Sultansi Badanusaha Penunjukanlangsung Nondarurat

Jasa Konsultansi (Consulting Services) Prakual

115

123

Republik Indonesia

Standar Dokumen Pengadaan

Pengadaan Jasa KonsultansiBadan Usaha

- Metoda Penunjukan Langsung bukan untuk Penanganan Daruratdengan Prakualifikasi -

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

8

2

Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha(Metoda Penunjukan Langsung bukan untuk penanganan darurat dengan Prakualifikasi)


DOKUMEN KUALIFIKASINomor : __________Tanggal : __________

untuk

Pengadaan __________

[Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan]: __________

[Kementerian/Lembaga/SKPD/Institusi lainnya]: __________

Tahun Anggaran: __________

DAFTAR ISI

BAB IUmum..............................1

BAB IIUndangan Penunjukan Langsung..............................2

BAB IIIInstruksi Kepada Peserta (IKP)..............................4

BAB IVLembar Data Kualifikasi (LDK)..............................9

BAB VPakta Integritas..............................11

BAB VIFormulir Isian Kualifikasi..............................12

BAB VIIPetunjuk Pengisian Formulir Isian Kualifikasi..............................16

BAB VIIITata Cara Evaluasi Kualifikasi..............................18


BAB I. UMUM

A. Dokumen Kualifikasi ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

B. Dalam Dokumen Kualifikasi ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut : Jasa Konsultansi:jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware);

KAK: Kerangka Acuan Kerja;

HPS:Harga Perkiraan Sendiri;

LDP:Lembar Data Pengadaan;

[Pokja ULP :Kelompok Kerja ULP yang berfungsi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;]

[PejabatPengadaan:personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;]

PPK: Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan;

SPPBJ:Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

SPK :Surat Perintah Kerja.

C. Isi Dokumen Kualifikasi meliputi :1. Umum;2. Undangan Penunjukan Langsung;3. Instruksi Kepada Peserta;4. Lembar Data Kualifikasi;5. Pakta integritas;6. Formulir Isian Kualifikasi;7. Petunjuk Pengisian Formulir Isian Kualifikasi;8. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi.

D. Penunjukan Langsung dengan prakualifikasi ini dibiayai dari sumber pendanaan yang tercantum dalam LDK.

E. Prakualifikasi ini diikuti oleh penyedia yang berbentuk badan usaha.

BAB II. UNDANGAN PENUNJUKAN LANGSUNG

CONTOH

[kop surat K/L/D/I]

Nomor: _____ __________, __ __________ 20__Lampiran: 1 (satu) berkas

Kepada Yth.____________di __________

Perihal :Penunjukan Langsung Penyedia Jasa Konsultansi [Pokja _______ULP__________/Pejabat Pengadaan pada _______ (K/L/D/I)]

Dengan ini [perusahaan] Saudara kami undang untuk mengikuti proses Penunjukan Langsung paket pekerjaan Jasa Konsultansi sebagai berikut:

1. Paket PekerjaanNama Paket Pekerjaan: ________________Lingkup Pekerjaan: ________________Nilai total HPS: Rp __________ (__________)Sumber Pendanaan: ________________ Tahun Anggaran______

2. Pelaksanaan PengadaanTempat dan alamat : ________________ [Ruang, Gedung, Lantai,Jalan, dst]Website : ________________

Saudara diminta untuk memasukkan Dokumen Isian Kualifikasi sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut :NoKegiatanHari/TanggalWaktu

a. Pemasukan Dokumen Isian Kualifikasi__/_____________________

b. Pemberitahuan Hasil Evaluasi Kualifikasi & Pembuktian Kualifikasi__/__________

c. Pemberian Penjelasan__/__________s.d. selesai

d. Pemasukan Dokumen Penawaran __/__ s/d ___/________s.d______

e. Pembukaan Dokumen Penawaran __/____________________

f. Evaluasi penawaran__/__ s/d ___/__

g. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya__/_____________________

h. Pengumuman Pemenang__/__________

i. Penerbitan SPPBJ__/__________

j. Penandatanganan Kontrak__/__________

Apabila [perusahaan] Saudara dinyatakan lulus kualifikasi, maka Saudara dianjurkan untuk menghadiri pemberian penjelasan pada tempat dan waktu yang ditentukan dalam Lembar Data Pemilihan (LDP), agar Saudara lebih memahami lingkup pekerjaan.

Pemasukan Penawaran sesuai dengan jadwal pelaksanaan di atas meliputi Kelengkapan Persyaratan Administrasi, Teknis, dan Biaya dengan masa berlaku penawaran paling kurang ___ (______) hari kalender terhitung sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

]Kelompok Kerja _____ULP__________/Pejabat Pengadaan]

[Ketua]

[tanda tangan].........................[nama lengkap]

BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. Umum

1. Peserta KualifikasiPenunjukan Langsung penyedia Jasa Konsultansi ini dapat diikuti oleh peserta yang berbentuk Badan Usaha yang diundang.

2. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan2.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:a. berusaha mempengaruhi anggota [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan] dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Kualifikasi, dan/atau peraturan perundang-undangan;b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Kualifikasi.

2.2 Peserta yang menurut penilaian [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan] terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.1 di atas dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut:a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses kualifikasi atau pembatalan kelulusan kualifikasi;b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;c. gugatan secara perdata; dan/ataud. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

2.3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan] kepada PA/KPA.

3. Larangan Pertentangan Kepentingan

3.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, dilarang memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi.

3.2 Peran ganda sebagaimana dimaksud pada angka 3.1. antara lain meliputi: a. Penyedia yang telah ditunjuk sebagai konsultan perencana menjadi Penyedia Pekerjaan Konstruksi atau menjadi konsultan pengawas untuk pekerjaan fisik yang direncanakannya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Terima Jadi (turn key contract) atau Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi;b. Penyedia yang telah ditunjuk sebagai konsultan pengawas menjadi Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan fisik yang diawasi, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Terima Jadi (turn key contract) atau Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi;c. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan, merangkap sebagai [anggota Pokja ULP/Pejabat Pengadaan] atau pejabat yang berwenang menentukan penyedia Penunjukan Langsung.

3.3 Afiliasi sebagaimana dimaksud pada angka 3.1. adalah keterkaitan hubungan antara peserta dengan PPK dan/atau anggota [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan] yang antara lain meliputi:a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. PPK dan/atau anggota [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan], baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta;

3.4 Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi peserta kecuali cuti diluar tanggungan K/L/D/I

B. Dokumen Kualifikasi

4. Isi Dokumen Kualifikasi4.1 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Kualifikasi. Kelalaian menyampaikan keterangan yang disyaratkan dalam Dokumen Kualifikasi sepenuhnya merupakan risiko peserta.

4.2 Peserta dapat meminta penjelasan secara tertulis mengenai isi Dokumen Kualifikasi.

4.3 [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan] wajib menanggapi setiap permintaan penjelasan yang diajukan peserta secara tertulis.

5. Bahasa Dokumen KualifikasiDokumen Kualifikasi beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses pengadaan menggunakan Bahasa Indonesia.

6. Perubahan Dokumen Kualifikasi6.1 Sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Kualifikasi, [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan] dapat mengubah Dokumen Kualifikasi dengan menetapkan Adendum.

6.2 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Kualifikasi dan disampaikan kepada peserta.

6.3 [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan] dapat mengundurkan batas akhir waktu penyampaian Dokumen Isian Kualifikasi apabila ada Adendum Dokumen Kualifikasi.

7. Berlakunya KualifikasiKualifikasi ini hanya berlaku untuk paket pekerjaan yang disebut dalam LDK.

8. Biaya Kualifikasi8.1 Peserta sepenuhnya menanggung biaya untuk mengikuti kualifikasi ini.

8.2 [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan] tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh Peserta.

C. Penyiapan Dokumen Isian Kualifikasi

9. Pengisian Dokumen Kualifikasi

9.1 Peserta berkewajiban untuk mengisi dan melengkapi Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi.

9.1 Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi harus ditandatangani oleh:a. direktur utama/pimpinan perusahaan; b. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya; atauc. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik.

10. Pakta Integritas10.1 Pakta integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan dan akan melaporkan terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

10.2 Pakta integritas dimasukkan dalam Dokumen Isian Kualifikasi dan menjadi bagian Dokumen Isian Kualifikasi.

11. Bentuk Dokumen Isian Kualifikasi

Dokumen Isian Kualifikasi disampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

D. Pemasukan Dokumen Isian Kualifikasi

12. Penyampaian Dokumen Isian Kualifikasi12.1 Dokumen Isian Kualifikasi dimasukkan dalam sampul penutup dan ditulis DOKUMEN ISIAN KUALIFIKASI dan nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta, serta disampaikan kepada [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan] dengan alamat yang ditentukan dalam LDK.

12.2 Peserta menyampaikan langsung Dokumen Isian Kualifikasi kepada [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan] sesuai jadwal yang ditetapkan dalam LDK.

E. Evaluasi Kualifikasi

13. Kerahasiaan ProsesInformasi yang berkaitan dengan evaluasi kualifikasi tidak boleh diungkapkan kepada pihak lain hingga hasil kualifikasi diumumkan.

14. Evaluasi Kualifikasi

14.1 Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode penilaian sistem gugur.

14.2 Pakta Integritas telah diisi dan ditandatangani oleh peserta sebelum dilakukan evaluasi.

14.3 Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai dengan Bab VIII Dokumen Kualifikasi ini.

14.4 Apabila peserta tidak memenuhi syarat, maka [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan] mengundang peserta lain.

15. Pembuktian Kualifikasi15.1 Pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi. 15.2 Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau dokumen yang sudah dilegalisir oleh yang berwenang dan meminta salinannya.

15.3 [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan] melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan.

15.4 Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan, badan usaha dan/atau pengurusnya dimasukkan dalam Daftar Hitam.

15.5 Apabila peserta tidak lulus pembuktian kualifikasi, maka [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan] mengundang peserta lain.

F. Hasil Kualifikasi

16. Pengumuman Hasil Kualifikasi Hasil kualifikasi setelah ditetapkan oleh [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan] disampaikan kepada peserta kualifikasi.

17. Kualifikasi UlangApabila peserta tidak lulus kualifikasi, maka dilakukan Undangan Penunjukan Langsung kepada peserta lain.

18. Pemberitahuan kepada Peserta yang Lulus Kualifikasi

Peserta yang lulus kualifikasi diberitahu dan dilanjutkan dengan pemberian penjelasan dan memasukkan penawaran.

1

BAB IV. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

A. Lingkup KualifikasiNama [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan] : __________________________

Alamat [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan] : ___________________________ Website : ___________________________

Nama Paket Pekerjaan : _______________________

B. Sumber DanaPengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: ______________ Tahun Anggaran __________

C. Pemasukan Dokumen Isian KualifikasiHariTanggalPukulTempat: _____________: _____________: _______ s.d. ______: _________________

D. Persyaratan Kualifikasi1. formulir isian kualifikasi ditandatangani oleh:a. direktur utama/pimpinan perusahaan; b. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya (dinyatakan dengan surat kuasa);c. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; ataud. pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.

2. menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa badan usaha yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya;

3. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam;

4. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF);

5. memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa konsultansi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;

6. untuk pekerjaan kompleks dapat memiliki sertifikat manajemen mutu ISO atau persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan, atau pengalaman tertentu;

7. peserta harus memiliki surat izin usaha ___________ [isi sesuai dengan izin usaha yang dipersyaratkan untuk pekerjaan jasa konsultansi ini] dan surat izin ______________ [isi sesuai dengan surat izin lain yang dipersyaratkan];

8. memiliki pengalaman pada pekerjaan _________ [isi sesuai dengan pekerjaan sejenis yang dipersyaratkan];

9. memiliki Tenaga Ahli Tetap dengan kualifikasi keahlian ___________ [isi sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis keahlian/spesialisasi dan pengalaman yang diperlukan untuk pekerjaan jasa konsultansi ini, dapat diisi lebih dari satu], serta harus memenuhi persyaratan: ________________________[isi dengan persyaratan kemampuan manajerial yang diperlukan];

10. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas / peralatan / perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi ini, yaitu: ________[sebutkan fasilitas / peralatan / perlengkapan minimum yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi yang dimaksud, termasuk yang bersifat khusus / spesifik / berteknologi tinggi].

16

14

9


BAB V. PAKTA INTEGRITAS [Contoh Pakta Integritas Badan Usaha]

PAKTA INTEGRITASSaya yang bertanda tangan di bawah ini:Nama:_____________________ [nama wakil sah badan usaha]

Jabatan

No. Identitas :

:__________

__________[diisi no. NIK pada KTP/no. SIM/identitas lainnya]

Bertindak untuk dan atas nama:PT/CV/Firma/Koperasi _________________ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

dalam rangka pengadaan _________ [isi nama paket] pada ________ [isi sesuai dengan K/L/D/I] dengan ini menyatakan bahwa: 1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);2. akan melaporkan kepada APIP ________ [isi sesuai dengan K/L/D/I] yang bersangkutan dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini;3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

__________ [tempat], __ [tanggal] __________ [bulan] 20__ [tahun][Nama Badan Usaha],

[tanda tangan]

[nama lengkap][jabatan]

BAB VI. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASIUNTUK BADAN USAHA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:Nama:____________________ [nama wakil sah badan usaha]

Jabatan:_____________ [diisi sesuai jabatan dalam akta notaris]

Bertindak untuk dan atas nama:PT/CV/Firma/Koperasi____________________________ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama badan usaha]

Alamat:___________________________________

Telepon/Fax:___________________________________

Email:___________________________________

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:1. saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Akte Notaris __________________________ [sesuai akta pendirian/perubahannya/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/perubahan/surat kuasa];

2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I [bagi pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I ditulis sebagai berikut : Saya merupakan pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I];

3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;

4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;

5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;

7. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A.Data Administrasi1.Nama (PT/CV/Firma/Koperasi) :

_________

2.Status : Pusat Cabang

3.Alamat Kantor Pusat:__________

No. Telepon:__________

No. Fax:__________

E-Mail:__________

4.Alamat Kantor Cabang: ________________________________________

No. Telepon:

No. Fax:

E-Mail:

B.Izin Usaha1. No. Surat Izin Usaha ______:________________ Tanggal __________

2. Masa berlaku izin usaha:__________

3. Instansi pemberi izin usaha:__________

C.Izin Lainnya (apabila dipersyaratkan)

1. No. Surat Izin ____________:________________ Tanggal __________

2. Masa berlaku izin:__________

3. Instansi pemberi izin:__________

D. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha1.Akte Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi

a. No. Akte:__________

b. Tanggal:__________

c. Nama Notaris:__________

2.Akte Perubahan Terakhir

a. No. Akte:__________

b. Tanggal:__________

c. Nama Notaris:__________

13

Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha(Metoda Penunjukan Langsung bukan untuk penanganan darurat dengan Prakualifikasi) E.Pengurus1.Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT)No.NamaNo. KTP Jabatan dalam Badan Usaha

2.Direksi/Pengurus Badan UsahaNo.NamaNo. KTP Jabatan dalam Badan Usaha

F.Data Keuangan1.Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma) No.NamaNo. KTP Persentase

2.Pajaka.Nomor Pokok Wajib Pajak:__________

b.Bukti Laporan Pajak Tahun terakhir :No.__________ tanggal__________

c. Bukti Laporan bulanan (tiga bulan terakhir) : 1) PPh Pasal 21 2) PPh Pasal 233) PPh Pasal 25/Pasal 294) PPN: No.__________ tanggal__________No.__________ tanggal__________No.__________ tanggal__________No.__________ tanggal__________

b. [Surat Keterangan Fiskal (sebagai pengganti huruf b dan c)]:No. ________tanggal ______

G. Data Pengalaman Perusahaan 4 (empat) tahun terakhir

No.Nama Paket PekerjaanBidang/ Sub Bidang PekerjaanLokasiPemberi Tugas/Pejabat Pembuat KomitmenKontrakTanggal Selesai Menurut

NamaAlamat/ TeleponNo / TanggalNilaiKontrakBA Serah Terima

12345678910

H. Data Personalia (Tenaga ahli tetap badan usaha)

NoNamaTgl/bln/thn lahirTingkat Pendidikan Keahlian/Spesialisasi Pengalaman Kerja (tahun) Kemampuan Manajerial

Tahun Sertifikat/Ijazah

12345678

I.Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan yang mendukung[cantumkan jika disyaratkan oleh Pokja ULP]

No.Jenis Fasilitas/Peralatan/ PerlengkapanJumlahKapasitas Merk dan tipeTahun pembuatanKondisi(%)LokasiSekarangBukti Milik/Sewa- Beli/Sewa

123456789

J.Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan

No.Nama PekerjaanBidang/Sub Bidang PekerjaanLokasiPemberi Tugas/Pejabat Pembuat KomitmenKontrakProgres Terakhir

NamaAlamat/ TeleponNo / TanggalNilaiKontrak (rencana)%PrestasiKerja(%)

12345678910

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksiberupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.__________[tempat], __[tanggal] __________[bulan] 20__[tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi __________ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meterai Rp 6.000,- dan tanda tangan](nama lengkap)

15

BAB VII. PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

A. Administrasi1. Diisi dengan nama badan usaha peserta.2. Pilih status badan usaha (Pusat/Cabang).3. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor faksimili dan e-mail kantor pusat yang dapat dihubungi.4. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor faksimili dan e-mail kantor badan usaha yang dapat dihubungi, apabila peserta berstatus kantor cabang.

B. Izin Usaha1. Diisi dengan jenis surat izin usaha, nomor dan tanggal penerbitannya. 2. Diisi dengan masa berlaku izin usaha. 3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin usaha.

C. Izin lainnya (apabila dipersyaratkan)1. Diisi dengan jenis surat izin, nomor dan tanggal penerbitannya. 2. Diisi dengan masa berlaku izin. 3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin.

D. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha1. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama Notaris penerbit akte pendirian badan usaha.2. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama Notaris penerbit akte perubahan terakhir badan usaha, apabila ada.

E. Pengurus1. Diisi dengan nama, nomor KTP, dan jabatan dalam badan usaha, apabila berbentuk Perseroan Terbatas.2. Diisi dengan nama, nomor KTP, dan jabatan dalam badan usaha.

F. Data Keuangan1. Diisi dengan nama, nomor KTP, dan persentase kepemilikan saham/pesero.2. Pajaka. Diisi NPWP badan usaha. b. Diisi nomor dan tanggal bukti Laporan Pajak Tahun terakhir berupa SPT Tahunan.c. Diisi nomor dan tanggal bukti laporan bulanan (tiga bulan terakhir):1) PPh Pasal 21.2) PPh Pasal 23.3) PPh Pasal 25/Pasal 29.4) PPN.d. Persyaratan pemenuhan kewajiban pajak tahun terakhir dengan penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa dapat diganti oleh peserta dengan penyampaian Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak

G. Data Pengalaman Perusahaan Diisi dengan nama paket pekerjaan, bidang/subbidang pekerjaan yang dipersyaratkan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan

alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan menurut

kontrak, dan tanggal berita acara serah terima, untuk masing-masing paket pekerjaan selama 4 (empat) tahun terakhir.

H. Data Personalia (Tenaga ahli tetap)Diisi dengan nama, tanggal/bulan/tahun lahir, tingkat pendidikan (sarjana, pasca sarjana), kehalian/spesialisasinya, lama pengalaman kerja, kemampuan manajerial yang dimiliki dan tahun penerbitan sertifikat/ijazah dari setiap tenaga ahli tetap yang dimiliki.

I. Data Fasilitas/Peralatan/PerlengkapanDiisi dengan jenis, jumlah, kapasitas pada saat ini, merek dan tipe, tahun pembuatan, kondisi (dalam persentase), lokasi keberadaan saat ini dan status kepemilikan (milik sendiri/sewa beli/sewa) dari masing-masing fasilitas/peralatan/perlengkapan. Bukti Status kepemilikan harus dapat ditunjukkan pada waktu Pembuktian Kualifikasi.J. Data Pekerjaan yang sedang DilaksanakanDiisi dengan nama paket pekerjaan, bidang/subbidang pekerjaan dan lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, serta persentase progres menurut kontrak dan persentase prestasi kerja terakhir.

BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI

A. Evaluasi Kualifikasi hanya berdasarkan Formulir Isian Kualifikasi yang dilakukan dengan Sistem Gugur.

B. Evaluasi Kualifikasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:1. formulir isian kualifikasi ditandatangani oleh:a. direktur utama/pimpinan perusahaan; b. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya (dinyatakan dengan surat kuasa);c. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; ataud. pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama;2. memiliki surat izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan;3. menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa badan usaha yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;4. salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam; 5. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF);6. memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa konsultansi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak; kecuali bagi peserta Usaha Mikro, Usaha kecil dan koperasi kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;7. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non kecil;8. memiliki Tenaga Ahli Tetap dan kemampuan menyediakan fasilitas / peralatan / perlengkapan yang sesuai dengan yang dipersyaratkan;9. memiliki sertifikat manajemen mutu ISO atau persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan, atau pengalaman tertentu, apabila disyaratkan;10. Formulir Isian Kualifikasi yang tidak dibubuhi materai tidak digugurkan, peserta diminta untuk membubuhi materai senilai Rp.12.000,00 (dua belas ribu rupiah).

C. Peserta yang memenuhi Evaluasi Kualifikasi dilanjutkan dengan Pembuktian Kualifikasi.

D. Pokja ULP memeriksa dan membandingkan persyaratan dan data isian peserta dalam Dokumen Kualifikasi dalam hal: 1. kelengkapan Dokumen Kualifikasi; dan2. pemenuhan persyaratan kualifikasi.

E. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Pokja ULP dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis dan/atau melengkapi data yang kurang, namun tidak boleh mengubah substansi Dokumen Kualifikasi.

F. Data yang kurang dapat dilengkapi paling lambat sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi.

Republik Indonesia

Standar Dokumen Pengadaan

Pengadaan Jasa KonsultansiBadan Usaha

- Metoda Penunjukan Langsung bukan untuk Penanganan Daruratdengan Prakualifikasi -

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

20

19

Standar Dokumen PengadaanJasa Konsultansi Badan Usaha(Metoda Penunjukan Langsung bukan untuk penanganan darurat dengan Prakualifikasi)DOKUMEN PEMILIHAN

Nomor: __________

Tanggal: __________

untukPengadaan

__________

[Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan]: __________

[Kementerian/Lembaga/SKPD/Institusi lainnya]: __________

Tahun Anggaran: __________

21

25

Standar Dokumen PengadaanJasa Konsultansi Badan Usaha(Metoda Penunjukan Langsung bukan untuk penanganan darurat dengan Prakualifikasi)

DAFTAR ISI

BAB IUmum..............................23

BAB IIInstruksi Kepada Peserta (IKP)..............................24

BAB IIILembar Data Pemilihan (LDP)..............................45

BAB IVKerangka Acuan Kerja (KAK)..............................54

BAB VBentuk Dokumen Penawaran..............................57

Lampiran 1 : Surat Penawaran..............................57

Lampiran 2 : Dokumen Penawaran Teknis..............................61

Lampiran 3 : Dokumen Penawaran Biaya..............................73

BAB VIBentuk Kontrak..............................75

Lampiran 1 : Surat Perjanjian..............................75

Lampiran 2 : Syarat-Syarat Umum Kontrak..............................78

Lampiran 3 : Syarat-Syarat Khusus Kontrak..............................106

Lampiran 3 A : Personil Inti dan Peralatan..............................109

Lampiran 4 : Surat Perintah Kerja (SPK)..............................110

BAB VIIBentuk Dokumen Lainnya..............................115

Lampiran 1 : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)..............................115

Lampiran 2 : Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)..............................116

Lampiran 3 : Jaminan Uang Muka..............................118

23


BAB I. UMUM

A. Dokumen Pemilihan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berisi instruksi dan/atau informasi yang diperlukan oleh peserta untuk menyiapkan penawarannya.

B. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut:

-JasaKonsultansi :jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware);

KAK : Kerangka Acuan Kerja

-HPS :Harga Perkiraan Sendiri;

-LDP :Lembar Data Pemilihan;

[Pokja ULP :Kelompok Kerja ULP yang berfungsi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;]

[PejabatPengadaan :personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;]

-PPK :Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan;

-SPPBJ : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

-SPMK : Surat Perintah Mulai Kerja;

BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. Umum

1. Lingkup Pekerjaan1.1 Peserta menyampaikan penawaran atas paket pekerjaan jasa konsultansi sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.2 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP, berdasarkan syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan biaya sesuai kontrak.

2. Sumber Dana

Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

3. Peserta

Penunjukan Langsung penyedia Jasa Konsultansi ini dapat diikuti oleh peserta yang berbentuk badan usaha dan telah lulus kualifikasi.

4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:a. berusaha mempengaruhi [anggota Pokja ULP/Pejabat Pengadaan] dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pemilihan, dan/atau peraturan perundang-undangan;b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan ini.

4.2 Peserta yang menurut penilaian [Pokja ULP/ Pejabat Pengadaan] terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam angka 4.1 dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut:a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses Penunjukan Langsung, atau pembatalan penetapan peserta; b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; c. gugatan secara perdata; dan/ataud. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

4.3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan] kepada PA/KPA.

5. Larangan Pertentangan Kepentingan

6. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, dilarang memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi.

5.2 Larangan pertentangan kepentingan ditujukan untuk menjamin perilaku dan tindakan tidak mendua dari para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya. Oleh karena itu yang bersangkutan tidak boleh memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi.

5.3 Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi peserta kecuali cuti di luar tanggungan K/L/D/I.

6.1 Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan jasa konsultansi yang dilaksanakan di Indonesia oleh tenaga Indonesia (produksi dalam negeri).

6.2 Dalam pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi dimungkinkan menggunakan komponen berupa tenaga ahli dan perangkat lunak yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) dengan ketentuan:a. penggunaan tenaga ahli asing dilakukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dapat diperoleh di Indonesia, disusun berdasarkan keperluan yang nyata, dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinya alih pengalaman/keahlian dari tenaga ahli asing tersebut ke tenaga Indonesia;b. komponen berupa perangkat lunak yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan.

B. Dokumen Pemilihan

7. Isi Dokumen Pemilihan7.1 Dokumen Pemilihan terdiri dari:a. Umum;b. Instruksi Kepada Peserta (IKP);c. Lembar Data Pemilihan (LDP);d. Kerangka Acuan Kerja (KAK);e. Bentuk Dokumen Penawaran: 1) Surat Penawaran, 2) Surat Kuasa,3) Dokumen Penawaran Teknis, dan 4) Dokumen Penawaran Biaya. f. Bentuk [Surat Perjanjian/Surat Perintah Kerja];g. Syarat-Syarat Umum Kontrak;h. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;i. Bentuk Dokumen Lain : 1) SPPBJ, 2) SPMK, 3) Surat Jaminan Uang Muka.

7.2 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pemilihan ini. Kelalaian menyampaikan keterangan yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan atau menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan sepenuhnya merupakan resiko peserta.

7.3 Peserta dapat meminta penjelasan secara tertulis mengenai dokumen pemilihan kepada [Pokja ULP/ Pejabat Pengadaan] sebelum batas akhir pemasukan penawaran.

7.4 [Pokja ULP/ Pejabat Pengadaan] wajib menanggapi setiap permintaan penjelasan yang diajukan peserta secara tertulis.

8. Pemberian Penjelasan 8.1 Pemberian penjelasan dilakukan di tempat dan pada waktu sebagaimana tercantum dalam LDP, serta dihadiri oleh peserta.

8.2 Perwakilan peserta yang hadir pada saat pemberian penjelasan menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan].

8.3 Dalam pemberian penjelasan, [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan] menjelaskan kepada peserta mengenai:a. Kerangka Acuan Kerja;b. cara penyampaian Dokumen Penawaran;c. kelengkapan yang harus dilampirkan bersama Dokumen Penawaran;d. jadwal pemasukan dan pembukaan Dokumen Penawaran;e. metode dan tata cara evaluasi;f. hal-hal yang menggugurkan penawaran;g. jenis kontrak yang akan digunakan;h. ketentuan tentang penyesuaian harga;i. ketentuan tentang asuransi.j. besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan

8.4 Apabila dipandang perlu, [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan] dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Biaya peninjauan lapangan ditanggung oleh peserta.

8.5 Pemberian penjelasan isi Dokumen Pemilihan, pertanyaan dari penyedia, jawaban dari [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan], perubahan substansi dokumen, hasil peninjauan lapangan, serta keterangan lain dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yang ditandatangani oleh [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan] dan peserta yang hadir serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan.

8.6 Apabila dalam BAPP sebagaimana dimaksud pada angka 8.5 terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan] menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pemilihan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan.

8.7 Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pemilihan awal.

8.8 [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan] memberikan salinan BAPP dan/atau Adendum Dokumen Pemilihan kepada peserta.

C. Penyiapan Dokumen Penawaran

9. Biaya dalam Penyiapan Penawaran

Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran.

10. Bahasa Penawaran10.1 Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia.

10.2 Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing.

10.3 Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.

11. Dokumen Penawaran11.1 Dokumen Penawaran terdiri dari Administrasi, Teknis dan Biaya.

11.2 Penawaran Administrasi terdiri dari:a. Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan :a. tanggal;b. masa berlaku penawaran;c. penawaran biaya;d. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dane. tanda tangan:a) direktur utama/pimpinan perusahaan;b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya; atauc) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; b. Surat Kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan);

11.3 Dokumen Penawaran Teknis terdiri dari:a. Data pengalaman perusahaan, terdiri dari :1) data organisasi perusahaan,2) daftar pengalaman kerja sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir,3) uraian pengalaman kerja sejenis 10 (Sepuluh) tahun terakhir, diuraikan secara jelas dengan mencantumkan informasi : nama pekerjaan yang dilaksanakan, lingkup dan data pekerjaan yang dilaksanakan secara singkat, lokasi, pemberi tugas, nilai, dan waktu pelaksanaan (menyebutkan bulan dan tahun)b. Pendekatan dan metodologi, terdiri dari :1) tanggapan dan saran terhadap Kerangka Acuan Kerja,2) uraian pendekatan, metodologi dan program kerja,3) jadwal pelaksanaan pekerjaan,4) komposisi tim dan penugasan,5) jadwal penugasan tenaga ahli,c. Kualifikasi tenaga ahli, terdiri dari :1) Daftar Riwayat Hidup personil yang diusulkan,2) surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan.d. Dokumen lain yang dipersyaratkan.

11.4 Dokumen Penawaran Biaya terdiri dari:a. Rekapitulasi penawaran biaya;b. Rincian Biaya Langsung Personil (remuneration);c. Rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct reimburseable cost);d. Dokumen lain yang dipersyaratkan.Keterangan: dokumen b,c,d tidak wajib dipenuhi untuk kontrak lumpsum.

12. Biaya Penawaran12.1 Total biaya penawaran ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf.

12.2 [Untuk kontrak harga satuan serta kontrak gabungan harga satuan dan lumpsum, peserta mencantumkan harga satuan dan biaya total untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam Rincian Biaya Langsung Personil dan Non-Personil. Jika harga satuan ditulis nol atau tidak dicantumkan maka kegiatan dalam mata pembayaran tersebut dianggap telah termasuk dalam harga satuan kegiatan yang lain dan kegiatan tersebut tetap harus dilaksanakan].

[Untuk kontrak lumpsum, apabila dipersyaratkan peserta mencantumkan harga satuan dan biaya total untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam Rincian Biaya Langsung Personil dan Non-Personil].

12.3 Biaya overhead, asuransi dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan jasa konsultansi ini diperhitungkan dalam total biaya penawaran.

12.4 [untuk kontrak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan, ditulis : penyesuaian harga diberlakukan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak].

13. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran

13.1 Semua biaya dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang sebagaimana tercantum dalam LDP.

13.2 Pembayaran atas pretasi pekerjaan jasa konsultansi ini dilakukan sesuai dengan cara sebagaimana tercantum dalam LDP dan diuraikan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

14. Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan

14.1 Masa berlakunya penawaran sesuai sebagaimana tercantum dalam LDP.

14.2 Apabila evaluasi belum selesai dilaksanakan, sebelum akhir masa berlakunya penawaran, [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan] dapat meminta kepada peserta secara tertulis untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran tersebut dalam jangka waktu tertentu.

14.3 Peserta dapat :a. Menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran;b. Menolak permintaan tersebut dan dapat mengundurkan diri secara tertulis dengan tidak dikenakan sanksi.

14.4 Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.

15. Bentuk Dokumen PenawaranDokumen Penawaran disampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

D. Pemasukan Dokumen Penawaran

16. Penyampulan dan Penandaan Sampul Penawaran16.1 Penyampulan Dokumen Penawaran dengan menggunakan metoda 1 (satu) sampul.

16.2 Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis, dan Biaya dimasukkan dalam 1 (satu) sampul dan ditulis Dokumen Penawaran, nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta, serta ditujukan kepada [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan] dengan alamat yang ditentukan dalam LDP.

17. Penyampaian Dokumen Penawaran

17.1 Peserta menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan] sesuai jadwal sebagaimana tercantum dalam LDP.

17.2 Peserta dapat menyampaikan Dokumen Penawaran melalui pos/jasa pengiriman dengan ketentuan sudah diterima [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan] sebelum batas akhir pemasukan penawaran serta segala risiko keterlambatan dan kerusakan dokumen menjadi risiko peserta.

17.3 Dalam hal Dokumen Penawaran disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, maka sampul penutup dimasukan ke dalam sampul luar yang mencantumkan nama paket pekerjaan dan alamat [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan].

18. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran

Penawaran harus disampaikan kepada atau harus sudah diterima oleh [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan] paling lambat di tempat dan pada waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.

19. Penawaran Terlambat19.1 Setiap penawaran yang diterima oleh [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan] setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran akan ditolak dan dikembalikan kepada peserta yang bersangkutan dalam keadaan tertutup (sampul tidak dibuka) disertai dengan bukti serah terima.

19.2 Terhadap penawaran terlambat yang disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan] memberitahukan kepada peserta yang bersangkutan untuk mengambil kembali penawaran tersebut disertai dengan bukti serah terima.

E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran serta Klarifikasi dan Negosiasi

20. Pembukaan Dokumen Penawaran 20.1 Dokumen Penawaran dibuka pada waktu dan tempat sebagaimana tercantum dalam LDP.

20.2 [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan] memeriksa kelengkapan Dokumen Penawaran, yang meliputi:a. surat penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan penawaran biaya;b. surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan);c. dokumen penawaran teknis; d. dokumen penawaran biaya; dane. dokumen lain yang dipersyaratkan.

21. Evaluasi Penawaran 21.1 Evaluasi penawaran dilakukan dengan metoda evaluasi kualitas.

21.2 Sebelum evaluasi penawaran Pokja ULP/Pejabat Pengadaan melakukan koreksi aritmatik terhadap penawaran biaya, dengan ketentuan :

[Untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum:a. kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan, harus dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah;b. jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain, dan harga satuan pada surat penawaran tetap dibiarkan kosong].

[Untuk kontrak lump sump:a. apabila ada perbedaan penulisan nilai biaya penawaran antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf;b. apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas, maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka; atauc. apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, maka penawaran dinyatakan gugur].

21.3 Total penawaran biaya terkoreksi yang melebihi pagu anggaran langsung menggugurkan penawaran, namun total biaya terkoreksi yang melebihi HPS tidak menggugurkan penawaran sebelum dilakukan negosiasi biaya. Jika nilai pagu anggaran sama dengan nilai HPS maka nilai tersebut dijadikan patokan untuk menggugurkan penawaran biaya terkoreksi.

21.4 Penawaran dievaluasi dengan cara memeriksa dan membandingkan Dokumen Penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang diurut mulai dari tahapan penilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan kewajaran biaya.

21.5 Metode evaluasi, kriteria, dan tata cara selain yang disebutkan dalam IKP tidak diperbolehkan.

21.6 Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:a. evaluasi administrasi; b. evaluasi teknis; danc. evaluasi biaya.

21.7 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut :a. [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan] dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah isi Dokumen Pemilihan ini;b. [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan] dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;c. penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan ruang lingkup serta kualifikasi tenaga ahli yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok yang mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja pekerjaan;d. para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan] selama proses evaluasi;e. apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan] dan/atau PPK dengan tujuan untuk menunjuk peserta, maka :1) peserta dimasukan dalam Daftar Hitam baik badan usahanya beserta pengurusnya;2) [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan] mengundang peserta lain.

21.8 Evaluasi Administrasi :a. Evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi;b. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan dipenuhi/dilengkapi;2) surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut :a) ditandatangani oleh :(1) direktur utama/pimpinan perusahaan;(2) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya; atau(3) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik.b) mencantumkan penawaran biaya;c) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;d) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;e) bertanggal.3) [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan] dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan;4) apabila peserta memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis;5) apabila peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi, [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan] mengundang peserta lain.

21.9 Evaluasi Teknis :a. Unsur-unsur yang dievaluasi harus sesuai dengan yang ditetapkan.b. Evaluasi penawaran teknis dilakukan dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap kriteria yang dinilai dan bobot yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, dengan ketentuan:1) unsur-unsur pokok yang dinilai adalah: a) pengalaman perusahaan (bobot nilai antara 10 % s.d 20 %), b) pendekatan dan metodologi (bobot nilai antara 20 % s.d 40 %), c) kualifikasi tenaga ahli (bobot nilai antara 50 % s.d 70 %);2) penilaian dilakukan sesuai pembobotan dari masing-masing unsur sebagaimana tercantum dalam LDP;3) bobot masing-masing unsur ditetapkan oleh [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan] berdasarkan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan;c. Penilaian terhadap Pengalaman Perusahaan dilakukan atas:1) pengalaman perusahaan peserta dalam melaksanakan pekerjaan sejenis dengan pekerjaan yang dipersyaratkan dalam KAK untuk 10 (sepuluh) tahun terakhir;2) pengalaman kerja di Indonesia dan/atau di lokasi proyek mendapat tambahan nilai;3) pengalaman tersebut diuraikan secara jelas dengan mencantumkan informasi: nama pekerjaan yang dilaksanakan, lingkup dan data pekerjaan yang dilaksanakan secara singkat, lokasi, pemberi tugas, nilai, dan waktu pelaksanaan (menyebutkan bulan dan tahun);4) penilaian juga dilakukan terhadap jumlah pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh peserta, disamping untuk mengukur pengalaman juga dapat dipergunakan untuk mengukur kemampuan/kapasitas peserta yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya;5) pengalaman perusahaan peserta harus dilengkapi dengan referensi dari pengguna jasa, yang menunjukkan kinerja perusahaan peserta yang bersangkutan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir;6) sub unsur Pengalaman Perusahaan yang dinilai adalah:a) pengalaman melaksanakan proyek/ kegiatan sejenis;b) pengalaman melaksanakan di lokasi proyek/kegiatan;c) pengalaman manajerial dan fasilitas utama;d) kapasitas perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap; e) [sub unsur lain yang dinilai dan dipersyaratkan].7) bobot masing-masing sub unsur ditetapkan oleh [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan] berdasarkan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam LDP.d. Penilaian terhadap Pendekatan dan Metodologi dilakukan atas:1) pemahaman perusahaan peserta atas lingkup pekerjaan/jasa layanan yang diminta dalam KAK, pemahaman atas sasaran/tujuan, kualitas metodologi, dan hasil kerja; 2) sub unsur Pendekatan dan Metodologi yang dinilai adalah:a) pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, penilaian terutama meliputi: pengertian terhadap tujuan proyek/kegiatan, lingkup serta jasa konsultansi yang diperlukan (aspek-aspek utama yang diindikasikan dalam KAK), dan pengenalan lapangan;b) kualitas metodologi, penilaian terutama meliputi: ketepatan menganalisa masalah dan langkah pemecahan yang diusulkan dengan tetap mengacu kepada persyaratan KAK, konsistensi antara metodologi dengan rencana kerja, apresiasi terhadap inovasi, tanggapan terhadap KAK khususnya mengenai data yang tersedia, orang bulan (person-month) tenaga ahli, uraian tugas, jangka waktu pelaksanaan, laporan-laporan yang disyaratkan, jenis keahlian serta jumlah tenaga ahli yang diperlukan, program kerja, jadwal pekerjaan, jadwal penugasan, organisasi, kebutuhan jumlah orang bulan, dan kebutuhan fasilitas penunjang;c) hasil kerja (deliverable), penilaian meliputi antara lain: analisis, gambar-gambar kerja, spesifikasi teknis, perhitungan teknis, dan laporan-laporan;d) fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yang diminta dalam KAK;e) gagasan baru yang diajukan oleh penyedia untuk meningkatkan kualitas keluaran yang diinginkan dalam KAK diberikan nilai lebih;f) [sub unsur lain yang dinilai dan dipersyaratkan].3) bobot masing-masing sub unsur ditetapkan oleh [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan] berdasarkan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam LDP.e. Kualifikasi Tenaga Ahli, penilaian dilakukan atas:1) tenaga ahli yang diusulkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan jenis keahlian, persyaratan, serta jumlah tenaga yang telah diindikasikan di dalam KAK;2) sub unsur Kualifikasi Tenaga Ahli yang dinilai adalah:a) tingkat pendidikan, yaitu lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah lulus ujian negara atau yang telah diakreditasi, atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi, dibuktikan dengan salinan ijazah;b) pengalaman kerja profesional seperti yang disyaratkan dalam KAK, didukung dengan referensi dari pengguna jasa. Bagi tenaga ahli yang diusulkan sebagai pemimpin/wakil pemimpin pelaksana pekerjaan (team leader/co team leader) dinilai pula pengalaman sebagai pemimpin/wakil pemimpin tim. Ketentuan penghitungan pengalaman kerja profesional dilakukan sebagai berikut :(1) tidak boleh terjadi tumpang tindih (overlap), bila terjadi overlap yang dihitung hanya salah satu,(2) apabila terdapat perhitungan bulan menurut [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan] lebih kecil dari yang tertulis dalam penawaran, maka yang diambil adalah perhitungan [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan]. Apabila perhitungan [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan] lebih besar dibandingkan dengan yang tertulis dalam penawaran, maka yang diambil adalah yang tertulis dalam penawaran,(3) apabila jangka waktu pengalaman kerja profesional ditulis secara lengkap tanggal, bulan, dan tahunnya, maka pengalaman kerja akan dihitung secara penuh (kecuali bila terjadi overlap, maka bulan yang overlap dihitung satu kali),(4) apabila jangka waktu pengalaman kerja profesional ditulis bulan dan tahunnya saja (tanpa tanggal), maka pengalaman kerja yang dihitung adalah total bulannya dikurangi 1 (satu) bulan,(5) apabila jangka waktu pengalaman kerja profesional ditulis tahunnya saja (tanpa tanggal dan bulan), maka pengalaman kerja yang dihitung hanya 25 % dari total bulannya,(6) kesesuaian lingkup pekerjaan dan posisi pengalaman kerja profesional dibandingkan dengan yang dipersyaratkan dalam KAK, dinilai dengan kriteria sebagai berikut:(a) lingkup pekerjaan :i. sesuaiii. menunjang iii. terkait(b) posisi :i. sesuai ii. tidak sesuai(c) nilai masing-masing kriteria ditetapkan oleh [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan] berdasarkan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam LDP. (7) bulan kerja profesional yang didapatkan dari angka (3), (4), dan (5) dikalikan dengan nilai kesesuaian lingkup pekerjaan dan posisi yang didapatkan dari angka (6),(8) total seluruh bulan kerja profesional dibagi dengan angka 12 sehingga didapatkan jangka waktu pengalaman kerja profesional seorang tenaga ahli.(9) Nilai jangka waktu pengalaman kerja profesional tenaga ahli dicantumkan dalam LDPc) sertifikat keahlian/profesi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan, sesuai dengan keahlian/profesi yang disyaratkan dalam KAK;d) lain-lain : penguasaan bahasa Inggris, bahasa Indonesia (bagi konsultan Asing), bahasa setempat, aspek pengenalan (familiarity) atas tata-cara, aturan, situasi, dan kondisi (custom) setempat. Personil yang menguasai/memahami aspek-aspek tersebut di atas diberikan nilai lebih tinggi;e) [sub unsur lain yang dinilai dan dipersyaratkan].3) bobot masing-masing sub unsur ditetapkan oleh [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan] berdasarkan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam LDP.4) Tingkat pendidikan tenaga ahli yang kurang dari tingkat pendidikan yang dipersyaratkan dalam KAK tidak diberi nilai.5) Kualifikasi dari tenaga ahli yang melebihi dari kualifikasi yang dipersyaratkan dalam KAK tidak mendapat tambahan nilai.f. Hasil evaluasi teknis harus melewati ambang batas nilai teknis (passing grade) sebagaimana yang tercantum dalam LDP.g. Apabila peserta tidak memenuhi persyaratan teknis, [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan] mengundang peserta lain.

21.10 Evaluasi Biaya :a. Evaluasi biaya dilakukan terhadap peserta yang lulus ambang batas nilai teknis.b. Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalam evaluasi penawaran biaya dilakukan terhadap:1) kewajaran biaya pada Rincian Biaya Langsung Personil (remuneration);2) kewajaran penugasan tenaga ahli;3) kewajaran penugasan tenaga pendukung;4) kewajaran biaya pada Rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct reimbursable cost).

21.11 Dalam melakukan evaluasi, [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan] melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya untuk mendapatkan biaya yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan.

22. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya 22.1 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dilakukan oleh [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan] dengan:a. direktur utama/pimpinan perusahaan;b. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya (dinyatakan dengan surat kuasa);c. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; ataud. pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.

22.2 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dilakukan untuk:a. meyakinkan kejelasan teknis dan biaya, dengan memperhatikan kesesuaian antara bobot pekerjaan dengan tenaga ahli dan/atau tenaga pendukung yang ditugaskan, serta mempertimbangkan kebutuhan perangkat/fasilitas pendukung yang proporsional guna pencapaian hasil kerja yang optimal;b. memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan efektif dengan tetap mempertahankan hasil yang ingin dicapai sesuai dengan penawaran teknis yang diajukan penyedia.

22.3 Aspek-aspek teknis yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasi terutama:a. lingkup dan sasaran jasa konsultansi;b. cara penanganan pekerjaan dan rencana kerja;c. kualifikasi tenaga ahli;d. organisasi pelaksanaan;e. program alih pengetahuan;f. jadwal pelaksanaan pekerjaan;g. jadwal penugasan personil; danh. fasilitas penunjang.

22.4 Aspek-aspek biaya yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasi terutama:a. kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya;b. volume kegiatan dan jenis pengeluaran; danc. biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang berlaku di pasaran.

22.5 Klarifikasi dan negosiasi terhadap unit biaya personil dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan, dengan ketentuan:a. biaya satuan dari biaya langsung personil, maksimum 3,2 (tiga koma dua) kali gaji dasar yang diterima oleh tenaga ahli tetap dan/atau maksimum 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan yang diterima oleh tenaga ahli tidak tetap berdasarkan perhitungan dari daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan;b. unit biaya personil dihitung berdasarkan satuan waktu yang dihitung berdasarkan tingkat kehadiran dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam LDP.

22.6 Klarifikasi dan negosiasi terhadap biaya tenaga pendukung (tenaga teknik dan penunjang/administrasi), seperti: tenaga survey, sekretaris, atau manajer kantor, dilakukan berdasarkan harga pasar tenaga pendukung tersebut.

22.7 Negosiasi biaya dilakukan terhadap total penawaran biaya terkoreksi yang melebihi HPS, agar didapatkan total penawaran biaya hasil negosiasi yang memenuhi HPS, tanpa mengurangi kualitas penawaran teknis.

22.8 Harga satuan yang dapat dinegosiasikan yaitu Biaya Langsung Non-Personil yang dapat diganti (direct reimbursable cost) dan/atau Biaya Langsung Personil (remuneration) yang dinilai tidak wajar berdasarkan ketentuan pada angka 22.5).

22.9 Apabila hasil evaluasi biaya serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya tidak ditemukan hal-hal yang tidak wajar, maka total penawaran biaya dapat diterima sepanjang tidak melebihi pagu anggaran.

22.10 Apabila klarifikasi dan negosiasi dengan peserta tidak tercapai kesepakatan, maka [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan] mengundang peserta lain.

F. Pembuatan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung (BAHPL), Penetapan dan Pengumuman Pemenang (Penyedia)

23. Pembuatan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung

23.1 BAHPL kesimpulan dari hasil evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga yang dibuat oleh [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan] dan ditandatangani oleh [paling kurang seperdua dari jumlah anggota Pokja ULP/Pejabat Pengadaan]

23.2 BAHPL harus memuat hal-hal sebagai berikut :a. nama peserta;b. hasil evaluasi penawaran;c. ambang batas nilai teknis;d. biaya penawaran dan biaya penawaran terkoreksi dari peserta;e. hasil klarifikasi dan negosiasi;f. pagu anggaran dan HPS;g. metoda evaluasi yang digunakan;h. unsur-unsur yang dievaluasi;i. rumus yang dipergunakan;j. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan Penunjukan Langsung;k. tanggal dibuatnya Berita Acara.

24. Penetapan Pemenang (penyedia) 24.1 [Pokja ULP membuat Surat Penetapan Pemenang (Penyedia) berdasarkan BAHPL untuk nilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).]

[Pejabat Pengadaan membuat Surat Penetapan Pemenang (Penyedia) berdasarkan BAHPL untuk nilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).]

[PA membuat Surat Penetapan Pemenang (Penyedia) untuk nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setelah mendapat usulan dari Pokja ULP, dengan ketentuan: a. usulan penetapan pemenang (penyedia) ditembuskan kepada PPK dan APIP K/L/D/I yang bersangkutan; danb. apabila PA tidak setuju dengan usulan Pokja ULP, maka PA memerintahkan Pokja ULP untuk mengevaluasi ulang atau mengundang peserta lain.]

24.2 Penetapan pemenang (penyedia) harus memuat:a. nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;b. nama dan alamat pemenang (penyedia) serta total penawaran biaya atau total penawaran biaya terkoreksi;c. total biaya hasil negosiasi;d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dane. hasil evaluasi penawaran.

24.3 Data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan pemenang (penyedia) adalah:a. Dokumen Pemilihan beserta adendum (apabila ada);b. BAHPL; danc. Dokumen Penawaran.

25. Pengumuman Pemenang (Penyedia)[Pokja ULP/Pejabat Pengadaan] mengumumkan pemenang (penyedia) di website sebagaimana tercantum dalam LDP dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, yang sekurang-kurangnya memuat:a. nama paket pekerjaan dan pagu anggaran serta nilai total HPS ; b. nama dan alamat penyedia; c. besaran usulan biaya dan biaya terkoreksi;d. hasil klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);f. Hasil evaluasi.

G. Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa

26. Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa

26.1 [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan] menyampaikan BAHPL kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

26.2 PPK menerbitkan SPPBJ apabila pernyataan penyedia pada formulir isian kualifikasi masih berlaku.

26.3 Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan:a. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan], maka yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi; b. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan], maka yang bersangkutan dimasukkan dalam Daftar Hitam; atauc. yang bersangkutan boleh tidak bersedia ditunjuk dengan tidak dikenakan sanksi apabila masa penawarannya sudah tidak berlaku.

26.4 Apabila penyedia yang ditunjuk mengundurkan diri, maka PA memerintahkan [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan] untuk mengundang peserta lain.

26.5 SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pengumuman Penetapan Pemenang (Penyedia).

26.6 Salah satu tembusan dari SPPBJ disampaikan (tanpa lampiran surat perjanjian) sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal.

26.7 Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan penyedia, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan:a. apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atau mengundang peserta lain; ataub. apabila PA/KPA sependapat dengan [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan], PA/KPA memutuskan penetapan penyedia oleh [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan] bersifat final, dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk mengeluarkan SPPBJ.

27. Kerahasiaan Proses Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung dibuat oleh [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan] bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman penyedia.

I.Penandatanganan Kontrak

28. Penandatanganan Kontrak 28.1 Sebelum penandatanganan kontrak PPK wajib memeriksa apakah pernyataan dalam Dokumen Isian Kualifikasi masih berlaku. Apabila salah satu pernyataan tersebut sudah tidak dipenuhi, maka penandatanganan kontrak tidak dapat dilakukan.

28.2 Penandatanganan Kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ.

28.3 PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pemilihan sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan yang melewati batas tahun anggaran.

28.4 Perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan dilakukan setelah mendapat persetujuan kontrak tahun jamak.

28.5 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak.

28.6 Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian Dokumen Kontrak dalam Surat Perjanjian dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut:a. adendum Surat Perjanjian;b. pokok perjanjian;c. surat penawaran, beserta rincian penawaran biaya;d. syarat-syarat khusus Kontrak;e. syarat-syarat umum Kontrak;f. Kerangka Acuan Kerja;g. gambar-gambar;h. dokumen lainnya, seperti : SPPBJ, Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung.

28.7 Banyaknya rangkap Kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari:1) Kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan2) Kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK.b. rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila diperlukan.

28.8 [Penandatanganan Kontrak yang kompleks dan/atau bernilai di atas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak.]

28.9 Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama penyedia adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

28.10 Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada angka 28.8, dapat menandatangani Kontrak, sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak.

44

43


BAB III. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

A. Lingkup Pekerjaan[Pokja ULP/Pejabat Pengadaan] : _________________________________ [diisi nama [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan]bukan nama orang, contoh: Pokja Jasa Konsultansi ULP LKPP Alamat [Pokja ULP/Pejabat Pengadaan] _______________________________Alamat website :_______________________________Nama paket pekerjaan: ______________Uraian singkat pekerjaan ______________[diisi uraian secara singkat dan jelas pekerjaan/kegiatan yang dilaksanakan]

B. Jangka Waktu Penyelesaian PekerjaanJangka waktu penyelesaian pekerjaan: ______(___________________________) hari kalender.[diisi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan]

C. Sumber DanaPekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan _____Tahun Anggaran________[diisi sumber dana dan tahun anggarannya sesuai dokumen anggaran untuk pembiayaannya]

D. Pemberian Penjelasan Dokumen Pemilihan [dan Peninjauan Lapangan]Pemberian Penjelasan akan dilaksanakan pada :Hari : __________Tanggal : __________Pukul : ____s.d____Tempat : __________

[Peninjauan lapangan akan dilaksanakan pada:Hari: _______________________Tanggal: _______________________Pukul: _______________________Tempat: _______________________ ]

E. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran

1. Bentuk mata uang penawaran : __________[diisi Rupiah atau mata uang lainnya apabila dilaksanakan di luar negeri]2. Pembayaran dilakukan dengan cara __________[diisi pembayarannya dilaksanakan secara : bulanan, berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin), atau secara sekaligus].

F. Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan1. Masa berlaku penawaran selama _____ (____________) hari kalender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran.[diisi dengan memperhitungkan awal pemasukan penawaran sampai dengan penandatanganan kontrak]2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ____ (_________) hari kalender sejak __________[diisi penandatanganan Kontrak atau SPMK]

G. Pemasukan dan Pembukaan Dokumen PenawaranHari : __________Tanggal : __________Pukul : ____s.d____Tempat : __________

H. Penyampulan dan Penandaan Sampul Penawaran1. Sampul penutup Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis, dan Biaya ditandai : PENAWARAN ADMINISTRASI, TEKNIS, DAN BIAYA

2. Sampul penutup ditulis : Nama Paket Pekerjaan : __________ Nama Perusahaan : __________ Alamat Perusahaan : _________ Ditujukan kepada : Pokja___ [ditulis nama pokjanya] ULP_[K/L/D/I] Alamat Pokja ULP : ______[ditulis alamat Pokja ULP]

Diterima pada : Hari : ______________ Tanggal : ______________ Bulan : ______________ Tahun : ______________ Jam : ______________ [diisi oleh Pokja ULP yang menerima Dokumen Penawaran]

3. Pada sampul penutup diberi tanda ASLI untuk Dokumen Penawaran asli.

4. Dalam hal Dokumen Penawaran disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, maka sampul luar ditulis : Nama Paket Pekerjaan : ______________ Ditujukan kepada : Pokja _________ [ditulis nama pokjanya] ULP____[K/L/D/I] Alamat Pokja ULP : _________[ditulis alamat Pokja ULP]

I. Evaluasi TeknisBobot unsur-unsur pokok yang dinilai :

1. Unsur Pengalaman Perusahaan : ____________%a. Pengalaman perusahaan peserta harus dilengkapi dengan referensi, yang menunjukkan kinerja perusahaan peserta yang bersangkutan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir dan dapat dibuktikan kebenarannya dengan menghubungi penerbit referensi.b. Apabila tidak dilengkapi referensi maka tidak dinilai.c. Apabila dilengkapi referensi namun terbukti tidak benar, maka penawaran digugurkan dan peserta dikenakan Daftar Hitam.d. Sub unsur pengalaman melaksanakan proyek/kegiatan sejenis, dengan bobot sub unsur _______%, dan ketentuan penilaian sub unsur :1) memiliki ____ paket pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai : _____________2) memiliki ____ s.d ____ paket pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai : _____________3) memiliki < ____ paket pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai : _____________4) Nilai yang didapatkan X bobot sub unsur pengalaman melaksanakan proyek/kegiatan sejenis = NILAI BOBOT sub unsur pengalaman melaksanakan proyek/kegiatan sejenis.5) proyek/kegiatan yang sejenis adalah : _______________[deskripsikan dengan jelas].e. Sub unsur pengalaman melaksanakan di lokasi proyek/kegiatan, dengan bobot sub unsur _______%, dan ketentuan penilaian sub unsur :1) memiliki ____ paket pekerjaan di lokasi proyek/kegiatan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai : _____________2) memiliki ____ s.d ____ paket pekerjaan di lokasi proyek/kegiatan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai : _____________3) memiliki < ____ paket pekerjaan di lokasi proyek/kegiatan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai : _____________4) Nilai yang didapatkan X bobot sub unsur pengalaman melaksanakan di lokasi proyek/kegiatan = NILAI BOBOT sub unsur pengalaman melaksanakan di lokasi proyek/kegiatan.f. Sub unsur pengalaman manajerial dan fasilitas utama, dengan bobot sub unsur _______%, dan ketentuan penilaian sub unsur :1) memiliki ____ pengalaman manajerial dan fasilitas utama dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai : _____________2) memiliki ____ s.d ____ pengalaman manajerial dan fasilitas utama dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai : _____________3) memiliki < ____ pengalaman manajerial dan fasilitas utama dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai : _____________4) Nilai yang didapatkan X bobot sub unsur pengalaman manajerial dan fasilitas utama = NILAI BOBOT sub unsur pengalaman manajerial dan fasilitas utama.g. Sub unsur kapasitas perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap, dengan bobot sub unsur _______%, dan ketentuan penilaian sub unsur :1) memiliki ____ orang tenaga ahli tetap yang digunakan untuk melakukan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai : _____________2) memiliki ____ s.d ____ orang tenaga ahli tetap yang digunakan untuk melakukan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai : _____________3) memiliki < ____ orang tenaga ahli tetap yang digunakan untuk melakukan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun diberi nilai : _____________4) Nilai yang didapatkan X bobot sub unsur kapasitas perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap = NILAI BOBOT sub unsur pengalaman manajerial dan fasilitas utama.h. [sub unsur lain yang dinilai dan dipersyaratkan].i. Total bobot seluruh sub unsur = 100 %j. Total NILAI BOBOT seluruh sub unsur X bobot unsur Pengalaman Perusahaan = NILAI PENGALAMAN PERUSAHAAN.

2. Unsur Pendekatan dan Metodologi : ____________%a. Sub unsur pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, dengan bobot sub unsur _______%, dan ketentuan penilaian sub unsur :1) apabila menyajikan dengan baik sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : _____________2) apabila menyajikan namun dinilai kurang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : _____________3) apabila tidak menyajikan, diberi nilai : _____________4) [sebutkan kriteria penilaian lain beserta nilainya apabila ada]5) Nilai yang didapatkan X bobot sub unsur pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK = NILAI BOBOT sub unsur pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK.b. Sub unsur kualitas metodologi, dengan bobot sub unsur _______%, dan ketentuan penilaian sub unsur :1) apabila menyajikan dengan baik sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : _____________2) apabila menyajikan namun dinilai kurang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : _____________3) apabila tidak menyajikan, diberi nilai : _____________4) [sebutkan kriteria penilaian lain beserta nilainya apabila ada]5) Nilai yang didapatkan X bobot sub unsur kualitas metodologi = NILAI BOBOT sub unsur kualitas metodologi.c. Sub unsur hasil kerja (deliverable), dengan bobot sub unsur _______%, dan ketentuan penilaian sub unsur :1) apabila menyajikan dengan baik sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : _____________2) apabila menyajikan namun dinilai kurang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : _____________3) apabila tidak menyajikan, diberi nilai : _____________4) [sebutkan kriteria penilaian lain beserta nilainya apabila ada]5) Nilai yang didapatkan X bobot sub unsur hasil kerja (deliverable) = NILAI BOBOT sub unsur hasil kerja (deliverable).d. Sub unsur fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yang diminta dalam KAK, dengan bobot sub unsur _______%, dan ketentuan penilaian sub unsur :1) apabila menyajikan dengan baik sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : _____________2) apabila menyajikan namun dinilai kurang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : _____________3) apabila tidak menyajikan, diberi nilai : _____________4) [sebutkan kriteria penilaian lain beserta nilainya apabila ada]5) Nilai yang didapatkan X bobot sub unsur fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yang diminta dalam KAK = NILAI BOBOT sub unsur fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yang diminta dalam KAK.e. Sub unsur gagasan baru yang diajukan oleh peserta untuk meningkatkan kualitas keluaran yang diinginkan dalam KAK, dengan bobot sub unsur _______%, dan ketentuan penilaian sub unsur :1) apabila menyajikan dengan baik sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : _____________2) apabila menyajikan namun dinilai kurang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : _____________3) apabila tidak menyajikan, diberi nilai : _____________4) [sebutkan kriteria penilaian lain beserta nilainya apabila ada]5) Nilai yang didapatkan X bobot sub unsur gagasan baru yang diajukan oleh peserta untuk meningkatkan kualitas keluaran yang diinginkan dalam KAK = NILAI BOBOT sub unsur gagasan baru yang diajukan oleh peserta untuk meningkatkan kualitas keluaran yang diinginkan dalam KAK.f. [sub unsur lain yang dinilai dan dipersyaratkan].k. Total bobot seluruh sub unsur = 100 %l. Total NILAI BOBOT seluruh sub unsur X bobot unsur Pendekatan dan Metodologi = NILAI PENDEKATAN DAN METODOLOGI.

3. Unsur Kualifikasi Tenaga Ahli : ____________%a. Sub unsur tingkat pendidikan, dengan bobot sub unsur _______%, dan ketentuan penilaian sub unsur :1) tingkat pendidikan yang disyaratkan dalam KAK, diberi nilai : _____________2) < tingkat pendidikan yang disyaratkan dalam KAK, diberi nilai : _____________3) Nilai yang didapatkan X bobot sub unsur tingkat pendidikan = NILAI BOBOT sub unsur tingkat pendidikan.b. Sub unsur pengalaman kerja profesional seperti yang disyaratkan dalam KAK, dengan bobot sub unsur _______%, dan ketentuan penilaian sub unsur :1) dukungan referensi :a) apabila melampirkan referensi dan dapat dibuktikan kebenarannya dengan menghubungi penerbit referensi, maka pengalaman kerja diberikan penilaian,b) apabila tidak dilengkapi referensi maka tidak diberikan penilaian,c) apabila melampirkan referensi namun terbukti tidak benar, maka penawaran digugurkan dan peserta dikenakan Daftar Hitam.2) perhitungan bulan kerja tenaga ahli, yang dihitung berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam IKP,3) lingkup pekerjaan :a) sesuai, diberi nilai : _____________b) menunjang, diberi nilai : _____________c) terkait, diberi nilai : _____________a) lingkup pekerjaan yang :i. sesuai adalah : __________[deskripsikan dengan jelas].ii. menunjang adalah : ______[deskripsikan dengan jelas].iii. terkait adalah : __________[deskripsikan dengan jelas].4) posisi :a) sesuai, diberi nilai : _____________b) tidak sesuai, diberi nilai : _____________b) posisi yang :i. sesuai adalah : __________[deskripsikan dengan jelas].ii. tidak sesuai adalah : _____[deskripsikan dengan jelas].5) perhitungan bulan kerja X nilai lingkup pekerjaan X nilai posisi = jumlah bulan kerja profesional6) nilai total seluruh jumlah bulan kerja profesional dibagi angka 12 = jangka waktu pengalaman kerja profesional7) nilai jangka waktu pengalaman kerja profesional :a) memiliki ____ tahun pengalaman kerja profesional, diberi nilai : _____________b) memiliki ____ s.d ____ tahun pengalaman kerja profesional, diberi nilai : _____________c) [sebutkan kriteria penilaian lain beserta nilainya apabila ada]d) memiliki < ____ tahun pengalaman kerja profesional, diberi nilai : _____________8) nilai jangka waktu pengalaman kerja profesional yang didapatkan X bobot sub unsur pengalaman kerja profesional seperti yang disyaratkan dalam KAK = NILAI BOBOT sub unsur pengalaman kerja profesional seperti yang disyaratkan dalam KAK.c. Sub unsur sertifikat keahlian/profesi, dengan bobot sub unsur _______%, dan ketentuan penilaian sub unsur :1) memiliki, diberi nilai : _____________ 2) tidak memiliki, diberi nilai : _____________3) [sebutkan kriteria penilaian lain beserta nilainya apabila ada]4) nilai yang didapatkan X bobot sub unsur sertifikat keahlian/profesi = NILAI BOBOT sub unsur sertifikat keahlian/profesi.d. Sub unsur lain-lain yang dibutuhkan dalam KAK, dengan bobot sub unsur _______%, dan ketentuan penilaian sub unsur :1) penguasaan bahasa asing [apabila dibutuhkan], diberi nilai : _____________2) penguasaan bahasa setempat [apabila dibutuhkan], diberi nilai : _____________3) penguasaan Bahasa Indonesia bagi konsultan asing [apabila dibutuhkan], diberi nilai : _____________4) aspek pengenalan (familiarity) atas tata-cara, aturan, situasi, dan kondisi (custom) setempat, diberi nilai : _____________5) [sebutkan kriteria penilaian lain beserta nilainya apabila ada]6) total nilai yang didapatkan X bobot sub unsur lain-lain = NILAI BOBOT sub unsur lain-lain.m. Total bobot seluruh sub unsur = 100 %.n. Total NILAI BOBOT seluruh sub unsur = NILAI 1 (SATU) ORANG TENAGA AHLI.o. [apabila tenaga ahli yang dinilai lebih dari 1 (satu) maka setiap tenaga ahli harus diberi bobot]Bobot tenaga ahli :1) Tenaga Ahli 1 (Team Leader), diberi bobot =_____________2) Tenaga Ahli 2 (____________), diberi bobot =_____________3) dan seterusnyap. Nilai 1 (Satu) Orang Tenaga Ahli X bobot tenaga ahli = NILAI BOBOT tenaga ahliq. Total NILAI BOBOT seluruh tenaga ahli X bobot unsur Kualifikasi Tenaga Ahli = NILAI KUALIFIKASI TENAGA AHLI.

4. Nilai Evaluasi Teknis = NILAI PENGALAMAN PERUSAHAAN + NILAI PENDEKATAN DAN METODOLOGI + NILAI KUALIFIKASI TENAGA AHLI

5. Ambang batas nilai teknis (passing grade) = ___________

J. Evaluasi Biaya Jangka waktu pelaksanaan Evaluasi Biaya : _______________ s.d _______________ [tuliskan tanggal bulan dan tahun]

K. Unit Biaya Personil Berdasarkan Satuan WaktuUnit biaya personil berdasarkan satuan waktu dihitung sebagai berikut:

1 (satu) bulan : ____ (__________) hari kerja1 (satu) hari kerja : ____ (__________) jam kerja

Bab III. Lembar Data Pengadaan (LDP)76

52

53

Standar Dokumen PengadaanJasa Konsultansi Badan Usaha(Metoda Penunjukan Langsung bukan untuk penanganan darurat dengan Prakualifikasi)BAB IV. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Uraian Pendahuluan[footnoteRef:1] [1: Uraian Pendahuluan memuat gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan.]

1. Latar Belakang

2. Maksud dan Tujuan

3. Sasaran

4. Lokasi Kegiatan

5. Sumber PendanaanKegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan: __________________________

6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat KomitmenNama Pejabat Pembuat Komitmen: __________

Satuan Kerja: __________

Data Penunjang[footnoteRef:2] [2: Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.]

7. Data Dasar

8. Standar Teknis

9. Studi-Studi Terdahulu

10. Referensi Hukum

Ruang Lingkup

11. Lingkup Kegiatan

12. Keluaran[footnoteRef:3] [3: Dijelaskan pula keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain.]

13. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen

14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi

15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa

16. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan

17. PersonilPosisiKualifikasiJumlah orang Bulan[footnoteRef:4] [4: Khusus untuk Metode Evaluasi Pagu Anggaran jumlah orang bulan tidak boleh dicantumkan. ]

1. Tenaga Ahli:

2.

3. Tenaga Pendukung (jika ada):

4.

18. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Laporan

19. Laporan PendahuluanLaporan Pendahuluan memuat: __________ Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: __ (__________) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak (__________) buku laporan.

20. Laporan BulananLaporan Bulanan memuat: __________Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: __ (__________) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak __ (__________) buku laporan.

21. Laporan AntaraLaporan Antara memuat hasil sementara pelaksanaan kegiatan: __________ Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: __ (__________) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak __ (__________) buku laporan.

22. Laporan AkhirLaporan Akhir memuat: __________ Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: __ (__________) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak __ (__________) buku laporan dan cakram padat (compact disc) (jika diperlukan).

Hal-Hal Lain

23. Produksi dalam NegeriSemua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

24. Persyaratan KerjasamaJika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi:

25. Pedoman Pengumpulan Data LapanganPengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut:

26. Alih PengetahuanJika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen berikut:

5476

61


BAB V. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

LAMPIRAN 1 : SURAT PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN PESERTA BADAN USAHAC O N T O H

[Kop Surat Badan Usaha]______________,_____________20__Nomor : _____________________Lampiran: _____________________

Kepada Yth.:[Pokja___________ULP__________/PejabatPengadaan___________[K/L/D/I]][diisi oleh Pokja ULP/Pejabat Pengadaan]di _______________________________

Perihal:Penawaran Pekerjaan________________[nama pekerjaan diisi oleh Pokja ULP/ Pejabat Pengadaan]

Sehubungan dengan Undangan Penunjukan Langsung Nomor_____________tanggal_____________ dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pemilihan, Berita Acara Pemberian Penjelasan [dan Adendum Dokumen Pemilihan], dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan_____________________[diisi oleh Pokja ULP/Pejabat Pengadaan] sebesar Rp_____________________(_________________)

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama ____ (_________________) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama ____ (_________________) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan : 1. [Surat Kuasa, apabila ada].2. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :a. Data Pengalaman Perusahaan, terdiri dari :1) Data Organisasi Perusahaan;2) Daftar Pengalaman Kerja Sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir;3) Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir.b. Pendekatan dan Metodologi, terdiri dari:1) Tanggapan dan saran terhadap Kerangka Acuan Kerja;2) Uraian pendekatan, metodologi, dan program kerja;3) Jadwal pelaksanaan pek

Sultansi Badanusaha Penunjukanlangsung Nondarurat

Documents

Transcript of Sultansi Badanusaha Penunjukanlangsung Nondarurat