STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN …repository.ub.ac.id/5830/1/AYU PUTRI...
Transcript of STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN …repository.ub.ac.id/5830/1/AYU PUTRI...
STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI LUMBUNG PANGAN
(Studi Pada Desa Wringinagung, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi)
SKRIPSI Diajukan untuk Menempuh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
AYU PUTRI DAMAYANTI
NIM. 135030101111070
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2017
STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI LUMBUNG PANGAN
(Studi Pada Desa Wringinagung, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi)
SKRIPSI Diajukan untuk Menempuh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
AYU PUTRI DAMAYANTI
NIM. 135030101111070
Dosen Pembimbing:
Dr. Abdullah Said, M.Si
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2017
i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
Judul
Disusun oleh
NIM
Fakultas
Jurusan
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
: Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan
Kesejahteraan Masyarakat Melalui Lumbung Pangan (Studi
pada Desa Wringinagung Kecamatan Gambiran Kabupaten
Banyuwangi)
: Ayu Putri Damayanti
: 135030101111070
: Fakultas Ilmu Administrsi
: Ilmu Administrasi Publik
Malang, 13 Juli 2017
Ketua
Komisi Pembimbing
Dr. Abdullah Said, M.Si
NIP. 19570911 198503 1 003
iii
: Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan
Kesejahteraan Masyarakat Melalui Lumbung Pangan (Studi
pada Desa Wringinagung Kecamatan Gambiran Kabupaten
Juli 2017
Komisi Pembimbing
Dr. Abdullah Said, M.Si
NIP. 19570911 198503 1 003
HALAMAN PERSEMBAHAN
Bismillahirahmanirahim, dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi
Maha Penyayang, atas kehendak dan segala pertolongan-Nya lah penulis mampu
melewati segala proses dalam penyusunan skripsi ini hingga mencapai tahap
akhir. Sebagai bentuk rasa syukur penulis terhadap Allah SWT maka saya
persembahkan skripsi ini kepada orang yang paling berarti dalam hidup saya yang
merupakan karunia dari Allah SWT yaitu Kepada Bapak Asmuni Sp dan Ibu Reny
Mangesti Sulistyani yang selalu setia memberi dukungan dalam berbagai bentuk
yang tidak cukup untuk dituliskan dan yang tidak pernah bosan mendengarkan
keluh kesah anaknya. Untuk semua itu saya berterimakasih kepada kedua
orangtua saya yang tak pernah hentinya mendoakan anaknya dan menjadi sumber
penyemangat utama dalam hidup saya.
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan
rahmat, berkah kesehatan serta kemampuan kepada penulis sehingga dapat
menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Strategi Pemerintah Desa
dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Lumbung Pangan
(Studi Pada Desa Wringinagung Kecamatan Gambiran Kabupaten
Banyuwangi)”.
Skripsi ini merupakan tugas akhir yang di ajukan untuk memenuhi syarat
dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
Penulis menyadari bahwa penyusun skripsi ini tidak akan terwujud tanpa
adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada
kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang
terhormat:
1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Prodi Administrasi
Publik.
3. Bapak Dr. Abdullah Said, M.Si selaku Ketua Komisis Pembimbing.
4. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
atas segala ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama belajar di
Fakultas Ilmu Administrasi.
5. Seluruh Staff Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
atas segala pelayanan yang telah diberikan selama menjadi mahasiswa di
Fakultas Ilmu Administrasi.
viii
6. Bapak Drs. Paimin selaku Ketua Kelompok Tani Jaya Makmur Desa
Wringinagung Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi yang telah
berkenan memberikan ijin untuk melakukan penelitian skripsi.
7. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan sayangi, Ayah Asmuni
dan Ibu Reny, terimakasih atas doa, cinta dan kasih sayang, nasihat, dan
dorongan yang sangat luas biasa dan tiada hentinya. Adik saya Ramadhan
Ghea Ananda Putra terimakasih atas dorongan motivasi yang tiada henti
serta doa yang tiada henti selama ini.
8. Orang-orang teristimewa yang selalu berada di dekat saya selama ini,
sahabat-sahabat seperjuangan, keluarga Lembang Jaya, dan Juga tidak
lupa seluruh penghuni Andong Timur 3 yang sudah selalu memberikan
keceriaan, semangat, amsukan dan saran baik berupa doa dan tindakan.
9. Sahabat-sahabat FIA angkatan 2013 terutama jurusan Administrasi Publik
yang telah banyak memberikan bantuan, perhatian, dan dukungan dalam
penulisan dan penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini baik secara
moril maupun spiritual yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.
Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya
membangun penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan
dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang
membutuhkan.
Malang, 13 Juli 2017
penulis
ix
RINGKASAN
Ayu Putri Damayanti, 2017, Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Lumbung Pangan (Studi pada Desa Wringinagung Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi), Ketua Komisi Pembimbing: Dr. Abdullah Said, M.Si. 1i9 Hal + xiv
Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang paling dibutuhkan manusia dan pemenuhanya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan akan pangan bagi seluruh penduduk di suatu wilayah, maka ketersediaan pangan menjadi sasaran utama dalam kebijakan pangan bagi pemerintah suatu negara. Karena pangan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat, pemerintah dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan masyarakat dari kerawanan pangan melaksanakan program yaitu mengenai lumbung pangan yang merupakan salah satu program kegiatan dari dinas ketahanan pangan. Desa Wringinagung merupakan salah satu desa yang mengikuti program tersebut yang di laksanakan untuk dijadikan sebagai strategi pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pemenuhan kebutuhan pangan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode ini difokuskan pada 2 hal yaitu: (1) Strategi Yang Dilakukan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Wringinagung Melalui Lumbung Pangan. (2) Peranan Kelompok Tani Jaya Makmur Dalam Pengelolaan Lumbung Pangan. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh berasal dari data primer dan data sekunder. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa dan disimpulkan. analisis data yang digunakan adalah model interaktif Miles, Huberman dan Saldana, 2014.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa Wringinagung melalui pemberdayaan pemenuhan kebutuhan pangan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan mengenai pengembangan lumbung pangan. Pengembangan lumbung pangan yang dilakukan kelompok tani Jaya Makmur dilakukan melalui pengelolaan unit-unit usaha yang dimiliki kelompok tani, beberapa unit usaha yang dimilikinya adalah unit usaha alat dan mesin pertanian, unit usaha simpanan produksi, dan unit usaha lumbung pangan. Sedangkan dalam pelaksanaan pengelolaan lumbung pangan kelompok tani Jaya Makmur berperan sebagai lembaga yang mewadahi kegiatan lumbung pangan tersebut.
Kata Kunci: Strategi, Lumbung pangan, Kelompok Tani
vi
SUMMARY
Ayu Putri Damayanti, 2017, Strategy of Village Government on Improving Community Welfare Through Food Barrow (Study at Wringinagung Village, Gambiran Sub-District, Banyuwangi), Advisor Lecturer: Dr. Abdullah Said, M.Si. 119 pages + xiv
Food is one of the most basic needs of human needs and it’s fulfillment is part of the fundamental right of Indonesian citizens. In order to actualize the fulfillment of the need for food for all residents in a region, food availability becomes the main target in food policy for the government of a country. Because food is a very important needs for the community, the government in the framework of empowerment and protection of the community from food insecurity implement the program that is about the food barn which is one of the activities program of the food security department. Because food is a very important needs for the people, Government in realizing the empowerment and protection of the community from food insecurity implement the program that is about the food barn which is one of the activities program of the food security department. Wringinagung Village is one of the villages that implement the program which is implemented as the village government's strategy in improving the welfare of its people through the fulfillment of food needs
The method used in this research is qualitative method. This method is focused on two things: (1) Strategy by Village Government in Improving Welfare of Wringinagung Village Through Food Barrow. (2) The Role of Farmers Group Jaya Makmur In Management of Food Barns. Data collection techniques are observation, interview, and documentation. The data obtained comes from primary data and secondary data. The collected data is then analyzed and summarized. Data analysis used is interactive model Miles, Huberman and Saldana, 2014.
The result of this research shows that the improvement of people welfare that is done by the village government of Wringinagung through empowerment of the fulfillment of food needs has been implemented based on the regulations of the food barns development. The development of food barns which is done by the Jaya Makmur farmers is conducted through the business units management owned by the farmers, some of those business units are tools and agricultural machinery unit, production savings unit, and food barns unit. On the other hand, in the organization of food barns management, the Jaya Makmur farmers have a role as an institution that accommodates the activities of the food barns.
Keyword : Strategy, Food barn, Farmer Group
vii
DAFTAR ISI
MOTTO............................................................................................ ii TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI ............................................. iii TANDA PENGESAHAN SKRIPSI............................................... iv PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI................................ v RINGKASAN................................................................................. vi SUMMARY..................................................................................... vii KATA PENGANTAR ..................................................................... viii DAFTAR ISI ................................................................................... x DAFTAR TABEL........................................................................... xiii DAFTAR GAMBAR....................................................................... xiv BAB I PENDAHULUAN................................................................ 1
A. Latar Belakang................................................................ 1 B. Rumusan Masalah ........................................................... 10 C. Tujuan Penelitian............................................................. 10 D. Kontribusi Penelitian....................................................... 11 E. Sistematika Pembahasan.................................................. 12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA..................................................... 14
A. Administrasi Publik......................................................... 14 1. Pengertian Administrasi Publik................................. 14
B. Administrasi Pembangunan............................................. 15 1. Pengertian Administrasi Pembangunan..................... 15
C. Pemerintahan Desa........................................................... 17 1. Pengertian Pemerintah Desa...................................... 17 2. Otonomi Desa ........................................................... 19
D. Pemberdayaan Masyarakat.............................................. 19 1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat....................... 19 2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat............................ 21 3. Partisipasi Masyarakat.............................................. 22
E. Kesejahteraan Masyarakat............................................... 24 1. Pengertian Kesejahteraan........................................... 24 2. Tujuan Kesejahteraan ............................................... 26 3. Indikator Kesejahteraan............................................. 26
F. Pembangunan Pertanian................................................... 29 1. Pengertian Pembangunan Pertanian........................... 29
x
G. Lumbung Pangan............................................................ 31 1. Pengertian Lumbung Pangan..................................... 31 2. Tujuan Pengembangan Lumbung Pangan................. 32
H. Strategi............................................................................. 33 1. Pengertian Strategi..................................................... 33 2. Perencanaan Strategis ............................................... 34
I. Manajemen Stratejik........................................................ 37 1. Pengertian Manajemen Strategik............................... 37 2. Tahapan-Tahapan Manajemen Stratejik.................... 39
BAB III METODE PENELITIAN ............................................... 41
A. Jenis Penelitian..................................................................... 41 B. Fokus Penelitian.................................................................... 42 C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian.................................. 42 D. Jenis dan Sumber Data.......................................................... 44 E. Teknik Pengumpulan Data.................................................... 45 F. Instrumen Penelitian............................................................. 47 G. Analisis Data......................................................................... 48 H. Keabsahan Data.................................................................... 50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN......................................... 53
A. Penyajian Data Umum........................................................... 53 1. Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi..................... 53
a. Visi dan Misi Kabupaten Banyuwangi...................... 53 b. Keadaan Geografis..................................................... 56 c. Keadaan Demografis.................................................. 58
2. Gambaran Umum Kelompok Tani Jaya Makmur Desa Wringinagung Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi................................................... 62 a. Tujuan Kelompok Tani Jaya Makmur Desa
Wringinagung............................................................ 62 b. Struktur Organisasi Kelompok Tani Jaya Makmur
Desa Wringinagung................................................... 63 c. Tugas dan Fungsi Pengurus Kelompok Tani Jaya
Makmur Desa Wringinagung..................................... 64 d. Bidang-bidang Kelompok Tani Jaya Makmur Desa
Wringinagung............................................................ 65
xi
B. Penyajian Data Fokus Penelitian........................................... 67 1. Strategi Yang Dilakukan Pemerintah Desa Dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Wringinagung Melalui Lumbung Pangan........................ 67 a. Program Desa Wringinagung dalam Pengelolaan
Lumbung Pangan...................................................... 68 b. Peran Koperasi Kelompok Tani Jaya Makmur.......... 74
2. Peranan Kelompok Tani Jaya Makmur dalam Pengelolaan Lumbung Pangan............................................................. 81 a. Kegiatan Kelompok Tani Jaya Makmur dalam
Pengelolaan Lumbung Pangan................................... 85 b. Partisipasi Anggota Kelompok Tani Jaya Makmur dalam
Pengelolaan Lumbung Pangan................................... 96 C. Analisi Data........................................................................... 99
1. Strategi Yang Dilakukan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Wringinagung Melalui Lumbung Pangan................... 99 a. Program Desa Wringinagung dalam Pengelolaan
Lumbung Pangan ............................................... 101 b. Peran Koperasi Kelompok Tani Jaya Makmur..... 105
2. Peranan Kelompok Tani Jaya Makmur dalam Pelaksanaan Lumbung Pangan.................................. 107 a. Kegiatan Kelompok Tani Jaya Makmur dalam
Pengelolaan Lumbung Pangan............................ 108 b. Partisipasi Angota Kelompok Tani Jaya Makmur
Dalam Pengelolaan Lumbung Pangan................. 111
BAB V PENUTUP........................................................................ 115
A. Kesimpulan.......................................................................... 115 B. Saran................................................................................... 117
DAFTAR PUSTAKA.................................................................... 119
xii
DAFTAR GAMBAR
No. Judul Halaman
3.1 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif ............... 50 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Banyuwangi ................................ 57 4.2 Kantor Kelompok Tani Jaya Makmur ......................................... 62 4.3 Struktur Organisasi Kelompok Tani Jaya Makmur Desa Wringinagung Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi ................................................................................ 64 4.4 Lumbung Pangan Kelompok Tani Jaya Makmur Desa Wringinagung Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi ...... 74 4.5 Struktur Organisasi Koperasi Kelompok Tani Jaya Makmur Desa Wringinagung Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi ................................................................. 78 4.6 Kunjungan Dari UPT Mekanisasi Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Riau ................................................................ 81 4.7 Juara Lomba Usaha Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 ....................... 82 4.8 Rapat Anggota Tahunan Koperasi Kelompok Tani Jaya Makmur Tahun 2014...................................................................................... 86 4.9 Pelayanan Koperasi Kelompok Tani Jaya Makmur Desa Wringinagung ....................................................................... 88 4.10 Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian Kelompok Tani Jaya Makmur .................................................................................. 90 4.11 Unit Usaha Sarana Produksi Kelompok Tani Jaya Makmur Desa Wringinagung ...................................................................... 92 4.12 Unit Usaha Lumbung Kelompok Tani Jaya Makmur ................. 93
xiv
DAFTAR TABEL
No. Judul Halaman
1.1 Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Padi di Indonesia
Pada Tahun 2010 s/d 2015 .............................................. ........... 4
1.2 Jumlah Peminjam Gabah Tahun 2012 s/d 2015 ..................... 9
4.1 Jumlah Penduduk di Kabupaten Banyuwangi Untuk Masing- Masing Kecamatan Tahun 2015................................................ 60
4.2 Perkembangan anggota Koperasi Kelompok Tani Jaya Makmur Tahun 2012 s/d 2015 ................................................................ 79
4.3 Jumlah Peminjam Gabah Tahun 2012 s/d 2015 di Lumbung Pangan Jaya Makmur Desa Wringinagung ................................ 79
xiii
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia mendapat julukan sebagai negara agraris, karena potensi dari
sumberdaya alam yang dimilikinya. Salah satu sumberdaya alam yang
dimilikinya, cocok untuk pengembangan di bidang pertanian, Iklim yang ada di
Indonesia juga merupakan salah satu faktor yang mendukung pengembangan
dalam bidang pertanian, iklim yang dimiliki Indoneisa adalah iklim tropis yang
merupakan salah satu iklim yang mendukung tanaman tumbuh subur. Sebagian
besar penduduk Indonesia memiliki mata pencaharian dibidang pertanian karena
luas wilayah di Indonesia yang sebagian besar adalah lahan pertanian. oleh karena
itu, Pada masa pemerintahan Soeharto Indonesia pernah dinobatkan menjadi
negara lumbung pangan dunia yang ditandai dengan lahirnya serikat petani
Indonesia pada tahun 1973 dan Pada tahun 1984 Indonesia mendapatkan mendali
dari Food an Agriculture Organitazion (FAO) atas tercapainya swasembada
pangan dan dinyatakan mandiri dalam memenuhi kebutuhan beras atau mencapai
swasembada pangan (Lassa, 2005: 6).
Ketersediaan bahan pangan merupakan salah satu yang menentukan
kelangsungan hidup rakyat dan keberadaanya wajib dipenuhi setiap rumah tangga.
Selain itu ketahanan pangan juga merupakan syarat mutlak bagi proses
penyelenggaraan pembangunan nasional.
Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia,
sebagaimana disebutkan dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang dikutip
oleh Ashari (2015: 1). Pengaturan tentang pangan di Indonesia tertuang dalam
Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012, serta peraturan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 17/Permentan/HK/140/4/2015 tentang pedoman
pengembangan lumbung pangan masyarakat tahun 2015. Undang-Undang No. 18
tahun2015 menyebutkan bahwa lumbung pangan adalah tempat atau bagunan
yang digunakan untuk menyimpan padi atau bahan pangan lain untuk menghadapi
masa paceklik. Sedangkan ketahanan pangan yang tertuang dalam Peraturan
Menteri Pertanian No 17 tahun 2015 adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi
negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang
cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan
terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya
masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
Selaras dengan aturan yang saat ini berlaku, menunjukan bahwa
pemerintah memiliki komitmen untuk mencapai swasembada beras ditingkat
nasional. Pada saat ini dimana masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan
Jusuf Kalla (JK) pembangunan sektor pertanian (pangan) merupakan salah satu
tujuan utama dalam pemerintahanya. kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani
merupakan salah satu tiang yang ada di dalam Nawacita yang paling diandalkan
nya. Kedaulatan pangan dimaknai sebagai pemenuhan melalui produksi lokal,
seperti pada kutipan berita berikut yaitu:
“ Jakarta (20/10) untuk mencapai sasaran itu, kata Mentri pertanian (Menpan), pihaknya langsung tancap gas dengan melaksanakan Program Upaya Khusus (Upsus) untuk peningkatan produksi. Target swasembada pangan di targetkan pada padi, jagung, kedelai, gula, bawang merah, daging, cabai, kakao, karet, kopi dan kelapa sawir. “ Tentunya untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani tidaklah semudah membalikan telapak tangan, “ kata Amran Sulaiman di Jakarta, (Rabu (19/10). Amran mengakui, Upaya peningkatan produksi dan pengendalian harga dihadapkan pada berbagai faktor penghambat, di antaranya anomali perubahan iklim, jaringan irigasi rusak, kepemilikan lahan petani yang sempit. Dan teknologi pertanian yang belum siap dimanfaatkan, serta adanya intervensi kepentingan pihak-pihak tertentu. “ Tapi, kami optimis dapat mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani tersebut. Karena itulah, saya mengeluarkan kebijakan yang mampu mengubah wajah pertanian yang kusut ke pertanian yang maju dan modern, serta jaminan kesejahteraan petani, “ jelas mentan.” (pertanian.go.id, 2016).
Tabel 1.1 Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Padi di Indonesia Tahun 2010 –
2015
Sumber: BPS, 2017 (www.Pertanian.go.id)
Ketahanan pangan masyarakat merupakan prioritas utama dalam
pembangunan karena pangan merupakan kebutuhan paling dasar bagi sumber
daya manusia suatu bangsa. Ketahanan pangan juga merupakan salah satu faktor
No. Komoditas Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1.
Padi (000 Ton)
66.469
65.757
69.056
71.280
70.846
75.398
2.
Luas Panen (000 Ha)
13.253
13.205
13.446
13.835
13.797
15.117
3.
Produktivitas (000 Ku/Ha)
50,15
49,80
51,36
51,52
51,35
53,41
yang menentukan kesejahteraan masyarakat. Pada era otonomi daerah, masyarakat
perlu dilibatkan agar dapat menumbuhkembangkan dan sekaligus memelihara
tradisi, baik secara individu maupun secara kelompok, untuk mencadangkan
pangan masyarakat. Secara kelembagaan, dalam rangka pengembangan cadangan
pangan pemerintah diusulkan pembagian peran dimana pemerintah pusat tetap
mengelola cadangan pangan beras, sedangkan pemerintah daerah mengelola
pangan non beras sesuai dengan makanan pokok masyarakat setempat. Di
samping itu, ada baiknya pula diperjelas pembagian peran, dimana pemerintah
pusat mengelola yang diperuntukan untuk keperluan stok operasi sedangkan
pemerintah daerah mengelola yang diperuntukkan untuk keperluan darurat seperti
bencana alam, dan konflik sosial yang tidak bersifat nasional. Dalam hal ini
diperlukan adanya pendekatan terdesentralisasi (bukan terpusat) dalam
mekanisme penyaluran stok beras untuk keadaan darurat. Dengan adanya sistem
desentralisasi, pemerintah daerah memiliki peranan yang sangat vital dalam
mengurus daerahnya.
Pada masa otonomi daerah seperti saat ini dalam pelaksanaan program
lumbung pangan pemerintah daerah merupakan salah satu yang berperan efektif.
Adanya otonomi daerah berarti pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan
kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahanya dan
kepentingan masyarakat sesuai dengan undang-undang, salah satunya dalam hal
pembangunan daerah, khususnya yang berkaitan dengan program lumbung
pangan. Menurut dokumen petunjuk pelaksanaan pengembangan lumbung pangan
masyarakat tahun 2016 milik badan ketahanan pangan provisi jawa timur,
Pemerintah daerah melalui badan ketahanan pangan Kabupaten Banyuwangi
dalam pemberdayaan maupun pengembangan lumbung pangan memiliki tugas
dan fungsi sebagai berikut: (a) bersama provinsi melakukan identifikasi,
verifikasi, sosialisasi, dan seleksi calon penerima, dan pembinaan terhadap
penyelenggaraan kegiatan pengembangan lumbung pangan masyarakat. (b)
bersama provinsi melakukan monitoring dan evaluasi. (c) melaporkan
perkembangan pelaksanaan kegiatan pengembanga lumbung pangan masyarakat
ke provinsi secara berkala dan berkelanjutan. (d) melakukan pendampingan
dengan memanfaatkan petugas yang menangani lumbung pangan di kabupaten.
Disini pemerintah desa juga berperan sebagai pelaksana program lumbug pangan.
Berhasil tidaknya program tersebut diterapkan bergantung pada peran pemerintah
dan masyarakat desa. pemerintah desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan
kepada masyarakat langsung dan menjadi ujung tonggak strategis untuk
keberhasilan semua program (Widjaja, 2008: 84 yang dikutip oleh Suharto, 2016:
7).
Menurut PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa mengartikan Desa adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan
asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut Undang-
Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengartikan bahwa
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Dapat kita ketahui juga bahwa pengertian desa
yang dijelaskan dalam PP No. 72 Tahun 2005 dan Undang-Undang No. 6 Tahun
2014 memiliki perbedaan, dijelaskan pada PP No.72 Tahun 2005 menyebutkan
bahwa desa lebih mengarah ke otonomi desa. Sedangkan yang dijelaskan dalam
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Desa lebih mengarah ke desa mandiri.
Dijelaskan oleh Ditjen PMD Depdagri, 2007 (dalam Suharto, 2016: 115)
bahwa otonomi desa mengandung tiga makna, yaitu (a) hak desa untuk
mempunyai, mengelola atau memperoleh sumberdaya ekonomi-politik; (b)
kewenangan untuk mengatur atau mengambil keputusan atas pengelolaan barang-
barang publik dan kepentingan masyarakat setempat; dan (c) tanggungjawab desa
untuk mengurus kepentingan publik (rakyat) desa melalui pelayanan publik.
Suwondo (2000) yang dikutip oleh Suharto (2016: 126) berpendapat bahwa dalam
desa mandiri terdapat empat aspek yang harus dikembangkan diantaranya, yaitu:
demokratisasi dipedesaan, pemerintah lokal yang berdaya dan bersih, penegakan
hukum, pendidikan poitik dipedesaan. Kemandirian desa juga bisa dilakukan
melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUM Des merupakan
suatu lembaga atau badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan
dimiliki oleh pemerintah desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional
dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang
dipisahkan (suharto, 2016: 227). Dari adanya desa mandiri yang dapat dijalankan
melalui pengelolaan BUMDes diartikan bahwa desa harus bertanggung jawab
penuh terhadap pengelolaan perekonomian milik desa. salah satu contoh bumdes
yaitu pengelolaan lumbung pangan yang dimiliki desa.
Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah yang memiliki
keunggulan dibidang pertanian karena luas lahan pertanian yang dimilikinya.
Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Timur
yang mempunyai luas daerah terbesar, dengan ketersediaan luas daerah tersebut
kesempatan untuk menjadikan lahan sebagai lahan pertanian akan mempunyai
peluang besar dan sektor pertanian akan menjadi sektor ekonomi paling dominan.
Kabupaten Banyuwangi yang terletak di provinsi jawa timur dengan luas wilayah
sekitar 5.782,50 km2 dengan area kawasan hutan mencapai 183.396,34 ha atau
sekitar 31,72%. area persawahan sekitar 66.152 ha atau 11,44%. Area perkebunan
dengan luas sekitar 82.143,63 ha atau 14,21%. Sedangkan pemukiman dengan
luas sekitar 127.454,22 ha atau 22,04% dan sisanya digunakan untuk jalan dan
ladang. Jika dilihat bagian barat dan utara kabupaten Banyuwangi umumnya
merupakan pegunungan, tingkat kemiringan rata-rata pada wilayah bagian barat
dan utara berkisar 40o dengan rata-rata curah hujan lebih tinggi dibanding wilayah
lainya. Bagian selatan kabupaten Banyuwangi sebagian besar merupakan dataran
rendah yang mempunyai tingkat kemiringan kurang dari 150, dengan rata-rata
curah hujan cukup memadai sehingga bisa menambah tingkat kesuburan tanah
(Banyuwangikab, 2016).
Pemanfaatan lahan potensi tanaman bahan makanan yang dilakukan oleh
para petani di kabupaten Banyuwangi, daerah yang dimanfaatkan untuk lahan
pertanian bermulai dari kawasan Selatan yang berbatasan dengan Samudera
Hindia ke arah Utara yang berbatasan dengan Kabupaten Situbondo, kearah
Timur berbatasan dengan selat Bali, dan yang melebar ke arah Barat berbatasan
dengan Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso. tanaman yang banyak
ditanam dalam kawasan tersebut adalah padi, bahkan sebagian besar dari kawasan
tersebut pola tanam padi dalam satu tahun bisa dilakukan hingga tiga kali. Dari
beberapa desa di banyuwangi yang memiliki banyak lahan pertanian dan yang
menjalankan pengembangan program lumbung pangan salah satunya adalah Desa
Wringiagung, Desa Wringinagung terletak di Kecamatan Gambiran Kabupaten
Banyuwangi. Lumbung pangan yang terdapat di desa Wringinagung sudah
berjalan sejak tahun 2000 dan terus berkembang sampai sekarang yaitu tahun
2017. Menurut bapak PM (L:52Th) selaku ketua kelompok tani Jaya Makmur
menjelaskan bahwa Lumbung pangan adalah kegiatan yang dilakukan Gabungan
Kelompok Tani (Gapoktan). Lumbung pangan di desa Wringinagung pada
awalnya memiliki anggota berkisar 47 orang petani yang berkumpul dan menjadi
kelompok tani. Sekarang lumbung pangan desa Wringinagung sudah memiliki 63
anggota dan sekitar 789 calon anggota yang tercatat dalam laporan
pertanggungjawaban pengurus tahun 2015. Selain untuk tempat menyimpan padi
dan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Desa Wringinagung saat paceklik,
pembuatan lumbung pangan di Desa Wringinagung juga digunakan untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu salah satunya melalui usaha simpan
pinjam (koperasi) gabah yang berada di lumbung tersebut.
Tabel 1.2 Jumlah Peminjam Gabah Tahun 2012-2015 di Lumbung Pangan Desa Wringinagung
No. Tahun Jumlah Peminjam
1. 2012 88 Orang
2. 2013 10 Orang
3. 2014 33 Orang
4. 2015 6 Orang
Sumber : Data dari Lumbung Desa Wringinagung Kecamatan Gambiran
Kabupaten Banyuwangi, 2016
Melihat sifat usaha tani dan kepastian alam saat ini yang sulit untuk
dikendalikan serta pasar yang sering tidak memihak para petani menyebabkan
munculnya permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pertanian. Seringkali
kondisi yang seperti itu dimanfaatkan oleh pedagang perantara (tengkulak) yang
membeli padi dari para petani atau pemilik pertama dan pedagang desa. Harga
beli para tengkulak pada umunya lebih rendah dari harga pasar. Kondisi inilah
yang seringkali menyebabkan posisi tawar para petani sebagai produsen lemah.
Selain permasalah diatas dimaksudkan adanya lumbung pangan bisa membantu
pemerintah untuk menangani masalah kekurangan kebutuhan pangan yang terjadi
pada masyarakat.
Berdasarkan penjabaran di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian dan mengetahui lebih lanjut tetang strategi pemerintah dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengambil judul “Strategi
Pemerintah Desa Wringinagung Dalam Meningkatkan Kesejahteraan
Masyarakat Melalui Program Lumbung Pangan (Studi Kasus Kelompok
Tani Desa Wringinagung, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi) ”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang
menjadi rumusan masalahnya menjadi sebagai berikut:
1. Bagaimana strategi pemerintah desa dalam meningkatan kesejahteraan
masyarakat melalui lumbung pangan?
2. Bagaimana peranan kelompok tani Jaya Makmur dalam pengelolaan lumbung
pangan?
C. Tujuan Penelitian
Merujuk pada rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan
yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa strategi pemerintah desa
dalam meningkatan kesejahteraan masyarakat melalui lumbung pangan.
2. Mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisa peranan kelompok tani Jaya
Makmur dalam pengelolaan lumbung pangan.
D. Kontribusi Penelitian
Berdasarkan Tujuan Penelitian yang ingin dicapai, hasil penelitian ini
diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:
1. Kontribusi Teoritis
a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai pertimbangan atau
masukan pemikiran dalam pengembangan kajian Ilmu Administrasi
pada umumnya dan Administrasi Publik pada khususnya.
b. Diharapkan dari penelitian ini, pada masa yang akan datang dapat
disempurnakan dan dapat dijadikan sebagai refrensi atau pembanding
untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki tema yang
relevan atau hampir sama dengan penelitian ini.
2. Kontribusi Praktis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan
pemikiran dan masukan positif bagi pemerintah desa Wringinagung
dan kelompok tani Jaya Makmur dalam peningkatan kesejahteraan
masyarakat melalui lumbung pangan.
E. Sistematika Pembahasan
Sistematika penulisan adalah susunan suatu karya ilmiah secara
menyeluruh, yang disusun berdasarkan garis besar dengan tujuan untuk
memudahkan pembaca dalam mengetahui isi dari proposal penelitian ini dan
guna mempermudah dalam pembahasan agar terarah dan sistematik, maka
penulisan skripsi ini akan disajikan dalam lima bab dengan sistematika sebagai
berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah,
tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika
pembahasan.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Bab Tinjauan Pustaka ini menguraikan tentang berbagai teori yang
berhubungan dengan strategi pemerintah desa dalam meningkatkan
kesejahteraan masysrakat melalui lumbung pangan. Pada bab ini
akan dijabarkan beberapa teori yang berkaitan dengan fokus
penelitian. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini
diantaranya adalah teori administrasi publik, teori administrasi
pembangunan, teori pemerintahan desa, teori pemberdayaan
masyarakat, teori kesejahteraan masyarakat, teori pembangunan
pertanian, teori lumbung pangan, teori strategi, dan teori
manajemen stratejik.
BAB III METODE PENELITIAN
Bab ini berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan oleh
peneliti dalam melaksanakan penelitian yang terdiri dari jenis
penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan
sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan
analisa data.
BAB IV HASIL PEMBAHASAN
Bab ini akan menguraikan hasil dari penelitian yang telah
dilakukan oleh penulis. Bab ini juga akan berisi ulasan mengenai
strategi pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui lumbung pangan. Penulisan dalam bab ini
menjelaskan mengenai: Gambaran umum kota Banyuwangi,
gambaran umum kelompok tani Jaya Makmur, penyajian data
tentang Strategi Pemerintah Desa Wringinagung dalam
peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui lumbung pangan
dan peranan kelompok tani Jaya Makmur dalam pengelolaan
lumbung pangan, dan analisis data dengan teori.
BAB V PENUTUP
Bab ini akan membahas mengenai kesimpulan dan saran yang
diberikan oleh penulis didasarkan pada hasil penelitian yang
dilakukan.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Administrasi Publik
1. Pengertian Administrasi Publik
Administrasi publik atau yang biasa disebut dengan administrasi
negara dapat diartikan sebagai kerjasama sekelompok orang dalam
mencapai tujuan bersama melalui kebijakan-kebijakan dalam lingkup
negara. Dalam pendapat beberapa para ahli, administrasi publik diartikan
sebagai:
a. Pfiffner & Presthus (1960) yang dikutip oleh Syafri (2012 : 20)
“Public administration may be defined as the coordination of individual and group efforts to carry out public policy”.
(administrasi publik didefinisikan sebagai suatu upaya koordinasi dari individu atau kelompok untuk menjalankan kebijakan publik).
b. Sondang P. Siagian yang dikutip oleh Syafri (2012: 25)
administrasi publik didefiniskan sebagai “keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintahan di suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara.”
c. Barton dan Chappel yang dikutip oleh Sjamsuddin (2010: 116)
administrasi publik sebagai “the work of government” (sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintahan).
d. Herbert A. Simon dalam “Public Administration” yang dikutip oleh Sjamsuddin (2010: 117) mendefinisikan administrasi publik, yaitu kegiatan dari sekelompok manusia dalam mengadakan usaha kerjasama untuk mencapai tujuan bersama.
Administrasi yang dikemukakan oleh Pfiffner & Presthus (1960)
menjelaskan bahwa administrasi publik adalah koordinasi dari individu
atau kelompok yang menjalankan kebijakan publik. Sondang P. Siagian
juga berpendapat bahwa administrasi publik adalah merupakan kegiatan
yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan dalam usaha mencapai tujuan
negara yang serupa dengan pendapat Barton dan Chappel yang
menjelaskan bahwa administrasi publik adalah sebuah pekerjaan yang
dilakukan oleh pemerintahan. Sedangkan pendapat Herbert A. Simon
mengenai administrasi publik adalah kegiatan dari sekelompok orang
manusia dalam mengadakan usaha kerjasama untuk mencapai tujuan
bersama, pendapat ini bisa dikatakan sebagai kesimpulan dari beberapa
pendapat para ahli diatas karena jika kita kaji pendapat Herbert A. Simon
mewakili seluruh pendapat para ahli mengenai administrasi publik diatas.
Menurut definisi-definisi diatas mengenai administrasi publik dapat
disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan suatu kegiatan kerja
sama di lingkungan pemerintahan yang dijalankan oleh aparatur negara
dengan menggunakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dalam hal
pencapaian tujuan negara. Tujuan utama dari administrasi publik adalah
meningkatkan kesejahteraan masyarakat didalam suatu negara.
B. Administrasi Pembangunan
1. Pengertian Administrasi Pembangunan
Atmosudirdjo (1980: 11) yang dikutip oleh Ngusmanto (2015: 15)
menegaskan bahwa administrasi adalah sesuatu yang terdapat di dalam
suatu organisasi modern dan yang memberi hayat kepada organisasi
tersebut, sehingga organisasi itu dapat berkembang, tumbuh, dan bergerak.
Sedangkan pembangunan menurut Todaro (2000: 92) yang dikutip oleh
Ngusmanto (2015: 25) menegaskan bahwa pembangunan harus di pahami
sebagai proses yang multi dimensional, melibatkan segenap
pengorganisasi-pengorganisasian, peninjauan kembali atas sistem-sistem
ekonomi dan sosial secara keseluruhan, peningkatan pendapatan dan
output, perubahan yang bersifat mendasar atas struktur-struktur
kelembagaan, sosial dan administrasi, sikap-sikap masyarakat dan bahkan
merambah adat istiadat, kebiasaan dan sistem kepercayaan yang hidup
dalam masyarakat.
Administrasi pembangunan menurut Sondang P. Siagian (1983)
yang dikutip oleh Ngusmanto (2015: 41) adalah seluruh usaha yang
dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupanya
sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut
dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan
menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1997) yang dikutip dalam Ngusmanto
(2015: 41) administrasi pembangunan adalah suatu administrasi bagi usaha
pembangunan sosial ekonomi yang bersifat dinamis dan inovatif serta
mengupayakan perubahan berbagai aspek kehidupan masyarakat melalui
berbagai pengerahan dan alokasi sumber daya untuk kegiatan
pembangunan. Melihat penjelasan diatas dapat diketahui bahwa
administrasi pembangunan merupakan suatu perubahan dari berbagai
aspek kehidupan masyarakat secara terencana yang melibatkan
pengorganisasian dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.
C. Pemerintahan Desa
1. Pengertian Pemerintah Desa
Menurut S. Pramudji yang dikutip oleh Sholekhan (2014: 22)
pemerintahan diartikan secara luas dan sempit. Secara luas pemerintahan
diartikan sebagai perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh organ-organ
atau badan-badan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam rangka
mencapai tujuan pemerintahan negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti
sempit adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif
dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintah negara. Ramlan
Surbakti yang dikutip oleh Sholekhan (2014: 22) memiliki pendapat yang
hampir sama dengan S. Pramudji yang menjelaskan bahwa pemerintahan
dalam arti luas berkaitan dengan fungsi utama dalam penyelenggaraan
negara yaitu fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sedangkan dalam
arti sempitnya hanya menjalankan fungsi eksekutif saja. Dengan demikian
dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintahan merupakan kegiatan dalam
penyelenggaraan tugas dan kewenang oleh lembaga yang berada di dalam
pemerintahan yang memiliki tugas dan kewenangan.
Sedangkan menurut PP N0. 72 Tahun 2005 Tentang Desa
menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya,
Dijelaskan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pada pasal 1, ayat 1
menjelaskan bahwa, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalm sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. dari penjelasan mengenai desa diatas dapat disimpulkan bahwa
desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan
untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri berdasarkan budaya
setempat untuk mengarah ke desa mandiri.
Pemerintah desa merupakan unit dari lembaga pemerintahan yang
paling berdekatan dengan masyarakat. Menurut PP. No 72 tahun 2005
pada pasal 1 ayat 6 tentang desa menjelaskan, bahwa pemerintahan desa
merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa
dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan budaya yang diakui dalam sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan dalam Undang-undang
No. 6 tahun 2014 pada pasal 1 ayat 2 mejelaskan, pemerintahan desa
merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta kepentingan
masyarakat yang ada didalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. dari penjelasan-penjelasan diatas dapat disimpulkan
bahwa pemerintahan desa adalah pemerintah desa yang menjalankan
tugas-tugas pemerintahan desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat
serta mencapai tujuan pemerintahanya.
2. Otonomi Desa
Desa merupakan salah satu unit pemerintahan yang terendah di
Indonesia dan kedudukan desa merupakan salah satu yang menentukan
kewenangan desa, hubungan desa dengan supra desa, susunan
pemerintahan desa, dan sumber-sumber keuangan desa. adanya Undang-
Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah membuat desa
semakin kuat dengan otonomi yang dimiliki. Kewenangan yang dimiliki
desa menjadikan desa sebagai suatu daerah yang berdiri sendiri. Berkaitan
dengan kewenangan desa yaitu PP No. 72 tahun 2005 tentang desa pasal 7
yang dikutip oleh Sholekhan, 2014 menjelaskan bahwa urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup: (a) urusan
pemerintahan yang berdasarkan asal-usul desa; (b) urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang pengaturan diserahkan
kepada desa; (c) urusan pemerintahan yang oleh peraturan perundang-
undangan diserahkan kepada desa; (d) tugas pembantuan dari pemerintah
provinsi, kabupaten atau kota.
D. Pemberdayaan Masyarakat
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat
Payne (1997: 266) yang dikutip oleh Adi (2008: 77)
mengemukakan bahwa pemberdayaan pada intinya adalah:
“ membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkunganya” Adi (2008: 83-84) menjelaskan pemberdayaan sebagai suatu
program dan proses, pemberdayaan sebagai suatu program adalah dimana
pemberdayaan dilihat dari tahapan-tahapan kegiatan guna mencapai suatu
tujuan, yang biasanya sudah ditentukan jangka waktunya. Sedangkan
pemberdayaan sebagai suatu proses merupakan proses yang
berkesinambungan sepanjang hidup seseorang.
Menurut Adisasmita (2013: 78) pemberdayaan masyarakat adalah
upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan
secara lebih efektif dan efisien, baik dari (a) aspek masukan atau input
sumber daya manusia (dana, peralatan/sarana, data, rencana, dan
teknologi); (b) aspek proses (pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan);
(c) aspek kelurahan atau output (pencapaian sasaran, efektivitas dan
efisiensi). Partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk
pemberdayaan masyarakat secara aktif yang berorientasi pada pencapaian
hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat (pedesaan).
Sedangkan menurut undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang
perlindungan dan pemberdayaan petani mengartikan pemberdayaan petani
adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk
melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan
pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan
sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan
pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan teknologi dan informasi,
serta penguatan kelembagaan petani. Dari beberapa pengertian menurut
para ahli diatas dapat kita ketahui bahwa pemberdayaan masyarakat
merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup
masyarakat dan memandirikan masyarakat lewat potensi kemampuan yang
mereka miliki.
2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat
Tujuan pemberdayaan menurut Adi (2008: 78-79) tujuan
pemberdayaan itu dapat berbeda sesuai dengan bidang pembangunan yang
dikerjakan dan berbagai macam bentuk pemberdayaan dapat dipadukan
dan saling melengkapi guna menciptakan kesejahteraan masyarakat,
misalnya saja:
a. Tujuan pemberdayaan bidang ekonomi adalah agar kelompok sasaran dapat mengelola usahanya, kemudian memasarkan dan membentuk siklus pemasaran yang relatif stabil;
b. Tujuan pemberdayaan pada bidang pendidikan adalah agar kelompok sasaran dapat menggali berbagai potensi yang ada dalam dirinya dan memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk mengatasi permasalaha yang dihadapi
c. Tujuan pemberdayaan pada bidang sosial adalah agar kelompok sasaran dapat menjalankan fungsi sosial kembali sesuai dengan peranan dan tugas sosialnya
Sedangkan pemberdayaan petani menurut undang-undang nomor
19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani bertujuan
untuk:
a. Mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik
b. Menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani
c. Memberikan kepastian usaha tani d. Melindungi petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggo,
dan gagal panen e. Melingkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan
petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
f. Menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan petani yang melayani kepentingan usaha tani.
3. Partisipasi Masyarakat
Partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tidak terlepas dalam
upaya pemberdayaan masyarakat. Terkait dengan konsep partisipasi ini,
Mikkelsen (2005) yang dikutip oleh Adi (2008: 106) melihat bahwa
konsep partisipasi telah menjadi debat yang berkepanjangan antara lain
terkait landasan teoritis dan dengan kemungkinan untuk diterapkannya
yang terkait dengan berbagai program perkembangan yang dilaksanakan
oleh berbagai lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah. Istilah
partisipasi dan partisipatoris, menurut Mikkelsen yang dikutip oleh Adi
(2008: 106) biasanya digunakan dimasyarakat dalam berbagai bentuk
makna umum, seperti berikut:
a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat dalam suati proyek (pembangunan), tetapi tanpa mereka ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
b. Partisipasi adalah proses membuat masyarakat menjadi lebih peka dalam rangka menerima dan merespon berbagai proyek pembangunan.
c. Partisipasi adalah suatu proses aktif, yang bermakna bahwa orang ataupun kelompok yang sedang ditanyakan mengambil inisiatif dan mempunyai ekonomi untuk melakukan hal itu.
d. Partisipasi adalah proses menjembatani dialog antara komunitas lokal dan pihak penyelenggara proyek dalam rangka persiapan, pengimplementasian, pemantauan, dan pengevaluasian staf agar dapat memperoleh informasi tentang konteks sosial ataupun dampak sosial proyek terhadap masyarakat.
e. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam perubahan yang ditentukan sendiri oleh masyarakat.
f. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan lingkungan, kehidupan, dan diri mereka sendiri
Menurut Mikkelsen yang dikutip oleh Adi (2008: 108) partisipasi
berasal dari masyarakat dan dikelola oleh masyarakat itu sendiri, ia adalah
tujuan dalam suatu proses demokrasi. Oleh karena itu, istilah partisipasi
seringkali digunakan dalam tiga bentuk. Pertama, partisipasi digunakan
sebagai label kosmetik, yang dimaksud sebagai label kosmetik dalam kata
partisipasi seringkali digunakan agar proyek yang diusulkan terlihat lebih
cantik sehingga lembaga donor maupun pihak pemerintah akan mau
membiayai proyek tersebut. Kedua, partisipasi digunakan untuk
menggambarkan praktek mengooptasi, dalam hal ini partisipasi antara lain
digunakan untuk memobilisasi tenaga-tenaga ditingkal lokal dan
mengurangi pembiayaan proyek. Misalnya saja, komunitas memberikan
sumbangan waktu, dana, tenaga, materil untuk menyukseskan suatu
proyek yang dibantu oleh pihak luar. Ini seringkali digambarkan sebagai
“mereka” berpartisipasi dalam proyek “kita”. Ketiga, partisipasi digunakan
untuk menggambarkan proses pemberdayaan, dalam hal ini partisipasi
dimaknai sebagai suatu proses yang memampukan masyarakat lokal untuk
melakukan analisis masalah mereka, memikirkan bagaimana cara
mengatasi masalah, mengambil keputusan sendiri tentang alternatif
pemecahan masalah apa yang ingin mereka pilih.
Berdasarkan uraian diatas, partisipasi masyarakat yang dimaksud
disini adalah adanya keikutsertaan ataupun keterlibatan masyarakat dalam
proses pengidentifikasian masalah, pengidentifikasian potensi yang ada di
masyrakat, pemilihan dan pengambilan keputusan alternatif solusi
penanganan masalah, pelaksaaan upaya mengatasi masalah, dan juga
keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang
terjadi. Keikutsertaan masyarakat dalam berbagai tahap perubahan ini akan
membuat masyarakat menjadi lebih berdaya dan semakin memiliki
ketahanan dalam menghadapi perubahan. Sebaliknya, bila masyarakat
tidak banyak dilibatkan dalam berbagai tahapan perubahan dan hanya
bersifat pasif dalam setiap perubahan yang direncanakan oleh pelaku
perubahan (misalnya, pihak lembaga pemerintah, LSM maupun sektor
swasta), masyarakat cenderung akan menjadi lebih tergantung pada pelaku
perubahan. Bila hal ini terjadi secara terus menerus, maka ketergantungan
masyarakat pada pelaku perubahan akan menjadi semakin meningkat.
E. Kesejahteraan Mayarakat
1. Pengertian Kesejahteraan
Kesejahteraan sosial menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2009
tentang kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan
material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan
mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi
sosialnya. Sedangkan menurut Adi (2008: 45), kesejahteraan sosial
diartikan sebagai:
“suatu keadaan dimana terciptanya tatanan atau tata kehidupan yang baik (memadai) dalam masyarakat dan bukan sekedar kemakmuran pada kehidupan spriritual masyarakat. Perhatian pada aspek kehidupan ini dilakukan dengan tidak menempatkan satu aspek lebih penting dari yang lainya, tetapi lebih mencoba melihat pada upaya mendapatkan titik keseimbangan. Titik keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara aspek jamaniah dan rohanian ataupun keseimbangan antara aspek materil dan spiritual.”
Definisi lain tentang kesejahteraan sosial yang dikemukakan oleh Midgley
(1975: 5) yang dikutip oleh Adi (2008: 46), yaitu:
“A state or condition of human well-being that eksits when social problems are managed, when human needs are met, and when social opportunities are maximized” (suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik: ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan)
Sedangkan Menurut Friedlander (1980) yang dikutip oleh Adi (2008: 47)
kesejahteraan sosial adalah:
“social walfare is the organized system of social services and institutions, designed to aid individuals and group to attain satisfying standars of life an health” (kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisasi dari berbagai institusi dan usaha-usaha kesejahteraan sosial yang dirancang guna membantu individu ataupun kelompok agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih memuaskan). Jika disimpulkan dari pendapat-pendapat yang telah dikemukakan
oleh para ahli diatas tentang kesejahteraan sosial dapat diartikan bahwa
kesejahteraan merupakan suatu kondisi kehidupan ketika kebutuhan
manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat
dimaksimalkan dengan terciptanya rasa aman dan makmur serta terhindar
dari kesukaran dan terpenuhinya kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani dan
kebutuhan sosial.
2. Tujuan Kesejahteraan
Kesejahteraan sosial bisa diartikan sebagai kesejahteraan
masyarakat. Tujuan kesejahteraan menurut Undang-Undang No. 11 Tahun
2009 Tentang kesejahteraan sosial adalah:
1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka kemandirian;
3. Menigkatkan kemandirian sosial masyarakat dalam mencegah dan
menangani masalah kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggungjawab sosial
dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosialsecara
melembaga dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan
berkelanjutan; dan
6. Meningkatkan kualitas manejemen penyelenggaraan kesejahteraan
sosial.
3. Indikator Kesejahteraan
Kesejahteraan hidup seseorang memiliki banyak indikator dan
keberhasilan dapat diukur. Misalnya saja indikator kesejahteraan suatu
daerah dapat diukur melalui tingkat kemiskinan, angka buta huruf, dan
angka melek huruf. Kesejahteraan meliputi semua bidang kehidupan
manusia. Mulai dari ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan
nasional, dan iptek. Untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat
diperlukan indikator-indikator untuk menilainya. Menurut BPS tahun 2015
indikator kesejahteraan, diantaranya adalah:
a. Kesehatan dan Gizi
Tingkat kualitas kesehatan merupakan salah satu indikator penting
untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah.
Semakin sehat kondisi suatu masyarakat maka akan semakin
mendukung proses pembangunan suatu negara. Berkaitan dengan
pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai
program kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
khususnya memberikan kemudahan untuk mengakses pelayanan
publik.
Upaya pemerintah melalui program pembangunan juga telah
dilaksanakan diantaranya yaitu meningkatkan akses masyarakat
terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan
yang berkualitas, merata, dan terjangkau. Yaitu dengan memberikan
pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin; mendistribusikan
tenaga kesehatan secara merata keseluruh wilayah; meningkatkan
sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas,
rumah sakit, dan posyandu serta menyediakan obat-obat yang
terjangkau bagi masyarakat.
b. Pendidikan
Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu
merupakan ukuran keadilan. Pemerataan akses dan peningkatan mutu
pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki
kecakapan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya. Dalam
beberapa tahun kedepan pembangunan pendidikan nasional masih
dihadapkan dengan berbagai tantangan serius, terutama dalam upaya
meningkatkan kinerja yang mencakup: (a) pemerataan dan perluasan
akses; (b) peningkatan mutu, relavasi dan daya saing; (c) penataan tata
kelola, akuntabilitas, dan citra publik; dan (d) peningkatan
pembiayaan.
c. Ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah yang harus
ditangani atau diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah
tersebut tidak berdampak pada penurunan kesejahteraan dan
keamanan masyarakat. Berbagai masalah bidang ketenagakerjaan
yang di tangani pemerintah antara lain adalah tingginya tingkat
pengangguran, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja,
serta masalah pekerja anak.
d. Taraf Pola Konsumsi
Budaya dan perilaku lingkungan akan membentuk pola kebiasaan
tertentu pada kelompok masyarakat. Misalnya saja pola konsumsi
yang merupakan salah satu indikator sosial ekonomi masyarakat yang
sangat dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan setempat. Komposisi
pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran menilai tingkat
kesejahteraan ekonomi penduduk. Pengeluaran rumah tangga disini
mencakup pembelian untuk makan dan bukan makanan (barang dan
jasa) di dalam negeri ataupun luar negeri. Salah satu indikator yang
digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan rakyat adalah jumlah
penduduk miskin. Berkurangnya penduduk miskin mencerminkan
pendapatan penduduk meningkat, sedangkan meningkatnya jumlah
penduduk miskin memberikan indikasi menurunya pendapatan
penduduk.
e. Perumahan dan Lingkungan
Rumah adalah kebutuhan primer atau kebutuhan yang paling
mendasar dan merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan
rakyat. Rumah selain sebagai tempat tingga juga menunjukan status
sosial seseorang. Selain itu rumah juga merupakan sarana pengaman
dan pemberi ketentraman hidup bagi manusia dan menyatu dengan
lingkunganya.
F. Pembangunan Pertanian
1. Pengertian Pembangunan Pertanian
Tadaro (2000: 92) yang dikutip oleh Ngusmato (2015: 15)
menegaskan bahwa pembangunan harus dipahami sebagai proses yang
multidimensional, melibatkan segenap pengorganisasi-pengorganisasian,
peninjauan kembali atas sistem-sistem ekonomi dan sosial secara
keeluruhan, peningkatan pendapatan dan output, perubahan yang bersifat
mendasar atas struktur-struktur kelembagaan, sosial dan administrasi,
sikap-sikap masyarakat dan bahkan merambah adat istiadat, kebiasaan dan
sistem kepercayaan yang hidup masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa
pembangunan merupakan kegiatan yang melaksanakan perubahan dan
pertumbuhan secara terencana untuk membuat yang baik menjadi lebih
baik lagi. Menurut undang-undang no 19 tahun 2013 tentang perlindungan
dan pemberdayaan petani, menjelaskan bahwa pertanian adalah kegiatan
mengelola sumberdaya alam hayati dengan bantuan teknologi, tenaga
kerja, dan manajemen untuk menghasilakan komoditas pertanian yang
mencakup tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, dan/atau peternakan
dalam suatu agroekosistem.
Menurut Iqbal dan Sudaryanto (2008) Pembangunan pertanian
dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan sosial, implementasinya
tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan status dan kesejahteraan petani
semata, tetapi sekaligus juga dimaksudkan untuk mengembangkan potensi
sumberdaya manusia baik secara ekonomi, sosal, politik, budaya,
lingkungan, maupun melalui perbaikan (improvement), Pertumbuhan
(growth), dan perubahan (Change). pembangunan pertanian merupakan
salah satu tulang punggung pembangunan nasional dan implementasinya
harus sinergis dengan pembangunan sektor lainya. Jadi dapat disimpulkan
bahwa pembangunan pertanian merupakan suatu kegiatan yang memiliki
tujuan untuk memperbaiki pertanian yang sudah ada. Setiap melaksanakan
pembangunan harus memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai.
G. Lumbung Pangan
1. Pengertian Lumbung Pangan
Pangan menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang
pangan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber
hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan,
perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan
sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan
tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainya yang digunakan
dalam proses penyipan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau
minuman. Penyelenggaraan pangan yang dijelaskan dalam pasal 3 UU
No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan dijelaskan bahwa penyelenggaraan
pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang
memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan
kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan.
Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2015
Tentang Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan Masyarkat, bahwa
Lumbung Pangan adalah tempat atau bangunan untuk menyimpan padi
atau bahan pangan lain untuk menghadapi masa paceklik. Lumbung
pangan dijalankan oleh Kelompok lumbung pangan yang juga bisa
diartikan sebagai kelembagaan cadangan pangan yang dibentuk oleh
masyarakat desa/kota dan dikelola secara berkelompok yang bertujuan
untuk pengembangan penyediaan cadangan pangan bagi masyarakat di
suatu wilayah. Jadi dapat diketahui bahwa keberadaan lumbung pangan
merupakan salah satu kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Karena pangan
berupangan bagian dari kehidupan masyarakat. Menurut data dari petunjuk
pelaksanaan pengembangan lumbung pangat masyarakat tahun 2016 milik
badan ketahanan pangan provinsi Jawa Timur cadangan pangan
masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh
masyarakat di tingkat pedagang, komunikasi, dan rumah tangga.
Sedangkan ketahanan pangan Menurut data dari petunjuk
pelaksanaan pengembangan lumbung pangat masyarakat tahun 2016 milik
badan ketahanan pangan provinsi Jawa Timur adalah kondisi terpenuhinya
pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dan
tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman,
beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan
agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif,
dan produktif secara berkelanjutan dan kelompok lumbung pangan atau
kelompok tani diartikan sebagai kelembagaan cadangan pangan yang
dibentuk oleh masyarakat desa atau kota dan dikelola secara berkelompok
yang bertujuan untuk pengembangan penyediaan cadangan pangan bagi
masyarakat disuatu wilayah.
2. Tujuan Pengembangan Lumbung Pangan
Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2015
Tentang Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan Masyarkat.
Pengembangan lumbung pangan masyarakat bertujuan untuk: (a)
meningkatkan volume stok cadangan pangan di kelompok lumbung
pangan untuk menjamin akses dan kecukupan pangan bagi anggotanya
terutama yang mengalami kerawanan pangan; (b) meningkatkan
kemampuan pengurus dan anggota kelompok dalam pengelolaan cadangan
pangan; dan (c) meningkatkan fungsi kelembagaan cadangan pagan
masyarakat dalam penyediaan pangan secara optimal dan berkelanjutan.
H. Strategi
1. Pengertian Strategi
Kata strategi berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti
kepemimpinan dalam kesentaraan. Suatu strategi memiliki dasar atau
rancangan untuk mencapai sasaran yang dituju. Setiap organisasi baik
publik maupun organisasi privat memiliki langkah atau cara yang tersusun
secara sistematis, keseluruhan langkah dengan perhitungan yang pasti
guna untuk mencapai suatu tujuan atau untuk mengatasi suatu persoalan,
inilah yang disebut dengan strategi. Menurut Reksohadiprodjo (2010: 41)
strategi merupakan fondasi tujuan organisasi dan pola gerak serta
pendekatan manajemen mencapai tujuan. Reksohadiprodjo (2010: 1)
menyimpulkan bahwa strategi adalah pola tindak manajemen untuk
mencapai tujuan dalam badan usaha. Sedangkan menurut William J.
Stanton yang dikutip oleh Amirullah (2015: 4) mendefinisikan bahwa
strategi sebagai suatu rencana dasar yang luas dari suatu tindakan
organisasi untuk mencapai suatu tujuan.
Dilihat dari pendapat para ahli diatas, Reksohadiprodjo
menjelaskan bahwa strategi merupakan fondasi dalam pendekatan
manajemen untuk mencapai tujuan dalam badan usaha. Sedangkan
William J. Stanton menjelaskan bahwa strategi merupakan rencana dasar
dari suatu tindakan organisasi dalam mencapai tujuan. Dari beberapa
pendapat mengenai pengertian strategi, maka dapat diartikan bahwa
strategi merupakan suatu perhitungan atau rangkaian kebijaksanaan yang
disusun guna untuk mencapai sasaran-sasaran yang sudah ditentukan.
Strategi merupakan fondasi yang harus dimiliki suatu organisasi terutama
organisasi pemerintahan. Strategi sangat diperlukan pemerintah agar
tujuan dalam organisasi tersebut bisa terencana dan tercapai.
2. Perencanaan Strategis
Perencanaan strategik menurut Adisasmita (2011: 68) merupakan
proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan
yang memiliki resiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya
pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sitematis usaha-usaha
melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan
balik yang terorganisasi dan sistematis. Adisasmita juga mengartikan
bahwa perencanaan strategik merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi
persoalan yang dihadapi dan merupakan serangkaian rencana tindakan dan
kegiatan mendasar yang dibuat oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam
rangka pencapaian tujuan organisasi.
Sedangkan menurut Burhan (1989: 18-20) perencanaan strategis
perlu di telaah dari berbagai sudut untuk kesepakatan pengertian,
perencanaan strategis bisa dilihat dari sifat masa depan dari keputusan-
keputusan sekarang, proses, falsafah, dan struktur. Perencanaan strategis
adalah sifat masa depan dari keputusan-keputusan sekarang disini
perencanaan strategis merupakan kegiatan mengonsepkan keadaan yang
lebih cocok dengan apa yang diinginkan serta menemukan langkah-
langkah yang diperlukan untuk mencapai keadaan tersebut. Perencanaan
strategis adalah proses disini perencanaan srategis dimulai dengan
menggariskan sasaran-sasaran dari organisasi yang bersangkutan,
merumuskan strategi dan kebijakan-kebijakan yang diperlukan, dan
mengembangkan rencana-rencana terperinci sesuai dengan strategi demi
mencapai hasil akhir yang diharapkan. Perencanaan strategis adalah
falsafah (sikap) dalam hal ini perencanaan strategis sebenarnya lebih
condong untuk disebut sebagai sutau “proses berpikir” atau suatu “latihan
itelektual” dari pada suatu kumpulan proses, prosedur, struktur ataupun
teknik dan untuk memperoleh hasil yang terbaik, para manajer dan stafnya
dalam organisasi tersebut harus yakin bahwa perencanaan strategis
bermanfaat untuk diterapkan dan mau serta mampu untuk melakukanya.
Perencanaan strategis adalah struktur disini dijelaskan bahwa perencanaan
strategis adalah usaha sistematis formal dari sesuatu perusahaan, untuk
menggariskan wujud utama dari perusahaan tersebut, sasaran-sasaranya,
kebijakan-kebijakan dan strategi-strateginya demi tercapainya sasaran-
sasaran dan wujud utama perusahaan yang bersangkutan.
Menurut Adisasmita (2011: 70) dalam merumuskan dan
mempersiapkan perencanaan strategik organisasi harus :
1. Menentukan visi,misi,tujuan dan sasaran yang akan dicapai, dengan demikian dapat dikatakan bahwa perencanaan strategik merupakan keputusan mendasar yang dinyatakan secara garis besar sebagai acuan operasional kegiatan organisasi terutama dalam pencapaian tujuan akhir organisasi.
2. Mengenali lingkungan dimana organisasi mengimplimentasikan interaksinya, terutama suasana pelayanan yang wajib diselenggarakan oleh organisasi kepada masyarakat
3. Melakukan berbagai analisis yang bermanfaat dalam positioning organisasi dalam pecaturan memperebutkan kepercayaan pelanggan.
4. Mempersiapkan semua faktor penunjang yang diperlukan terutama dalam mencapai keberhasilan operasional organisasi.
5. Menciptakan sistem umpan balik untuk mengetahui efektifitas pencapaian implementasi perencanaan strategik.
Dilihat dari beberapa penjelasan mengenai perencanaan strategis
diatas Adisasmita (2011: 68) mengemukakan bahwa perencanaan strategis
merupakan proses sistematis dalam pembuatan keputusan yang dibuat oleh
seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan
organisasi. Sedangkan menurut Burhan (1989: 18-20) mendefinisikan
perencanaan strategis bisa dilihat dari sifat masa depan dari keputusan-
keputusan sekarang, proses, falsafah, dan struktur. Dapat kita tarik
kesimpulan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses atau
langka awal dalam pembuatan keputusan yang dibuat oleh seluruh jajaran
suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Dapat
disimpulkan juga bawasanya perencanaan strategik merupakan langkah
langkah sistematis keputusan-keputusan dalam menetapkan sasaran-
sasaranya, kebijakan-kebijakan dan strategi-strateginya, untuk tercapainya
sasaran dan tujuan utama suatu organisasi dikemudian hari. Sesuai dengan
fokus mengenai perencanaan strategis yang akan digunakan dalam
penelitian ini maka teori perencanaan strategis yang akan digunakan
adalah teori yang dikemukakan oleh dikemukakan oleh Adisasmita (2011:
68).
I. Manajemen Stratejik
1. Pengertian Manajemen Strategik
Pearce dan Robinson (1997: 20) yang dikutip oleh Amirullah
(2015: 5) menjelaskan manajemen strategi didefinisikan sebagai
sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan
(formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) rencana-rencana yang
dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Manajemen
strategi adalah upaya untuk mengelola strategi agar tercapai tujuanya.
Manfaat manjemen strategi beberapa diantaranya adalah: (a) untuk
mencegah timbulnya masalah karena segala sesuatu dilaksanakan dan
direncanakan secara sistematis dan konsisten; (b) merupakan hasil kerja;
(c) melibatkan berbagai belah pihak terkait sehingga menimbulkan
pastisipasi sesama anggota. Manajemen strategi juga memiliki tugas-tugas
yang menjadi kewajibanya, diantaranya adalah: (a) pengungkapan visi
misi badan usaha; (b) penentuan tujuan-tujuan; (c) menciptakan strategi;
(d) melaksanakan dan mengimplementasikan strategi; dan (e) menilai
kinerja dan melaksanakan penyesuaian-penyesuaian (Reksohadiprodjo,
2010).
Pada umunya banyak yang menyatakan bahwa manajemen stratejik
berkaitan dengan jalanya organisasi serta bagaimana kontribusinya
terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dan akan
berlangsung secara terus menerus dalam suatu organisasi. Menurut
Dirgantoro (2001) beberapa pengertian mengenai manajemen stratejik,
yaitu:
a. Manajemen stratejik adalah suatu proses yang berkesinambungan yang
membuat organisasi secara keseluruhan dapat selalu responsif terhadap
perubahan-perubahan yang terjadi dilingkunganya baik bersifat eksternal
ataupun internal.
b. Manajemen stratejik merupakan kombinasi ilmu dari seni untuk
memformulasikan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan
yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuanya.
c. Manajemen stratejik merupakan usaha untuk mengembangkan kekuatan
yang ada di dalam perusahaan untuk menggunakan atau menangkap
peluang bisnis yang muncul guna mencapai tujuan perusahaan yang telah
ditetapkan sesuai misi yang sudah ditentukan.
Dilihat dari definisi-definisi yang diungkapkan oleh Pearce dan
Robinson serta Dirgantoro diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tampak
beberapa kesamaan mengenai pengertian manajemen stratejik yaitu
mengenai adanya tujuan yang ingin dicapai, perubahan lingkungan yang
harus diantisipasi dan strategi yang harus diimplementasikan.
2. Tahapan-Tahapan Manajemen Sratejik
Manajemen strategi merupakan serangkaian prosesatau tahapan.
proses ini dimaksudkan untuk memadukan antara misi dan tujuan yang
dihubungkan dengan lingkungan eksernal dan internal, kekuatan,
kelemahan, ancaman daan peluang perusahaan untuk memilih strategi
yang tepat dan menentukan tercapainya strategi yang diinginkan. Pearce
dan robinson (1997: 34) yang dikutip oleh Amirullah (2015: 15)
menyebutkan tentang model manajemen strategi yang terdiri dari beberapa
tahapan, yaitu sebagai berikut,
a. menetapkan misi organisasi;
b. pengembangan profil organisasi (kuantitas dan kualitas sumber daya
organisasi serta kekuatan dan kelemahan organisasi);
c. analisis lingkungan eksternal organisasi;
d. menganalisis dan menentukan pilihan strategi;
e. menentukan sasaran jangka panjang;
f. menetapkan strategi umum;
g. menetapkan sasaran umum;
h. menentukan strategi fungsional;
i. menetapkan kebijakan;
j. melembagakan strategi;
k. pengendalian dan evaluasi
Sedangkan menurut Amirullah (2015: 15) tahapan-tahapan
manajemen strategi adalah sebagai berikut. (1) menetapkan misi dan
tujauan organisasi. Tujuan dan misi perusahaan penting untuk menentukan
penilaian dari pembuat keputusan terpenting perusahaan. (2) meneliti
ancaman dan peluang. Meneliti ancaman dan peluang dilakukan untuk
menentukan kekuatan dan kelemahan internal yang dimiliki oleh
perusahaan. (3) meneliti kekuatan dan kelemahan. Hal ini dilakukan untuk
menentukan kekuatan dan kelemahan internal yang dimiliki oleh
perusahaan. (4) mempertimbangkan alternatif strategi. Untuk menentukan
strategi yang akan dipilih sesuai dengan keadaan perusahaan dan keadaan
lingkungan lingkungan baik pada masa sekarang maupun masa akan
datang. (5) memilih strategi. Setelah mempertimbangkan strategi, maka
dilakukan pemilihan strategi, yaitu untuk memastikan strategi yang tepat.
(6) implementasi strategi. Perusahaan harus dapat mengalokasikan sumber
daya dan menyesuaikan kebijakan fungsional sesuai dengan strategi yang
telah dipilih. (7) evaluasi strategi. Untuk memastikan pelaksanaan strategi
dapat mencapai tujuan.
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif dengan
mengunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara
menggambarkan secara rinci dan lengkap suatu fenomena. Pengertian penelitian
deskriptif menurut Sugiyono (1992) yang dikutip oleh Pasolong (2012: 75) adalah
suatu penelitian yang mendiskripsikan apa yang sedang terjadi saat melakukan
penelitian, Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa
dan menafsirkan kondisi-kondisi yang ini terjadi atau ada. Penelitian ini tidak
menguji hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya secara
objektif dan memiliki tujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai
keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Oleh karena
itu, penelitian deskriptif pada umunya menggunakan kata tanya “bagaimana”
dalam merumuskan kalimat-kalimat pertanyaan penelitianya. Jenis penelitian
desktiptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif digunakan peneliti dengan
maksud untuk mendeskripsikan dengan akurat tentang strategi pemerintah desa
Wringinagung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melalui
program lumbung pangan. Dengan demikian dapat diketahui hal-hal apa saja yang
akan dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
Wringinagung melalui lumbung pangan.
B. Fokus Penelitian
Fokus penelitian merupakan suatu penetapan masalah dalam penelitian
yang akan menjadi pusat dari penelitian tersebut dan berfungsi untuk memberikan
batasan studi dalam penelitian. Menurut Moleong (2006: 12) mengatakan bahwa
“penentuan fokus suatu penelitian kualitatif memiliki tujuan yaitu : pertama, batas
menentukan kenyataan jamak yang kemudian mempertajam fokus. Kedua,
penetapan fokus dapat lebih dekat dihubungkan oleh interaksi antara peneliti dan
fokus.” Adapun fokus dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:
1. Strategi yang dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa Wringinagung melalui lumbung pangan, dilihat dari:
a. Program Desa Wringinagung dalam Pengelolaan lumbung pangan.
b. Peran koperasi kelompok tani jaya makmur.
2. Peranan kelompok tani Jaya Makmur dalam pengelolaan lumbung pangan,
dilihat dari:
a. Kegiatan kelompok tani Jaya Makmur dalam pengelolaan lumbung
pangan.
b. Partisipasi anggota kelompok tani dalam pengelolaan lumbung pangan.
C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian
Lokasi penelitian merupakan pemilihan tempat dimana peneliti akan
melaksanakan sebuah penelitian. Berdasarkan pada lokasi inilah peneliti akan
memperoleh data dan informasi mengenai penelitian yang dilakukan. Adapun
dalam pemilihan lokasi, peneliti mengambil lokasi penelitian di kelompok tani
Jaya Makmur desa Wringinagung karena kelompok tani Jaya Makmur desa
Wringinagung merupakan salah satu desa di Banyuwangi yang menjalankan
Program lumbung pangan dan sudah bisa dibilang cukup berhasil dalam
menjalankan dan mengembangkan program lumbung pangan tersebut.
Keberhasilan ini juga bisa dilihat dari sudah lama terbentuknya kelompok tani
yakni mulai tahun 1998 sampai saat ini sekitar 18 tahun dan masih berjalanya
program lumbung pangan di desa Wringiagung yang sudah berjalan sekitar 16
tahun mulai tahun 2000 sampai sekarang. Lumbung pangan kelompok tani Jaya
Makmur desa Wringinagung juga sudah banyak mendapat penghargaan, beberapa
diantaranya adalah juara 1 lomba Upja tingkat provinsi Jawa Timur tahun 2014,
juara 1 kelompok tani agribisnis padi tingkat provinsi Jawa Timur tahun 2008,
dan juara nasional kelompok tani agribisnis padi tahun 2009. Melihat hal tersebut
penulis ingin menggambarkan lebih jelas sekali sekaligus melihat bagaimana
pengelolaan lumbung pangan dalam meningkatnya kesejahteraan masyarakat
melalui lumbung pangan yang dikelola kelompok tani Jaya Makmur sejak
dijalankanya program.
Situs penelitian adalah tempat dimana peneliti dapat mengetahui keadaan
sebenarnya dari objek yang akan diteliti. Alasan pemilihan situs karena dinas
perikanan dan ketahanan pangan merupakan salah satu pemerintah daerah yang
menangani program lumbung pangan dan kelompok tani Jaya Makmur Desa
Wringinagung merupakan salah satu kelompok tani di desa Wringinagung yang
menjalankan program lumbung pangan. Disini yang akan menjadi situs penelitian
adalah:
1. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuwangi
2. Desa Wringinagung Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi
3. Kelompok Tani Jaya Makmur Desa Wringinagung Kecamatan Gambiran
Kabupaten Banyuwangi
D. Jenis dan Sumber Data
Sumber data menjadi bagian penting dalam suatu penelitian, karena data
dapat menjadi bukti secara nyata yang diperoleh peneliti dari objek yang akan
diteliti. Sumber data dalam penelitian kualitatif menurut Lofland dan Lofland
(1984: 47) yang dikutip oleh Moleong (2014: 157) dijelaskan sebagai Kata-kata
dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.
Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi kedalam kata-kata
dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik. Dengan kata lain sumber
data berkaitan dengan orang atau pihak yang akan menjadi narasumber. Dalam
penelitian kualitatif cenderung mengutamakan wawancara dan pengamatan
langsung (observasi) dalam memperoleh data yang bersifat tambahan. Sumber
data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis yaitu data
primer dan data sekunder. Menurut pasolong (2012: 70), yaitu:
1. Data Primer
Data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari objek penelitianya. Jadi data
primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang
menerbitkan atau menggunakanya. Dalam penelitian ini jenis data diperoleh
dari:
a. Kepala bidang ketahanan pangan dinas perikanan dan ketahanan pangan
kabupaten Banyuwangi
b. Kepala desa Wringiagung
c. Ketua kelompok koperasi tani jaya makmur
d. Anggota kelompok tani jaya makmur
2. Data sekunder
Data sekunder adalah semua data yang diperoleh peneliti secara tidak
langsung dari objek penelitian. Jadi data sekunder adalah data yang
dikumpulkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolahnya.
Atau bisa diartikan sebagai data yang diperoleh dari peneliti lain atau dari
catatan di instansi. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari:
a. Peristiwa, yaitu kejadian, kegiatan, dan keadaan yang terjadi pada tempat
penelitian.
b. Literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan arsip dari dinas
perikanan dan ketahanan pangan dan koperasi jaya makmur.
E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan salah satu cara peneliti untuk
mendapatkan informasi. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik yakni
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berikut penjelasan masing-masing
teknik pengumpulan data.
1. Observasi
Merupakan suatu pengamatan secara langsung dengan sistematis terhadap
gejala-gejala yang hendak diteliti. Oleh karena observasi menjadi salah satu
teknik pengumpulan data jika: sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan
dicatat secara sitematis, dan dikontrol reliabilitasnya dan validitasnya (pasolong,
2012: 131). Metode observasi ini dilakukan oleh peneliti dari awal peneliti datang
kelokasi penelitian sampai peneliti meninggalkan lokasi penelitian. Dalam
tahapan observasi ini, peneliti tidak melakukan pengamatan secara langsung
tentang apa kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok tani Jaya Makmur,
melainkan melalui pengamatan yang dilakukan saat melaksanakan wawancara
dengan pihak terkait. Pada tahapan ini peneliti juga menggunakan pengamatan
melalui bukti-bukti dokumentasi yang dimiliki oleh kelompok tani Jaya Makmur.
2. Wawancara
adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung
(pasolong, 2012: 137). Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang
dilakukan peneliti dimana peneliti secara langsung berhadapan dengan
narasumber untuk mendapatkan informasi. Esterberg yang dikutip oleh Sugiono
(2014: 233) mengemukakan beberapa macam wawancara yaitu wawancara
terstruktur, semiterstruktur dan tidak terstruktur. Penelitian ini menggunakan
wawancara semiterstruktur. Dalam melakukan wawancara peneliti tetap
menggunakan pedoman tentang apa-apa yang ditanyakan secara garis besar
namun lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Disaat
melakukan wawancara, peneliti mendengarkan serta mencatat secara teliti
berbagai penjelasan informan terkait dengan rumusan masalah dan fokus yang
telah ditetapkan.
3. Dokumentasi
Merupakan metode pengumpulan data dengan melihat catatan tertulis dan
dapat dipertanggungjawabkan serta menjadi alat bukti yang resmi. Pengumpulan
data dilakukan melalui studi literatur serta pengumpulan beberapa hasil publikasi
yang diterbitkan oleh instansi yang terkait secara langsung dengan penelitian.
Pada tahapan ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap dokumentasi-
dokumentasi yang dimiliki oleh pihak kelompok tani Jaya Makmur dan Dinas
Perikanan dan ketahanan pangan yang terkait dengan lumbung pangan.
F. Instrumen Penelitian
Merupakan alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data.
Moleong (2006: 168) mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, manusia
(peneliti itu sendiri) sekaligus merupakan perencana pelaksana pengumpulan data,
analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelopor hasil penelitianya.
Adapun instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. peneliti sendiri, dimana dalam sebuah penelitian instrument utama yang
diperlukan adalah peneliti itu sendiri. Peneliti melakukan pengamatan secara
langsung dan mencatat fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan.
2. Pedoman wawancara, digunakan sebagai pedoman dalam melakukan
wawancra dengan narasumber agar dalam melaksanakan wawancara tidak
ada pertanyaan yang tertinggal dan wawancara yang dilakukan sesuai dengan
topik yang telah ditetapkan.
3. Perangkat penunjang lain, instrument yang dimaksud meliputi alat tulis dan
alat bantu untuk merekam dan mencatat informasi yang peroleh dan
diperlukan dalam penelitian.
G. Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
deskriptif dengan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, analisis data
dilakukan selama dan setelah pengumpulan data. Dalam penelitian ini analisis
data adalah proses mencari dan menyusun data yang telah diperoleh secara
sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan
dokumentasi. Metode analisis kualitatif yang digunakan dalam peneltian ini
adalah analisis data model Miles, Huberman, dan Saldana (2014: 12) yang
menjelaskan bahwa analisis kualiatatif adalah akur kegiatan yang merupakan
suatu proses interaktif. Analisis data yang digunakan terdiri dari pengumpulan
data (data collection), kondensasi data (data condensation), penyajian data (data
display), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/verifying).
1. Pengumpulan data
Pengumpulan data merupakan langkah awal dalam melakukan suatu
penelitian untuk mendapatkan data yang valid. Data yang dikumpulkan berupa
wawancara, dokumentasi, dan dokumen yang dibutuhkan selama penelitian
berdasarkan fokus penelitian.
2. Kondensasi Data
Kondensasi data merupakan proses yang mengacu pada pemilihan,
penyederhanaan, meringkas dan/atau merubah data dari catatan lapangan tertulis,
wawancara, dokumen, dan data-data yang berkaitan lainya. Konsensasi data
bertujuan untuk membuat data yang lebih kuat bahkan sebenarnya kondensasi
data dapat dilakukan sebelum data terkumpul secara menyeluruh. Kondensasi
dilakukan dengan cara data yang diperoleh dilokasi penelitian dituangkan dalam
uraian atau laporan secara lengkap dan terisi. Laporan lapangan disederhanakan,
dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian
dicari tema atau polanya, hal ini dilakukan secara terus menerus selama proses
penelitian berlangsung dan pada tahap analisa data yang selanjutnya.
3. Penyajian Data
Penelitian kualitatif dalam penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk
bagan, gambar, ringkasan, dan berbagai jenis tabel. Didalam proses ini terdapat
sekumpulan informasi yang tersususun untuk memberi kemungkinan adanya
penarikan kesimpulan maupun verifikasi. Dengan melihat menyajikan data,
penelitian dapat lebih memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus
dilakukan.
4. Kesimpulan atau Verifikasi
Tahap terakhir adalah pengambilan keputusan atau verifikasi yang
bertujuan untuk mencari makna yaitu mencatat keteraturan pola-pola, penjelasan-
penjelasan, konfigurasi yang memungkinkan adanya alur sebab akibat dan
proposi.
Gambar 3.1 Komponen
Sumber: Miles, Huberman dan
H. Keabsahan Data
Dalam setiap penelitian diperlukan adanya keabsahan data agar hasil
penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Keabsahan data juga berfungsi sebagai
indikator kualitas penelitian dan memastikan b
keraguan di dalamnya (Prasetyowati, 2014: 85). Lincoln dan Guba yang dikutip
oleh Emzir (2012: 79) mengusulkan empat kriteria untuk menilai kualitas
penelitian kualitatif dan secara eksplisit menawarkanya sebagai alternatif
kriteria yang lebih berorientasi pada kuantitatif tradisional. Mereka merasa
keempat kriteria mereka lebih baik mencerminkan asumsi
dalam banyak penelitian kualitatif. Keempat kriteria keabsahan data tersebut
adalah kredibilitas (credibility), tranferabilitas (transferability), dependabilitas
(dependability), konfirmabilitas (confirmability), yang dijelaskan sebagai berikut:
Gambar 3.1 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif
Sumber: Miles, Huberman dan Saldana (2014: 14)
Keabsahan Data
Dalam setiap penelitian diperlukan adanya keabsahan data agar hasil
penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Keabsahan data juga berfungsi sebagai
indikator kualitas penelitian dan memastikan bahwa hasil penelitian jauh dari
keraguan di dalamnya (Prasetyowati, 2014: 85). Lincoln dan Guba yang dikutip
oleh Emzir (2012: 79) mengusulkan empat kriteria untuk menilai kualitas
penelitian kualitatif dan secara eksplisit menawarkanya sebagai alternatif
kriteria yang lebih berorientasi pada kuantitatif tradisional. Mereka merasa
keempat kriteria mereka lebih baik mencerminkan asumsi-asumsi yang dilibatkan
dalam banyak penelitian kualitatif. Keempat kriteria keabsahan data tersebut
(credibility), tranferabilitas (transferability), dependabilitas
(dependability), konfirmabilitas (confirmability), yang dijelaskan sebagai berikut:
komponen Analisis Data Model Interaktif
Saldana (2014: 14)
Dalam setiap penelitian diperlukan adanya keabsahan data agar hasil
penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Keabsahan data juga berfungsi sebagai
ahwa hasil penelitian jauh dari
keraguan di dalamnya (Prasetyowati, 2014: 85). Lincoln dan Guba yang dikutip
oleh Emzir (2012: 79) mengusulkan empat kriteria untuk menilai kualitas
penelitian kualitatif dan secara eksplisit menawarkanya sebagai alternatif dan
kriteria yang lebih berorientasi pada kuantitatif tradisional. Mereka merasa
asumsi yang dilibatkan
dalam banyak penelitian kualitatif. Keempat kriteria keabsahan data tersebut
(credibility), tranferabilitas (transferability), dependabilitas
(dependability), konfirmabilitas (confirmability), yang dijelaskan sebagai berikut:
a. Kredibilitas/ Derajat Kepercayaan (Credibility)
Kriteria kredibilitas melibatkan penetapan hasil penelitian kualitatif adalah
yang kredibel atau dapat dipercaya dari perspektif partisipan dalam penelitian
tersebut. partisipan adalah satu-satunya orang yang dapat menilai secara sah
kredibilitas hasil penelitian tersebut. strategi untuk meningkatkan kredibilitas data
meliputi perpanjangan pengamatan, ketekunan penelitian, triangulasi, diskusi
teman sejawat, analisis kasus negatif, dan memberchecking (Emzir, 2012: 79).
Penelitian menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran
informasi tersebut. melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan
diperoleh hasil yang mendekati kebenaran.
b. Tranferabilitas/ Keteralihan (Transferability)
Kriteria transferabilitas merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian
kualitatif dapat digeneralisasikan atau ditransfer kepada konteks atau setting yang
lain. Penelitian kualitatif dapat meningkatkan tranferabilitas dengan melakukan
suatu pekerjaan mendeskripsikan konteks penelitian dan asumsi-asumsi yang
menjadi sentral pada penelitian tersebut. Sanafiah Faisal yang digutip oleh
sugiono (2012: 277) mengemukakan bahwa bila pembaca laporan penelitian
memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya, “semacam apa” suatu hasil
penelitian dapat diberlakukan (Transferability), maka laporan tersebut memenuhi
standar transferabilitas. Dengan demikian peneliti dalam penelitian ini
bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif yang rinci, jelas, sistematis,
dan dapat dipercaya.
c. Dependabilitas/ ketergantungan (Dependability)
Dalam penelitian kualitatif, uji dependabilitas dilakukan dengan
melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti
tidak melakukan proses penelitian kelapangan, tetapi bisa memberikan data.
Penelitian. Penelitian yang seperti ini perlu diuji depenabilitynya. Kalau proses
penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak
reliabel atau dependable (Sugiyono, 2012: 277).
d. Konfirmabilitas/ kepastian (Confirmability)
Pengujian konfirmability dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji
obyektivitas penelitian. Penelitian dilakukan obyektif bila hasil penelitian telah
disepakati banyak orang. Menguji konfirmability berarti menguji hasil penelitian,
dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi
dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi
standar konfirmability (sugiono, 2012: 277).
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Penyajian Data Umum
1) Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi
a) Visi dan Misi Kabupaten Banyuwangi
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di bawah pimpinan
Abdullah Azwar Anas, M.Si dan Yusuf Widyatmoko, S. Sos. Selama
periode 2016 dan sampai saat ini, yang menetapkan Visi kabupaten
Banyuwangi “Terwujudnya Masyarakat Bayuwangi yang Mandiri,
Sejahtera dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian
dan Kualitas Sumber Daya Manusia”. Upaya dalam mewujudkan Visi
dari kabupaten Banyuwangi, dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Kemandirian daerah adalah kemampuan riil atau nyata
pemerintahan daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan
mengurus kepentingan daerah atau rumah tangganya sendiri
menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di
dalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar secara setahap demi
setahap bisa mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain
tanpa kehilangan adanya kerjasama dengan daerah-daerah lain
yang saling menguntungkan.
2. Kesejahteraan masyarakat yang berakhlag mulia, ditandai oleh
semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan
bermartabat, dan adanya perhatian utama pada tercukupinya
kebutuhan dasar pokok manusia, seperti pangan, papan, sandang,
kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja yang didukung oleh
infrastruktur fisik, sosial budaya ekonomi yang memadai.
Peningkatan kualitas kehidupan ini lebih difokuskan pada upaya
pengentasan masyarakat miskin sehingga secara simultan dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta
adanya iklim berusaha dan kegiatan yang sehat untuk kelompok-
kelompok masyarakat lainya. Perlu ditekankan disini bahwa
kemajuan-kemajuan yang ingin kita raih, tidak hanya sekedar
kemajuan di bidang fisik dan ekonomi saja, tetapi berupaya keras
pula untuk dapat meraih kemajuan-kemajuan pada dimensi mental
spiritual, keagamaan, kebudayaan, dan non-fisik, agar kehidupan
masyarakat benar-benar sejahterah lahir dan batin serta
berakhlaqul mulia.
3. Untuk mempercepat program-program tersebut perlu ditingkatkan
pelayanan publik melalui optimalisasi kinerja instansi pemerintah
daerah yang efektif, terpadu dan berkesinambungan.
Adapun upaya dalam mewujudkan Visi dari Kabupaten
Banyuwangi tersebut, maka dibentuklah misi dari Kabupaten
Banyuwangi yang ditetapkan sebagai berikut”:
1) Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan
demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang
profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.
2) Meningkatkan kebersamaan dan kerjasama antar pemerintah,
pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat untuk
mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3) Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat dengan megoptimalkan sumberdaya daerah yang
berpijak pada pemberdayaan masyarakat, berkelanjutan, dan
aspek kelestarian lingkungan.
4) Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan
alokasi investasi pembangunan melalui penciptaan iklim yang
kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan
kerja.
5) Mengoptimalkan ketepatan alokasi dan distribusi sumber-
sumber daerah, khususnya APBD, untuk peningkatan
kesejahteraan rakyat.
6) Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia
(SDM) yang beriman dan bertaqwa kehadirat Tuhan Yang
Maha Kuasa.
7) Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan,
pendidikan dan sosial dasar lainya dengan memanfaatkan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal.
8) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana
publik dengan memperhatikan klestarian lingkungan.
9) Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam
kehidupan bernegara, berbangsa dan masyarakat melalui
pembuatan peraturan daerah, penegakan peraturan dan
pelaksanaan hukum yang berkeadilan.
b) Keadaan Geografis
Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah yang
berada di Propinsi Jawa Timur yang secara geografis terletak pada 7,
43o – 8, 46o Lintang Selatan dan 113, 53o – 114, 38o Bujur Timur yang
terletak di ujung timur pulau jawa. Wilayah dataranya terdiri atas
dataran tinggi berupa pengunungan yang merupakan daerah penghasil
produk perkebunan dan dataran rendah dengan berbagai potensi
produk hasil pertanian serta daerah sekitar garis pantai yang
membujur dari arah utara ke selatan yang merupakan daerah penghasil
berbagai biota laut. Adapun batas-batas wilayah kabupaten
banyuwangi adalah sebagai berikut:
Sebelah utara : kabupaten situbondo
Sebelah utara : selat bali
Sebelah selatan: samudera indonesia
Sebelah barat : berbatasan dengan kabupaten jember dan
bondowoso
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Banyuwangi Sumber: Banyuwangi, 2017 (http://www.banyuwangikab.go.id)
Luas wilayah kabupaten banyuwangi 5.782,50 km2 yang
merupakan daerah kawasan hutan. area kawasan hutan ini mencapai
183.396,34 ha atau sekitar 31,72%, persawahan sekitar 66.152 ha atau
11,44%, perkebunan dengan luas sekitar 82.143,63 ha atau 14,21%
pemukiman dengan luas sekitar 127.454,22 ha atau 22,04%, dan
sisanya dipergunakan untuk jalan, ladang dan lain-lainya. Panjang
garis pantai kabupaten Banyuwangi sekitar 175,8 km dengan jumlah
pulau sebanyak 10 buah. Bagian barat dan utara kabupaten
banyuwangi pada umumnya merupakan kawasan pegunungan, dan
bagian selatan sebagian besar merupakan dataran rendah. Tingkat
kemiringan rata-rata pada wilayah bagian barat dan utara 40o, dengan
rata-rata curah hujan lebih tinggi bila dibanding dengan bagian
wilayah lainya. Dataran yang datar sebagian besar memiliki tingkat
kemiringan kurang dari 15o, dengan rata-rata curah hujan cukup
memadai sehingga bisa menambah tingkat kesuburan tanah.
Dataran rendah yang terbentang luas dari selatan hingga utara
dimana di dalamnya terdapat banyak sungai, yang selalu mengalir di
sepanjang tahun. Di kabupaten Banyuwangi tercatat ada 35 daerah
aliran sungai sehingga disamping dapat mengairi hamparan sawah
yang sangat luas juga berpengaruh positif terhadap tingkat kesuburan
tanah, disamping potensi dibidang pertanian kabupaten Banyuwangi
merupakan daerah produksi tanaman perkebunan dan kehutanan, serta
memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai daerah penghasil
ternak yang merupakan sumber pertumbuhan baru perekonomian
rakyat. Dengan bentangan pantai yang cukup panjang, dalam
perspektif ke depan pengembangan sumberdaya kelautan dapat
dilakukan dengan berbagai upaya intensifikasi dan diversifikasi
pengelolaan kawasan pantai dan wilayah perairan laut.
c) Keadaan Demografis
Penduduk merupakan salah satu unsur pendukung dalam
menggerakan pembangunan. Penduduk yang dapat mendukung dalam
menggerakkan pembangunan adalah penduduk yang memiliki kualitas
sumberdaya manusia yang tinggi, tetapi apabila kualitas sumberdaya
manusianya masih rendah maka hal tersebut yang akan menjadi
pemasalahan. Penduduk Kabupaten Bayuwangi adalah semua orang
yang berdomisili di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten
Banyuwangi dengan luas 5.782,50 km2 didiami penduduk sebanyak
1.668.438 jiwa, terdiri dari 838.856 jiwa laki-laki dan 829.582 jiwa
perempuan, penduduk ini tersebar di 24 Kecamatan yaitu: kecamatan
Pesanggaran, kecamatan Bangurejo, kecamatan Purwoharjo,
kecamatan Tegaldelimo, kecamatan Muncar, kecamatan Cluring,
kecamatan Gambiran, kecamatan Srono, kecamatan Genteng,
kecamatan Glenmore, kecamatan Kalibaru, kecamatan Singojuruh,
kecamatan Rogojampi, kecamatan Kabat, kecamatan Glagah,
kecamatan Banyuwangi, kecamatan Giri, kecamatan Wongsorejo,
kecamatan Songgon, kecamatan Sempu, kecamatan Kalipuro,
kecamatan Siliragung, kecamatan Tegalsari, dan kecamatan Licin.
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk di Kabupaten Banyuwangi Untuk Masing-Masing Kecamatan Tahun 2015
Sumber: Banyuwangikab, 2017 (http://www.banyuwangikab.go.id)
No Kecamatan
Laki-Laki Perempuan L+P
n (jiwa) % n (jiwa) % n (jiwa) %
1 Pesanggaran 25,743 307 25,424 3.06 51,167 3.07
2 Bangorejo 32,047 3.82 31,120 3.75 63,167 3.79
3 Purwoharjo 34,310 4.09 33,777 4.07 68,087 4.08
4 Tegaldlimo 33,723 4.02 33,028 3.98 66,751 4.00
5 Muncar 67,508 8.05 65,501 7.90 133,009 7.97
6 Cluring 38,890 4.64 38,173 4.60 77,063 4.62
7 Gambiran 32,663 3.89 32,310 3.89 64,973 3.89
8 Srono 47,892 5.71 46,679 5.63 94,571 5.67
9 Genteng 45,086 5.37 44,352 5.35 89,438 5.36
10 Glenmore 37,571 4.48 37,631 4.54 75,202 4.51
11 Kalibaru 32,073 3.82 32,179 3.88 64,252 3,85
12 Singojuruh 26,012 3.10 26,036 3.14 52,048 3.12
13 Rogojampi 48,727 5.81 49,136 5.92 97,863 5.87
14 Kabat 36,707 4.38 36,218 4.37 72,925 4.37
15 Glagah 17,326 2.07 17,691 2.13 35,017 2.10
16 Banyuwangi 57,076 6.80 58,132 7.01 115,208 6.91
17 Giri 14,698 1.75 14,793 1.78 29,491 1.77
18 Wongsorejo 38,769 4.62 38,358 4.62 77,127 4.62
19 Songgon 28,465 3.39 28,274 3.41 56,739 3.40
20 Sempu 40,793 4.86 39,961 4.82 80,754 4.84
21 Kalipuro 39,878 4.75 39,465 4.76 79,343 4.76
22 Siliragung 23,866 2.85 23,037 2.78 46,903 2.81
23 Tegalsari 24,828 2.96 24,274 2.93 49,102 2.94
24 Licin 14,205 1.69 14,033 1.69 28,238 1.69
Jumlah 838,856 100.00 829,582 100.00 1,668,438 100.00
Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbesar adalah
Kecamatan Muncar yaitu sebanyak 133.009 jiwa, sedangkan
Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terkecil adalah
Kecamatan Licin dengan jumlah penduduk sebesar 28.238 jiwa. Jika
dilihat dari persebaran Kecamatan, Banyuwangi merupakan wilayah
dengan kepadatan penduduk terbesar yaitu mencapai 3,824 jiwa/km2 .
Hal ini karena Kecamatan Banyuwangi merupakan central dari pusat
pemerintahan Kabupaten Banyuwangi, sedangkan wilayah dengan
kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Tegaldlimo dengan
kepadatan 50 jiwa/km2.
2) Gambaran Umum Kelompok Tani Jaya Makmur Desa Wringinagung
Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi
Kelompok Tani Jaya Makmur terletak di Jl. Genteng Dusun Glowong
Desa Wringinagung Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi.
Gambar 4.2 Kantor Kelompok Tani Jaya Makmur
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017
a) Tujuan Kelompok Tani Jaya Makmur Desa Wringinagung
Kelompok Tani Jaya Makmur memiliki tujuan, yaitu:
1) Menciptakan kehidupan yang harmonis dilingkungan anggotanya;
2) Menciptakan kesejahteraan hidup anggotanya;
3) Berperan secara aktif untuk mencapai tujuan bersama;
4) Berperan secara aktif dalam mengembangkan pertanian,
perternakan, perekonomian serta mengembangkan usaha anggota
yang berwawasan bisnis;
5) Berperan secara aktif untuk menciptakan ketahanan pangan bagi
anggota dan masyarakat sekitarnya.
b) Struktur Organisasi Kelompok Tani Jaya Makmur Desa
Wringinagung
Organisasi dan tata kerja Kelompok Tani Jaya Makmur Desa
Wringinagung adalah sebagai berikut:
1) Penasehat : Camat Gambiran
Pembina : Dinas KPU
Pelindung : Kepala Desa
2) Pengurus : Ketua : Drs. Paimin
Sekretaris : Imam Supingi
Bendahara : Katirin
Bidang : Seksi Penata air, Seksi Produksi,
Seksi Ternak, Unit Lumbung, Seksi
Simpan, Seksi Saprodi, Seksi
Alsintan, Seksi Pengelola
3) Anggota
Lebih jelasnya struktur Kelompok Tani Jaya Makmur dapat
dilihat pada struktur berikut:
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Kelompok Tani Jaya Makmur Desa Wringinagung Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi
Sumber: Dokumen Kelompok Tani Jaya Makmur, 2016
c) Tugas dan Fungsi Pengurus Kelompok Tani Jaya Makmur Desa
Wringinagung
Ketua mempunyai tugas dan fungsi,
1) Sebagai penanggungjawab pelaksanaan rencana usaha kelompok;
2) Mengambil kebijakan dalam kegiatan kelompok;
3) Mengkoordinir kegiatan pengurus;
RAPAT ANGGOTA
Ketua : Drs. Paimin Sekretaris : Imam Supingi Bendahara : Katirin
PENASEHAT
Camat Gambiran Dinas KPU
PEMBINA PELINDUNG
Kepala Desa
PENGURUS
SEKSI PENATA
Marjono
SEKSI PRODUKSI
Sutono
SEKSI TERNAK
Edy Suryanto
SEKSI UNIT LUMBUNG
Sugiman
Lyla
SEKSI SAPRODI
Supandi
SEKSI SIMPAN
Suyitno
SEKSI PENGELOLA HASIL
Mismanto
SEKSI ALSINTAN
ANGGOTA
4) Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait demi kemajuan
lembaga/kelompok;
5) Menghadiri rapat/undangan dari pihak terkait/pemerintah.
Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi,
1) Merencanakan rapat dan mempersiapkan kebutuhan rapat;
2) Melaksanakan pekerjaan administrasi lembaga/kelompok antara
lain: menyiapkan daftar hadir rapat, menyusun notulen rapat,
menyusun buku inventaris;
3) Menyusun laporan pertanggungjawaban pengurus.
Bendahara mempunyai tugas dan fungsi,
1) Menyusun administrasi;
- Buku kas - Buku simpan pinjam - Buku angsuran - Pembelian - Penjualan - Buku anggota
2) Menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan.
d) Bidang-bidang Kelompok Tani Jaya Makmur Desa
Wringinagung
1) Anggaran Rumah Tangga terdiri dari beberapa bidang, yaitu :
1. Bidang organisasi 2. Bidang manajemen 3. Bidang usaha
2) Bidang organisasi
1. Menciptakan kondisi kerja yang mantap dan disiplin; 2. Menambah wawasan dan profesionalisme pengurus; 3. Melaksanakan hubungan baik dengan instansi terkait; 4. Meningkatkan disiplin anggota; 5. Meningkatkan layanan anggota; 6. Mengikutkan pengurus/anggota pada acara pendidikan
manajemen; 7. Melaksanakan rapat anggota tahunan.
3) Bidang manajemen
1. Menyempurnakan administrasi pembukuan dengan sistem akuntansi sesuai petunjuk yang berlaku;
2. Melaksanakan pembukuan dengan tepat waktu.
4) Bidang usaha 1. Melaksanakan pembelian gabah dan hasil pertanian lain dari
petani; 2. Meningkatkan penyaluran kebutuhan saprodi kepada petanian
dan masyarakat; 3. Meningkatkan pelayanan simpan pinjam baik wajib maupun
sukarela, khususnya simpanan untuk hari raya; 4. Menjalin kerja sama dengan pengusaha lain baik swasta
(BUMN) dengan dasar saling menguntungkan; 5. Melaksanakan tunda jual gabah atau hasil pertanian lainnya.
B. Penyajian Data Fokus Penelitian
1) Strategi yang Dilakukan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan
Kesejahteraan Masyarakat Desa Wringinagung Melalui Lumbung
Pangan
Lumbung Pangan secara mendasar dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan dasar masyarakat yang memberikan manfaat secara adil,
merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada kedaulatan pangan,
kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Pemerintah desa dalam hal ini
membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengembangan lumbung
pangan yaitu melalui pembuatan lumbung pangan untuk desa
Wringinagung yang dikelolah oleh kelompok tani Jaya Makmur. Tujuan
dalam pembuatan lumbung pangan pada desa wringinagung adalah untuk
pemberdayaan masyarakat dan mencapai kesejahteraan masyarakatnya,
seperti yang dikatakan oleh bapak PM (L:52th) selaku ketua kelompok
tani jaya makmur, menjelaskan:
“tujuan dibuatnya lumbung pangan di desa Wringinagung adalah untuk pemenuhan kebutuhan pangan juga digunakan untuk memperkuat penyediaan pangan berbasih sumber daya lokal; menurunkan jumlah penduduk rawan pangan; dan memperkuat sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan pokok. (Wawancara dilaksanakan di balai desa Wringinagung kecamatan gambiran kabupaten banyuwangi pada tanggal 20 April 2017, pukul 10.30).”
Tujuan yang dibuat oleh kelompok tani Jaya Makmur tersebut
mengacu pada tujuan milik badan ketahan pangan yang tertulis dalam
rencana strategis badan ketahanan pangan tahun 2015-2019 milik badan
ketahanan pangan kementerian pertanian. untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat dilakukan melalui pemberdayaan kepada masyarakat. Seperti
yang dijelaskan oleh bapak IS (L:55th) selaku sekertaris desa
Wringinagung,
“pembuatan lumbung pangan ini pada awalnya dibuat untuk membantu masyarakat desa untuk mencukupi kebutuhan pangan nya. Desa ini dulu pernah mengalami musim paceklik panjang. Setelah itu masyarakat desa berinisiatif untuk membuat kelompok tani yang akan mengelola lumbung pangan untuk desa Wringinagung, dan pembuatan lumbung pangan ditujukan untuk meningkat kesejahteraan masyarakat desa (Wawancara dilaksanakan di balai desa Wringinagung kecamatan gambiran kabupaten banyuwangi pada tanggal 20 April 2017, pukul 10.35).”
Pembuatan lumbung pangan di desa Wringinagung merupakan
salah satu strategi pemerintah desa dalam mengatasi permasalahan yaitu
mengenai paceklik (kekeringan panjang) yang membuat masyarakat desa
mengalami krisis pangan. Pemerintah desa juga berharap, adanya lumbung
pangan yang dibuat dapat membantu masyarakat dalam memenuhi
kebutuhan panganya. Pembuatan lumbung pangan digunakan untuk
memberdayakan masyarakat dan diharapkan dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa Wringinagung yang pernah mengalami
krisis pangan. Strategi pemerintah desa dalam peningkatan kesejahteraan
masyarakat melalui lumbung pangan juga bisa dilihat dari,
a) Program Desa Wringinagung dalam Pengelolaan lumbung
pangan
Kelompok tani Jaya Makmur berperan sebagai salah satu
aktor yang mengelola lumbung pangan. program Desa
Wringinagung dalam pengelolaan lumbung pangan dibuat dengan
cara melaksanakan musyawarah bersama. Aturan yang dibuat oleh
kelompok tani Jaya Makmur dibuat berdasarkan anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
adalah keputusan yang mengikat kelompok dalam berbagai kegiatan
yang akan mereka kerjakan. Seperti yang dijelaskan oleh bapak SM
(L:56th) selaku ketua unit lumbung,
“Berbicara mengenai program Desa Wringinagung yang dikelola oleh kelompok tani Jaya Makmur. keputusan yang digunakan dibuat dengan cara musyawarah atau kesepakatan yang berlandaskan AD dan ART kelompok tani. Yang dimaksud keputusan melalui kesepakatan itu adalah ketentuan yang dilakukan tidak secara tertulis dan biasanya dilakukan pada saat kita melaksanakan pertemuan rutin dan kita merasa perlu ketentuan itu kita langsung membuat kesepakatan keputusan yang akan di terapkan dalam kelompok Tani Jaya Makmur (Wawancara dilaksanakan di koperasi milik kelompok tani Jaya Makmur desa Wringinagung pada tanggal 28 April 2017, pukul 09.00).”
Berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh bapak
Sugiman selaku ketua dari unit lumbung, Dari hasil wawancara yang
dilakukan kepada bapak PM (L:52th) selaku ketua kelompok tani
Jaya Makmur, dijelaskan
“ kelompok tani ini dibuat karena desa Wringinagung pernah mengalami kekeringan panjang. Saya dan masyarakat lain akhirnya berinisiatif untuk membuat kelompok tani yang mengelola lumbung pangan. Pada awal nya lumbung pangan yang digunakan untuk tepat menyimpan gabah kering giling hanya akan digunakan pada saat musim paceklik saja. tetapi saat ini lumbung pangan sudah bisa membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan tidak harus pada musim paceklik saja. Setelah itu baru kelompok tani membuat ketentuan yang akan digunakan untuk pengelolaanya (Wawancara dilaksanakan di koperasi milik
kelompok tani Jaya Makmur desa Wringinagung pada tanggal 28 April 2017, pukul 09.10).”
kelompok tani Jaya Makmur yang dijelaskan dalam dokumen
anggaran dasar nya, bahwa kelompok tani Jaya Makmur diharapkan
mampu menjadi wadah dusun Glowong desa Wringinagung maupun
para anggotanya untuk membina, membimbing dan menampung
hasil atau memberikan solusi baik hasil pertanian, peternakan,
perekonomian, makanan olahan yang dikelola dan dipasarkan
sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi lembaga maupun
kelompok untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan
masyarakat dilingkungan sekitarnya.
Dijelaskan mengenai ketentuan yang dibuat secara
musyawarah dan berlandaskan anggaran rumah tangga dan anggaran
dasar yang digunakan untuk pengelolaan lumbung pangan. Seperti
yang diungkapkan oleh bapak SM (L:56th) selaku ketua unit
lumbung,
“untuk modal awal lumbung setiap anggota kelompok tani menyerahkan gabah kering giling sekitar 50kg per orang. Setelah menjadi kelompok tani, kelompok tani Jaya Makmur desa Wringinagung bermusyawarah dan bersepakat bahwa gabah kering giling yang sudah terkumpul tersebut akan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan anggota dan masyarakat. Dibuat kesepakan pula bahwa jika di lumbung pangan kelompok tani Jaya Makmur terdapat padi yang banyak maka sebagian padi akan diuangkan dan ditaruh dikoperasi milik kelompok tani Jaya Makmur. Kelompok tani Jaya Makamur desa Wringinagung juga membuat kesepakatan bahwa didalam lumbung harus tetap ada cadangan gabah kering giling minimal 2 ton. Dibuat kesepakatan lagi jika ada anggota yang meminjam gabah dari
lumbung pangan akan dikenakan bunga sekitar 10 kg per pinjaman 1 kuintal. pengembalian pinjaman gabah kering giling tersebut diberi waktu pada saat 4 bulan musim panen. Setelah kebutuhan anggota terpenuhi, anggota lumbung pangan Jaya Makmur membuat kebijakan lagi bahwa masyarakat diluar anggota bisa meminjam gabah kering giling dari lumbung tersebut dan dikenakan bunga 15kg per 1 kuintal. Setelah itu dibuat kesepakatan pula bahwa pengembalian peminjaman yang dilakukan bisa dilakukan dengan cara bayar setelah panen (yarnen) (Wawancara dilaksanakan di koperasi milik kelompok tani Jaya Makmur desa Wringinagung pada tanggal 28 April 2017, pukul 09.20).”
keputusan diatas merupakan ketentuan yang dibuat dengan
cara musyawarah dan kesepakatan kelompok. Jika dilihat dilapangan
penerapan yang dibuat berhasil dilakukan karena masyarakat
mengerti dan mematuhi ketentuan yang telah dibuat karena
ketentuan tersebut juga dibuat dengan melihat kebutuhan dan kondisi
lingkungan masyarakat. Keberhasilan pengelolaan lumbung pangan
yang dilakukan oleh kelompok tani Jaya Makmur tersebut
meningkatkan kualiatas dalam pengelolaan. Karena hal tersebut
kelompok tani Jaya Makmur pernah mendapat bantuan dari kantor
ketahanan pangan. Hal ini Seperti yang diungkapkan oleh bapak PM
(L:52th) selaku ketua kelompok tani Jaya Makmur Desa
Wringinagung:
“kelompok tani Jaya Makmur pernah mendapatkan bantuan dari kantor ketahanan pangan pada tahun 2011 berupa bantuan fisik, yaitu lantai jemur seluas 8 x 6 dan isi jika diuangkan sekitas 20 juta atau sebanding dengan 4 kuintal gabah kering giling. karena adanya peningkatan pengembangan dalam pengelolaan lumbung pangan yang dimiliki kelompok tani Jaya Makmur (Wawancara dilaksanakan di koperasi milik kelompok tani Jaya Makmur
desa Wringinagung pada tanggal 17 Desember 2016, pukul 10.30).”
Setelah menerima bantuan kelompok tani lumbung pangan
desa Wringinagung melaksanakan musyawarah untuk membuat
keputusan mengenai bantuan yang diterima, anggota lumbung
bersepakat bahwa bantuan isi yang diberi oleh kantor ketahanan
pangan akan diuangan dan diletakkan di koperasi yaitu di dalam
pendapatan lumbung yang dibuat untuk melakukan pemutaran uang
dari lumbung tersebut. setelah itu dibuat juga kebijakan, bahwa
banyaknya uang yang terkumpul dari lumbung pangan tersebut akan
digunakan untuk mengembalikan modal awal anggota yang
digunakan untuk membangun dan mengelola lumbung pangan
dikembalikan kemasing-masing orang/anggota. seperti yang
diungkapkan oleh bapak SM (L:56th) selaku ketua unit lumbung
kelompok tani Jaya Makmur:
“ bantuan yang diterima dari kantor ketahanan pangan akan diuangkan karena isi lumbung milik kelompok tani Jaya Makmur sudah memiliki gabah kering giling yang diperkiran cukup banyak. Dan uang tersebut akan digunakan untuk mengembalikan modal anggota yang dulu pada awal pembentukan kelompok tani ikut serta menaruh gabah kering giling miliknya. Sisanya uang tersebut akan ditaruh di koperasi milik kelompok tani. Dalam peningkatan kesejahteraan yang dilakukan kelompok tani Jaya Makmur melalui pemberdayaan salah satunya yaitu dengan melakukan simpan pinjam gabah yang ada di lumbung dan uang yang ada dikoperasi, yang pelaksanakan melalui unit koperasi yang dimiliki kelompok tani. Serta dalam Pengembalian setelah peminjaman bisa mengunakan sistem yarner (bayar setelah panen) atau sekitar 4 bulan (Wawancara dilaksanakan di koperasi milik kelompok tani Jaya Makmur desa
Wringinagung pada tanggal 17 Desember 2016, pukul 10.35).”
Jika dilihat dari penjelasan-penjelasan diatas, keputusan yang
dibuat dan dilakukan oleh kelompok tani Jaya Makmur desa
Wringinagung dalam melaksanakan pengelolaan lumbung pangan
sesuai dengan arah kebijakan pemantapan ketahanan pangan yang
dilakukan dengan 5 strategi utama, yaitu meliputi:
1. Memprioritaskan pembangunan ekonomi berbasis pertanian
dan pedesaan untuk: (a) meningkatkan kapasitas produksi
pangan domestik; (b) menyediakan lapangan kerja; dan (c)
meningkatakan pendapatan masyarakat;
2. Pemenuhan pangan bagi kelompok masyarakat terutama
masyarakat miskin kronis dan transien (akibat bencana alam,
sosial dan ekonomi) melalui pendistribusian bantuan pangan;
3. Pemberdayaan masyarakat supaya mampu memanfaatkan
pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis
sumber daya lokal;
4. Promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk
memanfaatkan pangan berbasis sumber daya lokal;
5. Penanganan keamanan pangan segar.
Hal tersebut tertulis dalam dokumen rencana strategis badan
ketahanan pangan tahun 2015-2019 milik badan ketahanan pangan
kementerian pertanian. keputusan yang dibuat oleh kelompok tani
Jaya Makmur penerapanya melalui pemberdayaan terhadap
masyarakat. Salah satu pemberdayaan yang dilakukan kelompok tani
kepada masyarakat adalah dengan melakukan simpan pinjam uang
atau gabah kering giling yang ada dilumbung dan peminjamanya
tanpa membayar uang muka dan pengembalianya bisa dilakukan
dengan cara sistem yarnen (bayar setelah panen) dan pada saat
sedang masa panen atau biasanya sekitar 4 bulan. pengembalianya
juga bisa berupa uang tunai ataupun gabah.
Gambar 4.4 Lumbung Pangan Kelompok Tani Jaya Makmur Desa Wringinagung Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017
b) Peran Koperasi Kelompok Tani Jaya Makmur
Koperasi merupakan salah satu unit usaha yang dibuat dan
dikelola oleh kelompok tani Jaya Makmur. Koperasi kelompok tani
Jaya Makmur merupakan unit yang mengatur administrasi unit-unit
usaha milik kelompok tani Jaya Makmur. Seperti yang diungkapan
oleh bapak SP (L:57th) selaku seksi simpan pinjam, dijelaskan
bahwa peran koperasi dalam kelompok tani, yaitu sebagai:
“koperasi dalam kelompok tani ini berperan sebagai penyangga ekonomi kerakyatan, maksudnya disini koperasi membantu masyarakat untuk keluar dari permasalahan ekonomi melalui simpan pinjam di koperasi Jaya Makmur yang pembayaran bisa dilakukan dengan cara bayar setelah peminjam panen; berperan sebagai penyangga pangan pada saat paceklik, disini dimaksudkan jika terjadi musim paceklik koperasi melalui pendapatan lumbung bisa membantu masyarakat dalam mengontrol harga beras yang beredar yang dapat membebani masyarakat dan koperasi berperan sebagai penyalur gabah kering giling pada masyarakat jika ada masyarakat ada yang meminjam, dan berperan sebagai penyangga kebutuhan pangan, untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan panganya melalui simpan pinjam pada koperasi milik kelompok tani Jaya Makmur (Wawancara dilaksanakan di koperasi milik kelompok tani Jaya Makmur desa Wringinagung pada tanggal 17 Desember 2016, pukul 10.45)”.
1) Penyangga ekonomi kerakyatan
Yang dimaksudkan dari Penyangga ekonomi kerakyatan
disini adalah koperasi memiliki peran sebagai penunjang
ekonomi rakyat. Dimaksudkan agar bisa membantu
masyarakat keluar dari permasalahan ekonomi dan
mendorong pertumbuhan perekonomian yang
berkesinambungan. Disini peran masyarakat merupakan salah
satu yang dibutuhkan untuk terlaksana dan berkembangnya
perekonomian secara baik. Salah satu cara yang dilakukan
kelompok tani Jaya Makmur dalam melakukan penyangga
ekonomi kerakyatan yaitu melalui simpan pinjam gabah,
peminjaman sarana produksi (pupuk dan obat-obatan
pertanian), dan peminjaman jasa Alat dan Mesin Pertanian
(ALSINTAN) yang berada di lumbung pangannya yang
pengembalianya bisa dilakukan dengan sistem yarnen (bayar
setelah peminjam panen). Kegiatan-kegiatan tersebut
merupakan salah satu yang dapat membantu peran koperasi
sebagai penyangga ekonomi kerakyatan dapat terlaksana
dengan baik dan melalui kegiatan tersebut bisa terlihat bahwa
peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan oleh
kelompok tani dapat berjalan dengan baik.
2) Penyangga pangan saat paceklik;
Yang dimaksudkan dari peran koperasi sebagai penyangga
pangan saat paceklik disini adalah misalnya saja saat desa
Wringinagung mengalami paceklik, koperasi Jaya Makmur
bisa mengontrol harga beras yang beredar. Paceklik bisa
disebut dengan gagal panen yang biasanya disebabkan oleh
cuaca (kemarau panjang). Hampir sama dengan peran
koperasi sebagai penyangga ekonomi kerakyatan, peran
koperasi disini adalah sebagai unit yang mengurus
pengelolaan lumbung dan membantu untuk mensimpan
pinjamkan gabah kering giling yang berada dalam lumbung
kepada masyarakat yang merasa membutuhkan atau yang
meminjam. Kegiatan tersebut ditujukan sebagai kegiatan
yang dilakukan untuk mensejahterahkan masyarakatnya.
3) Penyangga kebutuhan pangan.
Yang dimaksudkan dari penyangga kebutuhan pangan disini
adalah kopersi sebagai unit yang membantu memenuhi
kebutuhan pangan masyarakatnya. koperasi melakukan
kegiatan simpan pinjam nya yaitu untuk membantu
masyarakat memenuhi kebutuhan pangan keluarganya. Jadi
tidak hanya pada saat musim paceklik saja masyarakat bisa
meminjam gabah kering giling ataupun uang namun pada
saat peredaran pangan desa Wringinagung berjalan normal
atau pada saat masyarakat merasa dirinya membutuhkan
pinjaman gabah kering giling ataupun uang bisa meminjam di
kopersi. Karena adanya lumbung pangan di desa
Wringinagung memang dimaksudkan untuk memenuhi
kebutuhan pangan masyarakat desa Wringinagung dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Gambar 4.5 Struktur Organisasi Koperasi Kelompok Tani Jaya Makmur Desa Wringinagung Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi
Sumber: Dokumen Kelompok Tani Jaya Makmur, 2017
Karyawan koperasi kelompok tani Jaya Makmur terdiri dari,
Kasir : Ririn Islamiah
Juru Buku : Riski Nurita Sari
Petugas Unit Simpan Pinjam : Supandi dan Nur Holila
Dinas KPU + Dinas Koperasi
Pembina Penasehat
Camat Gambiran
Pelindung
Kepala Desa
Rapat Anggota
Pengurus
Ketua : Drs. Paimin
Sekretaris : Imam Supingi
Bendahara : Katirin
Pengawas
Riyadi
Simpan Pinjam
Supandi
Unit Saprodi
Lyla Upja
Mismanto
Seksi lumbung
Sugiman
Anggota
Kepengurusan koperasi kelompok tani Jaya Makmur periode
2011 s/d 2015 berjumlah 3 orang dengan sususan pengurus sebagai
berikut, ketua: Drs. Paimin, Sekretaris: Imam Supingi, Bendahara:
Katirin. Pengawas koperasi kelompok tani Jaya Makmur periode
2013 s/d 2015 adalah bapak Riyadi. Sedangkan karyawan kelompok
tani Jaya Makmur terdiri dari, kasir: Ririn Islamiah, juru buku: Riski
Nurita Sari, Petugas Unit Simpan Pinjam: Supadi dan Nur Holilla.
Tabel 4.2 Perkembangan Anggota Koperasi atau anggota Kelompok Tani Jaya Makmur dari Tahun 2013 Sampai Tahun 2015 adalah sebagai berikut,
No Uraian Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
1 Anggota 63 Orang 63 Orang 63 Orang
2 Calon Anggota 723 Orang 753 Orang 789 Orang
Jumlah 796 Orang 816 Orang 852 Orang
Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Tahun 2015 Koperasi Jaya Makmur Desa Wringinagung
Tabel 4.3 Jumlah Peminjam Gabah Tahun 2012-2015 di Lumbung Pangan Jaya Makmur desa Wringinagung
No
Jumlah
peminjam
Anggota Non
Anggota
Tahun Jumlah Gabah
Kering Giling (kg)
1. 88 29 49 2012 10.364 kg
2. 10 5 5 2013 1.225 kg
3. 33 13 20 2014 2.974 kg
4. 6 4 2 2015 591 kg
Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Tahun 2015 Koperasi Jaya Makmur Desa Wringinagung
Dilihat dari tujuan kelompok tani Jaya makmur yang
didalamnya dijelaskan bahwa tujuan dari kelompok tani Jaya
Makmur adalah untuk mensejahterahkan anggota dan masyarakatnya
disekitarnya yang dilakukan melalui pemberdayaan. Pembuatan
kebijakan yang dilakukan kelompok tani Jaya Makmur mengenai
simpan pinjam gabah yang digunakan untuk memberdayakan
masyarakat merupakan salah satu cara yang efektif untuk
meningkatkan mensejahterahkan masyarakatnya. Jika dilihat dari
penjelasan diatas, strategi yang digunakan pemerintah desa untuk
meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaaan masyarakat
yang dilakukan melalui peran koperasi kelompok tani Jaya Makmur
merupakan salah satu strategi yang sangat efektif.
Pemberdayaan yang dilakukan melalui simpan pinjam gabah
yang ada di lumbung dan uang tunai yang terdapat dalam koperasi
kelompok tani. Jika dilihat dari tabel 4.3 tentang peminjaman gabah
kering giling dari tahun 2012 sampai tahun 2015 semakin tahun
semakin berkurang karena itu bisa kita lihat bahwa kesejahteraan
masyarakat semakin bertambah. Semakin berkurangnya masyarakat
yang meminjam gabah kering giling berarti semakin banyak
masyarakat yang sudah terpenuhi kebutuhan panganya. Jika dilihat
dilapangan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan
melalui peran koperasi juga sudah berjalan dengan baik karena
penerapanya sudah berjalan dengan baik.
2) Peranan Kelompok Tani Jaya Makmur Dalam Pengelolaan Lumbung
Pangan, dilihat dari:
Kelompok tani Jaya Mamur dibentuk pada tanggal 25 November
1998 dan mempunyai badan hukum pada tanggal 23 maret tahun 1999,
dengan nomor 133/BH/KDK.13.11/ll/1999. Kelompok tani Jaya Makmur
merupakan lembaga yang sering dikunjungi untuk wilayah percontohan,
terutama mengenai pengelolaan pertanian. Pada 18 November 2014
koperasi Jaya Makmur dapat kunjungan dari kabupaten Sidoarjo, pada
tanggal 7 Oktober 2015 dapat kunjungan dari kabupaten Bondowoso, dan
pada tanggal 5 Desember 2016 dapat kunjungan dari Unit Pelaksanaan
Teknis (UPT) mekanisasi dinas pertanian dan peternakan provinsi Riau.
Hal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam gambar dibawah ini,
Gambar 4.6 Kunjungan Dari UPT Mekanisasi Dinas Pertanian Dan
Peternakan Provinsi Riau Pada Tanggal 5 Desember 2016
Sumber: Dokumen Kelompok Tani Jaya Makmur, 2016
Selain menjadi lembaga percontohan koperasi Jaya Makmur juga
banyak mendapatkan penghargaan yaitu, juara 1 Lomba Usaha Pelayanan
Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) tahun 2014, juara 1 kelompok tani
agribisnis padi tingkat provinsi jawa timur tahun 2008, dan juara nasional
kelompok tani agribisnis padi tahun 2009. Sebagaimana yang terdapat
dalam gambar dibawah ini,
Gambar 4.7 Juara Lomba Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian
(UPJA) tingkat provinsi jawa timur tanuh 2014
Sumber: Dokumen Kelompok Tani Jaya Makmur, 2016
Kelompok tani Jaya Makmur memiliki peranan yang penting dalam
pengelolaan lumbung pangan, seperti hal yang dijelaskan dalam dokumen
milik badan ketahanan pangan provinsi Jawa Timur mengenai petunjuk
pelaksanaan pengembangan lumbung pangan masyarakat tahun 2016,
bahwa kelompok tani memiliki kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas yang
harus dilaksanakan, yaitu: Menyusun rencana anggaran belanja (RAB)
untuk pembanguan fisik lumbung sesuai dengan gambar teknis yang
diberikan oleh provinsi; Meningkatkan kemampuan manajemen kelompok
lumbung; Melaporkan perkembangan kegiatan pengembangan lumbung
pangan masyarakat ke tingkat kabupaten secara berkala dan berkelanjutan.
Selain penjelasan diatas yang membahas mengenai peranan
kelompok tani secara umum. Dapat diketahui pula bahwa kelompok tani
Jaya Makmur juga memiliki peranan yang sangat penting. Seperti yang
diungkapkan oleh bapak IS (L:55th) selaku sekretaris kelompok tani Jaya
Makmur,
“ kelompok tani merupakan suatu lembaga yang membawahi unit usaha yang dimiliki. Peran kelompok tani itu sebagai wadah unit usaha yang dimiliki kelompok tani Jaya Makmur. selain itu kelompok tani Jaya Makmur juga memiliki peran dalam pelaksaan pembinaan mengenai pengelolaan dalam bidang pertanian untuk anggota kelompoknya (Wawancara dilaksanakan di koperasi milik kelompok tani Jaya Makmur desa Wringinagung pada tanggal 28 April 2017, pukul 09.25)”. Keberhasilan kelompok tani dalam melakukan perannya
merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan tercapaianya tujuan kelompok tani Jaya Makmur.
Sedangkan dalam pengelolaan lumbung pangan kelompok tani Jaya
Makmur berperan sebagai pengelola kegiatan lumbung pangan dan
pembuat kebijakan untuk pengelolaan lumbung pangan. Bisa dibilang juga
kelompok tani Jaya Makmur berperan penting atas terlaksananya lumbung
pangan karena bukan hanya sebagai pengelola lumbung kelompok tani
juga sebagai aktor yang mengembangkan lumbung pangan tersebut.
keefktifan peranan kelompok tani Jaya Makmur dalam pengelolaan
lumbung pangan bisa dilihat melalui tetap terlaksananya dan semakin
berkembangnya kegiatan lumbung pangan serta semakin banyaknya
masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan lumbung pangan dan
juga bisa dilihat dari prestasi yang sudah didapatkan oleh kelompok tani
Jaya Makmur. seperti yang diungkapkan oleh bapak PM (L:52th) selaku
ketua kelompok tani Jaya Makmur,
“peranan kelompok tani dalam lumbung pangan adalah sebagai aktor yang membuat kebijakan yang akan digunakan untuk pengelolan lumbung dan berperan sebagai pengelola lumbung pangan juga (Wawancara dilaksanakan di koperasi milik kelompok tani Jaya Makmur desa Wringinagung pada tanggal 28 April 2017, pukul 09.35)”. Keberhasilan kelompok tani dalam pengelolaan lumbung pangan
juga dapat dilihat dari yang diungkapkan bapak BD (L:47th) selaku staff
kantor ketahan pangan kabupaten banyuwangi bidang ketahanan pangan,
“Kelompok tani itu merupakan suatu lembaga dalam bidang pertanian yang berhubungan langsung dengan masyarakat desa misalnya saja dalam pemberian penyuluhan. kelompok tani Jaya Makmur yang ada di desa Gambiran yang diketuai oleh bapak paimin memiliki manajemen pengelolaan yang bagus. (Wawancara dilaksanakan di koperasi milik kelompok tani Jaya Makmur desa Wringinagung pada tanggal 16 Maret 2017, pukul 08.00)”.
Jika dilihat dari penjelasan diatas, peranan kelompok tani Jaya
Makmur dalam pengelolaan lumbung pangan sudah dilakukan dan berjalan
sampai saat ini. Kelompok tani juga merupakan ujung tongak atau yang
berhubungan langsung dengan masyarakat petani dalam memantau tentang
perkembangan pertanian Indonesia, yaitu melalui pemberian penyuluhan
mengenai pengelolaan pertanian dan sebagai sarana yang digunakan untuk
musyawarah para petani tentang permasalahan pertanian. Misalnya saja
memberi penyuluhan mengenai cara memanen padi yang baik. Peranan
kelompok tani Jaya Makmur dalam pengelolaan lumbung pangan bisa
dilihat dari:
a) Kegiatan Kelompok Tani Jaya Makmur Dalam Pengelolaan
Lumbung Pangan
Kelompok tani Jaya makmur merupakan suatu lembaga yang
membawahi unit-unit usaha yang dikelolanya. Pada bab IV yang
dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga milik kelompok tani Jaya
Makmur tahun 2005 membahas tentang kegiatan usaha yang
dijalankannya. Seperti yang dijelaskan oleh bapak PM (L:52th),
“kebijakan yang mengatur tentang kegiatan kelompok tani Jaya Makmur terdapat dalam AD dan ART milik kelompok tani Jaya Makmur. kegiatan yang dilakukan kelompok tani itu melakukan pengelolaan terhadap unit-unit usaha yang dimiliki, misalnya unit usaha simpan pinjam, unit usaha alat dan mesin pertanian (Alsintan), unit usaha sarana produksi (Saprodi), unit usaha lumbung. Biasanya juga kita melakukan rapat anggota tahunan untuk membuat laporan pertanggungjawaban pengurus dan setiap 3 tahun dilakukan evaluasi untuk melakukan pergantian pengurus serta melakukan pertemuan rutin setiap bulanya. (Wawancara dilaksanakan di koperasi milik kelompok tani Jaya Makmur desa Wringinagung pada tanggal 20 April 2017, pukul 10.40)”.
Gambar 4.8 Rapat Anggota Tahunan Koperasi Kelompok Tani Jaya Makmur tahun 2014
Sumber: Dokumentasi kelompok Tani Jaya Makmur, 2016
Kegiatan kelompok tani Jaya Makmur melalui kegiatan
pengelolaan unit-unit usaha yang dikelolanya antara lain, yaitu:
1) Unit usaha simpan pinjam
Unit usaha simpan pinjam (koperasi) merupakan salah satu
kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tani Jaya Makmur, yang
didalamnya lembaga ini bertugas sebagai unit yang mengelola
administrasi unit-unit usaha lainya milik kelompok tani Jaya
Makmur diantaranya yaitu, unit usaha Alat dan Mesin Pertanian
(Alsintan), unit usaha lumbung pangan, unit usaha sarana produsi.
Selain untuk mengelola andministrasi unit-unit usaha kelompok
tani, unit usaha simpan pinjam juga memiliki peran sebagai unit
yang menjalankan simpan pinjam dari unit-unit usaha kelompok
tani lainya. Misalnya saja simpan pinjam gabah kering giling di
lumbung pangan, peminjaman sarana produksi, dan peminjaman
alat dan mesin pertanian. selain itu unit simpan pinjam kelompok
tani juga memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat yang akan melakukan simpan pinjam. dalam
unit simpan pinjam milik kelompok tani Jaya Makmur ini juga
dilaksanakan Rapat anggota tahunan yang di dalamnya membahas
mengenai, laporan pertanggung jawaban pengurus yang
didalamnya membahas tentang perhitungan laba/rugi koperasi,
laporan pertanggung jawaban pengawas, rencana kerja, rencana
anggaran dan belanja pada tahun yang ditentukan. Seperti yang
dijelaskan oleh bapak SP (L:57th) selaku seksi simpan kelompok
tani Jaya Makmur, menjelaskan:
“kegiatan yang dilakukan dalam unit usaha simpan pinjam Jaya Makmur, melakukan kegiatan simpan pinjam unit-unit usaha yang dimiliki kelompok tani, melayani masyarakat yang akan melakukan simpan pinjam, melakukan rapat anggota setiap tahunya yang membahas mengenai laporan pertanggung jawaban pengurus. (Wawancara dilaksanakan di koperasi milik kelompok tani Jaya Makmur desa Wringinagung pada tanggal 20 April 2017, pukul 10.50)”.
Gambar 4.9 Pelayanan Koperasi Kelompok Tani Jaya Makmur
Desa Wringinagung
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017
2) Unit usaha Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan)
Alsintan adalah salah satu usaha milik kelompok tani Jaya
Makmur yang memiliki tujuan untuk membantu masyarakatnya
dalam meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok tani dan
masyarakat sekitar kelompok tani. Unit usaha Alsintan yang
dikelola kelompok tani ini, dikelola dengan cara meminjamkan
atau menyewakan kepada kelompok atau Gabungan Kelompok
Tani (Gapoktan) lain yang membutuhkan alat dan mesin pertanian.
Unit usaha alat dan mesin pertanian (Alsintan) milik kelompok tani
Jaya Makmur ini dijadikan Usaha Pelayanan Jasa atau biasanya
disebut dengan Upja. Upja Alsintan kelompok tani dibuat,
dimaksudkan untuk membantu masyarakat mengelola lahan
pertanian milik sendiri. Dasar pertimbangan pembentukan Upja
kelompok tani Jaya Makmur yang pertama karena kemampuan
petani dalam mengolah lahan usaha tani terbatas. Kedua,
pengelolaan alat dan mesin pertanian secara perorangan kurangan
efisien. Ketiga, kemampuan permodalan usaha tani perorangan
yang lemah. Keempat, tenaga kerja di bidang pertanian makin sulit
dan mahal. Upaya pelayanan jasa alat dan mesin pertanian
kelompok tani Jaya Makmur dibentuk pada tahun 2010 dan tetap
berjalan sampai saat ini. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh
bapak MM (L:55th) selaku seksi Alsintan kelompok tani Jaya
Makmur,
“kegiatan yang dilakukan dalam unit usaha Alsintan itu seperti peminjaman Alsintan kepada kelompok tani atau gabungan kelompok tani. Alsintan milik kelompok tani Jaya Makmur dijadikan Upja (usaha pelayanan jasa) jadi masyarakat yang akan meminjam Alsintan milik kelompok tani juga bisa meminjam dengan pegawai profesional yang akan menjalankan Alsintan. Tujuan dalam pembentukan Upja kelompok tani juga memiliki dasar pertimbangan, yang pertama karena kemampuan petani dalam mengolah lahan usaha tani terbatas. Kedua, pengelolaan alat dan mesin pertanian secara perorangan kurangan efisien. Ketiga, kemampuan permodalan usaha tani perorangan yang lemah. Keempat, tenaga kerja di bidang pertanian makin sulit dan mahal. (Wawancara dilaksanakan di koperasi milik kelompok tani Jaya Makmur desa Wringinagung pada tanggal 20 April 2017, pukul 11.00)”.
Gambar 4.10 Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian Kelompok Tani Jaya Makmur
Sumber: Dokumen Kelompok Tani Jaya Makmur, 2016
Dari dokumen kelompok tani Jaya Makmur mengenai UPJA
Jaya Makmur tahun 2016 dijelaskan, Pelayanan yang dilakukan
oleh kelompok tani Jaya Makmur, yaitu: pertama, Hand Traktor
dapat melayani petani rata-rata seluas 3 Ha per unit dan dapat
membayar dengan sistem yarnen (setelah panen). Hand Traktor
digunakan agar pengelolahan tanah dapat serempak sehingga tanam
juga dapat serempak, sehingga mengurangi resiko serangan hama
penyakit struktur tanah menjadi baik dengan pembalikan tanah
sedalam 20 cm. Kedua, Combine Harvester dapat melayani petani
diluar desa dan luar kecamatan, pada musim panen MK 1
(Agustus-September) pada tahun 2014 dapat melayani seluas 30
Ha. Combie Harvester digunakan agar proses pemanenan lebih
cepat (1 Ha selesai dalam waktu 3 jam), kehilangan sedikit gabah,
dan jerami dapat hancur dan tersebar sehingga petani tidak perlu
membakarnya. ketiga, Rice Transplanter sangat bermanfaat untuk
budidaya padi dengan cara SRI, dimana regu tanam saat ini agak
sulit dan banyak yang belum terbiasa tanam tunggal dan dangkal.
Hal seperti ini seperti yang diungkapkan oleh bapak SY (L:50th)
selaku Koordinator Operator Alat dan Mesin Pertanian kelompok
tani Jaya Makmur,
“Upja yang dilakukan kelompok tani Jaya makmur sudah banyak melakukan pelayanan, yang pertama adalah pelayanan Hand Traktor digunakan untuk pengelolahan tanah. Kedua, Combine Harvester digunakan agar proses pemanenan bisa lebih cepat. Ketiga, Rice Transplanter digunakan untuk budidaya padi dengan cara Sri.(Wawancara dilaksanakan di koperasi milik kelompok tani Jaya Makmur desa Wringinagung pada tanggal 28 April 2017, pukul 09.45)”. Diungkapkan pula oleh bapak MM (L:55th) selaku seksi
Alsintan kelompok tani Jaya Makmur:
“Dalam melakukan pengelolaan Upja ini diantaranya adalah pertama, Komitmen dan tekad yang bulat baik pengurus maupun anggota. kedua mengutamakan musyawarah tidak mudah putus asa. Respon terhadap program-program dari pemerinta. Konsisten terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Kerjasama dan gotong royong. Jujur, terbuka, peduli pada kemanjuan kelompok. Pengurus mempunyai jiwa sosial, pengabdian, menjaga amanah, dan mengutamakan kepentingan kelompok (Wawancara dilaksanakan di koperasi milik kelompok tani Jaya Makmur desa Wringinagung pada tanggal 28 April 2017, pukul 09.50)”.
3) Unit Usaha Sarana Produksi (Saprodi)
Gambar 4.11 Unit Usaha Sarana Produksi Kelompok Tani Jaya Makmur Desa Wringinagung
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017
Unit usaha sarana produksi yang dimiliki Jaya Makmur
merupakan kegiatan yang menjual dan/atau meminjamkan sarana
produksi yang dimiliki kelompok tani. Sarana produksi yang
disediakan oleh Jaya Makmur yakni terdiri dari pupuk dan obat-
obatan yang digunakan untuk pertanian. seperti yang diungkapkan
oleh bapak ST (L:47th) selaku seksi produksi kelompok tani Jaya
Makmur,
“kegiatan dalam unit usaha sarana produksi adalah kegiatan menjual atau meminjamkan pupuk atau obat-obatan yang digunakan untuk pertanian. mengenai peraturan tentang sarana produksi mengenai peminjaman pupuk atau obat-obatan untuk pertanian bisa dibayar dengan sistem yarnen (bayar setelah panen). (Wawancara dilaksanakan di koperasi milik kelompok tani Jaya Makmur desa Wringinagung pada tanggal 28 April 2017, pukul 10.00)”.
Jadi kegiatan ini bisa dikatakan bahwa merupakan salah satu
cara kelompok tani dalam meringankan beban masyarakatnya
dalam pembayaran pupuk atau obat-obatan yang digunakan untuk
lahan pertanianya. Dari kegiatan ini kelompok tani Jaya Makmur
memiliki tujuan agar mampu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui peminjaman pupuk dan obat-obatan pertanian.
Dan jika dilihat dari tujuan unit usaha sarana produksi ini yaitu
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, kelompok tani
Jaya Makmur cukup berhasil karena dengan adanya peminjaman
sarana produksi tersebut dengan sistem yarnen masyarakat akan
terbantu.
4) Unit Usaha Lumbung
Gambar 4.12 Unit Usaha Lumbung Kelompok Tani Jaya Makmur
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017
Unit usaha lumbung yang dimiliki kelompok tani Jaya
Makmur merupakan unit usaha lumbung yang berisi pangan
terutama adalah gabah kering giling atau beras. Lumbung
kelompok tani Jaya Mamur sudah berdiri sejak tahun 2000 dan
pengelolaanya tetap berjalan sampai sekarang. saat ini anggota
lumbung Jaya Makmur berjumlah 63 orang dan sekitar 789 orang
calon anggota. fungsi unit usaha lumbung kelompok tani Jaya
Makmur salah satu diantaranya adalah tempat menyimpan atau
menitipkan beras atau gabah kering giling, dan jika terjadi paceklik
panjang beras atau gabah yang di titipkan ke lumbung kelompok
tani Jaya Makmur bisa diambil kembali. Seperti yang diungkapkan
oleh bapak SM (L:56th) selaku seksi unit lumbung kelompok tani
Jaya Makmur,
“kegiatan yang dilakukan dalam unit lumbung milik kelompok tani Jaya Makmur adalah pada saat musim paceklik unit usaha lumbung milik Jaya Makmur memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, sedangkan dimasa panen raya petani atau masyarakat mengembalikan pinjaman yang telah dipinjam sebelumnya kepada usaha lumbung Jaya Makmur. kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan. Dan pembuatan kebijakan-kebijakan baru akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan lingkungan. (Wawancara dilaksanakan di koperasi milik kelompok tani Jaya Makmur desa Wringinagung pada tanggal 17 Desember 2016, pukul 10.40)”.
Salah satu tujuan dari dibuatnya lumbung pangan ini adalah
untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakatnya
yaitu melalui memberikan pinjaman pada saat musim paceklik,
namun saat ini setelah kebijakan baru yang dibuat secara
musyawarah oleh kelompok tani yaitu mengenai bahwa gabah
kering giling atau beras yang berada di lumbung Jaya Makmur
akan dipinjamkan kepada masyarakat tidak harus pada musim
paceklik saja. Jadi masyarakat bisa meminjam gabah kering giling
atau beras ketika membutuhkan. Dalam Pembayaran atau
pengembalian pinjaman gabah kering giling atau beras yang
dipinjam masyarakat, kelompok tani Jaya Makmur membuat
kebijakan bahwa pengembalian bisa dilakukan dengan sistem
yarnen (bayar setelah panen) kebijakan yang dibuat ini juga salah
satu penunjang kelompok tani Jaya Makmur dalam meningkatkan
kesejahteraan masyrakat sekitarnya. Jadi masyarakat tidak perlu
terburu-buru dalam pengembalian pinjaman tersebut, dan pinjaman
gabah kering giling ataupun beras tersebut bisa dikembalikan
dalam bentuk gabah ataupun uang. Hal ini seperti yang
diungkapkan oleh bapak SM (L: 56th) selaku seksi unit lumbung
kelompok tani Jaya Makmur,
“kebijakan baru yang dibuat secara musyawarah oleh kelompok tani yaitu mengenai gabah kering giling atau beras yang berada di lumbung tidak akan hanya dikeluarkan pada saat musim paceklik saja pada saat masyarakat membutuhkan masyarakat bisa meminjam pada kelompok tani dan pembayaranya bisa dilakukan dengan sistem yarnen (bayar setelah panen). (Wawancara dilaksanakan di koperasi milik kelompok tani Jaya Makmur desa Wringinagung pada tanggal 17 Desember 2016, pukul 10.45)”.
Jika dilihat dari penjelasan diatas, kegiatan kelompok tani
Jaya Makmur dalam Pengelolaan lumbung pangan menunjukan
bahwa kelompok tani sangat berperan penting dalam pengelolaan
lumbung pangannya karena kelompok tani merupakan lembaga
yang mengelola dan menjalankan lumbung pangan tersebut.
peranan yang dimiliki kelompok tani dalam kegiatan-kegiatanya
sudah dilaksanakan dengan baik, bisa dilihat melalui masih
terlaksanakanya kegiatan tersebut dan unit-unit usaha yang dikelola
oleh kelompok tani dalam kegiatan masih tersebut terus
berkembang sampai saat ini.
b) Partisipasi Anggota Kelompok Tani Jaya Makmur Dalam
Pengelolaan Lumbung Pangan
Kelompok tani Jaya Makmur adalah lembaga yang dimiliki
oleh warga dusun Glowong desa Wringinagung kecamatan
Gambiran Kabupaten Banyuwangi, yang merupakan wadah kegiatan
perekonomian pertanian, peternakan, dan makanan olahan bagi
anggotanya. Jika dilihat di pembukaan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga, terbentuknya kelompok tani ini salah satu
alasanya karena adanya keinginan masyarakat untuk berpartisipasi
secara aktif dalam perekonomian, pertanian, dan ketahanan pangan
untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat khususnya warga
dusun Glowong desa Wringinagung kecamatan Gambiran
Kabupaten Banyuwangi. Seperti yang dijelaskan oleh IS (L:55th)
selaku sekretaris kelompok tani Jaya Makmur,
“partisipasi anggota kelompok tani dalam pengelolaan lumbung pangan bisa dilihat melalui kegiatan-kegiatan yang diikuti anggota, misalnya saja partisipasi dalam kegiatan simpan pinjam gabah milik kelompok tani, partisipasi dalam pengambilan keputusan yang dibuat secara musyawarah dan mufakat, partisipasi dalam pengelolaan lumbung pangan, berpartisipasi dalam penerapan dan pembuatan kebijakan, partisipasi dalam peningkatan pelayanan, partisipasi dalam peningkatan volume/omset secara selektif, dan partisipasi Mengefektifkan pinjaman secara selektif. (Wawancara dilaksanakan di koperasi milik kelompok tani Jaya Makmur desa Wringinagung pada tanggal 20 April 2017, pukul 11.10)”.
Seperti yang dijelaskan oleh bapak IS (L:55th) dalam
pengelolaan lumbung pangan partisipasi kelompok tani bisa dilihat
melalui: (a) peningkatan pelayanan, yang dimaksud dari peningkatan
pelayanan dalam partisipasi kelompok tani untuk pengelolaan
lumbungnya adalah peningkatan kualitas perilaku dan
keprofesionalan anggota, memusyawarahkan kebijakan pelayanan
agar tidak berbelit-belit, dan peningkatan fasilitas yang menunjang
kualitas pelayanan; (b) peningkatan volume/omset secara selektif,
yang dimaksud disini merupakan salah satu upaya yang dilakukan
kelompok tani dalam rangka meningkatkan pendapatan lumbung
yang tercatat dalam pendapatan koperasi kelompok tani Jaya
Makmur. yang dilakukan kelompok tani dalam peningkatan volume
atau omset adalah selalu memperhatikan isi gabah yang berada
dalam lumbung agar tidak terjadi kerusakan kualitas gabah. Jika
gabah di lumbung terlalu banyak kelompok tani menjualnya untuk
mengurangi kerusakan kualitas gabah yang kemungkinan terjadi; (c)
Mengefektifkan pinjaman secara selektif, dalam point ini tujuanya
adalah untuk meningkatkan pendapatan lumbung yang disimpan di
koperasi kelompok tani Jaya Makmur. dalam mengefektifkan
pinjaman ini anggota kelompok tani berpartisipasi dan berperan
sebagai objek yang melaksanakan atau objek pengelola. adanya
partisipasi anggota kelompok tani disini dimaksudkan agar dalam
usaha simpan pinjam tidak ada masalah mengenai peminjaman
ataupun pengembalian. (d) Pembuatan kebijakan, dalam point ini
dimaksudkan dalam pembuatan kebijakan anggota kelompok tani
dilibatkan berpartisipasi karena kebijakan mengenai lumbung
pangan Jaya Makmur dibuat secara musyawarah bersama
anggotanya. Kebijakan yang dibuat secara musyawarah ditujukan
agar kebijakan yang dibuat sesuai dengan keadaan anggota atau
masyarakat sekitar yang ingin ikut berpartisipasi dalam kelompok
tani Jaya Makmur.
C. Analisis Data
1. Strategi yang Dilakukan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan
Kesejahteraan Masyarakat Desa Wringinagung Melalui Lumbung
Pangan
Lumbung pangan dalam penyelenggaraan panganya dilakukan
untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan memberikan manfaat
secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada kedaulatan
pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Menurut Peraturan
Menteri Pertanian No 17 Tahun 2015 tentang pedoman pengembangan
lumbung pangan masyarakat dijelaskan bahwa lumbung pangan adalah
tempat atau bangunan untuk menyimpan padi atau bahan pangan lain
untuk menghadapi masa paceklik. Strategi yang dilaksanakan oleh
pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui
lumbung pangan bisa dilakukan melalui kelompok tani Jaya Makmur yang
ikut serta membangun dan mengelola lumbung pangan dalam rangka
untuk menyediakan cadangan pangan masyarakat. Salah satu kelompok
tani yang ikut serta menjalan program lumbung pangan yang digunakan
untuk menyediakan kebutuhan pangan masyarakatnya adalah kelompok
tani Jaya Makmur milik Desa Wringinagung.
Untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat
dengan penerapan strategi pemerintah desa yaitu mengenai pembuatan
lumbung pangan yang pengelolaanya dapat dilihat melalui peranan
koperasi dan melalui kelompok tani yang bertugas sebagai aktor yang
merumusnya kebijakan yang dibuat secara musyawarah dan mufakat,
perumusan kebijakan ini dibuat sesuai dengan kondisi lingkungan
masyarakat sekitar dan dibuat untuk pembinaan masyarakat agar kebijakan
yang dibuat mampu dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan fokus
penelitian yang terdapat dalam bab III, penelitian ini akan dibatasi pada
strategi pemerintah desa yang meningkatan kesejahteraan masyarakat
melalui pembangunan lumbung pangan yang dikelola oleh kelompok tani
Jaya Makmur apabila dikaitkan dengan teori Adisasmita (2011: 68) yang
menjelaskan bahwa perencanaan strategik merupakan kebutuhan nyata
untuk mengatasi persoalan yang dihadapi dan merupakan serangkaian
rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh seluruh jajaran
suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. sedangkan
menurut William J. Staton (2010: 1) yang dikutip oleh Amirullah (2015: 4)
strategi didefinisikan sebagai suatu rencana dasar yang luas dari suatu
tindakan organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Berdasarkan atas teori
tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam peningkatan kesejahteraan
strategi merupakan fondasi yang sangat diperlukan guna untuk mencapai
sasaran-sasaran yang sudah ditentukan.
Kelompok tani Jaya Makmur dalam upaya meningkatkan
kesejahteraan masyarakat terhadap anggota dan masyarakat di sekitarnya
memiliki beberapa strategi yang dilakukan melalui tahapan-tahapan
manajemen strategi. Menurut Pearce dan Robinson (1997: 34) yang
dikutip oleh Amirullah (2015: 15) yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu
sebagai berikut, menetapkan misi organisasi; pengembangan profil
organisasi (kuantitas dan kualitas sumber daya organisasi serta kekuatan
dan kelemahan organisasi); analisis lingkungan eksternal organisasi;
menentukan sasaran jangka panjang; menetapkan strategi umum;
menetapkan sasaran umum; menetapkan strategi fungsional; menetapkan
kebijakan; melembagakan strategi; dan pengendalian serta evaluasi.
Berdasarkan penyajian data diketahui bahwa pembuatan lumbung
pangan di desa Wringinagung dikelola oleh kelompok tani jaya makmur.
yang salah satu kegiatanya dilakukan melalui simpan pinjam gabah pada
koperasi milik kelompok tani Jaya Makmur dan saat ini kelompok tani
Jaya Makmur sudah berhasil menggembangkan usahanya melalui
koperasi, tidak hanya memiliki usaha lumbung pangan tetapi saat ini
kelompok tani juga memiliki usaha simpan pinjam sarana produksi dan
usaha alat dan mesin pertanian, yang merupakan cara kelompok tani untuk
pemberdayaan masyarakat dengan ikut serta meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Sebuah strategi pemerintah desa yang digunakan untuk
meningkatkan kesejahteraan melalui lumbung pangan diperlukan adanya
kebijakan atau kesepakatan serta peran koperasi kelompok tani untuk
tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan, bisa dilihat dari:
a) Program Desa Wringinagung dalam Pengelolaan Lumbung
Pangan
Pembuatan program yang dilakukan oleh pemerintah desa
Wringinagung pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakatnya, tujuan dari peningkatan kesejahteraan
masyarakat Jaya Makmur Sesuai dengan tujuan kesejahteraan
menurut Undang-undang No.11 tahun 2009 tentang kesejahteraan,
yaitu dijelaskan bahwa tujuan kesejahteraan adalah untuk
meningkatkan taraf hidup atau kelangsungan hidup masyarakat;
memulihkan fungsi sosial dalam rangka kemandirian; meningkatkan
kemandirian sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani
kesejahteraan sosial; meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan
tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan
sosial.
Berdasarkan penyajian data diketahui bahwa strategi yang
digunakan oleh kelompok tani Jaya Makmur dalam upaya
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan
adalah dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang telah
ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah dan kebijakan
kelompok tani Jaya Makmur itu sendiri. Dalam pelaksanaan dan
pengelolaan lumbung pangan, kelompok tani Jaya Makmur
menggunakan peraturan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran
Rumah Tangga (ART) yang dibuat berdasarkan kesepakatan
kelompok. Jika dilihat dalam dokumen kelompok tani tentang AD
dan ART kelompok tani Jaya Makmur dijelaskan bahwa, kelompok
tani diharapkan mampu untuk menjadi wadah masyarakat untuk
membina, membimbing dan menampung hasil dan memberikan
solusi baik dari hasil pertanian maupun perekonomian sehingga
dapat memberikan nilai tambah bagi lembaga dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat dilingkungan
sekitarnya.
Keputusan yang dibuat kelompok tani Jaya Makmur dalam
melaksanakan pengelolaan lumbung dibuat berdasarkan kondisi
lingkungan sekitar. Beberapa keputusan kelompok tani Jaya Makmur
tentang lumbung pangan, yang pertama kali dibuat adalah pertama,
mengenai modal awal untuk pembentukan lumbung Jaya Makmur
yaitu disepakati bahwa setiap anggota kelompok tani untuk menjadi
anggota harus mengumpulkan 50 kg gabah kering giling; kedua,
gabah kering giling yang sudah terkumpul digunakan untuk
memenuhi kebutuhan anggota saat paceklik; ketiga, di dalam
lumbung Jaya Makmur paling sedikit harus ada 2 ton gabah kering
giling didalamnya; keempat, setelah kebutuhan pangan anggota
terpenuhi kelompok tani Jaya Makmur membuat kesepakatan bahwa
dalam meminjamkan gabah tidak harus pada musim paceklik saja;
dan yang kelima, kelompok tani membuat kesepakatan jika gabah
kering giling dalam lumbung Jaya Makmur terlalu banyak maka
sebagaian akan diuangkan dan ditaruh dalam koperasi Jaya Makmur
dan dimasukan dalam pendapat lumbung.
Pemerintah desa wringinagung dalam membuat perencanaan
strategis, yang digunakan untuk mengatasi persoalan mengenai
pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat desa yaitu melalui
pembuatan lumbung pangan pada awalnya disebabkan karena desa
wringinagung sempat mengalami kekeringan panjang yaitu sekitar 9
bulan. Seperti yang dikemukakan oleh Adisasmita (2011: 68) bahwa
dalam perencanaan strategi suatu organisasi dapat memperoleh
strategi-strategi baru yang dapat digunakan dalam memenuhi tujuan
yang telah ditetapkan. Jika dikaitkan dengan teori dari Adisasmita
(2011: 70) yang menjelaskan bahwa dalam merumuskan dan
mempersiapkan perencanaan strategik organisasi harus,
1. Menentukan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai;
2. Mengenali lingkungan dimana organisasi mengimplementasikan
interaksinya;
3. Melakukan berbagai analisis yang bermanfaat dalam positioning
organisasi dalam pencaturan memperebutkan kepercayaan
pelanggan;
4. Mempersiapkan semua faktor penunjang yang diperlukan
terutama dalam mencapai keberhasilan operasional organisasi;
5. Menciptakan sistem umpan balik untuk mengetahui efektifitas
pencapaian implementasi perencanaan strategik.
Jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan strategi
merupakan langkah sistematis dalam menetapkan sasaran, kebijakan,
dan strateginya untuk tercapainya sasaran dan tujuan utama suatu
organisasi dalam merumuskan dan mempersiapkan perencanaan
strategis, untuk pembuatan keputusan kelompok tani Jaya Makmur
belum sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Adisasmita
(2011: 70) karena dalam pembuatan strategi yang dilakukan
pemerintah desa dalam pembuatan lumbung pangan yang dilakukan
melalui perencanaan strategis tersebut kelompok tani Jaya Makmur
tidak melakukan positioning organisasi dalam pencaturan
memperebutkan kepercayaan pelanggan.
b) Peran Koperasi Kelompok Tani Jaya Makmur
Berdasar penyajian data diketahui bahwa koperasi kelompok
tani Jaya Makmur merupakan unit usaha yang mengatur administrasi
unit-unit usaha milik Jaya Makmur lainya. Disini peran koperasi
kelompok tani Jaya Makmur bisa dilihat melalui pemberdayaan yang
dilakukan terhadap masyarakat yang ditujukan untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan yang dilakukan oleh
koperasi kelompok tani Jaya Makmur yaitu melalui beberapa cara,
yaitu: pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat; peningkatan
pelayanan publik; pembinaan anggota kelompok tani; dan simpan
pinjam unit usaha kelompok tani Jaya Makmur. jika dikaitkan
dengan teori Adisasmita (2013: 78) tentang pemberdayaan dijelaskan
bahwa pemberdayaan merupakan upaya pemanfaatan dan
pengelolaan sumberdaya masyarakat pedesaan secara lebih efektif
dan efisien, baik dari: aspek masukan atau input sumberdaya
manusia (dana, sarana, data, rencana, dan teknologi); aspek proses
(pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan); aspek kelurahan atau
output (aspek pencapaian sasaran, efektivitas dan evisiensi). Sesuai
dengan teori tersebut maka kelompok tani Jaya Makmur berupaya
untuk meberdayakan masyarakat dengan cara meningkatkan taraf
hidup masyarakat dan memandirikan masyarakat.
Teori Adisasmita (2013: 78) yang membahas tentang
pemberdayaan sesuai dan cocok untuk diterapkan dalam
pembangunan dan pengelolaan kelompok tani Jaya Makmur yang
dilakukan melalui peran koperasi milik kelompok tani, karena dalam
pembangunan kelompok tani merupakan aktor yang berperan dalam
pemberdayaan yang dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan, dan
anggota kelompok tani melakukan pemanfaatan sumberdaya milik
desanya sendiri yaitu dalam bidang pertanian. Sebagian besar
penduduk desa wringinangung bermata pencaharian sebagai petani,
maka dari itu adanya kelompok tani yang mengatur tentang
pengelolaan pertanian masyarakat merasa terbantu karena
keberadaanya. Aspek-aspek yang terkandung di dalam teori
Adisasmita sudah diterapkan oleh kelompok tani Jaya Makmur dan
masih dijalankan sampai saat ini. Adanya unit usaha yang dimiliki
kelompok tani Jaya Makmur juga merupakan salah satu langkah
strategis yang dibuat kelompok tani dalam rangka pemberdayaan
masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan. Salah satu unit usaha
yang memiliki peran penting adalah koperasi kelompok tani Jaya
Makmur, selain untuk penyangga ekonomi kerakyaktan yang akan
membantu masyarakat keluar dari permasalah perekonomianya
koperasi juga berperan sebagai penyangga kebutuhan pangan
masyarakat. Keberhasilan pengelolaan koperasi yang dilakukan
kelompok tani Jaya Makmur ini juga karena keberhasilan kelompok
tani dalam terhadap masyarakatnya.
2. Peranan Kelompok Tani Jaya Makmur dalam Pelaksanaan Lumbung
Pangan
Berdasarkan penyajian data dijelaska bahwa kelompok tani
merupakan salah satu lembaga yang menjadi ujung tongak atau yang
berhubungan langsung dengan masyarakat petani dalam memantau tentang
perkembangan pertanian, yang dapat dilakukan melalui pemberian
penyuluhan mengenai pengelolaan pertanian dan sebagai sarana yang
digunakan untuk musyawarah para petani tentang permasalahan pertanian.
Sedangkan peranan kelompok tani Jaya Makmur selain sebagai wadah unit
usaha yang dimilikinya dan pembuat kebijakan untuk pengembangan
pengelolaan lumbung nya, kelompok tani juga memiliki peran yang
hampir sama dengan kelompok-kelompok tani lainya, yaitu melakukan
pembinaan mengenai pengelolaan dalam bidang pertanian kepada anggota
kelompoknya. Peranan yang dimiliki oleh kelompok tani merupakan salah
satu cara yang bisa membantu pemerintah dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, peranan yang dimiliki kelompok tani dilakukan
dengan cara melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat. Jika dikaitkan
dengan teori yang dikemukakan oleh Adisasmita (2013: 78) dijelaskan
bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemanfaatan dan
pengelolaan sumberdaya masyarakat pedesaan secara lebih efektif dan
efisien. Berdasarkan penyajian data mengenai pemberdayaan masyarakat
yang dilakukan dengan melihat peranan kelompok tani Jaya Makmur
dalam pengelolaan lumbung pangan hal tersebut sesuai dengan teori yang
dikemukakan oleh Adisasmita (2013: 78) mengenai pemberdayaan
masyarakat.
Pemberdayaan yang dilakukan kelompok tani Jaya Makmur selain
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat tetapi juga digunakan untuk
meningkatkan atau mengembangkan pembangunan pertanian. Menurut
Iqbal dan Sudaryanto (2008) pembangunan pertanian dapat diartikan
sebagai suatu proses perubahan sosial, implementasinya tidak hanya
ditujukan untuk meningkatkan status dan kesejahteraan petani semata,
tetapi sekaligus juga dimaksudkan untuk mengembangkan potensi
sumberdaya manusia baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya,
lingkungan, maupun melalui perbaikan, pertumbuhan, dan perubahan.
Peranan kelompok tani Jaya Makmur dalam pengelolaan lumbung pangan
bisa dilihat dari kegiatan kelompok tani dan partisipasi anggota kelompok
tani dalam pengelolaan lumbung pangan, dijelaskan sebagai berikut:
a) Kegiatan Kelompok Tani Jaya Makmur dalam Pengelolaan
Lumbung Pangan
Menurut data dari dokumen petunjuk pelaksanaan
pengembangan lumbung pangan masyarakat tahun 2016 milik badan
ketahanan pangan Provinsi Jawa Timur dijelaskan bahwa kelompok
tani atau kelompok lumbung pangan adalah kelembagaan cadangan
pangan yang dibentuk oleh masyarakat desa atau kota dan dikelola
secara berkelompok yang memiliki tujuan untuk pengembangan
penyediaan cadangan pangan bagi masyarakat pada suatu wilayah.
Berdasarkan penyajian data dijelaskan bahwa kelompok tani juga
merupakan salah satu lembaga yang menjalankan beberapa kegiatan
beberapa diantaranya adalah menyusun rencana anggaran belanja
(RAB) untuk pembangunan fisik lumbung yang sesuai dengan
gambar teknis yang diberikan oleh provinsi, meningkatkan
kemampuan manajemen kelompok lumbung, dan melaporkan
perkembangan kegiatan pengembangan lumbung pangan masyarakat
ke tingkat kabupaten secara berkala dan berkelanjutan. Kelompok
tani Jaya Makmur selain melaksanakan kegiatan yang sudah
ditetapkan oleh pemerintah daerah, kelompok tani juga
melaksanakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan
kelompoknya beberapa diantaranya yaitu, melaksanakan rapat
anggota tahunan untuk pembuatan laporan pertanggung jawaban
pengurus, setiap 3 (tiga) tahun dilakukan evaluasi untuk melakukan
pergantian pengurus, melakukan pertemuan rutin setiap bulanya, dan
melakukan pengelolaan usaha milik kelompok tani.
Kegiatan kelompok tani Jaya Makmur juga bisa dilihat
melalui kegiatan pengelolaan unit-unit usahanya. Unit-unit usaha
yang dikelola oleh kelompok tani antara lain yaitu terdiri dari 4
(empat) unit yang pertama adalah: unit usaha simpan pinjam
(koperasi), selain untuk simpan pinjam koperasi milik kelompok
tani Jaya Makmur juga digunakan untuk mengelola administrasi
unit-unit usaha lain milik kelompok tani Jaya Makmur. Misalnya
saja simpan pinjam gabah kering giling yang ada di lumbung
pangan, sarana produksi, dan pelayanan jasa dan mesin pertanian;
kedua, unit usaha alat dan mesin pertanian (Alsintan), pengelolaanya
dengan cara meminjamkan dan menyewakan kepada kelompok atau
gabungan kelompok tani (Gapoktan) lain yang membutuhkan alat
dan mesin pertanian. Alsintan milik kelompok tani juga
menyewakan dengan pelayanan dibidang jasa, yaitu dengan
menyediakan anggota kelompok tani yang ahli dibidangnya untuk
menjalankan alat dan mesin pertanian tersebut; ketiga, unit usaha
sarana produksi (Saprodi), pengelolaanya dengan cara menjual
dan/atau meminjamkan sarana produksi yang dimiliki kelompok tani
Jaya Makmur ini. sarana produksi yang disediakan oleh Kelompok
tani ini yaitu terdiri dari pupuk dan obat-obatan yang digunakan
dalam pertanian; keempat, unit usaha lumbung milik kelompok tani
Jaya Makmur merupakan unit lumbung yang berisi pangan terutama
adalah gabah kering giling atau beras. Salah satu kegiatan kelompok
tani yang dilakukan dalam unit usaha lumbung adalah memberikan
pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dan dimasa panen
raya petani mengembalikan pinjaman yang telah dipinjam
sebelumnya kepada lumbung Jaya Makmur.
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan kelompok tani pada
dasarnya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut
Undang-undang No. 11 tahun 2009 kesejahteraan sosial adalah
kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spriritual dan sosial warga
negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri
sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kondisi masyarakat
yang sejahterah dapat dideskripsikan sebagai keadaan masyarakat
yang bebas dari perasaan lapar, kemiskinan, kecemasan akan hari
esok, dan perasaan takut dari penindasan dan dari ketidakadilan.
b) Partisipasi anggota kelompok tani Jaya Makmur dalam
pengelolaan lumbung pangan
Kelompok tani Jaya Makmur merupakan wadah untuk para
petani desa wringinagung. Terbentuknya kelompok tani salah satu
alasanya karena adanya keinginan para petani berpartisipasi secara
aktif dalam perekonomian, pertanian, dan ketahanan pangan dalam
pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Jika dilihat dari tujuan
kelompok tani, dijelaskan didalamnya bahwa kelompok tani harus
berperan aktif dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah dibuat dan
disepakatinya. Partisipasi anggota kelompok tani juga bisa melalui
simpan pinjam koperasi Jaya Makmur, misalnya saja simpan pinjam
gabah kering giling milik lumbung Jaya Makmur, peminjaman
pupuk dan obat-obatan yang digunakan dalam pertani, dan
penyewaan jasa alat dan mesin pertanian. partisipasi anggota
kelompok tani dalam pengelolaan lumbung bisa dimulai dari
peningkatan keefektifan anggota kelompok tani yaitu melalui:
peningkatan fungsi, peningkatan peranan dan tugas pelaksana
perangkat organisasi; peningkatan hubungan antar pengurus,
pengawas anggota, karyawan dan pembina/pejabat; peningkatan
kinerja perangkat organisasi; dan mengikuti pembinaan yang
dilaksanakan oleh pembina.
Sedangkan dalam pengelolaan lumbung pangan partisipasi
anggota kelompok tani bisa dilihat dari: (1) peningkatan pelayanan,
yang dimaksud dari peningkatan pelayanan dalam partisipasi
kelompok tani untuk pengelolaan lumbungnya adalah peningkatan
kualitas perilaku dan keprofesionalan anggota, memusyawarahkan
kebijakan pelayanan agar tidak berbelit-belit, dan peningkatan
fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan; (2) peningkatan
volume/omset secara selektif, yang dimaksud disini merupakan salah
satu upaya yang dilakukan kelompok tani dalam rangka
meningkatkan pendapatan lumbung yang tercatat dalam pendapatan
koperasi kelompok tani Jaya Makmur. Yang dilakukan kelompok
tani dalam peningkatan volume atau omset adalah selalu
memperhatikan isi gabah yang berada dalam lumbung agar tidak
terjadi kerusakan kualitas gabah. Jika gabah di lumbung terlalu
banyak kelompok tani menjualnya untuk mengurangi kerusakan
kualitas gabah yang kemungkinan terjadi; (3) Mengefektifkan
pinjaman secara selektif, dalam point ini tujuanya adalah untuk
meningkatkan pendapatan lumbung yang disimpan di koperasi
kelompok tani Jaya Makmur. dalam mengefektifkan pinjaman ini
anggota kelompok tani berpartisipasi dan berperan sebagai objek
yang melaksanakan atau objek pengelola. Adanya partisipasi
anggota kelompok tani disini dimaksudkan agar dalam usaha simpan
pinjam tidak ada masalah mengenai peminjaman ataupun
pengembalian. (4) Pembuatan kebijakan, dalam point ini
dimaksudkan dalam pembuatan kebijakan anggota kelompok tani
dilibatkan berpartisipasi karena kebijakan mengenai lumbung
pangan Jaya Makmur dibuat secara musyawarah bersama
anggotanya. Kebijakan yang dibuat secara musyawarah ditujukan
agar kebijakan yang dibuat sesuai dengan keadaan anggota atau
masyarakat sekitar yang ingin ikut berpartisipasi dalam kelompok
tani Jaya Makmur. Partisipasi yang dilakukan anggota kelompok tani
merupakan bagian yang tidak terlepas dari pemberdayaan
masyarakat. Menurut Mikkelsen yang dikutip oleh Adi (2008: 106)
partisipasi biasanya digunakan dimasyarakat dalam berbagai bentuk
makna umum, salah satunya partisipasi diartikan sebagai keterlibatan
masyarakat secara sukarela dalam perubahan yang ditentukan sendiri
oleh masyarakat dan dalam upaya pembangunan lingkungan,
kehidupan, dan diri mereka sendiri. Jadi dapat kita ketahui partisipasi
anggota kelompok tani Jaya Makmur dalam pengelolaan lumbung
pangan sangat dibutuhkan.
BAB V
PENUTUP
Berdasarkan Uraian pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini dapt diambil
kesimpulan dan juga saran sebagai berikut:
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil temuan di lapangan dan pembahasan penelitian pada
bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Strategi yang dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa Wringinagung melalui lumbung pangan
a) Program Desa Wringinagung dalam Pengelolaan Lumbung Pangan
Program yang dibuat oleh Desa Wringinagung ini dikelola oleh
kelompok tani Jaya Makmur dan aturan dalam pengelolaan lumbung
pangan dibuat secara musyawarah berdasarkan kesepakatan anggota
kelompok tani. Keputusan yang dibuat kelompok tani sesuai dengan
kebutuhan masyarakat dan keputusan yang dibuat berlandaskan
keputusan pemerintah desa wringinagung.
b) Peran Koperasi Kelompok Tani Jaya Makmur
Peran koperasi kelompok tani Jaya Makmur dilakukan melalui
pemberdayaan. Pemberdayaan yang dilakukan melalui beberapa
cara, yaitu: pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat; peningkatan
pelayanan publik; pembinaan kelompok tani; dan simpan pinjam unit
usaha kelompok tani Jaya Makmur.
2. Peranan Kelompok Tani Jaya Makmur dalam Pengelolaan Lumbung
Pangan
a) Kegiatan Kelompok Tani Jaya Makmur dalam Pengelolaan
Lumbung Pangan
Kegiatan yang dilakukan kelompok tani Jaya Makmur
beberapa diantaranya adalah menyusun rencana anggaran belanja
(RAB) untuk pembangunan fisik lumbung yang sesuai dengan
gambar teknis yang diberikan oleh provinsi, meningkatkan
kemampuan manajemen kelompok lumbung, melaporkan
perkembangan kegiatan pengembangan lumbung pangan masyarakat
ke tingkat kabupaten secara berkala dan berkelanjutan, melakukan
pengelolaan usaha milik kelompok tani. Sedangkan kegiatan
kelompok tani dalam pengelolaan lumbung pangan yaitu
memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dan
dimasa panen raya petani mengembalikan pinjaman yang telah
dipinjam sebelumnya. Pembayaranya bisa dilakukan dengan sistem
pembayaran yarnen (bayar setelah panen).
b) Partisipasi Anggota Kelompok Tani dalam Pengelolaan Lumbung
Partisipasi anggota kelompok tani bisa dilihat dari:
peningkatan pelayanan yang dimaksud adalah peningkatan kualitas
perilaku dan keprofesionalan anggota, memusyawarahkan kebijakan
pelayanan agar tidak berbelit-belit dan peningkatan fasilitas yang
menunjang kualitas pelayanan; peningkatan volume/omset secara
selektif yang dimaksud adalah anggota kelompok tani melakukan
peningkatan pendapatan lumbung; pengefektifan pinjaman secara
selektif, yang dimaksudkan disini partisipasi anggota kelompok tani
adalah sebagai peminjam dan sebagai pemberi pinjaman; dan
pembuatan kebijakan yang dimaksud disini adalah anggota
kelompok tani berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan karena
kebijakan yang digunakan oleh kelompok tani adalah kebijakan yang
dibuat secara musyawarah.
A. Saran
1. Untuk peranan kelompok tani Jaya Makmur dalam pengembangan
lumbung pangan masyarakat, perlu diadakanya kegiatan sosialisasi
lumbung pangan masyarakat yang lebih sering dilakukan agar seluruh
petani Desa Wringinagung dapat diberdayakan secara menyeluruh.
2. Untuk kegiatan yang dilakukan kelompok tani dalam pengelolaan
lumbung pangan perlu diadakanya pelatihan dan pembinaan yang
lebih sering untuk peningkatan kemampuan sumberdaya manusia,
penguatan cadangan pangan dan kelembagaan kelompok.
3. Sebaiknya dalam pengembalian pinjaman gabah harus dikembalikan
dengan bentuk gabah tidak dengan bentuk uang. Karena jika
dikembalikan dengan bentuk uang dan pada saat desa Wringinagung
membutuhkan gabah untuk pangan masyarakat kelompok tani harus
menukar uang tersebut dengan gabah lagi.
Daftar Pustaka
Adi, Isbandi Rukminto. 2008. Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat
Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Rajawali
Adisasmita, Raharjo. 2013. Pembangunan Pedesaan: Pendekatan Partisipatif,
Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan. Yogyakarta: Graha
Ilmu
Adisasmita, Raharjo. 2011. Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Graha
Ilmu
Amirullah. 2015. Manajemen Strategi Teori-Konsep-Kinerja. Jakarta: Penerbit
Mitra Wacana Media.
Ashari, Aldi Fauzan. 2015. Pasang Surut Sejarah Bulog Di Indonesia Pada
Tahun 1967-1998. Skripsi Universitas Jember. Jember (ID): Universitas
Brawijaya. Dalam
(repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/68824/FAUZAN%20A
SHARI.pdf?sequence=1) Diunduh 10 November 2016
Banyuwangi. 2017. (htttps://banyuwangikab.gold/profil/kependudukan-dan-
naker.html) diakses 15 november 2016
__________. 2017. (http://www.banyuwangikab.go.id) diakses 15 november 2016
BPS. 2017. (www.pertanian.go.id/appages/mod/datatp) diakses 11 november
2016
BPS Indoensia. 2015. Indikator Kesejahteraan Rakyat. Jakarta: BPS Indonesia
(Http://Bps.Go.id/) Diakses 10 November 2016
Burhan. 1989. Perencanaan Strategik. Jakarta: Gramedia.
Dirgantoro, Crown. 2001. Manajemen Stratejik. Jakarta: Penerbit PT. Grasindo
Emzir. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali Press
Iqbal, M. Dan T. Sudaryanto. 2008. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (
Corporate Social Responsibility) Dalam Prespektif Kebijakan
Pembangunan Pertanian. Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 6 No. 2,
Juni 2008: 155-173.
(pse.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/publikasi/analisis-kebijakan-
pertanian/360-joomla-promo24/2353-tanggungjawab-sosial-perusahaan-
corporate-social-responbility-dalam-perspektif-kebijakan-pembangunan-
pertanian) Diakses 11 November 2016
Lassa, Jonatan. 2005. Politik Ketahanan Pangan Indonesia 1952-2005
(Http://Www.Zef.De/Uploads/Tx_Zefportal/Publications/3ddf_Politik%20
Ketahanan%20Pangan%20Indonesia%201950-2005.Pdf) Diunduh 10
November 2016
Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael, Saldana, Johnny. 2014. Qualitative
Data Analysis: A Methods Sourcebook. SAGE Publication, Third Edition.
Moleong, Lexy J. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya Offset
Moleong, Lexy J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Edisi Revisi).
Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Ngusmanto H. 2015. Pemikiran Dan Praktik Administrasi Pembangunan. Jakarta:
Mitra Wacana Media
Pasolong, Harbani. 2012. Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung:
Alfabeta
Prasetyowati, Henny. 2014. “Social Capital dalam Dualisme Penyelenggaraan
Pemerintah Desa Dinas dan Desa Prakaman” (Studi Pada Desa Mengwi
Kecamatan Mengwi Kabupaten Bandung, Bali). Skripsi, Universitas
Brawijaya Malang.
Reksohadiprodjo, Sukanto. 2010. Manajemen Strategi Edisi Keempat.
Yogyakarta: Penerbit BPFE-Yogyakarta
Sahak, Ardo. 2016. Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Lumbung Pangan
Masyarakat. Dokumen Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur
Sjamsuddin, Sjamsiar. 2010. Dasar-Dasar Dan Teori Administrasi Publik.
Malang: Penerbit Agritek YPN Malang
Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
Syafri, Wirman H. 2012. Studi Tentang Administrasi Publik. Jakarta: Penerbit
Erlangga
Solekhan, Moch. 2014. Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Malang: Setara Press
Suharto, Didik G. 2016. Membangun Kemandirrian Desa. Yogyakarta: Pustaka
Belajar
Sugiono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung:
Alfabeta
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang perlindungan dan pemberdayaan
petani
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa
Peraturan Menteri Pertanian No.17 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2015