Surat Edaran Dg Kop Baru

RUMAH SAKIT CITAMACepat, Tepat, Akrab dan TuntasJl. Raya Pabuaran No.52 Bojonggede, Bogor – Jawa Barat 16922Telepon : 021-8798 4444 / 8798 5555, Fax. : 021-8798 6666, Email : [email protected]

No : 414 / Dir / RSC/ VI / 2016Hal: Permohonan survai simulasi Akreditasi Progsus

Kepada Yth :Komisi Akreditasi Rumah Sakitu.p Riska

Dengan Hormat,

Bersama surat ini disampaikan,bahwa kami dari RS Citama , RS type C, dengan 97 TT,di Kabupaten Bogor,bersama ini mengajukan permohonan untuk survai simulasi Akreditasi Program Khusus pada ,

Hari : Rabu – Kamis Tanggal : 23 – 24 Juni 2016

Untuk hal-hal yang berhubungan dengan Akreditasi Program Khusus di RS Citama, Adapun sebagai PIC adalah :

1. Dr Yustitia Nomor HP : 0812 104 00502. Rudy Rudolf Pongoh Nomor HP : 085716962662 3. Ajeng Estu Hidayah Nomor HP : 081315974227

Demikian surat permohonan ini disampaikan,untuk selanjutnya kami menunggu jawaban dari KARS. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bogor , 10 Juni 2016

Direktur RS Citama

Dr Yustitia MARS


PERATURAN DIREKTUR NOMOR: 131 / PER / DIR/RSC / I / 2016

TENTANGPEMBERLAKUAN PEDOMAN PELAYANAN

RUMAH SAKIT CITAMA

DIREKTUR RUMAH SAKIT CITAMA

Menimbang:

Mengingat:

a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang bermutu tinggi;.

b. bahwa agar pelayanan di Rumah Sakit Citama dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya peraturan direktur tentang pemberlakuan pedoman pelayanan Rumah Sakit Citama sebagai landasan bagi penyelenggaraan seluruh pelayanan Rumah Sakit Citama

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan peraturan direktur Rumah Sakit Citama tentang penetapan pemberlakuan pedoman pelayanan Rumah Sakit Citama.

1.

2.

Undang – undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063).Undang – undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4431).

3.

4.

5.

6.

Keputusan MenteriKesehatan RI Menkes RI 1333/MENKES/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan RumahSakit.Peraturan Menteri Kesehatan nomor1691/Menkes/SK/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.Peraturan Ketua Yayasan Citama Raya nomor 02 / PER /YCR/II/2015 tentang Struktur Organisasi danTata Kelola (SOTK)rumah sakit citamaKeputusan ketua yayasan Citama Raya nomor 891 / YCR / IV / 2015tentang pengangkatan direktur Rumah Sakit Citama

MEMUTUSKANMenetapkan :KESATU : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT CITAMA TENTANG PEMBERLAKUAN

PEDOMAN PELAYANAN RUMAH SAKIT CITAMAKEDUA : Pedoman pelayanan Rumah Sakit Citama sebagaimana dimaksud diktum kesatu

terlampir dalam keputusan ini.KETIGA : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit Citama

dilaksanakan oleh setiap kepala unit pelayanan Rumah Sakit Citama.KEEMPAT : Pedoman pelayanan Rumah Sakit Citama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JakartaPada tanggal : 3 Januari 2016 Direktur

dr. Yustitia ,MARS


PERATURAN DIREKTUR NOMOR: 067 / PER / DIR/RSC / I / 2016

TENTANG

KEBIJAKAN PELAYANANRUMAH SAKIT CITAMA


Menimbang:

Mengingat:

a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang bermutu tinggi;.

b. bahwa agar pelayanan di Rumah Sakit Citama dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya peraturan direktur tentang kebijakan pelayanan Rumah Sakit Citama sebagai landasan bagi penyelenggaraan seluruh pelayanan Rumah Sakit Citama

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan peraturan direktur Rumah Sakit Citama tentang penetapan kebijakan pelayanan Rumah Sakit Citama.

1.

2.

Undang – undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063).Undang – undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4431).

3.

4.

5.

6.

Keputusan MenteriKesehatan RI Menkes RI 1333/MENKES/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan RumahSakit.Peraturan Menteri Kesehatan nomor1691/Menkes/SK/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.Peraturan Ketua Yayasan Citama Raya nomor 02 / PER /YCR/II/2015 tentang Struktur Organisasi danTata Kelola (SOTK)rumah sakit citamaKeputusan ketua yayasan Citama Raya nomor 891 / YCR / IV / 2015tentang pengangkatan direktur Rumah Sakit Citama

MEMUTUSKANMenetapkan :KESATU : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT CITAMA TENTANG KEBIJAKAN

PELAYANAN RUMAH SAKIT CITAMAKEDUA : Kebijakan pelayanan Rumah Sakit Citama sebagaimana dimaksud diktum kesatu

terlampir dalam keputusan ini.KETIGA : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit Citama

dilaksanakan oleh setiap kepala unit pelayanan Rumah Sakit Citama.KEEMPAT : Kebijakan pelayanan Rumah Sakit Citama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JakartaPada tanggal : 16 Januari 2016 Direktur,

dr. Yustitia ,MARS

LampiranPeraturanDirektur RS Citama


Nomor : 067 / PER / DIR / RSC Tanggal : 16 januari 2016

KEBIJAKAN PELAYANANRUMAH SAKIT CITAMA

A. PELAYANAN INSTALASI1. Pelayanan instalasi gawat darurat, rawat inap, rawat intensif, farmasi, laboratorium dan radiologi dilaksanakan

dalam 24 jam. 2. Pelayanan rawat jalan sesuai dengan jadwal praktek dokter. 3. Pelayanan kamar operasi dilaksanakan dalam jam kerja, dan dilanjutkan dengan sistem on call.4. Pelayanan harus selalu berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien.5. Seluruh staf rumah sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, pedoman/panduan dan standar prosedur

opersional yang berlaku, serta sesuai dengan etika profesi, etika rumahsakit dan etiket Rumah Sakit Citama yang berlaku.

6. Seluruh staf Rumah Sakit Citama dalam melaksanakan pekerjaannya wajib selalu sesuai dengan ketentuan kesehatan dan keselamatan kerja rumah sakit (K3), termasuk dalam penggunaan alat pelindung diri (APD).

B. SKRINING DAN TRIASE1. SkriningdilakukanpadakontakpertamauntukmenetapkanapakahpasiendapatdilayaniolehRumahSakitI Citama 2. Skrining dilaksanakan melalui kriteria triase, visual atau pengamatan, pemeriksaan fisik, psikologik, laboratorium

klinik atau diagnostik imajing sebelumnya.3. Kebutuhan darurat, mendesak, atau segera diidentifikasi dengan proses triase berbasis bukti untuk

memprioritaskan pasien dengan kebutuhan emergensi.

C. IDENTIFIKASI1. Setiap pasien yang masuk rawat inap dipasangkan gelang identitas pasien.2. Pasien diidentifikasi sebelum pemberian obat, darah, atau produk darah, sebelum pengambilan darah dan

spesimen lain untuk pemeriksaan laboratorium klinis, serta sebelum tindakan / prosedur.

D. TRANSFER/ PERPINDAHAN PASIEN DI RUMAH SAKIT Penerimaan atau perpindahan pasien ke dan dari unit pelayanan intensif atau pelayanan khusus ditentukan dengan kriteria yang telah ditetapkan.

E. TRANSFER KELUAR RUMAH SAKIT/ RUJUKAN1. Rujukan ke rumah sakit ditujukan kepada individu secara spesifik dan badan dari mana pasien berasal.2. Rujukan menunjuk siapa yang bertanggung jawab selama proses rujukan serta perbekalan dan peralatan apa

yang dibutuhkan selama transportasi.3. Kerjasama yang resmi atau tidak resmi dibuat dengan rumah sakit penerima4. Proses rujukan didokumentasikan didalam rekam medis pasien.

F.PENUNDAAN PELAYANAN1. Memberikan informasi apabila akan terjadi ipenundaan pelayanan atau pengobatan2. Memperhatikan kebutuhan klinis pasien pada waktu menunggu atau penundaan untuk pelayanan diagnostik dan

pengobatan3. Memberi informasi alasan penundaan atau menunggu dan memberikan informasi tentang alternatif yang tersedia

sesuai dengan keperluan klinis mereka.

RUMAH SAKIT CITAMACepat, Tepat, Akrab dan TuntasJl. Raya Pabuaran No.52 Bojonggede, Bogor – Jawa Barat 16922Telepon : 021-8798 4444 / 8798 5555, Fax. : 021-8798 6666, Email : [email protected]. PEMULANGAN PASIEN

1. DPJP yang bertanggung jawab atas pelayanan pasien tersebut, harus menentukan kesiapan pasien untuk dipulangkan.

2. Keluarga pasien dilibatkan dalam perencanaan proses pemulangan yang terbaik atau sesuai kebutuhan pasien.3. Rencana pemulangan pasien meliputi kebutuhan pelayanan penunjang dan kelanjutan pelayanan medis.4. Identifikasi organisasi dan individu penyedia pelayanan kesehatan di lingkungannya yang sangat berhubungan

dengan pelayanan yang ada di rumah sakit serta populasi pasien.5. Resume pasien pulang dibuat oleh DPJP sebelum pasien pulang.6. Resume berisi pula instruksi untuk tindaklanjut.7. Salinan resume pasien pulang didokumentasikan dalam rekam medis.8. Salinan resume pasien pulang diberikan kepada praktisi kesehatan perujuk.

H. TRANSPORTASI1. Transportasi milik rumah sakit, harus sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku berkenaan dengan

pengoperasian, kondisi dan pemeliharaan2. Transportasidisediakanatau diatur sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasien3. Semua kendaraan yang dipergunakan untuk transportasi milik rumah sakit, dilengkapi dengan peralatan yang

memadai, perbekalan dan medikamentosa sesuai dengan kebutuhan pasien yang dibawa.

I. HAK PASIEN DAN KELUARGA1. Pelayanan menghormati kebutuhan privasi pasien. 2. Pelayanan melindungi barang milik pasien dari pencurian atau kehilangan.3. Pelayanan melindungi dari kekerasan fisik. 4. Anak-anak, individu yang cacat, lanjut usia danlainnya yang berisiko mendapatkan perlindungan yang layak.5. Rumah sakit memberikan edukasi secara rutin pada pasien dan atau keluarga.6. Rumah sakit membantu mencari second opinion dan kompromi dalam pelayanan didalam maupun diluar rumah

sakit.7. Pernyataan persetujuan (lnformed Consent) dari pasien didapat melalui suatu proses yang ditetapkan rumahsakit

dan dilaksanakan oleh staf yang terlatih, dalam bahasa yang dipahami pasien.8. Informed consent diperoleh sebelum operasi, anestesi, penggunaan darah atau produk darah dan tindakan serta

pengobatan lain yang berisiko tinggi.

J. PENOLAKAN PELAYANAN DAN PENGOBATAN1. Rumah sakit memberitahukan hak pasien dan keluarga untuk menolak atau tidak melanjutkan pengobatan.2. Rumah sakit menghormati pasien dan keluarganya tentang keinginan dan pilihan pasien untuk menolak

pelayanan resusitasi atau memberhentikan pengobatan bantuan hidup dasar (Do Not Resuscitate).

3. Memberitahukan tentang konsekuensi, tanggung jawab berkaitan dengan keputusan tersebut dan tersedianya alternatif pelayanan dan pengobatan.

4. Rumah sakit telah menetapkan posisinya pada saat pasien menolak pelayanan resusitasi dan membatalkan atau mundur dari pengobatan bantuan hidup dasar.

5. Posisi rumah sakit sesuai dengan norma agama dan budaya masyarakat, serta persyaratan hukum dan peraturan.

K. PELAYANAN PASIEN TAHAP TERMINAL


1. Rumah sakit mendukung hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang penuh hormat dan kasih sayang pada akhir kehidupannya

2. Perhatian terhadap kenyamanan dan martabat pasien mengarahkan semua aspek pelayanan pada tahap akhir kehidupan

3. Semua staf harus menyadari kebutuhan unik pasien pada akhir kehidupannya yaitu meliputi pengobatan terhadap gejala primer dan sekunder, manajemen nyeri, respon terhadap aspek psikologis, sosial, emosional, agama dan budaya pasien dan keluarganya serta keterlibatannya dalam keputusan pelayanan.

L. ASESMEN PASIEN1. Semua pasien yang dilayani rumah sakit harus diidentifikasi kebutuhan pelayanannya melalui suatu proses

asesmen yang baku.2. Hanya mereka yang kompeten sesuai perizinan, undang-undang dan peraturan yang berlaku dan sertifikasi

dapat melakukan asesmen3. Asesmen awal medis dilaksanakan dalam 24 jam pertama sejak rawat inap atau lebih dini/cepat sesuai kondisi

pasien atau kebijakan rumah sakit.4. Asesmen awal keperawatan dilaksanakan dalam 24 jam pertama sejak rawat inap atau lebih cepat sesuai kondisi

pasien atau kebijakan rumah sakit.5. Asesmen awal medis yang dilakukan sebelum pasien di rawat inap, atau sebelum tindakan pada rawat jalan di

rumah sakit, tidak boleh lebih dari 30 hari, atau riwayat medis telah diperbaharui dan pemeriksaan fisik telah diulangi.

6. Untuk asesmen pasienkurang dari 30 hari, setiap perubahan kondisi pasien yang signifikan, sejak asesmen dilakukandicatat dalam rekam medis pasien pada saat masuk rawat inap di catatanterintegrasi.

7. Asesmen awal termasuk menentukan kebutuhan rencana pemulangan pasien (discharge)8. Semua pasien dilakukan asesmen ulang pada interval tertentu atas dasar kondisi dan pengobatan untuk

menetapkan respons terhadap pengobatan dan untuk merencanakan pengobatan atau untuk pemulangan pasien.

9. Data dan informasi ases menpasiendianalisis dan diintegrasikan.

M. MANAJEMEN OBAT1. Elektrolit konsentrat tidak berada di unit pelayanan pasien kecuali jika dibutuhkan secara klinis dan tindakan

diambil untuk mencegah pemberian yang tidak sengaja di area tersebut, bila diperkenankan sesuaidengankebijakanpenyimpananeletrolitkonsentrattinggi di unit pelayaanan yang telahditetapkan.

2. Elektrolit konsentrat yang disimpan di unit pelayanan pasien diberi label yang jelas dan disimpan dengan cara yang membatasi akses (restrict access).

N. MANAJEMEN NUTRISI1. Pasien di skrining untuk status gizi. 2. Respon pasien terhadap terapi gizi dimonitor.3. Makanan disiapkan dan disimpan dengan cara mengurangi risiko kontaminasi dan pembusukan.

4. Produk nutrisi enteral disimpan sesuai rekomendasi pabrik.5. Distribusi makanan secara tepat waktu, dan memenuhi permintaan khusus.

O. MANAJEMEN NYERI

1. Semua pasien rawat inap dan rawat jalan di skrining untuk rasa sakit dan dilakukan asesmen apabila ada rasa nyerinya.

2. Pasien dibantu dalam pengelolaan rasa nyeri secara efektif.3. Menyediakan pengelolaan nyeri sesuai pedoman dan protokol.4. Komunikasi dengan dan mendidik pasien dan keluarga tentang pengelolaan nyeri dan gejala dalam konteks

pribadi, budaya dan kepercayaan agama masing-masing.

RUMAH SAKIT CITAMACepat, Tepat, Akrab dan TuntasJl. Raya Pabuaran No.52 Bojonggede, Bogor – Jawa Barat 16922Telepon : 021-8798 4444 / 8798 5555, Fax. : 021-8798 6666, Email : [email protected]. SURGICAL SAFETY CHECLIST

1. Digunakan suatu tanda yang segera dikenali untuk identifikasi lokasi operasi dan melibatkan pasien dalam proses penandaan / pemberian tanda.

2. Menggunakan suatu checklist untuk melakukan verifikasi praoperasi tepat-lokasi, tepat-prosedur, dan tepat-pasien dan semua dokumen serta peralatan yang diperlukan tersedia, tepat/benar, dan fungsional.

3. Tim operasi yang lengkap menerapkan dan mencatat/mendokumentasikan prosedur “sebelum insisi / time-out” tepat sebelum dimulainya suatu prosedur / tindakan pembedahan.

Q. HAND HYGIENE 1. Semua staf harus mampu melakukan cuci tangan sesuai panduan yang berlaku.

Kegiatan cuci tangan harus diberlakukan bagi seluruh orang yang berada di lingkungan Rumah Sakit Citama, yaitu pasien,

petugas kesehatan, petugas non-kesehatan, dan pengunjung Rumah Sakit Citama

2. Kegiatan cuci tangan dilakukan dengan menggunakan prosedur cuci tangan berdasarkan metode ”Enam Langkah” yang mengacu pada referensi WHO.

3. Cuci tangan dapat dilakukan dengan menggunakan sabun antiseptik dengan air mengalir apabila tangan kotor atau ”handrub” berbasis alkohol yang mengandung bahan antiseptik klor heksidin apabila tangan terlihat bersih.

4. Cuci tangan harus dilakukan pada keadaan sebagai berikut sesuai dengan anjuran WHO (Five moments) :(1). Sebelum kontak dengan pasien(2). Sebelum melakukan tindakan asepsis(3). Sesudah tindakan beresiko terkena cairan tubuh pasien(4). Sesudah kontak dengan pasien(5). Sesudah kontak dengan lingkungan sekitar pasien

R. RISIKO JATUH1. Penerapan asesmen awal risiko pasien jatuh dan melakukan asesmen ulang terhadap pasien bila diindikasikan

terjadi perubahan kondisi atau pengobatan. 2. Langkah-langkah diterapkan untuk mengurangi risiko jatuh bagi mereka yang pada hasil asesmen dianggap

berisiko.3. Langkah-langkah dimonitor hasilnya, baik tentang keberhasilan pengurangan cedera akibat jatuh maupun

dampak yang berkaitan secara tidak disengaja.

S. DOKTER PENANGGUNGJAWAB PELAYANAN (DPJP)

1. Penetapan Dokter Penanggungjawab Pelayanan (DPJP) sepenuhnya hak pasien.2. DPJP di HCU / ICU adalah dokter spesialis anestesi, kecuali permintaan pasien.3. DPJP bertanggung jawab terhadap semua pelayanan kepada pasien.4. DPJP wajib melengkapi berkas rekam medis pasien.5. DPJP wajib memenuhi hak pasien.

T. KOMUNIKASI EFEKTIF

1. Perintah lisan dan yang melalui telepon ataupun hasil pemeriksaan dituliskan secara lengkap oleh penerima perintah atau hasil pemeriksaan tersebut.

2. Perintah lisan dan melalui telpon atau hasil pemeriksaan secara lengkap dibacakan kembali oleh penerima perintah atau hasil pemeriksaan tersebut.

3. Perintah atau hasil pemeriksaan dikonfirmasi oleh individu yang memberi perintah atau hasil pemeriksaan tersebut.


U. MANAJEMEN DI INSTALASI 1. Semua petugas instalasi wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.2. Penyediaan tenaga harus mengacu kepada pola ketenagaan3. Melaksanakan koordinasi dan evaluasi wajib dilaksanakan rapat rutin bulanan minimal satu bulan

sekali.4. Setiap bulan wajib membuat laporan.5. Peralatan di instalasi harus selalu dilakukan pemeliharaan dan kaliberasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

untuk menjamin semua peralatan tetap dalam kondisi yang baik dan siap pakai.6. Dalam melaksanakan tugasnya setiap petugas wajib mematuhi ketentuan dalam K3 (Keselamatan dan

Kesehatan Kerja)

V. PELAYANAN PASIEN RISIKO TINGGI1. Kasus Emergency

Identifikasi pasien kasus emergency atau berisiko tinggi terjadinya kasus emergency dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten

Tenagamedis yang bertugas ditempat dengan risiko terjadinya kasus emergency tinggi agar dilakukan pelatihan.

2. Pemberian Pelayanan Resusitasi Resusitasi dapat dilakukan seluruh unit rumahsakit Karyawan yang bertugas di semua unit rumah sakit agar dilatih untuk dapat melakukan resusitasi dasar. Resusitasi lanjut dilakukan oleh tim yang terlatih dengan nama“Blue team” dengan membawa alat-alat dan

obat resusitasi yang diperlukan.3. Asuhan Pasien yang menggunakan peralatan bantuan hidup dasar atau yang koma

Identifikasi kebutuhan pasien dengan peralatan bantuan hidup dasar atau yang koma dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten

Bila rumah sakit tidak mampu melakukan asuhan pasien agar diberitahukan kepada keluarga pasien dan dirujuk ketempat yang mampu melakukan asuhan pasien tersebut.

4. Asuhan Pasien dengan penyakit menular dan mereka yang daya tahannya diturunkan Identifikasi kebutuhan asuhan pasien dan resiko penularan akibat dari penyaki tatau akiba tobat-obatan yang

diberikan

Bila fasilitas tidak memungkinkan untuk melakukan asuhan pasien tersebut agar diberitahukan kepada pasien dan keluarga untuk dirujuk ketempat dengan fasilitas yang sesuai kebutuhan.

5. Mengarahkan Penggunaan Alat Penghalang (restraint) dan asuhan pasien yang diberi penghalang Identifikasi penggunaan alat penghalang dilakukan pada pasien yang tidak mengerti asuhan yang diberikan,

seperti pasien anak dan geriatri, pasien gelisah dan kesadaran menurun. Asuhan diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien.

6. Asuhan Pasien Usia Lanjut, mereka yang cacat, anak-anak dan populasi yang berisiko disiksa Identifikasi pasien dengan risiko disiksa, seperti pasien lanjut usia, cacat tubuh, cacat mental dan anak-anak Pelayanan pasien usia lanjut melibatkan multi disiplin ilmu dan tersedia dalam suatu tim asuhan

7. Mengarahkan asuhan pada pasien yang mendapatkemotherapi Rumah Sakit Citama– tidak memberikan pelayanan kemoterapi Untuk pelayanan kemoterapi, Rumah Sakit Citama – melakukan rujukan ke Pusat Rujukan Nasional

(RS Darmais).

W. PELAYANAN ASUHAN PASIEN


Pelayanan kedokteran dan keperawatan yang diberikan mengacu pada Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) SPM dan SPO sesuai dengan perundangundangan yang berlaku.

X. PELAYANAN PASIEN TERINTEGRASI1. Proses asuhan pasien bersifat dinamis dan melibatkan banyak praktisi pelayanan kesehatan dan

dapat melibatkan berbagai unit kerja dan pelayanan.2. Asuhan kepada pasien direncanakan dan ditulis di rekammedis3. Asuhan untuk setiap pasien direncanakan oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP), perawat dan

pemberi pelayanan kesehatan lain dalam waktu 24 jam sesudah pasien masuk rawati nap4. Rencana asuhan pasien harus bersifat individu dan berdasarkan data asesmen awal pasien5. Rencana asuhan dicatat dalam rekam medis dalam bentuk kemajuan terukur pencapaian sasaran6. Kemajuan yang diantisipasi dicatat atau direvisi sesuai kebutuhan , berdasarkan hasil asesmen ulang atas pasien

oleh praktisi pelayanan kesehatan7. Rencana asuhan untuk tiap pasien di review dan di verifikasi oleh DPJP dengan mencatat kemajuannya8. Asuhan yang diberikan kepada setiap pasien dicatat dalam rekam medis pasien oleh pemberi pelayanan.

Y. PELAYANAN PEMBERIAN DARAH DAN PRODUK DARAH

1. Setiap penggunaan dan pemberian darah dan atau produk darah harus berdasarkan atas permintaan dokter2. Pemberian darah dan atau produk darah harus selalu memperhatikan keselamatan pasien3. Darah dan atau produk darah yang diberikan kepada pasien harus dijamin bebas dari bibit penyakit yang dapat

menimbulkan penyakit yang dapat ditularkan melalui transfuse darah dan atau dari produk darah4. Setiap darah dan atau produk darah yang akan digunakan harus selalu dilakukan skrining ulang di Rumah Sakit

Citama– .Skrining yang dilakukan terhadap darah atau produk darah dari PMI meliputi pemeriksaan HbsAg, Anti HCV dan anti HIV.Apabila pasiendan atau keluarga menolak atau tidak bersedia untuk dilakukan skrining pemeriksaan HbsAg, Anti HCV dan anti HIV maka pasien dan atau keluarga menandatangani surat penolakan begitu pun pula sebaliknya jika menyetujui skrining ulang pemeriksaan HbsAg, Anti HCV dan anti HIV.

5. Jika pasien atau keluarga menolak untukdilakukan skrining ulang di Rumah Sakit Citama terhadap darah dan atau produk darah dari PMI, maka pasien dan keluarga harus memandatangani formulir penolakan pemeriksaan skrining ulang.

6. Sebelum melakukan pemberian darah dan atau produk darah (transfusi) pasien harus melakukan serangkaian pemeriksaan kelayakan.

7. Pada pelaksanaan pemberian darah dan atau produk darah harus dilakukan secara aman dan meminimalkan risiko transfusi.

8. Pemberian darah dan atau produk darah harus dicatat di dalam rekam medis.

Direktur,

Dr Yustitia MARS


Nomor : 369/U/DIR/RSC/V/2016

Hal : Undangan Sosialisasi Peraturan RS Citama

Kepada Yth,

Dokter Spesialis RS Citama

Bersama ini kami mengundang Para Dokter Spesialis untuk hadir pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 17 Mei 2016

Tempat : Ruang Pertemuan RS Citama

Jam : 14.00 s.d selesai

Demikian undangan ini disampaikan , atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima

kasih.


Bogor, 13 Mei 2016

Direktur RS Citama

dr. Yustitia, MARS

KEPUTUSAN DIREKTUR

NO : 301/SPT/DIR/RSC/IV/2016

TENTANG

PENUGASAN KERJA KLINIS PERAWAT


Menimbang : a. Bahwa telah dilakukan kredensial tenaga keperawatan untuk menilai kemampuan kerja klinis perawat dan menentukan penugasan kerja klinisnya di Rumah Sakit Citama sebagai upaya untuk menjaga keselamatan pasien di Rumah Sakit Citama.

b. Bahwa perlu diberikan penugasan klinis dalam melaksanakan tugas praktik keperawatan an NS.VERAWATI TARIGAN S.Kep di Rumah Sakit CITAMA, maka perlu dibuatkan Surat Keputusan.


Mengingat : 1. Undang-Undang No.38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan

2. Rekomendasi Kewenangan Klinis an. NS.VERAWATI TARIGAN, S.Kep dari komite keperawatan RS CITAMA

3. Kebijakan direksi Rumah Sakit CITAMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT CITAMA

TENTANG PENUGASAN KERJA KLINIS PERAWAT

Kesatu : Memberikan Penugasan Kerja Klinis Perawat kepada tenaga perawat tersebut dibawah ini :

a. Nama :b. Tempat, Tgl Lahir :c. Pendidikan :d. Unit Kerja :e. Kualifikasi :

Kedua : Rincia Kerja Klinis Perawat untuk tenaga perawat yang dimaksud dalam dictum pertama adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

Ketiga : Keputusan ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 01 April 2016

Direktur

Rumah Sakit Citama

Dr.Yustitia, MARS

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT CITAMA

NOMOR : 645 / SK / DIR / RSC / X / 2015TENTANG

POKJA HAK PASIEN DAN KELUARGAMenimbang : 1. Bahwa Hak pasien dan keluarga merupakan elemen dasar dari semua

kontak di rumah sakit, stafnya, serta pasien dan keluarganya.2. Bahwa Rumah sakit menggunakan pola kerjasama dalam menyusun

kebijakan dan prosedur dan bila mungkin, mengikutsertakan pasien dan keluarga dalam proses

3. Bahwa perlu ada kebijakan dan prosedur ditetapkan dan dilaksanakan untuk menjamin bahwa semua staf mengetahui dan memberi respon terhadap isu hak pasien dan keluarga, ketika mereka melayani pasien

4. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan Direktur sebagai penetapan dan pengesahan

Mengingat : 1. Undang – undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan2. Undang – undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit3. Peraturan Ketua Eksekutif Komisi Akreditasi Rumah Sakit nomor:

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 012 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit 1666/KARS/X/2014 Tentang Penetapan Status Akreditasi


Rumah Sakit.4. Surat Keputusan Tim Akreditasi RS Citama Nomor Rev 632 /

SK/dir/RSC/X/ 2015

Menetapkan :MEMUTUSKAN

1. Terhitung Mulai Tanggal 21 Oktober 2015 nama-nama tersebut dibawah ini diangkat sebagai tim POKJA Hak Pasien dan Keluarga RS Citama.

2. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan

Ditetapkan di : BogorPada tanggal : 21 Oktober 2015

Direktur Rumah Sakit Citama

dr. Yustitia, MARS

Lampiran SK DIR / RSC / NO 645 / X / 2015

NO NAMA JABATAN KETERANGAN

1 Dr. YessI OctaviantI Ketua

2 Ajeng Restu Hidayah Sekretaris

3 Dr. Iqlak Muluk Anggota

4 Verawaty Tarigan SKep.Ners Anggota

5 Asni Mahini Amd Anggota

5 Ratna Sari Purba Amd Anggota


6 Kentja Theresia Amd Anggota

7 Melva Amd Anggota

8 Sri Dewi Amd Anggota

9 Erna Wahyuningsih SE Anggota

10 Sabar Halomoan Saragih Anggota

11 Dr. lasmaria Anggota

RS CITAMA

DIREKTUR

Dr. Yustitia MARS


NOMOR : 213 / SK / DIR / RSC / X /2015TENTANG

POKJA PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN INFEKSIMenimbang : 1. Bahwa perlu ada individu mengawasi seluruh kegiatan pencegahan

dan pengendalian infeksi. Individu tersebut kompeten dalam praktek pencegahan dan pengendalian infeksi yang diperolehnya melalui pendidikan, pelatihan, pengalaman atau sertifikasi

2. Ada penetapan mekanisme koordinasi untuk seluruh kegiatan pencegahan dan pengendalian infeksi yang melibatkan dokter,


perawat dan tenaga lainnya sesuai ukuran dan kompleksitas rumah sakit

3. Ada penetapan mekanisme koordinasi untuk seluruh kegiatan pencegahan dan pengendalian infeksi yang melibatkan dokter, perawat dan tenaga lainnya sesuai ukuran dan kompleksitas rumah sakit


Mengingat : 1. Undang – undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan2. Undang – undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit3. Peraturan Ketua Eksekutif Komisi Akreditasi Rumah Sakit

nomor:1666/KARS/X/2014 Tentang Penetapan Status Akreditasi Rumah Sakit

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 012 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit

5. Surat Keputusan Tim Akreditasi RS Citama Nomor Rev 632 / SK/dir/RSC/X/ 2015


1. 1.Terhitung Mulai Tanggal 29 Oktober 2015 nama-nama tersebut dibawah ini diangkat sebagai tim POKJA Pencegahan dan Perlindungan Infeksi RS Citama

2. .Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.




dr. Yustitia, MARS



1 Rudy Rudolf Pongoh Amd Ketua



3 Dr. Christian Bernard Anggota


5 Melva Amd Anggota



7 Isbethy Amd Anggota


9 Hendrik Amd Anggota

10 Nur Siti Maryam Anggota

11 Lailatul Fitria S Apt Anggota

12 Laila Trisna Amd Anggota

13 Nina Amd Anggota

14 Erlina Surbakti SE Anggota

RS CITAMA

DIREKTUR

Dr. Yustitia MARS


NOMOR : 675 / SK / DIR / RSC / X / 2015TENTANG


POKJA KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN STAF

Menimbang : 1. Bahwa Rumah sakit perlu mematuhi peraturan perundangan yang berlaku yang menetapkan tingkat pendidikan, ketrampilan, atau persyaratan lainnya bagi staf atau dalam menetapkan jumlah staf atau perpaduan staf bagi rumah

2. Bahwa Tanggung jawab setiap staf dideskripsikan/ditetapkan dalam uraian tugas yang mutakhir

3. Pimpinan rumah sakit mengembangkan dan mengimplementasikan proses untuk rekruitmen, evaluasi dan penetapan staf serta prosedur terkait lainnya yang ditetapkan oleh rumah sakit


Mengingat : 1. 1.Undang – undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan2. Undang – undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit3. Peraturan Ketua Eksekutif Komisi Akreditasi Rumah Sakit nomor:

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 012 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit 1666/KARS/X/2014 Tentang Penetapan Status Akreditasi Rumah Sakit.



1. Terhitung Mulai Tanggal 28 Oktober 2015 nama-nama tersebut dibawah ini diangkat sebagai tim POKJA Kualifikasi Pendidikan dan Staf RS Citama.





dr. Yustitia, MARS

Lampiran SK DIR / RSC / NO : 675 / X / 2015



1 David Sitiyo SH Ketua


3 Dr. Iklaq Muluk Anggota

4 Dr. Yessy Octavianty Anggota

5 Drs. Murdho Suwardjoko MKes Anggota

5 Erlina Surbakti SE Anggota

6 Erna Wahyuningsih SE Anggota

7 Dr.Alice Stevani Mukowati Anggota

8 Dr. Marisi Sihaloho Anggota

9 Rudy Rudolf Amd Anggota

10 Verawaty Tarigan SKep NERS Anggota

11 Dr. Hardiyanto Wongso Anggota

RS CITAMA

DIREKTUR

Dr. Yustitia MARS



NOMOR : 214 / SK / DIR / RSC / X /2015TENTANG

POKJA SASARAN KESELAMATAN PASIEN RUMAH SAKITMenimbang : 1. Bahwa Rumah sakit perlu mengembangkan pendekatan untuk

memperbaiki / meningkatkan ketelitian identifikasi pasien .2. Bahwa Rumah sakit mengembangkan pendekatan untuk

meningkatkan efektivitas komunikasi antar para pemberi layanan.3. Bahwa Rumah sakit mengembangkan suatu pendekatan untuk

memperbaiki / meningkatkan keamanan obat-obat yang perlu diwaspadai (high-alert)

4. Bahwa Rumah sakit mengembangkan suatu pendekatan untuk memperbaiki / meningkatkan keamanan obat-obat yang perlu diwaspadai (high-alert)


Mengingat : 1. Undang – undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan2. Undang – undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit3. Peraturan Ketua Eksekutif Komisi Akreditasi Rumah Sakit nomor:

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 012 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit 1666/KARS/X/2014 Tentang Penetapan Status Akreditasi Rumah Sakit



1. Terhitung Mulai Tanggal 29 Oktober 2015 nama-nama tersebut dibawah ini diangkat sebagai tim POKJA Sasaran Keselamatan Pasien RS Citama.





dr. Yustitia




1 Dr. Elizabeth Ketua


3 Dr. Iqlak Muluk Anggota

4 Verawaty Tarigan SKep.Ners Anggota




7 Melva Amd Anggota


9 Sortalina Haloho Anggota

10 Lailatul Fitria SApt Anggota

11Hendrik Amd Anggota

12 Nursiti Maryam Amd Anggota

13 Laila Trisna Amd Anggota

14 July Sandy Kelana Amd Anggota

RS CITAMA

DIREKTUR

Dr. Yustitia MARS


KEBIJAKAN PENINGKATAN KELAS PERAWATAN PASIEN JKN

CITAMA

1. Peserta JKN kelas III Mandiri dapat meningkatkan kelas perawatan.

2. Untuk pasien yang melakukan pindah kelas perawatan atas permintaan sendiri dalam satu episode

perawatan hanya diperbolehkan untuk satu kali pindah kelas perawatan dan tidak bisa turun kembali

ke kelas rawatan hak semula.

3. Khusus bagi pasien yang meningkatkan kelas perawatan (kecuali peserta PBI Jaminan Kesehatan)

sampai dengan kelas I, maka diberlakukan urun biaya selisih tarif INA-CBGs kelas ruang perawatan

yang dipilih dengan tarif INA-CBGs yang menjadi haknya.

4. Jika naik ke kelas perawatan VIP dan I Utama, maka diberlakukan urun biaya sebesar selisih tarif

VIP/ I Utama lokal dengan tarif INA-CBGs kelas perawatan yang menjadi haknya.

5. Apabila kelas sesuai hak peserta penuh dan kelas satu tingkat diatasnya penuh, peserta dapat dirawat

di kelas satu tingkat lebih rendah paling lama 3 (tiga) hari dan kemudian dikembalikan ke kelas

perawatan sesuai dengan haknya.

6. Bila semua kelas perawatan di rumah sakit tersebut penuh maka rumah sakit dapat menawarkan

untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan yang setara dengan difasilitasi oleh FKRTL yang merujuk dan

berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan.

7. Rumah sakit harus memberikan informasi mengenai biaya yang harus dibayarkan akibat dengan

peningkatan kelas perawatan.

8. Dalam hal peserta JKN (kecuali peserta PBI) menginginkan kenaikan kelas perawatan atas

permintaan sendiri, peserta atau anggota keluarga harus menanda tangani surat pernyataan tertulis

dan selisih biaya menjadi tanggung jawab peserta.

9. Pasien JKN di IGD dengan indikasi ICU / HCU dirujuk, kecuali ada surat permohonan,maka berlaku

umum sampai pasien pulang.

10. Pasien JKN yang sudah dirawat dan membutuhkan perawatan ICU / HCU agar dirujuk.Bila ada

penolakan, pasien / keluarga membuat permohonan ,dan berlaku umum. Bila pasien turun ke

perawatan biasa ,diberlakukan sesuai ketentuan BPJS.

Bogor, 10 Mai 2016

Direktur

dr. Yustitia MARS



NOMOR : 303 /SK/DIR / RSC / IV / 2016TENTANG

PEMBERLAKUAN PERATURAN RS CITAMA Menimbang : 1. Peraturan Yayasan Citama Raya Tentang Pedoman Pola Tata

Kelola Rumah Sakit Citama Tahun 2014.2. Peraturan Umum Perusahaan RS CITAMA Tahun 2015 - 20173. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan Direktur

sebagai penetapan dan pengesahan pemberlakuan peraturan RS Citama

Mengingat : 1. Undang – Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit2. Undang – Undang No. 36 tahun 2009 tentang Rumah Sakit3. Undang – Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan.

Menetapkan : MEMUTUSKAN

1. Pemberlakuan Peraturan RS Citama terhitung mulai tanggal 20 April 2016


Ditetapkan di : BogorPada tanggal : 20 April 2016


dr. Yustitia, MARS


Lampiran SK NOMOR : 303 /SK/DIR / RSC / IV / 2016

PERATURAN RS CITAMA

1. Semua karyawan RS Citama wajib menaati peraturan yang diberlakukan di RS

Citama baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

2. Semua karyawan RS Citama harus mengetahui sistim kerja dan standar kompetensi

kerja di RS Citama.

3. Semua karyawan RS Citama harus memahami visi, misi, dan moto serta salam

internal dan eksternal.

4. Semua karyawan RS Citama harus memahami uraian tugas (job description) dan

penilain kinerja hariannya.

5. Semua karyawan harus memiliki dan mengisi buku kerja harian yang dinilai oleh

orang yang ditunjuk oleh manajemen untuk itu.

6. Setiap karyawan RS Citama harus menjaga nama baik RS Citama baik di dalam

lingkungan RS maupun di luar lingkungan RS.

7. Setiap karyawan RS Citama harus melaporkan sesuatu hal yang tidak baik di RS

Citama kepada kepala unit yang berhubungan dengan itu atau atasan yang lebih

tinggi.

8. Setiap karyawan RS Citama harus saling mengingatkan dan saling menolong dalam

memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen.

9. Setiap karyawan RS Citama harus memberikan salam kepada setiap konsumen yang

ada pada saat baru tiba di RS dan pada saat memberikan komunikasi / pelayanan.

10.Setiap karyawan RS Citama harus berusaha untuk meningkatkan kemampuan atau

kapabilitas dirinya melalui pelatihan yang dibuat oleh manajemen baik yang

dilaksanakan internal maupun eksternal.

11.Setiap karyawan RS Citama harus ikut membayar pajak pendapatannya sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan


12.Setiap karyawan RS Citama yang meninggalkan tempat kerja selama jam

dinasnya, wajib melaporkan dan minta izin dari manajer atasannya.

Apabila tidak ada persetujuan atasan maka dianggap bolos / alpa.

13.Setiap karyawan RS Citama yang karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian RS

Citama, harus mengganti kerugian tersebut.

14.Setiap karyawan RS Citama harus memahami dan mengikuti sistim kerja di unitnya

masing-masing.

15.Setiap karyawan RS Citama harus mengikuti jadwal-jadwal rapat dan pertemuan

yang ditetapkan oleh manajemen.

16.Setiap karyawan RS Citama harus menata dan merapikan serta menyimpan bahan

dan peralatan RS Citama yang dipergunakan dalam bekerja.

17.Setiap karyawan RS Citama harus hadir dan pulang tepat waktu dan tercatat dalam

absensi sistim finger print danyang tidak mengabsensi dianggap absen atau bolos

dari kerja.

18.Setiap karyawan RS Citama yang meminjam atau meminjamkan atau

mengembalikan sesuatu alat atau bahan kepada kepada pihak lain harus membuat

berita acara secara tertulis.

19.Setiap karyawan RS Citama harus berada di unit tempat kerjanya selama jam kerja

kecuali saat ishoma.

20.Setiap karyawan RS Citama harus menjadi konsultan penolong (guide) bagi

konsumen RS Citama yang ada

21.Setiap karyawan bersedia mengikuti penempatan dan mutasi di unit kerja RS Citama

sesuai dengan kebutuhan RS Citama.

22.Setiap karyawan Tetap RS Citama tidak boleh bekerja diinstansi lain kecuali dokter

spesialis yang sudah dibicarakan sebelumnya.

23.Setiap karyawan tidak boleh membicarakan masalah dan keluhan tentang RS Citama

di media sosial, apabila melakukan akan dikenai sanksi skors bekerja sesuai

keputusan manajemen RS Citama.

24.Setiap karyawan RS Citama dan RS Citama yang sudah mengikat kontrak tidak

boleh memutus kontrak secara sepihak.


25.Apabila karyawan kontrak memutus kontrak secara sepihak maka

karyawan harus membayar sejumlah uang berupa gaji pokok yang

pernah diterima selama kontrak berlangsung.

26.Apabila RS Citama memutus kontrak secara sepihak maka RS Citama harus

membayar kepada karyawan sejumlah uang ,berupa gaji pokok selama sisa kontrak

berlangsung.

27.Apabila RS Citama memutus hubungan kerja karyawan tetap secara sepihak, maka

RS Citama harus membayar sejumlah pesangon sesuai ketentuan yang ditetapkan

oleh RS Citama dan Peraturan Pemerintah.

28.Apabila Karyawan tetap memutus hubungan kerja secara sepihak dengan RS

Citama, maka karyawan tersebut harus membayar ganti rugi sebesar pesangon yang

diterima jika di PHK dari RS Citama.

29.Setiap karyawan RS Citama dilarang memiliki / bekerja dengan usaha sejenis

diwilayah kerja Rumah Sakit.

Bogor 20 April 2016

Direktur

RS CITAMA

Dr. Yustitia MARS

SURAT EDARAN

Nomor : / DIR / ED / RSC / IV / 2016


Perihal : Tentang Pelayanan Pasien BPJS

Kepada Yth :

Manager Umum & Keu,Manajer Pelayanan dan Penunjang Medis,Manajer Keperawatan

RS Citama

Berdasarkan PerPres No. 28 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12

Tahun 2013 Ttentang Jaminan Kesehatan , dan pertemuan dengan Pihak BPJS Bogor pada hari Kamis tanggal

14 April 2016, bersama ini disampaikan ketentuan pelayanan pasien JKN sebagai berikut , bahwa Pasien

dengan hak kelas III Mandiri, dapat naik kelas perawatan.

Terlampir kebijakan tentang peningkatan kelas perawatan .Demikian surat edaran ini untuk diketahui

dan ditindak lanjuti.

Jakarta, 18 April 2016

Direktur

dr. Yustitia MARS

KEBIJAKAN PENINGKATAN KELAS PERAWATAN PASIEN JKN CITAMA

RUMAH SAKIT CITAMACepat, Tepat, Akrab dan TuntasJl. Raya Pabuaran No.52 Bojonggede, Bogor – Jawa Barat 16922Telepon : 021-8798 4444 / 8798 5555, Fax. : 021-8798 6666, Email : [email protected]. Peserta JKN kelas III Mandiri dapat meningkatkan kelas perawatan.

12. Untuk pasien yang melakukan pindah kelas perawatan atas permintaan sendiri dalam satu

episode perawatan hanya diperbolehkan untuk satu kali pindah kelas perawatan dan tidak

bisa turun kembali ke kelas rawatan hak semula.

13. Khusus bagi pasien yang meningkatkan kelas perawatan (kecuali peserta PBI Jaminan

Kesehatan) sampai dengan kelas I, maka diberlakukan urun biaya selisih tarif INA-CBGs

kelas ruang perawatan yang dipilih dengan tarif INA-CBGs yang menjadi haknya.

14. Jika naik ke kelas perawatan VIP dan I Utama, maka diberlakukan urun biaya sebesar

selisih tarif VIP/ I Utama lokal dengan tarif INA-CBGs kelas perawatan yang menjadi

haknya.

15. Apabila kelas sesuai hak peserta penuh dan kelas satu tingkat diatasnya penuh, peserta dapat

dirawat di kelas satu tingkat lebih rendah paling lama 3 (tiga) hari dan kemudian

dikembalikan ke kelas perawatan sesuai dengan haknya.

16. Bila semua kelas perawatan di rumah sakit tersebut penuh maka rumah sakit dapat

menawarkan untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan yang setara dengan difasilitasi oleh

FKRTL yang merujuk dan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan.

17. Rumah sakit harus memberikan informasi mengenai biaya yang harus dibayarkan akibat

dengan peningkatan kelas perawatan.

18. Dalam hal peserta JKN (kecuali peserta PBI) menginginkan kenaikan kelas perawatan atas

permintaan sendiri, peserta atau anggota keluarga harus menanda tangani surat pernyataan

tertulis dan selisih biaya menjadi tanggung jawab peserta.

Direktur

dr. Yustitia MARS

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT CITAMANOMOR : /SK/DIR/RSC/IV/2016

TENTANG PEMBERLAKUAN TATA NASKAH RUMAH SAKIT CITAMA


Menimbang : 5. Bahwa perlu adanya panduan tata naskah untuk tertib administrasi Rumah Sakit Citama.

6. Bahwa Standard Prosedur Operasional ( SPO ) perlu dibuat sesuai format dan penomoran , sesuai Panduan Penyusunan Dokumen Akreditasi ,Komisi

7. Akreditasi Rumah Sakit Tahun 2012.8. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan Direktur sebagai penetapan

dan pengesahan

Mengingat : 5. Undang – undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit6. Permenkes no. 012 Tahun 2012 Tentang Akreditasi.7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/MENKES//SK/XII/1999 tentang

Standar Pelayanan Rumah Sakit

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

3. Pemberlakuan tata naskah untuk penomoran Standard Prosedur Operasional Rumah Sakit Citama terhitung tanggal 11 April 2016.

4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : BogorPada tanggal : 11 April 2016


Dr. Yustitia MARS

SURAT EDARAN 413/SE/DIR/RSC/VI/2016


Lampiran : 1 Lembar

Bogor,11 Juni 2016

Perihal : Catatan Terintegrasi

Kepada Yth

Dr. Spesialis, Dr. Umum dan Perawat/ Bidan

RS Citama

Dengan hormat,

Sehubungan dengan persiapan akreditasi RS CITAMA, dengan ini kami

memberitahukan sudah tersedia catatan terintegrasi yang selanjutnya dipergunakan untuk

menulis SOAP pasien rawat inap oleh dokter maupun oleh perawat/bidan yang akan dimulai

pada tanggal 13 Juni 2016.

Demikian edaran ini disampaikan untuk ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya

diucapkan terimakasih.


( dr. Yustitia, MARS )

SURAT EDARAN782/SE/DIR/RSC/III/2016

Lampiran : - Bogor, 18 April 2016

Perihal : Obat Ceftriaxone Kosong

RUMAH SAKIT CITAMACepat, Tepat, Akrab dan TuntasJl. Raya Pabuaran No.52 Bojonggede, Bogor – Jawa Barat 16922Telepon : 021-8798 4444 / 8798 5555, Fax. : 021-8798 6666, Email : [email protected] Yth

Dr. Spesialis, Dr. Umum

RS Citama

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kekosongan obat ceftriaxone, dengan ini kami menghimbau

kepada sejawat dokter spesialis dan dokter umum untuk dapat menggunakan antibiotik lain

yang tersedia .



Direktur

Rumah Sakit Citama



Lampiran : - Bogor,19 April 2016

Perihal : Surat Persetujuan Anestesi

Kepada Yth


Dr. Spesialis Anestesi, Dr. Umum dan Perawat/ Bidan dan Bagian Keuangan

RS Citama

Dengan hormat,

Sehubungan dengan persiapan akreditasi KARS 2012 RS CITAMA, dengan ini kami

menghimbau kepada sejawat dokter spesialis Anestesi untuk memberikan penjelasan

persetujuan anestesi kepada pasien sebelum dilakukan tindakan anestesi di ruang perawatan

(umum dan asuransi), namun untuk pasien BPJS dilakukan di kamar bedah.



Direktur

Rumah Sakit Citama


SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT CITAMANOMOR : /SK/DIR /RSC/IV/2016

TENTANG PEMBERLAKUAN MANAJER ON DUTY UNTUK SUPERVISOR RS CITAMA


Menimbang : 4. Peraturan Yayasan Citama Raya Tentang Pedoman Pola Tata Kelola Rumah Sakit Citama Tahun 2014.

5. Peraturan Umum Perusahaan RS CITAMA Tahun 2015 - 20176. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan Direktur sebagai

penetapan dan pengesahan pemberlakuan Manajer On Duty Untuk Supervisor RS Citama.

Mengingat : 8. Undang – undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit9. Peraturan Yayasan Citama Raya Nomor 01/Per/YCR/VIII/2014 tentang

Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Citama Kabupaten Bogor


1. Pemberlakuan Manajer On Duty untuk Supervisor terhitung mulai tanggal 10 April 2016.

2. Tugas Manajer On Duty dilaksanakan pada saat hari libur , mengisi shift pagi tugas Manajer On Duty.

3. Untuk tugas Supervisor akan mendapatkan insentif lembur dan tunjangan transport dan makan.

4. Tidak ada lepas libur setelah bertugas sebagai Manajer On Duty.5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan

diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BogorPada tanggal : 06 April 2016Direktur Rumah Sakit Citama

dr. Yustitia, MARS

SURAT EDARAN No /DIR/RSC/IV/2016

RUMAH SAKIT CITAMACepat, Tepat, Akrab dan TuntasJl. Raya Pabuaran No.52 Bojonggede, Bogor – Jawa Barat 16922Telepon : 021-8798 4444 / 8798 5555, Fax. : 021-8798 6666, Email : [email protected] Yth :

Dokter Instalasi Gawat Darurat RS Citama

Sehubungan dengan evaluasi pelayanan dan pembiayan Pasien BPJS, dan untuk

meningkatkan efiseinsi dan efektifitas pelayanan di instalasi gawat darurat,, bersama ini

diberitahukan bahwa untuk tindakan observasi pada pelayanan BPJS sudah termasuk dalam

paket pemeriksaan ( tidak ada jasa medis untuk tindakan observasi pasien BPJS).

Demikian pemberitahuan ini untuk diketahui dan dilaksanakan.

Bogor, 1 April 2016

dr. Yustitia, MARS

Direktur RS Citama

SURAT PERNYATAAN


Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Alamat

No KTP

Dengan ini menyatakan sudah mendapatkan penjelasan tentang rencana pengobatan untuk :

Nama :

Umur:

No RM

Yang mana kami sudah memaklumi bahwa kami bersedia membayar biaya di luar paket pengobatan apabila dibutuhkan.

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT CITAMANOMOR : 1 /SK/DIR/RSC/III/2016


TENTANGPENGELOLAAN KAMAR BEDAH ( OK )

Menimbang : 9. Bahwa profesionalisme staf medis perlu ditingkatkan untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan dan melindungi keselamatan pasien

10.Bahwa perlu mewujudkan pelaksanaan pelayanan di Instalasi Bedah yang berfokus pada keselamatan pasien.

11.Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan Direktur sebagai penetapan dan pengesahan

Mengingat : 10.Undang – undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan11.Undang – undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit12.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/MENKES//SK/XII/1999 tentang

Standar Pelayanan Rumah Sakit13. Peraturan Yayasan Citama Raya Nomor 01/Per/YCR/VIII/2015 tentang

Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Citama Kabupaten Bogor


5. Terhitung Mulai Tanggal 04 Februari 2016 untuk pengelolaan Kamar Bedah dibawah tanggung jawab Manajer Pelayanan Medis



Ditetapkan di : BogorPada tanggal : 04 Februari 2016Direktur Rumah Sakit Citama

dr. Yustitia, MARS

SURAT EDARAN 428/SE/DIR/RSC/III/2016

RUMAH SAKIT CITAMACepat, Tepat, Akrab dan TuntasJl. Raya Pabuaran No.52 Bojonggede, Bogor – Jawa Barat 16922Telepon : 021-8798 4444 / 8798 5555, Fax. : 021-8798 6666, Email : [email protected], 16 Juni 2016

Perihal : Penutupan Kamar Bedah Sementara

Kepada Yth

Dr. Spesialis, Dr. Umum, Seluruh Unit Pelayanan

RS Citama

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pemeriksaan swab di kamar bedah,maka pelayanan di kamar

bedah untuk hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 dan hari Senin tanggal 20 Juni 2016 pagi hari

sementara waktu tidak dapat dilakukan.



Direktur

Rumah Sakit Citama



TARIF DAN JASA MEDIS DOKTER ANAK PAKET BPJS

NO TINDAKAN TARIF KELAS 1

JASA TARIF KELAS 2

JASA TARIF KELAS 3

JASA

RESUSITASI BAYI 332,750 266,200 302,500 242,000 275,000 220,000

Direktur

Rumah Sakit Citama



No : …./SP/UM/RSC/III/2015 Bogor, 24

Maret 2105

Perihal : Tanggal penggajian dokter Kepada Yth

dr ……………………….

Di tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan perubahan skema penggajian yang baru terhitung 1 Maret 2015, maka berlaku

sistem penggajian dokter sebagai berikut :

1. Untuk gaji tetap akan ditransfer pada akhir bulan sesuai dengan yang berlaku pada karyawan.

2. Perhitungan jasa tindakan dokter umum dan spesialis terhitung tanggal 1 (awal bulan) sampai

dengan akhir bulan berjalan sesuai dengan tanggal di bulan tersebut (30 atau 31).

3. Rekapan gaji dokter wajib dilaporkan di tanggal 1 bulan berikutnya.

4. Jasa tindakan dokter akan diberikan ( ditransfer ) di tanggal 3.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


drg. Muhammad Hasan, MARSNIK. 0814458


SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 426/SK/DIR/RSC/VII-Re v isi/2015

Tentang

Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Rumah Sakit Citama

Direktur Rumah Sakit

Menimbang : 1. Bahwa untuk mendukung terwujudnya pelayanan cepat, tepat, akrab dan tuntas di rumah sakit Citama yang optimal dan menjamin keselamatan pasien perlu ditetapkan kebijakan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP)

2. Bahwa untuk mencapai tujuan pada butir (a) perlu ditetapkan melalui surat keputusan Direktur

Mengingat : 1. Undang-undang No.29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran

2. Undang-undang RI no.36 tahun 2009 tentang kesehatan

3. Undang-undang No.44 tahun 2009 tentang tenaga Rumah sakit

4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

5. SK Direktur RS Citama No.134/SK/DIR/RSC/II/2015 tentang Standard Pelayanan Minimal Rumah Sakit

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : 1. Setiap pasien di Rumah Sakit Citama berhak mendapatkan pelayanan dari seorang DPJP

2. Setiap pasien di Rumah Sakit Citama yang dilayani oleh satu orang dokter, maka dokter tersebut adalah DPJP


3. Setiap pasien di Rumah Sakit Citama yang dilayani lebih dari seorang dokter dengan spesialisasi berbeda maka DPJPnya lebih dari satu orang dokter, dan dokter yang menangani kasus utama menjadi DPJP utama

Kedua : Daftar nama DPJP di Rumah Sakit Citama sebagaimana lampiran surat keputusan ini

Ketiga : Tugas DPJP dan pola operasional diuraikan dalam buku pedoman yang terlampir, antara lain (1) melaksanakan asuhan medis, (2) memberi informasi kepada pasien tentang hak dan kewajibannya, (3) menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan pasien

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, bila dikemudian hari diketemukan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 15 Maret 2016

Dr.Yustitia, MARS



LAMPIRAN SK DIREKTUR RS CITAMA

Nomor : 426/SK/DIR/RSC/VII/2015 Tentang Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Rumah Sakit Citama

NO

Nama DPJP

1. Dr. Melvin Togatorop, Sp.B DPJP Bedah

2. Dr. Andrew Jackson Yang, Sp.B DPJP Bedah

3. Dr. Fodriastiko, Sp.P DPJP Paru

4. Dr. Benry P Simbolon, Sp.A DPJP Anak

5. Dr. Saloma Clementina Saing, Sp.A DPJP Anak

6. Dr. Ady Bhakti Ginandjar, Sp.OG DPJP Obstetri dan Ginekologi

7. Dr. Edwin Perdana, Sp.OG DPJP Obstetri dan Ginekologi

8. Dr. Divi, Sp.OG DPJP Obstetri dan Ginekologi

9. Dr. Damson, Sp.S DPJP Syaraf

10. Dr. Edward, Sp.S DPJP Syaraf

11. Dr. Rifky Sulaeman, Sp.An DPJP Anastesi

12. Dr. Andi, Sp.An DPJP Anastesi

13. Dr. Bernard A.S Dakhi, SP.PD DPJP Penyakit Dalam

14. Dr. Khairiyah Djarot, Sp.PD DPJP Penyakit Dalam

15. Dr. Bambang, Sp.PD DPJP Penyakit Dalam


16. Dr. Tiara Sp, THT DPJP THT

BUKU PEDOMAN OPERASIONAL DPJP

Pendahuluan :

Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Dalam melaksanakan fungsinya rumah sakit harus pula mengendalikan atau meminimalkan resiko baik klinis maupun non klinis yang mungkin terjadi selama proses pelayanan kesehatan berlangsung, sehingga terlaksana pelayanan yang aman bagi pasien. Oleh karena itu, keselamatan pasien di rumah sakit merupakan prioritas utama dalam semua bentuk kegiatan di rumah sakit. Untuk mencapai kondisi pelayanan yang efektif, efisien dan aman bagi pasien itu diperlukan komitmen dan tanggung jawab yang tinggi dari seluruh personil pemberi pelayanan di rumah sakit sesuai dengan kompetensi dan wewenangnya.

Selanjutnya kerjasama tim merupakan prasyarat untuk mencapai tujuan tersebut, dan dilengkapi dengan komunikasi yang baik. Serta tidak dapat dipungkiri bahwa peranan dokter sangat besar dan sentral dalam menjaga keselamatan pasien, karena semua proses pelayanan berawal dan ditentukan oleh dokter. Sebagai instrument monitoring dan evaluasi maka tidak kalah pentingnya faktor catatan medis yang lengkap dan baik, dimana semua proses pelayanan terhadap pasien direkam secara real time dan akurat. Sehingga apabila terjadi sengketa medis rekam medis ini benar benar dapat menjadi alat bukti bagi rumah sakit bahwa pelayanan telah dijalankan dengan benar dan sesuai prosedur, atau kalau terjadi sebaliknya dapat pula berfungsi sebagai masukan untuk memperbaiki prosaes pelayanan yang ada.

Maksud dan Tujuan :

Buku pedoman ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan dari kebijakan direktur tentang dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP), yang menjelaskan tata cara operasional dari konsep dan kebijakan DPJP di RS Citama.

Tujuan Umum


Tercapainya mutu pelayanan yang baik disemua lini pelayanan dengan mencegah dan meminimalisasi kejadian tidak diharapkan ( KTD) dan kejadian nyaris celaka (KNC) serta meningkatnya kepuasan pasien terhadap rumah sakit.

Tujuan Khusus

1. Adanya pedoman bagi seluruh staf rumah sakit (baik medis, keperawatan, maupun penunjang) dalam menerapkan pola operasional DPJP, sehingga terjadi persamaan pengertian, keseragaman dalam pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan.

2. Pengelolaan asuhan medis pasien oleh DPJP terlaksana dengan baik sesuai kebijakan dan SPM, SOP dan standar keselamatan pasien yang ditetapkan oleh Kemenkes dan Komisi Nasional keselamatan pasien.

Ruang Lingkup

Pedoman ini berlaku pada semua lini pelayanan rumah sakit yang meliputi: IGD, Rawat Jalan, Ruang Perawatan, Ruang tindakan (OK dan VK) dan sarana penunjang medis.

Definisi :

1. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP): adalah dokter yang bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan asuhan medis seorang pasien di RS Citama (apabila pasien hanya perlu asuhan medis dari 1 orang dokter).

2. DPJP Utama: adalah dokter koordinator yang memimpin proses pengelolaan asuhan medis bagi pasien yang harus dirawat bersama oleh lebih dari 1 orang dokter.

3. DPJP Tambahan: adalah dokter yang ikut memberikan asuhan medis pada seorang pasien, yang oleh karena kompleksitas penyakitnya memerlukan perawatan bersama oleh lebih dari 1 orang dokter.

Hak dan Kewajiban DPJP :

Hak DPJP :

1. Mengelola asuhan medis seorang pasien secara mandiri dan otonom, yang mengaku pada standar pelayanan medis rumah sakit, secara komprehensif mulai dari diagnosa, terapi, tindal lanjut sampai rehabilitasi.


2. Melakukan konsultasi dengan disiplin ilmu lain yang dianggap perlu untuk meminta pendapat atau perawatan bersama demi kesembuhan pasien.

Kewajiban DPJP :

1. Membuat rencana pelayanan pasien dalam berkas rekam medis yang memuat segala aspek asuhan medis yang akan dilakukan, termasuk konsultasi, rehabilitasi dll.

2. Memberikan penjelasan secara rinci kepada pasien dan keluarga tentang rencana dan hasil pelayanan baik tentang pengobatan, prosedur maupun kemungkinan hasil yang tidak diharapkan.

3. Memberikan pendidikan/edukasi kepada pasien tentang kewajibannya terhadap dokter dan rumah sakit, yang dicatat dalam berkas rekam medis.

4. DPJP berkewajiban memberikan kesempatan kepada pasien atau keluarganya untuk bertanya atas hal-hal yang tidak/belum dimengerti.

Hak dan Kewajiban DPJP Utama :

Hak DPJP Utama :

1. Melakukan koordinasi asuhan medis oleh DPJP yang terlibat2. Menyeleksi dan mengefisienkan pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap pasien3. Menyeleksi dan mengefisienkan pengobatan yang akan diberikan kepada pasien4. Menghentikan keterlibatan DPJP lain dalam perawatan bersama apabila dianggap perannya

tidak dibutuhkan lagi.

Kewajiban DPJP Utama :

1. Menegakkan dan menuliskan diagnosa primer dan sekunder sesuai ICD 102. Menulis semua prosedur, tindakan yang telah dilakukan sesuai ICD 9 CM3. Membuat resume medis pasien secara lengkap dan jelas selama pasien dirawat di rumah

sakit4. Memberikan penjelasan medis kepada keluarga atas kemajuan atau kondisi pasien5. Menjawab pertanyaan pihak ketiga atas kondisi pasien

Pola Operasional DPJP


Kebijakan :

1. Setiap pasien yang berobat di RS Citama harus memiliki DPJP2. Apabila pasien berobat di unit rawat jalan maka DPJPnya adalah dokter

poliklinik terkait

3. Apabila pasien berobat ke di IGD dan tidak dirawat inap, maka DPJPnya adalah dokter jaga IGD

4. Apabila pasien dirawat inap maka DPJPnya adalah dokter spesialis disiplin yang sesuai5. Apabila pasien dirawat bersama oleh lebih dari 1 orang dokter spesialis, maka harus ditunjuk

seorang sebagai DPJP utama yang lain sebagai DPJP tambahan6. Apabila pasien dirawat inap, dan belum dikonsulkan by phone ke dokter spesialis, lalu pasien

tersebut pulang, meninggal atau dirujuk sebelum dokter spesialis visit, maka DPJPnya adalah dokter diruangan terakhir pasien berada

Penentuan DPJP :

1. Penentuan DPJP harus dilakukan sejak pertama pasien masuk rumah sakit (baik rawat jalan, IGD, maupun rawat inap) dengan menggunakan cap stempel pada berkas rekam medis pasien

2. Cap stempel “DPJP Dr…..” untuk pasien yang dirawat oleh satu orang dokter3. Cap stempel “DPJP UTAMA Dr…..” untuk pasien yang dirawat bersama beberapa dokter4. Dokter Specialis yang belum melakukan visite pada pasien diruangan rawat inap, meski

sudah dikonsul by phone, maka diberikan waktu 1 x 24 jam. Jika dokter specialis tidak visit maka akan dialihkan ke dokter specialis lain yang memiliki kompetensi serupa

Klarifikasi DPJP di Ruang Rawat Inap :

Apabila dari IGD maupun rawat jalan DPJP belum ditentukan, maka dokter ruangan wajib segera melakukan klarifikasi tentang siapa DPJP pasien tersebut. Apabila pasien dirawat bersama dokter ruangan juga wajib melakukan klarifikasi siapa DPJP Utama dan siapa DPJP tambahannya

Penentuan DPJP bagi pasien baru di ruangan:

Pengaturan penetapan DPJP dapat berdasarkan:


a. Jadwal Konsulen jaga di IGD atau ruangan; konsulen jaga hari itu menjadi DPJP dari semua pasien masuk pada hari tersebut, kecuali kasus dengan surat rujukan

b. Surat rujukan langsung kepada konsulen; dokter spesialis yang dituju otomatis menjadi DPJP pasien tersebut, kecuali dokter yang dituju berhalangan, maka

beralih ke konsulen jaga hari itu

c. Atas permintaan keluarga; pasien dan keluarga berhak meminta salah seorang dokter specialis untuk menjadi DPJPnya sepanjang sesuai dengan disiplinnya. Apabila penyakit yang diderita pasien tidak sesuai dengan disiplin dokter dimaksud, maka diberi penjelasan kepada pasien atau keluarga, dan bila pasien atau keluarga tetap pada pendiriannya maka dokter specialis yang dituju yang akan mengkonsulkan kepada disiplin yang sesuai

d. Jika pasien dari IGD, maka DPJP / DPJP Utama ditentukan oleh dokter IGD, jika berhasil dikonsul by phone.

e. Hasil rapat Komite Medis pada kasus tertentu; pada kasus yang sangat kompleks atau sangat spesifik maka penentuan DPJP berdasarkan rapat komite medis

Rawat Bersama :

1. Seorang DPJP hanya memberikan pelayanan sesuai bidang/disiplin dan kompetensinya saja. Bila ditemukan penyakit yang memerlukan penanganan multidisiplin, maka perlu dilakukan rawat bersama

2. DPJP awal akan melakukan konsultasi kepada dokter pada disiplin lain sesuai kebutuhan3. Segera ditentukan siapa yang menjadi DPJP Utama dengan beberapa cara antara lain;

penyakit yang terberat, atau penyakit yang memerlukan tindakan segera atau dokter yang pertama mengelola pasien. Dalam hal rawat bersama harus ada pertemuan bersama antara DPJP yang mengelola pasien dan keputusan rapat dicatat dalam berkas rekam medis

Perubahan DPJP Utama :

Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelayanan, DPJP utama dapat saja beralih dengan pertimbangan seperti diatas, atau atas keinginan pasien/keluarga atau keputusan Komite medis.Perubahan DPJP utama ini harus dicatat dalam berkas rekam medis dan ditentukan sejak kapan berlakunya.

DPJP Pasien rawat ICU :


Apabila pasien dirawat di ICU, maka otomatis DPJP ICU yang menjadi DPJP Utama yang berwenang mengendalikan pengelolaan pasien dengan tetap berkoordinasi dengan DPJP awal pasien atau DPJP Utama (bila pasien dirawat bersama sebelum masuk ICU).

DPJP Utama di OK :

Adalah dokter operator yang melakukan operasi dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pembedahan, sedangkan dokter anastesi sebagai DPJP tambahan. Dalam melaksanakan tugas mengikuti SPO masing-masing, akan tetapi semua harus mengikuti prosedur Save Surgery Checklist (sign in, time out dan sign out) serta dicatat dalam berkas rekam medis.

Pengalihan DPJP di IGD :

Pada pelayanan di IGD, dalam memenuhi respon time yang adekuat dan demi keselamatan pasien, maka apabila konsulen jaga tidak dapat dihubungi atau 3x dihubungi tidak ada jawaban dapat dilakukan pengalihan DPJP kepada konsulen lain yang dapat segera dihubungi.

Koordinasi dan transfer Informasi antar DPJP

1. Koordinasi antar DPJP tentang rencana dan pengelolaan pasien harus dilaksanakan secara komprehensif, terpadu dan efektif serta selalu berpedoman pada SPM dan Standar Keselamatan pasien

2. Koordinasi dan transfer informasi antar DPJP harus dilaksanakan secara tertulis3. Apabila secara tertulis dirasa belum optimal maka harus dilakukan koordinasi langsung,

dengan komunikasi pribadi atau pertemuan/rapat formal4. Koordinasi dan transfer informasi antar DPJP dalam Departemen/kelompok SMF yang sama

dapat ditulis dalam berkas rekam medis, tetapi antar departemen/kelompok SMF harus menggunakan formulir khusus/lembar konsultasi

5. Konsultasi bisa biasa atau segera6. Dalam keadaan tertentu seperti konsul diatas meja operasi, lembar konsul bisa menyusul,

sebelumnya melalui telepon7. Konsultasi dari dokter jaga IGD kepada konsulen jaga bisa lisan pertelpon kemudian ditulis

dalam berkas rekam medis oleh dokter jaga


Kepada Bogor, 24 April 2015

PT. Dos ni roha ( DNR )

Di tempat

RUMAH SAKIT CITAMACepat, Tepat, Akrab dan TuntasJl. Raya Pabuaran No.52 Bojonggede, Bogor – Jawa Barat 16922Telepon : 021-8798 4444 / 8798 5555, Fax. : 021-8798 6666, Email : [email protected] hormat,

Sehubungan dengan adanya pergantian apoteker penanggung jawab RS Citama,

maka untuk pembelian obat selanjutnya atas nama Puspita Rachma Sari, Apt dengan alamat RS Citama

Jl. Raya Pabuaran No.52 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojong Gede. Diharapkan seluruh faktur

pembelian sudah tercantum dengan alamat tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bogor, 24 April 2015

Raymunda Gultom, S.PdKepala Bagian Umum

SURAT EDARAN374/SE/DIR/RSC/VI/2015

Tentang Ketentuan Pemeriksaan PenunjangPasien SC BPJS

RUMAH SAKIT CITAMACepat, Tepat, Akrab dan TuntasJl. Raya Pabuaran No.52 Bojonggede, Bogor – Jawa Barat 16922Telepon : 021-8798 4444 / 8798 5555, Fax. : 021-8798 6666, Email : [email protected]. Berdasarkan evaluasi biaya pelayanan termasuk pemeriksaan penunjang, maka

perlu dibuatkan ketentuan untuk pemeriksaan penunjang khususnya pada pasien yang akan dilakukan Tindakan Sectio Caesaria (SC).

2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas, untuk pemeriksaan penunjang pada pasien SC BPJS adalah sebagai berikut :a. Darah rutinb. Masa pembekuanc. Masa pendarahand. EKG

3. Pemeriksaan penunjang lainnya dilakukan apabila ada instruksi dokter penanggung jawab atau atas indikasi medis. Adapun jenis pemeriksaan penunjang tersebut adalah sebagai berikut :a. GDS ( Gula Darah Sewaktu )b. Golongan Darahc. Ureumd. Creatinine. SGOTf. SGPTg. Foto Thoraks

4. Demikian edaran ini disampaikan untuk diketahui dan ditindaklanjuti.

Jakarta, 22 Juni 2015

dr. Yustitia, MARSDirektur RS Citama

Tembusan :a. Ketua Komite Medik b. Dokter Penanggung Jawab Laboratoriumc. Kasi. Pelayanan Medikd. Kabag. Keperawatan

SURAT EDARAN523/SE/DIR/RSC/VIII/2015

Berdasarkan kesepakatan Kemenkes RI dan BPJS sesuai surat edaran HK

03.03/X/1185/2015 tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan Klaim INA-CBGs dalam


Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional, maka berlaku ketentuan sebagai

berikut :

1. Bagi pasien BPJS yang dirawat inap di ruang non kelas seperti ruang observasi

IGD, ruang peralihan dan ruang kemoterapi, maka klaim dapat ditagihkan sesuai hak pasien

kelas 3.

2. Bagi pasien dengan kondisi tersebut, jasa konsultasi via telepon kepada dokter konsulen akan

dibayarkan setara dengan visite rawat inap kelas 3.

3. Berkaitan dengan hal tersebut Dokter Penanggung Jawab ( DPJP ) wajib menandatangani

resume medis pasien tersebut.

Demikian edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Agustus 2015

dr. Yustitia, MARSDirektur RS Citama



Lampiran : - Bogor, 1 April

2016

Perihal : Kebijakan Pasien DBD

Kepada Yth

Dr. Spesialis, Dr. Umum,

RS Citama

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelayanan pasien BPJS di Rumah Sakit Citama, agar tercapai

pelayanan yang efektif dan efisien, untuk hal – hal yang berkaitan dengan pelayanan di poliklinik

spesialis dan IGD pasien BPJS diberlakukan sebagai berikut :

1. Untuk pasien DBD yang akan dilakukan rawat inap diberikan penjelasan pada saat di

awal bahwa ada kemungkinan kelebihan pembayaran di luar paket DBD.

2. Paket pemeriksaan darah DBD : Darah Lengkap 1x pemeriksaan, Darah Rutin 5x

pemeriksaan.

3. Paket Obat DBD : cairan Ringer Laktat, Injeksi Ranitidin, Paracetamol Tablet.


diucapkan terimakasih

Direktur

Rumah Sakit Citama

( dr. Yustitia, MARS

SURAT EDARAN046/SE/DIR/RSC/I/2016

RUMAH SAKIT CITAMACepat, Tepat, Akrab dan TuntasJl. Raya Pabuaran No.52 Bojonggede, Bogor – Jawa Barat 16922Telepon : 021-8798 4444 / 8798 5555, Fax. : 021-8798 6666, Email : [email protected] : Daftar lampiran Alkes tentang Bogor, 11

Januari 2016

Perihal : Pengadaan alkes

Kepada Yth

Seluruh Bagian

RS Citama

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Perusahaan Rumah Sakit Citama tentang peraturan umum.

Perusahaan tahun 2015 – 2017 pasal 20 pont 33, tentang berdagang / berjual beli untuk

kepentingan pribadi dilingkungan Rumah Sakit dan telah bekerja sama Rumah Sakit Citama

dengan BPJS sejak tahun 2014 agar tercapainya pelayanan pasien yang efektif dan efisien,

bersama ini disampaikan bahwa alkes yang digunakan adalah alkes yang tersedia untuk

Rumah Sakit Citama harus melalui bagian pengadaan

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk ditindaklanjuti. Atas perhatian dan

kerjasamanya diucapkan terimakasih

Direktur

Rumah Sakit Citama



KEBIJAKAN UNTUK DOKTER ANESTESI PER 15 MARET 2016

1. Tunjangan tetap untuk transport akan diberikan sebesar 400.000/ hari : 4 hari per minggu : Rp. 6.400.000,-

3 hari per minggu : Rp. 4.800.000,- 2 hari per minggu : Rp. 3.200.000,-

Dengan ketentuan 1 hari adalah 24 jam dengan kondisi :

Jadwal elektif : 08.00-20.00 Jadwal on call :20.00-08.00 Apabila dokter tidak bisa memenuhi 24 jam dan harus dialihkan kepada dr anestesi

lain maka tunjangan akan dikurangi proporsional.

2. Jasa Medis 40% dari operator per pasien.3. Dokter Anestesi wajib mengisi daftar hadir.4. Bila Dokter berhalangan, secara otomatis dialihkan kepada dokter anestesi yang lainnya.5. Apabila kedua dokter tidak bisa datang dengan alasan yang dapat

dipertanggungjawabkan maka manajemen meminta dr anestesi mendelegasikan kepada penata anestesi dengan tetap pertanggung jawaban tetap di dr anestesi.

6. Bila tidak hadir oleh karena suatu alasan yang tidak jelas selama akan berdampak kepada besaran tunjangan tanggungjawab secara proporsional.

7. Apabila dokter tersebut tidak datang maka dokter anestesi mendapat jasa medis 20%.8. Untuk penata on call yang didelegasikanakan diatur oleh manajemen.

Direktur

Rumah Sakit Citama


SURAT EDARAN


428/SE/DIR/RSC/III/2016

Bogor, 17

Juni 2016

Perihal : Penutupan Kamar Bedah sementara

Kepada Yth

Dr.Specialis, Dr.Umum, Seluruh Unit Pelayanan

RS Citama

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pemeriksaan swab di kamar bedah,yang akan dilaksanakan pada hari

Selasa tanggal 21 Juni 2016 jam 18.00,maka diharapkan operasi yang sekiranya akan

dilakukan pada sore hari, kiranya berkenan untuk dilakukan antara jam 08.00 – 16.00 WIB.

Sedangkan kultur akan dilaksanakan hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 jam 10.00,maka operasi

bisa dilakukan pada jam 14.00 – 21.00 WIB



Direktur

Rumah Sakit Citama


RUMAH SAKIT CITAMACepat, Tepat, Akrab dan TuntasJl. Raya Pabuaran No.52 Bojonggede, Bogor – Jawa Barat 16922Telepon : 021-8798 4444 / 8798 5555, Fax. : 021-8798 6666, Email : [email protected] EDARAN



Perihal : Revisi Pemberitahuan tentang Kebijakan

Pelayanan Pasien yang Membutuhkan Injeksi

Streptomycine dan ATS di IGD

Kepada Yth

Dokter IGD, Perawat IGD, Bagian Keuangan dan Kasir, Admission, Farmasi dan MOD

RS Citama

Dengan hormat,

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan di IGD, bersama ini diberitahukan hal-hal yang

terkait dengan pelayanan pasien di IGD.

1. Pasien BPJS yang membutuhkan injeksi streptyomycine pada hari Minggu/Libur dapat

dilayani di IGD. Selanjutnya pasien diarahkan ke poliklinik untuk meminta surat rujukan ke RS Cisarua untuk mendapatkan pelayanan injeksi. Apabila pasien menolak dirujuk maka dapat dilayani dengan pembiayaan umum. Hal ini juga

berlaku untuk pasien yang datang di hari Senin sampai dengan Sabtu dikarenakan

adanya pelayanan PPK1 dari pagi sampai sore hari maka hanya dapat dilayani di IGD

menggunakan pembiayaan umum.

2. Untuk pasien BPJS rawat jalan dan rawat inap yang membutuhkan injeksi Anti

Tetanus maka diberikan injeksi TT. Apabila tetap dibutuhkan injeksi ATS maka

sebelumnya dilakukan informed consent yang jelas dan surat persetujuan pasien untuk

membuat surat permohonan.


kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Direktur

Rumah Sakit Citama



SURAT EDARAN

155/SE/MDK/RSC/III/2016

Lampiran : - Bogor, 21 Maret 2016

Perihal : Revisi no.139/SE/MDK/RSC/II/2016 Penata Anastesi On Call

Kepada Yth

Dr. Specialis Anastesi, Dr. Specialis Bedah, Dr.Specialis Obgyn, Dr.Specialis THT

RS Citama

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat pemberitahuan tentang on call penata Anastesi tanggal 04

februari 2016 nomor 139/SE/MDK/RSC/II/2016 dimana tertulis jasa penata anastesi sebesar

10% dari dokter anastesi dengan ini disampaikan ralat, bahwa jasa penata anastesi on call

adalah sebesar Rp 120.000,- per pasien.

Demikian agar pemberitahuan ini dapat ditindak lanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya

diucapkan terimakasih

Direktur

Rumah Sakit Citama


RUMAH SAKIT CITAMACepat, Tepat, Akrab dan TuntasJl. Raya Pabuaran No.52 Bojonggede, Bogor – Jawa Barat 16922Telepon : 021-8798 4444 / 8798 5555, Fax. : 021-8798 6666, Email : [email protected] : Bogor, 28 Maret 2016

Perihal : Permohonan Pembelian Solar

Kepada YTH

SPBU

Di tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : MURDO SUWARDJOKO

Jabatan : MANAGER UMUM

Alamat : RUMAH SAKIT CITAMA

JL RAYA PABUARAN NO 52, BOJONGGEDE, KAB. BOGOR

Telp 021 87985555 EXT : 108

Dengan ini kami mengajukan pembelian SOLAR sebanyak 150 Liter untuk keperluan operasional genset, apabila PLN mati

Demekian surat permohonan ini kami ajukan ,atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Hormat kami

Murdo Suwardjoko

RUMAH SAKIT CITAMACepat, Tepat, Akrab dan TuntasJl. Raya Pabuaran No.52 Bojonggede, Bogor – Jawa Barat 16922Telepon : 021-8798 4444 / 8798 5555, Fax. : 021-8798 6666, Email : [email protected] RS CITAMA Untuk Dokter Umum,Spesialis,dan Dokter Gigi

1. Dokter wajib mengikuti tata tertib / peraturan yang berlaku di RS Citama.

2. Dokter wajib hadir tepat waktu dan tidak terlambat untuk praktek di RS Citama dan wajib

mengisi daftar hadir. Apabila dokter terlambat lebih dari 15 menit tanpa pemberitahuan

kepada supervisor Yanmed atau tanpa keterangan maka akan dilakukan denda pemotongan

insentif sebesar 10 % per prakteknya.

3. Dokter wajib menjalankan praktek sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

4. Dokter wajib mengikuti kebijakan pelayanan pasien BPJS

5. Dokter wajib menulis resume medis dengan benar, lengkap dan tepat waktu. Untuk Rawat

Jalan 1x24 jam, untuk Rawat Inap 2x 24 jam. Apabila tidak bisa menulis resume dengan

lengkap dan tepat waktu maka akan dikenakan pemotongan jasa medis Rp 10.000 per status.

6. Dokter wajib mengikuti kebijakan pembuatan status pasien.

7. Dokter wajib menulis resep dengan jelas sesuai dengan Formularium RS dan Formularium

Nasional (pasien BPJS).

8. Semua dokter wajib melakukan kontrak kerja sama dengan RS Citama.

9. Dokter yang sudah melakukan kontrak tidak boleh membatalkan secara sepihak.Apabila

dokter memutuskan kontrak secara sepihak,maka hasil evaluasi kinerja dokter yang

bersangkutan akan dinilai oleh Komite Medik,untuk diserahkan kepada Organisasi Profesi.

Direktur

Rumah Sakit Citama




Lampiran : 1 lembar Bogor, 2 April 2016

Perihal : Peraturan RS Citama untuk Dokter

Kepada Yth

Seluruh Bagian

RS Citama

Dengan hormat,




Direktur

Rumah Sakit Citama




Lampiran : 3 lembar Bogor, 2 April 2016

Perihal : Revisi Alur Perencanaan OPERASI ELEKTIF BPJS

Kepada Yth

Seluruh Bagian

RS Citama

Dengan hormat,


Perusahaan tahun 2015 – 2017 pasal 20 pont 33, tentang berdagang / berjual beli untuk

kepentingan pribadi dilingkungan Rumah Sakit dan telah bekerja sama Rumah Sakit Citama

dengan BPJS sejak tahun 2014 agar tercapainya pelayanan pasien yang efektif dan efisien,

bersama ini disampaikan bahwa alkes yang digunakan adalah alkes yang tersedia untuk

Rumah Sakit Citama harus melalui bagian pengadaan



Direktur

Rumah Sakit Citama



263/SE/DIR/RSC/IV/2016


Perihal : Pemeriksaan PA

Kepada Yth

Dr. Spesialis, Dr. Umum, Seluruh Unit Pelayanan

RS Citama

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya pelayanan pasien BPJS di Rumah Sakit Citama, agar

tercapai pelayanan yang efektif dan efisien, untuk hal – hal yang berkaitan dengan pelayanan di

bagian kamar bedah diharapkan agar dalam pemeriksaan PA (Patologi Anatomi) hanya

dilakukan pada pasien dengan indikasi yang jelas dan dilakukan konfirmasi terlebih dahulu ke

bagian manajemen.



Direktur

Rumah Sakit Citama



SURAT EDARAN330/SE/DIR/RSC/IV/2016


Perihal : Penulisan Lembar Klaim Asuransi

Kepada Yth

Dr. Spesialis

RS Citama

Dengan hormat,

Sehubungan untuk meningkatkan pelaksanaan proses klaim asuransi pasien RS Citama

dihimbau kepada para dokter Spesialis untuk mengisi lembar klaim asuransi dengan lengkap

dan tepat waktu.



Direktur

Rumah Sakit Citama



337/SE/DIR/RSC/IV/2016


Perihal : Perubahan Kebijakan Pasien di HCU

Kepada Yth

Dokter Spesialis, Dokter Umum, Semua Unit Terkait

RS Citama

Dengan hormat,

Berdasarkan PMK No.28 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JKN Tahun 2014,

pada Peningkatan Kelas Perawatan, bersama ini disampaikan kebijakan RS Citama mengenai

perawatan pasien di HCU.Terhitung tanggal 28 April 2016 HCU hanya diperuntukkan untuk

pasien umum.



Direktur

Rumah Sakit Citama




Lampiran : - Bogor, 3 Mei 2016

Perihal : Penulisan Resep di Luar Paket

Kepada Yth

Dr. Spesialis, Dr. Umum

RS Citama

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya paket operasi di RS Citama, dihimbau kepada para dokter

untuk menuliskan cukup hanya nama paket di resep kuning pada waktu pasien datang ke

perawatan. Apabila selanjutnya ada terapi tambahan di luar paket, maka penulisan resep

menggunakan resep putih dengan pembiayaan umum.



Direktur

Rumah Sakit Citama



ALUR PERESEPAN OBAT PASIEN OPERASI BPJS

Surat Edaran Dg Kop Baru

Documents

Transcript of Surat Edaran Dg Kop Baru