Kendari dengan
indikator sasaran :
a. Terlaksananya Penerimaan Perkara Tingkat pertama dengan pelayanan
yang prima sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Terlaksananya penyelesaian perkara tingkat pertama sesuai dengan
peraturan dan perundang-undanagan yang berlaku.
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 5
c. Terlaksananya Penataan arsip Pengadilan Agama Kendari sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Terlaksananya proses penyelesaian perkara dengan cepat biaya ringan
dan tepat waktu.
3. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia Para Pejabat dan
Staf dalam Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Pengadilan Agama
Kendari.
a. Diikutkannya aparatur Pengadilan Agama Kendari dalam Sosialisasi,
Pelatihan, bimbingan teknis, dan orientasi untuk peningkatan kualitas
SDM aparatur Pengadilan Agama Kendari .
b. Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan yang berkesinambungan dan
pertemuan berkala akuntable dan transparent.
c. Meningkatnya tingkat kedisiplinan aparatur Pengadilan Agama Kendari.
4. Terwujudnya Peningkatan Eksistensi Pengadilan Agama Kendari dari sarana
dan prasarana yang memadai berkualitas dan sesuai standarisasi MARI
dengan indikator sasaran :
a. Terpenuhinya gedung kantor dan rumah dinas Pengadilan Agama
Kendari sesuai standarisasi dan prototype MARI.
b. Terpenuhinya kepemilikan tanah untuk gedung kantor dan rumah dinas
Pengadilan Agama Kendari sesuai standarisasi MARI
c. Terpenuhinya peralatan elektronik dan meubelair Pengadilan Agama
Kendari sesuai standarisasi MARI
d. Terpenuhinya kendaraan dinas Pengadilan Agama Kendari sesuai
standarisasi MARI
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan
dalam rencana stratejik 2015-2019 untuk posisi Tahun 2018 dilakukan
langkah-langkah sebagai berikut :
1. Dalam rangka Peningkatan Kemandirian Pengadilan Agama Kendari
dengan berpedoman dengan aturan Yang berlaku untuk meningkatkan
kualitas, kapabilitas dan integritas aparatur Pengadilan Agama Kendari
dengan sasaran terwujudnya penerapan kepemerintahan yang profesional,
berkualitas, transparan dan bebas KKN maka langkah yang perlu
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 6
dilakukan adalah dengan mengisi formasi jabatan dan dibantu beberapa
staf sesuai dengan kebutuhan standar, menyesuaikan tingkat pendidikan
formal dengan jabatan dan mengusulkan/mengikutsertakan pejabat dalam
pendidikan penjenjangan / karir.
2. Dalam rangka Peningkatan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan
terhadap masyarakat pencari keadilan di wilayah Pengadilan Agama
Kendari dengan sasaran terwujudnya pelayanan prima terhadap
masyarakat pencari keadilan khusunya masyarakat berdomisili di Kota
Kendari, maka pelayanan penerimaan dan penyelesaian perkara di
tingkat pertama dapat diselesaikan secara cepat, sederhana dan biaya
ringan dan penataan arsip yang baik untuk lebih meningkatrkatkan
kepercayaan dari masyarakat terutama pencari keadilan khususnya pada
Pengadilan Agama Kendari dan lembaga peradilan pada umumnya
3. Dalam mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia Para
Pejabat dan Staf dalam Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Pengadilan
Agama Kendari, dengan sasaran peningkatan pembinaan dan
pengawasan aparatur Pengadilan Agama Kendari, maka perlu mengikut
sertakan aparatur pada setiap pelaksanaan sosialiasasi, pelatihan dan
pertemuan berkala dan orientasi untuk meningkatkan kinerjanya dengan
melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang berkesinambungan,
akuntabel dan taransparan serta meningkatkan kedisiplinan kerja dan
evaluasi yang dilakukan pada satu kali dalam tiga bulan.
4. Dalam rangka meningkatan Eksestensi pelayanan dilingkup Pengadilan
Agama Kendari dari aspek sarana dan prasarana pendukung yang
berkualitas dan sesuai standarisasi MARI, dengan sasaran terwujudnya
sarana dan prasarana yang memadai, berkualitas dan sesuai standar yang
ditentukan maka pengusulan anggaran untuk pembangunan gedung
kantor yang sesuai standar dan prototype yang ditetapkan, mengusulkan
pembangunan rumah dinas untuk pimpinan, hakim dan pejabat peradilan,
mengusulkan pengadaan tanah untuk rumah dinas, melengkapi
perlengkapan elektronik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas,
mengusulkan pengadaan meubelair dan kendaraan dinas baik roda 4
(Empat) dan roda 2 ( dua ) sesuai peruntukannya / kebutuhan saat ini.
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 7
Adapun langkah dan upaya tersebut diusahakan melalui mekanisme dan
peraturan yang berlaku dengan data dukung yang dapat
dipertanggungjawabkan dan dituangkan dalam rencana stratejik tahun 2015-
2019 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran
Kelembagaan Lembaga (RKA-KL) setiap tahun dengan mempertimbangkan
skala prioritas dan kemampuan anggaran negara serta penentu kebijakan.
C. Perencanaan Stratejik
1. Perencanaan Stratejik
Perencanaan strategis disususun sebagai pedoman bagi Pengadilan
Agama Kendari dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama 1-5 tahun
secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis
situasi, kondisi, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dan isu-isu strategis
yang menyertainya.
Dalam rencana Stategis (Renstra) disusun suatu visi, misi, tujuan, sasaran,
kebijakan, dan program yang disesuaikan dengan tupoksi Pengadilan Agama
Kendari dengan mempertimbangkan kondisi perkembangan hukum dan kondisi
sosial masyarakat secara nasional.
Pengadilan Agama Kendari dalam menyusun renstra juga memperhatikan
perkembangan hukum dan masyarakat di Kota Kendari , kondisi internal
Pengadilan Agama Kendari dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari.
Pengadilan Agama Kendari sebagai Lembaga Peradilan yang
melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman sebagai suatu lembaga pelayanan
masyarakat dalam Penegakan hukum dan keadilan sebagaimana dibidang
perdata yang memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan demi
terciptanya masyarakat yang adil, jujur, berwibawa, beretika, dan bermoral serta
memiliki kesadaran Hukum yang tinggi.
Sebagai langkah untuk pencapaiannya sebagaimana yang dikemukakan
di atas, perlu adanya bentuk pembangunan dibidang hukum dalam suatu
perencanaan strategis di lingkungan Pengadilan Agama Kendari yang lebih
terfokus pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yaitu menerima, memeriksa,
memutuskan, dan menyelesaikan perkara dengan baik.
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 8
Problematika hukum masyarakat pencari keadilan semakin hari semakin
kompleks dan semakin tinggi kwalitasnya, olehnya itu perlu adanya suatu
manajemen Peradilan memperhitungkan setiap unsur variable yang dapat
mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran yang dapat menjawab semua
persoalan yang telah diperhadapkan dalam pelaksanaan tugas tersebut.
Selain itu, penyusunan rencana stratejik ini tidak terlepas dari Buku
Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035 (blue print ) dari Mahkamah
Agung Republik Indonesia serta hasil rakernas MA RI.
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015
No Program Sasaran Uraian Kegiatan Sumber
Dana
Pelaksanaan
1 2 3 4 5 6
A Bidang Yusticial
1. Penerimaan gugatan,
permohonan,
banding, kasasi dan
PK
Memberi
pelayanan
kepada pencari
keadilan yang
akan
mengajukan
gugatan
permohonan
banding, kasasi
dan PK.
1. Memberdayakan
petugas meja informasi.
2. Memberi bantuan
penjelasan teknis
tentang pengajuan
perk8ara banding,
kasasi, dan PK
3. Membuat Tata cara
pendaftaran
4. Meningkatkan
Pelayanan Media
Center.
5. Memberdayakan
POSBAKUM
-
-
-
-
-
1. Panitera
2. Panitera
Muda
Gugatan
dan
Panitera
Muda
Permohon (
Meja I)
3. Meja
informasi
2. Menyelesaikan
Tunggakan Sisa
Perkara dan Perkara
Baru
Meningkatkan
proses
penyelesaian
perkara baru
dan tunggakan
dengan
menjunjung
tinggi azaz
sederhana cepat
dan biaya
ringan.
1. Melaksanakan
persidangan
2. Melaksanakan mediasi
3. Menambah jumlah
Majelis Hakim
4. Menambah ruang sidang
5. Mempercepat
penyelesaian tunggakan
perkara yang sudah 6
bulan atau lebih
6. Penyelesaian putusan
kuran dari 14 hari sudah
diserahkan kemeja III
7. Akata cerai dikeluarkan
paling lambat 1 minggu
setelah ikrar talak atau
setelah berkekuatan
hukum tetap
8. Mempercepat
penyampaian PIP
kepada pihak-pihak
yang tidak hadir
9. Memberdayakan tenaga
staf untuk mengurangi
tunggakan pengetikan
putusan
-
-
-
-
-
-
-
-
1. Pimpinan
/ Hakim
2. Panitera,
3. Panitera
Muda,
Panitera
Pengganti
4. Meja I
dan Meja
II
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 9
10. Mengupayakan sisa
perkara akhir tahun
seminim mungkin.
11. Merevisi standar
pelayanan publik
-
-
3. Pelaksanaan Sita
Dan Eksekusi
Terlaksananya
penyitaan dan
eksekusi secara
cepat dan tepat
1. Menambah tenaga juru
sita / jurusita pengganti
2. Menambah kemampuan
teknis jurusita dan
jurusita pengganti
3. Melaksanakan sita dan
eksekusi
- 1. Pimpinan/
Hakim
2. Panitera
3. Jurusita
4. Peningkatan
pelaksanaan
administrasi perkara
sesuai dengan pola
bindalmin
Terwujudnya
tertib
administrasi
perkara sesuai
dengan pola
bindalmin
1. Mengoptimalkan
Petugas Mengisi Buku
Register Perkara
2. Membuat Laporan
Statistic Perkara Secara
Lebih Baik
3. Pembinaan Panitera
Pengganti Dalam Hal
Pembuatan Berita
Acara Administrasi
Perkara
4. Mengoptimalkan
Pengumuman Program
SIADPA dan SIPP
Dalam Proses
Penyelesaian Perkara
5. Memperlancar
Penyerahan Instrument
Persidangan /
Penundaan / Amar
Putusan Kepada Meja
III
6. Mendata Dan
Melaporkan Keadaan
Perkara Ke PTA Untuk
Sebelum Tanggal, 05
Setiap Bulannya
7. Mendata dan
mengumpulkan berkas
perkara dalam BOX
untuk sesuai dengan
nomor urut perkara
8. Menyajikan data
perkara pada papan
Statistik
9. Memberikan bintek
kepada staf meja I s/d
Meja III
10. Menyediakan sarana
prasarana ruang arsip
yang refresentatif
11. Menata Ruang arsip
dengan baik
12. Menginput
perkembangan sidang
dari ruang sidang oleh
Panitera , Panitera
- Pimpinan,
Hakim
Pengawas,
Panitera,
Panitera
Muda,
Petugas
Meja II,
kepaniteraan,
team SIPP
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 10
Pengganti, Hakim dan
mengoptimalkan
penggunaan SIPP
untuk mempermudah
penyelesaian proses
perkara.
13. Mengupdate data pada
situs secara rutin
5. Penyelesaian
Permintaan Bantuan
/ Delegasi
Terpenuhinyape
rmintaan
bantuan
panggilan dan
penyampaian
putusan yang
berasal dari
Pengadilan
Agama luar
1. Menunjuk Jurusita
Pengganti untuk
menangani Khusus
panggilan dan PIP
delegasi
2. Mempercepat
pelaksanaan permintaan
bantuan pemanggilan
PIP, sita dan eksekusi
- 1. Pimpinan/
Hakim
2. Panitera
3. Panitera
Pengganti
/ Jurusita ,
Jurusita
Pengganti
6. Peningkatan
Pembinaan dan
Pengawasan aparat
Pengadilan Agama
Kendari
Terwujudnya
kemampuan
teknis aparat
Pengadilan
Agama Kendari
, dan
terlaksananya
tugas pokok
sesuai dengan
peraturan
perundang-
undangan yang
berlaku
1. Mengikut sertakan para
Hakim, Pejabat Teknis ,
Pejabat Kesekretariatan
yang diadakan oleh
PTA, MA atau instansi
lain.
2. Mengadakan Pembinaan
secara langsung melalui
rapat-rapat umum
maupun diklat
3. Mengadakan diskusi
Umum dan pembahasan
Kasus-kasus tertentu.
4. Mengadakan
exasaminasi cross
terhadap putusan dan
BAP
5. Mengoptimalkan
pelaksanaan pengawasan
dengan berpedoman
pada KMA No: 080 / SK
/ VIII / 2006 dan KMA
No: 145 / KMA / SK /
VIII / 2000
6. Memperbaharui
penetapan hakim
pengawas bidang
tentang peningkatan
pengawasan kualitas,
maupun kuantitas
7. Mengavaluasi dan
memberi follow up hasil
pengawasan yang
dilaksanakan pada tahun
sebelumnya oleh PTA
dan MA
8. Menindak lanjuti hasil
rapat dan semua laporan
9. Menindak lanjuti
pengaduan masyarakat
yang diajukan terhadap
pelayanan aparat
Pengadilan Agama
1. Panitera,
2. Team
SIPP
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 11
Kendari.
10. Mengaktifkan system
pelaporan bulanan
semua unit kerja yang
ada
7. Penyempurnaan
System
Komputerisasi
dalam penyelesaian
perkara
Mempercepat
penyelesaian
perkara dan
terselenggarany
a system
komputerisasi
(SIPP)
1. Menambah fasilitas
perangkat computer
2. Meningkatkan ilmu
Teknologi Informasi
kepada pegawai.
3. Pembuatan BAP
langsung diruang sidang
dengan menggunakan
SIPP
4. Mengefektifkan
penggunaan SIPP
dijajaran keperkaraan
5. Meng update data SIPP
TIM IT dan
SIPP
B. Bidang Kesekretariatan
1. Penataan
Administrasi
Kepegawaian
Tersimpangnya
data arsip-arsip
pegawai dan
adanya
kemudahan untuk
meng update data
1. Menata file-file
kepegawaian untuk
kenaikan pangkat,
KGB, pensiun
2. Menertibkan dan
melengkapi berkas file
kepegawaian
3. Mengisi buku induk
kepegawaian
4. Mengisi kartu Tik
Pegawai
5. Membuat statistic
pegawai dengan
system blok
6. Membuat DUK dan
besetting pegawai
7. Meng update data
simpeg setiap terjadi
mutasi
8. Membuat surat
pernyataan menduduki
jabatan dan pernyataan
melaksanakan tugas
9. Membuat uraian tugas
job description
pegawai dan honorer.
10. Memperbaharui SK
Honorer
11. Mengajukan
penambahan jumlah
pegawai staf dan
honorer di PTA
Kendari
Sekretaris /
Ka.Sub.Bag
Kepegawaian
dan ORTALA
2. Pengakuratan Data
Pegawai
Terwujudnya
pengakuratan data
KGB, kenaikan
pangkat, tepat
waktu
1. Mendata pegawai yang
mutasi KGB dan naik
pangkat.
2. Mengusulkan KGB
pegawai bulan
Februari, Maret,
Oktober, dan
Desember.
Sekretaris /
Ka.Sub.Bag
Kepegawaian
dan ORTALA
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 12
3. Mengusulkan kenaikan
pangkat TMT April
dan Oktober
3. Peningkatan Usul
Pemberian Tanda
Satya Lencana
Karya Satya
Terpenuhinya
pemberian satya
lencana tepat
waktu kepada
pegawai yang
memenuhi syarat
Mengiventarisir
pegawai yang berhak
memperoleh
penghargaan sebelum
tanggal 17 Agustus
setiap tahunnya
Sekretaris /
Ka.Sub.Bag
Kepegawaian
dan ORTALA
4. Peningkatan
Disiplin Pegawai
Terwujudnya
pegawai yang
mampu
melaksanakan
tugas dan kinerja
yang tinggi
1. Menyiapkan dan
menertibkan Absensi
pegawai (Pigjer Scan)
dan Absen Manual.
2. Menyusun/Merekap
laporan absen pegawai
setiap bulannya
3. Mensosialisasikan
peraturan
Kepegawaian
4. Melaksanakan KMA
No: 96 tahun 2005
5. Memberi teguran dan
melaporkan pada
pimpinan kepada
pegawai yang
melanggar disiplin
6. Mengarsipkan stiap
file hukuman disiplin
pegawai
Sekretaris /
Ka.Sub.Bag
Kepegawaian
dan ORTALA
5. Peningkatan
Kualitas Sumber
Daya Manusia
Terciptanya
pegawai yang
berkualitas
terampil dan
berpengetahuan
luas
1. Memproses berkas
administrasi CPNS
dalam mengikut
sertakan dalam
prajabatan
2. Memproses berkas
administrasi CPNS
dalam pengangkatan
CPNS menjadi PNS
3. Memproses berkas
administrasi PNS,
Pejabat Pengadilan
Agama Kendari dalam
Pengambilan sumpah
4. Membuat SK Hakim
pengawas bidang
5. Membuat surat
penunjukan team
pengelolaan
SIMPEG/SIKEP
Sekretaris /
Ka.Sub.Bag
Kepegawaian
dan ORTALA
6. Peningkatan
Kesejahteraan
Pegawai.
Peningkatan
Penggunaan IT /
Administrasi
Kepegawaian.
Terpenuhinya
hak-hak pegawai .
Tercapainya
pelaksanaan
Kesejahteraan
Kepegawaian
1. Mengusulkan
pembuatan kartu
Askes
2. Mengusulkan
pembuatan Karis /
Karsu
3. Memperoses
pengajuan cuti
pegawai
4. Membuat SKP
pegawai
Sekretaris /
Ka.Sub.Bag
Kepegawaian
dan ORTALA
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 13
5. Mengusahakan
kesejahteraan pegawai
secara wajar
6. Menggunakan
Simpeg/SIKEP
7. Realisasi
Penggunaan
Anggaran DIPA
Terlaksananya
Pengelolaan
Anggaran dam
DIPA
1. Menyusun rencana
realisasi anggaran
setiap bulannya
2. Membuat paket
pekerjaan dalam DIPA
3. Merealisasikan
anggaran berdasarkan
paket yang telah dibuat
4. Melaksanakan
pembayaran gaji setiap
bulannya
5. Meneliti dan
menandatangani surat
perintah pembayaran
dan memeriksa SPP
dan SPMA
berdasarkan pagu
anggaran dalam DIPA
6. Melaporkan LPJ tiap
bulan KPPN Kendari
7. Membuat laporan LRA
ke KPPN dan Korwil
setiap bulannya
8. Membuat usulan setiap
bulannya pembyaran
tunjangan kinerja
(Remunirasi), dan
melaporkan kembali
hasil penerimaan
pembyaran remunirasi
kepada Mahkamah
Agung
Sekretaris /
Ka.Sub.Bag
Umum dan
Keuangan
8. Pembuatan
Rencana Anggaran
DIPA
Terpenuhinya
rencana anggaran
pada Pengadilan
Agama Kendari
1. Menyusun RKA-KL
tahun berikutnya
2. Melengkapi data
pendukung anggaran
RKA-KL tahun
berikutnya
3. Membuat RAB
angggaran tahun
berikutnya
4. Memperoses RKA-KL
menjadi DIPA dan
mengkonsultasikan
penyusunan anggaran
anggara ke PTA
Kendari
Sekretaris /
Ka.Sub.Bag
Perencanaan,
IT dan
Pelaporan
9. Pelaksanaan
Administerasi
Keuangan
Terlaksananya
tertib administrsi
Keuangan
1. Melakukan tertib
pembukuan pada KAS
umum
2. Mengadakan buku
bantu dan
pengisiannya
3. Mencocokkan
Sekretaris /
Ka.Sub.Bag
Umum dan
Keuangan/
Bendahara
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 14
transaksi buku bantu
dengan tanggal
pembukuan volume
angka pengeluaran
4. Merapikan pencatatan
atau penulisanan Buku
Kas Umum
5. Merapikan pembukuan
pencatatan dan
penerimaan dalam
buku kas umum
6. Merapikan arsip pajak
file keuangan
7. Merapikan aplikasi,
SAIBA dan SPM
8. Meneliti penerimaan
dan pengeluaran
APBN
10. Peningkatan
Kemampuan
Petugas Keuangan
Meningkatkan
keterampilan
tenaga
administrasi
keuangan
bendahara dan
staf
1. Mengikut sertakan
bendahara dan staf
keuangan dalam diklat
keuangan
2. Menambah personil /
staf keuangan
Sekretaris /
Ka.Sub.Bag
Umum dan
Keuangan
11. Pengadaan Sarana
perlengkapan
kantor dan
pemenuhan
kebutuhan listrik
Demi kelancaran
kerja
1. Pengadaan TV
Monitor LCD
2. Pengadaan CCTV
3. Pengadaan SMS
Gateway
4. Pengadaan LCD
Proyektor
5. Penggantian perangkat
jaringan internet yang
lebih canggih
6. Pengadaan
kelengkapan jaringan
SIMARI (SIPP,
SIKEP)
Sekretaris /
Ka.Sub.Bag
Perencanaan,
IT dan
Pelaporan
12. Pengadaan ATK
dan Belanko
Kepaniteraan
Tersedianya ATK
kantor dan ATK
Perkara
1. Melaksanakan
pengadaan ATK
2. Merekap ATK
(sirkulasi)
3. Mendistribusikan ATK
kepada karyawan /
karyawati
4. Mencetak lembar
disposisi
Sekretaris /
Ka.Sub.Bag
Umum dan
Keuangan
13. Perawatan Gedung
dan kendaraan
Menjaga
kebersihan dan
keindahan dalam
bekerja
1. Pengecatan ulang
gedung kantor
2. Memperbaiki
kerusakan gedung
3. Mengganti suku
cadang kendaraan
yang rusak
4. Pengisian bahan bakar
5. Pengurusan surat-surat
Sekretaris /
Ka.Sub.Bag
Umum dan
Keuangan
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 15
kendaraan setiap
tahunnya
14. Pengadaan Pakaian
Dinas
Terpenuhinya
pakaian dinas
1. Pengadaan Pakaian
Dinas Hakim dan
Pegawai
2. Pengadaan pakaian
dinas Non PNS /
Honorer
3. Pengadaan pakaian
kerja pramu bhakti
4. Pengadaan pakaian
seragam Satpam
Sekretaris /
Ka.Sub.Bag
Perencanaan,
IT dan
Pelaporan
15. Peningkatan fungsi
dan kualitas
pengelolaan
perpustakaan
Berfungsinya
perpustakaan
dalam menunjang
pelaksanaan tugas
1. Mengadakan tertib
buku-buku
perpustakaan
2. Mengikutsertakan
petugas perpustakaan
sebagai tenaga
pustakawan
3. Menunjuk pustakawan
/ pustakawati
Sekretaris /
Ka.Sub.Bag
Umum dan
Keuangan
16. Memfasilitasi
kegiatan kantor
Terlaksananya
kegiatan
1. Menyiapkan sarana
2. Mengatur jalannya
acara
3. Mengatur penataan
Ruang atau diluar
Ruang
Sekretaris /
Ka.Sub.Bag
Umum dan
Keuangan
17. Pengadaan Ruang Meningkatkan
efektifitas etos
kerja
1. Menambah ruang
tunggu
2. Menambah Ruang
Perpustakaan
3. Membuat Ruang
Koperasi
4. Pengadaan toilet
umum lantai II
Sekretaris /
Ka.Sub.Bag
Perencanaan,
IT dan
Pelaporan
18. Pengadaan
Kendaraan roda 4
dan roda 2
Tersedianya
sarana kendaraan
1. Pengadaan Roda 4 satu
Unit untuk wakil
Ketua dan 2 unit untuk
Panitera dan Sekretaris
2. Pengadaan Roda 2
untuk pejabat 6 unit
Sekretaris /
Ka.Sub.Bag
Perencanaan,
IT dan
Pelaporan
19. Penghapusan
Barang
Terlaksananya
pelelangan
Barang
Terjualnya barang yang
akan dilelang Sekretaris /
Ka.Sub.Bag
Umum dan
Keuangan
20. SMS Complaint
Center (SMS
Pengaduan)
Meningkat
pelayanan public
bagi masyarakat
pencari keadilan
1. Menawarkan
kerjasama dengan
operator seluler
2. Mengusulkan nomor
yang diminta
3. Menyediakan HP yang
SMS bisa dibaca
(operator seluler)
dikomputer
4. Proses follow up
pengaduan diproses
oleh tim untuk ditindak
lanjuti
Sekretaris /
Ka.Sub.Bag
Perencanaan,
IT dan
Pelaporan
21. Layanan Internet Adanya
keterbukaan
1. Mendaftar layanan
internet ke vendor Sekretaris /
Ka.Sub.Bag
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 16
informasi dan
pemamfaatan
teknologi
informasi
seperti Speedy
2. Menyediakan internet
dalam hal jadwal
sidang
3. Menyediakan layanan
internet untuk
keperluan pengiriman
laporan
4. Menyampaiakn
kegiatan disatker atau
artikel dan usulan
melalui internet ke
badilag. Net
5. Menyediakan Antrian
Sidang berbasis
Elektronik (ATR dan
E-SKUM)
Perencanaan,
IT dan
Pelaporan
22. Maksimalisasi
desk Informasi
Merealisasikan
Hasil Rakernas
Mahkamah
Agung Tentang
Keterbukaan
Informasi Dan
Pelayanan
Kepada Pencari
Keadilan Tentang
Informasi Perkara
Data Statistic Dll
1. Menempatkan meja
informasi di loby yang
terdiri dari 1 unit
computer terkoneksi
SIPP
2. Menyediakan brosur
yang pantas
disampaikan kepada
public seperti tata cara
berperkara dll.
Panitera /
Sekretaris /
Ka.Sub.Bag
Perencanaan,
IT dan
Pelaporan
Ka.Sub.Bag.
Umum dan
Keuangan
2. Program :
untuk mewujudkan pencapaian sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan
dalam rencana stratejik tahun 2015-2019, Pengadilan Agama Kendari mengacu
kepada program yang telah ditetapkan untuk tahun kedua sebagaimana yang terurai
dalam RKAKL dan DIPA Tahun 2018 sebagai berikut :
1. Program Dukungan Menajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MARI
(Pengadilan Agama Kendari Kelas I-A TA.2018)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MARI ( Pengadilan Agama
Kendari Kelas I-A TA.2018) )
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama ( Pengadilan Agama Kendari
Kelas I-A TA.2018)
Sedangkan Program sebelumnya sebagaimana yang terurai dalam RKAKL
dan DIPA TA. 2017 adalah sebagai berikut :
1. Program Dukungan Menajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
MARI
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 17
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MARI.
3. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya
MARI.
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 18
BAB II
STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)
A. Struktur Organisasi (Tupoksi)
Pengadilan Agama Kendari merupakan organisasi Kolektif Kolegial (Kolegal)
yang terdiri dari unsur pimpinan, unsur Pelakasana dan unsur pembantu pimpinan yang
didalamnya mencakup unit Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
Sebagaiman tertera pada pasal 1 Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
tercantum bahwa Tugas dan kewenangan Peradilan Agama adalah menerima,
memeriksa, memutus dan menyelesaiakan perkara tingkat pertama antara orang-orang
yang berAgama Islam dibidang, Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat,
Infaq, Shadaqoh dan Ekonomi Syariah.
Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana kewenangan Peradilan Agama
berdasar undang-undang nomor 50 tahun 2009 tersebut, maka tugas dan fungsi struktur
organisasi Pegawai Pengadilan Agama Kendari sangat diperlukan pembagiannya sesuai
Perma no 5 tahun 2017, dengan struktur sebagai berikut:
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 19
STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA KENDARI TAHUN 2018
KETERANGAN : GARIS TANGGUNGJAWAB : GARIS KOORDINASI :
KETUA
Drs. Engkos Hasyim Koswara, S.H
WAKL KETUA
Drs.H.Idris Hamzah, M.H 1. Drs. IHSAN 2. Drs. DARWIS SALAM,SH 3. Dr. DRS.MUDJAHID, SH.MH 4. Drs. MOKH. AKHMAD, M.HES 5. Drs. H. ASNAWI SEMMAUANA. 6. Dra. NURHAYATI B 7. Drs. H. AHMAD P, MH 8. Drs. MUH. IQBAL 9. Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H 10. Drs. MUHAMMADONG, MH 11. Drs. H.M. THAHIR HI SALIM, MH 12. Drs. BAHARUDDIN, S.H. 13. Drs. H. ABD. RAHIM T 14. Drs. MUSLIM, M.H 15. Dra.Hj. MUSABBIHAH, S.H., MH.
SEKRETARIS
Muh. Idris Abdullah, S.H.
S A H A RA B, S. AG
ABD.JABBAR,S.AG N A D R A, S.Ag.
Ulfah Makmur, S.Kom LISA FEBRIANTI, S.KOM
HAKIM
PANMUD PERMOHONAN
PANMUD GUGATAN
PANMUD HUKUM
KA.SUB.BAG.
PERENCANAAN, IT DAN
PELAPORAN
KA.SUB.BAG. KEPEGAWAIAN DAN
ORTALA
PANITERA PENGGANTI JURUSITA
1. Atirah, S.Ag.,M.H. 2. Amnaida,S.H.,M.H.
3. Andi Muawanah,S.H.,M.H 4. Abdul Mukti Jasri Saleh,S.H
5. Fitri Yanti Salli, SH
6. Abdul Hopir, S.Ag
1. Cherman Rahman, S.H. 2. Jumaddin, S.H. 3. Musmarlin Muslim
4. M. Aris Jufri
JURUSITA PENGGANTI
1. TAJUDDIN
Drs. Rahmading, M.H
PANITERA
KELOMPOK TEKNIS FUNGSIONAL
KA.SUB.BAG UMUM DAN
KEUANAGAN
NANIK SRI RAHAYU, S.H
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 20
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI (TUPOKSI)
SEKRETARIATAN
PENGADILAN AGAMA KENDARI KELAS I – A
PERMA NO.7 TAHUN 2015)
SEKRETARIS
Muh. Idris Abdullah, SH
Ulfah Makmur, S.Kom Nanik Sri Rahayu, S.H.
KA.SUB.BAG PERENCANAAN, IT DAN
PELAPORAN
KA.SUB.BAG. KEPEGAWAIAN
ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
KA.SUB.BAG. UMUM DAN KEUANGAN
Lisa Febrianti R, S.Kom
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
1. Fungsional Arsiparis 2. Fungsional Pustakawan 3. Fungsional Pranata Coumpiuter 4. Fungsional Bendahara
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 21
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI (TUPOKSI)
KEPANITERAAN
PENGADILAN AGAMA KENDARI KELAS I – A
PERMA NO.7 TAHUN 2015)
PANITERA
Drs.Rahmading, MH
PANITERA MUDA PERMOHONAN
Sahara B, S. Ag
PANITERA MUDA GUGATAN
Abd. Jabbar, S.Ag
PANITERA MUDA HUKUM
Nadra, S.Ag
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
PANITERA PENGGANTI: 1. Amnaidah, SH, MH 2. Atirah, S.Ag, MH 3. Abd. Mukti Jasri Shaleh, M.H 4. Andi Muawanah, S.H., M.H 5. Fitri Yanti Salli, S.H. 6. Abdul Hopir, S.Ag
JURU SITA 1. Cherman Rahman, SH 2. Jumaddin, SH 3. Musmarlin Muslim 4. M. Aris Jufri
JURUSITA PENGGANTI 1. Tajuddin
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 22
- Standar Operasional Presdur (SOP)
Berpedoman kepada buku II yang telah direvisi, bahwa Standar Operasional
Procedur (SOP) Pelayanan Pengadilan Agama Kendari terdiri dari proses
penyelenggaraan administrasi perkantoran yang berisi cara melakukan pekerjaan,
waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan dan pelaksana yang berperan dalam
kegiatan.
SOP juga sebagai suatu aturan atau regulasi dari kebijakan yang secara terus
menerus menjamin prilaku yang benar bagi seluruh pegawai maka SOP sangat tepat
diterapkan pada aktivitas administrasi perkantoran yang relative bersifat rutin,
berulang dan kebijakan yang terprogram.
Untuk mewujudkan Optimalisasi Pelayanan Prima bagi pencari Keadilan dan
Pegawai maka Pengadilan Agama Kendari menerapkan Standar Operasional
Procedur (SOP) ditiap-tiap bagian untuk mengetahui Tupoksi masing-masing.
Tabel. II. 1. Standar Operasional Prosedur Pegawai Pengadilan Agama Kendari
Tahun 2018:
NO UNIT KERJA JUMLAH TERDIRI DARI KETERANGAN
I. Bagian Teknis
1. Ketua 9 1. SOP tentang Prosedur
Penetapan Penunjukan
Majelis Hakim.
2. SOP tentang Prosedur
Penetapan Hari Sidang
3. SOP Penetapan Perkara
Prodeo
4. SOP Menunjuk Hakim
Mediator
5. SOP Menyidangkan
Perkara
6. SOP Mengevaluasi kinerja
bawahan
7. SOP Menindaklanjuti
Pengawasan internal
8. SOP Membuat Penetapan
Dievaluasi 23
Maret 2018
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 23
9. SOP Memimpin Rapat
2. Wakil Ketua 9 1. SOP tentang Prosedur
Penetapan Penunjukan
Majelis Hakim.
2. SOP tentang Prosedur
Penetapan Hari Sidang
3. SOP Membuat RKT
4. SOP Membuat Program
Pengawas Internal
5. SOP Mengevaluasi Hasil
Pengawasan
6. SOP Laporan Kegiatan
Hakim
7. SOP Menyidangkan
Perkara
8. SOP Memimpin Rapat
Baperjakat
9. SOP Penanggung Jawab
Absen
Dievaluasi 23
Maret 2018
3. Hakim 9 1. SOP tentang Prosedur
Penetapan Penunjukan
Majelis Hakim
2. SOP tentang Prosedur
Penetapan Penunjukan
Majelis Hakim
3. SOP tentang Prosedur
Penetapan hari siding.
4. SOP tentang Prosedur
Kegiatan Persiapan
Persidangan
5. SOP tentang Prosedur
Pelayanan Mediasi.
6. SOP tentang Prosedur
Pemanggilan Mediasi.
7. SOP tentang Prosedur
Dievaluasi 23
Maret 2018
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 24
Layanan Penundaan
Sidang
8. SOP tentang prosedur
Layanan Pemanggilan
Saksi
9. SOP tentang Prosedur
Layanan Pelayanan
Pemeriksaan Setempat.
4. Panitera 13 1. SOP tentang Prosedur
Penunjukan Jurusita /
Jurusita Pengganti.
2. SOP tentang Prosedur
Pelayanan Sita Jaminan.
3. SOP tentang Prosedur
Permohonan Bantuan
Panggilan /
Pemberitahuan ke PA
Lain.
4. SOP tentang Prosedur
Pelayanan Sita Buntut
5. SOP tentang Prosedur
Pelayanan Sita Harta
Bersama Tanpa Perkara
6. Sop tentang Prosedur
Layanan Pelayanan
Mohon Bantuan
Pemeriksaan Saksi ke
Pengadilan Agama Lain
7. SOP tentang Prosedur
Layanan Pelayanan
Pemeriksaan Setempat.
8. SOP tentang Prosedur
Pelayanan Mohon
bantuan Pemeriksaan
setempat ke Pengadilan
Dievaluasi 23
Maret 2018
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 25
Agama Lain
9. SOP tentang Prosedur
Pelayanan Pemberitahuan
isi Putusan.
10. SOP tentang Prosedur
Pelayanan Teguran Panjar
biaya perkara yang tidak
menambah panjar.
11. SOP tentang prosedur
pelayanan Sita harta
bersama tanpa perkara.
12. SOP tentang Prosedur
Pelayanan PErmohonan
Perceraian dari PNS atau
TNI atau POLRI
13. SOP tentang Prosedur
Pelayanan Permohonan
pendaftaran Surat Kuasa
Khusus.
5. Panitera Muda Hukum 23 1. SOP Layanan Informasi
2. SOP Layanan Pos
Bantuan Hukum
3. SOP Layanan Sidang
diluar Gedung
4. SOP tentang Prosedur
Pembayaran Panjar biaya
perkara.
5. SOP tentang Prosedur
Kegiatan Persiapan
Persidangan.
6. SOP tentang Prosedur
pelayanan penyerahan
salinan putusan pertama
kepada para pihak
7. SOP tentang Prosedur
Dievaluasi 23
Maret 2018
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 26
Pelayanan Penyerahan
Salinan Putusan Pertama
kepada para pihak.
8. SOP tentang Prosedur
Pelayanan Pengembalian
Kutipan Akta Nikah.
9. SOP tentang Prosedur
Pelayanan Perkara yang
berkekuatan Hukum tetap
10. SOP tentang Prosedur
pelayanan ikrar talak.
11. SOP tentang Prosedur
Pelayanan Penyerahan
Produk Pengadilan
12. SOP tentang Prosedur
Pelayanan Penyerahan
Akta Cerai
13. SOP tentang Prosedur
Pelayanan Pengiriman
Salinan Putusan kepada
para pihak.
14. SOP tentang Prosedur
pelayanan pengiriman
Salinan Putusan yang
sudah berkekuatan
Hukum tetap ke KUA.
15. SOP tentang Prosedur
pelayananan permintaan
Salinan Putusan /
penetapan.
16. SOP tentang prosedur
Pelayanan Akta Cerai
pada cerai Gugat
17. SOP tentang Prosedur
Pelayanan Akta Cerai
pada Cerai Talak
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 27
18. SOP tentang Prosedur
Pelayanan perkara
Ekonomi Syariah
memenuhi Syarat dengan
pemeriksaan Sederhana.
19. SOP tentang Prosedur
pelayananan penerimaan
perkara dalam Ekonomi
Syariah dengan acara
sederhana tidak
memenuhi syarat.
20. SOP tentang prosedur
pelayanan keberatan
dalam perkara upaya
hukum perkara sederhana
dalam ekonomi syariah
telah melewati batas
waktu.
21. SOP tentang Prosedur
Pengarsipan
22. SOP tentang Prosedur
Pelaporan
23. SOP tentang Prosedur
Pengaduan
6. Panitera Muda Gugatan 24 1. SOP tentang Prosedur
Pembayaran Panjar Biaya
Perkara.
2. SOP Mekanisme
Prosedur Penerimaan
Perkara
3. SOP tentang Prosedur
Pelayanan Teguran Biaya
Panjar Biaya Perkara
yang menambah Panjar.
4. SOP tentang Prosedur
Dievaluasi 23
Maret 2018
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 28
Pelayanan Teguran panjar
Biaya Perkara yang tidak
menambah Panjar.
5. SOP tentang prosedur
Pelayanan Pengembalian
Sisa Panjar.
6. SOP tentang prosedur
pelayananan pengajuan
keberatan dalam perkara
upaya hukum perkara
sederhana dalam ekonomi
syariah yang memenuhi
batas waktu.
7. SOP tentang prosedur
pelayanan Banding
8. SOP tentang prosedur
pelayanan Kasasi
9. SOP tentang Prosedur
pelayanan kasasi yang
tidak memenuhi syarat
formal dengan alasan
melebihi batas
10. SOP tentang prosedur
pelayanan kasasi yang
tidak memenuhi syarat
Formal dengan alasan
tidak mengajukan memori
kasasi.
11. SOP tentang Prosedur
pelayanan Peninjauan
Kembali.
12. SOP tentang Prosedur
pelayanan Prodeo pada
TK I.
13. SOP tentang Prosedur
pelayanan Prodeo pada
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 29
TK Banding
14. SOP tentang Prosedur
pelayanan Prodeo pada
tingkat Kasasi
15. SOP tentang Prosedur
pelayanan pembebasan
Biaya Perkara TK I.
16. SOP tentang Prosedur
pelayanan Pembebasan
Biaya Perkara TK
Banding
17. SOP tentang Prosedur
pelayanan pembebasan
Biaya perkara TK Kasasi
18. SOP tentang Prosedur
pelayanan permohonan
EKsekusi Riil
19. SOP tentang Prosedur
pelayanan permohonan
Eksekusi pembayaran
sejumlah uang.
20. SOP tentang Prosedur
pelayanan permohonan
Eksekusi selain putusan
PA dengan lelang.
21. SOP tentang Prosedur
pelayanan Mohon
bantuan Eksekusi ke
Pengadilan Agama lain.
22. SOP tentang Prosedur
pelayanan Permohonan
Konsinyasi
23. SOP tentang Prosedur
Pengelolaan ATK
Perkara.
24. SOP tentang Prosedur
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 30
Pelayanan Pengelolaan
Sisa Panjar.
7. Panitera Muda
Permohonan
5 1. SOP tentang Prosedur
Pelayanan Permohonan
Isbat Nikah Volunter
2. SOP tentang Prosedur
pelayanan Prodeo pada
TK I.
3. SOP tentang Prosedur
pelayanan Prodeo pada
TK Banding
4. SOP tentang Prosedur
pelayanan Prodeo pada
tingkat Kasasi
5. SOP tentang Prosedur
pelayanan pembebasan
Biaya Perkara TK I.
Dievaluasi 23
Maret 2018
8. Panitera Pengganti 1. 1. SOP tentang Prosedur
Kegiatan Persiapan
Persidangan.
Dievaluasi 23
Maret 2018
9. Jurusita 5 1. SOP tentang Prosedur
Pemanggilan para pihak
2. SOP tentang Prosedur
Permohonan Bantuan
Panggilan ke Pengadilan
Agama Lain
3. SOP tentang Prosedur
panggilan /
Pemberitahuan dari
Pengadilan Agama lain.
4. SOP tentang Prosedur
Pelayanan Pemberitahuan
Isi Putusan.
5. SOP tentang Prosedur
Dievaluasi 23
Maret 2018
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 31
pelayanan mohon
Bantuan Eksekusi dari
Pengadilan Agama lain
10. Jurusita Pengganti 4. 1. SOP tentang Prosedur
Pemanggilan para pihak
2. SOP tentang Prosedur
Permohonan Bantuan
Panggilan ke Pengadilan
Agama Lain
3. SOP tentang Prosedur
panggilan /
Pemberitahuan dari
Pengadilan Agama lain.
4. SOP tentang Prosedur
Pelayanan Pemberitahuan
Isi Putusan.
II. Bagian Non Teknis
1. Sekretaris 12 1. Memimpin pelaksanaan
tugas kesekretariatan;
2. Menetapkan sasaran
kegiatan kesekretariatan
setiap tahun anggaran;
3. Menyusun dan
menjadwalkan rencana
kegiatan;
4. Membagi tugas kepada
bawahan dan menetapkan
penanggung jawab
kegiatan kesekretariatan;
5. Menggerakkan dan
mengarahkan pelaksanaan
kegiatan di lingkungan
kesekretariatan;
6. Mengadakan rapat dinas;
7. Menyiapkan konsep
Dievaluasi 23
Maret 2018
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 32
rumusan kebijaksanaan
pimpinan dibidang
kesekretariatan;
8. Mengadakan konsultasi
dengan atasan setiap saat
diperlukan;
9. Melaksanakan tugas
khusus yang diberikan
oleh atasan;
10. Melaksanakan tugas dan
kewajiban sebagai Kuasa
Pengguna Anggaran ;
11. Mengevaluasi prestasi
kerja bawahan
dilingkungan
kesekretariatan;
12. Melaporkan pelaksanaan
tugas kepada Ketua
Pengadilan Agama.
2. Ka. Sub. Bagian
Perencanaan, IT dan
Pelaporan
4 1. SOP Penyusunan
Rencana Program dan
Anggaran
2. SOP Penyusunan SAKIP
3. SOP Penyusunan Laporan
E-Monev
4. SOP Penyusunan Laporan
5. SOP Pengelolaan TI
Dievaluasi 23
Maret 2018
3. Ka. Sub. Bagian
Kepegawaian,
Organisasi dan
Tatalaksana
14 1. SOP Pelaksanaan
Orientasi dan Sosialisasi
Penyampaian Tugas,
Peran dan Tanggung
Jawab
2. SOP Pengembangan
Pegawai
Dievaluasi 23
Maret 2018
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 33
3. SOP Izin Belajar
4. SOP Pengelolaan
Pegawai
5. SOP Pengelolaan Kartu
Pegawai,Kartu Suami dan
Kartu Istri
6. SOP Pengelolaan Absen
Pegawai
7. SOP Pengelolaan Cuti
Pegawai
8. SOP Pengelolaan
Kenaikan Pangka Tenaga
Teknis dan Non Teknis
9. SOP Kenaikan Gaji
Berkala
10. SOP Pengelolaan Ijin
Perkawinan dan
Perceraian
11. SOP Pengelolaan Pensiun
Pegawai
12. SOP Pemberian Nilai
Kepada Pegawai dan
Pendelegasian Wewenang
13. SOP Pemberian
Penghargaan Kepada
Pegawai
14. SOP Pelaporan Harta
Kekayaan Pegawai dan
Pejabat Negara
4. Ka. Sub. Bagaian
Umum dan Keuangan
7 1. SOP Pengelolaan tata
Naskah Dinas
2. SOP Pengarsipan Naskah
Dinas
3. SOP Penatausahaan Aset
4. SOP Penatausahaan
Persediaan
Dievaluasi 23
Maret 2018
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 34
5. SOP Pemeliharaan
Lingkungan dan
Keamanan
6. SOP Pelaksanaan
Kehumasan dan
Keprotokoleran
7. SOP Pemberian
Informasi
5. Staf. Sub. Bagaian
Umum dan Keuangan
2 1. SOP Pengelolaan
Perpustakaan
2. SOP Penginputan
SIMAK BMN
Dievaluasi 23
Maret 2018
6. Staf Sub. Bagaian
Umum dan Keuangan
2 1. SOP Pencairan dan SOP
pertanggungjawaban
2. SOP Penyusunan
Laporan Keuangan
Dievaluasi 23
Maret 2018
7. Staf Sub. Bagaian
Umum dan Keuangan
2 1. SOP Penatusahaan BNBP
2. SOP Pembuatan Laporan
Keuangan/ SAIBA
3. SOP Pembuatan Gaji
Dievaluasi 23
Maret 2018
8. Staf Panitera Muda
Gugatan
5 1. SOP tentang Prosedur
Pembayaran Panjar Biaya
Perkara.
2. SOP Mekanisme
Prosedur Penerimaan
Perkara
3. SOP tentang Prosedur
Pelayanan Teguran Biaya
Panjar Biaya Perkara
yang menambah Panjar.
4. SOP tentang Prosedur
Pelayanan Teguran panjar
Biaya Perkara yang tidak
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 35
menambah Panjar.
5. SOP tentang prosedur
Pelayanan Pengembalian
Sisa Panjar.
- Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada
penetapan Kinerja/RKT, sebagai implementasi kebijakan dalam rangka mencapai
tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan dan harus berorientasi pada hasil
secara nyata dan terukur. Dalam melaksanakan kegiatan tugas jabatan pada prinsipnya
pekerjaan dibagi habis dari tingkat jabatan yang tertinggi sampai dengan tingkat
jabatan yang terendah secara hierarki.
Untuk mewujudkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem
prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, perlu
dilakukan penilaian prestasi kerja.
Sebagaimana dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011
tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, bahwa setiap Pegawai Negeri
Sipil wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagaimana dimaksud dalam
pasal 4 huruf a berdasarkan rencana kerja tahunan instansi dan tetapkan setiap tahun
pada bulan Januari.
Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja
dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai yang disusun dan disepakati
bersama antara pegawai dengan atasan pegawai. SKP membuat kegiatan tugas jabatan
dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan
dapat diukur.
Penilaian prestasi kerja merupakan alat kendali agar setiap kegiatan
pelaksanaan tugas pokok (tupoksi) oleh setiap pegawai selaras dengan tujuan yang
telah diterapkan dalam rencana kerja instansi. Penilaian prestasi kerja pegawai secara
sistematik menggabungkan antara penilaian sasaran kerja pegawai dengan penilaian
perilaku kerja.
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 36
Selain mewajibkan menyusun SKP, bagi pegawai yang tidak menyusun SKP
dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur disiplin PNS (pasal 6 PP Nomor 46 Tahun 2011) dan
sebagai implementasi dari peraturan tersebut diatas Pengadilan Agama Kendari telah
mengkoordinasikan penyusunan SKP tahun 2018 kepada setiap pegawai.
Tabel II. 2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pegawai Pengadilan Agama Kendari
tahun 2018:
NO SASARAN KINERJA PEGAWAI JUMLAH KEGIATAN
TAHUN 2018 KET
I. Bagian Teknis
Nama Jabatan
1. Drs. Engkos Hasyim
Koswara, S.H
Ketua 1. Membuat Penetapan
Prodeo;
2. Membuat PMH
3. Membuat PHS
4. Menyidangkan Perkara
5. Mengoreksi Berita Acara
6. Menandatangani Berita
Acara
7. Membuat dan Mengoreksi
Putusan
8. Menandatangani Putusan
9. Meminutasi Berkas
Perkara
10. Melakukan evaluasi
terhadap hasil Pengawasan
Hakim
11. Menindaklanjuti laporan
atas hasil pengawasan
Hakim
12. Menganonim Putusan
13. Membuat penetapan
anmaning
14. Mebuat penetapan perintah
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 37
eksekusi
15. Membuat surat kuasa
insidentil
16. Menandatangani dan
memaraf Buku Register
Perkara
17. Menandatangani dan
memaraf Buku Keuangan
Perkara
18. Menandatangani dan
memaraf Buku Register
Pengaduan
19. Memeriksa dan menutup
secara insidentil BIKP
20. Membuat Laporan
Tahunan dan Laporan
Akuntabilitas Kinerja
(LAKIP)
21. Memeriksa dan
menandatangani
Penutupan Buku Register
setiap akhir tahun
22. Memeriksa dan
menandatangani
Penutupan Buku Keuangan
23. Memeriksa dan
menandatangani
Penutupan Buku
Pengaduan
24. Memeriksa dan
menandatangani Laporan
Perkara
25. Membuat SK yang
berkaitan dengan Proses
Perkara
26. Melakukan Rapat
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 38
27. Menetapkan Renstra, IKU,
RKT dan Program Kerja
28. Membuat Kontrak
penetapan kerja
29. Menandatangani SK yang
berhubungan naskah
Keuangan
30. Mendisposisi surat masuk
31. Mengoreksi surat surat
32. Membuat dokumen SAKIP
33. Membuat penilaian sasaran
kerja Pegawai
2. Drs.H. Idris Hamzah, M.H Wakil Ketua 1. Memimpin pelaksanaan
tugas yang menjadi
kewenangan wakil ketua
Pengadilan Agama;
2. Menetapkan sasaran
kegiatan setiap tahun;
3. Menetapkan dan
menjadwalkan rencana
kegiatan setiap tahun;
4. Membagi tugas dan
menentukan
penaggungjawab kegiatan;
5. Menggerakkan dan
mengarahkan pelaksanaan
kegiatan di lingkungan
Peradilan Agama;
6. Memantau pelaksanaan
tugas mengenai
kewenangan wakil ketua
7. Mengadakan rapat dinas;
8. Menetapkan rumusan kerja
Pengadilan Agama;
9. Meningkatkan koordinasi
dengan instansi terkait;
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 39
10. Menanggapi dan
memecahkan masalah
yang muncul di Pengadilan
Agama;
11. Mengadakan konsultasi
dengan atasan setiap saat
diperlukan;
12. Menunjuk dan menetapkan
tugas majelis hakim dan
mengatur pembagian tugas
para hakim untuk
melaksanakan sidang
perkara;
13. Menetapkan dan
memerintahkan eksekusi /
sita eksekusi dalam suatu
putusan;
14. Mengisbatkan rukyat hilal;
15. Memberikan nasehat
tentang hukum Islam
sebagai upaya penyuluhan
kepada masyarakat;
16. Melaksanakan tugas ketua
Baperjakat Pengadilan
Agama Kendari;
17. Mengkoordinir hakim
pengawas bidang;
18. Mengevaluasi laporan
hasil pengawasan;
19. Melaporkan Pelaksanaan
tugas kepada Ketua
Pengadilan Agama
Kendari;
20. Melaksanakan tugas
khusus yang diberikan
oleh atasan;
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 40
21. Mengevaluasi prestasi
kerja para aparat yang
berhubungan dengan
kinerja pegawai di
lingkungan Pengadilan
Agama;
3. Drs. Ihsan Hakim 1. Menerima, memeriksa dan
mempelajari Berkas
Perkara
2. Menyidangkan Perkara
3. Mengoreksi Berita Acara
4. Melakukan Musyawarah
Majelis
5. Membuat Konsep Putusan
6. Mengoreksi Putusan
7. Menandatangani Putusan
8. Mengoreksi Perkara yang
akan diminutasi.
9. Melaksanakan
Pengawasan
10. Membuat Laporan Hasil
Pengawasan
11. Melaksanakan Pembinaan
12. Melaksanakan Mediasi
13. Membuat Laporan Mediasi
4. Drs. Mokh. Ahmad,
M.HES
1. Menerima, memeriksa
dan mempelajari Berkas
Perkara
2. Menyidangkan Perkara
3. Mengoreksi Berita Acara
4. Melakukan Musyawarah
Majelis
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 41
5. Membuat Konsep
Putusan
6. Mengoreksi Putusan
7. Menandatangani Putusan
8. Mengoreksi Perkara yang
akan diminutasi.
9. Melaksanakan
Pengawasan
10. Membuat Laporan Hasil
Pengawasan
11. Melaksanakan Pembinaan
12. Melaksanakan Mediasi
13. Membuat Laporan
Mediasi
14. Mengikuti Rapat
Baperjakat
5. Dra. Nurhayati B Hakim 1. Menerima, memeriksa
dan mempelajari Berkas
Perkara
2. Menyidangkan Perkara
3. Mengoreksi Berita Acara
4. Melakukan Musyawarah
Majelis
5. Membuat Konsep
Putusan
6. Mengoreksi Putusan
7. Menandatangani Putusan
8. Mengoreksi Perkara yang
akan diminutasi.
9. Melaksanakan
Pengawasan
10. Membuat Laporan Hasil
Pengawasan
11. Melaksanakan Pembinaan
12. Melaksanakan Mediasi
13. Membuat Laporan
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 42
Mediasi
6. Drs. H. Asnawi Semauna Hakim 1. Menerima, memeriksa dan
mempelajari Berkas
Perkara
2. Menyidangkan Perkara
3. Mengoreksi Berita Acara
4. Melakukan Musyawarah
Majelis
5. Membuat Konsep Putusan
6. Mengoreksi Putusan
7. Menandatangani Putusan
8. Mengoreksi Perkara yang
akan diminutasi.
7. Drs. M. Darwis Salam, SH Hakim 1. Menerima, memeriksa dan
mempelajari Berkas
Perkara
2. Membuat PHS.
3. Menyidangkan Perkara
4. Mengoreksi Berita Acara
5. Melakukan Musyawarah
Majelis
6. Membuat Konsep Putusan
7. Mengoreksi Putusan
8. Menandatangani Putusan
9. Mengoreksi Perkara yang
akan diminutasi.
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 43
10. Melaksanakan
Pengawasan
11. Membuat Laporan Hasil
Pengawasan
12. Melaksanakan Pembinaan
13. Melaksanakan Mediasi
14. Membuat Laporan Mediasi
8. Drs. Muh. Iqbal, M.H. Hakim 1. Menerima, memeriksa dan
mempelajari Berkas
Perkara
2. Membuat PHS.
3. Menyidangkan Perkara
4. Mengoreksi Berita Acara
5. Melakukan Musyawarah
Majelis
6. Membuat Konsep Putusan
7. Mengoreksi Putusan
8. Menandatangani Putusan
9. Mengoreksi Perkara yang
akan diminutasi.
10. Melaksanakan
Pengawasan
11. Membuat Laporan Hasil
Pengawasan
12. Melaksanakan Pembinaan
13. Melaksanakan Mediasi
14. Membuat Laporan Mediasi
15. Mengikuti Rapat
Baperjakat
9. Drs. H. Ahmad P, M.H. Hakim 1. Menerima, memeriksa dan
mempelajari Berkas
Perkara
2. Membuat PHS.
3. Menyidangkan Perkara
4. Mengoreksi Berita Acara
5. Melakukan Musyawarah
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 44
Majelis
6. Membuat Konsep Putusan
7. Mengoreksi Putusan
8. Menandatangani Putusan
9. Mengoreksi Perkara yang
akan diminutasi.
10. Melaksanakan
Pengawasan
11. Membuat Laporan Hasil
Pengawasan
12. Melaksanakan Pembinaan
13. Melaksanakan Mediasi
14. Membuat Laporan Mediasi
10. Dr. H. Mudjahid, S.H.,
M.H
Hakim 1. Menerima, memeriksa dan
mempelajari Berkas
Perkara
2. Membuat PHS.
3. Menyidangkan Perkara
4. Mengoreksi Berita Acara
5. Melakukan Musyawarah
Majelis
6. Membuat Konsep Putusan
7. Mengoreksi Putusan
8. Menandatangani Putusan
9. Mengoreksi Perkara yang
akan diminutasi.
10. Melaksanakan
Pengawasan
11. Membuat Laporan Hasil
Pengawasan
12. Melaksanakan Pembinaan
13. Melaksanakan Mediasi
14. Membuat Laporan Mediasi
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 45
11. Drs. H.M. Thahir HI
Salim,M.H
Hakim 1. Menerima, memeriksa dan
mempelajari Berkas
Perkara
2. Membuat PHS.
3. Menyidangkan Perkara
4. Mengoreksi Berita Acara
5. Melakukan Musyawarah
Majelis
6. Membuat Konsep Putusan
7. Mengoreksi Putusan
8. Menandatangani Putusan
9. Mengoreksi Perkara yang
akan diminutasi.
10. Melaksanakan
Pengawasan
11. Membuat Laporan Hasil
Pengawasan
12. Melaksanakan Pembinaan
13. Melaksanakan Mediasi
14. Membuat Laporan Mediasi
12. Drs. Nasruddin, S.H Hakim 1. Menerima, memeriksa dan
mempelajari Berkas
Perkara
2. Membuat PHS.
3. Menyidangkan Perkara
4. Mengoreksi Berita Acara
5. Melakukan Musyawarah
Majelis
6. Membuat Konsep Putusan
7. Mengoreksi Putusan
8. Menandatangani Putusan
9. Mengoreksi Perkara yang
akan diminutasi.
10. Melaksanakan
Pengawasan
11. Membuat Laporan Hasil
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 46
Pengawasan
12. Melaksanakan Pembinaan
13. Melaksanakan Mediasi
14. Membuat Laporan Mediasi
13. Drs. H. Baharuddin, S.H. Hakim 1. Menerima, memeriksa dan
mempelajari Berkas
Perkara
2. Membuat PHS.
3. Menyidangkan Perkara
4. Mengoreksi Berita Acara
5. Melakukan Musyawarah
Majelis
6. Membuat Konsep Putusan
7. Mengoreksi Putusan
8. Menandatangani Putusan
9. Mengoreksi Perkara yang
akan diminutasi.
10. Melaksanakan
Pengawasan
11. Membuat Laporan Hasil
Pengawasan
12. Melaksanakan Pembinaan
13. Melaksanakan Mediasi
14. Membuat Laporan Mediasi
14. Drs. H. Abd. Rahim T Hakim 1. Menerima, memeriksa dan
mempelajari Berkas
Perkara
2. Menyidangkan Perkara
3. Mengoreksi Berita Acara
4. Melakukan Musyawarah
Majelis
5. Membuat Konsep Putusan
6. Mengoreksi Putusan
7. Menandatangani Putusan
8. Mengoreksi Perkara yang
akan diminutasi.
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 47
9. Melaksanakan
Pengawasan
10. Membuat Laporan Hasil
Pengawasan
11. Melaksanakan Pembinaan
12. Melaksanakan Mediasi
13. Membuat Laporan Mediasi
15 Drs. Muhammadong,
M.H.
Hakim 1. Menerima, memeriksa dan
mempelajari Berkas
Perkara
2. Menyidangkan Perkara
3. Mengoreksi Berita Acara
4. Melakukan Musyawarah
Majelis
5. Membuat Konsep Putusan
6. Mengoreksi Putusan
7. Menandatangani Putusan
8. Mengoreksi Perkara yang
akan diminutasi.
9. Melaksanakan
Pengawasan
10. Membuat Laporan Hasil
Pengawasan
11. Melaksanakan Pembinaan
12. Melaksanakan Mediasi
13. Membuat Laporan Mediasi
16. Drs. Muslim, M.H Hakim 1. Menerima, memeriksa dan
mempelajari Berkas
Perkara
2. Menyidangkan Perkara
3. Mengoreksi Berita Acara
4. Melakukan Musyawarah
Majelis
5. Membuat Konsep Putusan
6. Mengoreksi Putusan
7. Menandatangani Putusan
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 48
8. Mengoreksi Perkara yang
akan diminutasi.
9. Melaksanakan
Pengawasan
10. Membuat Laporan Hasil
Pengawasan
11. Melaksanakan Pembinaan
12. Melaksanakan Mediasi
13. Membuat Laporan Mediasi
17. Dra. Hj. Musabbihah,
S.H., M.H
Hakim 1. Menerima, memeriksa dan
mempelajari Berkas
Perkara
2. Menyidangkan Perkara
3. Mengoreksi Berita Acara
4. Melakukan Musyawarah
Majelis
5. Membuat Konsep Putusan
6. Mengoreksi Putusan
7. Menandatangani Putusan
8. Mengoreksi Perkara yang
akan diminutasi.
9. Melaksanakan
Pengawasan
10. Membuat Laporan Hasil
Pengawasan
11. Melaksanakan Pembinaan
12. Melaksanakan Mediasi
13. Membuat Laporan Mediasi
18. Drs. Rahmading, M.H Panitera 1. Mengikuti dan mencatat
jalannya Sidang
2. Membuat berita Acara
Sidang
3. Membuat Penetapan (Sita /
Ikrar)
4. Melaksanakan
pemberkasan Perkara.
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 49
5. Meneliti dan memeriksa
kelengkapan berkas
perkara baru
6. Menyiapkan data perkara
untuk bahan penyusunan
program kerja
7. Membuat program kerja
8. Menetapkan pengelola
biaya proses
9. Meneliti Laporan keadaan
perkara
10. Meneliti laporan keadaan
keuangan perkara
11. Menandatangani Laporan
Perkara
12. Menandatangani Laporan
realisasi biaya proses
13. Membuat berita acara
eksekusi
14. Melakukan Rapat
Koordinasi dan Evaluasi
15. Menyusun Laporan
Tahunan
16. Menandatangani akta cerai
17. Menandatangani Akta
Cerai
18. Menandatangani Akta
Banding
19. Menandatangani AKTA
PK
20. Melaksanakan Eksekusi.
19. Nadra, S. Ag Panitera
Muda Hukum
1. Mengikuti dan mencatat
jalannya Sidang
2. Membuat Berita Acara
Sidang
3. Mengetik Pentapan Sita /
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 50
Ikrar
4. Melaksanakan
Pemberkasan Perkara
5. Mengumpulkan dan
mengelola data perkara
6. Mengkonsep dan
menyelesaikan Laporan
Perkara
7. Menyajikan Statistik
perkara
8. Mengirim salinan putusan
/ penetpan ke KUA
9. Menerbitkan Akta Cerai
10. Melaksanakan Upload
Putusan
11. Mengelola Arsip Perkara.
20. Abd. Jabbar, S. Ag Panitera
Muda
Gugatan
1. Mengikuti dan mencatat
jalannya Sidang
2. Mebuat Berita Acara
Sidang
3. Mengetik Penetapan
4. Melaksanakan
pemberkasan Perkara
5. Menerima,
memeriksa,berkas gugatan
yang diajukan
6. Mengisi buku register
biaya perkara
7. Menaksir panjar biaya
perkara
8. Membuat surat pernyataan
banding
9. Membuat surat pernyataan
Kasasi
10. Mencatat Surat Bantuan
Panggilan.
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 51
21. Sahara B, S. Ag Panitera
Muda
Permohonan
1. Mengikuti dan mencatat
jalannya siding
2. Membuat berita acara
siding
3. Mengetik Penetapan
(sita/Ikrar)
4. Melaksanakan
Pemberkasan perkara
5. Menerima, memeriksa
berkas gugatan yang
diajukan
6. Mengisi buku register
biaya perkara
7. Menaksir panjar biaya
perkara
8. Merekap perkara Gugatan
9. Memberikan informasi
kepada pencari keadilan
10. Mengawasi pelaksanaan
tugas Meja I
11. Memberikan bimbingan
kepada petugas meja I
22. Amnaida, S.H., M.H Panitera
Pengganti
1. Mengikuti dan mencatat
Jalannya Sidang
2. Membuat berita acara
siding
3. Mengetik sidang perkara
yang ditentukan
4. Membuat dan mengetik
berita acara persidangan
5. Melaksanakan
pemberkasan perkara
6. Menyerahkan berkas
perkara yang telah
diminutasi
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 52
23. Atirah, S.H., M.H Panitera
Pengganti
7. Mengikuti dan mencatat
Jalannya Sidang
8. Membuat berita acara
siding
9. Mengetik sidang perkara
yang ditentukan
10. Membuat dan mengetik
berita acara persidangan
11. Melaksanakan
pemberkasan perkara
12. Menyerahkan berkas
perkara yang telah
diminutasi
24. Abd. Mukti Jasri, Shaleh,
S.H
Panitera
Pengganti
1. Mengikuti dan mencatat
Jalannya Sidang
2. Membuat berita acara
siding
3. Mengetik sidang perkara
yang ditentukan
4. Membuat dan mengetik
berita acara persidangan
5. Melaksanakan
pemberkasan perkara
6. Menyerahkan berkas
perkara yang telah
diminutasi
7. Petugas Meja Informasi
25. Andi Muawanah, S.H.,
M.H
Panitera
Pengganti
1. Mengikuti dan mencatat
Jalannya Sidang
2. Membuat berita acara
siding
3. Mengetik sidang perkara
yang ditentukan
4. Membuat dan mengetik
berita acara persidangan
5. Melaksanakan
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 53
pemberkasan perkara
6. Menyerahkan berkas
perkara yang telah
diminutasi
26. Fitri Yanti Salli, S.H Panitera
Penganti
1. Mengikuti dan mencatat
Jalannya Sidang
2. Membuat berita acara
siding
3. Mengetik sidang perkara
yang ditentukan
4. Membuat dan mengetik
berita acara persidangan
5. Melaksanakan
pemberkasan perkara
6. Menyerahkan berkas
perkara yang telah
diminutasi
7. Mengisi Buku Jurnal
Perkara Gugatan dan
Permohonan
27 Abdul Hopir, S.Ag Panitera
Pengganti
1. Mengikuti dan mencatat
Jalannya Sidang
2. Membuat berita acara
siding
3. Mengetik sidang perkara
yang ditentukan
4. Membuat dan mengetik
berita acara persidangan
5. Melaksanakan
pemberkasan perkara
6. Menyerahkan berkas
perkara yang telah
diminutasi
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 54
28. Cherman Rahman, S.H Jurusita 8. Melaksanakan
pemanggilan para pihak
berperkara
9. Melaksanakan
pemberitahuan
10. Melaksanakan Penyitaan
11. Membuat berita acara
penyitaan
12. Menyampaikan surat
pengumuman / teguran
13. Menyampaikan
pendaftaran sita kepada
instansi terkait
14. Membuat Relaas
Panggilan
15. Melaksanakan
Pemberitahuan Sita
16. Melaksanakan
pemberitahuan peninjauan
setempat
17. Melaksanakan peninjauana
setempat.
29. Jumaddin, S.H Jurusita 1. Melaksanakan
pemanggilan para pihak
berperkara
2. Melaksanakan
pemberitahuan
3. Melaksanakan Penyitaan
4. Membuat berita acara
penyitaan
5. Menyampaikan surat
pengumuman / teguran
6. Menyampaikan
pendaftaran sita kepada
instansi terkait
7. Membuat Relaas
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 55
Panggilan
8. Melaksanakan
Pemberitahuan Sita
9. Melaksanakan
pemberitahuan peninjauan
setempat
10. Melaksanakan peninjauana
setempat.
30. Musmarlin Muslim Jurusita 1. Melaksanakan
pemanggilan para pihak
berperkara
2. Melaksanakan
pemberitahuan
3. Melaksanakan Penyitaan
4. Membuat berita acara
penyitaan
5. Menyampaikan surat
pengumuman / teguran
6. Menyampaikan
pendaftaran sita kepada
instansi terkait
7. Membuat Relaas
Panggilan
8. Melaksanakan
Pemberitahuan Sita
9. Melaksanakan
pemberitahuan peninjauan
setempat
10. Melaksanakan peninjauana
setempat.
11. Petugas Meja Informasi
31. M. Aris Jufri Jurusita 1. Melaksanakan
pemanggilan para pihak
berperkara
2. Melaksanakan
pemberitahuan
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 56
3. Melaksanakan Penyitaan
4. Membuat berita acara
penyitaan
5. Menyampaikan surat
pengumuman / teguran
6. Menyampaikan
pendaftaran sita kepada
instansi terkait
7. Membuat Relaas
Panggilan
8. Melaksanakan
Pemberitahuan Sita
9. Melaksanakan
pemberitahuan peninjauan
setempat
10. Melaksanakan peninjauana
setempat.
11. Kasir
32. Tajuddin Jurusita
Pengganti
1. Melaksanakan
Pemanggilan para pihak
berperkara
2. Melaksanakan
pemberitahuan
3. Membuat relaas panggilan
33. Rostinawati Staf Panitera
Muda
Gugatan
1. Menulis buku induk
keuangan perkara
2. Menerima dan
mendatangani SKUM dan
membubuhi cap lunas
pada skum
3. Membukukan KEuangan
perkara ke dalam buku
jurnal
4. Membukukan keuangan
perkara kedalam buku
jurnal
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 57
5. Melaporkan penerimaan
dan pengeluaran uang
perkara
II. Bagian Non Teknis
34. Muh. Idris Abdullah, S.H Sekretaris 1. Memimpin pelaksanaan
tugas kesekretariatan;
2. Menetapkan sasaran
kegiatan kesekretariatan
setiap tahun anggaran;
3. Menyusun dan
menjadwalkan rencana
kegiatan;
4. Membagi tugas kepada
bawahan dan menetapkan
penanggung jawab
kegiatan kesekretariatan;
5. Menggerakkan dan
mengarahkan pelaksanaan
kegiatan di lingkungan
kesekretariatan;
6. Mengadakan rapat dinas;
7. Menyiapkan konsep
rumusan kebijaksanaan
pimpinan dibidang
kesekretariatan;
8. Mengadakan konsultasi
dengan atasan setiap saat
diperlukan;
9. Melaksanakan tugas
khusus yang diberikan
oleh atasan;
10. Melaksanakan tugas dan
kewajiban sebagai Kuasa
Pengguna Anggaran ;
11. Mengevaluasi prestasi
kerja bawahan;
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 58
12. Melaporkan pelaksanaan
tugas kepada Ketua
Pengadilan Agama.
35. Ulfah Makmur, S.Kom Ka. Sub.
Bagian
Perencanaan
IT dan
Pelaporan
1. Menyusun Rencana
Program dan Anggaran
2. Menetapkan sasaran
Kinerja Setiap Tahun.
3. Menyusun dan
menjadwalkan Rencana
Kegiatan.
4. Menyusun Renstra serta
Mereview SAKIP (IKU,
RKT, PK, RENSTRA dan
LKJIP).
5. Menyusun RKBMN
6. Menyusun Pengukuran
Kinerja setiap Tahun
7. Mengelola Website dan
Jaringan
8. Menyusun Laporan
Tahunan.
9. Membuat Program Kerja
Tahunan
10. Melakukan Revisi setiap
ada perubahan kebijakan
11. Mengupdate perubahan
Aplikasi SIPP
12. Memonitoring SIPP
13. Mengupdate data Website
(Conten Menu dalam
Website).
36. Lisa Febrianti, S.Kom Ka. Sub.
Bagian
Kepegawaian,
Organisasi
dan
Tatalaksana
1. Membuat DUK,DUS,dan
Informasi Bezetting
2. Membuat SPMT
3. Membuat SPMJ
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 59
4. Membuat surat izin cuti
Pegawai
5. Membuat usul kenaikan
Gaji Berkala
6. Menandatangani Absen
Pegawai
7. Menginput Absen pada
Komdanas
8. Membuat dan
menandatangani rekap
absen
9. Menyiapkan bahan rapat
baperjakat
10. Mengisi buku kendali kp,
kgb, cuti, mutasi, satya
lencana, pension
11. Mengisi Buku induk
pegawai
12. Menginput Data SIKEP
13. Menyiapkan Konsep Surat
Keputusan Pimpinan
37. Nanik Sri Rahayu, S.H Ka. Sub.
Bagian
Umum dan
Keuangan
1. Membagi tugas pada
bawahan dan menetapkan
penanggung jawabnya
2. Memantau pelaksanaan
tugas bawahan
3. Menyiapkan konsep
rumusan kebijakan
pimpinan
4. Melakukan koordinasi
dengan instansi terkait
5. Mengantar SPM /
mengambil SPM
6. Membuat / mengajukan
SPM
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 60
7. Mengusulkan penghapusan
BMN
8. Menaggapi dan
memecahkan masalah
yang timbul
9. Menginput data pada
Aplikasi persediaan
10. Membuat laporan
Semesteran
11. Membuat Laporan Manual
12. Melaksanakan
Rekonsiliasi SAKPA
13. Mengantar SPM /
mengambil SP2D
14. Membuat Laporan
Triwulan
15. Melaksanakan belanja
keperluan Kantor dan
ATK
16. Menginput Realisasi pada
Aplikasi Komdanas dan
Aplikasi Smart (Emonev)
17. Mengupload data persekot
pada Aplikasi Komdanas.
38. Hj. Hanaya Rasyid Staf
Kepegawaian
1. Menyiapkan Blangko
Absen Pegawai dan
Menandatangani Absen
Pegawai
2. Menyiapkan bahan-bahan
pelantikan
3. Membuat Surat Tugas
4. Menata File Pegawai.
5. Menyiapkan bahan usul
Kenaikan pangkat
39. Sarman Staf Sub.
Bagaian
1. Operator SIMAK,
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 61
Umum dan
Keuangan
Persediaan, SIMANTAP
dan RKAKL
2. Pengadministrasi Surat
3. Melaksanakan Opname
fisik BMN dan persediaan
4. Mendistribusikan BMN
dan barang persediaan
5. Mengadminitrasikan BMN
dan barang persediaan
6. Membuat DBR
7. Mengantar SPM dan
mengambil SP2D
8. Melaksanakan
pemeliharaan BMN
9. Melakukan rekonsiliasi
BMN
40. Djuarti S. Tutu Staf Sub.
Bagaian
Umum dan
Keuangan
1. Membuat Pembukuan
Keuangan
2. Mengajukan SPM ke
KPPN
3. MElakukan pungutan
pajak
4. Membuat permintaan
Remunerasi Pegawai
5. Membuat Potongan Gaji
Pegawai
6. Membuat Laporan
pertanggung jawaban
Keuangan (LPJ)
7. Mengadministrasikan
aliran kas masuk
8. Mencairkan uang di bank
9. Mengelola rekening UP
10. Menyetor potongan-
potongan penerimaan
pajak Negara.
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 62
B. Pelayanan Publik yang Prima
- Akreditasi Penjamin Mutu (Sertifikat Akreditasi Penjamin Mutu)
Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah
Syar’iah merupakan suatu bentuk pengakuan pemerintah terhadap Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar’iah setelah memenuhi kriteria penilaian Mutu sesuai dengan
Standar Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah
Syar’iah yang berlaku berdasarkan rekomendasi Asesor pada pelaksanaan audit
Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah di
lapangan.
Standar Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar’iah ini merupakan acuan lengkap penerapan Sertifikasi
Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah di Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar’iah yang terdiri dari :
1) Administrasi Manajemen,
2) Administrasi Kesekretariatan,
3) Administrasi Kepaniteraan.
Tujuan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah
Syar’iah yaitu untuk memberikan Pelayan Prima dan berkualitas baik kepada pihak
pencari keadilan maupun masyarakat sekitar dan pegawai itu sendiri.
Pada Tahun 2018 Pengadilan Agama Kendari Kembali melaksanakan Program
Akreditasi Penjaminan Mutu dan telah dilakukan Asesmen eksternal pada tanggal 5
Desember 2018.
- Pos Pelayanan Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan
Berdasarkan Perma 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi
Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Pasal 1 ayat 1 dan 2 bahwa Pemberian
layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan meliputi Layanan
Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Posbakum
Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata
Usaha Negara. Petugas Posbakum Pengadilan adalah Pemberi layanan di Posbakum
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 63
Pengadilan yang merupakan Advokat, Sarjana Hukum, dan Sarjana Syari’ah yang
berasal dari Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan yang bekerjasama
dengan Pengadilan dan bertugas sesuai dengan kesepakatan jam layanan Posbakum
Pengadilan di dalam perjanjian kerjasama tersebut.
sedangkan Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang
diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima
Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang
miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang
menghadapi masalah hukum.
Berdasarkan Perma 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi
Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan pasal 7 dinyatakan bahwa yang berhak
mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah setiap orang atau sekelompok
orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan
biaya perkara tidak mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuktikan dengan:
a) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala
Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang
bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
b) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin
(KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin
(Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung
Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang
berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah
atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan
keterangan tidak mampu.
Bantuan hukum tersebut meliputi Konsultasi Hukum, Melaksanakan Kuasa,
Pendampingan, Mewakili, Membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lainnya
untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk: :
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 64
1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan
akses keadilan.
2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip
persamaan kedudukan di dalam hukum.
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara
merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisisen, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Kendari mendapatkan Anggaran untuk Jasa
Pos Bantuan Hukum sebesar Rp. 62.400.00,- (enam puluh dua juta empat ratus ribu
rupiah) dengan perhitungan Rp. 100.000,- per Jam Layanan dan telah melakukan
Perjanjian Kerja dengan Lembaga Bantuan Hukum yaitu Yayasan Lembaga
Konsultasi Bantuan Hukum (YLBH) Permata Adil Sultra dengan Surat Perjanjian
Kerja nomor: 031/PPK-PA.Kdi/V/2018 Tanggal 02 Mei 2018. Pada tahun 2018
Lembaga Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Kendari menangani 488
bantuan Pembuatan Gugatan/ Permohonan dan 40 jasa Konsultasi dengan waktu
Pelayanan 882 jam Layanan.
Tabel II.3. Daftar Pelayanan Pos Bantuan Hukum Pada Pengadilan Agama
Kendari Tahun 2018 :
NO BULAN
JENIS DAN JUMLAH PELAYANAN
JAM
LAYANAN KET PERKARA
GUGATAN
PERKARA
PERMOHONAN
/ VOLUNTAIR
KONSULTASI
1. Januari - - - -
2. Februari - - - -
3. Maret - - - -
4. April - - - -
5. Mei 72 39 15 126
6. Juni 88 28 10 126
7. Juli 95 24 7 126
8. Agustus 87 23 16 126
9. September 93 20 13 126
10. Oktober 72 37 17 126
11. Nopember 89 32 5 126
12. Desember - - - -
JUMLAH 324
Gugatan
164
Permohonan
40
Layanan
882 Jam
Layanan
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 65
- Penyelesaian Perkara Diluar Gedung Peradilan
Sidang di luar gedung Pengadilan ini merupakan salah satu program prioritas
dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama yang pasti juga menjadi Program
Prioritas untuk Pengadilan Agama Kendari. Progam ini diselenggarakan guna
memberikan kemudahan akses kepada masyarakat pencari keadilan yang tempat
tinggalnya jauh dari kantor Pengadilan Agama untuk dapat bersidang di tempat yang
tidak terlalu jauh dengan tempat domisili mereka, sehingga akan lebih menghemat
waktu dan biaya. Hal ini juga selaras dengan tujuan Mahkamah Agung dalam
program justice for all agar masyarakat pencari keadilan memiliki kemudahan akses
dan memperoleh hak-haknya dalam mendapatkan keadilan dengan prinsip sederhana,
cepat, dan biaya ringan.
Program yang dibiayai oleh Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kendai
tahun 2018 ini mendapat respon yang positif dari masyarakat pencari keadilan. Dari
beberapa orang masyarakat pihak pencari keadilan yang sempat dikomfirmasi oleh
Tim TI Pengadilan Agama Kendari menjelaskan bahwa secara umum mereka merasa
senang dan sangat terbantu dengan adanya kegiatan ini, karena jarak yang jauh antara
tempat tinggal dengan Pengadilan Agama Kendari memakan waktu dan biaya yang
tidak sedikit, sehingga banyak masyarakat yang karena keterbatasan dana dan waktu
akhirnya tidak mendapatkan akses keadilan, namun dengan adanya program ini
masyarakat dengan sangat mudah dan merasa terbantu dalam menyalurkan hak-hak
hukumnya demi mendapatkan keadilan dari institusi penegak hukum Pengadilan
Agama Kendari.
Tingginya ekspektasi dan antusiasme masyarakat terhadap kegiatan ini, tentu
harus diiringi dengan harapan agar masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas yang
dibiayai oleh negara ini secara maksimal dan Pengadilan Agama Kendari dapat
memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan.
Ada beberap prosedur Layanan Sidang Diluar Gedung Pengadilan :
1. Berdasarkan Kateristik Perkara dan jangkauan Wilayah yang jauh dari kantor
Pengadilan Agama Kendari;
2. Lokasi Penyelenggaraan Sidang diluar gedung Pengadilan dapat ditetapkan
melalui koordinasi antara Pengadilan dengan Pemerintah Daerah dan instansi Lain
yang berkaitan dengan Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung;
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 66
3. Dalam menyelenggarakan sidang diluar gedung Pengadilan, Pengadilan dapat
melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah / Kementrian / Lembaga lain
yang berwenang untuk keperluan penerbitan dokumen-dokumen sebagai akibat
dari sebuah Putusan Pengadilan pada saat sidang diluar gedung Pengadilan;
4. Sidang di luar gedung Pengadilan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan
layanan Pos Bantuan Hukum yang ada di Pengadilan;
5. Sidang diluar Gedung yang dilaksanakan Pengadilan Agama Kendari selama ini
dilakukan di kantor Camat , kantor KUA bahkan di Aula Pemerintah Daerah.
6. Personil Sidang Diluar Gedung Pengadilan yaitu Hakim, Panitera, Jurusita, dan
Apartur Peradilan lainnya.
Tahun 2018 Pengadilan Agama Kendari mendapatkan Alokasi Anggaran Sidang
diluar Gedung Pengadilan sebesar Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima
ratus ribu rupiah) dari dipa 04 Dirjen Badilag. Selama tahun 2018 ada 17 kegiatan
sidang diluar gedung dengan total jumlah perkara sebanyak 116 perkara. Hal ini
melebihi dari target awal Perencanaan yang hanya 87 perkara.
Tabel II.4. Tabel kegiatan Sidang diluar Gedung yang dilaksanakan
Pengadilan Agama Kendari pada tahun 2018.
NO TANGGAL SIDANG JUMLAH
PERKARA TEMPAT SIDANG KET
1. 29 Januari 2018 6 Perkara Kec. Kendari
2. 20 Maret 2018 13 Perkara Kec Abeli
3. 09 April 2018 9 Perkara Kec. Kendari
4. 03 Mei 2018 10 Perkara Kec. Puwatu
5. 07 Mei 2018 6 Perkara Kec. Poasia
6. 08 Mei 2018 7 Perkara Kec. Kendari
7. 09 Mei 2018 7 Perkara Kec. Kendari
8. 30 Mei 2018 5 Perkara Kec. Wua - Wua
9. 31 Mei 2018 6 Perkara Kec. Wua - Wua
10. 21 Juni 2018 8 Perkara Kec. Kendari
11. 29 Agustus 2018 5 Perkara Kec. Kendari
12. 30 Agustus 2018 5 Perkara Kec. Kendari
13. 18 September 2018 6 Perkara Kec Abeli
14. 19 September 2018 5 Perkara Kec. Abeli
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 67
15. 20 September 2018 8 Perkara Kec. Wua-Wua
16. 18 Oktober 2018 10 Perkara Kec Kendari Barat
17. 19 Oktober 2018
Jumlah 116 Perkara
- Bantuan Pembebasan Biaya Perkara (Perkara Prodeo)
Prodeo memiliki pengertian gratis atau secara Cuma-Cuma. Bantuan Pembebasan
Perkara/ Prodeo di Pengadilan yaitu Proses berperkara di Pengadilan secara gratis / Cuma-
Cuma. Pembebasan Biaya Perkara / Prodeo di Pengadilan Agama Kendari ada2 ( dua)
cara:
1. Pembebasan Biaya Perkara / Prodeo yang dibiayai oleh Negara melalui DIPA
Pengadilan Agama Kendari
Pembebasan Biaya Perkara / Prodeo dengan Metode ini memiliki beberapa Prosedur
diantaranya sebagai berikut :
a. Petugas meja informasi memberikan penjelasan mengenai tatacara permohonan
pembebasan biaya perkara melalui DIPA kepada calon Pemohon atau Penggugat
mengenai cara berperkara secara Prodeo meliputi :
- Calon Pemohon atau Penggugat diminta untuk mengajukan permohonan
berperkara dengan pembebasan biaya, kepada Ketua Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar’iyah.
- Permohonan berperkara di Pengadilan Agama Kendari dengan pembebasan
biaya dilengkapi dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang
diterbitkan lurah/kepala desa atau fotokopi kartu miskin dan kartu sejenis yang
dilegalisir.
b. Petugas meja informasi mengarahkan pemohon untuk menghadap kepada
panitera.
c. Panitera memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan pembebasan biaya
perkara layak atau tidak untuk mendapatkan Pembebasan Biaya Perkara;
d. Panitera berkoordinasi dengan Sekretari mengenai ketersediaan ketersediaan
anggaran dalam DIPA.
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 68
e. Sekretaris memberikan keterangan tentang ketersediaan atau ketidaktersediaan
anggaran pembebasan biaya perkara yang ada dalam DIPA.
f. Panitera memberikan pertimbangan tentang dapat/tidak dapat diberikan
pembebasan biaya perkara;
g. Ketua Pengadilan berdasarkan pertimbangan dari panitera menerbitkan penetapan
pembebasan biaya perkara apabila permohonan pembebasan biaya perkara
dikabulkan. Apabila permohonan pembebasan biaya perkara ditolak, ketua
menerbitkan surat penetapan tentang penolakan permohonan pembebasan biaya
perkara dan perkara diproses sebagaimana proses berperkara dengan biaya.
h. Kasir menerima penetapan ketua tentang pembebasan biaya perkara dan
menginput data para pihak, menginput nominal panjar biaya perkara sejumlah
nihil (Rp0,00) dalam jurnal dan buku induk keuangan perkara, serta memberi
nomor melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) melalui menu jurnal.
i. Kasir mencetak SKUM nihil, dan selanjutnya ditandatangani oleh kasir serta
penggugat/pemohon.
j. Kasir menyerahkan surat gugatan/permohonan dan SKUM yang telah diberi
nomor perkara kepada penggugat/ pemohon untuk diserahkan kepada petugas
Meja II.
k. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menguji dan menerbitkan perintah pembayaran
pembebasan biaya perkara secara bertahap (rill cost) kepada bendahara
pengeluaran sesuai dengan peraturan menteri keuangan.
l. Bendahara pengeluaran menyerahkan jumlah biaya perkara sebagaimana
tercantum dalam surat keterangan sekretaris kepada kasir.
m. Kasir menerbitkan SKUM dengan jumlah biaya perkara sesuai dengan surat
keterangan sekretaris dan mencatat dalam jurnal keuangan perkara dan buku induk
keuangan perkara melalui SIPP.
n. Apabila kebutuhan biaya perkara melebihi panjar biaya perkara yang telah
ditentukan dalam surat keterangan sekretaris (biaya kurang), maka berdasarkan
instrumen ketua majelis, sekretaris dapat menerbitkan surat keterangan untuk
menambah biaya perkara melalui anggaran Negara.
o. Dalam hal DIPA habis sebelum perkara putus, maka hakim ketua menjatuhkan
putusan sela dengan sidang insidentil untuk mengizinkan berperkara secara
prodeo.
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 69
2. Pembebasan Biaya Perkara Non DIPA / Prodeo Murni tanpa ada biaya sama
sekali
Pembebasan Biaya Perkara Non DIPA / Prodeo murni memiliki beberapa
Prosedur sebagai berikut :
a. Petugas meja informasi memberikan penjelasan mengenai tatacara permohonan
pembebasan biaya perkara secara prodeo mengenai :
1. Pihak berperkara mengajukan permohonan berperkara secara prodeo kepada
ketua Pengadilan Agama/mahkamah syar’iyah.
2. Permohonan berperkara secara prodeo dilengkapi dengan Surat Keterangan
Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan lurah/kepala desa atau fotokopi kartu
miskin dan kartu sejenis yang dilegalisir.
b. Petugas meja informasi mengarahkan pemohon kepada meja I
c. Petugas meja I (kasir) membuat SKUM sejumlah Rp.0,00 dan menyerahkannya
kepada pemohon/penggugat.
d. Pemohon/penggugat menyerahkan surat permohonan/gugatan dan SKUM kepada
kasir untuk dicatat dalam jurnal keuangan perkara dan buku induk keuangan
perkara melalui SIPP.
e. Kasir menyerahkan kembali sehelai surat permohonan/ gugatan serta SKUM
kepada pemohon/penggugat yang telah diberi nomor perkara.
f. Petugas Meja II mencatat data perkara dalam buku register permohonan/gugatan
melalui SIPP menggunakan form register yang telah ditetapkan dan disahkan
Ditjen Badilag tertangal 19 Mei 2016.
g. Petugas Meja II menyerahkan berkas perkara kepada ketua Pengadilan melalui
panitera.
h. Ketua membuat Penetapan Majelis Hakim (PMH) melalui SIPP.
i. Ketua menyerahkan berkas kepada panitera untuk penunjukan panitera pengganti
dan jurusita/jurusita pengganti.
j. Panitera membuat penunjukan panitera pengganti dan jurusita/jurusita pengganti
melalui SIPP.
k. Panitera menyerahkan berkas kepada ketua majelis.
l. Ketua Majelis Hakim membuat penetapan hari sidang (PHS) melalui SIPP.
m. Jurusita/jurusita pengganti memanggil para pihak.
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 70
n. Majelis hakim memeriksa alasan prodeo pada saat sidang pertama dalam sidang
insidentil sebelum memeriksa pokok perkara dengan memberi kesempatan kepada
termohon/ tergugat untuk memberikan tanggapan.
o. Majelis hakim menjatuhkan putusan sela tentang permohonan prodeo dikabulkan
atau ditolak.
p. Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, penggugat
/pemohon diperintahkan membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 14
hari setelah dijatuhkannya Putusan Sela.
q. Jika tidak dipenuhi maka gugatan /permohonan tersebut dicoret dari daftar
perkara.
Pada Tahun 2018 Pengadilan Agama Kendari mendapatkan Anggaran Bantuan
Pembebasan Biaya Perkara sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu
Rupiah) dengan rincian Rp. 350.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) per perkara.
Sehingga sampai dengan akhir tahun 2018 Perkara yang mendapatkan Bantuan
Pembebasan Biaya Perkara di Pengadilan Agama Kendari sebanyak 33 perkara yang
dibiayai oleh Negara melaui DIPA Pengadilan Agama Kendari dan 0 perkara yang
Prodeo Murni.
Tabel. II. 5. Daftar Perkara yang mendapatkan Bantuan Pembebasan Biaya
Perkara menggunakan DIPA Pengadilan Agama Kendari tahun 2018 :
NO NO. PERKARA JENIS PERKARA JUMLAH
BIAYA KET.
1. 98/Pdt.P/2018/PA.kdi Permohonan/ Voluntair 206,000
2. 272/Pdt.G/2018/PA.Kdi Cerai Gugat 406,000
3. 082/Pdt.P/2018/PA.Kdi Permohonan/ Voluntair 136,000
4. 271/Pdt.G/2018/PA.Kdi Cerai Gugat 406,000
5. 81/Pdt.P/2018/PA.Kdi Permohonan/ Voluntair 136,000
6. 95/Pdt.P/2018/PA.Kdi Permohonan/ Voluntair 146,000
7. 96/Pdt.P/2018/PA.Kdi Permohonan/ Voluntair 146,000
8. 277/Pdt.G/2018/PA.Kdi Cerai Gugat 276,000
9. 126/Pdt.P/2018/PA.Kdi Permohonan/ Voluntair 136,000
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 71
10. 127/Pdt.P/2018/PA.Kdi Permohonan/ Voluntair 236,000
11. 128/Pdt.P/2018/PA.Kdi Permohonan/ Voluntair 146,000
12. 129/Pdt.P/2018/PA.Kdi Permohonan/ Voluntair 216,000
13. 130/Pdt.P/2018/PA.Kdi Permohonan/ Voluntair 146,000
14. 410/Pdt.G/2018/PA.Kdi Cerai Gugat 206,000
15. 421/Pdt.G/2018/PA.Kdi Cerai Gugat 556,000
16. 435/Pdt.G/2018/PA.Kdi Cerai Gugat 696,000
17. 452/Pdt.G/2018/PA.Kdi Cerai Gugat 566,000
18. 453/Pdt.G/2018/PA.Kdi Cerai Gugat 536,000
19. 154/Pdt.P/2018/PA.Kdi Permohonan/ Voluntair 146,000
20. 155/Pdt.P/2018/PA.Kdi Permohonan/ Voluntair 146,000
21. 156/Pdt.P/2018/PA.Kdi Permohonan/ Voluntair 146,000
22. 499/Pdt.G/2018/PA.Kdi Cerai Gugat 296,000
23. 520/Pdt.G/2018/PA.Kdi Cerai Gugat 386,000
24. 529/Pdt.G/2018/PA.Kdi Cerai Gugat 376,000
25. 578/Pdt.G/2018/PA.Kdi Cerai Gugat 336,000
26. 586/Pdt.G/2018/PA.Kdi Cerai Gugat 406,000
27. 609/Pdt.G/2018/PA.Kdi Cerai Gugat 236,000
28. 529/Pdt.G/2018/PA.Kdi Cerai Gugat 376,000
29. 675/Pdt.G/2018/PA.Kdi Cerai Gugat 376,000
30. 686/Pdt.G/2018/PA.Kdi Cerai Gugat 236,000
31. 711/Pdt.G/2018/PA.Kdi Cerai Gugat 366,000
32. 722/Pdt.G/2018/PA.Kdi Cerai Gugat 336,000
33. 743/Pdt.G/2018/PA.Kdi Cerai Gugat 416,000
TOTAL Rp. 9.879.000,-
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 72
BAB III
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
A. Sumber Daya Manusia
Pengadilan Agama Kendari memiliki 40 Pegawai yang terdiri dari 17 Hakim, 16 Tenaga
Teknis dan 7 tenaga Non Teknis. Akan tetapi Kualitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia
masih perlu ditingkatkan untuk menigkatkan pelayanan kepada masyarakat, dalam menerima
dan memproses perkara “tertentu” yang menjadi tumpuan masyarakat pencari keadilan dalam
upaya mewujudkan peradilan yang bersih teransparan dan berintegritas berdasarkan keputusan
Ketua Mahkamah agung RI. Nomor: 143 /KMA/SK/III/2007 tentang pemberlakuan Buku I
(Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan) yang termaktub didalamnya bahwa
untuk standar Pengadilan Tingkat Pertama Kelas 1 A jumlah idealnya Sumber Daya Manusia
sebagai berikut:
1. Profil Sumber Daya Manusia
Tabel III. 1. Jumlah Sumber Daya Manusia yang ada pada Pengadilan Agama Kendari
Tahun 2018
No. Nama Pangkat/Gol Jabatan Ket.
1. Drs.Engkos Hasyim Koswara, S.H, Pembina Utama
Madya (IV/d) Ketua /Hakim Utama
2. Drs. H. Idris Hamzah, M.H. Pembina Utama
Madya (IV/d)
Wakil Ketua / Hakim
Utama Muda
3. Dra. Nurhayati B Pembina Utama
(IV/e) Hakim Utama
4. Drs. H. Asnawi Semauna Pembina Utama
Madya (IV/e) Hakim Utama
5. Drs. M. Darwis Salam, SH Pembina Utama
Madya (IV/e) Hakim Utama
6. Dr. Drs.Mudjahid, SH, MH Pembina Utama
Madya (IV/d) Hakim Utama Muda
7. Drs. Baharuddin, S.H. Pembina Utama
Madya (IV/d) Hakim Utama Muda
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 73
8. Drs. Muh. Iqbal, M.H. Pembina Utama
Madya (IV/d) Hakim Utama Muda
9. Drs. H. Abd. Rahim T Pembina Utama
Muda (IV/d) Hakim Utama Muda
10. Drs. Ihsan Pembina Utama
Muda (IV/c) Hakim Madya Utama
11. Drs. H.M.Thahir HI Salim, M.H Pembina Utama
Muda (IV/c) Hakim Madya Utama
12. Dra. Musabbihah, S.H., M.H. Pembina Utama
Muda (IV/c) Hakim Madya Utama
13. Drs. Mokh. Ahmad, M.HES, Pembina Utama
Muda (IV/c) Hakim Madya Utama
14. Drs. H. Ahmad P, M.H. Pembina Utama
Madya (IV/d) Hakim Utama Muda
15. Drs. Muslim, M.H. Pembina Tingkat I
(IV/c) Hakim Madya Muda
16. Drs. Muhammadong, M.H. Pembina Utama
Madya (IV/d) Hakim Utama Muda
17. Drs. H.M. Nasruddin, S.H., M.H, Pembina Utama
Muda (IV/c) Hakim Madya Utama
18. Drs. Rahmading, MH Pembina Tk. I (IV/b) Panitera
19. Muh. Idris Abdullah, S.H, Penata TK I (III/d) Sekretaris
20. Sahara, S.Ag Penata TK I (III/d) Panitera Muda
Permohonan
21. N a d r a , S.Ag Penata TK I (III/d) Panitera Muda Hukum
22. Abd. Jabbar, S. Ag Penata TK I (III/d) Panitera Muda
Gugatan
23. Amnaida, SH., M.H Penata Tk. I (III/d) Panitera Pengganti
24. Andi Muawanah, S.H., M.H. Pembina (IV/a) Panitera Pengganti
25. Abd. Mukti Jasri Shaleh, S.H Penata Tk. I (III/d) Panitera Pengganti
26. Atirah, S.Ag, MH Penata Tk.I (III/d) Panitera Pengganti
27. Fitri Yanti Salli, S.H, Penata Tk.I (III/d) Panitera Pengganti
28. Abdul Hopir, S.Ag, Penata Tk.I (III/d) Panitera Pengganti
29. Cherman Rahman, SH Penata TK. I (III/d) Jurusita
30. Djumaddin Penata Muda (III/a) Jurusita
31. Musmarlin Muslim Pengatur Tk.I (II/d) Jurusita
32. M. Aris Jufri Pengatur (II/d) Jurusita
33. Tajuddin Penata Muda TK I
(III/b) Jurusita Pengganti
34. Nanik Sri Rahayu, S.H. Penata (III/c) Ka.Sub.Bag.
Perencanaan, IT dan
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 74
Pelaporan
35. Lisa Febrianti Rasidin, S.Kom Penata (III/c)
Ka.Sub.Bag.
Kepegawaian ,
Organisasi dan
Tatalaksana
36. Ulfah Makmur, S.Kom, Penata (III/c)
Ka.Sub.Bag.
Perencanaan, IT dan
Pelaporan
37. Rostinawati Penata Muda TK. I
(III/b) Staf Kepaniteraan
38. Djuarti S. Tutu, S.H Penata Muda (III/a) Bendahara Rutin
39. Sarman Pengatur TK.I (II /d) Staf Sub. Bag. Umum
dan Keuangan
40. Hj. Hanaya Rasyid Penatur Muda TK.I
(II.b)
Staf Sub. Bag.
Kepegawaian
Tabel. III. 2. Jumlah Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Pengadilan Agama
Kendari Tahun 2018
No Jumlah SDM TeknisYudisial
Jumlah Hakim Kepaniteraan Kejurusitaan
1 17 11 5 33
Tabel. III. 3. Jumlah SDM Non Teknis pada Pengadilan Agama Kendari Tahun 2018
No Jabatan Jumlah SDM Non TeknisYudisial Keterangan
1 Sekretaris
1 Aktif
2.
Ka. Sub. Bag
Kepegawaian
Organisasi dan Tata
Laksanan
1 Aktif
3. Ka. Sub. Bag Umum
dan Keuangan 1 Aktif
4.
Ka. Sub. Bag
Perencanaan IT dan
Pelaporan
1 Aktif
5. Staf 3 Aktif
Jumlah 7
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 75
Tabel. III. 4. Jumlah Hakim Tingkat Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Tingkat
Pendidikan pada Pengadilan Agama Kendari Tahun 2018.
No Jabatan Jumlah Pendidikan Keterangan
Laki-laki Perempuan S1 S2 S3
1 Ketua 1 -
2 WakilKetua 1 - 1
3 Hakim 13 2 8 1
Jumlah 15 2 7 9 1
Tabel. III.4. Jumlah SDM Kepaniteraan Berdasarkan jenis Kelamin Dan Tingkat
Pendidikan Pada Pengadilan Agama Kendari tahun 2018.
No Jabatan
Jumlah Pendidikan Keterangan
Laki-laki Perempuan SLTA
/D3 S1 S2 S3
1 Panitera 1 1
2. PaniteraMuda 1 2 3
3. PaniteraPengganti 2 4 3 3
4. Jurusita 4 - 2 2
5. Jurusita Pengganti 1 - 1
6. Staf Kepaniteraan 1 1
Jumlah 9 7 4 8 4
Tabel.III. 5. Jumlah SDM Kesekretariatan Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Tingkat
Pendidikan pada Pengadilan Agama Kendari tahun 2018.
No Jabatan
Jumlah Pendidikan Ket
Laki-laki Perempuan SLTA
/D3 S1 S2 S3
1 Sekretaris
1 1
2
Ka. Sub. Bag
Kepegawaian Organisasi
dan Tata Laksanan
1 1
3 Ka. Sub. Bag Umum
dan Keuangan 1 1
4.
Ka. Sub. Bag
Perencanaan IT dan
Pelaporan
1 1
5. Staf 1 2 2 1
Jumlah 2 5 2 5
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 76
Tabel.III.6. Jumlah SDM Berdasarkan Usia per 31 Desember 2018.
No Usia
(Tahun) Pegawai teknis
Pegawai Non
Teknis Jumlah
1 20-30 - -
2 31- 40 2 4 6
3 41-50 12 3 15
4 51-60 11 - 11
5 61-67 8 - 8
Jumlah 33 7 40
Tabel III.7. Jumlah Tenaga Honorer / Kontrak Pada Pengadilan Agama Kendari:
No N a m a Tugas Keterangan
1. Sitti Nur Asiah, S.HI Pramu Bhakti Rangkap. Staf. Ka.Sub.Bag. Kepegawaian,
Organisasi dan Tatalaksana
2. Djuarsih S. Tutu. SH Pramu Bhakti Rangkap jadi Staf Kepaniteraan
3. Sudirman Security Rangkap jadi Staf Meja III
4. Raman Security Rangkap Cleaning Servis
5. Asbik Pramu Bhakti Rangkap jadi Staf Kepaniteraan
6. Muh. Tawakkal, S.HI Driver Rangkap Jadi Staf Umum
2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia
- Hakim Maksimun 23 orang yang ada hanya 17 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua;
- Tenaga Teknis /Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti Maksimun 24 orang
yang ada hanya 10 orang;
- Jurusita dan Jurusita Pengganti maksimun 15 orang yang ada hanya 4 Jurusita, 1 Orang
Jurusita Pengganti ;
- Staf Kepaniteraan maksimum 7 orang yang ada hanya 1 orang;
Berdasarkan tabel berikut ini untuk mengisi jabatan yang kosong sesuai dengan
tata kerja Pengadilan Agama Kendari sebagai berikut:
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 77
a. Organisasi Kesekretariatan
Tabel III.8 Jabatan Fungsional Tertentu yang dibutuhkan Pengadilan Agama
Kendari :
No Kelompok Jabatan Fungsional Jumlah Yang Dibutuhkan Keterangan
1 Fungsional Arsiparis 1 Orang Belum ada Pejabatnya
2 Fungsional Pustakawan 1 Orang Belum ada Pejabatnya
3 Fungsional Pranata Compiuter 3 Orang Belum ada Pejabatnya
4 Fungsional Bendahara 1 Orang Belum ada Pejabatnya
5 Analisis Kepegawain 1 Orang Belum ada Pejabatnya
b. Organisasi Teknis / Kepaniteraan
Tabel III.9. Tenaga Teknis Fungsional yang dibutuhkan Pengadilan Agama
Kendari :
No Kelompok Jabatan Fungsional Jumlah Yang Dibutuhkan Keterangan
1 Hakim 23 Orang Yang ada 17 Orang
2 Panitera Pengganti 20 Orang Yang ada 5 Orang
3 Juru Sita 7 Orang Yang ada 5 Orang
4. Jurusita Pengganti 8 Orang Yang ada 2 Orang
5. Staf Kepaniteraan 7 Orang Yang ada 1 Orang
c. Staf Pejabat Struktural
Tabel III. 10. Tenaga Struktural yang dibutuhkan Pengadilan Agama Kendari :
No Kelompok Sub Bagian Staf Yang Dibutuhkan Keterangan
1. Sub.Bagian Perencanaan,
Teknologi Informasi dan
Pelaporan
3 Orang Belum ada Staf
2. Sub.Bagian Kepegawaian
Organisasi Dan Tata Laksana
3 Orang Yang ada 1 Orang
3. Sub.Bagian Umum dan
Keuangan
3 Orang Yang ada 2 Orang
termasuk Bendahara
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 78
- Mutasi
Selama tahun 2018 Pegawai Pengadilan Agama Kendari Kelas 1 A mengalami mutasi
pegawai baik Pegawai yang masuk Pengadilan Agama Kendari maupun yang keluar ke
Pengadilan Agama lain, berikut daftar Mutasi Pegawai Pengadilan Agama Kendari:
a. Mutasi Masuk
Tabel III.11. Pegawai yang Mutasi Masuk ke Pengadilan Agama Kendari Kelas 1 A
Tahun 2018
No N a ma a Jabatan
Lama Jabatan Baru
Tanggal
Pelantikan Ket.
1. Drs. Ihsan Hakim
PA. Palu Hakim 09-03-2018 Promosi
2. Drs. Engkos Hasyim
Koswara, S.H,
Hakim
PA.
Wonosobo
Ketua 13-03-2018 Promosi
3. Fitriyanti Salli, S.H, Panitera Muda Panitera
Pengganti 15-05-2018 Promosi
4. Abdul Hopir, S.Ag,
Kasubbag.
Kepegawaian
PTA. Sultra
Panitera
Pengganti 03-08-2018 Promosi
5. Hj. Hanaya Rasyid
Staf Subbag.
Rumahtangga
PTA. Sultra
Staf Subbag.
Kepegawaian 12-11-2018 -
6. Drs. Mokh. Akhmad,
M.HES
Hakim
PA. Sumenep Hakim 10-12-2018 Promosi
7. Ulfah Makmur,
S.Kom,
Staf Sub. Bag.
Keuangan
PTA. Sultra
Kasubag.
Perencanaan,
IT dan
Pelaporan
14-12-2018 Promosi
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 79
b. Mutasi Keluar
Tabel III.12. Pegawai yang Mutasi Keluar ke Pengadilan Agama lain Tahun 2018
No N a m a Jabatan Lama Jabatan Baru TMT Keterangan
1. Drs. H. Alimuddin
Rahim, S.H.,M.H. Hakim Hakim 18-09-2018
PA.
Watampone
2. H. Harsono Ali
Ibrahim Hakim Hakim 03-08-2018 PA. Palu
3. Sri Mulyani Amin,
S.H,
Jurusita
Pengganti
Panitera
Pengganti 30-10-2018 PA. Rumbia
4. Susilawati Staf Umum dan
Keuangan
Staf Umum dan
Keuangan 14-11-2018 PTA. Sultra
5. Rusdianto, S.E,
Kasubag.
Umum dan
Keuangan
Kasubag.
Kepegawaian
dan Teknologi
Informasi
10-12-2018 PTA. Sultra
- Promosi
Kegiatan pada Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana dalam hal mutasi
dan Promosi dibantu oleh 1 (satu) orang staf dan berikut pegawai yang mengalami
mutasi interen pada Pengadilan Agama Kendari:
a. Mutasi Jabatan Tahun 2018
Tabel III.13. Pegawai yang mendapat Promosi Jabatan pada Tahun 2018
No N a m a Jabatan Lama Jabatan Baru Tanggal
Pelantikan Keterangan
1. Nanik Sri
Rahayu, S.H,
Kasubag. Perencana,
IT dan Pelaporan
Kasubag.
Umum dan
Keuangan
14-12-2018
b. Kenaikan Pangkat Hakim dan Pegawai Priode Bulan April - Oktober 2018 :
- Hakim
Dari Golongan IV/c Ke IV/d Sebanyak 3 Orang Periode April
Dari Golongan IV/b Ke IV/c Sebanyak 1 Orang Periode April
Dari Golongan IV/c Ke IV/d Sebanyak 1 Orang Periode Oktober
Dari Golongan IV/b Ke IV/c Sebanyak 1 Orang Periode Oktober
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 80
- Pegawai
Dari Golongan II/d Ke III/a Sebanyak 1 Orang Periode April
Dari Golongan II/c Ke III/a Sebanyak 1 Orang Periode April
Dari Golongan II/c Ke II/d Sebanyak 1 Orang Periode April
c. Kenaikan Gaji Berkala dalam tahun 2018
- TMT Januari Sebanyak 4 Orang
- TMT Pebruari Sebanyak 11 Orang
- TMT Maret Sebanyak 0 Orang
- TMT April Sebanyak 0 Orang
- TMT Agustus Sebanyak 0 Orang
- TMT September Sebanyak 4 Orang
- TMT Oktober Sebanyak 0 Orang
- TMT Desember Sebanyak 0 Orang
- Pensiun
Tahun 2018 ada 1 Pegawai Pengadilan Agama Kendari Kelas 1 A yang Pensiun /
Purnabakti.
Tabel III.14. Pegawai yang Pensiun pada Pengadilan Agama Kendari Tahun 2018
No N a m a Jabatan
Lama
Tanggal
Pensiun
Keterangan
1. Drs. H. Muh. Husain Saleh, SH,. MH Hakim 01-01-2018 Pensiun
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 81
- Diklat (SDM Teknis dan Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)
Pada Tahun 2018 Pegawai Pengadilan Agama Kendari yang mengikuti diklat teknis
sebanyak 1 orang . Berikut rincian pegawai yang mengikuti diklat teknis.
Tabel III.15. Pegawai yang mengikuti Diklat Teknis dan non Teknis pada Pengadilan
Agama Kendari Tahun 2018
No. Nama /NIP Jabatan Nama Diklat Lama diklat Keterangan
1. Drs. Muslim, M.H,
196812311994031003
Hakim Pendidikan
dan pelatihan
sertifikasi
hakim
mediator
lingkungan
Peradilan
umum dan
Agama
Seluruh
Indonesia
14 Oktober
s.d 30
Oktober
2018
Diklat
Teknis
B. Penyelesaian Perkara
- Jumlah Sisa Perkara yang diputus
Tabel III.16. Indikator kinerja sisa Perkara tahun 2017 yang diputus pada tahun 2018
No Sisa Perkara Tahun
2017
Diputus Tahun
2018 Jumlah Sisa
Capaian
%
1. 50 50 50 0 100%
Tabel III.17. Indikator Kinerja Penyelesaian Perkara Yang Tercapai Tahun 2018
No Sisa Tahun 2017 Diterima Tahun
2018 Jumlah Putus Sisa
Capaian
%
1. 50 1261 1311 1242 69 94.74
Tabel III.18.Indikator Kinerja Penyelesaian Perkara Yang Tercapai Tahun 2017
No Sisa Tahun 2016 Diterima
Tahun 2017 Jumlah Putus Sisa
Capaian
%
1. 65 1163 1228 1178 50 95.93
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 82
Tabel III.19. Indikator Kinerja Penyelesaian Perkara Yang Tercapai Tahun 2016
No Sisa Tahun 2015 Diterima
Tahun 2016 Jumlah Putus
Sisa
Capaian
%
1. 83 1177 1260 1195 65 94.84
Tabel III.20. Indikator Kinerja Penyelesaian Perkara Yang Tercapai Tahun 2015
No Sisa Tahun 2014 Diterima
Tahun 2015 Jumlah Putus Sisa
Capaian
%
1. 91 735 826 743 83 89.71
- Jumlah Perkara yang Putus Tepat Waktu Pada Tahun 2018
Pada tahun 2018 perkara yang putus tepat waktu pada Pengadilan Agama Kendari
berjumlah 1198 Perkara. Tabel dibawah menunjukkan jumlah perkara yang putus berdasarkan
waktu penyelesaian :
Tabel III.21. Jumlah Perkara Yang Putus Tepat Waktu :
No
Jumlah Perkara
Putus Tahun
2018
Perkara yang
Diputus Sampai
dengan 3 Bulan
Perkara yang
Diputus
3 s.d 5 Bulan
Perkara yang
Diputus Lebih
dari 5 bulan
Capaian
1. 1242 1093 196 44 96.46 %
1. Rekapitulasi Perkara
- Detail Sisa Perkara Tahun 2018 Yaitu:
1. Izin Poligami = 0 Perkara
2. Cerai Talak = 23 Perkara
3. Cerai Gugat = 38 Perkara
4. Isbat Nikah = 2 Perkara
5. Kewarisan = 1 Perkara
6. Penguasaan Anak = 3 Perkara
7. Penetapan ahli waris = 0 Perkara
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 83
8. Harta Bersama = 0 Perkara
9. Hadhanah = 0 Perkara
10. Perwalian = 0 Perkara
11. Hibah = 0 Perkara
12. Pembatalan Nikah = 0 Perkara
13. Ekonomi Syariah = 0 Perkara
14. Wakaf = 1 Perkara
Jumlah 69 Perkara
- Detail Perkara Diterima Tahun 2018 yaitu:
1. Izin Poligami = 1 Perkara
2. Cerai Talak = 252 Perkara
3. Cerai Gugat = 580 Perkara
4. Isbat Nikah = 360 Perkara
5. Kewarisan = 8 Perkara
6. Pengasuhan Anak = 8 Perkara
7. Penetapan ahli waris = 26 Perkara
8. Harta Bersama = 2 Perkara
9. Hadhanah = 0 Perkara
10. Nafkah Anak Oleh Ibu = 0 Perkara
11. Pengangkatan Anak = 0 Perkara
12. Dispensasi Nikah = 7 Perkara
13. Hak Hak Bekas Isteri = 0 Perkara
14. Pembatalan Nikah = 0 Perkara
15. Perwalian = 14 Perkara
16. Wali Adhal = 1 Perkara
17. Ekonomi Syariah = 0 Perkara
18. Wakaf = 1 Perkara
19. Lain-lain = 1 Perkara
Jumlah 1261 Perkara
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 84
- Detail Perkara Yang Diputus Tahun 2018 yaitu:
1. Izin Poligami = 1 Perkara
2. Cerai Talak = 206 Perkara
3. Cerai Gugat = 493 Perkara
4. Isbat Nikah = 314 Perkara
5. Kewarisan = 0 Perkara
6. Penguasaan Anak = 3 Perkara
7. Penetapan ahli waris = 22 Perkara
8. Harta Bersama = 2 Perkara
9. Hadhanah = 0 Perkara
10. Perwalian = 12 Perkara
11. Nafkah Anak Oleh Ibu = 0 Perkara
12. Pengangkatan anak = 0 Perkara
13. Wali Adhal = 1 Perkara
14. Dispensasi Nikah = 7 Perkara
15. Hak Hak Bekas Isteri = 0 Perkara
16. Pembatalan Nikah = 1 Perkara
17. Lain-lain = 0 Perkara
18. Ditolak = 5 Perkara
19. Tidak diterma = 26 Perkara
20. Gugur = 47 Perkara
21. Dicoret dari Register = 8 Perkara
22. Dicabut = 94 Perkara
Jumlah
1242 Perkara
- Penyebab Perkara yang belum Putus pada tahun 2018
Perkara yang belum putus tahun 2018 dikarenakan:
1. Karena perkara terserbut diterima pada akhir tahun 2018.
2. Adanya perkara gaib (tergugat tidak diketahui alamatnya).
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 85
3. Adanya permintaan bantuan panggilan diluar wilayah Pengadilan Tinggi Agama
Kendari dan Pengadilan Agama Kendari.
- Jumlah Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK
Jumlah Perkara yang ditangani pada Pengadilan Agama Kendari tahun 2018 sebanyak
1311, dari jumlah perkara tersebut putus sebanyak 1242 Perkara dan mengajukan upaya
hukum sebanyak 21 perkara. Dibawah ini rincian perkara yang mengajukan upaya hukum
pada Pengadilan Agama Kendari:
Tabel III.22. Jumlah Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum
No Perkara Putus
Tahun 2018 Banding Kasasi PK Keterangan
1. 1242 17 3 1
Perkara yang tidak
mengajukan upaya
hukum Banding, Kasasi
dan PK sebanyak 1221
perkara
Dibawah ini rincian Perkara yang melakukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK
1. Upaya Hukum Banding
a. Putusan Pengadilan TK I Yang Dikuatkan TK Banding 2018
No Sisa Tahun
2017
Diterima
Tahun 2018 Jumlah Putus Sisa
Capaian
%
Dikuatkan
Tingkat
Banding
1. 6 17 23 22 1 95.65 12
b. Putusan Pengadilan TK I Yang Dibatalkan TK Banding 2018:
No Sisa Tahun
2017
Diterima
Tahun 2018 Jumlah Putus Sisa
Capaian
%
Dibatalkan
Tingkat
Banding
1. 6 17 23 22 1 95.65 5
c. Putusan Pengadilan TK I Yang Tidak Dapat Diterima TK Banding 2018:
No Sisa Tahun
2017
Diterima Tahun
2018 Jumlah Putus Sisa
Capaian
%
Tidak
Dapat
Diterima
1. 6 17 23 22 1 95.65 2
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 86
2. Putusan Yang Diajukan Kasasi
No Sisa Tahun
2017
Diterima
Tahun 2018 Jumlah Putus Sisa
Capaian
%
Dikuatkan
Banding
Dikuatkan
Kasasi
1. 6 3 9 6 3 66.66 6 6
3. Putusan Yang Diajukan Peninjauan Kembali (PK)
a. Putusan Pengadilan TK I Yang dikuatkan TK Banding dan dikuatkan TK Kasasi yang
dikuatkan TK (PK) 2018:
No
Sisa
Tahun
2017
Diterima
Tahun
2018
Jumlah Putus Sisa Capaian
%
Dikuatkan
TK
Banding
Dikuatkan
TK Kasasi
Dikuatkan
PK
1 0 1 1 0 1 0% - - -
- Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil di Mediasi
Tabel III.23. Jumlah Perkara Perdata yang dimediasi Pada Pengadilan Agama Kendari
Tahun 2018
No Jumlah Perkara Yang di Mediasi Jumlah Perkara Yang
Berhasil Dimediasi Keterangan
1. 120 2
- Jumlah Perkara anak yang Berhasil Diversi
Pengadilan Agama Kendari pada tahun 2018 tidak menangani Perkara anak.
C. Pengelolaan Sarana Dan Perasarana
1. Pengadaan
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang tata cara pengadaan
barang / jasa yang sederhana dan komprehensip. Maka Pengadilan Agama Kendari Kelas 1
A pada Tahun Anggaran 2018 mengadakan pengadaan barang dengan rincian sebagai
berikut sebagai berikut:
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 87
Tabel III.24. Pengadaan Barang Tahun 2018
No Jenis Pengadaan Nama Barang Vol Sumber
Dana Nomor Kontrak Ket
1. Alat Pengolah Data
dan Komunikasi
Laptop
9 Unit DIPA
2018
018/PPK-
PA.Kdi/01/2018
Tanggal 29
Februari 2018
Baik
2. Pengadaan Peralatan
dan Fasilitas
Perkantoran
1. Lemari
Dokumen
2. Lemari Toga
3. Lemari Jas
Panitera
4. Meja Biro
5. Kursi Pejabat
6. Meja Rapat
7. Kursi Rapat
8. Meja Mediasi
9. Kursi Mesiasi
5 Unit
3 Unit
3 Unit
11 Unit
4 Unti
1 Unit
15 Unit
1 Unit
4 Unit
DIPA
2018
024/PPK-
PA.Kdi/II/2018
tanggal 14 Februari
2018
Baik
3. Pengadaan Peralatan
dan Mesin
1. AC Split
2. Kursi Roda
3. Alat Detector
4. Tabung
Pemadam
Kecil
5. Tabung
Pemadam
Besar
6. Flour
Pollister
(Pembersih
Lantai)
7. Radio
Komunikasi
(HT)
3 Unit
1 Unit
2 Unit
11 Unit
1 Unit
1 Unit
4 Unit
DIPA
2018
018/PPK-
PA.Kdi/I/2018
tanggal 29 Januari
2018
Baik
Pemeliharaan Gedung, serta Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Kendari,
dilakukan melalu pihak ketiga dan juga dibantu oleh Pegawai Kontrak serta Pegawai
Pengadilan Agama Kendari yang rutin melakukan kerja bakti setiap hari Jumat, mulai
dari halaman gedung hingga kedalam gedung termasuk barang-barang inventaris kantor.
Hal ini dilakukan untuk dapat memberikan kenyamanan kerja bagi Pegawai maupun
Masyarakat Pencari Keadilan.
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 88
Berikut Jenis-jenis Inventaris pada Pengadilan Agama Kendari yang mendapatkan
pemeliharaan:
– Sarana dan Prasaran pada Pengadilan Agama Kendari
a. Rumah Dinas
Tabel III.25. Rumah Dinas Yang Dimiliki Pengadilan Agama Kendari:
No Uraian Jumlah
Kondisi
Keterangan Baik Rusak
Ringan
Rusak
Berat
1. Rumah Dinas
Ketua 1 Unit - - 1 Unit
Sudah tidak
layak huni
2. Rumah Dinas
(kantor lama) 1 Unit - - 1 Unit
Sudah tidak
layak huni
3. Rumah Dinas
( Kantor Lama) 1 Unit - - 1 unit
Sudah tidak
layak huni
b. Sarana/Prasarana Gedung Kantor
Tabel III.26. Sarana / Prasarana Yang Dimiliki Pengadilan Agama Kendari:
- Ruangan
NO Sarana/Prasarana Gedung Jumlah *Keterangan
Ruang / Gedung Lantai II
1. Ruang Ketua 1 Ruangan Baik
2. Ruang Wakil Ketua 1 Ruangan Baik
3. Ruang Hakim 2 Ruangan Baik
4. Ruang Jurusita 1 Ruangan Baik
5. Ruang Panitera Pengganti 1 Ruangan Baik
6. Ruang Perpustakaan 1 Ruangan Baik
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 89
7. Ruang Rapat 1 Ruangan Baik
8. Ruang Arsip 1 Ruangan Baik
9. Ruang Server 1 Ruangan Baik
10. Pantri 1 Ruangan Baik
11. Kamar mandi 4 Ruangan Baik
12. Ruang Sekretariat Akreditasi 1 Ruangan Baik
Ruang / Gedung Lantai I Baik
13. Ruang Panitera 1 Ruangan Baik
14. Ruang Sekretaris 1 Ruangan Baik
15. Ruang Sidang Umum 2 Ruangan Baik
16. Ruang Kepaniteraan 1 Ruangan Baik
17. Ruang Kesekretriatan 1 Ruangan Baik
18. Ruang Ibu Menyusui 1 Ruangan Baik
19. Ruang Mediasi 1 Ruangan Baik
20. Ruang Bermain anak 1 Ruangan Baik
21. Ruang Posbakum 1 Ruangan Baik
22. Loket Bank 1 Ruangan Baik
23. Ruang Meja Informasi 1 Ruangan Baik
24. Ruang Tunggu 1 Ruangan Baik
25. Resepsionis 1 Ruangan Baik
25. Kamar Mandi 6 Ruangan 1 Rusak 5 Baik
26. Pos Jaga 1 Ruangan Baik
- Meublair
No
Jenis Barang
Periode Perolehan Jml
Kondisi
Baik Rusak < 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1. Lemari Kayu 10 - - 5 - - - 15 15 -
2. Filling Kabinet 1 - - 2 - - - 3 3 -
3. Meja Kerja Kayu 21 - - 8 - 13 12 54 54 -
4. Kursi Besi Metal /
Futura 56 - - 20 - 19 23 162 11
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 90
5. Kursi Kayu - - - 4 - - - 4 4 -
6. Sice 3 - - - - 2 - 5 5 -
7. Meja Rapat 1 - - 2 - - 1 4 4 -
8. Meja Telepon 2 - - - - - - 2 2 -
9. Meja Reseptionis 1 - - - - - - 1 1 -
10. Mimbar Podium - - - 1 - - - 1 1 -
11. Lambang Instansi 1 - - 1 - - - 2 1 -
12. Gorden - - - 1 - - - 1 1 -
- Peralatan Mekanis
No Jenis Barang Periode Perolehan
Jml
Kondisi
Baik Rusak <2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1. PC. Kompiuter 2 5 - 3 7 5 - 22 22 -
2. Laptop 13 - - - - 1 9 23 17 5
3. Monitor 2 5 - - - - - 7 7 -
4. Printer 10 5 - 7 4 5 - 31 31 -
5. Serial Printer - - - - - - - - - -
6. Komputer Jaringan 1 - - - - - - 1 1 -
7. Scenner - 1 - - 1 - - 2 2 -
8. Peralatan Komputer - - - - - - - - - -
9. Server 1 - - 1 - - - 2 1 1
10. Router - - - 1 1 - - 2 2 -
11. Peralatan Jaringan - - - - - - 2 2 2 -
12. Alat Detektor - - - - - - 2 2 2 -
13. Mesin Absensi - 1 - - 1 - - 2 1 1
14. Jam Mekanis - - - - - - - - - -
15. AC Split 4 - - 3 3 - 3 13 12 1
16. AC Sentral - - - 1 - - - 1 1 -
17. Kipas Angin - - - - - - - - - -
18. Amplifier 1 - - - - - - 1 1 -
19. Loudspeker 4 - - - - - - 4 4 -
20. Stabilisator - - - - - - - - - -
21. Dispenser - - - - - - - - - -
22. Uninterrutible
Power / UPS - - - - - 2 - 2 2 -
23. Camera Eletronik - - - - - - - - - -
24. Facsimile 1 - - - - 1 - 2 1 1
25. CCTV - - - 1 - 1 - 2 2 -
26. Brandkas - - - 2 - - - 2 2 -
27. LCD Projector /
Fokus - - - 1 - - - 1 1 -
28. Sound Sistem - - - 1 - - - 1 1 -
29. Televisi - - - - - 1 - 1 1 -
30. Internet 1 - - - - - - 1 1 -
31. Note Book - - - - 2 - - 2 2 -
32. Mesin Antrian - - - - - 2 - 2 2 -
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 91
- Alat Angkutan
No Jenis Barang
P e r i o d e
Jml
Kondisi
<2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Baik Rusak
1. Kendaraan Roda 4 1 - 1 - - - - 2 2 -
2. Kendaraan Roda 2 4 - - 3 1 - - 8 4 4
- Tanah
No Jenis Barang P e r i o d e
Luas
Kondisi
Di
hapus Rusak
<2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Pengadaan
Tanah / Lokasi
800 m2
4000 m2
200 m2
- - - - - - -
-
-
- Bangunan
No Jenis Barang P e r i o d e
Luas
Kondisi
Baik Rusak <2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Gedung dan
Bangunan
Gedung
Pos
Rumah
Dinas
Rumah
Dinas
- - - - - - 888 m2
9m2
344m2
70m2
-
a) Gedung, Pos Jaga, Dan Pagar Gedung
- Pemeliharaan prasarana Gedung, Pos Jaga dan Pagar untuk tahun 2018 tidak ada
Penambahan luas dan pengecatan secara menyeluruh
b) Halaman Gedung Kantor
Halaman gedung Pengadilan Agama Kendari telah dilakukan Pembenahan, pada
tahun 2016 sehingga telah memiliki halaman yang Asri dan nyaman, selain itu
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 92
telah tersedia tempat Parkir yang memadai baik untuk pegawai maupun para
pencari keadilan yang memiliki kendaraan roda 2 maupun roda 4.
c) Sarana Parkir Khusus
- Sarana parkiran khusus yaitu dikhusukan untuk Hakim, Pegawai, Staf dan
Honorer bagi yang memiliki kendaraan roda 2 maupun roda 4 dibagian belakang
gedung telah dibuat dan sudah sesuai dengan standar parkir yang memadai.
d) Sarana Listrik
- Pengadilan Agama Kendari telah melakukan penambahan daya listrik Pada tahun
2017 sebesar 33.000 Va dan pemasangan baru daya 2.200 Va, hal ini sangat
membantu memaksimalkan atau meningkatkan kinerja para pegawai Pengadilan
Agama Kendari dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya sehari-hari.
e) Sarana Tanah
- Sarana disekitar Pengadilan Agama Kendari pada tahun 2016 telah dilakungan
perbaikan sehingga telah memilki halaman kantor yang asri dan memadai.
D. Pengelolaan Keuangan (Realisasi Anggaran Non Teknis dan Teknis)
- Realisasi Anggaran Non Teknis
1. Program Dukungan Manajamen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahakamah Agung RI
a. Layanan Dukungan manajemn Pengadilan
Belanja Barang Non Operasional
Kode /Akun Jenis Belanja Anggaran
Tahun 2018
Realisasi
Tahun 2018 Sisa
Prsen tase
%
051.A.521211 Belanja Bahan 7.276.000 7.275.000 1.000 99.99
051.B.524111 Belanja Perjalanan
Biasa 18.000.000 17.516.016 483.984 97.31
051.B.524113 Belanja Perjalanan
Dinas Dalam Kota 17.400.000 17.400.000 - 100%
051.B.521211 Belanja Bahan 8.000.000 7.995.000 5.000 99.94
Jumlah 50.676.000 50.186.016 489.984 99.03
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 93
b. Layanan Perkantoran
No Kode Jenis Belanja Anggaran
Tahun 2018
Realisasi
Tahun 2018 Sisa Dana
Prsentase
%
1. 511111 Belanja Gaji Pokok 1.662.229.000 2.283.928.400 (621.699.400) 137.40
2. 511119 Belanja Pembulatan 32.000 25.011 6.989 78.16
3. 511121 Belanja Tunjangan
Suami / Isteri 145.496.000 198.325.820 (52.829.820) 136.31
4. 511122 Belanja
Tunjangan Anak 40.044.000 57.676.028 (17.632.028) 144.03
5. 511123 Belanja Tunjangan
Struktural 37.440.000 34.020.000 3.420.000 90.87
6. 511124 Belanja Tunjangan
Fungsional PNS 4.714.580.000 4.589.520.000 125.060.000 97.35
7. 511125 Belanja Tunjangan
PPh PNS 1.035.994.000 705.682.278 330.311.722 68.12
8. 511126
Belanja
Tunjangan Beras
PNS
117.211.000 110.368.080 6.842.920 94.16
9. 511129 Belanaja
Uang Makan PNS 324.720.000 324.377.000 343.000 99.89
10. 511151 Belanja Tunjangan
Umum PNS 51.736.000 10.075.000 41.661.000 19.47
11. 511157 Belanja Tunjangan
Kemahalan Hakim 243.000.000 275.400.000 (32.400.000) 113.33
12. 512211 Belanja Uang
Lembur - - - -
J u m l a h 8.372.482.000 8.589.397.617 (216.915.617) 102.59
Belanja Barang Operasional dan Pemeliharaan
No Kode /Akun Jenis Belanja Anggaran
Tahun 2018
Realisasi
Tahun 2018 Sisa
Prsen
tase %
1. 002.A.521111 Belanja Keperluan
Perkantoran
138.200.000 138.001.950 198.050 99.86
2. 002.A.521811 Belanja Persediaan
Barang Konsumsi (ATK)
53.709.000 53.708.400 600 99.99
Jumlah 191.909.000 191.710.350 198.650 99.90
3. 002.B.521111 Belanja Keperluan
Perkantoran (Web)
1.500.000 1.058.750 441.250 70.58
4. 002.B.521114 Belanja Pengiriman
Surat Dinas Dan Pusat
1.000.000 728.000 272.000 72.80
5. 002.B.522111 Belanja Pembayaran
Langganan Listrik
74.400.000 67.796.528 6.603.472 91.12
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 94
6. 002.B.522112 Belanja Pembayaran
Langganan Telepon /
Speedy
26.400.000 21.883.476 4.516.524 82.89
Jumlah 103.300.000 91.466.754 11.833.246 88.54
7. 002.C.523111 Belanja Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan
96.000.000 96.000.000 - 100
8. 002.C.523121 Belanja Pemeliharaan
Peralatan Mesin
102.650.000 102.649.922 78 100
Jumlah 198.650.000 198.649.922 78 100
10. 002.D.521115 Honor Pengelola
Keuangan
42.960.000 42.360.000 600.000 98.60
Jumlah 42.960.000 42.360.000 600.000 98.60
JUMLAH KESELURUHAN
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
No Kode/Akun Jenis Belanja Anggaran
Tahun 2018
Realisasi Tahun
2018 Sisa
Prsen
tase %
052.A.532111 Belanja Peralatan dan
Fasilitas Perkantoran
193.600.000 193.600.000 - 100
052.B.532111 Belanja Peralatan dan
Fasilitas Kantor
Pendukung
Pelayanan
47.900.000 47.900.000 - 100
053.B.532111 Belanja Sarana dan
Prasarana Pendukung
SIPP
117.000.000 117.000.000 - 100
JUMLAH 358.500.000 358.500.000 - 100%
- Realisasi Angaran Teknis
1. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (DIPA 04)
No Kode /Akun Jenis Belanja Anggaran
Tahun 2018
Realisasi
Tahun 2018 Sisa
Prsen tase
%
1. 051.521219 Belanja Barang Non
Operasional Lainnya
(Bantuan Pembebasan
Biaya Perkara /
Prodeo)
10.500.000 9.879.000 621.000 94.09
2. 051.524113 Belanja Perjalanan
Dinas Dalam Kota
(Biaya Perjalanan
Dalam Rangka Sidang
Diluar Gedung
Pengadilan)
87.500.000 87.000.000 - 100
3. 522131 Belanja Jasa Konsultan
(Jasa Konsultan pada
Pos Pelayanan Bantuan
Hukum Pengadilan)
62.400.000 57.348.000 5.052.000 91.90
Jumlah 160.400.000 154.727.000 5.673.000 96.46
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 95
1. Keuangan Perkara
Saldo akhir Desember 2017 sebanyak Rp. 98.475.500,-
Penerimaan Januari sampai Desember 2018 Rp 881.702.000,-
JUMLAH Rp. 980.177.500,-
Pengeluaran sbb:
Biaya Panggilan Rp. 356.830.000,-
Biaya Penterjemah Rp. Nihil
Biaya ATK Rp. 63.150.000,-
Biaya Sita Rp. 3.761.000,-
Biaya Pemeriksaan Setempat Rp. 8.980.000,-
Biaya Pemberitahuan Putusan Rp. 92.180.000,-
Biaya Pengiriman Biaya Perkara Rp. 4.850.000,-
Materai Rp. 7.452.000,-
Biaya PK Rp. 2.500.000,-
Hak-Hak Kepaniteraan Rp.
a. Pendaftaran Rp. 38.310.000,-
b. Redaksi Rp. 6.020.000,-
Pengembalian Sisa Panjar Rp. 307.943.000,-
JUMLAH Rp. 891.976.000,-
Saldo akhir Desember 2018 sebanyak Rp. 88.201.500,-
Keuangan PNBP/HHK dan HHK Lainnya
Penerimaan PNBP/HHK dan HHK lainnya bulan Januari s/d Desember 2018 yang
disetorkan ke Kas Negara dengan rincian sbb:
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 96
Biaya Pendaftaran Rp. 38.310.000,-
Biaya Redaksi Rp. 6.020.000,-
Biaya Penyerahan Salinan Putusan Rp. 1.804.300,-
Biaya Leges akta cerai Rp. -
Biaya Penyerahan Akta Cerai Rp. 5.930.000,-
Biaya Pendaftaran Surat Keuasa Rp. 1.810.000,-
Biaya Pembuatan SK Insedentil Rp. -
Biaya Pendaftaran Sita Rp. 25.000,-
Biaya Pendaftaran Eksekusi Rp. -
Uang Tak Bertuan Rp. -
JUMLAH Rp. 53.899.300,-
2. Revisi Angaraan Tahun 2018
Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Kendari melakukan revisi anggaran sebanyak 2
kali untuk DIPA 01 atau DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
dan untuk DIPA 04 tidak ada revisi. Berikut uraian daftar revisi DIPA pada
pengadilan Agama Kendari :
a. Revisi DIPA 01 ( Kode satker :307712)
Revisi Perubahan Halaman III DIPA (Perubahan Rencana Penarikan) pada
tanggal 11 Juli 2018 dengan Pagu Anggaran Tetap
Revisi Halaman III DIPA (Perubahan Rencana Penarikan) dan Perubahan Pejabat
Perbendaharaan pada tanggal 22 Oktober 2018 dengan Pagu Anggaran tetap.
b. Revisi Dipa 04 (Kode Satker 309096)
Dipa 04 pada tahun 2018 tidak ada revisi.
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 97
E. Dukungan Teknologi Informasi Terkait SIPP
- Publikasi Perkara (One Day OnePublish)
Tabel III. 26. Jumlah Perkara Putus yang Terpublikasi Melalui Direktori Putusan
Mahkamah Agung RI dan SIPP
NO
Jumlah
Perkara
Putus
Perkara yang
Terpublis (one day one
Publish)
Perkara yang
terpublikasi melalui
Direktori Putusan MA
dan SIPP
Keterangan
1. 1242 588 588
Banyaknya
Putusan yang
belum siap
untuk di upload
setelah
Pembacaan
Putusan
dipersidangan.
Dukungan Teknologi Informasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan Pelayanan Publik
Pengadilan Agama Kendari sudah mengalami kemajuan, diantaranya telah memiliki mesin
ATR dan E-Skum yang berfungsi untuk mesin antrian dan pencentakan SKUM. Dalam
meningkatkan penggunaan Teknologi Informasi Pengadilan Agama Kendari memilki
beberapa dukungan alat Teknologi Informasi diantaranya sebagai berikut:
- Perangkat Keras (hardware)
1. Lokal Area Network (LAN)
2. PC. Unit
3. Laptop
4. Notebook
5. Personal Komputer lainnya
6. CCTV
7. Fokus / LCD
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 98
8. Sound Syistem
9. Laptop
10. Printer
11. Detektor
12. Router
13. Monitor
14. Scaner
15. Modem
- Perangkat Lunak (Software)
Selain beberapa dukungan Perangkat keras diatas dukungan Teknologi Informasi
Pengadilan Agama Kendari juga dimanfaatkan untuk penunjang tugas pokok lainnya
melalui aplikasi-aplikasi, baik itu Aplikasi yang dikembangkan oleh Mahakamah Agung
RI ataupun Aplikasi dari instansi lain yang terkait Aplikasi tersebut antara lain:
1. Pengelolan Kepegawaian dengan menggunakan aplikasi CTS dan SIKEP dari
Mahkamah Agung RI
2. Penigkatan kedisiplinan dengan menggunakan Finger scen yang langsung diinput data
kehadiran masuk dan pulang kantor setiap pegawai melalui data online KOMDANAS
dari Mahkamah Agung RI.
3. Pada bagian Teknis dikenal dengan Aplikasi SIPP yang dapat diAkses langsung oleh
Masyarakat luas aplikasi dari Mahkamah Agung RI.
4. Direktori Putusan dari Mahkamah Agung RI
5. Pengelolaan keuangan dengan mengunakan aplikasi keuangan SAIBA, SAS dan
Aplikasi GPP dari Kementrian Keuangan.
6. Pengelolaan peningkatan pembaharuan pengelolaan aset Barang Milik Negara dengan
menggunakan aplikasi SIMAK dari Kementrian Keuangan
7. Pengelolaan Perencanaan dan Pengusulan Anggaran dengan menggunakan Aplikasi
RKAKL dari Kementrian Keuangan.
8. Tersedianya monitor komputer yang terhubung dengan jaringan internet di ruang tunggu
untuk pencari keadilan.
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 99
9. Demikian juga peningkatan pembaharuan Teknologi Informasi ( IT ) dan Publikasi
Kegiatan, Informasi dan kinerja Pegawai Pengadilan Agama Kendari yang dapat di
Akses melalui Website Pengadilan Agama Kendari.
F. Regulasi Tahun 2018
Regulasi merupakan cara mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan
atau pembatasan tertentu. Regulasi seringkali dikaitkan dengan suatu peraturan dalam
kehidupan. Peraturan tersebut bisa berupa peraturan yang mengikat suatu lembaga atau
organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
Sepanjang tahun 2018 Pengadilan Agama Kendari telah melaksanakan amanat reformasi
birokrasi sesuai dengan peraturan Presiden no. 81 tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi dan Keputusan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi nomor 20 tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi serta
SK Ketua Mahkamah Agung nomor : 71/KMA/SK/III/2011 tentang TIM reformasi
Birokrasi MA.
Dibawah ini merupakan 8 area perubahan yang digagas TIM reformasi Birokrasi MA
dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi.
1. Manajemen Perubahan;
2. Perundang-undangan
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
4. Penataan Tata laksana
5. Penataan Sistem Manajemen SDM
6. Penguatan Akuntabilitas
7. Penguatan Pengawasan
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 100
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Tabel III.27. beberapa regulasi mengenai Pelaksanaan reformasi Birokrasi pada
Pengadilan Agama Kendari :
No
Program
Reformasi
Birokrasi
Nomor SK Prihal tanggal
1. Manajemen
Perubahan W21-A1/785/OT.00/VII/2018
Tim Reformasi Birokrasi 23/7/2018
W21-A1/1160/0T.01.3/11/2018 Tim Pembangunan Zona
Integritas
W21-A1/SK/1161/OT.01.3/XII/2018 Tim Akreditasi Penjaminan
Mutu 9/11/2018
2. Perundang-
undangan W21-A1/SK/353.a/KP.02.1/III/2018
Peraturan Internal
Pengadilan Agama
Kendari
14/3/2018
3. Penataan dan
Penguatan
Organisasi
W21-A1/SK/352/HM.00/III/2018 SK. Petugas Resepsionis 14/3/2018
W21-A1/SK.1141/SK/HM.00/X/2018 SK. Penunjukan Protokoler 3/5/2018
W21-A1/SK/1100/OT.02.3/X/2018 SK Penunjukan Petugas PTSP 17/10/2018
4. Penataan Tata
Laksana W21-A1/SK.PPK/01/I/2018
SK.Pejabat Pembuat
Komitmen 3/1/2018
W21-A1/SK.KPA/01/I/2018 SK. Pengelola Keuangan. 3/1/2018
5. Pengelolaan
Sistem
Manjemen SDM
W21-A1/SK/237/KP.00.1/II/2018 SK. Baperjakat 12/2/2018
W21-A1/SK/248.a/HM.02.2/II/2018 SK. Petugas Pengelola
Perpustakaan 14/2/2018
W21A1/204.a/SK/KP.02.1/II/2018 SK. Petugas Pelaksanaan
Daftar Hadir 5/2/2018
W21-A1/SK/352.a/KP.02.1/III/2018 SK. Penetapan Jam Istirahat 14/3/2018
6. Penguatan
Akuntabilitas W21-A1/SK/73/OT.01/1/2018 SK Tim Penyusunan SAKIP 2-1-2018
7. Penguatan
Pengawasan
W21-A1/SK.478/PS.00/IV/2018
SK. Tim Pengawas Penegakan
Disiplin Kerja 20/4/2018
W21-A1/SK/236/PS.00/II/2018
SK. Penunjukan Koordinator
Hakim Pengawas Bidang 12/2/2018
8. Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Publik
W21-A1/SK/245/HM.02.3/II/2018 SK. Tim Teknologi Informasi 14/2/2018
W21-A1/SK/235/HM.OO/II/2018 SK. Penunjukan Humas 12/2/2018
W21-A1/305/HK.05/II/2018
SK. Penunjukan Majelis
Hakim Ekonomi Syariah 10/2/2018
W21-A1/SK.476.a/HK.05/IV/2018 SK. PPID 20/4/2018
W21-A1/350.a/HK.05/III/2018 SK. Jenis-Jenis informasi 14/3/2018
W21-A1/SK/873/HK.05/VIII/2018 SK Standar Pelayanan
Peradilan 14/8/2018
W21-A1/83/HK.05/I/2018 SK. Tim Pengelola Meja
Informasi 3/1/2018
W21-A1/SK/541/HM.02.3/II/2018 SK. Tim SIPP 11/5/2018
W21-A1/SK/701/HK.05/VII/2018 SK. Pengangkatan Tenaga
Kelompok Teknis 4/6/2018
W21-A1/SK/216/HK.05/II/2018 SK. Tim Penanganan
Pengaduan Masyarakat 7/2/2018
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 101
Dibawah ini merupakan uraian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 8 area pada Pengadilan
Agama Kendari.
1. Manajemen Perubahan
Prosedur Penyelenggaraan Administerasi Perkara Tingkat Pertama, Banding,
Kasasi, dan PK; Pengelolaan administrasi dengan system meja yaitu: MEJA I, MEJA
II dan MEJA III.
MEJA I
a. Menerima Gugatan, Permohonan, (Verset) Banding, Kasasi, dan PK;
b. Menetapkan rencana biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM;
c. Menyerahkan surat gugatan / permohonan banding, kasasi, PK eksekusiberikut
SKUM kepada calon penggugat / pemohon agar membayar biaya perkara yang
tercantum dalam SKUM kepada Kas;
d. Menyerahkan eksampler salinan gugatan / permohonan.
MEJA II
a. Mencatat setiap perkara gugatan, permohonan pada kolom register dari kolom
pertama sampai terakhir pada setiap buku register meja II;
b. Buku register yang tersedia pada Meja II yaitu Registerasi induk perkara
permohonan dan surat kuasa;
MEJA III
a. Mencatat kronologis perkara permohonan Banding, Kasasi, PK Penyitaan,
Eksekusi, Akta Cerai, Permohonan, P3HP pada kolom-kolom register yang
tersedia dari kolom pertama sampai terakhir;
b. Registerasi Permohonan Banding, Kasasi, PK, Penyitaan Barang Bergerak dan
yang Tidak Bergerak, Eksekusi, Registerasi Akta Cerai, Register P3HP;
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 102
2. Perundang Undangan
Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 1, tentang Kekuasaan Kehakiman
adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945,
demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
Pengadilan Agama, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang,
menerima,memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat
pertama antara orang-orang berAgama Islam di bidan perkawinan, waris, wasiat, hibah,
wakap, zakat, infaq shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diataur dalam pasal 49
Undang-Undang Pradilan Agama nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
Lembaga Peradilan seluruh Indonesian pada tahun 2015 mengalami perubahan
Struktur Organisasi hal ini sesuai dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Dimana dalam Peraturan ini telah dilakukan
pemisahan antara Panitera dan Sekretaris yang sebelumnnya dijabat oleh 1 orang serta
hilangnya jabatan Wakil Panitera dan Wakil sekretaris dan adanya perubahan Jabatan
Struktural lainnya yang semula Ka. Sub. Bag Umum dan Ka.sub. Bag Keuangan terpisah
maka dalam Peraturan ini dijadikan satu,menjadi Ka. Sub. Bag Umum dan Keuangan,
serta Sub. Bag. Kepegawaian yang berubah menjadi Ka. Sub. Bag Kepegawaian
Organisasi dan Tatalaksana serta adanya Sub.Bagian Baru yaitu Ka. Sub. Bag.
Perencanaan , IT dan Pelaporan.
Dalam Peraturan ini juga terjadi Perubahan Eselonisasi Pejabat Struktural yang
semula masih ada Pejabat yang menduduki Eselon V.a maka dengan terbitnya peraturan
ini berubah menjadi IV.b serta naiknya Eselon diatasnya.
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 103
4. Penataan Tata Laksana
- Tersedianya buku jurnal yaitu:
a. Jurnal Perkara Permohonan K1-PAI/P;
b. Jurnal Perkara Gugatan K1-PAI/G;
c. Jurnal Perkara Banding K1-PA2;
d. Jurnal Perkara Kasasi K1-PA3;
e. Jurnal Perkara PK, K1-PA4 dan,
f. Registerasi Buku Induk Keuangan Perkara K1-PA-6;
g. Registerasi Buku Induk Keuangan Eksekusi K1-PA7;
h. Registerasi Buku Induk Hak-Hak Kepaniteraan K1-PA8
- Pola Tentang Registrasi Perkara
Mencatat kronologis perkara yang diterima sampai putus pada kolom register
yang tersedia sumber datanya dari Meja II dan Meja III, dilaksanakan oleh staf
kepaniteraan, koordinator pengendalian adalah Penitera, Panitera Muda,
Permohonan, dan Gugatan sebagai upaya untuk tidak ada keterlambatan instrumen
dll.
- Pola Tentang Keuangan perkara
Mencatat penerimaan uang panjar yang diterima dan dikeluarkan setiap hari
dan ditutup setelah perkara putus juga setiap hari pemegan keuangan kas melaporkan
kepada panitera untuk mencatat pengisian kolom register buku induk keuangan
perkara (K1-PA6);
1) Pola laporan perkara meliputi :
a. L1-PAI Keadaan Perkara;
b. L1-PA2 KeadaanPerkara yang dimohonkan banding;
c. L1-PA3 Keadaan Perkara yang dimohonkan kasasi;
d. L1-PA4 Keadaan Perkara yang dimohonkan PK;
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 104
e. L1-PA5 Keadaan Perkara yang dimohonkan Eksekusi;
f. L1-PA6 Kegiatan Hakim;
g. L1-PA7 Keadaan Keuangan Perkara;
h. L1-PA8 Keadaan Jenis Perkara dan,
i. Faktor – Faktor Penyebab Perkara;
2) Pola Tentang Laporan Perkara
a. Laporan jenis LI-PA1, L1-PA7 dan L1-PA8 dibuat setiap akhir bulan, dalam
setahun.
b. Laporan jenis LI-PA2, L1-PA5 setiap empat bulan yaitu pada akhir bulan
April, Agustus, dan Desember tahun 2017;
c. Laporan jenis LI-PA6 dibuat setiap enam bulan yaitu akhir bulan Juni, dan
Desember tahun 2017;
d. Penyampaian laporan ke PTA paling lambat tanggal 15 setiap bulan
berikutnya:
5. Penataan Sistem Manajemen SDM
Perspektif yang diharapkan dan indikatornya adalah meningkatnya transparansi
dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten,
professional, berkinerja tinggi, dan sejahtera. Penambahan Pegawai sangat di perlukan.
Pola Manajemen Pelayanan kepada Masyarakat semakin ditingkatkan ini bisa dilihat
dari cara penataan berkas dan Kearsipan di Pengadilan Agama Kendari telah tersusun
secara Baik dan rapi berikut rinciannya.
1. Pola Tentang Kearsipan Perkara
a. Alphabetical Filling yaitu Penataan arsip perkara berdasarkan pola urutan abjad
b. Subjectical Filling yaitu penyusunan arsip berdasarkan subyek;
c. Geograpitical yaitu yaitu penyusunan arsip berdasarkan tempat. Maka dari itu
Pengadilan Agama Kendari memilih polah subyektical filling berdasarkan
numberic filling atau nomor perkara.
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 105
2. Pola Pemberkasan perkara
a. Yaitu berkas berjalan dan sudah diputus tapi secara administrative belum
selesai karena masih terdapat upaya hokum seperti banding sehinggah berkas
perkara yang berjalan ini disimpang dan menjadi tanggung jawab Panitera
Muda dengan tidak dimasukkan kedalam pengarsipan;
b. Yaitu berkas perkara yang definitive secara administrasi telah selesai dan
tuntas diserahkan kepada Meja III untuk diarsipkan;
3. Tahapan Penataan Arsip
- Tahap Pertama
a. Memisahkan berkas yang masih berjalan dan arsip perkara yang definitive;
b. Disimpang Dalam Box atau Sampul;
c. Tiap Box Diberi Label
- Tahap Kedua
a. Membuat Daftar Isi
b. Mengklarifikasi Perkara
c. Menempatkan Box dalam Rak
d. Setiap Rak dibuat DIR
e. Ruang Arsip memiliki Ruang tersendiri
- Tahap Ketiga
a. Memisahkan berkas arsip sudah mencapai 30 tahun untuk penghapusan;
b. Arsip berkas perkara yang akan dihapus dibentuk panitia ;
c. Arsip berkas perkara yang akan dihapus dibuatkan berita acara dan
putusan penetepan penghapusan arsip berkas perkara;
6. Penguatan Akuntabilitas
Penyelenggaraan administrasi umum, sifat pengelolaan administrasi perkantoran
secara umum yaitu sejak pengaturan personalia atau Sumber Daya Manuasia hingga
kelembagaan meliputi tiga bagian yaitu:
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 106
a. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksanan
Pengelolaan tertib administrasi secara rutin dalam hal sebagai berikut:
a. Tertib administrasi Kenaikan Pangkat Pegawai;
b. Tertib administrasi Kenaikan Gaji Berkala Pegawai dan Impassing
c. Tertib Administrasi Pengisian Buku Induk Pegawai
d. Tertib administrasi laporan kepegawaian setiap bulan April dan Oktober.
e. Tertib administrasi dalam penyusunan papan data Bezzetting dan DUK;
f. Tertib administrasi penyusunan data pegawai dalam file box masing-
masing;
g. Tertib administrasi pengisian data CTS dan SIKEP Mahkamah Agung RI;
h. Tertib Administrasi Absensi dan Disiplin Pegawai;
i. Tertib Administrasi Dalam Penerimaan Surat-Surat Kepegawaian Dan
Pembuatan Surat – Surat Keputusan (SK), Surat Tugas dan surat- surat yang
berhubungan dengan Kepegawaian.
b. Bagian Umum dan Keuangan
Pelaksanaan administrasi Umum dan Keuangan dilaksanakan secara tertib dan sesuai
alur.
a. Pelaksanan Keuangan berdasarkan perencanaan dan penggunaan uang yang
tersedia dalam Daftar Isian Pagu Anggaran Pengadilan Agama Kendari meliputi
2 dipa,
Dipa I terdiri dari :
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang
c. Belanja Modal
Dipa 04 ( managemen Peradilan) terdiri dari :
a. Pembebasan Biaya Perkara ( Prodeo)
b. Sidang Diluar Gedung Pengadilan;
c. Jasa Pos Bantuan Hukum.
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 107
b. Pelaksanaan Administrasi Umum
- Tertib Administrasi Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Jumlah
jumlah Surat Masuk Tahun 2018 sebanyak 1000
jumlah surat Keluar tahun 2018 sebanyak 1263
- Penambahah buku-buku perpustakaan
- Pemimjaman Buku-buku perpustakaan
- Pengadministrasian dokumen-dokumen Sarana prasarana gedung dan alat –
alat rumah tangga kantor
- Menjaga kebersihan Sarana prasarana gedung dan alat – alat rumah tangga
kantor
- Tersedianya sarana perasaran kantor yang akan digunakan secara rutin oleh
pimpinan dan pegawai;
c. Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan
a. Tertibnya Adminstrasi Perencanaan Anggaran
b. Tertibnya Perencanaan Pengunaan Anggaran
c. Adanya Program Kerja, dan sasaran kineraja yang terperinci
d. Menyusun dan membuat Laporan Tahunan dan SAKIP serta Laporan lainnya
e. Terpublikasinya Kegiatan, Informasi dan kinerja Pegawai Pengadilan Agama
Kendari yang dapat di Akses melalui Website Pengadilan Agama Kendari.
f. Tersedianya Jaringan;
g. Tersedianya Akses Aplikasi Aplikasi Penunjang Kinerja Pegawai;
h. Tersusunnya Dipa Pengadilan Agama Kendari
i. Telah tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU), dokumen Penetapan Kinerja,
Rencana Kerja Tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP), dan me-review kembali Rencana Strategis lima tahunan 2015 – 2019.
7. Penguatan Pengawasan
Bahwa untuk mewujudkan manajemen peradilan yang optimal, maka Pengadilan
Agama Kendari telah melakukan kebijakan dengan menerbitkan Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Agama Kendari Nomor: W21-A1/SK/236/PS.00/II/2018 tanggal 12 Februari
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 108
2018 tentang penunjukan Koordinator Hakim Pengawas dan Hakim Pengawas Bidan
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai pedoman umum pelaksanaan tugas
pengawasan yang tercamtum dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI.
Nomor: KMA/080/ SK/ VIII/2006 tanggal 24 Juni 2006 diejelaskan mengenai
pengawasan dan aspek manajemen administrasi perkara, administrasi keuangan perkara,
administrasi keuangan DIPA, serta administrasi pelayanan publik. Serta MAKLUMAT
Ketua Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2017.
a. Pengawasan Melekat
Dalam rangka untuk mengetahui tentang penyelenggaraan peradilan,
pengelolaan administrasi, baik administrasi kesekretariatan maupun administrasi
kepaniteraan, serta pelaksanaan tugas umum peradilan pada Pengadilan Agama Kendari
telah dilaksanakan sesuai rencana/target dan sesuai ketentuan yang berlaku, maka
pengawasan dan pembinaan dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.
Maka pengawasan dan pemeriksaan pada Pengadilan Agama Kendari tahun 2018 oleh
Badan Pengawas Mahkamah Agung RI, Hakim Tinggi Pengawas dan Pengadilan
Tinggi Agama Kendari maupun secara internal oleh Hakim Pengawas pada Pengadilan
Agama Kendari sesuai dengan bidang masing-masing.
b. Pengawasan dan Pembinaan
Pengawasan melekat yaitu merupakan pembinaan dan pengendalian atas
pelaksanaan tugas pegawai / hakim agar pelaksanaan tugas tersebut berjalan dengan
efektif dan efisien sesuai rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, hal tersebut di Pengadilan Agama Kendari telah dilakukan dengan baik dan
secara terus menerus seperti:
1. Rapat-Rapat koordinasi diikuti oleh seluruh hakim dan pegawai Pengadilan Agama
Kendari sebanyak 12 Kali dalam setahun selama tahun 2018;
2. Rapat-rapat pembinaan masing-masing unit kerja yang diikuti oleh personil dalam
unit kerja tersebut seperti rapat untuk pejabat Hakim maupun bagian
Kesekretariatan, Kepaniteraan, bagian IT dan seterusnya masing-masing sebanyak
12 Kali dalam Setahun.
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 109
3. Memberikan teguran lisan maupun tulisan kepada beberapa pegawai yang tidak
masuk kantor, dan sering terlambat masuk kantor maupun cepat pulang sesuai
dengan undang-undang kepegawaian.
c. Pengawasan Oleh Hakim Pengawas Bidang
Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kendari Kelas I.A
Kendari Nomor W21-A1/SK/236/PS.00/II/2018 tanggal 12 Februari 2018, telah
ditunjuk Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Kendari dengan
susunan/komposisi personil sebagai berikut:
NO NAMA JABATAN
BIDANG PENGAWASAN
BIDANG SUB. BIDANG
1 Drs. IDRIS HAMZAH, MH
NIP: 19531231 198103 1 068
Wakil
Ketua
Koordinator Hakim
Pengawas Bidang
Koordinator
Pengawasan
2 Drs. Muh. Iqbal, M.H.
NIP: 195904111989031002
Hakim Administrasi Perkara
d.
1. Prosedur
Penerimaan
Perkara
2. Register Perkara
3. Laporan Perkara
3. Drs. H. M. Nasruddin, S.H.
NIP: 19611231 198903 1 043
Hakim Administrasi Perkara
1. Laporan Keuangan
Perkara (Banding,
Kasasi, PK)
2. Laporan Keuangan
Eksekusi
4. Drs. H. Ahmad P, M.H.
Nip.19590705 199003 1 004
Hakim Administrasi Perkara
1. Sisa Panjar Biaya
Perkara
2. Kearsipan Perkara
3. Mediasi
4. Keuangan Mediasi
5. Drs. Muhammadong, M. H
19631231 198203 1 017
Hakim Administrasi Perkara 1. Pelayanan
2. Pemberkasan
3. BAS dan Panggilan
6. Drs. H.M. Thahir HI Salim, M.H
19631220 199303 1 003
Hakim Administrasi
Persidangan
1. PMH, PJS/PJSP,
PHS, PPP.
2. Minutasi, BHT
7. Drs. M. Darwis Salam, S.H.
19531231 198103 1 071
Hakim Administrasi
Persidangan
1. Panggilan
Tabayyun
2. BAS (Perkara
berjalan)
8. DR. Drs.Mudjahid,SH,MH
NIP: 19560204 198103 1 005
Hakim Administrasi Umum 1. Manajemen
Peradilan
2. Kepegawaian
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 110
9. Dra. Hj. Musabbihah, S.H. M.H.
19680511 199403 2 003
Hakim Administrasi Umum 1. Keuangan
2. PNBP
10. Dra. Hj. Nurhayati B
19531231 198303 2 021
Hakim Administrasi Umum 1. Surat Menyurat
2. Investaris
11. Drs. Baharuddin, S.H.
19550612198803 1 054
Hakim Administrasi Umum 1. Perpustakaan
2. Kearsipan
12. Drs. H. Abd. Rahim T
19561211 199903 1 001
Hakim Kinerja Pelayanan
Publik
1. Pengiriman Salinan
Putusan / Penetapan
Kepada KUA dan
Para Pihak.
2. Penjilidan Salinan
Putusan /
Penetapan
13. Drs. Muslim, M.H.
19681231 199403 1 043
Hakim Kinerja Pelayanan
Publik
1. Website
2. SIADPA /SIPP
14 H. Harsono Ali Ibrahim, S. Ag.,
M.H
19541010 198003 1 008
Hakim Kinerja Pelayanan
Publik
1. Direktori Putusan
2. KOMDANAS
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Peningkatan kualitas pelayana publik Pengadilan Agama Kendari berpedoman
dengan aturan yang berlaku untuk meningkatkan kualitas, kapabilitas dan integritas
aparatur Pengadilan Agama Kendari dengan sasaran terwujudnya penerapan
kepemerintahan yang profesional , berkualitas, transparan dan bebas KKN maka langkah
yang perlu dilakukan adalah dengan mengisi formasi jabatan dan dibantu beberapa staf
sesuai dengan kebutuhan standar, menyesuaikan tingkat pendidikan formal dengan jabatan
dan mengusulkan / mengikutsertakan pejabat dalam pendidikan penjenjangan / karir.
Peningkatan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan terhadap masyarakat pencari
keadilan di wilayah Pengadilan Agama Kendari dengan sasaran terwujudnya pelayanan
prima terhadap masyarakat pencari keadilan khusunya masyarakat Kota Kendari, maka
pelayanan penerimaan dan penyelesaian perkara di tingkat pertama dapat diselesaikan
secara cepat, sederhana dan biaya ringan, penataan arsip yang baik untuk lebih
meningkatrkatkan kepercayaan kepada masyarakat terutama pencari keadilan khususnya
Pengadilan Agama Kendari dan lembaga peradilan pada umumnya.
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 111
Untuk meningkatkan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan terhadap masyarakat
pencari keadilan di wilayah Pengadilan Agama Kendari maka pegawai teknis Pengadilan
Agama Kendari juga meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia melaui Diskusi –
diskusi hukum dan Bedah berkas antar instansi Peradilan Agama.
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 112
BAB IV
PENGAWASAN
a. Internal
Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan Peradilan
sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu : Pengawasan melekat dan
pengawasan fungsional. Pelaksanaan pengawasan internal pada Pengadilan Agama Kendari
dilaksanakan secara terus-menerus dan berjenjang oleh atasan langsung terhadap
bawahannya, serta secara preventif dan refresif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut
berjalan secara efektif dan efesien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan
perundang- undangan yang berlaku. Untuk memaksimalkan pengawasan melekat, Ketua
Pengadilan Agama Kendari menerbitkan Surat Keputusan Nomor: W21-A1/SK/236/PS.00/ II
/ 2018 tanggal 12 Februari 2018 Tentang Penunjukan Koordinator Hakim Pengawas dan
Hakim Pengawas Bidang.
Adapun dasar pelaksanaan pengawasan yakni keputusan ketua mahkamah Agung RI
Nomor : KMA/096/SK/VIII/2006 serta Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan
Lembaga peradilan Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006, mengenai pengawasan dan aspek
manajemen administrasi perkara, administrasi keuangan perkara, administrasi keuangan
DIPA, serta administrasi pelayanan publik. Perma No. 7 Tahun 2016 tentang Penegakkan
Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya,
Perma Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya serta Perma Nomor 9
tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (whistleblowing system) di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan di Bawahnya.
Seiring dengan diadakan pengawasan yang intinya untuk menjaga citra, martabat dan
keluhuran aparat peradilan khususnya dan lembaga peradilan pada umumnya, maka untuk
menjalankan pengawasan secara lebih efektif, Pengadilan Agama Kendari dalam
pelaksanaan kegiatan pengawasan internal meliputi :
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 113
1. Administrasi Umum meliputi :
- Bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana
Menegakkan disiplin pegawai/aparatur Pengadilan Agama Kendari, yakni
memonitoring kehadiran pegawai secara berjenjang, mengawasi tingkah laku
pegawai/hakim, kinerja para pegawai serta pembinaan-pembinaan baik melalui
penyampaian pada saat apel masuk dan apel pulang, rapat evaluasi, rapat bulanan
maupun triwulan.
- Bidang Umum dan Keuangan
Bidan Umum dan Keuangan Meliputi seluruh kegiatan inventarisasi,
perpustakaan, tertib persuratan, pemanfaatan sarana prasarana Barang Milik Negara
dan penghapusan Barang Milik Negara, serta seluruh kegiatan yang
berhubungan dengan pengelolaan, pendistribusian dan pertanggungjawaban
keuangan Negara atau Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
- Bidang Perencanaan, IT dan Pelaporan
Meliputi Perencanaan Anggaran, Pengelolaan Anggaran dan pelaksanaan Anggaran
tersedianya jaringan, website dan lain-lain yang berhubungan dengan Tenknologi
Informasi serta Laporan-laporan.
2. Administrasi persidangan dan administrasi perkara.
Meliputi seluruh kegiatan yang harus dilakukan untuk persidangan meliputi : system
pembagian perkara, pembuatan berita acara persidangan dan tata tertib persidangan.
Sedangkan administrasi perkara meliputi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh aparat
peradilan yang diberi tugas untuk mengelola proses perkara yakni prosedur penerimaan
perkara, keuangan perkara, pemberkasan perkara, penyelesaian perkara dan
pembuatan laporan perkara sesuai dengan pola bindalmin.
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 114
3. Pelayanan Publik
Meliputi Pelayanan kepada Masyarakat pencari Keadilan, untuk mempermudah
mengakses dan mendapatkan informasi tetang proses Peradilan dan profil Pengadilan
Agama Kendari .
B. Evaluasi
1. Tujuan Evaluasi
Evaluasi merupakan pengukuran kegiatan dalam meningkatkan kualitas kinerja atau
produktifitas suatu lembaga atau instansi dalam melaksanakan programnya. Dalam
melakukan evaluasi pasti memiliki tujuan dari evaluasi tersebut, tujuan evaluasi
Pengadilan Agama Kendari yaitu sebagai berikut :
1. Menentukan tingkat keberhasilan pencapaian kinerja, melalui evaluasi dapat diketahui
ukuran pencapian tujuan dan sasaran.
2. Mengukur dan melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun
negatif;
3. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan
4. Sebagai bahan masukan (input) untuk perbaikan yang akan dating dan memberikan
masukan bagi pencapaian kinerja kedepan agar lebih baik.
Dengan adanya evaluasi dari suatu kegiatan pengawasan diharapkan pencapaian
kinerja kedepan akan lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama.
Beberapa alasan penting evaluasi harus dilakukan :
1. Untuk mengetahui elektabilitas suatu kebijakan, yakni seberapa jauh suatu kebijakan
mencapai tujuan;
2. Untuk mengetahui apakah suatu kebijakan itu berhasil atau gagal;
3. Untuk memenuhi aspek akuntabilitas public, dengan melakukan penilaian kinerja,
maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada public;
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 115
4. Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, evaluasi bermanfaat untuk memberikan
masukan bagi proses pengambilan keputusan yang akan datang agar tidak mengulangi
kesalahan yang sama, dan diharapkan lebih baik.
Tindak lanjut atau Evaluasi dari Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kendari
W21-A1/SK/236/PS.00/ II / 2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang penunjukan
Koordinator Hakim Pengawas dan Hakim Pengawas Bidan Tahun 2018, ditetapkan secara
berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
2. Hasil Pengawasan atau Tindak lanjut
1. Bidang Manajemen Peradilan / Administrasi Perkara
NO. KONDISI KRITERIA AKIBAT SOLUSI TINDAK
LANJUT
1.
Pemberkasan Perkara
Banding Nomor
0687/Pdt.G/2017/PA.
Kdi.
Cerai Gugat
Kelengkapan
bundel B yang
ada :
- Pernyataan
banding,
tanggal 25-
4-2017
Terlambat
dikrim ke
Pengadilan
Tinggi Agama
Sulawesi
Tenggara
bisa berakibat
fatal. –berkas
dicabut
sebelum
dikirim ke
PTA
Seharusnya
dilengkapi
syarat-syarat
yang perlu
masuk dalam
bundel B
sesuai
petunjuk
Buku II
Pedoman
Pelaksanaan
Tugas Edisi
Revisi, kemu
dian
secepatnya
dikirim ke
Pengadilan
Tinggi
Agama
Sulawesi
Tenggara
Telah
diperbaiki dan
dilengkapi.
Berkas sudah
dikirim ke
PTA Sultra
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 116
2.
Perkara banding
Nomor
0197/Pdt.G/2018/PA.
Kdi
Cerai Talak
Keelengkapan
bundel B yang
ada :
Pernyataan
banding,
tanggal 21-5-
2018
Terlambat
dikirim ke -
Pengadilan
Tinggi Agama
Sulawesi
Tenggara bisa
berakibat fatal
.
Seharusnya
Panitera
memerintahk
an
bawahannya
untuk
melengkapi
sya rat-syarat
yang harus
masuk dalam
bundel B
sesuai
petunjuk
Buku II
kemudian
secepatnya
dikirim ke
Pengadilan
Tinggi
Agama
Sulawesi
Tenggara
Telah
diperbaiki dan
dilengkapi.
Berkas sudah
dikirim ke
PTA Sultra
tanggal 29-5-
2018
3. Perkara banding
Nomor 0104/Pdt.G/
2018/PA.Kdi.
-Kewarisan
Pernyataan
banding,
tanggal 28-5-
2018
Berkas belum
lengkap
Terlambat
dikirim ke -
Pengadilan
Tinggi Agama
Sulawesi
Tenggara bisa
berakibat fatal
.
Seharusnya
dilengkapi
syarat-syarat
yang harus
masuk dalam
bundel B se
suai petunjuk
Buku II
kemudian
sece patnya
dikirim ke
Pengadilan
Tinggi
Agama
Sulawesi
Tenggara
Sudah
ditindak
lanjuti.
4. Perkara banding
Nomor 0298/Pdt.G/
2018/PA.Kdi.
Cerai Talak
Pernyataan
banding,
tanggal 5 - 10 -
2018
Berkas belum
lengkap
Terlambat
dikirim ke -
Pengadilan
Tinggi Agama
Sulawesi
Tenggara bisa
berakibat fatal
Seharusnya
dilengkapi
syarat-syarat
yang harus
masuk dalam
bundel B se
suai petunjuk
Buku II
kemudian
sece patnya
dikirim ke
Pengadilan
Tinggi
Telah
diperbaiki dan
dilengkapi
serta dikirim
ke PTA Sultra
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 117
Agama
Sulawesi
Tenggara
5. Perkara banding
Nomor 0218/Pdt.G/
2018/PA.Kdi.
- Cerai Talak
Pernyataan
banding,
tanggal 12-10-
2018
Terlambat
dikirim ke -
Pengadilan
Tinggi Agama
Sulawesi
Tenggara bisa
berakibat fatal
Seharusnya
dilengkapi
syarat-syarat
yang harus
masuk dalam
bundel B se
suai petunjuk
Buku II
kemudian
sece patnya
dikirim ke
Pengadilan
Tinggi
Agama
Sulawesi
Tenggara
Telah
diperbaiki dan
dilengkapi
6. Perkara Banding
Nomor
0430/Pdt.G/2018/PA.
Kdi
Cerai Gugat
Pernyataan
Banding tanggal
19-09-2018
Terlambat
dikirim ke
Pengadilan
Tinggi Agama
bisa berakibat
fatal
Berkas belum
dikirim ke
PTA
Seharusnya
dilengkapi
syarat-syarat
yang harus
masuk dalam
bundel B se
suai petunjuk
Buku II
kemudian
sece patnya
dikirim ke
Pengadilan
Tinggi
Agama
Sulawesi
Tenggara
Telah
diperbaiki dan
dilengkapi
serta dikirim.
7. Perkara Kasasi
Nomor
0359/Pdt.G/2018/PA
Kdi.
Hadhanah
Pernyataan
Kasasi, tanggal
10 - 7 -2018
Terlambat
dikirim ke
MA bias
berakibat
fatal.
Seharusnya
dilengkapi
syarat-syarat
yang harus
dipenuhi
Telah
diperbaiki dan
dilengkapi
serta dikirim.
`
Kendari, 31 Desember 2018
Ketua Pengadilan Agama Kendari
Drs. Engkos Hasyim Koswara, S.H
Nip.195702131986031002
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 118
3. Bidang Administrasi Umum
NO. KONDISI KRITERIA SEBAB AKIBAT TINDAK
LANJUT
1.
Masih terdapat
pegawai yang belum
mentaati peraturan
disiplin masuk dan
keluar kantor
Berdasarkan surat
keputusan MARI
No.071/KMA/SK
/V/2008 Tanggal
14 Mei 2008
pasal 5 ayat 2a
no.1 dan 2.
Belum
seluruhnya
mentaati disiplin
dalam
melaksanakan
tugas kedinasan
pada setiap hari
kerja
Tugas pokok
sebagai PNS
tidak terlaksana
dengan baik
Agar disiplin
masuk dan
keluar kantor
dapat
dittingkatkan
3. Bidang Pelayanan Publik
NO. KONDISI KRITERIA SEBAB AKIBAT TINDAK
LANJUT
1.
- - - -
Kendari, 31 Desember 2018
Ketua Pengadilan Agama Kendari
Drs. Engkos Hasyim Koswara, S.H,
Nip.195702131986031002
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 119
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Bahwa Program Kerja tahun 2018 telah dilaksanakan dengan baik meskipun masih ada
kekurangan yang perlu disempurnakan;
2. Pada Tahun 2018 Pengadilan Agama Kendari kembali mengikuti Sertifikasi Akreditasi
Penjamin Mutu Peradilan Agama;
3. Pengadilan Agama Kendari Sangat membutuhkan Penambahan Pegawai Teknis dan
Non Teknis;
4. Pengawasan Internal kurang berjalan dengan baik;
5. Realisasi Anggaran tahun 2018 berjalan sesuai rencana dengan capaian 99,81%
6. Dibawah ini kesimpulan capaian baik dari teknis maupun non teknis pada Pengadilan
Agama Kendari
- Teknis Yustisial
1. Penyelesaian perkara dalam tahun 2018 baik di tingkat pertama maupun di tingkat
banding telah mengalami peningkatan :
a) Perkara di tingkat pertama diselesaikan 1242 perkara.
b) Perkara Banding yang dimohonkan Banding 23 perkara.
c) Pemeriksaan Setempat terselesaikan 0 perkara.
d) Perkara yang diajukan Kasasi sebanyak 9 perkara.
e) Perkara yang diajukan PK sebanyak 1 perkara.
f) Perkara yang dimohonkan Eksekusi 5 Perkara.
2. Dengan adanya pelatihan, temu karya, pendidikan yang dilaksanakan oleh
Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara, maka
kualitas penyelesaian perkara dan putusan semakin meningkat.
3. Administrasi Peradilan Pada umumnya berpedoman pada Pola Bindalmin sebagai
realisasi dari Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA.001/SK/I/1991, di
Pengadilan Agama Kendari telah dilaksanakan dengan tertib dan seksama
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 120
walaupun masih terdapat kekurangan-kekurangan yang masih perlu
disempurnakan.
- Kesekretariatan
a. Personil / Pegawai Fungsional Pengadilan Agama Kendari yaitu:
a) Pada Tahun 2018 Jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Panitera telah terisi
semua.
b) Jumlah Hakim pada tahun 2018 sebanyak 17 Orang termasuk Ketua dan
Wakil Ketua,
c) Tahun 2018 Jabatan Panitera Muda masih lengkap sebanyak 3 orang.
d) Panitera Pengganti 6 orang ditambah dengan 1 orang staf PNS golongan
(III/a) dan 1 orang Staf Non PNS (pramubahkti)
e) Jurusita tahun 2018 sebanyak 4 Orang
f) Jurusita Pengganti tahun 2018 1 Orang
b. Personil / Pegawai Struktural Pengadilan Agama Kendari yaitu:
a) Pada Tahun 2018 Jabatan Sekretaris telah trisi
b) Ka. Sub Bag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana dibantu oleh 1
orang Staf PNS
c) Ka. Sub. Bag. Umum dan Keuangan Telah terisi dibantu 1 orang Staf dan
1 orang Bendahara;
d) Ka. Sub. Bag Perencanaan, IT dan Pelaporan belum memilki Staf.
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 121
B. Saran
1. Diharapkan ada peningkatan Anggaran untuk biaya pemeliharaan dan Renovasi
Gedung untuk mendukung kegiatan-kegiatan dan Program kerja Pengadilan
Agama Kendari.
2. Dalam rangka peningkatan SDM / Tenaga aparat peradilan yang profesional, perlu
ditingkatkan intensitas Pelatihan teknis yustisial / penataran/temu karya dan
Diklat-diklat yang dapat mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang dan
tugas masing-masing dalam rangka peningklatan pelayanan kepada Masyararakat
Pencari Keadilan.
3. Dalam hal promosi dan mutasi pejabat, sebaiknya mempertimbangkan
profesionalisme dan integritas sumber daya manusia, berkompetensi dan handal,
serta memperhitungkan DUK Kepegawaian agar memungkinkan pegawai untuk
berprestasi dalam bidang tugas yang dibebankan;
4. Penambahan Pegawai sangat diperlukan serta belum adanya staf dan tenaga
Fungsional Kesekretariatan yang dapat membantu kinerja Pengadilan Agama
Kendari;
5. Dengan melihat peningkatan perkara setiap tahun maka Pengadilan Agama
Kendari sangat mengharapkan mendapat penambahan pegawai dibagian Teknis,
terutama Tenaga Administrasi Perkara, Panitera Pengganti, Juru Sita dan Juru Sita
Pengganti ,.
6. Untuk menghindari terhalangnya kenaikan pangkat bagi pejabat struktural di
lingkungan Pengadilan Agama Kendari, maka pendidikan penjenjangan seperti
DIKLAT PIM II , III dan IV perlu mendapat perhatian serius.
7. Kondisi Sarana dan Prasarana di Pengadilan Agama Kendari masih belum
Memadai terutama Meubelair dan Peralatan Fasilitas Kantor lainnya.
8. Pengadilan Agama Kendari masih kekurangan fasilitas komputer / laptop / print,
Scaner, Foto copy maka perlu penambahan untuk memperlancar pelaksanaan
tugas-tugas dalam melayani Masyararakat Pencari Keadilan.
9. Perlu penambahan Kendaraan Roda 2 (dua) untuk Pejabat eselon IV dan Roda 4
(empat) untuk mobil dinas Wakil Ketua, Sekretaris dan Operasional Pengadilan
Agama Kendari;
10. Perlu sarana pendukung Mesin Listrik (Genset) untuk mengantisipasi pemadaman
listrik secara tiba-tiba dan penambahan satu meterán Pos Jaga.
Pengadilan Agama Kendari | Laporan Tahunan 2018 122
11. Perlu adanya rumah dinas Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Sekretaris.
12. Penambahan Tenaga Honor untuk Pengemudi / Sopir, Cleaning Servis, Satpam,
dan Pramubhakti sangat diharapakan demi membantu kelancaran tugas Pengadilan
Agama Kendari
Demikian penyajian laporan pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Kendari
tahun 2018 disusun untuk dijadikan bahan informasi dan masukan sehingga
pelaksanaan tugas-tugas pada masa yang akan datang akan lebih baik dan berhasil,
terima kasih.
Kendari, 31 Desember 2018
Ketua Pengadilan Agama Kendari
Drs. Engkos Hasyim Koswara, S.H.
Nip.195702131986031002