SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I …
Transcript of SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I …
SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA SELATAN NOMOR : W.10.IMI.IMI.3- 2746 .UM.01.01 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON
TPI JAKARTA SELATAN
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA SELATAN
Menimbang : a.
b.
bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik
sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan
guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang
terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara
pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan
kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu
ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan warga negara
Indonesia dan warga negara asing dengan Keputusan Kepala Kantor
Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan.
Mengingat : 1.
2.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara |Republik Indonesia Nomor
5038);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian;
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
5. Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
6. Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak
Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian;
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 19 Tahun 2018 tanggal
19 Juli 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang
Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;
9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan,
dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin
Tinggal;
10. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor
M.03.PR.07.04.Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Imigrasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
M.14.PR.07.04 Tahun 2003;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON
TPI JAKARTA SELATAN TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI
JAKARTA SELATAN
Pertama : Standar Pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI
Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
Kedua : Standar pelayanan pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan meliputi ruang lingkup:
1. Pelayanan Paspor
a. Paspor Baru / Penggantian Secara Online; b. Paspor Baru / Penggantian Secara Walkin / Datang
Langsung; c. Penggantian Paspor Karena Rusak / Hilang; d. Perubahan Data;
2. Pelayanan bagi Warga Negara Asing a. Perpanjangan Visa on Arrival; b. Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan; c. Pemberian Izin Tinggal Terbatas; d. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas; e. Pemberian Izin Tinggal Tetap; f. Perpanjangan Izin Tinggal Tetap; g. Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda; h. Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarganegaraan
Ganda (Affidavit); i. Surat Keterangan Keimigasian;
j. Pengembalian Dokumen; k. Pencabutan Dokumen Menjadi Warga Negara Indonesia;
Ketiga :
Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Keempat : Gambaran umum, Komponen Standar Pelayanan dan Berita Acara
Penetapan Standar Pelayanan sebagaimana pada lampiran
keputusan ini.
Kelima
: Keputusan Ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diadakan perbaikan seperlunya.
Ditetapkan : Jakarta
Pada Tanggal : 25 Maret 2021
KEPALA KANTOR,
MUJIYONO
NIP. 196410041985031003
Tembusan:
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta ; 2. Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta
Lampiran 1 : Penetapan Standar Pelayanan
Nomor : W.10.IMI.IMI.3-2746 .UM.01.01
Tanggal : 25 Maret 2021
GAMBARAN UMUM
Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 angka (1)
dinyatakan bahwa:
“keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta
pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”
Dari rumusan tersebut diatas, dapat dinyatakan juga bahwa pada hakekatnya makna
keimigrasian merupakan suatu rangkaian dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum
serta pengamanan terhadap lalu lintas keluar masuknya setiap orang dari dan ke dalam wilayah
Republik Indonesia, serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
Kemudian dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1
angka (3) dinyatakan bahwa:
“Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari unsur pemerintahan negara dalam memberikan
pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan
kesejahteraan masyarakat”.
Dari rumusan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keimigrasian mempunyai fungsi
sebagai:
1. Pelayanan masyarakat;
2. Penegakan hukum;
3. Keamanan negara;
4. Fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
Keempat fungsi tersebut dilaksanakan secara terpadu, seimbang dan simultan, dan oleh
karenanya tugas dan fungsi keimigrasian tersebut secara implementatif pada dasarnya
mencakup empat aspek tersebut. Fungsi Keimigrasian dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi di
sepanjang perbatasan wilayah Indonesia yang meliputi Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos
Lintas Batas. Untuk melaksanakan fungsi tersebut dibentuklah Kantor Imigrasi, Tempat
Pemeriksaan Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi dan Perwakilan Republik Indonesia di luar
negeri.
Kantor Imigrasi dapat dibentuk di wilayah kabupaten, kota/kecamatan. Kantor Imigrasi
Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan adalah Unit Pelaksana Teknis yang menjalankan
Fungsi Keimigrasian di wilayah Jakarta Selatan. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus
Non TPI Jakarta Selatan terdiri dari wilayah Jakarta Selatan.
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan beralamat di Jalan Warung
Buncit Raya No 207 Jakarta Selatan 12760. Jumlah SDM yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I
Khusus Non TPI Jakarta Selatan adalah sebagai berikut:
a. Bagian Tata Usaha : 25 orang
b. Bidang Verifikasi Dokumen Perjalanan : 58 orang
c. Bidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian : 38 orang
d. Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian : 31 orang
e. Bidang TI dan Sarana Komunikasi Keimigrasian : 24 orang
Total :176 orang
Sarana, Prasarana dan atau fasilitas pada Kantor Imgirasi Kelas I Khusus Non TPI
Jakarta Selatan meliputi lahan parkir, musholla, toilet, kantin, tempat fotokopi, Mobile BRI, ruang
kesehatan, ruang detensi, ruang pelayanan yang berisi meja dan kursi pelayanan, perangkat
komputer, perangkat foto dan sidik jari, ruang tunggu, meja penulisan, layar antrian, media
hiburan berupa televisi, media informasi berupa banner, spanduk, papan pengumuman, brosur,
website, email, twitter, sms center, hotline, ruang kerja pegawai, alat transportasi kantor berupa
motor dan mobil dinas.
Kompetensi Pelaksana terdiri dari pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS
sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Alih Madya dan SMA.
Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
Pengawasan Internal dilakukan oleh Kepala Kantor Imigrasi dan masing-masing Kepala
Seksi terhadap bawahannya secara langsung dan berkesinambungan.
Jaminan Pelayanan diwujudkan melalui kualitas pelayanan yang diberikan melalui
kepastian bahwa permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang
lengkap dan benar dan selauruh persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan prosedur dan
peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan diwujudkan melalui penetapan
Maklumat dan Janji Pelayanan yang telah disebarluaskan agar dapat dilihat langsung oleh
masyarakat dalam hal ini pemohon layanan keimigrasian.
Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui evaluasi langsung oleh atasan kepada
bawahan setiap harinya perkegiatan dan setiap bulan secara berkala oleh Kepala Kantor
Imigasi melalui laporan bulanan.
Pelayanan pada Kantor Imgirasi KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA SELATAN terdiri dari tiga, yaitu:
a. Pelayanan Paspor Pelayanan paspor (Dokumen Perjalanan Republik Indonesia)
adalah pelayanan yang diberikan kepada warga negara Indonesia yang meliputi
paspor elektronik yang berisi 48 halaman dan paspor biasa yang berisi 48 halaman;
b. Pelayanan bagi Warga Negara Asing yaitu meliputi pelayanan izin tinggal kunjungan,
izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap, surat keterangan (affidavit) kewarganegaraan
ganda terbatas, pengembalian dokumen keimigrasian dan pencabutan dokumen
keimigrasian;
Jakarta, 25 Maret 2021
KEPALA KANTOR, MUJIYONO
NIP. 196410041985031003
L ampiran 2 : Penetapan Standar Pelayanan
Nomor : W.10.IMI.IMI.3-2746.UM.01.01
Tanggal : 25 Maret 2021
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA SELATAN
Jl, Warung Buncit Raya No 207 Jakarta Selatan 12760 Telepon/Faximili: (021) 791 70915, 791 70910
Laman: www.jakartaselatan.imigrasii.go.id
-
STANDAR PELAYANAN PUBLIK PASPOR (SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA)
No Jenis Produk Pelayanan
Persyaratan Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur
Jangka Waktu
Biaya/ Tarif Produk Pelayanan
Penanganan Pengaduan, Saran
Dan Masukan
1 Paspor Baru/Penggantia n Secara Online
Untuk Dewasa: 1. Mengisi formulir
permohonan dengan melampirkan dengan melampirkan berkas asli dan fotocopy: a. EKTP yang masih
berlaku; b. Kartu Keluarga; c. Akte Kelahiran/Akte
Perkawinan/Buku Nikah/Ijazah;
2. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang
memperoleh kewarganegaraan
Melakukan pendaftaran melalui Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online (APAPO) yang dapat di unduh di playstore handphone berbasis android atau melalui website https://antrian.imigrasi.go.id sampai mendapatkan QR Code pendaftaran dan jadwal kedatangan
Kedatangan Pertama
1. Datang ke Kantor Imigrasi sesuai dengan jadwal kedatangan;
2. Pemohon menujukan bukti QR Code kepada petugas
1 (satu) hari
1 (satu) hari kerja
1. Elektronik Paspor 48 Halaman untuk WNI Rp. 650.000
2. Paspor Biasa 48 Halaman untuk WNI Rp. 350.000
Elektronik Paspor 48 Halaman dan Paspor Biasa 48 Halaman
1. Secara langsung
a. Kotak saran
b. Helpdesk
2. Secara digital
a. Instagram: @kanimjaksel
b. Twitter: @Kanim_Jaksel
c. Email: [email protected]
d. Website: www.jakartaselatan.imigrasi.go.id,
e. Hotline: 021-79170915
f. Whatsapp Kepala Kantor: 081288453939
Indonesia melalui
pewarganegaraan atau penyampaian peryataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Surat Penetapan Ganti Nama bagi yang telah mengganti nama;
4. Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor;
5. Mengisi Surat Pernyataan bermateri, (jika diperlukan);
Untuk Anak Dibawah Umur 17 Tahun:
1. Surat Permohonan dari orang tua (bermaterai);
2. Mengisi formulir dengan melengkapi persyaratan: a. EKTP orang tua b. Kartu Keluarga; c. Akte Kelahiran; d. Akte Perkawinan
/Buku Nikah Orang Tua;
e. Paspor Orang Tua yang masih berlaku;
f. Paspor Lama bagi yang telah memiliki
untuk mendapat nomor antrian pemeriksaan berkas;
3. Pemohon mengisi Formulir, Surat Pernyataan (untuk orang dewasa) atau Surat Permohonan (untuk anak dibawah umur) dan melengkapi persyaratan;
4. Pemohon membawa fotokopi berkas permohonan kepada petugas Layanan Informasi untuk mendapatkan nomor antrian verifikasi data, sidik jari, foto dan wawancara;
5. a. Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas untuk verifikasi data;
b. Pemohon melakukan sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukan seluruh dokumen asli berkas permohonan;
6. Pemohon mendapatkan bukti tanda terima permohonan dari petugas untuk melakukan pembayaran;
Pemohon dapat melakukan
paspor;
Ketentuan lain :
- Bagi Calon Pekerja
Migran Indonesia (CPMI) selain persyaratan diatas maka wajib melampirkan persyaratan lain berupa :
Surat rekomendasi
dari disnaker sesuai dengan domisili;
Surat permohonan dari PTTKIS;
Izin tertulis dari keluarga.
- Bagi calon jamaah
umroh/haji selain persyaratan diatas harus melampirkan :
Rekom dari Kantor
Kementerian Agama sesuai dengan domisili;
Rekom dari travel umroh;
Bukti pembayaran setoran awal (BPIH)
pembayaran melalui Kantor Pos atau bank persepsi yang telah ditunjuk; Apabila pembayaran paspor paspor tidak dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka akan dilakukan pembatalan permohonan.
7. Pemohon akan kembali ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan pada kedatangan kedua, pada pukul 13.00- 15.30 WIB untuk melakukan pengambilan paspor.
Kedatangan Kedua :
1. Pemohon menyerahkan bukti pengambilan biometrik dan bukti pembayaran kepada petugas pengambilan paspor;
2. Petugas memeriksa indentitas pemohon, apabila yang ingin mengambil merupkan yang bersangkutan sendiri atau masih dalam 1 (satu) kartu keluarga maka paspor diserahkan kepada pemohon; apabila paspor diambilkan atas nama orang lain maka wajib
3 (tiga)hari kerja setelah melakukan pembayara n
menyerahkan surat kuasa
bermaterai Rp. .6000,-
3. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi. Apabila pengambilan paspor dilakukan lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah pembayaran, maka akan dilakukan pembatalan berupa pengguntingan paspor pemohon.
2 Paspor Baru/Penggantia n
Secara Walkin datang langsung
Untuk Dewasa:
1. Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan dengan melampirkan berkas asli dan fotocopy:
a. EKTP yang masih berlaku;
b. Kartu Keluarga; c. Akte Kelahiran/Akte
Perkawinan/Buku Nikah/Ijazah;
2. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian peryataan untuk memilih
Pemohon datang langsung/walkin hanya diperuntukan bagi lansia berusia 60 tahun lebih, balita dan berkebutuhan khusus
tersedia untuk 20 pemohon setiap harinya
1 (satu) hari 1. Elektronik Paspor 48 Halaman untuk WNI Rp. 650.000
2. Paspor Biasa 48 Halaman untuk WNI Rp. 350.000
3. Biaya Percepatan (1 hari kerja) Paspor Rp. 1.000.000
Elektronik Paspor 48 Halaman dan Paspor Biasa 48 Halaman
1. Secara langsung
a. Kotak saran
b. Helpdesk
2. Secara digital
a. Instagram: @kanimjaksel
b. Twitter: @Kanim_Jaksel
c. Email: [email protected]
d. Website: www.jakartaselatan.imigrasi.go.id,
e. Hotline: 021-79170915
f. Whatsapp Kepala Kantor: 081288453939
: Kedatangan Pertama
1. Datang ke Kantor Imigrasi
sesuai dengan jadwal kedatangan;
1 (satu) hari kerja
2. Pemohon melapor ke
petugas untuk mendapatkan antrian walk in dengan memperlihatkan E-Ktp
3. Pemohon mengisi Formulir, Surat Pernyataan (untuk orang dewasa) atau Surat Permohonan (untuk anak
kewarganegaraan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Surat Penetapan Ganti Nama bagi yang telah mengganti nama;
4. Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor;
5. Mengisi Surat Pernyataan bermateri, (jika diperlukan);
Untuk Anak Dibawah Umur 17 Tahun:
1. Surat Permohonan dari orang tua (bermaterai);
2. Mengisi formulir dengan melengkapi persyaratan: a. EKTP orang tua b. Kartu Keluarga; c. Akte Kelahiran; d. Akte Perkawinan
/Buku Nikah Orang Tua;
e. Paspor Orang Tua yang masih berlaku;
f. Paspor Lama bagi yang telah memiliki paspor;
g. Kedua orang tua wajib hadir
dibawah umur) dan melengkapi persyaratan;
4. Pemohon membawa fotokopi berkas permohonan kepada petugas Layanan Informasi untuk mendapatkan nomor antrian verifikasi data, sidik jari, foto dan wawancara;
5. a. Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas untuk verifikasi data;
b. Pemohon melakukan sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukan seluruh dokumen asli berkas permohonan;
6. Pemohon mendapatkan bukti tanda terima permohonan dari petugas untuk melakukan pembayaran;
7. Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui Kantor Pos atau bank persepsi yang telah ditunjuk; Apabila pembayaran paspor
Ketentuan lain :
- Bagi Calon Pekerja
Migran Indonesia (CPMI) selain persyaratan diatas maka wajib melampirkan persyaratan lain berupa :
Surat rekomendasi
dari disnaker sesuai dengan domisili;
Surat permohonan dari PTTKIS;
Izin tertulis dari keluarga.
- Bagi calon jamaah
umroh/haji selain persyaratan diatas harus melampirkan :
Rekom dari Kantor
Kementerian Agama sesuai dengan domisili;
Rekom dari travel umroh;
Bukti pembayaran setoran awal (BPIH)
paspor tidak dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka akan dilakukan pembatalan permohonan.
8. Pemohon akan kembali ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan pada kedatangan kedua, pada pukul 13.00-15.30 WIB untuk melakukan pengambilan paspor.
Kedatangan Kedua :
4. Pemohon menyerahkan bukti pengambilan biometrik dan bukti pembayaran kepada petugas pengambilan paspor;
5. Petugas memeriksa indentitas pemohon, apabila yang ingin mengambil merupan yang bersangkutan sendiri atau masih dalam 1 (satu) kartu kelaurga maka paspor diserahkan kepada pemohon; apabila paspor diambilkan atas nama orang lain maka wajib menyerahkan surat kuasa bermaterai Rp. .6000,-
6. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi. Apabila
3 (tiga)hari kerja setalah melakukan pembayara n
pengambilan paspor
dilakukan lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah pembayaran, maka akan dilakukan pembatalan berupa pengguntingan paspor pemohon.
3. Penggantian Paspor Karena Rusak/Hilang
Untuk Dewasa:
1. Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan berkas asli dan fotocopy: a. Surat Kehilangan
dari Kepolisian
b. EKTP yang masih berlaku;
c. Kartu Keluarga; d. Akte Kelahiran/Akte
Perkawinan/Buku Nikah/Ijazah;
e. Foto copy Paspor lama
f. Dokumen lain yang diperlukan
2. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaan
Kedatangan Pertama
1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi untuk penjadwalan proses pemeriksaan (BAP)
Kedatangan Kedua
1. Pemohon datang sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh petugas seksi Intelkim
2. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap pemohon;
3. Setelah selesai dilakukan pemeriksaan petugas membuatkan :
a. Berita Acara Pemeriksaan;
b. Berita Acara Pendapat;
4. Bagi pemohon penggantian
paspor masih berlaku karena hilang/ rusak harus menunggu persetujuan Kepala Kantor Imigrasi
5 (lima) hari kerja yaitu: 1 (satu) hari BAP (jadwal ditentukan) dan dilanjutkan 4 (empat) hari kerja penyelesaia n paspor
1. Paspor
Elektronik dan Paspor Biasa 48 halaman yang hilang dan masih berlaku Rp.1000.000;
2. Paspor Elektronik dan Paspor Biasa 48 halaman yang rusak dan masih berlaku Rp.500.000; Paspor Elektronik dan Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan
Elektronik Paspor 48 Halaman dan Paspor Biasa 48 Halaman
1. Secara langsung
a. Kotak saran
b. Helpdesk
2. Secara digital
a. Instagram: @kanimjaksel
b. Twitter: @Kanim_Jaksel
c. Email: [email protected]
d. Website: www.jakartaselatan.imigrasi.go.id,
e. Hotline: 021-79170915
f. Whatsapp Kepala Kantor: 081288453939
karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam Rp.500.000; ;
peryataan untuk
memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Surat Penetapan Ganti Nama Bagi Yang Telah Mengganti Nama;
4. Paspor Lama (Bagi permohonan paspor rusak);
5. Mengisi Surat Pernyataan bermateri, yang telah tersedia di Koperasi Kanim Tangerang;
Untuk Anak Dibawah Umur 17 Tahun:
1. Surat Permohonan dari orang tua bermaterai;
2. Mengisi formulir dengan menengkapi persyaratan: a. KTP orang tua; b. Kartu Keluarga; c. Akte Kelahiran; d. Akte Perkawinan
/Buku Nikah Orang Tua;
e. Paspor Lama bagi yang telah memiliki paspor;
f. Paspor Orang Tua yang masih berlaku;
untuk dapat dilakukan penggantian paspornya, sedangkan bagi permohon penggantian paspor karena hilang/rusak habis berlaku dapat langsung dilakukan proses penggantian paspornya secara langsung.
Kedatangan Ketiga
1. Pemohon menyerahkan bukti pengambilan biometrik dan bukti pembayaran kepada petugas pengambilan paspor;
2. Petugas memeriksa indentitas pemohon, apabila yang ingin mengambil merupan yang bersangkutan sendiri atau masih dalam 1 (satu) kartu keluarga maka paspor diserahkan kepada pemohon; apabila paspor diambilkan atas nama orang lain maka wajib menyerahkan surat kuasa bermaterai Rp. .6000,-
Pemohon menerima paspor yang sudah jadi. Apabila pengambilan paspor dilakukan lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah
g. Kedua orang tua
wajib hadir
4 Perubahan Data/Penambah an nama
1. EKTP yang masih berlaku;
2. Kartu Keluarga; 3. Akte Kelahiran / Akte
Perkawinan/Buku Nikah/Ijazah;
4. Data dukung lain yang diperlukan seperti Rekom travel umroh dan rekom dari Kemenag
Mekanisme dapat melalui datang langsung ke Kantor Imigrasi
Prosedur Permohonan adalah
Kedatangan Pertama:
1 (hari) hari kerja
Tidak ada biaya Pengesahan perubahan data pada halaman 4 (empat) /endorsement
1. Secara langsung
a. Kotak saran
b. Helpdesk
2. Secara digital
a. Instagram: @kanimjaksel
b. Twitter: @Kanim_Jaksel
c. Email: [email protected]
d. Website: www.jakartaselatan.imigrasi.go.id,
e. Hotline: 021-79170915
f. Whatsapp Kepala Kantor: 081288453939
1. Pengajuan permohonan; 2. Persetujuan Kepala Kantor
Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;
3. Pencetakan perubahan data halaman pengesahan
Kedatangan Kedua :
1. Pemohon menyerahkan bukti pengambilan biometrik dan bukti pembayaran kepada petugas pengambilan paspor;
2. Petugas memeriksa indentitas pemohon, apabila yang ingin mengambil merupan yang bersangkutan sendiri atau masih dalam 1 (satu) kartu kelaurga maka paspor diserahkan kepada pemohon; apabila paspor diambilkan atas nama orang lain maka wajib menyerahkan surat kuasa
bermaterai Rp. .6000,-
Pemohon menerima paspor yang sudah jadi. Apabila pengambilan paspor dilakukan lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah
Mengetahui, Kepala Kantor,
Mujiyono
NIP. 196410041985031003
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI
JAKARTA SELATAN
Jl, Warung Buncit Raya No 207 Jakarta Selatan 12760 Telepon/Faximili: (021) 791 70915, 791 70910
Laman: www.jakartaselatan.imigrasii.go.id
Lampiran 3 : Penetapan Standar Pelayanan
Nomor : W.10.IMI.IMI.3-2746.UM.01.01
Tanggal : 25 Maret 2021
STANDAR PELAYANAN PUBLIK BAGI WARGA NEGARA ASING
No Jenis Produk Pelayanan
Persyaratan Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur
Jangka Waktu
Biaya/ Tarif Produk Pelayanan
Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1 Perpanjangan Visa on Arrival
1. Paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku;
2. Tiket untuk kembali ke negara asal atau meneruskan ke negara lain (return ticket)/ ED Card dan Voucher VOA; dan
3. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa.
1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan,
2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan;
3. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
5. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigarsi yang
5 (Lima) hari kerja
Rp. 500.000
Peneraan Perpanjangan Visa on Arrival pada Paspor Kebangsaan
1. Secara langsung
a. Kotak saran
b. Helpdesk
2. Secara digital
a. Instagram: @kanimjaksel
b. Twitter: @Kanim_Jaksel
c. Email: [email protected]
d. Website: www.jakartaselatan.imigrasi.go.id,
e. Hotline: 021-79170915
f. Whatsapp Kepala Kantor: 081288453939
ditunjuk;
6. Wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari;
7. Pemberian nomor register dan Peneraan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan Saat Kedatangan pada paspor Kebangsaan atau Dokumen perjalanan;
8. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
9. Pemindaian dokumen selesai;
10. Penyerahan dokumen.
2. Perpanjangan Ijin Tinggal Kunjungan
1. Surat penjamin dari penjamin pada saat mengajukan permohonan visa, kecuali bagi permohonan terhadap anak yang lahir di wilayah Indonesia;
2. Paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku;
3. Tiket untuk kembali ke
1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan;
3. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika
5 (Lima) hari kerja
Rp. 500.000 Peneraan Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pada Paspor Kebangsaan
1. Secara langsung
a. Kotak saran
b. Helpdesk
2. Secara digital
a. Instagram: @kanimjaksel
b. Twitter: @Kanim_Jaksel
c. Email: [email protected]
d. Website: www.jakartaselatan.imigrasi.go.id,
e. Hotline: 021-79170915
f. Whatsapp Kepala Kantor: 081288453939
Negara asal atau
meneruskan ke negara lain;
4. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa.
diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
5. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigarsi yang ditunjuk;
6. Wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto (dilakukan hanya unutk perpanjangan I) dan sidik jari;
7. Pemberian nomor register danPeneraan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pada paspor Kebangsaan atau Dokumen perjalanan;
8. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
9. Pemindaian dokumen selesai;
10. Penyerahan dokumen.
3 Pemberian Izin Tinggal
Persyaratan Umum, melampirkan :
Permohonan Izin Tinggal Terbatas,
5 (Lima) hari kerja
Kitas 2 Thn : Rp. 3.750.000
Kartu Izin Tinggal
Terbatas
1. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku dan memuat Tanda Masuk;
2. Surat penjamin dari Penjamin; dan
3. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa.
Persyaratan khusus (tambahan) :
1. Bagi Orang Orang Asing yang bekerja sebagai penanaman modal, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan :
a. Akte pendirian
perusahaan yang
memuat kepemilikan
modal dan / atau
saham dari Orang
Asing yang ditanam
di Indonesia;
b. Surat persetujuan
penanaman modal
dari lembaga negara
yang membidangi
penanaman modal;
c. Izin usaha tetap;
d. Surat izin usaha
perdagangan;
diajukan oleh Orang Asing atau Penjamin dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan kepadaKepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing;
Permohonan Izin Tinggal Terbatas bagi Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas harus diajukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Tanda Masuk diberikan;
Dalam hal permohonan Izin Tinggal terbatas tidak diajukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Prosedur Pemberian
Izin Tinggal Terbatas adalah sebagai
sudah termasuk Izin Masuk Kembali
Dengan rincian: KITAS : 2.000.000 IMK 2 Tahun: 1.750.000
Kitas 1 Thn : Rp. 2.500.000 sudah termasuk Izin Masuk Kembali
Dengan rincian: KITAS : 1.500.000 IMK: 1.000.000
Kitas 6 Bln: Rp.1.600.000 sudah termasuk Izin Masuk Kembali
Dengan Rincian KITAS : 1.000.000 IMK: 600.000
Terbatas dan Izin Masuk Kembali
1. Secara langsung
a. Kotak saran
b. Helpdesk
2. Secara digital
a. Instagram: @kanimjaksel
b. Twitter: @Kanim_Jaksel
c. Email: [email protected]
d. Website: www.jakartaselatan.imigrasi.go.id,
e. Hotline: 021-79170915
f. Whatsapp Kepala Kantor: 081288453939
e. Tanda daftar
perusahaan; dan;
f. Nomor pokok wajib
pajak perusahaan.
2. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai tenaga ahli, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan : a. Rekomendasi
rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku dan TA.01 dari Kementrian yang membidangi ketenagakerjaan
b. Izin usaha tetap; c. Surat izin usaha
perdagangan; d. Tanda daftar
perusahaan; e. Nomor pokok wajib
pajak perusahaan; dan
f. Akta pendirian perusahaan.
3. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai tenaga ahli diatas kapal laut, alat angkut alat apung atau instalasi yang beroperasi diperairan nusantara, laut teritorial, landas
berikut:
1. Pemerikaaan
kelengkapan
persyaratan;
2. Entri data, identifikasi,
verifikasi data,
pemindaian berkas dan
cetak tanda
permohonan;
3. Pembayaran biaya
Imigrasi sesuai
ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;
4. Persetujuan Kepala
Kantor Imgrasi atau
Pejabat Imigrasi yang
ditunjuk;
5. Wawancara,
identifikasi dan
verifikasi data serta
pengambilan data
biometrik foto dan sidik
jari;
6. Penerbitan Kartu Izin
Tinggal Terbatas yang
sekaligus memuat Izin
Masuk Kembali pada
paspor Kebangsaan;
7. Penandatanganan oleh
Kepala Kantor Imigrasi
atau Pejabat Imigrasi
kontinen, dan/atau
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan :
a. Rekomendasi
rencana
penggunaan
tenaga kerja asing
yang masih berlaku
dan TA.01 dari
Kementrian yang
membidangi
ketenagakerjaan;
b. Rekomendasi dari
kementrian atau
instansi terkait;
c. Izin usaha tetap;
d. Surat izin usaha
perdagangan;
e. Tanda daftar
perusahaan;
f. Nomor pokok wajib
pajak perusahaan;
dan
g. Akta pendirian perusahaan.
4. Bagi Orang Asing yang
bekerja sebagai
yang ditunjuk;
8. Pemindaian dokumen
selesai;
9. Penyerahan dokumen.
rohaniawan,
permohonan diajukan
oleh penjamin dengan
melampirkan
persyaratan :
a. Rekomendasi dari
Kementrian yang
membidangi
keagamaan;
b. Rekomendasi
rencana
penggunaan
tenaga kerja asing
yang masih berlaku
dan TA.01 dari
Kementrian yang
membidangi
ketenagakerjaan;
dan;
c. Akta pendirian
yayasan atau
lembaga
kerohanian;
5. Bagi Orang Asing yang
mengikuti pendidikan
dan pelatihan,
permohonan diajukan
oleh penjamin dengan
melampirkan
persyaratan :
a. Surat rekomendasi
dari Kementrian
yang membidangi
pendidikan atau
keagamaan atau
lembaga
pemerintah yang
terkait sesuai
dengan bidang
kegiatannya;
b. Surat rekomendasi
dari Sekretariat
Negara bagi Orang
Asing penerima
beasiswa dari
Pemerintah
Republik Indonesia.
6. Bagi Orang Asing yang
mengadakan penelitian
ilmiah, permohonan
diajukan oleh penjamin
dengan melampirkan
juga rekomendasi dari
kementrian atau
lembaga Pemerintah
yang membidangi
penelitian atau
lembaga Pemerintah
terkait sesuai dengan
bidang kegiatannya.
7. Bagi Orang Asing yang
melakukan perkawinan
campuran dan
menggabungkan diri dengan suami atau istri
Warga Negara
Indonesia,
permohonan diajukan
oleh suami atau istri
orang asing yang
bersangkutan sebagai
penanggung jawab
dengan melampirkan
persyaratan :
a. Akta perkawinan
atau buku nikah
yang telah
diterjemahkan
dalam bahasa
Indonesia oleh
penerjemah
tersumpah, kecuali
bahasa Inggris;
b. Surat bukti lapor
perkawinan dari
kantor pencatatan
sipil, dalam hal
perkawinan
dilangsungkan
diluar negeri; dan
c. Rencana
penggunaan tenaga
kerja asing dari
Kementrian yang
membidangi
ketenagakerjaan,
dalam hal orang asing yang
bersangkutan
sebagai tenaga
kerja asing.
8. Bagi Orang Asing yang
menggabungkan diri
dengan suami atau istri
pemegang Izin Tinggal
Terbatas, permohonan
diajukan oleh penjamin
dengan melampirkan
persyaratan :
a. Akta perkawinan
atau buku nikah
yang telah
diterjemahkan
dalam bahasa
Indonesia oleh
penerjemah
tersumpah, kecuali
bahasa Inggris; dan
b. Kartu Izin Tinggal
Terbatas atau kartu
Izin Tinggal Tetap
suami atau istri.
9. Bagi anak
berkewarganegaraan
asing yang
menggabungkan diri
dengan orang tua yang
mempunyai hubungan
hukum kekeluargaan
dengan orang tua warga Negara
Indonesia,
permohonan diajukan
oleh ayah dan/atau
ibunya Warga Negara
Indonesia sebagai
penanggung jawab
dengan melampirkan
persyaratan :
a. Akte kelahiran yang
bersangkutan yang
telah diterjemahkan
dalam bahasa
Indonesia oleh
penerjemah
tersumpah, kecuali
bahasa Inggris;
b. Akte perkawinan
orang tua yang telah
diterjemahkan
dalam bahasa
Indonesia oleh
penerjemah
tersumaph, kecuali
bahasa Inggris; dan
c. Surat bukti lapor
perkawinan dari
Kantor Pencatatan
Sipil, dalam hal
perkawinan
dilangsungkan
diluar negeri.
10. Bagi anak yang belum
berusia 18 (delapan
belas) tahun dan belum
kawin yang
menggabungkan diri
dengan orang tua
pemegang Izin Tinggal
Terbatas, permohonan
diajukan oleh penjamin
dengan melampirkan
persyaratan :
a. Akta kelahiran
yang bersangkutan
yang telah
diterjemahkan
dalam bahasa
Indonesia oleh
penerjemah
tersumpah, kecuali
bahasa Inggris;
b. akta perkawinan
orang tua yang
telah
diterjemahkan
dalam Bahasa
Indonesia oleh
penerjemah
tersumpah kecuali
Bahasa Inggris;
dan
c. Kartu Izin Tinggal
Terbatas atau
Kartu Izin Tinggal Tetap ayau
dan/atau ibunya.
11. Bagi eks Warga
Negara Indonesia
dalam rangka
memperoleh kembali
Kewarganegaraan
Republik Indonesia
berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-
undangan,
permohonan diajukan
oleh penjamin dengan
melampirkan
persyaratan:
a. Bukti keterangan
dari Kepala
Perwakilan Republik
Indonesia tentang
kehilangan
Kewarganegaraan
Indonesia;
b. Bukti berupa
dokumen resmi
yang dikeluarkan
oleh instansi
Pemerintah
Republik Indonesia
yang sah yang
dapat membuktikan bahwa yang
bersangkutan
adalah eks Warga
Negara Indonesia
antara lain akta
kelahiran, Kartu
Tanda Penduduk,
Paspor Republik
Indonesia atau
Ijazah.
12. Bagi eks Warga
Negara Indonesia
bukan dalam rangka
memperoleh kembali
Kewarganegaraan
Indonesia,
permohonan diajukan
oleh penjamin
dengan melampirkan
juga dokumen resmi
yang dikeluarkan oleh
Instansi Pemerintah
Republik Indonesia
atau oleh Lembaga
yang diakui oleh
Pemerintah Republik
Indonesia yang sah
yang dapat
membuktikan bahwa
yang bersangkutan
adalah eks Warga
Negara Indonesia
antara lain akta
kelahira, kartu tanda penduduk, paspor
Republik Indonesia
atau Ijazah.
13. Bagi anak eks berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia permohonan diajukan oleh ayah dan/atau ibunya Warga Negara Indonesia atau penjamin dengan melampirkan persyaratan: a. Akta kelahiran
yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris;
b. Akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris; dan
c. Bukti fasilitas Keimigrasian berupa kartu fasilitas Keimigrasian atau pengembalian Dokumen
Keimigrasian.
14. Bagi wisatawan lanjut usia mancanegara, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan: a. Surat izin usaha
perdagangan biro perjalanan wisata yang ditunjuk oleh Kementrian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang kepariwisataan.
b. Bukti mengenai
tersedianya dana
untuk memenuhi
kebutuhan
hidupnya selama
di Indonesia dari
lembaga dana
pensiun atau Bank
di Negara asalnya
ataupun di Wilayah
Indonesia;
c. Bukti polis
asuransi
kesehatan,
asuransi kematian;
d. Bukti tinggal
disarana
akomodasi yang
tersedia selama di
Indonesia baik
yang diperoleh
dengan cara sewa,
sewa beli, atau
pembelian; dan
e. Bukti telah
memperkerjakan
tenaga informal
warga negara
Indonesia sebagai
pramuwisma,
supir, penjaga
keamanan, atau
pembelian; dan
f. Bukti telah
memperkerjakan
tenaga informal
Warga Negara
Indonesia sebagai
pramuwisma,
supir, penjaga
keaamanan, atau
tukang kebun. 15.Bagi anak dari Orang
Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dan menggabungkan dengan ayah atau ibu Warga Negara
Indonesia,
permohonan diajukan oleh ayah atau ibunya Warga Negara Indonesia sebagai penanggung jawab dengan melampirkan persyaratan: a. Akta kelahiran yang
bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali Bahasa Inggris; dan
b. Akta perkawinan
orang tua yang telah
diterjemahkan
dalam Bahasa
Indonesia oleh
penerjemah
tersumpah, kecuali
Bahasa Inggris; dan
c. Surat bukti lapor
perkawinan dari
Kantor Pencatatan
Sipil, dalam hal
perkawinan
dilangsungkan
diluar negri. 16. Bagi orang asing yang
bekerja pada Instansi Pemerintah, Badan Internasional, atau
perwakilan Negara
asing, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan: a. Rekomendasi dari
Kementrian Sekretariat Negara; dan
b. Rekomendasi dari
Kementrian atau
Lembaga
Pemerintah terkait. 17. Bagi orang asing yang
bekerja sebagai tenaga ahli dalam rangka kerja sama teknik Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah asing, permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan: a. Rekomendasi dari
Kementrian Sekretariat Negara; dan
b. Rekomendasi dari
Kementruan atau
Lembaga
Pemerintah terkait.
18. Bagi anak yang lahir diwilayah Indonesia yang mengikuti status Izin Tinggal orang
tuanya pemegang Izin
Tinggal Terbatas, permohonan diajukan ayah dan/atau ibunya dengan melampirkan persyaratan: a. Surat keterangan
kelahiran anak dari rumah sakit atau akta kelahiran dari pejabat yang berwenang;
b. Paspor
Kebangsaan ayah
dan/atau ibunya;
c. Kartu Izin Tinggal
Terbatas ayah
dan/atau ibunya;
d. Surat kawin orang
tua bagi yang
menikah; dan
e. Surat keterangan
lapor lahir yang
dikeluarkan oleh
Kantor Imigrasi.
4 Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas
1. Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana pada Pemberian Izin Tinggal Terbatas, berlaku juga bagi perpanjangan Izin
Tinggal terbatas, khusus bagi tenaga
1. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing untuk
jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun,
5 (Lima) hari kerja (tidak termasuk untuk persetujua n ke
kanwil dan ditjenim)
Kitas 2 Thn : Rp. 3.750.000 sudah termasuk Izin Masuk Kembali
Dengan rincian: KITAS : 2.000.000
Kartu Izin Tinggal Terbatas dan Izin Masuk Kembali
1. Secara langsung
a. Kotak saran
b. Helpdesk
2. Secara digital
a. Instagram: @kanimjaksel
b. Twitter: @Kanim_Jaksel
c. Email:
d. Website: www.jakartaselatan.imigrasi.go.id,
e. Hotline: 021-79170915
f. Whatsapp Kepala Kantor: 081288453939
ahli melampirkan
IMTA;
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam point 1 untuk perpanjangan Izin Tinggal Terbatas juga harus melampirkan kartu Izin Tinggal terbatas yang lama;
dan diberikan paling banyak 5 (lima) kali berturut-turut;
2. Perpanjangan yang I (pertama) s.d. III (ketiga) dilaksanakan Kepala Kantor Imigrasi
3. Perpanjangan yang IV (keempat) dan seterusnya dilaksanakan Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapat persetujuan tertulis Direktur Jenderal Imigrasi melalui pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Kepala Divisi Keimigrasian
IMK 2 Tahun: 1.750.000 Kitas 1 Thn : Rp. 2.500.000 sudah termasuk Izin Masuk Kembali
Dengan rincian: KITAS : 1.500.000 IMK: 1.000.000
Kitas 6 Bln: Rp.1.600.000 sudah termasuk Izin Masuk Kembali
Dengan rincian KITAS: 1000.000 IMK: 600.000
5 Pemberian Izin Tinggal Tetap
Persyaratan umum
melampirkan: 1. Surat penjaminan dari
penjamin; 2. Paspor Kebangsaan
1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
2. Entri data, pemindaian berkas
5 (Lima) hari kerja (tidak termasuk untuk
Rp. 6.750.000
dengan rincian: KITAP: 5.000.000 IMK 2 tahun:
Kartu Izin Tinggal Tetap dan Izin Masuk Kembali
1. Secara langsung
a. Kotak saran
b. Helpdesk
2. Secara digital
a. Instagram: @kanimjaksel
b. Twitter:
@Kanim_Jaksel
c. Email: [email protected]
d. Website: www.jakartaselatan.imigrasi.go.id,
e. Hotline: 021-79170915
f. Whatsapp Kepala Kantor: 081288453939
yang sah dan masih
berlaku; 3. Surat keterangan
tempat tinggal; dan
4. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa;
Persyaratan khusus (tambahan): 1. Permohonan Izin
Tinggal Tetap bagi anak yang lahir di Indonesia dari orang asing pemegang Izin Tinggal Tetap diajukan oleh ayah dan/atau ibunya atau penjamin ayah dan/atau ibunya, dengan melampirkan persyaratan: a. Akta kelahiran yang
dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang atau surat keterangan kelahiran anak dari rumah sakit;
b. Akta perkawinan atau surat kawin orang tua;
c. Kartu Izin Tinggal Tetap orang tua; dan
d. Surat keterangan lapor lahir yang dikeluarkan oleh
dan cetak tanda permohonan;
3. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan;
4. Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
5. Penandatangan surat permohonan Kepala Kantor Wilayah;
6. Pengiriman surat Kepala Kantor Imigrasi secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Wilayah;
7. Pembuatan dan penandatanganan surat Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian;
8. Penyampaian surat kepada Direktur Jenderal secara
persetujua n ke kanwil dan ditjenim)
1.750.000
Kantor Imigrasi.
2. Permohonan Izin Tinggal Tetap bagi eks anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang memilih menjadi warga negara asing dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia diajukan oleh ayah dan/ atau ibunya Warga Negara Indonesia, dengan melampirkan persyaratan: a. Pernyataan
Integrasi; b. Bukti pengembalian
paspor bagi yang memiliki;
c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pencabutan kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bagi yang memiliki; dan
manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian;
9. Penandatanganan surat Direktur Jenderal mengenai persetujuan atau penolakan perpanjangan Izin Tinggal Tetap;
10. Penyampaian surat Direktur Jenderal secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Imigrasi;
11. Wawancara, identifikasi dan verifikasi data, serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari;
12. Penerbitan kitap dan peneraan cap itap yang sekaligus memuat izin masuk kembali dengan masa berlaku 2 tahun pada paspor kebangsaan;
13. Penandatanganan oleh kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk
d. Bukti pencabutan
kartu fasilitas Keimigrasian.
3. Permohonan Izin Tinggal Tetap bagi eks anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan yang bertempat tinggal di Wilayah Indonesia diajukan oleh ayah dan/atau ibunya Warga Negara Indonesia dengan melampirkan persyaratan: a. Pernyataan
Integritas;
b. Surat keterangan tempat tinggal orang asing yang bersangkutan;
c. Bukti pencabutan paspor bagi yang memiliki;
d. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pencabutan Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang
14. Pemindaian dokumen selesai;
15. Penyerahan dokumen.
Nomor 12 Tahun
2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bagi yang memiliki;
e. Bukti pencabutan kartu fasilitas Keimigrasian; dan
f. Surat persetujuan Direktur Jenderal.
4. Permohonan Izin Tinggal Tetap bagi eks Warga Negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia di Wilayah Indonesia dan tinggal di Wilayah Indonesia diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan: a. Pernyataan
Integritas;
b. Surat jaminan dari penjamin;
c. Surat keterangan tempat tinggal orang asing yang bersangkutan;
d. Bukti yang menunjukan pernah menjadi Warga Negara Indonesia, berupa akta kelahiran, ijazah,
kartu tanda
penduduk Warga Negara Indonesia, atau Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
e. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku.
6 Perpanjangan Izin Tinggal Tetap
1. Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana pada Pemberian Izin Tinggal Tetap berlaku juga bagi perpanjangan Izin Tinggal Tetap;
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud,luntuk perpanjangan Izin Tinggal Tetap juga harus melampirkan Kartu Izin Tinggal Tetap yang lama;
1. Prosedur Pemberian
Kartu Izin Tinggal
Tetap berlaku juga
bagi Perpanjangan
Kartu Izin Tinggal
Tetap;
2. Izin Tinggal Tetap
dapat diperpanjang
unutk jangka waktu
yang tidak terbatas;
3. Permohonan
perpanjangan dapat
diajukan paling cepat 3
(tiga) bulan dan paling
lambat pada hari kerja
sebelum tanggal
jangka waktu izin
tinggal tetap berakhir.
6 (enam) hari kerja (tidak termasuk untuk persetujua n ke kanwil dan ditjenim)
Perpanjangan KITAP Rp. 11.950.000
dengan rincian:
KITAP: 10.200.000
IMK 2 tahun: 1.750.000
Kartu Izin Tinggal Tetap dan Izin Masuk Kembali
1. Secara langsung
a. Kotak saran
b. Helpdesk
2. Secara digital
a. Instagram: @kanimjaksel
b. Twitter: @Kanim_Jaksel
c. Email: [email protected]
d. Website: www.jakartaselatan.imigrasi.go.id,
e. Hotline: 021-79170915
f. Whatsapp Kepala Kantor: 081288453939
7 Pendaftaran Anak Berkewargan egaraan
1. Surat penjaminan dari penjamin;
2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih
1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas pemohonan;
4 (empat) hari kerja
Tidak ada biaya Sertifikat Bukti Pendaftaran Anak Berkewargane
1. Secara langsung
a. Kotak saran
b. Helpdesk
2. Secara digital
a. Instagram:
@kanimjaksel
b. Twitter: @Kanim_Jaksel
c. Email: [email protected]
d. Website: www.jakartaselatan.imigrasi.go.id,
e. Hotline: 021-79170915
f. Whatsapp Kepala Kantor: 081288453939
Ganda berlaku;
3. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa
4. Surat permohonan dari Orang Tua
5. Akte Lahir anak 6. KTP Orang Tua 7. FC. Kartu Keluarga
Orang Tua WNI 8. Akte Nikah orang tua 9. FC. Paspor orang tua
yang masih berlaku
2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda pemohonan;
3. Persetujuan Pendaftaran Anak KG;
4. Penerbitan Nomor Register Anak KG;
5. Penandatanganan oleh Kepala Kantor;
6. Pemindaian dokumen;
7. Penyerahan dokumen.
garaan Ganda
8 Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarga
Negaraan Ganda (Affidavit)
1. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
2. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa;
3. Surat permohonan dari Orang Tua;
4. Akte Lahir anak; 5. Paspor Asing (Anak); 6. KTP Orang Tua ; 7. FC. Kartu Keluarga
Orang Tua WNI; 8. Akte Nikah orang tua
yang sudah dilaporkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. FC. Paspor orang tua
1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan;
2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda pemohonan;
3. Pembayaran biaya imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Wawancara, Foto dan Sidik jari pada hari ketiga setelah permohonan diterima;
5. Cetak, penandatanganan kepala kantor;
5 (Lima) hari kerja
Rp.400.000
Kartu Fasilitas Keimigrasian ( AFFIDAVIT)
1. Secara langsung
a. Kotak saran
b. Helpdesk
2. Secara digital
a. Instagram: @kanimjaksel
b. Twitter: @Kanim_Jaksel
c. Email: [email protected]
d. Website: www.jakartaselatan.imigrasi.go.id,
e. Hotline: 021-79170915
f. Whatsapp Kepala Kantor: 081288453939
yang masih berlaku;
6. Pemindaian dokumen;
7. Penyerahan dokumen
9 Surat Keterangan Keimigrasian
Persyaratan Umum:
1. Surat penjaminan dari penjamin;
2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
3. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa;
4. Surat permohonan dari Orang Tua;
5. Kartu Izin Tinggal Tetap;
Persyaratan Khusus (tambahan):
a. Bagi SKIM Bekerja melampirkan: 1. RPTKA; 2. IMTA; 3. SIUP, NPWP
Perusahaan, TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dan Akte Notaris
b. Bagi SKIM Keluarga melampirkan: 1. Akte Lahir; 2. Akte Nikah;
c. Bagi SKIM Penanam Modal melampirkan: 1. Surat Keterangan
1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan;
3. Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
4. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
5. Penandatangan surat permohonan Kepala Kantor Wilayah;
6. Pengiriman surat Kepala Kantor Imigrasi secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Wilayah;
7. Pembuatan dan penandatanganan surat Kepala Kantor
5 (Lima) hari kerja
Rp.3.000.000 Sertifikat Keterangan Keimigrasian
1. Secara langsung
a. Kotak saran
b. Helpdesk
2. Secara digital
a. Instagram: @kanimjaksel
b. Twitter: @Kanim_Jaksel
c. Email: [email protected]
d. Website: www.jakartaselatan.imigrasi.go.id,
e. Hotline: 021-79170915
f. Whatsapp Kepala Kantor: 081288453939
Terakhir dari
Badan Koordinasi Penanaman Modal
2. Surat Izin Usaha Tetap
d. Bagi Rohaniawan melampirkan:
Surat Rekomendasi dari Kementerian Agama
Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian;
8. Penyampaian surat kepada Direktur Jenderal secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian;
9. Penandatanganan surat Direktur Jenderal mengenai persetujuan atau penolakan perpanjangan Izin Tinggal Tetap;
10. Penyampaian surat Direktur Jenderal secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Imigrasi;
11. Wawancara; 12. Penerbitan Nomor
Register SKIM; 13. Penandatanganan
oleh kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk;
14. Pemindaian dokumen selesai;
15. Penyerahan dokumen.
10 Pengembalia 1. Paspor Kebangsaan; 1. Pemeriksaan Paling Tidak ada biaya Peneraan
n Dokumen
2. KITAS/KITAP;
3. Surat Permohonan dari Penjamin;
4. Surat Kuasa.
kelengkapan persyaratan;
2. Entri data dan cetak tanda permohonan;
3. Pemindaian berkas;
4. Pemeriksaan Keabsahan Dokumen;
5. Penarikan Kartu Izin Tinggal (KITAS/KITAP);
6. Peneraan cap “Return Of Immigration Document” pada paspor kebangsaan;
7. Pemindaian dokumen selesai;
8. Penyerahan dokumen.
Lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal permohon an diterima
“Return Of Immigration Document” pada paspor kebangsaan
1. Secara langsung
a. Kotak saran
b. Helpdesk
2. Secara digital
a. Instagram: @kanimjaksel
b. Twitter: @Kanim_Jaksel
c. Email: [email protected]
d. Website: www.jakartaselatan.imigrasi.go.id,
e. Hotline: 021-79170915
f. Whatsapp Kepala Kantor: 081288453939
11 Pencabutan Dokumen menjadi WNI
1. Paspor Kebangsaan;
2. KITAS/KITAP;
3. Surat Permohonan dari Penjamin;
4. Surat Kuasa
1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
2. Entri data dan cetak tanda permohonan;
3. Pemindaian berkas;
4. Pemeriksaan Keabsahan Dokumen;
5. Pencabutan Kartu Izin Tinggal (KITAS/KITAP);
6. Peneraan cap “Pencabutan Dokumen
Paling Lama 3 hari kerja
Tidak ada biaya Peneraan “Pencabutan Dokumen Keimigrasian” pada paspor kebangsaan
1. Secara langsung
a. Kotak saran
b. Helpdesk
2. Secara digital
a. Instagram: @kanimjaksel
b. Twitter: @Kanim_Jaksel
c. Email: [email protected]
d. Website: www.jakartaselatan.imigrasi.go.id,
e. Hotline: 021-79170915
f. Whatsapp Kepala Kantor: 081288453939
Keimigrasian” pada
paspor kebangsaan;
7. Pemindaian dokumen selesai;
8. Penyerahan dokumen.
Mengetahui, Kepala Kantor,
Mujiyono NIP. 196410041985031003
Lampiran 4 : Penetapan Standar Pelayanan
Nomor : W.10.IMI.IMI.3-2746.UM.01.01
Tanggal : 25 Maret 2021
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA SELATAN Jl, Warung Buncit Raya No 207 Jakarta Selatan 12760
Telepon/Faximili: (021) 791 70915, 791 70910 Laman: www.jakartaselatan.imigrasi.go.id
-
KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN PASPOR (PELAYANAN SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA)
No Jenis Produk
Pelayanan
Dasar Hukum Sarana Dan Prasarana, Dan/ Atau Fasilitas
Kompetensi Pelaksana
Pengawasan Internal
Jumlah Pelaksana
Jaminan Pelayanan
Jaminan Keamanan Dan Keselamatan
Pelayanan
Evaluasi Kinerja
Pelaksana
1 Paspor Baru/Pengg antian Secara Walk In
1. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Layanan
informasi;
Ruang
tunggu;
Nomor
antrian;
TV di
ruang
tunggu;
Greeting
setiap pagi
oleh
petugas;
Enam
Penempatan the right man on the right place;
Masing masing petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensin ya;
SDM terdiri dari lulusan SMA, S1 da S2.
Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Lantaskim
30 Petugas Permohona n yang diproses adalah permohona n dengan persyaratan yang lengkap dan benar;
Persyarata n, biaya dan prosedur sesuai dengan
Telah ditetapkan Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.
Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan
Evaluasi
perhari dan
perkegiatan
dan evaluasi
pelayanan
minimal 1
(satu) kali
dalam
sebulan guna
mengevaluas
i pelayanan
sehingga
pelayanan
dapat terus
Keimigrasian
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;
Desk/Meja
pelayanan
foto dan
wawancara
;
SOP dan peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
ditingkatkan
2 Paspor
Baru/Pengg antin Secara Online
1. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Layanan
informasi;
Ruang
tunggu;
Nomor
antrian;
TV di
ruang
tunggu;
Greeting
setiap pagi
oleh
petugas;
Enam
Desk/Meja
pelayanan
foto+wawa
ncara;
Penempatan the right man on the right place;
Masing masing petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensin ya;
SDM terdiri dari lulusan SMA, S1 da S2.
Pengawasan oleh Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Lantaskim
30 Petugas Permohona n yang diproses adalah permohona n dengan persyaratan yang lengkap dan benar;
Persyarata n, biaya dan prosedur sesuai dengan SOP dan peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
Telah ditetapkan Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.
Telah ditandatanga ni Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan
Evaluasi
perhari dan
perkegiatan
dan evaluasi
pelayanan
minimal 1
(satu) kali
dalam
sebulan guna
mengevaluas
i pelayanan
sehingga
pelayanan
dapat terus
ditingkatkan
Berlaku pada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;
3 Permohona n Paspor Rusak/Hilan g
1. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
3. Peraturan Pemerintah
Layanan
informasi;
Ruang
tunggu;
Nomor
antrian;
TV di
ruang
tunggu;
Greeting
setiap pagi
oleh
petugas;
Enam
Desk/Meja
pelayanan
Penempatan the right man on the right place;
Masing masing petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensin ya;
SDM terdiri dari lulusan SMA, S1 da S2.
Pengawasan dari Kepala Kantor Imigasi dan Kepala Seksi Lantaskim
30 Petugas Permohona n yang diproses adalah permohona n dengan persyaratan yang lengkap dan benar;
Persyarata n, biaya dan prosedur sesuai dengan SOP dan peraturan Perundang-
Telah ditetapkan Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.
Telah ditandatanga ni Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan
Evaluasi
perhari dan
perkegiatan
dan evaluasi
pelayanan
minimal 1
(satu) kali
dalam
sebulan guna
mengevaluas
i pelayanan
sehingga
pelayanan
dapat terus
ditingkatkan
Nomor 10
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;
foto+wawa
ncara;
undangan yang berlaku.
4 Permohona
n Perubahan Data
1. UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. PP Nomor 31 Tahun Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;
Layanan
informasi;
Ruang
tunggu;
Nomor
antrian;
TV di
ruang
tunggu;
Greeting
setiap pagi
oleh
petugas;
Enam
Desk/Meja
pelayanan
foto+wawa
ncara;
Penempatan the right man on the right place;
Masing masing petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensin ya;
SDM terdiri dari lulusan SMA, S1 da S2.
Pengawasan dari Kepala Kantor Imigasi dan Kepala Seksi Lantaskim
30 Petugas Permohona n yang diproses adalah permohona n dengan persyaratan yang lengkap dan benar;
Persyarata n, dan prosedur sesuai dengan SOP dan peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
Telah ditetapkan Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.
Telah ditandatanga ni Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan
Evaluasi
perhari dan
perkegiatan
dan evaluasi
pelayanan
minimal 1
(satu) kali
dalam
sebulan guna
mengevaluas
i pelayanan
sehingga
pelayanan
dapat terus
ditingkatkan
Mengetahui, Kepala Kantor,
Mujiyono
NIP. 196410041985031003
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI
JAKARTA SELATAN Jl, Warung Buncit Raya No 207 Jakarta Selatan 12760
Laman: www.jakartaselatan.imigrasi.go.id
Lampiran 5 : Penetapan Standar Pelayanan Nomor : W.10.IMI.IMI.3-2746.UM.01.01
Tanggal : 25 Maret 2021
-
KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN BAGI WARGA NEGARA ASING
NO JENIS PRODUK
PELAYANAN
DASAR HUKUM SARANA DAN
PRASARANA
, DAN/ ATAU FASILITAS
KOMPETENSI PELAKSANA
PENGAWASAN INTERNAL
JUMLAH PELAKSANA
JAMINAN PELAYANAN
JAMINAN KEAMANAN
DAN KESELAMATAN PELAYANAN
EVALUASI KINERJA
PELAKSANA
1 Permohonan Perpanjanga n Visa on Arrival
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kemigrasian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
Ruang Tunggu
Ruang Pelayanan
Perangkat Pengolah Data ;
Mesin Nomor Antrian;
Alat
Perlengka pan Pengecap an.
Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Alih Madya dan SMA. Pelaksana berkompeten dan
Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Intalkim
3 Petugas Permohona n yang diproses adalah permohona n dengan persyaratan yang lengkap dan benar;
Persyarata n, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan
Telah ditetapkan Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.
Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan
Evaluasi
perhari dan
perkegiatan
dan evaluasi
pelayanan
minimal 1
(satu) kali
dalam
sebulan guna
mengevaluas
i pelayanan
sehingga
pelayanan
dapat terus
2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Peraturan
Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Ijin Tinggal Kunjungan, Itas, Itap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Ijin Tinggal.
memahami tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing- masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang- undangan
Perundang- undangan yang berlaku.
ditingkatkan
2 Perpanjanga 1. Undang-undang Ruang Pegawai Kepala Kantor 2 Petugas Permohona Telah Evaluasi
n Izin Tinggal
Kunjungan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kemigrasian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI
Tunggu
Ruang Pelayanan
Perangkat Pengolah Data ;
Mesin Nomor Antrian;
Alat Perlengka pan Pengecap an.
yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Alih Madya dan SMA. Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing- masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang- undangan
Imigrasi dan Kepala Seksi Intalkim
n yang diproses adalah permohona n dengan persyaratan yang lengkap dan benar;
Persyarata n, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
ditetapkan Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.
Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan
perhari dan
perkegiatan
dan evaluasi
pelayanan
minimal 1
(satu) kali
dalam
sebulan guna
mengevaluas
i pelayanan
sehingga
pelayanan
dapat terus
ditingkatkan
Nomor 27 tahun
2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Ijin Tinggal Kunjungan, Itas, Itap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Ijin Tinggal.
3 Pemberian Izin Tinggal Terbatas
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kemigrasian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Ruang Tunggu
Ruang Pelayanan
Perangkat Pengolah Data ;
Mesin Nomor Antrian;
Alat Perlengka pan Pengecap an.
Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Alih Madya dan SMA. Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai
Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Intalkim
2 Petugas Permohona n yang diproses adalah permohona n dengan persyaratan yang lengkap dan benar;
Persyarata n, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan Perundang- undangan yang
Telah ditetapkan Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.
Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan
Evaluasi
perhari dan
perkegiatan
dan evaluasi
pelayanan
minimal 1
(satu) kali
dalam
sebulan guna
mengevaluas
i pelayanan
sehingga
pelayanan
dapat terus
ditingkatkan
Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Peraturan
Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Ijin Tinggal Kunjungan, Itas, Itap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Ijin Tinggal.
dengan tugas pokok dan fungsinya masing- masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang- undangan
berlaku.
4 Perpanjanga 1. Undang-undang Ruang Pegawai Kepala Kantor 2 Petugas Permohona Telah Evaluasi
n Izin Tinggal
Terbatas Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kemigrasian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI
Tunggu
Ruang Pelayanan
Perangkat Pengolah Data ;
Mesin Nomor Antrian;
Alat Perlengka pan Pengecap an.
yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Alih Madya dan SMA. Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing- masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang- undangan
Imigrasi dan Kepala Seksi Intalkim
n yang diproses adalah permohona n dengan persyaratan yang lengkap dan benar;
Persyarata n, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
ditetapkan Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.
Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan
perhari dan
perkegiatan
dan evaluasi
pelayanan
minimal 1
(satu) kali
dalam
sebulan guna
mengevaluas
i pelayanan
sehingga
pelayanan
dapat terus
ditingkatkan
Nomor 27 tahun
2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Ijin Tinggal Kunjungan, Itas, Itap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Ijin Tinggal.
5 Pemberian Izin Tinggal Tetap
1. UU NO 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kemigrasian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Ruang Tunggu
Ruang Pelayanan
Perangkat Pengolah Data ;
Mesin Nomor Antrian;
Alat Perlengka pan Pengecap an.
Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Alih Madya dan SMA. Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai
Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Intalkim
2 Petugas Permohona n yang diproses adalah permohona n dengan persyaratan yang lengkap dan benar;
Persyarata n, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan Perundang- undangan yang
Telah ditetapkan Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.
Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan
Evaluasi
perhari dan
perkegiatan
dan evaluasi
pelayanan
minimal 1
(satu) kali
dalam
sebulan guna
mengevaluas
i pelayanan
sehingga
pelayanan
dapat terus
ditingkatkan
Republik
Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Peraturan
Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Ijin Tinggal Kunjungan, Itas, Itap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Ijin Tinggal.
dengan tugas pokok dan fungsinya masing- masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang- undangan
berlaku.
6 Perpanjanga n Izin Tinggal Tetap
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
Ruang Tunggu
Ruang Pelayanan
Pegawai yang telah lulus dan diangkat
Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi
2 Petugas Permohona n yang diproses adalah
Telah ditetapkan Motto Pelayanan
Evaluasi
perhari dan
perkegiatan
dan evaluasi
2. Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kemigrasian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis
Perangkat Pengolah Data ;
Mesin Nomor Antrian;
Alat Perlengka pan Pengecap an.
menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Alih Madya dan SMA. Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing- masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang- undangan
Intalkim permohona n dengan persyaratan yang lengkap dan benar;
Persyarata n, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
dan Maklumat Pelayanan.
Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan
pelayanan
minimal 1
(satu) kali
dalam
sebulan guna
mengevaluas
i pelayanan
sehingga
pelayanan
dapat terus
ditingkatkan
Pemberian
Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Ijin Tinggal Kunjungan, Itas, Itap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Ijin Tinggal.
7 Pendaftaran Anak Berkewargan egaraan Ganda
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kemigrasian;
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan,
Ruang Tunggu
Ruang Pelayanan
Perangkat Pengolah Data ;
Mesin Nomor Antrian;
Alat
Perlengka pan Pengecap an.
Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Alih Madya dan SMA. Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Intalkim
2 Petugas Permohona n yang diproses adalah permohona n dengan persyaratan yang lengkap dan benar;
Persyarata n, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
Telah ditetapkan Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.
Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan
Evaluasi
perhari dan
perkegiatan
dan evaluasi
pelayanan
minimal 1
(satu) kali
dalam
sebulan guna
mengevaluas
i pelayanan
sehingga
pelayanan
dapat terus
ditingkatkan
Pembatalan dan
Berakhirnya Ijin Tinggal Kunjungan, Itas, Itap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Ijin Tinggal.
masing- masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang- undangan.
8 Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarga Negaraan Ganda (Affidavit)
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kemigrasian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014
Tentang Jenis dan Tarif atas
Ruang Tunggu
Ruang Pelayanan
Perangkat Pengolah Data ;
Mesin Nomor Antrian;
Alat Perlengka pan Pengecap an.
Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Alih Madya dan SMA. Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-
masing yang telah
Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Intalkim
2 Petugas Permohona n yang diproses adalah permohona n dengan persyaratan yang lengkap dan benar;
Persyarata n, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
Telah ditetapkan Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.
Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan
Evaluasi
perhari dan
perkegiatan
dan evaluasi
pelayanan
minimal 1
(satu) kali
dalam
sebulan guna
mengevaluas
i pelayanan
sehingga
pelayanan
dapat terus
ditingkatkan
Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Ijin Tinggal Kunjungan, Itas, Itap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Ijin Tinggal.
ditetapkan dengan peraturan perundang- undangan.
9 Surat Keterangan Keimigrasian
1. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Ruang Tunggu
Ruang Pelayanan
Perangkat Pengolah Data ;
Mesin Nomor
Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari
Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Intalkim
2 Petugas Permohona n yang diproses adalah permohona n dengan persyaratan yang lengkap
Telah ditetapkan Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.
Telah ditandatangani Pakta
Evaluasi
perhari dan
perkegiatan
dan evaluasi
pelayanan
minimal 1
(satu) kali
dalam
Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kemigrasian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI NO 27 tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Ijin
Antrian;
Alat
Perlengka pan Pengecap an.
lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Alih Madya dan SMA. Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing- masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang- undangan.
dan benar;
Persyarata n, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan
sebulan guna
mengevaluas
i pelayanan
sehingga
pelayanan
dapat terus
ditingkatkan
Tinggal
Kunjungan, Itas, Itap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Ijin Tinggal.
10 Permohonan Pengembalia n Dokumen
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kemigrasian;
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Ijin Tinggal Kunjungan, Itas,
Server 1 unit;
Komputer 5 unit;
Printer 2 unit;
Scanner 1 unit;
Meja 5 buah;
Kursi 5 buah;
Lemari 1 buah;
Filling Cabinet 1.
Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Alih Madya dan SMA. Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing- masing yang telah ditetapkan dengan
Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi
4 Petugas Permohona n yang diproses adalah permohona n dengan persyaratan yang lengkap dan benar;
Persyarata n, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
Telah ditetapkan Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.
Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan
Evaluasi
perhari dan
perkegiatan
dan evaluasi
pelayanan
minimal 1
(satu) kali
dalam
sebulan guna
mengevaluas
i pelayanan
sehingga
pelayanan
dapat terus
ditingkatkan
Itap Serta
Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Ijin Tinggal.
peraturan perundang- undangan.
11 Permohonan Pencabutan Dokumen menjadi WNI
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kemigrasian;
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Ijin Tinggal Kunjungan, Itas, Itap Serta Pengecualian Dari Kewajiban
Server 1 unit;
Komputer 5 unit;
Printer 2 unit;
Scanner 1 unit;
Meja 5 buah;
Kursi 5 buah;
Lemari 1 buah;
Filling Cabinet 1.
Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Alih Madya dan SMA. Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing- masing yang telah ditetapkan dengan
peraturan perundang-
Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi
4 Petugas Permohona n yang diproses adalah permohona n dengan persyaratan yang lengkap dan benar;
Persyarata n, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
Telah ditetapkan Motto Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.
Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan
Evaluasi
perhari dan
perkegiatan
dan evaluasi
pelayanan
minimal 1
(satu) kali
dalam
sebulan guna
mengevaluas
i pelayanan
sehingga
pelayanan
dapat terus
ditingkatkan
Memiliki Ijin
Tinggal. undangan.
Mengetahui, Kepala Kantor,
Mujiyono
NIP. 196410041985031003