Surat Edaran Ketentuan Pelaksanaan Sertifikasi Dosen Tahun 2016

4

Transcript of Surat Edaran Ketentuan Pelaksanaan Sertifikasi Dosen Tahun 2016

Page 1: Surat Edaran Ketentuan Pelaksanaan Sertifikasi Dosen Tahun 2016
Page 2: Surat Edaran Ketentuan Pelaksanaan Sertifikasi Dosen Tahun 2016
Page 3: Surat Edaran Ketentuan Pelaksanaan Sertifikasi Dosen Tahun 2016
Page 4: Surat Edaran Ketentuan Pelaksanaan Sertifikasi Dosen Tahun 2016

iii - lpm.iainptk.ac.idlpm.iainptk.ac.id/wp-content/uploads/2019/05/Serdos_Buku-3-Panduan... · dan format nasional sertifikasi dosen mengikuti regulasi dan ketentuan Kementerian

iii - lpm.iainptk.ac.idlpm.iainptk.ac.id/wp-content/uploads/2019/05/Serdos_Buku-3-Panduan... · dan format nasional sertifikasi dosen mengikuti regulasi dan ketentuan Kementerian

IMPLEMENTASI KETENTUAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI …etheses.uin-malang.ac.id/12964/1/14220043.pdfimplementasi ketentuan kewajiban sertifikasi halal dalam uu no. 33 tahun 2014 tentang jaminan

IMPLEMENTASI KETENTUAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI …etheses.uin-malang.ac.id/12964/1/14220043.pdfimplementasi ketentuan kewajiban sertifikasi halal dalam uu no. 33 tahun 2014 tentang jaminan

PEDOMAN VERIFIKASI TUK OLEH TUK - lsppariwisata.com · Pedoman BNSP 202: Ketentuan Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi; 2.5. Pedoman BNSP 210: Pengembangan dan Pemeliharaan Sertifikasi

PEDOMAN VERIFIKASI TUK OLEH TUK - lsppariwisata.com · Pedoman BNSP 202: Ketentuan Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi; 2.5. Pedoman BNSP 210: Pengembangan dan Pemeliharaan Sertifikasi

Ketentuan dan Prosedur Sertifikasi Halal

Ketentuan dan Prosedur Sertifikasi Halal

a. bahwa ketentuan mengenai sertifikasi standar …jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2017/PM_58_Tahun...-3-Safety Regulations Part 36 Amandemen 1) tentang Sertifikasi Standar

a. bahwa ketentuan mengenai sertifikasi standar …jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2017/PM_58_Tahun...-3-Safety Regulations Part 36 Amandemen 1) tentang Sertifikasi Standar

No.17/ 25 /DKMP Jakarta, 12 Oktober 2015 S U R A T E D A R A … · Kendaraan Bermotor dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut: I. KETENTUAN UMUM Dalam Surat Edaran Bank

No.17/ 25 /DKMP Jakarta, 12 Oktober 2015 S U R A T E D A R A … · Kendaraan Bermotor dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut: I. KETENTUAN UMUM Dalam Surat Edaran Bank

kepegawaian.kebumenkab.go.idkepegawaian.kebumenkab.go.id/v5/wp-content/uploads/2017/09/edaran... · lampiran 11 surat edaran bupati 860/2184/ 2017 nomor tentang ketentuan dan sanksi

kepegawaian.kebumenkab.go.idkepegawaian.kebumenkab.go.id/v5/wp-content/uploads/2017/09/edaran... · lampiran 11 surat edaran bupati 860/2184/ 2017 nomor tentang ketentuan dan sanksi

Panduan Teknis Penyelenggaraan - griyahusada.idgriyahusada.id/files/edaran/Juknis sertikom 2019 (1).pdfBeasiswa Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi, dengan harapan

Panduan Teknis Penyelenggaraan - griyahusada.idgriyahusada.id/files/edaran/Juknis sertikom 2019 (1).pdfBeasiswa Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi, dengan harapan

SALINAN NOMOR 11 TAHUN 2014 - intimultimasertifikasi.com · melaksanakan Sertifikasi Usaha Restoran, berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

SALINAN NOMOR 11 TAHUN 2014 - intimultimasertifikasi.com · melaksanakan Sertifikasi Usaha Restoran, berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai sertifikasi ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2017/PM_58_TAHUN_2017.pdf · Menteri Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai sertifikasi ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2017/PM_58_TAHUN_2017.pdf · Menteri Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA · SURAT EDARAN Nomor SE-13 /PB/2016 TENTANG ... diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA · SURAT EDARAN Nomor SE-13 /PB/2016 TENTANG ... diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja

L1-1 BAGIAN PERTAMA KETENTUAN UMUM 1. Sertifikasi meliputi ...

L1-1 BAGIAN PERTAMA KETENTUAN UMUM 1. Sertifikasi meliputi ...

Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan …...Sertifikat keahlian WAPERD diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi diBidang Pasar Modal yang terdaftar OJK. Ketentuan Peralihan

Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan …...Sertifikat keahlian WAPERD diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi diBidang Pasar Modal yang terdaftar OJK. Ketentuan Peralihan

baristandmedan.kemenperin.go.id€¦ · ketentuan proses sertifikasi sesuai standar acuan dari SNI ISO/IEC 17065;2012 Penilaian Kesesuaian-Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk,

baristandmedan.kemenperin.go.id€¦ · ketentuan proses sertifikasi sesuai standar acuan dari SNI ISO/IEC 17065;2012 Penilaian Kesesuaian-Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk,

simtol.binamarga.pu.go.idsimtol.binamarga.pu.go.id/assets/peraturan/SE/Surat Edaran Menteri ATR Ketentuan...(Jang Harian Transport Lokal 9 Sidang / musyawarah penyelesaian pemasalahan

simtol.binamarga.pu.go.idsimtol.binamarga.pu.go.id/assets/peraturan/SE/Surat Edaran Menteri ATR Ketentuan...(Jang Harian Transport Lokal 9 Sidang / musyawarah penyelesaian pemasalahan

Kepada Yth....LAMPIRAN I SURAT EDARAN KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NOMOR 02 SE/LPJK/2021 TENTANG PEDOMAN TEKNIS LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI …

Kepada Yth....LAMPIRAN I SURAT EDARAN KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NOMOR 02 SE/LPJK/2021 TENTANG PEDOMAN TEKNIS LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI …

Informasi Syarat Ketentuan Sertifikasi Halal

Informasi Syarat Ketentuan Sertifikasi Halal

BAGIAN PERTAMA KETENTUAN UMUM - um.ac.id · program pendidikan akademik ... Program sertifikasi adalah program pendidikan yang diarahkan untuk menyiapkan ... Kelompok Jabatan Fungsional

BAGIAN PERTAMA KETENTUAN UMUM - um.ac.id · program pendidikan akademik ... Program sertifikasi adalah program pendidikan yang diarahkan untuk menyiapkan ... Kelompok Jabatan Fungsional

PEDOMAN RE-SERTIFIKASI APOTEKER Dan PENENTUAN NILAI … · 3 daftar isi pengantar 2 daftar isi 3 bab i pendahuluan 6 a. sertifikasi dan re-sertifikasi 6 b. dasar hukum 7 bab ii ketentuan

PEDOMAN RE-SERTIFIKASI APOTEKER Dan PENENTUAN NILAI … · 3 daftar isi pengantar 2 daftar isi 3 bab i pendahuluan 6 a. sertifikasi dan re-sertifikasi 6 b. dasar hukum 7 bab ii ketentuan

LAMPIRAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN … · semua kegiatan usaha Bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, baik ketentuan yang dikeluarkan

LAMPIRAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN … · semua kegiatan usaha Bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, baik ketentuan yang dikeluarkan