SURAT EDARAN Nomor: SE/12/S.PAN/812005
Transcript of SURAT EDARAN Nomor: SE/12/S.PAN/812005
SURAT EDARAN Nomor: SE/12/S.PAN/812005
KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Daftar lsi
Halaman
DAFTAR 181 ................................................................................. .
SURAT EDARAN ......................................................................... .
I. UMUM
II. PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA ........................ 2
A. Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya Rp. 5.000.000
ke atas dan dibawah Rp. 50.000.000,- ......................... 3
B. Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya Rp. 50.000.000
ke atas ........................................................................... 4
C. Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ....... .
D. Penerbit SPM .............. .. ... .. ... ...... ....... ... .................... ... . 6
E. Jenis Pembayaran ......... .. ... ... ........ ..... ..... ..... ................. 8
LAMP IRAN I . .. .. ... ... ..... .. .. . . . .. .. . ...... ... .... .... ... . ...... ........ .. . ....... 10
LAMPIRAN II ........................................................................ 11
KEMENTERIAN NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
SURAT EDARAN
Nomor : SE/12/S.PAN/8/2005
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG~ASA
KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DALAM PENGELOLAAN APBN TAHUN 2005
Dalam rangka melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa kebutuhan Kantor
Kementerian Negara PAN Tahun 2005, dengan ini kami sampaikan
Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, khususnya di lingkungan
Kementerian Negara PAN dalam pengelolaan APBN Tahun Anggaran
2005, sebagai berikut:
I. UMUM
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara selaku Pengguna
Anggaran menyusun dokumen pelaksanaan anggaran (Daftar !sian
Pelaksanaan Anggaran, (DIPA) Kementerian) berdasarkan alokasi
1
anggaran yang diterima dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan
selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk memperoleh pengesahan.
Berdasarkan DIPA yang telah disahkan oleh BUN:
a. Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (Kuasa
PA) menyelenggarakan kegiatan penyelenggaraan barang/jasa
sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan dan telah dituangkan
dalam DIPA.
b. Pelaksanaaan pengadaan barang/jasa harus mengacu kepada
ketentuan yang saat ini masih berlaku, yaitu Keputusan Presiden
Nomor 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan
Presiden Nomor 80 Tahun 2003.
II PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA
A. Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya Rp. 5.000.000,- ke
atas dan dibawah Rp. 50.000.000,-, melalui mekanisme
sebagai berikut:
1 . Usulan permintaan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh
Penanggung Jawab Kegiatan atau Pejabat yang ditunjuk
(dalam hal ini adalah Pengguna/Kedeputian). Permintaan
ini ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa sesuai
dengan program masing-masing, dengan tembusan Pejabat
Pembuat Komitmen;
2
2. Berdasarkan permintaan tersebut, Panitia Pengadaan
Barang/Jasa selanjutnya menyusun jadwal kegiatan pengadaan
serta menyusun Usulan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
3. Usulan HPS disampaikan kepada Pejabat Pembuat
Komitmen masing-masing program untuk penetapannya;
4. Panitia Pengadaan selanjutnya membuat Surat Permintaan
Penawaran Harga kepada para calon penyedia barang/jasa;
5. Evaluasi Penawaran Harga segera dilaksanakan oleh Panitia,
termasuk antara lain negosiasi harga kesepakatan;
6. Seluruh proses pengadaan barang/jasa tetap mengacu
kepada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;
7. Selanjutnya, Panitia Pengadaan Barang/jasa membuat
memorandum laporan kegiatan pengadaan barang/jasa
kepada Pejabat Pembuat Komitmen, sekaligus menyampaikan
usulan penetapan pemenang penyedia barang/jasa;
8. Panitia Pengadaan Barang/jasa menyiapkan konsep Surat
Perintah Kerja/Kontrak serta kelengkapan dokumen lainnya;
9. Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya mempertimbangkan
untuk menandatangani kontrak dan SPK dimaksud.
Secara umum prosedur mekanisme pengadaan barang/jasa
di lingkungan Kementerian Negara PAN dapat dilihat pada
Lampi ran.
3
B. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima
puluh juta) ke atas.
Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya di atas
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta ke atas) mengikuti ketentuan
yang berlaku, yaitu Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003
jo. Keputusan Presiden No. 61 Tahun 2004.
C. Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
1. Pelaksanaan Pekerjaan.
Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa harus dilakukan
secara tertib dan memenuhi ketentuan yang diperjanjikan
baik dalam spesifikasi, teknis maupun dalam jadwal/waktu
penyelesaian. Penyiapan bahan SPP dilaksanakan oleh
Koordinator Administrasi (Kormin) dibantu oleh Pembantu
Bendahara. Pembantu Bendahara melakukan pemeriksaan
dan penge!ompokan MAK serta mengawasi pagu yang
tersedia.
2. Pemeriksanaan Penyelesaian Pekerjaan.
Pada setiap tahap penyelesaian pekerjaan perlu dilakukan
pemeriksaan. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam suatu
dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penyelesaian
Pekerjaan.
3. Pembuatan Berita Acara.
Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan
harus memuat sekurang-kurangnya identitas pekerjaan
(yang meliputi kantor/satuan kerja pengelola pekerjaan,
nomor dan tanggal kontrak kerja, tempat/lokasi pekerjaan,
4
besar nilai kontrak, nomor dan tanggal DIPA yang menjadi
dasar pembuatan dan/atau ditunjuk dalam kontrak), tahap
penyelesaian pekerjaan (termijn), pernyataan kesaksian
atas prestasi ke~a yang telah diselesaikan, dan rekomendasi
pembayaran hakltagihan atas penyelesaian pekerjaan.
Berita Acara dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap
5 (lima) dan disampaik~m kepada para pihak yang melakukan
kontrak (masing-masing satu berkas), dua berkas (asli
dan tindasan) kepada penerbit SPM (sebagai Surat Permintaan
Pembayaran), dan satu berkas untuk disimpan oleh pejabat
pelaksana pemeriksaan pekerjaan yang bersangkutan.
4. Syarat Kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penyelesaian
Peke~aan, Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
kegiatan segera membuat dan menyampaikan SPP kepada
PA/Kuasa PA (selaku Pemberi Kerja) untuk selanjutnya
diteruskan kepada Pejabat Penerbit SPM berkenaan. SPP
sekurang-kurangnya harus memuat:
a) Nomor dan Tanggal DIPA yang
b) Nom or dan Tang gal Kontrak,
c) Nilai Kontrak, 1r. ,;.-•\
d) Jenis/Lingkup Pekerjaan, · 1 \
e) Jadwal/lingkup Pekerjaan. - . . .C·~~· f) Nilai Pembayaran yang diminta, • ~ ~ ~) " g) Surat pernyataan Pejabat Pembuat Komitmen menge Ra.L_ ~
penetapan rekanan pemenang,
5
h) Kuitansi yang disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen
i) Faktur pajak beserta SSP-nya yang telah ditandatangani
oleh Pejabat Penandatanganan SPM dan Wajib Pajak;
j) ldentitas penerima pembayaran (Nama, kuitansi yang
diisi dengan nilai pembayaran yang diminta, dan asli
Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara
Pemeriksaan Hasil Pekerjaan).
k) Jaminan bank.
D. Penerbit SPM
Segera setelah menerima SPP, Pejabat Penerbit SPM
melakukan kegiatan penerbitan SPM melalui mekanisme sebagai
berikut:
1. Penerima dan Pengujian SPP
Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas
SPP, mengisi check-list kelengkapan berkas SPP, mencatatnya
dalam buku pengawasan penerimaan SPP kemudian
menyerahkan tanda terima SPP berkenaan, Selanjutnya,
petugas penerima SPP menyampaikan SPP dimaksud
kepada Pejabat Penguji SPP untuk melakukan pengujian
sebagai berikut:
a. memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendukung
SPP sesuai ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.
6
b. memeriksa ketersedian pagu anggaran dalam DIPA
untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak
melampaui batas pagu anggaran.
c. memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan
hasil kerja yang dicapai dengan indikator kinerja.
d. memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut
antara lain:
1) pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran
(nama orang/perusahaan, alamat, nomor rekening
dan nama bank),
2) nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau
kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai
sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam
kontrak berkenaan), dan
3) jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal
penarikan dana yang tercantum dalam DIPA dan/atau
ketetapannya terhadap jadwal waktu pembayaran
guna keyakinkan bahwa tagihan yang harus dibayar
belum kadaluwarsa).
2. Penetapan SPM
Setelah melakukan pengujian SPP, SPM diterbitkan sekurang
-kurangnya dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan:
a. lembar kesatu dan lembar kedua disampaikan kepada
KPPN Pembayar, dan
b. lembar ketiga sebagai pertinggal pad a kantor/satuan
kerja yang bersangkutan.
7
SPM yang diterbitkan dinyatakan sah jika ditandatangani
oleh pejabat yang diberi kewenangan. lnstansi penerbit
SPM harus menyampaikan kepada KPPN nama spesimen
tanda tangan pejabat yang diberi kewenangan untuk
menandatangani SPM, dan cap dinas instansi penerbit
SPM.
E. Jenis Pembayaran
Pembayaran pada dasarnya dilakukan secara langsung melalui
penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS).
Untuk keperluan tertentu yang tidak dapat dan/atau tidak
memungkinkan dilakukannya pembayaran secara langsung
(menggunakan prosedur SPM-LS), sesuai ketentuan/batasan
yang diatur secara khusus, pembayaran dapat dilakukan
dengan menggunakan uang persediaan, melalui mekanisme
penerbitan SPM-UP (Surat Perintah Membayar Uang
Persediaan).
Penyampaian SPM-LS Pengadaan Barang/jasa dilaksanakan
sebagai berikut:
a. SPM-LS disampaikan oleh PA/Kuasa PA atau pejabat yang
ditunjuk disertai dengan bukti pengeluaran yang sah.
b. SPM-LS dibuat atas beban MAK yang tersedia kreditnya
pada DIPA atau dokumen pelaksanaan anggaran lainnya
yang dipersamakan dengan DIPA bersangkutan.
8
c. Semua bukti pengeluaran harus terlebih dahulu disetujui/
ditandatangani oieh kepala kantor/satuan kerja atau pejabat
yang ditunjuk. Pejabat yang menandatangani dan/atau
mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti
yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN
bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran material
dan akibat yang timbul dan penggunaan surat bukti
dimaksud,
d. PA/Kuasa PA, dalam menerbitkan SPM-LS harus
memperhitungkan pajak-pajak yang timbul dan/atau harus
dibayar sebagai akibat pengeluaran yang dilakukan.
Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk dilaksanakan
sebagaimana mestinya.
Ditetapkan Di
Pada Tanggal
Jakarta
Agustus 2005
Sekretaris Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran,
Prapto Hadi
9
0
Lampi ran I : SE/12/S. PAN/8/2005 Tanggal : 2 Agustus 2005
BAGAN ALIA PROSES PENGADAAN
Pengguna Barang
Panitia Pengadaan
Barang/Jasa ' '
Pejabat Penanggung Pembuat Jawab
Komitmen Kegiatan I Koordinasi 1
:·------------~------------------------------------~------------------------~
~.~'~·~.11!~! ' '
S~H ~ dll :
' ' '
t11l
Usulan pengadaan barang/jasa
Draft • HPS • SPK • Kontrak • Usulan
Pemenang
' ' ' ' ' '
Tembusan usulan
pengadaan barang/jasa
• HPS • SPK • Kontrak • Penetapan
Pemenang
_. _.
Lampiran II : SE/12/S.PAN/8/2005 Tanggal : 2 Agustus 2005
BAGAN ALIA PROSES PEMBAYARAN KEPADA REKANAN (SPP-LS)
Penanggung Pembuat Jawab Komitmen
I Koordinasi I I I
I I I I SK
il l SPK Kontrak Termin
• BA PK
• BA PB ~_r· • BA ST :
'
_r:::==:::~.11 ! Bukti
Tagihan '
Pembantu : Penguji Bendahara : Tagihan
I Kodrdinasi I
Draft SPP-LS
t Benar
Salah
' -' '
:
: ' '
Bendahara Pengeluaran
SPP - LS
' ' : :
Penerbit SPM
SPM - LS
PERPUSTAKAAN Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
Jl. Jend. Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan
TANGGAL KEMBALI II TANGGAL KEMBALI