STRATEGI PENGANGGARAN KEGIATAN TIM TERPADU DAN...
Transcript of STRATEGI PENGANGGARAN KEGIATAN TIM TERPADU DAN...
STRATEGI PENGANGGARAN KEGIATAN TIM
TERPADU DAN RENCANA AKSI PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2015
Drs. Indra Baskoro, M.Si
Sekeretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
PERENCANAAN PENGANGGARAN
RPJMD RKPD KUA & PPAS
APBD
SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMDA DGN KEBIJAKAN PEMERINTAH
RPJMD
Renstra
SKPD
Renja
SKPD RKPD
KUA PPAS
PEDOMAN
PENYUSUNAN
RKA-SKPD
RAPERDA
APBD
TAPD
RKA-SKPD
Dibahas bersama
DPRD
5 tahun
5 tahun
1 tahun 1 tahun
RKP
RPJMN
NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN
DPRD DGN KDH
1 tahun 1 tahun
5 tahun
RPJPD RPJPN
20 tahun 20 tahun
Renstra
K/L
Renja
K/L
5 tahun
1 tahun
KUA = Kebijakan umum anggaran PPAS = Prioritas pagu anggaran sementara TAPD = Tim anggaran pemda RKA-SKPD= Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah
pedoman
dijabarkan
pedoman
diacu
pedoman
pedoman
pedoman
dijabarkan
diacu
pedoman Diserasikan dg
Musrenbang
Diacu
Diperhatikan
PERDA
APBD dievaluasi
Dibahas dan
disetujui oleh DPRD
KEUANGAN
DAERAH
semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang dapat dinilai dengan uang
AZAZ UMUM APBD
1. Disusun sesuai kebutuhan dan
penyelenggaraan pemerintah
daerah
2. Berpedoman pada RKPD dalam
rangka Mewujudkan Pelayanan
Kepada Masyarakat
3. Mempunyai fungsi Otorisasi,
perencanaan, pengawasan,
alokasi, distribusi, dan stabilisasi
4. Ditetapkan dengan PERDA
APBD
A P B D
PENDAPATAN BELANJA PEMBIAYAAN
STRUKTUR APBD
PAD
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Hsl Pengelolaan Keyaan
yg Dipisahkan
Lain –lain PAD yg Sah
DANA PERIMBANGAN
DBH
DAU
DAK
LAIN 2 PD YG SAH
Hibah
Bantuan Keuangan
Dana Darurat
Dana Penyesuain
Belanja Tdk Langsung
B. Pegawai
B. Bunga
B. Subsidi
B. Hibah
B. Bantuan Sosial
B. Bagi Hasil
B. Bantuan Keuangan
B. Tidak Terduga
Belanja Langsung
B. Pegawai
B. Barang & Jasa
B. Modal
Penerimaan Pembiayaan
SiLPA
Pencairan d. cadangan
Penj yang dipisahkan
Penerimaan pinjaman
Penerimaan kembali
pemberian pinjaman
Penerimaan piutang
Penerimaan Pembiayaan
Pembentukan dana
cadangan
Penyertaan modal
Pembayaran hutang
Pemberian pinjaman
TIM TERPADU TINGKAT
NASIONAL;
TIM TERPADU TINGKAT
PROVINSI;DAN
TIM TERPADU TINGKAT
KABUPATEN/KOTA.
Pelaksanaan koordinasi
penanganan konflik dibentuk
TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
Tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi
• menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Provinsi;
• mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Provinsi;
• memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
• melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
• merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik;dan
• membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
Tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kab/Kota
• menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten/Kota;
• mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kabupaten/Kota;
• memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
• melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
• merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
• membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
PELAKSANAAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
(KOORDINATOR KESBANGPOL)
Kegiatan Rencana Aksi Terpadu Penanganan
Konflik Sosial
Pencegahan Konflik
(Prog/Keg)
Penghentian Konflik (BTT)
Pemulihan Pascakonflik (setelah APBD
ditetapkan BTT Prog/Keg)
Penanganan
Konflik
Pencegahan
Pemulihan
Pascakonflik
SKPD Kesbangpol /
Teknis Lainnya
Belanja Langsung
Program
Kegiatan
PENGANGGARAN DANA
PENANGANAN KONFLIK
APBD
Belanja Tdk Langsung
BTT
BUD→SKPD
Penanganan
Konflik
Penghentian
Konflik
Rekonsiliasi
Pascakonflik
Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, dan
Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga
(1) KEPALA
DAERAH
PPKD
(BUD)
Menyusun RKB
RKB
Belanja Tidak Terduga
(3)
(4)
(5)
(6)
( 2) (6)
(8)
(3)
SKPD Kesbangpol/SKPD teknis paling lambat
1 hari mengajukan RKB Penghentian Konflik
& Rekonsiliasi Pasca Konflik pada BUD/PPKD
BUD mencairkan dana paling lambat 1 hari
kerja terhitung sejak diterimanya RKB
pencairan dana mekanisme TU
kepala SKPD Kesbangpol/SKPD teknis
bertanggungjawab secara fisik dan keuangan
kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti
pengeluaran yang sah dan lengkap
KEPALA SKPD
KESBANGPOL/
KEPALA SKPD
BERKENAAN
BENDAHARA KESBANGPOL/
SKPD BERKENAAN
(7)
Penetapan
status keadaan
konflik dan
kegiatan yang
akan didanai
dari belanja
tidak terduga
Pertanggung-
jawaban
(8)
RKA-SKPD APBD DPA
RKA-SKPD PERKADA
PERUBAHAN PENJABARAN APBD
DPA
1. Sebelum Penetapan APBD
2. Setelah Penetapan APBD
TEKNIS PENGANGGARAN PASCA KONFLIK DALAM APBD
1. Menggunakan BTT → Pergeseran ke Belanja Prog dan
Kegiatan SKPD Terkait
2. Menggunakan dana hasil rasionalisasi/penjadwalan ulang
program dan kegiatan yg krg prioritas
S E K I A N
dan
TERIMA KASIH