Sub Sistem Hk . Perdata
description
Transcript of Sub Sistem Hk . Perdata
Rancangan Undang-undang
Keperawatan dalam Tinjauan
Hukum Indonesia
RASMUDJITO
• BEBERAPA DIFINISI• Pembentukan Peraturan
Perundang undangan• Adl proses perencanaan,
persiapan, teknik penyusunan, perumusan,
pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan
penyebarluasan
UU - RINOMOR 10
TAHUN 2004 TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG
UNDANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
• Lanjutan• Peraturan Perundang
undangan adl peraturan tertulis yg dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yg berwenang dan mengikat secara umum.
• Undang Undang Adl Peraturan Perundang undangan yg dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dg persetujuan bersama Presiden.
UU - RINOMOR 10
TAHUN 2004 TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG
UNDANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
• Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.
• Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang undangan.
UU - RINOMOR 10
TAHUN 2004
SUMBER HUKUMPasal 2Pasal 3
• Asas Pembentukan Peraturan Perundang undangan yg baik yg meliputi :
• kejelasan tujuan• kelembagaan atau organ
pembentuk yang tepat;• kesesuaian antara jenis dan
materi muatan• dapat dilaksanakan;• kedayagunaan dan
kehasilgunaan;• kejelasan rumusan; dan
• keterbukaan.
UU - RINOMOR 10
TAHUN 2004
BAB IIASAS
PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
Pasal 5
• pengayoman;• kemanusiaan;• kebangsaan;
• kekeluargaan;• kenusantaraan;
• bhinneka tunggal ika;• keadilan;
• kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
• ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
• keseimbangan, keserasian, dan keselarasan
• dpt berisi asas lain sesuai dg bidang hukum
UU - RINOMOR 10
TAHUN 2004
Pasal 6
Materi Muatan Peraturan Perundang undangan
mengandung asas :
• Perawat telah memberikan konstribusi besar dalam peningkatan derajat kesehatan
• Memiliki • Stándar kompetensi, • Kode Etik Keperawatan• Pekerjaan yg luhur• Standar Pendidikan • Organisasi Profesi
• Memiliki tujuan, lingkup profesi yg jelas, kemutlakan profesi, kepentingan bersama al; masyarakat, profesi, pemerintah & pihak terkait lainnya, keterwakilan yg seimbang, optimalisasi profesi, fleksibilitas, efisiensi dan keselarasan, universal, keadilan, serta kesetaraan dan kesesuaian interprofesional (WHO, 2002).
• Memiliki tujuan, lingkup profesi yg jelas, kemutlakan profesi, kepentingan bersama al; masyarakat, profesi, pemerintah & pihak terkait lainnya, keterwakilan yg seimbang, optimalisasi profesi, fleksibilitas, efisiensi dan keselarasan, universal, keadilan, serta kesetaraan dan kesesuaian interprofesional
• (WHO, 2002).
• Kebutuhan masy’akan yankes khususnya yankep semakin .
• pergeseran paradigma dlm yankes, dari model medikal yg menitik beratkan yan pd diagnosis penyakit & pengobatan, ke paradigma sehat yg lebih holistik yg melihat penyakit dan gejala sbg informasi dan bukan sbg fokus pelayanan (Cohen, 1996).
• Peluang di luar negri• Inggris merekrut 20.000/th
• Amerika sekitar 1 juta RN sd tahun 2012,
• Kanada sekitar 78.000 RN sd tahun 2011,
• Australia sekitar 40.000 sd tahun 2010.
Bersama Mewujudkan Tujuan Hukum:
Aman, Tenteram, Tertib Dan Teratur
Hk. Peradilan
Hk. Pidana
Hk. Acara
Sub Sistem
Hk. Perdata
Sub SistemHk.
PeradilanSub
SistemHk.Kes
SISTEM HUKUM INDONESIA
KONTINENTAL( CIVIL LOW )
YURIDIS
Permenkes 161
Perjanjian Kotraktual (standard contract ) KUHPerdata Pasal 1233 –
Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat
sesuatu.
Standar profesi
Lafal sumpah Perawat
Kode Etik Kep
Standar As-Kep
Kep.Mkes1239/2001
Kep Men PAN
94/2001
UU Kepegawaian
UU Perlindungan Kon 8 - 1999
UU Kes 23 1992
HUKUM POSITIF PRAKTEK KEPERAWATAN
• Fungsi Independen • ( those activities that are
considered to be within nursing’s scope of
diagnosis and treatment )• Tanggung jawab hukum
personal liability-akuntability
Fungsi Perawat dan Tanggung Jawab hukum
• Fungsi Interdependen ( carried out in conjunction with other health team members )
• berkolaborasi personal liability, tanggung renteng
Fungsi Perawat dan
Tanggung Jawab hukum
• Fungsi Dependen • ( the activities performed
based on the physician’s order ) Doktrin “Verleng de arm”
• vicarous liability ,• personal liability • tanggung renteng
Fungsi Perawat dan
Tanggung Jawab hukum
• Bargaining Position perawat lemah • UU Praktik Keperawatan belum
bisa menjadi isu masyarakat yg populer
• Desakan demonstrasi tdk menimbulkan ancaman krn perawat mengutamakan keselamatan pasien
Faktor Penghambat
dalam Menggolkan Rancangan Undang-undang
• Tingkatkan pendekatan dg DPR partai politik
• Tingkatkan pendekatan dg pemerintah kementerian kesehatan presiden
• Tingkatkan hubungan dan dg kerjasama melalui duta besar negara lain
• Tingkatkan imformasi peluang kerja perawat di luar negri dan devisa
Inovasi Strategi
Menggolkan Rancangan Undang-undang
Matur Nuwun Semoga Bermanfaat