Makalah ini dibuat untuk disampaikan pada Seminar Mahasiswa Program Pascasarjana

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiami

Sabtu, 13 Februari 2016 di Jakarta International Expo

Law Enforcement Undang-Undang Pajak

&

Pemanfaatan Tax Amnesty

Oleh :

Drs. Suherman Saleh, Ak, MSc, CA

Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia

I. Umum

Pada saat kuliah di Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi pada tahun 1973

Prof. Dr. Rahmat Sumitro Guru Besar mata kuliah pajak menyatakan bahwa yang

pasti didalam kehidupan di dunia ini ada yaitu :

1. Kematian

2. Bayar pajak

Berdasarkan pernyataan diatas maka kita harus cerdas bagaimana menghadapi

kematian yang sudah pasti, caranya membuat kita menjadi manusia yang bermanfaat

bagi siapapun termasuk untuk diri sendiri.

Mengikuti kuliah dan menghadiri seminar hari ini termasuk usaha untuk

meningkatkan nilai diri sendiri agar tetap berjaya hidup dan tetap berjaya walaupun

membayar pajak, karena pada dasarnya semua fasilitas negara yang diberikan kepada

masyarakat untuk menikmati kehidupan di dunia ini yang diberikan oleh negara

sumber pembiayaannya berasal dari pajak, sehingga pantas para pembayar pajak atau

wajib pajak adalah Pahlawan Pembangunan, masalahnya adalah sudah siapkah kita

menjadi wajib pajak atau menjadi pembayar pajak sehingga masuk kedalam

kelompok Pahlawan Pembangunan dari sektor penerimaan pajak.

II. Wajib Pajak dan Law Enforcement

Pada dasarnya setiap manusia lahir di indonesia adalah subjek pajak,

walaupun baru lahir. Namun apabila memiliki warisan yang menghasilkan

penghasilan yang disebut dengan objek pajak yang jumlahnya diatas Penghasilan

Tidak Kena Pajak (PTKP). Maka bayi tersebut harus bayar pajak yaitu pajak

penghasilan orang pribadi yang dibayar oleh penanggungnya, jadi menurut Ketentuan

Umum Perpajakan (KUP) wajib pajak orang pribadi telah memenuhi syarat subjek

pajak sejak lahir dan dikenakan pajak penghasilan orang pribadi setelah mempunyai

penghasilan diatas PTKP, berakhirnya subjek pajak pada saat wajib pajak tersebut

meninggal. Sedangkan apabila penghasilan dibawah PTKP maka tarif pajaknya 0 %.

Untuk perusahaan badan seperti Perusahaan Terbatas, Koperasi, Yayasan yang

bergerak dibidang bisnis, CV,dan lain-lain. Mulai menjadi subjek pajak sejak

disahkan oleh Menteri Kehakiman melalui Akte Notaris.

Sedangkan untuk bayar pajaknya setelah perusahaan itu menghasilkan

laba/penghasilan. Untuk menentukan besarnya laba, wajib pajak diberi kesempatan

untuk mencatat semua transaksi, menghitung pajaknya sendiri kemudian menyetor

pajaknya ke Bank yang ditunjuk dan melaporkan pembayaraan pajaknya ke kantor

pajak terkait yang disebut dengan sistem Self Assessment, artinya menghitung

pajaknya sendiri. Bisa jadi Self Assessment ini tidak dipahami misalnya catatan yang

ada tidak sama dengan laporan keuangan yang dibuat, berarti orang tersebut telah

melakukan ketidakadilan menghitung pajak karena yang dibayar tidak semestinya.

Law Enforcement dalam rangka menegakkan keadilan Direktorat Jenderal Pajak

melakukan pemeriksaan pajak yang biasanya diawali dengan pemanggilan oleh

Account Representative (AR) untuk konseling.

Seharusnya saat konseling inilah dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh wajib

pajak untuk menjelaskan atau untuk mengkoreksi SPT yang pertama dan dilakukan

SPT pembetulan, biasanya setelah pembetulan masalah dianggap selesai. Namun

apabila pada saat konseling wajib pajak tidak menjelaskan atau tidak melakukan

pembetulan maka akan dilanjutkan pemeriksaan.

III. Witholding Tax

Indonesia menganut prinsip “Taxable-Deductible”artinya seluruh biaya dalam

perusahaan dapat diakui sebagai pengurang laba dengan alasan atas pengurangan

tersebut dapat dikenakan pajak, contoh sebagai berikut :

1. Pembelian diakui apabila ada PPN, apabila transaksi oleh dilakukan oleh para

Pengusaha Kena Pajak (PKP) .

2. Pembayaran bunga Bank dapat diakui apabila atas nama tersebut sudah

diperhitungkan bunganya oleh Bank terkait dan pajak bunganya telah dipotong

final, apabila tidak maka pemeriksa akan menetapkan besarnya bunga secara

official dan dikenakan tarif yang wajar.

3. Pembayaran sewa mulai sewa ruangan, sewa transport, sewa alat berat dapat diakui

sebagai biaya bila telah dipotong PPh Pasal 4 ayat 2 atau PPh Pasal 23, bisa juga

ada PPNnya.

Dari uraian diatas jelas kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan.

IV. Fasilitas Pajak atau Tax Amnesty

Kewajiban pajak telah diatur dalam Undang-Undang : KUP, PPh, PPN, Bea

Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan. Pada tahun 2015 Menteri Keuangan

mengeluarkan kebijaksanaan yang menguntungkan wajib pajak diantaranya

memperbaiki SPT akan dibebaskan dari sanksi bunga atau keterlambatan, pembayaran

SKPKB akan dibebaskan dari bunga keterlambatan 2%, yang disambut dengan

antusias oleh wajib pajak sehingga penerimaan pajak meningkat cukup baik yaitu

penerimaan tahun 2015 lebih tinggi 14% dibandingkan tahun 2014, Walaupun dari

target hanya mencapai sebesar 82%.

Hal ini terjadi karena anggota DPR yang baru pada tahun 2014 sangat euforia

dan sangat menggampangkan penerimaan sehingga target ditingkatkan sampai dengan

35%, akhirnya yang menderita adalah para wajib pajak. Awal tahun ini sedang

dirancang Tax Amnesty yang rencananya selesai pada Oktober 2015. Karena adanya

kemelut di DPR sehingga Ketua DPR lengser dan sekarang diganti oleh Bapak Dr.

Ade Komarudin, MH. Tax Amnesty baru diproses lagi oleh pemerintah dan DPR awal

2016. Tahun 2016 sangat penting bagi pemerintah dan bagi wajib pajak untuk

menghindari “ada dusta diantara kita” dengan cara menggoalkan Tax Amnesty.

Seperti kita ketahui pada tahun 2017 MEA yaitu sistem keterbukaan

perbankan di dunia dilaksanakan, tidak ada lagi rahasia bank sehingga dimanapun

menyimpan uang akan terlacak dan apabila diketahui oleh Direktorat Jenderal Pajak

maka harta tersebut apabila belum dilaporkan dalam SPT Tahunan akan dikenakan

pajak sebesar 25% namun dengan Tax Amnesty yang selama ini uangnya tidak

tersentuh cukup bayar antara 3 sampai dengan 5 %. Kita semua perlu mengetahui hal

ini dan menginformasikan kepada teman, saudara, dan orang-orang yang berpotensi

memiliki harta yang selama ini belum melaporkan dalam SPT. Keuntungannya cukup

membayar 3 sampai dengan 5 % penghasilan yang selama ini tidak dilaporkan akan

diampuni oleh pemerintah.

Demikian poin-poin penting yang perlu dipahami untuk membuktikan bahwa

kita semua peduli dengan pajak dan berperan aktif untuk mensukseskan Tax Amnesty

sehingga pemerintah mendapat penerimaan pajak yang lebih besar.

Jakarta 13 Februari 2016

PENGURUS PUSAT ASOSIASI KONSULTAN PAJAK PUBLIK INDONESIA

(AKP2I)

Ketua Umum

Drs. Suherman Saleh., Ak., MSc., CA