Status Sumber Daya Alam Indonesia
description
Transcript of Status Sumber Daya Alam Indonesia
Status Sumber Daya Alam Indonesia
Batu Bara No.2 di Dunia
Cacao No. 2 di dunia
CPO ExportirTerbesar di dunia
Medicinal Plants
Keindahan alam
I. PENDAHULUAN
USAHA
SDA
Naker/ SDM
Sarana Produ
ksi
Infrastruktur
Teknologi(Alat & Metode)
ProdukPRIMER
PROSESING(Value add)
ProdukSEKUNDER
PASAR
Rp
PASAR
Rp ++..
PASAR
Teknologi(Alat &
Metode)
Naker/ SDM
Naker/ SDM
ProdukTERSIER
PROSESING(Value add)
Input Produksi
Daya Beli Kesejahteraan
Re-investasi
Kesejahteraan
Re-investasi
Rp ++++..Re-investasi
KesejahteraanPRINSIP PENINGKATAN NILAI TAMBAH
Pemanfaatan
limbah
Catatan:Amanat UU 4/2009 tentang
Minerba setelah 2014 tidak lagi diperbolehkan ekspor
dalam bentuk bahan baku diolah
Teknologi dan Nilai Tambah
Natural Resouces Accounting
Sumber : Menko Perekonomian
TUNTUTAN PERUBAHAN PARADIGMA PEMBANGUNAN
• Tumpuan pada “melimpahnya” SDA semata vs. Semakin berbasis pengetahuan, Kreativitas-keinovasian, Kewirausahaan
• Konvensional vs. Terobosan• Sektoral – parsial vs. Sistemik - holistik• Individual - terfragmentasi vs. Terpadu – Koheren• dsb…
Kerangka kerja kolaboratif sebagai pijakan bersama (common platform) bagi koherensi dan sinergitas kebijakan dan tindakan implementasi yang pragmatis.
INDONESIA’S COMPETITIVENESS PROFILE IN 2011 AND 2012 (WEF)
46 •National Competitiveness
36 •Innovation
41 •Innovation and Sophistication Factors
50 •National Competitiveness
39 •Innovation
40 •Innovation and Sophistication Factors
2011 2012
6
DAYA SAING
Daya Saing diperlukan: untuk menghadapi tantangan dan persaingan global untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Kata kunci dalam daya saing: inovasi. Inovasi: - cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi (UU no.18 tahun 2002).
• UU No. 17/2007 :• IV ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PJP 2005 – 2025• IV.1 ARAH PEMBANGUNAN JP 2005 – 2025, IV.1.2 MEWUJUDKAN
BANGSA YANG BERDAYA-SAING, Butir C Penguasaan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ) : • penguatan sistem inovasi dalam rangka mendorong
pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan.
RPJPN• Perpres No. 5/2010 tentang RPJMN 2010 - 2014 :• Periode peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk
pengembangan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.
• Buku I : Prioritas nasional (11) ~ kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.
• Buku II Bab IV : Penguatan sistem inovasi nasional.
RPJMN• Perpres No.32/2011 tentang MP3EI• “Mengangkat Indonesia menjadi negara maju dan merupakan
kekuatan 12 besar dunia di tahun 2025 dan 8 besar dunia pada tahun 2045 melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan”
• 3(tiga) strategi utama dalam MP3EI yakni :• Peningkatan potensi ekonomi wilayah melalui koridor
ekonomi,• Penguatan konektivitas nasional, dan• Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK nasional.
MP3EI7
II. PEMBANGUNAN IPTEK
8
Strategi pembangunan Iptek dilaksanakan melalui:
1. Penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas) yang berfungsi sebagai wahana pembangunan Iptek menuju visi pembangunan Iptek dalam jangka panjang;
2. Peningkatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek (P3 Iptek) yang dilaksanakan sesuai dengan arah yang digariskan dalam RPJPN 2005-2024.
Strategi
9
Fokus kebijakan pembangunan Iptek diarahkan untuk membangun sistem inovasi nasional (SINas) dalam rangka meningkatkan kontribusi IPTEK terhadap pembangunan nasional:
1. menciptakan ruang yang berfungsi sebagai “panggung inovasi”, agar terjadi interaksi dan kolaborasi yang baik antar aktor-aktor inovasi nasional dalam suasana yang kondusif;
2. mempercepat koordinasi dan intermediasi3. antara penyedia dan pengguna teknologi,
mendorong pemanfaatan hasil litbang guna menyelesaikan permasalahan pembangunan, meningkatkan daya saing, memberikan layanan kepada masyarakat serta mencapai kemandirian bangsa.
Fokus Kebijakan
Indonesia bertekad mempercepat transformasi ekonomi, dengan menyusun MP3EI yang mengedepankan pendekatan tidak business as usual, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan terfokus pada prioritas yang konkrit dan terukur.
Namun demikian, MP3EI tetap merupakan bagian yang integral dalam system perencanaan pembangunan nasional yang telah ada.
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)
11
Tiga strategi utama pelaksanaan MP3EI adalah:
1. pengembangan potensi ekonomi pada enam koridor pembangunan, dengan cara mendorong investasi BUMN, swasta nasional, dan Foreign Direct Investment (FDI) pada 22 kegiatan ekonomi utama;
2. memperkuat konektivitas nasional melalui sinkronisasi rencana aksi untuk revitalisasi kinerja sektor riil; dan
3. pengembangan center of excellence di setiap koridor ekonomi, yang didorong melalui pengembangan SDM dan iptek yang sesuai untuk peningkatan daya saing.
Strategi Pelaksanaan MP3EI
TAHAPAN INOVASI (ILUSTRASI)
Sumber : www.siks.nl/map_IO_Archi_2006/ocallaghan2.PDF
Penemuan Invensi Inovasi
Difusi
III. SISTEM INOVASI
Regulasi Penguatan Sistem Inovasi
1. UU No. 18/2002 :Tujuan pengembangan Sisnas P3Iptek : Memperkuat daya dukung iptek untuk
mempercepat pencapaian tujuan negara; Meningkatkan daya saing; Meningkatkan kemandirian.
2. UU No. 32/2004 :Tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan
umum, dan daya saing daerah (Pasal 2, Ayat 3); dan Kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban antara lain:
memajukan dan mengembangkan daya saing daerah(Pasal 27, Ayat 1,butir g). Lihat juga : PP No. 6/2008 tentang PEPPD (Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).
3. UU No. 17/2007 :(IV.1 ARAH PEMBANGUNAN JP 2005 – 2025 : IV.1.2 MEWUJUDKAN BANGSA YANG
BERDAYA-SAING , Butir C Penguasaan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ) : penguatan sistem inovasi dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan.
Peraturan Bersama Mendagri-Menristek April 2012 : Mewajibkan Pemerintah Daerah untuk Menerapkan Sistem Inovasi Daerah
Agenda Pokok Penguatan SIDa
1. Kerangka Umum
2. Kapasitas Lembaga
Iptek (sumber daya)
3. Jaringan
4. Budaya Inovasi
5. Kohernsi kebijakan
6. Perkembangan
Global
IMPLEMENTASI PERCONTOHAN DI DAERAH : Penguatan Sistem Inovasi Daerah
Penguatan Sistem Inovasi Daerah : sebagai wahana untuk memperkuat pilar-pilar bagi penumbuhkembangan kreativitas-keinovasian di tingkat daerah, di mana penguatan sistem inovasi daerah merupakan bagian integral dari penguatan sistem inovasi nasional.
Indikator:1. Tersusunnya dokumen-dokumen strategis pembangunan daerah (yang sudah
diwarnai isu kerangka heksagon), meliputi (tergantung kondisi daerah):a. RPJPD, b. RPJMD, c. Dokumen Strategi Inovasi Daerah (ada aspek legal)
2. Terbentuknya kelembagaan inovasi daerah :a. Dewan Riset Daerah (DRD) atau DPDS; (atau dengan nama lain yg
memiliki fungsi pengawal SID)b. Komite-Komite Teknis
3. Tersusunnya Agenda prioritas kebijakan inovasi ( kerangka heksagon) dalam bentuk program/ kegiatan yang terjadwal, jangka pendek dan jangka menengah.
4. Penataan dan penghimpunan data terkait sistem inovasi daerah.
Bersaing Atas Dasar Murahnya
Tenaga Kerja dan/atau SDA di
Daerah
Pengembangan Posisi Spesifik dalam “Relung”
Ekonomi tertentu: Segmen “Antardaerah dan Nasional dan/atau
Regional/Internasional”
Perluasan Produksi dalam Sektor Lain
yang Memiliki Biaya Rendah atau
Melimpahnya SDA Daerah
Perluasan Pelayanan Pasar
Nasional, Regional (Antarnegara)
dan/atau Internasional
Menjadi “Pemain Utama” dalam Pasar Global
Menjadi “Pemain Khusus” dalam Pasar Nasional,
Regional dan/atau Internasional
Membangun Klaster-klaster
Industri Spesifik dan SID yang Kuat
Posisi Saat Kini Tahap Awal Tahap Pengembangan Tahap Ekspansi
Penghimpunan, Pemanfaatan, dan
Pengembangan Potensi Spesifik Terbaik Setempat (Sosial, Ekonomi
Budaya)
Memprakarsai Pengembangan Klaster-klaster
Industri Spesifik dan SID
Memperkuat Klaster-klaster
Industri Spesifik dan SID dalam Konteks Global
CONTOH KERANGKA STRATEGI PENTAHAPAN UMUM BAGI DAERAH
– Kondisi dasar yang belum teratasi sebagai prasyarat agar upaya pengembangan/penguatan sistem inovasi dapat ditingkatkan;
– Persoalan/isu pokok yang perlu dipecahkan agar sistem inovasi berkembang dan kemajuannya dapat dipercepat;
– Rendahnya kepeloporan untuk melakukan perbaikan dalam jangka panjang; dan
– Fragmentasi kebijakan di berbagai bidang
Tantangan Sistem Inovasi Daerah
1 Kabupaten Pelalawan2 Kabupaten Way Kanan3 Kota Cimahi 4 Kota Pekalongan 5 Kota Surakarta 6 Kabupaten Tegal 7 Kabupaten Banyumas8 Kota Semarang (2012)9 Kabupaten Gunungkidul
10 Kabupaten Bantul11 Kabupaten Madiun 12 Kabupaten Trenggalek13 Kabupaten Blitar14 Kabupaten Gresik15 Kabupaten Bangli16 Kabupaten Jembrana17 Desa Mlatiharjo – Kab. Demak
1 Provinsi Jateng2 Provinsi Riau (2012)3 Provinsi Jambi4 Provinsi Sumsel (T)5 Provinsi Jatim6 Provinsi Bali7 Provinsi Kalimantan
Barat8 Provinsi Sulawesi
Selatan9 Provinsi Papua
1 Kabupaten Kep. Anambas
2 Kabupaten Kapuas Hulu
Percontohan SID Provinsi Percontohan SID Kawasan Khusus Percontohan SID Otonom
Koridor Sumatera Koridor
Kalimantan
Koridor Sulawesi
Koridor JawaKoridor Bali Nusa Tenggara
Koridor Papua3
2
1
21
43
99
65
10
12
89
7
5
IMPLEMENTASI PERCONTOHAN DI DAERAH (2011)
4
6
4
11
12
1
2
7
13
13
14
16
8
15
2010PDB ~ US$ 700 Milyar
Pendapatan/kap US$ 3,005
Terbesar ke-17 besar dunia
2014PDB: US$ ~ 1,2 triliun
Pendapatan/kap:
US$ ~ 4.800
Kekuatan ekonomi 14 besar dunia
2025PDB: US$ 3,8 – 4,5 Trilyun Pendapatan/kap:13.000 – 16.100 US$ (high income country)Terbesar ke-12 dunia
“... menjadi negara maju ...kekuatan 12 besar dunia di tahun 2025 melalui pertumbuhan ekonomi tinggi , inklusif dan berkelanjutan”
KITA SETTING THE BENCHMARK ...
RPJMN 2010-2014Pertumbuhan Ekonomi
Rata-rata 6,3 – 6,8 persen per tahunSebelum 2014 tumbuh 7 persen, tahun 2014 berkisar 7- 7,7 persen.
Inflasi Rata-rata 4 - 6 persen pertahun
Tingkat Pengangguran 5 – 6 persen pada akhir tahun 2014
Tingkat Kemiskinan 8 – 10 persen pada akhir tahun 2014 19
PROVINSI DALAM
KORIDOR
PENDUDUK 2010
PDRB 2010 IN US$
BILLION
PER CAPITA NOMINAL
2010 IN US$
PENDUDUK 2015
EXPECTED PDRB 2014
(US$ 4702 PER CAPITA)
US$ BILLION
PENDUDUK 2025
EXPECTED PDRB 2025 (US$ 14900
PER CAPITA)US$ BILLION
DKI Jakarta 9,588,198 95,6 9,969 10,273,362 48,3 11,794,074 175,7
Jabar 43,021,826 83,4 1,939 47,243,999 222,1 56,972,106 848,9
Jawa Tengah 32,380,687 49,4 1,524 32,984,179 155,1 34,225,115 509,9
Yogyakarta 3,452,390 5,0 1,465 3,632,091 17,1 4,020,039 59,9
Jawa Timur 37,476,011 86,4 2,305 38,921,911 183,0 41,983,220 625,5
KORIDOR JAWA 125,919,112 319,8 2,540 133,055,54
2 625,6 148,994,554 2,220,0
MENGAPA KOLABORASI DIBUTUHKAN OLEH SEMUAINDIKATOR INCOME PER KAPITA MASYARAKAT DALAM KORIDOR (P3EI SIMULATION)
Catatan
Angka per kapita 2010 adalah angka PDRB per capita atas harga berlaku 2010. Asumsi nillai tukar US$ = Rp. 9000
Angka PDRB Per Kapita 2015 dan 2025 menggunakan benchmark indikator MP3EI dengan asumsi nilai tukar tetap (2010).
Belum memperhitungkan dinamika P3EI 20
Inisiatif Strategik:1. Revitalisasi Puspitek sebagai science and technology park2. Pengembangan industrial park3. Pembentukan klaster inovasi daerah untuk pemerataan pertumbuhan4. Pengembangan industri strategis pendukung konektivitas5. Penguatan aktor inovasi (SDM dan inovasi)
PERCEPATAN TRANSFORMASI INOVASI DALAM EKONOMI
ROAD MAP: MASTER PLAN (MP)-2025 Pengembangan modal
manusia berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi secara terencana dan sistematis
Memasukkan unsur Sistem Inovasi Nasional (SINAS) dan berbagai upaya transformasi inovasi dalam kegiatan ekonomi
Road Map Transformasi Inovasi Ekonomi
22
UU No. 32/2004: Peran Litbang dalam pembinaan pengawasan sebagai dasar review seluruh kebijakan dan program pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
UU No. 18/2002 SisNas P3 Iptek memberikan peran besar kepada Pemda dalam urusan Iptek. Tujuh pasal berkaitan dengan peran Pemda dalam Iptek: mengembangkan instrumen kebijakan iptek (Pasal 21:1), alokasi dana untuk Iptek di APBD (Pasal 27:1), mempromosikan HKI (Pasal 13:4), memberikan penghargaan kepada Inventor (Ps 24:2) membangun sarpras Iptek (Pasal 14) mendorong proses Alih Teknologi (Ps 16:1&2) membentuk DRD (Pasal 20:4)
Landasan Legal Iptek Daerah
IV. PERAN PEMDA DALAM IPTEK
23
DEWAN RISET DAERAH
• Dewan Riset Daerah merupakan lembaga yang kegiatannya berkaitan dengan penyusunan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah yang bersangkutan.
• Dewan Riset Daerah juga berfungsi untuk mendukung pemerintah daerah melakukan koordinasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan daerah-daerah lain, serta mewakili daerah di Dewan Riset Nasional.(UU no 18 tahun 2002 : penjelasan pasal 21:4)
24
Hubungan DRN-DRD (UU No. 18/2002)
Pada dasarnya masing-masing lembaga bersifat independen;
Tidak merupakan hubungan “hierarkis vertikal”, melainkan hubungan “koordinatif fungsional”;
DRD merupakan “agen” pembangunan iptek di daerah, dan menjadi “penghubung” antara kebijakan iptek pusat dan kebijakan iptek daerah; share informasi dan knowledge. Sebaliknya kepentingan daerah dalam rangka pembangunan iptek nasional bisa disampaikan melalui perwakilan DRD yang menjadi anggota DRN.
25
Hubungan DRD dan Pemda
Pemerintah Daerah
- Fasilitas- Dana
- Hasil monitoring & Evaluasi Iptekda- Masukan Kebijakan Pembangunan
KONSULTATIF
DRD
Kebijakan Pembangunan
Daerah
Pelaksanaan Pembangunan
DaerahMonitoring dan
Evaluasi Perencanaan
26
Mekanisme Koordinasi DRN-DRD
DRN
DRDProp
DRD
DRD
DRDProp
DRDProp
DRDPropDRD
DRDProp
Regional A Regional B
Regional C
DRD Kab
DRD Kab
DRD Kab
27
PENGEMBANGAN IPTEK DI DAERAH
V. LESSON LEARNED
Terimakasih....