STRATEGI PENGEMBANGAN DAERAH PESISIR …eprints.uny.ac.id/22828/8/RINGKASAN SKRIPSI STRATEGI...
Transcript of STRATEGI PENGEMBANGAN DAERAH PESISIR …eprints.uny.ac.id/22828/8/RINGKASAN SKRIPSI STRATEGI...
STRATEGI PENGEMBANGAN DAERAH PESISIR PANTAI SEBAGAI
OBJEK PARIWISATA DI KABUPATEN PACITAN
RINGKASAN SKRIPSI
Oleh:
MIFTA DAMAI RIYANINGTYAS
NIM 09417141030
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2014
STRATEGI PENGEMBANGAN DAERAH PESISIR PANTAI SEBAGAI
OBJEK PARIWISATA DI KABUPATEN PACITAN
Oleh:
Mifta Damai Riyaningtyas dan Dwi Harsono, MPA.,MA
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengembangan daerah
pesisir pantai sebagai objek pariwisata yang diterapkan di Kabupaten Pacitan.
Desain penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini yaitu
Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata di Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
Pemuda dan Olah Raga, tokoh masyarakat sekitar Pantai Teleng Ria, Pantai Soge
dan Pantai Klayar, Komunitas Pedagang di Pantai Teleng Ria dan mitra kerja
pihak swasta pengelola pantai. Adapun instrumen penelitian ini adalah peneliti
sendiri. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data
menggunakan triangulasi sumber, sedangkan teknik analisis data terdiri dari
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.
Strategi pengembangan daerah pesisir pantai sebagai objek pariwisata di
Kabupaten Pacitan dimulai dengan menentukan prioritas pengembangan pantai.
Berdasarkan data ada sekitar 22 pantai di Kabupaten Pacitan, namun baru 5 pantai
yang dikelola oleh pemerintah daerah. Salah satunya adalah Pantai Teleng Ria
yang dikelola oleh tiga pilar good governance, yaitu pemerintah, swasta dan
masyarakat. Konsep ideal tersebut ternyata masih belum optimal akibat
permasalahan yang timbul. Sementara itu pantai-pantai yang lain memiliki daya
tarik tersendiri, namun belum dikelola dengan baik. Pengembangan daerah pesisir
pantai diharapkan dapat memberikan Pendapatan Asli Daerah yang optimal,
meningkatkan taraf hidup masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, namun hal tersebut belum dapat tercapai karena strategi
pengembangan yang belum optimal.
Kata kunci: Strategi, Pengembangan Daerah Pesisir
I. Pendahuluan
A. Latar Belakang Masalah
Daerah pesisir merupakan daerah yang sangat terkait dengan hajat
hidup banyak orang, terutama masyarakat yang bertempat tinggal di
daerah tersebut. Daerah pesisir memiliki berbagai macam potensi,
meliputi sumber makanan utama yang mengandung protein (khususnya
protein hewani yang berasal dari ikan, udang dan sejenisnya), kekayaan
minyak bumi, gas dan mineral lainnya yang berpotensi dalam bidang
pertambangan, potensi pariwisata, pemukiman dan pengembangan
industri. Potensi yang dimiliki oleh daerah pesisir seharusnya dapat dibaca
sebagai sebuah peluang untuk melakukan pembangunan di berbagai aspek
kehidupan untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat, salah satunya
adalah melalui pembangunan daerah pesisir menjadi objek pariwisata.
Dewasa ini, bidang pariwisata merupakan suatu bidang yang
potensial dalam pembangunan suatu negara, karena pariwisata dianggap
membawa dampak positif sebagai motor penggerak kegiatan ekonomi
rakyat. Daerah dengan potensi pariwisata dapat menghidupkan kegiatan
ekonomi masyarakat sekitar dengan timbulnya usaha-usaha skala kecil
sampai menengah, mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan
pendapatan masyarakat, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) yang akan kembali digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan
pembangunan di daerah dan mencapai kesejahteraan.
Kabupaten Pacitan merupakan salah satu daerah yang memiliki
potensi daerah pesisir yang cukup banyak. Kabupaten kecil di ujung barat
daya Provinsi Jawa Timur ini tercatat memiliki banyak daerah pesisir yang
dikelola menjadi objek pariwisata pantai. Pantai-pantai tersebut seharusnya
dapat menjadi aset penting pariwisata yang ada di Kabupaten Pacitan yang
memberikan sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi dan
menjadi sarana dalam memberdayakan masyarakat, namun faktanya baru
beberapa pantai saja yang dapat memberikan sumbangan bagi PAD dan
berdayaguna dalam membentuk kemandirian ekonomi masyarakat. Salah
satu pantai di Kabupaten Pacitan, yaitu Pantai Teleng Ria telah
mendapatkan prioritas pembangunan sektor pariwisata, terbukti dengan
dibangunnya infrastruktur yang memadai, seperti akses jalan yang mudah,
sarana prasarana pariwisata seperti toilet, tempat ibadah, gardu pandang,
tempat berjualan, bumi perkemahan dan sebagainya. Aktivitas
pembangunan pemerintah tersebut juga menumbuhkan ekonomi rakyat
dengan dibukanya berbagai macam usaha seperti pusat oleh-oleh, Tempat
Pelelangan Ikan (TPI), usaha homestay, dan sebagainya. Bahkan,
pemerintah juga telah bekerjasama dengan pihak swasta dalam
pembangunan infrastruktur seperti hotel, restoran, memperindah lokasi
sekitar Pantai Teleng Ria yang semua hal tersebut telah menarik
wisatawan domestik dan manca negara untuk berkunjung ke Pantai Teleng
Ria. Dalam pembangunan pantai Teleng Ria ini, pemerintah telah
melaksanakan hubungan kerjasama dengan masyarakat dan swasta. Seperti
yang disebutkan oleh Effendi (2010: 114), ada tiga pilar pokok yang
mendukung kemampuan suatu bangsa dalam melaksanakan Good
Governance yakni pemerintah (the state), masyarakat sipil (civil society),
dan pasar atau dunia usaha, maka sudah selayaknya jika pemerintah
Pacitan juga mengembangkan hubungan kemitraan dengan pihak swasta
dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif terhadap pembangunan di
Kabupaten Pacitan. Hal yang lebih penting adalah mengenai
pengembangan wilayah pesisir pantai oleh Pemerintah dan bekerjasama
dengan masyarakat, sehingga Pendapatan Asli Daerah dapat terpantau
dengan baik. Berikut ini merupakan tabel data kunjungan wisata dan PAD
pariwisata pantai Kabupaten Pacitan:
Tabel 1. Data Kunjungan Wisata dan PAD Pariwisata Pantai
Kabupaten Pacitan Tahun 2012
N
O
Nama
Obyek
2012
Wisnu Wisman PAD
Jumlah Target Realisasi %
1 Tamperan
Gung
19.542 - 19.542 61.690.000 69.703.600 113
2 Pantai Srau 33.917 - 33.917 97.168.000 108.112.600 111
3 Pantai
Klayar
45.888 3 45.891 129.961.200 144.100.400 111
4 Pantai 9.271 - 9.271 25.427.200 30.128.800 119
Taman
5 Pantai
Pancer Door
15.586 118 15.704 61.494.600 59.947.200 97
6 Pantai
Teleng Ria
242.796 - 242.796 500.000.000 412.000.000 82
Sumber: Dokumen Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan
Olah Raga Kabupaten Pacitan (2013)
Berdasarkan tabel di atas, sejumlah pantai telah dikembangkan dan
dikelola oleh pemerintah bersama masyarakat. Pendapatan Asli Daerah
dari penarikan retribusi wisata pantai yang telah dikelola pemerintah
tersebut dapat terpantau dengan baik. Namun, pengembangan daerah
pesisir pantai sebagai obyek pariwisata tersebut belum merata ke seluruh
potensi wisata pantai yang dimiliki oleh Kabupaten Pacitan. Demikian
pula dengan pembangunan ideal daerah pesisir yang melibatkan tiga pilar
good governance, ternyata belum diterapkan kepada pantai-pantai yang
lain yang ada di wilayah Kabupaten Pacitan.
Kurangnya fasilitas dan infrastruktur tersebut misalnya adalah
akses jalan menuju beberapa pantai yang masih kurang baik, dengan
keadaan jalan yang sempit, jalan aspal yang rusak, kurangnya infrastruktur
seperti rumah ibadah dan penginapan yang memadai, serta kondisi pantai
yang kurang terpelihara.
Berkaca kepada kondisi pengembangan ideal yang diterapkan
kepada Pantai Teleng Ria, dengan pola kebijakan umum pengembangan
pariwisata yang meliputi kebijakan untuk menjaga keseimbangan peran
serta antara pemerintah, masyarakat dan swasta, kebijakan pengembangan
objek wisata, atraksi, taman rekreasi dan hiburan umum, serta kebijakan
pengembangan sarana prasarana, seharusnya pemerintah dapat membuat
strategi pengembangan pariwisata serupa yang kemudian diterapkan
kepada pantai-pantai lain di wilayah Kabupaten Pacitan. Inilah yang
menjadi alasan penulis untuk mengangkat masalah penelitian dengan judul
“Strategi Pengembangan Daerah Pesisir Pantai Sebagai Objek Pariwisata
di Kabupaten Pacitan”.
B. Tujuan
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang diterapkan
Pemerintah Daerah bersama pihak swasta dan masyarakat dalam
mengembangkan daerah pesisir pantai sebagai objek pariwisata di
Kabupaten Pacitan.
II. Kajian Pustaka
A. Konsep Strategi
Menurut Nawawi (2005:147) secara etimologis (asal kata)
penggunaan kata strategi dalam manajemen sebuah organisasi diartikan
sebagai kiat, cara, dan taktik utama yang dirancang secara sistematik
dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yang terarah pada tujuan
organisasi.
Berbicara tentang strategi tidak dapat dipisahkan dari pengertian
manajemen strategik. Menurut Siagian (2011:15) manajemen strategik
adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh
manajemen puncak dan diimplementasikan oleh jajaran suatu organisasi
dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut.
Menurut Fred David (2009:5) manajemen strategik dapat
didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan dalam merumuskan,
mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas
fungsional yang memampukan sebuah organisasi mencapai tujuannya.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam proses manajemen strategi terdiri atas
tiga tahap, yaitu a) perumusan strategi, b) penerapan strategi, dan c)
penilaian strategi.
Tahap dalam proses manajemen strategik meliputi pengembangan
visi dan misi, analisis SWOT, pencarian strategi alternatif, dan pemilihan
strategi. Analisis SWOT adalah indentifikasi secara sistematis untuk
merumuskan strategi perusahaan, termasuk strategi pemasaran. Analisis ini
didasarkan logika yang dapat memaksimalkan strengths (kekuatan),
opportunities (peluang), weaknesses (kelemahan), dan threats (ancaman).
Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan
pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Dengan
demikian strategic planner (Perencana Strategis) harus menganalisis
faktor-faktor strategis perusahaan (Kekuatan, Peluang, Kelemahan, dan
Ancaman) dalam kondisi aktual saat ini. Hal ini disebut dengan analisis
situasi. Berikut merupakan diagram analisis SWOT:
Gambar 1. Diagram Analisis SWOT
B. Konsep Daerah Pesisir
Menurut Masyhudzulhak dalam Proceeding Book Simposium
Nasional Ilmu Administrasi Negara (2011), daerah pesisir adalah
pertemuan antara pengaruh daratan dan lautan, ke arah darat sampai pada
daerah masih adanya pengaruh perembesan air laut dan angin laut, dan ke
arah laut sampai pada daerah masih ada pengaruh air tawar dan memiliki
beragam sumberdaya yang pulih maupun tidak pulih. Secara sosial
ekonomi wilayah pesisir tempat aktivitas manusia bersosialisasi, yaitu
kepemerintahan, sosial-ekonomi-budaya-pertahanan keamanan
(2011:335).
C. Konsep Pengembangan Daerah Pesisir
Menurut Masyhudzulhak dalam Proceeding Book Simposium
Nasional Ilmu Administrasi Negara untuk Indonesia (2011) perspektif
pengelolaan wilayah pesisir dapat didasarkan kepada otonomi daerah bagi
pemerintahan tingkat provinsi dan kabupaten/kota karena dapat
menumbuhkembangkan pembangunan di berbagai bidang, termasuk
pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir. Menurut UU No. 32 tentang
Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat 4 memberikan wewenang pengelolaan
sumberdaya wilayah pesisir kepada pemerintahan provinsi, kota dan
kabupaten. Provinsi diberi wewenang mengelola sejauh 12 mil mil laut,
sementara kota serta kabupaten diberi wewenang 1/3 dari wilayah
provinsi. Daerah-daerah yang memiliki wilayah pesisir dapat menggali
potensi sebagai salah satu sentra produksi baru dalam mendorong
pembangunan.
Lebih lanjut Masyhudzulhak menyatakan bahwa perspektif
otonomi daerah dapat menjadi guideline dalam pengelolaan sumberdaya
pesisir dengan tujuan (i) secara ekologis haruslah dapat menjamin
kelestarian sumber daya pesisir, (ii) secara ekonomi dapat mendorong dan
meningkatkan taraf hidup masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah dengan tetap mempertahankan stabilitas produktivitas
sumberdaya pesisir, (iii) secara sosial budaya memberikan ruang bagi
kearifan lokal dan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan
keterlibatan partisipasi masyarakat dalam kebijakan dan pembangunan,
(iv) secara kelembagaan dan hukum dapat menjadi payung dalam
pengelolaan sumberdaya pesisir dan menjamin tegaknya hukum serta
penguatan kelembagaan, (v) dalam bidang pertahanan dan keamanan
sebagai garda terdepan dalam mewaspadai potensi-potensi yang akan
mengganggu kepertahanan dan kemanan baik di perairan maupun Zona
Ekonomi Eksklusif, terutama dalam menjaga sumber daya pesisir dan
kelautan. (2011: 333)
D. Konsep Pariwisata
Istilah pariwisata berhubungan erat dengan perjalanan wisata, yaitu
sebagai suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang di luar tempat
tinggalnya karena suatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang
menghasilkan upah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjalanan
wisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau
lebih dengan tujuan antara lain untuk mendapat kenikmatan dan memenuhi
hasrat ingin mengetahui sesuatu. Dapat juga karena kepentingan yang
berhubungan dengan kegiatan olah raga untuk kesehatan, konvensi,
keagamaan dan keperluan usaha yang lainnya (Gamal Suwantoro, 2004: 3-
4).
E. Penelitian yang Relevan
Pertama, penelitian yang berjudul “Studi Pengelolaan Kawasan
Pesisir Untuk Kegiatan Wisata Pantai (Kasus Pantai Teleng Ria,
Kabupaten Pacitan, Jawa Timur)” yang ditulis oleh Ani Rahmawati,
mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Ani Rahmawati menulis
tentang potensi sumber daya yang ada di kawasan pantai, khususnya pantai
Teleng Ria yang apabila pengelolaannya bisa optimal dapat meningkatkan
pendapatan bagi daerah. Namun, Ani melihat potensi tersebut hanya
difokuskan kepada aspek ekonomi dan tidak memperhatikan aspek-aspek
ekologis, padahal jika aspek ekologis juga diperhatikan maka pendapatan
akan lebih optimal. Karena itu, Ani melakukan penelitian terhadap aspek
fisik dan ekologis serta mengusulkan konsep pengelolaan perikanan di
kawasan pesisir yang terintegrasi.
Kedua, penelitian yang berjudul “Potensi Wisata Alam Pantai-
Bahari” yang ditulis oleh Hani S. Handayawati, Budiono, dan Soemarno
yang mengemukakan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap wisata alam
terutama di kawasan pesisir yang mengandalkan wisata bahari telah
menjadikan pergeseran pola hidup masyarakat, meningkatnya taraf hidup
masyarakat, serta kebutuhan akan sarana prasarana yang ada di lokasi
wisata. Oleh karena itu, untuk mendukung daya jual objek wisata terhadap
para wisatawan selain menampilkan keindahan alami objek wisata bahari,
perlu dibuat rekayasa sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan
wisatawan.
F. Kerangka Pikir
Apabila digambarkan, maka gambar kerangka pikir penelitian ini adalah
sebagai berikut:
Gambar. 3 Kerangka Pikir
G. Pertanyaan Penelitian
1. Bagaimana strategi pengembangan pariwisata yang tepat untuk
dilaksanakan di daerah pesisir pantai Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimana strategi pengembangan daerah pesisir yang dilakukan
bersama oleh tiga pilar good governance?
3. Bagaimana strategi yang dilakukan untuk mengembangkan pantai-
pantai yang belum dikelola?
4. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam
pengembangan pariwisata di Kabupaten Pacitan?
5. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan dalam
pengembangan pariwisata pantai di Kabupaten Pacitan?
III. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.
Penelitian ini dilakukan di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah
Raga serta di tiga wilayah pantai yaitu Pantai Soge, Pantai Teleng Ria, dan
Pantai Klayar selama kurang lebih dalam jangka waktu satu bulan. Subjek
penelitian ini terdiri dari Kepala Bidang Pengembangan Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Kepala Desa Sendang, Kepala Urusan
Pemerintahan Desa Sidomulyo, tokoh masyarakat di sekitar Pantai Teleng
Ria, dan pedagang di Pantai Teleng Ria.
Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri. Teknik
pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik
pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber,
sedangkan teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang
meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau
verifikasi.
IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan
A. Hasil Penelitian
1. Strategi Formulasi Pengembangan Daerah Pesisir Pantai Sebagai
Objek Pariwisata di Kabupaten Pacitan
Proses perumusan strategi mencakup pengembangan visi dan
misi, pengidentifikasian peluang, ancaman, kekuatan, dan
kelemahan, penetapan tujuan jangka panjang, pencarian strategi
alternatif dan pemilihan strategi pada lembaga tersebut. Begitu juga
dengan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga yang
menjadi konseptor sekaligus eksekutor kebijakan di bidang
pengembangan pariwisata di Kabupaten Pacitan. perumusan strategi
pengembangan pariwisata dimulai dari pembuatan rencana induk
berupa dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut dapat
berupa Master Plan, DED (Detail Engineering Design), serta
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
Sebagai pengembangan dari visi dan misi Dinas Kebudayaan
Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, terutama misi kelima yaitu
melakukan pengenalan dan expose potensi obyek dan daya tarik
wisata, dan potensi pendukung lainnya termasuk budaya, kreativitas
pemuda dan wisata olah raga serta misi keenam yaitu melakukan
optimalisasi pengembangan obyek dan daya tarik wisata, sarana dan
prasarana pariwisata serta pengembangan ekowisata berbasis
ekonomi kerakyatan, ada beberapa prioritas yang harus didahulukan,
tetapi tidak mengecualikan daya tarik pariwisata yang lainnya.
Pihak pemerintah daerah memang belum mengembangkan
dan mengelola beberapa daya tarik wisata di daerah Pacitan karena
harus mendahulukan objek pariwisata yang menjadi prioritas. Pada
tahun 2013-2014 pengembangan difokuskan kepada Goa Gong dan
Pantai Klayar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai
Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Sedangkan objek pariwisata
lain, yang kebanyakan berada di daerah timur Pacitan, belum
dikembangkan karena prioritasnya masih berada di bawah Goa
Gong dan Pantai Klayar. Selain itu, objek pariwisata yang dilalui
oleh Jalur Lintas Selatan tersebut belum memuliki sarana dasar
pariwisata, sehingga jika dikembangkan membutuhkan perhatian
khusus untuk pembangunannya.
Mengenai peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan
dalam pengembangan pariwisata pantai di Kabupaten Pacitan adalah
sebagai berikut:
a. Peluang
1) Sistem pengembangan pariwisata yang tidak kenal waktu,
batas, dan wilayah.
2) Daya tarik wisata yang dikelola dengan baik akan menjadi
sumber pendapatan yang tidak ada putusnya.
3) Daya tarik wisata yang dikembangkan dapat memicu
tercapainya kesejahteraan masyarakat.
b. Ancaman
1) Polusi, khususnya polusi udara yang timbul dari kendaraan
bermotor wisatawan dari luar kabupaten Pacitan.
2) Budaya lokal yang dapat bergeser akibat interaksi
masyarakat lokal dengan para wisatawan.
c. Kekuatan
1) Potensi daya tarik wisata/ objek pariwisata.
2) Masyarakat yang mendukung pengembangan pariwisata.
3) Pemerintah yang sangat peduli dalam bidang kepariwisataan.
d. Kelemahan
1) Sumber Daya Manusia internal pariwisata dan pengelola
pariwisata yang masih belum memenuhi beberapa
kualifikasi, misalnya tingkat pendidikan, golongan atau
pangkat, serta keterampilan yang didapat dari kursus.
2) Terbatasnya sarana dan prasarana pariwisata, misalnya akses
jalan menuju objek pariwisata.
3) Terbatasnya dana.
Strategi alternatif yang dilakukan dalam pengembangan
pariwisata di Pacitan berdasarkan wawancara tersebut adalah
mengoptimalkan strategi pemasaran dengan cara gencar
melakukan promosi melalui berbagai media, yaitu melalui internet,
leaflet, booklet, VCD dengan icon “Pacitan is Paradise of Java”
yang diberikan kepada tamu-tamu negara dan berfungsi sebagai
souvenir, serta mengikuti pameran pariwisata baik di tingkat
regional maupun tingkat nasional untuk lebih mengenalkan
keindahan pariwisata di Kabupaten Pacitan kepada khalayak
umum.Pemilihan strategi yang diambil pemerintah dalam
mengembangkan objek pariwisata pantai adalah dengan membuat
daftar prioritas pengembangan pariwisata pantai.
2. Strategi Implementasi Pengembangan Daerah Pesisir Pantai Sebagai
Objek Pariwisata di Kabupaten Pacitan
Penerapan strategi (strategi implementasi) pengembangan
objek pariwisata pantai di Kabupaten Pacitan mengharuskan
pemerintah melakukan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi
manajemen tersebut meliputi perencanaan, pengorganisasian,
koordinasi dan kontrol. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan
Olah Raga melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan
lembaga lain seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Selain itu juga melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa
terkait dengan sistem pembagian hasil retribusi pariwisata pantai,
koordinasi dengan masyarakat sekitar pantai, serta melakukan
kontrol terhadap pengembangan pariwisata pantai di tingkat desa.
Kontrol yang dilakukan bukan hanya tentang pencapaian target yang
harus dicapai untuk kontribusi Pendapatan Asli Daerah, tetapi juga
memantau tentang sejauh mana pengembangan aksesibilitas
pariwisata, serta kunjungan rutin kepada Pemerintah Desa. Dinas
Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga juga melakukan
pengembangan wilayah pesisir sebagai objek pariwisata pantai
bersama tiga pilar good governance, yaitu pemerintah, pihak swasta
dan masyarakat di Pantai Teleng Ria.
3. Strategi Evaluasi Pengembangan Daerah Pesisir Pantai Sebagai Objek
Pariwisata di Kabupaten Pacitan
Ada dua evaluasi dalam pengembangan daerah pesisir
pantai sebagai objek pariwisata di Kabupaten Pacitan. Pertama
adalah tentang kerjasama antara tiga pilar good governance di
Pantai Teleng Ria yang menimbulkan dampak positif dan negatif.
Dampak yang menjadi evaluasi pemerintah daerah adalah dampak
negatif, di mana timbul konflik antara masyarakat dan swasta yang
berujung pada pemutusan kontrak kerja dengan pihak pengelola
swasta. Setelah pemutusan kontrak kerja tersebut, keadaan pantai
menjadi tidak terawat. Beberapa wahana permainan tidak
beeroperasi, TIM SAR yang tidak selalu datang karena tidak ada
pengawasan, dan sebagainya. Bahkan tarif retribusi yang berlaku
hanyalah tarif parkir. Oleh karena itu, pemerintah melakukan
evaluasi dengan segera melakukan tindakan kuratif yaitu
melakukan proses pelelangan dengan perbaikan prosedur dalam
open recruitment pengelola pantai seperti yang dikehendaki oleh
masyarakat.
Evaluasi yang kedua adalah tentang pengelolaan pantai
lain yang belum optimal. Pemerintah belum mengelola daerah
pesisir tertentu karena menggunakan skala prioritas pengembangan
daerah pariwisata, sedangkan pihak swasta memiliki kriteria yang
harus dipenuhi yaitu luas wilayah pesisir pantai minimal seluas 5
hektar, pantai dekat dengan sumber air bersih dan tersedia listrik,
serta masyarakat sekitar mendukung kerjasama dengan pihak
swasta.
B. Pembahasan
Pengembangan daerah pesisir sebagai objek pariwisata pantai
merupakan salah satu isu strategis Kabupaten Pacitan terutama karena
belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam. Masalah ini tertuang
di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-
2016. Oleh karena itu Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab
untuk menjadi pelopor pengembangan objek pariwisata pantai yang
dalam hal ini diamanahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) terkait.
Setelah dilakukan identifikasi peluang, ancaman, kekuatan dan
kelemahan serta digambarkan dalam diagram analisis SWOT, peluang dan
kekuatan lebih banyak, sehingga dalam analisis tersebut masuk ke dalam
kuadran 1. Kuadran 1 merupakan situasi yang sangat menguntungkan.
Organisasi tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat
memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang diterapkan dalam kondisi
ini adalah strategi yang mendukung kebijakan pertumbuhan yang
agresif (growth oriented strategy). Strategi yang mendukung kebijakan
pertumbuhan yang agresif (growth oriented strategy) dapat terjadi karena
faktor kekuatan dan peluang yang jumlahnya besar. Kondisi tersebut
memungkinkan organisasi untuk mengoptimalkan strategi yang ada.
Optimalisasi strategi yang mendukung kebijakan pertumbuhan agresif
berpotensi untuk mengelola kawasan pantai dengan lebih baik.
Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Suwantoro (2004:56) ada
beberapa kebijaksanaan pengembangan pariwisata yang dikenal dengan
Sapta Kebijaksanaan Pengembangan Pariwisata. Kebijaksanaan tersebut
dapat menjadi strategi dalam penyelenggaraan pengembangan pariwisata
yaitu sebagai berikut:
1. Promosi
Promosi pada hakikatnya harus melaksanakan upaya pemasaran.
Strategi yang telah diterapkan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
Pemuda dan Olah Raga terkait dengan promosi adalah dengan
marketisasi melalui internet dengan alamat www.pacitantourism.com,
melalui booklet, leaflet, VCD dengan icon Pacitan is Paradise of
Java, serta mengikuti pameran pariwisata di tingkat regional maupun
nasional. Ada beberapa sarana lain yang dapat digunakan untuk
mengoptimalkan promosi wisata pantai, antara lain melalui duta
wisata dan promosi daya tarik wisata berbasis budaya. Untuk duta
wisata dapat dilakukan dengan menjadikan pemuda-pemudi Pacitan
yang belajar ke luar daerah sebagai duta wisata yang menjadi agen
untuk menyebarluaskan daya tarik wisata kepada masyarakat di
daerah lain. Sedangkan untuk promosi daya tarik wisata berbasis
budaya adalah dengan mengadakan kegiatan kebudayaan di daya tarik
wisata tertentu dan dipublikasikan ke media massa. Selain identik
dengan pariwisata pantai, Pacitan juga memiliki banyak wisata budaya
yang menarik, antara lain wayang beber, tari eklek, jaranan plok,
kethek ogleng dan sebagainya. Wisata budaya tersebut dapat diadakan
di darah pesisir pantai yang akan dikembangkan bersamaan dengan
event tertentu, seperti Ulang Tahun Kabupaten Pacitan dan sejenisnya.
Melalui penggabungan wisata budaya dan daya tarik wisata pantai
maka ada dua keuntungan yang diperoleh dari kegiatan tersebut, yaitu
marketisasi wisata budaya sekaligus wisata pantai kepada khalayak
umum.
2. Aksebilitas
Aksebilitas yang dimaksud adalah akses jalan untuk menuju objek
pariwisata tersebut. Oleh karena itu pemerintah perlu memperbaiki
dan menyediakan akses jalan yang mudah untuk menuju objek
pariwisata. Perbaikan aksebilitas tersebut adalah salah satu upaya
untuk memperbaiki fasilitas yang diperlukan oleh wisatawan yang
berkunjung ke daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Pacitan.
3. Kawasan Pariwisata
Kawasan pariwisata dikembangkan dengan meningkatkan peran serta
pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pembangunan. Hal ini
berkaitan dengan pengembangan sarana dan perasarana seperti
akomodasi, restoran, usaha rekreasi dan hiburan umum, gedung
pertemuan, perkemahan, pondok wisata, pusat informasi wisata dan
pramuwisata. Pemerintah bersama swasta dan masyarakat sekitar
daerah pesisir pantai telah mencoba untuk menyediakan sarana
akomodasi, restoran dan pondok wisata di sekitar objek pariwisata
Pantai Teleng Ria. Begitu juga dengan tempat perkemahan dan usaha
rekreasi telah tersedia di Pantai Teleng Ria. Namun, hal tersebur
belum terpenuhi di pantai-pantai yang lain, sehingga ketiga pilar good
government tersebut perlu untuk memperhatikan penambahan sarana
dan prasarana di pantai-pantai yang belum dikelola.
4. Wisata bahari
Jenis pariwisata pantai menawarkan wisata bahari dengan berbagai
macam keindahannya. Pantai Pacitan bahkan sering dikunjungi oleh
wisatawan manca negara dengan salah satu tujuannya adalah surfing.
Oleh karena itu promosi bahari juga sangat potensial untuk
dikembangkan.
5. Produk wisata
Produk wisata yang dimaksud adalah keindahan yang ditawarkan oleh
pantai-pantai tersebut dengan berbagai potensinya. Produk wisata juga
bisa berarti produk-produk unggulan dan khas dari daerah yang dapat
ditawarkan di daerah daya tarik wisata. Untuk Pacitan karena banyak
terdapat laut, maka hasil laut menjadi produk unggulan. Selain itu juga
terdapat sentra usaha batu akik yang dikreasikan menjadi berbagai
perhiasan.
6. Sumber Daya Manusia
Salah satu modal dasar dalam pengembangan pariwisata pantai adalah
sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimaksud dapat
berupa pramuwisata yang bertugas untuk memberikan jasa pelayanan
pariwisata dan juga masyarakat sekitar daerah pariwisata. Wisatawan
akan lebih tertarik dan merasa nyaman bersama masyarakat yang
ramah terhadap wisatawan.
7. Kampanye Nasional Sadar Wisata
Menyikapi tentang Kampanye Nasional Sadar Wisata yang turut
berperan dalam menegakkan disiplin nasional dan menguatkan jati diri
bangsa Indonesia melalui kegiatan kepariwisataan, pemerintah daerah
telah membentuk Kelompok Sadar Wisata yang terdiri dari
masyarakat sekitar pantai yang beraktivitas di pantai dan objek
pariwisata lainnya,serta masyarakat yang tergabung dalam komunitas
pedagang dan terlibat dengan kegiatan pariwisata. Sedangkan dari
Kementerian Dalam Negeri juga telah membentuk Kelompok
Masyarakat Ekowisata untuk mendukung Kampanye Nasional Sadar
Wisata. Kelompok-kelompok tersebut perlu diperbanyak terutama di
daerah pesisir pantai yang belum dikelola oleh pemerintah. Kelompok
Sadar Wisata yang dibentuk di daerah pesisir pantai yang belum
dikelola pemerintah tersebut dapat menjadi motor penggerak inisiatif
masyarakat untuk mendayagunakan potensi pantai yang ada meskipun
dengan sarana dan prasarana yang terbatas sehingga dapat memiliki
manfaat bagi masyarakat sekitar.
Melalui optimalisasi peran masing-masing good governance dalam
pengembangan daerah pesisir sebagai objek pariwisata pantai diharapkan
potensi yang telah tercipta dapat menjadi aset untuk mengupayakan
kesejahteraan masyarakat dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD). Peran masing-masing stakeholder harus berjalan dengan harmoni
dan tidak saling merugikan. Setiap kebijakan yang diambil untuk
melakukan pengembangan daerah pesisir sebagai objek pariwisata pantai
harus merata, sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam pengembangan
pariwisata, meskipun tetap ada daftar prioritas pengembangan pariwisata.
V. Penutup
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat
ditarik kesimpulan bahwa trategi pengembangan daerah pesisir sebagai
objek pariwisata pantai di Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:
1. Strategi formulasi yang diterapkan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
Pemuda dan Olah Raga adalah dengan membuat rencana induk atau
dokumen perencanaan seperti Master Plan, DED (Detail Engineering
Design, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, pembuatan skala
prioritas pengembangan daerah pesisir pantai sebagai objek pariwisata.
2. Strategi implementasi yang diterapkan oleh Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan menerapkan
fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, koordinasi
dan kontrol.
3. Strategi evaluasi yang terjadi pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
Pemuda dan Olah Raga bersifat internal dan eksternal. Evaluasi
internal terjadi di dalam tubuh organisasi sebagai salah satu respon
terhadap evaluasi eksternal yang dilakukan oleh masyarakat.
Masyarakat mengevaluasi terkait pengelolaan Teleng Ria dan
pemerintah mencoba untuk memperbaiki sistem yang ada agar
lebih terbuka untuk publik dan dapat diakses masyarakat.
4. Faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan daerah
pesisir sebagai objek pariwisata pantai adalah sebagai berikut:
a. Faktor pendukung dalam pengembangan pariwisata pantai
adalah Kabupaten Pacitan memiliki potensi daya tarik
wisata atau objek pariwisata berupa daerah pesisir pantai
yang cukup banyak, adanya dukungan masyarakat terhadap
pengembangan pariwisata, pemerintah yang peduli dalam
bidang pengembangan pariwisata. Hal-hal tersebut
didukung dengan peluang yang ada yaitu adanya sistem
pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, tidak kenal
waktu, batas dan wilayah.
b. Faktor penghambat pengembangan daerah pesisir sebagai
objek pariwisata pantai adalah terbatasnya Sumber Daya
Manusia internal pariwisata dan pengelola baik secara
kualitas maupun secara kuantitas, terbatasnya sarana dan
prasarana pariwisata, misalnya akses jalan menuju obyek
pariwisata, serta terbatasnya dana yang tersedia dalam
pengembangan daerah pesisir sebagai obyek pariwisata
pantai.
5. Pengelolaan yang belum optimal terhadap pantai-pantai lain di
Kabupaten Pacitan
Berdasarkan data yang ada dari 22 pantai yang ada di
Kabupaten Pacitan baru ada 5 pantai yang dikelola pemerintah di
mana salah satunya dikelola oleh pihak swasta. Pantai-pantai
tersebut belum dikelola karena belum tersedianya sarana dasar
seperti air bersih dan listrik. Menurut pemerintah pengembangan
daerah pesisir pantai difokuskan kepada daerah pesisir yang telah
memiliki sarana dasar dan akses yang mudah. Sedangkan
pengelolaan yang dilakukan oleh pihak swasta memiliki kriteria
tersendiri yaitu daerah pesisir seluas 5 hektar, ketersediaan akses
jalan, pihak masyarakat memberikan dukungan, serta tersedianya
sarana dasar air bersih dan listrik.
B. Implikasi
Strategi pengembangan pariwisata pantai yang belum optimal
masih menimbulkan masalah, antara lain konflik yang terjadi pada
penerapan strategi kerjasama tiga pilar good governance. Selain itu
pengelolaan daerah pesisir pantai yang belum optimal juga berdampak
pada income yang didapat pemerintah, khususnya Pendapatan Asli Daerah
juga belum mencapai titik optimal.
C. Saran
1. Hendaknya strategi pengembangan daerah pesisir sebagai objek
pariwisata pantai yang ideal dan melibatkan tiga pilar good
governance juga diterapkan kepada pantai-pantai lain di Kabupaten
Pacitan berdasarkan skala prioritas yang telah dirancang.
2. Pemerintah bersama swasta dan masyarakat mulai menggagas
growth oriented strategy. Cara yang dapat ditempuh adalah dengan
pengelolaan yang optimal dan menggencarkan promosi daya tarik
wisata, sehingga wisatawan menjadi tertarik untuk berkunjung dan
dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
3. Hendaknya pantai-pantai yang belum dikelola oleh pemerintah
tetap mendapatkan perhatian dalam pengadaan akses dan fasilitas
di area pantai.
4. Beberapa strategi alternatif baru dapat digunakan untuk lebih
menggencarkan marketisasi objek pariwisata pantai seperti
penugasan putra daerah yang berada di kota lain untuk menjadi
duta pariwisata dan promosi daya tarik wisata berbasis budaya.
5. Meminimalisir faktor penghambat yang menjadi kendala dalam
pengembangan pariwisata pantai, dengan cara perekrutan Sumber
Daya Manusia yang memenuhi kriteria baik secara kualitas
maupun kuantitas dengan mengadakan pelatihan atau seminar
untuk SDM yang ada sehingga kapasitasnya bisa bertambah.
Secara kuantitas, pemerintah bisa melaksanakan rekruitmen sesuai
dengan kebutuhan SDM pariwisata.
DAFTAR PUSTAKA
Adam Nugraha Wiradhana H. 2012. Analisis SWOT Sebagai Alat Formulasi
Strategi Pemasaran http://tulisan-adam.blogspot.com/2012/01/analisis-
swot-sebagai-alat-formulasi.html diunduh pada Kamis, 16 Mei 2013
pukul 22.35
Ani Rahmawati.2009. Studi Pengelolaan Kawasan Pesisir Untuk Kegiatan Wisata
Pantai (Kasus Pantai Teleng Ria, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur).
Bogor: Institut Pertanian Bogor (IPB)
Apridar et al. 2011. Ekonomi Kelautan dan Pesisir. Yogyakarta: Graha Ilmu
David, Fred. 2009. Strategic Management: Manajemen Strategis Konsep. Jakarta:
Salemba Empat
Dyah Marganingrum. 2007. Tinjauan Karakteristik Wilayah Pantai Utara dan
Selatan Jawa Barat dalam Rangka Pengelolaan Kawasan Pesisir
Terpadu. Sumber Daya Air di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di
Indonesia. 62-63
Gamal Suwantoro. 2004. Dasar-Dasar Pariwisata. Yogyakarta: Andi Offset
Hadari Nawawi. 2005. Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang
Pemerintahan. Yogyakarta: Gadjah Mada Press
Handayawati et al. 2010. Potensi Wisata Alam Pantai-Bahari
http://contohskripsimakalah.blogspot.com/Analisis Potensi Wisata Alam
Bahari.html. diunduh pada Selasa, 12 Februari 2013 pukul 23.15 WIB
Hani S. Handayawati, et al. 2010. Potensi Wisata Alam Bahari. PM PSLP PPSU
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2007. Sumber Daya Air di Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia. Jakarta: LIPI Press
Lexy J. Moleong. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya
Masyhudzulhak Djamil. 2011. Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dalam
Perspektif Otonomi Daerah (Tinjauan Kota Bengkulu dan Kabupaten
Bengkulu Selatan. Proceeding Book Simposium Nasional Ilmu
Administrasi Negara Untuk Indonesia. 331-339
Muhammad Idrus. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial. Jakarta: Penerbit Erlangga
Nasution, S. 2002. Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif. Bandung: Tarsito
Ryan Hadi Wijaya. 2012. Definisi Strategi Menurut Para Ahli.
http://ryanhadiwijayaa.wordpress.com/2012/09/30/definisi-strategi-
menurut-paraahli diunduh pada Senin, 11 Maret 2013 pukul 21. 34 WIB
Siagian, Sondang P.. 2011. Manajemen Strategik. Jakarta: PT Bumi Aksara
Sofian Efendi. 2010. Reformasi Tata Kepemerintahan: Menyiapkan Aparatur
Negara Untuk Mendukung Demokratisasi Politik dan Ekonomi Terbuka.
Yogyakarta: Gajah Mada University Press
--------. 2008.Analisa SWOT Sebagai Alat Perumusan Strategi
http://arulmtp.wordpress.com/2008/08/03/analisa-swot-sebagai-alat-
perumusan-strategi/ diunduh pada Kamis, 16 Mei 2013 pukul 22.32
Peraturan:
Peraturan Bupati Pacitan Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Retribusi
Tempat Rekreasi dan Olah Raga
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016