STUDI ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA...
Transcript of STUDI ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA...
STUDI ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA
PRODUK PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI UNIT MEGA MITRA
SYARI’AH (M2S) BANK MEGA SYARI’AH KALIWUNGU
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah
Oleh :
UBAEDUL MUSTOFA
072311048
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI’AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2012
ii
Drs. H. Muhyidin, M.Ag
Jl. Kanguru III/15.A Semarang
H. Tolkhah, M.A
Karonsih Baru Raya No. 87 Rt. 3/XII Ngaliyan Semarang
NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING
Lamp : 4 (eksemplar)
Hal : Naskah Skripsi
An. Ubaedul Mustofa
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo
di Semarang
Assalamualaikum Wr.Wb
Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara :
Nama : Ubaedul Mustofa
NIM : 072311048
Jurusan : Muamalah
Judul Skripsi :“STUDI ANALISIS PELAKSANAAN AKAD
MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN
MODAL KERJA DI UNIT MEGA MITRA SYARI’AH
(M2S) BANK MEGA SYARI’AH KALIWUNGU”
Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat
segera dimunaqosahkan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan
terimakasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.
Semarang, 7 Juni 2012
Pembimbing I Pembimbing II
Drs. Muhyidin, M.Ag Tolkah, M.A NIP.195502281983031003 NIP.196905071996031005
iv
v
MOTTO
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu
dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan
suka sama-suka di antara kamu. (An-Nisa’: 29)
iv
v
DEKLARASI
Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis
menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah
pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian
juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikaran orang
lain, kecuali informasi yang terdapat dalam refrensi yang
diajukan bahan rujukan.
Semarang, 7 Juni 2012
Deklarator,
UBAEDUL MUSTOFA 072311048
vi
PERSEMBAHAN
Skripsi ini saya persembahkan untuk :
Ayah dan bunda tercinta yang senantiasa dengan tulus mencurahkan kasih ـ
dan sayangnya serta pengorbanannya dengan penuh harapan dan
do’anya, karena dengan ketulusan dan perjuangan kalianlah penulis
dapat mengenal agama Islam dan dapat tumbuh menjadi insan yang
dewasa seperti ini.
Buat adik tercinta (Amin & Ana) yang senantiasa menjadi penyemangat ـ
bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
Sahabat-sahabatku yang takkan terlupakan kebersamaan kita dalam ـ
mengarungi perjalanan hidup kita.
Para “Ekonom Robbani” yang telah banyak memberikan sumbangsih ـ
ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis.
vii
ABSTRAK
Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu” ini merupakan penelitian lapangan (field research). Adapun perumusan masala adalah: 1). Bagaimana pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu, 2). Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu.
Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu, 2). Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu.
Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer (secara langsung) adalah hasil dari feld research (penelitian lapangan) yaitu wawancara dengan officer Bank Mega Syari’ah Kaliwungu (Unit Manager, Account Officer, Financing Officer dan Teller). Serta data sekunder (tidak langsung) yaitu literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun metode pengumpulan data yaitu dengan interview, observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisa data adalah deskriptif analisis yang bertujuan menggambarkan fenomena atau keadaan senyatanya dari pelaksanaan pembiayaan murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu.
Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu belum memenuhi ketentuan syari’ah. Hal ini terjadi karena dari segi syarat rukunnya ada beberapa aspek yang belum sesuai dengan ketentuan syari’ah, dikarenakan dalam pelaksanaan akad ada tambahan berupa akad wakalah yang pelaksanaannya dilakukan bersamaan. Selain itu dari segi barang yang diperjual-belikan tidak jelas, karena yang membeli barang adalah pihak nasabah itu sendiri dan pihak bank hanya sebagai pemberi pinjaman uang saja. Dari segi penentuan keuantungan juga masih tergantung dengan lamanya waktu peminjaman dan tingkat plafon peminjaman, bukan bergantung pada pembelian barang yang riil sehingga menjadikan seperti riba.
Ketidak sesuaian beberapa syarat tersebut lebih dipengaruhi karena pihak Bank Mega Syari’ah tidak mengikuti prosedur pelaksanaan akad murabahah sebagaimana yang telah diatur oleh Dewan Syari’ah Nasional dalam fatwanya Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dimana seluruha aspek operasionalnya sebenarnya sudah diatur didalam fatwa tersebut. Kata Kunci : Akad, Murabahah, Pembiayaan, Modal Kerja, Unit Mega Mitra Syari'ah (M2S)
viii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita selalu panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa
memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada
Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa Islam sebagai agama dan
rahmat bagi seluruh alam.
Skripsi yang berjudul “STUDI ANALISI PELAKSANAAN AKAD
MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI UNIT
MEGA MITRA SYARI’AH (M2S) BANK MEGA SYARI’AH UNIT
KALIWUNGU” ini disusun gunan memenuhi salah satu syarat guna memperoleh
gelar strata satu (S.1) pada juruasan Muamalah/Hukum Ekonomi Islam Fakultas
Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan
saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat
terselesaikan. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:
1. Yth. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag (Rektor IAIN Walisongo Semarang)
yang telah memimpin IAIN selama menjabat dengan bijaksana demi masa
depan institusi yang lebih baik.
2. Yth Dr. Imam Yahya (Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo
Semarang) atas segala kebijakan teknis di tingkat fakultas dan sekaligus
sebagai bapak kami. Semoga bias membawa Fakultas Syari’ah semakin
maju.
ix
3. Yth Drs. H. Muhyidin, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak H. Tolkah,
M.A selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga
dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam proses
penggarapan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Yth. Jajaran Birokrasi Jurusan Muamalah: Ketua Jurusan (Bapak Muh.
Arifin M.Hum), Sekretaris Jurusan (Bapak Afif Noor, M.Hum) dan Staf
Jurusan (Bapak Raden Arfan Rifqiawan, S.Akt, M.E) yang telah bersedia
menjadi tempat curhatan untuk mahasiswa jurusan Muamalah. Semoga
kedepan jurusan Muamalah semakin maju.
5. Ayahanda Khaerudin dan Ibunda Fatimah, kedua orang tua yang telah
berkorban segalanya demi masa depan penulis. Ungkapan yang tidak dapat
terungkap dengan kata-kata, hanya do’a yang bisa penulis panjatkan untuk
kebahagiaan tanpa akhir bagi keduanya di dunia dan di akhirat. Serta adik-
adik tercinta I’anatul Latifah (Ana) dan Sakirul Amin (Amin) semoga
kelak menjadi anak yang shalih-shalihah untuk kebahagiaan orang tua.
6. Segenap keluaga jurusan Muamalah angkatan 2007 yang telah bersama-
sama melalui suka duka selama kuliah, semoga persaudaraan kita tidak
terbatas pada ruang dan waktu. Semoga kesuksesan menyertai kita semua.
7. Segenap keluarga pengurus HMJ Muamalah tahun 2010, terimakasih atas
kerjasamnya kalian semua. Semoga pengalaman selama kepengurusan
bermanfaat untuk kita semua.
8. Segenap keluarga besar ForSHEI (Forum Studi Hukum Ekonomi Islam)
IAIN Walisongo, semangat dan kekompakan kalian luar biasa. Banyak
x
ilmu dan pengalaman yang saya dapat dari kalian. Untuk para senior (Mas
Heri, Mba Elly, Mas Hasan, Mas Saefudin, Mas Adi dll) terimakasih
banyak atas masukan dan bimbinganya. Para Pejuang Ekonom Rabbani
(Irham, Khafid, Iqbal, Khudlori, Mujab, Jamil, Sofa, Endang, Salamah,
Nia, Ulin, Ana, Fitri, Riri, Tika, Caca, Icha, Amroh, dkk) tetap semangat
membumikan ekonomi syari’ah. ForSHEI is the best.
9. Keluarga besar FoSSEI (Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam)
Komisariat Semarang (ForSHEI IAIN Walisongo, KSEI Mizan UNDIP,
KSEI UNNES, COMES STIE BPD Jateng, KSEI UNISBANK, KSEI
Jazirah POLINES, LSEI UMM, KSEI STAIN Salatiga, HIMMAH FE
UNISSULA) terimakasih atas kerjasamanya dalam mensukseskan
kepengurusan periode 2010-2011. Semoga tetap istiqomah dalam
membumikan ekonomi syari’ah.
10. Keluarga besar FoSSEI (Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam)
Regional Jawa Tengah (Komsat Semarang, Surakarta, Pekalongan dan
Purwokerto) perjuangan kita masih panjang, jangan pernah lelah dalam
membumikan ekonomi syari’ah khususnya di bumi Jawa Tengah. Untuk
rekan pengurus periode 2011-2012, Akh Dzikri (Koreg), Akh Wendi
(Manajer Administrasi), Akh Bahtiar (Manajer Keuangan), Akh Ismail
(Manajer Internal) dan Ukhti Nina (Korwat) tetap kompak selalu dalam
mengemban amanah ini.
11. Keluarga besar KMBS (Komunitas Mahasiswa Batang di Semaarang)
undangannya kalau ada kegiatan ya.
xi
12. Sahabat-sahabat REVOLUTION dimanapun kalian berada, semoga
kesuksesan menyertai kalian semua.
13. Teman-teman kos (Ibu Kos Zubaidah, Dayat, Mas Sukoco, Adi, Sahal,
Mas Budi, Zu’am, Faisal, Mas Win, Mas Jojo, Mas Nadif) kebersaman
baik dalam suka maupun duka tidak akan bias terlupakan.
14. Tim KKN Posko 50 Desa Banyuringin Singorojo Kendal (Ais, Ocim,
Fauzi, Umy Alex, Sikha, Khofsoh, Erma, Roziqoh, Emi, Anis) kangen
suasana kebersamaan masa-masa itu. Khusus untuk Ibu dan Bapak posko,
terimakasih untuk semuanya, 45 hari yang sangat indah. Untuk dek Dita
cantik jalan masih panjang, raih cita-citamu setinggi mungkin.
15. Untuk Umy Alaik, terimakasih untuk semuanya, semoga Allah
memberikan kita yang terbaik.
Semoga menjadi amal baik yang dan menjadi amal yang berlipat ganda
dari Allah SWT.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum mencapai
kesempurnaan dalam arti sebenarnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat
bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.
Semarang, 7 Juni 2012
Penulis,
UBAEDUL MUSTOFA 072311048
xii
TRANSLITERASI
Huruf arab Nama Huruf latin Nama
Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
بBa b Be
تTa t Te
ثṠa ṡ es (dengan titik di atas)
جJim j Je
حḤa ḥ ha (dengan titik di bawah)
خKha kh ka dan ha
Dal d De د
Ẑal ẑ zet (dengan titik di atas) ذ
Ra r Er ر
Zai z Zet ز
سSin s Es
شSyin sy es dan ye
صṢad ṣ es (dengan titik di bawah)
ضḌad ḍ de (dengan titik di bawah)
طṬa ṭ te (dengan titik di bawah)
ظẒa ẓ zet (dengan titik di bawah)
ع‘ain ‘ koma terbalik (di atas)
غGain G Ge
Fa F ef ف
Qaf Q Ki ق
Kaf K Ka ك
Lam L El ل
Mim M Em م
Nun N En ن
Wau W We و
هـ Ha H Ha
Hamzah ' Apostrof ء
Ya Y Ye ى
xiii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL………………………………………………………… I
PERSETUJUAN PEMBIMBING…………………………………………. II
PENGESAHAN…………………………………………………………….. III
MOTTO……………………………………………………………………… IV
DEKLARASI……………………………………………………………….. V
PERSEMBAHAN…………………………………………………………... VI
ABSTRAK……………………………………………………....................... VII
KATA PENGANTAR…………………………………………………….... VIII
TRANSLITERASI…………………………………………………………. XII
DAFTAR ISI…………………………………………………….................... XIII
BAB.I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah………………………………………... 1
B. Rumusan Masalah………………………………………………. 5
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan…..……………………………... 6
D. Kajian Pustaka .............................................................................. 7
E. Kerangka Teori………………………………………………….. 9
F. Metode Penulisan……………………………………………….. 14
G. Sistematika Penulisan…………………………………………… 17
BAB.II KONSEP UMUM TENTANG MURABAHAH
A. Konsep Akad Murabahah Dalam Fiqh Muamalah........................ 20
xiv
1. Pengertian Murabahah………………………………………. 20
2. Landasan Hukum Murabahah………………………………. 22
3. Rukun dan Syarat Murabahah………………………………. 24
B. Konsep Akad Murabahah Dalam Praktek Perbankan Syari’ah..... 27
1. Konsep Umum Bank Syari’ah................................................. 27
2. Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syari’ah.......................... 33
3. Murabahah Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor
04/DSN-MUI/IV/2000……………………………………… 39
BAB.III PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN
MODAL KERJA DI LAYANAN MIKRO SYARI’AH BANK
MEGA SYARI’AH UNIT KALIWUNGU
A. Profil Bank Mega Syari’ah……………………………………… 44
1. Gambaran Umum Bank Mega Syari’ah…………………….. 44
2. Visi dan Misi Bank M ega Syari’ah………………………… 46
3. Nilai-Nilai…………………………………………………… 46
4. Produk-Produk……………………………………………… 47
B. Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah........................................... 48
1. Macam-Macam Pembiayaan Mikro Bank Mega Syari’ah….. 50
a) Mega Pembiayaan (MP) 50……………………………... 50
b) Mega Pembiayaan (MP) 500……………………………. 54
2. Mekanisme Pembiayaan.......................................................... 58
a) Pengajuan Permohonan dan Negosiasi.............................. 58
xv
b) Pelaksanaan Akad............................................................. 62
c) Pencairan Pembiayaan....................................................... 66
d) Pembelian Barang.............................................................. 67
e) Pembayaran Angsuran........................................................ 68
BAB.IV STUDI ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH
PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI LAYANAN MIKRO
SYARI’AH BANK MEGA SYARI’AH UNIT KALIWUNGU
A. Analisis Rukun Murabahah pada Pembiayaan Modal Kerja……. 72
B. Analisis Syarat Murabahah pada Pembiayaan Modal Kerja ...…. 75
1. Nasabah dan Bank (Pihak yang Berakad)……………...….... 75
2. Pembelian Barang Modal Kerja (Objek Akad)..…..………... 76
3. Harga Jual dan Harga Beli (Kesepakatan Harga)..…...……... 78
4. Penandatangan Perjanjian Murabahah (Ijab Qabul)………….. 84
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan……………………………………………………… 90
B. Saran…………………………………………………………….. 91
C. Penutup………………………………………………………….. 93
DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………….. 94
LAMPIRAN-LAMPIRAN…………………………………………………. 97
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perkembangan baru dalam dunia perbankan di Indonesia
menunjukkan prospek yang lebih baik sejak ditetapkannya Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Penyempurnaan landasan hukum
beroperasinya perbankan syari’ah nasional merupakan suatu proses yang
berkelanjutan. Hal ini ditandai dengan penyempurnaan peraturan perbankan
syari’ah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 tentang perbankan
dinyatakan dengan jelas mengenai penggolongan kegiatan usaha bank
menjadi dua jenis, yakni bank yang melakukan kegiatan usaha secara
konvensional dan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip
syari’ah. Berdasarkan Undang-Undang ini dimungkinkan bagi bank
konvensional membuka kantor cabang syari’ah yang merupakan tonggak
penting dimulainya awal sistem perbankan di Indonesia, yaitu sebuah bank
yang dapat beroperasi dengan dua sistem yang berbeda (dual banking
system), namun dapat melengkapi pelayanan yang baik pada masyarakat.
Penyempurnaan tentang Undang-Undang tersebut tidak berhenti di situ,
dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang mengatur
secara terpisah tentang perbankan syari’ah telah memberikan angin segar
bagi perbankan yang beroperasi dengan sistem syari’ah untuk terus melaju
dalam dunia perbankan di Indonesia.
2
Lembaga keuangan syari’ah merupakan lembaga keuangan yang
tidak hanya mengedepankan profit oriented saja, melainkan suatu lembaga
keuangan yang juga mengedepankan kemaslahatan masyarakat sesuai
dengan tuntutan syari’ah yang menjadi landasan dari semua lembaga
keuangan syari’ah. Salah satu aplikasinya adalah menerapkan pelayanan
(service) yang berbasis moral dan spiritual.
Bank syari’ah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa
keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem Islam, khususnya yang
bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif dan perjudian
(maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas (gharar), berprinsip keadilan,
dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal yang kesemuanya
merupakan prinsip-prinsip perbankan syari’ah. Bank syari’ah sering
dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan
konsep yang lebih sempit dari bank syari’ah, dimana sejumlah instrumen
atau operasinya bebas dari bunga. Bank syari’ah selain menghindari bunga,
juga secara aktif ikut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari
ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.1
Dalam memberikan pelayanan lembaga keuangan syari’ah sudah
semakin lengkap sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dari
produk penghimpunan dana (funding), pembiayaan (landing) sampai dengan
produk tambahan berupa jasa (service). Salah satu dari produk pembiayaan
yang telah dikeluarkan oleh lembaga keuangan syari’ah adalah produk
1 Muhammad Fauzi, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keinginan Migrasi
Nasabah Bank Umum Syari’ah di Kota Semarang, (Semarang: IAIN Walisongo, 2008), hlm. 11.
3
pembiayaan dengan akad murabahah yang dikeluarkan oleh seluruh bank
syari’ah termasuk Bank Mega Syari’ah. Pembiayaan dengan akad
murabahah sudah banyak diterapkan di perbankan syari’ah sebagai upaya
untuk memenuhi kebutuhan permodalan masyarakat.
Kajian penerapan prinsip syari’ah dalam operasi perbankan
syari’ah merupakan agenda penting bagi perbankan nasional. Bank
Indonesia telah mengkaji standarisasi akad produk perbankan syari’ah,
diawali dari akad mudharabah, musyarakah dan murabahah, yang ditujukan
untuk mengidentifikasi penerapan prinsip syari’ah dan kemungkinan
variasinya dalam praktek, di sisi lain masyarakat telah memiliki persepsi
bahwa bank syari’ah berbeda, lebih tinggi kualitas moralnya, etika dan
bisnisnya dibandingkan dengan bank konvensional.2
Dalam literatur ekonomi dan perbankan syari’ah yang di
publikasikan dengan rentang waktu antara 1960-an hingga 1970-an,
dijelaskan bahwa bank-bank Islam dikonsep sebagai "Lembaga Keuangan",
dimana keseluruhan pinjaman bisnis yang diberlakukan kepada pengusaha
(partner) berdasarkan prinsip bagi hasil (profit and lost sharing).
Usaha yang dilakukan oleh Bank Mega Syari’ah untuk
merealisasikan tujuan dari masyarakat adalah dengan menerapkan prinsip
bagi hasil dalam hal pembiayaan yang dapat dilakukan dengan
menggunakan akad murabahah. Bagi hasil dengan akad murabahah ini
merupakan salah satu ciri dari lembaga keuangan tanpa bunga atau bank
2 Muhammad Fauzi, Implementasi Prinsip Syari’ah Pada Perbankan Syari’ah di Kota
Semarang, (Semarang: IAIN Walisongo, 2007), hlm. 1-4.
4
Islam. Akan tetapi bagi hasil dengan akad murabahah tersebut sering juga
disebut pengganti nama ”bunga”.
Dalam dunia perbankan, murabahah biasanya diaplikasikan pada
produk pembiayaan seperti pembiayaan konsumtif, investasi maupun
produktif. Dana untuk kegiatan murabahah diambil dari simpanan tabungan
barjangka seperti tabungan haji atau tabungan kurban. Dana juga dapat
dilakukan dari deposito biasa dan deposito spesial yang dititipkan nasabah
untuk usaha tetentu.3
Bank Mega Syari’ah hadir di Kendal karena melihat pangsa
pasarnya yang besar dimana mayoritas masyarakatnya adalah muslim. Bank
Mega Syari’ah sendiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan
idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya.
Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi
salah satu keunggulan Bank Mega Syari’ah, juga sebagai alternatif jasa
perbankan di Indonesia.
Dalam pelayanan produk pembiayaan yang ditawarkan di Unit Mega
Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu hanya menggunakan
akad murabahah, baik itu pembiayaan untuk keperluan konsumtif, investasi
maupun produktif. Sehingga keperluan pembiayaan untuk kebutuhan modal
usaha yang sifatnya produktif pun menggunakan akad murabahah. Dengan
adanya fenomena semacam itu tentunya menjadi suatu hal yang menarik,
karena pada umumnya pembiayaan modal usaha yang sifatnya produktif
3Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2005), hlm.184-185.
5
cenderung menggunakan akad mudharabah atau musyarakah. Dalam
prakteknya, akad murabahah yang diterapkan untuk produk Pembiayaan
Modal Kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah
Kaliwungu terkesan perlakuanya seperti akad mudharabah. Hal ini terjadi
karena adanya tambahan akad wakalah (perwakilan) pada produk
pembiayaan tersebut. Dari hasil pra-riset yang telah dilakukan, peneliti juga
menemukan adanya penentuan margin yang tidak fear, karena margin
ditentukan dari tingkat plafon pembiayaan, bukan dari pembiayaan barang
yang riil. Sedangkan besar-kecilnya plafon pembiayaan juga ditentukan oleh
besar kecilnya penyertaan jaminan oleh nasabah. Untuk itu penulis tertarik
untuk meneliti tentang bagaimana pelaksanaan akad murabahah dalam
pembiayaan modal kerja tersebut, apakah sudah sesuai dengan konsep
murabahah ataukah belum.
Melihat permasalahan tersebut di atas, peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian tentang STUDI ANALISIS PELAKSANAAN AKAD
MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI
UNIT MEGA MITRA SYARI’AH (M2S) BANK MEGA SYARI’AH
KALIWUNGU.
B. Rumusan Masalah
Berpijak pada latar belakang masalah di atas, ada beberapa pokok
permasalahan yang akan dikembangkan dan dicari pangkal penyelesaiannya,
sehingga dapat di rumuskan sebagai berikut:
6
1. Bagaimana pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan
modal kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah
Kaliwungu?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad
murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra
Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu?
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan
Dalam penulisan skripsi ini ada beberapa tujuan dan manfaat yang
ingin dicapai oleh penulis.
1. Tujuan penelitian adalah :
a. Untuk mengetahui pelaksanaan akad murabahah pada produk
pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank
Mega Syari’ah Kaliwungu.
b. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap
pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan modal
kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah
Kaliwungu.
2. Manfaat Penelitian adalah :
a Sebagai bahan masukan bagi pemerintah, lembaga keagamaan,
lembaga keuangan syari’ah dan masyarakat umum tentang akad
murabahah dilihat dari kajian teorits hukum Islam.
7
b Memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap perkembangan
ilmu hukum dan ekonomi Islam di lapangan.
c Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.
D. Kajian Pustaka
Terdapat beberapa karya yang penulis jumpai yang membahas
tentang penerapan akad murabahah dalam pembiayaan di bank syari'ah.
Diantaranya yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Muchammad Fauzi,
SE,MM dengan judul penelitiannya “Implementasi Prinsip Syari’ah Pada
Perbankan Syari’ah Di Kota Semarang“. Bahwa Bank Indonesia telah
mengkaji standarisasi produk perbankan syari’ah, diawali dari akad
mudharabah, musyarakah dan murabahah, yang ditujukan untuk
mengidentifikasi penerapan prinsip syari’ah dan kemungkinan variasinya
dalam praktek, yang hasil kesimpulan dijelaskan bahwa implementasi
prinsip syari’ah kurang efektif diterapkan dalam praktek pembiayaan bank
syari’ah.4
Dalam buku “Masalah Besar Bank Syari’ah” karya Hendy Hendarto
bahwasannya prinsip syari’ah dalam operasi perbankan syari’ah merupakan
agenda yang sangat penting bagi perbankan nasional. Standarisasi produk-
produk perbankan syari’ah diawali dengan mengkaji akad mudharabah,
musyarakah dan murabahah yang ditujukan untuk mengidentifikasi
penerapan prinsip syari’ah, dalam penerapan prinsip syari’ah tersebut
4 Muhammad Fauzi, Op.cit, hlm. 50.
8
perbankan syari’ah menerapkan pada semua produknya diantaranya dalam
produk pembiayaan.5
Dalam penelitiannya Hardiwinoto dengan judul “Analisis Faktor-
Faktor yang Mempengaruhi Minat Perusahaan Terhadap Beroperasinya
Perbankan Syari’ah di Kota Semarang”, Menyimpulkan bahwa dalam
perbankan syari’ah produk penghimpunan dan pmbiayaan dana harus bebas
dari unsur riba, unsur gharar dan maisir yang mengakibatkan unsur
meragukan (subhat), akan tetapi harus sesuai dengan akad mudharabahnya
(profit loss sharing) yang mendasari dalam setiap transaksi kerjasamanya.
Pada Pembiayaan di Bank Syari’ah didasari prinsip bagi hasil (profit and
loss sharing principle) yang penerapannya pada produk pembiayaan dan
pendanaan. Karena penerapan prinsip bagi hasil apabila dibandingkan
dengan penggunaan prinsip bunga yang ada selama ini memiliki perbedaan
yang signifikan. Salah satunya yaitu menyangkut resiko yang timbul dari
penerapan prinsip itu sendiri.6
Dalam penelitian Akhmad Shidqon dari Fakultas Syari'ah IAIN
Walisongo Semarang 2011 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang
Akad Murabahah Terhadap Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Studi Kasus
Pada Bank Syari’ah Mandiri Majapahit Semarang)", hasil penelitiannya
dapat disimpulkan bahwa penggunaan akad murabahah untuk KUR harus
5 Hendy Hendarto, Masalah Besar Bank Syari’ah, Republika: 2005, hlm. 15. 6 Hardiwinoto, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Perusahaan Terhadap
Beroperasinya Perbankan Syari’ah di Kota Semarang, Tesis Progam Magister Akuntansi Undip 2004, Tidak di Publikasikan.
9
lebih dipertegas agar lebih sesuai lagi dengan syari’ah agar tidak terjadi
kerugian yang mengakibatkan salah satu pihak.7
Dari beberapa hasil penelitian yang ada, terlihat bahwa di dalam
bank syari'ah itu lebih berorientasi pada pemenuhan kemaslahatan hidup
umat manusia, selain itu bank syari’ah juga sebagai badan usaha yang
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup
rakyat banyak.
Dari beberapa hasil penelitian yang ada juga terlihat bahwa ada
kedekatan judul dengan judul penelitian yang peneliti lakukan. Letak
perbedaannya ada pada titik tekan yang peneliti rumuskan. Peneliti menitik
beratkan pada implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan
modal kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah
Kaliwungu.
E. Kerangka Teori
Hukum Islam dalam tinjauannya sebagai sebuah tasyri’ atau
perundang-undangan, sesungguhnya dapat dibedakan menjadi tasyri’ illahi
dan tasyri’ wad’i.8
Tasyri’ illahi adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah sebagai
syari’ah dalam al-Qur’an dan dijelaskan secara implementatif oleh Nabi
7 Ahmad Shidqon, Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Murobahah Terhadap
Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Studi Kasus Bank Mandiri Syari’ah Majapahit Semarang), (Semarang, IAIN Walisongo, 2011)
8 Abdul Wahhab Khallaf, Khulasah Tarikh at-Tasyri’ al-Islami, cet. III, (Kuwait: Dar al-Fikr, 1968), hlm. 7.
10
SAW dalam as-Sunnah. Hukum dalam pengertian ini secara epistemologi
bernilai pasti dan tidak dapat berubah yang sering disebut dengan syari’ah,
kemudian tasyri’ wad’i berupa hukum yang dihasilkan oleh upaya ijtihad
manusia dan karenanya bernilai nisbi yang sudah barang tentu berubah
mengikuti pergerakan zaman. Dan pengertian yang kedua ini disebut
sebagai fiqh.9
Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa syari’ah adalah sebagai
tujuan dan fiqh adalah sebagai proses memahami dan menyimpulkan. perlu
ditambahkan pula bahwa hukum yang kedua (wad’i) meskipun selalu
berubah tetapi ia harus tunduk di bawah hukum Ilahi oleh sebab itu nash al-
Qur’an banyak membicarakan prinsip-prinsip dasar dari pada
menyampaikan detail perbuatan manusia.
Al-Fikri dalam kitabnya Al-Muamalah al-Madiyah wa al-Adabiyah,
menyatakan bahwa muamalah dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut:10
1. Al-Muamalah al-Madiyah adalah muamalah yang mengkaji objeknya
sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah al-madiyah
adalah muamalah bersifat kebendaan karena objek fiqh muamalah
adalah benda yang halal, haram, syubhat, untuk diperjual-belikan,
benda-benda yang memadharatkan dan benda yang mendatangkan
kemaslahatan bagi manusia, serta segi-segi yang lainnya.
9 Fazlur Rahman, Islam, alih bahasa Ahsin Muhammad, Cet II, (Bandung: Pustaka,
1994), hlm. 141-142. 10 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 4
11
2. Almu’amalah al-Adabiyah adalah muamalah yang ditinjau dari segi
cara tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia,
yang unsur penegakannya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban.11
Hukum muamalah Islam mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan
sebagai berikut: 12
1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang
ditentukan lain oleh al-Qur’an dan as-Sunnah rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-
unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat
dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamala dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari
unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam
kesempitan.
Lebih lanjut Afzalur Rahman mengemukakan :
1. Muamalah dilaksanakan atas dasar saling rela dan tanpa ada unsur
paksaan dari pihak lain.13 hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-
Qur’an :
11 Menurut Hendi Suhendi dalam bukunya Fiqh Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2008), pembagian muamalah tersebut dilakukan atas dasar kepentingan teoritis semata-mata, sebab dalam praktiknya kedua bagian muamalah tersebut tidak dapat dipisah-pisah.
12 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), Edisi Revisi, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1993), hlm. 10.
13 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, alih bahasa. Soeroyo, Nastangin, (Jakarta: Dana Bahkti Wakaf, 1995),IV, hlm. 130.
12
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(An-Nisa’ : 29) 14
2. Melarang praktek riba yang secara mutlak diharamkan dalam
bertransaksi.15 Allah berfirman :
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (Ali-Imran: 130).16
3. Meniadakan unsur gharar atau ketidakpastian yang dikaitkan dengan
penipuan atau kejahatan dari satu pihak ke pihak lainnya yang akan
menimbulkan ketidakrelaan dari salah satu pihak atau dikarenakan
transaksi yang tidak bisa diserah terimakan atau tidak diketahui, seperti
menjual ikan yang masih di dalam air, menjual burung di udara atau
yang sejenisnya.17 Sebagaimana firman Allah :
14 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Penerbit J-ART,
2004), hlm. 84. 15 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, alih bahasa. Soeroyo, Nastangin, (Jakarta:
Dana Bahkti Wakaf, 1995),IV, hlm. 130. 16 Departemen Agama, Op. cit, hlm. 67 17 Afzalur Rahman, Op.cit. hlm. 161-165.
13
Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.(Al-An’am: 152).18
4. Meniadakan unsur yang menghendaki untung-untungan yang
didasarkan pada sifat spekulatif.19 Hal ini untuk menjaga agar manusia
tidak terjatuh dalam kejahatan yang ada dalam praktek maysir,
sebagaimana celaan Allah yang membandingkan kemanfaatan yang
diperoleh lebih sedikit dari dosa yang diakibatkannya. Pelarangan
berdasarkan:
Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Al-Ma’idah: 90).20
5. Meniadakan unsur eksploitasi atau penindasan. 21 Islam melarang
umatnya mengambil keuntungan dan sesamanya dengan cara yang tidak
18 Departemen Agama, Op. cit. hlm. 150. 19 Afzalur Rahman, Op. cit. hlm. 173. 20 Departemen Agama, Op. cit. hlm. 124. 21 Afzalur Rahman, Op. cit. hlm. 186
14
dibenarkan dan dengan cara yang merugikan dan eksploitasi demi
mendapatkan keuntungan.
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa’: 29). 22
F. Metode Penelitian
Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka peneliti
akan fokuskan penelitiannya pada:
1. Fokus Penelitian
Penelitian ini memfokuskan pada seputar mekanisme
pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di
Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu.
2. Pendekatan Penelitian
Ditinjau dari segi metodologi, penelitian ini merupakan jenis
penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian
kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong adalah
suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa
22 Departemen Agama, Op. cit, hlm. 84.
15
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat
diamati.23
3. Metode Pengumpulan Data
Dalam pengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti akan
menggunakan beberapa metode yaitu :
a. Observasi
Metode ini diartikan sebagai suatu aktivitas yang sempit,
yakni memperhatikan sesuatu dengan mata. 24 Dalam kaitannya
dengan pengumpulan data, metode ini akan dilakukan dengan
pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang terjadi pada
obyek penelitian seperti dengan cara mengamati keadaan sekitar
Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu,
proses pelayanan pada nasabah, serta fasilitas yang ada di Unit
Mega Mitra Syari’ah (M2S)Bank Mega Syari’ah Kaliwungu
tersebut.
b. Wawancara (Interview)
Menurut Esterberg, dalam Sugiyono, wawancara
merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide
melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam
suatu topik. Ia juga mengemukakan beberapa macam wawancara,
23 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2002), Cet. XVII, hlm. 6. 24 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT.
Rineka Cipta, 1986), hlm128.
16
yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak
terstruktur.25
Dalam wawancara ini peneliti menggunakan wawancara
semi terstruktur. Tujuannya adalah untuk menemukan
permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak
wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.26 Dalam wawancara
ini peneliti langsung melakukan tanya jawab dengan nara sumber,
antara lain kepada pengelola seperti Account Officer (AO),
Financing Officer (FiO) dan Unit Manajer (UM) Bank Mega
Syari’ah Kaliwungu beserta beberapa nasabahnya.
c. Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah catatan peristiwa baik
berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. 27
Metode ini digunakan untuk menguatkan data-data yang telah
didapatkan. Adapun dokumen-dokumen tersebut diperoleh dari
Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu
berupa dokumen-dokumen tertulis serta gambar kegiatan yang ada
di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah
Kaliwungu.
25 Sugiyono, Op,cit., hlm. 317. 26 Ibid., hlm. 320. 27 Ibid., hlm. 329.
17
4. Teknik Analisis Data
Menurut Bogdan dalam Sugiyono, analisis data adalah proses
mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil
wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat
mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang
lain.28
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data
deskriptif, dimana peneliti menggambarkan tentang gambaran kondisi
dan situasi di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah
Kaliwungu. Sedangkan teknik analisis data deskriptif yaitu suatu
analisis yang bersifat mendeskripsikan makna data atau fenomena
yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-
buktinya.29
Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan data-data yang
peneliti kumpulkan baik data hasil wawancara, observasi maupun
dokumentasi, selama mengadakan penelitian di Unit Mega Mitra
Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Unit Kaliwungu.
G. Sistematika Penulisan
Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang terbagi dalam
beberapa sub bab, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:
28 Ibid., hlm. 334. 29 Muhammad Ali, Strategi Penelitian Pendidikan, Cet.10, (Bandung: Angkasa, 1993),
hlm.161.
18
BAB I :Merupakan pendahuluan yang berisi: pertama, latar belakang
masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang
diteliti. Kedua, pokok masalah merupakan penegasan terhadap apa
yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan
yang akan dicapai dan kegunaan (manfaat) yang diharapkan
tercapainya penelitian ini. Keempat, telaah pustaka sebagai
penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan
kaitannya dengan objek penelitian. Kelima, kerangka teoretik
menyangkut atau kerangka berfikir yang digunakan dalam
memecahkan masalah. Keenam, metode penelitian berupa
penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam
mengumpulkan dan menganalisis data. Ketujuh, sistematika
pembahasan sebagai upaya yang dilakukan untuk
mensistematiskan penyusunan.
BAB II:Mengulas tentang konsep murabahah. Bab ini terbagi menjadi
menjadi dua sub bab, Pertama, konsep akad murabahah dalam
fiqh muamalah. Kedua, konsep akad murabahah dalam teori
perbankan syari’ah serta penjelasan murabahab dalam fatwa
Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Hal ini
dimaksudkan untuk memahami secara utuh atau menyeluruh
terhadap konsep murabahah dalam fiqh muamalah maupun praktek
perbankan syari’ah.
19
BAB III:Membahas seputar pelaksanaan akad murabahah pada produk
pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank
Mega Syari’ah Kaliwungu. Bab ini terbagi atas dua sub bab, sub
pertama, profil tentang Bank Mega Syari’ah. Dalam sub bab ini
akan dijelaskan tentang sejarah serta perkembangan Bank Mega
Syari’ah, visi-misi, nilai-nilai, dan produk-produknya. Sub kedua,
pelaksanaan pembiayaan murabahah. Dalam sub bab ini
menggamabarkan ketentuan umum produk pembiayaan modal
kerja, macam-macam pembiayaan pada Unit Mega Mitra Syari’ah
(M2S) Bank Mega Syari’ah dan mekanisme pembiayaannya.
BAB IV:Dalam bab ini akan membahas tentang studi analisis akad
murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di Unit Mega
Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu.
BAB V:Sebagai bab terakhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan dan
berisi kesimpulan, saran dan penutup.
20
BAB II
KONSEP UMUM TENTANG MURABAHAH
A. Konsep Akad Murabahah dalam Fiqh Muamalah
1. Pengertian Murabahah
Kata murabahah secara bahasa adalah bentuk mutual (bermakna:
saling) yang diambil dari bahasa Arab, yaitu ar-ribhu ( ُالِرْبح ) yang berarti
kelebihan dan tambahan (keuntungan). 1 Jadi, murabahah diartikan dengan
saling menambah (menguntungkan). Sedangkan dalam definisi para ulama
terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang
diketahui. Hakikatnya adalah menjual barang dengan harga (modal) yang
diketahui penjual dan pembeli dengan tambahan keuntungan yang jelas.
Jadi, murabahah artinya saling mendapatkan keuntungan. Dalam ilmu
fiqh, murabahah diartikan menjual dengan modal asli bersama tambahan
keuntungan yang jelas.2
Secara terminologi, yang dimaksud dengan murabahah adalah
pembelian barang dengan pembayaran yang ditangguhkan (1 bulan, 2
bulan, 3 bulan dan seterusnya tergantung kesepakatan). Pembiayaan
murabahah diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan
produksi (inventory).3
1Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, Fiqh Ekonomi Keuangan Islam, terj. Abu
Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 198. 2Ibid. 3Karanaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, Apa dan Bagaimana
Bank Islam (Yogyakarta: P.T. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), hlm. 25.
21
Muhammad Syafi'i Antonio mengutip Ibnu Rusyd, mengatakan
bahwa murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan
tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam akad ini, penjual harus
memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan tingkat
keuntungan sebagai tambahannya.4
Ivan Rahmawan A. mendefinisikan murabahah sebagai suatu
kontrak usaha yang didasarkan atas kerelaan antara kedua belah pihak atau
lebih dimana keuntungan dari kontrak usaha tersebut didapat dari mark-up
harga sebagaimana yang terjadi dalam akad jual beli biasa.5
Heri Sudarsono mendefinisikan murabahah sebagai jual beli
barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati
antara pihak bank dan nasabah. Dalam murabahah, penjual menyebutkan
harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas
laba dalam jumlah tertentu.6
Abdullah Saeed mendefinisikan murabahah sebagai suatu bentuk
jual beli dengan komisi, dimana pembeli biasanya tidak dapat memperoleh
barang yang dia inginkan kecuali lewat seorang perantara, atau ketika
pembeli tidak mau susah-susah mendapatkannya sendiri, sehingga mencari
jasa seorang perantara.7
4Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Islam: Dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani
Press, 2001), hlm. 101. 5Ivan Rahmawan A., Kamus Istilah Akuntansi Syari'ah (Yogyakarta: Pilar Media, 2005),
hlm. 112-113. 6 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi
(Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 62. 7Abdullah Saeed, Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum
Neo-Revivalis, terj. Arif Maftuhin (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 119.
22
Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan beberapa hal
pokok bahwa akad murabahah terdapat 1) pembelian barang dengan
pembayaran yang ditangguhkan. Dengan defenisi ini, maka murabahah
identik dengan ba'i bitsaman ajil. 2) Barang yang dibeli menggunakan
harga asal. 3) Terdapat tambahan keuntungan (komisi, mark-up harga,
laba) dari harga asal yang telah disepakati. 4) terdapat kesepakatan antara
kedua belah pihak (pihak bank dan nasabah) atau dengan kata lain, adanya
kerelaan di antara keduanya. 5) Penjual harus menyebutkan harga barang
kepada pembeli (memberi tahu harga produk).
2. Landasan Hukum Murabahah
Murabahah tidak mempunyai rujukan atau referensi langsung
dari al-Qur’an dan Hadist, yang ada hanyalah referensi tentang
jual beli atau perdagangan. Untuk itu referensi yang dirujuk untuk
murabahah adalah nash al-Qur’an, Hadist maupun Ijma’ yang berkaitan
dengan jual-beli karena pada dasarnya murabahah adalah salah satu
bentuk jual beli. Adapun referensinya antara lain sebagai berikut:
a. Al - Qur’an
1) Firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 275:
…. …...
…..Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…8
8Departemen Agama, Op. cit, hlm. 48.
23
2) Firman Allah QS. An-Nisa ayat 29:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.9
b. Al-Hadist
Hadist Nabi riwayat Ibnu Majjah:
إلی البیع البركة∙ فیھن ثالث‚ وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول قال
10للبیع ال‚ لشعیر با البر ط وأخال‚ رضة والمقا‚ أجل
Rasulallah SAW bersabda: Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan yaitu pertama jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan ketiga mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk diperjual-belikan. (HR. Ibnu Majah)
c. Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional
Dewan Syari’ah Nasional menetapkan aturan tentang
murabahah sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN MUI Nomor
04/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000.11
9Ibid, hlm. 84 10 Ibnu Majjah, Sunan Ibnu Majjah, Juz 2, Daarun Fikr, Nomor hadis: 2289, hlm. 768. 11Husein Umar, Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI, Edisi Revisi Dewan
Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2006
24
3. Rukun dan Syarat Murabahah
a. Rukun Murabahah
Murabahah mempunyai beberapa rukun yaitu:12
1) Para pihak (al-'aqidaen, العاقدین );
2) Pernyataan kehendak (sigat al-'aqd, صیغة العقد);
3) Obyek akad (mahall al-'aqd, محل العقد);
4) Tujuan akad (maudu al-'aqd, موضوع العقد)
b. Syarat Murabahah
Terdapat delapan syarat terbentuknya akad murabahah, yaitu:13
1) Tamyiz (at-tamyiz);
2) Berbilang pihak (ta'addud at-tarfain);
3) Pertemuan kehendak atau kesepakatan (tatabuq al-iradatain);
4) Kesatuan majlis (ittihad at-tarfain)
5) Obyek ada pada waktu akad [dapat diserahkan] (wujud al-mal
'inda al-'aqd au al-qudrah 'ala at-taslim);
6) Objek dapat ditransaksikan (salahiyah al-mal li at-ta'amuli);
7) Objek tertentu atau dapat ditentukan (at-ta'yin au qabiliyyah al-
mahal li at-ta'amuli);
8) Tidak bertentangan dengan ketentuan syariah ('adamu mukhalafah
asy-syar'i).
Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa dalam jual beli
murabahah itu disyaratkan beberapa hal, yaitu: 14
12 Hufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 13
13Ibid
25
1) Mengetahui harga pokok
Dalam jual beli murabahah disyaratkan agar pembeli mengetahui
harga pokok atau harga asal, karena mengetahui harga merupakan
syarat sah jual beli. Syarat ini juga diperuntukkan bagi jual
beli attauliyyah dan al-wadhi'ah.
2) Mengetahui keuntungan
Hendaknya margin keuntungan juga diketahui oleh pembeli,
karena margin keuntungan tersebut termasuk bagian dari harga,
sedangkan mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli.
3) Harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung dan
ditimbang, baik pada waktu terjadi jual beli dengan penjual
dengan penjual yang pertama atau setelahnya.
Di samping syarat-syarat di atas, terdapat juga syarat-syarat
khusus, yaitu:15
1) Harus diketahui besarnya biaya perolehan komoditi.
2) Harus diketahui keuntungan yang diminta penjual.
3) Pokok modal harus berupa benda bercontoh atau berupa uang.
4) Murabahah hanya bisa digunakan dalam pembiayaan bilamana
pembeli murabahah memerlukan dana untuk membeli suatu
komoditi secara riil dan tidak boleh untuk lainnya termasuk
membayar hutang pembelian komoditi yang sudah dilakukan
14Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr,
1989), hlm. 705 15 Ibid, hlm 706
26
sebelumnya, membayar biaya over head, rekening listrik, dan
semacamnya.
5) Penjual harus telah memiliki barang yang dijual dengan
pembiayaan murabahah.
6) Komoditi bersangkutan harus telah berada dalam resiko penjual.
7) Komoditi obyek murabahah diperoleh dari pihak ketiga bukan dari
pembeli murabahah bersangkutan (melalui jual beli kembali)
Menurut Muhammad Syafi’i Antonio, syarat murabahah
adalah:16
1) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah;
2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan;
3) Kontrak harus bebas riba;
4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas
barang sesudah pembelian;
5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan
pembelian.
4. Ciri-Ciri Murabahah
Menurut Abdullah Saeed, ciri-ciri dasar kontrak murabahah adalah
sebagai berikut:17
1) Pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait
dan tentang harga asli barang, batas laba (mark-up) harus
16Muhammad Syafii Antonio, Op. cit, hlm.101 17Abdullah Saeed, Op.cit, hlm. 119.
27
ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga beserta biaya-
biayanya.
2) Apa yang dijual adalah barang atau komoditi dan dibayar dengan
uang.
3) Apa yang diperjual-belikan harus ada dan dimiliki oleh penjual dan
penjual harus harus mampu menyerahkan barang tersebut kepada
pembeli.
4) Pembayarannya ditangguhkan. Murabahah digunakan dalam setiap
pembiayaan di mana ada barang yang bisa diidentifikasi untuk
dijual.
B. Konsep Akad Murabahah Dalam Praktek Perbankan Syari’ah
1. Konsep Umum Bank Syari’ah
a. Pengertian Bank Syari’ah
Bank Syariah adalah lembaga intermediasi dan penyedia jasa
keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam yang
mempunyai sifat khusus yakni bebas dari kegiatan spekulatif yang non-
produktif seperti perjudian, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan
meragukan (tidak pasti), berprinsip pada keadilan dan hanya membiayai
kegiatan usaha yang halal.18
Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan, bank yang operasinya berdasarkan prinsip syari’ah tersebut
18 Diana Yumanita, Bank Syariah:Gambaran Umum, Seri Kebanksentralan Nomor 14,
(Jakarta: Bank Indonesia Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2005) hlm.4
28
scara teknis yuridis disebut “bank berdasar prinsip bagi hasil”. Dengan
dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, istilah yang
dipakai adalah “bank berdasarkan prinsip syari’ah”. Karena operasinya
berpedoman pada ketentuan-ketentuan syari’ah Islam, maka Bank Islam
disebut pula “Bank Syari’ah”. Adapun Pengertian Bank Syari’ah adalah
sebagai berikut:
“Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.”19
Pengertian dari prinsip syari’ah sendiri adalah:
“Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari’ah”20
Sedangkan menurut Karnaen A. Perwataatmadja dan M. Syafi’i
Antonio, Bank Islam atau Bank Syari’ah adalah bank yang beroperasi
sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah Islam dan tata cara beroperasinya
mengacu pada ketentuan-ketentuan al-Qur’an dan Hadits.21
b. Ciri-Ciri Bank Syari’ah
Bank syari’ah mempunyai ciri-ciri berbeda dengan bank
konvensional. Adapun ciri-ciri bank syari’ah antara lain:22
19 Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari’ah, Pasal
1 ayat 7 20 Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari’ah, Pasal
1 ayat 12 21 Karnaen Paraatmadja dan M. Syafi’i Antonio, Apa dan Bagaiman Bank Islam,
(Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997) hlm. 14. 22 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah; Deskripsi dan Ilustrasi, Cet
ke-II, (Yogyakarta: EKONSIA Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004), hlm. 41.
29
1) Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian
diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku
dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam
batas wajar.
2) Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu kontrak,
sisa hutang selepas kontrak dilakukan kontrak baru.
3) Penggunaan persentase untuk perhitungan keuntungan dan biaya
administrasi selalu dihindarkan karena persentase mengandung
potensi melipat gandakan.
4) Pada bank syari’ah tidak dikenal keuntungan pasti (fixed return)
ditentukan kepastian sudah mendapat untuk bukan sebelumnya.
5) Uang dari jenis yang sama tidak bisa diperjual-belikan atau
disewakan atau dianggap barang dagangan. Oleh karena itu bank
syari’ah pada dasarnya tidak memberikan pinjaman berupa uang
tunai, tetapi pmbiayaan untuk mengadakan barang dan jasa.
c. Fungsi dan Peran: 23
1) Manajer investasi, bank syari’ah dapat mengelola investasi dana
nasabah.
2) Investor, menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana
nasabah yang dipercayakan kepadanya
23 Ibid, hlm. 40
30
3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syari’ah
dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan
sebagaiamana lazimnya.
4) Kegiatan sosial, sebagai ciri pada identitas keuangan syari’ah, bank
syari’ah berkewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola zakat
serta dana-dana sosial lainnya.
d. Tujuan Bank Syari’ah :24
1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara
Islami, khususnya yang berhubungan dengan perbankan.
2) Agar tercipta keadilan di bidang ekonomi yang meratakan
pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan
yang besar antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan
dana.
3) Untuk membuka peluang usaha yang lebih besar terutama kelompok
miskin diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju
terciptanya kemandirian usaha.
4) Untuk menanggulangi masalah kemiskinan
5) Untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga
keuangan.
6) Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter
24 Ibid.
31
7) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank
konvensional.
e. Kegiatan Usaha Bank Syari’ah
Dalam menjalankan usahanya, baik dari segi penghimpunan dan
penyaluran dana, bank syari’ah mempunyai beberapa prinsip
operasional yaitu:25
1) Penghimpunan dana
Penghimpunan dana di bank syari’ah dapat berbentuk giro,
tabungan dan deposito. Prinsip operasional yang digunakan dalam
penghimpunan dana masyarakat adalah wadiah, mudharabah dan
prinsip lain yang sesuai dengan syari’ah.
2) Penyaluran dana
Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar
pembiayaan bank syari’ah terbagi dalam kategori yang dibedakan
berdasarkan tujuan penggunaan, yaitu:
a) Transaksi pembiayaan dengan prinsip jual beli.
b) Transaksi pembiayaan dengan sistem mark-up
c) Transaksi pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
25Sugiwati, Analisis Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Dengan Akad Murabahah di BNI
Syari’ah Cabang Medan, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2010). hlm. 21-22
32
3) Jasa keuangan
Aktifitas dalam jasa keuangan ini merupakan kegiatan yang
meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang dilakukan bank.
Prinsip yang digunakan dalam aktifitas ini adalah prinsip fee (jasa).
f. Struktur Bank Syari’ah
Unsur yang membedakan bank syari’ah dengan bank
konvnsional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syari’ah (DPS)
yang berada dalam naungan Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama
Indonesia (DSN-MUI). Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) ini berfungsi
mengawasi beroperasinya bank dan produk-produk yang
dikeluarkannya agar tetap sesuai dengan ketentuan syari’ah.
Adapun fungsi Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) adalah sebagai
berikut:26
1) Mengawasi jalannya operasionalisasi bank sehari-hari, agar sesuai
dengan ketentuan syari’ah.
2) Membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap bulan) bahwa
bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan
syari’ah.
3) Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang
diawasinya.
26 Heri Sudarsono, Op. cit. hlm. 43
33
Gambar 1.1 Struktur Bank Umum Syari’ah:27
2. Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syari’ah
Dalam menunjang kelangsungan usahanya, baik perorangan maupun
perusahaan memerlukan dana yang cukup untuk membiayai seluruh
kegiatan operasi dan pada akhirnya untuk mencapai salah satu tujuan usaha
berupa perolehan keuntungan. Dalam operasionalnya bank konvensional
memberikan kredit kepada peminjam atau debitur, sedangkan bank syari’ah
memberikan pembiayaan kepada nasabah yang akan dibiayai atau mitra.
Bank-bank syariah pada umumnya telah menggunakan murabahah
sebagai metode utama pembiayaan, yang merupakan hampir 75% asetnya.28
Sejak tahun 1984, di Pakistan pembiayaan jenis murabahah mencapai 87 %
dari total pembiayaan dalam investasi deposito PLS. Pada kasus Dubai
Islamic Bank, bank Islam paling awal pada sektor swasta, pembiayaan
27 Ibid, hlm. 45. 28 E.J Brill Leiden, Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and
its Contemporery Interpretation, Alih Bahasa oleh Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga; Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontempore, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Prlajar, 2003), hlm. 139.
34
murabahah mencapai 82% dari total pembiayaan selama 1989. Bahkan,
bagi Islamic Development Bank (IDB), selama lebih 10 tahun periode
pembiayaan, 73 % pembiayaannya adalah murabahah, yaitu dalam
pembiayaan dagang luar negeri.29
Dalam perbankan syari'ah, ada dua bentuk murabahah yang
umumnya dipraktekkan, yakni murabahah modal kerja dan murabahah
investasi.30 Penjelasannya perbedaan dari keduanya adalah sebagai berikut:
a. Murabahah modal kerja adalah akad jual beli antara bank selaku
penyedia barang dengan nasabah selaku pemesan untuk membeli
barang. Dari transaksi tersebut bank mendapatkan keuntungan jual beli
yang disepakati bersama. Atau menjual suatu barang dengan harga asal
(modal) ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.31
b. Murabahah investasi, yaitu suatu perjanjian jual beli untuk barang
tertentu antara pemilik dan pembeli, dimana pemilik barang akan
menyerahkan barang seketika sedangkan pembayaran dilakukan
dengan cicilan dalam jangka waktu yang disepakati bersama.32
Adapun rukun murabahah dalam perbankan adalah sama
dengan fiqh dan dianalogikan dalam praktek perbankan sebagai
berikut:33
29 Abdullah Saeed, Op. cit, hlm. 94 30 Arison Hendry, Perbankan Syari'ah: Perspektif Praktisi, (Jakarta: Mu'amalat Institute,
1999), hlm.43 31 Tazkiah Institute, Murabahah, Makalah disampaikan pada Lokakarya
Perbankan Syari'ah, 14 Mei 1999, hlm. 1. 32 Arison Hendry, Loc, Cit 33Arison Hendry, Perbankan Syari'ah: Perspektif Praktisi, (Jakarta: Mu'amalat Institute,
1999), hlm. 43.
35
a. Penjual (ba'i) dianalogikan sebagai bank.
b. Pembeli (musytari) dianalogikan sebagai nasabah.
c. Barang yang diperjualbelikan (mabi'), yaitu jenis pembiayaan seperti
pembiayaan investasi.
d. Harga (tsaman) dianalogikan sebagai pricing atau plafon
pembiayaan.
e. Ijab qabul dianalogikan sebagai akad atau perjanjian, yaitu pernyataan
persetujuan yang dituangkan dalam akad perjanjian.
Adapun syarat-syarat umum murabahah antara lain, yaitu :34
a. Pihak yang berakad :
1) Adanya kerelaan kedua belah pihak
2) Memiliki kemampuan untuk melakukan jual beli
b. Barang atau obyek :
1) Barang itu ada meskipun tidak di tempat, namun ada
pernyataan kesanggupan untuk mengadakan barang itu.
2) Barang itu milik sah penjual atau seseorang
3) Barang yang diperjual-belikan harus berwujud
4) Barang itu tidak termasuk kategori yang diharamkan
5) Barang tersebut sesuai dengan pernyataan penjual, apabila benda
bergerak maka barang itu bisa langsung dikuasai pembeli
dan harga barang dikuasai penjual. Sedangkan bila barang
34 Tazkia Institute, Op. cit, hlm. 2.
36
itu tidak bergerak dapat dikuasai pembeli setelah dokumentasi
jual beli dan perjanjian atau akad diselesaikan.
c. Harga :
1) Harga jual bank adalah harga beli ditambah keuntungan.
2) Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian.
3) Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama.
Sedangkan syarat-syarat khusus murabahah antara lain:35
a. Penjual hendaknya menyatakan modal yang sebenarnya dari
barang yang hendak dijual.
b. Kedua belah pihak (penjual dan pembeli) menyetujui besarnya
keuntungan yang ditetapkan sebagai tambahan terhadap modal
sehingga modal ditambah dengan untung merupakan harga barang
yang dijual.
c. Barang yang dijual secara murabahah dan harga barang itu bukan dari
jenis yang sama dengan barang ribawi yang dilarang diperjual-
belikan kecuali dengan timbangan atau takaran yang sama. Dengan
demikian tidak sah jual beli secara murabahah atas emas dengan emas,
perak dengan perak, gandum dengan gandum, beras dengan beras
dan bahan-bahan makanan lainnya yang jenisnya sama.
35 Ibid, hlm. 3
37
Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Murabahah:36
Menurut Adiwarman Karim, murabahah dalam praktek perbankan
dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:37
a. Murabahah dengan pesanan
Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa
pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan
pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah dan dapat
bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang
yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada
nasabah).
b. Murabahah tunai atau cicilan
Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau
cicilan. Dalam murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam
harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. Murabahah muajjal
dicirikan dengan adanya penyerahan barang diawal akad dan
pembayarannya kemudian (setelah awal akad), baik dalam bentuk
angsuran maupun dalam bentuk lump sum (sekaligus).
36 Heri Sudarsono, Op. cit, hlm. 63 37 Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: Rajawali Pers,
2009), hlm.115-116
38
Dalam hal keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah,
secara fiqh belum diatur secara terperinci. Ulama sepakat bahwa apabila
terjadi keterlambatan pembayaran, pihak bank diperbolehkan mengenakan
sistem denda (ta’zir) dengan tujuan agar pihak nasabah lebih bertanggung
jawab atas dana pinjaman tersebut. Lebih terperinci peraturan tersebut
dijelaskan dalam restrukturisasi bank syari’ah. Adapun tahapan
restrukturisasi adalah sebagai berikut: 38
a. Penjadwalan kembali (Rescheduling)
Adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka
waktunya.
b. Persyaratan kembali (Reconditioning)
Perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa
menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada
nasabah, meliputi:
- Perubahan jadwal pembayaran
- Perubahan jumlah angsuran
- Perubahan jangka waktu
- Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah.
- Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau
musyarakah.
- Pemberian potongan
c. Penataan kembali (Restructuring)
38 Restrukturisasai adalah upaya yang dilakukan oleh bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya (Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011).
39
Merupakan perubahan persyaratan pembiayaan, meliputi :
- Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
- Konversi akad pembiayaan
- Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syari’ah berjangka
waktu dan menengah.
- Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal semetara pada
perusahaan nasabah.
3. Murabahah Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/ DSN-
MUI/IV/2000
Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/ DSN-
MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000, dipaparkan tentang ketentuan umum
murabahah sebagai berikut:39
a. Ketentuan umum murabahah dalam bank syariah adalah sebagai
berikut:
1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas
riba.
2) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang
telah disepakati kualifikasinya.
4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank
sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
39 Merupakan penjabaran dan penjelasan konsep murabahah dalam fatwa Dewan Swari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 40/DSN-MUI/IV/2000. Wiroso, Jual Beli Murabahah, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 47-49.
40
5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara berhutang.
6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan)
dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungan. Dalam hal
ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada
nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada
jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad
tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan
nasabah.
9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli
barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan
setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.
b. Ketentuan murabahah kepada nasabah
1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu
barang atau asset kepada bank.
2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih
dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan
nasabah harus menerima atau membelinya sesuai dengan pernjanjian
yang telah disepakati, karena secara hukum, perjanjian tersebut
41
mengikat kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual
beli.
4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk
membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal
pemesanan.
5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil
bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung
oleh bank, bank dapat meminta kemnbali sisa kerugiannya kepada
nasabah.
7) Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang
muka, maka:
a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia
tinggal membayar sisa harga.
b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank
maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat
pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi,
nasabah wajib melunasi kekurangannya.
c. Jaminan dalam murabahah
1) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan
pesanannya.
2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang
dapat dipegang.
42
d. Hutang dalam murabahah
1) Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi
murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan
nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah
menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian,
ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.
2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran
berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruhnya.
3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap
harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak
boleh memperlambat pembayaran-pembayaran angsuran atau
meminta kerugian itu diperhitungkan.
e. Penundaan pembayaran dalam murabahah
1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda
penyelesaian hutangnya.
2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika
salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah
tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
f. Bangkrut dalam murabahah
Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan
hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia sanggup
kembali, atau berdasarkan kesepakatan.
43
Terkait dengan adanya Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000,
terdapat pula pendapat tentang murabahah dari para fuqaha. Imam Malik
dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa jual beli murabahah itu sah menurut
hukum walaupun Abdullah Saeed mengatakan bahwa pernyataan ini tidak
menyebutkan referensi yang jelas dari Hadis. Imam Malik mendukung
faliditasnya dengan acuan pada praktek orang-orang Madinah. Ia berkata
"Penduduk Medinah telah berkonsensus akan legitimasi orang yang
membeli pakaian di sebuah toko dan membawanya ke kota lain untuk
dijual dengan adanya tambahan keuntungan yang telah disepakati. Imam
Syafi'i menyatakan pendapatnya bahwa jika seseorang menunjukkan
sebuah komoditi kepada seseorang dan berkata: "Belikan sesuatu
untukku dan aku akan memberimu keuntungan sekian dan orang itu
kemudian membelikan sesuatu itu untuknya, maka transaksi demikian ini
adalah sah.40
40 Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi
Kontemporer Tentang Riba dan Bunga, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, et. al, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 137.
44
BAB III
PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN
MODAL KERJA DI UNIT MEGA MITRA SYARI’AH (M2S)
BANK MEGA SYARI’AH KALIWUNGU
A. Profil Bank Mega Syari’ah
1. Gambaran Umum Bank Mega Syari’ah
Perjalanan PT. Bank Mega Syari’ah diawali dari sebuah bank
umum konvensional bernama PT. Bank Umum Tugu yang berkedudukan
di Jakarta. Pada tahun 2001, Para Group (sekarang berganti nama menjadi
CT Corpora), kelompok usaha yang juga menaungi PT. Bank Mega, Tbk.,
TransTV, dan beberapa perusahaan lainnya, mengakuisisi PT. Bank
Umum Tugu untuk dikembangkan menjadi bank syari’ah. Hasil konversi
tersebut, pada tanggal 25 Agustus 2004 PT. Bank Umum Tugu resmi
beroperasi secara syari’ah dengan nama PT. Bank Syari’ah Mega
Indonesia. Dan terhitung tanggal 23 September 2010 nama badan hukum
Bank ini secara resmi telah berubah menjadi PT. Bank Mega Syari’ah. 1
Komitmen penuh PT. Mega Corpora (dahulu PT. Para Global
Investindo) sebagai pemilik saham mayoritas untuk menjadikan Bank
Mega Syari’ah sebagai bank syari’ah terbaik, diwujudkan dengan
mengembangkan bank ini melalui pemberian modal kuat demi kemajuan
perbankan syari’ah dan perkembangan ekonomi Indonesia pada umumnya.
1 www.bsmi.co.id/profil-sekilasbsmi.php#nogo (Tanggal 10 Maret 2012)
45
Penambahan modal dari pemegang saham merupakan landasan utama
untuk memenuhi tuntutan pasar perbankan yang semakin meningkat dan
kompetitif. Dengan upaya tersebut, PT. Bank Mega Syari’ah yang
memiliki semboyan “Untuk Kita Semua” tumbuh pesat dan terkendali
serta menjadi lembaga keuangan syari’ah yang berhasil memperoleh
berbagai penghargaan dan prestasi.2
Seiring dengan perkembangan PT Bank Mega Syari’ah dan
keinginan untuk memenuhi jasa pelayanan kepada masyarakat khususnya
yang berkaitan dengan transaksi devisa dan internasional, maka tanggal 16
Oktober 2008 Bank Mega Syari’ah menyandang predikat sebagai Bank
Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi perseroan sebagai
Bank Syari’ah yang dapat menjangkau bisnis yang lebih luas lagi bagi
domestik maupun internasional.3
Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang
disandangnya, PT. Bank Mega Syari’ah selalu berpegang pada azas
keterbukaan dan kehati-hatian. Didukung oleh beragam produk dan
fasilitas perbankan terkini, PT. Bank Mega Syari’ah terus tumbuh dan
berkembang hingga saat ini memiliki 394 jaringan kerja dengan
komposisi: 8 kantor cabang, 13 kantor cabang pembantu, 49 Gallery Mega
Syari’ah, dan 324 kantor Mega Mitra Syari’ah (M2S) yang tersebar di
Jabodetabek, Pulau Jawa, Bali, Sumatera Kalimantan dan Sulawesi.
Dengan menggabungkan profesionalisme dan nilai-nilai rohani yang
2 Ibid 3 Ibid
46
melandasi kegiatan operasionalnya, PT. Bank Mega Syari’ah hadir untuk
mencapai visi menjadi “Bank Syari’ah Kebanggaan Bangsa”.4
2. Visi dan Misi Bank M ega Syari’ah
- Visi Bank Mega Syari’ah adalah:
“Bank Syariah Kebanggaan Bangsa” 5
- Misi Bank Mega Syari’ah adalah:
Memberikan jasa layanan keuangan syari’ah terbaik bagi
semua kalangan, melalui kinerja organisasi yang unggul, untuk
meningkatkan nilai tambah bagi stakeholder dalam mewujudkan
kesejahteraan bangsa.6
3. Nilai-Nilai
Nilai-nilai yang diterapkan oleh Bank Mega Syari’ah terangkum
dalam VICTORY, yaitu:7
- Visioner: Berifikir dan melihat jauh ke depan, serta mampu
menginspirasi dan membangun peran serta orang lain untuk mencapai
hasil yang terbaik.
- Intrapreneur: Kemampuan mengelola sumber daya dan resiko secara
optimal & inovatif dengan berorientasi pada keuntungan dan nilai
tambah bagi perusahaan, serta tercapainya kepuasan nasabah.
4 Ibid. 5 www.bsmi.co.id/profil-visimisi.php/ (Tanggal: 10 Maret 2012) 6 Ibid. 7 www.bsmi.co.id/nilai-nilai.php/ (Tanggal: 10 Maret 2012)
47
- Consistent: Berpegang teguh pada prinsip kebenaran dan menjalankan
apa yang dikatakan secara bertanggung jawab.
- Teamwork: Membangun sinergi yang bernilai tambah untuk mencapai
tujuan bersama, dengan penghargaan terhadap kemajemukan sebagai
suatu kekuatan.
- Profesional: Memiliki kompetensi untuk menyelesaikan tugas sesuai
standar yang di tetapkan dengan berlandaskan norma dan etika untuk
mencapai tujuan organisasi / perusahaan.
- Sharing: Sikap mental kelimpahruahan (abundance mentality) dan
saling ketergantungan (interdependence) secara tulus dan ikhlas dalam
membantu sesame.
- Trustworthy (amanah): Jujur, dapat dipercaya dan senantiasa
melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Amanah dari
pemegang saham adalah raihlah keuntungan secara maksimal dan
berkesinambungan serta taat pada peraturan perusahaan.
4. Produk-Produk
Sebagaiman seperti bank lainnya, Bank Mega Syari’ah memiiki
produk-produk baik berupa pendanaan (funding), pembiayaan (landing)
dan layanan (service). Adapun produk-produknya adalah sebagai berikut: 8
a. Produk Pendanaan
- Tabungan Utama iB - Tabungan Investasya iB
8 www.bsmi.co.id/produk-dan-layanan.php (Tanggal: 10 Maret 2012)
48
- Fleksi iB - Giro Utama iB
- Tabungan Rencan iB - Deposito Plus iB
- Tabungan Haji iB
b. Produk pembiayaan
- KPR Utama iB - Pembiayaan Bisnis iB
- KPM Utama iB - Modal Kerja iB
- Multi Guna iB - Gadai Syari’ah iB
- Multi Jasa iB - Bank Garansi iB
- Pembiayaan Bisnis Investasi iB - PRK Syari’ah iB
c. Layanan
- Mega Syari’ah CARD
- Mega Syari’ah SAFE
- Save Deposit Box
B. Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah
Produk pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah pada Bank
Mega Syari’ah biasa disebut dengan Pembiayaan Modal Kerja iB, pembiayaan
ini adalah pembiayaan usaha produktif sesuai syari’ah. Produk pembiayaan
modal kerja ini disediakan oleh Bank Mega Syari’ah pada Unit Mega Mitra
Syari’ah (M2S). Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) adalah kantor unit yang
memberikan layananan khusus untuk pembiayaan usaha skala mikro.9
9 Wawancara dengan Bapak Muhammad Arifin selaku Unit Manager (UM) Bank Mega
Syari’ah Unit Kaliwungu (Tanggal: 6 Maret 2012)
49
Bank Mega Syari’ah mengklasifikasikan kegiatan usaha mikro dan
kecil berdasarkan atas kriteria sebagai berikut:10
a. Tidak ada sistem yang formal: tidak tercatat, tidak ada aturan baku,
semua dijalankan menurut pengalaman individu, yang bisa jadi sangat
berbeda antara satu dengan yang lain.
b. Emotional relationship: Lebih kepada hubungan saling percaya, sering
tidak berdasarkan hitung-hitungan secara rasional.
c. Hampir semua estimasinya sangat minim data
d. Bisnisnya campur, tidak ada batasan yang jelas bisa sangat berbeda
antara bidang yang satu dengan yang lain.
e. Sangat bergantung pada satu orang yaitu pemilik usaha (one man show)
f. Ingin yang simple bukan complicated
g. Masih nembutuhkan banyak modal
h. Inferiority kepada lembaga perbankan; tidak memiliki catatan keuangan
atau memiliki tetapi tidak rapi, tidak memiliki dokumen usaha secara
rapi, perencanaan usaha tidak tertulis.
Pembiayaan murabahah pada produk modal kerja mencapai 100%
dari total pembiayaan yang ada di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank
Mega Syari’ah Kaliwungu. Hal ini terjadi karena layanan Mega Mitra
Syari’ah (M2S) merupakan kantor unit dari Bank Mega Syari’ah yang
khusus melayani pembiayaan sekala mikro dengan akad murabahah.11
10 Lihat paper: M2S (Mega Mitra Syari’ah) Product Knowledge dalam Employee’s
Induction Training For Account Officer, Bank Mega Syari’ah. hlm. 8-9 11 Wawancara dengan Ibu Ratna selaku Teller Bank Mega syari’ah Unit kaliwungu.
(Tanggal 07 Maret 2012).
50
1. Macam-Macam Pembiayaan Modal Kerja Mega Mitra Syari’ah (M2S)
Dalam produk pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah
(M2S) tersebut, Bank Mega Syari’ah mengklasifikasikan pembiayaanya
kedalam dua jenis, yaitu MP (Mega Pembiayaan) 50 dan MP (Mega
Pembiayaan) 500. 12 Adapun perbedaan dari keduanya adalah sebagai
berikut:
a. Mega Pembiayaan (MP) 50
Adapun kriterianya dalam produk MP (Mega Pembiayaan) 50 ini,
diantaranya adalah sebagai berikut:13
1) Limit pembiayaan antara Rp 2.500.000,00 - Rp. 50.000.000,00
2) Skema pembiayaannya adalah jual-beli (murabahah)
3) Akad pembiayaan menggunakan akad murabahah un-notaril (bawah
tangan)
4) Akad pelengkap wakalah dan qard pada fasilitas Take over
5) Tenor / Jangka waktu pembiayaan :
- Pembiayaan untuk investasi (Ex:pembelian kios) : 12 - 60 bulan
- Pembiayaan untuk barang modal kerja : 6 - 48 bulan
- Untuk Account Maintenance : 60 bulan
6) Margin Bank
- Pembiayaan di atas Rp.30.000.000,00 - Rp.50.000.000,00,
perhitungan margin setara 2,2% - 1,4% flat perbulan.
12 Wawancara dengan Bapak Rahmat Sukoco (Account Officer) Bank Mega Syari’ah Unit
Kaliwung (Tanggal 5 Maret 2012) 13 Lihat paper: M2S (Mega Mitra Syari’ah) Product Knowledge dalam Employee’s
Induction Training For Account Officer, Bank Mega Syari’ah. hlm. 27-28
51
- Pembiayaan di atas Rp.10.000.000,00 - Rp.30.000.000,00
perhitungan margin setara 2,3% - 1,6% flat perbulan.
- Pembiayaan di atas Rp.2.500.000,00 - Rp.10.000.000,00
perhitungan margin setara 2,5% - 1,8% flat perbulan.
7) Manfaat / tujuan pembiayaan :
- Barang modal kerja
- Investasi
8) Target market:
- Wiraswasta pemilik usaha, memiliki agunan (tanah, tanah dan
bangunan, kendaran, deposito) membutuhkan pembiayaan untuk
kepentingan usahanya.
- Radius tempat usaha 10 (sepuluh) Km dari kantor Unit Mega
Mitra Syari’ah.
9) Usia calon debitur:
- Minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar atau
sama denga 18 tahun.
- Maksimal 60 tahun pada saat pembiayaan diajukan dan usia
maksimal 65 tahun pada saat akhir jangka waktu pembiayaan.
10) Lama usaha minimal 2 (dua) tahun
11) Syarat dokumentasi (nasabah)
- Foto copy KTP
- Foto copy KK / Surat nikah
- Foto copy Surat izin / Surat Keterangan Usaha
52
- Foto copy dokumen jaminan
12) Jaminan berupa
- Tanah
- Tanah dan bangunan + IMB
- Kios, los, lapak, dasaran atau yang lainnya yang sejenis
- Sepeda motor
- Mobil
- Deposito dan tabungan (khusus deposito Bank Mega atau Bank
Mega Syari’ah).
13) Lokasi jaminan maksimum 50 Km dari lokasi Unit Mega Mitra
Syari’ah.
14) Rasio pembiayaan dengan jaminan
- Deposito 90 %
- Selain deposito 80%
15) Rasio pembiayaan dengan jaminan (Account Maintenance)
- Deposito 95 %
- Selain deposito 95%
16) BI-Cecking wajib dilakukan untuk pembiayaan di atas Rp.
25.000.000,00
17) Peningkatan jaminan
- Dilakukan secara un-notaril dengan format standar Mega Mitra
Syari’ah (legalisasi notaris)
53
- Kuasa jual dan penyerahan jaminan sukarela (tanah, tanah dan
bangunan)
- Surat kuasa jual dan Cessie (kios/los – unnotaril)
- Surat kuasa jual dan Fiducia (kendaraan – unnotaril)
18) Lama menjalani usaha minimal 2 tahun
19) Jenis pembayaran
- Angsuran tetap: mingguan, dua mingguan, bulanan
- Pembayaran angsuran melalui Auto debet (pendebetan langsung)
dari tabungan Mega Mitra Syari’ah
20) Metode pencairan pembiayaan melalui Tabungan Wadi’ah Mega
Mitra Syari’ah.
21) Proses kredit selama 2-3 hari kerja, sejak dokumen yang
dipersyaratkan lengkap diterima oleh Mega Mitra Syari’ah.
22) Tenda keterlambatan (ta’zir) dituliskan dalam rupiah dengan cara
perhitungan biaya administrasi adalah 4% dari total cicilan
tertunggak perbulan.
23) Pelunasan sebagian dipercepat tidak diperbolehkan
24) Pelunasan dipercepat diperbolehkan dengan membayar sisa harga
jual/muqasah diatur sendiri dalam memo.
25) Take over facility
- Take over yang boleh dilakukan kepada nasabah bank non-
syari’ah, sepanjang ada ojek yang diperjual-belikan.
- Menggunakan qard
54
- Potongan margin = equivalen 0,1 % flat dari biaya existing
- Adm fee 0%
b. Mega Pembiayaan (MP) 500
Sedangkan untuk MP (Mega Pembiayaan) 500, kriterianya adalah
sebagai berikut:14
1) Limit pembiayaan antara Rp. 50.000.000,00 - Rp. 500.000.000,00
2) Skema pembiayaan adalah jual-beli (murabahah)
3) Akad pembiayaan adalah murabahah notariil
4) Akad pelengkap:
- Akad wakalah
- Akad qard (Take over)
5) Tenor / jangka waktu pembiayaan :
- Pembiayaan untuk investasi (Ex:pembelian kios) : 12 - 60 bulan
- Pembiayaan untuk barang modal kerja : 6 - 48 bulan
- Untuk Account maintenance : 60 bulan
6) Margin bank:
- Pembiayaan di atas Rp.200.000.000,00 - Rp.500.000.000,00,
perhitungan margin setara 1,2% - 0,9% flat perbulan.
- Pembiayaan di atas Rp.100.000.000,00 - Rp.200.000.000,00
perhitungan margin setara 1,4% - 1,0% flat perbulan.
14 Lihat paper: M2S (Mega Mitra Syari’ah) Product Knowledge dalam Employee’s
Induction Training For Account Officer, Bank Mega Syari’ah. hlm. 26-27
55
- Pembiayaan di atas Rp.50.000.000,00 - Rp.100.000.000,00
perhitungan margin setara 1,6% - 1,1% flat perbulan.
7) Biaya administrasi adalah 1% dari total plafon pembiayaan ditambah
Rp. 250.000,00
8) Manfaat / tujuan pembiayaan:
- Barang modal kerja
- Investasi
9) Target market:
- Wiraswasta pemilik usaha, punya agunan (tanah, tanah dan
bangunan, kendaraan, deposito) membutuhkan pembiayaan untuk
kepentingan usahanya.
- Radius tempat usaha maksimal 10 Km dari kantor Unit Mega
Mitra Syari’ah.
10) Usia calon debitur:
- Minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar atau
sama denga 18 tahun.
- Maksimal 60 tahun pada saat pembiayaan diajukan dan usia
maksimal 65 tahun pada saat akhir jangka waktu pembiayaan.
11) Lama usaha minimal 2 (dua) tahun
12) Jaminan:
- Tanah
- Tanah dan bangunan + IMB (Ijin Mendirikan Bangunan)
- Kios, los, lapak, dasaran atau yang sejenisnya
56
- Deposito dan tabungan (khusus deposito Bank Mega atau Bank
Mega Syari’ah).
- Mobil (untuk fasilitas pembiayaan di atas Rp. 200.000.000,00,
usia kendaraan maksimal 3 tahun pada saat pengajuan
pembiayaan dan maksimal 8 tahun pada saat berakhirnya
pembiayaan).
13) Lokasi jaminan maksimal 50 Km dari kantor Unit Mega Mitra
Syari’ah
14) Rasio pembiayaan dengan jaminan:
- Deposito dan tabungan 90%
- Selain deposito mengikuti ketentuan kebijakan dan SOP DAO
15) Rasio pembiayaan dengan jaminan (Account maintenance):
- Deposito dan tabungan 95%
- Selain deposito 95%
16) Syarat dokumentasi :
- Foto copy KTP
- Foto copy KK / Surat nikah
- Foto copy Surat izin / Surat Keterangan Usaha
- NPWP (untuk kredit di atas Rp. 50.000.000,00)
- Foto copy dokumen jaminan (asli diserahkan pada saat akad
pembiayaan)
17) BI-Cecking wajib dilakukan untuk pembiayaan di atas Rp.
25.000.000,00
57
18) Peningkatan jaminan mengikuti hukum positif :
- APHT (Notariil)
- Fiducia (Notariil)
- Cessie (Notariil)
- Gadai deposito (Notariil)
19) Lama menjalani usaha minimal 2 (dua) tahun
20) Asuransi:
- Asuransi jiwa kredit diwajibkan untuk mengikuti
- Asuransi kendaraan tidak dipersyaratkan untuk pembiayaan
dibawah Rp.100.000,00 dan wajib untuk pembiayaan lebih besar
atau sama dengan Rp. 100.000.000,00.
21) Jenis pembayaran:
- Angsuran tetap; mingguan, dua mingguan, bulanan
- Pembayaran angsuran melalui Auto debet (pendebitan lansung)
dari tabungan Unit Mega Mitra Syari’ah.
22) Metode pencairan pembiayaan melalui Tabungan Wadi’ah Mega
Mitra Syari’ah.
23) Proses kredit dilakukan 2-3 hari kerja sejak dokumen yang
dipersyaratkan lengkap diterima oleh Unit Mega Mitra Syari’ah.
24) Denda keterlambatan (ta’zir) adalah 4% dari total cicilan tertunggak
perbulan.
25) Pelunasan sebagian dipercepat tidak diperbolehkan
58
26) Pelunasan dipercepat diperbolehkan dengan membayar sisa harga
jual / muqasan marjin diberikan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
27) Take over facility :
- Dengan menggunakan akad qard
- Potongan margin equivalen dengan 0,1% flat dari fasilitas existing
- Adm fee 0%
2. Mekanisme Pembiayaan
Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas tentang gambaran
umum produk pembiayaan modal kerja dengan skim murabahah di Unit
Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu, bahwa ada
beberapa ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak
nasabah yang ingin melakukan pembiayaan. Secara teknis pelaksanaan
kedua produk pembiayaan mikro MP 50 dan MP 500 adalah sama.
Adapun mekanisme dalam pembiayaan modal kerja dengan skim
murabahah pada Unit Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank Mega Syari’ah
Kaliwungu adalah sebagai berikut:15
a. Pengajuan Permohonan dan Negosiasi
Dalam proses pembiayaan murabahah pada Unit Mega Mitra
Syari’ah (M2M) Bank Mega Sari’ah Kaliwungu langkah awal yang
ditempuh adalah proses pengajuan permohonan. Dalam proses
15 Wawancara dengan Bapak Rahmat Sukoco (Account Officer) Bank Mega Syari’ah Unit
Kaliwung (Tanggal 5 Maret 2012).
59
pengajuan permohonan, seorang nasabah bertindak sebagai calon
debitur dan bank bertindak sebagai calon kreditur. Seorang nasabah
dapat melakukan pengajuan apabila memenuhi beberapa persayaratan
yang telah ditentukan oleh pihak Bank Mega Syari’ah, diantaranya:16
1) Usia minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar
atau sama denga 18 tahun dan maksimal 60 tahun pada saat
pembiayaan diajukan dan usia maksimal 65 tahun pada saat akhir
jangka waktu pembiayaan.
2) Memiliki usaha (karena pembiayaan murabahah ini adalah
pembiayaan untuk usaha produktif) dengan ketentuan lama usah
minimal 2 (dua) tahun.
3) Memiliki agunan yang bisa menjadi jaminan. Adapun kriteria dari
agunan yang dapat dijaminkan telah dijelaskan diatas dalam
kriteria pembiayaan MP 50 dan MP 500.
Setelah seorang nasabah telah memenuhi persyaratan
administrasi dan dokumentasi, bank kemudian menerima permohonan
pengajuan tersebut dan bersama nasabah melakukan negosiasi terkait
nominal jumlah pembiayaan. Dalam roses negosiasi, pihak bank selaku
sahibul maal (pemilik modal) mempunyai hak mengabulkan
permohonan nasabah secara penuh maupun sebagian sesuai dengan
nilai agunan yang disertakan dalam proses pengajuan. Sehingga dalam
pengajuan pembiayaan murabahah tersebut, besar kecilnya
16 Lihat paper: M2S (Mega Mitra Syari’ah) Product Knowledge dalam Employee’s Induction Training For Account Officer, Bank Mega Syari’ah. Persyaratan tersebut berlaku untuk produk MP (Mega Pembiayaan) 50 maupun MP (Mega Pembiayaan) 500.
60
pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah
tergantung dari besar kecilnya nilai dari agunan yang disertakan.
Secara penuh adalah besar nominal yang diajukan oleh nasabah
dikabulkan seluruhnya karena nilai dari agunan yang disertakan
melebihi dari jumlah nominal pembiayaan yang diajukan, apabila nilai
agunan yang diajukan oleh nasabah lebih rendah dari nominal
pembiayaan yang diajukan, maka pihak bank hanya bisa memberikan
di bawah nilai agunan atau tidak sesuai dengan nominal pembiayaan
yang diajukan.
Dalam tahap negosiasi ini, sebelum bank memutuskan
permohonan, pihak bank melakukan tahap analisa terlebih dahulu
terkait nasabah yang mengajukan pembiayaan. Ada tujuh tahap yang
dilakukan Bank Mega Syari’ah dalam proses analisis, diantara adalah
sebagai berikut:17
1. Analisa dokumen
a) Nasabah masuk dalam coverange area unit yang telah
ditentukan dan telah disurvey oleh AO (Account Officer), FiO
(Financing Officer) dan UM (Unit Manager).
b) Dokumen pembiayaan lengkap
c) BI Cecking dan DNH positif
17 Lihat paper: Disiplin Proses Inisiasi dalam Employee’s Induction Training For
Account Officer, Bank Mega Syari’ah. hlm. 3-7
61
2. Analisa karakter
a) Analisa karakter dari dokumen pembiayaan, data pendukung
dan informasi dari AO (Account Officer).
b) Verifikasai tujuan pembiayan
c) Melakukan wawancara langsung dengan calon nasabah
d) Melakukan trade cecking dan lingkungan cecking
3. Analisa kapasitas
a) Analisa kebutuhan dan kemapuan bayar dari dokumen
pembiayaan dan data pendukung.
b) Verifikasi jumlah aset dan nilai perolehannya selama masa
usaha.
4. Analisa jaminan
a) Identifikasi resiko usaha, analisa jaminan dilakukan oleh FiO
(Financing Officer)
b) Validitasi lokasi dan fisik jaminan dengan dokumen jaminan
c) Nilai taksir:
28) Tanah, tanah dan bangunan maksimal 80%
29) Ruko maksimal 80%
30) Kendaraan (mobil atau motor) maksimal 70%
31) Deposito maksimal 90%
Setelah semua proses pengecekan dilakukan oleh pihak bank
terhadap dokumen calon nasabah, dan pihak bank telah melakukan
kesimpulan, maka ada dua kemungkinan yaitu pengajuan pembiayaan
62
diterima atau ditolak.18 Jika diterima maka pihak nasabah dan pihak
Bank Mega Syari’ah melanjutkan kepada tahap berikutnya, yaitu
proses akad.
b. Proses Akad
Setelah proses pengajuran dan negosiasi selesai dan pihak bank
mengabulkan permohonan pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh
nasabah, maka selanjutnya adalah proses akad anatara kedua belah
pihak.
Akad yang digunakan dalam proses pembiayaan modal kerja di
Unit Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu ini
adalah dengan akad murabahah (jual-beli) dimana nasabah sebagai
pembeli dan bank sebagai penjualnya. Dalam akad tersebut juga
menggunakan akad tambahan, yaitu akad wakalah (perwakilan)
dimana bank nantinya mewakilkan kepada nasabah atas pembelian
barang pesanan nasabah itu sendiri. Selain itu, untuk fasilitas take over,
pihak bank juga menyediakan akad tambahan yaitu akad qard
(pinjaman). 19 Sehingga bank hanya berposisi sebagai pemberi
pinjaman uang untuk pembelian suatu barang untuk modal kerja.
18 Wawancara dengan Bapak Rahmat Sukoco selaku AO (Account Officer) Bank Mega Syari’ah Unit Kaliwungu (Tanggal 06 Maret 2012)
19 Fasilitas Take Over adalah fasilitas yang diberikan kepada nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan dengan sistem pemindahan hutang dari lembaga keuangan lain. Bank melakukan analisa atas studi kelayakan keadaan nasabah, kemudian bank memberikan Fasilitas pinjaman kepada nasabah untuk melaksanakan kewajiban pembayarannya (pelunasan) kepada lembaga keuangan tempat nasabah meminjam. Fasilitas Take Over hanya bisa dilakukan jika nasabah meminjam pada lembaga keuangan konvensional dan tidak berlaku pada sesama lembaga keuangan syari’ah.Wawancara denga Bapak Muhammad Arifin, UM (Unit Manager) Bank Mega Syari’ah Unit Kaliwungu (Tanggal 6 Maret 2012).
63
Dalam akad keduanya menggunakan standar perjanjian yang telah
disediakan bank, jadi seluruh aspek ketentuan dan legalitas perjanjian
sudah diatur di dalamnya sehingga pihak nasabah hanya cukup mengisi
data yang berkaitan dengan nasabah kemudian menandatanganinya.20
Untuk mekanisme pelaksanaan akad antara keduanya diawali
dengan akad murabahah (jual beli), setelah form aplikasi akad jual beli
telah diisi dan ditanda tangani oleh pihak nasabah, kemudian dilakukan
akad tambahan yaitu akad wakalah (perwakilan). Akad wakalah ini
adalah pelimpahan oleh bank untuk mewakilkan pembelian barang
kepada nasabah itu sendiri, sehingga posisi nasabah yang awalnya
sebagai penjual menjadi gugur dengan adanya akad kedua (wakalah).
Jadi yang melakukan transaksi jual beli barang modal kerja adalah
nasabah dengan pihak pemasok atau penjual. Sedangkan peran bank
tidak lagi sebagai penjual maupun pembeli dari pemasok kepada
nasabah, melainkan hanya sebagai sahibul mall (pemilik dana) yang
meminjamkan dananya kepada nasabah yang melakukan pengajuan
untuk membeli kebutuhan modal kerja.21
Dalam transaksi ini, Unit Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank
Mega Syari’ah Kaliwungu memberlakukan adanya sistem Harga Beli
dan Harga Jual.22 Harga beli adalah sejumlah uang yang dikeluarkan
bank untuk membeli barang dari pemasok yang diminta oleh nasabah
20 Form aplikasi akad murabahah, wakalah dan qoard telah terlamipir dalam lampiran. 21 Wawancara dengan Bapak Muhammad Arifin, UM (Unit Manager) Bank Mega
Syari’ah Unit Kaliwungu (Tanggal 6 Maret 2012). 22 Wawancara dengan Bapak Rahmat Sukoco, AO (Account Officer) Bank Mega Syari’ah
Unit Kaliwungu (Tanggal 5 Maret 2012).
64
dan disetujui oleh bank berdasarkan SP3 dari bank kepada nasabah,
termasuk di dalamnya biaya-biaya langsung yang terkait dengan
pembelian barang tersebut. Sedangkan Harga Jual adalah harga beli
ditambah dengan sejumlah margin keuntungan (ribh) bank yang
disepakati oleh bank dan nasabah yang ditetapkan dalam akad ini.23
Besar-kecilnya Harga Beli (pokok pinjaman) tidak semata-mata
ditentukan pada jumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli barang
riil yang dipesan atau dibutuhkan oleh nasabah, melainkan harga beli
ditentukan oleh jaminan yang disertakan oleh nasabah kepada pihak
bank. Pihak bank, yang diwakili oleh bagian FiO (Financing Officer)
menganalisis jaminan yang disertakan oleh nasabah untuk menentukan
besar-kecilnya kelayakan pemberian pembiayaan.
Sedangkan untuk harga jual sendiri adalah harga beli ditambah
dengan margin yang nantinya harus dibayarkan oleh nasabah kepada
bank. Sehingga yang menjadi barang jaminan adalah barang yang telah
dimiliki oleh nasabah (bangunan, tanah, kendaraan bermotor atau
deposito) dan bukan berupa surat atau dokumen dari barang yang
nantinya dibeli oleh nasabah.
Sedangkan dalam penentuan margin keuntungan yang harus
dibayar oleh nasabah kepada pihak bank, semuanya sudah dipatok atau
23 Lihat pada form aplikasi akad murabahah Bank Mega Syari’ah pada Pasal I tentang
Definisi. Dalam pelaksanaanya, Harga Beli lebih tepat dpahami sebagai jumlah pinjaman pokok yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Sedangkan harga jual lebih tepat dipahami sebagai jumlah pinjaman pokok yang diberikan kepada nasabah ditambah dengan margin keuntungan yang harus dibayarkan ke bank (harga beli ditambah margin). Hal ini terjadi karena dalam penentuan Harga Jual dan Harga Beli belum ada transaksi jual-beli barang yang dipesan oleh nasabah.
65
ditentukan persentasenya oleh pihak bank. Dan persentase bagi hasil
tersebut ditentukan sesuai dengan jumlah nominal pinjaman dan
lamanya waktu peminjaman. Penentuan margin dapat dilihat dalam
tabel berikut ini:24
Tabel 1.1 Persentase Margin MP (Mega Pembiayaan) 50
Pinjaman Margin > Rp.30.000.000,00 s/d Rp.50.000.000,00 > Rp.10.000.000,00 s/d Rp.30.000.000,00 > Rp.2.500.000,00 s/d Rp.10.000.000,00
2,2% - 1,4% flat/bulan 2,3% - 1,6% flat/bulan 2,5% - 1,8% flat/bulan
Tabel 1.2
Persentase Margin MP (Mega Pembiayaan) 500 Pinjaman Margin
> Rp.200.000.000,00 - Rp.500.000.000,00 > Rp.100.000.000,00 - Rp.200.000.000,00 > Rp.50.000.000,00 - Rp.100.000.000,00
1,2% - 0,9% flat/bulan 1,4% - 1,0% flat/bulan 1,6% - 1,1% flat/bulan
Hal ini bisa dilihat juga dalam tebel berikut ini: 25
Tabel 2.1 Daftar pinjaman dan angsuranya
menurut tingkat plafon dan lamanya pinjaman
Pinjaman Flate/Angsuran
12 bulan 24 bulan 36 bulan 48 bulan 501 juta 201 juta 101 juta 51 juta 31 juta 11 juta
46.013.510 18.862.510 9.739.767 5.020.100 3.144.433 1.126.767
25.138.510 10.487.510
5.531.433 2.895.100 1.852.767
668.433
18.180.177 7.695.843 4.128.656 2.186.767 1.422.211
515.656
14.701.010 6.300.010 3.427.267 1.832.500 1.206.933
439.267
24 Lihat paper: M2S (Mega Mitra Syari’ah) Product Knowledge dalam Employee’s
Induction Training For Account Officer, Bank Mega Syari’ah. hlm. 26-27. Persentase margin juga sudah dijelaskan diatas dalam Macam-Macam Pembiayaan Mikro Bank Mega Syari’ah (Sub Bab B poin 2).
25 Lihat Brosur Pembiayaan Mega Mitra Bank Mega Syari’ah Unit Kaliwungu.
66
Dari data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dalam
penentuan margin keuntungan, Unit Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank
Mega Syari’ah Kaliwungu telah menentukannya diawal sebelum
nasabah melakukan peminjaman. Seorang nasabah bisa melakukan
negosisasi terkait dengan besar kecilnya persentase margin yang harus
dibayar akan tetapi tidak bisa kurang dari persentase yang telah
ditentukan oleh pihak bank. Selain itu, penentuan tingkat margin
ditentukan oleh besar kecilnya plafon peminjaman dan lamanya jangka
waktu peminjaman.
Bila dilihat dari tingkat plafon peminjaman, maka persentase
margin akan lebih kecil bila peminjamannya semakin besar.
Sedangkan bila dilihat dari jangka waktu peminjaman maka semakin
lama jangka waktu peminjaman maka semakin besar persentase margin
yang harus dibayar oleh nasabah kepada pihak Bank Mega Syari’ah.
c. Pencairan Pembiayaan
Setelah terjadi kesepakatan anatara kedua belah pihak (bank dan
nasabah) dengan ditandatanganinya akad murabahah dan wakalah,
maka pihak nasabah yang mengajukan pembiayaan bisa melakukan
pencairan dana pinjamam dari Unit Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank
Mega Syari’ah Kaliwungu.
Proses dalam pencairan dana pembiayaan harus melalui
rekening tabungan / giro Unit Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank Mega
67
Syari’ah Kaliwungu. Jadi pihak nasabah harus membuka rekening
pembiayaan terlebih dahulu untuk pencairan dana pembiayaan
tersebut. Pembukaan rekening juga nantinya berfungsi sebagai
pembukuan pembiayaan atau pembayaran angsuran dari nasabah
kepada pihak Unit Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank Mega Syari’ah
Kaliwungu.26
d. Proses Pembelian Barang
Dalam proses pembelian barang, sesuai yang telah dijelaskan
pada bagian akad di atas bahwa untuk pembelian barang dilakukan
oleh pihak nasabah karena adanya akad wakalah (bank mewakilkan
nasabah untuk pembelian barang).
Untuk proses pembelian barang dilakukan setelah dana
pembiayaan yang diajukan oleh nasabah telah cair. Nasabah cukup
mendatangi pihak pemasok atau supplier untuk membeli barang sesuai
yang dibutuhkannya. Dari peraturan form aplikasi perjanjian akad
wakalah, tertulis nasabah wajib melaporkan dokumen (surat
pembelian) kepada pihak bank. Akan tetapi dalam prakteknya, setelah
dana pembiayaan cair, maka tidak ada tindak lanjut dari nasabah
maupun bank dalam pelaporan surat bukti pembelian atas suatu barang.
Sehingga nasabah terkadang bebas untuk menggunakan dana pinjaman
tersebut bahkan tidak sesuai pada ketentuan dalam perjanjian. Nasabah
26 Wawancara dengan Ibu Ratna, Teller Bank Mega syari’ah Unit kaliwungu. (Tanggal 07
Maret 2012).
68
bisa menggunakan dana pinjaman tersebut tidak untuk keperluan
pembelian barang modal kerja, akan tetapi juga terkadang digunakan
untuk keperluan konsumtif maupun keperluan yang lainnya.27
Dalam perjanjian wakalah juga telah disebutkan bahwa pemasok
atau supplier adalah pihak ketiga yang ditunjuk atau disetujui oleh
bank untuk menyediakan barang yang dibeli oleh bank dan selanjutnya
akan dijual oleh bank kepada Nasabah berdasarkan fasilitas
pembiayaan murabahah.28 Namun dalam pelaksanaannya pihak bank
tidak menunjuk dan mengutus pemasok atau supplier sebagai tempat
nasabah untuk membeli suatu barang. Nasabah bisa melakukan jual-
beli barang yang dibutuhkan di tempat pemasok manapun sesuai
dengan keinginannya karena tidak adanya penunjukan pemasok atau
supplier oleh pihak bank.29
e. Pembayaran Angsuran
Setelah nasabah menerima dana pembiayaan dari pihak bank
dan telah melakukan pembelian atas suatu barang untuk keperluan
modal kerja, maka nasabah mempunyai kewajiban untuk membayar
pinjaman modal dan margin (harga beli) kepada Unit Mega Mitra
Syari’ah (M2M) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu secara mengangsur
27 Wawancara dengan Bapak Solakhudin, nasabah Pembiayaan Modal Kerja di Bank
Mega Syari’ah Unit Kaliwungu. (Tanggal 08 Maret 2012). 28 Lihat form aplikasi akad murabahah dan aplikasi akad wakalah bagian Pasal 1 tentang
Definisi. 29 Wawancara dengan Bapak Solakhudin, nasabah Pembiayaan Modal Kerja di Bank
Mega Syari’ah Unit Kaliwungu. (Tanggal 08 Maret 2012).
69
selama jangka waktu yang telah ditentukan di awal akad. Sedangkan
waktu pembayaran angsuran dilakukan pada hari kerja bank.30
Nasabah wajib melakukan dan menyanggupi pembayaran yang
merupakan seluruh kewajiban atas Harga Jual dengan cara mengangsur
pada setiap bulannya sebagaimana tecatat dalam lampiran jadwal
angsuran.31 Pembayaran angsuran dilakukan setiap tanggal yang sama
dengan tanggal pencairan atau tanggal lain yang ditentukan bank dan
untuk pertama kali pada tanggal tersebut bulan berikutnya, demikian
seterusnya secara berturut-turut sampai dengan dilunasi seluruh
kewajiban oleh nasabah. Dalam hal pembayaran jatuh pada bukan hari
kerja bank dimana pembayaran harus dilaksanakan, maka nasabah
akan melakukan pembayaran tersebut pada tanggal sebelumnya yang
merupakan hari kerja bank.32 Apabila terjadi keterlambatan kewajiban
pembayaran (angsuran) nasabah kepada bank, maka bank akan
mengenakan denda (ta’zir) kepada nasabah terhadap setiap kewajiban
pembayaran yang terlambat. Besarnya denda (ta’zir) adalah 4% dari
total cicilan tertunggak perbulan dan denda tersebut digunakan untuk
dana sosial.33
30 Hari kerja adalah hari di mana Bank Indonesia beroperasional dan bank-bank di
Indonesia melaksanakan kegiatan transaksi kliring. Dijelaskan pada form aplikasi akad murabahah dan wakalah Bank Mega Syari’ah Pasal I tentang Definisi
31 Dari pihak Bank Mega Syari’ah memberikan jadwal angsuran kepada nasabah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan pihak bank terhitung sejak awal pencairan pembiayaan.
32 Lihat form aplikasi akad murabahah Bank Mega Syari’ah Unit Kaliwungu pada Pasal 4 tentang Pembayaran Kembali dan Denda.
33 Lihat paper: M2S (Mega Mitra Syari’ah) Product Knowledge dalam Employee’s Induction Training For Account Officer, Bank Mega Syari’ah. Ketentuan denda (ta’zir) tersebut berlaku untuk produk MP (Mega Pembiayaan) 50 maupun MP (Mega Pembiayaan) 500.
70
Dalam hal pembayaran angsuran pihak bank tidak
memberlakukan sistem pelunasan sebagian dipercepat, hanya
memberlakukan pelunasan dipercepat dengan membayar sisa harga
jual / muqasan marjin diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
pada awal akad.
Dari Penjelasan mekanisme pembiayaan modal kerja Bank Mega
Syari’ah Unit Kaliwungu diatas, dapat digambarkan dalan gambar sebagai
berikut:
Gambar 3.1 Alur mekanisme pembiayaan murabahah produk modal kerja
Unit Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu
Keterangan:
1. Pengajuan dan negosiasi
2. Akad (murabahah dan wakalah)
3. Penyerahan modal
4. Transaksi jual-beli (nasabah - supplier)
5. Pembayaran angsuran
Dari gambar alur mekanisme pembiayaan murabahah tersebut,
dapat dilihat adanya perubahan arus jual beli karena adanya akad
tambahan (wakalah) oleh pihak Unit Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank
Mega Syari’ah Kaliwungu kepada pihak nasabah.
71
BAB IV
STUDI ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA
PRODUK PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI UNIT MEGA MITRA
SYARI’AH (M2M) BANK MEGA SYARI’AH KALIWUNGU
Perbankan konvensional sebagi pemain lama telah menawarkan berbagai
produk kredit untuk memenuhi kebutuhan para nasabahnya, sedangkan bank
syariah dalam hal tersebut juga memiliki produk untuk dapat mengakomodasi
keinginan dari para nasabahnya yaitu berupa produk pembiayaan salah satunya
adalah pembiayaan dengan akad murabahah.
Dalam perbankan syari'ah, ada dua bentuk murabahah yang umumnya
dipraktekkan, yakni:
1. Murabahah modal kerja adalah akad jual beli antara bank selaku
penyedia barang dengan nasabah selaku pemesan untuk membeli barang.
Dari transaksi tersebut bank mendapatkan keuntungan jual beli yang
disepakati bersama. Atau menjual suatu barang dengan harga asal (modal)
ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.
2. Murabahah investasi, yaitu suatu perjanjian jual beli untuk barang tertentu
antara pemilik dan pembeli, dimana pemilik barang akan menyerahkan
barang seketika sedangkan pembayaran dilakukan dengan cicilan dalam
jangka waktu yang disepakati bersama.
Sedangkan dilihat dari segi pembayarannya, menurut Adiwarman Karim
murabahah dalam praktek perbankan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu
72
murabahah tunai atau cicilan. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara
tunai atau cicilan. Dalam murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan
dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. Murabahah muajjal
dicirikan dengan adanya penyerahan barang diawal akad dan pembayarannya
kemudian (setelah awal akad), baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk
lump sum (sekaligus).
Dalam produk murabahah pada unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank
Mega Syari’ah Kaliwungu yang digunakan adalah murabahah modal kerja dengan
system pembayaran cicilan dimana produk tersebut untuk mengakomodir
kebutuhan pembiayaan bagi para nasabah untuk modal kerja.
A. Analisis Rukun Murabahah pada Pembiayaan Modal Kerja
Pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja di Unit
Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu apakah sesuai
dengan ketentuan syari’ah atau tidak dapat dilihat dari analisis kesesuain
praktek dengan kaidah-kaidah fiqih tentang murabahah. Dalam fiqh
sebagaimana sudah dijelaskan bahwa rukun dari murabahah adalah sebagai
berikut:1
1. Para pihak (al-'aqidaen, العاقدین );
2. Pernyataan kehendak (sigat al-'aqd, صیغة العقد);
3. Obyek akad (mahall al-'aqd, محل العقد);
4. Tujuan akad (maudu al-'aqd, موضوع العقد)
1 Hufron A. Mas’adi, op. cit. hlm. 13
73
Adapun rukun murabahah dalam praktek perbakan syari’ah
sebgaimana yang disampaikan oleh Muhammad Syafi’i Antonio dan Arison
Hendri, adalah sebagai berikut:2
1. Adanya penjual (ba’i) dan pembeli (musytari)
2. Adanya objek atau barang (mabi’) yang diperjualbelikan,
3. Adanya kesepakatan harga (tsaman)
4. Adanya ijab qabul (sighat)
5. Tujuan Akad
Sehingga dapat di pahami bahwa murabahah dalam praktek
perbankan sama dengan rukun yang ditentukan dalam fiqih muamalah.
Sedangkan rukun akad murabahah dalam pelaksanaan pembiayaan
murabahah pada layanan Unit Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank Mega
Syari’ah Kaliwungu dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Para pihak (العاقدین ) adalah sebagai berikut: Sebagai penjual (ba’i),
yaitu pihak Unit Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank Mega Syari’ah
Kaliwungu dan sebagai pembeli (musytari) adalah pihak nasabah yang
mengajukan pembiayaan modal kerja, itu adalah merupakan struktur
pada akad murabahah. Sedangkan struktur pada akad wakalah yang
menjadi penjual adalah produsen/supplier sedangkan pembelinya
adalah nasabah. Karena dalam produk pembiayaan modal kerja pada
Unit Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu
terdiri dari dua akad yaitu murabahah dan wakalah.
2 Arison Hendri, op. cit, hlm. 43
74
2. Objek atau barang (محل العقد) yang diperjual belikan adalah kebutuhan
barang atau peralatan yang dibutuhkan nasabah dalam pengajuan
berupa alat-alat untuk modal kerja yang tentunya haruslah barang
yang halal.
3. Kesepakatan harga (tsaman) berupa adanya kesepakatan harga jual
dan harga beli
4. Ijab qabul ( یغة العقدص ) ditunjukan dengan adanya pengisian dan
penandatanganan formulir aplikasi akad murabhah dan akad tambahan
wakalah antara nasabah dengan pihak Bank Mega Syari’ah Unit
Kaliwungu.
5. Tujuan Akadnya (موضوع العقد) adalah untuk modal kerja nasabah yang
mengajukan pembiayaan.
Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa ketentuan rukun murabahah
dalam fiqh muamalah maupun aplikasinya dalam perbankan syari’ah telah
terpenuhi. Hal ini bisa dilihat dari pelaksanaan murabahah pada Unit Mega
Mitra Syari’ah (M2M) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu, baik itu pihak yang
berakad, objek akad, harga, ijab qabul dan tujuan dari akad tersebut telah ada.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa rukun akad murabahah pada pembiayaan
modal kerja Unit Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank Mega Syari’ah
Kaliwungu telah terpenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan syari’ah.
75
B. Analisis Syarat Murabahah pada Pembiayaan Modal Kerja
Ketentuan adanya rukun dari sebuah akad tidak terlepas oleh adanya
syarat-syarat yang harus dipenuhi agar tidak keluar dari ketentuan-ketentuan
syari’ah. Adapun analisis dari syarat rukun dari pelaksanaan akad murabahah
pada pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank
Mega Syari’ah Kaliwungu ini adalah sebagai berikut:
1. Nasabah dan Bank (Pihak yang berakad)
Dalam fiqh telah dijelaskan bahwa syarat yang harus dipenuhi
oleh orang yang berakat (العاقدین ) yaitu penjual dan pembeli adalah harus
tamyis yaitu sesorang tersebut sudah mengetahui mana yang baik dan
yang buruk serta dapat dikenai hukum. Dalam hal ini, kedua belah pihak
yaitu bank dan nasabah yang mengajukan pembiayaan modal kerja
haruslah tamyis.3 Sebagai pihak penjual yaitu Unit Mega Mitra Syari’ah
(M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu, ini adalah berbentuk lembaga
maka ketentuan yang berlaku haruslah lembaga tersebut adalah lembaga
yang sah dan memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi. Dalam
hal ini Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu
adalah lembaga yang sah dan memiliki kemampuan untuk melakukan
transaksi, maka Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah
Kaliwungu tersebut sah sebagai penjual dalam transaksi murabahah pada
pembiayaan modal kerja.
3 Hufron A. Mas’adi, op.cit, hlm. 13
76
Sedangkan pihak pembeli yaitu nasabah disyaratkan sebagaimana
yang disyaratkan diatas yaitu tamzis, maka nasabah yang bisa
mengajukan pembiayaan modal kerja hanyalah nasabah yang sudah bisa
dijatuhi hukuman. Dalam pelaksanaan pada pembiayaan modal kerja di
Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu telah
disyaratkan bahwa nasabah haruslah sudah memiliki KTP (Kartu Tanda
Penduduk) yang berarti harus sudah berusia minimal 17 tahun atau sudah
menikah. Sehingga dari persyaratan tersebut sudah membuktikan bahwa
nasabah sudah memenuhi persyaratan baik secara hukum positif maupun
secara fiqh.
Dapat disimpulkan bahwa dari kedua belah pihak (العاقدین ) yaitu
Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu dan
nasabah sudah memenuhi persyaratan untuk melakukan akad atau
transaksi akad murabahah dalam pembiayaan modal kerja tersebut.
2. Pembelian barang modal kerja (Objek akad)
Dalam ketentuan syarat dari objek ( محل العقد)dalam akad
murabahah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam fiqh maupun
konsep murabahah dalam perbankan yang dijabarkan dalam fatwa
Dewan Syariah Nasional Nomor 04/ DSN-MUI/IV/2000, bahwa syarat
dari objek akad atau barang antara lain sebagai berikut:
a. Objek ada pada waktu akad (penjual harus telah memiliki yang
akan dijual), adapun yang mempunyai pendapat lain barang itu
77
ada meskipun tidak ditempat namun ada pernyataan kesanggupan
untuk mengadakan barang itu.
b. Barang adalah milik sah penjual
c. Barang dapat ditentukan
d. Barang harus berwujud dan dapat dipindah tangankan
e. Tidak bertentangan dengan ketentuan syari’ah (harus barang yang
halal)
Sedangkan dalam pelaksanaan murabahah pada pembiayaan
modal kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah
Kaliwungu, kondisi barang atau objek akad dapat digambarkan sebagai
berikut:
a. Barang atau objek akad pada dasarnya belum ada dan belum
dimiliki oleh Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega
Syari’ah Kaliwungu, hanya ada kesanggupan bahwa pihak Unit
Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu
bersedia untuk mengadakan barang sebagaimana yang dipesan
oleh pihak nasabah yang mengajukan pembiayaan.
b. Barang yang dipesan oleh nasabah masih berada di supplier atau
pemasok dan masih menjadi hak milik supplier atau pemasok
tersebut.
c. Dengan adanya akad tambahan berupa akad wakalah
(perwakilan), sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya,
maka Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah
78
Kaliwungu menjadi gugur statusnya sebagai penjual, sehingga
statusnya hanya sebagai pmberi pinjaman dana.
d. Barang yang diperbolehkan dalam pembiayaan murabahah pada
Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu
tersebut adalah untuk pembiayaan modal kerja yang sifatnya
halal, hal ini telah diatur dalam pformulir perjanjian akad
murabahah. Akan tetapi dalam pengawasanya yang kuarang
seperti tidak adanya pelaporan hasil pembelian barang oleh
nasabah, maka itu memungkinkan pembiayaan tersebut bisa
keluar dari apa yang telah disepakati bersama serta bisa
memungkinkan pembiayaan tersebut dipergunakan untuk
membeli barang yang tidak sesuai dengan syari’ah.
e. Barang yang diperjual-belikan pada pembiayaan modal kerja di
Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu
sangat abstrak/tidak jelas, hal ini karena proses transaksi beralih
antara nasabah dengan supplier atau pemasok. Sehingga
memungkinkan nasabah apakah akan benar-benar membelanjakan
dana pembiayaan tersebut untuk membeli barang atau tidak.
3. Harga jual dan harga beli (Kesepakatan harga)
Adapun syarat dari murabahah lainnya adalah berkaitan dengan
harga ( ثمن ). Sebagaimana yang disampaikan oleh Wahbah az-
Zuhaili, murabahah itu disyaratkan beberapa hal, atara lain adalah:
79
Pertama, dalam jual beli murabahah disyaratkan agar pembeli
mengetahui harga pokok atau harga asal, karena mengetahui harga
merupakan syarat sah jual beli. Kedua, hendaknya margin keuntungan
juga diketahui oleh pembeli, karena margin keuntungan tersebut
termasuk bagian dari harga, sedangkan mengetahui harga merupakan
syarat sah jual beli. Ketiga, harga pokok merupakan sesuatu yang dapat
diukur, dihitung dan ditimbang, baik pada waktu terjadi jual beli
dengan penjual dengan penjual yang pertama atau setelahnya.4
Di samping syarat-syarat di atas, terdapat juga syarat-syarat
khusus, yaitu:5
1) Harus diketahui besarnya biaya perolehan komoditi.
2) Harus diketahui keuntungan yang diminta penjual.
3) Pokok modal harus berupa benda bercontoh atau berupa uang.
Menurut Muhammad Syafi’i Antonio, syarat murabahah adalah:6
1) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah;
2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan;
3) Kontrak harus bebas riba;
4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas
barang sesudah pembelian;
5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan
pembelian.
4Wahbah az-Zuhaili, Op. cit. hlm. 705 5 Ibid, hlm 706 6Muhammad Syafii Antonio, Op. cit, hlm.101
80
Dalam pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan modal
kerja pada Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah
Kaliwungu untuk penentuan harga serta keuntungan lebih tergantung
pada besar kecilnya agunan yang disertakan oleh nasabah.
Mekanisme akad murabahah pada produk pembiayaan modal
kerja Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu,
tahap awal yang dilakukan adalah pengajuan permohonan dan negosiasia
antara pihak nasabah dengan pihak Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S)
Bank Mega Syari’ah Kaliwungu.
Dalam pelaksanaan pengajuan dan negosisiasi tersebut ditentukan
juga tingkat plafon atau harga. Besar kecilnya plafon pembiayaan
ditentukan oleh besar-kecilnya jaminan yang disertakan oleh nasabah
kepada pihak Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah
Kaliwungu. Agunan yang disertakan merupakan barang agunan yang
telah dimiki oleh pihak nasabah baik itu berupa tanah, tanah dan
bangunan, kendaraan bermotor atau deposito.
Hal tersebut berbeda dengan konsep murabahah dalam fiqh
muamalah maupun konsep murabahah dalam perbankan syari’ah,
dimana besar-kecilnya plafon pembiayaan lebih ditentukan pada tingkat
kebutuhan nasabah dengan dibuktikan dari seberapa besar pembiayaan
untuk pembelian terhadap suatu barang yang riil atau nyata yang
dibutuhkan oleh nasabah. Sebagaimana menurut Wahbah az-
Zuhaili,bahwa murabahah hanya bisa digunakan dalam pembiayaan
81
bilamana pembeli murabahah memerlukan dana untuk membeli suatu
komoditi secara riil dan tidak boleh untuk lainnya termasuk membayar
hutang pembelian komoditi yang sudah dilakukan sebelumnya,
membayar biaya over head, rekening listrik, dan semacamnya.7
Dalam proses negosiasi, selain menegosiasikan plafon
pembiayaan juga menegosiasikan harga barang dan jangka waktu cicilan.
Sebelum proses negosiasi, pihak bank maupun nasabah sudah memiliki
informasi harga barang dari produsen. Berdasarkan informasi tersebut,
bank dan nasabah melakukan negosiasi harga yang bersedia dibayar oleh
nasabah dan bank.
Negosiasi kedua adalah jangka waktu pembayaran cicilan dimana
jangka waktu pembayaran cicilan tersebut harus disepakati sejak awal.
Hal ini dilakukan karena pada dasarnya lamanya jangka waktu
pembayaran cicilan tidak merubah harga barang yang harus dibayar oleh
nasabah. Sehingga keuntungan bank dalam membiayai pengadaan barang
yang dipesan nasabah tersebut juga tidak dipengaruhi oleh jangka waktu
pembayaran cicilan. Karena prinsip time value of money dalam konteks
perbankan syariah tidak berlaku.
Selain itu dalam penentuan margin keuntungan, sebagaimana
telah dijelasakan dalam mekanisme penetuan margin yang harus dibayar
oleh nasabah kepada pihak bank, telah ditentuan diawal akad dan
7 Wahbah az-Zuhaili, loc. cit
82
persentase margin talah ditentukan oleh pihak bank sesuai dengan tingkat
plafon pembiayaan.
Secara prinsip penentuan keuntungan diawal telah sesuai dengan
ketentuan syari’ah sebagaimana yang dikatakan oleh Wahbah az-Zuhaili
dan bahwa dalam jual beli murabahah itu disyaratkan hendaknya
margin keuntungan juga diketahui oleh pembeli, karena margin
keuntungan tersebut termasuk bagian dari harga, sedangkan mengetahui
harga merupakan syarat sah jual beli.8
Akan tetapi penetuan persentase margin sesuai dengan tingakat
plafon pembiayaan yang dilakukan oleh Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S)
Bank Mega Syari’ah Kaliwungu menjadikan nasabah tidak bisa bebas
melakukan negosiasi terkait dengan margin yang harus dibayarkan oleh
nasabah kepada pihak Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega
Syari’ah Kaliwungu. Karna menjadikan nasabah mau tidak mau harus
menerima dan menyetujui margin yang telah ditentukan tersebut.
Sedangkan dalam konsep fiqh bahwa kesepakatan keuntungan (margin)
tidak boleh ditentukan secara sepihak, melainkan ditetenutkan oleh
kesepakatan bersama antara nasabah dan pihak bank.9
Selanjutnya, pembayaran angsuran merupakan kewajiban yang
harus dilakukan oleh seorang nasabah kepada pihak bank yang telah
memberikan fasilitas pembiayaan berupa peminjaman modal. Dari pihak
8 Wahbah az-Zuhaili, Op.cit, hlm. 705, lihat juga Abdullah Saeed, Op.cit, hlm. 119 9 Ciri-ciri perbankan syari’ah anatar lain; beban biaya yang disepakati bersama pada
waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar. Heri Sudarsono, loc.cit, hlm. 41.
83
bank telah memberikan jadwal pembayaran agsuran secara jelas. Akan
tetapi dalam pelaksanaan dilapangan, gagal bayar atau penundaan bayar
sering dilakukan oleh nasabah. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor
yang disebabkan oleh pihak nasabah baik itu disengaja maupun yang
tidak disengaja.
Dalam penanganan pembiayaan tertunda atau macet, Unit Mega
Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu memperlakukan
sistem denda (ta’zir) sebesar 4% dari jumlah angsuran. Hal ini secara
umum diperbolehkan untuk menjadikan nasabah displin dalam
melakukan kewajiban pembayaran, akan tetapi ada aspek yang perlu
dipertimbangkan oleh Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega
Syari’ah yaitu memberikan kelonggaran waktu terlebih dahulu sebelum
mengenakan denda (ta’zir). Sebagaimana yang telah diatur dalam
peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Pasal 5 bahwa bank
harus melakukan rescheduling (penjadwalan kembali), reconditioning
(persyaratan kembali) atau restructuring (penataan kembali).
Dari urain diatas dapat disimpulkan bahwa syarat berkaitan harga
perlu diperhatikan oleh pihak Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank
Mega Syari’ah agar lebih sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang
konsep murabahah dalam fiqih maupun dalam teori perbankan syari’ah
yang telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/ DSN-
MUI/IV/2000.
84
4. Penandatanganan perjanjian murabahah (Ijab qabul)
Sebagaimana yang telah diurakan di atas, dalam pelaksanaan
murabahah pada modal kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank
Mega Syari’ah Kaliwungu menggunakan akan tambahan wakalah dan
qord (untuk fasilitas take over). Dengan adanya akad tambahan wakalah,
menjadikan skim ini berbeda dari skim murabahah dalam konsep fiqh.
Secara akad, keseluruhan akad baik murabahah, wakalah dan
qard (bagi fasilitas take over) dilakukan dalam satu kesatuan. Sedangkan
pernyataan kehendak/ijab qabul (صیغة العقد) telah dituangkan secara
tertulis dalam penandatangan perjanjian form aplikasi akad murabahah,
begitu juga dengan akad wakalah dan qard. Dengan demikian syarat
rukun dari sighat/ijab qabul telah sesuai dengan konsep syari’ah.
Akan tetapi dalam pelaksanaannya, penandatanganan akad
dilakukan bersamaan (murabahah dan wakalah) oleh pihak bank dan
nasabah, sehingga ini menyebabkan ketidak jelasan akad, mekanisme
pebelian dan kepemilikan barang yang diperjual belikan.
Pembelian objek murabahah tersebut dapat dilakukan oleh
pembeli murabahah tersebut sebagai wakil dari pihak bank dengan akad
wakalah (perwakilan). Setelah akad wakalah dimana pembeli murabahah
tersebut bertindak untuk dan atas nama bank untuk melakukan pembelian
objek murabahah tersebut. Seharusnya akad pertama yang dilakukan
adalah akad wakalah, bank mewakilkan nasabah untuk pembelian barang
yang telah ditentukan. Setelah akad wakalah selesai dan objek
85
murabahah tersebut secara prinsip telah menjadi hak milik bank maka
selanjutnya bisa dilakukan akad kedua antara bank dengan pembeli
(nasabah) yaitu akad murabahah.10 Hal ini sesuai dengan fatwa Nomor
04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, sebagai landasan syariah
transaksi murabahah dijelaskan pada bagian pertama angka 9 disebutkan
bahwa jika bank bendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli
barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan
setelah barang secara prinsip, menjadi milik bank.
Sehingga dalam pelaksanaan perjanjian akad antara bank dan
nasabah harus lebih sistematis dan tidak semata-mata hanya sebatas
formalitas saja, sehingga tidak menyalahi ketentuan syari’ah
sebagaimana konsep murabahah dalam fiqh, maupun konsep murabahah
dalam perbankan syari’ah yang telah dijelaskan dalam Fatwa DSN
Nomor 04/ DSN-MUI/ IV/ 2000 tentang murabahah.
Ditinjau dari aspek filososfi dan tujuan murabahah, bahwa Allah
menciptakan manusia makhluk yang berinteraksi sosial dan saling membutuhkan
satu sama lainnya. Ada yang memiliki kelebihan harta namun tidak memiliki
waktu dan keahlian dalam mengelola dan mengembangkannya, di sisi lain ada
yang memiliki skill kemampuan namun tidak memiliki modal. Dengan
berkumpulnya dua jenis orang ini diharapkan dapat saling melengkapi dan
10 Lihat fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.
86
mempermudah pengembangan harta dan kemampuan tersebut. Dalam Islam,
urusan semacam itu telah diatur secara menyeluruh dalam fiqh muamalah.
Tujuan dari adanya akad murabahah adalah untuk memenuhi kebutuhan
nasabah dalam hal ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja. Akan
tetapi jika kita melihat praktek murabahah dalam produk pembiayaan modal kerja
di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu, penilaian
besar-kecilnya plafon yang diberikan kepada nasabah bergantung kepada besar-
kecilnya jaminan, maka akan menimbulkan diskriminasi terhadap nasabah yang
kurang atau tidak memiliki cukup jaminan. Semestinya yang menjadi tolak ukur
dari besar-kecilnya pembiayaan adalah kebutuhan permodalan seorang nasabah,
semagaimana yang telah dijelaskan dalam konsep murabahah pada perbankan
syari’ah. Hal tersebut juga akan memberikan dampak yang lebih adil bagi seluruh
nasabah.
Sehingga dengan praktek semacam itu, akan bertentangan dengan tujuan
dari perbankan syari’ah. Salah satu tujuan dari Perbankan Syari’ah yaitu sebagai
lembaga yang mampu menciptakan keadilan di bidang ekonomi yang meratakan
pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang besar
antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan dana. Selain itu untuk
membuka peluang usaha yang lebih besar terutama kelompok miskin diarahkan
kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.11
Dengan adanya skim pembiayaan murabahah, seorang nasabah yang
kekurangan (minus) dana akan terpenuhi kebutuhanya dari pihak yang mempunyai
11 Heri Sudarsono, Loc.cit, hlm. 41.
87
kelebihan (surplus) dana, yaitu pihak bank. Itulah keuntungan dengan adanya
akad murabahah tersebut, yaitu untuk saling tolong-menolong (ta’awun).
Sedangkan dalam penentuan besar-kecilnya tingkat plafon pembiayaan modal
kerja dengan skim murabahah tersebut, hanya ditentukan pada besar-kecilnya
agunan/jaminan, maka hal ini tidak mewujudkan saling tolong menolong
(ta’awun) karena sama halnya yang bisa melakukan pembiayaan sesuai dengan
kebutuhan adalah nasabah yang memang memiliki aguna/jaminan yang cukup
bahkan besar. Bahkan seorang nasabah tersebutseharusnya sudah tidak termasuk
dalam golongan yang kekurangan dana, melainkan golongan yang termasuk
kelebihan dana.
Selain itu, bila dikaji lebih jauh dilihat dari syarat rukun serta maqashit as-
syari’ah akad tersebut, masih ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan
kesesuanya dengan konsep murabahah secara fiqh maupun teori dalam perbankan
syari’ah. Sebagaimana kita ketahui, fungsi bank dalam skim murabahah adalah
sebagai penjual barang untuk kepentingan nasabah, dengan cara membeli barang
yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah
dengan harga jual yang setara dengan harga beli ditambah keuntungan bank dan
bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang berikut biaya yang
diperlukan dan menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian
barang kepada nasabah. Namun demikian, sebagai penyedia barang dalam
prakteknya bank syariah tidak mau dipusingkan dengan langkah-langkah
pembelian barang. Karenanya bank syariah menggunakan media akad wakalah
dengan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang tersebut.
88
Langkah pemberian akad wakalah inilah yang menjadikan bank syari’ah
terkadang kurang bijak dan tidak hati-hati menerapkan media wakalah pembelian
barang ini. Karena Fatwa MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000
telah menetapkan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk
membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli murabahah harus
dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Dengan kata lain,
pemberian kuasa (wakalah) dari bank kepada nasabah atau pihak ketiga manapun,
harus dilakukan sebelum akad murabahah terjadi.
Dengan adanya akad tambahan berupa wakalah, posisi bank bukan lagi
sebagai perantara pembeli dari pemasok dan menjualnya kepada nasabah,
melainkan hanya sebagai sahibul mal yang meminjamkan dananya untuk nasabah.
Dengan kata lain bank hanya memperjual belikan modal saja, bukan barang yang
dibutuhkan nasabah. Sedangkan pihak bank nantinya menuntut untuk
mendapatkan keuntungan (margin) hasil pembelian barang yang dilakukan oleh
nasabah. Maka kuntungan yang didapat pihak bank bukan lagi atas pemberian jasa
sebagai perantara pembelian barang dari pemasok/supplier kepada nasabah,
melainkan keuntungan tersebut atas dasar jasa pemberian pinjaman modal, maka
hal tersebut tidak ada bedanya dengan konsep bunga. Sedangkan dalam Islam
dengan jelas dan tegas telah mengharamkan bunga.12
Dalam surat Ali Imran : 130, Allah telah berfirman:
12 Kontrak dalam muamalah harus bebas dari riba, lihat Muhammad Syafi’i Antonio,
Loc.cit, hlm. 101. Lihat juga dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 40/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabaha, dalam ketentuan umum dijelaskan bahwa bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
89
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”13
Pembenaran pengambilan keuntungan dalam akad murabahah sebenarnya
karena atas dasar adanya jasa bank sebagai perantara pembelian barang dari
supplier/pemasok kepada nasabah.
13 Yang dimaksud Riba di sini ialah Riba nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa
Riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Departemen Agama, Op. cit.
90
BAB V
KESIMPULAN
A. Kesimpulan
Dari hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa
dalam pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di
Unit Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu belum
memenuhi ketentuan syari’ah. Hal ini dikarenakan ada beberapa aspek syarat
rukun yang tidak sesuai dengan ketentuan syari’ah, yaitu:
a. Berkaitan dengan objek atau barang yang diperjual-belikan pada
pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank
Mega Syari’ah Kaliwungu sangat abstrak atau tidak jelas, hal ini karena
proses transaksi beralih antara nasabah dengan supplier atau pemasok.
Sehingga memungkinkan nasabah apakah akan benar-benar
membelanjakan dana pembiayaan tersebut untuk membeli barang atau
tidak. Selain itu, kuarangnya pengawasan, seperti tidak adanya laporan
hasil pembelian barang oleh nasabah, memungkinkan pembiayaan
tersebut bisa keluar dari apa yang telah disepakati bersama serta bisa
memungkinkan pembiayaan tersebut dipergunakan untuk membeli
barang yang tidak sesuai dengan syari’ah.
b. Berkaitan dengan harga, dalam pelaksanaan akad murabahah pada
pembiayaan modal kerja pada Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank
Mega Syari’ah Kaliwungu untuk penentuan pembiayaan lebih
91
tergantung pada besar kecilnya agunan yang disertakan oleh nasabah,
padahal dalam murabahah dalam konsep fiqih maupun, harga harsulah
disesuaikan dengan pengeluaran untuk pembelian baran yang riil.
c. Penetuan persentase margin berdasarkan tingakat plafon pembiayaan yang
dilakukan oleh Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah
Kaliwungu menjadikan seperti bunga. Karena pada dasarnya besar
kecilnya keuntungan harus ditentukan bersama sesuai kesepakatan
bersama pula. Selain itu, tidak diperbolehkan menyesuaikan lamanya
jangka waktu pembiayaan karena dalam Islam melarang konsep time
value of money, karena jika itu yang terjadi maka akan sama halnya
denga bunga.
d. Penandatanganan akad dilakukan bersamaan (murabahah dan wakalah)
oleh pihak bank dan nasabah menyebabkan ketidak jelasan akad,
mekanisme pebelian dan kepemilikan barang yang diperjual belikan
serta menjadikan akad tersebut rusak.
B. Saran
1. Dalam perbankan syari’ah, tidak cukup memiliki label “syari’ah” saja,
melainkan harus benar-benar melaksanakan kegiatan baik itu yang
bersifat penghimpunan (funding), pembiayaan (landing) maupun jasa
(service) yang sesuai dengan ketentuan syari’ah dengan prinsip kehati-
hatian agar terwujud suasana bermuamalah yang bebas riba.
92
2. Jika Unit Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu
hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak
ketiga, maka akad murabahah dilakukan setelah kepemilikan barang secara
prinsip dikuasai oleh Unit Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank Mega
Syari’ah Kaliwungu. Pemberian kuasa (wakalah) dari Unit Mega Mitra
Syari’ah (M2M) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu kepada nasabah atau
pihak ketiga manapun, harus dilakukan sebelum akad murabahah terjadi,
penyimpangan wakalah ini terjadi karena akad wakalah dilaksanakan
bersamaan atau mendahului akad murabahah tersebut.
3. Penentuan besar-kecilnya pembiayaan pada produk murabahah hendaknya
ditentukan berdasarkan besar-kecilnya pembiayaan atas barang modal kerja yang
riil, bukan berdasarkan pada besar-kecilnya nilai jaminan yang disertakan, karena
jaminan hanya sebatas pengikat dalam perjanjian.
4. Negosiasi perlu dilaksanakan sebagimana mestinya. Hal ini dimaksudkan agar
memberikan keleluasaan kepada nasabah untuk melakukan proses tawar menawar
kepada pihak bank dalam penentuan persentase margin, sehingga margin tidak
bersifat kaku.
5. Perlua adanya ketegasan terutama oleh pihak Unit Mega Mitra Syari’ah
(M2M) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu dalam pelaksanaan akad
murabahah pada pembiayaan modal kerja ini, terutama dalam
pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati bersama sebagaimana dalam
aplikasi perjanjian dan Fatwa DSN.
93
C. Penutup
Puji syukur kehadirat Illahi, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya
penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih kepada
berbagai pihak yang telah membantu kelancaran penggarapan penulisan
skripsi ini.
Tiada gading yang tak retak, begitu juga dengan skripsi ini. Tentu
masih banyak kekuarangan dan kesalahan yang ada dalam skripsi ini. Untuk
itu saran dan kritik sangat penulis harapkan untuk perbaikan dimasa yang
akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat. Amin.
94
DAFTAR PUSTAKA
Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi, Fiqh Ekonomi Keuangan Islam,
terj. Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2004).
Antonio, Muhammad Syafi'i, Bank Islam: Dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema
Insani Press, 2001).
Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta:
PT. Rineka Cipta, 1986).
Az-Zuhaili, Wahbah, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, Jilid IV, (Beirut: Dar al-
Fikr, 1989).
Basyir, Ahmad Azhar, Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), Edisi
Revisi, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia, 1993).
Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Penerbit J-
ART, 2004).
Hendarto, Hendy, Masalah Besar Bank Syari’ah, Republika: 2005, hlm. 15.
Hendry, Arison, Perbankan Syari'ah: Perspektif Praktisi, (Jakarta: Mu'amalat
Institute, 1999).
Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari’ah,
Karim, Adiwarman, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2009).
Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta : PT Raja Grafindo
Persada, 2005).
95
Khallaf, Abdul Wahhab, Khulasah Tarikh at-Tasyri’ al-Islami, cet. III, (Kuwait:
Dar al-Fikr, 1968).
Leiden, E.J Brill, Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba
and its Contemporery Interpretation, Alih Bahasa oleh Abdullah Saeed,
Bank Islam dan Bunga; Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi
Kontemporer, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Prlajar, 2003).
Mas’adi, Hufron, A., Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2002)
Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2002), Cet. XVII.
Muhammad, Manajemen Bank Syari'ah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1989).
Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011tentang Restrukturisasi.
Perwataatmadja, Karanaen A. dan Muhammad Syafi'i Antonio, Apa dan
Bagaimana Bank Islam (Yogyakarta: P.T. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999)
Rahman, Afzalur, Doktrin Ekonomi Islam, IV, alih bahasa. Soeroyo, Nastangin,
(Jakarta: Dana Bahkti Wakaf, 1995).
______________, Islam, alih bahasa Ahsin Muhammad, Cet II, (Bandung:
Pustaka, 1994).
Rahmawan A, Ivan, Kamus Istilah Akuntansi Syari'ah (Yogyakarta: Pilar Media,
2005).
Saeed, Abdullah, Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi
Kontemporer Tentang Riba dan Bunga, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, et.
al, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).
96
______________, Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank
Kaum Neo-Revivalis, terj. Arif Maftuhin (Jakarta: Paramadina, 2004)..
Sudarsono, Heri, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah; Deskripsi dan Ilustrasi,
Cet ke-II, (Yogyakarta: EKONSIA Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004).
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan
R&D, Cet. IV, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008).
Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008),
Umar, Husein, Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI, Edisi Revisi
Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2006
Wiroso, Jual Beli Murabahah, (Yogyakarta: UII Press, 2005).
Yumanita, Diana, Bank Syariah:Gambaran Umum, Seri Kebanksentralan Nomor
14, (Jakarta: Bank Indonesia Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan,
2005)
www.bsmi.co.id (Tanggal 10 Maret 2012)
hal.1
AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH No: _________________________________
Akad Pembiayaan Murabahah ini dibuat dan ditanda-tangani pada hari __________ tanggal _______________ bulan ___________ tahun _________________ ( ____ - ____ - ______ ), yang diadakan oleh dan antara pihak-pihak: I. PT. BANK MEGA SYARIAH, beralamat di __________________________, dalam hal ini diwakili oleh,
____________________________ dan __________________________ masing-masing bertindak dalam jabatannya sebagai ________________________ dan __________________________, berdasarkan surat kuasa dibawah tangan no.___________ tanggal ___________ bermeterai cukup dan surat kuasa dibawah tangan no_____________________ tanggal______________ bermeterai cukup, yang mewakili Direksi, oleh dan karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT. BANK MEGA SYARIAH; -selanjutnya dalam Akad ini disebut sebagai BANK;
II. _____________________, Pekerjaan ______________________, beralamat di ____________________________
RT. ________ RW. _________ Kelurahan/Desa _____________________, Kecamatan __________________, Kabupaten / Kotamadya ________________________, Propinsi _____________________, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ______________________________ dan untuk melakukan tindakan hukum dalam Akad ini telah mendapat persetujuan dari Suami/Isterinya yaitu ___________________, Pekerjaan __________________, yang bertempat tinggal dan beralamat sama dengan Suami/Isterinya, pemegang KTP Nomor _____________________________, berdasarkan Surat Persetujuan Suami/Isterinya tertanggal _____________________ yang turut menandatangani Akad ini*); -selanjutnya dalam Akad ini disebut sebagai NASABAH;
MENIMBANG 1. Bahwa, NASABAH telah mengajukan permohonan Fasilitas Pembiayaan kepada BANK untuk membeli Barang (sebagaimana
didefinisikan dalam Akad ini) untuk tujuan (modal kerja / investasi / konsumtif*) berupa ________________ __________________ dan selanjutnya BANK setuju untuk menyediakan Fasilitas Pembiayaan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dinyatakan dalam Akad ini.
2. Bahwa, pembiayaan yang diberikan BANK kepada NASABAH berlangsung sebagai berikut:
2.1. NASABAH atas kuasa BANK membeli Barang dari Pemasok untuk kepentingan BANK dengan Fasilitas Pembiayaan yang disediakan BANK (yang diatur terlebih dahulu dan terpisah dengan Akad ini yaitu dengan Akad Wakalah) dan selanjutnya BANK menjual barang tersebut kepada NASABAH dengan Harga Beli dan margin keuntungan jual beli yang disepakati oleh NASABAH dan BANK, harga tersebut belum termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Akad ini.
2.2. Penyerahan Barang tersebut dilakukan oleh Pemasok kepada NASABAH dengan seizin dan sepengetahuan BANK. 2.3. NASABAH membayar Harga Beli dan margin keuntungan jual beli ini kepada BANK selama jangka waktu tertentu dan
karenanya NASABAH berhutang kepada BANK. Selanjutnya kedua belah pihak setuju menuangkan kesepakatan ini di dalam Akad Pembiayaan Murabahah (selanjutnya disebut sebagai "Akad") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
PASAL 1
DEFINISI Fasilitas Pembiayaan adalah : fasilitas pembiayaan murabahah dengan wakalah yang disediakan BANK kepada NASABAH; Barang adalah : barang-barang halal yang dibeli NASABAH dari BANK dimana Barang tersebut diperoleh BANK dari
Pemasok melalui NASABAH selaku kuasa BANK, dengan pendanaan yang bersumber dari Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh BANK, sebagaimana dicantum dalam Pasal 2 Akad ini.
Dokumentasi Jaminan adalah : daftar dokumen jaminan-jaminan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 Akad ini. Hari Kerja adalah : hari di mana Bank Indonesia beroperasional dan bank-bank di Indonesia melaksanakan kegiatan
transaksi kliring. Jangka Waktu Akad adalah : masa berlakunya Akad ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Akad ini. Harga Beli adalah : sejumlah uang yang dikeluarkan BANK untuk membeli Barang dari Pemasok yang diminta oleh
NASABAH dan disetujui oleh BANK berdasarkan SP3 dari BANK kepada NASABAH, termasuk didalamnya biaya-biaya langsung yang terkait dengan pembelian Barang tersebut.
Cat : *) pilih salah satu disesuaikan dengan kondisi
hal.2
Margin Keuntungan (RIBH) adalah : jumlah uang sebagai keuntungan pihak BANK atas adanya Akad ini, yang harus dibayar NASABAH. Harga Jual adalah : Harga Beli ditambah dengan sejumlah Margin Keuntungan (RIBH) Bank yang disepakati oleh BANK
dan NASABAH yang ditetapkan dalam Akad ini. Surat Hutang adalah : Pengakuan hutang akibat pembelian Barang tidak secara tunai senilai Harga Jual. Masa berlakunya surat hutang adalah : masa berlakunya Surat Hutang dimana kewajiban pembayaran yang terutang oleh NASABAH pada
BANK menjadi jatuh tempo dan harus dibayar kembali pada BANK. Cidera Janji (Mukhalafatu Syuruth) adalah : peristiwa-peristiwa sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Akad ini yang menyebabkan BANK dapat
menghentikan seluruh Fasilitas Pembiayaan dan menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK sebelum Jangka Waktu Akad ini berakhir.
Pembukuan Pembiayaan adalah : Pembukuan atas nama NASABAH pada BANK yang khusus mencatat seluruh transaksi-transaksi
NASABAH sehubungan dengan Fasilitas Pembiayaan, yang merupakan bukti yang sah dan mengikat NASABAH atas segala kewajiban pembayaran itu.
Pemasok/ Supplier adalah : Pihak ketiga yang ditunjuk atau disetujui oleh BANK untuk menyediakan Barang yang akan dibeli oleh
BANK dan selanjutnya akan dijual oleh BANK kepada NASABAH. Tanda Terima Pembelian Barang atau TTPB adalah : bukti penerimaan Barang yang diterima oleh NASABAH dari BANK;
PASAL 2 HARGA DAN FASILITAS PEMBIAYAAN
2.1 BANK menyetujui untuk menyediakan dana pembiayaan dalam rangka pembelian Barang sesuai permintaan NASABAH
berupa ______________________________ dengan spesifikasi __________________ dan dengan ini NASABAH mengakui telah menerima Barang, dimana kedua belah pihak sepakat bahwa Akad ini sebagai Tanda Terima Pembelian Barang (TTPB).
2.2. Sesuai dengan permintaan Nasabah, BANK telah menyediakan Barang dengan Harga Beli Barang Rp. _______________________ (_______________________________) dan atas penyediaan Barang tersebut BANK mengenakan Margin Keuntungan sebesar Rp. ______________________ (_________________), sehingga Harga Jual BANK kepada NASABAH sebesar Rp. ______________________(___________________________________________) dan dengan ini Nasabah mengaku dengan sebenarnya dan secara sah berhutang kepada BANK sejumlah Rp.______________________________________ (_______________________________________)
2.3. Harga Jual BANK sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini tidak termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pembuatan Akad ini, seperti biaya Notaris, meterai dan lain-lain sejenisnya, yang oleh kedua belah pihak telah disepakati dibebankan sepenuhnya kepada NASABAH.
PASAL 3
SYARAT DAN CARA PENARIKAN FASILITAS PEMBIAYAAN 3.1. Setiap kali NASABAH akan menarik Fasilitas Pembiayaan, NASABAH harus memenuhi prasyarat sebagai berikut :
A. NASABAH memenuhi semua prasyarat yang disyaratkan oleh BANK sehubungan dengan Fasilitas Pembiayaan dan Akad ini;
B. NASABAH telah menyerahkan kepada BANK, semua dan setiap dokumen-dokumen NASABAH, termasuk tetapi tidak terbatas dokumen-dokumen jaminan yang diminta oleh BANK sehubungan dengan Akad ini;
C. NASABAH telah menandatangani Akad ini serta perjanjian-perjanjian jaminan yang disyaratkan oleh BANK; D. Bukti-bukti pemilikan barang-barang jaminan telah diserahkan dan perjanjian-perjanjian pengikatan jaminan yang
berkaitan dengan barang-barang jaminan tersebut telah diterima oleh BANK; E. NASABAH telah membuka Rekening Pembiayaan pada BANK.
3.2 NASABAH memohon kepada BANK untuk mengirim Barang ke alamat NASABAH sebagaimana disebutkan pada Pasal 15 Akad
ini. 3.3 NASABAH dengan ini mengakui telah menerima Barang dan Akad ini dianggap sebagai Tanda Terima Pembelian Barang
(TTPB).
hal.3
PASAL 4
PEMBAYARAN KEMBALI DAN DENDA
4.1. Setiap kewajiban/ hutang dari sisa Harga Jual yang terhutang berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Akad ini wajib dibayar kembali dengan lunas seluruhnya secara mengangsur oleh NASABAH kepada BANK dalam jangka waktu ___ ( _________________ ) bulan.
4.2. NASABAH wajib melakukan dan menyanggupi pembayaran yang merupakan seluruh kewajiban atas Harga Jual dengan cara mengangsur pada setiap bulannya sebagaimana ternyata dalam Lampiran Jadwal Angsuran, angsuran mana harus dilakukan setiap tanggal yang sama dengan tanggal pencairan atau tanggal lain yang ditentukan BANK dan untuk pertama kali pada tanggal tersebut bulan berikutnya, demikian seterusnya secara berturut-turut sampai dengan dilunasi seluruh kewajiban oleh NASABAH.
4.3. Dalam hal pembayaran kembali kewajiban / hutang Fasilitas Pembiayaan jatuh pada bukan Hari Kerja Bank dimana pembayaran harus dilaksanakan, maka NASABAH akan melakukan pembayaran tersebut pada tanggal sebelumnya yang merupakan Hari Kerja Bank.
4.4 Atas keterlambatan kewajiban pembayaran NASABAH kepada BANK, maka BANK akan mengenakan denda kepada NASABAH terhadap setiap kewajiban pembayaran yang terlambat sebesar Rp __________________ ( _____________ ______________________ ) per hari, terhitung sejak pembayaran itu jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran tersebut dilunasi seluruhnya. Dana yang berasal dari Denda tersebut diperuntukan untuk kegiatan sosial.
4.5 Nasabah akan melakukan pembayaran kembali atas Fasilitas Pembiayaan dan ganti rugi atas biaya-biaya lain jika ada secara tertib dan teratur dan akan lebih mengutamakan kewajiban pembayaran ini daripada kewajiban pembayaran kepada pihak lain
PASAL 5
PEMBUKAAN REKENING
5.1. Untuk keperluan penarikan Fasilitas Pembiayaan serta untuk keperluan Pembukuan Pembiayaan, NASABAH membuka rekening pembiayaan dan tabungan / giro pada BANK.
5.2. Semua pembayaran kembali pelunasan hutang/ kewajiban oleh NASABAH kepada BANK akan dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama NASABAH di BANK atau dengan cara lain sebagaimana disetujui oleh BANK dan untuk maksud tersebut NASABAH memberi kuasa kepada BANK untuk mendebet rekening NASABAH guna pembayaran / pelunasan hutang/ kewajiban.
5.3. Kuasa untuk mendebet rekening NASABAH guna pembayaran/pelunasan hutang ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Akad ini dan karena itu tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
PASAL 6
BIAYA DAN PAJAK
6.1. Nasabah wajib menanggung biaya administrasi sebesar Rp. _____________________________________ (________________ ____________________________________________) dan segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dari pelaksanaan Akad ini termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa notaris, penasihat hukum, pengacara dan jasa lainnya.
6.2. Dalam hal NASABAH melakukan Cidera Janji dalam melaksanakan Akad ini dan atau perjanjian lainnya yang dibuat oleh dan antara NASABAH dengan BANK dan atau NASABAH dengan pihak lain, maka segala biaya untuk mengadakan penagihan itu hingga selesai dibebankan kepada NASABAH.
6.3. Segala biaya yang telah atau akan dikeluarkan oleh BANK dalam melaksanakan Akad ini akan diberitahukan kepada NASABAH.
6.4. Segala pembayaran kembali sehubungan dengan Akad ini dan atau perjanjian lainnya yang dibuat antara NASABAH dan BANK, akan dilaksanakan oleh NASABAH kepada BANK tanpa potongan, pungutan, bea, pajak dan biaya lainnya, kecuali jika potongan tersebut diharuskan peraturan perundang-undangan.
6.5. Jika NASABAH diwajibkan oleh Undang-Undang untuk memotong atau menahan sebagian dari jumlah yang harus dibayar oleh NASABAH kepada BANK maka jumlah yang dipotong atau ditahan tersebut harus dibayarkan NASABAH kepada BANK.
PASAL 7
BARANG JAMINAN
7.1. Segala harta kekayaan NASABAH baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi pelunasan Harga Jual dan biaya-biaya lain yang timbul karena adanya Akad ini.
7.2. Untuk kepastian jaminan guna ketertiban pembayaran lunas hutang / kewajiban NASABAH kepada BANK berdasarkan Akad ini berikut setiap perubahannya dan sebab-sebab lainnya pada waktu dan menurut peraturan yang telah ditetapkan maka NASABAH menerangkan dengan ini menyerahkan pada BANK jaminan (-jaminan), berupa : _____________________________
7.3. NASABAH setuju untuk membuat akta pengikatan jaminan secara notaril dan/atau di bawah tangan dan menyerahkan asli dari Dokumen Jaminan kepada BANK berupa dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut di dalam Dokumentasi Jaminan.
7.3. Setelah seluruh kewajiban pembayaran NASABAH dinyatakan lunas oleh BANK atau berdasarkan pertimbangan BANK maka atas barang-barang jaminan pada Dokumentasi Jaminan sudah tidak diperlukan lagi sebagai jaminan, BANK wajib mengembalikan bukti kepemilikan dan barang jaminan tersebut kepada NASABAH.
hal.4
PASAL 8
CIDERA JANJI
NASABAH dinyatakan Cidera Janji apabila terjadi salah satu hal atau hal-hal dibawah ini: 8.1. Kelalaian NASABAH untuk melaksanakan kewajiban menurut Akad ini untuk membayar angsuran Harga Jual tersebut tepat
pada waktunya, dalam hal ini lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa NASABAH melalaikan kewajibannya, dengan tidak diperlukan pernyataan terlebih dahulu bahwa ia tidak memenuhi kewajibannya tersebut tepat pada waktunya.
Untuk hal ini BANK dan NASABAH sepakat untuk mengesampingkan pasal 1238 KUHPer. 8.2. NASABAH memberikan dokumen dan keterangan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 10 Akad ini yang isinya tidak
benar. 8.3. NASABAH tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 11 Akad ini. 8.4. Jika terjadi keadaan menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku NASABAH menjadi tidak berwenang
untuk menjadi NASABAH. 8.5. Jika Barang yang dibeli dan atau yang dijaminkan NASABAH dipindah tangankan kepada pihak ketiga tanpa mendapat
persetujuan tertulis dari BANK. 8.6. NASABAH melanggar suatu ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan lainnya yang telah ada atau nantinya akan dibuat oleh
dan diantara BANK dan NASABAH berikut dengan segenap perubahan (addendum), penambahan, perpanjangan dan pembaharuan dari padanya.
PASAL 9
AKIBAT DARI PERISTIWA CIDERA JANJI 9.1 Dalam hal terjadi cidera janji seperti tercantum dalam pasal 8 Akad ini, maka BANK akan memberitahukan secara tertulis
kepada NASABAH mengenai Cidera Janji tersebut dan BANK memberi kesempatan kepada NASABAH untuk memulihkan keadaan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan dari BANK tersebut.
9.2 Jika ayat 1 pasal ini tidak dilaksanakan dan dipenuhi oleh NASABAH, maka BANK tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada NASABAH, akan menjual barang jaminan didepan umum ataupun dengan cara mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu, yang sesuai dengan prinsip syariah.
9.3 Jika hasil penjualan tersebut pada ayat 2 pasal ini tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban pembayaran hutang NASABAH pada BANK, maka NASABAH tetap bertanggung jawab atas sisa hutang yang belum dibayar sampai seluruh hutang lunas dibayar.
9.4 Dalam hal tersebut diatas Para Pihak sepakat melepaskan diri dari Pasal 1266 KUH Perdata. 9.5 Jika setelah hutang/ kewajiban itu dilunasi dari hasil penjualan tersebut, ternyata masih terdapat sisa maka BANK akan
mengembalikan sisa itu tersebut kepada NASABAH, tanpa dikenakan biaya apapun juga.
PASAL 10 PERNYATAAN DAN JAMINAN
NASABAH dengan ini menerangkan dan menyatakan kepada BANK bahwa: 10.1 NASABAH berhak dan berwenang untuk menjalankan usahanya, memiliki kewenangan untuk menandatangani Akad ini dan
seluruh dokumen yang bersangkutan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Akad ini. 10.2 Segala akta/dokumen yang ditandatangani oleh NASABAH berkenaan dengan Akad ini adalah sah, memiliki kekuatan hukum
dan mengikat NASABAH, sehingga oleh karenanya tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan hal-hal lain yang dapat menghalangi pelaksanaan Akad ini.
10.3 NASABAH menjamin dirinya tidak sedang menghadapi gugatan pihak lain yang dapat memberikan dampak negatif terhadap kemampuan NASABAH untuk melaksanakan semua kewajiban terhadap Akad ini.
10.4 NASABAH menjamin bahwa setiap pembelian barang dari pihak ketiga, barang tersebut dibebaskan dari segala tuntutan, sitaan atau hal apapun atau hak untuk menebus kembali.
10.5 NASABAH menjamin akan menyampaikan suatu jaminan tambahan dan/atau jaminan lainnya yang dipandang perlu oleh BANK dari waktu ke waktu selama kewajiban pembayaran NASABAH masih terhutang.
PASAL 11
PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAN NASABAH
Selama berlangsungnya Akad ini, NASABAH dilarang, kecuali telah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari BANK, melakukan hal-hal sebagai berikut: 11.3 NASABAH dilarang membuat hutang lain kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari BANK. 11.4 NASABAH dilarang memindahkan barang jaminan dimana barang tersebut sepatutnya berada atau berlokasi, yang telah
dijaminkan kepada BANK pada pihak lain. 11.5 NASABAH dilarang mengajukan permohonan kepada yang berwenang untuk menunjuk seorang eksekutor, kurator,
likuidator atau pengawas untuk sesuatu bagian dari pada harta kekayaan.
PASAL 12 RISIKO
hal.5
NASABAH wajib melakukan pemeriksaan secara fisik dan keabsahan Barang yang dibeli dan sejak ditanda tanganinya Akad ini seluruh risiko atas Barang menjadi tanggung jawab NASABAH dan BANK bebas dari hal itu.
PASAL 13 ASURANSI
NASABAH wajib mengasuransikan segala harta kekayaan NASABAH yang merupakan jaminan dari Pembiayaan berdasarkan Akad ini terhadap bahaya kebakaran, kehilangan dan lain-lain bahaya sebagaimana dianggap perlu oleh BANK pada Perusahaan Asuransi yang ditunjuk atau disetujui dan hingga jumlah nilai pertanggungan yang ditentukan oleh BANK, dengan menujuk BANK sebagai penerima uang hasil tagihan/klaim asuransi (Banker’s Clause). NASABAH berkewajiban untuk menyerahkan kepada BANK asli polis asuransi tersebut.
PASAL 14
PENGAWASAN NASABAH menyetujui serta mengijinkan wakil dari BANK yang diberi wewenang untuk melaksanakan inspeksi terhadap harta kekayaan yang merupakan jaminan, memeriksa pembukuan dan catatan NASABAH setiap waktu selama Akad ini berlangsung dan wakil tersebut berhak membuat copy dari pembukuan dan catatan itu.
PASAL 15 PEMBERITAHUAN
Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya sehubungan dengan Akad ini dianggap telah disampaikan secara baik apabila dikirim per-surat tercatat, berperangko atau disampaikan pribadi dengan tanda terima kepada, alamat dibawah ini dan sewaktu-waktu dapat diubah oleh salah satu pihak dan memberitahukan kepada pihak lainnya. NASABAH : __________________________________________________________ Alamat : __________________________________________________________ __________________________________________________________ Telp./ Fax : __________________________________________________________ BANK : PT. BANK MEGA SYARIAH Alamat : __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ Telp./ Fax : __________________________________________________________
PASAL 16 HUKUM YANG MENGATUR
Pelaksanaan Akad ini tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan ketentuan syariah yang berlaku bagi BANK, termasuk tetapi tidak terbatas pada Peraturan Bank Indonesia dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
PASAL 17
PENYELESAIAN PERSELISIHAN 17.1. Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam Akad ini atau
terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan Akad ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
17.2. Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka Para Pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui mediasi.
17.3. Dalam penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri ______________.
PASAL 18 PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN
18.1. Perubahan dan Penambahan yang diadakan pada Akad ini dan Akad tambahan lainnya merupakan satu kesatuan dan
karena itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini. 18.2. Jika satu atau lebih ketentuan dari pada Akad ini tidak berlaku, tidak sah, atau tidak dapat diperlakukan sama sekali
karena peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka keabsahan dan berlakunya ketentuan lain di dalam Akad ini, dan Akad tambahan lainnya dalam segala hal tidak terganggu.
hal.6
PASAL 19 JANGKA WAKTU AKAD
Akad ini berlaku untuk jangka waktu ____ bulan terhitung sejak tanggal ________________________ sampai dengan tanggal _________________________.
PASAL 20
LAIN-LAIN 20.1. BANK dan NASABAH dengan ini, sepakat dan setuju untuk memberlakukan seluruh ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam
Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) No. ________________________ tanggal _______________ karenanya SP3 tersebut mengikat NASABAH dan BANK serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Akad ini.
20.2. Seluruh Lampiran dari Akad ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini. Demikianlah Akad ini dibuat dengan I’tikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak. PT. BANK MEGA SYARIAH NASABAH Menyetujui, Suami/Istri Nasabah (Nama)
(Nama)
Meterai Rp. 6.000,- (Nama)
(Nama)
(Jabatan)
(Jabatan)
hal.7
AKAD WAKALAH Tentang PEMBELIAN BARANG DALAM RANGKA PEMBIAYAAN MURABAHAH
No.__________________________
Pada hari ini ______________ tanggal _______________________ telah ditanda-tangani Akad Wakalah tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan Murabahah (selanjutnya disebut Akad) antara:
1. PT. BANK MEGA SYARIAH, beralamat di ____________________, dalam hal ini diwakili oleh, ___________________ dan ____________________ masing-masing bertindak dalam jabatannya sebagai ____________________________ dan _______________________, berdasarkan surat kuasa dibawah tangan no.___________ tanggal ___________ dan surat kuasa dibawah tangan no.___________ tanggal ___________ keduanya bermeterai cukup, yang mewakili Direksi, oleh dan karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT. BANK MEGA SYARIAH;
-selanjutnya dalam Akad ini disebut sebagai Bank; 2. _____________________, Pekerjaan ______________________, beralamat di
____________________________ RT. ________ RW. _________ Kelurahan/Desa _____________________, Kecamatan __________________, Kabupaten / Kotamadya ________________________, Propinsi _____________________, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ______________________________ dan untuk melakukan tindakan hukum dalam Akad ini telah mendapat persetujuan dari Suami/Isterinya yaitu ___________________, Pekerjaan __________________, yang bertempat tinggal dan beralamat sama dengan Suami/Isterinya, pemegang KTP Nomor _____________________________, berdasarkan Surat Persetujuan Suami/Isterinya tertanggal _____________________ yang turut menandatangani Akad ini*);
-Selanjutnya disebut sebagai ”Penerima Kuasa” atau ”Nasabah”. Bank dan Penerima Kuasa atau Nasabah selanjutnya secara bersama-sama disebut ”Para Pihak”.
Sebelumnya Para Pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut : a. Bahwa Bank merupakan Perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha jasa perbankan dengan prinsip
Syariah yang salah satu usahanya adalah penyaluran fasilitas pembiayaan. b. Bahwa Penerima Kuasa atau Nasabah bermaksud untuk mengajukan permohonan Pembiayaan Murabahah
untuk pembelian barang berupa _______________________ (Selanjutnya disebut Barang). c. Bahwa dalam rangka pembelian Barang, Bank bermaksud untuk menunjuk Penerima Kuasa atau Nasabah untuk
membeli Barang dari Pemasok berkaitan dengan Pembiayaan Murabahah yang akan diberikan Bank.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini sepakat untuk mengikatkan diri dalam Akad ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
PASAL 1
DEFINISI
Kecuali ditentukan lain, maka definisi dari istilah-istilah berikut ini adalah : 1. Barang : adalah barang-barang yang dibeli Bank dengan spesifikasi dan jenis sebagaimana
diuraikan dalam Pasal 2 Akad ini. 2. Bukti Penerimaan Uang : adalah Surat bukti penerimaan uang Nasabah dari Bank, selaku wakil Bank untuk
membeli Barang. 3. Dana Pembelian : adalah dana BANK sebagai pokok pembiayaan yang diserahkan kepada Penerima Kuasa
atau Nasabah untuk membeli Barang. 4. Hari Kerja : adalah hari dimana Bank Indonesia beroperasional dan bank-bank di Indonesia
melakukan transaksi kliring. 5. Harga Beli : adalah harga pembelian Barang dari Pemasok berdasarkan permintaan Nasabah dan disetujui oleh
BANK berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3) dari BANK kepada Nasabah, termasuk didalamnya biaya-biaya langsung yang terkait dengan pembelian barang tersebut.
6. Jangka Waktu Penyerahan : adalah Jangka waktu bagi Penerima Kuasa atau Nasabah untuk menyerahkan Barang kepada Bank.
7. Pemasok/ Supplier : adalah pihak ketiga yang ditunjuk atau disetujui oleh Bank untuk menyediakan Barang yang dibeli oleh Bank dan selanjutnya akan dijual oleh Bank kepada Nasabah berdasarkan fasilitas Pembiayaan Murabahah.
8. Pembiayaan Murabahah : Fasilitas Pembiayaan dengan konsep jual beli berdasarkan prinsip syariah. 9. Wakalah : Dalam Akad ini, pengertian Wakalah hanya diartikan sebagai Pemberian kuasa dan
kewenangan oleh Bank kepada Penerima Kuasa atau Nasabah untuk membeli Barang.
Cat : *) pilih salah satu sesuaikan dengan kondisi
hal.8
PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN
1. Bank dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan kepada Penerima Kuasa atau Nasabah untuk membeli
Barang berupa ______________________dengan spesifikasi _____________________ . Penerima Kuasa atau Nasabah dengan ini menerima pemberian kuasa dan kewenangan dari Bank untuk membeli Barang guna kepentingan Bank.
2. Para Pihak senantiasa menjaga agar penggunaan dana tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) Pasal ini.
PASAL 3
DANA PEMBELIAN BARANG
1. Maksud dan tujuan Akad ini adalah Bank memberikan Wakalah kepada Nasabah untuk membeli Barang dengan Harga Beli sebesar Rp ___________________________(________________________________).
2. Dengan telah diterimanya Dana Pembelian Barang tersebut, maka Akad ini dianggap sebagai Bukti Penerimaan Uang dan bukti telah diterimanya Dana Pembelian Barang dari Pihak Pertama kepada Penerima Kuasa.
PASAL 4
KUASA DAN KEWENANGAN PEMBERI KUASA
Bank dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan kepada Penerima Kuasa atau Nasabah untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut : a. melakukan analisa atas kondisi Barang sehingga Barang dibeli sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan Bank dan
dalam keadaan yang baik tanpa cacat tersembunyi. b. Melakukan dan mengamankan transaksi pembelian Barang secara tunai kepada pihak pemilik Barang (Pemasok)
sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. c. Memberikan pembayaran, menerima kwitansi, dokumen pemilikan Barang dan dokumen perijinannya, menerima
dokumen yang berkaitan dengan Barang, serta menandatangani dokumen-dokumen berkaitan dengan pembelian Barang serta perbuatan hukum lain yang dianggap perlu oleh Penerima Kuasa.
d. Menyerahkan Barang dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembelian Barang kepada Bank dalam Jangka Waktu Penyerahan selambat-lambatnya 3 Hari Kerja Bank setelah ditanda tangani Akad ini atau sejak diterimanya Barang dari Pemasok
e. Memberikan laporan tertulis mengenai perkembangan pembelian dan penyediaan Barang bilamana terdapat kesulitan dalam hal penyediaan Barang.
PASAL 5 SANKSI
1. Dalam hal Penerima Kuasa atau Nasabah tidak dapat menyediakan dan menyerahkan Barang dalam jangka waktu
yang telah disepakati bersama sebagaimana pasal 4 Akad ini, maka Penerima Kuasa atau Nasabah dengan ini setuju untuk menerima sanksi dari Bank baik sebagian maupun seluruh sanksi berupa : a. Mengembalikan seluruh Pokok Pembiayaan kepada Bank secara sekaligus dan seketika ditambah denda
sebesar Rp ______________________ (________________________ rupiah) per hari keterlambatan. Dana denda diperuntukan sebagai dana sosial.
b. Memberi ganti rugi atas seluruh biaya yang telah dikeluarkan Bank berkaitan dengan pembelian Barang. 2. Dalam hal menurut pertimbangan Bank sendiri, hal mana cukup dibuktikan dengan lewatnya Jangka Waktu
Penyerahan Barang, pihak Penerima Kuasa atau Nasabah tidak dapat menyediakan dan menyerahkan Barang kepada Bank dan Penerima Kuasa atau Nasabah tidak juga mengembalikan Dana Pembelian Barang dalam jangka waktu 10 hari sejak lewatnya Jangka Waktu Penyerahan Barang, maka Bank berhak untuk : a. Melakukan teguran baik secara tertulis maupun melalui media massa kepada Penerima Kuasa atau Nasabah
untuk segera memenuhi kewajibannya. b. Melakukan tindakan hukum apapun kepada Penerima Kuasa atau Nasabah oleh karena Penerima Kuasa atau
Nasabah dianggap telah melakukan tindak pidana dan/atau wanprestasi baik secara pribadi maupun secara kelembagaan.
PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
17.4. Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam Akad
ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan Akad ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
17.5. Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka Para Pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui mediasi.
hal.9
17.6. Dalam penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri ________________.
PASAL 7 KETENTUAN PENUTUP
1. Setiap perubahan dan/atau penambahan dan/atau Lampiran atas Akad ini harus dibuat dan disetujui oleh Para
Pihak, dibuat secara tertulis dan ditanda-tangani oleh masing-masing pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini.
2. Akad ini berakhir bilamana segala hak dan kewajiban Bank dan Penerima Kuasa atau Nasabah telah dilaksanakan seluruhnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Akad ini.
3. Setiap pemberitahuan permintaan atau pemberian persetujuan antara kedua belah pihak yang dapat dilakukan menurut Akad ini harus dilakukan secara tertulis melalui korespodensi dengan alamat para pihak sebagai berikut :
NASABAH : ________________________________________________________ Alamat : __________________________________________________________
__________________________________________________________ Telp./ Fax : __________________________________________________________ BANK : PT. BANK MEGA SYARIAH Alamat : ________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ Telp./ Fax : __________________________________________________________
4. Akad ini dibuat bermeterai cukup .
Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas serta dilandasi dengan itikad baik dari kedua belah pihak, maka Akad ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua pihak di __________________, pada hari dan tanggal yang telah disebutkan di awal Akad ini.
PT. BANK MEGA SYARIAH NASABAH Menyetujui, Suami/Istri Nasabah
(Nama)
(Nama)
Meterai Rp.6000,- (Nama)
(Nama)
(Jabatan) (Jabatan)
RIWAYAT HIDUP PENULIS
Nama : Ubaedul Mustofa
NIM :072311048
TTL : Batang, 22 Mei 1989
Alamat : Kalangsono 06/01 - Kec. Banyuputih - Kab. Batang
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : 1. SD Negeri 01 Kalangsono Lulus Tahun 2003
2. SMP Negeri 01 Limpung Lulus Tahun 2005
3. SMA Pondok Modern Selamat Kendal Lulus Tahun 2007
4. S.1 IAIN Walisongo Fakultas Syari’ah Lulus Tahun 2012
Organisasi : 1. President ForSHEI IAIN Walisongo tahun 2009-2010
2. Ketua HMJ-Muamalah IAIN Walisongo tahun 2010
3. Ketua FoSSEI Komisariat Semarang tahun 2010-2011
4. Manajer Eksternal FoSSEI Jawa Tengah tahun 2011-2012
Semarang, 7 Juni 2012
UBAEDUL MUSTOFA 072311048