Substansi Perencanaan Kementerian Perumahan Rakyat
-
Upload
pusat-informasi-virtual-air-minum-dan-penyehatan-lingkungan-piv-ampl -
Category
Documents
-
view
1.507 -
download
0
description
Transcript of Substansi Perencanaan Kementerian Perumahan Rakyat
SUBSTANSI PERENCANAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
Disampaikan dalam:
DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III - KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
Jakarta, 8 Oktober 2010
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN A
Di luar 6 Urusan Absolut
6 Urusan (Absolut)
1. Politik Luar Negeri
2. Pertahanan
3. Keamanan
4. Yustisi
5. Moneter dan Fiskal Nasional
6. Agama
Urusan Wajib (Obligatory)
Terkait dengan Penyelenggaraan Pelayanan
Dasar, seperti Pendidikan, dan Kesehatan.
Urusan Pilihan (Optional)
Terkait dengan potensi unggulan seperti,
Pertambangan, Perikanan, Pertanian,
Perkebunan, Kehutanan, Pariwisata.
Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan
Yang Menjadi
Kewenangan
Pusat
Yang Menjadi
Kewenangan
Daerah
•Sebagian dapat
diselenggarakan Sendiri
oleh Pemerintah;
•Sebagian dapat
diselenggarakan melalui
asas Dekonsentrasi;
•Sebagian dapat
diselenggarakan melalui
asas Tugas
Pembantuan.
Diselenggarakan melalui
asas Desentralisasi
CONCURRENT
(Urusan Bersama)
I. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
(Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004)
[4]
Belanja Pemerintah Pusat
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang
3. Belanja Modal
4. Pembayaran Bunga Utang
5. Subsidi
6. Hibah
7. Bantuan Sosial
8. Belanja Lain-lain
Transfer ke Daerah
K/L
Belanja Pusat di Pusat
Belanja Pusat di Daerah
6 Urusan Mutlak
Di luar 6 Urusan
Kanwil di Daerah
Dikerjakan sendiri
Melalui UPT
Dilimpahkan ke
Gubernur
Ditugaskan ke
Gub/Bupati/ Walikota
APBN
PUSAT DAERAH
Dana
Dekonsentrasi
Dana Tugas
Pembantuan
APBD
Hibah
Dana Darurat
1. Dana Perimbangan
2. Dana Otonomi Khusus
3. Dana Penyesuaian
Dana
Desentralisasi
Dana Sektoral di
Daerah
II. ALUR PENDANAAN URUSAN
Prinsip Money Follows Function
Melalui
Angg K/L
Belanja
Pemerintah
Pusat
Dana
Perimbangan
Transfer
ke
Daerah
Dana
Otsus
Dana
Penyesuaian
Pemerintah Pusat
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah
Kantor Vertikal di Daerah
Pajak
SDA • DBH
• DAU
• DAK
Belanja
APBN
Mendanai kewenangan
di luar 6 Urusan
Mendanai kewenangan
6 Urusan
Mendanai Program
Nasional kewenangan
bersama
Melalui
Angg Non K/L
Penyelenggaraan
Dekon & Tugas Pembantuan
Penyelenggaraan Desentralisasi
(Masuk APBD)
Bantuan :
PNPM, BOS, Jamkesmas
BLT, Subsidi :
(Energi dan Non Energi)
Angg Non K/L anggaran yg dikelola
Men-Keu sbg Bend-Um yg kegiatannya
dilaksanakan oleh K/L
III. ALUR BELANJA APBN KE DAERAH
Daerah
Dekonsentrasi (DK) adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah (WP) dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu
Tugas Pembantuan (TP) adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan
IV. DEKOSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
A. Pengertian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Dana Dekonsentrasi (DK) adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
Dana Tugas Pembantuan (TP) adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
B. Pengertian Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan
Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang telah menjadi urusan daerah.
Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
Kegiatan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah mengutamakan kegiatan
pembangunan dan/atau pengadaan dan/atau peningkatan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat
dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang.
Program yang menjadi prioritas nasional sebagaimana dimaksud dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan.
Pasal 51 dan 52
PP 55/2005
V. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
8
1. PP 38/2007: PEMBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN
2. PP 41/2007: ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH
1. UU 17/2003: KEUANGAN NEGARA
2. UU 1/2004: PERBENDAHARAAN NEGARA
3. UU 32/2004: PEMERINTAH DAERAH
4. UU 33/2004: PERIMBANGAN KEUANGAN
PUSAT DAN DAERAH
A. ANGGARAN BERBASIS KINERJA
B. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS
PENYELENGGARAAN OTODA
1. PP 55/2005: DANA PERIMBANGAN
2. PP 7/2008: DEKONSENTRASI &
TUGAS PEMBANTUAN
C. PENYELENGGARAAN PINJAMAN/
HIBAH LUAR NEGERI (PHLN)
PP 2/2006: TATA CARA PENGADAAN,
PENERIMAAN DAN
PENERUSAN PHLN
PRINSIP PENGANGGARAN PEMBANGUNAN
DEKONSENTRASI
• Meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang
perumahan melalui pelimpahan tugas kepada Pemerintah Provinsi
• Dana Dekonsentrasi bid. Perkim Tahun 2010 untuk 33 Provinsi:
1. Pendataan dan Monitoring Pembangunan Perkim
2. Sosialisasi Kebijakan Bidang Perkim
PHLN
• Alternatif sumber pembiayaan dalam rangka mengatasi keterbatasan
alokasi APBN dan kemampuan Keuangan Negara
• Untuk mendukung pembiayaan kegiatan prioritas dalam rangka mencapai
sasaran RPJMN dan sesuai dengan Rencana Strategis Kemenpera
DANA ALOKASI
KHUSUS
• Latar belakang: Keterbatasan kemampuan daerah untuk mendanai
penyelenggaraan urusan wajib bidang perumahan.
• Usulan DAK bidang perumahan: diprioritaskan pada fasilitasi penyediaan
PSU Kawasan Perumahan
• Tujuan: Memberikan stimulan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk
menyelenggarakan urusan wajib bidang perumahan khususnya
penyediaan PSU Kawasan
HIBAH DAERAH
• Untuk memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki Kapasitas
Fiskal rendah dalam mendanai penyelenggaraan urusan wajib bidang
perumahan dan memenuhi SPM bidang perumahan. Diprioritaskan untuk
kegiatan prioritas nasional.
ANGGARAN
KEMENPERA
(BA 091 DAN
SUBSIDI)
• Untuk mendanai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kemenpera
• Untuk mendanai pencapaian sasaran RPJMN dan Rencana Strategis
Kemenpera
VI. MEKANISME PENDANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN (APBN)
SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
[UU NO. 25 TAHUN 2004]
VISI – MISI
PRESIDEN/WAPRES
TERPILIH
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH (RPJM) NASIONAL
2010 - 2014
BUKU II BUKU III BUKU I
RENCANA STRATEGIS
KEMENPERA
2010 - 2014
2015-2020
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG (RPJP) 2005-2025
[UU NO. 17 TAHUN 2007]
2005-2009 2010-2014 2021-2025
RENSTRA UNIT ES - I
RENSTRA UNIT ES - II
VII. KONTEKS PENYUSUNAN RPJMN DAN RENSTRA TAHUN 2010 - 2014
VIII. SIKLUS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DALAM APBN <Process Name>
Kem
enpe
raB
appe
nas
Kab
inet
/
Pre
side
nK
emen
keu
Dae
rah
DP
R
Renstra KLRancangan Renja
KL
SEB Prioritas
Program dan
Indikasi Pagu
Pembahasan
Pokok-pokok
Kebijakan Fikal
& RKP
Kebijakan Umum &
Prioritas Anggaran
SE Pagu
Sementara
Lampiran RAPBN
(Himpunan RKA-KL)
RKA-KL
Penelaahan
Konsistensi dengan
Prioritas Anggaran
Penelaahan
Konsistensi dengan
RKP
Pembahasan
RKA-KL
Pembahasan
RAPBN
Nota Keuangan
RAPBN dan
Lampiran
Konsep Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Rancangan
Keppres tentang
RincianPengesahan
Keppres tentang
Rincian APBN
UU APBN
September - DesemberMei - AgustusJanuari - AprilSeptember – Desember
Tahun N - 2 Tahun N-1
Usulan Pagu
Indikatif
Renstra Unit
Eselon I
Rancangan Renja
Unit Eselon I
USULAN
DAERAH
KONSULTASI
REGIONAL
Renstra Unit
Eselon II
Rancangan Renja
Unit Eselon II
Trilateral
Meeting
Dokumen
Trilateral
Meeting
RKA-KL Unit Eselon II
RKA-KL Unit Eselon I
Musrenbangnas
Rencana Kerja
Tahunan Unit Eselon II
Rencana Kerja
Tahunan Unit Eselon I
MONEV
Januari - Desember
Tahun N
PELAKSANAANRAKORPERA
Pembahasan Renja oleh
Panitia Anggaran Kemenpera
Pembahasan RKA-KL oleh
Panitia Anggaran Kemenpera
VERIFIKASI
LAPANGAN
Musrenbangprov
Rakorbangpus
A. Prinsip Reformasi Kerangka Pendanaan
IX. REFORMASI PERENCANAAN DAN ANGGARAN
TEPAT, rencana disusun berdasarkan:
• Kinerja yang lebih terukur dan runtut mulai dari indikator kinerja prioritas (impact), program (outcome), dan kegiatan (output)
• Realistis (memperhitungkan ketersediaan anggaran dan bukan “daftar kebutuhan tak terbatas”)
• Efisien (mencapai sasaran dengan biaya sehemat mungkin)
AKUNTABEL
• Jelas sasaran yang akan dicapai
• Jelas penanggungjawabnya
TRANSPARAN
Dapat dicermati oleh seluruh rakyat, melalui dokumen-dokumen
RPJMN dan RENSTRA (lima tahunan)
RKP dan APBN (tahunan)
Aggregate Fiscal Discipline
(Ketersediaan Anggaran)
- Rasio pajak
- Rasio defisit
- Rasio utang
Allocative Efficiency
(Alokasi pada Prioritas)
Alokasi pada Prioritas
- Program outcomes
- Kegiatan output
Operational Efficiency
(Efisiensi Belanja)
- External Control
- Internal Control
- Management Accountability
2010 2011 2012
MTFF: Medium Term Fiscal Framework
KPJM: Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (MTEF:
Medium Term Expenditure Framework)
Budaya:
- Budaya Kinerja (Anggaran Berbasis Kinerja)
- Efisiensi melalui harga pasar (Robust Market)
- Lelang (bidding)
- Perjalanan Dinas (at cost)
Anggaran Berbasis Kinerja
(PBB: Performance Based Budgeting)
Anggaran Terpadu
(Unified Budget)
Prakiraan Maju
(Forward Estimates)
*) RPJMN (5 TAHUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, DENGAN 3 TAHUN ROLLING PLAN MELALUI RKP DAN APBN)
Catatan: Anggaran Berbasis Kinerja juga meliputi pembagian kewenangan pemerintah-masy./antar instansi
pem./pusat-daerah
Lanjutan 1 - REFORMASI PERENCANAAN DAN ANGGARAN
B. Konsep Kerangka Pendanaan
(Public Expenditure Management)
C. Bagan Arsitektur Program Untuk Kemen/Kemenko
STRUKTUR MANAJEMEN
KINERJA
STRUKTUR PERENCANAAN
KEBIJAKAN
STRUKTUR ANGGARANSTRUKTUR ORGANISASI
FUNGSI
SUB-FUNGSI
PRIORITAS
FOKUS PRIORITAS
SASARAN POKOK
(IMPACT)
INDIKATOR KINERJA
FOKUS PRIORITAS
(OUTCOME)
ORGANISASI
ESELON 1
ESELON 2 KEGIATAN
JENIS BELANJA
PROGRAM
KEGIATAN
PRIORITAS
MISI/SASARAN K/L
(IMPACT)
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
(OUTPUT)
PROGRAM:
PROGRAM TEKNIS
PROGRAM GENERIK
Fungsi Kementerian/Lembaga: 1. Koordinator Fokus Prioritas (sesuai dengan penugasan Presiden) 2. Pelaksana Kegiatan Prioritas (sesuai dengan tupoksi) 3. Melaksanakan program & kegiatan K/L (impact, outcome dan output K/L)
Lanjutan 2-REFORMASI PERENCANAAN DAN ANGGARAN
Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries
tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu
program/fokus prioritas. Kriteria rumusan outcome program :
Outcome Program kinerja hasil dari unit Eselon 1A sesuai tupoksi;
Outcome Program mendukung pencapaian kinerja K/L (visi, misi dan sasaran
strategis K/L);
Outcome Program dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu.
Kriteria rumusan outcome fokus prioritas:
Outcome Fokus Prioritas kinerja hasil dari satu/beberapa K/L yang terkait dengan
pencapaian kinerja Prioritas;
Outcome Fokus Prioritas mendukung pencapaian kinerja Kabinet K/L (Sasaran
Pokok Prioritas); dan
Outcome Fokus Prioritas dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu
Output merupakan keluaran berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian outcome program. Kriteria rumusan output
kegiatan:
Mencerminkan sasaran kinerja unit Eselon 2 sesuai dengan tupoksinya;
Output kegiatan harus bersifat spesifik dan terukur;
Output kegiatan harus dapat mendukung pencapaian outcome program dan/atau
outcome fokus prioritas dalam rangka pelaksanaan Perencanaan Kebijakan; dan
Output kegiatan harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu
D. Nomenklatur Output Dan Outcome
Lanjutan 3-REFORMASI PERENCANAAN DAN ANGGARAN
RENSTRA KEMENTERIAN PERUMAHAN
RAKYAT TAHUN 2010 - 2014 B
(Berdasarkan Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara)
A. TUGAS
Kementerian Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang
perumahan rakyat dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam
menyelenggarakan pemerintahan negara (Pasal 673).
B. FUNGSI
Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Perumahan Rakyat menyelenggarakan
fungsi:
1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perumahan rakyat;
2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat;
3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian
Perumahan Rakyat;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat;
dan
5. penyelenggaraan fungsi operasionalisasi kebijakan penyediaan rumah dan
pengembangan lingkungan perumahan sebagai bagian dari permukiman termasuk
penyediaan rumah susun dan penyediaan prasarana dan sarana lingkungannya sesuai
dengan undang-undang di bidang perumahan dan permukiman, dan rumah susun.
I. TUGAS DAN FUNGSI KEMENPERA
II. KONDISI UMUM PERUMAHAN
Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah yang tidak layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai. Pada tahun 2009, 4,8 juta unit rumah diperkirakan dalam kondisi rusak. Menurut Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2008, sebanyak 13,8% rumah tangga masih menghuni rumah dengan lantai tanah, 12,4 % dengan dinding belum permanen, dan 1,2 % tinggal di rumah yang beratapkan daun
Permukiman kumuh yang semakin meluas. Pada tahun 2009 luas permukiman kumuh diperkirakan menjadi 57.800 Ha dari kondisi sebelumnya yakni 54.000 Ha pada akhir tahun 2004.
Peningkatan proporsi rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sudah mempunyai bukti hukum berupa sertifikat dari BPN, girik, maupun akta jual beli dari 74,49% (2004) menjadi 77,94% (2007)
Keterbatasan penyediaan rumah. Jumlah kekurangan rumah (backlog) mengalami peningkatan dari 5,8 juta unit pada tahun 2004 menjadi 7,4 juta unit pada akhir tahun 2009.
18
1. Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk menciptakan
iklim yang kondusif, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan di
tingkat Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan Standar
Pelayanan Minimal Bidang Perumahan dan Permukiman.
2. Peningkatan pemenuhan kebutuhan Rumah Layak Huni (RLH)
yang didukung dengan PSU serta kepastian bermukim bagi
MBM, melalui:
a. Pembangunan RLH melalui pasar formal maupun secara
swadaya masyarakat baik untuk pembangunan baru
maupun peningkatan kualitas;
b. Pembangunan rumah susun sederhana baik sewa
maupun milik;
c. Penyediaan PSU perumahan dan permukiman yang
memadai untuk pengembangan kawasan dan PSU
perumahan swadaya;
d. Penanganan lingkungan perumahan dan permukiman
kumuh;
e. Pembangunan rumah khusus, termasuk rumah
sederhana sewa dan pasca bencana;
f. Pengembangan kawasan khusus, termasuk kawasan
perbatasan, daerah tertinggal dan pasca bencana;
g. Fasilitasi pra sertifikasi dan pendampingan pasca
sertifikasi tanah bagi MBR.
4. Peningkatan pendayagunaan sumberdaya pembangunan
perumahan dan permukiman serta pengembangan dan
pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan teknologi maupun
sumber daya dan kearifan lokal.
3. Pengembangan sistem pembiayaan perumahan dan
permukiman bagi MBM melalui:
a. Pengembangan pembiayaan perumahan melalui fasilitasi
likuiditas;
b. Pengembangan Tabungan Perumahan Nasional;
c. Peningkatan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan
untuk pembangunan perumahan dan permukiman.
5. Peningkatan sinergi pusat-daerah dan pemberdayaan
pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan
perumahan dan permukiman
1.Penyediaan rumah baru
layak huni sebanyak 1,5
juta unit yang didukung
PSU;
2.Mendorong keswadayaan
masyarakat dalam
pembangunan rumah
baru sebanyak 3,6 juta
unit dan melalui fasilitasi
Pemerintah sebanyak
50.000 unit;
3.Meningkatnya kualitas
rumah melalui fasilitasi
Pemerintah sebesar
50.000 unit;
4.Meningkatnya kualitas
lingkungan perumahan
dan permukiman kumuh
seluas 655 Ha yang
dihuni oleh 130.000
penduduk;
5.Meningkatnya kepastian
hukum dalam bermukim
untuk 30.000 rumah
tangga;
6.Meningkatnya kualitas
perencanaan dan
penyelenggaraan
pembangunan perkim di
tingkat pusat dan daerah
khususnya melalui
pengembangan regulasi
dan kebijakan serta
peningkatan peran dan
kapasitas Pemerintah
Daerah di 33 Provinsi.
ARAH KEBIJAKAN
5. MENINGKATKAN PERAN
PEMERINTAH DAERAH DAN
PEMANGKU KEPENTINGAN
LAINNYA DALAM
PEMBANGUNAN PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN.
4. MENINGKATKAN
PENDAYAGUNAAN
SUMBERDAYA PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN SECARA
OPTIMAL.
3. MENGEMBANGKAN SISTEM
PEMBIAYAAN PERUMAHAN
JANGKA PANJANG YANG
EFISIEN, AKUNTABEL DAN
BERKELANJUTAN.
2. MENINGKATKAN
KETERSEDIAAN RUMAH LAYAK
HUNI DALAM LINGKUNGAN
YANG SEHAT & AMAN SERTA
DIDUKUNG OLEH PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS YANG
MEMADAI.
1. MENINGKATKAN IKLIM YANG
KONDUSIF & KOORDINASI
PELAKSANAAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN.
V I S I: SETIAP KELUARGA
INDONESIA
MENEMPATI RUMAH
YANG LAYAK HUNI
PERMASALAHAN POKOK:
1. KETERBATASAN
PENYEDIAAN RUMAH
2. PENINGKATAN JUMLAH
RUMAH TANGGA YANG
MENEMPATI RUMAH
YANG TIDAK LAYAK HUNI
DAN TIDAK DIDUKUNG
OLEH PSU YANG
MEMADAI.
3. PERMUKIMAN KUMUH
YANG SEMAKIN MELUAS
M I S I:
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI:
1. REGULASI DAN KEBIJAKAN
YANG BELUM SEPENUHNYA MENDUKUNG IKLIM YANG KONDUSIF
2. KETERBATASAN LAHAN.
3. LEMAHNYA KEPASTIAN BERMUKIM.
4. BELUM TERSEDIA DANA MURAH JANGKA PANJANG UNTUK MENINGKATKAN AKSES DAN DAYA BELI MBM.
5. BELUM EFISIEN PASAR PRIMER DAN BELUM BERKEMBANG PASAR SEKUNDER PERUMAHAN
6. BELUM MANTAPNYA KELEMBAGAAN PENYELENGGARA PEMBANGUNAN PERKIM
7. BELUM OPTIMAL PEMANFAATAN SUMBER DAYA.
SASARAN
III. GARIS BESAR KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN TAHUN 2010-2014
(SESUAI RPJMN DAN RENSTRA KEMENPERA 2010 – 2014)
19
VII. TARGET PEMBANGUNAN PERUMAHAN 2010-2014
No. PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SATUAN
RPJMN 2010 - 2014
TARGET ALOKASI ANGGARAN (Rp. Milyar)
2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL
A BA 091
I PROGRAM DUKUNGAN DAN
MANAJEMEN TUGAS TEKNIS LAINNYA
127,61 156,63 242,46 303,33 341,35 1.171,4
II PROGRAM PENGEMBANGAN
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
2.185,73 2.520,46 3.874,52 1.679,37 1.851,02 12.111,1
1 Pembangunan rumah susun sederhana
sewa
twin block 100 100 180 - - 380 1.200,00 1.200,00 2.160,00 - - 4.560,0
2 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan
perumahan swadaya
unit 7.500 12.500 16.250 7.500 6.250 50.000 75,00 125,00 178,75 82,50 75,00 536,3
3 Fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas
perumahan swadaya
unit 7.500 12.500 16.250 7.500 6.250 50.000 37,50 62,50 97,50 45,00 43,75 286,3
4 Fasilitasi pembangunan PSU kawasan
perumahan dan permukiman
unit 90.374 117.010 145.000 161.616 186.000 700.000 564,84 731,31 906,25 1.010,10 1.162,50 4.375,0
5 Fasilitasi pembangunan PSU perumahan
swadaya
unit 7.500 12.500 16.250 7.500 6.250 50.000 30,00 50,00 81,25 37,50 37,50 236,3
6 Fasilitasi dan Stimulasi Penataan
Lingkungan Permukiman Kumuh
Ha 50 100 150 175 180 655 75,00 160,00 240,00 280,00 288,00 1.043,0
7 Fasilitasi pra-sertifikasi dan pendampingan
pasca-sertifikasi
unit - 7.500 7.500 7.500 7.500 30.000 - 2,25 3,00 3,00 3,75 12,0
8 Fasilitasi pembangunan rumah khusus unit 250 750 1.050 1.350 1.600 5.000 42,87 28,88 47,25 60,75 80,00 259,7
9 Pengembangan Kebijakan dan Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan Perumahan dan
Permukiman
peraturan
perundangan
4 4 4 4 4 20 160,52 160,52 160,52 160,52 160,52 802,6
III PROGRAM PENGEMBANGAN
PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN
82,40 82,40 82,40 82,40 82,40 412,0
1 Pengembangan Kebijakan dan Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan
Perumahan dan Permukiman
peraturan
perundangan
2 2 2 2 2 10 82,40 82,40 82,40 82,40 82,40 412,0
TOTAL ALOKASI KEMENPERA 2010-2014 (BA 091) 2.395,7 2.759,5 4.199,4 2.065,1 2.274,8 13.694,5
B. BA 999
III PROGRAM PENGEMBANGAN
PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN
4.163,51 3.840,00 4.440,00 4.440,00 4.740,00 21.623,51
1 Bantuan Subsidi Perumahan unit 210.000 250.000 290.000 290.000 310.000 1.350.000 3.240,00 3.840,00 4.440,00 4.440,00 4.740,00 20.700,00
2 Masa Transisi 187.006 187.006 923,51 923,51
TOTAL ALOKASI KEMENPERA 2010-2014 (BA 999) 4.163,5 3.840,0 4.440,0 4.440,0 4.740,0 21.623,5
20
VIII. KEGIATAN KEMENPERA TAHUN 2010
Keterangan:
*) Alokasi Pembangunan Rusunawa Baru Tahun Pertama sebesar 33,33% dari total kebutuhan anggaran
**) Alokasi Luncuran Pembangunan Rusunawa sebesar 66,67% dari total kebutuhan anggaran
***) Kegiatan bantuan subsidi perumahan mulai tahun 2010 dilaksanakan melalui mekanisme fasilitas likuiditas
No. PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SATUAN TARGET ANGGARAN
A BA 091 964,52
I PROGRAM DUKUNGAN DAN MANAJEMEN TUGAS TEKNIS LAINNYA 174,51
1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 124,51
2 Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Provinsi 33 50,00
II PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 750,13
1 Pembangunan rumah susun sederhana sewa TB 52 248,28
1. Kemenpera TB 52 248,28
Pembangunan Baru *) TB 40 160,00
Luncuran **) TB 12 88,28
2. Depdiknas TB
2 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya Unit 2.000 20,00
3 Fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya Unit 20.000 100,00
4 Fasilitasi pembangunan PSU kawasan perumahan dan permukiman Unit 10.374 64,84
5 Fasilitasi pembangunan PSU perumahan swadaya Unit 20.000 40,00
6 Fasilitasi dan Stimulasi Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Ha 50 75,00
7 Fasilitasi pra-sertifikasi dan pendampingan pasca-sertifikasi - 0,00
8 Fasilitasi pembangunan rumah khusus Unit 1.000 39,31
9 Pengembangan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perumahan dan Permukiman Peraturan Perundangan 4 162,71
III PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 39,88
1 Pengembangan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan Perumahan dan Permukiman Peraturan Perundangan 2 39,88
B BA 999 3.099,05
I PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 3.099,05
1 Pembayaran Tunggakan Unit 90.000 416,00
2
Fasilitas Likuiditas ***) Unit 67.219 2.683,05
1. Mahyuni Formal Unit 54.006 1.863,05
2. Rusunami Unit 13.213 820,00
TOTAL KEMENPERA (BA 091 + BA 999) 4.063,56
KEBIJAKAN TEROBOSAN C
PASAR PRIMER PASAR SEKUNDER
Dana Alokasi
Khusus
Kewajiban
Pelayanan
Umum
Fasilitas
Likuiditas
Pemerintah
Daerah
Konsumen
PSU
Kawasan
Jaringan air minum;
Air limbah; (septic
tank komunal);
Jaringan listrik;
PJU
Pinjaman/
Hibah
Penyaluran
Pinjaman/
Penyaluran hibah
Pasar
Sekunder
Pembiayaan
Menerbitkan
Dikelola oleh
Pusat
Pengelolaan
Aset
(dibawah
Permerintah
Daerah)
KAWASAN
PERUMAHAN
(land banking)
Produk
Harga Jual
Obligasi
Daerah
Tabungan
Perumahan
Nasional
Underlying
Asset Pembangunan
PSU Kawasan
Penugasan khusus
Pemerintah kpd BUMN
untuk pembangunan
perumahan bagi MBR
dengan spesifikasi dan
harga sesuai standar
Pemerintah
Memperkuat Kapasitas
Pemda dalam
pengembangan
kawasan perumahan
melalui
sistem land banking
Kredit
Konstruksi dg
bunga rendah
KPR
dgn
bunga
rendah
Rusunami Rumah Layak Huni (RLH)
SISI PASOKAN
↓
Pengembang Pengembang Bank
Pelaksana Bank
Pelaksana
Blended
Financing
PSU
Kawasan
BLU
Pusat
Pembiayaan
Perumahan
Keterangan:
Kegiatan TA 2011
BETTER CITY LIFE
PSU
Kawasan
Jalan;
Drainase.
14
A.1. PERCEPATAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MBR DAN MBM MELALUI DUKUNGAN PEMERINTAH
SISI PERMINTAAN
SUSTAINABLE
CITIES
NO LATAR BELAKANG TUJUAN, SASARAN, KEGIATAN
DAN ANGGARAN HAL-HAL YANG TELAH DISELESAIKAN
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN
1 DEKON
Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perumahan, ada beberapa urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah di daerah.
Tujuan: Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan
urusan pemerintahan di bidang perkim. Sasaran:
(1)Terlaksananya pendataan dan monitoring pembangunan perkim; dan
(2)Terlaksananya sosialisasi kebijakan bidang perkim.
Kegiatan: (1)Pendataan dan Monitoring
Pembangunan Perkim; dan (2)Sosialisasi Kebijakan Bidang Perkim.
Anggaran (TA 2010): Rp. 50 Milyar (33 provinsi).
Penerbitan Permenpera: 1. Pelimpahan (Permenpera No. 3/PERMEN/M/2010) 2. Pedoman Pelaksanaan Pelimpahan (Permenpera No.
4/PERMEN/M/2010) Bintek Dekonsentrasi Kemenpera Tahun 2010 pada tanggal 22-24 April 2010 Penerbitan SRAA oleh Ditjen Perbendaharaan, Kemenkeu Rapat Koordinasi dan Pembinaan SAI Dalam Rangka
Pelaksanaan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 pada tanggal 2-4 Juni 2010 Pelaksanaan Bimtek di 31 Provinsi dan Soialisasi di 20
Provinsi
Menyellesaikan Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi dan Konsinyasi Dekonsentrasi 2010
2. DAK
Dalam rangka menun-jang prioritas nasional di bidang infrastruktur dan menstimulan pemba-ngunan perumahan di daerah sehingga dapat meningkatkan pemba-ngunan perumahan dan berkontribusi dalam mempercepat pengu-rangan backlog perumahan.
Tujuan: Meningkatkan tersedianya rumah yang layak
huni dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Menengah dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBM/R) di dalam kawasan perumahan dan permukiman yang didukung oleh prasarana dan sarana serta utilitas yang memadai. Sasaran: Terfasilitasinya PSU Perumahan dan
Permukiman sebanyak 24.000 unit (Tahun 2011) Ruang Lingkup:
1. Jaringan Air Bersih; 2. Pengelolaan Air Limbah; 3. Jaringan listrik; 4. Penerangan Jalan Umum
Alokasi Anggaran Tahun 2011: Rp. 150 Milyar
• Penyampaian Usulan Program dan Kriteria Teknis untuk Pengalokasian DAK TA 2011 melalui surat Sesmenpera a.n. Menpera No: 323/SM/LU.01.02/09/2010, tanggal 2 September 2010;
• Koordinasi internal Kemenpera Tim Penyiapan DAK Bidang Perumahan dan Permukiman dalam rangka Penyiapan Permenpera tentang Juknis DAK Bidang Perumahan dan Permukiman
• Penyiapan survey dalam rangka verifikasi lokasi calon penerima DAK Perumahan 2011
Verifikasi lokasi calon penerima DAK Perumahan tahun 2011 Sosialisasi DAK Bidang
Perkim ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota.
A.2. KEBIJAKAN PENDANAAN PEMBANGUNAN YANG MENDUKUNG SINERGI PUSAT-DAERAH
NO LATAR BELAKANG TUJUAN, SASARAN, KEGIATAN DAN ANGGARAN HAL-HAL YANG TELAH
DISELESAIKAN
TINDAK LANJUT YANG PERLU
DILAKUKAN
3 PSO
Dalam rangka penyediaan
perumahan dan permukiman
bagi MBR melalui penugasan
khusus kepada Perum
Perumnas sebagai satu-
satunya National Housing and
Urban Development
Corporation (NHUCD) di
Indonesia
• Tujuan
Meningkatkan hunian layak bagi MBR, Keamanan
Hunian, dan Pengurangan backlog
• Sasaran
Penyediaan rumah layak huni sebanyak ±2.500 unit
pada tahun 2011
• Kegiatan
Pembangunan Rumah Tapak
• Anggaran
Usulan alokasi anggaran PSO Perumahan tahun 2011
sebesar Rp. 40 Milyar rupiah
• Surat Keputusan Tim Kerja
Penyiapan Kewajiban Pelayanan
Umum (Public Service
Obligation/PSO) untuk Perum
Perumnas
• Tanggapan Terhadap Buku Putih
Perum Perumnas
• Analisa kebutuhan bahan dan
volume pekerjaan untuk rumah
tembok (Tipe-36 dan 21) di 33
Provinsi
• Rapat pembahasan antara tim
pengarah dan pelaksana PSO
• Exercise kebutuhan anggaran
PSO Perumahan
• Usulan lokasi PSO Perumahan
• Verifikasi lokasi PSO Perumahan
Penyampaian Surat Menteri
Negara Perumahan Rakyat
kepada Menteri Keuangan tentang
penyampaian usulan kebutuhan
anggaran PSO Perumahan tahun
2011.
A.3. PSO PERUMAHAN
SEKIAN
DAN
TERIMA KASIH