SURAT KEPUTUSAN DIREKSI DAN DEWAN...
-
Upload
nguyenthuan -
Category
Documents
-
view
231 -
download
0
Transcript of SURAT KEPUTUSAN DIREKSI DAN DEWAN...
PT.IPerseroJ TAMAN WISATA CANDI BDRDBUDUR, PRAMBANAN & RATU BDKDHead Office' JI. RayaYogya-Solo KM. 16, Prambanan, Yogyakarta 55571, Indonesia, Tel. +62274496402,496406, Fax. +62274496404
email: [email protected]' GedungSarinahLt.12 JI. MH.ThamrinNo.11Jakarta Pusat
Telp/Fax.02139832154, e-mail' [email protected]
5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi danKorban
3. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun2001;
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraanpemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Mengingat
c. bahwa sebagai wujud komitmen perusahaan dalam penerapan Good CorporateGovernance (GCG), perlu melakukan Penetapan Kebijakan Whistle Blowing dilingkungan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko(Persero) melalui Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris;
a. bahwa untuk menyempurnakan kebijakan GCG perusahaan sejak tahapperencanaan hingga pelaksanaan yang bebas dari praktek Korupsi, Kolusi danNepotisme (KKN) serta persaingan usaha tidak sehat, perlu memperkuatmekanisme pencegahan dan pengawasan dengan mendorong pengungkapanpenyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dalam kegiatan perusahaan;
Menimbang
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN& RATU BOKO (Persero)
PENETAPAN KEBIJAKAN WHISTLE BLOWINGDI LINGKUNGAN PT TAMAN WISATACANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero)
TENTANG
NOMOR : SK. 27IDIREKSII2017NOMOR: SK. IDEKOM.TWC/x/2017
SURA T KEPUTUSAN DIREKSI DAN DEW AN KOMISARISPT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero)
Ratu BokoThe lost masterpiece palace complex from the 8th century, the only Hindu and Buddhistmixed-architectural archaeological site, about 3 km to the south of Prambanan Temple.
The magnificent world cultural heritage site, the largest Buddhist temple in the world,the biggest ancient monument in the Southern Hemisphere and the oldest
in South East Asia, 41 km northwest of Yogyakarta and 7 km south of Magelang. Central Java.
PrambananThe most beautiful Hindu temple in the world, the biggest temple complex in Java
with 224 temple in the area, about 15 km from Yogyakarta.
wwwborobudurpark.co.id
Borobudur
SURAT KEPUTUSAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS TENTANGPENETAPAN KEBIJAKAN WHISTLE BLOWING DI LINGKUNGANPT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATUBOKO (Persero);
MEMUTUSKAN
12. Surat Keputusan Direktur Utama Nomor 3 Tahun 1983 tanggal 2 Mei 1983tentang Landasan Kebijaksanaan PT. Taman Wisata Candi Borobudur &Prambanan.
11. Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris PT Taman Wisata CandiBorobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero), Nomor : 24/DIREKSII20 17;Nomor : SK. 02IDEKOM.TWC/x/2017, tanggal 26 Oktober 2017 tentangPenetapan Kebijakan Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan PTTaman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero);
10. Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan(Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko,Nomor : SK-237/MBU/1112015, tanggal 24 November 2015 tentangPengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT TamanWisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko Jo. Nomor : SK-1021MBU/05/2017, tanggal 29 Mei 2017 tentang Pemberhentian, PerubahanNomenklatur, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota DireksiPerusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur,Prambanan & Ratu Boko;
9. Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan(Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko,Nomor : SK-213/MBUI1112015, tanggal 2 November 2015 Jo. Nomor : SK-146IMBU/2014 tanggal 7 Juli 2014 Jo. Nomor : SK-13/MBU/01l2017 tanggal19 Januari 2017 Jo. Nomor : SK-230/MBU/I0/2017 tanggal 26 Oktober 2017tentang Pemberhentian, Pengalihan tugas dan Pengangkatan Anggota-anggotaDewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata CandiBorobudur, Prambanan & Ratu Boko;
8. Akta Pendirian Perusahaan yang dibuat oleh Notaris Soeleman Ardjasasmita,SH Nomor : 19 tanggal 15 Juli 1980 beserta perubahan-perubahannya terakhirNomor : 11 tanggal 4 Desember 2013 Jo. Nomor : 29 tanggal 22 Desember2015 Jo. Nomor : 33 tanggal 22 Juni 2017 oleh Notaris Woro SutristiassiwiSriwahyuni, S.H;
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau JasaPemerintah Nomor : 7 tahun 2012 tentang Whistle Blowing System dalamPengadaan Barang atau Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 tentang Tata Cara PelaksanaanPeran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Menetapkan
(9) Pegawai adalah Pegawai yang bekerja dan memiliki ikatan pekerjaan dengan Perusahaan
(8) Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan &Ratu Boko (Persero)
(7) Direksi adalah Direksi PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero)
(6) Perusahaan adalah PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero)
(5) Administrator adalah petugas yang ditunjuk oleh Direksi untuk mengatur, mengelola danmengawasi operasional aplikasi berbasis web dalam Whistle Blowing System
(5) Penelaah adalah petugas yang ditunjuk oleh Direksi untuk melakukan telaahan terhadappengaduan yang disampaikan oleh WB
(4) Verifikator adalah petugas independen yang ditunjuk Direksi untuk melakukan komunikasi danverifikasi data dan/atau informasi yang disampaikan oleh WB
(3) Whistle Blowing System based on Web, yang selanjutnya disebut WBS based on Web adalahsystem pelaporan pelanggaran yang memungkinkan setiap orang untuk melaporkan adanyadugaan kecurangan dan/atau pelanggaran hukum dan etika serta misconduct lainnya berbasis webyang disediakan untuk dimanfaatkan oleh WB guna mengadukan dugaan pelanggaran dimaksud
(2) Whistle Blowing System, yang selanjutnya disebut WBS adalah system pelaporan pelanggaranyang memungkinkan setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan kecurangan dan/ataupelanggaran hukum dan etika serta misconduct lainnya yang dilakukan oleh Pegawai dan/ataupejabat dan/atau pihak lain dalam perusahaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-UndanganRepublik Indonesia
(1) Whistle Blower, selanjutnya disebut sebagai WB adalah Orang dalam perusahaan yang memilikiinformasi atau akses informasi dan mengadukan perbuatan yang terindikasi penyimpangan dalamproses kegiatan perusahaan
Dalam Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris ini, yang dimaksud dengan :
Pasall
BABIKETENTUAN UMUM
a. Pengaduan based on web dan pengaduan personal;b. Penyelenggaraan WBS;c. Hak dan Kewajiban WB;d. Tindak lanjut usulan WB
Ruang Lingkup Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris ini, yaitu :
Pasal4
Bagian KetigaRuang Lingkup
c. Meningkatkan sistem pengawasan yang memberikan perlindungan kepada WB dalamrangka pemberantasan korupsi dalam kegiatan perusahaan
b. Mendorong pengungkapan penyimpangan dan/atau penyalahgunaan kewenangan dalarnkegiatan perusahaan
a. Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan kasus korupsi, kolusi dannepotisme (KKN) dalam kegiatan perusahaan;
Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris ini bertujuan untuk :
Pasal3
Bagian KeduaTujuan
Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris ini berasaskan pada penghargaan atas harkat danmartabat manusia, rasa aman, kerahasiaan, keadilan, tidak diskriminatif, praduga tidak bersalah dankepastian hukum
Pasal2
Bagian KesatuAsas-Asas
BABIIPRINSIP DASAR
(3) Jangka waktu tim verifikator dan penelaah pengaduan WB adalah 1 (satu) tahun dan dapatdiperpanjang untuk 1 (satu) kali dengan susunan tim yang sarna
(2) Tim verifikator dan penelaah sebagaimana dimaksud ayat (1) mendapatkan persetujuanKomisaris Utama
(1) Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris membentuk tim verifikator danpenelaah pengaduan WB yang terdiri dari unsur pimpinan dalam perusahaan melalui SuratKeputusan Dewan Komisaris
Verifikator dan PenelaahPasal8
(2) Dewan Komisaris menunjuk Kadiv IT sebagai Administrator Pengaduan based on web
(1) Dewan Komisaris menunjuk Sekretaris Perusahaan sebagai administrator Pengaduan secarapersonal
AdministratorPasal7
Bagian KetigaAdministrator, Satuan Verifikator dan Penelaah Pengaduan
b. Pengaduan based on web, yaitu Pengaduan yang dilakukan oleh WB denganmenggunakan fasilitas online danlatau melalui sarana media internet melalui [email protected]
a. Pengaduan secara personal, yaitu Pengaduan yang dilakukan oleh WB secara langsung(face to face) danlatau menggunakan fasilitas surat-menyurat yang sah dengan tim yangditunjuk
Bentuk Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris ini yaitu:
Pasal6
Bagian KeduaBentuk pengaduan
Mekanisme Pengaduan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris tertuangdalam lampiran Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris serta menjadi bagian yang tidakterpisahkan dari Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris ini
PasalS
Bagian KesatuMekanisme Pengaduan
BAB IIIPENGADUAN
a. Pelaku;b. Macam perbuatan yang terindikasi dan/atau dianggap terdapat penyimpangan dan/atau
penyalahgunaan wewenang;c. Waktu penyimpangan danlatau penyalahgunaan wewenang dilakukan;d. Unit kerja dimana penyimpangan danlatau penyalahgunaan wewenang dilakukan
(1) Nama dan asal satuan kerja;(2) Keterangan mengenai :
Data pengaduan WB berisi informasi, yaitu :
DataPasallO
(5) Berkaitan dengan pengaduan indikasi pelanggaran pidana, maka mekanisme mengacu denganhukum pidana yang berlaku
a. Indikasi penipuan;b. Indikasi pemalsuan;c. Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/ataud. Indikasi persaingan usaha tidak sehat
(4) Pengaduan yang memiliki indikasi pelanggaran pidana dalam kegiatan perusahaan, meliputi :
c. Intervensi berlebihan dari pemegang wewenang dalam perusahaan kepada sebagiandanlatau keseluruhan produk kebijakan perusahaan danlatau mengenai perjanjian denganpihak ketiga sehingga menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yangberlaku
b. Penggunaan wewenang yang ada daripadanya atas dasar yang sah melebihi dan/ataumengurangi substansi wewenang yang diberikan oleh ketentuan perusahaan, sehinggadapat berdampak danlatau berpengaruh pada melemahnya situasi dan/atau stabilitasperusahaan dan kenyamanan bekerj a
a. Pelaksanaan operasional perusahaan oleh pejabat danlatau Pegawai yang tidak sesuaidengan deskripsi pekerjaan Gob description) sesuai dengan ketentuan perusahaan
(3) Pengaduan yang memiliki indikasi penyimpangan dan/atau penyalahgunaan kewenangan, yaitu :
(2) Pengaduan yang disampaikan oleh WB berupa penyimpangan dan/atau penyalahgunaankewenangan pada kegiatan perusahaan
(1) Pengaduan yang disampaikan melalui WBS hanya dalam lingkungan kerja di PT Taman WisataCandi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero)
KriteriaPasal9
Bagian KeempatKriteria dan Data Pengaduan
c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan dimungkinkan untuk koordinasidengan aparat penegak hukum berkaitan dengan tindak pidana sesuai dengan PeraturanPerundang-Undanganyang berlaku
b. Melakukan verifikasi dan pembuatankajian untuk proses penelaahan
a. Menerima laporan PengaduanWB dari Administrator
FungsiVerifikator dalamWBS sesuai dengan SuratKeputusanDireksi dan DewanKomisaris ini yaitu :
Pasal12
Bagian KeduaFungsi Verifikator
d. Pelaksana tindak lanjut secara adminstrasi, berkaitan dengan keputusan yang diambiloleh verifikator dan penelaah Pengaduan
c. Registrasi dan pendokumentasian pengaduan WB ke dalam buku registrasi, termasuk didalamnya pengumpulan data dan/atau bukti lain sebelum disampaikankepada verifikator
b. Penyedia dan pengelola sarana danJatau prasaraan Pengaduan, baik pengaduan secarapersonal maupun pengaduan based on web
a. Penampung Pengaduan yang diterima dari WB, baik secara personal maupun based onweb
Fungsi Administrator dalam WBS sesuai dengan Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris iniyaitu:
Pasalll
Bagian KesatuFungsi Administator
BABIVFUNGSI DAN WEWENANG
Administrator, Verifikator dan Penelaah Pengaduan
(4) Keakuratan dan Originalitas dari data yang menjadi bukti pengaduan akan ditindaklanjuti olehverifikator dan penelaah
a. Data danJatau Dokumen;b. Gambar danJatau tampilan visuallainnya;c. Rekaman suara danJatau tampilan audio lainnya
(3) Bukti-bukti yang mendukung atau menjelaskan substansi pengaduan terkait penyimpangandanJatau penyalahgunaan wewenang berupa :
c. Memberikan rekomendasi kepada penelaah dalam rangka proses pengaduan
b. Meminta data perusahaan dalam rangka melakukan penelaahan pengaduan yang telahdisetujui ketua tim verifikator
a. Meminta keterangan kepada WB apabila diperlukan dalam rangka melengkapi datadanlatau berkas
Verifikator memiliki kewenangan yaitu :
Pasal15
Bagian KelimaWewenang Verifikator
d. Menyampaikan pengaduan kepada verifikator untuk proses selanjutnya
c. Menyampaikan secara administasi mengenai tindak lanjut dari proses Pengaduan WBatas perintah tim penelaah
b. Meminta data danlatau dokumen yang dianggap kurang memadai dalam rangka prosespengaduan WB
a. Memeriksa berkas danlatau dokumen dari Pengaduan WB berkaitan pengaduan baiksecara personal maupun pengaduan based on web
Administrator memiliki kewenangan yaitu :
Pasal14
Bagian KeempatWewewang Administrator
c. Melakukan tindak lanjut berkaitan dengan Pengaduan WB
b. Melakukan penelaahan berkaitan dengan Pengaduan WB
a. Menerima laporan verifikasi Pengaduan WB
Fungsi Penelaah dalam WBS sesuai dengan Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris ini yaitu :
Pasal13
Bagian KetigaFungsi Penelaah
(3) Direksi harus dapat menindaklanjuti proses hukum apabila terbukti bahwa pengaduan WBberupa rekomendasi tim penelaah merupakan tindak pidana sesuai Peraturan PerundangUndangan yang berlaku
(2) Administrator menyampaikan rekomendasi tim penelaah kepada Direksi dan ditindaklanjuti olehDireksi dengan menunjuk Sekretaris Perusahaan sebagai wakil dari Direksi untuk koordinasiyang baik dengan penegak hukum
(1) Tim penelaah memberikan rekomendasi kepada Administrator berkaitan dengan tindak lanjutpengaduan yang mengarah kepada tindak pidana sesuai Peraturan Perundang-Undangan yangberlaku
Pasal18
Bagian KeduaHubungan dengan Tindak Pidana
(4) Direksi memutuskan kebijakan baru dan/atau kebijakan lama yang dirubah dan/ataudisempurnakan dan/atau tidak dilakukan perubahan dengan pertimbangan kestabilan dan/ataudalam rangka mengamankan perusahaan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
(3) Rekomendasi tim penelaah akan dilaporkan kepada Direksi berkaitan dengan persetujuan direksi
(2) Tindak lanjut atas proses pengaduan WB dilaksanakan melalui rekomendasi dari tim penelaahkepada administrator berkaitan dengan perbaikan dan/atau perubahan administrasi perusahaan
(1) Bentuk keputusan tim penelaah adalah rekomendasi dan tembusan kepada pemegang saham
Pasal17
Bagian KesatuPemberlakuan Kebijakan Baru
BABVTINDAK LANJUT PENGADUAN
c. Melakukan tindak lanjut terhadap keputusan penelaahan pengaduan
b. Melakukan penelaahan terhadap pengaduan WB
a. Menerima berkas yang telah dilakukan verifikasi oleh tim verifikator
Penelaah memiliki kewenangan yaitu :
Pasal16
Bagian KeenamWewenang Penelaah
a. Identitas dirahasiakan;b. Periindungan atas hak-hak sebagai saksi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
yang berlaku
(2) Hak Perlindungan WB, berupa :
(1) WB mendapatkan hak periindungan dan penghargaan kaitannya dengan pengaduan yangbersangkutan berdampak baik untuk kegiatan perusahaan danlatau perkembangan perusahaan
Pasal21
Bagian KesatuHakWB
BAB VIIHAK DAN KEWAJIBAN WB
c. Mengamati dan memberikan rekomendasi berkaitan dengan kinerja tim dalam WBSkepada Komisaris Utama
b. Memberikan masukan terhadap proses pengaduan WB
a. Melakukan peninjauan terhadap rekomendasi tim peneIaah terhadap pengaduan WB
Kewenangan Tim Pengawas sesuai Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris ini yaitu :
Pasal20
Bagian KeduaKewenangan Tim Pengawas
(4) Kinerja tim pengawas dibentuk untukjangka waktu I (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk1 (satu) kali masa jabatan dengan susunan yang sarna
(3) Tim pengawas melibatkan unsur Dewan Komisaris dan Satuan Pengawas Intern (SPI) perusahaan
(2) Tim pengawas dibentuk dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan persetujuan KomisarisUtama
(1) Dalam pelaksanaan WBS, periu ada tim pengawas dalam rangka meningkatkan kesadaranmengenai penyelenggaraan WBS yang baik dan independen
Pasal19
Bagian KesatuTim Pengawas
BABVIPENGAWASAN
Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Pasal24
BABIXPENUTUP
(2) Pembiayaan yang timbul danlatau yang akan timbul berkaitan dengan pemberian honorarium timWBS, dibebankan pada anggaran perusahaan sesuai dengan ketentuan perusahaan
(1) Pembiayaan dan Pengembangan serta Pemeliharaan dalam kegiatan WBS, dibebankan padaanggaran perusahaan
Pasal23
BAB VIIIPEMBIAY AAN WBS
(3) WB berkewajiban untuk menyampaikan seluruh infomasi yang diketahuinya dengan benar
(2) WB Berkewajiban untuk bersikap kooperatif dan mendukung kemajuan perusahaan
(1) WB berkewajiban untuk beritikad baik dalam menyampaikan pengaduan
Pasal22
Bagian KeduaKewajiban WB
(3) Penghargaan yang diberikan kepada WB sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yangberlaku
D:BGiAMP/ACHISKDlREKSlIPEJ..'ET APAN WBS 2017.doo
~ EDY SETIJONO ~-l\,';IREKTURUTA; -
DlREKSIDEWAN KOMISARIS
Ditetapkan di : YogyakartaPada tanggal : 26 Oktober 2017
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris ini, diatur lebihlanjut melalui Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris tersendiri
Pasal25
LAPORAN KE AP ARA TPENEGAK HUKUM
Berkaitan dengan tindak pidana
KEBIJAKAN BARU
14 (empat beIIL') huri kerjaMenerbitkan
( DIREKSI )
7 (tujuh) ltari kerjuPenyampaian Laporan
Sekretaris Perusahaan
Rekomendasi7 (tujuh} ltari kerju
PENELAAH )
n~P-E-N-G-AD-U-A-N------.. ~ [..__P_E_R_S_O_N_AL__ -, r~[VERlFIKATOR7:;T,--W_H_IS_T_L_E_B_L_O_W_E_R_--,~ [..__B_A_S_E_D,,,_O_N_W_E_B_ _,,) Apabila dokumenkurang
~ JI;...... atau kurang lengkap
[ Kadiv IT
......•..•....
....... Apabila dokumen kurang a tau kurang lengkap-:Sekretaris Perusahaan
MEKANISME PENGADUAN WHISTLE BLOWING SYSTEM
LampiranSurat Keputusan DireksiNomor : 27/DIREKSI/20 17Nomor: IDEKOM.TWC/X/2017TanggaJ : 26 Oktober 2017
~I