Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)
-
Upload
raflis-ssi -
Category
Technology
-
view
2.086 -
download
2
Transcript of Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)
PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional
Lampiran VII Rencana Pola Ruang
Wilayah Nasional
Studi Kasus Penataan Ruang(Perizinan IUPHHK-HT di Pulau Padang)
Disampaikan Pada Seminar Terbuka Teluk Belitung Desember 2010
Tinjauan Umum
• Pulau Padang Masuk Kategori Pulau Kecil (UU No 27/2007)– Mempunyai sumberdaya alam yang terbatas– Mempunyai Lingkungan yang sensitif
• Jumlah Penduduk (Merbau 48417 tahun 2008, prediksi tahun 2012 51998 Jiwa)
• Kebutuhan Air bersih tahun 2000 sebanyak 3.385.200 liter/hari , prediksi tahun 2012 sebanyak 4.897.441 liter/hari
• Luas Gambut ………..ha (perlu dihitung dampak Subsidence• Topografi Wilayah Datar Tinggi kontur 15 mdpl
• Peta Map Army• Peta Bakosurtanal
Map Army 1945
Bakosurtanal 1975
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
• HP/LGb Kawasan Hutan Produksi Tetap (didalamnya ada lindung gambut yang harus didelineasi terlebih dahulu melalui penelitian Lapangan
No Rencana Alokasi Pemanfaatan Ruang
Luas (ha)
% 1 Kawasan Suaka
Margasatwa 4985
3.70%
1 Hutan Produksi Alam 3594026.64
%2 Kawasan Penyangga SM 2978
2.21%
2 Pertanian Lahan Basah (Budidaya Padi Sawah)
3950
2.93%3 Kawasan Lindung
Gambut 21980
16.29%
3 Pertanian Lahan Basah (Budidaya Sagu)
13460
9.98%4 Kawasan Lindung
Berhutan Bakau 9071
6.72%
4 Pertanian Lahan Kering 4332
3.21%5 Kawasan Sempadan
Pantai 818
0.61%
5 Perkebunan Rakyat 2164016.04
% 6 Perkebunan Swasta 10947 8.12% 7 Pertambangan 2566 1.90% 8 Pemukiman Perkotaan 371 0.28% 9 Pemukiman Perdesaan 1853 1.37% Luas Kawasan Lindung
39832 29.53%
Luas Kawasan Budidaya
9505970.47
%
Perda No 19Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis
Perda No 10 tahun 1994 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau
PP 26 Tahun 2008Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Kepmen 173 ahun 1986 Tentang TGHK
Pencadangan HTI
Peta Tata Batas Kawasan HUtan
Draft Rencana Tata Ruang Riau
Kawasan Bergambut
• Kawasan Lindung gambut dalam Draft RTRWP 2001-2015 seluas 511.162,3 Ha
• Kawasan Bergambut lebih dari 3 m yang sudah diberikan izin HTI seluas 864.325 ha dan 230.624 ha izin Bupati
• Terjadi Pelanggaran Terhadap Kepres 32 1990 dan PP 47 1997,
Peraturan Perundangan
1. Kepres 32 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
Pasal 10 Kriteria kawasan bergambut adalah tanah bergambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih yang terdapat di bagian hulu sungai dan rawa.
2. PP 47 1997 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Pasal 33 ayat 2 Kriteria kawasan lindung untuk kawasan bergambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b yaitu kawasan tanah bergambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih yang terdapat di bagian hulu sungai dan rawa.
IZIN HTI PT RAPP
Areal diluar Pencad diajukan ke Menhut
untuk dicadkan
Permohonan Persyaratan Admin&Teknis (Proptek) Menteri Kehutanan
Perusahaan
Persyaratan Adminsitrasi• Rekom Gubernur Atas Usulan
Bupati/Walikota Berdasar Pertimbangan Teknis Kepala Dinas Kht Kab/Kota, tidak ada beban hakdan didasarkan analisis fungsi kawDns Kht Prov & Kepala BPKH sertadilamp peta lokasi skala 1 : 100.000
• Rencana Lokasi yg dimohon & Citra Landsat resolusi minimal 30 m, skala 1 : 100.000
• Pernyataan bersedia buka kantor di Prov/Kab
• Akte Pendirian Kop/Bdn Usaha• Bergerak di bid usaha kehutanan/
pertanian/perkebunan• Surat Izin Usaha• NPWPPersyaratan Teknis • Proposal Teknis
Berdasarkan hsl konfirm areal, Dirjen Melakukan Penilaian Proptek 7 hr krj & hasil disampaikan
Menteri
SK IUPHHK dibatalkan apabila tdk membayar IIUPH
dlm jangka waktu yg ditentukan dlm Permenhut
IIUPH
• Menhut menerbitkan SK IUPHHK-HTI
. Dirjen menerbitkanSPP IIUPH 6 hr krj
. SK IUPHHK-HTI diberikan setelah pembayaran IIUPH
Berdasarkan WA,Dirjen menyiapkan konsep Kep IUPHHK- HTI kpdMenhut Melalui Sekjen &Sekjen menelaah aspek Hukumnya (5 hr krj)
Surat Perintah Penyusunan
1. AMDAL 150 Hr2. UKL DAN UPL 60 Hr3. Apabila tdk dipenuhi, Srt
persetujuan batal
Tembusan : DirjenBaplanKadishut ProvKadishut Kab/Kota
Pada Areal yg dicadkan Menhut
Proses Permohonan Izin Usaha HTI (Berdasarkan Permenhut No. P.19/Menhut-II/2007 jo. P.11/Menhut-II/2008)
Tidak Lulus, Tolak (7 hr krj)
Admin Lengkap, Dirjen minta KaBaplan Konfirm
Areal (30 hr krj)
Admin Tdk Lengkap, Tolak
Dapat mengajukan kembali
Berdasarkan AMDAL/UKL&UPL, Menteri menginstruksikan KaBaplan untuk menyiapkanPeta Areal Kerja (WA)(15 hr krj)
Lulus,Persetujuan Menhut (7 hr krj)
Dirjen BPK memeriksa
kelengkapan Adm, 10 hr krj
Pembiaran Atas Pelanggaran
Dinas Kehutanan Provinsi
Dinas Kehutanan Kabupaten
Bupati
Gubernur
Dirjen Planologi Kehutanan
Komisi Amdal Pusat
Mentri Kehutanan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabuupaten
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Pencadangan Lahan Untuk HTI
Tata Guna Hutan Kesepakatan
Kawasan Bergambut/ Lindung Gambut
AktorRegulasi
Apakah Karena Korupsi ???? • Belum terintegrasinya peta-peta kawasan hutan
menjadi satu peta tunggal sebagai acuan semua stakeholder. KPK menemukan sekurang-kurangnya 4 versi peta kawasan hutan dengan skala yang berbeda-beda, yang berdampak pada ketidakpastian karena terdapat selisih antara 4 hingga 16 juta ha luas kawasan hutan di antara versi-versi tersebut.
Hasil Riset KPK Desember 2010
• Belum diterapkannya prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik terutama dalam pelayanan perpetaan, konfirmasi areal kerja IUPHHK, perizinan pinjam pakai, tukar-menukar, dan pelepasan kawasan hutan karena tidak ada unit pelayanan terpadu informasi dan perizinan. Selain itu, tidak ada standar waktu dan biaya yang jelas. Dalam lingkup Ditjen Planologi saja, konfirmasi peta harus melalui sekurang-kurangnya 2 Direktorat, per Direktorat 5 Subdit, tiap-tiap Subdit sekurang-kurangnya 4 meja. Biaya rapat-rapat pembahasan dan biaya pengawasan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) juga tidak distandarkan.
• Penerbitan 79 Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Alam/Tanaman di luar peruntukannya menurut Tata Guna Hutan Kesepakatan Provinsi Riau, dengan total luas kawasan yang dilanggar mencapai 3,7 juta ha. Sebagian besar, 2,9 juta ha, berupa IUPHHK-HT di kawasan Hutan Produksi Terbatas, yang berarti indikasi land clearing di hutan alam. Hal ini disebabkan lemahnya prosedur serta evaluasi kinerja daerah dalam perlindungan dan pengawasan hutan.
Dampak Yang Mungkin Timbul Jika Izin Ini Tetap Beroperasi
• Kehilangan Catchmen Area Seluas……..• Krisis Air Bersih/ Infiltrasi Air Laut• Subsidence berkemungkinan berdampak banjir• Sedimentasi Pada kawasan Pesisir• Berkurangnya Kebutuhan Lahan Bagi Masyarakat• Masuknya migran, (kompetisi penggunaan lahan)• Kombinasi Subsidence dan Global Warming
memungkinkan hilangnya pulau
Subsidence
Subsidence
Global Warming ???????
SolusiPenertiban Perizinan Melalui Mekanisme
Penataan Ruang
PERSOALAN PENATAAN RUANG
• RUANG PRIVAT vs PUBLIK
• DAMPAK DI PERKOTAAN DAN PERDESAAN
• RUANG EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM
• RUANG LINDUNG vs BUDIDAYA
KONFLIK RUANG
KOMPETISI RUANG
AKSES ATAS
RUANG
TEKANAN PERTUM- BUHAN
Kasus-kasus Umum Tata RuangKonflik antar sektor (hutan
lindung dan batu bara);
Konflik antara pusat dan daerah;
Lemahnya pengawasan
Ilegal (lodging, fishing, mining);
Tidak terdapat database potensi SDA yang akurat;
Kolusi dalam Perizinan;
Konflik dengan masyarakat
lokal;
28
Managenen Konflik Rencana tata ruang•Proses perencanaan yang partisipatif•Perencanaan yang serinci/sedetail mungkin•Optimalisasi fungsi ruang (bukan perubahan)
Pelaksanaan pemanfatan Ruang•Ada kajian cost and benefit (KLS, NRA, AMDAL) •Izin (verguining, licentie, consessie)
Pengendalian•Pengawasan, pemantauan, penegakan hukum•Keberatan, Pelaporan dan pengaduan
RTR
W
Instrumen
pembangunan
Jerat
hukum
RTRW = Pisau Bermata Dua
Ketentuan sanksi UU No. 26/ 2007Pasal 69 s.d pasal 75
Ketentuan sanksi ini mengikat semua pihak, baik pelanggar ketentuan RTRW maupun aparat pemberi ijin
pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya adalah kita semua sebagai bagian dari institusi yang berwenang
memberikan persetujuan substansi.
Izin Pemanfaatan
Ruang
diatur oleh Pemerintah & pemda (menurut kewenangan masing-masing)
apabila tidak
sesuai RTRW
dikeluarkan dan/atau diperoleh dgn tidak melalui
prosedur yg benar
diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi
kemudian terbukti tidak sesuai dengan RTRW
batal demi hukum
penggantian / ganti kerugian
yg layakakibat adanya perubahan
RTRWN
Ps. 37 ayat (6)
Ps. 37 ayat (5)
Ps. 37 ayat (3)
Perizinan
dapat dibatalkan
Ps. 37 ayat (4)
BHK-DJPR/Presentasi/DR
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Pemda dapat mengatur ketentuan perizinan menurut
kewenangannnya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Peluang
Terima kasih
www.ti.or.id / www.transparency.org
Asia Pasific- Forestry Governance Integrity ProgrammeAsia Pasific- Forestry Governance Integrity Programme