SUSTAINED - ptpp.co.id
Transcript of SUSTAINED - ptpp.co.id
Laporan KeberlanjutanSusta inab i l i ty Report 2019
2019
SUSTAINED RESPONSIBILITY
Tanggung Jawab yang Berkelanjutan
SU
STA
INE
D R
ES
PO
NS
IBILIT
YTan
gg
un
g Jaw
ab yan
g B
erke
lanju
tan
PT PP (Persero) Tbk
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
2
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 3
Penjelasan TemaTheme Explanation
Pembangunan merupakan upaya konkret untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan. Konsep pembangunan yang saat ini menjadi kiblat Indonesia adalah pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang menyelaraskan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Konsep pembangunan lama, yaitu pembangunan yang mengedepankan aspek ekonomi dan sosial, dan cenderung mengabaikan aspek lingkungan, sudah saatnya ditinggalkan.
PT PP (Persero) Tbk sebagai salah satu agen perubahan, sekaligus pelaku pembangunan di Tanah Air, berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Perusahaan meyakini upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan merupakan tanggung jawab bersama, yang tidak mengenal batas waktu. Untuk itu, bersama pemangku kepentingan yang lain, PTPP berupaya secara maksimal untuk menunaikan tanggung jawab tersebut secara terus-menerus dan berkelanjutan.
Development is a concrete effort to create an advanced, independent, prosperous, and fair society. Nowadays, the concept of development that is referred to by Indonesia is sustainable development, namely development that harmonizes economic, social and environmental aspects. And it’s the time to abandon the old development concept, which is development that prioritizes economic and social aspects, yet tends to ignore the environmental aspect.
PT PP (Persero) Tbk as one of the agents of change, as well as one of the players in this country’s development, is committed to realizing sustainable development. The Company believes that the effort to realize sustainable development is a shared responsibility that does not have a time limit. To that end, jointly with other stakeholders, PTPP makes every effort to carry out these responsibilities continuously and sustainably.
SUSTAINED RESPONSIBILITY
Tanggung Jawab yang Berkelanjutan
Laporan KeberlanjutanSusta inab i l i ty Report 2019
2019
SUSTAINED RESPONSIBILITY
Tanggung Jawab yang Berkelanjutan
SU
STA
INE
D R
ES
PO
NS
IBILIT
YTan
gg
un
g Jaw
ab yan
g B
erke
lanju
tan
PT PP (Persero) Tbk
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
4
DAFTAR ISITable Of Content
HalamanPage
3 Penjelasan TemaTheme Explanation
4 Daftar IsiTable Of Content
5 Ikhtisar Kinerja KeberlanjutanSustainable Performance Highlights
6 - 13 Laporan DireksiBoard of Directors Report
14 - 25 Tentang Laporan KeberlanjutanAbout Sustainability Report• Ruang Lingkup dan Batasan Laporan Keberlanjutan
Scope and Boundaries of Sustainability Report• Pedoman dan Standar Pelaporan
Reporting Guidelines and Standards• Proses Penetapan Isi Laporan
Report Content Determination Process• Daftar Topik Material dan Batasan
List of Material Topics and Boundaries• External Assurance
External Assurance• Umpan Balik
Feedback• Akses Informasi Atas Laporan Keberlanjutan
Access to Information on Sustainability Report
26 - 79 Keterlibatan Pemangku KepentinganStakeholders Engagement
• ProfilProfile
• Makna Logo PerusahaanMeaning Of Company Logo
• Informasi Umum dan Identitas PerusahaanGeneral information and Company identity
• Visi, Misi, Budaya dan Nilai-nilai PerusahaanCompany Vision, Mission, Culture and Values
• Struktur OrganisasiOrganization Structure
• Kebijakan Mutu dan K3Quality Policy and OHS
• Produk dan Jasa yang DihasilkanProducts and Services Generated
• Peta Sebaran Proyek PTPPPTPP Project Spread Map
• Komposisi Pemegang SahamShareholders Composition
• Struktur Grup dan Kelompok Usaha PTPPPTPP’S Group Structure And Business Group
• Skala PerusahaanCompany’s Scale
• Informasi Mengenai KaryawanInformation on Employee
• Perjanjian Perundingan KolektifCollective Labor Agreement
• Rantai PasokanSupply Chain
HalamanPage
• Perubahan Signifikan pada Organisasi dan Rantai PasokanSignificant Changes to Organization
• Prinsip PencegahanPrincipl e of Prevention
• Inisiatif EksternalExternal Initiative
• Keanggotaan dalam AsosiasiMembership in Associations
80 - 107 Tata Kelola KeberlanjutanCorporate Governance Sustainability• Struktur Tata Kelola
Scope and Boundaries of Sustainability Report• Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Reporting Guidelines and Standards• Dewan Komisaris
Report Content Determination Process• Direksi
List of Material Topics and Boundaries• Manajemen Risiko
External Assurance• Kode Etik Perusahaan
Feedback• Sistem Pelaporan Pelanggaran• Pengendalian Gratifikasi
108 - 121 Kinerja Ekonomi KeberlanjutanSustainable Economic Performance• Membangun Infrastruktur, Membangun Indonesia
Building Infrastructure, Building Indonesia• Mengembangkan dan Memberdayakan Masyarakat
Developing And Empowering Communities
122 - 147 Kinerja Lingkungan KeberlanjutanSustainable Environmental Performance• Konstruksi Hijau sebagai Landasan Operasional
Green Consctruction As Operational Foundation• Pengelolaan Energi
Energy Management
148 - 175 Kinerja Sosial KeberlanjutanSustainable Social Performance• Maju dan Berkembang dengan Sumber Daya
Manusia PilihanMove Forward And Develop With Selected Human Capital
• Mewujudkan Kecelakaan Kerja Nol sebagai PrioritasRealizing Zero Work Accident As a Priority
• Kepuasan Pelanggan sebagai Tujuan AkhirLayananCustomer Satisfaction As Final Goal Of Service
176 - 185 Indeks Standar GRGRI Standards Contents Index
186 - 192 Indeks POJK No.51/POJK.03/2017POJK NO.51/POJK.03/2017 INDEX
193 - 197 Tautan Standar GRI dengan SDGs CompassLinks Of GRI Standards WITH SDGs
198 - 199 Lembar Umpan BalikFeedback Sheet
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 5
Ikhtisar Kinerja KeberlanjutanSustainable Performance Highlights
IKHTISAR KINERJA KEBERLANJUTAN 20192019 Sustainable Performance Highlights
DeskripsiDescription
SatuanUnit
2019 2018
Kinerja Ekonomi [2.a.1)] [2.a.2)] [2.a.3)] [2.a.4)][2.a.5)]Economic Performance
Kuantitas produk/jasa yang dijualQuantity of products/services sold
Segmen OperasiOperating Segment
6 7
Produk ramah lingkunganEnvironmentally friendly products
Unit produkProduct unit
1 (PTSa) 1 (PTSa)
Pendapatan atau PenjualanRevenues and Sales
Juta RupiahMillion Rupiah
24.659.999 25.119.560
Laba/Rugi bersihNet Profit/Loss
Juta RupiahMillion Rupiah
1.208.271 1.958.993
Pelibatan pemasok lokal (dalam negeri)Involvement of local (domestic) suppliers
Perusahaan/mitraCompany/Partner
- -
Kinerja Lingkungan [2.b] [2.b.1)] [2.b.2)] [2.b.3)] [2.b.4)] Environmental Performance
Penggunaan energi listrikElectrical energy usage
KwH 14.931.794 15.928.898,85
Penggunaan airWater usage
Meter kubikCubic meter
8.758.618 8.926.247
Pengurangan (penambahan) emisi cakupan 1Reduction (addition) of emission coverage 1
Ton CO2eq 57.491.772.207 -
Pengurangan (penambahan) limbah B3 (oli bekas)Reduction (addition) of B3 waste (used oil)
Liter 205.210 -
Pelestarian keanekaragaman hayatiBiodiversity conservation
Luas area penghijauan (hektare)Green area (hectare)
1,5 1,5
Kinerja Sosial [2.c]Social Performance
Jumlah total pegawaiNumber of employees
OrangPerson
2.095 2.144
Jumlah pegawai wanita Number of female employees
OrangPerson
266 256
Jumlah kecelakaan kerjaNumber of work accidents
Kasus fatalityFatality case
Nihil Nihil
Kepuasan pelangganCustomer satisfaction
PersenPercent
91,92% 90,96%
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
6
LAPORAN DIREKSI (102-14)Board of Directors Report (102-14)
Ir. Lukman HidayatDirektur UtamaPresident Director
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 7
Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,
Pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang menyelaraskan antara aspek ekonomi, lingkungan dan sosial, merupakan tanggung jawab bersama. Konsep ini lahir sebagai koreksi terhadap pembangunan yang selama ini lebih menitikberatkan pada aspek ekonomi dan sosial, namun kurang memperhatikan aspek lingkungan. Sulit dipungkiri bahwa ketimpangan tersebut telah menimbulkan masalah besar, antara lain: terus menyusutnya sumber daya alam yang ketersediaannya terbatas, serta semakin meluasnya kerusakan lingkungan, terutama akibat pencemaran.
Pentingnya pembangunan berkelanjutan menjadi perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa, seperti terungkap dalam Deklarasi Stockholm (1972) dan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (2015). Baik Deklarasi Stockholm maupun SDGs, keduanya menilai penting perlu adanya keselarasan antara dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial dalam membangun.
Secara lebih konkret, komitmen Indonesia untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan diwujudkan dengan keluarnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan adalah menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Sebagai salah satu pelaku usaha, yang sekaligus pemangku kepentingan dalam proses pembangunan di Indonesia, PTPP berkomitmen untuk mendukung konsep pembangunan berkelanjutan. Langkah konkret atas komitmen dan dukungan itu diwujudkan Perusahaan dengan berupaya seoptimal mungkin untuk menyelaraskan antara aspek ekonomi, lingkungan dan sosial dalam membangun dan mengelola proyek-proyek yang dikerjakan oleh PTPP. Melalui laporan keberlanjutan inilah, pencapaian dan kinerja aspek ekonomi, lingkungan dan sosial beserta dampaknya dalam hal ini termasuk dampak positif selama tahun 2019 kami sampaikan. [4.a.2)]
Dear shareholders and stakeholders,
Sustainable development, i.e. the development that harmonizes economic, environmental and social aspects, is a shared responsibility. This concept was born as a correction to development that has been focusing more on the economic and social aspects, yet paid less attention to environmental aspects. It is difficult to deny that such inequality has caused major problems, among others, the continued depletion of natural resources whose availability is limited, as well as the increasingly widespread environmental damage, especially due to pollution.
The importance of sustainable development is a concern of the United Nations, as revealed in the Stockholm Declaration (1972) and Sustainable Development Goals/SDGs (2015). Both the Stockholm Declaration and the SDGs, consider the importance of creating a harmony between economic, environmental and social dimensions in development.
In a more concrete form, Indonesia's commitment to realize sustainable development is realized with the issuance of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 59 of 2017 concerning the Implementation of Sustainable Development Goals Achievement. In this regulation, it is stated that the goals of sustainable development are to maintain an increase in the people's economic welfare in a sustainable manner, maintain the sustainability of the people’s social life, maintain the quality of the environment and inclusive development as well as implementation of governance that is able to maintain the improvement of the quality of life from one generation to the next.
As one of the business players, as well as stakeholders in the development process in Indonesia, PTPP is committed to supporting the concept of sustainable development. Concrete measures regarding commitment and support were realized by the Company by making the most effort to harmonize economic, environmental and social aspects in developing and managing projects undertaken by PTPP. Through this sustainability report, we will convey the achievement and performance of economic, environmental and social aspects and their impacts in this case including positive impacts during 2019. [4.a.2)]
LAPORAN DIREKSI (102-14)Board of Directors Report (102-14)
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
8
Kinerja eKonomi Perseroan [4.b.1)]
Tahun 2019 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi Indonesia, dan para pelaku usaha di bidang infrastruktur, termasuk konstruksi. Hal itu tidak terlepas dari melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 adalah 5,02%, turun dibanding tahun 2018 yang tercatat sebesar 5,17% pencapaian terbaik sejak tahun 2014. BPS juga mencatat bahwa lapangan usaha konstruksi pada tahun 2019 tumbuh 5,76%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, pencapaian tersebut turun apabila dibanding dengan tahun 2018, yang pertumbuhannya mencapai 6,09%. [4.c.3)]
Perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019, yang ditandai dengan turunnya pertumbuhan lapangan usaha konstruksi seperti tersebut di atas, turut berpengaruh terhadap kinerja dan pencapaian target yang telah ditetapkan oleh PTPP dalam RKAP 2019. Sebab, bidang usaha Perusahaan sebagian di antaranya berkaitan dengan konstruksi, seperti bangunan/gedung, jalan/jembatan, pengairan, pelabuhan dan sebagainya.
Pada tahun 2019, Perusahaan membukukan pendapatan usaha sebesar Rp24,66 triliun, turun dibandingkan tahun 2018 dengan pendapatan sebesar Rp25,12 triliun. Pencapaian pendapatan usaha tersebut adalah 84,00% dari RKAP 2019, yaitu sebesar Rp29,36 triliun. Setelah dikurangi dengan beban dan kewajiban, termasuk pajak, pada tahun pelaporan, PTPP membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp1,21 triliun, turun dibandingkan tahun 2018, yang berhasil mencatatkan laba sebesar Rp1,96 triliun. Pencapaian laba bersih tahun berjalan ini adalah 79,51% dari RKAP 2019, yaitu sebesar Rp1,52 triliun.
Berdasarkan kinerja seperti tersebut di atas, maka pencapaian nilai ekonomi langsung yang dihasilkan seperti pendapatan usaha, bagian laba ventura atau pendapatan lainnya, serta nilai ekonomi yang didistribusikan mengalami koreksi dibanding tahun sebelumnya. Nilai ekonomi yang didistribusikan adalah manfaat ekonomi yang diberikan Perusahaan kepada para Pemangku Kepentingan, seperti pembayaran pajak, dividen, pembayaran untuk pemasok, maupun realisasi dana untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagai salah satu bentuk perwujudan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR). Pada tahun 2019, nilai ekonomi yang dihasilkan tercatat sebesar
LAPORAN DIREKSI (102-14)Board of Directors Report (102-14)
economic Performance of the comPany [4.b.1)]
2019 was a year full of challenges for Indonesia and business players in the field of infrastructure, including construction. This is inseparable from the slowing down of Indonesia's economic growth. According to the Central Statistics Agency (BPS), Indonesia's economic growth in 2019 was 5.02%, a decrease compared to 2018 at 5.17% the best achievement since 2014. BPS also noted that the construction business in 2019 grew 5.76%, higher than national economic growth. However, this achievement decreased when compared with 2018, with a growth reaching 6.09%. [4.c.3)]
The slowdown in Indonesia's economic growth in 2019, which was marked by a decline in the construction business as mentioned above, also affected the performance and achievement of targets set by PTPP in 2019 RKAP. Because, some parts of the Company's line of business are related to construction, such as buildings, roads/bridges, irrigation, ports and others.
In 2019, the Company recorded revenue of Rp. 24.66 trillion, decreased from 2018 with revenue of Rp. 25.12 trillion. The achievement of revenue was 84% of 2019 RKAP of Rp29.36 trillion. After deducting expenses and liabilities, including taxes, in the reporting year, PTPP posted profit for the year amounted to Rp1.21 trillion, a decrease compared to 2018, which recorded profit of Rp1.96 trillion. This year's net profit achievement was 79.51% of 2019 RKAP of Rp1.52 trillion
Based on the performance as mentioned above, the achievement of direct economic value generated such as revenue, share in profit of joint venture, or other revenues, as well as distributed economic value experienced a correction compared to the previous year. The distributed economic value is the economic benefits provided by the Company to stakeholders, such as tax payments, dividends, payments for suppliers, and the realization of funds for Partnership and Community Development Program (PKBL) as one form of the realization of Corporate Social Responsibility (CSR). In 2019, the economic value generated was recorded at Rp25.13 trillion, down from 2018, which was recorded at
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 9
Rp25,13 triliun, turun dibandingkan tahun 2018, yang tercatat sebesar Rp26,51 triliun. Sedangkan nilai ekonomi yang didistribusikan, pada tahun 2019 adalah sebesar Rp24,23 triliun, turun dibanding tahun 2018, yang tercatat sebesar Rp24,63 triliun. Secara khusus, untuk penyaluran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp13,39 miliar, turun dibanding tahun 2018, yang mencapai Rp13,70 miliar.
Kinerja LingKungan Perseroan [4.b.1)]
Sebagai Perusahaan yang bergerak dalam usaha jasa konstruksi dan investasi, PTPP menyadari bahwa operasional Perusahaan turut mengubah bentang alam dan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Dampak negatif inilah yang hendak diminimalkan, bahkan dihilangkan, oleh Perusahaan melalui pengembangan dan penerapan konsep konstruksi hijau (green construction).
PTPP telah menetapkan 6 (enam) langkah untuk mengurangi atau menghilangkan dampak negatif terhadap lingkungan atas operasional perusahaan, yaitu 1) Optimalisasi lahan/Pengendalian kegiatan konstruksi yang mempengaruhi lingkungan, 2) Meminimalisasi terjadinya sampah, 3) Menjaga ketersediaan sumber daya energi, 4) Menjaga ketersediaan sumber daya air, 5) Pengelolaan penggunaan material, 6) Pengelolaan gedung dan kawasan.
Kesungguhan untuk menerapkan 6 (enam) langkah itu diwujudkan Perusahaan dengan diraihnya ISO 14001-2013 tentang Sistem Manajemen Lingkungan, sejak tahun 2007. Sertifikasi ini membuktikan komitmen berkelanjutan Perusahaan untuk meningkatkan kinerja lingkungan. Dalam hal ini, PTPP memberikan penekanan yang lebih besar pada peningkatan kinerja lingkungan yang lebih proaktif dan menyertakan pengelolaan lingkungan dalam rencana strategis organisasi.
Dalam implementasi di lapangan, untuk mendukung proyek pembangunan yang memiliki konsep green construction, PTPP berupaya semaksimal mungkin untuk menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Berkaitan dengan bahan baku/ material yang sebagian besar bersumber dari alam, Perusahaan berupaya untuk menggunakannya seefisien mungkin sehingga tidak menghasilkan banyak limbah, sekaligus menghemat bahan baku. Bahkan, untuk material tertentu yang memungkinkan untuk dipakai kembali, berkomitmen untuk memanfaatkannya dengan baik. Sejauh ini, kebijakan yang diambil Perusahaan yang sejalan dengan efisiensi,
LAPORAN DIREKSI (102-14)Board of Directors Report (102-14)
Rp26.51 trillion. While the economic value distributed, in 2019 was Rp24.23 trillion, down from 2018 at Rp24.63 trillion. In particular, the distribution of Partnership and Community Development Program (PKBL) in 2019 was recorded at Rp13.39 billion, a decrease compared to 2018, which reached Rp13.70 billion.
environmentaL Performance of the comPany [4.b.1)]
As a company engaged in the business of construction and investment services, PTPP is fully aware that the Company's operations also play a role in changing the landscape, and have the potential to cause environmental impacts. This negative impact is what the Company intends to minimize, even eliminate, through the development and application of the concept of green construction.
PTPP has established six steps to reduce or eliminate the negative impact on the environment due to the Company's operations, namely 1) Optimizing land/controlling construction activities that affect the environment, 2) minimizing the waste generated, 3) Maintaining the availability of energy resources, 4) Maintaining the availability of water resources, 5) Management of material use, 6) Management of buildings and areas.
The Company’s earnestness in implementing these six steps is realized by the achievement of ISO 14001-2013 on Environmental Management System, since 2007. This certification proves the Company's ongoing commitment to improve environmental performance. In this regard, PTPP places greater emphasis on improving proactive environmental performance, and includes environmental management in the organization's strategic plan.
In its implementation on site, to support development projects with green construction concept, PTPP makes every effort to implement the 3R principle (Reduce, Reuse, Recycle). With regard to raw materials/materials that are mostly sourced from nature, the Company strives to use them as efficiently as possible so as not to produce a lot of waste, while saving raw materials. In fact, for certain materials that can be reused, we are committed to making good use of those materials. So far, the policies taken by the Company that are in line with efficiency include the use of precast and prefabricated systems, proper planning of the use of concrete and steel
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
10
antara lain, penggunaan sistem precast dan prefabrikasi, perencanaan penggunaan material beton readymix dan besi dengan baik, serta penggunaan formwork yang dapat digunakan berkali-kali dan dapat di-repair.
Selain material utama, Perusahaan juga memerlukan material pendukung yang digunakan dalam operasional di kantor, misalnya kertas. Prinsip efisiensi melalui paperless administration dan upaya-upaya lainnya telah berhasil menurunkan penggunaan kertas dari semula 69.768 rim pada tahun 2018 menjadi 62.800 rim pada tahun 2019. Dengan penghematan ini, maka PTPP turut mengurangi penebangan pohon sebagai bahan baku bubur kertas.
Penghematan juga berhasil diraih PTPP dalam penggunaan energi listrik dan bahan bakar minyak, keduanya termasuk sumber energi tak terbarukan yang ketersediaannya semakin terbatas. Jika pada tahun tahun 2018, penggunaan listrik tercatat sebesar 15.928.898,85 KwH, maka pada tahun 2019 turun menjadi 14.931.794 KwH. Sementara itu, penggunaan bahan bakar minyak pada tahun 2019 tercatat sebesar 39.664.198 liter, turun dibanding tahun 2018 dengan penggunaan BBM sebesar 43.467.639 liter.
Berkurangnya penggunaan listrik dan BBM, otomatis PTPP berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca langsung, yang selama ini menjadi salah satu pemicu terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. Sumbangan emisi gas rumah kaca langsung (cakupan 1) dari penggunaan solar dan bensin tercatat sebanyak 54.466.722.033 ton CO2eq, turun dibanding tahun 2018 yang tercatat sebesar 111.958.494.240 ton CO2eq. Sedangkan emisi gas rumah kaca tidak langsung (cakupan 2) dari penggunaan energi listrik tercatat sebesar 13.946.295,60 kg CO2, turun dibanding tahun 2018, yang terbilang sebesar 14.877.591,53 kg CO2.
Tak hanya listrik dan BBM, penurunan volume penggunaan juga berhasil diraih dalam penggunaan air, yaitu 8.926.247 meter kubik pada tahun 2018, turun menjadi 8.758.618 meter kubik pada tahun 2019. Penurunan terjadi sejalan dengan berkurangnya penggunaan air PDAM, air tanah serta bertambahnya penggunaan air hujan dan air daur ulang. Yang tak kalah menggembirakan, volume limbah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Limbah berupa oli bekas mobil operasional dan genset misalnya, jika pada tahun 2018 tercatat sebanyak 4.919.876 liter, turun menjadi 4.714.666 liter pada tahun 2019. Sedangkan limbah B3 campuran turun dari 3.546.798 Kg pada tahun 2018 menjadi 3.434.522 kg pada tahun 2019.
concrete materials, as well as the use of formwork that can be used many times and can be repaired.
In addition to the main materials, the Company also needs supporting materials to be used in office operations, such as paper. The principle of efficiency through paperless administration and other efforts has succeeded in reducing the use of paper from 69,768 reams in 2018 to 62,800 reams in 2019. With these savings, PTPP has helped reduce tree felling as raw material for pulp.
PTPP has also achieved savings in the use of electricity and fuel oil, both of which are non-renewable energy sources whose availability is increasingly limited. If in 2018, electricity usage was recorded at 15,928,898.85 KwH, the figure decreased to 14,931,794 KwH in 2019. Meanwhile, the use of fuel oil in 2019 was recorded at 39,664,198 liters, a decrease compared to 2018 with the use of fuel of 43,467,639 liters.
By reducing the use of electricity and fuel, PTPP automatically succeeded in reducing direct greenhouse gas emissions, which has been one of the triggers for global warming and climate change. The contribution of direct greenhouse gas emissions (coverage 1) from the use of diesel and gasoline was 54.466,722,033 tons CO2eq, down from 2018 of 111,958,494,240 tons CO2eq. While indirect greenhouse gas emissions (coverage 2) from the use of electricity were recorded at 13,946,295.60 kg CO2, down from 2018 amounted to 14,877,591.53 kg CO2.
Not only electricity and fuel, the decrease in usage volume has also been achieved in the use of water, recorded at 8,926,247 cubic meters in 2018, down to 8,758,618 cubic meters in 2019. The decrease occurred in line with the reduced use of PDAM water, ground water, and increased use of rainwater and recycled water. Other encouraging things is the volume of waste produced has also decreased. Waste in the form of used oils from operational cars and generator sets for example, if in 2018 there were 4,919,876 liters, it fell to 4,714,666 liters in 2019. While mixed B3 waste fell from 3,546,798 kg in 2018 to 3,434,522 kg at 2019.
LAPORAN DIREKSI (102-14)Board of Directors Report (102-14)
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 11
Berbagai keberhasilan efisiensi dan pengelolaan lingkungan semakin lengkap dengan tidak adanya komplain masalah lingkungan yang ditujukan kepada PTPP, seperti dilaporkan oleh Biro QHSE. Selama tahun 2019, Perusahaan juga tidak mendapatkan sanksi atau denda akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan dan peraturan lingkungan.
Kinerja sosiaL Perseroan [4.b.1)]
Keberhasilan PTPP melalui tahun 2019 yang penuh tantangan merupakan hasil kerja bersama dan dukungan dari berbagai pihak. Keberadaan karyawan yang berkualitas, berdedikasi tinggi dan loyal merupakan faktor penting. Per 31 Desember 2019, PTPP memiliki 2.095 karyawan, turun 2,3% dibandingkan jumlah karyawan per 31 Desember 2018, yaitu 2.144 (dua ribu seratus empat puluh empat) orang. Penurunan terjadi seiring dengan meningkatnya jumlah karyawan yang memasuki usia pensiun. Untuk memperkuat karyawan, pada tahun 2019, PTPP merekrut 90 (sembilan puluh) karyawan baru. Sementara itu, untuk meningkatkan kompetensi karyawan, Perusahaan telah menyelenggarakan sebanyak 62 pelatihan untuk 1.501 (seribu lima ratus satu) orang karyawan. Selaras dengan upaya menghapus pekerja anak dan kerja paksa, selama tahun pelaporan, tidak terdapat insiden pekerja anak dan kerja paksa di PTPP.
Berkaitan dengan pengelolaan karyawan, selain memberikan pengembangan kompetensi, PTPP berkomitmen untuk menyediakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, dengan tujuan akhir terciptanya angka kecelakaan kerja nihil (zero accident). Untuk itu, PTPP telah melakukan upaya yang optimal untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Sistem, prosedur dan mekanisme serta peralatan keselamatan kerja telah disiapkan dan disosialisasikan. Namun demikian, pada tahun 2019 masih terjadi kecelakaan kerja walau dengan tingkat rasio yang relatif kecil. Kami patut bersyukur bahwa selama tahun pelaporan tidak terjadi kasus fatalitas.
Selain karyawan, dukungan pelanggan juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dan keberlanjutan usaha PTPP. Untuk itu, Perusahaan berusaha untuk memberikan produk dan layanan terbaik agar bisa memenuhi harapan mereka. Apabila harapan pelanggan terpenuhi, maka kepuasan pelanggan akan bisa diraih, yang berujung pada terciptanya pelanggan yang loyal. Dalam konteks itulah, PTPP menetapkan dan memberlakukan kriteria yang ketat dalam proses dan output produksi maupun pengawasan kualitas setiap produknya.
LAPORAN DIREKSI (102-14)Board of Directors Report (102-14)
A number of successes in environmental efficiency and management have become more complete with no complaints on environmental issues addressed to PTPP, as reported by the QHSE Bureau. In 2019, the Company also did not receive sanctions or fines for non-compliance with environmental rules and regulations
sociaL Performance of the comPany [4.b.1)]
PTPP's success to sail through the challenging year of 2019 was certainly the result of joint work and support from various parties. The presence of qualified, dedicated and loyal employees is an important factor. As of December 31, 2019, PTPP had 2,095 employees, decreased by 2.3% compared to the number of employees as of December 31, 2018 amounted to 2,144 persons. The decline occurred in line with the increasing number of employees entering retirement age. To strengthen its employees, in 2019, PTPP recruited 90 new employees. Meanwhile, to improve employee competency, the Company has organized 62 trainings for 1,501 employees. In line with efforts to eliminate child labor and forced labor, during the reporting year, there were no incidents of child labor and forced labor at PTPP.
Regarding employee management, in addition to providing competency development, PTPP is committed to creating a healthy and safe work environment, with the ultimate goal of creating zero accident rate. For this reason, PTPP has made optimal efforts to prevent work accidents. Work safety systems, procedures and mechanisms as well as equipment have been prepared and socialized. However, in 2019, work accidents still occurred even with a relatively small ratio. We should be grateful that during the reporting year there were no fatalities.
Besides employees, the support form customers is also very influential on the success and sustainability of PTPP's business. To that end, the Company strives to provide the best products and services in order to meet customers’ expectations. If customer expectations are met, then customer satisfaction will be achieved and eventually leads to the creation of loyal customers. In that context, PTPP establishes and enforces strict criteria in the production process and output as well as quality control of each of its products.
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
12
Untuk mengetahui respons dan pendapatan pelanggan, PTPP menyediakan sarana pengaduan konsumen dengan cara melaksanakan survei tingkat kepuasan pelanggan, sesuai Prosedur Pelaksanaan Customer Satisfaction Survey No. PP/BIROPOB/P/008 yaitu dengan memberikan kuesioner kepada customer secara online yang hasilnya dapat dimonitor secara langsung, baik di Proyek, Divisi Operasi maupun Pusat. Pengisian kuesioner dilaksanakan secara tatap muka langsung dengan Owner/Manajemen Konstruksi oleh Project Manager (PM) didampingi oleh Kepala Seksi Quality Control, baik progress 50% maupun 100%. Adapun Nilai Indeks Kepuasan Pelanggan (CSI) tahun 2019 tercatat sebesar 91,92%, naik dibandingkan tahun 2018, yang tercatat sebesar 90,96%. Bagi Perusahaan, indeks tersebut bermakna sebagai salah satu alat untuk mengukur kepuasan pelanggan terhadap kinerja proyek secara komprehensif, antara lain dari segi mutu, waktu, biaya, K3L, organisasi proyek, SDM, pelayanan dan lain-lain.
aPresiasi Kami
Kami patut bersyukur karena PTPP berhasil melalui tahun 2019 yang penuh tantangan dengan mencatatkan kinerja positif. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada segenap jajaran Dewan Komisaris yang senantiasa memberikan arahan, melakukan pengawasan dan memberikan kepercayaan penuh kepada Direksi untuk melaksanakan tugas. Ungkapan yang sama kami haturkan kepada Pemegang Saham yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk melanjutkan pengelolaan PTPP. Sementara itu, kepada seluruh pelanggan dan mitra, kami mengucapkan terima kasih pula atas kepercayaan dan dukungannya selama ini.
Khusus kepada segenap karyawan, kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras, dedikasi dan loyalitas yang diberikan dalam mewujudkan target-target yang telah dicanangkan Perusahaan. Kami berharap, masih adanya target yang belum tercapai menjadi pemicu dan pemacu untuk bekerja dan berprestasi lebih baik lagi bersama segenap manajemen. Hal yang tak kalah penting, perbaikan dan pembenahan untuk keberlanjutan usaha yang dilakukan
To acknowledge customers’ responses and input, PTPP provides a means of customer complaint by carrying out the customer satisfaction survey, in accordance with Customer Satisfaction Survey Procedure No. PP/BIROPOB/P/008, which is by giving questionnaires to customers online the results of which can be monitored directly, both in the Project, Operations Division and Head Office. Questionnaires were filled in face-to-face with the Owner/Construction Management by the Project Manager (PM) accompanied by the Head of Quality Control Section, both at the 50% and 100% progress. The Customer Satisfaction Index (CSI) in 2019 was recorded at 91.92%, an increase compared to 2018, which was recorded at 90.96%. For the Company, this index is meaningful as a tool to measure customer satisfaction with project performance in a comprehensive manner, among others in terms of quality, time, cost, K3L, project organization, HR, services, and others.
our aPPreciation
We should be grateful that PTPP has been successfully passed the challenging year of 2019 by recording positive performance. For this reason, we would like to express our gratitude and respect to all members of Board of Commissioners who always provide direction, conduct supervision, and give full trust to the Board of Directors to carry out our duties. We also would like to express the same expression to the Shareholders who have given us the confidence to continue the management of PTPP. Meanwhile, to all customers and partners, we also would like thank for the trust and support that has been given so far.
Specially to all employees, we would like to give our highest appreciation for the hard work, dedication and loyalty in realizing the targets set by the Company. We hope that the targets that have not been achieved can become a trigger and booster to work and perform better together with the entire management. Equally important, the improvements and enhancements for business sustainability that have been carried out hand-in-hand should not once forget
LAPORAN DIREKSI (102-14)Board of Directors Report (102-14)
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 13
LAPORAN DIREKSI (102-14)Board of Directors Report (102-14)
bersama tersebut tak boleh sedikitpun melupakan kesehatan dan keselamatan kerja. Kami berharap, dukungan dan kerjasama ini tetap berlanjut pada tahun-tahun mendatang karena hal itu merupakan modal penting bagi Perusahaan agar terus maju dan berkembang.
Jakarta, 20 Maret 2020
Atas Nama Direksi
occupational health and safety. We hope that this support and cooperation will continue in the coming years, since such support and cooperation is an important capital for the Company to continue to progress and develop.
Jakarta, March 20, 2020
On Behalf of the Board of Directors
Ir. Lukman HidayatDirektur Utama
President Director
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
14
Tentang Laporan KeberlanjutanAbout Sustainability Report
Laporan Keberlanjutan PT PP (Persero) Tbk 2019 ini merupakan laporan ke-11 yang diterbikan oleh Perusahaan. Laporan sebelumnya terbit pada 27 Maret 2019. Walau terbit terpisah dengan Laporan Tahunan PT PP (Persero) Tbk 2019, namun keduanya merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi, bahkan untuk beberapa hal sangat memungkinkan adanya kesamaan data. (Pengungkapan 102-51)
Kami menerbitkan Laporan ini sebagai wujud kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yakni Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness (Kewajaran). Selain itu, penerbitan Laporan juga merupakan upaya PT PP (Persero) Tbk memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat 2c, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas UUPT, yang mewajibkan Perusahaan menyampaikan laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam Laporan Tahunan.
Penerbitan laporan ini sekaligus untuk memenuhi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam surat edaran tersebut, antara lain, mengatur tentang kewaiban perusahaan publik atau emiten menyertakan laporan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan atau dalam sebuah laporan terpisah, seperti laporan keberlanjutan.
Selain itu, laporan ini juga kami terbitkan sebagai persiapan implementasi Peraturan Otoritas Jasa Kuangan (POJK) No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Laporan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Bagi kami sebagai perusahaan publik, peraturan ini mulai berlaku per 1 Januari 2020 dan diwajibkan untuk menerbitkan Laporan Keberlanjutan Tahun 2020 sebagai laporan atas pelaksanaan POJK No. 51/2017.
Melalui laporan ini, kami berusaha menyampaikan secara transparan aktivitas kinerja dan kegiatan Perusahaan beserta dampaknya, baik kinerja ekonomi. lingkungan maupun sosial selama periode 01 Januari 2019 - 31 Desember 2019. Pelaporan tentang ketiga kinerja tersebut sekaligus merupakan upaya kami dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan global, yaitu Sustainable Development Goals (SDGs), yang telah diadopsi Indonesia menjadi SDGs Indonesia (http://sdgsindonesia.or.id/). [102-50, 102-52]
PT PP (Persero) Tbk. 2019 Sustainability Report is the 11th report published by the Company. The previous report was published on March 27, 2019. Although published separately from PT PP (Persero) Tbk. 2019 Annual Report, but both are a complementary report, even in some cases, the similarity of data is very possible. (Disclosure 102-51)
We publish this Report as a form of compliance with the principles of Good Corporate Governance, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independence and Fairness. In addition, the issuance of this Report is also an effort of PT PP (Persero) Tbk to fulfill the provisions of Article 66 paragraph 2c, Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (PT), which require the Company to submit a report on the implementation of Social and Environmental Responsibility (TJSL) in the Annual Report.
At the same time, the publication of this report is to fulfill the Circular Letter of Financial Services Authority No. 30/SEOJK.04/2016 concerning the Form and Content of Issuers or Public Companies' Annual Report. The circular letter, among other things, regulates the obligation of public companies or issuers to include a report on social and environmental responsibility in an annual report or in a separate report, such as a sustainability report.
In addition, we also published this report as a preparation of the implementation of the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers, and Public Companies. For us as a public company, this regulation comes into force as of January 1, 2020, and we are required to publish the 2020 Sustainability Report as a report on the implementation of POJK No.51/2017.
Through this Report, we strive to transparently convey the performance and activities of the Company along with the impact, both in economic, social, and environmental performance, during the period of January 1 - December 31, 2019. Reporting on these three performances reflects our effort in supporting the achievement of global development goals, namely Sustainable Development Goals (SDGs), which Indonesia has adopted as Indonesia's SDGs (http://sdgsindonesia.or.id/). [102-50, 102-52]
TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTANAbout Sustainability Report
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 15
Tentang Laporan KeberlanjutanAbout Sustainability Report
Sebagai bagian dari Laporan Tahunan Perusahaan, kami menerbitkan laporan serupa setiap tahun. Selain kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Pusat PT PP (Persero) Tbk di Jakarta laporan ini juga mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak Perusahaan. Hingga 31 Desember 2019, Perseroan memiliki 9 (sembilan) Entitas Anak Langsung, yakni: PT PP Properti Tbk, PT PP Presisi Tbk, PT PP Infrastruktur, PT PP Energi, PT PP Urban, PT Sinergi Colomadu, PT PP Semarang Demak, PT Centurion Perkasa Iman dan PT Celebes Railway Indonesia. (102-45,
102-52)
Data keuangan dalam Laporan ini menggunakan nominasi Rupiah, kecuali diindikasikan lain. Seluruh data keuangan yang kami sampaikan sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik untuk keperluan Laporan Tahunan Perusahaan. Laporan dibuat dalam dua bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
Dalam laporan ini, tidak terdapat perubahan signifikan terkait topik material dan boundary karena topik material dan boundary-nya adalah sama dengan laporan tahun sebelumnya. Untuk memenuhi prinsip validitas, apabila terdapat pernyataan ulang mengenai data laporan tahun sebelumnya, kami akan menandai informasi tersebut di laporan ini dengan tanda: *disajikan kembali. (102-48,102-
49, 203-56)
Perusahaan berharap laporan ini bisa menjadi sumber informasi bagi para Pemangku Kepentingan untuk mengetahui ihwal kinerja keberlanjutan yang dilakukan Perusahaan selama 2019. Untuk terwujudnya komunikasi dua arah, kami menyediakan Lembar Umpan Balik di bagian akhir Laporan ini. Dengan lembar tersebut, diharapkan pembaca dan pengguna Laporan ini dapat memberikan usulan, umpan balik, opini dan sebagainya, yang sangat berguna untuk meningkatkan kualitas pelaporan tahun berikutnya.
Kami berharap Laporan ini bisa menjadi rujukan bagi segenap Pemangku Kepentingan untuk mengetahui pelaksanaan kinerja keberlanjutan PT PP (Persero) Tbk. Selain edisi cetak, Laporan yang sama dapat diakses melalui situs Perusahaan https://www.ptpp.co.id.
As part of the Company's Annual Report, we publish a similar report every year. Besides the activities carried out by the Head Office of PT PP (Persero) Tbk. in Jakarta, the contents of this Report also cover various activities carried out by all subsidiaries of PT PP (Persero) Tbk. As of December 31, 2019, the Company has seven subsidiaries, namely PT PP Properti Tbk, PT PP Presisi Tbk, PT PP Infrastruktur, PT PP Energi, PT PP Urban, PT Sinergi Colomadu, PT PP Semarang Demak, PT Centurion Perkasa Iman and PT Celebes Railway Indonesia (102-45, 102-52)
Financial data in this Report uses Rupiah nomination, unless indicated otherwise. All financial data that we submit has been audited by the Public Accounting Firm for the purposes of the Company’s Annual Report. Report is made in two languages: Indonesian and English.
In this report, there are no significant changes related to material and boundary topics because the material and boundary topics are the same as the previous year's report. To meet the principle of validity, if there is a restatement of the previous year's report data, we will mark the information in this report with the sign: *restated. (102-48,102-49, 203-56)
The Company hopes that this report can be a source of information for stakeholders to find out about the sustainability performance carried out by the Company during 2019. For the realization of twoway communication, we provide a Feedback Sheet at the end of this Report. With this sheet, it is expected that readers and users of this Report can provide suggestions, feedback, opinions and the sorts, which are very useful to improve the quality of reporting in the following year.
We hope this report can be a reference for all stakeholders to acknowledge the implementation of PT PP (Persero) Tbk’s sustainability performance. In addition to the printed edition, the same report can be accessed through the Company’s website www.pt-pp.com.
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
16
Seluruh data dan informasi yang tertulis dalam Laporan Keberlanjutan ini disampaikan berdasarkan prinsip materialitas, yakni mengutamakan pengungkapan informasi yang dapat memberikan gambaran dan pemahaman secara utuh atas kinerja Perusahaan yang berkelanjutan. Materi dalam pelaporan disusun dengan mengedepankan pendekatan pada segala hal yang berhubungan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, meliputi aspek ekonomi, lingkungan dan sosial. Secara keseluruhan, data dan informasi dalam laporan ini diperoleh dari unit-unit bisnis Perusahaan. Ruang lingkup dan batasan khusus dilakukan terhadap beberapa topik yang menyangkut periodisasi laporan, dengan hanya menampilkan data pembanding dari 2 (dua) periode pelaporan sebelumnya.
Penyajian data kuantitatif dalam laporan ini menggunakan data perbandingan minimal dua tahun berturut-turut sehingga pengguna laporan dapat melakukan analisis mengenai trend topik atau pengungkapan tersebut. Sementara itu, teknik pengukuran data finansial, kami melakukan dengan merujuk standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Adapun untuk data non finansial, kami menggunakan teknik pengukuran data yang komprehensif dengan literatur pendukung yang relevan.
Pedoman dan standar PeLaPoran
Laporan ini disusun berdasarkan POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik serta Standard GRI (GRI Standards). Standar GRI adalah rujukan yang dikeluarkan oleh Global Sustainability Standards Board (GSBB) lembaga yang dibentuk oleh Global Reporting Initiative (GRI) untuk menangani pengembangan standar laporan keberlanjutan. Sesuai dengan pilihan yang disediakan dalam Standar GRI, yakni Pilihan Inti dan Pilihan Komprehensif, Laporan ini telah disiapkan sesuai dengan Standar GRI: Pilihan Inti. [102-54]
Kami berusaha untuk menyampaikan semua informasi yang perlu diungkapkan seperti ditentukan dalam POJK No. 51/POJK.03/2017 maupun Standard GRI. Untuk Standard GRI, semua informasi yang terpenuhi dalam laporan ini ditandai dengan pencantuman angka pengungkapan Standar GRI di belakang kalimat atau alinea yang relevan. Hal serupa kami sampaikan untuk kesesuaian dengan POJK No. 51/POJK.03/2017, yaitu menambahkan indikator di belakang kalimat atau alinea yang sesuai. Langkah ini kami lakukan untuk mempermudah pembaca dalam menemukan informasi
All data and information written in this Sustainability Report are submitted based on the principle of materiality, i.e. prioritizing the disclosure of information that can provide a complete picture and understanding of the Company's sustainable performance. The material in the report was prepared by prioritizing approaches on all matters relating to the principles of sustainability, covering economic, environmental and social aspects. Overall, the data and information in this report were obtained from the Company's business units. The scope and specific boundaries are carried out on several topics concerning the periodization of report, by only displaying comparative data from the two previous reporting periods.
The presentation of quantitative data in this report uses comparative data for a minimum of two consecutive years, thus enabling users of the report to analyze the topic trends or disclosures. Meanwhile, for the technique of financial data measurement, we use accounting standards that apply in Indonesia. As for non-financial data, we use comprehensive data measurement techniques with relevant supporting literature.
rePorting guideLines and standards
The preparation of this report refers to POJK No.51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, as well GRI Standards. GRI Standards is a reference issued by the Global Sustainability Standards Board (GSBB) - an institution established by the Global Reporting Initiative (GRI) to address the development of sustainability report standards. Following the options provided in the GRI Standards, the Core Option and Comprehensive Option, this Report has been prepared in accordance with the GRI Standards: Core Option. (102-54)
We seek to convey all information that needs to be disclosed, as specified in the POJK No. 51/2017 and GRI Standards. For GRI standards, all information fulfilled in this report is marked by the inclusion of GRI Standard disclosure number behind the relevant sentence or paragraph. Similar with the conformity with POJK No. 51/POJK.03/2017, namely by adding indicators behind the appropriate sentence or paragraph. This is done to make it easier for readers to find information that conform both references. Complete data of the conformity of Company’s information with POJK No.
Ruang Lingkup dan Batasan Laporan Keberlanjutan (102-46)Scope and Boundaries of Sustainability Report (102-46)
Ruang Lingkup dan Batasan Laporan Keberlanjutan (102-46)Scope and Boundaries of Sustainability Report (102-46)
TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTANAbout Sustainability Report
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 17
51/POJK.03/2017 and GRI Standards Index are presented at the back of this report, starting on 176 [102-55]
rePort content determination Process (102-46)Referring to GRI guidelines, we use 4 (four) steps to determine the topic and content of this Report, namely:1. Identification: We identified material/important aspects
and boundaries
2. Priority: We prioritized the aspects identified in the previous step
3. Validation: We validated the material aspects
4. Review: We reviewed over published Report to improve the quality of next year’s Report.
The principle of content determination in this report is based on 4 (four) principles, in accordance with GRI Standards. They are:1. Stakeholders inclusiveness, which involve Stakeholders
in determining the material aspects disclosed in this Report;
2. Materiality, applied in this Report by selecting the Report
content of material aspects required by Stakeholders;
3. Sustainability context, which is aspect related to the context of sustainability, relevant to the report maker in making decisions; and
4. Completeness, i.e. this report is made with a clear scope for the reporting period 2018 and supported with complete data.
The four steps in determining content of the Report are described in the following Flow Chart of Report Content Determination Process.
yang sesuai dengan kedua rujukan. Data lengkap kecocokan informasi Perusahaan dengan POJK No. 51/POJK.03/2017 maupun Indeks Standard GRI disajikan di bagian belakang Laporan ini, dimulai pada 176 [102-55]
Proses PenetaPan isi LaPoran (102-46)
Merujuk pada panduan GRI, kami menggunakan 4 (empat) langkah dalam menentukan topik dan isi Laporan, yaitu:1. Identifikasi: Kami melakukan identifikasi terhadap topik-
topik yang material/penting dan menetapkan batasan (boundary);
2. Prioritas: Kami membuat prioritas atas topik-topik yang telah diidentifikasi pada langkah sebelumnya;
3. Validasi: Kami melakukan validasi atas topik-topik yang dinilai material tersebut;
4. Review: Kami melakukan review atas Laporan setelah diterbitkan guna meningkatkan kualitas Laporan tahun berikutnya.
Prinsip penetapan konten laporan ini didasarkan pada 4 (empat) prinsip, sesuai dengan panduan GRI, yaitu:
1. Stakeholders inclusiveness (pelibatan Pemangku Kepentingan), yaitu melibatkan Pemangku Kepentingan dalam penentuan aspek material yang diungkapkan dalam Laporan ini;
2. Materiality (materialitas), diterapkan dalam Laporan ini dengan memilih konten laporan yang bersifat aspek-aspek yang material, yang diperlukan oleh Pemangku Kepentingan;
3. Sustainability context (konteks keberlanjutan) yang merupakan aspek-aspek yang terkait dengan konteks keberlanjutan, yang relevan bagi pembuat laporan dalam membuat keputusan; dan
4. Completeness (kelengkapan), yaitu Laporan ini dibuat dengan ruang lingkup yang jelas untuk periode laporan 2019 serta didukung dengan data yang lengkap.
Keempat langkah dalam menetapkan konten Laporan digambarkan dalam Bagan Alur Proses Penentapan Konten Laporan berikut ini.
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
18
Furthermore, the Report contents are reviewed in order to fulfill the 6 (six) quality principles recommended by GRI, including:1. Accuracy
The information presented must be accurate and detailed so that they can be used by stakeholders to assess the Company's performance.
2. BalanceThe organizational performance presented must contain both positive and negative aspects so that they can be assessed rationally and thoroughly.
3. ClarityThe information presented must be easy to be understood and open to be accessed by stakeholders.
4. ComparisonThe information presented must be consistent and can be used by Stakeholders to assess the performance changes that occur in the Company within a certain period of time, by including data and information for several years before the reporting period used.
Langkah I identifikasiStep I identification
Langkah II prioritasStep II prioritization
Langkah III validasiStep III validation
Langkah IV reviuStep IV review
Konteks keberlanjutanSustainbility context
Konteks keberlanjutanSustainbility context
Pelibatan Pemangku KepentinganThe Engagement of Stakeholders
MaterialsMateriality
Pelibatan Pemangku KepentinganThe Engagement of Stakeholders
KelengkapanCompleteness
Topik >> Aspek >> Pengungkapan manajemen + indikator Topic >> Aspect >> Disclosure of management approach + indicator
LAPORANReport
Selanjutnya, konten laporan diulas demi memenuhi 6 (enam) prinsip kualitas yang direkomendasikan oleh GRI, meliputi:
1. AkurasiInformasi yang disajikan harus akurat dan detail sehingga dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk menilai kinerja Perusahaan;
2. KeseimbanganKinerja Perusahaan yang disajikan harus memuat aspek positif maupun negatif sehingga dapat dinilai secara rasional dan menyeluruh;
3. KejelasanInformasi yang disajikan harus mudah dipahami dan terbuka bagi para Pemangku Kepentingan untuk diakses;
4. Daya BandingInformasi yang disajikan harus konsisten dan dapat digunakan oleh Pemangku Kepentingan untuk menilai perubahan kinerja yang terjadi pada Perusahaan dalam jangka waktu tertentu, dapat dengan menyertakan data dan informasi untuk beberapa tahun sebelum periode pelaporan yang digunakan;
Ruang Lingkup dan Batasan Laporan Keberlanjutan (102-46)Scope and Boundaries of Sustainability Report (102-46)
TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTANAbout Sustainability Report
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 19
5. ReliabilityThe report must contain and use information and processes used in preparing report, which can be examined and reflect the quality and materiality of the information presented.
6. TimelinessThe report must be published regularly so that stakeholders can make decisions in a timely manner based on available information.
5. KeandalanLaporan harus memuat dan menggunakan informasi serta proses yang digunakan dalam menyiapkan laporan, yang dapat diperiksa dan mencerminkan kualitas dan materialitas dari informasi yang disajikan;
6. Ketepatan WaktuLaporan harus diterbitkan secara rutin sehingga Pemangku Kepentingan dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan informasi yang tersedia;
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
20
Daftar Topik Material dan BatasanList of Material Topics and Boundaries
Topik material dalam Laporan ini, seperti disebutkan dalam Standar GRI, adalah topik-topik yang telah diprioritaskan oleh organisasi untuk dicantumkan dalam Laporan. Dimensi yang digunakan untuk menentukan prioritas, antara lain, adalah dampak bagi ekonomi, lingkungan dan sosial. Dampak dalam Laporan ini termasuk di dalamnya yang bernilai positif.
Penetapan topik material dan boundary didasarkan pada isu-isu yang berpengaruh signifikan bagi Perusahaan, Anak Perusahaan serta seluruh Pemangku Kepentingan. Topik material dan boundary Laporan ini adalah sama dengan tahun sebelumnya. Dalam menentukan topik material dan boundary, pada tanggal 31 Januari 2019 PTPP melakukan Materiality Assessment, yaitu diskusi terkait topik keberlanjutan yang dihadiri oleh Tim Penyusun Laporan Keberlanjutan yang berasal dari unit kerja terkait. Selanjutnya, sesuai dengan prinsip stakeholder inclusiveness, pada tanggal 22 Maret 2019, PTPP melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan Pemangku Kepentingan eksternal Perusahaan. Dari hasil tersebut, diperoleh 28 (dua puluh delapan) topik material, yang kemudian dilakukan uji materialitas guna mendapatkan peringkat topik material. Hasil uji materialitas tersebut adalah sebagai berikut:
Matriks Materialitas Tahun 2019
The material topics in this Report, as mentioned in the GRI Standards, are topics that the organization has prioritized to be included in the report. The dimensions used to determine priorities, among others, are economic, environmental, and social impacts. Impacts in this Report include those that are of positive value.
Determination of material topics and boundary is based on issues that significantly affect the Company, its subsidiaries and all Stakeholders. The material topics and boundary of this report are the same as the previous year. In determining material topics and boundaries, on January 31, 2018 PTPP conducted a Materiality Assessment, a discussion on sustainability topics attended by the Sustainability Report Compilation Team that is originating from relevant work units. Furthermore, in accordance with the principle of stakeholder inclusiveness, on March 22, 2018, PTPP conducted a Focus Group Discussion (FGD) with the Company’s external stakeholders. From these results, 28 material topics were obtained, which were then subjected to materiality testing in order to obtain material topic rating. The materiality test results are as follows:
Based on the materiality test, 24 material topics with medium
Daftar Topik Material dan BatasanList of Material Topics and Boundaries
TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTANAbout Sustainability Report
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 21
Berdasarkan uji materialitas tersebut diperoleh 24 (dua puluh empat) topik material dengan peringkat medium dan tinggi, sebagaimana ditampilkan pada matriks materialitas di atas. Topik-topik itulah yang kami elaborasi dan kami sampaikan dalam Laporan ini. Daftar topik material terpilih dan boundary selengkapnya adalah sebagai berikut: (102-47)
Tabel Topik Mateial dan Boundary Tahun 2019Material Topics and Boundaries in 2019
Topik MaterialMaterial Topic
(102-47)
Kenapa Topik Ini Material
Why This Topic is Material(103-1)
PengungkapanDisclosure
Boundary (Batasan Dampak) (102-46)Boundaries
PTPPAnak Perusahaan
Subsidiaries
Di luar PTPP dan Anak
PerusahaanOutside PTPP
and Subsidiaries
Topik EkonomiEconomy Topic
Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikanDirect economic value generated and distributed
Berdampak signifikan pada Pemangku KepentinganSignificant impact on stakeholders
201-1, 201-2, 201-3, 201-4
Kehadiran PasarMarket Existence
Berdampak signifikan terhadapkaryawanSignificant impact on employees
GRI 202-1
Dampak Ekonomi Tidak LangsungIndirect economic impact
Berdampak signifikan pada pemangku kepentinganSignificant impact on stakeholders
203-1
Pemasok LokalLocal Suppliers
Berdampak signifikan bagi pemasokSignificant impact on suppliers
GRI 204-1
Anti KorupsiAnti-Corruption
Berdampak signifikan terhadap pembangunanSignificant impact on development
GRI 205-2GRI 205-3
Topik LingkunganEnvironment Topic
Material/Bahan BakuMateria/Raw Material
Berdampak signifikan pada keberlanjutan lingkunganSignificant impact on environmental sustainability
301-1
and high rating were obtained, as shown in the materiality matrix above. These topics that we elaborate and present in this report. The complete list of selected material topics and boundaries is as follows: (102-47)
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
22
Tabel Topik Mateial dan Boundary Tahun 2019Material Topics and Boundaries in 2019
Topik MaterialMaterial Topic
(102-47)
Kenapa Topik Ini Material
Why This Topic is Material(103-1)
PengungkapanDisclosure
Boundary (Batasan Dampak) (102-46)Boundaries
PTPPAnak Perusahaan
Subsidiaries
Di luar PTPP dan Anak
PerusahaanOutside PTPP
and Subsidiaries
EnergiEnergy
Berdampak signifikan pada keberlanjutan lingkunganSignificant impact on environmental sustainability
302-1
AirWater
Berdampak signifikan pada keberlanjutan lingkunganSignificant impact on environmental sustainability
303-1
EmisiEmission
Berdampak signifikan terhadapkeberlanjutan lingkunganSignificant impact on environmental sustainability
GRI 305-1GRI 305-5
LimbahWaste
Berdampak signifikan pada keberlanjutan lingkunganSignificant impact on environmental sustainability
306-2, 306-4
KepatuhanCompliance
Kepatuhan pada peraturan perundang-undanganCompliance with laws and regulations
307-1
Topik SosialSocial Topic
KepegawaianEmployment
Kepatuhan pada peraturan perundang-undanganSignificant impact on employees
401-1, 401-2, 401-3
Hubungan IndustrialIndustrial Relations
Berdampak signifikan terhadapkaryawanSignificant impact on employees
GRI 402-1
Daftar Topik Material dan BatasanList of Material Topics and Boundaries
TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTANAbout Sustainability Report
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 23
Tabel Topik Mateial dan Boundary Tahun 2019Material Topics and Boundaries in 2019
Topik MaterialMaterial Topic
(102-47)
Kenapa Topik Ini Material
Why This Topic is Material(103-1)
PengungkapanDisclosure
Boundary (Batasan Dampak) (102-46)Boundaries
PTPPAnak Perusahaan
Subsidiaries
Di luar PTPP dan Anak
PerusahaanOutside PTPP
and Subsidiaries
Kesehatan dan Keselamatan KerjaOccupational Health and Safety
Berdampak signifikan pada karyawanSignificant impact on employees
403-1, 403-2, 403-3, 403-4
Pelatihan dan PendidikanTraining and Education
Berdampak signifikan pada karyawanSignificant impact on employees
404-1, 404-2, 404-3
Keberagaman danKesetaraanDiversity and Equality
Berdampak signifikan terhadapkaryawanSignificant impact on employees
GRI 405-1GRI 405-2
Non-DiskriminasiNon-Discrimination
Berdampak signifikan terhadapkaryawanSignificant impact on employees
GRI 406-1
Kebebasan BerserikatFreedom of Association
Berdampak signifikan terhadapkaryawanSignificant impact on employees
GRI 407-1
Pekerja AnakChild Labor
Berdampak signifikan terhadapkaryawanSignificant impact on employees
GRI 408-1
Kerja PaksaForce Labor
Berdampak signifikan terhadapkaryawanSignificant impact on employees
GRI 409-1
Masyarakat LokalLocal Community
Berdampak signifikan pada pemangku kepentingan Significant impact on stakeholders
413-1
Kesehatan danKeselamatan PelangganCustomer Health and Safety
Berdampak signifikan terhadappelangganSignificant impact on customers
GRI 416-2
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
24
Tabel Topik Mateial dan Boundary Tahun 2019Material Topics and Boundaries in 2019
Topik MaterialMaterial Topic
(102-47)
Kenapa Topik Ini Material
Why This Topic is Material(103-1)
PengungkapanDisclosure
Boundary (Batasan Dampak) (102-46)Boundaries
PTPPAnak Perusahaan
Subsidiaries
Di luar PTPP dan Anak
PerusahaanOutside PTPP
and Subsidiaries
Pemasaran dan PelabelanProdukProduct Marketing and Labeling
Berdampak signifikan terhadappelangganSignificant impact on customers
GRI 417-2GRI 417-3
Kepatuhan Sosial EkonomiSocio-Economic Compliance
Kepatuhan terhadap peraturanperundang-undanganCompliance with laws and regulations
GRI 419-1
TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTANAbout Sustainability Report
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 25
GRI recommends the use of external assurance by independent third party to ensure the quality and reliability of the information presented in this report. However, this is not a requirement to "conform" with the Guidelines. As such, the examination of this report was merely carried out by the Internal Team, and PTPP has not provided assurance from independent third party. However, we guarantee that all information disclosed in this report is true, accurate, and factual. (102-56) [7]
Umpan BalikFeedback
Akses Informasi Atas Laporan Keberlanjutan Access to Information on Sustainability Report
Untuk terwujudnya komunikasi 2 (dua) arah, Perusahaan menyediakan Lembar Umpan Balik di bagian akhir laporan ini. Dengan lembaran tersebut, diharapkan pembaca dan pengguna Laporan ini dapat memberikan usulan, umpan balik, opini dan sebagainya, yang sangat berguna untuk meningkatkan kualitas pelaporan di masa depan.
PT PP (Persero) Tbk memberikan akses informasi seluas-luasnya bagi seluruh pemangku kepentingan, serta masyarakat untuk mengakses Laporan Keberlanjutan ini. Apabila ada pertanyaan terhadap isi Laporan, mohon menghubungi: (102-53)
Biro Sekretaris PerusahaanPTPP (Persero) TbkPlaza PP - Wisma SubiyantoJl. Letjend. TB. Simatupang No. 57Pasar Rebo, Jakarta 13760 - Indonesia Telepon : +62-(21)-8403883 (hunting) Faksimile : +62-(21)-8403890 Website : www.ptpp.co.idEmail : [email protected]
External AssuranceExternal Assurance
For the purpose of two-way communication, the Company provides a Feedback Sheet at the end of this report. With this sheet, it is expected that readers and users of this report can provide suggestions, feedback, opinions and others, which will be very useful to improve the quality of future reporting.
PTPP (Persero) Tbk provides wide access to information for all stakeholders, as well as the public, to access this Sustainability Report. Should you have question about the contents of the Report, please contact: (102-35)
Corporate Secretary BureauPTPP (Persero) TbkPlaza PP - Wisma Subiyanto BuildingJl. Letjend Tb. Simatupang No. 57Pasar Rebo - Jakarta 13760 - IndonesiaTelephone : + 62- (21) -8403883 (hunting)Fax : + 62- (21) -8403890Website : www.ptpp.co.idEmail : [email protected]
GRI merekomendasikan penggunaan external assurance oleh pihak ketiga yang independen untuk memastikan kualitas dan kehandalan informasi yang disampaikan dalam Laporan ini. Namun, hal itu bukanlah persyaratan agar dapat “sesuai” dengan Pedoman. Untuk itu, pemeriksaan laporan ini baru dilakukan oleh Tim Internal dan PTPP belum melakukan penjaminan dari pihak ketiga yang independen. Namun demikian, kami menjamin bahwa seluruh informasi yang diungkapkan di dalam Laporan ini adalah benar, akurat dan faktual. (102-56) [7]
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
26
Pemangku kepentingan adalah kelompok atau individu yang memiliki dampak secara langsung atau pengaruh yang besar terhadap kegiatan bisnis PTPP. Dengan posisi yang demikian penting, maka Perusahaan berupaya untuk membangun kerjasama dan bersinergi dengan Pemangku Kepentingan. Melalui wadah yang tersedia, namun tidak melebihi ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar maupun peraturan perundangan yang berlaku, manajemen beserta segenap jajarannya berinteraksi secara positif untuk memberi manfaat timbal balik dengan para Pemangku Kepentingan. Dengan pendekatan ini, keberlanjutan usaha, pelaksanaan tanggung jawab sosial dan kelestarian lingkungan dapat dilaksanakan untuk memberikan manfaat bagi Pemangku Kepentingan.
PTPP berupaya menyelenggarakan komunikasi yang intensif bersama kelompok-kelompok Pemangku Kepentingan dan mengupayakan pelibatan kelompok-kelompok tersebut sesuai dengan harapan masing-masing Pemangku Kepentingan.
Untuk mengidentifikasi Pemangku Kepentingan, Perusahaan merujuk pada AA1000 Stakeholder Engagement Standard versi tahun 2015, yang membagi Pemangku Kepentingan dalam 6 (enam) atribut sebagai berikut:1. Dependency (D)
Jika PTPP memiliki ketergantungan pada seseorang atau sebuah organisasi atau sebaliknya;
2. Responsibility (R)Jika PTPP memiliki tanggung jawab legal, komersial atau etika terhadap seseorang atau sebuah organisasi;
3. Tension (T)Jika seseorang atau sebuah organisasi membutuhkan perhatian PTPP terkait isu ekonomi, sosial atau lingkungan tertentu;
4. Influence (I)Jika seseorang atau sebuah organisasi memiliki pengaruh terhadap PTPP atau strategi atau kebijakan Pemangku Kepentingan lain;
5. Diverse Perspective (DP)Jika seseorang atau sebuah organisasi memiliki pandangan yang berbeda yang dapat mempengaruhi situasi dan mendorong adanya aksi yang tidak ada sebelumnya.
Setelah dilakukan pemetaan, Pemangku Kepentingan PTPP adalah sebagai berikut: [5.d.1)][5.d.2)]
(D =Dependency; R = Responsibility; T = Tension; I = Influence; DP =
Diverse Perspective)
Stakeholders are groups or individuals who have direct impact or large influence on PTPP's business activities. With such an important position, the Company seeks to build cooperation and synergize with stakeholders. Through available channel, but does not exceed the provisions stipulated in articles of association and applicable laws and regulations, the management and all of its staffs interact positively to provide mutual benefits with stakeholders. With this approach, the business continuity, social responsibility and environmental sustainability can be implemented to provide benefits to the stakeholders.
PTPP tries to maintain intensive communication with groups of stakeholders, and strives for the engagement of these groups to be in accordance with the expectations of each stakeholder.
To identify stakeholders, the Company refers to 2015 AA1000 Stakeholders Engagement Standard, which divides stakeholders into the following 5 indicators:
1. Dependency (D)If PTPP has a dependency on a person or an organization, or vice versa.
2. Responsibility (R)If PTPP has legal, commercial or ethical responsibilities against a person or an organization.
3. Tension (T)If a person or an organization needs PTPP’s attention related to certain economic, social or environmental issues.
4. Influence (I)If a person or an organization has influence on PTPP or other stakeholder’s strategies or policies.
5. Diverse Perspective (DP)If a person or an organization has different views that may affect the situation and encourage non-existent actions.
After a mapping is carried out, PTPP’s stakeholders are as follows: [5.d.1)][5.d.2)]
(D =Dependency; R = Responsibility; T = Tension; I = Influence; DP = Diverse Perspective)
KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGANStakeholders Engagement
KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGANStakeholders Engagement
KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGANStakeholder Engagement
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 27
Tabel Kelompok Pemangku KepentinganTable of Groups of Stakeholders
Daftar Pemangku Kepentingan
Stakeholders List (102-40)
Basis Penetapan/Identifikasi
Determination/ Identification Basis
(102-42)
Metode Pelibatan/Pendekatan
Engagement/ Approach Method(102-43)
Frekuensi PelibatanEngagement Frequency
Topik dan Isu Utama Kepentingan
Interest Topics and Main Issues
(102-44)
PelangganCustomers
D, R, T, I Seminar TeknisTechnical Seminar
Sosialisasi ProjectProject Socialization
Leaflet
BrosurBrochure
Website
Media social (Twitter, Instagram, Facebook, Youtube)Social media (Twitter, Instagram, Facebook, Youtube)
Iklan di media Media Advertisement
Penanganan keluhan konsumen melalui unit divisi pemasaran maupun kantor cabangHandling customer complaints through marketing division units and branch offices
Customer Perception Index
Survei kepuasan pelangganCustomer satisfaction survey
Aplikasi Survei Customer Satisfaction Questionnaire OnlineOnline Customer Satisfaction Questionnaire Survey Application
Sesuai kebutuhanAccording to the needs
Sesuai kebutuhanAccording to the needs
Sesuai kebutuhanAccording to the needs
Sesuai kebutuhanAccording to the need
Setiap saatAny time
Setiap saat apabila dibutuhkanAny time as needed
Sesuai kebutuhanAccording to the need
Setiap saatAny time
Sesuai kebutuhanAccording to the need
Sesuai kebutunanAccording to the need
Setiap saatAny time
Kepuasan dari kualitas pelayanan Perusahaan, keberlangsungan Perusahaan berikut dengan produk Perusahaan.The Company’s services quality satisfaction, the sustainability of the Company and its products.
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
28
Tabel Kelompok Pemangku KepentinganTable of Groups of Stakeholders
Daftar Pemangku Kepentingan
Stakeholders List (102-40)
Basis Penetapan/Identifikasi
Determination/ Identification Basis
(102-42)
Metode Pelibatan/Pendekatan
Engagement/ Approach Method(102-43)
Frekuensi PelibatanEngagement Frequency
Topik dan Isu Utama Kepentingan
Interest Topics and Main Issues
(102-44)
KaryawanEmployees
D,R, T, I Majalah internalInternal Magazine
3 (tiga) kali setahun 3 (three) times a year
Iklim kerja yang kondusif dan kesempatan kerja yang samaConducive work climate and equal employment opportunities
Pemegang SahamShareholders
D, R, I Roadshow luar negeriOverseas roadshow
Roadshow domestikDomestic roadshow
Conference call
Pertemuan resmi secara berkelompok/ peroranganGroups /individual official meetings
RUPS TahunanAnnual GMS
RUPS Luar BiasaExtraordinary GMS
Sesuai kebutuhanAccording to the needs
Sesuai kebutuhanAccording to the needs
Sesuai kebutuhanAccording to the needs
Sesuai kebutuhanAccording to the needs
1 kali setahun1 time a year
Sesuai kebutuhanAccording to the needs
Pelaporan kinerja, pembagian dividen, pergantian manajemen Perusahaan, perluasan pasar dan lain-lainPerformance reporting, dividend distribution, change of company management, market expansion and others
Pemerintah dan DPRGovernment and Parliament
D, R, T, I, DP Dengar Pendapat DPRParliamentary Hearing
Pelaporan yang teratur kepada regulator dan pemerintahRegular reporting to regulators and the government
MOU dengan Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi dan BPKP perwakilan propinsiMOU with Regional Police, Attorney General’s Office and BPKP provincial representatives
Sesuai kebutuhanAccording to the needs
Sesuai kebutuhanAccording to the needs
Sesuai kebutuhanAccording to the needs
Hubungan kemitraan untuk perkembangan industri dan kepatuhan pada aspek peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkanPartnership for industrial development and compliance with aspects of rules and regulations that have been set
KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGANStakeholders Engagement
KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGANStakeholder Engagement
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 29
Tabel Kelompok Pemangku KepentinganTable of Groups of Stakeholders
Daftar Pemangku Kepentingan
Stakeholders List (102-40)
Basis Penetapan/Identifikasi
Determination/ Identification Basis
(102-42)
Metode Pelibatan/Pendekatan
Engagement/ Approach Method(102-43)
Frekuensi PelibatanEngagement Frequency
Topik dan Isu Utama Kepentingan
Interest Topics and Main Issues
(102-44)
Mitra KerjaPartners
D, R, T Kontrak kerjaWork contract
Mitra investasiInvestment partners
Website
Sesuai kebutuhanAccording to the needs
Sesuai kebutuhanAccording to the needs
Setiap saatAny time
Mekanisme pengadaan barang dan jasa, transparansi penyeleksian pengadaan barang dan jasa dengan menerapkan tata kelola Perusahaan yang baikFair goods and services procurement mechanism, goods and services procurement selection transparency with good corporate governance implementation
Media massaMass Media
T, I, DP Iklan publikasi pengumuman (di luar pengumuman lelang)Announcement Publication (other that the auction announcement)
Iklan publikasi laporan keuangan kuartalQuarterly financial report publication
Laporan tahunanAnnual report
Paparan kinerjaPerformance exposure
Press conference
Press release
Media Visit
Media gathering
Greeting & advertorial agreement
Sesuai kebutuhanAccording to the needs
2 (dua) kali setahun2 (two) times a year
1 (satu) kali setahun1 time a year
Sesuai kebutuhanAccording to the needs
Sesuai kebutuhanAccording to the needs
Sesuai kebutuhanAccording to the needs
Sesuai kebutuhanAccording to the needs
Sesuai kebutuhanAccording to the needs
Sesuai kebutuhanAccording to the needs
Transparansi, keterbukaan serta akses informasi mengenai aspek kinerja Perusahaan serta hubungansebagai check and balance partnerTransparency, openness and access to information on the Company’s performance, relationships as partners of check and balance
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORTPT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
30
Tabel Kelompok Pemangku KepentinganTable of Groups of Stakeholders
Daftar Pemangku Kepentingan
Stakeholders List (102-40)
Basis Penetapan/Identifikasi
Determination/ Identification Basis
(102-42)
Metode Pelibatan/Pendekatan
Engagement/ Approach Method(102-43)
Frekuensi PelibatanEngagement Frequency
Topik dan Isu Utama Kepentingan
Interest Topics and Main Issues
(102-44)
MasyarakatPublic
D, R, T, I, DP 1. Program Kemitraan, untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil mikro dan atau usaha kecil dan koperasi, dalam bentuk pemberian pinjaman dan a bergulir untuk perkuatan modal usaha, yang disertai dengan kegiatan pendampingan dalam bentuk pelatihan manajerial serta aktivitas promosi dan pemasaranPartnership Program, to improve the ability of micro small businesses and cooperatives in the form of give revolving loans to strengthen the business capital accompanied by mentoring activities in the form of managerial and promotional training and marketing activities.
2. Program Bina Lingkungan dielaborasi dalam tujuh fokus kegiatan, yaitu: program penyaluran bina lingkungan bencana alam, pendidikan, kesehatan,sarana dan prasarana, sarana ibadah, pelestarian alam, serta penyaluran bina lingkungan untukpengentasan kemiskinan.Community Development Program, elaborated in 7 (seven) focus of activities, namely Natural Disaster, Education, Health Improvement, Public Infrastructure and/or Facilities Development, Religious Facilities, Nature Conservation, Social Community in the framework of Poverty Alleviation
Sesuai kebutuhanAccording to the needs
Sesuai kebutuhanAccording to the needs
Kebutuhan akan lapanganpekerjaan, partisipasi Perusahaan dalam mendukung kesejahteraandan pemberdayaan masyarakat.The need for employment, the Company’s participation in supporting community welfare and empowerment.
PROFILProfile
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 31PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
PROFILProfile
sejarah singKat PtPP
PT PP (Persero) Tbk, selanjutnya disebut sebagai “Perusahaan” atau “PTPP”, semula adalah badan usaha yang dibentuk dari hasil peleburan Perusahaan bangunan bekas milik Bank Industri Negara yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Raden Mr. Soewandi di Jakarta, No. 48 tanggal 26 Agustus 1953. Proyek pertama NV Pembangunan Perumahan adalah membangun kompleks perumahan pejabat PT Semen Gresik Tbk, anak Perusahaan BAPINDO yang berlokasi di Gresik. Seiring dengan kepercayaan yang terus meningkat, NV Pembangunan Perumahan mendapat tugas untuk membangun proyek-proyek besar hasil rampasan perang dari Pemerintah Jepang, seperti Hotel Indonesia, Bali Beach Hotel, Ambarukmo Palace Hotel dan Samudera Beach Hotel.
Sesuai Undang-Undang No. 19 Prp Tahun 1960, NV Pembangunan Perumahan dilebur menjadi Perusahaan Negara (PN) Pembangunan Perumahan, yaitu Perusahaan Negara yang didirikan pada tanggal 29 Maret 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 63. PN Pembangunan Perumahan kemudian mengalami perubahan badan hukum pada tahun 1971, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 tentang pengalihan bentuk PN Pembangunan Perumahan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), yang disebut PT Pembangunan Perumahan (Persero) dan/atau PT PP (Persero) dan/atau PTPP.
Sejak berdirinya (1953-2002), PTPP telah menjadi pemain utama dalam bisnis konstruksi nasional, dengan mengerjakan berbagai mega proyek nasional. Pada tahun 1991, PTPP menempuh diversifikasi kegiatan usaha, yakni properti dan realti, di antaranya adalah usaha sewa ruang kantor di Plaza PP dan pengembangan usaha realti di kawasan Cibubur. Selain itu, PTPP juga membentuk beberapa anak usaha dengan menggandeng mitra dari dalam dan luar negeri, di antaranya PT PP-Taisei Indonesia Construction, PT Mitracipta Polasarana dan PT Citra Waspphutowa.
Dalam hal standar mutu hasil pekerjaan, sejak tahun 1993 PTPP merupakan Perusahaan konstruksi pertama di Indonesia yang telah meraih sertifikat ISO 9001 yang merupakan standar internasional untuk sistem manajemen mutu.
Di tahun 2004, PTPP menjalankan program EMBO (Employee Management Buy Out), yaitu penjualan saham Negara Republik Indonesia (divestasi) untuk program kepemilikan saham oleh karyawan dan manajemen. Pelaksanaan penjualan saham melalui program EMBO tersebut dilakukan melalui perjanjian
brief history of PtPP
PT PP (Persero) Tbk, hereinafter referred to as the "Company" or abbreviated as "PTPP", was originally a business entity formed out of the consolidation of building company formerly owned by Bank Industri Negara which was incorporated based on the Notary Deed of Raden Mr. Soewandi in Jakarta, No. 48 dated August 26, 1953. NV Pembangunan Perumahan’s first project was build housing complex for the officials of PT Semen Gresik Tbk, the subsidiary of BAPINDO located in Gresik. As it gained more trust, NV Pembangunan Perumahan was trusted to handle some large projects of war trophy from the Japanese Government namely Hotel Indonesia, Bali Beach Hotel, Ambarukmo Palace Hotel and Samudera Beach Hotel.
In accordance with Law No. 19 Prp of 1960, NV Pembangunan Perumahan was consolidated into Perusahaan Negara (PN) Pembangunan Perumahan which was established on March 29, 1961 according to Government Regulation No. 63. PN Pembangunan Perumahan then underwent change of legal entity in 1971 according to Government Regulation No. 39 on the change of the form of PN Pembangunan Perumahan to Company (Persero), called PT Pembangunan Perumahan (Persero) and/or PT PP (Persero) and/or PTPP.
Since its establishment (1952-2002), PTPP has been a major player in national construction business and working on various national mega projects. In 1991, PTPP diversified its business activities, namely property and real estate, including office space rental business in Plaza PP and real estate business development in Cibubur area. In addition, PTPP also established several subsidiaries by cooperating with domestic and foreign partners, including PT PP-Taisei Indonesia Construction, PT Mitracipta Polasarana and PT Citra Waspphutowa.
In terms of work quality standards, PTPP was the first construction company in Indonesia in 1993 which received ISO 9001 certificate which is an international standard for quality management systems.
In 2004, PTPP implemented the EMBO (Employee Management Buy Out) program, namely the sale of shares of the Republic of Indonesia (divestment) for employee and management shareholding program. The sale of shares through EMBO program was conducted through separate agreement
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
32
tersendiri antara Pemegang Saham dan Koperasi Karyawan Pemegang Saham Pembangunan Perumahan (“KKPSPP”) yang dalam hal ini mewakili karyawan dan manajemen. Dengan pelaksanaan program EMBO tersebut, terjadi perubahan kepemilikan saham Perusahaan menjadi 51% milik Pemerintah Republik Indonesia dan 49% milik KKPSPP.
Seiring dengan perkembangan usaha, Anggaran Dasar Perusahaan juga mengalami beberapa kali perubahan. Di antara yang signifikan adalah perubahan seluruh anggaran dasar yang disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Perubahaan tersebut juga diikuti dengan penambahan nama dari semula PT PP (Persero) menjadi PT PP (Persero) Tbk. Hal tersebut terjadi karena PTPP melaksanakan aksi korporasi besar, yaitu Penawaran Umum Perdana Saham atau Initial Public Offering (IPO) dan melakukan pencatatan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Februari 2010. Sebelumnya, pelaksanaan program IPO PTPP telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2009 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada PT PP (Persero) Tbk tanggal 28 Desember 2009.
PTPP hingga kini terus mengembangkan sayapnya dengan melakukan berbagai terobosan dan transformasi bisnis. Perusahaan yang semula berperan sebagai Perusahaan jasa konstruksi, realti dan pengembang, saat ini telah bertransformasi dengan memecah lini bisnis Perusahaan menjadi 7 (tujuh) lini bisnis dan berkembang sebagai Perusahaan konstruksi, EPC dan investasi terkemuka di Indonesia 9 (sembilan) Entitas Anak Langsung, 18 (delapan belas) Entitas Anak Tidak Langsung, 18 (delapan belas) Entitas Asosiasi 3 (tiga) berbentuk Kerjasama Operasi ("KSO") dan 12 (dua belas) Entitas Investasi Jangka Panjang.
Di tahun 2019, PTPP melakukan perubahan Anggaran Dasar sesuai Akta No. 46 tanggal 24 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyani Handari Adi Warsito SH, di Jakarta Selatan, tentang Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan Tbk disingkat PT PP (Persero) Tbk tanggal 2 Agustus 2019. Perubahan ini dilakukan sejalan dengan penyesuaian kegiatan usaha PTPP terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
between the shareholders and Koperasi Karyawan Pemegang Saham Pembangunan Perumahan (“KKPSPP”), which in this case represented the employees and management. The implementation of EMBO program has led change in the company's share ownership to 51% owned by the Government of the Republic of Indonesia and 49% owned by KKPSPP.
The Company's Articles of Association have also been amended several times in line with business development. One of the significant amendments is the change of entire articles of association adjusted to the Regulations of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency. The amendment was also followed by the addition of the name from PT PP (Persero) to PT PP (Persero) Tbk. This happened because PTPP conducted large corporate action, namely Initial Public Offering (IPO) and listed its shares on the Indonesia Stock Exchange (IDX) on february 9, 2010. Previously, the PTPP IPO program was approved by the Government of the Republic of Indonesia in accordance with Government Regulation No. 76 of 2009 on Changes in State Ownership Structure through the Issuance and Sale of New Shares on PT PP (Persero) Tbk on December 28, 2009.
PTPP continues to expand its businesses by making various breakthroughs and business transformation. The Company which initially played role as construction, realty and developer service company, has now transformed by splitting its company's business lines into 7 (seven) business lines and has developed as construction, prominent EPC and investation in Indonesia 9 (nine) Direct Subsidiaries, 18 (eighteen) Indirect Subsidiaries,18 (eighteen) Associates, 3 (three) in the form of Joint Operation ("KSO") and 12 (twelve) Long-Term Investment Entities.
In 2019, PTPP made amendments to the Articles of Association after Deed No. 46 dated July 24, 2019 made before Ir. Nanette Chyanie Handari Adi Warsito SH, in South Jakarta, concerning the Amendment to the Company's Articles ofAssociation PT Persero Perumahan Tbk abbreviated as PT PP (Persero) Tbk on August 2, 2019. This change was carried out in line with the adjustment of PTPP's business activities to the Standard Classification of Business FieldsIndonesia (SCBI).
PROFILProfil
PROFILProfile
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 33
Pionir dan Trend SeTTer di seKtor KonstruKsi
Pendirian PTPP mengemban amanah untuk menjadi agen Pemerintah dalam pembangunan perumahan dan proyek-proyek konstruksi lainnya. Dalam perkembangannya, PTPP terus bertransformasi dan melakukan pengembangan usaha ke sektor pendukung. PTPP menjelma menjadi salah satu Perusahaan konstruksi terbesar di Indonesia yang tidak hanya mengerjakan proyek-proyek konstruksi di tanah air, tapi juga di berbagai negara.
Keberhasilan PTPP tidak lepas dari upayanya untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya agar dapat memberikan hasil yang terbaik bagi pelanggan. PTPP selalu menjadi yang terdepan dalam mengimplementasi berbagai standar terbaru di bidang konstruksi di tanah air.
Di tahun 2004, PTPP menerbitkan buku Prinsip-Prinsip Kontraktor yang menjadi buku wajib bagi Perusahaan konstruksi di tanah air. Tahun yang sama, PTPP juga meluncurkan PP University yang menjadi kawah candradimuka dalam mencetak SDM di bidang konstruksi.
Tahun 2008, PTPP kembali melanjutkan kepemimpinannya dengan menginisiasi green movement di sektor konstruksi Indonesia. PTPP menerapkan green constructions pada proyek-proyek yang dikerjakan untuk mengurangi dampak negatif pengembangan proyek konstruksi terhadap lingkungan hidup. PTPP juga ikut mendorong Green Building Council di Indonesia. Beberapa proyek yang dikerjakan juga telah memperoleh sertifikasi green building dari lembaga independen.
Di era informasi dan digitalisasi saat ini, PTPP kembali menunjukan kepemimpinannya dengan menjadi Perusahaan konstruksi pertama di Indonesia yang menerapkan Building Information Modeling (BIM) di beberapa proyek strategis dan menggelar Digital Construction Day di tahun 2017 yang membangkitkan awareness para stakeholder. Selain itu, PTPP juga menjadi Perusahaan konstruksi pertama yang menerapkan Enterprise Resource Planning (ERP) berbasis SAP di tahun 2016 dan go live di tahun 2017.
Di tahun 2018, PTPP merupakan Perusahaan BUMN pertama di Indonesia yang meluncurkan instrumen Surat Berharga Perpetual (“SBP”) atau dikenal dengan Perpetual Bond. SBP merupakan obligasi bunga abadi yang tidak memiliki waktu jatuh tempo.
the Pioneer and trend setter in construction sector
PTPP was established to carry out the mandate to become Government’s agent in the construction of housing and other construction projects. It then continues to transform and develop its business to supporting sectors. PTPP was transformed into one of the largest construction companies in Indonesia with its construction projects spread in the country and in other countries.
PTPP’s success is nonetheless because of its efforts in improving its capacity and competence to provide the best results for the customers. PTPP always leads the way in implementing various latest standards in construction sector in the country.
In 2004, PTPP published the book on Principles of Contractors which becomes mandatory book for construction companies in the country. In the same year, PTPP also launched PP University which became training center in producing HR in the construction sector.
In 2008, PTPP led in the way in initiating green movement in Indonesian construction sector. We have applied green constructions to projects that we work on to reduce the negative impact of construction projects development on the environment. PTPP also supports the establishment of Green Building Council in Indonesia. Several projects we worked on have obtained green building certification from independent institutions.
In the era of information and digitalization, PTPP has again demonstrated its leadership by becoming the first construction company in Indonesia that implemented Building Information Modeling (BIM) in several strategic projects and hosted Digital Conference Day in 2017 that raised stakeholder awareness. In addition, PTPP also became the first construction company to implement SAP-based Enterprise Resource Planning (ERP) in 2016 and go live in 2017.
In 2018, PTPP was the first SOE in Indonesia that issued Perpetual Bond ("SBP"). SBP is a fixed income security with no maturity date.
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
34
Dalam rangkaian Hari Ulang Tahun ke-66, PTPP menggelar Digital Construction Hack (DCH). DCH atau Hackaton Competition ini merupakan ajang kompetisi pemograman konstruksi digital pertama di Asia yang bertujuan untuk mendorong para developer berbakat untuk berkarya dan membantu PTPP dalam menjawab tantangan-tantangan di era Digital dengan solusi inovatif berbasis teknologi yang dapat dituangkan dalam bentuk aplikasi mobile, desktop maupun web. Selain itu pada tanggal 27-28 November 2019, PTPP melaksanakan The 2nd International Conference and Workshop Digital Construction Day 2019 di Jakarta.
Perubahan nama dan status badan huKum
PTPP berdiri pada tanggal 26 Agustus 1953 dengan nama NV Pembangunan Perumahan, hingga akhirnya bertransformasi menjadi PT PP (Persero) Tbk seperti yang diketahui saat ini. Berikut disampaikan transformasi dan perubahan nama serta status badan hukum PTPP sejak berdirinya di tahun 1953 hingga hari ini:
1953 - 1961 NV Pembangunan
Perumahan
Pendirian Perusahaan
Company’s Establishment
1961 - 1971Perusahaan Negara (PN)
Pembangunan Perumahan
Sesuai penerbitan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1961 tanggal 29 Maret 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara "Pembangunan Perumahan"
"Pembangunan Perumahan"In accordance with the issuance
of Government Regulation No. 63 of 1961 dated March
29, 1961 on the Establishment of Perusahaan Negara
"Pembangunan Perumahan"
1971-2010Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Pembangunan Perumahan atau disingkat PT PP (Persero)
Sesuai penerbitan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1971
tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Pembangunan Perumahan Menjadi Perusahaan
Perseroan (Persero)
In accordance with the issuance of Government Regulation No. 39 of 1971 on the change of status from state company, Perusahaan Negara Pembangunan Perumahan
to Company (Persero)
2010-sekarangPerusahaan Perseroan (Persero)
PT Pembangunan Perumahan Tbk atau disingkat
PT PP (Persero) Tbk
Pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham atau Initial Public Offering (IPO), 9 Februari 2010
Implementation of Initial Public Offering (IPO), February 9, 2010
In its 66th Anniversary, PTPP held Digital Construction Hack (DCH) in November 2019. DCH or Hackaton Competition is the first digital construction programming competition in Asia that aims to encourage talented developers to work and assist PTPP in responding to challenges in the Digital era with innovative technology-based solutions in the form of mobile, desktop or web applications. Also on November 27-28, 2019, PTPP held The 2nd International Conference and Workshop Digital Construction Day 2019 in Jakarta.
change of name and status of LegaL entity
PTPP was incorporated on August 26, 1953 under the name NV Perumahan Perumahan and it was transformed into PT PP (Persero) Tbk as it is known today. The transformation and change of name and status of PTPP legal entity since its incorporation in 1953 until today are described below:
PROFILProfile
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 35
Makna Logo PerusahaanMeaning Of Company Logo
MAKNA LOGO | Logo (symbol) meaning
PP adalah singkatan dari Pembangunan Perumahan.PP is the abbreviation of Pembangunan Perumahan.
Warna dasar putih berarti Perusahaan berkarya tanpa pamrih.The basic color of white means that the company works with no strings attached.
Warna logo (lambang) biru tua berarti berkarya dengan setia dan patuh.The dark blue logo (symbol) means to work faithfully and obediently.
8 (delapan) garis lengkung berarti:• Perusahaan berkarya di delapan penjuru angin (di mana saja).• Perusahaan didirikan pada bulan kedepalan (Agustus).
8 (eight) curve lines mean:• The company works in eight directions (everywhere).• The company was incorporated on the 8th month
(August).
Lingkaran yang terbentuk oleh 8 (delapan) garis lengkung berarti kesatuan tujuan yang utuh.A circle formed by 8 (eight) curved lines means a unified goal.
LOGOGRAMTerdiri dari huruf “PP” dan 8 (delapan) garis lengkung dengan ketentuan warna sebagai berikut: •Warna dasar: putih•Warna logo (lambang): Biru tua
Consists of the letters "PP" and 8 (eight) curved lines with the following color provisions: • Base color: White• Logo color: Dark blue
TAGLINEMakna: PTPP senantiasa berinovasi untuk memberdayakan masyarakat luas dan membangun menuju masa depan yang berkelanjutan.
Meaning: PTPP constantly innovates to empower the wider community and build towards a sustainable future.
LATAR BELAKANG:1. Era Disruption dan persaingan bebas di level global mengharuskan
PTPP untuk menyusun Corporate Strategy untuk tumbuh berkelanjutan;
2. Sebagai Perusahaan Pelopor Terobosan (Trend Setter) Bisnis, Manajemen & sistem yang sesuai dengan kebutuhan Industri Konstruksi di Indonesia, PTPP berkomitmen untuk Menuju Perusahaan yang Berkelanjutan (Sustainable Company);
3. Sebagai Perusahaan Pelopor Terobosan (Trend Setter) Bisnis, Manajemen & Sistem PTPP juga berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat luas menuju masa depan yang berkelanjutan; dan
4. Maka, PTPP menuangkan komitmen-komitmen tersebut dalam bentuk tagline yang diharapkan sesuai dengan Corporate Strategy yang dicanangkan.
BACKGROUND:1. The Disruption era and free competition at the global level
requires PTPP to develop Corporate Strategy to grow sustainably;
2. As a Trend Setter for Business, Management, & System sectors that fits the needs of Construction Industry in Indonesia, PTPP is committed to create Sustainable Company;
3. As a Trend Setter for Business, Management, & System sectors, PTPP is also committed to empower wider community towards sustainable future;
4. Thus, PTPP included these commitments in their tagline which is expected to meet the announced Corporate Strategy.
LOGOTYPE
LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 35
Logo PTPP telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi PPTPP No. 01/SK/PP/DIR/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Pembuatan dan Penggunaan Logo (Lambang) Perusahaan.
The PTPP logo has been validated through the Decree of the Directors of PTPP No. 01/SK/PP/DIR/2010 dated January 29, 2010 concerning the Making and Use of Company Logos (Symbols).
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
INFORMASI UMUM DAN IDENTITAS PERUSAHAANGeneral Information and Company Identity
NAMA PERUSAHAAN (102-2)Company NamePerusahaan Perseroan (Persero) Pt Pembangunan Perumahan tbk atau disingkat Pt PP (Persero) tbk
Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Pembangunan Perumahan tbk or abbreviated as Pt PP (Persero) tbk
INFORMASI PERUBAHAN NAMAInformation of Change of Name1971: Perusahaan Perseroan (Persero)
Pt Pembangunan Perumahan1961: Perusahaan Negara (PN)
Pembangunan Perumahan1953: NV Pembangunan Perumahan
DOMISILIDomicileDKI Jakarta, Indonesia
TANGGAL PENDIRIANDate of Incorporation26 Agustus 1953August 26, 1953
TANGGAL BEROPERASILegal Entity Status26 Agustus 1953August 26, 1953
STATUS BADAN HUKUM (102-5)Legal Entity StatusPerseroan terbatas (Pt) Perusahaan terbuka (tbk) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Limited Liability Company (Pt) Public Company (tbk) State-Owned Enterprise (BUMN)
DASAR HUKUM PEMBENTUKANLegal Basis of IncorporationAkta No. 78 tanggal 15 Maret 1973, dibuat dihadapan Notaris Kartini Muljadi dan telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. Y.A.5/105/2 tanggal 30 Maret 1974, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 249 tanggal 4 Juni 1974.
Deed No. 78 dated 15 March 1973, made before the Notary Kartini Muljadi and obtained approval by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia No. Y.A.5.105/2 dated March 30, 1974 and was announced in Official Gazette of the Republic of Indonesia No. 249, dated June 4, 1974.
BIDANG USAHA (102-2)Line of BusinessKonstruksi, Engineering Procurement Construction (EPC), Properti, Infrastruktur, Energi, Pracetak dan Hunian MBR serta Kontraktor berbasis Alat Berat
Construction, Engineering Procurement Construction (EPC), Property, Infrastructure, Energy, Precast and Low Cost Residential, Heavy Equipment Based Contractor
KEPEMILIKAN SAHAM (102-5)ShareholdingPemerintah Republik Indonesia (51,00%)Koperasi Karyawan Pemegang Saham PP (KKPSPP) (0,08%)Masyarakat (Masing-masing kurang dari 5%) (48,92%)
Government of the Republic of Indonesia (51.00%)Koperasi Karyawan Pemegang Saham PP (KKPSPP) (0,08%)Public (Each less than 5%) (48,92%)
MODAL DASARAuthorized CapitalRp750.000.000.000,-
MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUHIssued and Fully-Paid CapitalRp500.000.000.000,-
PT PP (Persero) Tbk
36
INFORMASI UMUM DAN IDENTITAS PERUSAHAANGeneral Information and Company Identity
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 37
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)Taxpayer Identification Number01.001.613.7-093.000
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)Company Registration Certificate120/AC.3.7/31.75/-1.824.27/e/2018
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)Business License 3010/AC.1/1/31.75/-1.824.27/2018
PENCATATAN SAHAM DI BURSA SAHAMShare Listing in Stock Exchange9 Februari 2010, Bursa Efek IndonesiaFebruary 9, 2010 Indonesia Stock Exchange
KODE SAHAM DI BURSA SAHAMTicker Code in Stock ExchangePtPP
JUMLAH KARYAWAN
(102-7) [3.b]Total Employees2.095 karyawan (2019)2,095 Employees (2019)
OBLIGASI DAN PERINGKATNYABonds and Ratings• Obligasi Berkelanjutan I PtPP tahap II tahun 2015 (idA+)• Surat Berharga Prepetual PtPP tahap 1 tahun 2018• Obligasi Berkelanjutan II PtPP tahap 1 tahun 2018 Seri A (idA+)• Obligasi Berkelanjutan II PtPP tahap 1 tahun 2018 Seri B (idA+)• Obligasi Berkelanjutan II PtPP tahap II tahun 2019 Seri A (idA+)• Obligasi Berkelanjutan II PtPP tahap II tahun 2019 Seri B (idA+)
• Shelf Registration Bonds I PtPP Phase II of the Year 2015 (single A plus)• Perpetual Bond of PtPP Phase I of the Year 2018• Shelf Registration Bonds II PtPP Phase I of the Year 2018 Series A (single A plus)• Shelf Registration Bonds II PtPP Phase I of the Year 2018 Series B (single A plus)• Shelf Registration Bonds II PtPP Phase II of the Year 2019 Series A (single A plus)• Shelf Registration Bonds II PtPP Phase II of the Year 2019 Series B (single A plus)
JARINGAN USAHA
(102-4, 102-6)Business Network9 Entitas Anak Langsung, 18 EntitasAnak tidak langsung, 18 EntitasAsosiasi, 3 Kerjasama Operasi (KSO),12 Entitas Investasi Jangka Panjang
9 Direct Subsidiaries, 18 IndirectSubsidiaries, 18 Associates, 3 JointOperations (KSO), 12 Long-TermInvestment Entities
TELEPONPhone+62 21 840 3883 (hunting)
FAKSIMILIFacsimile+62 21 840 3890+62 21 840 3936
ALAMAT (102-3) [3.b]AdressPlaza PP - Wisma SubiyantoJl. Letjend. tB. Simatupang No. 57 Pasar Rebo, Jakarta timur 13760 DKI Jakarta, Indonesia
SITUS WEBWebsitewww.ptpp.co.id
MEDIA SOSIALSocial Media
PtPPtBK @PtPP_ID @PtPP_ID Pt PP PERSERO tBK
KONTAK PERUSAHAANCompany ContactsCorporate Secretary tel.: +62 21 840 3883 ext. 1016Fax.: +62 21 877 84136Email: [email protected]
LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 37
INFORMASI UMUM DAN IDENTITAS PERUSAHAANGeneral Information and Company Identity
PROFILProfile
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
38
Visi, Misi, Budaya dan Nilai-nilai Perusahaan [3.a]
Company Vision, Mission, Culture and Values [3.a]
visi
misi
Menjadi Perusahaan Konstruksi, EPC dan Investasi yang Unggul, Bersinergi dan Berkelanjutan di Kawasan Asia Tenggara.
To be an Excellent, Synergized and Sustainable Construction, EPC, and Investment Company in South East Asia Region.
Menyediakan jasa konstruksi dan EPC serta melakukan investasi berbasis tata kelola Perusahaan yang baik, manajemen QHSE, manajemen risiko dan konsep ramah lingkungan.
To provide construction, EPCand investment services basedon Good Corporate Governance,QHSE Management, RiskManagement and environmentallyfriendly concepts.
Mewujudkan sumber daya manusia unggul dengan proses pemenuhan, pengembangan dan penilaian yang berbasis pada budaya Perusahaan.
To develop excellent humanresources through fulfillment,development and assessmentbased on our corporate culture.
Mengembangkan strategi korporasi untuk meningkatkan kapasitas keuangan Perusahaan.
To develop corporate strategy toincrease company's financial capacity
Mengembangkan strategi sinergi bisnis untuk menciptakan daya saing yang tinggi dan nilai tambah yang optimal kepada pemangku kepentingan.
To be highly competitive andprovide optimal added value to ourstakeholders by strategic synergyof business.
Mengoptimalkan inovasi, teknologi informasi dan manajemen pengetahuan untuk mencapai kinerja unggul yang berkelanjutan.
To optimize innovation, informationtechnology and knowledgemanagement to achievesustainable excellent performance.
1
3 4
5
2
VISION
MISSION
PT PP (Persero) Tbk
Visi, Misi, Budaya dan Nilai-nilai Perusahaan [3.a]Company Vision, Mission, Culture and Values [3.a]
PROFILProfile
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 39
Persetujuan Manajemen Kunci atas Visi dan Misi PerusahaanVisi dan Misi telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi melalui Surat Keputusan Direksi No. 111/SK/PP/DIR/2018 tanggal 12 Desember 2018.
Kajian Periodik Visi dan Misi Perusahaan oleh Manajemen KunciDewan Komisaris dan Direksi telah melakukan kajian atas visi dan misi Perusahaan, baik dalam periodik jangka pendek Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun2019 yang telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada 31 Desember 2018.
Budaya/Tata Nilai Perusahaan (102-16) [3.a]Demi mewujudkan Visi dan Misi Perusahaan, PTPP telah menetapkan Budaya/Tata Nilai yang wajib diterapkan oleh seluruh insan Perusahaan, hal ini dirangkum dalam PPBID di bawah ini:
Key Management Approval for Vision and Mission
The Vision and Missions have been approved by the Board of Commissioners and Board of Directors by the Decree of Board of Directors No. 111/SK/PP/DIR/2018 dated Wednesday, December 12, 2018.
Periodic Review of Company Vision and Missions by Key ManagementThe Board of Commissioners and Directors have conducteda review of the Company's vision and mission, both in theperiodic short-term Work Plan and Corporate Budget (RKAP)of 2019 which was signed by the Board of Commissionersand Directors on December 31, 2018.
Company Cultures/Values (102-16) [3.a]In order to realize the Company's Vision and Mission, PTPP has established a Culture/Values that must be applied by all company people, this is summarized in the PPBID below.
PeduLi ProfesionaL bersyuKur integritas disiPLin
PersonaL aWareness
ProfessionaL be gratefuL integrity disciPLine
Berorientasi pada Kepuasan Pelanggan
Customer Satisfaction Oriented
Kompeten dan Bertanggung Jawab
Competent and Reliable
Berjiwa BesarHigh-minded
Keselarasan Pikiran, Perkataan, Perbuatan
Harmony of the Mind,Words and Actions
Tata TertibOrderly
ResponsifResponsive
Kerja Keras, Kerja Cerdas dan Inovatif
Hard Work, Smart Workand Innovative
Sopan Santun, Toleransi, Saling Hormat
Polite, Tolerance andMutual Respect
Mengutamakan Kepentingan Perusahaan
Prioritizing CompanyInterest
Taat pada Hukum, Peraturan, Etika
Obey the Laws, Rules and Ethics
ProaktifProactive
Bertanggung Jawab terhadap Tugas
Responsible for Tasks
Beriman dan BertaqwaHave a Faith and Devout
Jujur dan TransparanHonest and Transparent
Tepat JanjiKeeping Promises
Fleksibel dan Gesit
Flexible and AgileBerfikir PositifPositive Thinking
Amanah Menjalankan Tugas
Trustworthy in Performing Tasks
Tepat WaktuOn time
Keinginan Belajar dan Melakukan Perbaikan Terus
MenerusKeep Learning and
Continuous Improvement
Kerja IkhlasWork Sincerely
Berwawasan GlobalHave a Global Insight
LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 39
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
40
Struktur OrganisasiOrganization Structure
Struktur organisasi Perusahaan per 31 Desember 2019 telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 05/SK/PP/DIR/2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan 2019.
The Company’s organizational structure as of December 31, 2019 has been validated through the Directors’ Decree No. 05/SK/PP/DIR/2019 dated June 12, 2019 on the 2019 Changes of Company’s Organizational Structure.
RUPSGMS
Dewan KomisarisBoard of Commissioners
LUKMAN HIDAYAT Direktur Utama
President Director
M. APRINDY Direktur Strategi Korporasi & HCM
Director of Corporate Strategy & HCM
ANTON SATYO HENDRIATMO Direktur Operasi 1
Director of Operation 1
NI MADE SASANTI Kepala Divisi Perencanaan
Strategis, Riset & TeknologiSPV, Head of Strategic Planning, Research & Technology Division
PT PP PROPERTI TBK
PT PP PRESISI TBK
PT PP URBAN
PT PP INFRASTRUKTUR
PT PP ENERGI
PT PP SINERGI COLOMADU
PT CENTURION PERKASA IMAN
PT CELEBES RAILWAY INDONESIA
PT PP SEMARANG DEMAK
PERUSAHAAN AFILIASIAffiliation Company
GEDE UPEKSA NEGARA Kepala Divisi Pengembangan
Bisnis & InvestasiSPV, Head of Business Development
& Investment Division
NAWANG SRI RETNO KARTIKO Kepala Divisi Pengelolaan Rantai
Pasok & Sistem InformasiSPV, Head of Supply Chain Management & Information
System Division
TAUFIQ ARIA SAPTADI Kepala Divisi Pengelolaan
Kapital ManusiaSPV, Head of Human Capital
Management Division
Komite AuditAudit Committee
Komite GCG & NominasiGCG and Nomination
Committee
RULLY NOVIANDARKepala Divisi Gedung 1
SPV, Head of Building 1 Division
DEWAN DIREKSIBoard of Directors
YUYUS JUARSAKepala Divisi Gedung 2
SPV, Head of Building 2 Division
Struktur OrganisasiOrganization Structure
PROFILProfile
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 41
NURLISTYO HADI Divisi EPC 1-2
EPC 1-2 Division
M. TOHA FAUZI Direktur Operasi 2
Director of Operation 2
ABDUL HARIS TATANG Direktur Operasi 3
Director of Operation 3
AGUS PURBIANTO Direktur Keuangan & Manajemen RisikoDirector of Finance
and Risk Management
MEDY YULIAN Kepala Divisi Keuangan &
AkuntansiSPV, Head of Finance &
Accounting Division
TAUFIQ ARIA SAPTADI Kepala Biro QSHE
SVP, Head of QHSE Bureau
DWI MUJI RAHARJO Kepala Biro Satuan
Pengawasan InternalSVP, Head of Internal Audit
Bureau
AGUS SAMUEL KANA Kepala Biro Sekretaris
PerusahaanSVP, Head of Corporate
Secretary Bureau
FATCHUL BIRRI Kepala Biro Pengendalian
Operasi & BisnisSVP, Head of Operation & Business Control Bureau
ANDI REMAN SUGIYAR Kepala Divisi Manajemen Risiko
& LegalSPV, Head of Risk Management
& Legal Division
MOEHARMEIN ZCKepala Divisi Infrastruktur 1
SPV, Head of Infrastructure 1 Division
YUL ARI PRAMURAHARJO Kepala Divisi Infrastruktur 2
SPV, Head of Infrastructure 2 Division
NURLISTYO HADI Kepala Divisi EPC 1-2
SPV, Head of EPC 1-2 Division
Infrastruktur 1 : Jalan & JembatanInfrastructure 1: Road & BridgeInfrastruktur 2 : Non Jalan & JembatanInfrastructure 2: Non Road & BridgeGedung 1 : Swasta & AsingBuilding 1: Private & ForeignGedung 2 : Pemerintah & BUMNBuilding 2: Government & SOE CompanyEPC 1 : Hulu (Pengelolaan Sumber Daya Alam)EPC 1 : Upstream (Management of Natural Resources)EPC 2 : Hilir (Ketenagalistrikan)EPC 2 : Downstream (Electricity)
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
42
Kebijakan Mutu dan K3Quality Policy and OHS
Sebagai Perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi dan investasi, PTPP dalam mencapa visi dan misi menetapkan kebijakan di bidang Kualitas, Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan yang berlaku bagi seluruh unit di Perusahaan.
Kebijakan MutuQuality Policy
• Peduli keinginan dan kepuasan pelanggan• Peningkatan kualitas yang berkesinambungan• Pendekatan rekayasa teknik maupun bisnis• Pemanfaatan teknologi mutakhir• Profesionalisme SDM yang berwawasan global
• Care about customer’s desires and satisfaction• Continuous quality improvement• Engineering and business approaches• Utilization of advanced technology• Professionals with global insight
Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)Occupational Health and Safety Management Policy
• Pencegahan terhadap terjadinya cedera dan sakit akibat kerja
• Perbaikan yang berkesinambungan terhadap Keselamatan Kesehatan Kerja dan Pengelolaan Lingkungan dengan melibatkan pihak terkait
• Peduli akan lingkungan kerja yang sehat dan mempertimbangkan dampak lingkugan dalam setiap kegiatan kerja
• Penggunaan sumber daya yang efisien dalam setiap aktivitas dan berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan dan alam
• Penerapan Sistem Manajemen SHE mengikuti peraturan-peraturan dan persyaratan yang berlaku
• Perusahaan aktif mendorong keikutsertaan, partiipasi dan konsultasi bagi seluruh karyawan dan vendor untuk meningkatkan sistem manajemen kesehatan, keselamatan kerja & lingkungan
• Prevention of injury and illness due to work
• Continuous improvement of Occupation Health and Safety by the related parties involved
• Care about healthy work environment and consider the environmental impact in every work activity
• Efficient use of resources in every activity and play active role in protecting the environment and nature
• Implementation of the HSE Management System follows the applicable rules and requirements
• The company actively encourages involvement, participation and consultation for all employees and vendors to improve health, safety and environmental management system
As a company engaged in the construction and investment services business, PTPP in achieving its vision and mission set policies in the areas of Quality, Safety & Health (K3) and the Environment that apply to all units in the company.
PROFILProfile
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 43
Kegiatan usaha berdasarKan anggaran dasar
Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT PP (Persero) Tbk No. 46 tanggal 24 Juli 2019 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyani Handari Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta maksud dan tujuan Perusahaan ialah turut serta melakukan usaha di bidang industri konstruksi, Engineering Procurement dan Construction (EPC), perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, jasa engineering dan perencanaan, pengembangan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapatkan atau mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha dengan penjabaran sebagai berikut:
Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran DasarBusiness Activities Based on Articles of Association
Telah/Belum Dijalankan
Operating/Not Yet Operating
KeteranganDescription
Pekerjaan Pelaksanaan Kontruksi dan InvestasiConstruction and Investment Implementation Work
Telah dilaksanakan oleh PTPP dan entitas anakHas been carried out by PTPP and its subsidiaries
PropertiProperty
Telah dilaksanakan oleh entitas anak dan entitas asosiasiHas been implemented by subsidiaries and associates
Pengelolaan KawasanArea Management
Telah dilaksanakan oleh entitas anakHas been implemented by a subsidiary
business activities based on articLes of association
In accordance with Article 3 of the Company’s Articles of Association and in accordance with Deed of Meeting Resolution Statement of PT PP (Persero) Tbk No. 46 dated July 24, 2015 made before Ir. Nanette Cahyani Handari Adi Warsito S.H., Notary of Jakarta, Company’s purpose and objectives are participate in conducting construction business, Engineering Procurement and Construction (EPC), trade, area management, capacity building services in construction sector, engineering and planning services, development and optimization of the utilization of company’s resources to produce goods and/or high-quality and highly competitive services, obtain or pursue profits in order to increase company’s value by applying the principles of Limited Liability Company.
In order to achieve such purposes and objectives, the Company carries out the main business activities as follows:
Bidang Usaha, Produk dan Jasa, Serta Pasar Yang Dilayani
Line of Business, Products and Services and Market Serviced
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
44
Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran DasarBusiness Activities Based on Articles of Association
Telah/Belum Dijalankan
Operating/Not Yet Operating
KeteranganDescription
Instalasi Bangunan Gedung dan Bangunan SipilBuilding and Civil Installation
Telah dilaksanakan oleh Divisi Infrastuktur 1 & 2 dan Divisi Gedung 1 & 2 Has been carried out by the Infrastructure Division 1 & 2 and Building Division 1 & 2
Jasa Perdagangan Bahan Komponen Bangunan dan Peralatan KonstruksiBuilding Materials Trading Services and Construction Equipment Trading Service
Telah dilaksanakan oleh entitas anakHas been implemented by a subsidiary
Building ManagementBuilding Management
Telah dilaksanakan oleh entitas anakHas been implemented by a subsidiary
System DevelopmentSystem Development
Telah dilaksanakan oleh PTPPHas been carried out by PPTPP
Pelaksanaan Pekerjaan EPCImplementation of EPC Work
Telah dilaksanakan oleh Divisi EPCHas been carried out by the EPC Division
: telah dijalankan/operating | : belum dijalankan/not yet operating
Pengembangan segmen usaha
Dalam menjalankan usahanya, Perusahaan mengelompokkan jenis usaha dan/atau produk yang dihasilkan ke dalam 7 (tujuh) segmen usaha atau lini bisnis, yaitu: Jasa Konstruksi, Rekayasa, Pengadaan dan Konstruksi atau Engineering, Procurement and Construction (EPC), Properti, Infrastruktur, Energi, Pracetak & Hunian MBR, serta Kontraktor Berbasis Alat Berat.
Ke-7 lini bisnis di atas dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok usaha, yaitu: Upstream, Middlestream dan Downstream. Kelompok usaha Upstream berfokus pada investasi di bidang Properti, Energi dan Infrastruktur, kelompok usaha Middlestream berfokus pada bidang Jasa Konstruksi dan EPC, sedangkan kelompok usaha Downstream berfokus pada bidang Pracetak dan Hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta Kontraktor Berbasis Alat Berat.
business segment deveLoPment
In conducting its business, the Company classified its types of businesses and/or products produced into 7 (seven) business segments or business lines, namely: Construction Services, Engineering, Procurement and Construction or Engineering, Procurement and Construction (EPC), Property, Infrastructure, Energy, Precast & Low Cost Residential andHeavy Equipment Based Contractor.
The 7 business lines above are classified into 3 (three) business groups, namely: Upstream, Middlestream and Downstream. The Upstream business group focuses on investment in Property, Energy and Infrastructure sectors, Middlestream business group focuses on the Construction Services and EPC sectors, while the Downstream business group focuses on the Precast and Housing for Low Cost Residential and Heavy Equipment Based Contractor.
Bidang Usaha, Produk dan Jasa, Serta Pasar Yang DilayaniLine of Business, Products and Services and Market Serviced
PROFILProfile
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 45
BidangSector
InvestasiInvestment
KonstruksiConstruction
Kelompok Usaha
Business Group
Upstream Middlestream Downstream
Lini BisnisBusiness
LinesInfrastruktur
InfrastructureEnergiEnergy
Properti Property
Jasa KonstruksiProperty
Engineering, Procurement & Construction
Pracetak & Hunian MBR
Precast & Low Cost
Residential
Kontraktor Berbasis Alat
BeratHeavy
Equipment Based
Contractor
Grup PTPPPTPP Group
PT PP Infrastruktur PT PP Energi PT PP Properti Tbk
PTPP PT PP Urban PT PP Presisi Tbk
Produk Usaha
Business Products
•Jalan TollToll Road
•PelabuhanSeaport
•Moda Transportasi Massal (MRT)MRTs
•Pengelolaan AirWater Management
•Infrastruktur Jaringan Gas Gas Network Infrastruktur
•Kawasan IndustriIndustrial Zone
•Infrastruktur TelekomunikasiTelecommunication Infrastructure
•Oil & Gas•Thermal
Power Plant•Renewable
Energy
•KomersialCommercial
•ResidensialResidential
•Hospitality
•Gedung Bertingkat Highrise Building
•Jalan & JembatanRoad & Bridge
•BendunganDam
•PelabuhanSeaport
•Bandar UdaraAirport
•IrigasiIrrigation
•Kereta ApiRailways
•TerowonganTunnel
•Pembangkit ListrikPower Plants
•Minyak & GasOil & Gas
•PertambanganMining
•KonstruksiConstruction
•Pabrik PracetakPrecast Factory
•Pengelolaan GedungBuilding Management
• Hunian MBRHousing Low Cost Residential
•Earth Moving Contractor
•Foundation Contractor
•Erection Contraction
•PertambanganMining
•Pabrik Pencampuran Aspal & BetonAsphalt & Concrete Mixing Plant
•Ready-Mix Plant
•Rental Alat BeratHeavy Equipment Rental
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
46
ProduK dan jasa yang dihasiLKan [3.d]
Segmen KonstruksiSebagai penyedia jasa pelayanan konstruksi publik, PTPP menjalankan usahanya dengan berfokus pada kegiatan mencakup gedung bertingkat, jalan dan jembatan, bendungan, irigasi, pelabuhan, bandara udara, perkeretaapian dan terowongan. Kegiatan usaha konstruksi ini bernilai historis, menjadi simbol negara dan memberikan sumbangsih yang besar bagi masyarakat.
Bangunan & StadionBuilding & Stadium
InfrastrukturInfrastructure
Jalan & JembatanRoad & Bridge
Pelabuhan, Irigasi dan Bandar UdaraPort, Irrigation and Airport
Hotel Indonesia (Jakarta)Hotel Indonesia (Jakarta)
Cable Stayed Siak (Riau)Cable Stayed Siak (Riau)
Kuala Tanjung Container TerminalKuala Tanjung Container Terminal
Grand Bali Beach Hotel (Bali)Grand Bali Beach Hotel (Bali)
Cable Stayed (Batam Tonton)Cable Stayed (Batam Tonton)
Koja Container Terminal (Development & Field)Koja Container Terminal (Development & Field)
Hotel Ambarukmo Palace (Daerah Istimewa Yogyakarta)Ambarukmo Palace Hotel (Yogyakarta Special Region)
Jembatan Perawang (Riau)Perawang Bridge (Riau)
Kariangau Container Port (Balikpapan)Kariangau Container Port (Balikpapan)
Products and services generated [3.d]
Construction SegmentAs a provider of public construction services, PTPP conducts its business by focusing on activities including high rise buildings, roads and bridges, dams, irrigation, ports, airports, railways and tunnels. These construction business activities with their historical value become a symbol of the state and make great contribution to the society.
Bidang Usaha, Produk dan Jasa, Serta Pasar Yang DilayaniLine of Business, Products and Services and Market Serviced
PROFILProfile
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 47
Bangunan & StadionBuilding & Stadium
InfrastrukturInfrastructure
Jalan & JembatanRoad & Bridge
Pelabuhan, Irigasi dan Bandar UdaraPort, Irrigation and Airport
KPP Menteng (Jakarta)KPP Menteng (Jakarta)
Jembatan Kapuas (Pontianak, Kalimantan Barat)Jembatan Kapuas (Pontianak, Kalimantan Barat)
Bendungan WonorejoBendungan Wonorejo
Mahkamah Konstitusi (Jakarta)Constitutional Court (Jakarta)
Interchange Padalarang Bypass Tollroad (Jawa Barat)Interchange Padalarang Bypass Tollroad (West Java)
Palaran Conitainer Port (Samarinda)Palaran Conitainer Port (Samarinda)
St. Moritz Tower Ambasasador (Jakarta)St. Moritz Tower Ambasasador (Jakarta)
Jalan Tol Sediyatmo (Jakarta)Sediyatmo Toll Road (Jakarta)
Irigasi Komering (Sumatera Selatan)Komering Irrigation (South Sumatra)
Sampoerna Strategic Square (Jakarta)Sampoerna Strategic Square (Jakarta)
Underpass Senen (Jakarta)Underpass Senen (Jakarta)
Rel Kereta Kabat - MenengKabat Railway - Meneng
Departemen Agama (Jakarta)Ministry of Religion (Jakarta)
Jakarta Outer Ring Road (JORR) E2 Cikunir-Cakung (Jakarta)Jakarta Outer Ring Road (JORR) E2 Cikunir-Cakung (Jakarta)
Rel Kereta Bojonegoro, CepuBojonegoro Railway, Cepu
Singapore Embassy (Jakarta)Singapore Embassy (Jakarta)
Semarang Northern Ring Road (Jawa Tengah)Semarang Northern Ring Road (Central Java)
Teluk LamongTeluk Lamong
Austrian Embassy (Jakarta)Austrian Embassy (Jakarta)
Bagan Jaya (Kualaenok)Bagan Jaya (Kualaenok)
Cilacap Fishing PortCilacap Fishing Port
Stadion Tenggarong (Kalimantan Timur)Tenggarong Stadium (East Kalimantan)
Siak Raya (Merempan Hulu)Siak Raya (Merempan Hulu)
Bandara Ujung Pandang, MakassarBandara Ujung Pandang, Makassar
Stadion Palaran (Kalimatan Timur)Palaran Stadium (East Kalimantan)
Kenyam (Mugi Papua)Kenyam (Mugi Papua)
Bandara Ngurah Rai (Bali)Ngurah Rai Airport (Bali)
Stadion Sempaja (Samarinda)Sempaja Stadium (Samarinda)
Jalan Tol Medan-Kualanamu Tebing Tinggi MedanMedan-Kualanamu Tebing Tinggi Medan Toll Road
Terminal Peti Kemas Tanjung PriokTanjung Priok Container Port
Kementerian Pekerjaan Umum (Jakarta)Ministry of Public Works (Jakarta)
Jalan Tol Cikampek-PalimananCikampek-Palimanan Toll Road
Makassar New PortMakassar New Port
Stadion Papua BangkitPapua Bangkit Stadium
Bakauheni – Sidomulyo (Toll Trans Sumatera)Bakauheni – Sidomulyo (Trans Sumatera Toll Road)
Gedung BNI Pejompongan (Jakarta)BNI Pejompongan Building (Jakarta)
Terowongan NotogNotog Tunnel
Gedung Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah GorontaloBank Indonesia Building GorontaloRegional Representative Office
Jembatan Holtekam (Jayapura)Holtekam Bridge (Jayapura)
Gedung Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah PapuaBank Indonesia Building PapuaRegional Representative Office
Jalan Tol Depok - AntasariDepok Toll Road - Antasari
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
48
Segmen Rekayasa, Pengadaan dan Konstruksi atau Engineering, Procurement and Construction (EPC)Pengembangan usaha di bidang EPC dirancang dengan suatu model usaha yang mempertimbangkan segmentasi pasar, strategi bersaing, struktur value chain, revenue, modal dan strategi pertumbuhan. PTPP telah menentukan road map bisnis EPC dengan sasaran dan fokus di sektor energi, minyak dan gas, serta pertambangan. Hasil karya PTPP di bidang EPC, antara lain:
Jenis ProyekType of Project
KapasitasCapacity
LokasiLocation
PLTU2X7 MW Lampung
PLTU Nagan Raya 3x4 (2x200 MW) Meulaboh, Aceh
PLTGU
120 MW Cilegon
Tanjung Uncang Gas and Steam Power Plant 100 MW Batam
150 MW Lombok
Grati Add On Block 2 Project 150 MW Pasuruan-Jawa Timur Pasuruan-East Java
21 MW Gresik-Jawa Timur Gresik-East Java
PLTG
100 MW Duri-Riau
Gorontalo Gas Fired Power Plant 100 MW Gorontalo
PLTG Bangka 100 MW Bangka
56,6 MW Talang Duku-Sumatera SelatanTalang Duku-South Sumatra
PLTG Lampung 100 MW Tarahan-Lampung
PLTG Pontianak 100 MW Pontianak-Kalimantan BaratPontianak-West Kalimantan
PLTG Bangka 100 MW Merawang-Bangka Belitung
PLTG Medan 75 MW Medan-Sumatera UtaraMedan-North Sumatra
Balai Pungut Duri Gas Engine Power Plant 75 MW Riau
50 MW Lombok Barat
50 MW Jayapura
50 MW Kendari
50 MW Air Anyir-Bangka
PLTG Suge Belitung 25 MW Bangka Belitung
PLTG Nias 25 MW Nias-Sumatera UtaraNias-North Sumatra
Suge Belitung 25 MW Belitung, Bangka Belitung
Engineering, Procurement and Construction (EPC)
Business development in EPC sector is designed with business model that considers market segmentation, competitive strategies, value chain structures, revenue, capital and growth strategies. PTPP has specified the EPC business road map with targets and focuses in energy, oil and gasand mining sectors. PTPP's work results in EPC sector includes:
Bidang Usaha, Produk dan Jasa, Serta Pasar Yang DilayaniLine of Business, Products and Services and Market Serviced
PROFILProfile
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 49
Jenis ProyekType of Project
KapasitasCapacity
LokasiLocation
PLTPKamojang 50 MW Garut -Jawa Barat
Garut -West Java
PLTMG
Sei Gelam Gas Power Plant 90 MW Jambi
Jayapura Kendari Mobile Power Plant 50 MW Jayapura & Kendari
Bangkanai Gas Engine Power Plant 155 MW Bangkanai-Kalimantan TengahBangkanai-Central Kalimantan
Bangkanai GEPP Peaker Stage 2 140 MW Bangkanai-Kalimantan TengahBangkanai-Central Kalimantan
Lombok Gas Engine Power Plant 50 MW Lombok
MPP & FTGEP Paket 7 Labuan Bajo, Ternate, Bontang & Nabire
Scatered Dual Fuel Engine Mobile Power Plant 120 MW & Optional Additional 20 MW - Package 1
Sorong, Timika & Merauke
Scatered Dual Fuel Engine Mobile Power Plant 120 MW & Optional Additional 20 MW - Package 1
Manokwari, Biak, Nabire & Natuna
200 MW Pesanggaran-Bali
PLTMGU Lombok GECC Power Plant (Peaker) Mataram, Lombok
PLTBPLTB Tolo 72 MW Jeneponto, Sulawesi Selatan
Jeneponto, South Sulawesi
PLTSa PLTSa Surakarta 10 MW Solo
PLTS
Solar PV Plant 42 MW 3 Proyek di Lombok1 Proyek Manado3 Projects in Lombok1 Project in Manado
PLTD PLTD Senayan 100 MW Jakarta
CNG Plant 20 MMSCF Muara Tawar-Bekasi
Petrochemical NPK Chemical Plant 500.000 MTPY Aceh
Oil & Gas
Distribution Pipeline Project Phase 1 (CP-21A) – 12 KM
Gresik-Lamongan-Tuban
Wellpad & Access Road Cepu Bojonegoro-Jawa TimurBojonegoro-East Java
ISBL and OSBL for The Refinery Development Master Plan (RDMP) Project RU V Balikpapan
Balikpapan – Kalimantan TimurBalikpapan – East Kalimantan
Mining
Smelter Nikel Wolo - Kolaka
Smelter Grade Alumina Refinerary Mempawah – Kalimantan TimurMempawah – East Kalimantan
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
50
Segmen Properti PTPP melalui entitas anaknya di bidang properti dan realti yaitu PT PP Properti Tbk (“PPRO”) membagi portofolio bisnisnya menjadi 3 (tiga) bidang, yaitu: residensial, hospitality dan komersial. PPRO melaksanakan pengembangan, pembangunan dan pengoperasian sejumlah gedung komersial, hotel, apartemen, perkantoran, permukiman, pusat perbelanjaan, trade center dan fasilitas lain untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup masyarakat yang terus berkembang. PPRO mengutamakan pasar kelas menengah dengan secara selektif melihat peluang pasar kelas atas dan senantiasa mengutamakan pengembangan produk high rise building dengan mengusung konsep “Beyond Space”. Produk-produk yang dihasilkan dan dikelola oleh PPRO adalah sebagai berikut:
ResidensialResidential
• Grand Kamala Lagoon• Grand Shamaya• Grand Dharmahusada Lagoon• Grand Sungkono Lagoon• Gunung Putri Square• Verdura• Begawan Apartement• Amartha View• The Alton Apartment• Weston View• Riverview Residence• Little Tokyo Jababeka Golf City• Ma-Zhoji• Grand Anila Apartment• Grand Sagara Apartment• Paxton• Pavilion Permata Apartment• Permata Prima• Permata Prima • Evenciio Apartment• Paladian Park Apartment• Louvin• Tana Babarsari • The Ayoma Apartment• Payon Amartha
• Park Hotel Jakarta• Apartemen Patria Park• FX Residence• Perumahan Karyawan Perum Otorita Jatiluhur• Perumahan Permata Puri I• Perumahan Permata Puri II• Perumahan Permata Puri III• Perumahan Permata Puri IV• Perumahan Permata Puri Laguna• Perumahan Bukit Permata Puri• Taman Griya Permata
HospitalityKomersialCommercial
• Park Hotel Jakarta• Prime Park Hotel Bandung• Swissbell Hotel Balikpapan• Prime Park Hotel Pekanbaru• Palm Park Hotel Surabaya • Prime Park Hotel & Convention Lombok
• Kaza City Mall• Balikpapan Ocean Square• Lagoon Avenue Bekasi• Lagoon Avenue Dharmahusada• Lagoon Avenue Sungkono• De Tjolomadoe• Graha Bukopin Surabaya• Mall Serang• Grand Slipi Tower
Property Segment PTPP through its subsidiaries in the real estate and property sector, namely PT PP Properti Tbk ("PPRO"), divides its business portfolio into 3 (three) sectors, namely: housing, hospitality and commercial. PPRO works on the the development, construction and operation of a number of commercial buildings, hotels, apartments, offices, settlements, shopping centers, trade centers and other facilities to meet the evolving needs and lifestyles of the people. PPRO emphasizes the middle class market by selectively looking at the upper class market opportunities and always prioritizes the development of high rise buildings under the concept of "Beyond Space". The products produced and managed by PPRO are as follows:
Bidang Usaha, Produk dan Jasa, Serta Pasar Yang DilayaniLine of Business, Products and Services and Market Serviced
PROFILProfile
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 51
Segmen InfrastrukturPTPP melalui entitas anaknya, yaitu PT PP Infrastruktur (“PP Infra”) bertugas untuk mengelola aset Perusahaan induk yang berfokus pada investasi di bidang infrastruktur. PP Infra akan terus mengembangkan sayap dan berkontirubusi secara optimal dalam pembangunan nasional. PP Infra memfokuskan investasinya ke dalam 7 (tujuh) sektor, yaitu: MRT, jalan tol, pelabuhan, infrastruktur telekomunikasi, pengelolaan air, infrastruktur jaringan gas dan kawasan industri. Pada segmen ini PP Infra berfungsi sebagai investor atau pemilik proyek. Berikut proyek-proyek yang kepemililkan sahamnya dimiliki langsung oleh PP Infra, antara lain:1. Metro Kapsul Bandung dengan kepemilikan saham
sebesar 49%;2. SPAM Kali Angke Tangerang Selatan dengan kepemilikan
saham sebesar 94%;3. SPAM Jati Sari, Bekasi dengan kepemilikan saham
sebesar 80%;4. SPAM Gresik dengan kepemilikan saham sebesar 75%;
dan5. Telekomunikasi Infrastruktur (PT Ultra Mandiri Telekomunikasi)
dengan kepemilikan saham sebesar 99%.
Sedangkan proyek investasi di bidang infrastruktur yang kepemilikan sahamnya saat ini masih dimiliki oleh PTPP, antara lain:1. Pengelolaan Proyek Jalan Tol bagian Depok-Antasari
sepanjang 21,5 km dengan kepemilikan saham sebesar 12,50%;
2. Pelabuhan Multi Terminal Kuala Tanjung, Sumatera Utara dengan kepemilikan saham sebesar 25%;
3. Pembangunan Seksi 4B dan 5 serta pengelolaan proyek Jalan Tol Kualanamu-Tebing Tinggi, Sumatera Utara sepanjang 61,7 km dengan kepemilikan saham sebesar 15%;
4. Pengelolaan proyek Jalan Tol Balikpapan - Samarinda sepanjang 99,32 km dengan kepemilikan saham sebesar 15%;
5. Pembangunan dan Pengelolaan proyek Jalan Tol Pandaan- Malang sepanjang 37,6 km dengan kepemilikan saham sebesar 35%;
6. Pembangunan dan Pengelolaan proyek Jalan Tol Manado- Bitung sepanjang 39 km dengan kepemilikan saham sebesar 15%;
7. Pembangunan dan Pengelolaan proyek Jalan Tol Cisumdawu sepanjang 61,48 km dengan kepemilikan saham sebesar 14% dan saat ini sedang dalam tahap pembebasan lahan dan konstruksi; dan
Infrastructure SegmentPTPP through its subsidiary, PT PP Infrastruktur ("PP Infra") is in charge of managing the assets of the parent company which focuses on the investment of infrastructure. PP Infra will continue to grow and contribute optimally to national development. PP Infra focuses its investment on 7 (seven) sectors, namely: MRT, toll roads, seaport, telecommunications infrastructure, water management, gas network infrastructure and industrial zone. In these segments, PP Infra serves as the investor or project owner. Below are the projects whose share ownership is owned directly by PP Infra, namely:
1. Metro Kapsul Bandung with 49% share ownership;
2. SPAM Kali Angke Tangerang Selatan with 94% share ownership;
3. SPAM Jati Sari, Bekasi with 80% share ownership;
4. SPAM Gresik with 75% share ownership; and
5. Telekomunikasi Infrastruktur (PT Ultra Mandiri Telekomunikasi) with 99% share ownership.
Furthermore, the investment projects in infrastructure sector which are currently owned by PTPP include:
1. Management of Depok-Antasari Toll Road Project along 21.5 km with 12.50% share ownership;
2. Kuala Multi Port Terminal Kuala Tanjung, North Sumatra with 25% share ownership;
3. Development of Section 4B and 5 and the management of Kualanamu-Tebing Tinggi, North Sumatra Toll Road along 61.7 km with 15% share ownership;
4. Management of Balikpapan - Samarinda Toll Road project along 99.32 km with 15% share ownership;
5. Construction and Management of Pandaan-Malang Toll Road project along 37.6 km with 35% share ownership;
6. Construction and Management of Manado-Bitung Toll Road project along 39 km with 15% share ownership;
7. Construction and Management of Cisumdawu Toll Road project along 61.48 km with 14% share ownership and currently is in land acquisition and construction stages; and
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
52
8. Pembangunan dan Pengelolaan proyek Jalan Tol Serang-Panimbang sepanjang 50.91 km dengan kepemilikan saham sebesar 15%.
Segmen EnergiPTPP telah mengembangkan road map bisnis dengan sasaran dan fokus dalam hal investasi dengan mempertimbangkan berbagai tinjauan aspek, melalui anak usahanya yang bergerak di bidang investasi Oil & Gas, Thermal Power Plant dan Renewable Energy, yakni PT PP Energi. Investasi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
Upstream Oil & Gas:PT Odira Energy Karang Agung (Producing Oil Field, Target 500 BOPD).
Downstream Oil & Gas:Nipa Island Oil Storage Tank Terminal Mio CBM.
Thermal Power Plant:1. PT Muba Daya Pratama (IPP Talang Duku Gas Turbine
Power Plant 56,6 MW);2. PT Sepoetih Daya Prima (IPP Lampung Tengah Coal
Fired Power Plant 2x7 MW);3. PT Meulaboh Power Generation (IPP Meulaboh Coal
Fired Power Plant 2x200 MW); dan4. PT Pembangkitan Perkasa Daya (IPP Jami 2 Mine Mouth
Coal Fired Power Plant 2x300 MW).
Renewable Energy:1. PT Inpola Meka Energi (IPP Lau Gunung Mini Hydro
Power Plant (PLTMH) 2x7,5 MW)2. Solo Citra Metro Plasma Power (IPP Surakarta Waste to
Energy 5 MW – a subsidiary og PTPP currently manage by PT PP Energi).
Segmen Pracetak dan Hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)PTPP melalui anak usahanya yang semula bernama PT PP Pracetak kemudian bertransformasi dan berubah nama menjadi PT PP Urban (“PP Urban”) di tahun 2017, menjalankan usahanya di bidang beton pracetak, konstruksi dan hunian terjangkau untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
8. Construction and Management of Serang-Panimbang Toll Road Project along 50.91 km with 15%. share ownership.
Energy SegmentPTPP has developed business road map that targets and focuses on the investments by considering various aspects of the review through its subsidiary which is engaged in the investment of Oil & Gas, Thermal Power Plant and Renewable Energy, namely PT PP Energi. The investments made are as follows:
Upstream Oil & Gas:PT Odira Energy Karang Agung (Producing Oil Field, Target 500 BOPD).
Downstream Oil & Gas:Nipa Island Oil Storage Tank Terminal Mio CBM.
Thermal Power Plant:1. PT Muba Daya Pratama (IPP Talang Duku Gas Turbine
Power Plant 56.6 MW);2. PT Sepoetih Daya Prima (IPP Lampung Tengah Coal
Fired Power Plant 2x7 MW);3. PT Meulaboh Power Generation (IPP Meulaboh Coal
Fired Power Plant 2x200 MW); and4. PT Pembangkitan Perkasa Daya (IPP Jami 2 Mine Mouth
Coal Fired Power Plant 2x300 MW).
Renewable Energy:1. PT Inpola Meka Energi (IPP Lau Gunung Mini Hydro
Power Plant (PLTMH) 2x7.5 MW)2. Solo Citra Metro Plasma Power (IPP Surakarta Waste
to Energy 5 MW – a subsidiary of PTPP is currently managed by PT PP Energi).
Precast and Low-Income Housing (MBR) Segments
PTPP through its subsidiary, which was originally named PTPP Pracetak then transformed and changed its name to PT PP Urban ("PP Urban") in 2017, runs its business in precast concrete, construction and Low-Income Housing sectors.
Bidang Usaha, Produk dan Jasa, Serta Pasar Yang DilayaniLine of Business, Products and Services and Market Serviced
PROFILProfile
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 53
Mengusung skema 360 Business Integration, PP Urban menjalankan alur bisnis terintegrasi mulai dari hulu sampai hilir. PP Urban membagi bidang bisnisnya menjadi 3 (tiga), yaitu: Urban Development, Urban Construction dan Urban Precast. URBAN Development yang bergerak dalam pengembangan hunian berkonsep Quality Affordable Living secara berkeseinambungan menjadi hulu bisnis yang didukung oleh rantai bisnis lainnya. URBAN Construction menjadi middle stream business yang fokus jasa konstruksi gedung dan insfrastruktur dengan praktisi professional yang berpengalaman. URBAN Precast dipercaya menjadi roda bisnis di sisi hilir dengan kapabilitas produksi beton pracetak berkualitas.
Adapun produk yang dihasilkan oleh PP Urban, antara lain:1. URBANtown Serpong (Urban Development);2. URBANtown Karawang (Urban Development);3. RSUD Palembang (Urban Construction);4. Gedung Kantor Terpadu Sukaharjo (Urban Construction);5. Universitas Muhammadiyah Bandung (Urban Construction) ;6. Plant Sadang (Urban Precast);7. Mobile Plant Lampung (Urban Precast);8. Mobile Plant Manado (Urban Precast); dan9. New Plant Lampung (Urban Precast).
Segmen Kontraktor Berbasis Alat Berat
PTPP melalui entitas anaknya yang bergerak di bidang penyewaan alat berat dan kontraktor pekerjaan sipil, yaitu PT PP Presisi Tbk (“PPRE”) mengintegrasikan model bisnisnya menjadi 7 (tujuh) lini, yaitu: Kontraktor Pekerjaan Sipil, Tambang, Pondasi, Erection, Pabrik Pencampuran Aspal dan Beton, Rental Alat Berat dan Bekisting. Ketujuh lini bisnis tersebut terintegrasi untuk melayani pembangunan infrastruktur, gedung dan powerplant. Adapun proyek-proyek yang dikerjakan oleh PPRE, antara lain:
1. Proyek Jalan Tol Bakauheni – Sidomulyo;2. Proyek Jalan Tol Pandaan – Malang;3. Proyek Jalan Tol Manado – Bitung;4. Proyek Bendungan Way Sekampung;5. Proyek Bendungan Leuwi Keris;6. Proyek Runway 3 Bandara Soekarno – Hatta Section
1 (Landasan);7. Proyek Runway 3 Bandara Soekarno – Hatta Section
2(Taxiway, Perimeter & Jalan Inspeksi); dan8. Layanan Integrasi Pertambangan (overburden, pengambilan
batu bara & pengangkutan batu bara di Kalimantan Timur).
PP Urban runs an integrated business flow from upstream to downstream by using 360 Business Integration scheme. PP Urban classifies its business fields into 3 (three), namely: Urban Development, Urban Construction and Urban Precast. URBAN Development, which is engaged in the development of Quality Affordable Living housing concept on an ongoing basis, becomes business upstream supported by other business chains. URBAN Construction becomes middle stream business that focuses on building and infrastructure construction services with experienced professional practitioners. URBAN Precast is believed to be the business driver on the downstream side with the capability of producing quality precast concrete.
The producst generated by PP Urban, namely:1. URBANtown Serpong (Urban Development);2. URBANtown Karawang (Urban Development);3. Palembang Regional Public Hospital (Urban Construction);4. Sukaharjo Integrated Office Building (Urban Construction);5. Muhammadiyah University of Bandung (Urban Construction);6. Plant Sadang (Urban Precast);7. Mobile Plant Lampung (Urban Precast);8. Mobile Plant Manado (Urban Precast); and9. New Plant Lampung (Urban Precast).
Heavy Equipment Based Contractor Segment
PTPP through its subsidiary, PT PP Presisi Tbk ("PPRE") which is engaged in heavy equipment rental and serves as civil contractor, integrates its business model into 7 (seven) business lines, namely: Civil Contractor, Mining, Foundation, Erection, Asphalt and Concrete Mixing Plant, Heavy Equipment Rental and Formwork. The seven business lines are integrated to serve the construction of infrastructure, buildings and powerplants. The projects undertaken by PPRE include:
1. Bakauheni – Sidomulyo Toll Road Project;2. Pandaan – Malang Toll Road Project;3. Manado – Bitung Toll Road Project;4. Way Sekampung Dam Project;5. Leuwi Keris Dam Project;6. Runway 3 Project for Soekarno – Hatta Airport Section
1 (Runway);7. Runway 3 Project for Soekarno – Hatta Airport Section
2 (Taxiway, Perimeter, & Jalan Inspeksi); and8. Mining Integration Services (overburden, coal extraction,
& coal transportation in East Kalimantan).
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
54
Pasar yang Dilayani dan Sebaran ProyekDalam mengembangkan segmen usaha serta produk dan jasanya, Perusahaan melakukan investasi pada berbagai entitas anak dan entitas asosiasi maupun ventura bersama dan investasi jangka panjang.
Per 31 Desember 2019, kelompok usaha PTPP menaungi 9 (sembilan) Entitas Anak Langsung, 18 (delapan belas) Entitas Anak Tidak Langsung, 18 (delapan belas) entitas asosiasi, 3 (tiga) ventura bersama berbentuk Kerja Sama Operasi (KSO) dan 12 (dua belas) entitas investasi jangka panjang, dengan sebaran pasar geografis meliputi berbagai wilayah di Indonesia mencakup Sumatera; Jakarta dan Jawa Barat; Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan; serta Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Gorontalo.
Komposisi Persebaran Geografis Pasar Kelompok Usaha PTPP Berdasarkan Jumlah AsetThe Composition of PTPP Business Group Market Geographic Distribution According to the Amount of Assets
Jateng, Jatim dan/and
Kalimantan 30,11% Sumatera
14,57%
Jakarta dan/and Jawa Barat
43,56%
Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi dan/and Gorontalo 11,76%
2018
Jateng, Jatim dan/and
Kalimantan 30,11%
Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi dan/and Gorontalo 11,76%
2019
Sumatera 14,57%
Jakarta dan/and Jawa
Barat 43,56%
Market Serviced and Project Spread In developing its business segments and products and services, the Company invests in various subsidiaries, associates, joint ventures and long-term investments.
As of December 31, 2019, PTPP business group has 9 (nine) Direct Subsidiaries, 18 associates, 3 (three) joint ventures in the form of Collaboration of Operations (KSO) and 12 long-term investment entities, with the distribution of geographical markets covering various regions in Indonesia including Sumatra; Jakarta and West Java; Central Java, East Java and Kalimantan; and Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi and Gorontalo.
Bidang Usaha, Produk dan Jasa, Serta Pasar Yang DilayaniLine of Business, Products and Services and Market Serviced
PROFILProfile
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 55
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
56
Peta Sebaran Proyek PTPP [3.c.4)]
PTPP Project Spread Map [3.c.4)]
Sumatera
28 ProyekProjects
Jawa
97 ProyekProjects
Kalimantan
12 ProyekProjects
2014
1.687
1.774
1.896
2.1062.144 2.095
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah SDM PTPP Total HR PTPP
Kepulauan Riau
1 ProyekProjects
Peta Sebaran Proyek PTPP [3.c.4)]PTPP Project Spread Map [3.c.4)]
PROFILProfile
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 57
Sulawesi
16 ProyekProjects
Papua & Maluku
13 ProyekProjects
Terdapat 180 Proyek Aktif sampai dengan Desember 2019
There are 180 Active Projects until December 2019
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
58
Komposisi Pemegang Saham [3.c.3)]
Shareholders Composition [3.c.3)]
KomPosisi KePemiLiKan saham PtPP dan jenis saham
Kepemilikan Saham PTPP per 31 Desember 2019PTPP’s Share Ownership as of December 31, 2019
Pemegang SahamShareholders
Jumlah Saham(lembar)
Total Shares(shares)
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Issued and Fully-Paid Capital(Rp)
Persentase KepemilikanOwnership Percentage
(%)
Nilai Nominal Saham = Rp100/lembar sahamShare Nominal Value = Rp100/share
Saham Seri A DwiwarnaSeries A Golden Stock
• Pemerintah Republik IndonesiaThe Government of the Republic of Indonesia
1 100 -
Saham Seri BSeries B Shares
• Kepemilikan 5% atau LebihOwnership of 5% or More
- Pemerintah Republik IndonesiaThe Government of the Republic of Indonesia
3.161.947.835 316.194.783.500 51,00%
• Kepemilikan Kurang dari 5%Less than 5% Ownership
- Koperasi Karyawan Pemegang Saham Pembangunan Perumahan (KKPSPP)
4.829.692 482.969.200 0,08%
- Dewan Komisaris dan DireksiBoard of Commissioners and Board of Directors
733.195 733.195 0,01%
- Publik (masing-masing kepemilikan di bawah 5%)Public (each ownership below 5%)
3.032.386.631 3.032.386.631 48,91%
JumlahTotal
6.199.897.354 619.989.735.400 100,00%
Komposisi Pemegang Saham PTPP per 31 Desember 2019PTPP Shareholders Composition as of December 31, 2019
Kode Saham:PTPP
Publik masing-masing kepemilikan di bawah 5%
Public each ownership below 5%48,92%
Pemerintah Republik Indonesia
The Government of the Republic of Indonesia
51,00%
KKPSPP 0,08%
PtPP share oWnershiP and tyPes of shares
Komposisi Pemegang Saham [3.c.3)]Shareholders Composition [3.c.3)]
PROFILProfile
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 59
Perusahaan mengeluarkan saham Seri A dan Seri B dengan hak dan kewajiban sebagai berikut:
1. Saham Seri AMerupakan saham Dwiwarna sebanyak 1 (satu) lembar yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan hak-hak istimewa yang tertuang didalam Anggaran Dasar Perusahaan, yaitu:a. Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal-
hal sebagai berikut:• Persetujuan perubahan Anggaran Dasar;• Persetujuan perubahan Permodalan;• Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian
anggota Direksi dan Dewan Komisaris;• Persetujuan terkait penggabungan, peleburan,
pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran;• Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan
Dewan Komisaris;• Persetujuan pemindahtanganan aset yang
berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS;
• Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan prosentase penyertaan modal pada Perusahaan lain yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS;
• Persetujuan penggunaan laba; dan• Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan
jangka panjang yang tidak bersifat operasional yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
b. Hak untuk mengusulkan calon Anggota Direksi dan calon Anggota Dewan Komisaris;
c. Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS; dand. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen
Perusahaan, dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
2. Saham Seri BSaham Seri B memiliki hak yang sama dengan hak yang dimiliki saham Seri A, kecuali hak-hak istimewa yang dimiliki saham Seri A sebagaimana dijelaskan di atas.
The company issues Series A and Series B shares with rights and obligations as follows:
1. Series A SharesIs a Dwiwarna share of 1 (one) share owned by the Government of the Republic of Indonesia with special rights contained in the Company's Articles of Association, namely:a. The right to agree in the GMS regarding the following
matters:• Approval of amendments to the Articles of
Association;• Approval of capital changes;• Approval of the appointment and dismissal of
members of the Board of Directors and the Board of Commissioners;
• Approval related to merger, consolidation, expropriation, separation and dissolution;
• Approval of remuneration for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners;
• Approval for the transfer of assets based on the Articles of Association requires RUPS approval;
• Approval regarding the participation and reduction of the percentage of equity participation in other companies which based on the Articles of Association requires the approval of the GMS;
• Approval for the use of profits; and• Approval of long-term investments and non-
operational financing based on the Articles of Association requires the approval of the GMS.
b. Right to nominate candidates for Directors and candidates for Board of Commissioners;
c. The right to propose GMS agenda items; andd. The right to request and access Company data and
documents, with the mechanism for the use of said rights in accordance with the provisions in the Articles of Association and legislation.
2. Series B SharesSeries B shares have the same rights as those possessed by Series A shares, except for special privileges owned
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
60
Kepemilikan Saham PTPP oleh Manajemen Kunci
Kepemilikan Saham PTPP oleh Dewan Komisaris dan Direksi 2018-2019PTPP’s Share Ownership by the Board of Commissioners and Board of Directors 2018-2019
NamaName
JabatanPosition
2019 2018
Jumlah Saham
(lembar)Total Shares
(shares)
Persentase KepemilikanOwnership Percentage
(%)
Jumlah Saham
(lembar)Total Shares
(shares)
Persentase KepemilikanOwnership Percentage
(%)
Dewan KomisarisBoard of Commissioners
Andi Gani Nena Wea Komisaris Utama/Komisaris IndependenPresident Commissioner/Independent Commissioner
NihilNone
NihilNone
Nur Rochmad Komisaris IndependenIndependent Commissioner
NihilNone
(Belum menjabat)(Not yet in position)
Sumardi KomisarisCommissioner
NihilNone
NihilNone
Arie Setiadi Moerwanto KomisarisCommissioner
NihilNone
NihilNone
Wismana Adi Suryabrata KomisarisCommissioner
NihilNone
NihilNone
Ernadhi Sudarmanto KomisarisCommissioner
NihilNone
(Belum menjabat)(Not yet in position)
DireksiBoard of Directors
Lukman Hidayat Direktur UtamaPresident Director
NihilNone
NihilNone
M. Aprindy Direktur Strategi Korporasi dan Human Capital ManagementDirector of Corporate Strategies and Human Capital Management
NihilNone
NihilNone
Agus Purbianto Direktur Keuangan dan Manajemen RisikoDirector of Finance and Risk Management
NihilNone
45.000 0,00%
Anton Satyo Hendriatmo Direktur Operasi 1Director of Operation 1
NihilNone
NihilNone
M. Toha Fauzi Direktur Operasi 2Director of Operation 2
733.195 0,01% 733.195 0,01%
Abdul Haris Tatang Direktur Operasi 3Director of Operation 3
NihilNone
NihilNone
JumlahTotal
733.195 0,01% 778.195 0,01%
Keterangan/remarks: Nihil= tidak memiliki saham PTPP / None= not having PTPP’s shares
PTPP’S Share Ownership By Key Management
Komposisi Pemegang Saham [3.c.3)]Shareholders Composition [3.c.3)]
PROFILProfile
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 61
KomPosisi Pemegang saham berdasarKan status
Rincian Komposisi Pemegang Saham PTPP Berdasarkan Status Per 30 Desember 2019Detailed PTPP Shareholders Composition Based on Status As of December 30, 2019
Status Pemegang SahamShareholders Status
Jumlah PemilikTotal Owners
Jumlah Saham(lembar)
Total Shares(sheets)
Persentase Kepemilikan
Ownership Percentage(%)
Pemodal DomestikDomestic Investors
Ritel DomestikDomestic Retail
• PeroranganIndividual
22.314 699.398.711 11,3%
Sub-Jumlah Ritel DomestikSub-Total of Domestic Retail
22.314 699.398.711 11,3%
Institusi DomestikDomestic Institution
• Negara Republik IndonesiaState of the Republic of Indonesia
1 3.161.947.836 51,0%
• KKPSPP 1 4.529.692 0,1%
• YayasanFoundation
11 30.431.493 11,3%
• AsuransiInsurance
88 543.578.567 8,8%
• Perusahaan TerbatasLimited Liability Company
61 28.033.528 0,5%
Sub-Jumlah Institusi DomestikSub-Total of Domestic Institution
162 3.768.521.116 71,70%
Dana PensiunPension Fund
109 122.183.857 2,0%
ReksadanaMutual Funds
271 376.873.904 6.1%
Perusahaan SekuritasSecurities Company
27 132.060.876 2,1%
Lain-lainOthers
17 2.589.700 0,0%
Sub-Jumlah Institusi DomestikSub-Total of Domestic Institution
586 4.402.229.453 71,0%
Jumlah Pemodal DomestikTotal Domestic Investors
22.900 5.101.628.164 82,3%
sharehoLders comPosition by status
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
62
Rincian Komposisi Pemegang Saham PTPP Berdasarkan Status Per 30 Desember 2019Detailed PTPP Shareholders Composition Based on Status As of December 30, 2019
Status Pemegang SahamShareholders Status
Jumlah PemilikTotal Owners
Jumlah Saham(lembar)
Total Shares(sheets)
Persentase Kepemilikan
Ownership Percentage(%)
Pemodal AsingForeign Investors
Ritel AsingForeign Retail
• PeroranganIndividual
97 6.591.947 0,1%
Institusi AsingForeign Institution
• Badan UsahaBusiness Entity
205 1.091.677.243 17,6%
Jumlah Pemodal AsingTotal Foreign Investors
302 1.098.269.190 17,7%
JumlahTotal
23.202 6.199.897.354 100,00%
Persentase Kepemilikan Saham PTPP Berdasarkan Status Selama 5 (Lima) Tahun(per 31 Desember di setiap tahunnya)
Percentage of PTPP Share Ownership by Status in 5 (Five) Years(per December 31 every year)
2015 2016 2017 2018 2019
2,22% 4,06% 6,65%9,69% 11,28%
63,44%66,88%
71,00%
77,99%73,82%
19,78%22,11% 23,38%
17,61%
29,87%
0,01% 0,01% 0,04% 0,06% 0,11%
Ritel DomestikDomestic Retail
Institusi DomestikDomestic Institution
Institusi AsingForeign Institution
Ritel AsingForeign Retail
Komposisi Pemegang Saham [3.c.3)]Shareholders Composition [3.c.3)]
PROFILProfile
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 63
20 Pemegang Saham Terbesar
Daftar 20 Pemegang Saham Terbesar PTPP per 31 Desember 2019List of Top 20 Shareholders of PTPP as of December 31, 2019
No.Nama Investor
Name of InvestorsStatus
DomisiliDomicile
Jumlah Saham(lembar)
Total Shares(shares)
Persentase Kepemilikan
Ownership Percentage
(%)
1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIATHE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NegaraCountry
DomestikDomestic
3.161.947.836 51,00%
2. DJS KETENAGAKERJAAN PROGRAM JHT
Institusi (Asuransi)Institution (Insurance)
DomestikDomestic
210427800 3,39%
3. CITIBANK NEW YORK S/A GOVERNMENT OF NORWAY - 15
Institusi Institution
AsingForeign
168807780 2,72
4. PANIN SEKURITAS, PT Institusi (Broker) DomestikDomestic
124043100 2,00%
5. BNYM RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDENTFD BOARD-2039927326
Institusi Institution
AsingForeign
113493559 1,83%
6. CITIBANK NEW YORK S/A GOVERNMENT OF NORWAY - 16
Institusi Institution
AsingForeign
80620999 1,30%
7. HSBC-FUND SERVICES, BOB (CAYMAN) LTD AS TR OF VALUE PARTNERS HIGH-DIVIDEND STOCKS FUND
Institusi Institution
AsingForeign
78249600 1,26%
8. CITIBANK NEW YORK S/A GOVERNMENT OF NORWAY - 23
Institusi Institution
AsingForeign
65613200 1,06%
9. DJS KETENAGAKERJAAN PROGRAM JP
Institusi (Asuransi)Institution (Insurance)
DomestikDomestic
63163900 1,02%
10. BBH LUXEMBOURG S/A FIDELITY FD SICAV, FD FDS PAC FD
Institusi Institution
AsingForeign
49891300 0,80%
11. JPMCB NA RE-VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND
Institusi Institution
AsingForeign
40048881 0,65%%
12. PT TASPEN (ASURANSI) - AFS Institusi (Asuransi) Institution (Insurance)
DomestikDomestic
38788500 0,63%
13. JPMCB NA RE - VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND
Institusi Institution
AsingForeign
37844995 0,61%
14. CITIBANK NEW YORK S/A DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
Institusi Institution
AsingForeign
37451500 0,60%
15. CITIBANK NEW YORK S/A EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INV DIMENSIONS GRP INC.
Institusi Institution
AsingForeign
37342390 0,60%
Top 20 Shareholders
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
64
Daftar 20 Pemegang Saham Terbesar PTPP per 31 Desember 2019List of Top 20 Shareholders of PTPP as of December 31, 2019
No.Nama Investor
Name of InvestorsStatus
DomisiliDomicile
Jumlah Saham(lembar)
Total Shares(shares)
Persentase Kepemilikan
Ownership Percentage
(%)
16. SSB 2Q27 S/A ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF-2144613424
Institusi Institution
AsingForeign
32125750 0,52%
17. PT AIA FINL - UL EQUITY Institusi (Asuransi)Institution (Insurance)
DomestikDomestic
30914300 0,50%
18. Manulife Dana Ekuitas Institusi (Asuransi)Institution (Insurance)
DomestikDomestic
28596119 0,46%
19. PT AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES S/A MANDIRI DINAMIC MONEY
Institusi (Asuransi)Institution (Insurance)
DomestikDomestic
27913442 0,45%
20 REKSA DANA ASHMORE DANA PROGRESIF NUSANTARA
Institusi (Reksadana)Institution (Mutual Fund)
DomestikDomestic
24048749 0,39%
Pergerakan Jumlah Pemegang Saham < 5% di Sepanjang 2019
Pergerakan Jumlah Pemegang Saham Publik PTPP dengan Kepemilikan Saham Masing-masing Kurang dari 5% di Sepanjang Tahun 2019
Changes in the Number of PTPP Public Shareholders with Share Ownership of Less than 5% Each throughout 2019
Januari January
Februari February
Maret March
April April
Mei May
Juni June
Juli July
Agustus August
September September
Oktober October
November November
Desember December
16.555
17.835
17.117
15.251
16.045
17.872
20.496
21.833
22.508
23.55723.201
17.276
Changes in Total Shareholders < 5% Throughout 2019
Komposisi Pemegang Saham [3.c.3)]Shareholders Composition [3.c.3)]
PROFILProfile
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 65
Informasi Tentang Pemegang Saham Utama Utama/Pengendali Hingga Nama Pemilik Akhir
Pemerintah Republik Indonesia merupakan Pemegang Saham utama dan pengendali sekaligus pemilik akhir dari PTPP dengan kepemilikan sebesar 51,00%
The Government of the Republic of Indonesia is the main and controlling shareholder as well as the ultimate owner of PTPP with 51.00% share ownership
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, per 30 Desember 2019 Pemerintah Republik Indonesia memiliki saham PTPP sebanyak 3.161.947.836 lembar saham atau 51,00% dari jumlah keseluruhan saham yang dikeluarkan PTPP, dengan kepemilikan 1 (satu) lembar saham Seri A Dwiwarna dan 3.161.947.835 lembar saham Seri B. Dengan demikian, Pemerintah Republik Indonesia bertindak sebagai Pemegang Saham utama dan pengendali sekaligus pemilik akhir dari PTPP.
Information on Major/Controlling Shareholders
As explained earlier, as of December 30, 2019 the Government of the Republic of Indonesia owned 3,161,947,836 shares of PTPP or 51.00% of the total shares issued by PTPP, with ownership of 1 (one) share of Series A Golden Stock and 3,161,947,835 shares of Series B. Therefore, the Government of the Republic of Indonesia acts as the main and controlling shareholder as well as the ultimate owner of PTPP.
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
66
Struktur Grup dan Kelompok Usaha PTPPPTPP’S Group Structure And Business Group
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIAThe Government of the Republic of Indonesia
PT PP Properti Tbk
PT Gitanusa Sarana Niaga
PT Hasta Kreasimandiri
PT Grahaprima Realtindo
PT PP Properti Sampurna Jaya
PT PPRO BJB Aerocity Development
PT Limasland Realty Cilegon
PT PP Properti Suramadu
PT Wisma Seratus Sejahtera
PT PP Properti Jababeka Residence
60,00%
55,00%
52,60%
70,00%
80,00%
80,00%
99,00%
99,00%
99,99%PT Lancarjaya Mandiri Abadi
PT Griyaton Indonesia
51,00% 97,69%
PT PP Presisi Tbk
51,00%
64,96% 76,99%
PT PP Energi
PT Mahkota Dinamika Niaga
PT Sepoetih Daya PrimaPT Odira Energi Karang Agung
73,00%
75,00%
70,00%
PT PP Urban
Keterangan | Remarks Pemegang Saham Utama/Pengendali/Entitas Pemilik AkhirMajor/Controlling Shareholders/Ultimate Entity Owner
Pemegang Saham PendiriFounder’s Shares
Entitas Anak Langsung Dimiliki PTPPDirect Subsidiaries of PTPP
Entitas Anak Tidak LangsungIndirect Subsidiaries
Entitas AsosiasiAssociated Entity
Ventura Bersama/Kerja Sama Operasi (KSO)Joint Venture/Joint Operation Project (KSO)
99,00% 99,99%
Struktur Grup dan Kelompok Usaha PTPPPTPP’S Group Structure And Business Group
PROFILProfile
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 67
PT PP Semarang DemakPT Sinergi Colomadu PT Centurion Perkasa Iman PT Celebes Railway Indonesia
KOPERASI KARYAWAN PEMEGANG SAHAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN (“KKPSPP”)
Koperasi Karyawan Pemegang Saham Pembangunan Perumahan (“KKPSPP”)
PUBLIK (MASING-MASING KURANG DARI 5%)Public (each ownership below 5%)
0,08% 48,92%
PT PP Infrastruktur
PT Ultra Mandiri Telekomunikasi
PT Tirta Tangsel Mandiri
PT Widya Tirta Selaras
PT PP Krakatau Tirta
PT PP Tirta Riau
PT Teknik Rekaya Kereta Kapsul
99,00%
94,00%
80,00%
75,00%
65,00%
46,00%
65,00% 57,00% 45,00%99,00% 72,00%
PPRO - Grand Soho PPEN PT Surya Mina Bunkerindo – PT Asimusa Putra Sekawan
PPRO - PT Artha Karya Manunggal Jaya
90% : 10% 80% : 20% 75% : 25%
PT Indonesia Ferry Properti
PT Prima Multi Terminal
49,00% 25,00%
PT PP Sinergi Banjaratma
32,50%PT Sinergi Investasi Properti
20,00%PT Menara Maritim Indonesia
30,00%PT Hotel Karya Indonesia
25,00%
PT Jasamarga Rest Area Batang
49,00%PT Sentul PP Properti
49,00%PT Inpola Meka Energi
38,25%
PT Jasamarga Pandaan Malang
PT Aryan PP Properti
PT Alam Inti Energi
PT Perusahaan Resort Indonesia Amerika
PT Pekanbaru Permai Propertindo
PT Jababeka PP Properti
35,00% 49,00%30,00%
40,00%
40,00%
48,94%
PT Solo Citra Metro Plasma Power
40,00%
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
68
Skala Perusahaan (102-7) [3.c.1), 3.c.2)]
Company’s Scale (102-7) [3.c.1), 3.c.2)]
DeskripsiDescription
SatuanUnit
2019 2018
Jumlah Karyawan Number of Employees
OrangPerson
2.095 2.144
Jumlah PendapatanTotal Revenue
Jutaan RupiahMillion Rupiah
24.659.999 25.119.560
Jumlah Liabilitas Total Liabilities
Jutaan RupiahMillion Rupiah
41.839.415 36.233.539
Jumlah Ekuitas Total Equity
Jutaan RupiahMillion Rupiah
17.326.133 16.315.612
Jumlah Aset Total Assets
Jutaan RupiahMillion Rupiah
59.165.548 52.549.151
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year
Jutaan RupiahMillion Rupiah
1.208.271 1.958.993
Jumlah Produk dan Jasa yang Ditawarkan
Number of Products and Services OfferedUnit Produk
Product Unit6 (enam)
6 (six)7 (tujuh)
7 (seven)
Jumlah total operasi
Total number of operations
Divisi Operasi
Operations Division
5 (lma)
5 (five)5 (lima)
5 (five)
Pemegang saham terbesar
Major shareholderPersen
Percent NKRI-51,00% NKRI-51,00%
informasi mengenai KaryaWan (102-8) [3.c.2)]
Karyawan merupakan salah satu aset terpenting bagi PTPP. Mereka adalah penggerak Perusahaan untuk mencapai target dan kinerja, serta visi yang telah ditetapkan, yaitu: “Menjadi Perusahaan Konstruksi, EPC dan Investasi yang Unggul, Bersinergi dan Berkelanjutan di Kawasan Asia Tenggara”. Per akhir tahun 2019, Perusahaan memiliki karyawan sebanyak 2.095 orang, turun 95 orang atau 2,29% dibanding tahun 2018 dengan 2.144 karyawan. Penurunan terjadi karena peningkatan jumlah karyawan yang pensiun dan adanya inisiasi penerapan performance management dimana karyawan dengan kriteria underperformance dilakukan program terminasi. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kualitas produktivitas karyawan. (103-1, 103-2, 103-3, 405-1)[3.c.2)]
Komposisi karyawan selengkapnya disajikan dalam tabel-tabel berikut:
information on emPLoyee (102-8) [3.c.2)]
Employees are one of the most important assets for PTPP. They are the driving force of the Company to achieve targets and performance, as well as the established vision of " To be a Superior and Sustainable Construction, EPC, and Investment Company that Work in Synergy in the Southeast Asia Region". As of the end of 2019, the Company had 2,095 employees, a decrease of 95 employees or 2.29% compared to 2018 with 2,144 employees. The decline occurred due to an increase in the number of retired employees and the initiation of performance management, in which employees with underperformance criteria were terminated. This is done to improve the quality of employee productivity. (103-1, 103-2, 103-3, 405-1)[3.c.2)]
Complete employee composition is presented in the following tables:
Skala Perusahaan (102-7) [3.c.1), 3.c.2)]Company’s Scale (102-7) [3.c.1), 3.c.2)]
PROFILProfile
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 69
Komposisi karyawan tetap berdasarkan jenis kelaminPermanent Employee Composition By Gender (persons)
DeskripsiDescription
2019 2018 2017
JumlahAmount
%JumlahAmount
%JumlahAmount
%
Laki-lakiMale
1.829 87,3 1.888 88,1 1.866 88,60
PerempuanFemale
266 12,7 256 11,9 240 11,40
Jumlah
Total2.095 100 2.144 100 2.106 100
Komposisi karyawan berdasarkan status kepegawaian dan jenis kelaminEmployee Composition by Employment Status and Gender
Status Kepegawaian
Employment Status
2019 2018 2017
LM
PF
JmlAmount
%LM
PF
JmlAmount
%LM
PF
JmlAmount
%
Permanent (PKWTT)Permanent (PKWTT)
1.785 233 2.018 96,3 1.818 227 2.045 95,3 1.771 210 1.981 94,1
Kontrak (PKWT) TetapContract (PKWT)
27 27 54 2,5 47 24 71 3,4 13 13 26 1,2
On the Job Training
17 6 23 1,2 23 5 28 1,3 82 17 99 4,7
Jumlah
Total1.829 266 2.095 100 1.888 256 2.144 100 1.866 240 2.106 100
L = Laki-laki / P = PerempuanM = Male / F = Female
Komposisi Karyawan Berdasarkan UsiaEmployee Composition by Age
Rentang UsiaAge Range
2019 2018 2017
JumlahAmount
%JumlahAmount
%JumlahAmount
%
> 50 tahun> 50 years old
275 13,13 302 14,09 265 12,58
30-50 tahun30-50 years old
1.201 57,33 1.184 55,22 1.158 54,99
<30 tahun<30 years old
619 29,54 658 30,69 683 32,43
Jumlah Total
2.095 100 2.144 100 2.106 100
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
70
Komposisi karyawan berdasarkan pendidikan Employee Composition by Education
Jenjang PendidikanEducation Level
2019 2018 2017
JumlahAmount
%JumlahAmount
%JumlahAmount
%
S3Doctorate degree
0 0 0 0 0
S2Master degree
101 4,83 97 4,5 85 4,04
SarjanaBachelor degree
1.635 78,04 1.635 76,2 1.512 71,79
Sarjana MudaDiploma degree
102 4,86 114 5,3 127 6,03
SLTASenior high school
257 12,27 298 14 382 18,14
JumlahTotal
2.095 100 2.144 100 2.106 100
Komposisi karyawan berdasarkan level jabatanEmployee Composition by Position Level
JabatanPosition
2019 2018 2017
JumlahAmount
%JumlahAmount
%JumlahAmount
%
SVP 14 0,67 17 0,8 19 0,9
GM 11 0,53 13 0,6 17 0,8
Sr. Manager 171 8,16 165 7,7 234 11,1
Manager 483 23,05 511 23,8 579 27,5
Office, NG, PRWT & AP 1.416 67,59 1.438 67,1 1.257 59,7
JumlahTotal
2.095 100 2.144 100 2.106 100
Komposisi karyawan berdasarkan keahlianEmployee Composition by Expertise
KeahlianExpertise
2019 2018 2017
JumlahAmount
%JumlahAmount
%JumlahAmount
%
TeknikEngineering
1.572 75 1.606 74,9 1.478 70,2
Non TeknikNon-Engineering
523 25 538 25,1 628 29,8
JumlahTotal
2.095 100 2.144 100 2.106 100
Skala Perusahaan (102-7) [3.c.1), 3.c.2)]Company’s Scale (102-7) [3.c.1), 3.c.2)]
PROFILProfile
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 71
Perjanjian Perundingan KoLeKtif (102-41)
Hingga akhir tahun 2019, PTPP tidak memiliki Serikat Pekerja sebagai wadah bagi karyawan untuk berserikat dan berkumpul. Walau demikian, PTPP tetap membangun hubungan industrial yang berlandaskan pada aturan ketenagakerjaan yang berlaku. Segala sesuatu yang terkait dengan karyawan dan PTPP diatur dalam Peraturan Perusahaan yang tertuang dalam Buku Saku Peraturan Perusahaan yang diperbaharui setiap 2 (dua) tahun sekali. Setiap tahunnya, PTPP melakukan pelaporan kepada Dinas Ketenagakerjaan perihal data karyawan Perusahaan.
rantai PasoKan (102-9)
Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara, pengadaan barang dan jasa di PTPP mengikuti Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. Sebelum peraturan baru ini terbit, PTPP merujuk pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. (103-1, 103-2)
Sesuai dengan eraturan Menteri BUMN tentang pengadaan barang dan jasa tersebut di atas, maka PTPP berupaya semaksimal mungkin untuk mengutamakan dan memberdayakan pemasok nasional, yaitu: pemasok yang lokasi usahanya berada di Indonesia, yang terdiri dari BUMN dan swasta. Melalui pemberdayaan serupa itu, maka pemasok nasional akan semakin maju dan berkembang, yang pada gilirannya akan membuat perekonomian mereka semakin kuat. Selain pemasok nasional, PTPP juga menjalin kerjasama dengan pemasok asing, yakni pemasok yang lokasi usahanya di luar negeri. Kerjasama dengan pemasok asing dilakukan apabila barang dan jasa yang diperlukan PTPP tidak dapat dipenuhi oleh pemasok nasional. (103-3, 2041)
Perubahan signifiKan Pada organisasi dan rantai PasoKan (102-10) [3.f]
Pada tahun pelaporan tidak terdapat perubahan signifikan pada ukuran, struktur maupun kepemilikan saham di PTPP.
coLLective Labor agreement (102-41)
Until the end of 2019, PTPP does not own an Employee Union as a forum for employees to associate and assemble. Nevertheless, PTPP continues to build industrial relations based on the prevailing labor regulations. Every issue related to employees and PTPP are regulated in the Company’s Regulations as set forth in the Pocket Book of Company Regulations which is updated every 2 (two) years. Each year, PTPP also submits a report to the Manpower Office regarding the data of Company’s employees.
suPPLy chain (102-9)
As one of the State-Owned Enterprises, the procurement of goods and services in PTPP follows the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-08/MBU/12/2019 concerning General Guidelines for Procurement of Goods and Services of State-Owned Enterprises. Before this new regulation was issued, PTPP referred to the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-15/MBU/2012 on Amendments to the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No. PER-05/MBU/2008 concerning General Guidelines for Procurement of Goods and Services of State-Owned Enterprises. (103-1, 103-2)
In accordance with the regulation of Minister of SOEs regarding the procurement of goods and services mentioned above, PTPP makes every effort to prioritize and empower national suppliers, namely: suppliers whose business locations are in Indonesia, consisting of SOEs and private sector. Through such empowerment, national suppliers will be more advanced and developed, which in turn will make their economies stronger. In addition to national suppliers, PTPP also cooperates with foreign suppliers, namely suppliers whose business locations are abroad. Collaboration with foreign suppliers is carried out if the goods and services needed by PTPP cannot be fulfilled by national suppliers.(103-3, 2041)
significant changes to organization and suPPLy chain (102-10) [3.f]
In the reporting year, there were no significant changes in the size, structure or share ownership of PTPP.
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
72
PrinsiP Pencegahan [102-11]
Dalam menjalankan operasional usaha, PTPP niscaya menghadapi berbagai risiko yang berpotensi menghambat kinerja dan pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Untuk itu, kami berkomitmen untuk menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko yang berisi maksud dan arah penerapan manajemen risiko Perusahaan dan tugas masing-masing unit dalam pengelolaan risiko Perusahaan. Dengan manajemen risiko yang baik, maka diharapkan semua risiko dapat diidentifikasi, dikelola, dikendalikan dan dimitigasi secara tepat, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pencapaian tujuan Perusahaan
inisiatif eKsternaL (102-12)
Untuk mewujudkan kinerja yang berkelanjutan, PTPP berkomitmen untuk mematuhi ketentuan pemerintah dan menerapkan standar baku yang berlaku di semua bidang usaha Perseroan, baik di bidang tata kelola maupun dalam praktik bisnis secara umum. Untuk itu, Perusahaan mengadopsi standar sistem mutu dan sertifikasi yang diakui secara nasional maupun internasional. Atas komitmen itu, selama tahun 2019, Perusahaan mendapat sejumlah penghargaan sebagai bukti apresiasi dari pihak eksternal terhadap keberhasilan dalam menjalankan usaha, baik yang berkaitan dengan aspek ekonomi, lingkungan maupun sosial.
PrinciPLe of Prevention [102-11]
In carrying out its business operations, PTPP faces various risks that have the potential to hinder performance and achievement of the established targets in the Corporate Work Plan and Budget (RKAP). For this reason, we are committed to implementing a Risk Management Policy. The risk management policy contains the intent and direction of the implementation of company risk management and the duties of each unit in managing the Corporate risk. With good risk management, it is expected that all risks can be identified, managed, controlled and mitigated appropriately, so as not to have a negative impact on achieving company goals.
externaL initiative (102-12)
To achieve sustainable performance, PTPP is committed to complying with government regulations and implementing standard standards that apply in all areas of the Company's business, both in governance and in general business practices. To that end, the Company adopts quality systems and certification standards that are recognized nationally and internationally. For this commitment, during 2019, the Company received a number of awards as evidence of appreciation from external parties for the success in running a business, both related to economic, environmental and social aspects.
Skala Perusahaan (102-7) [3.c.1), 3.c.2)]Company’s Scale (102-7) [3.c.1), 3.c.2)]
PROFILProfile
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 73
25%40%
35%
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
Penghargaan dan SertifikasiAwards and Certifications
Penghargaan di tahun 2019
Internasional International
National
04 Maret 2019 | March 04, 2019Trimble Solutions Corporations
(Pionir BIM di Dunia Konstruksi)(BIM Pioneer in the Construction Sector)
Pemberi Penghargaan | Given by: Trimble
04 September 2019 | September 04, 2019ASIAN Power Awards 20194 Kategori Penghargaan:• Renewable Project Wind Power Project of The Year untuk Tolo
1 Wind Power Plant 72 MW)• Renewable Project Wind Power Project of The Year untuk
Solar PV Power Plant and Fixed Type Gas Engine Power Plant Package VII
• Bronze Award Kategori Supporting Projects Fast Track Power Plant of The Year untuk Mobile Power Plant and Fixed Type Gas Engine Power Plant Package VII
• Gold Award Kategori Supporting Projects Dual Power Plant of The Year untuk Mobile Power Plant and Fixed Type Gas Engine Power Plant Package VII
Pemberi Penghargaan | Given by: Asian Power Magazine
18 Januari 2019 | January 18, 2019Indonesia Living Legend Companies Awards 2019
Pemberi Penghargaan | Given by: Majalah Warta Ekonomi
13 Maret 2019 | March 13, 2019Apresiasi & Penghargaan Wajib Pajak Tahun 2018
Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar
Pemberi Penghargaan | Given by: Menteri Keuangan
Nasional
aWards in 2019
PT PP (Persero) Tbk
74
Penghargaan dan SertifiiasiAwards and Clrtifiations
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 75
15 Maret 2019 | March 15, 2019Indonesia Spokesperson of The Year Award 2019
Pemberi Penghargaan | Given by: Majalah Warta Ekonomi
05 April 2019 | April 5, 2019
Appreciation on Certification Leadership
Pemberi Penghargaan | Given by: GBCI
28 Maret 2019 | March 28, 20198th Anugerah BUMN 2019
(Big Corporate Kategori Pengelolaan Pelanggan Terbaik II)
Pemberi Penghargaan | Given by: Majalah BUMN Track & PPM
24 April 2019 | April 24, 2019BUMN marketeers Awards 2019
Pemberi Penghargaan | Given by: Mark Plus
26 September 2019 | September 16, 2019Pro3 RRI BUMN Award 2019
(Gold Winner Social Economy Contribution)
Pemberi Penghargaan | Given by: RRI,Pro3, Iconomics
14 Oktober 2019 | October 14, 2019TOP 50 Emiten Kapitalisasi Pasar Terbesar (Big Cap
PLCs) dengan Tata Kelola Perusahaan TerbaikTOP 50 Largest Market Capitalization Issuers (Big Cap PLCs) with the Best Corporate Governance
Pemberi Penghargaan | Given by: Indonesia Institute for Corporate Dreictorship
Penghargaan dan SertifiiasiAwards and Clrtifiations
75LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
PROFILProfile
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
28 Oktober 2019 | October 28, 2019Top 10 for SOE Business Expansion (Construction)
Pemberi Penghargaan | Given by: Majalah Warta Ekonomi
06 November 2019 | November 06, 2019Indonesia BusinessNews Awards 2019
(The Best Corporate Performance in Construction and Property Industry 2019”
Pemberi Penghargaan | Given by: Majalah BusinessNews Indonesia
25 Oktober 2019 | October 25, 2019Indonesia StateOwned Enterprise with Predicate
“EXCELLENT” in Financial Performance Throughout 2018
Pemberi Penghargaan | Given by: Majalah Infobank
30 Oktober 2019 | October 30, 2019Best of The Best Award, 2 kategori penghargaan
- The Top 50 Listed Companies for 2019- The Winner Three Years in a Row (Trifecta Award)
Pemberi Penghargaan | Given by: Majalah FORBES
27 November 2019 | November 27, 2019TOP Digital Award
(Top Digital Implementation 2019 on Infrastructure & Construction Sector #Level Star 4)
Pemberi Penghargaan | Given by: Majalah It Work
06 Desember 2019 | December 06, 20191st The Best Information Technology untuk Kategory Public Company – Sector Building & Construction
Pemberi Penghargaan | Given by: Magazine Economic Review
PT PP (Persero) Tbk
76
Penghargaan dan SertifiiasiAwards and Clrtifiations
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 77
certifications that are stiLL vaLid untiL 2019
23 Mei 2019 | May 23, 2019IISO 45001 : 2018 Sistem Manajemen Kesehatan
dan Keselamatan Kerja
Dikeluarkan Oleh | Issued by: Magazine Economic Review
Masa berlaku hingga | Valid until:11 Juni 2021 | June 11, 2021
06 Juni 2018 | June 06, 2018ISO 9001 :2015 Sistem Manajemen Mutu
Dikeluarkan Oleh | Issued by: Magazine Economic Review
Masa berlaku hingga | Valid until:27 Juli 2021 | July 27, 2021
sertifiKasi yang masih berLaKu hingga tahun 2019
01 Agustus 2019 | August 01, 2019ISO 14001 : 2015 Sistem Manajemen Lingkungan
Dikeluarkan Oleh | Issued by: Sucofindo International Certification Servies
Masa berlaku hingga | Valid until:31 Juli 2022 | July 31, 2022
21 Juni 2019 | June 21, 2019ISO 14001 : 2015 Sistem Manajemen Lingkungan
Dikeluarkan Oleh | Issued by: Lloyd’s Register LRQA
Masa berlaku hingga | Valid until:06 September 2022 | September 06, 2022
Penghargaan dan SertifiiasiAwards and Clrtifiations
77LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
PROFILProfile
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
78
Keanggotaan dalam Asosiasi (102-13)[3.e]Membership in Associations (102-13) [3.e]
Selama tahun 2019, Perseroan tergabung dalam asosiasi sebagai berikut:
Nama Asosiasi /PerhimpunanName of Association
Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) Indonesian Contractors Association (AKI)
Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI)Indonesian Electrical and Mechanical Contractors Association (AKLI)
Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia(GAPEKSINDO)Association of Indonesian National Construction Companies (GAPEKSINDO)
Gabungan Perusahaan Nasional Rancang Bangun Indonesia(GAPENRI)Association of Indonesian National Design and Build Companies (GAPENRI)
Himpunan jasa KonstruksiIndonesia (HKjI)Indonesian Construction Services Association (HKjI)
Kamar Dagang dan Industri(KADIN)Chamber of Commerce and Industry (KADIN)
During 2019, the Company was incorporated in the following associations:
Keanggotaan dalam Asosiasi (102-13)[3.e]Membership in Associations (102-13) [3.e]
PROFILProfile
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 79
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
80
TATA KELOLA KEBERLANJUTANCorporate Governance Sustainability
Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate Governance/GCG, merupakan kunci keberhasilan PTPP untuk terus maju dan berkembang. Sebab, dengan adanya tata kelola yang baik, maka Perusahaan akan diarahkan dan dikelola dengan baik sehingga seluruh Pemangku Kepentingan (stakeholders) dapat terakomodasi. Bagi PTPP, kedudukan GCG sangat penting karena merupakan prinsip-prinsip yang mendasari manajemen dalam mengelola Perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.
Untuk mendapatkan hasil terbaik, pelaksanaan GCG di Perusahaan berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Republik Indonesia No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, juncto No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN. Prinsip-prinsip itu adalah sebagai berikut:1. Transparansi (transparency), yaitu: keterbukaan dalam
melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perusahaan;
2. Akuntabilitas (accountability), yaitu: kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif;
3. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu: kesesuaian di dalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
4. Kemandirian (independency), yaitu: keadaan di mana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
5. Kewajaran (fairness), yaitu: keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
Good Corporate Governance (GCG) is the key to PTPP's success in moving forward and developing. Because, with good corporate governance, the Company will be directed and managed properly so that all the interests of stakeholders can be accommodated. For PTPP, the position of GCG is very important, since it is the principles that underlie the management in managing the Company based on legislation and business ethics.
To obtain the best results, GCG implementation in the Company is guided by the principles of good corporate governance in accordance with the Decree of Minister of SOEs of the Republic of Indonesia No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, juncto No. PER-09/MBU/2012 concerning Amendment to the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in SOEs. The principles are as follows: 1. Transparency, which is openness in carrying out the
decision making process and openness in disclosing material and relevant information about the Company;
2. Accountability, which is the clarity of functions, implementation, and accountability of Corporate Organs so that the Company’s management is carried out effectively;
3. Responsibility, which is the suitability in the Company management towards laws and regulations as well as sound corporate principles;
4. Independency, which is a condition in which the Company is managed professionally without conflict of interest and influence/pressure from any party that is not in accordance with laws and regulations as well as sound corporate principles;
5. Fairness, which is justice and equality in fulfilling the rights of Stakeholders arising from agreements and laws and regulation.
TATA KELOLA BERKELANJUTANCorporate Governance Sustainability
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 81
Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyebutkan bahwa Organ Perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Sistem kepengurusan di PTPP menganut sistem 2 (dua) badan (two tier system) yaitu Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
Sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas, maka struktur tata kelola PTPP terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi. Untuk memaksimalkan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh organ pendukung berupa Komite Audit serta Komite Risiko Usaha, Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan SDM. Sementara itu, Direksi dibantu oleh Satuan Pengawasan Intern, Manajemen Risiko dan Legal, serta Sekretaris Perusahaan. Sruktur tata kelola selengkapnya disajikan dalam bagan berikut:
Untuk melaksanakan tata kelola Perusahaan yang baik, PTPP memiliki struktur tata kelola yang terdiri dari 3 (tiga) organ Perusahaan, yakni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit serta Komite GCG dan Nominasi, sedangkan Direksi dibantu oleh Biro Sekretaris Perusahaan, Internal Audit (Biro SPI), Divisi Manajemen Risiko dan Legal, Biro QHSE dan Biro Pengendalian Operasi & Bisnis. Struktur tata kelola selengkapnya disajikan dalam bagan berikut:
STRUKTUR TATA KELOLA (102-18)Corporate Governance Structure (102-18)
Republic of Indonesia Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (Limited Liability Company Law) states that the Company's Organs consist of General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners and Board of Directors. The management system at PTPP follows a two-tier system, namely the Board of Commissioners and Board of Directors who have clear authority and responsibilities in accordance with their respective functions as mandated in the Articles of Association and laws and regulations.
In accordance with the Limited Liability Company Law, PTPP governance structure consists of GMS, Board of Commissioners and Board of Directors. To maximize the supervision function, Board of Commissioners is assisted by supporting organs in the form of Audit Committee and Business Risk, Nomination, Remuneration and HC Development Committee. Meanwhile, Board of Directors is assisted by Internal Audit Unit, Risk Management and Legal, and Corporate Secretary. The complete governance structure is presented in the following chart:
To implement Good Corporate Governance, PTPP has a governance structure consisting of three corporate organs, they are General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Directors, and Board of Commissioners. To support the effectiveness of implementation of its duties and responsibilities, Board of Commissioners is assisted by Audit Committee, as well as GCG and Nomination Committee, while Board of Directors is assisted by Corporate Secretary, Audit Intern (SPI Bureau), Risk Management and Legal Division, QSHE Bureau, and Operation & Business Control Bureau. The complete governance structure is presented in the following chart:
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
82
RUPSGMS
Dewan KomisarisBoard of Commissioners
Dewan DireksiBoard of Directors
Biro SPIInternal Audit Bureau
Komite AuditAudit Committee
Komite GCG & NominasiGCG & Nomination Committee
Biro Sekretaris PerusahaanCorporate Secretary Bureau
Biro QHSEQSHE Bureau
Organ PendukungSupport Organ
Organ UtamaMain Organs
Biro Pengendalian Operasi & Bisnis
Operation & Business Control Bureau
raPat umum Pemegang saham (ruPs)
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak dilimpahkan kepada Dewan Komisaris ataupun Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar. Sesuai dengan pasal 20 Anggaran Dasar Perusahaan, pelaksanaan RUPS terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: RUPS terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa).
generaL meetings of sharehoLders (gms)
The General Meeting of Shareholders (GMS) is a corporate organ that has authority which is not given to Board of Commissioners or Board of Directors as referred to in Limited Liability Company Law and/or Articles of Association. Referring to Article 20 of the Company’s Articles of Association, the implementation of GMS is divided into 2 (two) types, they are: The GMS consists of Annual General Meeting of Shareholders (Annual GMS) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (Extraordinary GMS).
STRUKTUR TATA KELOLA (102-18)Corporate Governance Sustainability
TATA KELOLA BERKELANJUTANCorporate Governance Sustainability
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 83
RUPS TahunanAnnual GMS
RUPS Luar BiasaExtraordinary GMS
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) merupakan agenda rutin yang wajib diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.Annual General Meeting of Shareholders (Annual GMS) is a routine agenda that must be held at least 1 (one) time in a year.
1. RUPS Tahunan mengenai persetujuan Laporan Tahunan (memuat sekurang-kurangnya laporan keuangan, laporan kegiatan Perusahaan, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, rincian masalah yang timbul yang mempengaruhi kegiatan Perusahaan, laporan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris, nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, Gaji dan tunjangan anggota Direksi dan gaji atau honorarium anggota Dewan Komisaris) diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir;Annual GMS regarding approval of Annual Report (containing at least financial reports, report on Company activities, report on the implementation of social and environmental responsibilities, details of arising problems that affect Company activities, supervisory duty report by Board of Commissioners, names of members of Board of Directors and members of Board of Commissioners, Salaries and members of Board of Directors’ benefits and salary or honorarium of members of Board of Commissioners) is held no later than 6 (six) months after the end of the fiscal year;
2. RUPS Tahunan mengenai penetapan penggunaan laba bersih Perusahaan; Annual GMS concerning the determination of net profit usage of the Company;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.Appointment of Public Accounting Firm registered on OJK
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa)yang diselenggarakan sewaktu-waktu di luar RUPS TahunanExtraordinary General Meeting of Shareholders (Extraordinary GMS), which is held at any time other than the Annual GMS.
RUPS yang diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan PerusahaanThe GMS that is conducted according to the Company’s need and interest.
Selama tahun pelaporan, PTPP menyelenggarakan RUPS Tahunan sebanyak 1 (satu) kali dan 1 (satu) kali RUPS Luar Biasa sebagaimana tabel berikut:
No.Jenis RUPSType of GMS
Waktu/Tempat PelaksanaanTime/Location
1 RUPS Luar BiasaExtraordinary GMS
Rabu, 30 Januari 2019, di Plaza PP - Wisma Subiyanto Lantai 1 (Auditorium), JakartaWednesday, January 30, 2019, at PP Plaza, Wisma Subiyanto Building the1st floor (Auditorium), Jakarta
2 RUPS Tahunan Tahun Buku 20182018 Annual GMS
Selasa, 30 April 2019, di Hotel Pullman, JakartaTuesday, April 30, 2019, at Pullman Hotel, Jakarta
Informasi selengkapnya tentang RUPS disampaikan dalam Laporan Tahunan Perusahaan Tahun 2019 halaman 425
During the reporting year, PTPP held 1 (one) Annual GMS and 1 (one) Extraordinary GMS as the following table:
Complete information about the GMS is presented in the Company's 2019 Annual Report page 425
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
84
deWan Komisaris
Dewan Komisaris merupakan organ Perusahaan yang mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pemantauan efektivitas pelaksanaan penerapan GCG di PTPP. Dewan Komisaris mewakili Pemegang Saham dan mempunyai kedudukan independen, bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan dan pengurusan pada umumnya serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan Perusahaan, termasuk memantau dan memastikan bahwa GCG diterapkansecara efektif dan berkelanjutan. Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dan kolegial. [5.a]
Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite GCG & Nominasi serta Sekretaris Dewan Komisaris, untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.
Komposisi Dewan KomisarisKomposisi Dewan Komisaris terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, 4 (empat) orang Komisaris dan 1 (satu) orang Komisaris Independen. Komposisi Dewan Komisaris mengalami perubahan dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil RUPS yang dilaksanakan pada 30 April 2019, terdapat pergantian 2 (dua) anggota Dewan Komisaris, yakni berakhirnya Irjen. Pol. (Purn) Drs. Aryanto Sutadi M.Hum., M.Sc sebagai Komisaris Independen, yang digantikan oleh Dr. Nur Rochmad, SH, MH, serta berakhirnya tugas Muhammad Khoerur Roziqin SE, M.Sc. sebagai Komisaris, yang digantikan oleh Ernadhi Sudarmanto, Ak., MM, M.Ak., CFE, CFr.A, CA, QIA. Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:
Tabel Susunan Dewan Komisaris Tahun 2019Board of Commissioners Composition in 2019
No.JabatanPosition
NamaName
Dasar PengangkatanBasis of Appointment
Masa JabatanTerm of Office
1 Komisaris Utama merangkap Komisaris IndependenPresident Commissioner concurrently as Independent Commissioner
Andi Gani Nena Wea Keputusan RUPS Tahunan tanggal29 April 2016 sesuai Akta No. 59Decision of the Annual GMS dated April29, 2016 pursuant to Deed No. 59
2015-sekarang2015-present
board of commissioners
Board of Commissioners is a Corporate organ that is in charge of supervising and monitoring the effectiveness of GCG implementation in the Company. Board of Commissioners represents the Shareholders and has an independent position, in charge of supervising over policies and management in general as well as providing advice to the Board of Directors in carrying out the Company activities, including monitoring and ensuring that GCG is implemented effectively and sustainably. Board of Commissioners is responsible and accountable collectively and collegially. [5.a]
In carrying out its duties, Board of Commissioners is assisted by Audit, GCG & Remuneration Commitee and Secretary of Board of Commissioners, to support the effective implementation of their duties and responsibilities. The responsibility of Board of Commissioners to the GMS is an embodiment of supervisory accountability over the management of the Company in the context of implementing GCG principles.
Board of Commissioners CompositionThe composition of Board of Commissioners consists of 1 (one) President Commissioner and Independent Commissioner, 4 (four) Commissioners and 1 (one) Independent Commissioner. The composition of Board of Commissioners has changed compared to the previous year. Based on GMS Resolution held on April 30, 2019, there were replacements of 2 (two) members of Board of Commissioners, Irjen. Pol. (Purn) Drs. Aryanto Sutadi M.Hum., M.Sc as Independent Commissioner, who was replaced by Dr. Nur Rochmad, SH, MH, and Muhammad Khoerur Roziqin's SE, M.Sc. as Commissioner, who was replaced by Ernadhi Sudarmanto, Ak., MM, M.Ak., CFE, CFr.A, CA, QIA. Accordingly, the composition of Board of Commissioners as at December 31, 2019 was as follows:
STRUKTUR TATA KELOLA (102-18)Corporate Governance Sustainability
TATA KELOLA BERKELANJUTANCorporate Governance Sustainability
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 85
Tabel Susunan Dewan Komisaris Tahun 2019Board of Commissioners Composition in 2019
No.JabatanPosition
NamaName
Dasar PengangkatanBasis of Appointment
Masa JabatanTerm of Office
2 Komisaris IndependenIndependent Commissioner
Dr. Nur Rochmad, SH, MH, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 30 April 2019 sesuai Akta No. 05Decision of the 2018 Annual GMS dated April30, 2019 pursuant to Deed No. 05
2019-sekarang2019-present
3 KomisarisCommissioner
Letjend. (Purn) Sumardi Keputusan RUPS Tahunan tanggal21 Mei 2015 sesuai Akta No. 26Decision of the Annual GMS dated May21, 2015 pursuant to Deed No. 26
2015-sekarang2015-present
4 KomisarisCommissioner
Ernadhi Sudarmanto, Ak., MM, M.Ak., CFE, CFr.A, CA, QIA
Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 30 April 2019, sesuai Akta No. 05Decision of the 2018 Annual GMS dated April30, 2019 pursuant to Deed No. 05
2019-sekarang2019-present
5 KomisarisCommissioner
Dr. Ir. Arie Setiadi Moerwanto, M. Sc
Keputusan RUPS Tahunan tanggal29 Maret 2017 sesuai Akta No. 51Decision of the Annual GeneralMeeting of Shareholders dated March29, 2017 pursuant to Deed No. 51
2017-sekarang2017-present
6 KomisarisCommissioner
Ir. Wismana Adi Suryabrata, MIA Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 23 Agustus 2016 sesuai Akta No. 37Decision of the Extraordinary GMS datedAugust 23, 2016 pursuant to Deed No. 37
2016-sekarang
Organ Pendukung di Bawah Dewan Komisaris
Komite AuditKomite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 02/SK/KOM/PP/2013 tanggal
Committees Under Board of Commissioners
Audit CommitteeAudit Committee is formed by and is responsible to the Board of Commissioners in helping carry out the duties and supervisory functions of Board of Commissioners based on the Board of Commissioners Decree No. 02/SK/KOM/PP/2013
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
86
20 Desember 2013, juncto 001/SK/KOM/PP/2014 tanggal 19 Mei 2014 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Komite Audit PTPP.
Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak penunjukan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode dengan masa jabatan 2 (dua) tahun. Masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh melebihi masa jabatan Dewan Komisaris. Susunan anggota Komite Audit PTPP per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:
Tabel Susunan Komite Audit Tahun 2019:Audit Committee Composition in 2019
NamaName
JabatanPosition
Masa JabatanTerm of Office
Dasar PengangkatanBasis of Appointment
Dr. Nur Rochmad, SH, MH, Ketua Komite dan Komisaris IndependenChairman of Committee &Commissioner
8 Mei 2019 - habis masa jabatan sebagai Komisaris IndependenMay 8, 2019 – end of term of office as Independent Commissioner
Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/SK/KOM/PP/05/2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PTPPBoard of Commissioners Decree No. 002/SK/KOM/PP/05/2019 dated May 8, 2019 concerning Dismissal and Appointment of PTPP Audit Committee Members
Sularso AnggotaMember
1 Juli - 31 Desember 2019July 1 - December 31, 2019
Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005/SK/KOM/PP/06/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Perpanjangan Masa Tugas Anggota-anggota Komite Audit PTPPBoard of Commissioners Decree No. 005/SK/KOM/PP/06/2019 dated June 28, 2019 concerning the Extension of Term of Office of PTPP Audit Committee Members
Handoko Tripriyono AnggotaMember
1 Juli - 31 Desember 2019July 1 - December 31, 2019
Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005/SK/KOM/PP/06/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Perpanjangan Masa Tugas Anggota-anggota Komite Audit PTPPBoard of Commissioners Decree No. 005/SK/KOM/PP/06/2019 dated June 28, 2019 concerning the Extension of Term of Office of PTPP Audit Committee Members
Komite GCG dan NominasiKomite GCG dan Nominasi dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam memastikan terlaksananya prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan standar etika Perusahaan serta terselenggaranya fungsi
on December 20, 2013 juncto No. 001/SK/KOM/PP/2014 on May 19, 2014 concerning Dismissal and Appointment of Audit Committee Members of PT PP (Persero) Tbk.
Audit Committee is appointed and dismissed by the Board of Commissioners for a period of 3 (three) years from the appointment and can be reappointed for 1 (one) period with a term of 2 (two) years. The term of office of members of Audit Committee may not exceed the term of office of Board of Commissioners. The composition of PTPP’s Audit Committee members as of December 31, 2019 is as follows:
GCG dan Nomination CommitteeGCG and Nomination Committee is established and being responsible to the Board of Commissioners to ensure the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles and Corporate Ethics Standard as well as nomination
STRUKTUR TATA KELOLA (102-18)Corporate Governance Sustainability
TATA KELOLA BERKELANJUTANCorporate Governance Sustainability
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 87
nominasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 010/SK/KOM/PP/2016 tentang Pembentukan dan Penangkatan Anggota Komite Good Corporate Governance dan Nominasi PTPP.
Keanggotaan Komite GCG dan Nominasi:1. Komite GCG dan Nominasi paling kurang terdiri dari
3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Perusahaan;
2. Komite GCG dan Nominasi diketuai oleh Komisaris independen;
3. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai
wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perusahaan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
b. Tidak mempunyai saham baik langsung atau tak langsung pada Perusahaan tersebut;
c. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Perusahaan;
d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.
Adapun susunan Komite GCG dan Nominasi Perseroan per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :
Tabel Susunan Komite GCG dan Nominasi Tahun 2019Composition and Term of Office of GCG and Nomination Committee in 2019
NamaName
JabatanPosition
Masa JabatanTerm of Office
Dasar PengangkatanBasis of Appointment
Andi Gani Nena Wea Ketua dan Komisaris Utama merangkap Komisaris IndependenChairman &President Commissioner, concurrently as IndependentCommissioner
30 November 2016 - habis masa jabatan sebagai KomisarisNovember 30, 2016 – end of term of office as Commissioner
Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 010/SK/KOM/PP/2016 tanggal 30 November 2016 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Komite GCG dan Nominasi PTPPBoard of Commissioners Decree No. 010/SK/KOM/PP/2016 dated November 30, 2016 concerning the Establishment and Appointment of PT PP GCG and Nominations Committee Members
function, referring to the Board of Commissioners Decree No. 010/SK/KOM/PP/2016 regarding PT PP’s Good Corporate Govenance and Nomination Committee Establishment and Members Appointment.
Membership of GCG and Nomination committee: 1. GCG and Nomination Committee consists of at least 3 (three)
members who come from Independent Commissioners and parties from outside the Company;
2. GCG and Nomination Committee is chaired by an independent Commissioner;
3. The Independent Commissioner must fulfill the following requirements: a. Not a person who works or has the authority and
responsibility to plan, lead, control or supervise the activities of the Company within the last 6 (six) months;
b. Not owning any shares directly or indirectly in the Company;
c. Has no Affliated relationship with Issuer or Public Company, members of Board of Commissioners, members of Board of Directors, or major shareholders of the Company.
d. Has no direct or indirect business relationship related to the business activities of the Company.
The composition of the Company's GCG and Nomination Committee as of December 31, 2019 is as follows:
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
88
Tabel Susunan Komite GCG dan Nominasi Tahun 2019Composition and Term of Office of GCG and Nomination Committee in 2019
NamaName
JabatanPosition
Masa JabatanTerm of Office
Dasar PengangkatanBasis of Appointment
Ernadhi Sudarmanto, Ak., MM, M.Ak., CFE, CFr.A, CA, QIA
AnggotaMember
8 Mei 2019 - habis masa jabatan sebagai KomisarisMay 8, 2019 – end of term of office as Commissioner
Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003/SK/KOM/PP/05/2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite GCG dan Nominasi PTPPBoard of Commissioners Decree No. 003/SK/KOM/PP/05/2019 dated May 8, 2019 concerning Dismissal and Appointment of PTPP GCG and Nominations Committee Members
Hasnil Djamin AnggotaMember
1 Desember 2019 - 30 November 2021December 1 2019 - November 30, 2021
Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 007/SK/KOM/PP/11/2019 tanggal 18 November 2019 tentang Perpanjangan Masa Tugas Anggota Komite GCG dan Nominasi PTPPBoard of Commissioners Decree No. 007/SK/KOM/PP/11/2019 dated November 18, 2019 concerning the Extension of Term of Office of PTPP GCG and Nominations Committee Members
Nurahini AnggotaMember
1 Desember 2019 - 30 November 2021December 1 2019 - November 30, 2021
Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 007/SK/KOM/PP/11/2019 tanggal 18 November 2019 tentang Perpanjangan Masa Tugas Anggota Komite GCG dan Nominasi PTPPBoard of Commissioners Decree No. 007/SK/KOM/PP/11/2019 dated November 18, 2019 concerning the Extension of Term of Office of PTPP GCG and Nominations Committee Members
direKsi
Direksi adalah organ Perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengelolaan Perusahaan serta melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. [5.a]
Komposisi Direksi PTPP tahun 2019 tidak mengalami perubahan, yaitu 6 (enam) orang dengan salah satu menjadi Direktur Utama. Walau tidak terjadi perubahan komposisi, namun terdapat perubahan nomenklatur, sebagaimana hasil RUPS Tahunan Tahun Buku 2018, pada 30 April 2019.
board of directors
Board of Directors is a Corporate organ that has the duty and collective responsibility to manage the Company and implement GCG at all levels of the organization. Board of Directors is fully responsible for managing the Company for the interests and objectives of the Company in accordance with the provisions of Articles of Association. [5.a]
The Composition of Board of Directors of PTPP in 2019 did not change, namely 6 (six) persons with one of them being the President Director. Although there was no change in composition, there was a change in nomenclature, as was the 2018 Annual GMS Results, on April 30, 2019.
STRUKTUR TATA KELOLA (102-18)Corporate Governance Sustainability
TATA KELOLA BERKELANJUTANCorporate Governance Sustainability
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 89
Komposisi DireksiBerdasarkan hasil RUPS Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2019, komposisi Direksi PTPP dengan nomenklatur yang baru adalah sebagai berikut:
No.JabatanPosition
NamaName
Dasar PengangkatanBasis of Appointment
Masa JabatanTerm of Office
1 Direktur UtamaPresident Director
Ir. Lukman Hidayat • Periode II: Keputusan RUPS Tahunan 30 April 2019 sesuai akta no. 05
• Periode I: Keputusan RUPS Tahunan 21 April 2014
• 2nd Period: Annual GMS Resolution April 30, 2019 according the Deed no. 05
• 1st Period: Annual GMS Resolution April 21, 2014
30 April 2019 - RUPS Tahun 2024April 30, 2019 – 2024 GMS
2 Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management
Agus Purbianto, SE, AK., MM Keputusan RUPS Tahunan tanggal 29 April 2016 sesuai akta no. 59Annual GMS Resolution April 29, 2016 according the Deed no. 59
29 April 2016 - RUPS Tahun 2021April 29, 2016 – 2021 GMS
3 Direktur Strategi Korporasi & HCMDirector of Corporate Strategy & Human Capital Management
Ir. M. Aprindy, MT Keputusan RUPS Tahunan tanggal 29 April 2016 sesuai akta no. 59Annual GMS Resolution April 29, 2016 according the Deed no. 59
29 April 2016 - RUPS Tahun 2021April 29, 2016 – 2021 GMS
4 Direktur Operasi 1Director of Operations 1
Ir. Anton Satyo Hendriatmo, MSc. Keputusan RUPS Tahunan tanggal 26 April 2018 sesuai akta no. 103Annual GMS Resolution April 26, 2018 according the Deed no. 103
26 April 2018 - RUPS Tahun 2023April 26, 2018 – 2023 GMS
5 Direktur Operasi 2Director of Operations 2
Ir. M. Toha Fauzi, MT Keputusan RUPS Tahunan tanggal 29 April 2016 sesuai akta no. 59Annual GMS Resolution April 29, 2016 according the Deed no. 59
29 April 2016 - RUPS Tahun 2021April 29, 2016 – 2021 GMS
6 Direktur Operasi 3Director of Operations 3
Ir. Abdul Haris Tatang, MSc. Keputusan RUPS Tahunan tanggal 29 April 2016 sesuai akta no. 59Annual GMS Resolution April 29, 2016 according the Deed no. 59
29 April 2016 - RUPS Tahun 2021April 29, 2016 – 2021 GMS
Organ Pendukung di Direksi1. Sekretaris Perusahaan
Sekretaris Perusahaan membantu Direksi dalam menyelenggarakan hubungan yang baik antara Perusahaan sebagai Emiten dengan Regulator dan lembaga-
Board of Directors CompositionBased on the the Annual GMS Resolution held on 30 April 2019, the composition of PTPP’s Board of Directors with the new nomenclature is as follows:
Supporting Organs of Board of Directors1. Corporate Secretary
Corporate Secretary assists Board of Directors in carrying out good relations between the Company as an Issuer with Regulators and supporting capital market institutions,
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
90
lembaga penunjang pasar modal, kalangan investor, masyarakat luas dan Pemangku Kepentingan pada umumnya dan pengelola informasi yang terkait dengan lingkungan bisnis Perusahaan. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik serta Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Per-01/ MBU/2011 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara.
Pada tahun 2019, Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Agus Samuel Kana. Pengangkatan sebagai Sekretaris Perusahaan Perusahaan berdasarkan Keputusan No. 57 / SK / PP / DIR / 2018.
2. Satuan Pengawasan Intern (SPI)Satuan Pengawasan Intern (SPI) dibentuk bertujuan untuk membantu Direktur Utama dalam melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko dan proses tata kelola Perusahaan dengan cara melakukan pemeriksaan, kajian serta usulan perbaikan untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan. SPI bertindak secara independen sebagai satuan kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan menjadi mitra manajemen dalam mewujudkan tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), pengelolaan risiko serta penerapan pengendalian internal di lingkungan Perusahaan. Pada tahun 2019, Kepala Satuan Pengawasan Internal dijabat oleh Dwi Muji Raharjo.
Pengembangan Kompetensi
Nama dan JabatanName and Position
Jenis Pendidikan dan Pelatihan [5.b]Type of Education
and Training
Materi Pendidikan dan Pelatihan
Education and Training Material
Tempat/TanggalPlace/Date
PenyelenggaraOrganizer
Dewan KomisarisBoard of Commissioners
Andi Gani Nena Wea Public Training Master Class: Risk Governance
Singapura, 16-17 Mei 2019Singapore May 16-17, 2019
CRMS INDONESIA
Aryanto Sutadi Public Training Master Class: Risk Governance
Singapura, 16-17 Mei 2019Singapore, May 16-17, 2019
CRMS INDONESIA
DireksiBoard of Directors
M. Toha Fauzi Public Training Directorship Program Jakarta, 18-19 Maret 2019Jakarta, March18-19, 2019
Pertamina Training & Consulting
investors, general public and stakeholders in general, and information management related to the Company’s business environment. In accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.04/2014 concerning the Corporate Secretary of Issuers or Public Companies as well as the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. 01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance Practices to State-Owned Enterprises.
In 2019, the position of Corporate Secretary was held by Agus Samuel Kana. The appointment as Corporate Secretary based on Decree No.57/SK/PP/DIR/2018.
2. Internal Audit (SPI)Internal Audit (SPI) is formed to assist the President Director in evaluating the effectiveness of implementation of internal control, risk management, and corporate governance processes by conducting inspections, studies, and proposed improvements to safeguard the Company’s investment and assets. SPI acts independently as a work unit that is directly responsible to the President Director and becomes a management partner in realizing Good Corporate Governance, risk management and internal control implementation within the Company. In 2019, the Head of Internal Audit was assumed by Dwi Muji Raharjo.
Competency Development
STRUKTUR TATA KELOLA (102-18)Corporate Governance Sustainability
TATA KELOLA BERKELANJUTANCorporate Governance Sustainability
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 91
Nama dan JabatanName and Position
Jenis Pendidikan dan Pelatihan [5.b]Type of Education
and Training
Materi Pendidikan dan Pelatihan
Education and Training Material
Tempat/TanggalPlace/Date
PenyelenggaraOrganizer
Agus Purbianto Public Training
The 1st ASEAN CPA Confrence
Bali, 16 Agustus 2019Bali, August 16, 2019
ASEAN CPA
Profesional Recognition Program Ujian Certified Profesional Management Accountant (PRP-CPMA)
Bali, 17 Agustus 2019Bali, August 17, 2019
ASEAN CPA
The 5th Indonesia HR Summit
Jakarta, 19 Februari 2019Jakarta, February 19, 2019
INTIPESAN
M. Aprindy Public Training Training & Sertifikasi Ahli Madya K3 Konstruksi
Jakarta, 18-19 Februari 2019Jakarta, February 18-19, 2019
Kementerian PUPR
Lukman Hidayat Public Training Training & Sertifikasi Ahli Madya K3 Konstruksi
Jakarta, 18-19 Februari 2019Jakarta, February 18-19, 2019
Kementerian PUPR
Sekretaris Dewan KomisarisSecretary of Board of Commissioners
Anisa Rahmayanti Data Visualization Specialization
• Programming for Data Science dan Programming for Data Science and Practical Statistics
• Data Visualization Interactive Plotting and Web Dashboard
• Hotel Four Points, 17-18 Oktober 2019Hotel Four Points, October 17-18, 2019
• Hotel Novotel Cikini, 23-24 Oktober 2019Hotel Novotel Cikini, October 23-24, 2019
• Hotel Ibis Styles Tanah Abang, 31 Oktober - 1 November 2019Hotel Ibis Styles Tanah Abang, October 31 - November 1, 2019
AlgoritmaAlgorithm
Komite AuditAudit Committee
Sularso - Pendidikan dan Pelatihan Internal Auditor Manajemen RisikoInternal Auditor Risk Management Education and Training
- -
Handoko Tripriyono - Workshop PSAK 72 - -
Komite GCG dan NominasiGCG and Nomination Committee
Hasnil Djamin Seminar Economic Dan Capital Market Outlook Indonesia 2018 – 2019
Jakarta, 23 Mei 2019Jakarta, May 23, 2019
-
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
92
Nama dan JabatanName and Position
Jenis Pendidikan dan Pelatihan [5.b]Type of Education
and Training
Materi Pendidikan dan Pelatihan
Education and Training Material
Tempat/TanggalPlace/Date
PenyelenggaraOrganizer
Sekretaris PerusahaanCorporate Secretary
Agus Samuel Kana Public Training
Shaping The Future Role of Corporate Secretary
Jakarta, 26-27 September 2019Jakarta, September 26-27, 2019
Pertamina Training & Consulting
Corporate Secretary The CG Officer Series Intermediate Competency 2 - Investor Relation Batch 2
Jakarta, 23-24 Oktober 2019Jakarta, October 23-24, 2019
ICSA
Audit InternalInternal Audit
Indradi Susilandono Public Training Seminar “Bersama Menciptakan BUMN Bersih Melalui Satuan Pengawasan Intern (SPI) Yang Tangguh dan Terpercaya Jointly Creating Clean SOEs Through a Strong and Reliable Internal Control Unit (SPI) Seminar
09 Mei 2019May 09, 2019
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Dwi Muji Raharja Public Training
Seminar Implementasi GCG pada Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi GCG Implementation to Subsidiaries and Affiliated Companies Seminar
15 Agustus 2019August 15, 2019
PTPP
SEMUKERNAS " Internal Audit In The Era of Vuca & Digitalization SEMUKERNAS “ Internal Audit In The Era of Vuca & Digitalization
21-23 Agustus 2019August 21-23, 2019
FKSPI
Perkuatan Peran Satuan Pengawasan Intern Dalam Organisasi Perusahaan Strengthening the Role of Internal Control Units in Company Organizations
15 -16 November 2019November 15-16, 2019
-
Manajemen Risiko dan LegalRisk Management and Legal
SVP Manajemen Risiko dan Legal di sepanjang tahun tidak mengikuti program pengembangan kompetensi. Tentang program pengembangan kompetensi karyawan Divisi Manajemen Risiko dan Legal dapat dilihat di bab Tata Kelola Perusahaan.The Risk Management and Legal SVP throughout the year did not follow the competency development program. Regarding the competency development program for employees in the Risk Management and Legal Division, which can be seen in the Corporate Governance chapter.
STRUKTUR TATA KELOLA (102-18)Corporate Governance Sustainability
TATA KELOLA BERKELANJUTANCorporate Governance Sustainability
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 93
Nama dan JabatanName and Position
Jenis Pendidikan dan Pelatihan [5.b]Type of Education
and Training
Materi Pendidikan dan Pelatihan
Education and Training Material
Tempat/TanggalPlace/Date
PenyelenggaraOrganizer
QSHE
SVP QHSE di sepanjang tahun tidak mengikuti program pengembangan kompetensi. Tentang program pengembangan kompetensi karyawan Biro QHSE dapat dilihat di bab Tata Kelola Perusahaan.The QHSE SVP throughout the year did not participate in the competency development program. Regarding the QHSE Bureau employee competency development program, see the Corporate Governance chapter.
manajemen risiKo [5.c]
Dalam menjalankan usaha, PTPP menghadapi berbagai risiko yang berpotensi menghambat kinerja dan target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Anggaran dan Keuangan Peruasahaan (RKAP). Untuk mengantisipasi risiko tersebut, sekaligus meminimalkan dampak yang timbul, pada Mei 2015, Perusahaan menetapkan kebijakan manajemen risiko sebagai bagian dari kebijakan Perusahaan yang ditandatangani oleh Direktur Utama.
Kebijakan manajemen risiko berisi maksud dan arah penerapan manajemen risiko Perusahaan dan tugas masing-masing unit dalam pengelolaan risiko Perusahaan. Kebijakan manajemen risiko secara jelas mengatur bahwa semua karyawan bertanggung jawab dan akuntabel untuk mengelola risiko masing-masing secara konsisten dan berkelanjutan. Sedangkan manajemen sebagai pemegang akuntabilitas tertinggi dalam pengelolaan risiko Perusahaan, memberikan arahan strategis dan menetapkan parameter risiko.
Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 095/SK/PP/DIR/2018 tanggal 28 Agustus 2018, penanggung jawab pengelolaan risiko di PTPP adalah Divisi Manajemen Risiko dan Legal (Divisi MR & Legal) yang berada di bawah Dewan Direksi. Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, Divisi ini akan memberikan rekomendasi atas penilaian risiko yang dibuat oleh setiap unit berdasarkan informasi terbaik dan terupdate untuk memberikan masukan dalam pengambilan keputusan strategis manajemen. Penerapan Manajemen Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis maupun operasional Perusahaan, sebagai perwujudan dari penerapan Tata Telola Perusahaan yang Baik (GCG).
Perusahaan optimistis, melalui penerapan manajemen risiko yang baik, maka semua risiko yang dihadapi Perusahaan dapat diidentifikasi, dikelola, dikendalikan dan ditangani secara tepat sehingga tidak menimbulkan dampak negatif
RISK MANAGEMENT [5.C]
In running the business, PTPP faces various risks that have the potential to hamper the performance and targets set in the Corporate Finance and Budget Plan (RKAP). To anticipate these risks, while minimizing the impact arising, in May 2015, the Company established a risk management policy as part of the Company's policy signed by President Director.
The risk management policy contains the intent and direction of the implementation of corporate risk management and the duties of each unit in managing the Company’s risk. Risk management policies clearly stipulate that all employees are responsible and accountable for managing their respective risks consistently and continuously. While management is the highest holder of accountability in managing corporate risk, providing strategic direction and setting risk parameters.
In accordance with the Board of Directors Decree No. 095/SK/PP/DIR/2018 dated August 28, 2018, the unit in charge of risk management at PTPP is the Risk Management and Legal Division (MR & Legal Division) under the Board of Directors. In accordance with its duties and authorities, the Division will provide recommendations on risk assessment made by each unit based on the best and most updated information to provide input in strategic management decision making. The application of Risk Management is an integral part of the Company’s strategic and operational planning processes, as an embodiment of the implementation of good corporate governance (GCG).
The Company is optimistic, through the application of good risk management, all risks can be identified, managed, controlled and handled appropriately, so as not to have negative impact on the achievement of the Company’s objectives.
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
94
terhadap pencapaian tujuan Perusahaan. Selain itu, penerapan manajemen risiko yang baik dapat mengeksplorasi peluang untuk meningkatkan laba Perusahaan serta meningkatkan kepercayaan dari para Pemangku Kepentingan.
Kode etiK Perusahaan
Dalam menjalankan usaha, insan Perusahaan terikat dengan norma dan asas yang diterima dan disepakati bersama sebagai landasan tingkah laku, yang lazim disebut sebagai Kode Etik (Code of Conduct). Mengingat pentingnya Kode Etik, PTPP telah menyusun Kode Etik Perusahaan yang tertuang dalam Pernyataan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 213/KOM/PP/2017 dan 4236B/DIR/PP/DFH/2017 tanggal 21 Desember 2017.
Keberadaan Kode Etik Perusahaan PTPP tahun 2017 merupakan wujud komitmen Perusahaan dalam menjalankan dan menjabarkan Budaya dan Nilai-Nilai Perusahaan, yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh Insan Perusahaan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala sesuatunya akan diubah sebagaimana mestinya.
Tujuan Penerapan Kode EtikPelaksanaan Kode Etik merupakan upaya PTPP untuk:1. Memberikan pemahaman kepada seluruh Insan
Perusahaan bahwa Perusahaan beroperasi secara jujur dan terbuka, sehingga tercipta lingkungan kerja yang baik, dengan tingkat perputaran karyawan yang rendah dan peningkatan kesejahteraan;
2. Menjadi bagian dari komunitas tertentu, sebab menjaga hubungan baik merupakan hal mendasar bagi sukses jangka panjang Perusahaan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan peningkatan ekonomi;
3. Menjadi bagian dari komunitas bisnis jasa konstruksi, sebab pelaksanaan dan komitmen terhadap kode etik ini dapat mendukung Perusahaan dalam berbagai kasus pengadilan serta menjadi bagian dari manajemen risiko yang baik dan mampu membangun goodwill dan reputasi Perusahaan.
Isi dan Muatan Kode EtikKode Etik PTPP terbagai dalam 4 (empat) Bab dengan rincian sebagai berikut:
In addition, the application of good risk management can explore opportunities to increase company profit and increase trust from stakeholders.
code of conduct
In conducting business, the people of the Company are bound by accepted norms and principles that are mutually agreed upon as the basis for behavior, commonly referred to as Code of Conduct. Given the importance of Code of Conduct, the Company has formulated Code of Conduct of PT PP (Persero) Tbk., contained in the Joint Statement of Board of Commissioners and Board of Directors No. 213/KOM/PP/2017 and 4236B/DIR/PP/DFH/2017 dated December 21, 2017.
The Code of Conduct of PT PP (Persero) Tbk in 2017 is a manifestation of Company’s commitment in executing and describing the Corporate Culture and Values, which must be obeyed and implemented by the Company’s Personnel. If in the future there is a mistake or amendment to the prevailing laws and regulations, it will be changed accordingly.
Purposes of Code of Conduct Implementation Code of Conduct implementation is PTPP’s effort to: 1. Give understanding to all Company’s Personnel that the
Company is operated in honest and transparent manners, in order to create conducive working environment with low employee turnover and provide welfare improvement.
2. Being part of particular community, since harmonious
relationship maintenance is fundamental factor to achieve the Company’s Long-Term success in bringing social welfare and economic growth.
3. Being part of construction service business community, since the implementation and commitment to Code of Conduct will support the Company in encountering legal cases and being part of good risk management, and to build corporate goodwill and reputation.
Code of Conduct ContentsPTPP Code of Conduct is divided into four Chapters with the following details:
STRUKTUR TATA KELOLA (102-18)Corporate Governance Sustainability
TATA KELOLA BERKELANJUTANCorporate Governance Sustainability
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 95
Bab IChapter I
PendahuluanIntroduction
•KataPengantarIntroduction
•PerananKodeEtikRole of Code of Conduct
•Unsur-UnsurKodeEtikElements of Code of Conduct
•DaftarIstilahYangAkanDipakaiGlossary
Bab IIChapter II
Visi, Misi, Budaya dan Nilai-Nilai PerusahaanCorporate Vision, Mission, Culture and Values
•VisiVision
•MisiMision
•BudayadanNilaiPerusahaanCorporate Culture and Values
Bab IIIChapter III
Etika UsahaBusiness Ethics
•EtikaPerusahaanTerhadapKaryawanCompany Ethics to Employees
•EtikaPerusahaanTerhadapPelangganCompany Ethics to Customers
•EtikaPerusahaanTerhadapPenyediaBarangdanJasaCompany Ethics to Suppliers of Goods and Services
•EtikaPerusahaanTerhadapKompetitorCompany Ethics to Competitors
•EtikaPerusahaanTerhadapKomunitasCorporate Ethics to Community
•EtikaPerusahaanTerhadapAntiKKNCompany Ethics to Anti Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN)
Bab IVChapter IV
Etika KerjaWork Ethics
•KetaatanKepadaHukumdanKebijakanPTPPCompliance with Laws and Policies of PTPP
•HubunganExternalExternal Relations
•HubungandengankomunitassetempatRelationships with Local Communities
•TransaksidenganRekanandanPemasokTransactions with Partners and Suppliers
•KebijakanPerlindunganAsetPerusahaanCompany Asset Protection Policy
•IntegritasdanAkurasiPembukuanIntegrity and Accuracy of Bookkeeping
•PelanggaranTerhadapKodeEtikViolations Against the Code of Conduct
•PengawasanKodeEtikSupervision of the Code of Conduct
•PelaksanaanPengendalianGratifikasiGratification Control
•PelaporanPengaduanAtasPelanggaranReport of Complaints on Violations
•Lain-LainOthers
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
96
Penerapan Kode Etik PerusahaanKode Etik Perusahaan mengikat dan berlaku untuk seluruh insan Perusahaan, baik pejabat, manajemen maupun karyawan. Untuk bisa memahami dan mentaati isi di dalamnya, maka setiap karyawan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris di PTPP diwajibkan untuk mengerti dan menghayati secara keseluruhan Kode Etik. Dengan internalisasi seperti itu, maka semangat dalam menjalankan Kode Etik sebagai landasan moral, sikap dan etika dalam bertindak dan berperilaku akan terjaga.
Secara terperinci Kode Etik Perusahaan mengatur hal-hal sebagai berikut:1. Ketaatan kepada hukum dan kebijakan Perusahaan:
Semua Insan Perusahaan, harus tunduk kepada ketentuan hukum dan peraturan yang ditetapkan dalam kebijakan Perusahaan, termasuk budaya dan nilai-nilai Perusahaan;a. Tidak diperkenankan melanggar hukum, peraturan
atau kebijakan Perusahaan untuk memenuhi target keuntungan;
b. Kriteria praktek suatu aktifitas yang dapat diterima, tidak hanya semata-mata dilihat dari praktek yang dijalankan oleh kompetitor atau pihak lain di pasar. Jika hukum dan/atau peraturan menjadi tidak relevan lagi atau jika para kompetitor tidak lagi mematuhinya, insan Perusahaan tetap tidak diijinkan untuk melanggarnya;
c. Dewan Komisaris, Direksi dan semua pejabat 1 (satu) level di bawah Direksi wajib mengisi dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK, sesuai peraturan yang berlaku;
d. Semua insan Perusahaan dan pihak-pihak yang mempunyai hubungan kontraktual dilarang melakukan insider trading;
e. Semua insan Perusahaan tidak boleh membocorkan rahasia Perusahaan yang berhubungan dengan kebijakan dan berpengaruh terhadap harga saham.
2. Terkait dengan Budaya Perusahaan, Manajemen telah merumuskan Nilai-Nilai Perusahaan yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. 36/SK/PP/DIR/2017 tanggal 04 Januari 2017 yang disingkat dengan sebutan “PPBID”, yaitu: Peduli, Profesional, Bersyukur, Integritas dan Disiplin. Nilai-nilai Perusahaan tersebut diharapkan melekat pada diri masing-masing Insan Perusahaan;
3. Hubungan dengan pihak luar/eksternal Hubungan yang dijalankan PTPP yang patut diperhatikan, antara lain: hubungan dengan komunitas setempat dalam hal penggunaan sumber daya dan transaksi dengan
Code of Conduct Implementation The Company's Code of Conduct is binding and applies to all members of the Company, whether officials, management or employees. To be able to understand and obey the contents in it, every employee, member of Board of Directors and member of Board of Commissioners in PTPP are required to understand and appreciate the overall Code of Conduct. With such internalization, the spirit in implementing the Code of Conduct as a moral foundation, attitudes and ethics in acting and behaving will be maintained.
In detail the Company's Code of Conduct regulates the following matters:1. Compliance with the regulations and policies of the
Company: All Company’s Personnel, must comply to the legal and regulatory provisions set out in the Company policies, including corporate culture and values; a. It is not permissible to violate laws, regulations or
Company policies to meet profit targets;
b. Criteria for practice of an acceptable activity are not only seen from the practices carried out by competitors or other parties on the market. If the laws and/or regulations become irrelevant or if the competitors no longer comply with them, the Company’s Personnel will still not be permitted to violate them;
c. Board of Commissioners, Board of Directors, and all the officials that are 1 (one) level under Board of Directors must fill out and submit the State Officials Wealth Report (LHKPN) to the KPK, in accordance with the applicable regulations;
d. All Company’s Personnel as well as the parties that have contractual relationships are prohibited from conducting insider trading;
e. All Company’s Personnel must not divulge the Company’s confidential related to the policies and influence the stock prices.
2. Related to the Corporate Culture, the Management has formulated Corporate Values as stated in the Board of Directors Decree No. 36/SK/PP/DIR/2017 dated January 4, 2017 which is abbreviated as “PPBID”, namely Caring, Professional, Grateful, Integrity and Discipline. The Company’s values are expected to be inherent in each of the Company’s Individuals;
3. Relationship with External PartyRelationships built by the Company are to be concerned, including: relations with local community in terms of resources use and transactions with partners and suppliers
STRUKTUR TATA KELOLA (102-18)Corporate Governance Sustainability
TATA KELOLA BERKELANJUTANCorporate Governance Sustainability
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 97
rekanan dan pemasok yang terkait dengan benturan kepentingan, suap, kontribusi dan aktivitas politik serta hadiah dan jamuan.
Upaya Penerapan dan Penyebaran Kode Etik
1. Sosialisasi Kode Etik Perusahaan senantiasa melakukan sosialisasi dalam penerapan Kode Etik kepada seluruh karyawan, mulai dari level operasional sampai kepada top management. Sosialisasi ini dimaksudkan agar seluruh insan Perusahaan senantiasa patuh terhadap Kode Etik. PTPP melakukan penegakan terhadap Kode Etik dengan melakukan pemantauan secara berkala terhadap penegakan Kode Etik dan menyediakan fasilitas bagi pengaduan terhadap pelanggaran Kode Etik;
2. Penandatangan Pakta IntegritasPerusahaan mewajibkan setiap karyawan dan manajemen Perusahaan untuk menandatangani Pakta Integritas mengenai kepatuhan terhadap Kode Etik untuk memastikan bahwa semua organ Perusahaan memiliki komitmen untuk membangun etika dan kultur bisnis yang sehat serta membangun pemahaman, kepedulian dan komitmen dari semua jajaran Perusahaan;
3. Management ReviewPerusahaan secara konsisten menyelenggarakan Management Review per triwulanan dalam rangka mengevaluasi kinerja Perusahaan dan melakukan internalisasi pelaksanaan etika bisnis sehingga terbentuk rasa memiliki dan dari semua pihak dalam Perusahaan serta memahami atas pelaksanaan pedoman dalam kegiatan sehari- hari;
4. Penegakan Kode EtikPenegakan terhadap pelanggaran Kode Etik dilakukan PTPP melalui penindakan secara serius yang dapat mengakibatkan tindakan indisipliner sesuai dengan peraturan Perusahaan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan Kode Etik menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Unit.
Jenis Sanksi Pelanggaran Kode EtikPelanggaran kode etik akan diberikan sanksi berupa surat peringatan yang dibuat oleh atasan pelanggar (Kepala Divisi dan Project Manager) dengan tembusan Kepala Divisi Pengelolaan Kapital Manusia. Adapun klasifikasi surat peringatan adalah sebagai berikut:
related to conflict of interest, bribery, political activity fund contributions, and gifts and entertainment.
Efforts to Implement and Disseminate the Code of Conduct1. Code of Conduct Socialization
The Company continues to socialize the implementation of Code of Conduct to all employees, from operational level to top management. This socialization is intended to ensure that all Company’s Personnel are always compliant with Code of Conduct. The Company enforces the Code of Conduct by periodically monitoring the enforcement of Code of Conduct and providing facilities for complaints of violations of Code of Conduct.
2. Integrity Pact Signing The Company requires every employee and management of the Company to sign the Integrity Pact regarding the compliance with the Company’s Code of Conduct to ensure that all organs of the Company are committed to building a sound business ethics and culture as well as building understanding, care and commitment from all parts of the Company.
3. Management ReviewThe Company consistently conducts Management Review on a quarterly basis in order to evaluate the Company's performance and internalize the implementation of business ethics so as to form a sense of ownership and from all parties in the Company and to understand the implementation of guidelines in daily activities;
4. Code Of Conduct Enforcement Code of Conduct enforcement refers to serious punishment for indisciple violation in accordance with the applicable laws and regulations. Code of Conduct compliance monitoring in the Company is the responsibility of every Head of Unit.
Types of Sanctions for Code of Conduct ViolationsThe code of conduct violations will be sanctioned in the form of warning letter issued by supervisor of violator (Division Head and Project Manager) with a copy to the Head of Human Capital Management Division. The classification of warning letters is as follows:
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
98
1. Surat Peringatan I: masa berlakunya 6 (enam) bulana. Kategori tindakan yang dapat dijatuhi Surat Peringatan
I antara lain:• Meninggalkan pekerjaan tanpa izin;• Tidak memenuhi tuntutan pekerjaan setelah
diberikan peringatan;• Memasuki tempat yang dilarang di lingkungan
Perusahaan;• Menolak untuk diperiksa secara medis;• Bekerja tanpa menggunakan seragam, sepatu,
alat-alat pendukung keselamatan kerja dan tanda pengenal;
• Bekerja tidak mengikuti WI dan Prosedur QHSE.b. Sanksi Surat Peringatan I
• Tidak diikutkan dalam program Perusahaan dan pengembangan;
• Sanksi administratif yang disesuaikan dengan relevansi dan bobot pelanggaran.
2. Surat Peringatan II: masa berlakunya 6 (enam) bulana. Kategori tindakan yang dapat dijatuhi Surat Peringatan
II antara lain;• Melakukan pelanggaran pada saat surat peringatan
pertama masih berlaku;• Tidak mematuhi peringatan atasan sehubungan
dengan pekerjaan;• Tindakan karyawan yang terbukti mengakibatkan
Property Damage/Lost Time Injury yang berdampak pada kerugian Perusahaan;
• Tindakan karyawan yang terbukti menggunakan material yang tidak sesuai spesifikasi teknis dan menimbulkan permasalahan.
b. Sanksi Surat Peringatan II• Sanksi yang diperoleh pada Surat Peringatan I;• Presentasi kepada penanggung jawab unit terkait
tindakan melanggar dengan membuat rencana perbaikan.
3. Surat Peringatan III: masa berlakunya 6 (enam) bulana. Kategori tindakan yang dijatuhi Surat Peringatan
III antara lain:• Melakukan pelanggaran pada saat surat peringatan
kedua masih berlaku;• Melakukan pelanggaran yang mengakibatkan
kerugian Perusahaan;• Menerima uang atau barang untuk tujuan yang
tidak diijinkan Perusahaan;• Melakukan intimidasi, menghasut, memfitnah
dan menghina karyawan lain di lingkungan Perusahaan. Bagi pelanggar Surat Peringatan III,
1. First Warning Letter: validity period is 6 (six) monthsa. The category of actions that can be subject to the
First Warning Letter include:• Leaving work without permission;• Does not meet job demands after being given a
verbal warning;• Entering prohibited places within the Company;
• Refusing to be medically examined;• Work without using uniforms, shoes, safety supporting
equipment and identification;
• Work does not follow WI and QHSE Procedures.b. Sanction of the First Warning Letter
• Not included in the Company's program and development;
• Administrative sanctions adjusted to the relevance and weight of the violation.
2. Second Warning Letter: the validity period is 6 (six) monthsa. The category of actions that can be subject to the
Second Warning Letter include;• Committing a violation when the first warning letter
is still valid;• Do not obey superiors' warnings regarding work;
• Employee actions that have been proven to cause Property Damage/Lost Time Injury which have an impact on the Company's losses;
• Employee actions that have been proven to use materials that do not meet technical specifications and cause problems.
b. Sanction of the second Warning Letter• Sanctions obtained on the first Warning Letter;• Presentation to the person in charge of the unit
regarding violations by making corrective plans.
3. Third Warning Letter: the validity period is 6 (six) monthsa. The category of actions that can be subject to the
Third Warning Letter include:• Committing a violation when the second warning
letter is still valid;• Committing violations that result in Company losses
;• Receiving money or goods for purposes that are
not permitted by the Company;• Intimidating, inciting, defaming and insulting other
employees in the Company. For violators of the third Warning Letter, sanctions will be imposed
STRUKTUR TATA KELOLA (102-18)Corporate Governance Sustainability
TATA KELOLA BERKELANJUTANCorporate Governance Sustainability
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 99
maka diberlakukan sanksi skorsing (pemberhentian sementara).
b. Sanksi Surat Peringatan III• Sanksi yang diperoleh pada Surat Peringatan I;• Presentasi kepada penanggung jawab unit terkait
tindakan melanggar dengan membuat rencana perbaikan;
• Tidak diikutkan program promosi;• Demosi (turun jabatan);• Masuk dalam masa pembinaan minimal 6 (enam)
bulan;• Skorsing (pemberhentian sementara).
Jumlah Pelanggaran Kode Etik dan Sanksi yang DijatuhkanJika terjadi pelanggaran-pelanggaran Code of Conduct, Perusahaan akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang yang berlaku. Selama tahun 2019 terdapat 5 (lima) kasus pelanggaran Kode Etik dan telah dilakukan penindakan oleh Divisi HCM. Sanksi yang diberikan selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:
Jenis SanksiType of Sanction
TeguranWarning
Surat Peringatan PertamaFirst Warning Letter
Surat Peringatan KeduaSecond Warning Letter
Surat Peringatan Ketiga berupa Sanksi AdministrasiThird Warning Letter in the form of Administrative Sanction
Surat Peringatan Ketiga berupa Pengunduran DiriThird Warning Letter in the form of Resignation
JumlahTotal
Bobot PelanggaranWeight of Violation
RinganMinor
- 4 - - - 4
SedangMedium
- - 1 - - 1
BeratMajor
- - - - - -
Jumlah
Total- - - - - 5
(temporary dismissal).
b. Sanction of Third Warning Letter• Sanctions obtained on the First Warning Letter;• Presentation to the person in charge of the unit
regarding violations by making corrective plans;
• Not included in promotion program;• Demotion;• Enter a guidance period of at least 6 (six) months;
• Suspension
Number of Code of Conduct Violations and Sanctions If violations of Code of Conduct occur, the Company will impose sanctions in accordance with applicable regulations. During 2019, there were 5 (five) cases of violation of Code of Conduct and actions taken by HCM Division. Sanctions imposed during 2019 are as follows:
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
100
Tabel Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik 2018-2019Code of Conduct Violations Settlement in 2018-2019
Penyimpangan Internal dalam 1 Tahun
Internal Deviations in 1 Year
Jumlah Kasus yang Dilakukan olehNumber of cases committed by
ManajemenManagement
Karyawan TetapPermanent Employee
Karyawan Tidak TetapNon-Permanent Employee
2019 2018 2019 2018 2019 2018
Telah DiselesaikanHas been resolved
- - 5 4 - -
Dalam proses penyelesaian internalIn the process of internal
- - - - - -
Belum diupayakan PenyelesaiannyaSettlement has not yet been sought
- - - - - -
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukumHas been followed up through a legal process
- - - - - -
Jumlah Penyimpangan
Total Deviations- - 5 4 - -
sistem PeLaPoran PeLanggaran
Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System/WBS) merupakan bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah terjadinya praktik penyimpangan. WBS menjadi sebuah sistem yang mendukung penegakan implementasi Kode Etik Perusahaan, sebagai saluran pelaporan terhadap pelanggaran kode etik. Hal tersebut diharapkan mampu menekan risiko akibat adanya internal fraud di lingkungan Perusahaan.
Pedoman pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran di PTPP mengacu pada Surat Keputusan Direksi PTPP No. 75/SK/PP/DIR/2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang Perubahan Tim Pelaksana Penerapan Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System) PTPP.
Tujuan dari adanya Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah sebagi berikut:1. Menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong
pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial dan dapat merusak citra Perusahaan serta mengurangi kerugian yang terjadi karena pelanggaran melalui deteksi dini;
2. Menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik serta mengurangi risiko yang dihadapi
WhistLebLoWing system
The Whistleblowing System (WBS) is a part of the internal control system in preventing the occurrence of irregularities. WBS is a system that supports the enforcement of the Company’s Code of Conduct, as a channel for reporting violations of code of conduct. This is expected to reduce risk due to internal fraud within the Company.
The guidelines for implementing the Whistleblowing System at PTPP refers to PTPP Tbk’s Board of Directors Decree No. 75/SK/PP/DIR/2017 dated July 10, 2017 concerning the Amendments to the Implementation Team of Whistleblowing System of PTPP Tbk.
The purposes of Whistleblowing System are:
1. Creating a conducive climate and encouraging reporting on matters that can cause financial or non-financial losses and can damage the Company’s image as well as reducing losses incurred due to violations through early detection;
2. Dealing with violation issues internally first, before expanding into public related violation problem, and reducing the risks faced by the Company, resulting from
STRUKTUR TATA KELOLA (102-18)Corporate Governance Sustainability
TATA KELOLA BERKELANJUTANCorporate Governance Sustainability
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 101
Perusahaan, akibat dari pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja dan reputasi;
3. Mempermudah manajemen dalam menangani laporan-laporan pelanggaran secara efektif dan sekaligus melindungi kerahasiaan identitas pelapor serta tetap menjaga kerahasiaan informasi dalam arsip khusus yang dijamin keamanannya;
4. Meningkatnya reputasi Perusahaan di mata pemangku kepentingan (stakeholders), regulator dan masyarakat umum.
PTPP telah membangun dan melaksanakan kebijakan Whistleblowing System agar dapat mendukung terselenggaranya GCG dan meningkatkan kepatuhan penyelenggara Perusahaan terhadap ketentuan dan standar etika yang berlaku serta mencegah tindakan pelanggaran di Perusahaan.
Lingkup pengaduan yang akan ditindaklanjuti oleh WBS adalah pelanggaran terhadap Etika Usaha, penyimpangan dari peraturan dan perundangan yang berlaku, benturan kepentingan atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain di luar Perusahaan dan gratifikasi.
Mekanisme Penyampaian Pelaporan PelanggaranMekanisme penyaluran pengaduan penyimpangan oleh Pelapor pada dasarnya dilakukan melalui jalur formal yaitu melalui pengaduan/penyingkapan secara langsung kepada Fungsi Internal Audit sebagai pengelola WBS.1. Insan Perusahaan agar melaporkan secara tertulis kepada
Pengelola WBS jika mengetahui terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan Perusahaan;
2. Laporan pengaduan disampaikan kepada Pengelola WBS melalui sarana/media sebagai berikut:a. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada
Perusahaan c.q Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran, dengan cara diantar langsung, dikirim melalui e-mail dan faksimile yang khusus diperuntukkan media Sistem Pelaporan Pelanggaran, atau melalui pos ke Perusahaan;
b. Disampaikan ke alamat resmi:Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran Whistleblowing Manager TeamPT PP (Persero) TbkPlaza PP - Wisma Subiyanto Lantai 3Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57Pasar Rebo, Jakarta 13760 – IndonesiaEmail: [email protected]
c. Pengaduan Pelanggaran secara tertulis harus
violations both in terms of finance, operations, law, work safety, and reputation;
3. Facilitating the Management in handling violation reports effectively, and at the same time, protecting the confidentiality of the whistleblower’s identity, as well as maintaining the confidentiality of information in special archives that are guaranteed to be secure;
4. Increasing the Company’s reputation in the eyes of the stakeholders, regulators and the general public.
PTPP has built and implemented a Whistleblowing System policy in order to support the implementation of GCG and increase compliance of Company administrators with applicable ethical standards and regulations and prevent violations in the Company.
The scope of complaints that will be followed up by the WBS is a violation of Business Ethics, violation of applicable rules and regulations, conflict of interest or misuse of position for other interests outside the Company, as well as gratification.
Whistleblowing System Mechanism The whistleblowing system mechanism by whistleblower is basically carried out through formal channel, namely through complaints/disclosures directly to the Internal Audit Unit Function as the manager of WBS.1. Whistblower make a written report to the WBS Manager
if they know of a violation in the implementation of Company's activities;
2. WBS Report is submitted to the WBS Manager through the following facilities/media:a. Delivering an official letter addressed to the Company
c.q WBS Manager Team, by direct delivery, sent by e-mail and facsimile specifically for the WBS media, or by mail to the Company;
b. Delivered to official address: Whistleblowing Manager TeamPT PP (Persero) TbkWisma Subiyanto Building, 3rd floorJl. LetjenTB Simatupang No. 57 Pasar Rebo, East JakartaJakarta 13760. IndonesiaEmail: [email protected]
c. Written WBS report must be accompanied by a
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
102
dilengkapi fotokopi identitas dan bukti pendukung seperti dokumen yang berkaitan pelanggaran yang akan disampaikan;
d. Pelapor anonim dapat diterima tetapi tidak ada kewajiban Perusahaan untuk memberikan tanggapan karena akan terdapat kesulitan untuk melakukan komunikasi dan klarifi kasi atas laporannya tersebut sehingga ada kemungkinan laporan tidak dapat diproses Iebih lanjut;
e. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran menerima dan menyaring laporan Pengaduan Pelanggaran yang diterima, apakah terdapat Indikasi awal atau sesuai dengan kriteria laporan Sistem Pelaporan Pelanggaran dan dapat ditindak lanjuti:• Pihak pelapor beridentitas;• Terdapat permasalahan tindak pelanggaran;• Siapa yang terlibat, tempat dan tanggal peristiwa;• Kerugian yang ditimbulkan;
Bila YA laporan Pengaduan diteruskan untuk ditindaklanjuti, bila TIDAK proses Sistem Pelaporan Pelanggaran selesai.
f. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran akan melakukan pemeriksaan awal/verifikasi terhadap laporan Pengaduan Pelanggaran: menemukan bukti-bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan terlapor. Hasil investigasi awal tersebut dilaporkan kepada: Direksi (jika terlapor Anggota Dewan Komisaris/ organ pendukung Dewan Komisaris); Dewan Komisaris (jika terlapor Anggota Direksi); Direksi (jika terlapor Karyawan), untuk dilakukan investigasi dan penanganan lebih lanjut;
g. Direksi/Dewan Komisaris menetapkan rekomendasi apakah akan dilakukan investigasi lanjutan oleh Satuan Pengawasan Intern. Satuan Pengawasan Intern melakukan langkah lebih lanjut atas hasil verifikasi awal dan melaporkan hasilnya kepada Direksi/ Dewan Komisaris;
h. Dari laporan tersebut, Direksi/Dewan Komisaris menetapkan rekomendasi tindakan selanjutnya. Bila tidak terbukti atau selesai, maka laporan Pengaduan akan ditutup. Apabila Pengaduan tersebut terbukti atau memerlukan tindak lanjut, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku atau diteruskan kepada pihak penyidik untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
i. Seluruh proses Sistem Pelaporan Pelanggaran harus terdokumentasi dengan baik dan reliable (dapat dipertanggungjawabkan).
photocopy of identity and supporting evidences such as documents relating to the violation to be delivered;
d. An anonymous whistleblower can be accepted but there is no obligation of the Company to provide a response because there will be difficulties in communicating and clarifying the report so there is a possibility that the report cannot be processed further;
e. The WBS Manager Team accepts and screens WBS report that is received, whether there is an initial indication or in accordance with the WBS report and can be followed up:
• Whistblower has an identity;• There are problems of violations;• Who was involved, place and date of the event;• Losses incurred;
If YES, the WBS report is forwarded for further action, if NO, the WBS reporting process is finished.
f. The WBS Manager Team will conduct an initial inspection/verification of WBS Report: finding evidence related to the violations committed by the reported. The results of initial investigation are reported to: Board of Directors (if reported party is a Member of Board of Commissioners/supporting organs of Board of Commissioners); Board of Commissioners (if reported party is a Member of Board of Directors); Board of Directors (if reported party is an employee), for further investigation and handling;
g. Board of Directors/Board of Commissioners determines the recommendation of further investigation by Internal Audit Unit. Internal Audit Unit takes further steps on the results of initial verification and reports the results to Board of Directors/Board of Commissioners;
h. From the report, Board of Directors/Board of Commissioners determines the recommendations for further action. If it is not proven or finished, the WBS report will be closed. If the WBS report is proven or requires further action, it will be subject to sanctions in accordance with applicable provisions or forwarded to the investigator for further processing in accordance with applicable rules and regulations;
i. The whole process of the WBS must be well-documented and reliable (accountable).
STRUKTUR TATA KELOLA (102-18)Corporate Governance Sustainability
TATA KELOLA BERKELANJUTANCorporate Governance Sustainability
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 103
Perlindungan bagi Pelapor dan TerlaporFungsi pengelola WBS wajib menjaga kerahasiaan Pelapor dengan menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan, yaitu:1. Dalam melakukan proses tindak lanjut atas setiap pengaduan/
penyingkapan wajib mengedepankan kerahasiaan,asas praduga tidak bersalah dan profesionalisme;
2. Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya oleh Perusahaan;
3. Perusahaan menjamin perlindungan terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama Pelapor menjaga kerahasiaan kasus yang diadukan kepada pihak manapun;
4. Perlindungan ini juga berlaku bagi pekerja yang melaksanakan investigasi maupun pihak- pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan/ penyingkapan.
Penanganan Pengaduan (Sanksi dan Apresiasi)1. Apabila hasil investigasi menyimpulkan pengaduan yang
disampaikan mengandung unsur tidak ada niat baik, menyampaikan bukti palsu, ada unsur kedengkian, tanpa dasar yang jelas, maka Pelapor dapat digugat balik atau dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Untuk Pelapor yang beriktikad baik, Perusahaan juga dapat menyediakan perlindungan hukum sesuai peraturan yang berlaku;
3. Perusahaan dapat memberikan penghargaan kepada pelapor atas pelanggaran yang dapat dibuktikan sehingga aset/keuangan Perusahaan dapat diselamatkan. Penghargaan diberikan melalui kebijakan Direksi dengan tetap memperhatikan aspek kerahasiaan atau perlindungan Pelapor;
4. Terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Terlapor yang tidak terbukti melakukan pelanggaran, ada kewajiban Perusahaan untuk mengembalikan nama baik atau rehabilitasi.
Pihak yang Mengelola PengaduanDireksi membentuk Tim Pengelola Whistleblowing System yang diketuai oleh Kepala SPI.
Protection For Whistleblower and Reported PartyWBS manager’s function is to protect whistleblower confidentiality by upholding confidentiality principle, among others: 1. Promote confidentiality, presumption of innocence and
professionalism principle in carrying out the follow-up process for every report submission/disclosure;
2. The whistleblower’s identity confdentiality is guaranteed by the Company.;
3. The Company guarantees protection for the Whistleblower from any threat, intimidation, punishment or other displeased manner from any party as long the Whistleblower protects confdentiality of the case reported from any party;
4. The protection is also applied for the employees who carrying out investigation or other parties giving information related to the violation reporting/disclosure.
WBS Settlement (Sanctions and Appreciation)1. If the investigation results conclude that the WBS report
submitted contains elements of bad intentions, submit false evidence, there is an element of malice, without a clear basis, then the whistblower may be sued back or subject to sanctions in accordance with applicable provisions;
2. For the whistblowers in good faith, the Company can also provide legal protection in accordance with applicable regulations;
3. The Company can reward whistblower for proven violations so that the Company's assets/finances can be saved. The award is given through the Board of Directors' policy while still observing the confidentiality or protection aspects of the whistblower;
4. If the reported party is proven to have committed violations, he/she is subject to sanctions in accordance with the provisions in force;
5. If the reported party is not proven to have committed violations, the Company has an obligation to restore his/her good name or rehabilitation.
Whistleblowing Manager TeamBoard of Directors formed the Whistleblowing Manager Team chaired by Head of SPI.
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
104
Ketua Tim Team Leader
Kepala Biro SPISVP, Head of Internal Audit Bureau
Sekretaris merangkap AnggotaSecretary concurrently Member
Kepala Divisi Pengelolaan KapitalSVP, Head of HCM Division
AnggotaMember
Kepala Biro MR & LegalSVP, Head of MR & Legal Bureau
AnggotaMember
Kepala Biro Sekretaris Perusahaan
SVP, Head of Corporate Secretary Bureau
Hasil Penanganan Pengaduan Pelanggaran Tahun 2019Selama tahun 2019, Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran PTPP tidak menerima laporan pengaduan pelanggaran.
Media PenyampaianSubmission Media
2019 2018
SuratMail
- -
Email - -
Website - -
SMS - -
Lain-lainOthers
- -
JumlahTotal
- -
Status LaporanReport Status
2019 2018
Laporan Dalam ProsesReport in Process
- -
Laporan yang Selesai DitindaklanjutiFollow Up Reports
WBS Results in 2019
During 2019, PTPP WBS Manager Team did not receive any WBS report.
STRUKTUR TATA KELOLA (102-18)Corporate Governance Sustainability
TATA KELOLA BERKELANJUTANCorporate Governance Sustainability
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 105
Status LaporanReport Status
2019 2018
Laporan Tidak TerbuktiNon-Proven Report
- -
Laporan dengan Tindak LanjutReport with Follow Up
- -
Jumlah
Total- -
PengendaLian gratifiKasi
Bagi Perusahaan, gratifikasi merupakan penerimaan yang berkaitan dengan jabatan dan bertentangan tugas pokok dan fungsi. Gratifikasi memiliki tujuan dan maksud untuk mempengaruhi kebijakan dalam pengambilan keputusan, antara lain:
a. Fee Marketing;b. Uang Pelicin, uang pulsa dan uang lainnya;c. Hadiah/Cinderamata/Bingkisan dari Pihak Lain untuk
kepentingan Insan Perusahaan;d. Parcel dan atau bingkisan hari-hari keagamaan;e. Uang transportasi, tiket dan akomodasi perjalanan
dinas dari pihak lain yang tidak tertuang dalam kontrak kerja;
f. Diskon/potongan harga/pemberian atau keuntungan lainnya dari pihak lain yang diberikan secara tidak wajar untuk kepentingan Insan Perusahaan.
Setiap insan Perusahaan wajib mendukung pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi. Kebijakan pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi diatur secara tersendiri dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Kode Etik Perusahaan.
Pedoman Pengendalian GratifikasiSebagai tindak lanjut penandatanganan komitmen antara Perusahaan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai penerapan program pengendalian gratifikasi, pada tanggal 26 Februari 2015, Direksi mengeluarkan Surat Keputusan Direksi PTPP No. 011/SK/PP/DIR/2015 tentang Pemberlakuan Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan PTPP dan saat ini sudah direview berdasarkan Surat Keputusan Direksi PTPP No. 33/SK/PP/DIR/2017 tanggal 02 Maret 2017. Dalam hal ini, Perusahaan memberlakukan pedoman gratifikasi, penolakan, penerimaan dan pemberian hadiah atau cinderamata dan hiburan (entertainment) serta membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi yang dipimpin
gratification controL
The Company views gratifcation as reward related with position and violating main duty and function. Gratifcation has purposes and objectives to infuence decision making policy, including:
a. Marketing Fee; b. Kickbacks, voucher allowance and other fee; c. Gift/Reward/Souvenir from any party for the interest
of Company’s Personnel; d. Parcel or gift for religious holiday; e. Transportation, airfare ticket and business trip
accomodation from other party excluded in working contrct;
f. Discount/rebate/other reward/benefit from other parties that is unfairly administered for the interst of Company’s Personnel.
Every Company’s Personnel must support the implementation of Gratification Control. The implementation of Gratifcation Control policy is regulated separately, and is an integral part in the implementation of Company’s Code of Conduct.
Gratification Control Guidelines As a follow up to the signing of a commitment between the Company and the Corruption Eradication Commission (KPK) regarding the implementation of Gratification control program on February 26, 2015, Board of Directors issued the Decree No. 011/ SK/PP/DIR/2015 concerning the Enforcement of Guidelines for Gratification Control and Establishment of Gratification Control Unit in PT PP and currently has been reviewed based on Decree of PTPP’s Board of Directors No. 33/SK/PP/DIR/2017 dated March 2, 2017. In this case, the Company enforces Gratification guidelines, rejection, acceptance and granting of souvenirs and gifts or entertainment, as well as forming Gratification Control Unit (UPG) which is led by the Director of Finance
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
106
oleh Direktur Keuangan dan Pengelolaan Kapital Manusia.
Adapun tugas dan tanggung jawab UPG antara lain meliputi:1. UPG berwenang melakukan penelaahan dan menyampaikan
laporan hasil penelaahan atas laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi kepada KPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima oleh UPG;
2. UPG dapat memberikan usul kepada KPK berdasarkan hasil penelaahan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi untuk ditindaklanjuti penanganannya;
3. UPG dapat berkoordinasi dengan unit kerja yang terkait dalam penelaahan gratifikasi;
4. Tata cara penelaahan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis Ketua UPG;
5. UPG wajib menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan gratifikasi yang dikelola UPG setiap bulan kepada KPK;
6. UPG wajib menyampaikan laporan rekapituasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian gratifikasi kepada Direksi secara periodik setiap 3 (tiga) bulan;
7. UPG wajib merahasiakan Pelapor penerima gratifikasi;8. Menerima laporan gratifikasi dari Insan Perusahaan
dan meminta pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam kegiatan pemilahan kategori gratifikasi kepada Pelapor;
9. Melakukan koordinasi, konsultasi dan surat- menyurat kepada KPK atas nama Perseroan dalam pelaksanaan pedoman pengendalian gratifikasi;
10. Memantau tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi tidak dianggap suap terkait kedinasan oleh penerima;
11. Meminta data dan informasi kepada unit kerja dan atau Insan Perusahaan terkait pemantauan penerapan pengendalian gratifikasi oleh Insan Perusahaan;
12. Melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya gratifikasi di lingkungan Perusahaan;
13. Mengusulkan kebijakan pengelolaan, pembentukan lingkungan anti gratifikasi dan pencegahan korupsi di lingkungan Perusahaan;
14. Melakukan sosialisasi pedoman pengendalian gratifikasi;15. Dalam hal penerimaan gratifikasi ditetapkan oleh KPK
untuk dikelola Perusahaan; maka UPG dapat menentukan pemanfaatannya yaitu:
and Human Capital Management.
The duties and responsibilities of UPG include: 1. UPG has the authority to review and submit reports on the
review of reports on receipt and rejection of gratification to the KPK no later than 7 (seven) working days after the gratification report is received by UPG;
2. UPG can give suggestions to the KPK based on the results of reviewing the reports on gratification receipts and rejections to be followed-up;
3. UPG can coordinate with the relevant work units in reviewing gratuities;
4. The reviewing procedure is further regulated in the technical guidelines of Head of UPG;
5. UPG is required to submit a report on the recapitulation of handling and follow-up of reports of gratification receipt managed by UPG each month to the KPK;
6. UPG is required to submit recapitulation reports and follow-up reports on Gratification to the Board of Directors every 3 (three) months;
7. UPG must keep the reporter of gratification confidential.; 8. Taking reports of gratification from the Employees and
request the fulfillment of required documents in the activity of sorting gratification categories to the reporter;
9. Coordinating, consulting and correspondence to the KPK on behalf of the Company in implementing the gratification control guidelines;
10. Monitoring follow-up on the use of gratification receipts that is not considered as a bribe related to the work of the recipient;
11. Request data and information from the work units and/or Company’s Personnel in relation with monitoring the implementation of gratification control by Company’s Personnel;
12. Conduct a study of the potential points of gratification in the Company;
13. Propose management policies, establish an anti-gratification environment and prevent corruption in the Company;
14. Socialize the gratification control guidelines; 15. In the event that the acceptance of gratification is determined
by the KPK to be managed by the Company, UPG can determine its utilization, namely:
STRUKTUR TATA KELOLA (102-18)Corporate Governance Sustainability
TATA KELOLA BERKELANJUTANCorporate Governance Sustainability
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 107
a. Dimanfaatkan oleh Perusahaan untuk keperluan penyelenggaraan operasional Perusahaan;
b. Disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya;
c. Dikembalikan kepada pemberi gratifikasi;d. Dikembalikan kepada penerima gratifikasi dane. Dimusnahkan;f. Penentuan pemanfaatan penerimaan gratifikasi
diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis Ketua UPG.
Sosialisasi Kebijakan GratifikasiDengan terbitnya surat edaran KPK No B.2974/01- 13/07/2014 tanggal 8 Juli 2014 perihal Himbauan Gratifikasi Menjelang Hari Raya dan Peraturan Menteri BUMN No. PER 05/MBU/2014 tentang Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian BUMN, serta dalam rangka menyempurnakan kebijakan gratifikasi yang disampaikan dalam Buku Kode Etik, maka Perusahaan telah menjalankan sosialisasi tentang gratifikasi selama tahun 2019.
Laporan Gratifikasi Tahun 2019Selama tahun 2019, UPG tidak menerima laporan terkait gratifikasi di PTPP sehingga tidak ada tindak lanjut penanganan kasus gratifikasi.
a. Used by the Company for the operational needs of the Company;
b. Donated to social foundations or other social institutions,
c. Returned to the gratification grantor; d. Returned to the gratification receiver, and e. Destroyed. f. Determination of received gratification utilization is
further regulated in the technical guidelines of Head of UPG.
Gratification Policy Socialization With the issuance of KPK circular letter No. B.2974/01-07/07/2014 dated July 8, 2014 concerning Gratification Appeal on Religious Holiday and Minister of SOE Regulation No. PER 05/MBU/2014 concerning Gratification Control Program in the Environment of Ministry of SOEs, and in order to improve the gratification policy presented in the Code of Conduct, the Company has carried out socialization on gratification during 2019.
Gratification Report in 2019During 2019, UPG did not receive any gratification report at PTPP so there was no follow-up on handling gratification cases.
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
108
MEMBANGUN INFRASTRUKTUR, MEMBANGUN INDONESIABuilding Infrastructure, Building Indonesia
tinjauan eKonomi gLobaL dan nasionaL Perekonomian global tahun 2019 mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya. Hal itu, antara lain, tercermin dari data industri serta perdagangan di pasar global yang cenderung rendah. Perlambatan itu dikuatkan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi global oleh Bank Dunia. Lembaga internasional ini sempat menyampaikan proyeksi sebesar 2,9% pada awal tahun 2019. Namun, setengah tahun kemudian, Bank Dunia merevisi proyeksi tersebut menjadi 2,6%. Dengan revisi ini, maka pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2019 turun signifikan dibanding tahun 2018, yang mencapai 3%.
Melambatnya pertumbuhan ekonomi global berdampak pada perekonomian Indonesia. Dalam forum Indonesia Economic Quarterly di Jakarta, pertengahan Desember 2019, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 adalah sebesar 5%, lalu naik menjadi 5,1% pada tahun 2021. Angka 5% merupakan revisi proyeksi sebelumnya, yaitu 5,1%.
Selain terkait melambatnya perekonomian global, Bank Dunia melakukan revisi pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan sejumlah faktor, di antaranya konsumsi secara
gLobaL and nationaL economic revieW The global economy in 2019 experienced a slowdown compared to the previous year. This was reflected in, among others, industry and trade data on global market which tended to be low. The slowdown was strengthened by the World Bank's projected global economic growth. This international institution had delivered a projection of 2.9% at the beginning of 2019. However, half a year later, the World Bank revised the projection to 2.6%. With this revision, the world economic growth in 2019 dropped significantly compared to 2018, which reached 3%.
Slowing global economic growth has an impact on the Indonesian economy. In the Indonesia Economic Quarterly forum in Jakarta, mid-December 2019, the World Bank estimated Indonesia's economic growth in 2019 to be 5%, then rose to 5.1% in 2021. The 5% figure is a revised previous projection at 5.1%.
Apart from the slowing down of global economy, the World Bank’s revision regarding Indonesia's economic growth based on a number of factors, including slowing total consumption,
MEMBANGUN INFRASTRUKTUR, MEMBANGUN INDONESIABuilding Infrastructure, Building Indonesia
KINERJA EKONOMI BERKELANJUTANSustainable Economic Performance
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 109
total melambat, terutama akibat perlambatan konsumsi pemerintah. Sementara itu, investasi dan ekspor Indonesia melemah. Proyeksi lembaga internasioanl ini lebih rendah dibanding target pemerintah, seperti disampaikan dalam Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN 2019 yaitu sebesar 5,3%.
Secara riil, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 adalah 5,02%, turun dibanding tahun 2018 yang tercatat sebesar 5,17% pencapaian terbaik sejak tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi 2019 banyak ditopang oleh permintaan domestik yang tetap terjaga sedangkan ekspor menurun sejalan dengan melambatnya permintaan global dan menurunnya harga komoditas global.
Ada 17 (tujuh belas) lapangan usaha yang menyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia, salah satunya adalah lapangan usaha konstruksi, termasuk di dalamnya infrastruktur. BPS mencatat, lapangan usaha konstruksi pada tahun 2019 tumbuh 5,76%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, pencapaian tersebut turun apabila dibanding dengan tahun 2018, yang pertumbuhannya mencapai 6,09%. (103-2)
Kinerja PtPP tahun 2019
Perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019, yang ditandai dengan turunnya pertumbuhan lapangan usaha konstruksi, turut berpengaruh terhadap kinerja dan pencapaian target yang telah ditetapkan oleh PTPP dalam RKAP 2019. Sebab, bidang usaha Perusahaan sebagian di antaranya berkaitan dengan konstruksi, seperti bangunan/gedung, jalan/jembatan, pengairan, pelabuhan dan sebagainya. [6.a]
Pada tahun 2019, Perseroan membukukan pendapatan usaha sebesar Rp24,66.triliun, turun dibandingkan tahun 2018 dengan pendapatan sebesar Rp 25,12 triliun. Pencapaian pendapatan usaha tersebut adalah 84,00% dari RKAP 2019, yaitu sebesar Rp29,36 triliun. Setelah dikurangi dengan beban dan kewajiban, termasuk pajak, pada tahun pelaporan, PTPP membukukan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp1,21 triliun, turun dibandingkan tahun 2018, yang berhasil mencatatkan laba sebesar Rp1,96 triliun. Pencapaian laba bersih tahun berjalan ini adalah 79,51% dari RKAP 2019, yaitu sebesar Rp1,52 triliun [6.b.1)]
Sumber pendapatan bidang-bidang usaha dan persentase sumbangannya pada Perusahaan selama tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut:
mainly due to slowing government consumption. Meanwhile, Indonesia's investment and exports were weakening. The projection of this international institutions is lower than the government's target, as stated in the Macroeconomics Basic Assumptions of the 2019 APBN at 5.3%.
In reality, according to the Central Statistics Agency (BPS), Indonesia's economic growth in 2019 was 5.02%, down from 2018 at 5.17%, which was the best achievement since 2014. The economic growth in 2019 was largely supported by maintained domestic demand while exports was declining in line with slowing global demand and falling global commodity prices.
There are 17 business sectors that support Indonesia's economic growth, one of which is the construction business, including infrastructure. BPS noted, the construction business in 2019 grew 5.76%, higher than the national economic growth. However, this achievement decreased when compared with 2018, in which the growth reached 6.09%. (103-2)
PtPP Performance in 2019
The slowdown in Indonesia's economic growth in 2019, which was marked by a decline in the growth of construction business, also influenced the performance and achievement of targets set by PTPP in 2019 RKAP. Because, some of the Company's lines of business are related to construction, such as buildings, roads/bridges, irrigation, ports and so on. [6.a]
In 2019, the Company recorded revenues of Rp 24.66 trillion, decreased from 2018 with revenues of Rp 25.12 trillion. This achievement of revenues was 84.00% of the 2019 RKAP, amounting to Rp29.36 trillion. After deducting expenses and liabilities, including taxes, in the reporting year, PTPP posted a net profit for the year of Rp1.21 trillion, down from 2018, which recorded a profit of Rp1.96 trillion. This year's net profit achievement was 79.51% of the 2019 RKAP, amounting to Rp1.52 trillion [6.b.1)]
Sources of revenue from business segments and the percentage of contribution to the Company in 2019 are presented in the following table:
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
110
Based on the performance as mentioned above, the achievement of direct economic value generated and economic value distributed experienced a correction compared to the previous year. The distributed economic value is the economic benefits provided by the Company to stakeholders, such as tax payments, dividends, payments to suppliers, and the realization of funds for the Partnership and Community Development Program (PKBL) as one form of the realization of Corporate Social Responsibility (CSR). The direct economic value generated and distributed by the Company in 2019 is as follows: (103-3, 201-1)
Jumlah dan Kontribusi Segmen Terhadap Pendapatan Usaha PTPPAmount and Contribution of Segment to PTPPs’ Revenues
Segmen PrimerPrimary Segment
2019 2018Kenaikan (Penurunan)
Increase (Decrease)
Jumlah(Rp-juta)Amount
(Rp-million)
Kontribusi(%)
Contribution(%)
Jumlah(Rp-juta)Amount
(Rp-million)
Kontribusi(%)
Contribution(%)
Nominal(Rp-juta)Nominal
(Rp-million)
Persentase(%)
Percentage(%)
(1) (2) (3) (4) (4 = 3-1) (5 = 4/3)
KonstruksiConstruction
21.844.265 88,58% 20.365.772 81,08% 1.478.493 7,26%
EPC 2.956.397 11,99% 4.064.382 16,18% (1.107.985) -27,26%
Properti dan RealtiProperty and Realty
2.735.885 11,09% 2.692.077 10,72% 43.808 1,63%
PracetakPrecast
611.741 2,48% 634.381 2,53% (22.640) -3,57%
PeralatanEquipment
375.329 1,52% 382.539 1,52% (7.210) -1,88%
EnergiEnergy
81.455 0,33% 132.732 0,53% (51.277) -38,63%
EliminasiElimination
(3.945.073) -16,00% (3.152.323) -12,55% (792.750) 25,15%
Jumlah Pendapatan UsahaTotal Revenues
24.659.999 100,00% 25.119.560 100,00% (459.561) -1,83%
Berdasarkan kinerja seperti tersebut di atas, maka pencapaian nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan nilai ekonomi yang didistribusikan mengalami koreksi dibanding tahun sebelumnya. Nilai ekonomi yang didistribusikan adalah manfaat ekonomi yang diberikan Perusahaan kepada para pemangku kepentingan, seperti pembayaran pajak, dividen, pembarayan untuk pemasok, maupun realisasi dana untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagai salah satu bentuk perwujudan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR). Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan Perusahaan tahun 2019 selengkapnya adalah sebagai berikut: (103-3, 201-1)
MEMBANGUN INFRASTRUKTUR, MEMBANGUN INDONESIABuilding Infrastructure, Building Indonesia
KINERJA EKONOMI BERKELANJUTANSustainable Economic Performance
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 111
tabeL niLai eKonomi Langsung yang dihasiLKan dan didistribusiKan
UraianDescription
2019 2018
Nilai Ekonomi Langsung yang Dihasilkan Direct Economic Value Generated
Pendapatan Income
24.659.999 25.119.560
Bagian laba ventura bersamaShare in profit of joint venture
200.195 418.283
Bagian laba entitas asoasiasiShare in profit of associates
(107.893) 65.670
Pendapatan lainnyaOther income
281.760 470.317
Keuntungan pembelian diskonBargain purchase
- 289.994
Laba atas pelepasan entitas anakProfit on release of subsidiary
92.591 -
Total Nilai Ekonomi Langsung yang DihasilkanTotal Direct Economic Value Generated
25.126.652 26.363.321
Nilai Ekonomi yang Didistribusikan Economic Value Distributed
Beban Pokok PendapatanCost of Revenue
(21.174.884) (21.647.992)
Beban Usaha, termasuk beban karyawan, beban pemasaran dan lain-lainOperating Expenses, including employee expenses, marketing expenses and others
(828.429) (843.164)
Beban penurunan nilai piutang Impairment of receivables
(120.193) (235.959)
Beban pendanaan (bunga)Financing expenses (interest)
(782.155) (759.838)
Beban lainnyaOther expenses
(125.854) (64.366)
Beban pajak finalFinal tax expenses
(785.067) (809.416)
Beban Pajak Penghasilan - BersihNet Income Tax Expenses
(31.493) (44.098)
Pembayaran DividenDividend Payment
(300.397) (290.628)
Beban penurunan nilai persediaanImpairment costs of inventory
(14.254) -
Penurunan nilai atas aset proyek konsesiImpairment of concession project assets
(14.003) -
Penurunan nilai aset minyak dan gas bumiImpairment of oil and gas assets
(42.050) -
direct economic vaLue generated and distributed
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
112
UraianDescription
2019 2018
Nilai Ekonomi Langsung yang Dihasilkan Direct Economic Value Generated
Beban PKBLPKBL Costs
(13.785) (10.069)
Total Nilai Ekonomi yang DidistribusikanTotal Economic Value Distributed
24.232.564 24.631.176
Nilai Ekonomi yang Disimpan
Economic Value Retained894.088 1.876.822
*disajikan kembali*restated
imPLiKasi finansiaL aKibat Perubahan iKLim
Sebagai korporasi yang bergerak di bidang konstruksi, properti, Engineering Procurement Construction (EPC), infrastruktur, energi, precast dan peralatan, perubahan iklim, atau kondisi rata-rata cuaca, memberikan dampak yang signifikan untuk operasional kerja di lapangan. Dampak itu, antara lain, berupa tertunda atau mundurnya penyelesaian proyek yang dikerjakan Perusahaan. (103-3, 201-2)
Program Pensiun
Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti (PSL) untuk seluruh karyawan tetap Perusahaan yang berumur tidak lebih dari 55 (lima puluh lima) tahun sejak diangkat menjadi karyawan tetap. Jumlah karyawan yang diikutsertakan dalam program pensiun untuk 31 Desember 2019 dan 2018 adalah 81 (delapan puluh satu) dan 41 (empat puluh satu) karyawan. Dana program pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun PTPP yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan No. KEP-372/KM.6/2003 tanggal 31 Oktober 2003. (103-3, 201-3)
Kontribusi iuran sebelum UU No. 11 tahun 1992, Perusahaan memberikan kontribusi iuran sebesar 16,9% dan karyawan menanggung sebesar 7,5% dihitung dari penghasilan dasar pensiun per bulan. Sementara itu, kontribusi iuran setelah UU No. 11 tahun 1992, Perusahaan memberikan kontribusi iuran sebesar 13,9% dan karyawan menanggung sebesar 4,5% dihitung dari penghasilan dasar pensiun per bulan. (104-3, 201-3)
Selain program pensiun manfaat pasti, PTPP juga mendaftarkan seluruh karyawannya dalam program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan, dimana program tersebut adalah program pemerintah yang berguna untuk menyiapkan kebutuhan pensiun sejak dini.
financiaL imPact on cLimate change
As a corporation engaged in construction, property, Engineering Procurement Construction (EPC), energy, infrastructure, precast and equipment, climate change, or average weather conditions, have a significant impact on work operations in the field. The impact, among others, is in the form of delayed or late completion of projects undertaken by the Company. (103-3, 201-3)
Pension Program
The Company provides a defined benefit pension plan (PSL) for all permanent employees of the Company whose age are below 55 years since being appointed as permanent employee. The number of employees included in the pension plan for December 31, 2019 and 2018 are 81 and 41 employees. The pension program fund is managed by PTPP Pension Fund, which has been approved by the Minister of Finance No. KEP-372/KM.6/2003 dated October 31, 2003. (103-3, 201-3)
For contribution before Law No. 11 of 1992, the Company provided a contribution of 16.9% and 7.5% was assumed by employees which is calculated from basic pension income per month. Meanwhile, for contribution after Law No. 11 of 1992, the Company provides contribution of 13.9% and employees assume 4.5% calculated from basic pension income per month. (104-3, 201-3)
Besides the defined benefit pension plan, the Company also registers all employees in Pension Insurance program of Employment Agency for Social Security (BPJS Employment), a program held by the government that is useful for preparing retirement needs earlier.
MEMBANGUN INFRASTRUKTUR, MEMBANGUN INDONESIABuilding Infrastructure, Building Indonesia
KINERJA EKONOMI BERKELANJUTANSustainable Economic Performance
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 113
bantuan finansiaL yang diterima dari Pemerintah
Perusahaan merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan kepemilikan saham Negara Republik Indonesia sebesar 51%. Selama tahun 2019, Perusahaan tidak mendapat bantuan finansial dari pemerintah, baik yang berupa keringanan pajak dan kredit pajak, pembebasan pembayaran royalti, pemberian subsidi, maupun bantuan investasi, bantuan penelitian dan pengembangan. (103-3, 201-4)
rasio uPah KaryaWan PemuLa dibanding umr
Perusahaan memiliki wilayah kerja operasional yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam pembayaran upah karyawan yang lokasi operasionalnya tersebar tersebut, Perusahaan berkomitmen untuk mengikuti aturan dan ketentuan Undang-undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, termasuk memberikan upah kepada karyawan tetap baru sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR). Pembayaran upah tidak membedakan gender, tapi berdasarkan pada kompetensi yang dimiliki oleh setiap karyawan.
Upah yang diberikan Perseroan kepada karyawan tetap baru selalu di atas Upah Minimum Regional. (103-3. 202-1)
antiKoruPsi
PTPP mendukung penuh ketegasan pemerintah untuk memberantas korupsi di segala lini. Kebijakan antikorupsi merujuk pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dukungan terhadap pemberantasan korupsi muncul karena Perusahaan meyakini bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang berdampak sangat luas bagi sendi-sendi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. (103-1)
Dalam konteks melawan korupsi, PTPP telah mengaturnya dalam Kode Etik Perusahaan, yang antara lain mengatur kebijakan tentang hadiah dan sumbangan (donasi) yang tidak dibenarkan. Untuk itu, seluruh pengurus dan karyawan Perusahaan tidak dibenarkan secara hukum dan etika usaha menerima dan memberi hadiah, sumbangan dalam bentuk uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga,
financiaL assistance received from the government
The Company is one of the State-Owned Enterprises (SOEs) with 51% ownership by the Republic of Indonesia. During 2019, the Company did not receive financial assistance from the government, either in the form of tax breaks and tax credits, exemption from royalty payments, subsidies, or investment assistance, research and development assistance. (103-3, 201-4)
neW emPLoyee’s Wage ratio comPared to umr
The Company has operational work areas spread across various regions in Indonesia. In the payment of employee wages whose operational locations are spread out, the Company is committed to follow the rules and provisions of Indonesian Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, including providing wages to new permanent employees in accordance with the Regional Minimum Wage (UMR). Payment of wages does not distinguish gender, but is based on the competencies possessed by each employee. Wages given by the Company to new permanent employees are always above the Regional Minimum Wage. (103-3. 202-1)
anti-corruPtion
PTPP fully supports the government's firmness to eradicate corruption on all fronts. Anti-corruption policy refers to Law No. 20 of 2001 on Amendment to Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes. Support for the eradication of corruption arises because the Company believes that corruption is an extraordinary crime that has a very wide impact on the joints of the life of the nation, state and society. (103-1)
In the context of fighting corruption, PTPP has regulated it in the Company's Code of Conduct, which among others regulates policies about prohibited gifts and donations. For this reason, all management and employees of the Company are not legally and ethically justified in accepting and giving gifts, donations in the form of money, goods, discounts, commissions, interest-free loans, travel tickets,
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
114
tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya (gratifikasi) yang diterima di dalam maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik sesuai Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 B ayat (1). Ketentuan tersebut tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai Undangundang No. 20 Tahun 2001 pasal 12 C ayat (1). (103-2)
Kebijakan lain terkait antikorupsi adalah PTPP telah mengatur tentang anti suap. Perusahaan mendefinisikan suap sebagai segala bentuk uang, komisi, pinjaman, hadiah, kenikmatan, fasilitas dan apapun yang bernilai manfaat ekonomi, yang diberikan atau diminta, sebagai kompensasi secara langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau sikap yang memihak. Setiap bentuk pelanggaran atas larangan suap tersebut di atas akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (103-2)
Untuk mendukung komitmen dan kebijakan antikorupsi, PTPP telah menyelenggarakan kegiatan sosialiasi antikorupsi melalui pelatihan tentang kebijakan dan prosedur antikorupsi termasuk di dalamnya melibatkan pemasok atau mengikutsertakan karyawan Perusahaan untuk mengikuti pelatihan sejenis yang diselenggarakan pihak ketiga. Pelatihan tersebut melibatkan karyawan dan pemasok di berbagai wilayah di Indonesia, tidak hanya di Kantor Pusat. (103-3, 205-2)
Komitmen PTPP terhadap antikorupsi yang diimplementasikan melalui berbagai upaya dan kebijakan tersebut, terutama melalui pelatihan dan sosialisasi antikorupsi, membawa hasil dengan tidak adanya insiden korupsi yang terbukti selama tahun pelaporan. Dengan demikian, Perusahaan tidak mengambil tindakan dan sanksi apapun berkaitan dengan insiden korupsi, seperti pemberhentian atau pemutusan kontrak kepada karyawan maupun mitra kerja/pemasok. (103-3, 205-3)
lodging facilities, tourist trips, free medical treatment, and other facilities (gratuities) that are received both inside and outside the country and which are carried out using electronic or non-electronic means in accordance with Law No. 20 of 2001 Article 12 B paragraph (1). This provision does not apply if the recipient reports the gratification that he/she received to the Corruption Eradication Commission in accordance with Law No. 20 of 2001 article 12 C paragraph (1). (103-2)
Another policy related to anti-corruption is PTPP’s regulation regarding anti-bribery. The Company defines bribes as all forms of money, commissions, loans, gifts, enjoyments, facilities and anything of economic value, which is given or requested, as direct or indirect compensation, with an intention to obtaining preferential treatment or impartial attitude. Any violation of the bribery prohibition mentioned above will be subject to sanctions in accordance with applicable regulations. (103-2)
To support anti-corruption commitment and policy, PTPP has conducted anti-corruption socialization activities through training on anti-corruption policies and procedures, in which is also involving suppliers, or involving employees of the Company to participate in similar training organized by third parties. The trainings that are involving employees and suppliers were held in in various regions in Indonesia, not only at the Head Office. (103-3, 205-2)
PTPP's commitment to anti-corruption implemented through various efforts and policies, especially through anti-corruption training and socialization, has resulted in the absence of proven corruption incident during the reporting year. Therefore, the Company did not take any actions and sanctions related to incidents of corruption, such as termination or termination of contracts to employees or work partners/suppliers. (103-
3, 205-3)
KINERJA EKONOMI BERKELANJUTANSustainable Economic Performance
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 115
PTPP menyadari sepenuhnya bahwa keberlanjutan usaha sangat bergantung pada terciptanya hubungan saling menguntungkan antara seluruh Pemangku Kepentingan, baik eksternal maupun internal, termasuk masyarakat di sekitar wilayah Perusahaan beroperasi. Sebagai Badan Usaha Milik Negara dan bagian penting dari rantai ekonomi nasional, Perusahaan memiliki peran penting dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. TJSL adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. (103-1)
Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tercermin cita-cita luhur tentang BUMN yang bukan sekedar mengejar laba atau menyumbang penerimaan kepada negara. Selain meraih laba, keberadaan BUMN juga didedikasikan untuk menopang kesejahteraan seluruh Pemangku Kepentingan melalui bimbingan ataupun bantuan. Sesuai dengan peraturan perundangan dan kebijakan Perusahaan, kegiatan TJSL dilakukan secara konsisten oleh PTPP melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR).
dasar huKum PeLaKsanaan csr dan PKbL (103-2)
Pelaksanaan CSR dan PKBL di PTPP merujuk pada kebijakan umum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, yaitu:
1. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV Pasal 33 menyatakan segala kekayaan alam dipergunakan untuk kemakmuran rakyat;
2. Undang-undang RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-undang RI No. 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
MENGEMBANGKAN DAN MEMBERDAYAKAN MASYARAKATDeveloping And Empowering Communities
PTPP is fully aware that business sustainability is highly dependent on the creation of mutually beneficial relationship between all stakeholders, both external and internal, including the communities around the Company's operational areas. As a State-Owned Enterprise and an important part of the national economic chain, the Company has an important role in the social and environmental responsibility (TJSL) implementation, as stipulated in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. TJSL is the Company's commitment to participate in sustainable economic development in order to improve the quality of life and beneficial environment, either for the Company itself, local community, and society in general. (103-1)
The mandate of Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies reflect the noble ideals of SOEs that are not merely pursuing profit or contributing revenue to the state. In addition to achieving profit, the existence of SOEs is also dedicated to sustaining all stakeholders’ welfare through guidance or assistance. In accordance with laws and regulations as well as the Company’s policies, TJSL activities are consistently carried out by PTPP through the Partnership and Community Development (PKBL) Program and the Corporate Social Responsibility (CSR) Program.
LegaL basis of csr and PKbL imPLementation (103-2)
The implementation of PTPP’s CSR and PKBL are referring to general policies and regulations that applies in Indonesia, namely; 1. The 1945 Constitution Amendment IV Article 33 states
that all natural wealth is used for people’s prosperity; 2. Republic of Indonesia’s Law No. 40 of 2007 concerning
Limited Liability Companies; 3. Republic of Indonesia’s Law No. 08 of 1999 concerning
Consumer Protection; 4. Government Regulation No. 47 of 2012 concerning
Social and Environmental Responsibilities of Limited Liability Companies;
5. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-02/MBU/7/2017 on the Second Amendment to Minister of State-Owned
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
116
No. PER-09/MBU/7/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
PengeLoLa Program csr dan PKbL
Program CSR dan PKBL telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari strategi pengembangan Perusahaan. Pengelolaan program CSR dan PKBL dilakukan secara profesional dan menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab Biro Sekretaris Perusahaan yang membawahi Unit PKBL. Biro Sekretaris Perusahaan yang membawahi Unit PKBL menjadi penanggung jawab dalam pelaksanaan program CSR PTPP, sekaligus bertanggung jawab untuk menyusun perencanaan anggaran, perencanaan program, imlementasi hingga evaluasi secara mandiri, termasuk di dalamnya mengelola anggaran pelaksanaan program CSR yang telah ditetapkan dalam RKAP PTPP. Terkait tugas dan tanggung jawab dalam mengelola program CSR PTPP, Kepala Biro Sekretaris Perusahaan yang membawahi Unit PKBL bertanggung jawab langsung kepada Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.
Uraian Program CSR dan PKBL yang dilakukan selama tahun 2019 oleh PTPP adalah sebagai berikut:
Program CSR (103-3, 203-1, 413-1) [6.b.2)] [6.c.3)a)] [6.c.3)b)] [6.c.3)c)]
PTPP telah merealisasikan dana Program CSR selama tahun 2019 sebesar Rp1,78 miliar dengan rincian sebagai berikut:
No.Uraian Kegiatan
Description of ActivitiesWilayah
Area
JumlahAmount
(Rp)
1 Pendidikan dan KesehatanEducation and Health
Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Sulawesi TenggaraBengkulu, Banten, DKI Jakarta, West Java, East Java, D.I. Yogyakarta, Southeast Sulawesi
374.568.182
2 Sarpras dan Lingkungan HidupFacilities and Infrastructure, and Environment
Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa TengahBanten, DKI Jakarta, West Java, Central Java
736.989.450
3 KeagamaanReligius
DKI. Jakarta, Jawa Barat, Jawa TengahDKI. Jakarta, West Java, Central Java
292.500.000
4 Olahraga dan SosialSport and Social
Banten, DKI. Jakarta, Jawa Barat, D.I. YogyakartaBanten, DKI. Jakarta, West Java, D.I. Yogyakarta
380.348.391
JumlahTotal 1.784.406.023
Enterprises Regulation No. PER-09/MBU/7/2015 concerning the Partnership Program and Community-Owned Enterprises Development Community Program.
csr and PKbL Program manager
The CSR program has become an integral part of the Company’s development strategy. The management of CSR programs is carried out professionally and becomes part of the duties and responsibilities of the Corporate Secretary Bureau in charge of PKBL Unit. The Corporate Secretary Bureau in charge of PKBL Unit is responsible for implementing the Company’s CSR program, as well as being responsible for preparing budget planning, program planning, implementation, as well as independent evaluation, including managing the budget for implementing CSR programs that have been stipulated in the Company’s RKAP. Regarding the duties and responsibilities in managing the Company’s CSR program, the Head of Corporate Secretary Bureau in charge of PKBL Unit is directly responsible to the Director of Finance & Risk Management.
The description of PTPP’s CSR and PKBL Programs conducted during 2019 is as follows:
CSR program (103-3, 203-1, 413-1) [6.b.2)] [6.c.3)a)] [6.c.3)b)] [6.c.3)c)]
PTPP has realized CSR Program funds in 2019 amounting to Rp1.78 billion, with the following details:
MENGEMBANGKAN DAN MEMBERDAYAKAN MASYARAKATDeveloping And Empowering Communities
KINERJA EKONOMI BERKELANJUTANSustainable Economic Performance
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 117
Program KemitraanProgram Kemitraan adalah suatu program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil mikro dan/atau usaha kecil dan koperasi dalam bentuk pemberian pinjaman dana bergulir untuk perkuatan modal usaha yang disertai dengan kegiatan pendampingan dalam bentuk pelatihan manajerial serta aktivitas promosi dan pemasaran.
Pada tahun 2019, PTPP telah merealisasikan dana Program Kemitraan sebesar Rp3.825.000.000 dengan sumber dana yang berasal dari saldo dana tahun sebelumnya serta penerimaan angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman dari dana yang disalurkan pada tahun-tahun sebelumnya. Dana tersebut disalurkan untuk mitra binaan sebanyak 88 (delapan puluh delapan) mitra binaan dengan rincian sebagai berikut:
Realisasi Program Kemitraan per SektorPartnership Program Realization by Sector
NoUraian
Description
2019 2018Kenaikan/ Penurunan
Increase/Decrease
MBJumlahAmount
(Rp)MB
JumlahAmount
(Rp)MB
JumlahAmount
(%)
1 2 (3) (4) ((1-3)/3) ((2-4)/4)
1 Sektor IndustriIndustrial Sector
- - - - - -
2 Sektor PerdaganganTrade Sector
- - - - - -
3 Sektor PertanianAgriculture Sector
62 2.000.000.000 37 1.700.000.000 17,65 67,57
4 Sektor PeternakanAnimal Husbandry Sector
- - - - - -
5 Sektor PerkebunanPlantation Sector
- - - - - -
6 Sektor PerikananFisheries Sector
- - - - - -
7 Sektor JasaService Sector
26 1.750.000.000 22 1.850.000.000 (5,41) 18,18
8 DiklatDiklat
64 75.000.000 34 75.000.000 88,24 -
Jumlah
Total152 3.825.000.000 93 3.625.000.000 63,44 5,52
Partnership ProgramThe Partnership Program is a program to improve the ability of micro small businesses and cooperatives in the form of give revolving loans to strengthen the business capital accompanied by mentoring activities in the form of managerial and promotional training and marketing activities.
In 2019, PTPP has realized Partnership Program funds amounting to Rp3,825,000,000, in which the funds were sourced from the balance of received loan installments and loan administration services from funds channeled in previous years. The funds were channeled to 88 fostered partners with the following details
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
118
Program Bina Lingkungan Program Bina Lingkungan PTPP dielaborasi dalam 7 (tujuh) fokus kegiatan, yaitu Program Penyaluran Bina Lingkungan Bencana Alam, Pendidikan, Peningkatan Kesehatan, Pengembangan Prasarana dan/atau Sarana Umum, Sarana Ibadah, Pelestarian Alam, Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Pengentasan Kemiskinan.
Pada tahun 2019, PTPP merealisasikan dana Program Bina Lingkungan sebesar Rp 9.96 miliar dengan rincian realisasi jenis bantuan sebagai berikut:
Bantuan Bencana AlamPada tahun 2019, PTPP menyalurkan dana bantuan bagi korban bencana alam di 2 (dua) wilayah yaitu: Provinsi Sulawesi Selatan dan Maluku dengan jumlah bantuan yang disalurkan sebesar Rp125 juta mengalami penurunan sebesar 41,51% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp425,20 juta.
KegiatanBina Lingkungan
Community Development Activities
2019(Rp)
2018(Rp)
Anggaran 2019Budget 2019
(Rp)
Kenaikan (Penurunan)
Increase (Decrease) 2018-2019
(%)
Penyerapan Anggaran
Budget Absorption 2019(%)
(1) (2) (3) ((1-2)/2) (1/3)
Bantuan Bencana AlamNatural Disaster Relief
125.000.000 425.200.000 303.750.000 (70,60)% 41,15%
Bantuan PendidikanPTPP menyalurkan dana bantuan Pendidikan di 9 (sembilan) wilayah yang tersebar di berbagai provinsi seperti di Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara dan Papua. Jumlah bantuan yang disalurkan sebesar Rp1.542.118.000,- atau mengalami penurunan 42,33 % dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp3,64 miliar. Bantuan Pendidikan ini meliputi beasiswa, bantuan sarana pendidikan, pembangunan gedung serta pelatihan.
Community Development ProgramPTPP's Community Development Program is elaborated in 7 (seven) focus of activities, namely Natural Disaster, Education, Health Improvement, Public Infrastructure and/or Facilities Development, Religious Facilities, Nature Conservation, Social Community in the framework of Poverty Alleviation.
In 2019, PTPP realized the Community Development Program funds as much of Rp.9.96 billion with details as follows:
Natural Disaster ReliefIn 2019, PTPP disbursed donation funds to natural disasters’ victims in 2 (two) regions, namely: South Sulawesi and Maluku Provinces, with total donation disbursed amounting to Rp 125 million, experiencing a decrease of 41.51% compared to 2018 amounting to Rp425.20 million.
Educational AssistancePTPP distributed Education assistance funds in 9 (nine) regions spread across various provinces such as North Sumatra, West Sumatra, South Sumatra, DKI Jakarta, West Java, D.I. Yogyakarta, East Java, Southeast Sulawesi and Papua. The amount of assistance disbursed amounted to Rp1,542,118,000, or decreased by 42.33% compared to 2018 of Rp3.64 billion. This education assistance includes scholarships, educational facilities, building construction and training.
MENGEMBANGKAN DAN MEMBERDAYAKAN MASYARAKATDeveloping And Empowering Communities
KINERJA EKONOMI BERKELANJUTANSustainable Economic Performance
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 119
KegiatanBina Lingkungan
Community Development Activities
2019(Rp)
2018(Rp)
Anggaran 2019Budget 2019
(Rp)
Kenaikan (Penurunan)
Increase (Decrease) 2018-2019
(%)
Penyerapan Anggaran 2019
(%)
(1) (2) (3) ((1-2)/2) (1/3)
Bantuan PendidikanEducational Assistance
1.542.118.000 3.643.112.096 2.514.000.000 (57,67)% 61,34%
Bantuan Peningkatan KesehatanPada tahun 2019, PTPP melaksanakan kegiatan di wilayah Banten, Jawa Barat, D.I. Yogyakarta. Kegiatan ini menelan biaya sebesar Rp150 juta.
KegiatanBina Lingkungan
Community Development Activities
2019(Rp)
2018(Rp)
Anggaran 2019Budget 2019
(Rp)
Kenaikan (Penurunan)
Increase (Decrease) 2018-2019
(%)
Penyerapan Anggaran 2019
(%)
(1) (2) (3) ((1-2)/2) (1/3)
Bantuan Peningkatan KesehatanHealth Improvement Assistance
150.000.000 352.850.000 303.000.000 (57,49)% 49,50%
Bantuan Pengembangan Prasarana dan/atau Sarana UmumKegiatan bantuan dalam rangka pengembangan prasarana dan/atau sarana umum dilaksanakan di 7 (tujuh) wilayah di berbagai provinsi seperti Lampung, DKI. Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur dan Kalimantan Utara. Dengan menelan biaya Rp4.000.000.000 atau meningkat siginfikan sebesar 204,32% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp1,96 miliar.
Health Improvement AssistanceIn 2019, PTPP carried out activities in the regions of Banten, West Java, D.I. Yogyakarta. This activity cost Rp150 million.
Public Infrastructure and/or Facilities Development Assistance Public infrastructure and/or facilities development assistance are carried out in 7 (seven) regions accross various provinces such as Lampung, DKI. Jakarta, West Java, Central Java, D.I. Yogyakarta, East Java and North Kalimantan. With a cost of Rp.4,000,000,000 or a significant increase of 204.32% compared to 2018 amounting to Rp1.96 billion.
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
120
KegiatanBina Lingkungan
Community Development Activities
2019(Rp)
2018(Rp)
Anggaran 2019Budget 2019
(Rp)
Kenaikan (Penurunan)
Increase (Decrease) 2018-2019
(%)
Penyerapan Anggaran 2019
(%)
(1) (2) (3) ((1-2)/2) (1/3)
Bantuan Pengembangan Prasarana dan/atau Sarana UmumInfrastructure and/or Public Facilities Development Assistance
4.000.000.000 1.958.089.140 2.175.000.000 104,28% 183,94%
Bantuan Sarana IbadahDalam rangka pembinaan sosial keagamaan, PTPP memberikan dana bantuan pengembangan sarana ibadah di 7 (tujuh) wilayah yang tersebar diberbagai provinsi seperti Sumatera Utara, Banten, DKI. Jakarta, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur dan NTB. Total bantuan tersebut sebesar Rp1.580.500.000,- atau menurun 97,33% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp1,62 miliar.
KegiatanBina Lingkungan
Community Development Activities
2019(Rp)
2018(Rp)
Anggaran 2019Budget 2019
(Rp)
Kenaikan (Penurunan)
Increase (Decrease) 2018-2019
(%)
Penyerapan Anggaran 2019
(%)
(1) (2) (3) ((1-2)/2) (1/3)
Bantuan Sarana IbadahWorship Facility Assistance
1.580.500.000 1.623.900.000 1.510.000.000 (2,67)% 104,67%
Bantuan Pelestarian AlamDalam rangka peduli lingkungan hidup, pada tahun 2019 PTPP telah menyelenggarakan berbagai kegiatan di Provinsi Jawa Tengah. Total bantuan tersebut sebesar Rp125 juta atau menurun 56,82% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp220 juta
Worship Facility AssistanceIn the context of social religious development, PTPP provides assistance in developing religious facilities in 7 (seven) regions spread across various provinces such as North Sumatra, Banten, DKI. Jakarta, D.I. Yogyakarta, East Java and NTB. The total assistance amounted to Rp1,580,500,000, or decreased by 97.33% compared to 2018 amounting to Rp1.62 billion.
Nature Conservation AssistanceAs a form of care for the environment, in 2019 PTPP has organized various activities in Central Java Province. The total assistance amounted to Rp 125 million or decreased by 56.82% compared to 2018 amounting to Rp 220 million.
MENGEMBANGKAN DAN MEMBERDAYAKAN MASYARAKATDeveloping And Empowering Communities
KINERJA EKONOMI BERKELANJUTANSustainable Economic Performance
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 121
KegiatanBina Lingkungan
Community Development Activities
2019(Rp)
2018(Rp)
Anggaran 2019Budget 2019
(Rp)
Kenaikan (Penurunan)
Increase (Decrease) 2018-2019
(%)
Penyerapan Anggaran 2019
(%)
(1) (2) (3) ((1-2)/2) (1/3)
Bantuan Pelestarian AlamConservation Assistance
125.000.000 220.000.000 377.600.000 ((43,18) 33,10
Bantuan Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Pengentasan KemiskinanDalam upaya membantu kepada masyarakat tidak mampu untuk pengentasan kemiskinan, PTPP telah memberikan bantuan dana yang tersebar di 12 (dua belas) wilayah meliputi provinsi Banten, DKI. Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, NTT, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Papua. Pada tahun 2019, Perusahaan telah merealisasikan dana bantuan sebesar Rp2.436.892.420.
KegiatanBina Lingkungan
Community Development Activities
2019(Rp)
2018(Rp)
Anggaran 2019Budget 2019
(Rp)
Kenaikan (Penurunan)
Increase (Decrease) 2018-2019
(%)
Penyerapan Anggaran 2019
(%)
(1) (2) (3) ((1-2)/2) (1/3)
Bantuan Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Pengentasan KemiskinanSocial Community Assistance in the framework of Poverty Alleviation
2.436.892.420 1.846.052.370 3.379.150.000 32,00% 72,12%
Social Community Assistance in the framework of Poverty AlleviationIn an effort to help the poor and alleviate poverty, PTPP has provided funding assistance in 12 (twelve) regions covering the provinces of Banten, DKI. Jakarta, West Java, Central Java, D.I. Yogyakarta, East Java, NTT, Central Kalimantan, Southeast Sulawesi, North Sulawesi, Papua. In 2019, the Company has realized assistance funds amounting to Rp2,436,892,420.
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
122
KONSTRUKSI HIJAU SEBAGAI LANDASAN OPERASIONALGreen Consctruction As Operational Foundation
Kelestarian lingkungan merupakan isu global yang menuntut tanggung jawab bersama. Isu ini mengemuka sebagai respon atas semakin masifnya dampak kerusakan lingkungan akibat praktik-praktik pembangunan yang tidak berkelanjutan, yaitu pembangunan yang cenderung menitikberatkan pada aspek ekonomi, namun kurang peduli terhadap aspek sosial dan lingkungan.
Salah satu penyimpangan kerusakan lingkungan adalah penggunaan lahan secara sembarangan/tidak sesuai dengan peruntukan. Misalnya, membabat hutan atau menggunakan kawasan hijau untuk dijadikan sebagai pemukiman, industri, perkebunan dan sebagainya. Oleh karena penggunaan lahannya sembarangan, maka analisis mengenai dampak lingkungan tidak dibuat atau disertakan. Praktik kurang bertanggung jawab seperti itulah yang acapkali memicu terjadinya bencana, seperti banjir bandang atau longsor di saat musim hujan atau sebaliknya kekeringan panjang saat musim kemarau.
KonstruKsi hijau sebagai soLusi [6.e.2)]
Sebagai Perusahaan yang bergerak dalam usaha jasa konstruksi dan investasi, PTPP menyadari bahwa operasional Perusahaan turut mengubah bentang alam dan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Dampak negatif inilah yang hendak diminimalkan, bahkan dihilangkan oleh Perusahaan melalui pengembangan dan penerapan konsep konstruksi hijau (green construction). (103-1)
PTPP telah menetapkan enam langkah untuk mengurangi atau menghilangkan dampak negatif terhadap lingkungan atas operasional Perusahaan, yaitu: (103-2)
1. Optimalisasi lahan/Pengendalian kegiatan konstruksi yang mempengaruhi lingkungan;
2. Meminimalisasi terjadinya sampah;3. Menjaga ketersediaan sumber daya energi;4. Menjaga ketersediaan sumber daya air;5. Pengelolaan penggunaan material;6. Pengelolaan gedung dan kawasan.
Kesungguhan untuk menerapkan 6 (enam) langkah itu diwujudkan Perusahaan dengan diraihnya ISO 14001-2013 tentang Sistem Manajemen Lingkungan, sejak tahun 2007. Sertifikasi ini membuktikan komitmen berkelanjutan Perusahaan untuk meningkatkan kinerja lingkungan. Dalam hal ini, PTPP memberikan penekanan yang lebih besar
Environmental sustainability is a global issue that demands joint responsibility. This issue was raised as a response to the increasingly massive impact of environmental damage due to unsustainable development practices, namely development that tends to focus on economic aspects, yet less concerned with social and environmental aspects.
One contributor to environmental damage is careless use of land/not in accordance with the allotment. For example, clearing forests or using green areas to serve as settlements, industries, plantations and so on. In careless land use, an analysis of environmental impacts is not made or included. Such irresponsible practices often trigger disasters, such as flash floods or landslides during the rainy season or on the contrary long droughts during the dry season.
green construction as a soLution [6.e.2)]
As a company engaged in the construction services business and investment, PTPP is aware that the Company's operations also change the landscape and have the potential to cause environmental impacts. This negative impact is what the Company intends to minimize, even eliminate, through the development and application of green construction concept. (103-1)
PTPP has established six steps to reduce or eliminate the Company's operations’ negative impact on the environment, namely: (103-2)
1. Land optimization/controlling construction activities that affect the environment;
2. Minimizing production of waste;3. Maintaining the availability of energy resources;4. Maintaining the availability of water resources;5. Management of material usage;6. Management of buildings and areas.
The Company's commitment to implementing these six steps was realized by the achievement of ISO 14001-2013 on Environmental Management System, since 2007. This certification proves the Company's ongoing commitment to improve environmental performance. In this regard, PTPP places greater emphasis on improving more proactive
KONSTRUKSI HIJAU SEBAGAI LANDASAN OPERASIONALGreen Consctruction As Operational Foundation
KINERJA LINGKUNGAN BERKELANJUTANSustainable Environmental Performance
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 123
pada peningkatan kinerja lingkungan yang lebih proaktif dan menyertakan pengelolaan lingkungan dalam rencana strategis organisasi.
manfaat PeneraPan KontruKsi hijau
Konstruksi hijau sebagai praktik operasional Perusahaan yang lebih ramah lingkungan membawa nilai tambah bagi pelaksana konstruksi di PTPP, antara lain: efisiensi penggunaan energi listrik, air, material/bahan baku dan bahan bakar minyak (BBM). Berbagai nilai tambah itu mendorong terjadinya efisiensi atau penghematan biaya produksi pada proses konstruksi, yang bermuara pada terciptanya keuntungan yang lebih maksimal. Skala efisiensi yang bisa diraih melalui konstruksi hijau disajikan dalam infografik berikut:
rata-rata penghematan dalam menggunakan konsep greenaverage savings in using the green concept
environmental performance and includes environmental management in the organization's strategic plan.
benefits of green construction
Green construction as the Company’s more environmental friendly operational practice brings added value to the construction implementers at PTPP, among others, the efficient use of electricity, water, materials/raw materials and fuel oil (BBM). These added values encourage efficiency or savings in the construction process’ production costs, which results in maximum profit creation. The efficiency scale that can be achieved through green construction is presented in the following infographic:
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
124
Adapun target konstruksi hijau di PTPP adalah sebagai berikut:
PeLoPor PerKembangan green buiLding
Komitmen dan spirit dalam mengembangkan konstruksi hijau, sekaligus mendorong pertumbuhan green building, telah menempatkan PTPP sebagai pelopor pembangunan hijau di Indonesia. Bahkan, Perusahaan tercatat sebagai salah satu Corporate Founder yang mendirikan Green Building Council Indonesia (GBCI). Sejalan dengan itu,
The green construction targets in PTPP are as follows:
Pioneer of green buiLding deveLoPment
The commitment and spirit in developing green construction, while at the same time encouraging the growth of green building, has placed PTPP as a green development pioneer in Indonesia. In fact, the Company is listed as one of the Corporate Founders that established the Green Building Council Indonesia (GBCI). Correspondingly, a number of
KONSTRUKSI HIJAU SEBAGAI LANDASAN OPERASIONALGreen Consctruction As Operational Foundation
KINERJA LINGKUNGAN BERKELANJUTANSustainable Environmental Performance
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 125
sejumlah karyawan PTPP telah tersertifikasi Greenship Associate (GA) dan Greenship Professional (GP). Bahkan, beberapa dari mereka berperan aktif sebagai tenaga pengajar pada pelatihan green building dan asesor pada proses pelatihan dan pendidikan, serta menjadi penilai untuk sertifikasi green building.
Secara ringkas, peran PTPP dalam pembangunan gedung hijau di Indonesia adalah sebagai berikut:1. Menjadi Corporate Founder Green Building Council
Indonesia (GBC Indonesia);2. Berpartisipasi dalam penyusunan peraturan di tingkat
lokal dan nasional, termasuk regulasi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Green Building;
3. Sebagai narasumber dan memberikan knowledge sharing tentang green building untuk akademisi, pemerintah, badan usaha milik negara dan pihak swasta;
4. Memberikan dukungan dan pendanaan dalam penelitian yang berkaitan dengan Green;
5. Sebagai instruktur pelatihan untuk Greenship Associate (GA) dan Greenship Professional (GP) dari Green Building Council Indonesia (GBCI);
6. Sebagai asesor untuk sertifikasi green building menggunakan Greenship Rating Tools.
Peran aktif PTPP dalam pembangunan hijau telah diganjar berbagai penghargaan, antara lain, dari Asian Civil Engineering Coordinating Council (ACECC) atas pembangunan mega proyek kontainer Terminal 1 di Kalibaru Jakarta dan Asean Green Awards. Selain itu, berkat dukungan Tim Greenship
PTPP employees have been certified by Greenship Associate (GA) and Greenship Professional (GP). In fact, some of them play an active role as teaching staff and assessor in green building training and education process, as well as being assessor for green building certification.
In summary, PTPP’s roles in green building construction in Indonesia are as follows:1. Become Corporate Founder of Green Building Council
Indonesia (GBC Indonesia);2. Participate in regulations drafting at the local and national
levels, including the regulation of Governor of Jakarta Special Capital Region and the Regulation of Minister of Public Works on Green Building;
3. As expert sources and give knowledge sharing about green building for academics, government, state-owned enterprises and private parties;
4. Providing support and funding in research related to Green;
5. As training instructor for Greenship Associate (GA) and Greenship Professional (GP) from the Green Building Council Indonesia (GBCI);
6. As assessor for green building certification using Greenship Rating Tools.
PTPP's active role in green development has been rewarded with various awards, including the Asian Civil Engineering Coordinating Council (ACECC) for the mega construction of Terminal 1 container project in Kalibaru Jakarta and the Asean Green Awards. In addition, thanks to the Greenship
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
126
Profesional, Perusahaan juga berhasil mendapatkan sertifikasi level tertinggi di Greenship GBCI, yaitu tingkat Platinum dan dinyatakan sebagai Pemenang “Green Building Awards,” untuk kategori Large Green Building tahun 2016. Selain itu, PTPP juga meraih penghargan lain yaitu:
TanggalDate
Nama PenghargaanName of Award
Diberikan OlehAwarded By
AprilApril
Indonesia Green Awards 2016 La Tofi CSR School
JuliJuly
SWA Green Awards 2018Majalah SWASWA Magazine
AgustusAugust
ASIAN Power Awards 2018 ASIAN Magazine
SeptemberSeptember
Social Business Innovation Green Awards Warta Ekonomi
MeiMay
Green Building Leadership 2019 GBCI
SeptemberSeptember
World Green Building Week 2019 (Green Attitude) GBCI
Spirit 3RUntuk mendukung proyek pembangunan yang memiliki konsep green construction, PTPP. berupaya untuk menggunakan material ramah lingkungan, yang memenuhi unsur 3R (Reduce, Reuse, Recycle): 1. Reduce: mengurangi penggunaan material yang
menimbulkan bahan sisa (limbah), sekaligus mengurangi volume limbah itu sendiri. Kebijakan ini diwujukan, antara lain, dengan merencanakan penggunaan material agar tidak menimbulkan banyak limbah dan material sisa (waste);
2. Reuse: menggunakan kembali material sisa yang dihasilkan dari aktivitas proyek untuk digunakan kembali sebagai sarana penunjang aktivitas proyek. Kebijakan ini diimplementasikan, antara lain dengan, pemanfaatan sisa beton saat pengecoran untuk dijadikan kansteen atau car stopper. Penerapan prinsip reuse yang lain adalah menggunakan temporary structure yang bisa digunakan berkali-kali, seperti bekisting dari bahan baja atau kantor sementara proyek (contractor keet) dari kontainer;
3. Recycle: mendaur ulang beberapa jenis limbah yang memungkinkan untuk didaur ulang dengan melibatkan bantuan pihak ketiga. Kebijakan ini dipraktikkan, antara lain, dengan menjual kembali sisa potongan besi untuk didaur ulang di pabrik besi.
Professional Team support, the Company also managed to get the highest level of certification in the Greenship GBCI, namely the Platinum level and was declared as the Winner of "Green Building Awards," for Large Green Building category in 2016. In addition, PTPP also obtained the following awards:
Spirit of 3RTo support development projects that have green construction concept, PTPP strives to use environmentally friendly materials, which fulfill the 3R element (Reduce, Reuse, Recycle):
1. Reduce: reducing the use of material that creates waste, while reducing the volume of waste itself. This policy is realized by planning the use of materials in order not to cause a lot of waste and residual material.
2. Reuse: reusing residual material generated from project activities as a means of supporting project activities. This policy is implemented, among others, by utilizing the remaining concrete when casting to be used as a kansteen or car stopper. Another application of reuse principle is to use a temporary structure that can be used many times, such as formwork from steel material, or temporary project offices (contractor keet) from containers.
3. Recycle: recycling some types of waste that can be recycled by involving the help of third parties. This policy is practiced, among others, by reselling metal scrap to be recycled at iron mills.
KONSTRUKSI HIJAU SEBAGAI LANDASAN OPERASIONALGreen Consctruction As Operational Foundation
KINERJA LINGKUNGAN BERKELANJUTANSustainable Environmental Performance
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 127
Penggunaan bahan/materiaL
Sesuai dengan bidang usaha yang dijalani, yaitu: konstruksi, properti, engineering procurement construction (EPC), infrastruktur, energi, precast serta peralatan, PTPP memerlukan berbagai bahan baku/material. Secara garis besar, material tersebut bisa dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu material terbarukan dan tidak terbarukan. Volume kedua bahan baku dan jenisnya yang digunakan Perusahaan selama tahun 2019 adalah sebagai berikut: (103-1, 103-3, 301-1)
Tabel Penggunaan Bahan Baku/MaterialTable of Raw Materials/Materials Usage
No.MaterialMaterial
Satuan/UnitUnit
Volume
2019 2018
Volume Nilai Volume Nilai
Material tidak terbarukan Non-renewable materials
1Agregat/Aggregate
M3 13,110 2,544,778,740 41,807
7,529,110,810
TON - - 67,195
11,918,955,150
AU 19 30,021,728,865 32
24,063,007,879
2SemenCement
BAG 4,812 8,164,400,000 6,249 5,607,298,681
M3 - - 1,275.500 329,079,000
TON - - 2,277.530 2,712,330,975
Zak Shack
276,420 14,860,984,300 57,686 2,539,593,298
3Playwood/Plywood
LembarSheet
547 136,808,799 1,496 412,150,000
4Beton Ready MixReady Mix Concrete
M3 861,388 728,274,728,083 1,484,933 1,200,395,996,468
5Besi BetonSteel Bar
Kilo gram 115,342,300.970 921,739,728,545 134,092,696
1,180,292,808,586
6Semen InstanInstant Cement
KG 323,360 262552000 178,030
350,264,460
Zak Shack
632,698 30656213600 922,075
42,501,003,810
7Bata RinganLightweight Brick
Meter kubikMeter cubic
69,784 40,322,196,530
51,011 30,009,473,635
materiaL usage
In line with business undertaken, namely: construction, property, engineering procurement construction (EPC), infrastructure, energy, precast and equipment, PTPP requires a variety of raw materials. In general, these materials can be divided into two groups, namely renewable and non-renewable materials. The volume of raw materials and types used by the Company during 2019 is as follows: (103-1, 103-3, 301-1)
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
128
Tabel Penggunaan Bahan Baku/MaterialTable of Raw Materials/Materials Usage
No.MaterialMaterial
Satuan/UnitUnit
Volume
2019 2018
Volume Nilai Volume Nilai
8AspalAsphalt
Ls 9 12,613,826,799 5
7,995,134,660
Drum 8,507,680 62,922,871,000 375
2,811,825,000
Ton 8,508 62,922,871,000 3,361
22,084,542,933
Material Terbarukan Renewable Material
1BambuBamboo
Unit - - - -
2Pintu KayuWood door
Unit 440 1,193,315,876 790 589,321,035
Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar material yang digunakan PTPP bersumber dari alam dan masuk kategori tak terbarukan, seperti semen, pasir, kayu dan bijih besi dan sebagainya. Sebagai material tak terbarukan, maka ketersediaannya kian terbatas. Oleh karena itu, Perusahaan berupaya untuk menggunakannya seefisien mungkin sehingga tidak menghasilkan banyak limbah, sekaligus menghemat bahan baku. Bahkan, untuk material tertentu yang memungkinkan untuk dipakai kembali, berkomitmen untuk memanfaatkannya dengan baik. Sejauh ini, kebijakan yang diambil Perusahaan yang sejalan dengan efisiensi, antara lain, penggunaan sistem precast dan prefabrikasi, perencanaan penggunaan material beton readymix dan besi dengan baik, serta penggunaan formwork yang dapat digunakan berkali-kali dan dapat di-repair. [6.d.2)]
Selain material utama seperti disebutkan di atas, Perusahaan memerlukan material pendukung yang digunakan dalam operasional di kantor. Salah satunya adalah kertas yang dipakai untuk layanan administrasi. Jenis kertas lain yang juga digunakan PTPP adalah kertas tisu untuk keperluan di kamar kecil. Dalam penggunaan kertas, Perusahaan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan penghematan. Sebab, kertas dibuat dengan memanfaatkan bubur kayu yang diperoleh dari pepohonan yang ditebang. Dengan melakukan penghematan, otomatis PTPP berperan serta dalam mengurangi penebangan pohon untuk diolah menjadi kertas, maupun kertas tisu.
Based on the table above, most of material used by PTPP is sourced from nature and included in the non-renewable category, such as cement, sand, wood and iron ore and so on. As non-renewable material, its availability is limited. Therefore, the Company strives to use it as efficiently as possible in order not to produce a lot of waste, while saving raw materials. In fact, for certain materials that can be reused, the Company is committed to making good use of them. So far, the Company’s policies that are in line with efficiency are including the use of precast and prefabricated systems, proper planning of readymix concrete and steel usage, as well as using formwork that can be used many times and can be repaired. [6.d.2)]
In addition to the main material as mentioned above, the Company also needs to use supporting materials in office operations. One of them is paper used for administrative services. Other paper is tissue paper for in the toilet. In paper use, the Company makes every effort for efficiency since we realize that paper is made from wood pulp obtained from trees that are cut down. By carrying out savings, PTPP automatically participates in reducing the trees being cutting down in order to be processed into paper, or tissue paper.
KONSTRUKSI HIJAU SEBAGAI LANDASAN OPERASIONALGreen Consctruction As Operational Foundation
KINERJA LINGKUNGAN BERKELANJUTANSustainable Environmental Performance
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 129
Penghematan penggunaan kertas lembaran dilakukan dengan mengembangkan administrasi nir-kertas (paperless administration). Selain memasang slogan himbauan untuk menghemat kertas termasuk kertas tisu, kebijakan lain untuk mendukung kebijakan itu, antara lain, memperbanyak media komunikasi dengan piranti teknologi informasi, seperti surat-menyurat via email, koordinasi pekerjaan melalui WhatsApp Group atau memanfaatkan media sosial. (103-2)
Dalam kondisi tertentu sehingga penggunaan kertas tak bisa dihindari, maka semaksimal mungkin dilakukan pengecekan naskah secara teliti sebelum dicetak sehingga tidak perlu mencetak ulang karena salah tulis. Alternatif lain, jika memungkinkan, maka pencetakan dilakukan dalam kertas bolak-balik. Adapun untuk pencetakan naskah sementara (draft), bisa memanfaatkan kertas bekas yang salah satu sisinya masih kosong. Dengan berbagai upaya itu, maka penggunaan kertas pada tahun 2019 tercatat sebanyak 62,800 rim, turun dibanding tahun 2018 dengan penggunaan kertas sebanyak 69.768 rim. Pengurangan terjadi penggunaan teknologi digital dalam berkomunikasi seperti teleconference, WA Group, penyimpanan file digital, dan penggunaan kertas bekas untuk draft pekerjaan. (103-3)
energi
Energi merupakan salah satu kebutuhan penting bagi operasional PTPP, baik di perkantoran maupun di lokasi proyek yang sedang dikerjakan Perusahaan. Selama ini, energi yang dibutuhkan Perusahaan adalah listrik dan bahan bakar minyak (BBM). Listrik dipasok dari PT PLN atau bersumber dari genset yang digerakkan dengan BBM yang diperoleh dari pembelian ke Pertamina atau Perusahaan lain sejenis. Listrik dimanfaatkan untuk operasional kantor, baik Kantor Pusat maupun di kantor-kantor proyek. Selain untuk penerangan, listrik juga dipakai untuk mengoperasikan berbagai sarana dan prasarana kerja di kantor, seperti komputer, lift, mesin pendingin udara, fotokopi dan lain-lain. (103-1)
PTPP menyadari bahwa pasokan listrik dari PT PLN saat itu masih terbatas, apalagi sebagian besar diproduksi oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap, yang material pembangkitnya adalah batu bara yang termasuk sumber energi tak terbarukan. Oleh karena itu, Perusahaan berupaya untuk melakukan penghematan melalui berbagai upaya, yaitu: (1033, 302-4)1. Pembatasan perjalanan bisnis bagi seluruh pekerja,
termasuk Dewan Komisaris dan Direksi, hanya untuk yang bersifat mendesak atau khusus;
Savings in sheet paper use are done by developing paperless administration. In addition to putting up slogans of appeals to save paper including tissues, other policies is to increase communication media through information technology devices, such as correspondence via email, coordinating work through WhatsApp Group or utilizing of social media. (103-2)
In certain conditions that paper use can not be avoided, maximum effort was done to make sure that the script is ready and no reprint needs to be done because of typo. Alternatively, if possible, printing is done on both sides of the paper. As to print temporary scripts (drafts), using used paper with one side that is still empty. With these various efforts, paper use in 2019 was recorded as 62,800 reams, down compared to 2018 with 69,768 reams of paper. Such reduction occurred due to the use of digital technology in communication such as teleconferences, WA Group, digital file storage, and the use of used paper for draft work. (103-3)
energy
Energy is an important requirement for PTPP’s operations, both in offices and on project sites. The energy needed by the Company is electricity and fuel oil (BBM). Electricity is supplied by PT PLN or sourced from generators driven by fuel that were purchased from Pertamina or other similar companies. Electricity is used for office operations, both in the Head Office and in project offices. Except for lightings, electricity is also used to operate various work facilities and infrastructure in the office, such as computers, elevators, air-conditioning machines, photocopies and others. (103-1)
PTPP realizes that the electricity supply from PT PLN at that time was still limited, especially since most of it was produced by the Steam Power Plant, which use coal as generating material. Coal is included in the non-renewable energy sources. Therefore, the Company seeks to make savings through various efforts, namely: (1033, 302-4)1. Restricting business travel for all employees, including
the Board of Commissioners and the Board of Directors, only for urgent or special purposes.
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
130
2. Pemanfaatan teknologi informasi untuk komunikasi antara Kantor Pusat dengan area operasi, maupun di antara area operasi, di antaranya dengan menggunakan webmail, pelaporan secara online, undangan rapat melalui email (tidak mengunakan memo kertas) dan lain-lain;
3. Pemanfaatan lampu hemat energi (LHE) dan lampu LED yang hemat energi untuk penerangan;
4. Pemanfaatan Daylighting (Natural Lighting) untuk keperluan penerangan di ruangan;
5. Penggunaan sensor cahaya untuk menghemat pemakaian listrik;
6. Pemantauan penggunaan listrik di proyek dengan mewajibkan pemasangan meteran listrik dan melakukan pencatatan rutin;
7. Mematikan lampu dan berbagai perangkat elektronik kantor saat tidak lagi digunakan;
8. Memanfaatkan panel surya dan wind turbin sebagai sumber penghasil listrik;
9. Pemasangan slogan himbauan untuk menghemat listrik.
Dengan berbagai upaya penghematan tersebut, penggunaan energi listrik pada tahun 2019 tercatat sebesar 14.931.794 KwH, turun dibanding tahun 2018, dengan penggunaan listrik sebesar 15.928.898,85 KwH. (103-3, 302-1)
Di luar listrik, energi yang digunakan Perusahaan adalah bahan bakar minyak untuk operasional kendaraan operasional kantor dan alat-alat berat yang dipakai di lapangan. Sama seperti listrik, ketersediaan bahan bakar minyak juga kian terbatas sehingga upaya penghematan harus dilakukan. Langkah penghematan yang dilakukan Perusahaan, antara lain, melakukan peremajaan kendaraan operasional, melakukan perawatan rutin semua kendaraan dan alat berat, melakukan pengaturan jadwal perjalanan personel, menggunakan BBM beroktan tinggi, serta menggunakan kendaraan yang efisien dalam konsumsi BBM. Dengan berbagai upaya penghematan itu, penggunaan bahan bakar minyak pada tahun 2019 tercatat sebesar 39.664.198, turun dibanding tahun 2018 dengan penggunaa BBM sebesar 43.467.639 liter. [6.d.3)b)]
PTPP mendukung upaya pemerintah untuk menggunakan energi secara afisien. Salah satu upaya untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan energi adalah melakukan audit energi. Namun demikian, pada tahun pelaporan,Perusahaan belum melakukan audit energi dengan pertimbangan belum adanya sistem yang mengatur tentang pelaksanaan audit energi di perusahaan, seperti ISO 50000. (103-3, 302-
1) [6.d.3)a)
2. Utilizing information technology for communication between the Head Office and the operational area, as well as among operational areas, including using webmail, online reporting, email invitation meetings (not using paper memo), and others.
3. Utilizing Energy-Saving Lamps (LHE) and energy-saving lamps LED for lighting.
4. Using Daylighting (Natural Lighting) for lighting purposes in the room.
5. Using light sensors to save electricity usage.
6. Monitoring electricity usage in the project by requiring the installation of electricity meters and carrying out routine records.
7. Turning off lights and various office electronic devices, as well as closing the water tap when finished.
8. Using solar panels and wind turbines as electricity sources.
9. Installation of slogans for electricity and water savings.
With these various savings efforts, the use of electrical energy in 2019 was recorded as 14,931,794 KwH, down compared to 2018, with electricity usage of 15,928,898.85 KwH. (103-3, 302-1)
Except for electricity, the energy used by the Company is fuel oil for office operational vehicles and heavy equipment used in the field. Just like electricity, the availability of fuel oil is also increasingly limited so efforts for savings must be done. The saving measures taken by the Company include rejuvenating operational vehicles, conducting routine maintenance for all vehicles and heavy equipment, arranging personnel travel schedules, using high octane fuel, and using vehicles that are efficient in fuel consumption. With various savings efforts, the use of fuel oil in 2019 was recorded at 39,664,198 down compared to 2018 with the use of fuel of 43,467,639 liters. [6.d.3)b)]
PTPP supports the government's efforts to use energy efficiently. One effort to determine the efficiency level in energy use is by conducting an energy audit. However, in the reporting year, the Company has not conducted an energy audit with the consideration that there is no system governing the implementation of energy audit in the company, such as ISO 50000. (103-3, 302-1) [6.d.3) a)
KONSTRUKSI HIJAU SEBAGAI LANDASAN OPERASIONALGreen Consctruction As Operational Foundation
KINERJA LINGKUNGAN BERKELANJUTANSustainable Environmental Performance
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 131
Sementara itu, setelah berupaya melakukan efisiensi penggunaan BBM, volume penggunaan pada tahun pelaporan adalah sebagai berikut: (103-3, 302-1) [6.d.3)a) [6.d.3)a)
No.Jenis BBMFuel Type
SatuanUnit
2019 2018
1 SolarDiesel Fuel
LiterLitre
13.655.590 27.879.675
2 BensinGasoline
LiterLitre
7.505.680 15.587.964
Penggunaan air dan uPaya Penghematannya
Selain energi, air merupakan kebutuhan vital bagi PTPP. Perusahaan menggunakan air untuk keperluan domestik perkantoran, baik Kantor Pusat maupun di daerah, seperti untuk kebutuhan mandi, cuci, kakus (MCK), wudhu dan sebagainya. Adapun untuk pekerjaan di lapangan proyek, air digunakan untuk mencuci peralatan, MCK bagi karyawan dan sebagainya. Untuk menopang berbagai kebutuhan air di kantor maupun proyek, PTPP mengambil air dari DAM, air tanah (deep weel), air hasil pengeringan (dewatering), air hujan dan air reverse osmosis. (103-1) (303-1), (303-2, 303-3)
Sulit dipungkiri bahwa ketersediaan air bersih juga semakin terbatas. Pasokan air baku untuk diolah menjadi air bersih misalnya, pengolahan memerlukan usaha dan biaya ekstra karena sudah sangat kotor dan sarat polutan. Sementara itu, air bawah tanah semakin terbatas karena terus-menerus disedot untuk berbagai kebutuhan manusia, seperti untuk kebuhan industri, perkantoran, mall dan sebagainya. Oleh karena itu, PTPP berkomitmen untuk menggunakan air secara efisen dan bijaksana sehingga air yang terbuang menjadi air limbah semakin berkurang. Kebijakan penghematan penggunaan air yang diterapkan Perusahaan, antara lain, memasang water saving device pada peralatan saniter, pemasangan slogan himbauan untuk penghematan air, penggunaan sumber air alternatif sebagai sumber air di lokasi pekerjaan dan perbaikan jika ada kebocoran pada sistim perpipaan.
Sementara itu, untuk di kawasan proyek, pengambilan air dan pemanfaatannya juga dilakukan pengawasan dan pemantauan secara teratur. Selain dari air tanah, Perusahaan juga memanfaatkan air dari proses pengeringan kawasan/area (dewatering) yang akan dibangun proyek, serta menampung
Meanwhile, after trying to make efficiency, the usage volume in the reporting year is as follows: (103-3, 302-1) [6.d.3)a) [6.d.3)a)
Water use and savings efforts
Besides energy, water is a vital requirement for PTPP. The Company uses water for offices’ domestic need, both at the Head Office and in the regions, such as for bathing, washing, toilet (MCK), ablution and so on. As in the project site, water is used to wash equipment, MCK for employees and so on. To support various water needs in offices and projects, PTPP draws water from DAM, ground water (deep weel), dewatering water, rainwater and reverse osmosis water. (103-1) (303-1), (303-2, 303-3)
It is difficult to deny that the availability of clean water is also increasingly limited. To process raw water into clean water requires extra effort and costs because it is very dirty and full of pollutants. Meanwhile, underground water is increasingly limited because it is constantly being exploited for various human needs, such as for industrial needs, offices, malls and so on. Therefore, PTPP is committed to using water efficiently and wisely so that wastewater is reduced. The water use saving policy adopted by the Company among others are install water saving device for sanitary equipment, appeals installation for water conservation, use alternative water sources at the work site and repairs if there is a leak in the pipes system.
Meanwhile, in the project area, water collection and utilization are also regularly monitored. Apart from ground water, the Company also utilizes water from the dewatering process that will be built by the project, as well as storing rainwater in permanent ponds and tanks to be processed into clean
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
132
air hujan dalam kolam permanen dan tangki guna diolah menjadi air bersih. Upaya penghematan yang lain adalah PTPP menggunakan air daur ulang hasil water treatment plant untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
Dengan melakukan berbagai upaya penghematan, maka selama tahun 2019, penggunaan air dari PDAM tercatat sebanyak 5.278.552 m³, air tanah sebanyak 1.507.615 m³, air dewatering sebanyak 985.674 m3 dan air hujan sebanyak 985.674 meter3. Perbandingan penggunaan air pada tahun pelaporan dibanding tahun sebelumnya tercatat mengalami penurunan seperti ditunjukkan dalam tabel berikut:
Tabel Penggunaan AirTable of Water Use
No.Sumber Air
Water SourcesSatuan
Unit2019 2018
1 Air PDAMWater from PDAM
m3 5.278.552 5.294.949
2 Air tanahGroundwater
m3 1.507.615 1.753.416
3 Air dewateringDewatering Water
m3 985.674 987.603
4 Air hujanRainwater
m3 985.674 675.894
5 Air daur ulangRecycled Water
m3 230.120 212.367
Jumlah
Totalm3 8.758.618 8.926.247
Selain menjalankan efisiensi, upaya pengelolaan air oleh PTPP membawa hasil dengan tidak adanya keluhan atau pengaduan dari masyarakat maupun pihak berwenang, terkait dengan terganggunya sumber air di sekitar lokasi pengerjaan proyek. Misalnya, sumber air warga debitnya berkurang atau malah mati akibat pengambilan air tanah oleh PTPP.
air Limbah dan Limbah
Dalam operasional usaha, PTPP menghasilkan air limbah (efluen) dari sisa pemanfaatan air bersih, serta berbagai limbah, baik cair maupun padat, B3 maupun non-B3. Apabila tidak dikelola dengan baik, maka air limbah maupun limbah merupakan salah satu sumber pencematan dan kerusakan lingkungan. (103-1)
water. Another saving effort is that PTPP uses recycled water from water treatment plants to meet the needs of clean water.
By making various savings efforts, during 2019, water usage from PDAMs was recorded as 5,278,552 m³, groundwater as much as 1,507,615 m³, dewatering water as much as 985,674 m3 and rainwater as much as 985,674 meter3. The water usage comparison in the reporting year compared to the previous year is recorded to decrease as shown in the following table:
In addition to conducting efficiency, PTPP's water management efforts have resulted in the absence of complaints from the community or the authorities, related to water sources disruption around the project construction site. For example, residents' water sources have decreased or even vanished due to PTPP's groundwater extraction.
WasteWater and Waste
In Its business operations, PTPP produces waste water (effluent) from the utilization of clean water, as well as various wastes, both liquid and solid, B3 and non-B3. If not managed properly, the waste water or waste will be the source of pollution and environmental damage. (103-1)
KONSTRUKSI HIJAU SEBAGAI LANDASAN OPERASIONALGreen Consctruction As Operational Foundation
KINERJA LINGKUNGAN BERKELANJUTANSustainable Environmental Performance
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 133
Sejalan dengan prinsip pembangunan hijau, maka PTPP memiliki kebijakan terkait pengelolaan limbah. Dalam operasional, ada beberapa bentuk limbah yang dihasilkan oleh PTPP, yaitu: limbah cair, limbah gas dan limbah B3, serta kebisingan dari kegiatan operasional yang dilakukan. Pengelolaan limbah dilakukan dengan memperhatikan karakteristik limbah yang dihasilkan. (103-2)
Limbah yang dihasilkan selama tahun 2019 dan tercatat mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, sebagaimana tabel berikut: [6.e.5)a)] [6.e.5)b)]
Jenis LimbahType of Waste
VolumeVolume Satuan
UnitPengelolaanManagement
2019 2018
Sampah domestik/ kantorDomestic/office waste
1.010.607 1.132.459 m³ 1. Diolah sebagai pupuk organik (bila memungkinkan)Processed as organic fertilizer (if possible)
2. Kerjasama dengan pihak ketigaCooperation with third parties
Kertas bekasUsed Paper
12.560 13.954 rim 1. Digunakan kembali untuk draft pekerjaanReused for draft of works
2. Kerjasama dengan pihak ketigaCooperation with third parties
Oli bekas mobil operasional dan gensetUsed oil from operational car and generator
4.714.666 4.919.876 liter 1. Kerjasama dengan pihak ketigaCooperation with third parties
Lain-lain (Limbah B3 Campuran)Others (Mixed B3 Waste)
3.434.522 3.546.798 Kg 1. Pembuatan tempat penampungan sementara limbah B3Making a temporary storage for B3 waste
2. Kerjasama dengan pihak ketigaCooperation with third parties
Dengan pengelolaan yang baik, selama tahun pelaporan tidak terdapat tumpahan limbah dan tumpahan zat lainnya. [6.e.5)c)]
Terkait penanganan air limbah, PTPP mengolah air limbah tersebut Sawage Treatment Plan (STP) atau IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) sebelum dibuang ke badan air. Dengan demikian, kualitas air limbah yang dibuang telah memenuhi standar baku mutu yang diizinkan. Untuk mengetahui kualitas air limbah yang dihasilkan dan dibuang ke badan air. Perusahaan melakukan pemantauan secara berkala, baik oleh internal Perusahaan maupun eksternal Perusahaan, yaitu
In line with the green development principles, PTPP has policies related to waste management. In its operation, there are several forms of waste produced by PTPP, namely: liquid waste, gas waste and B3 waste, and noise from operational activities carried out. Waste management is carried out by taking into account the produced waste characteristics. (103-2)
Waste produced during 2019 and the management is recorded to decrease compared to the previous year as shown by the following table: [6.e.5)a)] [6.e.5)b)]
With good management during the reporting year, there was no waste spill and other substance spills. [6.e.5)c)]
Regarding wastewater treatment, PTPP treats the wastewater in the Sawage Treatment Plan (STP) or WWTP (Wastewater Treatment Installation) before being discharged into water bodies. Thus, the discharged waste water quality meets the quality standards that are permitted. To find out the produced and discharged wastewater quality, the Company monitors regularly, both internally and externally which is an accredited laboratory manager. Through proper management, during
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
134
pengelola laboratorium terakreditasi. Melalui pengelolaan yang baik, maka selama tahun 2019 tidak terdapat laporan tentang badan air yang dipengaruhi oleh pelepasan dan/atau limpahan air limbah dari Kantor Pusat maupun dari proyek-proyek yang digarap dan dikelola PTPP.
Untuk mengetahui kualitas air limbah yang dibuang dan diolah di STP atau IPAL, PTPP secara berkala melakukan pengecekan kualitas air limbah bekerja sama dengan pihak independen. Kualitas air limbah yang sudah diolah di STP atau IPAL antara lain sebagai berikut: 103-3, 306-1) [6.e.5)a)],
[6.e.5)b)]
Tabel Hasil Pengukuran Air Limbah Proyek BNI PejomponganTable of Wastewater Measurement Results of BNI Pejompongan Project
No.ParameterParameters
SatuanUnit
Kadar MaksimumMaximum Content
Hasil UjiTest Result
Metode yang dipakaiMethod used
1 pH 6-9 7 SNI 06-6989.11.2004
2 Zat Padat TersuspensiSolid Suspended
Mg/L 30 8 SPEKTROFOTOMETRI
3 AmmoniaAmmonia
Mg/L 10 0,2 SNI 06-6989.30.2005
4 Minyak dan LemakOil and Grease
Mg/L 5 <0,2 SPEKTROFOTOMETRI
5 COD (Dichromat) Mg/L 100 38 NO 42/KM (spektrofotometri)
6 BOD (20ºC, 5 hari)BOD (20oC,5 hari/days)
Mg/L 30 9 SNI 6989.72.2009
7 Total Coliform Jumlah/100 mLtotal
3.000 24 SNI 06.4158-1996
emisi
Emisi gas rumah kaca (GRK) merupakan salah satu pemicu terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. Untuk menghindari dampak negatif berkelanjutan akibat emisi gas rumah kaca, maka setiap kebijakan yang bertujuan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan pemanasan global wajib didukung. (103-1)
Salah satu upaya untuk mengurangi dampak pemanasan global dan perubahan iklim adalah ditandatanganinya Perjanjian Paris atau Paris Agreement. Ini adalah perjanjian dalam Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) mengenai mitigasi emisi gas rumah kaca, adaptasi dan keuangan. Perjanjian ini
2019 there were no reports of water bodies affected by the disposal and/or overflow of wastewater from the Head Office or from projects that PTPP worked on and managed.
To find out the wastewater quality that is discharged and treated at STP or IPAL, in cooperation with independent parties PTPP periodically checks the wastewater quality. The wastewater quality that has been treated at STP or WWTP are as followings: 103-3, 306-1) [6.e.5)a)], [6.e.5)b)]
emission
Greenhouse gas (GHG) emissions are one of the triggers for global warming and climate change. To avoid the continuing negative impacts of greenhouse gas emissions, any policy aimed at reducing greenhouse gas emissions and global warming must be supported. (103-1)
One effort to reduce the impact of global warming and climate change is the signing of Paris Agreement. This is an agreement in the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) on mitigating greenhouse gas emissions, adaptation and finance. This agreement was negotiated by 195 (one hundred ninety-five) countries' representatives at the 21st UN Climate Change Conference in Paris, France. After
KONSTRUKSI HIJAU SEBAGAI LANDASAN OPERASIONALGreen Consctruction As Operational Foundation
KINERJA LINGKUNGAN BERKELANJUTANSustainable Environmental Performance
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 135
dinegosiasikan oleh 195 (seratus sembilan puluh lima) perwakilan negara-negara pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-21 di Paris, Prancis. Setelah proses negosiasi, Perjanjian Paris ditandatangani tepat pada peringatan Hari Bumi tanggal 22 April 2016 di New York, Amerika Serikat. Indonesia termasuk salah satu negara yang menandatangani Perjanian Paris, yang dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Siti Nurbaya mewakili Presiden RI.
Tujuan dibentuknya Perjanjian Paris tertuang dalam pasal 2, yaitu:1. Menahan laju peningkatan temperatur global hingga
di bawah 2 derajat Celcius dari angka sebelum masa Revolusi Industri dan mencapai upaya dalam membatasi perubahan temperatur hingga setidaknya 1.5 derajat Celcius, karena memahami bahwa pembatasan ini akan secara signifikan mengurangi risiko dan dampak dari perubahan iklim;
2. Meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dampak dari perubahan iklim, meningkatkan ketahanan iklim dan melaksanakan pembangunan yang bersifat rendah emisi gas rumah kaca tanpa mengancam produksi pangan;
3. Membuat aliran finansial yang konsisten demi tercapainya pembangunan yang bersifat rendah emisi gas rumah kaca dan tahan terhadap perubahan iklim.
Sebagai korporasi yang berorientasi pada keberlanjutan, PTPP berkomitmen untuk ikut membangun kepedulian terhadap lingkungan sebagai bentuk dukungan terhadap Perjanjian Paris. Sulit dimungkiri bahwa dalam operasional sehari-hari, Perusahaan turut menyumbang terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. Hal itu terjadi, antara lain, karena Perusahaan menggunakan energi listrik dan bahan bakar minyak sebagai sumber emisi gas rumah kaca, menghasilkan limbah padat maupun cair dan sebagainya. (103-2)
Dalam operasional sehari-hari, PTPP menghasilkan gas rumah kaca yaitu emisi GRK [Cakupan 1] langsung) yang bersumber dari penggunaan BBM, seperti operasional genset, alat berat dan kendaraan operasional; serta Emisi GRK [Cakupan 2] tidak langsung yang bersumber dari penggunaan listrik. Emisi gas rumah kaca yang dihasilkan antara lain berupa karbondioksida (CO2), Metana (CH4), Nitro Oksida (N2O), SOx (Sulfur) dan NOx. Oleh karena dampak negatif GRK begitu nyata, maka Perusahaan berkomitmen untuk mengurangi emisi yang dihasilkan selama operasional usaha. (103-2) [6.e.4)b)]
the negotiation process, the Paris Agreement was signed in conjunction with the commemoration of Earth Day on April 22, 2016 in New York, United States. Indonesia is one of the countries that signed the Paris Agreement, conducted by the Minister of Environment and Forestry Dr. Siti Nurbaya represented the President of the Republic of Indonesia.
The Paris Agreement’s purposes is stated in article 2, namely:
1. Withstand the increase rate of global temperatures to below 2 degrees Celsius from the number before the Industrial Revolution era and achieve efforts to limit temperature changes to at least 1.5 degrees Celsius, due to an understanding that these restrictions will significantly reduce the risks and impacts of climate change;
2. Enhancing the ability to adapt to the climate change’s impacts, increasing climate resilience and carrying out development that is low in greenhouse gas emissions without threatening food production;
3. Creating a consistent financial flow for the achievement of development that is low in greenhouse gas emissions and resistant to climate change.
As a corporation that is oriented towards sustainability, PTPP is committed to participate in creating environment awareness as a form of support for the Paris Agreement. It is difficult to deny that in daily operations, the Company contributes to global warming and climate change. This happens, among other things, because the Company uses electricity and fuel oil as a source of greenhouse gas emissions, producing solid or liquid waste and so on. (103-2)
In daily operations, PTPP produces greenhouse gases, namely direct GHG emissions (Coverage 1) which are sourced from the use of fuel, such as generators, heavy equipment and operational vehicles; and indirect GHG emissions [Coverage 2] sourced from electricity usage. Greenhouse gas emissions produced include carbon dioxide (CO2), methane (CH4), nitrous oxide (N2O), SOx (sulfur) and NOx. Because the negative impacts of GHG are so real, the Company is committed to reduce emissions that are generated during business operations. (103-2) [6.e.4)b)]
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
136
Untuk mengetahui besarnya sumbangan emisi GRK [Cakupan 1] langsung yang dihasilkan oleh PTPP, metode penghitungan yang paling sederhana adalah mengalikan total konsumsi bahan bakar (dalam GJ) dengan faktor emisi (FE). FE adalah koefisien yang menunjukkan banyaknya emisi per unit bahan bakar dikonsumsi dalam satuan Ton/GJ. Dalam hal ini faktor emisi yang digunakan adalah faktor emisi default (IPCC 2006 GL). Tabel FE berikut ini adalah FE dari BBM bensin (kendaraan operasional/sumber bergerak) dan solar (genset/alat berat/sumber bergerak dan tidak bergerak) untuk perhitungan emisi GRK PTPP.
Sumber: MEDIA MATRASAIN, Volume 12, No.2, Juli 2015Source: MEDIA MATN, Volume 12, No.2, July 2015
Sesuai dengan panduan di atas, maka emisi gas rumah kaca langsung (cakupan 1, yaitu emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari penggunaan bahan bakar fosil) yang dihasilkan PTPP tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebagaimana ditunjukkan tabel berikut: (103-3,
305-1) [6.e.4)a)] [6.e.4)b)]
Tabel Emisi Gas Rumah Langsung (Cakupan 1) Tahun 2019Table of Direct Home Gas Emissions (Coverage 1) in 2019
Bahan BakarFuel
Konsumsi Energi [Gigajoule]
Energy consumption[Gigajoule]
FE Default IPCC 2006 CO2
Sumber Tak BergerakFE Default
IPCC 2006 CO2 moving source
FE Default IPCC 2006 CO2 Sumber Tak
BergerakFE Default IPCC 2006 CO2 immovable source
Total Emisi CO2 yang Dihasilkan (Ton/GigaJoule)
Total CO2 Emissions Produced (Ton/GigaJoule)
2019 2018 2019 2018
Bensin*Gasoline
475.314,57 970.416,48 69.300 32.939.299.701 67.249.862.064 475.314,57
Solar*Diesel Fuel*
290.518,52 603.355,36 74.100** 21.527.422.332 44.708.632.176 290.518,52
Jumlah
Total765.833,09 1.573.771,84 54.466.722.033 111.958.494.240 765.833,09
To find out the direct contribution of GHG emissions [Coverage 1] generated by PTPP, the simplest calculation method is to multiply the total fuel consumption (in GJ) by the emission factor (FE). FE is a coefficient that shows the amount of emissions per unit of fuel consumed in units of Ton/GJ. In this case, the emission factor used is the default emission factor (IPCC 2006 GL). The following FE table is the FE from gasoline (operational vehicles/moving sources) and diesel fuel (generator sets/heavy equipment/movable and immovable sources) for the calculation of PTPP GHG emissions.
In accordance with the guidelines above, direct greenhouse gas emissions (coverage 1, i.e. greenhouse gas emissions resulting from the use of fossil fuels) generated by PTPP in 2019 experienced a decrease compared to last year, as shown by following table: (103-3, 305-1) [6.e.4)a)] [6.e.4)b)]
KONSTRUKSI HIJAU SEBAGAI LANDASAN OPERASIONALGreen Consctruction As Operational Foundation
KINERJA LINGKUNGAN BERKELANJUTANSustainable Environmental Performance
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 137
*jumlah total bensin dan solar yang digunakan oleh Perusahaan, termasuk dari proyek-proyek*total amount of gasoline and diesel fuel used by the Company, including those from projects
**FE untuk solar, baik transportasi maupun genset (sumber tidak bergerak) adalah sama** FE for diesel, both transportation and generator set (immovable source) are the same
Urutan konversi (tidak untuk dimuat, sekadar untuk urutan konversi dari liter ke GigaJoule)Conversion order
TahunYear
Liter Ke galon
GalonKe GigaJoule
Gigajoule
BensinGasoline
2019 13.655.590 3.607.426,94 475.314,57
2018 27.879.675 7.365.030,97 970.416,48
SolarDiesel Fuel
2019 7.505.680 1.982.790,89 290.518,52
2018 15.587.964 4.117.904,44 603.355,36
Jumlah
Total
Sedangkan emisi gas rumah kaca tidak langsung (cakupan 2, yaitu yang bersumber dari energi dari luar berupa listrik) diperoleh dengan mengalikan konsumsi listrik (dalam Kwh per tahun) dengan average grid emission factor yang dikeluarkan Kementerian ESDM merujuk RUPTL PLN 2015-2024 yaitu sebesar 0,934 kgCO2/Kwh (2017). Berdasarkan perhitungan itu, emisi gas rumah kaca tidak langsung (cakupan 2) adalah sebagai berikut: (103-3, 305-2) [6.e.4)a)] [6.e.4)b)]
Tabel Emisi Gas Rumah Tidak Langsung (Cakupan 2) Tahun 2019Table of Indirect Home Gas Emission (Coverage 2) in 2019
Konsumsi EnergiEnergy Consumption
SatuanUnit
TahunYear
Emisi CO2 yang Dihasilkan (kg/Kwh)Produced CO2 Emissions (kg/Kwh)
2019 2018 2019 2018
ListrikElectricity
Kwh 14.931.794 15.928.898,85 13.946.295,60 14.877.591,53
Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, maka selama tahun pelaporan, PTPP menyumbang emisi gas rumah kaca langsung (cakupan 1) dari penggunaan solar dan bensin sebanyak 54.466.722.033 ton CO2eq, turun dibanding tahun 2018 yang tercatat sebesar 111.958.494.240 ton CO2eq. Sedangkan emisi gas rumah kaca tidak langsung (cakupan 2) dari penggunaan energi listrik tercatat sebesar 13.946.295,60 .kgCO2, turun dibanding tahun 2018, yang terbilang sebesar 14.877.591,53 kg CO2. (103-3, 305-2) [6.e.4)a)]
Selain mengitung sumbangan emisi gas rumah kaca, Perusahaan juga berupaya untuk mengurangi tingkat
While indirect greenhouse gas emissions (coverage 2, i.e. sourced from outside energy in the form of electricity) are obtained by multiplying the electricity consumption (in Kwh per year) with the average grid emission factor issued by the Ministry of Energy and Mineral Resources referring to the 2015-2024 PLN RUPTL of 0.934 kgCO2/Kwh (2017). Based on this calculation, indirect greenhouse gas emissions (scope 2) are as follows: (103-3, 305-2) [6.e.4)a)] [6.e.4)b)]
Based on the above calculation, during the reporting year, PTPP contributed direct greenhouse gas emissions (coverage 1) from diesel and gasoline use as much as 54,466,722,033 tons of CO2eq, down compared to 2018 which was recorded as 111,958,494,240 tons of CO2eq. Whereas indirect greenhouse gas emissions (coverage 2) from the electricity use were recorded as 13,946,295.60 kgCO2, down compared to 2018, which was calculated to be 14,877,591.53 kg CO2. (103-3, 305-2) [6.e.4)a)]
Aside of calculating the greenhouse gas emissions contribution, the Company also seeks to reduce the produced emissions
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
138
emisi yang dihasilkan. Untuk mengurangi emisi, salah satu caranya adalah mengurangi penggunaan listrik dan BBM. Selain itu, terkait emisi udara, PTPP telah melakukan uji emisi tehadap 114 (seratus empat belas) buah kendaraan operasional dan alat berat. Dari jumlah itu, sebanyak 2 (dua) buah tidak lulus uji emisi dan Perusahaan mengambil tindakan berupa tune up dan kalibrasi fuel injection pump atau melakukan penggantian dengan unit kendaraan/ alat berat baru. (103-3, 305-5)
Berkaitan dengan pengendalian emisi, Perusahaan juga memiliki kebijakan untuk mengggunakan bahan bakar minyak beroktan tinggi, yakni oktan 92 (sembilan puluh dua) keatas untuk bahan bakar bensin dan cetane 51 (lima puluh satu) untuk bahan bakar solar.
Selain melakukan uji emisi, Perusahaan juga melakukan pembatasan usia kendaraan operasional dan alat berat. Peremajaan dilakukan karena kendaraan operasional atau alat berat keluaran terbaru lebih ramah lingkungan karena emisi gas buangnya lebih rendah. Untuk kendaraan operasional, usia maksimal adalah 5 (lima) tahun, sedangkan umur ekonomis alat berat adalah 15 (lima belas) tahun. Pada tahun 2019, Perusahaan melakukan peremajaan sebanyak 118 (seratus delapan belas) buah mobil dari total 162 (seratus enam puluh dua) mobil.
Langkah lain adalah melakukan penanaman pohon sebagai bagian dari program bersama pemerintah untuk menanam satu miliar pohon. Penanaman pohon secara tidak langsung akan mengurangi emisi gas karbon, terlebih beberapa jenis tumbuhan yang ditanam adalah pohon trembesi (Samanea saman) yang memiliki tingkat kemampuan penyerapan emisi gas karbon tertinggi.
Sumber emisi lain yang berkaitan dengan operasional kantor adalah penggunaan refrigeran untuk alat pengatur udara (mesin AC). Dalam hal ini, PTPP terus mengurangi penggunaan AC dengan refrigeran (bahan pendingin) yang tidak ramah lingkungan karena masuk kategori Ozone Depleting Substance (ODS), seperti freon R-22, ke refrigeran yang lebih ramah lingkungan, seperti R-32. Jumlah AC yang diganti dengan
level. One way to reduce emissions is by reducing the electricity and fuel use. In relation to air emissions, PTPP has conducted emission tests on 114 operational vehicles and heavy equipment. Of that amount, as much as 2 did not pass. The Company took follow up action by conducted tune up and fuel injection pump calibration or made a replacement with new vehicle/heavy equipment unit. (103-3, 305-5)
Regarding emissions control, the Company also has policy to use high octane fuel, namely octane 92 and above for gasoline fuel and cetane 51 for diesel fuel.
In addition to emissions testing conducted, the Company also limits the age of operational vehicles and heavy equipment. Rejuvenation was done because the latest operational vehicles or heavy equipment are more environmentally friendly because of its lower exhaust emissions. The maximum age for operational vehicles is 5 (five) years, while the economic age for heavy equipment is 15 (fifteen) years. In 2019, the Company rejuvenated as many as 118 cars from the total of 162 car.
Another step is to plant trees as part of a government’s joint program of planting one billion trees. Planting trees indirectly will reduce carbon gas emissions, especially because some trees planted are trembesi (Samanea saman) species which have the highest absorption rate of carbon gas emissions.
Another emissions source related to office operations is refrigerants use for air regulators (AC machines). In this case, PTPP continues to reduce the use of air conditioners with refrigerants that are not environmentally friendly because they fall into the Ozone Depleting Substance (ODS) category, such as freon R-22, replaced with refrigerants that are more
KONSTRUKSI HIJAU SEBAGAI LANDASAN OPERASIONALGreen Consctruction As Operational Foundation
KINERJA LINGKUNGAN BERKELANJUTANSustainable Environmental Performance
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 139
environmentally friendly, such as R-32. The number of air conditioners that were replaced with environmentally friendly refrigerants in 2019 was as much as 148 out of a total of 169 AC.
other imPact controL
Apart from all descriptions above, we realized that other impacts still potentially affecting the environment quality, such as sewage sludge, noise, vibration and excessive use of natural resources. In this case, PTPP also pays serious attention to control and minimize these threats. The environmental mitigation measures for potential environmental impacts are as follows:
refrigeran ramah lingkungan pada tahun 2019 sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) dari total 169 (seratus enam puluh sembilan) buah AC.
PengendaLian damPaK Lainnya
Di luar uraian di atas, kami menyadari masih ada potensi ancaman dampak lain yang bisa mempengaruhi kualitas lingkungan, seperti limbah lumpur, kebisingan, getaran dan pemakaian sumber daya alam yang berlebihan. Dalam hal ini, PTPP juga memberikan perhatian serius demi mengendalikan dan meminimalkan ancaman tersebut. Langkah-langkah penanggulangan dampak lingkungan tersebut disajikan dalam mitigasi potensi dampak lingkungan dan pengendaliannya sebagai berikut:
No.Aspek Penting
Important Aspect
ObyektifObjective
Target Target
Baku MutuQuality Standards
PeraturanRegulations
ProgramProgram
1 LumpurSludge
Mengontrol buangan lumpurControl sludge discharge
Karakteristik air limbah < baku mutu air bersihWastewater Characteristics< clean water quality standards
- BOD 75 ml/g BOD 75 ml/g- COD 100ml/g COD 100 ml/- padatan tersus- pensi 100 ml/l Suspended solids 100 ml/l- padatan terlarut 500 ml/l Dissolved solids 500 ml/l- padatan terendapkan 100 Deposited solids 100
PP no. 82 Thn 2001PP no. 82 of 2001
- pengujian air limbah Wastewater- pengelolaan air limbah Waste water management
2 Emisi gas buangExhaust Gas Emissions
Mengontrol emisi udaraControl Air emissions
Asap peralatan yang digunakan < baku mutuSmoke from equipment used < quality standard
50% opasitas50% opacity
Keputusan Mentri Negara LH No. 13/MNLH/1995Lamp. V, Ambang BatasEmisi Udara Tidak BergerakMinister of Environment Decree No. 13/MENLH/1995 attachment. V, Immovable Air Emission Threshold
- pengukuhan emisi Emission inauguration- pergantian peralatan Equipment replacement- perawatan berkala Periodic care
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
140
No.Aspek Penting
Important Aspect
ObyektifObjective
Target Target
Baku MutuQuality Standards
PeraturanRegulations
ProgramProgram
3 KebisinganNoise
Mengurangi tingkat kebisinganReducing the noise level
Nilai Kebisingan < baku mutuNoise Value < quality standard
85 db (a)85 db (a)
Kep. Men LH No. 48/men/LH/1996Minister of Environment Decree No. 48/men/LH/1996
- Melakukan pengujian kebisingan
Carry out noise testing
- menggunakan peralatan ramah lingkungan
use environmentally friendly equipment
4 GetaranVibration
Mengurangitingkat getaranReducing vibration level
Nilai getaran < baku mutuVibration Value < quality standard
10-40 mm/det10-40 mm/sec
Kep. Men LH No. 49/Men/LH/1996Minister of Environment Decree No. 48/men/LH/1996
- melakukan pengujian getaran
Carry out vibration testing
- menggunakan peralatan ramah lingkungan
use environmentally friendly equipment
5 Limbah B3B3 Waste
- pencegahan ceceran limbah
waste spills prevention
- pengelolaan limbah padat B3 supaya tidak mencemari tanah
B3 solid waste management so as not to pollute the soil
- Tidah ada ceceran oli di tanah (< 0,5lt)
No oil spills on the ground (<0.5 lt)
- penempatan B3 sesuai tempatnya
B3 placement according to place
- PP No. 5 Tahun1999Government Regulation No. 5 year 1999
- Kontrol penempatan limbah
Waste placement control
- Kontrol pengambilan limbah
collection control
- pembersihan area sekitar limbahcleaning area around the waste
6 SDANatural resources
Mengurangipemakaian kayuReducing the use of wood
Pengurangan penggunaan kayuUse of wood reduced
- Kep. Men LH No. Kep 43/Men/LH/10/1996Minister of Environment Decree No. 48/men/LH/1996
Menggunakan teknologi cor yang ramah lingkunganUsing environmentally friendly cast technology
KONSTRUKSI HIJAU SEBAGAI LANDASAN OPERASIONALGreen Consctruction As Operational Foundation
KINERJA LINGKUNGAN BERKELANJUTANSustainable Environmental Performance
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 141
KeaneKaragaman hayati
Sebagai salah satu Perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, maka operasional PTPP turut mengubah bentang alam dan potensial berdampak pada keanekaragaman hayati, yaitu keragaman di antara organisme hidup dari semua sumber, termasuk ekosistem darat, laut dan perairan lainnya dan kompleks ekologi tempat mereka menjadi bagian di dalamnya. Sesuai prinsip pembanguan hijau yang selama ini dipegang oleh PTPP, maka berkomitmen untuk menjaga keanekaragaman hayati dalam menjalankan usahanya. Komitmen itu dikuatkan dengan adanya kebijakan Perusahaan berupaberupa Visi Misi Perusahaan.
Sesuai dengan pemetaan yang dilakukan oleh PTPP, hingga akhir tahun 2019, terdapat sebanyak 1 (satu) lokasi proyek yang berdekatan dengan kawasan lindung atau kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan hutan lindung. Lokasi tersebut adalah Jembatan Holtekamp.Terhadap lokasi-lokasi ini, Perusahaan berusaha menjaga keanekaragaman hayati yang tersedia agar tidak rusak atau terganggu akibat operasional PTPP. [6.e.3)a)]
Bentuk konkret yang lain dalam penjagaan keanekaragaman hayati adalah PTPP mengelola area di lingkungan Kantor Pusat seluas 1,5 hektare, yang ditanami pohon berbagai jenis, seperti seperti pada tabel berikut: [6.e.3)b)]
No Nama PohonName of Tree
JumlahTotal
1 BeringinBanyan
12
2 Ketapang 7
3 Trembesi 6
4 Kemben 6
5 SukunBreadfruit
6
6 KelapaCoconut
30
7 Palem RajaKing Palm
6
8 Rambutan 21
9 Buni 2
10 Boni 2
11 CemaraFir
21
biodiversity
As one of the companies engaged in the construction field, PTPP's operations have also altered the landscape and have potential impact on biodiversity, i.e. diversity between living organisms from all sources, including terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and the ecological complex they are part of. In accordance with the green development principle, PTPP is committed to maintain biodiversity in conducting its business. This commitment is strengthened by the Company's policy in the form of Company Vision and Mision.
Based on the mapping conducted by PTPP, until the end of 2019, there were as many as 1 (one) project location adjacent to protected areas or areas with high biodiversity. These locations are Holtekamp Bridge. With respect to these locations, the Company strives to maintain the biodiversity so that it is not damaged or disturbed by PTPP operations. [6.e.3)a)]
Another concrete form of PTPP’s biodiversity preservation is managing areas within the Head Office of 1.5 hectares, as the following table: [6.e.3)b)]
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
142
No Nama PohonName of Tree
JumlahTotal
12 NangkaFir
4
13 Sawo Kecik 14
14 Jamblang 1
15 Damar Laut 4
Pengaduan masaLah LingKungan
Sebagai Perusahaan yang berorientasi pada keberlanjutan, PTPP telah menyusun mekanisme pengaduan masalah lingkungan terkait proyek pembangunan yang dilakukan. Sulit dimungkiri bahwa pembangunan proyek konstruksi dan sejenisnya berpotensi menimbulkan gangguan lingkungan dan mengurangi tingkat kenyamanan masyarakat di sekitarnya.
Berdasarkan data dari Biro QHSE, selama tahun 2019, PTPP mendapatkan zero complain tentang masalah lingkungan. Dengan demikian, Perusahaan tidak mendapatkan sanksi atau denda akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan dan peraturan lingkungan. [6.e.6)] (103-3, 307-1)
comPLaints on environmentaL ProbLems
As a company that is oriented towards sustainability, PTPP has developed a complaints mechanism about environmental problems related to the project being carried out. It is difficult to deny that construction projects and the likes has potential to cause environmental disruption and reduce the surrounding community comfort level.
Based on data from the QHSE Bureau, during 2019, PTPP received zero complaints about environmental problems. As such, the Company did not receive sanctions or fines for non-compliance with environmental rules and regulations. [6.e.6)] (103-3, 307-1)
KINERJA LINGKUNGAN BERKELANJUTANSustainable Environmental Performance
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 143
Pengelolaan EnergiEnergy Management
PLtsa soLusi jitu atasi samPah Kota soLo
Sampah merupakan problem besar yang banyak dihadapi kota-kota di Indonesia, tak terkecuali Kota Solo, Jawa Tengah. Di kota ini, persoalan sampah muncul di TPA Putri Cempo, yang berlokasi di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Solo. Di lokasi seluas sekitar 17 hektare ini, tumpukan sampah menggunung, bau tak sedap menguar ke udara dan ribuan lalat beterbangan. Masalah lingkungan bertambah, terutama saat musim hujan, yaitu mengalirnya lindi cairan kimia hasil dekomposisi sampah dan air yang masuk ke timbunan sampah yang berpotensi mencemari air tanah di sekitar TPA. Masalah semakin kompleks dan mendesak untuk dicarikan jalan keluar karena di TPA ini, setiap hari setidaknya 200 ton sampah baru masuk.
Beruntung, pelan tapi pasti, solusi penanganan sampah di TPA Putri Cempo mulai ada titik terang. Sampah di sini akan diolah menjadi sumber energi listrik, yang kerap disebut dengan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Bahkan, PLTSa Putri Cempo menjadi pilot project dari 12 kota lain di Indonesia. Yang menarik, metode pemanfaatan sampah di sini tidak menggunakan insenerator, namun menggunakan gasifikasi yang bisa mengubah sampah menjadi biochar.
PLtsa the Perfect soLution for soLo’s city garbage
Garbage is a big problem that are faced by many cities in Indonesia, including the city of Solo, Central Java. In this city, the problem of waste arises in TPA Putri Cempo, which is located in Mojosongo Village, Jebres District, Solo. In this 17-hectare site, heaps of waste are piled up, bad smells fly into the air, and thousands of flies can be seen flying around. Environmental problems are increasing, especially during the rainy season, i.e. the flow of leachate chemical liquid resulting from the decomposition of waste and water that enters the landfill which has the potential to contaminate ground water around the landfill. The problems are increasingly complex and urgent for a solution because in this landfill, at least 200 tons of new garbage enters every day.
Luckily, slowly but sure, there is a silver lining for waste handling solution at TPA Putri Cempo. The waste will be processed into a source of electrical energy, which is often called the Waste Electric Power Plant (PLTSa). In fact, PLTSa Putri Cempo became a pilot project of 12 other cities in Indonesia. Interestingly, the method of utilizing garbage does not use an incinerator, but instead uses gasification that can turn garbage into biochar. Furthermore, the biochar
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
144
Selanjutnya, dari pembakaran biochar, akan menghasilkan SynGas yang berfungsi menggerakkan Gas Engine dan menghasilkan listrik.
PLTSa Putri Cempo digarap oleh PT Solo Citra Metro Plasma Power (SCMPP). Ini adalah perusahaan patungan yang didirikan oleh PTPP dan PT Citra Metrojaya Putra pada tahun 2016, yang bergerak di bidang pembangkit listrik menggunakan energi terbarukan (EBT). Di SCMPP, PTPP memiliki 40% atau 5.000 saham dari jumlah modal ditempatkan dan disetor dengan nilai nominal sekitar Rp5 miliar. Penyertaan saham PTPP dicatat dalam buku perseroan sebagai penyertaan terafiliasi.
Pendirian SCMPP merupakan kontribusi nyata PTPP dalam mengimplementasikan green energy sesuai konsep konstruksi hijau yang terus dikembangkan oleh Perusahaan. Dengan mengoperasikan PTLSa, otomatis akan meningkatkan bauran sumber energi terbarukan di Tanah Air, yang angkanya saat ini masih relatif kecil.
burning will produce SynGas that functions to power the Gas Engine and produce electricity.
PLTSa Putri Cempo is worked on by PT Solo Citra Metro Plasma Power (SCMPP), which is a joint venture established by PT PP (Persero) and PT Citra Metrojaya Putra in 2016, engaged in the field of electricity generation using renewable energy (EBT). In SCMPP, PTPP owns 40% or 5,000 shares of the total issued and paid up capital with a nominal value of approximately Rp5 billion. PTPP’s share equity is recorded in the Company's book as affiliated investment.
The establishment of SCMPP is a real contribution of PTPP in implementing green energy according to the concept of green construction that is continuously being developed by the Company. Operating PTLSa will automatically increase the mix of renewable energy sources in the country, in which the numbers are currently relatively small.
Pengelolaan EnergiEnergy Management
KINERJA LINGKUNGAN BERKELANJUTANSustainable Environmental Performance
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 145
Pengolahan sampah menjadi energi (Waste to Energy) di PLTSa Putri Cempo dengan metode gasifikasi memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan dengan metode insinerator (dibakar). Kelebihan itu, antara lain:1. Gas hasil pengolahan berada di dalam sistem sehingga
emisi yang dihasilkan sangat kecil jika dibandingkan dengan insinerator, sekaligus mencegah timbulnya konflik dan polemik terkait lingkungan hidup dan kesehatan warga sekitar;
2. Emisi NOx, SO2 dan Merkuri (Hg) jauh lebih rendah dibanding insinerasi.
Kelebihan itu sejalan dengan sejumlah keuntungan yang didapat saat mengimplementasikan metode gasifikasi, antara lain:1. Ramah lingkungan, tidak menghasilkan polutan;2. Mampu mengolah semua jenis sampah, kecuali jenis
Metal, Stone, Glass;3. Semua jenis sampah ( kecuali Metal, stone, Glass ) gas sintetik energi listrik;
4. Sisa pembakaran Gasifikasi menghasilkan Bottom Ash yang dapat di olah sebagai material sipil ( batako, paving block atau material campuran pengerasan jalan);
5. Kebutuhan lahan kecil dan ringkas/compact;6. Lebih Efisien dari incenerator;7. Dapat membangkitkan energinya sendiri (self-sufficient).
Apabila sudah beroperasi, PLTSa akan mampu mengolah sampah dengan volume sebanyak 400-500 ton/Hari, dengan rincian sebanyak 200 (dua ratus) ton sampah baru/hari, ditambah sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) ton sampah lama/hari. Dari pengolahan sampah tersebut, menurut pengembangan awal, proyek ini mampu menghasilkan daya listrik dengan kapasitas 10 MW, yang akan dibangun dalam dua tahap, masing-masing dengan kapasitas 5 MW.
Realisasi proyek ramah lingkungan yang diinisiasi sejak 2016 ini semakin jelas saat dilakukan Power Purchase Agreement (PPA Agreement), yaitu perjanjian jual beli tenaga listrik antara perusahaan produsen listrik swasta (IPP) yaitu PT SCMPP dengan PLN. PPA Agreement ditandatangani pada 28 Desember 2018 untuk 20 tahun, berlaku efektif mulai 28 Maret 2019. Perjanjian jual beli tenaga listrik dengan kapasitas 5 MW itu berlangsung di Rumah Dinas Walikota Surakarta FX. Hadi Rudyatmo. Penandatanganan dilakukan antara PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan DIY dengan PT SCMPP, disaksikan oleh Walikota Surakarta, perwakilan Kementerian Koordinator Kemaritiman, Kementerian ESDM (Ditjen Ketenagalistrikan dan Ditjen EBTKE), PT PLN
Processing waste to energy in PLTSa Putri Cempo by gasification method has a number of advantages compared to the incinerator (burned) method. These advantages include:
1. Processed gas is located in the system so that the emissions produced are very small when compared to incinerators, while preventing conflicts and polemics related to the environment and the health of local residents.
2. NOx, SO2, and Mercury (Hg) emissions are much lower than incineration.
These advantages are in line with a number of advantages gained when implementing the gasification method, including:
1. Environmentally friendly, does not produce pollutants.2. Able to process all types of waste, except Metal, Stone,
Glass;3. All types of waste (except Metal, Stone, Glass) synthetic
gas electrical energy4. The residual combustion of Gasification produces Bottom
Ash, which can be processed as civil material (brick, paving block, or road hardening mixture material)
5. Small and compact land requirements6. More efficient than incenerator7. Can generate its own energy (self-sufficient)
If it operates, PLTSa will be able to process waste with a volume of 400 - 500 tons/day, with details of 200 tons of new waste/day, plus 250 tons of old waste/day. From the waste processing, according to the initial development, the project is able to produce electricity with a capacity of 10 MW, which will be built in two stages, each with a capacity of 5 MW.
The realization of environmentally friendly projects initiated since 2016 was made clearer when the Power Purchase Agreement (PPA Agreement) was carried out, namely the power purchase agreement between a private electricity producer (IPP) company, which is PT SCMPP and PLN. The PPA Agreement was signed on December 28, 2018 for 20 years, effective from March 28, 2019. The power purchase agreement with a capacity of 5 MW took place at the Official House of Surakarta Mayor, Hadi Rudyatmo. The signing was carried out between PT PLN (Persero) Central Java and DIY Distribution Unit and PT SCMPP, witnessed by the Mayor of Surakarta, representatives of the Coordinating Ministry of Maritime Affairs, the Ministry of Energy and Mineral Resources
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
146
(Persero) dan para pengembang PLTSa.
Pembelian tenaga listrik dilakukan dengan jangka waktu kontrak 20 (dua puluh tahun) tahun dengan harga pembelian sebesar 13,35 cUS$/kWh (Sesuai Perpres 35/2018), dengan Investasi 23 juta USD untuk kapasitas 5 MW (40 juta USD untuk 10 MW) dan ditargetkan akan COD pada September 2021. Perjanjian jual beli listrik ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut Surat Penugasan Menteri ESDM kepada PT PLN (Persero) untuk membeli tenaga listrik dari PLTSa Kota Surakarta,yang diterbitkan 11 Juli 2018, sekaligus merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.
Tak sampai setahun kemudian, tepatnya pada Rabu, 23 Oktober 2019, telah dilakukan peletakan batu pertama (ground breaking) pembangunan PLTSa oleh Pemerintah Kota Solo dan PT SCMPP di TPA Putri Cempo. Sebelum dilakukan ground breaking, telah pula dilakukan penandatanganan penyaluran pembiayaan dari China Construction Bank Indonesia (CCBI) kepada PT SCMPP untuk pembangunan PLTSa tahap pertama di Rumah Dinas Wali Kota Loji Gandrung, Rabu pagi.
Menurut Direktur Utama PT SCMPP, Elan Syuherlan, nilai investasi proyek pembangunan PLTSa tahap pertama adalah sebesar Rp330 miliar. Dana tersebut dibiayai dari 30 persen ekuitas dan 70 persen pinjaman jangka panjang dari CCBI. Nilai pinjaman yang disalurkan CCBI mencapai 16 juta dolar AS atau setara Rp224 miliar dengan asumsi kurs Rp14 ribu per dolar AS. Dengan regulasi tarif listrik saat ini, apabila perusahaan sudah beroperasi, Elan berharap bisa melunasi pinjaman dari CCBI dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun. Pada waktu yang sama diharapkan Perusahaan sudah mencapai BEP (break even point). Jangka waktu delapan tahun dihitung sejak cash on delivery (COD), namun ada grace period untuk masa pembangunan (1,5-2 tahun). Dengan perhitungan seperti itu, menurut Elan, seluruh hitungan mencukupi dari kontrak Perusahaan dengan Pemkot Solo selama 20 (dua puluh) tahun dan bisa diperpanjang.
(Directorate General of Electricity and Director General of EBTKE), PT PLN (Persero), and PLTSa developers.
The purchase of electricity is carried out with a 20-year contract period with a purchase price of 13.35 cUS $/kWh (as Presidential Regulation 35/2018), with an investment of USD 23 million for a capacity of 5 MW (USD 40 million for 10 MW) and is targeted to be COD at September 2021. The power purchase agreement was carried out as a follow up to the Minister of Energy and Mineral Resources' Assignment Letter to PT PLN (Persero) to purchase electricity from PLTSa Surakarta City, which was issued on July 11, 2018, as well as the implementation of Presidential Regulation Number 35 Year 2018 concerning the Acceleration of Installation Development Waste Processing into Electrical Energy Based on Environment-Friendly Technology.
Not until a year later, on Wednesday, October 23, 2019, the ground breaking of PLTSa construction was carried out by Solo City Government and PT SCMPP at TPA Putri Cempo. Prior to ground breaking, a financing distribution from China Construction Bank Indonesia (CCBI) was signed to PT SCMPP for the construction of the first phase of PLTSa at Loji Gandrung Mayor's Official House, Wednesday morning.
According to the President Director of PT SCMPP, Elan Syuherlan, the investment value of the first phase of PLTSa construction project is Rp330 billion. The funds are financed from 30 percent equity and 70 percent long-term loans from CCBI. The value of loans extended by CCBI reaches 16 million US dollars or equivalent to Rp 224 billion, assuming an exchange rate of Rp 14 thousand per US dollar. With the current electricity tariff regulation, if the company is already operating, Elan hopes to pay off loans from CCBI within eight years. At the same time, the company is expected to have reached a break even point. The period of eight years is calculated from the time of cash on delivery (COD), but there is a grace period for the construction period (1.5-2 years). With such a calculation, according to Elan, the entire count is sufficient from the Company's contract with Solo City Government for 20 years and can be extended.
Pengelolaan EnergiEnergy Management
KINERJA LINGKUNGAN BERKELANJUTANSustainable Environmental Performance
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 147
Saat meninjau proses pembangunan PLTSa, akhir Agustus 2019, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, menyatakan semangat pembangunan proyek ini bukan untuk mendapatkan keuntungan atau uang, namun untuk membersihkan kota. Ia meyakini, dalam waktu 4-5 tahun ke depan, Kota Solo akan terlihat sangat bersih. Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menambahkan, lahan yang digunakan untuk tumpukan sampah di PLTSa Putri Cempo tercatat seluas 17 (tujuh belas) hektare. Jika sampah-sampah tersebut sudah berhasil diolah menjadi energi listrik oleh PT SCMPP, maka Kota Solo akan mempunyai tambahan daratan seluas 17 (tujuh belas) hektare. ***(diolah dari berbagai sumber)
When visiting PLTSa construction process, at the end of August 2019, the Coordinating Minister for Maritime Affairs Luhut Binsar Panjaitan, stated that the spirit of this project construction should not only to gain profit or money, but to clean the city. He believes, in the next 4-5 years, Solo city will be looking extremely clean. The Mayor of Solo, FX Hadi Rudyatmo, added that the land used for waste piles in PLTSa Putri Cempo was recorded as 17 hectares. If the garbage has been successfully processed into electrical energy by PT SCMPP, then Solo will have an additional land area of 17 hectares. ***(from various sources)
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
148148
MAJU DAN BERKEMBANG DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA PILIHANMove Forward And Develop With Selected Human Capital
Sumber daya manusia, yaitu kumpulan individu yang bekerja/karyawan di PTPP, menempati posisi yang sangat strategis. Mereka adalah elemen utama Perusahaan dibandingkan dengan elemen sumber daya yang lain, seperti modal dan teknologi. Sebab, manusia adalah elemen yang mengendalikan faktor-faktor yang lain tersebut.
Di PTPP, sumber daya manusia adalah penggerak, pengelola dan sekaligus elemen terdepan pelayanan. Dalam posisi seperti itu, maka yang dibutuhkan adalah karyawan berkualitas, kompeten di bidangnya, memiliki wawasan, pengetahuan dan kreativitas. Hal yang tak kalah penting, mereka harus memiliki visi yang sama dengan visi Perusahaan. Untuk mengelola karyawan dengan kualifikasi seperti itu, manajemen sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting. (103-1)
Di PTPP, manajemen sumber daya manusia dipegang oleh Divisi Pengelolaan Kapital Manusia. Pengelolaan sumber daya manusia di Perusahaan menggunakan pendekatan Performance Ba s ed Human Capital Management yang menitikberatkan pada pengelolaan SDM berdasarkan kinerja. Perusahaan fokus untuk menjaga dan meningkatkan kinerja modal manusia yang dimiliki, mulai dari tahap perekrutan, pengembangan, h ingga penghargaan terhadap kinerja yang ditampilkan. (103-2)
reKrutmen dan turnover
Per 31 Desember 2019, PTPP memiliki 2.095 karyawan, turun 2,3% dibandingkan jumlah karyawan per 31 Desember 2018, yaitu 2.144 orang. Penurunan terjadi seiring dengan meningkatnya jumlah karyawan yang memasuki usia pensiun. Jumlah tersebu t merupakan akumulasi dari karyawan existing, ditambah karyawan baru hasil rekrutmen, serta berkurang karena adanya karyawan yang meninggalkan Perusahaan dengan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, termasuk di dalamnya karyawan yang memasuki usia pensiun.
Rekrutmen Rekrutmen merupakan proses mendapatkan sumber daya manusia terbaik sesuai dengan Rencana Jangka Pendek ataupun Rencana Jangka Panjang Perusahaan. Basis proses rekrutmen tersusun dalam Recruitment Plan yang mengacu pada evaluasi kinerja masa lalu, Rencana Jangka Pendek ataupun Rencana Jangka Panjang Perusahaan.
Human capital, namely a group of individuals who work/are employees at PTPP, reside in a very strategic position. They are the main element of the Company compared to other resource elements, such as capital and technology, given that humans are the elements that control these other factors.
At PTPP, human capital are the driving forces, managers and foremost elements of service. In such key position, high quality employees who are competent in their fields, have good insight, knowledge and creativity are needed. Equally important, they must have common vision as the Company's vision. To manage employees with such qualifications, the human capital management has a very important role. (103-1)
At PTPP, the management of human capital is carried out by the Human Capital Management Division. Human capital management in the Company uses a Performance Based Human Capital Management approach that emphasizes on managing HC based on performance. The Company focuses on maintaining and enhancing the performance of its human capital, starting from the recruitment stage, development, to performance appreciation. (103-2)
recruitment and turnover
As of December 31, 2019, PTPP has 2,095 employees, decreased by 2.3% compared to the number of employees as of December 31, 2018 amounted to 2,144 employees. The decrease was in line with the increasing number of employees entering retirement age. This amount is an accumulation of existing employees, plus new recruits as a result of recruitment, and is reduced due to employees leaving the Company for reasons justified by law, including employees entering retirement age.
RecruitmentRecruitment is the process of obtaining the best human capital in accordance with the Company’s Short Term Plan and Long Term Plan. The recruitment process base is arranged in a Recruitment Plan that refers to the evaluation of past performance, the Company’s short-term and long-term plan.
MAJU DAN BERKEMBANG DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA PILIHANMove Forward And Develop With Selected Human Capital
KINERJA SOSIAL BERKELANJUTANSustainable Social Performance
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 149LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 149
Proses rekrutmen di Perusahaan terdiri dari 3 (tiga) metode sebagai berikut: 1. Rekrutmen Mahasiswa Ikatan Dinas (RMID)
Perseroan melaksanakan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi terkemuka berupa pemberian beasiswa ikatan dinas. Selain untuk menemukan bibit unggul, progam ini juga dilakukan untuk membentuk keterikatan pegawai bahkan saat mereka masih menjadi calon karyawan;
2. Fresh Graduate Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang siap kerja, Perseroan membentuk program rekrutmen Fresh Graduate. Program ini memberikan kesempatan berkarier bagi lulusan baru melalui program On The Job Training (OJT) dari Perusahaan;
3. Professional Employee Guna menunjang aktivitas dan perkembangan bisnis yang cepat, sedangkan kualifikasinya belum terpenuhi oleh kompetensi karyawan yang ada, Perseroan melakukan program rekrutmen profesional dengan menggandeng mitra ketiga sebagai partner.
Lowongan pekerjaan dibuka dan diumumkan secara online melalui program e-recruitment di mana keseluruhan proses rekrutmen dilakukan secara online. E-recruitment dapat diakses melalui website Perusahaan, yaitu www.ptpp.co.id dengan memilih menu career section. Selain rekrutmen reguler, Perusahaan juga melakukan Talent Management yang digunakan untuk mengisi posisi strategis di Perusahaan.
Pada tahun 2019, jumlah pelamar yang mendaftar melalui portal e-recruitment mengalami penurunan sebesar 12% dibandingkan tahun 2018. Penurunan ini terkait dengan strategi optimalisasi sumber daya manusia dari internal. Berdasarkan data tersebut, jumlah pelamar pada tahun 2019 mencapai 12.310 (dua belas ribu tiga ratus sepuluh) orang, sedangkan persentase jumlah pelamar yang diterima sebagai karyawan adalah sebesar 0,73 % atau sejumlah 90 (sembilan puluh) orang. (103-3, 401-1)
Penerimaan Karyawan BaruNew Employee Recruitment
PerihalDescription
2019 2018 2017
Jumlah PelamarNumber of Applicants
12.310 15.663 27.229
Jumlah Pelamar DiterimaNumber of Applicants Accepted
90 103 282
PersentasePercentage
0,73% 0,66% 1,04%
The recruitment process in the Company consists of 3 (three) methods as follows:1. Service Association Student Recruitment (RMID)
The Company carries out cooperation with several leading universities in the form of official binding scholarships. In addition to producing superior seeds of employee, this program was also conducted to establish employee attachments even when they were still prospective employees.
2. Fresh GraduateTo produce ready-to-work human capital, the Company established a Fresh Graduate recruitment program. This program provides career opportunities for new graduates through training programs (OJT) from companies.
3. Professional EmployeeIn order to support rapid business activities and development, yet the qualifications required have not been fulfilled by existing employee competencies, the Company conducts a professional recruitment program by cooperating with third parties as partners.
Job vacancies are opened and announced online through the e-recruitment program, where the entire recruitment process is done online. E-recruitment can be accessed through the Company's website, namely www.pt-pp.com by selecting the career section menu. In addition to regular recruitment, the Company also conducts Talent Management which is used to fill strategic positions in the Company.
In 2019, the number of applicants registering through the e-recruitment portal has decreased by 12% compared to 2018. This decline was related to the optimization of internal human capital. Based on these data, the number of applicants in 2019 reached 12,310 persons, while the percentage of number of applicants accepted as employees was 0.73% or a total of 90 persons. (103-3, 401-1)
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
150
Turn Over Selain menerima karyawan baru, karyawan di PTPP berkurang karena ada di antara mereka yang berhenti atau diberhentikan (turn over) oleh Perusahaan. Total karyawan yang berhenti ataupun diberhentikan dari Perusahaan selama tahun 2019 adalah sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) orang dengan berbagai alasan, yakni mencapai usia pensiun, berhenti bekerja, meninggal dan lain-lain. Bagi karyawan yang mengajukan pengunduran diri, maka sesuai UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Perusahaan yang berlaku, surat pengunduran diri harus disampaikan kepada atasan minimum 1 (satu) bulan sebelumnya.
PTPP berupaya untuk mengelola tingkat turnover karyawan dengan sebaik-baiknya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah senantiasa melakukan review terhadap kebijakan-kebijakan yang ada terkait remunerasi dan paket benefit bagi karyawan. Selain hal-hal bersifat materi, perbaikan senantiasa dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan menyenangkan bagi karyawan.
Rasio turnover karyawan dapat menunjukkan produktivitas dari kinerja Perusahaan. Selain itu, tingkat turnover karyawan juga merupakan refleksi dari budaya dan sistem kerja Perusahaan yang dapat menjadi indikator bagi keberhasilan Perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.
Tingkat turnover dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:The turnover rate is calculated based on the following formula:
Tingkat Turnover KaryawanEmployee Turnover Rate
=
Jumlah Karyawan KeluarNumber of Employees Leaving
[(Jumlah Karyawan Awal Tahun + Jumlah Karyawan Akhir Tahun) x 1/2][(Number of Employees at Beginning of the Year+ Number of Employees at End of the Year) x 1/2]
Detail data turnover karyawan selama tahun 2019 adalah sebagai berikut.
Jumlah dan Penyebab Karyawan Keluar dari PerusahaanNumber and Reasons of Employee Leaving the Company
PenyebabReasons
2019 2018
PensiunPension
81 41
Meninggal DuniaDeceased
7 2
Turn OverIn addition to accepting new employees, employees at PTPP were reduced because some of them quit their job or were terminated/laid off by the Company. Total number of employees who quit or were laid off from the Company during 2019 was 121 employees for various reasons, namely reaching retirement age, resign, decease, and others. For employees who apply for resignation, according to Law No. 13 of 2003 concerning Manpower and applicable Company Regulations, the resignation letter must be submitted to their superior at least 1 month in advance.
PTPP strives to manage employee turnover rate as well as possible. One of the efforts made is constant review of existing policies related to remuneration and benefit packages for employees. In addition to material matters, improvements have been constantly made in order to create a conducive and pleasant work environment for employees.
Employee turnover ratio can indicate productivity of the Company's performance. Besides that, the employee turnover rate is also a reflection of the culture and work system of the Company which can be an indicator of the Company’s success in creating a conducive work environment.
Details of employee turnover data for 2019 are as follows.
MAJU DAN BERKEMBANG DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA PILIHANMove Forward And Develop With Selected Human Capital
KINERJA SOSIAL BERKELANJUTANSustainable Social Performance
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 151
Jumlah dan Penyebab Karyawan Keluar dari PerusahaanNumber and Reasons of Employee Leaving the Company
PenyebabReasons
2019 2018
Berhenti KerjaResign
22 19
Lain-lainOthers
9 2
Jumlah karyawan yang keluarNumber of employees leaving
121 64
Total karyawanNumber of employees
2.095 2.144
Persentase turnoverPercentage of turnover
5,77% 3,01%
Upaya yang dilakukan Perusahaan untuk memperkecil turn over karyawan, terutama dengan penyebab mengundurkan diri dan berpindah ke tempat pekerjaan yang lain, adalah sebagai berikut:1. Pemberian remunerasi yang menyesuaikan dengan
performa yang ditunjukan oleh Karyawan dengan sistem pay for performance;
2. Program benefit (manfaat) yang tinggi khususnya manfaat asuransi kesehatan dengan sistem full cover;
3. Program pengembangan karyawan berjenjang untuk memberikan kesempatan pengembangan karier bagi karyawan Perusahaan;
4. Menciptakan suasana kerja yang lebih kondusif dan sesuai dengan visi-misi Perusahaan melalui program Transformasi Tata Nilai Perusahaan;
5. Menyediakan fasilitas sarana prasarana penunjang kegiatan after office yang bermanfaat seperti ruang fitness, cafe, kantin dan lain-lain;
Adapun komposisi turn over berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin dan wilayah kerja disajikan dalam tabel berikut: (103-3, 401-1)
Tunjangan Karyawan Seperti telah disebutkan sebelumnya, status karyawan di PTPP terdiri dari 2 (dua) kelompok besar, yaitu karyawan tetap/permanen dan karyawan kontrak. Perbedaan status ini berpengaruh terhadap tunjangan yang diterima sebagai berikut: (103-3, 401-2)
The efforts made by the Company to minimize employee turnover, especially regarding the reason of resigning and moving to other workplaces, are as follows:
1. Providing remuneration that matches the performance shown by employee with the pay for performance system;
2. High benefit programs especially health insurance benefit with a full cover system;
3. Tiered employee development program to provide career development opportunities for employees of the Company;
4. Creating a more conducive work atmosphere and in accordance with the Company's vision and mission through the Corporate Values Transformation program;
5. Providing useful supporting facilities for after-office activities such as fitness room, cafe, canteen and others;
The composition of turnover based on age group, gender and work area is presented in the following table: (103-3, 401-1)
Employee BenefitsAs mentioned earlier, employee status at PTPP consists of two major groups, namely permanent employees and contract employees. This status difference affects the benefits received as follows: (103-3, 401-2)
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
152
Tabel tunjangan karyawan berdasarkan status karyawanEmployee benefits based on employee status
KomponenComponent
Karyawan TetapPermanent Employee
Karyawan Tidak TetapContract Employee
UpahWage
v v
Tunjangan Tidak Tetap (insentif bulanan)Temporary benefits (monthly incentives)
v x
Tunjangan TransportTransport Allowance
x x
LemburOvertime
v v
Insentif Untuk Kerja Karyawan (IUKP)Employee Work Incentives (IUKP)
x x
Insentif ManajemenManagement Incentives
x x
Insentif LokalLocal Incentives
x x
Tunjangan ShiftShift Allowance
x x
Tunjangan Risiko KerjaWork Risk Allowance
x x
PiketStandby
x x
Tunjangan Khusus Special Insentif TahunanSpecial Annual Special Incentive Benefits
x x
Insentif Pencapaian Target (IPT)Target Achievement Incentives (IPT)
x x
Perangsang Etos Kerja (PEK)Stimulating Work Ethic (PEK)
x x
Insentif Kerja Tahunan (IKT)Annual Work Incentives (IKT)
v x
CutiPaid leave
v v
Tunjangan Hari RayaReligious holiday allowance
v v
ManfaatBenefits
v v
Jaminan KesehatanHealth insurance
v v
BPJS KesehatanBPJS Health
v v
BPJS KetenagakerjaanBPJS Employment
v v
Dana PensiunPension fund
v v
Asuransi Kesehatan PensiunPension Health Insurance
v x
MAJU DAN BERKEMBANG DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA PILIHANMove Forward And Develop With Selected Human Capital
KINERJA SOSIAL BERKELANJUTANSustainable Social Performance
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 153
tingKat KembaLi beKerja seteLah cuti meLahirKan
PTPP selalu tunduk dan patuh terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 82, PTPP memberikan izin dengan upah dibayar bagi karyawati yang melahirkan dan menjalankan cuti kelahiran selama 90 (sembilan puluh) hari kalendar dan ketentuan ini juga sudah dituangkan ke dalam Peraturan Perusahaan (PP). Dengan pemberian cuti tersebut, karyawan bisa mempersiapkan kelahirannya dengan baik. Perusahaan juga memberikan cuti kepada karyawan pria yang istrinya melahirkan. (103-3, 401-3)
KomPensasi cuti besar
Untuk menghargai hasil kerja para karyawan selama mengabdi kepada Perusahaan, serta untuk melaksanakan aturan yang ada di dalam UU Ketenagakerjaan, PTPP memberikan cuti besar kepada karyawan yang telah bekerja minimal 6 (enam) tahun kerja berlaku kelipatan. Cuti besar diberikan selama 63 (enam puluh tiga) hari dan memiliki masa waktu selama 2 (dua) tahun untuk dimanfaatkan secara maksimal. Sebagai bentuk penghargaan, Perusahaan memberikan kompensasi berupa setengah kali dari penghasilan satu bulan bagi karyawan yang telah mengambil hak cuti besarnya yang proses pembayarannya diberikan pada akhir masa cuti besar berlaku.
Periode Pemberitahuan minimum terKait Perubahan oPerasionaL
Dalam menjalankan operasional usaha, terbuka kemungkinan PTPP melakukan perubahan operasional yang berdampak signifikan atau berpengaruh besar pada nasib karyawan. Misalnya, berujung pada pemutusan hubungan kerja akibat penutupan proyek atau kantor operasional. Terkait hal ini, Perusahaan telah mengatur dalam Peraturan Perusahaan. (103-3, 402-1)
hubungan industriaL
PTPP berupaya untuk menciptakan hubungan kerja antara Perusahaan dan karyawan yang harmonis, selaras dan berkeadilan. Karena itu, dalam operasionalnya PTPP berupaya untuk melakukan optimalisasi dalam pengelolaan sumber daya manusia dengan tetap memperhatikan kepentingan karyawan.
return to WorK after maternity Leave
PTPP always submits and obeys all applicable laws and regulations. In accordance with Law Number 13 of 2003 Article 82, PTPP provides permission with paid wages for employees who give birth and carry out maternity leave for 90 calendar days and this provision has also been stated in the Company Regulations (PP). With this leave, employees can prepare their birth properly. The Company also provides leave to male employees whose wives are giving birth. (103-3, 401-3)
big Leave comPensation
To appreciate employees’ working period in providing their services the Company, and to implement the rules contained in the Manpower Law, PTPP provides big leave for employees who have worked for at least 6 years, and the multiplication applies. Big leave is granted for 63 days and has a period of 2 years to be utilized maximally. As a form of appreciation, the Company provides compensation in the form of half of one month's income for employees who have taken their leave entitlements for which the payment process is given at the end of the leave period.
minimum notice Period regarding changes in oPerations
In conducting business operations, it is possible for PTPP to make operational changes that have a significant impact or major influence on the fate of employees. For example, leading to termination of employment due to the closure of projects or operational offices. In this regard, the Company has regulated in Company Regulations. (103-3, 402-1)
industriaL reLations
PTPP strives to create harmonious, well-becoming and fair work relations between the Company and employees. Therefore, in its operations the Company strives to optimize human capital management by taking into account the interests of employees. As part of the implementation of human capital
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
154
Sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan pengelolaan SDM yang berkualitas dan memperhatikan kepentingan dua pihak, PTPP menerapkan pembinaan hubungan industrial karena menyadari bahwa keberhasilan bidang SDM selalu diawali dengan keberhasilan pembinaan Hubungan Industrial yang harmonis antara Perusahaan dan pekerja.
PTPP membangun hubungan industrial yang berlandaskan pada aturan ketenagakerjaan yang berlaku. Segala sesuatu yang terkait dengan karyawan dan Perusahaan diatur dalam Peraturan Perusahaan yang tertuang dalam Buku Saku Peraturan Perusahaan yang diperbaharui setiap 2 (dua) tahun sekali. Di setiap tahunnya, Perusahaan juga melakukan pelaporan kepada Dinas Ketenagakerjaan perihal data karyawan PTPP. PTPP menjamin hak berserikat dan berkumpul kepada karyawan. Namun demikian, hingga 31 Desember 2019, tidak terdapat organisasi serikat pekerja di lingkungan PTPP. (103-3, 407-1)
non disKriminasi
PTPP meyakini bahwa keberagaman suku, agama, ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pendapat politik, keturunan dan asal-usul sosial merupakan hal wajar. Bagi Perusahaan, keberagaman tersebut bukan merupakan masalah, apalagi menjadi sumber perpecahan dan perselisihan. Sebaliknya, keberagaman adalah anugerah dan perekat bagi Perusahaan dalam menjalankan operasional keseharian.
Komitmen PTPP terhadap keberagaman membawa hasil dengan tidak adanya insiden diskriminasi selama tahun pelaporan. Oleh karena nihil kasus, maka tidak ada remediasi yang sedang maupun telah diterapkan. Sejalan dengan pinsip non-diskriminasi, PTPP juga tidak membedakan rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki. Jika terdapat perbedaaan nomimal yang diperoleh, hal itu terjadi karena perbedaan kompetensi antar karyawan. (103-3, 405-2, 406-1) [6.c.2)b)]
PeKerja anaK dan Kerja PaKsa [6.c.2)a)]
Dalam menjalankan operasional Perusahaan, PTPP memiliki kebijakan yang jelas tentang usia minimal karyawan maupun jam kerja karyawan. Sesuai dengan Peraturan Perusahaan, usia minimal karyawan PTPP adalah 18 (delapan belas) tahun,
management policies that have high quality and paying attention to the interests of the two parties, PTPP implements the industrial relations due an understanding that the success of Human Capital field always begins with the successful development of harmonious Industrial Relations between the company and employees.
PTPP builds the industrial relations based on applicable employment regulations. Every matter related to Employees and the Company is regulated in Company Regulations contained in the Pocket Book of Company Regulations that are updated every 2 (two) years and distributed to all employees. Every year, the Company also submit a report to the Manpower Office regarding PTPP employee data. PTPP guarantees the right of association and assembly to its employees. However, as of December 31, 2019, there was no trade union organization established within PTPP. (103-3, 407-1)
non-discrimination
PTPP believes that diversity in ethnicity, religion, race, color, sex, religion, political opinions, heredity and social origins is something common. For the Company, such diversity is not an issue, let alone as a source of conflict and disagreement. On the contrary, diversity is a gift and adhesive for the Company in carrying out daily operations.
PTPP's commitment to diversity has resulted in no discrimination incidents occurred during the reporting year. Because of the zero cases, no remediation is currently or has been applied. In line with the non-discrimination principle, PTPP also does not distinguish the ratio of basic salary and remuneration for female compared to male. If there is a minimum difference, simply happens because of differences in competencies between employees. (103-3, 405-2, 406-1) [6.c.2)b)]
chiLd Labor and forced Labor [6.c.2) a)]
In carrying out the Company's operations, PTPP has a clear policy regarding the minimum age of employees and working hours of employees. In accordance with Company Regulations, the minimum age of PTPP employees is 18 years,
MAJU DAN BERKEMBANG DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA PILIHANMove Forward And Develop With Selected Human Capital
KINERJA SOSIAL BERKELANJUTANSustainable Social Performance
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 155
sedangkan jam kerja disepakati yaitu 8 (delapan) jam sehari. Pada level karyawan tertentu yang dimungkinkan kerja lembur, Perusahaan memberikan kompensasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan. Kebijakan tersebut diterapkan sebagai kontribusi nyata PTPP terhadap penghapusan pekerja anak dan kerja paksa di tempat kerja. Dengan menerapkan kebijakan tersebut, selama tahun pelaporan, tidak tercatat temuan kasus pekerja anak dan kerja paksa di PTPP. (103-3, 408-1, 409-1)
Selain merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, komitmen PTPP untuk tidak mempekerjakan anak sejalan dengan Konvensi 138 (seratus tiga puluh delapan) ILO ‘Konvensi Usia Minimum’ (Konvensi 138 (seratus tiga puluh delapan) ILO) dan 182 (seratus delapan puluh dua) ‘Konvensi Bentuk Terburuk Pekerja Anak’ (Konvensi 182 (seratus delapan puluh dua) ILO). Sedangkan komitmen untuk tidak melakukan kerja paksa selaras dengan Konvensi 29 (dua puluh sembilan) Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi tentang Kerja Paksa’, 1930 dan Konvensi 105 (seratus lima) Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi tentang Penghapusan Kerja Paksa’
PeLatihan KaryaWan 103-2 (404-2) [6.c.2)d)]
Untuk mewujudkan karyawan unggul dan kompeten di bidangnya, Perusahaan secara rutin menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi para karyawan. PTPP melakukan pendidikan dan pelatihan dengan metode In-House Training dan Public Training. Pada in-house training, PTPP mengembangkan program pelatihan secara internal maupun melakukan kerja sama dengan pihak eksternal dalam pemberian materi pelatihan yang ditujukan untuk peningkatan kompetensi karyawan. Sedangkan untuk program public training, PTPP mengirimkan karyawan pada pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal dengan memperhatikan hasil TNA pada akhir tahun sebelumnya serta untuk menambah wawasan terhadap isu terbaru terkait bidang pekerjaan.
Selama tahun 2019, PTPP telah menyelenggarakan sebanyak 62 (enam puluh dua) pelatihan untuk 1.501 (seribu lima ratus satu) orang karyawan. (103-3, 404-1)
Selain memberikan pelatihan kepada karyawan yang masih aktif, PTPP juga memberikan pelatihan kepada karyawan yang akan pensiun (pra pensiun). Masa usia pensiun
while the agreed working hours are 8 (eight) hours a day. At certain employee levels where overtime is possible, the Company provides compensation as stipulated in Company Regulations. The policy is applied as a tangible contribution of PTPP to the elimination of child labor and forced labor in the workplace. By implementing this policy, during the reporting year, there were no recorded findings of cases of child labor and forced labor at PTPP. (103-3, 408-1, 409-1)
Besides referring to the Law of the Republic of Indonesia No. 13 of 2003 concerning Manpower, PTPP's commitment not to employ children is in line with ILO Convention 138 'Minimum Age Convention' (ILO Convention 138) and 182 'Worst Forms of Child Labor Convention' (ILO Convention 182). Whereas the commitment not to carry out forced labor is in line with Convention 29 of the International Labor Organization (ILO), 'Convention on Forced Labor', 1930 and Convention 105 of the International Labor Organization (ILO), 'Convention on the Abolition of Forced Labor'
emPLoyee training 103-2 (404-2) [6.c.2)d)]
In order to create superior and competent employees in their respective fields, the Company regularly organizes education and training for employees. PTPP’s education and training are using In-House Training and Public Training methods. In in-house training, PTPP develops training programs internally and collaborates with external parties in providing training materials aimed at improving employee competency. As for public training program, PTPP sends employees to training held by external parties with regard to the TNA results at the end of previous year and to add knowledge regarding the latest issues related to the field of work.
In 2019, PTPP held 62 trainings for 1,501 employees. (103-3, 404-1)
In addition to providing training to employees who are still active, PTPP also provides training to employees who will retire (pre-retirement). The retirement age for employees at
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
156
pekerja di PTPP adalah 55 (lima puluh lima) tahun. Pelatihan tersebut masuk ke dalam realisasi program inhouse training 2019. Perusahaan melaksanakan program pelatihan untuk menghadapi Masa Persiapan Pensiun (MPP) bagi karyawan dan istri/suami dengan bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan karyawan agar siap memasuki masa purna tugas dan dapat melakukan kegiatan-kegiatan mandiri dan tetap produktif setelah pensiun.
Pendidikan dan pelatihan purna tugas terdiri dari program ceramah persiapan menghadapi purna tugas dan program keterampilan usaha mandiri yang dapat diikuti ketika karyawan memasuki usia 50-55 tahun. Pada tahun 2019, terdapat 81 (delapan puluh satu) karyawan yang masuk masa pensiun.(103-3, 404-2)
Program Pelatihan Pra PensiunPre-Retirement Training Program
Nama PelatihanName of Training
TanggalDate
TempatVenue
Jumlah Peserta
Number of Participants
Pra Pensiun Batch 1Pre-Retirement Batch 1
22 – 24 Januari 2019January 22-24, 2019
PP University 12
Pra Pensiun Batch 2Pre-Retirement Batch 2
09 – 11 Juli 2020July 09-11, 2020
PP University 14
Pra Pensiun Batch 3Pre-Retirement Batch 3
27 – 29 Agustus 2019August 27-29, 2019
PP University 14
Pra Pensiun Batch 4Pre-Retirement Batch 9
8 – 10 Oktober 2019October 8-10, 2019
PP University 19
PeniLaian Kinerja 103-3 (404-3)
Penilaian kinerja karyawan setiap tahun dilakukan dengan menggunakan sistem Performance Appraisal (PA) yang terdiri dari 3 (tiga) aspek penilaian, yaitu Kinerja, Potensi dan Tata Nilai. PA ditujukan untuk mengevaluasi kinerja, potensi karyawan, serta bagian dari proses internalisasi Tata Nilai Perusahaan. Penilaian kinerja karyawan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.
Sejak tahun 2016 proses penilaian PA disempurnakan, di mana aspek Kinerja dan Tata Nilai digabungkan dalam proses penghitungannya untuk dibandingkan dengan aspek Potensi dari masing-masing karyawan. Penyimpanan data PA dan monitoring database karyawan dilakukan oleh Divisi Pengelolaan Kapital Manusia melalui media SDM Online, yakni sebuah fasilitas pengelolaan SDM berbasis web atau
PTPP is 55 years old. The training is included in the realization of the 2019 inhouse training program. The Company carries out the training program to face Retirement Preparation Period (MPP) for employees and wives/husbands with the aim of giving employees the knowledge for them to be ready to enter the retirement period and able to carry out independent activities and stay productive after retirement.
This education and training consists of retirement preparation lecture program and an independent business skills program that can be attended when employees enter the age of 50-55 years old. In 2019, there were 81 employees. (103-3, 404-2)
Performance aPPraisaL 103-3 (404-3)
The evaluation of employee’s performance is conducted annually using the Performance Appraisal (PA) system which consists of 3 (three) assessment aspects, namely Performance, Potential and Values. PA is intended to evaluate the performance and potential of employees, as well as part of the internalization process of Corporate Values. Employee performance appraisal is done once every 1 (one) year.
Since 2016, the PA assessment process has been improved, in which the aspects of Performance and Values are incorporated in the calculation process to be compared with the Potential aspects of each employee. PA data storage and employee database monitoring is carried out by the Human Capital Management Division through Online HR media, which is a web or electronic-based HR management facility that has
MAJU DAN BERKEMBANG DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA PILIHANMove Forward And Develop With Selected Human Capital
KINERJA SOSIAL BERKELANJUTANSustainable Social Performance
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 157
elektronik yang telah dimiliki PTPP sejak tahun 2004. Sebagai bentuk tindak lanjut, hasil dari PA digunakan sebagai salah satu faktor dalam memberikan benefit kepada karyawan seperti kenaikan status kepegawaian atau promosi.
Penilaian kinerja terbagi menjadi 2 (dua), yakni penilaian kinerja individu dan penilaian kinerja unit kerja. Perbedaan dari kedua penilaian ini terdapat dalam kriteria yang digunakan, dimana dalam penilaian kinerja unit terdapat standar yang digunakan mencakup pencapaian kinerja yang telah disepakati oleh Direksi, Kepala Divisi/ Senior VP dari masing-masing unit kerja bersama dengan Divisi Pengelolaan Kapital Manusia.
KomPensasi dan Penghargaan
Sebagai penghargaan terhadap loyalitas karyawan, PTPP memberikan Lencana Satya Jasa kepada karyawan yang telah berstatus Pegawai Bulanan Tetap (PBT) dengan kriteria sebagai berikut:
Lencana Satya JasaSatya Jasa Badge
LencanaBadge
KriteriaCriteria
KompensasiCompensation
Lencana Satya Jasa Kelas ISatya Jasa Class I Badge
Telah menerima penghargaan Lencana Satya Jasa Kelas II & III, serta mencapai masa pensiun 55 tahun.Has received Satya Jasa Class II & III Badge, and has reached the retirement age of 55 years.
Lencana Emas dan 3x gajiGold badge and 3x salary
Lencana Satya Jasa Kelas II Satya Jasa Class II Badge
Masa kerja > 10 tahun sejak menerima Lencana Satya Jasa Kelas III (Masa kerja > 20 tahun sejak PBT).Work period> 10 years after receiving Satya Jasa S Class III Badge (Work period> 20 years from PBT).
Lencana Perak dan 2x gajiSilver badge and 2x salary
Lencana Satya Jasa Kelas IIISatya Jasa Class III Badge
Masa kerja > 10 tahun sejak PBT.Work period> 10 years since PBT.
Lencana Perunggu dan 1x gajiBronze badge and 1x salary
been owned by PTPP since 2004. As a form of follow-up, the results of PA are used as one of the factors in providing benefits to employees such as an increase in employment status or promotion.
Performance appraisal is divided into 2 (two), namely individual performance appraisal and work unit performance appraisal. The difference between the two assessments is in the criteria used. In the unit performance appraisal, there are standards that are used including the achievement of performance agreed upon by the Directors, Division Heads/Senior VPs of each work unit together with the Human Capital Management Division.
comPensation and aWards
As an appreciation of employee loyalty, PTPP is awarding the Satya Jasa Badge to monthly permanent employees with the following criteria:
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
158
MEWUJUDKAN KECELAKAAN KERJA NOL SEBAGAI PRIORITAS [6.c.2)c)]
Realizing Zero Work Accident As a Priority [6.c.2)c)]
Kesehatan dan Kecelakaan Kerja (K3) merupakan prioritas di PTPP. Sebab itu, sekecil apapun risiko kecelakaan kerja yang terjadi, hal itu harus dihindari. Bagi Perusahaan, selain menimbulkan kerugian material, kecelakaan kerja juga akan berpengaruh pada produktivitas kerja, bahkan pada indeks pembangunan ketenagakerjaan. Dengan menjadikan K3 sebagai prioritas, PTPP menargetkan terjadinya angka kecelakaan kerja nihil (zero accdident). (103-1)
Perusahaan turut bergembira bahwa angka kecelakana kerja di Indonesia tahun 2019 turun dibanding tahun sebelumnya. Menurut data BPJS Ketenagakerjaan, pada tahun 2018 telah terjadi kecelakaan yang berada ditempat kerja sebanyak 114.148 (seratus empat belas ribu seratus empat puluh delapan) kasus. Sedangkan tahun 2019 terjadi 77.295 (tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh lima) kasus atau turun 33,05%. Namun demikian, jika angka itu dibuat rata-rata, kasus kecelakaan kerja di Tanah Air masih sangat tinggi, yaitu 212 (dua ratus dua belas) kejadian per hari.
Angka kecelakaan kerja di Indonesia tahun 2019 menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun 2018. Walau demikian, jika dibagi rata-rata per hari, angkanya masih terbilang besar, yaitu 212 (dua ratus dua belas) kejadian per hari. Sebagai korporasi yang berorientasi pada keberlanjutan, selama tahun pelaporan, PTPP telah berupaya secara optimal untuk turut serta menurunkan angka atau kasus kecelakaan kerja tersebut.
Komitmen Perusahaan (103-2)
PTPP sangat menyadari, untuk menghasilkan proyek-proyek konstruksi yang berstandar internasional, tuntutan implementasi K3 akan semakin tinggi. Rekam jejak Perusahaan pada proyek- proyek sebelumnya telah menjadi referensi bagi para klien untuk menilai tingkat kemampuan Perusahaan menangani sebuah proyek dalam segi keamanan kerja dan mengakomodir kebutuhan dan permintaan para pelanggan.
Komitmen PTPP terhadap penerapan K3 tertuang didalam Kebijakan Perusahaan yang dibakukan berupa Work Instruction dan Prosedur didalam ‘Prosedur Company Manual ’ PP/DIVSTRATEK/M/001. Kebijakan Perusahaan secara online disosialisasikan sehingga semua lini dapat mengetahui dengan jelas bahwa Perusahaan Berkomitmen terhadap Penerapan K3 baik di kantor maupun di proyek.
Occupational Health and Safety (K3) is a priority at PTPP. Therefore, no matter how small the risk of work accidents that occur, it must be avoided. For the Company, besides causing material losses, work accidents will also affect work productivity, even on employment development index. By making K3 a priority, PTPP is targetting zero work accidents. (103-1)
The Company is also pleased that the number of work accidents in Indonesia in 2019 has decreased compared to the previous year. According to BPJS Employment data, in 2018 there have been 114,148 accidents in workplace. While in 2019 there were 77,295 cases, decreased by 33.05%. However, if the figure is averaged, work accident cases in the country are still very high, which is 212 events per day.
The number of work accidents in Indonesia in 2019 shows a declining trend compared to 2018. However, if divided by average per day, the figure is still relatively large, namely 212 events per day. As a sustainability-oriented corporation, during the reporting year, PTPP has tried its best to participate in reducing work accidents.
the comPany’s commitment (103-2)
PTPP is very aware, that when handling construction projects with international standards, the demand for K3 implementation will be even higher. The Company’s track record on previous projects has become a reference for clients to assess the level of the Company’s ability to handle a project in terms of work safety and to accommodate the needs and demands of customers.
PTPP's commitment to K3 implementation is contained in the Company Policy which is standardized in the form of Work Instruction and Procedures in 'Company Manual Procedure' PP/DIVSTRATEK/M/001. The Company policies are also socialized online so that all parties can clearly understand that the Company is committed to K3 implementation both in office and at project environment.
MEWUJUDKAN KECELAKAAN KERJA NOL SEBAGAI PRIORITAS [6.c.2)c)]Realizing Zero Work Accident As a Priority [6.c.2)c)]
KINERJA SOSIAL BERKELANJUTANSustainable Social Performance
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 159
PTPP secara konsisten mengembangkan budaya keselamatan yang saling mendukung dan melibatkan peran aktif seluruh individu baik karyawan, subkontraktor, maupun pihak lain yang melakukan aktivitas di area kerja Perusahaan.
Setiap individu di lingkungan proyek wajib menggunakan standar Alat Pelindung Diri (APD) seperti helm pelindung kepala, safety shoes, body harnes, rompi/vest dan perangkat lain sesuai dengan tingkat risiko pekerjaan. Dalam aspek kesehatan kerja, PTPP memandang bahwa perlindungan kesehatan menjadi poin penting dalam melindungi karyawan agar terbebas dari gangguan kesehatan serta dampak buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan yang terkait dengan proyek konstruksi. Untuk melaksanakan hal tersebut, PTPP senantiasa menjaga dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat, di antaranya dengan melakukan pengukuran dampak suatu kegiatan/proyek terhadap manusia serta lingkungan sekitar.
Panitia Pembina Kesehatan dan KeseLamatan Kerja (P2K3).
K3 merupakan tanggung jawab bersama pengusaha dan karyawan. Untuk itu, agar komitmen penerapan K3 lebih terarah, PTPP telah membentuk Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3). Keberadaan P2K3 telah diakui dan disahkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Jakarta No. 500 of 2018.
Bagi PTPP, keberadaan P2K3 merupakan bentuk kepatuhan terhadap Permenaker RI No. PER.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja. P2K3 adalah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan K3. Panitia ini bertugas memberikan saran dan pertimbangan, baik diminta maupun tidak, kepada pengusaha mengenai masalah K3 (berdasarkan pasal 4 Permenaker RI No. PER 04/MEN/1987).
Pasal 2 Permenaker tersebut menyatakan bahwa: tempat kerja dimana pengusaha/pengurus memperkerjakan 100 (seratus) orang atau lebih atau tempat kerja dimana pengusaha/pengurus memperkerjakan kurang dari 100 (seratus) tenaga kerja namun menggunakan bahan, proses dan instalasi yang memiliki resiko besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan dan penyinaran radioaktif pengusaha/pengurus wajib membentuk P2K3.
PTPP consistently develops a safety culture that supports each other and involves active role of all individuals, including employees, subcontractors, and other parties who carry out activities in the Company’s work area.
Every individual in project environment must use standard Self-Protection Equipment (APD) such as head protector helmet, safety shoes, body harness, vest and other devices according to work risk level. In the occupational health aspect, PTPP considers that health protection is an important point in protecting employees to be free from health problems and adverse effects caused by works related to construction projects. To implement this, PTPP continues to maintain and create a healthy work environment, including by measuring the impact of an activity/project on humans and surrounding environment.
occuPationaL heaLth and safety committee (P2K3)
K3 is a joint responsibility of employers and employees. For this reason, in order to be more directed towards K3 implementation, PTPP has formed an Occupational Health and Safety Committee (P2K3). The existence of P2K3 has been recognized and authorized by Jakarta Departement of Labor No. 500 of 2018.
For PTPP, P2K3 existence is a form of compliance with the Republic of Indonesia Ministry of Manpower Regulation No. PER.04/MEN/1987 concerning Occupational Health and Safety Committee and Procedures for Appointing Work Safety Experts. P2K3 is an auxiliary body in workplace which is a place of cooperation between employer and employees to develop mutual understanding and effective participation in K3 application. The committee is tasked with providing advice and consideration, whether requested or not, to employers regarding K3 issues (based on article 4 (four) of the Republic of Indonesia Ministry of Manpower Regulation No. PER 04/MEN/1987).
Article 2 of the Ministry of Manpower Regulation states: a workplace where an employer/manager employs 100 (one hundred) or more people or a workplace where an employer/management employs less than 100 (one hundred) employees but uses materials, processes and installations which have a high risk of occurrence of blasting, fire, poisoning and radioactive radiation, the employer/management must establish P2K3.
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
160
Adapun pasal 3 (tiga) menyebutkan bahwa unsur keanggotaan P2K3 terdiri dari pengusaha dan pekerja yang susunannya terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota serta sekretaris P2K3 ialah ahli keselamatan kerja dari Perusahaan yang bersangkutan. P2K3 ditetapkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya atas usul dari pengusahaatau pengurus yang bersangkutan.
Sesuai Pasal 4, P2K3 mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada pengusaha atau pengurus mengenai masalah keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk melaksanakan tugas tersebut, P2K3 mempunyai fungs sebagai berikut:1. Menghimpun dan mengolah data tentang Keselamatan
dan Kesehatan Kerja di tempat kerja;2. Membantu menunjukan dan menjelaskan kepada setiap
tenaga kerja:a. Berbagai faktor bahaya di tempat kerja yang dapat
menimbulkan gangguan keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk bahaya kebakaran dan peledakanserta cara penanggulangannya;
b. Faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja;
c. Alat pelindung diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan;d. Cara dan sikap yang benar dan aman dalam
melaksanakan pekerjaannya.3. Membantu pengusaha atau pengurus dalam:
a. Mengevaluasi cara kerja, proses dan lingkungan kerja;b. Menentukan tindakan koreksi dengan alternatif terbaik;c. Mengembangkan sistem pengendalian bahaya
terhadap keselamatan dan kesehatan kerja;d. Mengevaluasi penyebab timbulnya kecelakaan,
penyakit akibat kerja serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
e. Mengembangkan penyuluhan dan penelitian di bidang keselamatan kerja, hygiene Perusahaan, kesehatan kerja dan ergonomi;
f. Melaksanakan pemantauan terhadap gizi kerja dan menyelenggarakan makanan di Perusahaan;
g. Memeriksa kelengkapan peralatan keselamatan kerja;h. Mengembangkan pelayanan kesehatan tenaga kerja; i. Mengembangkan laboratorium kesehatan dan
keselamatan kerja, melakukan pemeriksaan laboratorium dan melaksanakan interpretasi hasil pemeriksaan;
j. Menyelenggarakan administrasi keselamatan kerja, higene Perusahaan dan kesehatan kerja.
4. Membantu pimpinan Perusahaan menyusun kebijaksanaan manajemen dan pedoman kerja dalam rangka upaya
Article 3 (three) states: the element of P2K3 membership consists of employer and employees whose composition consists of chairman, secretary and members and secretary are occuptational safety experts from the Company concerned. P2K3 is established by Minister or Officials, which are appointed by proposal of employer or management concerned.
In accordance with Article 4, P2K3 has the duty to provide advice and consideration, whether requested or not, to employer or management regarding Occupational Health and Safety issues. To carry out these tasks, P2K3 has the following functions:1. Collecting and processing data about Occupational
Health and Safety in workplace;2. Assisting to show and explain to each workforce about:
a. Various hazards in workplace that can cause Occupational Health and Safety disorders, including fire and explosion hazards and how to overcome them;
b. Factors that can affect work efficiency and productivity;
c. Personal protective equipment for workforce concerned;d. The right and safe way and attitude in carrying out
their work.3. Assisting employer or management in:
a. Evaluating work methods, processes and work environment;
b. Determine corrective action with best alternative;c. Developing a hazard control system for Occupational
Health and Safety;d. Evaluating causes of accidents, occupational diseases
and taking necessary steps;e. Developing education and research in areas of
occupational safety, company hygiene, occupational health and ergonomics;
f. Carry out monitoring of work nutrition and organizing food in the Company;
g. Checking the completeness of work safety equipment;h. Developing health services for employees;i. Develop occupational health and safety laboratories,
laboratory examination and carry out interpretation of examination results;
j. Carry out administration of work safety, Company hygiene and occupational health.
4. Assisting the Company’s leaders in formulating management policies and work guidelines in the efforts to improve
MEWUJUDKAN KECELAKAAN KERJA NOL SEBAGAI PRIORITAS [6.c.2)c)]Realizing Zero Work Accident As a Priority [6.c.2)c)]
KINERJA SOSIAL BERKELANJUTANSustainable Social Performance
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 161
meningkatkan keselamatan kerja, higene Perusahaan, kesehatan kerja, ergonomi dan gizi tenaga kerja.
Per 31 Desember 2019, keanggotaan P2K3 di PTPP terdiri dari 13 orang, dengan perwakilan dari karyawan sebanyak 10 orang dan 3 orang dari pengusaha/manajemen.(103-3, 403-1)
PeKerja dengan risiKo KeceLaKaan dan PenyaKit aKibat Kerja
Sebagai bentuk tanggung jawab untuk tercapainya target dalam penerapan K3, PTPP telah memetakan potensi bahaya/risiko tinggi dan kemungkinan timbulnya penyakit akibat kerja pada karyawan. Berdasarkan pemetaan itu terdapat beberapa potensi bahaya/risiko tinggi dan penyakit akibat kerja pada beberapa pekerjaan tertentu,misalnya pekerjaan yang menggunakan alat berat, bekerja di ruang genset dan pekerjaan yang menggunakan alat kerja ringan yang menimbulkan suara dan getaran (gerinda, mesin bor dan lain-lain) berpotensi resiko penyakit akibat kerja. (103-3)
Untuk meminimalkan risiko terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, upaya yang dilakukan Perusaaan antara lain berupa implementasi prosedur bekerja aman, program inspeksi, baik dari level Top Management sampai level lini unit dan program campaign. (103-3)
Melalui berbagai upaya tersebut, selama tahun pelaporan, tercatat tidak ada kecelakaan kecelakaan yang menimpa karyawan yang berisiko tinggi terjadi kecelakaan dan tidak ada temuan temuan kasus penyakit yang dialami karyawan akibat pekerjaan yang ditekuni sehari-hari. Walau tidak ada kasus, namun PTPP telah memiliki prosedur dan kebijakan penanganan apabila kasus tersebut terjadi, yaitu melakukan investigasi secara komprehensif, merencanakan tindakan perbaikan yang termonitor dan mitigasi yang tepat sasaran agar kecelakaan tidak terjadi lagi di kemudian hari. (103-3, 403-3)
KeseLamatan Kerja
Keselamatan Kerja karyawan menempati prioritas urutan teratas dalam lingkungan kerja PTPP. Oleh karena itu, PTPP mengupayakan yang terbaik bagi seluruh karyawan dengan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif guna menjaga keselamatan seluruh insan Perusahaan. Guna mengupayakan hal tersebut, PTPP memastikan bahwa seluruh karyawan
work safety, company’s hygiene , occupational health, ergonomics and nutrition of workforce.
As of December 31, 2019, P2K3 membership in PTPP consisted of 13 persons, with representatives of employees as many as 10 persons and 3 persons from employer/management. (103-3, 403-1)
emPLoyees at risK of accident and occuPationaL iLLness
As a form of responsibility for achieving targets in K3 implementation, PTPP has mapped the potentials for danger/high risk and possibility of occupational diseases on employees. Based on the mapping, there are several potential hazards/risks and occupational diseases in certain jobs, for example jobs that use heavy equipment, work in generator room and work that uses light work tools that cause noise and vibrations (grinding, drilling machines, etc.) have the potential risk of occupational diseases. (103-3)
To minimize risk of work accidents or occupational diseases, the Company’ efforts are, among others, in the form of implementation of safe working procedures, inspection programs, both from the Top Management level to the unit line level and the campaign program. (103-3)
Through these various efforts, during the reporting year, there were no work accidents that happened to employees who were at high risk of accidents and there were no findings of cases of illnesses experienced by employees due to their daily occupations. Although there are no cases, PTPP has procedures and policies to handle such cases, which are conducting a comprehensive investigation, planning corrective actions that are monitored and mitigating on target so that to avoid the occurrence of such accidents in the future. (103-3, 403-3)
occuPationaL safety
Employee’s Safety is the first priority in PTPP work environment. Therefore, PTPP strives for the best for all employees by creating a conducive work environment to protect safety of all employees. In order to do this, PTPP ensures that all employees carry out their duties in accordance with standard safety procedures in accordance with the Company regulations.
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
162
menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur standar keselamatan yang sesuai dengan peraturan Perusahaan. Dalam proses pelaksanaan proyek, project plan yang dibuat subkontraktor dipresentasikan dan didiskusikan untuk menyamakan presepsi mengenai standar keselamatan dan kesehatan kerja.
PTPP menjamin sekaligus melindungi kemanan dan keselamatan lingkungan kerja dengan melakukan 3 (tiga) Unsur sebagai alat penerapan program K3L yang mengacu ada Visi dan Misi Perusahaan.
PEOPLE
Struktur Organisasi K3LK3L Organization StructureTraining & Pelatihan PersonilPersonnel Training
EQUIPMENT
Standar Alat Pengaman DiriSelf-Protection Equipment StandardStandar Alat Pengaman KerjaWorking Protection Equipment Standard
SVPBiro QHSE
ExpertBiro QHSE
Sekre/PPDBiro QHSE
Dept. Quality Management
1. Section QC Gedung
1. Section QC Infra
1. Section QC EPC & AP
1. Section HSE Infra
1. Section HSE EPC & AP
1. Section QC S & DA
1. Section Env S & DA
Kord. QC
1. Section HSE Gedung
Kord. HSE
Ratio Personal:HSE Kord. Divisi =1:4 proyekQC Kord. Divisi =1:4 proyek
1. Section HS S & DA
Dept. HSE Management
Dept. Compensation, Benefit, Industrial
Reation
Proyek Khusus5. Sector HSE
Gedung & Intra6. Section QC
Gedung & Infra
STRUKTUR ORGANISASI K3L
Dept.Quality & HSE Management
Ket. : Koord. HSE & QC ditempatkan dan dikelola Biro QHSE sesuai kebutuhan
HSE ORGANIZATION STRUCTURE
In the process of project implementation, the project plan created by subcontractors is presented and discussed in order to have common perception of Occupational Health and Safety standards.
PTPP guarantees and protects safety and security of work environment by conducting 3 elements as a tool for implementing K3L program, which refers to the Company’s Vision and Mission.
MEWUJUDKAN KECELAKAAN KERJA NOL SEBAGAI PRIORITAS [6.c.2)c)]Realizing Zero Work Accident As a Priority [6.c.2)c)]
KINERJA SOSIAL BERKELANJUTANSustainable Social Performance
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 163
People
PelatihanDalam rangka pengembangan SDM yang berkualitas tiap tahun selalu rutin melakukan Pelatihan K3L baik sertifikasi staff maupun craft training untuk pekerja termasuk subkontraktor.
Equipment
Standar Alat Pengaman Diri (APD)PTPP menekankan terhadap implementasi Alat Pengaman Diri di lingkungan kerja, dimana di tetapkan di dalam Prosedur yang dapat di akses secara online yaitu Prosedur Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan di Proyek Konstruksi (PP/BIROPOB/P/014).
Standar Alat Pengaman Kerja (APK)Segala faktor pendukung untuk kelancaran proses pelaksanaan proyek sangat penting untuk diterapkan Standarisasi yang bersifat mandatory. Standarisasi tersebut yang merupakan faktor yang juga sangat penting adalah Alat Pengaman Kerja (APK). Dengan adanya standarisasi ini maka eksistensi PTPP dalam penerapan K3L terwujud.
Process
Work Instruction & ProsedurUntuk mencapai target yang merupakan cerminan dari komitmen Kebijakan Perusahaan maka PTPP membuat suatu prosedur yang akan digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam penerapan Sistem K3L di proyek yang sesuai dengan yang di targetkan. Prosedur tersebut dapat diaskses secara online sehingga semua elemen dapat mengetahui dan mengerti apa yang menjadi prosedur Perusahaan.1. PP/BIROPOB/P/001 Prosedur Kesiagaan dan Penanganan
Keadaan Darurat;2. PP/BIROPOB/P/004 Prosedur Internal Audit Sistem
Integrasi QHSE;3. PP/BIROQHSE-HSE/M/01 Prosedur Kesehatan, Keselamatan
Kerja dan Lingkungan;4. PP/BIROPOB/P/016 Prosedur Pengukuran Performance
QHSE;5. PP/BIROPOB/P/017 Prosedur Seleksi dan Mobilisasi
Alat Berat;6. PP/BIROPOB/W/002 WI Identifikasi Bahaya, Penilaian
dan Pengendalian Risiko (IBPR);7. PP/BIROPOB/W/003 WI Identifikasi Pengendalian,
Pemantauan Aspek Lingkungan (IPPAL);
People
TrainingIn the framework of developing the quality of human capital, each year K3L Training are routinely held, both staff certification and craft training for employees including subcontractors.
Equipment
Self-Protection Equipment Standards (APD)PTPP emphasizes the implementation of Self-Protection Equipment in work environment, which is stipulated in Procedure, that can be accessed online namely Health, Safety and Environmental Procedures in Construction Projects (PP/BIROPOB/P/014).
Working Protection Equipment Standard (APK)For all supporting factors of smooth process of project implementation, it is very important to apply mandatory standardization. The standardization which is also a very important factor is Working Protection Equipment (APK). With this standardization, the existence of PTPP in K3L application is realized
Process
Work Instructions & ProceduresTo achieve the target which is a reflection of the Company's policy commitment, PTPP established a procedure that will be used as a guide and reference in HSE system application in the project in accordance with target. These procedures can be accessed online so that all elements can acknowledge and understand what the Company's procedures are.
1. PP/BIROPOB/P/001 Emergency Preparedness and Management Procedures;
2. PP/BIROPOB/P/004 QHSE Integration System Internal Audit Procedures;
3. PP/BIROQHSE-HSE/M/01 Health, Safety and Environmental Procedures;
4. PP/BIROPOB/P/016 QHSE Performance Measurement Procedures;
5. PP/BIROPOB/P/017 Procedure for Selection and Mobilization of Heavy Equipment;
6. PP/BIROPOB/W/002 WI Hazard Identification, Risk Assessment and Control (IBPR);
7. PP/BIROPOB/W/003 WI Identification of Control, Monitoring of Environmental Aspects (IPPAL);
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
164
8. PP/BIROPOB/W/004 WI Pelaporan Internal HSE;9. PP/BIROPOB/W/005 WI Rapat Panitia Pembina Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (P2K3) Perusahaan;10. PP/BIROPOB/W/007 WI Bekerja di Ketinggian;11. PP/BIROPOB/W/008 WI Pemasangan dan Pembongkaran
Perancah;12. PP/BIROPOB/W/010 WI Identifikasi dan Evaluasi UU
& Peraturan K3L;13. PP/BIROQHSE-HSE/W/009 WI Permohonan dan
Penyerahan APD di Proyek.
Sistem Pelaporan secara OnlineUntuk memudahkan Pelaporan dan pengkolekan data dari seluruh proyek dan juga mempertimbangkan keefektifan serta efisiensi maka dibuat suatu program yang dapat mensupport Sistem Pelaporan secara online. Tiap proyek perbulan dapat melaporkan semua kegiatan penerapan K3L secara online. Dan dapat langsung memonitor secara online kinerja di tiap proyek. Tools ini adalah alat yang digunakan oleh unit kantor pusat untuk memonitor keefektifan dan kesesuaian prosedur yang di implementasikan di tiap masing-masing proyek.
BDE 7 K3LSelain memiliki WI dan Prosedur sebagai pedoman acuan yang harus diikuti dalam penerapan K3L, PTPP juga membuat suatu Bank Data Engineering khusus K3L yang dengan visual dapat memudahkan tim proyek menerapkan K3L. Kemudahan-kemudahan inilah wujud dari komitmen Perusahaan dalam pengembangan Penerapan Sistem Manajemen K3L dan dapat diakses secara online.
Audit InternalDalam rangka monitor kinerja penerapan K3L maka PTPP membuat suatu program Internal Audit dimana pelaksana dimulai dari lini kantor divisi sampai kantor pusat. Untuk di unit kantor divisi Internal audit dilaksanakan per triwulan untuk audit secara keseluruhan (Sistem dan Implementasi) sedangkan per bulan dilakukan inspeksi dengan menitikberatkan impelementasi. Untuk di unit kantor pusat internal audit dilaksanakan per semester dimana ruang lingkup audit adalah pada sistem dan implementasi K3L, dengan memilih beberapa proyek yang akan menjadi bahan audit dan mewakili divisinya masing-masing.
Kesehatan Kerja
Kesehatan kerja menjadi isu krusial yang diperhatikan penuh di lingkungan kerja PTPP. Sebagai pemberi kerja,
8. PP/BIROPOB/W/004 WI HSE Internal Reporting;9. PP/BIROPOB/W/005 WI Company Occupational Health
and Safety Committee (P2K3) Meeting;10. PP/BIROPOB/W/007 WI Working at Height;11. PP/BIROPOB/W/008 WI Scaffolding and Dismantling;
12. PP/BIROPOB/W/010 WI Identification and Evaluation of K3L Law & Regulation;
13. PP/BIROQHSE-HSE/W/009 WI Request and Submission of APD in the Project.
Online Reporting SystemTo facilitate reporting and data collection of all projects and also by taking into account effectiveness and efficiency, a program was created to support online Reporting System. Each month, each project can report all K3L implementation activities online, hence the performance in each project can be monitored directly online. This tool is a tool used by head office unit to monitor the effectiveness and suitability of procedures implemented in each project.
BDE 7 K3LIn addition to having WI and Procedures as a reference guide that must be followed in K3L application, PTPP also established a K3L Specific Data Engineering Bank which can visually facilitate the project team to implement K3L. These facilities are a form of the Company's commitment in developing K3L Management System Implementation and can be accessed online.
Internal AuditIn order to monitor the performance of K3L implementation, PTPP established an Internal Audit program where the executor starts from division office to head office. Internal Audit of division office unit is carried out quarterly for overall audit (System and Implementation) while per month an audit is carried out with a focus on implementation. Internal Audit of head office unit is conducted on a semester basis where the scope of audit is on K3L system and implementation, by selecting a number of projects to be audited and representing their respective divisions.
occuPationaL heaLth
Occupational health is a crucial issue that is fully considered in PTPP’s work environment. As an employer, the Company
MEWUJUDKAN KECELAKAAN KERJA NOL SEBAGAI PRIORITAS [6.c.2)c)]Realizing Zero Work Accident As a Priority [6.c.2)c)]
KINERJA SOSIAL BERKELANJUTANSustainable Social Performance
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 165
Perusahaan berupaya melindungi karyawan agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan, serta dampak buruk yang diakibatkan oleh suatu pekerjaan khususnya terkait pelaksanaan proyek pembangunan suatu gedung.
Guna melaksanakan hal tersebut, Perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang sehat, diantaranya dengan melakukan pengukuran dampak suatu kegiatan terhadap manusia serta lingkungan. Penegakan terhadap kesehatan kerja tersebut dilaksanakan melalui tindakan preventif terhadap gangguan kesehatan karyawan. dengan melaksanakan medical check up. Untuk pekerja/tukang yang bekerja di dalam proyek, pemeriksaan kesehatan dilakukan melalui kerja sama dengan BPJS atau tenaga kesehatan setempat. Tindakan pencegahan juga dilakukan dengan menyediakan pos P3K di setiap lingkungan proyek. Dalam jangka waktu satu bulan sekali, PTPP telah melakukan pengasapan (fogging) di lingkungan proyek agar senantiasa tercipta lingkungan kerja yang baik untuk kesehatan karyawan.
Sebagai pemberi kerja, Perusahaan berupaya melindungi karyawan agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan, serta dampak buruk yang diakibatkan oleh suatu pekerjaan, khususnya terkait pelaksanaan proyek pembangunan suatu gedung. Guna melaksanakan hal tersebut, PTPP menciptakan lingkungan kerja yang sehat, di antaranya dengan melakukan pengukuran dampak suatu kegiatan terhadap manusia serta lingkungan.
Sebagai bentuk kepedulian dan perlindungan terhadap karyawan serta bentuk partisipasi terhadap program pemerintah, PTPP mendaftarkan para karyawan untuk menjadi peserta dalam Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP), dimana program tersebut dinaungi oleh BPJS Ketenagakerjaan yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut sangat berguna untuk melindungi keselamatan jiwa karyawan baik saat bekerja maupun saat hari tua nanti.
sosiaLisasi dan PengaWasan KeseLamatan dan Kesehatan Kerja (103-3)
Secara rutin, sosialisasi dan pengawasan aspek keselamatan dan kesehatan kerja diselenggarakan dan dilaksanakan melalui beberapa cara, yakni:1. Sosialisasi melalui program “Safety Talk”, yaitu pengarahan
terhadap seluruh karyawan dan pekerja proyek dan
seeks to protect employees to live healthy and free from health problems, as well as adverse effects caused by a job, especially related to the implementation of a building construction project.
In order to do this, the Company creates a healthy work environment, including by measuring the impact of an activity on people and environment. Enforcement of occupational health is carried out through preventive measures against employee health disorders, by carrying out medical check-ups. For employees/workers working on the project, health checks are carried out in collaboration with BPJS or local health workers. Preventive action is also taken by providing first aid post in each project environment. Within a period of once a month, PT PP has conducted fogging in project environment in order to create a good work environment for employee health.
As an employer, the Company seeks to protect employees to live healthy and free from health problems, as well as adverse effects caused by a job, especially related to the implementation of a building construction project. In order to do this, the Company creates a healthy work environment, including by measuring the impact of an activity on people and environment.
As a form of care and protection for employees and a form of participation in government programs, PTPP registers its employees to participate in Work Accident Insurance (JKK), Death Insurance (JK), Old Age Insurance (JHT) and Pension Insurance (JP) provided by BPJS Employment, in which the implementation is in accordance with applicable laws and regulations. This is very useful to protect the safety of employees' lives both at work and later in their old age.
sociaLization and suPervision of occuPationaL heaLth and safety (103-3)
Regularly, socialization and supervision on aspect of Occupational Health and Safety are carried out and implemented in several ways, namely:1. Socialization through "Safety Talk" program, which is
a briefing for all employees and project workers and
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
166
“Tool Box Meeting”, yaitu pengarahan harian secara berkelompok menurut area kerja atau disiplin pekerjaan;
2. Penempatan SHE Officer dan/atau Safety Supervisor untuk melakukan sosialisasi, pengawasan dan memberikan laporan rutin atas konsistensi penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja guna mengurangi risiko yang dapat terjadi;
3. Penyediaan buku saku yang berisi panduan serta prosedur keselamatan dan kesehatan kerja yang dilengkapi dengan visualisasi ilustratif dan mudah dipahami oleh karyawan;
4. Sosialisasi melalui program induction terhadap pekerja/tukang, karyawan baru serta pengunjung/tamu, sebelum memasuki area proyek konstruksi.
Agar seluruh program K3L mendapatkan dukungan dari seluruh jajaran karyawan, maka berbagai hal penting yang berkaitan dengan K3L dicantumkan di dalam Peraturan Perusahaan. Kebijakan itu dilakukan demi mewujudkan angka kecelakaan kerja nol (zero accident).
Program Kegiatan K3a. Sistem Manajemen
• Surveilence dan Renewal Sertifikasi Sistem Manajemen K3L; » Renewal Sertifikat SMK3 PP No. 50 Tahun 2012; » Renewal Sertifikat OHSAS 18001:2007; » Surveilence 3 & 4 ISO 14001:2015.
• Program Internal Audit Sistem Manajemen K3L per Semester;
• Pengembangan Sistem terpadu industry 4.0 dengan membangun Sistem Dashboard HSE;
• Pengembangan Sistem Inspeksi HSE Proyek dengan Mobile Inspection App base Android & IOS.
b. Forum HSE• Management Review per bulan;• Pelaksanaan Forum Saresehan HSE tiap Triwulan
per Direktorat.c. Campaign HSE;d. Inspeksi Rutin Proyek;e. Technical Coaching.
PeLatihan K3
Untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, PTPP berupaya untuk meningkatkan safety awareness di semua tingkatan organisasi. Salah satu langkah yang dilakukan untuk meningkatkan safety awareness adalah dengan melaksanakan sejumlah
"Tool Box Meeting", which is daily briefing in groups according to work area or work discipline;
2. Placement of SHE Officers and/or Safety Supervisors to conduct dissemination, supervision and provide regular reports on the consistency of the implementation of Occupational Health and Safety standards to reduce possible risks;
3. Provision of pocket books containing guidelines and procedures for Occupational Health and Safety, which are equipped with illustrative visualizations and are easily understood by employees;
4. Socialization through induction program to employees/workers, new employees and visitors/guests, before entering construction project area.
In order for all K3L programs to obtain support from all employees, various important matters related to K3L are included in the Company Regulations. This policy was carried out in order to realize the zero accident rate.
K3 Activity Programa. Management system
• Surveillance and Renewal of K3L Management System Certification;
» Renewal of SMK3 PP Certificate No. 50 of 2012; » Renewal of OHSAS 18001: 2007 Certificate; » Surveillance 3 & 4 ISO 14001: 2015.
• K3L Management System Internal Audit Program per Semester;
• Development of integrated industry 4.0 system by building an HSE Dashboard System;
• Development of HSE Project Inspection System with Android & IOS Mobile Inspection App base.
b. HSE Forum• Management Review per month;• Implementation of HSE Meeting Forum every Quarter
per Directorate.c. HSE Campaign;d. Project Routine Inspection;e. Technical Coaching
K3 training
To prevent work accidents, PTPP strives to increase safety awareness at all levels of organization. One of the steps taken to increase safety awareness is to carry out a number of trainings related to occupational health and
MEWUJUDKAN KECELAKAAN KERJA NOL SEBAGAI PRIORITAS [6.c.2)c)]Realizing Zero Work Accident As a Priority [6.c.2)c)]
KINERJA SOSIAL BERKELANJUTANSustainable Social Performance
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 167
pelatihan yang terkait dengan Kesehatan dan Keselamatan kerja. Selama tahun 2019, PTPP telah menyelenggarakan pelatihan K3 dengan rincian sebagai berikut:
Divisi/ BiroDivision/Bureau
PelatihanTraining Name
Jumlah PesertaNumber of participants
Biro QHSEQHSE Bureau
HSE TECHINICAL COACHING & ASSESSMENT - BATCH 1 - 4 222
Biro QHSEQHSE Bureau
TRAINING & SERTIFIKASI AHLI MUDA K3 KONSTRUKSI - BATCH 1 - 4K3 CONSTRUCTION JUNIOR EXPERT TRAINING & CERTIFICATION - BATCH 1 - 4
86
Biro QHSEQHSE Bureau
TRAINING & SERTIFIKASI AHLI MADYA K3 KONSTRUKSIK3 CONSTRUCTION ASSOCIATE EXPERT TRAINING & CERTIFICATION
15
Biro QHSEQHSE Bureau
TRAINING SISTEM MAANJEMEN HSE ISO 45001HSE MANAGEMENT SYSTEM TRAINING ISO 45001
24
Biro QHSEQHSE Bureau
TRAINING LEAD AUDITOR ISO 9001:2015LEAD AUDITOR ISO 9001:2015 TRAINING
7
Biro QHSEQHSE Bureau
BASIC SAFETY TRAINING 21
Biro QHSEQHSE Bureau
TRAINING MONITORING LINGKUNGANENVIRONMENTAL MONITORING TRAINING
20
Biro QHSEQHSE Bureau
LIFTING & RIGGING AWARENESS 15
Biro QHSEQHSE Bureau
WORKSHOP PENYUSUNAN DOKUMEN CSMS PP - BATCH 1 – 7CSMS PP DOCUMENT PREPARATION WORKSHOP - BATCH 1 - 7
263
Biro QHSEQHSE Bureau
TRAINING & SERTIFIKASI AUTHORIZED GAS TESTERAUTHORIZED GAS TESTER TRAINING & CERTIFICATION
13
Biro QHSEQHSE Bureau
TRAINING & SERTIFIKASI SCAFFOLDING SUPERVISOR BATCH 1SCAFFOLDING SUPERVISOR TRAINING & CERTIFICATION BATCH 1
29
Biro QHSEQHSE Bureau
LIFTING, RIGGING & INSPECTION AWARENESS 24
Biro QHSEQHSE Bureau
BINTEK SMK2SMK2 TECHNICAL GUIDANCE
4
tingKat KeceLaKaan Kerja (103-3, 403-2)
PTPP telah melakukan upaya yang optimal untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Sistem, prosedur dan mekanisme serta peralatan keselamatan kerja telah disiapkan dan disosialisasikan. Namun demikian, pada tahun 2019 masih terjadi kecelakaan kerja walau dengan tingkat rasio yang relatif kecil. Kecelakaan kerja tahun 2019 adalah sebagai berikut:
safety. During 2019, PTPP has conducted K3 training with the following details:
WorK accident rate (103-3, 403-2)
PTPP has made optimal efforts to prevent work accidents. Systems, procedures and mechanisms as well as work safety equipment have been prepared and socialized. However, in 2019 work accidents still occurred even with a relatively small ratio. Work accidents in 2019 are as follows:
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
168
Divisi/BiroDivision/Bureau
Total Hours Worked
Lost Day FatalityLost Time
InjuryLTIF SR
Gedung 1Building 1
175.639.29 0 0 0 0,00 0,00
Gedung 2Buliding 2
215.967.65 0 0 0 0,00 0,00
Infra 1 160.937.15 0 0 0 0 0
Infra 2 149.825.20 0 0 1 0,07 0,00
EPC 5.988.074 0 0 0 0,00 0,00
Kesehatan KaryaWan
Hingga saat ini PTPP telah bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan kesehatan karyawan. Manfaat kesehatan yang dikelola Perusahaan asuransi tersebut diberikan kepada karyawan dan keluarganya. Selain daripada itu, manfaat kesehatan lain yang tidak tercakup oleh asuransi, diatur penggantiannya dengan sistem reimbursement yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 066/SK/PP/DIR/2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Peraturan Pengelolaan Kesehatan Karyawan. Adapun manfaat kesehatan di luar Asuransi tersebut adalah manfaat melahirkan hingga anak ketiga, manfaat kacamata dan pemeriksaan mata. PTPP juga menyelenggarakan Medical Check Up tahunan bagi karyawan di unitnya masing-masing.
Dalam rangka mendukung program pemerintah, PTPP juga ikut serta berpartisipasi dalam program BPJS Kesehatan dengan mendaftarkan seluruh karyawan sebagai peserta jaminan kesehatan. Dalam hal ini karyawan dibebaskan dalam pemilihan penggunaan manfaat kesehatan baik melalui asuransi kesehatan yang dikelola Perusahaan asuransi ataupun menggunakan BPJS Kesehatan.
KePesertaan bPjs Kesehatan
Sesuai dengan Surat Edaran No. SE-06/MBU/10/2017 tentang Kepesertaan Badan Usaha Milik Negara dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, PTPP telah mendaftarkan Direksi beserta keluarga, Dewan Komisaris beserta keluarga dan karyawan beserta keluarga dalam program BPJS Kesehatan. Tahun 2019, pembiayaan BPJS Kesehatan mencapai sebesar Rp. 7.863.917.439 (Tujuh Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah). Pendaftaran karyawan menjadi peserta BPJS Kesehatan akan dilakukan secara bertahap sampai dengan bulan Desember tahun 2019 jumlah karyawan termasuk Direksi dan Dewan
emPLoyee heaLth
Until now, PTPP has collaborated with third parties in managing employee health. The health benefits managed by insurance company are provided to employees and their families. Other than that, other health benefits not covered by insurance, are replaced by a reimbursement system stipulated in Board of Directors Decree No. 066/SK/PP/DIR/2018 dated June 28, 2018 concerning Regulation for Employee Health Management. The health benefits outsied of insurance are benefits of giving birth to a third child, benefits of glasses and eye examination. PTPP also organizes annual Medical Check Up for employees in their respective units.
In order to support government program, PTPP also participated in Healthcare BPJS program by registering all employees as health insurance participants. In this case, employees are freed in choosing the use of health benefits either through health insurance managed by insurance companies or using BPJS Health.
bPjs heaLth membershiP
In accordance with Circular Letter No. SE-06/MBU/10/2017 concerning the Participation of State-Owned Enterprises in Health Social Security Organizing Agency Program, PTPP has registered Board of Directors and families, Board of Commissioners and families, and employees and families in BPJS Health program. In 2019, BPJS Health’s financing reached Rp. 7,863,917,439 (Seven Billion Eight Hundred Sixty Three Million Nine Hundred Seventeen Thousand Four Hundred Thirty Nine Rupiah). The registration of employees to become BPJS Health participants was carried out in stages until December 2019. Number of employees including Board of Directors and Board of Commissioners registered by
MEWUJUDKAN KECELAKAAN KERJA NOL SEBAGAI PRIORITAS [6.c.2)c)]Realizing Zero Work Accident As a Priority [6.c.2)c)]
KINERJA SOSIAL BERKELANJUTANSustainable Social Performance
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 169
Komisaris yang telah didaftarkan BPJS Kesehatan sejumlah 1.798 (seribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) dan total keluarga 2.405 (dua ribu empat ratus lima).
Penghargaan dan sertifiKasi
Selama tahun 2019 PTPP telah penghargaan dalam bidang Ketenagakerjaan dan K3, sebagai berikut:
Penghargaan Bidang Ketenagakerjaan dan K3 Tahun 2019Award in Employment and K3 in 2019
TanggalDate
Nama PenghargaanAward Name
Diberikan OlehAwarded by
12 Februari 2019February 12, 2019
Safety Award – Positive Prevention BP Tangguh LNG
18 September 2019September 18, 2019
Proyek EPC MPP Tersebar ( NCB ) Terbaik 1The Best Scattered MPP EPC Project (NCB)
PT PLN
31 Oktober 2019October 31, 2019
3.118.379 jam kerja tanpa kecelakaan kerja3,118,379 working hours without work accident
Gubernur Jawa TimurGovernor of East Java
2019 Safety Innovation Award ICSA
Desember 2019December 2019
Menerapkan Standar dan Peraturan Lingkungan di Proyek CS WURImplement Environmental Standards and Regulations in CS WUR Project
Chevron
Desember 2019December 2019
Best Company with free violationbased on Ijms record Chevron
2019 In Recognize of IBU Environnt Best Job Site Chevron
PTPP telah mendapatkan sertifikasi internasional maupun nasional dalam pengelolaan Ketenagakerjaan dan K3, sebagai berikut:
Sertifikasi Bidang Ketenagakerjaan dan K3 yang Masih Berlaku di Tahun 2019Valid Employment and K3 Certification in 2019
Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi
Date of Certification Issued
Jenis/Nama SertifikatCertificate Type/Name
Dikeluarkan OlehIssued by
Masa Berlaku HinggaValidity Period Until
19 Februari 2019February 19, 2019
SKA Madya K3 KonstruksiK3 Construction Associate SKA
BNSP 19 Februari 2022February 19, 2022
19 Februari 2019February 19, 2019
SKA Muda K3 KonstruksiK3 Construction Junior SKA
DEPNAKER 19 Februari 2019February 19, 2019
6 Juni 2018June 6, 2018
ISO 9001 : 2015 Lloyd Register 27 Juli 2021July 27, 2021
01 Agustus 2019August 01, 2019
ISO 14001 : 2015 Sucofindo 31 Juli 2022July 31, 2022
BPJS Health is 1,798 and number of theirs families is 2,405.
aWard and certification
During 2019, PTPP was awarded in the field of Employment and K3, as follows:
PTPP has obtained International and National Certifications in the management of Employment and K3, as follows:
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
170
Sertifikasi Bidang Ketenagakerjaan dan K3 yang Masih Berlaku di Tahun 2019Valid Employment and K3 Certification in 2019
Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi
Date of Certification Issued
Jenis/Nama SertifikatCertificate Type/Name
Dikeluarkan OlehIssued by
Masa Berlaku HinggaValidity Period Until
17 September 2019September 17, 2019
Authorized Gas Tester BNSP 17 September 2021September 17, 2021
20 Oktober 2019October 20, 2019
SKA K3 Supervisor Scaffolding BNSP 20 Oktober 2022October 20, 2022
21 Juni 2019June 21, 2019
ISO 14001 : 2015 Lloyd Register 06 September 2022September 06, 2022
23 Mei 2019May 23, 2019
ISO 45001 : 2018 Lloyd Register 11 Juni 2021June 11, 2021
toPiK Kesehatan dan KeseLamatan Kerja daLam Peraturan Perusahaan
Keselamatan Kerja karyawan menempati prioritas urutan teratas dalam lingkungan kerja PTPP. Oleh karena itu, Perusahaan mengupayakan yang terbaik bagi seluruh karyawan dengan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif guna menjaga keselamatan seluruh insan Perusahaan. Guna mengupayakan hal tersebut, PTPP memastikan bahwa seluruh karyawan menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur standar keselamatan yang sesuai dengan peraturan Perusahaan. Dalam proses pelaksanaan proyek, project plan yang dibuat subkontraktor dipresentasikan dan didiskusikan untuk menyamakan presepsi mengenai standar keselamatandan Kesehatan Kerja.
PT PP menjamin sekaligus melindungi kemanan dan keselamatan lingkungan kerja dengan melakukan 3 Unsur sebagai alat penerapan program K3L yang mengacu ada Visi dan Misi Perusahaan.
Secara lebih rinci, topik K3 diatur dalam Peraturan Perusahaan Bab II Tata Tertib Kerja Pasal Pasal 4 Kewajiban Pegawai Poin V Kewajiban terhadap Kepatuhan Sistem QHSE sebagai berikut: (103-3, 403-4)
occuPationaL heaLth and safety toPic in comPany reguLations
Employee Occupational Safety is the top priority in PTPP’s work environment. Therefore, the Company strives for the best for all employees by creating a conducive work environment to maintain safety of all of the Company's People. In order to do this, PT PP ensures that all employees carry out their duties in accordance with standard safety procedures according to Company regulations. In the process of project implementation, subcontractor's project plan is presented and discussed in order to achieve common perception on occupational safety and health standards.
PT PP guarantees while protecting the safety and health in work environment by carrying out the 3 Elements as a means of implementing K3L program that refers to the Company's Vision and Mission.
In more details, K3 topic is regulated in the Company Regulation Chapter II Work Rules Article Article 4 Obligations of Employees Point V Obligations to Compliance with the QHSE System as follows: (103-3, 403-4)
KINERJA SOSIAL BERKELANJUTANSustainable Social Performance
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 171
KEPUASAN PELANGGAN SEBAGAI TUJUAN AKHIR LAYANANCustomer Satisfaction As Final Goal Of Service
Pelanggan atau konsumen merupakan pemangku kepentingan (stakeholder) yang sangat penting bagi keberlangsungan usaha PTPP. Keberadaannya akan sangat menentukan keberlanjutan Perusahaan. Untuk itu, Perusahaan berusaha untuk memberikan produk dan layanan terbaik agar bisa memenuhi harapan mereka, Apabila harapan pelanggan terpenuhi, maka kepuasan pelanggan akan bisa diraih, yang berujung pada terciptanya pelanggan yang loyal. Dalam konteks itulah, PTPP menetapkan dan memberlakukan kriteria yang ketat dalam proses dan output produksi maupun pengawasan kualitas setiap produknya. (103-1) 103-2 [6.c.1)]
Demi menghadirkan produk dengan kualitas terbaik, PTPP juga memberikan jaminan bahwa kualitas pelaksanaan proyek telah sesuai dengan kesepakatan kontrak terkait. Jaminan kualitas dikontrol melalui penerapan manajemen mutu yang melibatkan konsumen dalam memberikan pengukuran terhadap kualitas pelaksanaan proyek. Melalui serangkaian upaya tersebut, pada tahun pelaporan tidak terdapat insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk/jasa yang dimiliki dan ditawarkan Perusahaan kepada pelanggan/konsumen. [6.f.2)]
Sejalan dengan upaya memberikan produk yang paripurna, PTPP juga membuka saluran komunikasi jika ada pengaduan dari konsumen dan berkomitmen untuk segera memberikan solusi terbaik. Pengaduan bisa disalurkan melalui telepon, email maupun surat. Kami meyakini, dengan upaya-upaya seperti itu, maka kepuasan dan kepercayaan pelanggan akan bisa dipetik, yang pada gilirannya akan menumbuhkan hubungan yang saling menguntungkan antar kedua pihak. (103-3)
memberdayaKan Konsumen
Sebagai korporasi yang bertanggungjawab, PTPP terus berupaya untuk memberdayakan konsumen. Upaya yang dilakukan di antaranya dengan mengadakan kegiatan, yakni:1. Customer Service, dilakukan dengan menggelar seminar
teknis, sosialisasi project, penyediaan informasi melalui leaflet, brosur, website dan iklan di media;
2. Customer Complain, dilakukan dengan membuka saluran
pengaduan atau keluhan konsumen langsung kepada unit divisi pemasaran maupun kantor cabang;
3. Customer Perception Index.
Customers or consumers are stakeholders that are very important for the continuity of PTPP's business. Their existence will greatly determine the Company’s sustainability. To that end, the Company strives to provide the best products and services in order to meet their expectations. If customer expectations are met, customer satisfaction can be achieved, which then lead to the creation of loyal customers. In that context, PTPP sets and enforces strict criteria in the production process and output as well as quality control of each of its products. (103-1) 103-2 [6.c.1)]
For the sake of presenting the highest quality products, PTPP also guarantees that the quality of project implementation is in accordance with the relevant contractual agreements. Quality assurance is controlled through the application of quality management that involves consumers in measuring the quality of project implementation. Through a series of these efforts, in the reporting year, there were no incidents of non-compliance related to the health and safety impacts of products/services owned and offered by the Company to customers/consumers. [6.f.2)]
In line with efforts to provide excellent products, PTPP also opens communication channel for complaints from consumers and is committed to providing the best solutions immediately. Complaints can be channeled by telephone, email or letter. We believe, with such efforts, customer satisfaction and trust can be obtained, which in turn will foster a mutually beneficial relationship between the two parties. (103-3)
emPoWering consumers
As a responsible corporation, PTPP continues to strive to empower its consumers. The efforts made include organizing the following activities:1. Customer Service, carried out by holding technical
seminar, project socialization, providing information through reports, brochures, websites and advertisements in the media;
2. Customer Complaint, carried out by opening channel of consumer reports or complaints directly to the marketing division unit or branch office;
3. Customer Perception Index.
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
172
Perusahaan selalu berusaha untuk memenuhi kepuasan pelanggan, sekaligus memberikan nilai tambah pelanggannya. Namun, di sisi lain, PTPP juga tetap berupaya melakukan efisiensi biaya usaha. Untuk mengukur tingkat pencapaian kepuasan pelanggan, Perusahaan melakukan survei kepuasan pelanggan, yang juga merupakan persyaratan ISO 9000:2008, ISO 14001:2004 dan Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS) 18001:2007. Program tersebut secara terus-menerus dan berkesinambungan dilaksanakan oleh manajemen perusahaan, yaitu pada tahap progres fisik telah mencapai 50% dan 100%.
Selain itu, PTPP juga berkomitmen melaksanakan perlindungan konsumen untuk memastikan semua produk (barang dan jasa) yang diserahkan kepada konsumen adalah produk yang memenuhi spesifikasi atau persyaratan. Meski demikian, Perusahaan juga membuka diri terhadap keluhan ketidakpuasan dari pelanggan.
Setiap customer complaint (komplain pelanggan) ditangani secara tuntas hingga tidak terulang kembali.
Perusahaan juga menerapkan Sistem Manajemen Terintegrasi QHSE dituangkan di dalam Prosedur Company Manual (QHSE/ TQM/AE/P/001). Demi menjamin penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi QSHE dilaksanakan sesuai ketentuan maka senantiasa dilakukan Internal Audit 2 (dua) kali dalam setahun yang diatur dalam Prosedur Internal Audit (QHSE/TQM/ AE/P/004), serta dilakukan Eksternal Audit oleh Lloyd Register Quality Assurance-LRQA (Lembaga Sertifikasi) 1 (satu) kali dalam setahun.
informasi ProduK dan sarana Pengaduan Konsumen [6.f.3)]
PTPP menyediakan sarana pengaduan konsumen dengan cara melaksanakan survei tingkat kepuasan pelanggan, sesuai Prosedur Pelaksanaan Customer Satisfaction Survey No. PP/BIROPOB/P/008 yaitu dengan memberikan kuesioner kepada customer secara online yang hasilnya dapat dimonitor secara langsung, baik di Proyek, Divisi Operasi maupun Pusat. Customer Satisfaction Questionnaire yang merupakan daftar isian harus diisi oleh pihak Manajemen Konstruksi di Proyek. Kuesioner tersebut dibagikan melalui beberapa tahap, yaitu:1. Pada saat progres mencapai 50%.
Sasaran yang ingin dicapai diantaranya:a. Memperoleh masukan tentang kualitas proses kerja
The Company constantly strives to meet customer satisfaction, while providing added value to its customers. However, on the other hand, PTPP is also still trying to make cost efficiency in its business. To measure the achievement of customer satisfaction level, the Company conducted the customer satisfaction survey, which is also a requirement of ISO 9000: 2008, ISO 14001: 2004 and the Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS) 18001: 2007. The program is continuously carried out by the Company’s management on an ongoing basis, ie at the physical progress has reached 50% and 100%.
In addition, PTPP is also committed to implementing consumer protection to ensure all products (goods and services) delivered to consumers are products that have fulfilled specifications or requirements. However, the Company also open to complaints of dissatisfaction from customers.
Every customer complaint is handled thoroughly in order to prevent re-occurence.
The Company also applies the Integrated Management System of QHSE as outlined in the Company Manual Procedure (QHSE/TQM/AE/P/001). In order to ensure that the implementation of QSHE Integrated Management System is carried out according to the provisions, Internal Audit is carried out 2 (two) times a year as stipulated in the Internal Audit Procedure (QHSE/TQM/AE/P/004), as well as External Audit conducted by Lloyd Register Quality Assurance-LRQA (Certification Body) 1 (one) time a year.
Product information and consumer comPLaint channeL [6.f.3)]
PTPP provides channels of consumer complaints by carrying out the survey of customer satisfaction level, according to the Customer Satisfaction Survey No. Procedure No. PP/BIROPOB/P/008, which is carried out by giving online questionnaires to customers online and the results can be monitored directly, both in the Project, Operations Division and Head Office. The Customer Satisfaction Questionnaire is list of checklist the must be filled out by the Construction Management on a Project. The questionnaire is distributed through several stages, namely:1. When the progress reaches 50%.
Objectives to be achieved include:a. Obtaining input about the quality of work processes
KEPUASAN PELANGGAN SEBAGAI TUJUAN AKHIR LAYANANCustomer Satisfaction As Final Goal Of Service
KINERJA SOSIAL BERKELANJUTANSustainable Social Performance
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 173
dan hasil produk yang telah dikerjakan, ketepatan waktu, sumber daya manusia, implementasi safety, implementasi lingkungan serta pelayanan (service);
b. Mendapatkan saran-saran perbaikan yang sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek.
2. Pada saat progres mencapai 100%. Sasaran yang ingin dicapai:a. Memperoleh masukan tentang hasil produk yang
telah dikerjakan, waktu penyerahan pekerjaan, dokumentasi serta pelayanan (service);
b. Mendapatkan masukan seputar perusahaan pesaing;c. Mendapatkan saran-saran perbaikan yang sangat
diperlukan guna menunjang pelaksanaan proyek.
3. Perusahaan mendistribusikan kuesioner kepuasan pelanggan bertujuan untuk:a. Menjaring hal-hal yang dianggap penting oleh pelanggan
pada saat proses tender, masa pelaksanaan dan saat serah terima pekerjaan;
b. Melakukan langkah perbaikan untuk memenuhi harapan pelanggan;
c. Pengisian kuesioner dilaksanakan secara tatap muka langsung oleh Asisten Operasi (ASOP)/ Marketing Manager (MM), kepada Manajemen Konstruksi (MK) dan pemilik proyek dan tidak mendelegasikannya kepada Proyek Manajer yang bersangkutan.
Pengisian kuesioner dilaksanakan secara tatap muka langsung dengan Owner/Manajemen Konstruksi oleh Project Manager (PM) didampingi oleh Kepala Seksi Quality Control baik progress 50% maupun 100%. Adapun Nilai Indeks Kepuasan Pelanggan (CSI) tahun 2019 tercatat sebesar 91,92%, naik dibandingkan tahun 2018, yang tercatat sebesar 90,96%. Bagi Perusahaan, indeks tersebut bermakna sebagai salah satu alat untuk mengukur kepuasan pelanggan terhadap kinerja proyek secara komprehensif, antara lain dari segi mutu, waktu, biaya, K3L, organisasi proyek, SDM, pelayanan, dan lain-lain. [6.f.5)]
Pemasaran dan PeLabeLan
Seluruh proyek yang dilaksanakan oleh PTPP menyertakan label berupa logo perusahaan maupun atribut-atribut yang menjelaskan keterlibatan PTPP dalam setiap proyek. Hal ini dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakatbahwa PTPP bertanggung jawab atas proyek-proyek yang dikerjakan. Sementara itu, dalam memasarkan produk dan
and product results that have been carried out, punctuality, human resources, safety implementation, environment and service implementation;
b. Obtaining suggestions for improvement that are needed for project implementation.
2. When the progress reaches 100%.Objectives to be achieved:a. Obtaining input about the results of products that
have been carried out, time of work handover, documentation and service;
b. Obtaining input about competing companies;c. Obtaining suggestions for improvements that are
needed to support project implementation.
3. The Company distributes customer satisfaction questionnaires with the purposes to:a. Collecting information on matters that are considered
important by the customer during the tender process, the implementation period and the handover of work;
b. Take corrective actions to meet customer expectations;
c. Filling out the questionnaire is carried out face to face directly by Operations Assistant (ASOP)/Marketing Manager (MM), to Construction Management (MK) and project owner and does not being delegated to the relevant Project Manager.
Filling out the questionnaire is carried out face to face with Owner/Construction Management by Project Manager (PM) accompanied by Head of Quality Control Section both at 50% or 100% progress. The Customer Satisfaction Index (CSI) in 2019 was recorded at 91.92%, an increase compared to 2018, which was recorded at 90.96%. For the Company, this index is meaningful as a tool to measure customer satisfaction with project performance in a comprehensive manner, among others in terms of quality, time, cost, K3L, project organization, HR, services, etc. [6.f.5)]
marKeting and LabeLing
All projects carried out by PTPP include labels in the form of company logo and attributes that describe PTPP's involvement in each project. This is intended to inform the public that PTPP is responsible for the projects carried out. Meanwhile, in marketing its products and services, PTPP always refers to and adheres to good marketing codes and principles,
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
174
jasa yang dimiliki, PTPP senantiasa merujuk dan taat pada kaidah dan prinsip-pinsip pemasaran yang baik, antara lain, memberikan informasi ada adanya, sesuai dengan spesifikasi, tanpa ada pretensi sedikitpun untuk memanfaatkan ketidaktahuan konsumen demi keuntungan tertentu bagi Perusahaan.
Melalui pelabelan yang jelas tersebut, maka pada tahun pelaporan tidak tercatat adanya insiden ketidakpatuhan terhadap informasi dan pelabelan yang diajukan kepada PTPP. Selain itu, juga tidak terdapat insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh PTPP. (103-3, 417-2, 417-3)
Pengaduan Konsumen
Perusahaan menyediakan sarana pengaduan konsumen dengan cara melaksanakan survei tingkat kepuasan pelanggan, sesuai WI Customer Satisfaction Survey QHSE/ TQM/AE/W/010, yaitu dengan memberikan kuesioner kepada customer secara online yang hasilnya dapat dimonitor secara langsung, baik di proyek, kantor cabang/divisi operasi maupun Kantor Pusat.
Manajemen memonitor setiap customer compaint yang muncul dengan menggunakan aplikasi online sesuai Prosedur Control of Non Conformance (NC) dan Penanganan Customer Complaint QHSE/ TQM/AE/P/008. Dengan upaya itu, maka pengaduan/ complaint yang diterima, baik di Proyek, Kantor Cabang, Kantor Divisi Operasi maupun Kantor Pusat, dapat dipantau dengan intensif.
tindaK Lanjut atas Pengaduan Konsumen
Pengaduan pelanggan merupakan Non Conformance (NC), yang wajib diinput di aplikasi customer complaint online dan ditindak lanjuti dan dimonitor statusnya (open/closed) oleh pihak-pihak terkait yang diatur sesuai prosedur customer complaint.
Non Conformance dapat berbentuk:1. Proses dan hasil kegiatan QHSE yang tidak sesuai
dengan persyaratan.2. Ketidaksesuaian dari produk diukur setelah prosedur
atau instruksi kerja dipenuhi:a. Komplain pelanggan dapat berupa:b. Komplain dengan surat resmi yang dikirim kepada
pejabat struktural Perusahaan;c. Komplain secara lisan;
among others, providing as is information, according to the specifications, without the slightest pretension to exploit consumer ignorance for certain benefits for the Company.
Through such clear labeling, in the reporting year, there were no incidents of non-compliance with information and labeling submitted to PTPP. In addition, there were also no incidents of non-compliance with marketing communications carried out by PTPP. (103-3, 417-2, 417-3)
consumer comPLaints
PTPP provides channels of consumer complaints by carrying out the survey of customer satisfaction level, according to Customer Satisfaction Survey WI QHSE/ TQM/AE/W/010, which is carried out by giving online questionnaires to customers online and the results can be monitored directly, both in the project, branch offices/operations division and Head Office.
The management monitors every customer compaint that arises using online application according to the Control of Non Conformance (NC) and Customer Complaint Handling Procedure QHSE/TQM/AE/P/008. With these efforts, complaints received, both in the Project, Branch Offices, Operations Division Offices and Head Office, can be monitored intensively.
foLLoW uP on consumer comPLaints
Customer complaints are Non Conformance (NC), which must be inputted in the online customer complaint application, followed up and the status is monitored (open/closed) by related parties which are regulated according to customer complaint procedure.
Non conformance can be in the form of:1. Process and results of QHSE activities that are not in
accordance with the requirements.2. Nonconformance of products are measured after work
procedures or instructions are fulfilled:a. Customer complaints can be in the form of:b. Complaint with official letter sent to structural officials
of the Company;c. Verbal complaint;
KEPUASAN PELANGGAN SEBAGAI TUJUAN AKHIR LAYANANCustomer Satisfaction As Final Goal Of Service
KINERJA SOSIAL BERKELANJUTANSustainable Social Performance
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 175
d. Komplain tertulis direkap NC proyek;e. Komplain tertulis dikirimkan ke proyek;f. Teguran dalam minutes of meeting rapat.
3. Pelanggaran ketentuan QHSE
Dalam hal ini, terdapat kasus yang dikategorikan kondisi khusus, yaitu: Untuk teguran yang bersifat pekerjaan sederhana atau kelalaian ringan pada aturan QHSE tidak perlu diadopsi ke dalam NC, namun wajib langsung diperbaiki.
Pada tahun 2019, Perusahaan menerima pengaduan sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) pengaduan pelanggan, naik sebanyak 82,47% pengaduan pelanggan dibading tahun 2018, yang tercatat sebanyak 17 pengaduan. Dari jumlah itu, seluruh keluhan/pengaduan pelanggan tersebut telah ditindak lanjuti (status closed semua). Pengaduan yang diterima PTPP tidak berkaitan dengan pelanggaran terhadap privasi pelanggan, namun berhubungan dengan kualitas produk.
KePatuhan Perusahaan senantiasa menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas. Untuk itu, PTPP terus berupaya untuk membuat dan memberikan produk yang terbaik bagi pelanggan. Dengan upaya itu, pada tahun pelaporan tidak ada denda moneter atau sanksi nonmoneter yang diterima Perusahaan berkaitan dengan pelanggaran terhadap undang-undang dan peraturan terkait dengan penyediaan dan penggunaan produk dan jasa.
Selain itu, Perusahaan juga senantiasa mematuhi peraturan dan perundang-undangan di bidang sosial ekonomi. Dalam hubungannya dengan karyawan misalnya, kepatuhan Perusahaan ditunjukkan dengan memenuhi berbagai ketentuan dalam undang-undang ketenagakerjaan, seperti yang berkaitan dengan jam kerja, upah, tunjangan, remunerasi dan sebagainya. Sementara itu, berkaitan dengan pelayanan terhadap pelanggan/mitra, PTPP telah melakukan berbagai upaya antara lain memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik, menyediakan informasi yang akurat dan menjalin hubungan kerja yang wajar.
Komitmen dan kepatuhan terhadap berbagai regulasi yang berlaku di bidang sosial dan ekonomi tersebut membawa hasil dengan tidak adanya denda atau sanksi nonmoneter akibat ketidakpatuhan yang diterima PTPP. Selain itu, selama tahun pelaporan juga tidak ada kasus yang menimpa Perusahaan yang diajukan ke mekanisme penyelesaian sengketa. (103-3, 419-1)
d. Written complaint, recap by NC project;e. Written complaint, sent to a project;f. Reprimand in minutes of meeting.
3. Violation of QHSE provisions
In this case, there are cases that are categorized as special condition, namely: Reprimands that are of a simple work or light negligence of the QHSE rules, do not need to be adopted into the NC, but must be corrected immediately.
In 2019, the Company received as many as 97 (ninety seven) customer complaints, increased by 82.47% of customer complaints compared to 2018, which recorded as many as 17 complaints. Of that total, all customer complaints/reports have been followed up (closed status). Complaints received by PTPP are not related to violations of customer privacy, but related to product quality.
comPLianceThe Company constantly puts customer satisfaction as a priority. For this reason, PTPP strives to create and provide the best products for its customers. With this effort, in the reporting year, there were no monetary fines or non-monetary sanctions received by the Company relating to violations of laws and regulations relating to the provision and use of products and services.
In addition, the Company also always complies with regulations and laws in the socio-economic field. In relation to employees, for example, the Company's compliance is demonstrated by fulfilling various provisions in the labor law, such as those relating to working hours, wages, benefits, remuneration and so on. Meanwhile, related to service to customers/partners, PTPP has made various efforts including giving the highest quality service, providing accurate information and establishing a reasonable working relationship.
The commitment and compliance with various regulations that apply in the social and economic field bring results in the absence of fines or non-monetary sanctions due to non-compliance received by PTPP. Apart from that, during the reporting year, there were also no cases involving the Company that were submitted to the dispute resolution mechanism. (103-3, 419-1)
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
176
INDEKS ISI GRI STANDARDSGRI Standards Contents Index
Indikator Standar GRIGRI Standards Indicators
PENGUNGKAPANDISCLOSURE
Hlm.Page
Omision
GRI 102: PENGUNGKAPAN UMUMGENERAL DISCLOSURE
PengungkapanDisclosure
PROFIL ORGANISASIORGANIZATION PROFILE
102-1 Nama perusahaanCompany name
36
102-2 Kegiatan, Merek, produk, dan jasaActivities, brands, products, and services
36
102-3 Lokasi kantor pusatLocation of head office
37
102-4 Lokasi operasiLocation of operations
37
102-5 Kepemilikan dan bentuk hukumOwnership and legal form
36
102-6 Pasar yang dilayaniMarket served
37
102-7 Skala organisasiOrganization scale
37, 68
102-8 Informasi mengenai karyawanInformation about employees
68
102-9 Rantai pasokanSupply chain
71
102-10 Perubahan signifikan pada organisasi dan rantai pasokannyaSignificant changes to the organization and its supply chain
71
102-11 Pendekatan atau prinsip pencegahanPreventive approach or principle
72
102-12 Inisiatif eksternalExternal initiatives
72
102-13 Keanggotaan asosiasiAssociation membership
78
Pengungkapan STRATEGISTRATEGY
102-14 Pernyataan dari pembuat keputusan seniorStatements from senior decision maker
6
Pengungkapan ETIKA DAN INTEGRITASETHICS AND INTEGRITY
102-16 Nilai, prinsip, standar dan norma perilakuValues, principles, standards, and code of conduct
39
Pengungkapan TATA KELOLAGOVERNANCE
102-18 Struktur tata kelolaGovernance structure
81
Pengungkapan KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGANSTAKEHOLDERS ENGAGEMENT
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 177
Indikator Standar GRIGRI Standards Indicators
PENGUNGKAPANDISCLOSURE
Hlm.Page
Omision
102-40 Daftar kelompok pemangku kepentinganList of groups of stakeholders
27
102-41 Perjanjian perundingan kolektifCollective labor agreement
71
102-42 Mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentinganIdentify and select stakeholders
27
102-43 Pendekatan terhadap keterlibatan pemangku kepentinganApproach to stakeholder engagement
27
102-44 Topik utama dan masalah yang dikemukakanMain topics and issues raised
27
PengungkapanDisclosure
PRAKTIK PELAPORANREPORTING PRACTICES
102-45 Entitas yang termasuk dalam laporan keuangan dikonsolidasiEntities included in the consolidated financial statements
15
102-46 Menetapkan isi laporan dan batasan topikDetermine report contents and topic boundaries
16
102-47 Daftar topik materialList of material topics
21
102-48 Penyajian kembali informasiRestatement of information
15
102-49 Perubahan dalam pelaporanChanges in reporting
15
102-50 Periode pelaporanReporting period
14
102-51 Tanggal laporan terbaruDate of latest report
14
102-52 Siklus pelaporanReporting cycle
14, 15
102-53 Titik kontak untuk pertanyaan mengenai laporanContacts for questions about report
25
102-54 Klaim bahwa pelaporan sesuai dengan Standar GRIClaims that reporting conforms with GRI Standards
16
102-55 Indeks isi GRIGRI contents index
17
102-56 Assurance oleh pihak eksternalAssurance by external parties
15
INDEKS ISI GRI STANDARDSGRI Standards Contents Index
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
178
Indikator Standar GRIGRI Standards Indicators
PENGUNGKAPANDISCLOSURE
Hlm.Page
Omision
PENGUNGKAPAN STANDAR KHUSUS 20162016 SPECIFIC STANDARDS DISCLOSURE
TOPIK EKONOMIECONOMY TOPIC
KINERJA EKONOMIECONOMIC PERFORMANCE
GRI 103:PendekatanManajemen 2016GRI 103:Management Approach 2016
103-1 Penjelasan topik material dan batasannyaExplanation of material topics and boundaries
21, 109
103-2 Pendekatan manajemen dan komponennyaManagement approach and its components
109
103-3 Evaluasi pendekatan manajemenEvaluation of management approach
109, 110112, 113
GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016GRI 201: Economic Performance 2016
201-1 Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikanDirect economic value generated and distributed
110
201-2 Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklimFinancial implications as well risks and other opportunities due to climate changes
112
201-3 Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnyaObligations of defined benefit pension plan and other pension plans
112
201-4 Bantuan finansial yang diterima dari pemerintahFinancial assistance received from the government
113
KEBERADAAN PASARMARKET EXISTENCE
GRI 103:PendekatanManajemen 2016GRI 103:Management Approach 2016
103-1 Penjelasan topik material dan batasannyaExplanation of material topics and boundaries
21
103-2 Pendekatan manajemen dan komponennyaManagement approach and its components
109
103-3 Evaluasi pendekatan manajemenEvaluation of management approach
113
GRI 202: Keberadaan Pasar 2016
202-1 Rasio standar upah karyawan entry-level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regionalStandard wage ratios for entry-level employee are based from gender to regional minimum wage.
113
DAMPAK EKONOMI TIDAK LANGSUNGECONOMIC INDIRECT IMPACT
GRI 103:PendekatanManajemen 2016GRI 103:Management Approach 2016
103-1 Penjelasan topik material dan batasannyaExplanation of material topics and boundaries
21, 115
103-2 Pendekatan manajemen dan komponennyaManagement approach and its components
115
103-3 Evaluasi pendekatan manajemenEvaluation of management approach
116
GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak LangsungGRI 203: Indirect Economic Impacts
203-1 Investasi infrastruktur dan dukungan layananInfrastructure investment and service support
116
INDEKS ISI GRI STANDARDSGRI Standards Contents Index
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 179
Indikator Standar GRIGRI Standards Indicators
PENGUNGKAPANDISCLOSURE
Hlm.Page
Omision
PRAKTIK PENGADAANPROCUREMENT PRACTICES
GRI 103:PendekatanManajemen 2016GRI 103:Management Approach 2016
103-1 Penjelasan topik material dan batasannyaExplanation of material topics and boundaries
21, 71
103-2 Pendekatan manajemen dan komponennyaManagement approach and its components
71
103-3 Evaluasi pendekatan manajemenEvaluation of management approach
71
GRI 204: Praktik Pengadaan 2016GRI 204: Procurement Practices 2016
204-1 Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokalProportion of expenditure for local suppliers
71
ANTIKORUPSIANTI-CORRUPTION
GRI 103:Pendekatan Manajemen 2016GRI 103:Management Approach 2016
103-1 Penjelasan topik material dan batasannyaExplanation of material topics and boundaries
21, 113
103-2 Pendekatan manajemen dan komponennyaManagement approach and its components
114
103-3 Evaluasi pendekatan manajemenEvaluation of management approach
114
GRI 205: Antikorupsi 2016 GRI 205: Anti-Corruption 2016
205-2 Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsiCommunication and training on anti-corruption policy and procedures
114
205-3 Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambilProven corruption incidents and actions taken
114
TOPIK LINGKUNGANENVIRONMENT TOPIC
MATERIALMATERIAL
GRI 103:PendekatanManajemen 2016GRI 103:Management Approach 2016
103-1 Penjelasan topik material dan batasannyaExplanation of material topics and boundaries
21, 122
103-2 Pendekatan manajemen dan komponennyaManagement approach and its components
122
103-3 Evaluasi pendekatan manajemenEvaluation of management approach
127
GRI 301: Material 2016 301-1 Material yang digunakan berdasarkan berat atau volumeMaterial used based in weight or volume
127
ENERGIENERGY
GRI 103:PendekatanManajemen 2016GRI 103:Management Approach 2016
103-1 Penjelasan topik material dan batasannyaExplanation of material topics and boundaries
22, 122
103-2 Pendekatan manajemen dan komponennyaManagement approach and its components
122
103-3 Evaluasi pendekatan manajemenEvaluation of management approach
130
INDEKS ISI GRI STANDARDSGRI Standards Contents Index
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
180
Indikator Standar GRIGRI Standards Indicators
PENGUNGKAPANDISCLOSURE
Hlm.Page
Omision
GRI 302: Energi 2016 302-1 Konsumsi energi dalam organisasiEnergy consumption inside the organization
130
AIRWATER
GRI 103:PendekatanManajemen 2016GRI 103:Management Approach 2016
103-1 Penjelasan topik material dan batasannyaExplanation of material topics and boundaries
22,122,131
103-2 Pendekatan manajemen dan komponennyaManagement approach and its components
122.131
103-3 Evaluasi pendekatan manajemenEvaluation of management approach
131
GRI 303: Air 2016GRI 303: Water 2016
303-1 Pengambilan air berdasarkan sumberWater withdrawal based on sources
131
EMISIEMISSIONS
GRI 103:PendekatanManajemen 2016GRI 103:Management Approach 2016
103-1 Penjelasan topik material dan batasannyaExplanation of material topics and boundaries
22,122
103-2 Pendekatan manajemen dan komponennyaManagement approach and its components
122,135
103-3 Evaluasi pendekatan manajemenEvaluation of management approach
136,138
GRI 305: Emisi 2016GRI 305: Emissions 2016
305-1 Emisi GRK (Cakupan 1) langsungDirect emission of Greenhouse Gas/GHG (Coverage 1)
136
305-5 Pengurangan emisi GRKGreenhouse Gas/GHG emission reduction
138
EFLUEN DAN LIMBAHEFFLUENT AND WASTE
GRI 103:PendekatanManajemen 2016GRI 103:Management Approach 2016
103-1 Penjelasan topik material dan batasannyaExplanation of material topics and boundaries
22,122,132
103-2 Pendekatan manajemen dan komponennyaManagement approach and its components
122,133
103-3 Evaluasi pendekatan manajemenEvaluation of management approach
133
GRi 306: Efluen dan Limbah 2016Effluents and Waste 2016
306-2 Limbah berdasarkan jenis dan metode pembuanganWaste by type and method of dosposal
133
306-4 Pengangkutan limbah berbahayaTransport of hazardous waste
133
KEPATUHAN LINGKUNGANENVIRONMENTAL COMPLIANCE
GRI 103:PendekatanManajemen 2016GRI 103:Management Approach 2016
103-1 Penjelasan topik material dan batasannyaExplanation of material topics and boundaries
22,122
103-2 Pendekatan manajemen dan komponennyaManagement approach and its components
122
103-3 Evaluasi pendekatan manajemenEvaluation of management approach
142
INDEKS ISI GRI STANDARDSGRI Standards Contents Index
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 181
Indikator Standar GRIGRI Standards Indicators
PENGUNGKAPANDISCLOSURE
Hlm.Page
Omision
GRI 307: Kepatuhan Lingkungan 2016
307-1 Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidupNon-compliance with environmental laws and regulations
142
TOPIK SOSIALSOCIAL TOPIC
KEPEGAWAIANEMPLOYMENT
GRI 103:PendekatanManajemen 2016GRI 103:Management Approach 2016
103-1 Penjelasan topik material dan batasannyaExplanation of material topics and boundaries
22,148
103-2 Pendekatan manajemen dan komponennyaManagement approach and its components
148
103-3 Evaluasi pendekatan manajemenEvaluation of management approach
149, 151,153
GRI 401: Kepegawaian 2016GRI 401: Employment 2016
401-1 Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawanNew employee recruitment and employee turnover
149, 151
401-2 Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktuBenefits provided to permanent employee that are provided to temporary and contracted employees
151
401-3 Cuti melahirkanMaternity leave
153
HUBUNGAN TENAGA KERJA/MANAJEMENEMPLOYEE/MANAGEMENT RELATIONS
GRI 103:PendekatanManajemen 2016GRI 103: Management Approach 2016
103-1 Penjelasan topik material dan batasannyaExplanation of material topics and boundaries
22, 148
103-2 Pendekatan manajemen dan komponennyaManagement approach and its components
148
103-3 Evaluasi pendekatan manajemenEvaluation of management approach
153
GRI 402: Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen 2016GRI 402:Employee/ Management Relations 2016
402-1 Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasionalMinimum notice period regarding operational changes
153
KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJAOCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
GRI 103:PendekatanManajemen 2016GRI 103: Management Approach 2016
103-1 Penjelasan topik material dan batasannyaExplanation of material topics and boundaries
23,148
103-2 Pendekatan manajemen dan komponennyaManagement approach and its components
148
103-3 Evaluasi pendekatan manajemenEvaluation of management approach
161,167,170
INDEKS ISI GRI STANDARDSGRI Standards Contents Index
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
182
Indikator Standar GRIGRI Standards Indicators
PENGUNGKAPANDISCLOSURE
Hlm.Page
Omision
GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2016GRI 403: Occupational Health and Safety 2016
403-1 Perwakilan pekerja dalam komite resmi gabungan manajemenpekerja untuk kesehatan dan keselamatanWorkers’ representatives in the official committee of employee-management for health and safety
161
403-2 Jenis kecelakaan kerja dan tingkat kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, hari kerja yang hilang dan ketidakhadiran, serta jumlah kematian terkait pekerjaanTypes of work accidents and work accident rate, occupational diseases, lost working days, and absenteeism, and the number of work-related deaths
167
403-3 Pekerja dengan risiko kecelakaan atau penyakit berbahaya tinggi terkait dengan pekerjaan mereka.Workers with high risk of accidents or dangerous diseases related to their work.
161
403-4 Topik kesehatan dan keselamatan dalam perjanjian resmi dengan serikat karyawanHealth and safety topics in collective labor agreement with employee union
170
PELATIHAN DAN PENDIDIKANTRAINING AND EDUCATION
GRI 103:PendekatanManajemen 2016GRI 103:Management Approach 2016
103-1 Penjelasan topik material dan batasannyaExplanation of material topics and boundaries
23,148
103-2 Pendekatan manajemen dan komponennyaManagement approach and its components
148
103-3 Evaluasi pendekatan manajemenEvaluation of management approach
155, 156
GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 2016GRI 404: Education and Training 2016
404-1 Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawanAverage annual training hours per employee
155
404-2 Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihanEmployee skills improvement programs and transition assistance programs
155, 156
404-3 Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karierPercentage of employees who receive regular reviews on performance and career development
156
KEANEKARAGAMAN DAN KESEMPATAN SETARADIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITIES
GRI 103:PendekatanManajemen 2016GRI 103:Management Approach 2016
103-1 Penjelasan topik material dan batasannyaExplanation of material topics and boundaries
23, 68, 148
103-2 Pendekatan manajemen dan komponennyaManagement approach and its components
148
103-3 Evaluasi pendekatan manajemenEvaluation of management approach
68,154
GRI 405: Keanekaragaman dan Kesempatan Setara 2016GRI 405: Diversity and Equal Opportunities 2016
405-1 Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawanDiversity of governance bodies and employees
68
405-2 Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-lakiBasic salary ratio and remuneration of female compared to male
154
INDEKS ISI GRI STANDARDSGRI Standards Contents Index
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 183
Indikator Standar GRIGRI Standards Indicators
PENGUNGKAPANDISCLOSURE
Hlm.Page
Omision
NON DISKRIMINASINON-DISCRIMINATION
GRI 103:Pendekatan Manajemen 2016GRI 103: Management Approach 2016
103-1 Penjelasan topik material dan batasannyaExplanation of material topics and boundaries
23, 148
103-2 Pendekatan manajemen dan komponennyaManagement approach and its components
148
103-3 Evaluasi pendekatan manajemenEvaluation of management approach
154
GRI 406: Non Diskriminasi 2016GRI 406: Non-Discrimination 2016
406-1 Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukanDiscrimination incidents and corrective actions taken
154
KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERUNDINGAN KOLEKTIFFREEDOM OF ASSOCIATION AND COLLECTIVE AGREEMENT
GRI 103:PendekatanManajemen 2016GRI 103: Management Approach 2016
103-1 Penjelasan topik material dan batasannyaExplanation of material topics and boundaries
23, 148
103-2 Pendekatan manajemen dan komponennyaManagement approach and its components
148
103-3 Evaluasi pendekatan manajemenEvaluation of management approach
154
GRI 407: Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif 2016GRI 407: Freedom of Association and Collective Agreement 2016
407-1 Operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisikoOperations and suppliers, in which the right of freedom of association and collective agreement may be at risk
154
PEKERJA ANAKCHILD LABOR
GRI 103:PendekatanManajemen 2016GRI 103: Management Approach 2016
103-1 Penjelasan topik material dan batasannyaExplanation of material topics and boundaries
23, 148
103-2 Pendekatan manajemen dan komponennyaManagement approach and its components
148
103-3 Evaluasi pendekatan manajemenEvaluation of management approach
155
GRI 408: Pekerja Anak 2016GRI 406: Child Labor 2016
408-1 Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anakOperations and suppliers which are at significant risk of child labor incidents
155
KERJA PAKSA ATAU WAJIB KERJAFORCED OR COMPULSORY LABOR
GRI 103:PendekatanManajemen 2016GRI 103: Management Approach 2016
103-1 Penjelasan topik material dan batasannyaExplanation of material topics and boundaries
23, 148
103-2 Pendekatan manajemen dan komponennyaManagement approach and its components
148
103-3 Evaluasi pendekatan manajemenEvaluation of management approach
155
INDEKS ISI GRI STANDARDSGRI Standards Contents Index
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
184
Indikator Standar GRIGRI Standards Indicators
PENGUNGKAPANDISCLOSURE
Hlm.Page
Omision
GRI 409: Kerja Paksa atau Wajib Kerja 2016GRI 409:Forced or Compulsory Labor 2016
409-1 Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerjaOperations and suppliers which are at significant risk of forced or compulsory labor incidents
155
MASYARAKAT LOKALCOMMUNITY LOCAL
GRI 103:PendekatanManajemen 2016GRI 103:Management Approach 2016
103-1 Penjelasan topik material dan batasannyaExplanation of material topics and boundaries
21, 115
103-2 Pendekatan manajemen dan komponennyaManagement approach and its components
115
103-3 Evaluasi pendekatan manajemenEvaluation of management approach
116
GRI 413:Masyarakat Lokal 2016GRI 413:Local Community 2016
413-1 Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokalOperations with local community’s involvement
116
KESEHATAN DAN KESELAMATAN PELANGGANCUSTOMER HEALTH AND SAFETY
GRI 103:PendekatanManajemen 2016GRI 103:Management Approach 2016
103-1 Penjelasan topik material dan batasannyaExplanation of material topics and boundaries
23,171
103-2 Pendekatan manajemen dan komponennyaManagement approach and its components
171
103-3 Evaluasi pendekatan manajemenEvaluation of management approach
171
GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan 2016GRI 416: Customer Health and Safety 2016
416-2 Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasaNon-compliance incidents related to health and safety impact of products/services
171
PEMASARAN DAN PELABELANMARKETING AND LABELING
GRI 103:PendekatanManajemen 2016GRI 103:Management Approach 2016
103-1 Penjelasan topik material dan batasannyaExplanation of material topics and boundaries
24, 171
103-2 Pendekatan manajemen dan komponennyaManagement approach and its components
171
103-3 Evaluasi pendekatan manajemenEvaluation of management approach
174
GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan 2016GRI 417: Marketing and Labeling 2016
417-2 Insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan produk dan jasaNon-compliance incidents related to products/services labeling and information
174
417-3 Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaranNon-compliance incidents related to marketing communications
174
INDEKS ISI GRI STANDARDSGRI Standards Contents Index
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 185
Indikator Standar GRIGRI Standards Indicators
PENGUNGKAPANDISCLOSURE
Hlm.Page
Omision
KEPATUHAN SOSIAL EKONOMISOCIO-ECONOMIC COMPLIANCE
GRI 103:PendekatanManajemen 2016GRI 103:Management Approach 2016
103-1 Penjelasan topik material dan batasannyaExplanation of material topics and boundaries
24,171
103-2 Pendekatan manajemen dan komponennyaManagement approach and its components
171
103-3 Evaluasi pendekatan manajemenEvaluation of management approach
175
GRI 419: Kepatuhan Sosial Ekonomi 2016GRI 419: Socio-Economic Compliance 2016
419-1 Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di bidang sosial dan ekonomiNon-compliance with laws/regulations in social and economic fields
175
INDEKS ISI GRI STANDARDSGRI Standards Contents Index
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
186
INDEKS POJK NO. 51 /POJK.03/2017POJK NO.51/POJK.03/2017 INDEX
No.DeskripsiDescription
IndikatorIndicators
Hlm.Page
1 Penjelasan Strategi KeberlanjutanSustainability Strategy Explanation
[1] N/A
2 Ikhtisar Kinerja Aspek KeberlanjutanSustainability Aspect Performance Highlights
a. Aspek Ekonomi: Economic aspect: 1) Kuantitas Produksi atau Jasa yang Dijual; Quantity of production or services sold; 2) Pendapatan atau Penjualan; Revenues or sales; 3) Laba atau Rugi Bersih; Net profit or loss; 4) Produk Ramah Lingkungan; dan Environmentally friendly products; and 5) Pelibatan Pihak Lokal yang Berkaitan Dengan Proses Bisnis Keuangan Berkelanjutan. Involvement of local parties related to the Sustainable Finance business process.
[2.a]
[2.a.1)]
[2.a.2)]
[2.a.3)]
[2.a.4)]
[2.a.5)]
5
5
5
5
5
N/A
b. Aspek Lingkungan Hidup: Environment aspect: 1) Penggunaan Energi (Antara Lain Listrik dan Air); Unergy usage (including electricity and water); 2) Pengurangan Emisi yang Dihasilkan (Bagi LJK, Emiten Dan Perusahaan Publik yang Proses Bisnisnya Berkaitan Langsung Dengan Lingkungan Hidup);
Reduction emission produced (for LJK, Issuers, and Public Companies whose business processes are directly related to the Environment);
3) Pengurangan Limbah dan Efluen (Limbah yang Telah Memasuki Lingkungan) yang Dihasilkan (Bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang Proses Bisnisnya Berkaitan Langsung dengan Lingkungan Hidup); atau
Reduction of waste and effluents (waste that has entered the environment) generated (for LJK, Issuers, and Public Companies whose business processes are directly related to the Environment); or
4) Pelestarian Keanekaragaman Hayati (Bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang Proses Bisnisnya berkaitan langsung dengan Lingkungan Hidup).
Biodiversity preservation (for LJK, Issuers, and Public Companies whose business processes are directly related to the Environment).
[2.b.1)]
[2.b.2)]
[2.b.3)]
[2.b.4)]
5
5
5
5
c. Aspek Sosial:Social Aspect:
Uraian mengenai dampak positif dan negatif penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan (termasuk orang, daerah, dan dana).
A description of the positive and negative impacts of Sustainable Finance implementation for the community and the environment (including people, regions, and funds).
[2.c] 5
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 187
No.DeskripsiDescription
IndikatorIndicators
Hlm.Page
3 Profil Singkat Perusahaan:Brief Company Profile:
a. Visi, misi, dan nilai keberlanjutanVision, mission, and sustainability values
[3.a] 38
b. Nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimil, alamat surat elektronik (e-mail), dan situs/web, serta kantor cabang dan/atau kantor perwakilanName, address, telephone number, facsimile number, e-mail address, and website, as well as branch offices and/or representative offices
[3.b] 37
c. skala usaha:Business scale:
1) Total aset atau kapitalisasi aset, dan total kewajiban (dalam jutaan rupiah);Total assets or asset capitalization, and total liabilities (in millions of rupiah);
2) Jumlah karyawan yang dibagi menurut jenis kelamin, jabatan, usia, pendidikan, dan status ketenagakerjaan;Number of employees by sex, position, age, education, and employment status;
3) Persentase kepemilikan saham (publik dan pemerintah); dan Percentage of share ownership (public and government); and
4) Wilayah operasional.Operational area.
[3.c.1)]
[3.c.2)]
[3.c.3)]
[3.c.4)]
68
68
58
56
d. Penjelasan singkat mengenai produk, layanan, dan kegiatan usaha yang dijalankan;Brief explanation of products, services, and business activities undertaken;
3.d 46
e. Keanggotaan pada asosiasi;Membership in associations;
3.e 78
f. Perubahan yang bersifat signifikan, antara lain terkait dengan penutupan atau pembukaan cabang, dan struktur kepemilikan.Significant changes, among others related to closing or opening of branch and structure of ownership
3.f 71
INDEKS POJK NO. 51 /POJK.03/2017POJK NO.51/POJK.03/2017 INDEX
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
188
No.DeskripsiDescription
IndikatorIndicators
Hlm.Page
4 Penjelasan Direksi memuat:Board of Directors Explanation includes:
a. Kebijakan untuk merespons tantangan dalam pemenuhan strategi keberlanjutan, paling sedikit meliputi:Policies to respond to challenges in meeting the sustainability strategy, at least include:
1) Penjelasan nilai keberlanjutan PerusahaanAn explanation of the value of the Company’s sustainability
2) Penjelasan respons Perusahaan terhadap isu terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan;An explanation of the Company’s response to issues related to the implementation of Sustainable Finance;
3) Penjelasan komitmen pimpinan Perusahaan dalam pencapaian penerapan Keuangan Berkelanjutan;An explanation of the commitment of the Company’s leadership in achieving Sustainable Finance implementation;
4) Pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan; danPerformance achievement in the implementation of Sustainable Finance; and
5) Tantangan pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan.Challenges of performance achievement in the implementation of Sustainable Finance.
[4.a.1)]
[4.a.2)]
[4.a.3)]
[4.a.4)]
[4.a.5)]
7
7
N/A
8-10
N/A
b. Penerapan Keuangan Berkelanjutan:Implementation of Sustainable Finance:
1) Pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup) dibandingkan dengan target; danPerformance achievement of the implementation of Sustainable Finance (economic, social, and environment) compared to the target; and
2) Penjelasan prestasi dan tantangan termasuk peristiwa penting selama periode pelaporan (bagi LJK yang diwajibkan membuat Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan).An explanation of achievements and challenges including important events during the reporting period (for LJK required to create a Sustainable Financial Action Plan).
[5.b.1)]
[5.b.2)]
8-10
N/R
c. Strategi pencapaian target:Target achievement strategy:
1) Pengelolaan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup;Risk management for the implementation of Sustainable Finance related to economic, social and environmental aspects;
2) Pemanfaatan peluang dan prospek usaha; danUtilizing business opportunities and prospects; and
3) Penjelasan situasi eksternal ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan PerusahaanAn explanation of the external economic, social and environmental situation that has the potential to affect the Company’s sustainability
[5.c.1)]
[5.c.2)]
[5.c.3)]
N/A
N/A
8
INDEKS POJK NO. 51 /POJK.03/2017POJK NO.51/POJK.03/2017 INDEX
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 189
No.DeskripsiDescription
IndikatorIndicators
Hlm.Page
5 Tata kelola keberlanjutan memuatSustainable governance includes:
a. Uraian tugas Direksi dan Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan BerkelanjutanDescription of duties of Board of Directors and Board of Commissioners, employees, officials and/or work units in charge for implementing Sustainable Finance
[5.a] 84,88
b. Pengembangan kompetensi Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan.Competency development of Board of Directors, Board of Commissioners members, employees, officials and/or work units in charge for implementing Sustainable Finance.
[5.b] 90
c. Penjelasan mengenai prosedur Perusahaan dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, termasuk peran Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengelola, melakukan telaah berkala, dan meninjau efektivitas proses manajemen risiko Perusahaan.Description of the Company’s procedures for identifying, measuring, monitoring, and controlling risks on the implementation of Sustainable Finance related to economic, social and environmental aspects, including the role of Board of Directors and Board of Commissioners in managing, conducting periodic reviews, and reviewing the effectiveness of the Company’s risk management process.
[5.c] 93
d. Penjelasan mengenai pemangku kepentingan yang meliputi:Description on stakeholders which includes:
1) Keterlibatan pemangku kepentingan berdasarkan hasil penilaian (assessment) manajemen.Stakeholder engagement based on the management’s assessment results
2) Pendekatan yang digunakan Perusahaan dalam melibatkan pemangku kepentingan dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan.Approach used by the Company in engaging stakeholders in implementing Sustainable Finance
[5.d.1)]
[5.d.2)]
26
26
e. Permasalahan yang dihadapi, perkembangan, dan pengaruh terhadap penerapan Keuangan Berkelanjutan.Problems faced, developments, and influences on the implementation of Sustainable Finance.
[5.e] 26
INDEKS POJK NO. 51 /POJK.03/2017POJK NO.51/POJK.03/2017 INDEX
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
190
No.DeskripsiDescription
IndikatorIndicators
Hlm.Page
6 Kinerja keberlanjutan:Sustainable performance:
[6]
a. Penjelasan mengenai kegiatan membangun budaya keberlanjutan di PerusahaanDescription of activities in building sustainable culture
[6.a] 109
b. Uraian mengenai kinerja ekonomi:Description of economic performance:
1) Perbandingan target dan kinerja produksi, portofolio, target pembiayaan atau investasi, pendapatan dan laba rugiComparison of target and production performance, portfolio, financing target, or investment, income and profit and loss
2) Perbandingan target dan kinerja portofolio, target pembiayaan atau investasi pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan.Comparison of target and portfolio performance, financing target, or investment in financial instruments or projects that are in line with the implementation of Sustainable Finance.
[6.b.1)]
[6.b.2)]
109
116
c. Kinerja sosial:Social performance:
1) Komitmen Perusahaan untuk memberikan layanan atas produk dan/atau jasa yang setara kepada konsumen.Company’s commitment to provide equal services on products and/or services to customers.
2) Ketenagakerjaan:Employment
a) Kesetaraan kesempatan bekerja dan ada atau tidaknya tenaga kerja paksa dan tenaga kerja anak; Equal employment opportunities and the presence or absence of forced and child labor;
b) Persentase remunerasi pegawai tetap di tingkat terendah terhadap upah minimum regional;The percentage of permanent employee remuneration at the lowest level of regional minimum wage;
c) Lingkungan bekerja yang layak dan aman; danA decent and safe working environment; and
d) Pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai.Training and capacity building of employees.
3) Masyarakat:Community
a) informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif dan dampak negatif terhadap masyarakat, sekitar termasuk literasi dan inklusi keuangan;Information on activities or operational areas that bring positive and negative impacts on the community, including including financial literacy and inclusion;
b) mekanisme pengaduan masyarakat serta jumlah pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti; danMechanism of public complaints as well as the number of public complaints received and acted upon; and
c) TJSL yang dapat dikaitkan dengan dukungan pada tujuan pembangunan berkelanjutan meliputi jenis dan capaian kegiatan program pemberdayaan masyarakatTJSL that can be linked to support for sustainable development goals includes the types and achievements of community empowerment program activities
[6.c.1)]
[6.c.2)a)]
[6.c.2)b)]
[6.c.2)c)]
[6.c.2)d)]
[6.c.3)a)]
[6.c.3)b)]
[6.c.3)c)]
171
154
154
158
155
116-121
116-121
116-121
INDEKS POJK NO. 51 /POJK.03/2017POJK NO.51/POJK.03/2017 INDEX
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 191
No.DeskripsiDescription
IndikatorIndicators
Hlm.Page
d. Kinerja Lingkungan Hidup:Environment Performance:
1) Biaya lingkungan hidup yang dikeluarkan;Environmental costs incurred;
2) Uraian mengenai penggunaan material yang ramah lingkungan, misalnya penggunaan jenis material daur ulang; danDescription of the use of environmentally friendly materials, for example the use of recycled material types; and
3) Uraian mengenai penggunaan energi, paling sedikit memuat:Description of the use of energy, at least contains:
a) Jumlah dan intensitas energi yang digunakan; danThe amount and intensity of energy used; and
b) Upaya dan pencapaian efisiensi energi yang dilakukan termasuk penggunaan sumber energi terbarukan;Efforts and achievement of energy efficiency including the use of renewable energy sources;
e. Kinerja Lingkungan Hidup bagi Perusahaan yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan lingkungan hidup:Environmental Performance for the company whose business processes are directly related to the environment:
1) Kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf d;Performance as referred to in letter d;
2) Informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif dan dampak negatif terhadap lingkungan hidup sekitar, terutama upaya peningkatan daya dukung ekosistem;) Information on activities or operational areas that bring positive and negative impacts on the surrounding environment, especially efforts to increase the carrying capacity of ecosystems;
3) Keanekaragaman hayati, paling sedikit memuat:Biodiversity, at least contains:
a) Dampak dari wilayah operasional yang dekat atau berada di daerah konservasi atau memiliki keanekaragaman hayati; danThe impact of operational areas that are close to or are in a conservation or biodiversity area; and
b) Usaha konservasi keanekaragaman hayati yang dilakukan, mencakup perlindungan spesies flora atau fauna;Biodiversity conservation efforts undertaken, including the protection of flora or fauna species;
4) Emisi, paling sedikit memuat:Emissions, at least contains:
a) Jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan berdasarkan jenisnya; dan The amount and intensity of emissions produced by type; and
b) Upaya dan pencapaian pengurangan emisi yang dilakukan;Efforts and achievement of emission reductions carried out;
5) Limbah dan efluen, paling sedikit memuat: Waste and effluents, at least contains:
a) Jumlah limbah dan efluen yang dihasilkan berdasarkan jenis; The amount of waste and effluent produced by type;
b) Mekanisme pengelolaan limbah dan efluen; dan Waste and effluent management mechanisms; and
c) Tumpahan yang terjadi (jika ada); dan Spills that occur (if any); and
6) Jumlah dan materi pengaduan lingkungan hidup yang diterima dan diselesaikan.The number and material of environmental complaints received and resolved.
[6.d.1)]
[6.d.2)]
[6.d.3)a)]
[6.d.3)b)]
[6.e.1)]
[6.e.2)]
[6.e.3)a)]
[6.e.3)b)]
[6.e.4)a)]
[6.e.4)b)]
[6.e.5)a)]
[6.e.5)b)]
[6.e.5)c)]
[6.e.6)]
N/A
128
130, 131
130
128-130
122
141
141
136
136
133
133
133
142
INDEKS POJK NO. 51 /POJK.03/2017POJK NO.51/POJK.03/2017 INDEX
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
192
No.DeskripsiDescription
IndikatorIndicators
Hlm.Page
f. Tanggung jawab pengembangan produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan:Responsibility for developing Sustainable Financial products and/or services:
1) Inovasi dan pengembangan produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan;Innovation and development of Sustainable Financial products and/or services;
2) Jumlah dan persentase produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan;The number and percentage of products and services whose safety for customers have been evaluated;
3) Dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan dan proses distribusi, serta mitigasi yang dilakukan untuk menanggulangi dampak negatif;Positive and negative impacts arising from Sustainable Financial products and/or services and distribution process, as well as mitigation carried out to handle negative impacts;
4) Jumlah produk yang ditarik kembali dan alasannya; atauThe number of products being recalled and the reason; or
5) Survei kepuasan pelanggan terhadap produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan. Customer satisfaction survey for Sustainable Financial products and/or services.
[6.f.1)]
[6.f.2)]
[6.f.3)]
[6.f.4)]
[6.f.5)]
N/A
171
172
N/R
173
7 Verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada…Written verification from an independent party, if any
[7] 25
N/A, POJK No. 51/POJK.03/2017 baru berlaku untuk Perusahaan Publik per 1 Januari 2020
INDEKS POJK NO. 51 /POJK.03/2017POJK NO.51/POJK.03/2017 INDEX
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 193
Tautan Standar GRI dengan SDGs CompassLinks Of GRI Standards WITH SDGs
LogoTujuan SDGs
SDGs
Program/Kegiatan Perusahaan dalam laporan ini
Company Programs/Activities in this report
Kesesuaian dengan Standar GRI
Conformity with GRI Standards
Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk di ManapunEradicating poverty in all forms around the globe
Kinerja EkonomiEconomic Performance 201-1, 201-3
Penyediaan lapangan kerja/kepegawaianProvision of jobs/employment
102-8, 401-1, 401-2, 401-3
Penyediaan rantai pasokan/Praktik PengadaanSupply Chain/Procurement Practices
102-9, 204-1
Dampak Ekonomi Tidak Langsung/ Program CSR Pendidikan dan Kesehatan, Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan Bantuan Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, Bantuan Bencana AlamIndirect Economic Impact/CSR Program in Community Welfare; Religious; and, Natural Disaster Relief
203-1, 203-2
Kepatuhan Sosial EkonomiSocio-Economic Compliance
419-1
Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian BerkelanjutanEnd all forms of hunger, achieving food-resiliency, improving nutrition, and promoting sustainable agriculture practices.
Kinerja EkonomiEconomic Performance
201-1, 201-2
Penyediaan lapangan kerja/KepegawaianProvision of jobs/employment
102-8, 401-1, 401-2, 401-3
Penyediaan rantai pasokan/Praktik PengadaanSupply Chain/Procurement Practices
102-9, 204-1
Dampak Ekonomi Tidak Langsung/ Program CSR Pendidikan dan Kesehatan, Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan Bantuan Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, Bantuan Bencana AlamIndirect Economic Impact/CSR Program in Community Welfare; Religious; and, Natural Disaster Relief
203-1, 203-2
Kepatuhan Sosial EkonomiSocio-Economic Compliance
419-1
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
194
LogoTujuan SDGs
SDGs
Program/Kegiatan Perusahaan dalam laporan ini
Company Programs/Activities in this report
Kesesuaian dengan Standar GRI
Conformity with GRI Standards
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua UsiaEnsuring healthy lives and promoting the well-being for all at all ages
Kesehatan dan Keselamatan KerjaOccupational Health and Safety
403-2, 403-4
Dampak Ekonomi Tidak Langsung/ Program CSR Pendidikan dan Kesehatan, Sarana dan Prasarana dan Lingkungan, Progam Bina Lingkungan Bantuan Peningkatan Kesehatan, Bantuan Bencana AlamIndirect Economic Impact/CSR Program in Improvement of Social Facilities and Infrastructure; and Natural Disaster Relief
203-1, 203-2
Kepatuhan Sosial EkonomiSocio-Economic Compliance
419-1
Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk SemuaEnsuring inclusive and equitable education and encouraging lifelong learning opportunities for all
Pelatihan dan PendidikanEducation and Training
404-1, 404-2, 404-3
Dampak Ekonomi Tidak Langsung/Program CSR Pendidikan dan Kesehatan, Progam Bina Lingkungan Bantuan PendidikanIndirect Economic Impact/CSR Program in Education
203-1, 203-2
Kepatuhan Sosial EkonomiSocio-Economic Compliance 419-1
Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum PerempuanAchieving gender equality and empowering mothers and women
Keanekaragaman dan Kesempatan SetaraDiversity and Equal Opportunities
405-1, 405-2
Penyediaan lapangan kerja/KepegawaianProvision of jobs/employment
102-8, 401-1, 401-2, 401-3
Privasi PelangganCustomer Privacy
418-1
Dampak Ekonomi Tidak Langsung/Program CSR Pendidikan dan Kesehatan, Keagamaan, Olahraga dan Sosial, Progam Bina Lingkungan Bantuan Pendidikan, Bantuan Peningkatan Kesehatan, Bantuan Sarana ibadah, Bantuan Bencana AlamIndirect Economic Impact/CSR Program in Community Welfare; and Religious
203-1, 203-2
Kepatuhan Sosial EkonomiSocio-Economic Compliance
419-1
Tautan Standar GRI dengan SDGs CompassLinks Of GRI Standards WITH SDGs
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 195
LogoTujuan SDGs
SDGs
Program/Kegiatan Perusahaan dalam laporan ini
Company Programs/Activities in this report
Kesesuaian dengan Standar GRI
Conformity with GRI Standards
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk SemuaEnsuring the availability and management of sustainable water and sanitation for all
AirWater 303-1, 303-2, 303-3
Kepatuhan LingkunganEnvironmental Compliance
307-1
Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk SemuaEnsuring affordable, guaranteed, sustainable and modern energy access for all
EnergiEnergy
302-1, 302-4
Kepatuhan LingkunganEnvironmental Compliance
307-1
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk SemuaEncourage continuous, inclusive and sustainable economic growth, as well as full and productive employment opportunities and decent work for all
Penyediaan lapangan kerja/KepegawaianProvision of jobs/employment
102-8, 401-1, 401-2, 401-3
Dampak Ekonomi Tidak Langsung/Program CSR Pendidikan dan Kesehatan, Sarana dan Prasarana dan Lingkungan Hidup, Progam Bina Lingkungan Bantuan Pengembangan Prasarana dan/atau Sarana UmumIndirect Economic Impact/CSR Program in Improvement of Social Facilities and Infrastructure; and Community Welfare
203-1, 203-2
Kepatuhan Sosial EkonomiSocio-Economic Compliance
419-1
Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong InovasiBuilding resilient infrastructure, promoting inclusive and sustainable industrialization and fostering innovation
Kinerja EkonomiEconomic Performance
201-1
Dampak Ekonomi Tidak Langsung/Program CSR Sarana dan Prasarana dan Lingkungan Hidup, Progam Bina Lingkungan Bantuan Pengembangan Prasarana dan/atau Sarana Umum, Bantuan Sarana IbadahIndirect Economic Impact/CSR Program in Improvement of Social Facilities and Infrastructure
203-1, 203-2
Kepatuhan Sosial EkonomiSocio-Economic Compliance
419-1
Tautan Standar GRI dengan SDGs CompassLinks Of GRI Standards WITH SDGs
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
196
LogoTujuan SDGs
SDGs
Program/Kegiatan Perusahaan dalam laporan ini
Company Programs/Activities in this report
Kesesuaian dengan Standar GRI
Conformity with GRI Standards
Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar NegaraReducing gaps within and between countries
Kinerja EkonomiEconomic Performance
201-1, 201-3
Penyediaan lapangan kerjaProvision of jobs
102-8, 401-1, 401-2, 401-3
Keanekaragaman dan Kesempatan SetaraDiversity and Equal Opportunities
405-1
AntikorupsiAnti-corruption 205-2, 205-3
Bersaing sehatHealty competition
206-1
Dampak Ekonomi Tidak Langsung/Program CSR Sarana dan Prasarana dan Lingkungan Hidup, Progam Bina Lingkungan Bantuan Pengembangan Prasarana dan/atau Sarana Umum, Bantuan Sarana IbadahIndirect Economic Impact/CSR Program in Improvement of Social Facilities and Infrastructure; and Community Welfare
203-1, 203-2
Kepatuhan Sosial EkonomiSocio-Economic Compliance
419-1
Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan BerkelanjutanCreating inclusive, safe, resilient and sustainable cities and human habitations
Kinerja EkonomiEconomic Performance
201-1
Dampak Ekonomi Tidak Langsung/Program CSR Sarana dan Prasarana dan Lingkungan Hidup, Progam Bina Lingkungan Bantuan Pengembangan Prasarana dan/atau Sarana Umum. Bantuan Sarana IbadahIndirect Economic Impact/CSR Program in Improvement of Social Facilities and Infrastructure; and Community Welfare
203-1, 203-2
Tautan Standar GRI dengan SDGs CompassLinks Of GRI Standards WITH SDGs
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 197
LogoTujuan SDGs
SDGs
Program/Kegiatan Perusahaan dalam laporan ini
Company Programs/Activities in this report
Kesesuaian dengan Standar GRI
Conformity with GRI Standards
Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan DampaknyaAct immediately to fight against climate change and its effects
EnergiEnergy
302-1, 302-4
AirWater
303-1, 303-2, 303-3
EmisiEmission
305-1, 305-4, 305-5, 305-6, 305-7
Efluen dan limbahEffluent and Waste
306-1, 306-5
Kepatuhan lingkunganEnvironmental Compliance
307-1
Dampak Ekonomi Tidak Langsung/Program CSR Sarana dan Prasarana dan Lingkungan HidupIndirect Economic Impact/CSR Program in Environment
203-1, 203-2
Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman HayatiProtect, renew, and encourage the use of sustainable land ecosystems, manage forests sustainably, fight desertification, stop and restore land degradation, and put an end to biodiversity loss
EnergiEnergy
302-1, 302-2, 302-4
AirWater
303-1, 303-2, 303-3
Efluen dan limbahEffluent and Waste
306-1, 306-5
Kepatuhan lingkunganEnvironmental Compliance
307-1
Dampak Ekonomi Tidak Langsung/Program CSR Sarana dan Prasarana dan Lingkungan HidupIndirect Economic Impact/CSR Program in Environment
203-1, 203-2
Tautan Standar GRI dengan SDGs CompassLinks Of GRI Standards WITH SDGs
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
198
Lembar Umpan BalikFeedback Sheet
Terima kasih telah membaca Laporan Keberlanjutan PT PP (Persero) Tbk 2019. Untuk meningkatkan kinerja keberlanjutan Perusahaan, mohon kesediaan para pemangku kepentingan untuk memberikan umpan balik setelah membaca Laporan Keberlanjutan ini dengan mengirimkan email atau formulir ini melalui fax/pos.Thank you for reading PT PP (Persero) Tbk 2019 Sustainability Report. In order to improve the Company's sustainability performance, we would like to ask our stakeholders to provide feedback after reading this Sustainability Report by sending an email or this form by fax/post.
1. Data Diri Personal dataNama (bila berkenan) :Name (if pleased) Institusi/Perusahaan :Institution/Company Telp/HP :Telp/mobile
2. Golongan Pemangku KepentinganStakeholder Groupo Pelanggan
Customero Karyawan
Employeeo Pemegang saham
Shareholdero Pemerintah dan DPR
Government and Parliament o Mitra kerja
Business partner o Media massa
Mass media o Masyarakat
Communityo Lain-lain, mohon sebutkan………..
Other, please specify
3. Mohon pilih jawaban yang paling sesuai (beri tanda √)Please choose the most appropriate answer (mark √)a. Laporan ini bermanfaat untuk Anda:
This report is useful for you o Sangat tidak setuju I Strongly disagree o Tidak setuju I Disagree o Netral I Neutral o Setuju I Agree o Sangat Setuju I Strongly Agree
b. Laporan ini menggambarkan kinerja Perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan: o Sangat tidak setuju I Strongly disagree o Tidak setuju I Disagree o Netral I Neutral o Setuju I Agree o Sangat Setuju I Strongly Agree
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT 199
Lembar Umpan BalikFeedback Sheet
c. Laporan ini mudah dimengerti: o Sangat tidak setuju I Strongly disagree o Tidak setuju I Disagree o Netral I Neutral o Setuju I Agree o Sangat Setuju I Strongly Agree
d. Laporan ini menarik: o Sangat tidak setuju I Strongly disagree o Tidak setuju I Disagree o Netral I Neutral o Setuju I Agree o Sangat Setuju I Strongly Agree
e. Laporan ini meningkatkan kepercayaan Anda terhadap keberlanjutan Perusahaan: o Sangat tidak setuju I Strongly disagree o Tidak setuju I Disagree o Netral I Neutral o Setuju I Agree o Sangat Setuju I Strongly Agree
Mohon untuk memberikan saran/usul/komentar Anda atas laporan ini:Please provide your advices/ suggestions/comments on this report:
Terima kasih atas partisipasi Anda. Mohon agar lembar ini dikirimkan ke alamat berikut:Thank you for your participation. Please send this sheet to the following address:
Biro Sekretaris PerusahaanPT. PP (Persero) Tbk.Plaza PP – Gedung Wisma SubiyantoJl. Letjend. TB. Simatupang No. 57Pasar Rebo, Jakarta 13760 - Indonesia Telepon : + 62-(021) - 840 3833Faksimile : + 62-(021) - 840 3890 Website : www.ptpp.co.idEmail : [email protected]
Corporate Secretary BureauPT PP (Persero) TbkPlaza PP - Wisma Subiyanto BuildingJl. Letjend Tb. Simatupang No. 57Pasar Rebo - Jakarta 13760 - IndonesiaTelephone : + 62- (21) -8403883 (hunting)Fax : + 62- (21) -8403890.Website : www.ptpp.co.idEmail : [email protected]
PT PP (Persero) Tbk LAPORAN KEBERLANJUTAN 2019 SUSTAINABILITY REPORT
200
www.ptpp.co.id
Laporan KeberlanjutanSusta inab i l i ty Report 2019
2019
SU
STA
INE
D R
ES
PO
NS
IBILIT
YTan
gg
un
g Jaw
ab yan
g B
erke
lanju
tan
OnlineEmail : [email protected] : www.ptpp.co.id
Phone & FaxPhone : 021 - 840 3883 (Hunting)Fax : 021 - 840 3890
PT PP (Persero) TbkKantor Pusat : Plaza PP - Wisma SubiyantoJl. Letjend. TB. Simatupang No. 57Pasar Rebo, Jakarta 13760 - Indonesia