BAB I

1.1 LATAR BELAKANG

Globalisasi ditandai dengan cepat berkembangnya teknologi yang sangat berpengaruh

terhadap pola dan tata hubungan antar masyarakat maupun antara masyarakat dengan

pemerintah. Penerapan teknologi ini dianjurkan untuk dipakai pada instansi pemerintahan,

Karena dengan pemakaian teknologi informasi yang saat ini sudah tersedia dapat

meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Oleh karena itu pemerintah juga

dituntut untuk melakukan reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, termasuk

dalam pelayanan kepada publik, yang berbasis teknologi informasi tersebut.

Reformasi disegala bidang serta pesatnya kemajuan teknologi dibidang teknologi

informasi telah melahirkan perubahan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara. Dalam kaitan ini, peran aparatur Negara sebagai salah satu unsur penyelenggaraan

Negara tidak luput dari tuntutan untuk melakukan berbagai perubahan. Pemanfaatan  sistem 

perkantoran  elektronis  menyebabkan  suatu  instansi  dapat  melaksanakan kegiatan

administrasinya dengan lebih mudah, cepat, transparan, tertib, terpadu, produktif, akurat,

aman, dan efisien, khususnya bagi kegiatan pemerintah sebagai fasilitator utama untuk

melancarkan dan mendukung semua kegiatan  antara instansi pemerintah dan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan pergeseran paradigma dari regulasi menghambat (wall regulation)

menuju regulasi mendorong (enabling regulation). Untuk mewujudkan penyelenggaraan

kepemerintahan yang baik (good governance), pemanfaatan teknologi komunikasi dan

informasi di dalam kegiatan pemerintahan tidak dapat dihindarkan. Perkantoran elektronis

lingkup intranet dan internet di lingkungan instansi pemerintah merupakan salah satu

jawaban untuk meningkatkan kinerja aparatur.

Beberapa tahun terakhir, instansi pemerintahan di Indonesia telah mulai

memanfaatkan perkembangan teknologi dalam beberapa bidangnya, seperti pada sekitar

tahun 2012 sudah mulai diberlakukannya e-ktp yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia.

Dan adanya penerapan electric-government (e-government) dan telah memperoleh komitmen

atau dukungan yang kuat melalui Instruksi Presiden R.I Nomor 3 Tahun 2003 tentang

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.

Keuntungan yang paling diharapkan dari e-Government adalah peningkatan efisiensi,

kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Selain itu juga tujuan

e-Government adalah pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang

berkualitas, cepat, dan terjangkau masyarakat luas, pembentukan hubungan interaktif dengan

dunia usaha untuk menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional,

pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga negara serta penyediaan

fasilitas dialog publik, dan pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan

dan efisien.

Sementara itu manfaat e-government adalah meningkatkan kualitas pelayanan

pemerintah kepada masyarakat dan komunitas negara lainnya, memperbaiki proses

transparansi dan akuntabilitas di kalangan penyelenggaraan pemerintahan, mereduksi biaya

transaksi, komunikasi dan interaksi yang terjadi dalam proses pemerintahan, dan menciptakan

masyarakat berbasis komunitas informasi yang lebih berkualitas..

Penerapan Teknologi Informasi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara

dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian. Untuk itu, penerapan

teknologi informasi dalam pelayanan kepegawaian menjadi langkah strategis bagi Badan

Kepegawaian Negara dalam ikut mendorong reformasi birokrasi yang sedang dijalankan

Pemerintah. Fokus yang ingin dicapai dari penerapan teknologi informasi ini adalah untuk

meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian kepada pelanggannya.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan teknologi informasi pada instansi pemerintahan di Indonesia?

2. Untuk apa dilakukannya penerapan teknologi ini?

3. Apa keuntungan dengan pemakaian teknologi informasi ini?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Dengan adanya penerapan teknologi informasi pada instansi pemerintahan di

Indonesia, dapat mengetahui seberapa jauh Indonesia berkembang.

2. Untuk meningkatkan kualitas dari instansi pemerintahan di Indonesia

3. Memudahkan dalam pembuatan laporan, dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen

DAFTAR PUSTAKA

http://www.bangka.go.id/artikel.php?id_artikel=23

http://kespel.depkes.go.id/read/?id=5