STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH …datin.menlh.go.id/assets/berkas/SLHD_2010/Pesel... · upaya...
Transcript of STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH …datin.menlh.go.id/assets/berkas/SLHD_2010/Pesel... · upaya...
STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2010
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
i
H. NASRUL ABIT BUPATI PESISIR SELATAN
Alhamdulillah, ungkapan puji syukur disampaikan kehadirat Allah SWT atas segala
limpahan rahmat, karunia dan petunjuk-Nya, Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 dapat diselesaikan, sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Bapedalda Provinsi Sumatera Barat. Buku yang memuat berbagai informasi tentang kondisi, potensi dan berbagai sumber daya alam dan permasalahan lingkungan hidup, dapat dijadikan data awal dalam memahami daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
Permasalahan lingkungan dimasa yang akan datang sangatlah komplek dengan
bertambahnya jumlah penduduk tentu bertambah pula kebutuhan sandang, pangan dan papan yang keberadaannya meliputi banyak aspek dan komponen lingkungan yang ada. Sementara itu kondisi lingkungan hidup saat ini sangat memperhatinkan terutama lahan dan hutan. Kebakaran hutan dan lahan telah menyebabkan kerusakan tanah.
Analisa buku Status Lingkungan Hidup Daerah ini mengungkapkan tentang kondisi lingkungan hidup daerah dan kecenderungannya terhadap komponen lahan, hutan, keanekaragaman hayati, air, udara, laut, pesisir, pantai, iklim dan bencana alam dianalisa dengan menggunakan analisis statistik sederhana, perbandingan dengan baku mutu dan informasi tekini, aptudet dan akurat. Tekanan terhadap kondisi lingkungan yang ada diantaranya karena kependudukan, permukiman, kesehatan, pertanian, industri, pertambangan, energi, transportasi, pariwisata dan limbah B3. Untuk mensinergikan tekanan tersebut kedalam upaya pengelolaan lingkungan dengan rehabilitasi lingkungan, dokumen kelayakan lingkungan Amdal, penegakan hukum, peran serta masyarakat dan kelembagaan.
Semoga laporan SLHD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 ini menjadi manfaat bagi stakholder, masyarakat, dan LSM serta wartawan yang membutuhkan data analisis terhadap lingkungan. Akhirnya ucapan terima kasih dan apresiasi diberikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Buku SLHD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010, terutama kepada anggota Tim Pengumpul Data dari Dinas instansi dan steakholder. Kiranya Buku SLHD ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang mempergunakannya dan bagi kepentingan kelestarian Lingkungan Hidup secara berkelanjutan. Painan, Desember 2010
BUPATI PESISIR SELATAN H. NASRUL ABIT
ii
H. NASRUL ABIT BUPATI PESISIR SELATAN
Secara geografis Kabupataten Pesisir Selatan terletak pada 0°59, 0o 59’ - 2o 28’ Lintang Selatan dan 109o 19’ - 101o 18’ Bujur Timur, tinggi dari permukaan laut 0 – 1000 meter, mempunyai luas 5.749,89 Km2 beriklim tropis dengan temperature rata-rata 22oC hingga 32oC. Pesisir Selatan berbatasan, Sebelah Utara dengan Kotamadya Padang, Sebelah Selatan dengan Kabupaten Muko-muko Propinsi Bengkulu, Sebelah Timur dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Kerinci (Propinsi Jambi), dan Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia. Bentuk wilayah Kabupaten Pesisir Selatan membujur dari Utara ke Selatan dengan garis pantai 234 Km. Dengan Topografi wilayah bergelombang dan dilintasi oleh 18 buah Sungai besar dan kecil, dengan jumlah 53 buah pulau-pulau, tingggi dari permukaan laut 0-1000 meter. Terdiri dari 76 nagari dan 359 kampung. Jumlah penduduk sebanyak 452.334 jiwa. Isu lingkungan hidup kritis lahan dan hutan diantaranya : Bencana alam seperti banjir, longsor dan abrasi pantai karena wilayah Kabupaten Pesisir Selatan berada pada kawasan rawan gempa dan rawan bencana.
Kondisi lingkungan dengan status kritis lahan dan hutan :penggunaan lahan didominasi oleh hutan lindung sebanyak 71 %, Hutan menurut fungsi TNKS 44 %, APL 27 %, HSAW 8 %, HL 9 %, HP 1 %, HPK 0,5 %, Kawasan rawan tsunami 48,2 ha, rawan abrasi 23,4 ha dan hutan bakau 4826 ha. Lahan kritis didominasi Kecamatan Lengayang 15 %, Lusi 15 %, LSB 13 %, terkecil terdapat di Bayang 3 % dan Bayu 3 %. Kualitas tanah pH tanah masam 4.63, kandungan Ca-dd dan Mg-dd sangat rendah. Air : kualitas air sungai pada musim kemarau parameter Fosfat melebihi baku mutu, BOD tidak melebihi baku mutu, parameter COD pada Batang Inderapura didaerah hulu melebihi baku mutu, Parameter fosat pada batang air dimusim hujan tetap tinggi berada di atas baku mutu. Komponen Air tanah parameter Coli terdapat pada air sumur gali, namun keterbatasan zat tidak dapat dihitung jumlahnya. Komponen Udara daerah Kabupaten Pesisir Selatan berada dibawah baku mutu, ini berarti udara belum tercemar. Komponen Laut Kabupaten Pesisir Selatan Terumbu karang sudah rusak 85,25 % di Tarusan, Padang Lamun 17,87 % rusak di Pulau Cubadak, Hutan mangrove 37,73 % di Tarusan.
Tekanan dominan berasal dari sumber alami : kondisi geomorfologi, geologi, topografi, jenis tanah vulkanik dan tanah aerosol daerah Pesisir Selatan. Sumber aktifitas manusia : kegiatan permukiman dengan aktifitas masyarakat yang berada di bantaran sungai, tempat pembuangan sampah, dan tempat buang air besar. Kegiatan pertanian dengan penggunaan pupuk untuk lahan sawah, tanaman pangan dan perkebunan. Kegiatan kesehatan : pola hidup kurang sehat terhadap sanitasi lingkungan. Sumber pencemaran : Kegiatan industri berpotensi mencemari air, udara dan tanah jika analisa laboratorium melebihi baku mutu yang telah ditetapkan namun untuk daerah Kabupaten Pesisir Selatan belum melebihi baku mutu analisis laboratoriumnya. Selain itu kegiatan pertambangan juga berpotensi sebagai sumber pencemaran pertambangan batu bara dan bijih emas tanpa pengolahan dan eks tambang yang ditinggalkan. Sumber kerusakan : Pesisir Selatan saat ini telah terjadi kerusakan terumbu karang, Mangrove, padang lamun, abrasi pantai, kebakaran hutan, pertambangan tanpa izin, lahan kritis dan alih fungsi lahan. Upaya /agenda pengelolaan lingkungan hidup pada tahun 2010 seksi AMDAL Kabupaten Pesisir Selatan akan membentuk Komisi AMDAL Kabupaten Pesisir Selatan dengan mengikut sertakan pejabat terkait untuk mengikuti Diklat Penyusun AMDAL (AMDAL B), membentuk dan melatih serta menerbitkan persetujuan tim terpadu penilai lisensi AMDAL, setelah dikeluarkannya Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Pesisir Selatan, Setelah Komisi Lisensi AMDAL Kabupaten telah diterbitkan, maka akan dilaporkan kepada Bapedalda Provinsi Sumatera Barat. Seksi Pengawasan dan Penegakan hukum melaksanakan kegiatan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan pencemaran lingkungan hidup pada perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit, pertambangan, Rumah Sakit, Infrastruktur, Penginapan, dan rumah makan, Disamping pengawasan juga dilaksanakan kegiatan rutin penilaian ADIPURA oleh PPLH Regional Sumatera ke daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Kota Kecil. Seksi Pengendalian dan Pencemaran Melaksanakan Kegiatan rutin DAK (dana anggaran khusus) dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup dengan pengadaan fisik sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Pengujian Kualitas air sungai setiap tahun, Pengujian kualitas air limbah dan pengujian kualitas udara ambien.
iii
KATA PENGANTAR i ABSTRAK DAFTAR ISI
ii iii
DAFTAR TABEL iv DAFTAR GAMBAR viii BAB I BAB II
PENDAHULUAN I-A LATAR BELAKANG I-B GAMBARAN UMUM I-C VISI DAN MISI I-D TUJUAN PENULISAN LAPORAN I-E ISU LINGKUNGAN HIDUP UTAMA I-F ANALISIS STATUS, TEKANAN DAN RESPON DARI ISU UTAMA I-G AGENDA PENGELOLAAN LINGKUNGAN KONDISI LINGKUNGAN HIDUP DAN KECENDERUNGANNYA
I-1 I-2 I-4 I-7 I-7 I-8 I-15
II- A LAHAN DAN HUTAN II-1 II-B KEANEKARAGAMAN HAYATI II-7 II-C AIR II-21 II-D UDARA II-45 II-E PESISIR DAN PANTAI II-51 II-F IKLIM II-61 II-G BENCANA ALAM II-64
BAB III
TEKANAN TERHADAP LINGKUNGAN
III-A KEPENDUDUKAN III-1 III-B PERMUKIMAN III-10 III-C KESEHATAN III-19 III-D PERTANIAN III-24 III-E INDUSTRI III-32 III-F PERTAMBANGAN III-36 III-G ENERGI III-40 III-H TRANSPORTASI III-45 III-I PARIWISATA III-50 III-J LIMBAH B3 III-52 BAB IV
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
IV-A REHABILITASI LINGKUNGAN IV-1 IV-B PENGAWASAN AMDAL IV-5 IV-C PENEGAKAN HUKUM IV-10 IV-D PERAN SERTA MASYARAKAT IV-12 IV-E
IV-F KELEMBAGAAN AGENDA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2010
IV-16 IV-21
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
iv
TABEL 1.1 PDRB Kab. Pesisir Selatan Tahun 2005-2009 I-4
TABEL 2.1 Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan/Tutupan Lahan Kabupaten
Pesisir Selatan
II-3
TABEL 2.2 Daerah – daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang termasuk kedalam hutan TNKS
II-6
TABEL 2.3 Kegiatan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada tahun 2007 pada
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan
II-7
TABEL 2.4 Kegiatan GNRHL Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2007
II-8
TABEL 2.5 Kegiatan Pembuatan tanaman Reboisasi GN-RHL Tahun 2007 yang
dilakukan ole SWP DAS AGAM KUANTAN
II-8
TABEL 2.6 Kegiatan GNRHL Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir
Selatan tahun 2008
II-9
TABEL 2.7 Kegiatan Pembuatan tanaman Reboisasi GN-RHL Tahun 2008 yang
dilakukan oleh SWP DAS AGAM KUANTAN
II-9
TABEL 2.8 Kegiatan GNRHL Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir
Selatan tahun 2009
II-10
TABEL 2.9 Kegiatan Pembuatan tanaman Reboisasi GN-RHL Tahun 2009 yang
dilakukan oleh SWP DAS AGAM KUANTAN
II-10
TABEL 2.10 Kegiatan GNRHL Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir
Selatan tahun 2010
II-10
TABEL 2.11 Lokasi penanaman pohon mulai dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009
II-11
TABEL 2.12 Analisis Lahan Kritis II-14
TABEL 2.13 Analisis Kerusakan Lahan II-15
TABEL 2.14 Embung Kabupaten Pesisir Selatan II-24
TABEL 2.15 Hasil Pemantauan Kualitas Sungai Pada Musim Kemarau Tahun 2010 II-25
TABEL 2.16 Hasil Pemantauan Kualitas Sungai Pada Musim Hujan Tahun 2010 II-26
TABEL 2.17 Hasil Pemantauan Kualitas Sungai Pada Musim Hujan Tahun 2010 II-26
TABEL 2.18 Hasil Pemantauan Kualitas Air Sumur Tahun 2010 II-27
TABEL 2.19 Hasil Pemantauan Kualitas Air Embung Tahun 2010 II-28
TABEL 2.20 Perbandingan Parameter dengan Baku Mutu Kualitas Sungai Pada Musim
Kemarau Tahun 2010
II-30
TABEL 2.21 Perbandingan Kualitas Air Sumur dengan Baku Mutu Tahun 2010 II-32
TABEL 2.22 Kualitas Air Sumur Tahun 2007 II-37
v
TABEL 2.23 Kualitas Air Sumur Tahun 2008 II-38
TABEL 2.24 Kualitas Air Sumur Tahun 2009 II-39
TABEL 2.25 Kualitas Air Sumur Tahun 2010 II-40
TABEL 2.26 Analisis Debit Musim Kemarau II-41
TABEL 2.27 Analisis BOD Musim Kemarau II-42
TABEL 2.28 Analisis COD Musim Kemarau II-43
TABEL 2.29 Kualitas Udara PT. Incasi Raya dan PDAM II-46
TABEL 2.30 Kualitas Air Hujan II-48
TABEL 2.31 Perbandingan Baku Mutu Dengan Kualits Udara PT. INCASI RAYA
Tahun 2009
II-49
TABEL 2.32 Analisis Kualitas Udara II-51
TABEL 2.33 Kualitas Air Laut Kabupaten Pesisir Selatan 2010 II-54
TABEL 2.34 Persentase Luas Terumbu Karang Tahun 2010 II-55
TABEL 2.35 Perbandingan Kualitas Air Laut Dengan Baku Mutu II-57
TABEL 2.36 Analisis Kerusakan Terumbu Karang II-59
TABEL 2.37 Analisis Kerusakan Persentase Padang Lamun II-60
TABEL 2.38 Analisis Kerusakan Hutan Mangrove II-61
TABEL 2.39 Analisis Curah Hujan Stasiun Tapan II-64
TABEL 2.40 Bencana Alam Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 II-66
TABEL 2.41 Bencana Alam Banjir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 II-66
TABEL 2.42 Bencana Alam Tanah Longsor Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 II-67
TABEL 2.43 Bencana Alam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 II-68
TABEL 2.44 Penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor II-68
TABEL 3.1 Data Tingkat Kesejahteraan Penduduk III-1
TABEL 3.2 Kepadatan dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan III-2
TABEL 3.3 Jumlah Penduduk Laki-laki Menurut Golongan Umur III-4
TABEL 3.4 Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Golongan Umur III-4
TABEL 3.5 Jumlah Penduduk Migrasi Selama Hidup III-5
TABEL 3.6 Jumlah Penduduk di Laut dan Pesisir III-5
TABEL 3.7 Jumlah Penduduk Perempuan menurut Pendidikan III-6
TABEL 3.8 Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan Menurut Pendidikan Tertinggi III-6
TABEL 3.9 Jumlah Sekolah menurut Kecamatan III-7
TABEL 3.10 Jumlah Penduduk berdasarkan tahun
III-7
TABEL 3.11 Jumlah Sekolah berdasarkan tahun III-8
TABEL 3.12 Jumlah Penduduk Laki – laki berdasarkan tingkat pendidikan III-8
vi
TABEL 3.13 Analisis Jumlah Penduduk berdasarkan tahun III-9
TABEL 3.14 Analisis Jumlah Sekolah berdasarkan tahun III-10
TABEL 3.15 Jumlah Penduduk Perempuan berdasarkan tingkat pendidikan III-12
TABEL 3.16 Jumlah Penduduk Laki – laki berdasarkan tingkat pendidikan III-13
TABEL 3.17 Jumlah Rumah Tangga Menurut Cara Pem buangannya. III-13
TABEL 3.18 Jumlah Rumah Tangga dan Tempat Fasilitas Buang Air Besar III-14
TABEL 3.19 Jumlah Rumah Tangga dan Tempat Pembuangan Akhir III-14
TABEL 3.20 Jumlah Rumah Tangga dan Perkiraan Timbulan Sampah III-15
TABEL 3.21 Jumlah Anak Lahir Hidup 2010 III-19
TABEL 3.22 Jumlah Anak Lahir Hidup 2009 III-19
TABEL 3.23 Angka Kematian Ibu dan Bayi III-20
TABEL 3.24 Jumlah kematian dalam tahun 2010 III-20
TABEL 3.25 Jumlah kematian dalam Hidup 2009 III-20
TABEL 3.26 Jenis Penyakit Utama di derita Penduduk III-21
TABEL 3.27 Volume Limbah Padat dan Cair Rumah Sakit III-21
TABEL 3.28 Limbah Cair Rumah Sakit M Zein Painan III-22
TABEL 3.29 Luas Sawah dan Produksi Tahun 2010 III-25
TABEL 3.30 Luas Sawah dan Produksi Tahun 2009 III-25
TABEL 3.31 Alih Fungsi Lahan Pertanian III-28
TABEL 3.32 Perkiraan Emisi Gas CO2 dari Pupuk Urea III-30
TABEL 3.33 Klasifikasi Jaringan dan Luas Sawah yang Dialiri III-31
TABEL 3.34 Beban Limbah Cair Industri Besar PT. Incasi Raya Tahun 2010 III-33
TABEL 3.35 Hasil Analisa Udara Ambien Pabrik Kelapa Sawit PT. Incasi Raya III-34
TABEL 3.36 Hasil Analisa Udara Emisi Boiler Pabrik Kelapa Sawit PT. Incasi Raya III-35
TABEL 3.37 Luas Areal Pertambangan yang Di Eksloitasi III-33
TABEL 3.38 Luas Areal Pertambangan Galian C dan Produksinya III-37
TABEL 3.39 Luas Areal Pertambangan Rakyat III-38
TABEL 3.40 Jumlah Kendaraan Bermotor III-41
TABEL 3.41 Jumlah Stasiun Pompa Bensin Umum (SPBU) III-43
TABEL 3.42 Panjang Jalan Menurut Kewenangan III-46
TABEL 3.43 Kondisi Jalan Kabupaten Pesisir Selatan III-47
TABEL 3.44 Sarana Terminal Kendaraan III-48
TABEL 3.45 Sarana Pelabuhan Laut III-46
TABEL 3.46 Perkembangan usaha perikanan di Kab. Pessel 2001-2007 III-49
TABEL 3.47 Perusahaan Penghasil Limbah B3 III-53
TABEL 3.48 Perusahaan yang Mendapat Izin untuk Penyimpanan, Pengumpulan,
Pengolahan, Pemanfaatan dan Pemusnahan Limbah B3
III-53
vii
TABEL 4.1 Rencana dan Realisasi Penghijauan IV-1
TABEL 4.2 Rencana dan Realisasi Kegiatan Reboisasi IV-3
TABEL 4.3 Rekomendasi Dokumen Pengelolaan Lingkungan IV-7
TABEL 4.4 Pengawasan UKL/UPL IV-8
TABEL 4.5 Pengaduan Masalah Lingkungan IV-11
TABEL 4.6 Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkungan (LSM) IV-12
TABEL 4.7 Penghargaan Lingkungan IV-13
TABEL 4.8 Penyuluh dan Seminar Lingkungan IV-14
TABEL 4.9 Kegiatan Fisik dan Perbaikan Oleh Masyarakat IV-15
TABEL 4.10 Produk Hukum Bidang Lingkungan IV-16
TABEL 4.11 Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup IV-17
TABEL 4.12 Jumlah Personil Lingkungan Hidup IV-19
TABEL 4.13 Jumlah PPNS Lingkungan Hidup IV-20
viii
GAMBAR 1.1 Banjir Bandang di Kecamatan Bayang Utara I-10
GAMBAR 1.2 Longsor di Kecamatan Bayang Utara I-11
GAMBAR 1.3 Kunjungan Wakil Bupati di Kecamatan Bayang Utara I-11
GAMBAR 1.4 Kunjungan Wakil Bupati di Kecamatan Bayang Utara I-12
GAMBAR 1.5 Abrasi pantai di daerah Mandeh I-14
GAMBAR 2.1 Hutan Lindung Perkecamatan II-2
GAMBAR 2.2 Persentase Luas Lahan Menurut Fungsi Tahun 2010 II-2
GAMBAR 2.3 Persentase Luas Lahan Kritis Tahun 2010 II-4
GAMBAR 2.4 Luas Kerusakan Hutan Tahun 2010 II-4
GAMBAR 2.5 Luas Konversi Hutan Tahun 2010 II-5
GAMBAR 2.6 Kegiatan Reboisasi Kabupaten Pesisir Selatan II-11
GAMBAR 2.7 Luas Lahan Kritis 2007-2009 II-12
GAMBAR 2.8 Luas Kerusakan Hutan selama 4 tahun II-14
GAMBAR 2.9 Analisis Statistik Lahan Kritis 2007-2010 II-16
GAMBAR 2.10 Analisis Statistik Kerusakan Lahan 2007-2010 II-17
GAMBAR 2.11 Keanekaragaman Hayati II-19
GAMBAR 2.12 Keanekaragaman hayati yang dilindungi II-20
GAMBAR 2.13 Flora Fauna yang Dilindungi II-20
GAMBAR 2.14 Perbandingan Jumlah Spesies yang Diketahui II-21
GAMBAR 2.15 Perbandingan Jumlah Spesies yang dilindungi II-21
GAMBAR 2.16 Hasil Pemantauan Kualitas Sungai Pada Musim Kemarau Tahun 2010 II-28
GAMBAR 2.17 Perbandingan Fosfat dengan Baku Mutu Musim Kemarau Tahun 2010 II-29
GAMBAR 2.18 Perbandingan BOD dengan Baku Mutu Musim Kemarau Tahun 2010 II-29
GAMBAR 2.19 Perbandingan COD dengan Baku Mutu Musim Kemarau Tahun 2010 II-30
GAMBAR 2.20 Perbandingan Fosfat dengan Baku Mutu Musim Hujan Tahun 2010 II-31
GAMBAR 2.21 Perbandingan BOD dengan Baku Mutu Musim Hujan Tahun 2010 II-31
GAMBAR 2.22 Perbandingan COD dengan Baku Mutu Musim Kemarau Tahun 2010 II-31
GAMBAR 2.23 Perbandingan Konsentrasi BOD dengan Baku Mutu Tahun 2010 II-32
GAMBAR 2.24 Perbandingan Konsentrasi COD dengan Baku Mutu Tahun 2010 II-33
GAMBAR 2.25 Perbandingan Konsentrasi Fosfat dengan Baku Mutu Tahun 2010 II-33
GAMBAR 2.26 Debit Air Sungai Musim Kemarau Tahun 2007 II-34
GAMBAR 2.27 Debit Air Sungai Musim Kemarau Tahun 2008 II-35
ix
GAMBAR 2.28 Debit Air Sungai Musim Hujan Tahun 2008 II-35
GAMBAR 2.29 Debit Air Sungai Musim Kemarau Tahun 2009 II-36
GAMBAR 2.30 Kualitas Air Sungai Musim Kemarau II-36
GAMBAR 2.31 Kualitas Air Sungai Musim Hujan II-36
GAMBAR 2.32 Analisis Debit Air Pada Musim Kemarau II-42
GAMBAR 2.33 Kualitas Udara PT. Incasi Raya II-47
GAMBAR 2.34 Kualitas Udara Kab. Pessel Tahun 2007 II-49
GAMBAR 2.35 Kualitas Udara Kab. Pessel Tahun 2008 II-50
GAMBAR 2.36 Kualitas Udara Kab. Pessel Tahun 2009 II-50
GAMBAR 2.37 Analisis Statistik Kualitas Udara II-52
GAMBAR 2.38 Kondisi Kualitas Air Laut Kab. Pesisir Selatan II-54
GAMBAR 2.39 Persentase Kerusakan Padang Lamun Tahun 2010 II-56
GAMBAR 2.40 Persentase Tutupan Mangrove Tahun 2010 II-56
GAMBAR 2.41 Persentase Kerusakan Terumbu Karang II-58
GAMBAR 2.42 Persentase Kerusakan Padang Lamun II-58
GAMBAR 2.43 Persentase Tutupan Hutan Mangrove II-59
GAMBAR 2.44 Suhu Rata-rata Bulanan Kabupaten Pesisir Selatan II-63
GAMBAR 2.45 Curah Hujan Rata – rata Bulanan Kabupaten Pesisir Selatan tahun
2009
II-63
GAMBAR 2.46 Analisis Statistik Curah Hujan Pada Stasiun Tapan II-65
GAMBAR 2.47 Bencana Alam Banjir Kabupaten Pesisir Selatan II-69
GAMBAR 2.48 Bencana Alam Longsor Kabupaten Pesisir Selatan II-70
GAMBAR 2.49 Bencana Alam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan II-70
GAMBAR 2.50 Bencana Alam Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2004 II-71
GAMBAR 2.51 Bencana Alam Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 II-71
GAMBAR 3.1 Jumlah Penduduk Tahun 2010 III-3
GAMBAR 3.2 Penduduk Miskin 2007-2009 III-18
GAMBAR 3.3 Analisa IPAL RS. M Zein berada diatas Baku Mutu
III-22
GAMBAR 3.4 Perbandingan Volume limbah cair RSUD. Dr. M.Zein Painan III-23
GAMBAR 3.5 Perbandingan analisa Jumlah kematian laki-laki dan perempuan disetiap umur
III-24
GAMBAR 3.6 Produksi Tanaman Palawija Tahun 2010 III-26
GAMBAR 3.7 Produksi Perkebunan Rakyat dan Luas lahan Perkebunan III-26
GAMBAR 3.8 Pemakaian Pupuk untuk Tanaman Perkebunan III-27
GAMBAR 3.9 Pemakaian Pupuk untuk Tanaman Padi dan Palawija III-27
GAMBAR 3.10 Jumlah Hewan Ternak Menurut Jenis III-28
x
GAMBAR 3.11 Jumlah Hewan Unggas Menurut Jenis III-29
GAMBAR 3.12 Emisi Gas Methan dari Pertanian III-29
GAMBAR 3.13 Emisi Gas Methan dari Peternakan III-30
GAMBAR 3.14 Perbandingan Tanaman Palawija III-31
GAMBAR 3.15 Perbandingan Jumlah Hewan Unggas III-32
GAMBAR 3.16 Industri Usaha Kecil III-33
GAMBAR 3.17 Perbandingan Industri besar dan Industri Kecil III-35
GAMBAR 3.18 Industri Kecil Secara Statistik III-36
GAMBAR 3.19 Eksplorasi Produksi Tambang Menurut Bahan Galian III-36
GAMBAR 3.20 Eksplorasi Produksi Tambang Menurut Bahan Galian III-39
GAMBAR 3.21 Analisis Produksi Tambang Menurut Bahan Galian III-39
GAMBAR 3.22 Kendaraan Wajib Uji III-42
GAMBAR 3.23 Kendaraan Telah Diuji III-42
GAMBAR 3.24 Jumlah Kendaraan Berdasarkan Bahan Bakar III-44
GAMBAR 3.25 Analisis Jumlah Kendaraan Berdasarkan Bahan Bakar III-45
GAMBAR 3.26 Perbandingan Panjang Jalan III-49
GAMBAR 3.27 Analisis Panjang Jalan III-50
GAMBAR 3.28 Objek Wisata Yang ada di Daerah Kab. Pesisir Selatan III-51
GAMBAR 3.29 Volume Limbah Padat di Daerah Objek Wisata III-52
GAMBAR 3.30 Analisis volume limbah padat III-52
GAMBAR 3.31 Perbandingan Limbah B3 III-54
GAMBAR 3.32 Analisis Limbah B3 III-55
GAMBAR 4.1 Rencana dan Realisasi Jumlah Pohon IV-2
GAMBAR 4.2 Penghijauan Jumlah Pohon Perkecamatan IV-2
GAMBAR 4.3 Luas Penghijauan Perkecamatan IV-3
GAMBAR 4.4 Penghargaan Lingkungan IV-13
GAMBAR 4.5 Anggaran DAK Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan IV-18
GAMBAR 4.6 Anggaran APBD Kantor Lingkungan Hidup IV-18
I - 1
I-A. LATAR BELAKANG
Kebijakan Lingkungan hidup adalah bagaimana mengelola lingkungan sesuai dengan
tempatnya, maksudnya bahwa menjaga kelestarian, keutuhan dan mempertahankan
daya dukung serta daya tampung lingkungan harga mati untuk kejayaaan lingkungan
dimasa depan. Maka dari itu perlu dilakukan pengelolaan lingkungan hidup secara
terpadu oleh instansi pemerintah, masyarakat serta pelaku pembangunan lainnya,
sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing, dengan
memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan nasional
pengelolaan lingkungan hidup.
Sebaliknya kegiatan pembangunan juga mengandung resiko terjadinya pencemaran
dan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan daya dukung, daya tampung dan
produktifitas lingkungan hidup menurun yang menyebabkan beban social, oleh karena
itu pencemaran tersebut harus dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung
jawab, asas keberlanjutan dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup
harus dapat memberikan manfaat ekonomi, social dan budaya yang dilakukan
berdasarkan prinsip kehati-kehatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta
pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan local dan kearifan lingkungan.
Untuk melaksanakan itu semua telah terdapat dalam Agenda 21 Bab 40, disebutkan
perlunya kemampuan pemerintahan dalam mengumpulkan dan memanfaatkan data
dan informasi multisektoral pada proses pengambilan keputusan untuk melaksanakan
pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut menuntut ketersediaan data, keakuratan
analisis, serta penyajian informasi lingkungan hidup yang informatif.
Selain itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah
melimpahkan kewenangan pengelolaan lingkungan hidup kepada pemerintah daerah
provinsi dan kabupaten/kota. Dengan meningkatnya kemampuan pemerintah
I - 2
daerah provinsi atau kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik
(good governance) diharapkan akan semakin meningkatkan kepedulian kepada
pelestarian lingkungan hidup.
Berkaitan dengan akses informasi kepada publik, telah ditetapkan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Sebagai Badan
Publik pemerintah wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi
yang berkaitan dengan kepentingan publik. Informasi yang wajib disediakan dan
diumumkan tersebut antara lain adalah informasi yang diumumkan secara berkala,
dengan cara yang mudah dijangkau dan dan dalam bahasa yang mudah dipahami
Keakuratan suatu analisis sangat ditentukan oleh tersedianya data yang memadai baik
kualitas maupun kuantitasnya. Dimensi data lingkungan dan sumberdaya alam yang
luas dan kompleks tidak memungkinkan penyediaannya hanya mengandalkan pada
satu sumber data saja akan tetapi akan melibatkan berbagai sumber data dan
informasi yang luas. Data pengukuran umumnya adalah hasil pemantauan, misalnya
pemantauan kualitas air sungai, Kualitas air laut, kualitas air hujan, kualitas udara dan
kualitas limbah industri.
Latar belakang penulisan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
merupakan bagian dari Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber
daya alam dan lingkungan hidup. Selain itu Buku Data dan Laporan Status Lingkungan
Hidup Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menjadi acuan dan pedoman kondisi
lingkungan hidup daerah saat ini dan ini merupakan suatu tantangan untuk menjadi
lebih baik lagi.
I-B. GAMBARAN UMUM DAERAH
Berdasarkan hukum Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang
Nomor 61 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat Sumatera
Barat, Jambi dan Riau jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979 serta Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, jo Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1958
jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 1958.
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menjalankan pemerintah untuk melayani
masyarakat yang tinggal pada wilayah administrasinya. Selanjutnya berdasarkan Surat
I - 3
Keputusan Bupati Pesisir Selatan No.140/132/Kpts/BPT-PS/2010 tanggal 22 Feb 2010
tentang jumlah nagari dan kampung di masing-masing kecamatan secara administrasi,
Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 12 kecamatan, 76 nagari dan 363 kampung
sebagai satuan pemerintahan terendah.
Secara geografis Kabupaten Pesisir Selatan terletak pada, 0o 59’ - 2o 28,6’ Lintang
Selatan dan 100o 19’ - 101o 18’ Bujur Timur yang membujur dari utara ke selatan
dengan panjang garis pantai 287,2 km, tinggi dari permukaan laut 0 – 1000 meter,
mempunyai luas 5.749,89 Km2 beriklim tropis dengan temperatur rata-rata 22oC
hingga 32oC siang hari, 22oC hingga 28oC pada malam hari, luas perairan laut 84.312
Km2. Kabupaten Pesisir Selatan berbatasan, di sebelah Utara dengan Kota Padang,
Sebelah Selatan dengan Kabupaten Muko-muko Propinsi Bengkulu, Sebelah Timur
dengan Kabupaten Solok, Solok dan Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi, dan Sebelah
Barat dengan Samudera Indonesia.
Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 5 buah teluk yaitu Teluk Mandeh, Teluk Painan,
Teluk Sungai Nipah, Teluk Betung dan Teluk Sungai Bungin. Memiliki perairan payau
kurang lebih 26.278,18 ha, jumlah pulau 53 buah, kecamatan diwilayah Pesisir
sebanyak 9 buah, kampung nelayan 48 kampung dan rawa serta telaga sebanyak 491
ha sungai 22 buah terdiri dari 12 sungai besar dan 10 sungai kecil.
Fisiografi wilayah terbentuk dari perpaduan antara proses patahan pegunungan Bukit
Barisan ke arah Barat dan proses aluvial marine. Dari sisi geologis daerah ini termasuk
pinggir dari patahan semangko yang membujur dari utara ke selatan. Lahan dengan
kemiringan yang terjal dan lahan rawa disepanjang pantai mendominasi daerah ini.
Oleh karena itu luas daratan yang dapat dibudidayakan relatif sempit.
Bentuk Kondisi fisiografi wilayah seperti ini mempersempit lahan budi daya dengan
dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor
442/KPTS-II/KPTS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan
di Wilayah Propinsi Sumatera Barat. Keputusan tersebut menegaskan luas lahan yang
dapat digunakan untuk Areal Penggunaan Lain (APL) hanya 26,19 %, sedangkan
73,81 % merupakan wilayah kehutanan, yang terdiri dari hutan konservasi (TNKS),
hutan lindung, hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang tidak dapat
dimanfaatkan secara langsung untuk kegiatan ekonomi masyarakat sekitarnya.
Gambaran fisiografis berimplikasi kepada kondisi perekonomian yang masih belum
berkembang dengan optimal, juga mengakibatkan Pesisir Selatan sangat rentan
I - 4
terhadap ancaman bencana alam. Bencana alam yang terjadi setiap tahun antara lain
gempa bumi, banjir, longsor, gelombang pasang dan angin puting beliung. Sebagai
contoh, gempa bumi yang terjadi tanggal 30 September 2009 dan 01 Oktober 2009
mengakibatkan kerusakan terparah terdapat di 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan
Koto XI Tarusan, Bayang, Bayang Utara, IV Jurai dan Sutera. Beberapa fasilitas sosial,
ekonomi, infrastruktur, perumahan mengalami rusak berat, sedang dan ringan.
Tabel 1.1
PDRB Kab. Pesisir Selatan Tahun 2005-2009
Tahun PDRB (MILYAR Rp)
ADH Berlaku ADH Konstan
2005 2.274,86 1.625,74
2006 2.654,32 1.710,57
2007 3.082,92 1.801,34
2008 3.580,15 1.898,90
2009 3.913,51 1.942.96
Sumber : Bappeda, diolah dari data PDRB Kab. Pessel Tahun 2009
Tabel diatas menunjukan bahwa telah terjadi peningkatan perekonomian daerah, hal
ini dapat terwujud karena adanya perbaikan ekonomi yang makin membaik dan
kegiatan pembangunan yang memberikan trickle down effect kepada masyarakat.
I-C VISI DAN MISI
Visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010 – 2015
berdasarkan motto Bupati dan wakil bupati terpilih.
VISI :
“TERWUJUDNYA MASYARAKAT PESISIR SELATAN YANG SEJAHTERA”
MISI :
1. Melanjutkan Pembangunan Ekonomi. 2. Melanjutkan Pembangunan Pendidikan. 3. Melanjutkan Pembangunan Kesehatan. 4. Melanjutkan Pembangunan Keagamaan, Kepemudaan dan Sosial Budaya. 5. Melanjutkan Revitalisasi Pemerintahan Daerah
I - 5
MOTO : “TEKADKU MEMBANGUN PESISIR SELATAN”
Hakikat pembangunan adalah terjadinya proses transformasi, baik transformasi fisik
dengan adanya perbaikan dan pengadaan baru, maupun transformasi budaya.
Sedangkan reformasi adalah upaya pengembalian kearah yang lebih baik. Kegiatan
Transformasi dan reformasi secara bersama dapat mempercepat pembangunan,
sehingga tercapai hasil yang memuaskan. Berbagai langkah transformasi dan
reformasi yang telah dilakukan yaitu pemerintahan yang bersih, pemberdayaan,
demokratisasi dan akuntabilitas, diharapkan mampu menghasilkan kegiatan dan
capaian pembangunan yang selanjutnya akan menuntut pemecahan masalaha yang
lebih sistemis dan konsisten. Kesejahteraan dipegang berdasarkan prinsip
keseimbangan. Kesejahteraan ditunjukan dengan perolehan tingkat kehidupan yang
layak dipandang dari segi ekonomi, agama, social dan budaya.
Visi dan Misi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kantor Lingkungan Hidup, hukum yang
dipergunakan adalah : “Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008, tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan”.
Pembangunan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan kewenangan daerah
diperlukan adanya kesinergian di segala bidang dan persamaan persepsi dalam tahap
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, karena harapan semoga
daerah ini lestari untuk diwariskan kepada generasi mendatang.
Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan
pembinaan serta pengendalian lingkungan hidup, dan dampak lingkungan hidup,
sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup;
b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di bidang
Lingkungan Hidup;
c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang
Lingkungan Hidup;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya Kantor Lingkungan Hidup mempunyai
I - 6
susunan organisasi yang terdiri dari :
a. Kepala Kantor;
b. Sub Kantor Tata Usaha.
c. Seksi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).
d. Seksi Pengendalian dan Penanggulangan/Pencemaran.
e. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Visi Kantor Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan kewenangan daerah ini
yang dilaksanakan dengan azaz tanggung jawab yang dapat memenuhi aspirasi dan
kebutuhan masyarakat generasi saat ini tanpa mengurangi pemenuhan aspirasi dan
kebutuhan generasi mendatang.
Makna pokok yang terkandung dalam Visi diatas adalah :
Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan bagian integral dari masalah
pembangunan, oleh sebab itu pengelolaaan lingkungan hidup merupakan upaya
terpadu untuk pelestarian fungsi, daya dukung lingkungan hidup dan terlaksana
dengan baik sistem kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan
makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya untuk sekian tahun ke depan.
Misi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Kantor Lingkungan Hidup menetapkan Misi
sebagai tahap-tahap atau langkah-langkah
I - 7
Dalam penetapan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai ke depan adalah
1. Mengintegrasikan pengelolaan lingkungan hidup ke dalam pembangunan daerah
2. Meningkatkan pemahaman, ketaatan masyarakat terhadap peraturan
perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
3. Mengembangkan kelembagaan, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber
daya manusia, serta sistem penunjangnya.
4. Mengupayakan penyediaan dukungan sarana dan prasarana, SDM dan
kelembagaan lingkungan hidup yang kuat.
5. Meningkatkan dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam pelestarian
lingkungan hidup.
6. Memfasilitasi semua stakeholder untuk menimbulkan komitmen moral
penyelamatan, pelestarian semua komponen lingkungan hidup.
I-D TUJUAN PENULISAN LAPORAN
a. Mengumpulkan data dan informasi terbaru tentang kualitas lingkungan hidup daerah
Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010 yang berasal dari pelaksanaan kegiatan
pembangunan yang menjaga kelestarian dan daya dukung lingkungan.
b. Melakukan analisis terhadap kondisi lingkungan hidup daerah dengan menggunakan
rumus Status Presure Respon.
c. Memfasilitasi pengukuran kondisi lingkungan hidup demi kemajuan menuju
pembangunan yang keberlanjutan di daerah.
d. Menyediakan informasi tentang kondisi lingkungan terkini dan prospeknya di masa
mendatang yang akurat, berkala, dan terjangkau bagi publik, pemerintah, organisasi
non-pemerintah, serta pengambil keputusan;
e. Memfasilitasi pengembangan, penilaian dan pelaporan himpunan indikator dan
indeks lingkungan yang disepakati pada tingkat nasional;
f. Melaporkan keefektifan kebijakan dan program yang dirancang untuk menjawab
perubahan lingkungan, termasuk kemajuan dalam mencapai standar dan target
lingkungan;
I-E. ISU LINGKUNGAN HIDUP UTAMA
Isu lingkungan hidup yang dikemukakan pada bagian ini adalah isu strategis yang
terkait dengan perkembangan wilayah dan dampaknya terhadap lingkungan daerah,
sedangkan isu kritis masing-masing komponen lingkungan akan dibahas pada
I - 8
masing-masing komponen lingkungan dan kecenderungannya. Isu strategis tersebut
adalah :
1. Banjir
2. Longsor
3. Abrasi pantai
I-F. ANALISIS STATUS, TEKANAN DAN RESPON DARI ISU UTAMA
Kabupaten Pesisir Selatan terletak pada 0o59’ – 2o28,6’ Lintang Selatan dan 100o1’ –
101o18’ Bujur Timur, dengan luas daerah 5.749,89 Km2, yang memanjang dari utara
keselatan dengan panjang pantai sekitar 234 km. Posisi geografis Kabupaten Pesisir
Selatan, sebelah Utara berbatasan dengan Kota Padang, sebelah Selatan dengan
Provinisi Bengkulu, sebelah Timur dengan Kabupaten Solok dan Propinsi Jambi, dan
sebelah Barat dengan Samudera Indonesia.
Daerah ini memiliki pulau sebanyak 53 buah dan 18 buah sungai, yaitu 11 buah
sungai besar dan 7 buah sungai kecil. Pulau-pulau tersebut sangat berpotensi untuk
dikembangkan sebagai objek wisata, baik wisata alam maupun wisata bahari.
Kabupaten Pesisir Selatan adalah daerah rawan bencana alam karena kondisi
geografis terletak dijalur gempa, rawan banjir, rawan longsor, abrasi pantai,
penebangan secara liar, sungai disepanjang jalan dan letak rawan bencana alam.
Curah hujan rata-rata ± 132 mm/tahun, Suhu rata-rata 32oC, Kelembaban rata-rata
86 %.
Berdasarkan topografi daerah Kabupaten Pesisir Selatan bergunung dan berbukit –
bukit, yang merupakan perpanjangan dari Bukit Barisan, dengan tinggi dari
permukaan laut berkisar antara 0 – 1000 meter, maka Isu lingkungan hidup utama
yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan adalah seperti dibawah ini.
a. Status
Banjir
Kondisi fisiografi wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang terbentuk dari
perpaduan antara proses patahan pegunungan Bukit Barisan kearah barat dan
proses alluvial marine selanjutnya ditambah dengan jumlah sungai yang cukup
besar yakni 18 buah dengan perincian 11 sungai 7 sungai kecil. Karena kondisi
I - 9
seperti ini menyebakan hampir seluruh daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada
tahun 2010 terkena banjir mulai dari utara ke selatan.
Pada tanggal 2 Januari tahun 2010 telah terjadi banjir di Kecamatan Balai
Selasa tepatnya dikenagarian Palangai, banjir ini telah menyebabkan kerugian
materil dan in materil di 6 kampung milik masyarakat dan pemerintah, tetapi
tidak ada menelan korban jiwa, seperti kampung Palangai Gadang mengalami
kerugian lahan sawah 3 ha gagal panen, badan jalan terban sepanjang 60
meter, satu buah rumah kayu hanyut terbawa arus, irigasi kepala Bandar jebol,
sawah siap tanam habis dibawa air dan tebing longsor sepanjang 600 meter
yang membahayakan masyarakat adalah daerah Palangai Gadang terisolasi dan
putus hubungan denga masyarakat luar.
Selanjutnya Kampung Limau Sundai mengalami kerugian materil berupa
beronjong penahan tiang jembatan Bintung Putus mengikis tanah sepanjang 6
meter, tebing Sungai Taratak Panas runtuh dan air mengarah ke Surau Lakuak
dan Pandam Kuburan dan tebing dekat pemukiman masyarakat Limau Sundai
Runtuh.
Kampung yang ketiga adalah Kampung Koto Nan IV mengalami kerugian
material diantaranya adalah Batang Air Palangai Timur pindah ke Taruko Baru,
Beronjong tebing Koto Kuil jebol dan menghantam mushala Nurul Ikhlas dan
pemukiman masyarakat di sepanjang aliran sungai. Kampung Sungai Liku
Tangah banjir menghantam lahan jagung seluas 4 ha hanyut dibawa banjir dan
9 (Sembilan) ekor kambing mati dan hanyut dibawa arus. Kampung Kelok Koto
Langang banjir menyebabkan masyarakat rugi materil sebanyak 1 ekor sapi
hayut dan mati, 14 (empat belas) ekor kambing hanyut dan mati ditambah lagi
dengan 219 ayam hanyut dan mati. Kampung terakhir yang terkena banjir
adalah Kampung Palangai Kecil materil masyarakat yang terkena adalah
beronjong penahan tebing sungai di Tanjung Sawah liat Koto Baru, Binuang
putus dan hanyut, beronjong penahan pondasi jembatan gantung lubuk
cubadak putus dan hanyut.
Selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2010 banjir menghantam kenagarian
Surantih Kecamatan Sutera mengakibatkan kerbau mati, sapi terbawa arus
sungai, sawah dan padi tertimbun longsor, hanyutnya Gudang Gampo Gambir,
hanyutnya dapur rumah penduduk ukuran 3x4, hanyutnya rumah penduduk
I - 10
ukuran 3x6 dan mati kerbau dikandang.
Pada tanggal 10 Februari 2010 banjir terjadi di Kenagarian Painan Kecamatan
IV Jurai mengakibatkan terbannya Parit miring di belakang SD Negeri No. 28
Painan Timur sepanjang 74 Meter. Tanggal 13 Februari 2010 di Kecamatan
Batang Kapas banjir mengakibatkan terendamnya rumah penduduk dan lahan
pertanian masyarakat. Tanggal 16 Februari 2010 banjir terjadi di Kenagarian
Lumpo Kec. IV Jurai rumah masyarakat hanyut sebanyak 3 buah dengan
ukuran 3x9 m, 6x7 m dan 3x7 m. Kenagarian Surantih Kecamatan Sutera pada
tanggal 18 Februari 2010 telah terjadi banjir yang mengakibatkan rusaknya
beberapa tempat disepanjang alur sungai jebolnya irigasi Taruko di kampong
kayu Aro dan intake badan bendungan dari beronjong rusak parah.
Pada tanggal 18 Maret 2010 telah terjadi banjir di Kenagarian Inderapura
Kecamatan Pancung Soal mengakibatkan 90 ha sawah siap panen hanyut
dibawa arus dn tertimbun kayu-kayu yang hanyut dari hulu kesungai dan 132
KK di evakuasi dari jam 14.00 wib sampai dengan 24.00 wib. Dipenghujung
tahun banjir juga menghantam kecamatan Bayang Utara yang meluluh
lantakkan rumah, sawah, 1 mushalla hancur, 8 irigasi rusak, jalan sepanjang 14
meter dan sarana jembatan kayu ambruk terdapat di 3 nagari.
Gambar 1.1
Banjir Bandang di Kecamatan Bayang Utara
Sumber :Web site Pesisir Selatan dokumentasi banjir bandang menghantam rumah penduduk
dinagari Taratak Teleng Kec. Bayang Utara
Daerah yang terkena banjir bandang pada daerah Bayang Utara karena diguyur
hujan secara terus menerus selama 3 hari menyebabkan sawah, jembatan dan
rumah penduduk terendam banjir, banjir bandang ini terjadi pada akhir 3
Desember 2010. Sawah yang terendam sebanyak 50 ha dengan kerugian
kurang lebih dari Rp. 50.000.000,- banyak masyarakat yang mengungsi dari
rumah penduduk ketempat pengungsian sebanyak 150 kepala keluarga.
I - 11
Longsor
Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2010 telah terjadi longsor di 3
kecamatan yakni Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan Bayang Utara dan
Kecamatan Sutera, longsor yang terjadi telah memporak porandakan rumah
penduduk, sawah dan harta benda lainnya serta sarana dan prasarana jalan,
jembatan, tempat ibadah serta tanaman warga.
Gambar 1.2
Longsor di Kecamatan Bayang Utara
Sumber :Web site Pesisir Selatan gambar longsor dari bukit di Kec. Bayang
Gambar diatas menunjukan bahwa longsor telah menyebabkan jembatan putus
dan material dari bukit terbawa arus ke hilir dari daerah hulu.
Gambar 1.3
Kunjungan Wakil Bupati di Kecamatan Bayang Utara
Sumber :Web site Pesisir Selatan gambar kunjungan Wakil Bupati di Kec. Bayang
Wakil Bupati Pesisir Selatan pada kesempatan ini mengunjungi masyarakat
Kecamatan Bayang Utara yang terkena musibah dan memberikan bantuan
berupa makanan, keperluan pengungsian dan kebutuhan pengungsi.
Abrasi Pantai
Kondisi geografis daerah letak daerah Pesisir Selatan yang membujur dari utara
ke selatan sepanjang 234 km, dari 12 kecamatan yang ada terdapat 9
kecamatan terletak pada dipinggir pantai dan hanya 3 kecamatan yang tidak
berada dipinggir pantai yakni Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Basa IV
Balai Tapan dan Kecamatan Bayang Utara.
I - 12
Tingginya aktivitas laut menyebabkan gelombang pasang mengalami kenaikan
dan tinggi ombak mencapai 4 meter, hal ini memberikan pengaruh terhadap
pantai dan terjadi abrasi yang berkepanjangan, sehingga masyarakat nelayan
yang berada dipinggir laut mengalami kerugian materil dan in material.
b. Tekanan
Banjir
Penyebab banjir yang menghantam daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak
10 kali pada tahun 2010 adalah penebangan liar, kebakaran hutan, peristiwa
curah hujan yang berkepanjangan selama berhari-hari. Banjir bandang ini
menyebabkan masyarakat di 3 nagari terisolasi karena jalan penghubung di 3
nagari tersebut putus akibat longsor. Sehingga masyarakat yang berada
didaerah tersebut putus komunikasi dengan masyarakat seberangnya, hal ini
menyebabkan kerugian dari segi moril dan materil.
Longsor
Lahan kritis yang disebabkan oleh pembalakan liar menyebabkan kualitas tanah
menurun, hal ini menjadikan tanah tersebut labil dan mudah dikikis oleh air
hujan. Musim hujan telah menyebabkan longsor dibeberapa titik. Penyebab
terjadi longsor selain lahan kritis adalah kebakaran lahan dan hutan.
Abrasi Pantai
Penyebab abrasi pantai didaerah adalah karena factor manusia dan factor alam
pada posisi geografis daerah pesisir yang berada disepanjang pantai. Faktor
manusia telah menyebabkan gelombang pasang naik air laut kepermukaan
sampai mencapai 4 meter telah menyebabkan pemukiman penduduk disekitar
kawasan pesisir terkena abrasi sehingga perlu dilakukan relokasi pemukiman
ketempat lebih tinggi.
c. Respon
Gambar 1.4
Kunjungan Wakil Bupati di Kecamatan Bayang Utara
Sumber :Web site Pesisir Selatan Gambar penanggulangan memakai di Kec. Bayang
I - 13
Pemerintah dan masyarakat bekerja sama dalam menyikapi hal ini dengan
berbagai cara diantaranya dengan melaksanakan kegiatan fisik dengan
pengerukan pembersihan jalan yang terkena lingsor dengan bulldozer dari
Dinas PU Kabupaten Pesisir Selatan dengan menyusun program-program
menyikapi bencana alam longsor adapun kegiatan sebagai berikut :
- Pembangunan parit miring
- Pembangunan tempat pengungsian
- Sosialisasi tempat pelarian dan pengungsian terhadap masyarakat
sekitar kawasan rawan banjir dan rawan longsor.
Banjir
Daerah langganan banjir telah dilaksanakan program penanggulangan banjir
oleh Pemerintah daerah diantaranya :
- Melaksanakan program normalisasi sungai
- Membuat drainase untuk pengaliran air hujan agar tidak berlimpah
kejalan dan rumah penduduk
- Bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi membuat Embung
- Sosialisasi kepada masyarakat bahaya banjir dan apa saja yang harus
dilakukan jika terjadi banjir.
- Membangun tempat pengungsian jika terjadi banjir.
Longsor
Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah :
- Membuat beronjong dikaki bukit yang rawan longsor
- Penghijauan dikaki bukit yang gundul akibat kebakaran hutan dan lahan
serta lahan kritis.
- Sosialisasi kepada masyarakat jika terjadi longsor dan kegiatan apa
yang harus dilakukan
- Pembangunan tempat pengungsian yang tepat dan strategis
I - 14
Abrasi Pantai
Gambar 1.5
Abrasi pantai di daerah Mandeh
Sumber : Kantor Kesbang Linmas Kab. Pessel
Rencana pengamanan pantai agar terhindar dari abrasi pantai pada daerah pesisir
dapat dilakukan melalui:
1. Penanaman hutan bakau di kawasan pesisir pantai.
2. Membangun pemecah gelombang di wilayah pantai terutama di kawasan pesisir
yang daratannya merupakan pusat kegiatan.
3. Membangun tanggul penahan arus laut untuk mencegah abrasi.
4. Membangun drainase di wilayah pantai pada kawasan permukiman.
5. Mewujudkan wilayah sempadan pantai sebagai kawasan non budidaya atau
budidaya sangat terbatas (misalnya pariwisata) sekaligus menjadi kawasan
pengamanan dari bahaya gelombang laut/tsunami.
6. Penataan kawasan pesisir pantai dan penguasaan oleh pemerintah serta
pengendalian pemanfaatannya agar fungsi lindungnya tidak terganggu.
7. Penyediaan tempat-tempat sampah agar masyarakat tidak membuang sampah
langsung ke laut.
8. Pembangunan sea wall di sepanjang pantai yang rawan terjadi abrasi pantai
9. Sosialisasi kepada masyarakt nelayan jika terjadi abrasi pantai yang
berkepanjangan
10. Reklamasi pantai Carocok Painan
11. Pembangunan Tanggul penahan ombak
12. Penanaman pohon bakau/hutan mangrove disepanjang pesisir pantai
13. Penanaman Pohon cemara laut disepanjang pantai
I - 15
I-G AGENDA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
Kebijakan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010 dituangkan kedalam
Arah Kebijakan Umum (AKU) tahun 2010 di Bidang Lingkungan Hidup yang berisikan
1. Pengendalian dan pencemaran dampak lingkungan
2. Informasi kualitas air sungai dan kondisi pencemaran terhadap air sungai
tersebut.
3. Pelaksanaan Pemberian izin dokumen Pengelolaan lingkungan berupa AMDAL,
UKL/UPL, DPPL dan SPPL kepada pemrakarsa yang melaksanakan suatu usaha
dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan.
4. Pengendalian dan pencemaran lingkungan oleh Pemrakarsa terhadap kualitas air
limbah industri, rumah tangga dan rumah sakit.
5. Penanggulangan bencana alam.
Pada tahun 2010 ini pendanaan pembangunan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten
Pesisir Selatan sebesar Rp. 1,539,982.262,- termasuk kegiatan rutin dan
kegiatan pembangunan serta dana DAK dari Pusat sebesar Rp. 583.300.000,-,
sementara untuk kegiatan dan gaji karyawan Kantor Lingkungan Hidup dari APBD
mempunyai dana tersendiri sebesar Rp. 956.682.262,-.
Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor lingkungan hidup
Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2010 untuk menunjang pelaksanaan isu
lingkungan yang terjadi pada daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai
berikut :
1. Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan
dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
Kegiatan ini dilaksanakan meliputi sector perkebunan kelapa sawit, sector
pertambangan, sector pembangunan infrastruktur dan sector pesisir pantai,
yang dilaksanakan pengawasan pada daerah-daerah kawasan Kabupaten
Pesisir Selatan dari Kecamatan Lunang Silaut sampai dengan Kecamatan Koto
XI Tarusan.
b. Kegiatan Pengujian Air Sungai se Kabupaten
Kegiatan ini meliputi pengujian kualitas air sungai besar di 12 Kecamatan yang
I - 16
ada di Kabupaten Pesisir Selatan, pengambilan sampel dilakukan dengan
metode pengambilan sesaat dengan 3 titik, pada daerah hulu, tengah dan hilir
serta pengambilan sampel dilakukan pada 2 musim, yakni musim kemarau dan
musim hujan. Setelah pengambilan sampel dilakukan pengujian analisa di
laboratorium lingkungan hidup oleh analis kantor Lingkungan Hidup.
c. Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ADIPURA
Kegiatan ini dilaksanakan di Kecamatan IV Jurai saja, yaitu Kota Painan dan
Kota Sago. Adipura merupakan penghargaan kota dibidang kebersihan.
d. Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan (Penunjang DAK)
Kegiatan ini adalah merupakan dana penunjang dari proses kegiatan DAK
Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
e. Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan (DAK Non DR)
Kegiatan ini adalah dengan menggunakan sumber dana dari DAK APBN,
dengan didampingi oleh dana APBD 10 %. Kegiatan fisik yang dilaksanakan
diantaranya adalah Pembangunan Perlengkapan Gedung Labor sebanyak 1
paket, Pengadaan Alat-alat laboratorium lingkungan berupa pengujian kualitas
udara 1 paket, pengadaan becak sampah sebanyak 10 buah, Pengadaan Unit
Teknologi Biogas 1 paket, Pengadaan Server yang memuat Sistem Informasi
Lingkungan 1 paket, Pengadaan Mobiler 1 paket dan Pengadaan Tong Sampah
50 buah.
f. Kegiatan Pengadaan Kit dan Accecoris
Kegiatan ini adalah pengadaan kit dan accecoris zat logam yang akan
digunakan untuk peralatan AAS sebanyak 10 kotak.
g. Kegiatan Penguatan Lisensi AMDAL dengan Lisensi
Kegiatan ini merupakan luncuran dari tahun sebelumnya, namun pada tahun ini
juga belum terlaksana.
2. Program Peningkatan dan akses Informasi Sumber Daya Alam dengan
kegiatan sebagai berikut :
1. Kegiatan Pembuatan Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)
Tahun 2010.
I - 17
Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang telah dilaksanakan dari tahun
ketahun. Buku SLHD terdiri dari 2 buah, buku 1 berisi tentang Buku data dan
buku 2 berisi tentang analisis dampak lingkungan.
Agenda Pengelolaan Lingkungan
Agenda pengelolaan lingkungan tahun 2010 dan tahun kedepannya dirumuskan
berdasarkan kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari Kementerian Negara
Lingkungan Hidup dan analisis rumus SPR pada bab-bab selanjutnya pada Status
Lingkungan Hidup tahun 2010. Berdasarkan hal tersebut, maka berikut adalah garis
besar agenda yang perlu ditindak lanjuti oleh Kantor Lingkungan Hidup maupun
Pemerintah Daerah dengan harapan dapat didukung oleh kegiatan dari pemerintah
pusat.
1. Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan lahan dan hutan
Melaksanakan tapal batas yang jelas antara wilayah hutan Lindung, TNKS,
HSAW dengan wilayah tanaman rakyat.
Melaksanakan reboisasi dan penghijauan pada daerah lahan kritis yang habis
dibabat secara illegal loging
Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kebakaran lahan dan
hutan
Penyesuaian pembangunan dengan Rencan Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Pesisir Selatan.
2. Pengelolaan Keanekaragaman hayati
Melahirkan kebijakan local konservasi yang mengakomodir kebutuhan
tempatan
Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi pentingnya menjaga dan melindungi
keanekaragaman hayati yang ada
Melaksanakan kerja sama dengan instansi horizontal dan vertical demi menjaga
keanekaragama hayati.
3. Pengelolaan Kuantitas dan Kualitas Air
Melakukan inventarisasi terhadap kualitas air sungai dari tahun 2007 sampai
dengan tahun 2010.
Melakukan kajian strategis untuk pemanfaatan sungai sebagai unsure
pembangunan.
Menertibkan bangunan liar disempadan sungai.
I - 18
Melakukan Searing dengan kecamatan-kecamatan sepanjang pengambilan
sampel.
4. Pengelolaan Kualitas Udara
Pengujian Kualitas udara pada daerah industri
Pengujian kualitas udara pada daerah padat penduduk
Pengujian kualitas udara pada daerah padat kendaraan bermotor
5. Pengelolaan wilayah laut pesisir dan pantai
Membuat peta zoonasi wilayah pesisir dan pantai Kabupaten Pesisir Selatan
Budi daya mangrove dan terumbu karang pada wilayah pesisir yang
mempunyai tingkat kerusakan cukup tinggi.
Pembangunan reklamasi pantai
6. Pengelolaan Bencana Alam
Menginventarisasi daerah rawan bencana alam dan gempa bumi.
Sosialisasi daerah rawan bencana alam
Pembangunan tempat pengungsian pada tempat yang telah ditentukan
7. Pengelolaan lingkungan Permukiman dan penataan kelembagaan.
Melaksanakan kegiatan yang dapat menurunkan tingginya angka kemisikinan
daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
Perlu dilakukan pendataan penghasil limbah B3 untuk pelaksanaan penertiban
melalui penertiban izin limbah B3.
Untuk memperluas jangkauan Pelayanan persampahan maka direncanakan
pembangunan TPA regional untuk daerah selatan yang ditempatkan di
kecamatan Tapan.
Arah Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup :
1. Memperbaiki system pengelolaan hutan dengan meningkatkan keterlibatan
masyarakat secara langsung dalam pengelolaan hutan, meningkatkan koordinasi
dan penguatan kelembagaan dalam wilayah DAS, serta meningkatkan pengawasan
dan penegakan hukumnya.
2. Mengefektifkan sumber daya yang tersedia dalam pengelolaan hutan.
3. Mengelola dan mendayagunakan potensi sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau
kecil secara lestari berbasis masyarakat.
4. Membangun system pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya
I - 19
laut dan pesisir yang disertai dengan penegakan hukum yang ketat
5. Meningkatan upaya konservasi laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta
merehabilitasi ekosistem yang rusak, seperti terumbu karang, mangrove, padang
lamun dan estuary.
6. Merehabilitasi kawasan bekas pertambangan
7. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan.
II - 1
II-A. LAHAN DAN HUTAN
Lahan dan hutan merupakan salah satu isu strategis dan utama lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan. Penggunaan lahan di Kabupaten Pesisir Selatan dimoninasi
oleh Kawasan Hutan Lindung termasuk hutan TNKS dan HSAW sebesar 310.103 ha atau
sekitar 71 % dan sisanya dipergunakan untuk kebutuhan lain.
Pembahasan lahan dan hutan dilakukan dengan analisis Statistik sederhana dengan
perbandingan dengan baku mutu, perbandingan nilai antar lokasi dan antar waktu serta
analisis statistic sederhana dengan membandingkan frekuensi, maksimum, minimum dan
rata-rata melalui pendekatan-pendekatan sebagai berikut :
Mengidentifikasi kondisi lahan dan hutan yang terparah untuk dijadikan subjek
utama
Mengidentifikasi lahan kritis dibeberapa kecamatan
Mengukur tingkat percepatan kerusakan dan perbaikan lahan.
Menelaah lebih lanjut aktifitas utama yang menyebabkan perubahan alih fungsi
lahan, seperti :
a. Konversi lahan dan hutan akibat ekspansi perkebunan
b. Konversi lahan dan hutan akibat ekspansi pertambangan
c. Konversi lahan dan hutan akibat ekspansi Galian C
d. Konversi lahan dan hutan akibat ekspansi Penebangan liar.
Lahan dan hutan merupakan sumber perekonomian bagi masyarakat sekitar, karena
daerah Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai kawasan hutan sebanyak 71 % dari luas
wilayah. Hutan tersebut terdiri dari TNKS, HSAW dan Hutan lindung. Maka oleh sebab itu
diharapkan sumber daya hutan yang berlimpah diharapkan menjadi potensi yang
memiliki nilai ekonomi dan pembangunan bagi semua pihak.
II - 2
0.00
10,000.00
20,000.00
30,000.00
40,000.00
50,000.00
60,000.00
Hutan Lindung
Koto XI Tarusan
Bayang
IV Nagari BayangUtaraIV Jurai
Batang Kapas
Sutera
Lengayang
Ranah Pesisir
Linggo Sari Baganti
Gambar 2.1Hutan Lindung Per Kecamatan
Sumber : Dinas Hutbun Kabb. Pessel
Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa hutan lindung di daerah Kabupaten Pesisir
Selatan didominasi oleh Kecamatan Lengayang, Ranah Pesisir dan Lunang Silaut diikuti
oleh kecamatan lain, sementara yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Bayang.
Sementara itu luas lahan menurut fungsi terbagi 6, yang didominasi oleh TNKS sebesar
260.383 ha atau sekitar 44 %, Areal Penggunaan Lain (APL) sebesar 150.618 ha atau
sekitar 26 %, dilanjutkan dengan Hutan Produki Terbatas (HPT) sebesar 62.430 ha atau
sekitar 11 %, Hutan Lindung (HL) sebesar 49.720 ha atau sekitar 9 %, Hutan Suaka
Alam Wisata (HSAW) sebesar 45.722 ha atau sebesar 8 % dan yang paling sedikit adalah
Hutan Produksi (HP) sebesar 4.030 ha atau sekitar 1 % dan Hutan Produksi Konservasi
(HPK) sebesar 2.086 ha atau sekitar 0 %. Seperti digambarkan dibawah ini :
8%
45%
9%1%
11%
0%
26%
HSAW TNKSHL HPHPT HPKAPL
Gambar 2.2Persentase Luas Lahan Menurut Fungsi Tahun 2010
Sumber : Dinas Hutbun Kab Pessel Keterangan : olahan tabel SD-2, SD-3, SD-4 HSAW : Hutan Suaka Alam Wisata, HL: Hutan Lindung, TNKS : Taman Nasional Kerinci Seblat
HP : Hutan Produksi, HPT : Hutan Produksi Terbatas, HPK : Hutan Produksi Konservasi, APL:Areal Penggunaan Lain
II - 3
Tabel 2.1
Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan/Tutupan Lahan
Kabupaten Pesisir Selatan
No. Kecamatan
Luas Lahan (Ha)
Non Pertanian Sawah
Lahan Kering
Perkebunan
Hutan Lindung
Permukiman Total
1 Koto XI Tarusan
58.40
3,763.94
301.95
2,767.95
37,319.97
677.94
44,890.15
2 Bayang
11.50
3,255.63
117.54
75.54
4,088.08
544.26
8,092.55
3 IV Nagari Bayang Utara
13.40
626.69
343.68
239.66
20,465.00
30.80
21,719.23
4 IV Jurai
14.99
1,525.84
161.50
463.56
24,227.72
586.15
26,979.76
5 Batang Kapas
5.33
2,428.93
1,102.55
615.10
44,000.47
389.21
48,541.59
6 Sutera
14.32
6,578.68
2,433.08
2,894.08
31,950.03
1,166.51
45,036.70
7 Lengayang
11.22
8,346.02
39.96
259.40
56,009.97
840.52
65,507.09
8 Ranah Pesisir 80.56
4,562.91
550.64
70.28
46,526.06
668.09
52,458.54
9 Linggo Sari Baganti 94.20
6,948.10
5,020.48
143.74
43,846.07
910.67
56,963.26
10 Pancung Soal 19.50
9,226.47
1,844.50
23,943.73
39,090.61
783.64
74,908.45
11 Basa IV Balai Tapan 15.40
3,482.25
17.96
13,073.46
42,553.65
600.76
59,743.48
12 Lunang Silaut 117.85
1,977.32
616.02
72,840.70
44,954.00
635.15
121,141.04
Total 456.67
52,722.78
12,549.86
117,387.20
435,031.63
7,833.70
625,981.84
Sumber : Tabel SD-1, buku Data 2010
Tabel diatas menjelaskan bahwa hutan lindung mendominasi penggunaan lahan di
daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 435.031,63 ha, hutan lindung terluas ada
di Kecamatan Lengayang dengan luas 56.009,97 ha hutan lindung dengan luas
terkecil adalah Kecamatan Bayang seluas 4.088,08 ha. Luas terbangun terbesar ada
di Kecamatan Lunang Silaut sebesar 117.85 ha dan luas terbangun paling sedikit
terdapat di Kecamatan Batang Kapas sebesar 5,33 ha. Daerah perkebunan
didominasi oleh Kecamatan Lunang Silaut 72.840,70 ha yang terkecil 70,28 ha,
sawah terluas ada di Kecamatan Pancung Soal dengan luas 9.226,47 ha yang terkecil
II - 4
ada di Kecamatan Bayang Utara seuas 626,69 ha, lahan kering didominasi oleh
Kecamatan Linggo Sari Baganti seluas 5.020,48 ha dan terkecil terdapat di
Kecamatan Basa IV Balai Tapan 17,96 ha, permukiman terluas terdapat di
Kecamatan Sutera seluas 1.166,51 ha dan terkecil terdapat di Kecamatan Bayang
Utara seluas 30.69 ha.
LAHAN KRITIS
3,553.50
0.00
2,000.00
4,000.00
6,000.00
8,000.00
10,000.00
12,000.00
Luas (Ha)
Koto XI Tarusan
Bayang
IV Nagari Bayang Utara
IV Jurai
Batang Kapas
Sutera
Lengayang
Ranah Pesisir
Linggo Sari Baganti
Pancung Soal
Basa IV Balai Tapan
Lunang Silaut
Sumber : Olahan Tabel SD‐5 Buku Data 2010
Gambar 2.3Persentase Luas Lahan Kritis Perkecamatan Kab. Pessel Tahun 2010
Gambar diatas menunjukan bahwa lahan kritis paling luas terdapat pada Kecamatan
Lunang Silaut dengan luas 9.817,70 ha, luas yang terkecil ada di Kecamatan Ranah
Pesisir seluas 842,20 ha. Lahan kritis menyebabkan tanah menjadi tidak subur hal ini
terkait dengan kandungan mineral yang dibutuhkan untuk tanaman tidak tersedia da
sedikit mengandung humus.
65
Lu..
Kebakaran Hutan
Ladang Berpindah
Penebangan Liar
Perambahan Hutan
LainnyaKebakaran HutanLadang BerpindahPenebangan LiarPerambahan HutanLainnya
GAMBAR 2.4LUAS KERUSAKAN HUTAN KAB. PESSEL TAHUN 2010
Sumber : Olahan Data SD-6 Buku Data 2010
II - 5
Gambar diatas menunjukan bahwa luas kerusakan hutan didominasi oleh kegiatan
perambahan hutan seluas 97 ha, diikuti oleh kegiatan kebakaran lahan seluas 65 ha
dan penebangan liar seluas 20 ha.
Luas Konversi Hutan Tahun 2010 lebih banyak digunakan untuk kegiatan perkebunan
seluas 43.170.000.000 km2, kegiatan Hutan Rakyat seluas 40.168.000.000 km2,
kegiatan pertanian 34.960.000.000 km2 dan untuk permukiman seluas
32.380.000.000 km2, seperti gambar dibawah ini :
0
10,000,000,000
20,000,000,000
30,000,000,000
40,000,000,000
50,000,000,000
Luas (Km2)Pemukiman Pertanian
Perkebunan Hutan RakyatSumber : Olahan Tabel SD‐7 Buku Data 2010
Gambar 2.5Luas Konversi Hutan Tahun 2010
Kualitas lahan/hutan, tutupan lahan, luas kawasan lindung, dan luas lahan kritis
Kualitas lahan daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagian besar dapat dimanfaatkan
untuk tanaman keras yang perlu diberi pupuk untuk kesuburannya, seperti tanaman
kelapa sawit dan kayu-kayuan dan sebagian kecil dimanfaatkan untuk pertanian
tanaman musiman dengan untuk meningkat kestabilan dan kesuburan tanah. Pada
umumnya berupa tanah marginal yang membutuhkan pupuk untuk kesuburannya.
Luas kawasan lindung daerah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari Hutan rakyat
luas 41.142,0 ha, Hutan Lindung luas 49.720.0 ha, Hutan TNKS (Taman
Nasional Kerinci Seblat) luas 260.383,0 ha. Dan Hutan Suaka Alam Wisata dengan
45.722,0 ha.
Hutan rakyat ini tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dari
kecamatan Koto XI Tarusan sampai dengan kecamatan Lunang Silaut. Tanaman
II - 6
rakyat seperti kayu-kayuan seperti Surian, Meranti dan buah – buahan, seperti
Durian, Nangka, Terap, Petai, Jengkol, Duku. Hutan Lindung tersebar di seluruh
daerah Kabupaten Pesisir Selatan dari Kecamatan Koto XI Tarusan sampai dengan
Kecamatan Lunang Silaut.
Hutan TNKS (Taman Nasional Kerinci Seblat) terdapat di 10 Kecamatan, hanya 2
kecamatan yang tidak ada hutan TNKS, hal ini berarti lebih dari 55.94 % daerah
Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari Taman Nasional Kerinci Seblat.
Tabel 2.2
Daerah – daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang termasuk kedalam hutan TNKS adalah sebagai berikut :
No Kecamatan Kampung
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Bayang Utara
IV Jurai
Batang Kapas
Surantih
Lengayang
Ranah Pesisir
Linggo Sari Baganti
Pancung Soal
Basa IV Balai Tapan
Lunang Silaut
Muara Air, Pancung Tebal, Koto Baru.
Lumpo Timur, Salido Sari Bulan, Painan Timur
Taratak Tamparih, Tuik Koto Gunung
Langgai, Kayu Aro, Taratak Paneh, Tanjung Gadang
Pasir Lawas, Kampung Arab, Koto Pulai
Palangai ketek, Palangai Gadang
Rantau Simalenang
Transat
Muaro Sako, Binjai
Sindang Lubuak Sariak, Sungai Kumbung, Sungai
Kuyung.
Sumber : TNKS Kabupaten Pesisir Selatan
Perbandingan nilai antar lokasi dan antar waktu
Kegiatan reboisasi yang dilaksanakan pada tahun 2007 sampai 2010 sangat
bervariasi, pada tahun 2010 kegiatan penghijauan dilakukan di 2 daerah, yaitu
Kecamatan Linggo Sari Baganti dan Kecamatan Koto XI Tarusan.
II - 7
Tabel 2.3
Kegiatan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada tahun 2007 pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan adalah
sebagai berikut :
No
Kegiatan Lokasi Kampung / Nagari /
Kecamatan
Luas
(ha) Ket
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Hutan Rakyat Murni
Hutan Rakyat Murni
Hutan Rakyat Murni
Hutan Rakyat Murni
Areal Dampak/Bantuan
bibit Tumpang Sari
Areal Dampak/Bantuan
bibit Tumpang Sari
Unit Percontohan
Hutan Rakyat Model
Unit Percontohan
Hutan Rakyat Model
Kebun Bibit Nagari
Kebun Bibit Nagari
Kebun Bibit Nagari
Pemeliharaan Areal
Model Hutan Rakyat
Pemeliharaan Areal
Model Hutan Rakyat
Hutan Rakyat Murni
Hutan Rakyat Murni
Hutan Rakyat Murni
Hutan Rakyat Murni
Areal Tanaman Rotan
Areal Tanaman Rotan
Areal Model Tanaman
Rotan
UP - UPSA
UP – UPSA
Koto Gadang Punggasan , LSB
Limpaso Koto Keduduk Taluk Batang Kapas
Air Kalam Lakitan Lengayang
Palangai Gadang Palangai Ranah Pesisir
Tanjung Gadang Amping Parak Sutera
Koto Gadang Air Haji Linggo Sari Baganti
Tanjung Gadang Amping Parak Sutera
Koto Gadang Air haji Linggo Sari Baganti
Koto Gadang Air haji Linggo Sari Baganti
Gunung Pauh Amping Parak Sutera
Lubuk Betung Inderapura Pancung Soal
Sungai Liku Palangai Ranah Pesisir
Lubuk Betung Inderapura Pancung Soal
Sungai Liku Ateh Palangai Ranah Pesisir
Koto Marapak Punggasan LSB
Lagan Koto Mudik Punggasan LSB
Luar Parit Air Haji Linggo Sari Baganti
Gunuang Pauh Amping Parak Sutera
Koto Nan Tigo IV Koto ilie Batang Kapas
Balai Senayan Lumpo IV Jurai
Teluk Betung IV Koto Ilie Batang Kapas
Air Sikambing Air Haji Linggo Sari Baganti
150
100
100
75
50
50
25
25
0.5 unit
0.5 unit
0.5 unit
25
25
100
100
100
75
10
10
10
10
10
Lcr 2005
Sumber Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Penghijauan Hutan Rakyat Murni paling luas
dilaksanakan pada kampung Koto Gadang Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti
II - 8
dengan luas 150 ha, kegiatan ini luncuran dari tahun 2005. Sedangkan daerah yang
paling sedikit dilaksanakan kegiatan Areal tanaman rotan di Gunuang Pauh Amping Parak
Sutera, Koto Nan Tigo IV Koto Ilie Batang Kapas, Balai Senayan Lumpo IV Jurai, UP-
UPSA pada daerah Teluk Betung IV Koto Ilie Batang Kapas dan Air Sikambing Kenagarian
Air Haji Kecamatan Liinggo Sari Baganti dengan luas 10 ha.
Tabel 2.4 Kegiatan GNRHL Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir
Selatan tahun 2007 adalah sebagai berikut :
No
Kegiatan Lokasi Kampung / Nagari /
Kecamatan
Luas
(ha) Ket
1
2
3
4
5
Reboisasi Hutan
Produksi
Pembuatan hutan
rakyat
Reboisasi
Reboisasi
Reboisasi Pengkayaan
Koto Langang Air Haji Linggo sari
Baganti
Luar Parit Air Haji Linggo sari Baganti
Koto Langang Air Haji Linggo sari
Baganti
Talatau Koto Panjang Linggo sari
Baganti
Limau Manih Kulam Lengayang
50
50
300
200
200
Dipa Revisi II
Ktrk Multiyears
Ktrk Multiyears
Ktrk Multiyears
Sumber Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan
Gambaran tabel diatas diperoleh informasi bahwa Kecamatan Linggo Sari Baganti
sebagai daerah percontohan untuk kegiatan GNRHL dengan luas 600 ha
menggunakan kontrak multiyears.
Tabel 2.5 Kegiatan Pembuatan tanaman Reboisasi GN-RHL Tahun 2007 yang dilakukan ole SWP DAS AGAM KUANTAN adalah sebagai berikut :
No
Kegiatan Lokasi Kampung / Nagari / Kecamatan Luas
(ha) Ket
1
2
3
Reboisasi Hutan Produksi
Reboisasi
Pembangunan hutan berbasis
nagari
Koto Langang Air Haji Linggo Sari Baganti
Luar parit Nagari Air Haji Linggo Sari Baganti
Gurun panjang Bayang
50
50
-
Sumber SWP DAS AGAM KUANTAM
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa reboisasi hutan produksi dilaksanakan
paling dominan pada Kecamatan Linggo Sari Baganti. Dengan luas 100 ha.
II - 9
Tabel 2.6
Kegiatan GNRHL Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2008 adalah sebagai berikut :
No
Kegiatan Lokasi Kampung / Nagari / Kecamatan Luas
(ha) Ket
1
2
3
Reboisasi
Reboisasi
Reboisasi
Pengkayaan
Koto Langang Air Haji Linggo Sari Baganti
Talatau Koto Panjang Air Haji Linggo Sari
Baganti
Limau Manih Kulam Lengayang
300
200
200
Ktrk Multiyear
Ktrk Multiyear
Ktrk Multiyear
Sumber Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan
Berdasarkan tabel diatas tergambar Kampung Koto Langang Nagari Air Haji
Kecamatan Linggo Sari Baganti mempunyai daerah paling luas dalam reboisasi yakni
300 ha.
Tabel 2.7 Kegiatan Pembuatan tanaman Reboisasi GN-RHL Tahun 2008 yang dilakukan oleh SWP DAS AGAM KUANTAN adalah sebagai berikut :
No
Kegiatan Lokasi Kampung / Nagari / Kecamatan Luas
(ha) Ket
1
2
3
4
Reboisasi
Reboisasi
Reboisasi Murni
Reboisasi Pengayaan
Koto Panjang Koto Langang Punggasan Linggo
Sari Baganti
Talatau Koto Panjang Air Haji Linggo Sari Baganti
Limau Manih Kulam Lengayang
Limau Manih Kulam Lengayang
200
300
450
200
Sumber SWP DAS AGAM KUANTAM
Reboisasi murni dilaksanakan pada Kampung Limau Manih Kecamatan Lengayang dengan
luas 450 ha, reboisasi pengayaan di Kampung Limau Manih Kulam 200 ha, Reboisasi di
Koto Panjang Koto Langang Punggasan dan Telatau Koto Panjang Air Haji 500 ha.
Pada tahun 2008 juga ada kegiatan Indonesia Menanam dengan melibatkan seluruh
elemen masyarakat seperti generasi muda, anak-anak sekolah, LSM, perempuan. Khusus
untuk anak-anak didik tingkat Sekolah Dasar (SD) ditanamkan hakikat dengan Kecil
Menanam Dewasa Memanen (KMDM). Anak-anak diberi bibit masing-masing 5 (lima) buah
meliputi jenis kayu-kayuan, buah-buahan dan ditanam dihalaman /kebun/ladangnya atau
menumpang dikebun saudara dan kalau 5 atau 10 tahun mendatang hasil dari bibit yang
II - 10
ditanam dapat membantu biaya sekolah. Kabupaten Pesisir Selatan mendapat jatah
menanam untuk 4 sekolah dasar.
Tabel 2.8 Kegiatan GNRHL Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir
Selatan tahun 2009 adalah sebagai berikut :
No
Kegiatan Lokasi Kampung / Nagari /
Kecamatan
Luas
(ha) Ket
1
2
3
4
5
Pemeliharaan Hutan rakyat
Pembuatan UP-UPSA
Pembuatan Hutan Rakyat
Pembuatan Hutan Rakyat
Pembuatan Hutan Rakyat
Luar Parit Punggasan Linggo Sari Baganti
Painan Timur IV Jurai
Anakan IV Koto Hilir Batang Kapas
Tanjung Kandis Taluak Batang Kapas
Ampang Teras Lumpo IV Jurai
75
10
100
100
100
Tani Bukit Gadang
Tani Batu Gajah
Tani Harapan Jaya
Tani Tigo Saiyo
Tani Batu Peti
Barangan
Sumber Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan
Pada tahun 2009 pelaksanaan pembuatan hutan rakyat, dan pemeliharaannya
diserahkan kepada kelompok tani yang ada pada daerah masing-masing seperti
tergambar pada tabel diatas yang dominan adalah kegiatan pembuatan hutan rakyat.
Tabel 2.9
Kegiatan Pembuatan tanaman Reboisasi GN-RHL Tahun 2009 yang dilakukan oleh SWP DAS AGAM KUANTAN adalah sebagai berikut :
No
Kegiatan Lokasi Kampung / Nagari /
Kecamatan Luas (ha) Ket
1 Reboisasi
Koto XI Tarusan 300
Sumber SWP DAS AGAM KUANTAM
Kecamatan Koto XI Tarusan sebagai sasaran pembuatan tanaman reboisasi yang
dilaksanakan oleh SWP DAS AGAM KUANTAM seluas 300 ha.
Tabel 2.10
Kegiatan GNRHL Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010 adalah sebagai berikut :
No
Kegiatan Lokasi Kampung / Nagari /
Kecamatan Luas (ha) Ket
1
2
Reboisasi
Reboisasi
Koto XI Tarusan
Linggo Sari Baganti
50
100
Sumber Dinas Hutbun Kab. Pessel
II - 11
1,951.5 1,890
685150
2007 2008 2009 2010
Luas
2007200820092010
GAMBAR 2.6KEGIATAN REBOISASI KABUPATEN PESISIR SELATAN
Sumber : Dinas Hutbun Kab. Pessel
Gambar diatas menunjukan bahwa telah terjadi penurunan kegiatan reboisasi
dari tahun 2007 ke tahun 2008 dan 2009, namun penurunan pada tahun 2008 ke
tahun 2009 lebih mencolok dan sangat signifikan, namun kondisi dilapangan
kegiatan ilegal loging memang sudah berkurang bahkan banyak samwil industri
kayu telah ditutup, pada tahun 2010 kegiatan reboisasi semakin menyusut
menjadi 150 ha luas daerah tanam, pada Kecamatan Koto XI Tarusan setelah
ditanam dua bulan kemudian terbakar semua menyisakan 5 ha.
Tabel 2.11
Lokasi penanaman pohon mulai dari tahun 2005 sampai
dengan tahun 2009
Lokasi Luas (Ha) Jenis Tanaman Tahun Tanam
Ampang Pulai Kec. Koto IX Tarusan 550 (HL) Mahoni, Meranti, Pulai,
Gaharu, Surian, Durian 2005
Kapuah 100 HR) SDA 2005 Kec. Bayang 200 (HR) SDA 2005
Kec. Koto IX Tarusan 310 (HL) Pala , Melinjo, Durian, Mahoni, Surian 2006
Kec. Koto IX Tarusan 150 (HR) SDA 2006 Kec. Koto IX Tarusan 25 (HL) Mangrove 2006
Kec. Bayang 125 (HR) Pala , Melinjo, Durian, Mahoni, 2006
Kec. Air Haji 50 (HL) SDA 2007 Kec. Air 50 (HR) SDA 2007 Limau Manih Kulam Kec. Lenggayang
200 Mahoni, Meranti, Banio, Surian, Durian dan Pala
2008
Talatan Kec. Linggo Sari Baganti
200 Mahoni, Meranti, Banio, Surian, Durian dan Pala
2008
Koto Langang Kec. Linggo Sari Baganti
300 Mahoni, Meranti, Banio, Surian, Durian dan Pala
2008
Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pessel.
II - 12
Tanaman yang cocok ditanam sesuai dengan jenis tanah pada daerah Pesisir
Selatan diantaranya adalah pohon Mahoni, Meranti, Pulai, Surian, Gaharu, Bonio dan
Durian serta pala.
Kondisi lahan kritis
2007
2008
2009
2010
Lahan Kritis
2007 2008 2009 2010
GAMBAR 2.7LUAS LAHAN KRITIS KAB. PESSEL 2007-2009
Sumber : Olahan Data SD-5 Buku Data 2010
Gambar 2.7 diatas menunjukan terjadi penurunan yang cukup signifikan antara tahun
2009 ketahun 2010, hal ini menunjukan telah ada perbaikan kualitas tanah dengan
kegiatan reboisas, kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup
dan fungsi tanah sangat penting demi kelancaran pembangunan dan peningkatan
perekonomian masyarakat disekitar hutan.
Pada tahun 2007 lahan kritis didominasi di Kecamatan Lunang Silaut, Tapan, Pancung
Soal, Linggo Sari Baganti, tahun 2010 lahan kritis paling luas terdapat di Kecamatan
Lunang Silaut sebesar 9.817,70 ha, kecamatan Koto XI Tarusan seluas 3.553,70 ha yang
paling sedikit luas lahan kritis terdapat pada kecamatan Ranah Pesisir 842,20 ha.
Informasi kebakaran lahan tahun 2006 – 2010 sebagai berikut :
1. Kebakaran tahun 2010
Kebakaran terjadi pada tanggal 20 September 2010, hasil pemantauan/monitoring
menunjukan kebakaran dilahan Kecamatan Koto XI Tarusan seluas 50 ha. Kebakaran
lahan yang terjadi didaerah ini terjadi pada musim kemarau sebagian besar berada
pada lahan gambut yang banyak mengandung bahan organik dan sisa-sisa
pelapukan kayu sumber api berada selayaknya api dalam sekam.
II - 13
2. Kebakaran tahun 2009
Kebakaran terjadi pada tanggal 22 Mei 2009, Hasil Pemantauan/ Monitoring dan
pengawasan yang di lakukan di wilayah kecamatan Lunang Silaut ditemukan 3
(Tiga) Titik Api (Hot Spot) yaitu pada Lokasi sebagai berikut:
a. Lahan yang terbakar diperkirakan ± 10 Ha menurut keterangan masyarakat
setempat api sudah ada sejak 5 hari yang lalu yang sengaja dibakar masyarakat
untuk membuka lahan pertanian diwaktu Tim sampai ditempat api sudah
berkurang dan pemilik lahan tidak ditemui di lokasi.
b. Silaut (Barat dan Timur di luar lokasi PT. SAPTA) lokasi yang terbakar di
perkirakan ± 15 Ha. Menurut keterangan masyarakat setempat api sudah ada
sejak 5 hari yang lalu, penyebab kebakaran diduga dari kelalaian masyarakat
saat membuka Lahan untuk pertanian diperkirakan api hari ini sudah bisa
dipadamkan karena pihak PT SAPTA terus berupaya dengan masyarakat
mematikan api tersebut
3. Kebakaran tahun 2008
Terjadi kebakaran lahan tanggal 22 Mei 2008 berlokasi di PT. SJAL II di Kecamatan
Lunang Silaut. Lokasi yang terbakar alahah areal PT. SJAL II eluas 2.000 ha, Blok
C,D 1.000 ha (sesudah ditanam), blok J,K,L,M 1.000 ha. Penyebab kebakaran diduga
berasal dari perkebunan masyarakat yang berbatasan langsung dengan PT. SJAL II.
4. Kebakaran tahun 2007
Luas kebakaran hutan berdasarkan satelit NOAA dan laporan masyarakat disekitar
PT. Sumatera Jaya Agro Lestari (SJAL) seluas 400 ha dan perkebunan kelompok tani
Teluk Permai seluas 85 ha di Kecamatan Pancung Soal. Kebakaran ini terjadi pada
tanggal 17 April 2007.
5. Kebakaran tahun 2006
Kebakaran yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 2006 berlokasi di 4 kecamatan,
yakni kecamatan Koto XI Tarusan seluas 25 ha, Kecamatan Basa IV Balai Tapan
seluas 100 ha, kecamatan Pancung Soal seluas 125 ha dan kecamatan Lunang Silaut
seluas 1.000 ha. Kebakaran hutan dan lahan dapat menyebabkan kerusakan struktur
tanah, infiltrasi, air tanah, akar tanaman tidak berkembang dan meningkatnya laju
erosi tanah dan infiltrasi air tanah menurun.
II - 14
KEBKRNHTN
LDGBPDH
PNBGNLIAR
PRBHNHTN
LHNKRITIS
2007
2008
2009
2010
2007 2008 2009 2010
GAMBAR 2.8LUAS KERUSAKAN HUTAN KAB. PESSEL SELAMA 4 TAHUN
Sumber : Dinas Hutbun Kab. Pessel
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa luas kerusakan lahan dari tahun ke tahun terjadi
perubahan, seperti penebangan liar tahun 2008 lebih banyak terjadi dibandingkan dengan
tahun lainnya, lahan kritis didominasi pada tahun 2009 lebih banyak pada indikator lahan
kritis. Pada tahun 2007 kerusakan hutan paling dominan disebabkan oleh penebangan liar,
pada tahun 2010 kerusakan lahan didominasi oleh kegiatan perambahan hutan luas 97 ha.
Analisis statistik sederhana
Analisis statistik sederhana dari kondisi diatas dapat diuraikan sebagai berikut :
TABEL 2.12
ANALISIS LAHAN KRITIS
Lokasi 2007 2008 2009 2010
Koto XI Tarusan 15.000 18.311,25 26.771,9 3.553,5
Bayang 17.000 15.523,29 13.687 2.312,8
Bayang Utara 18.000 9.943,48 15.690 1.354
IV Jurai 12.000 10.446,17 36.056,6 886,6
Batang Kapas 30.000 6.479,55 14.261,3 1.851,8
Sutera 45.000 23.536,34 45.485 2.730,2
Lengayang 49.000 20.239 63.812 2.187,8
Ranah Pesisir 57.000 10.544,57 38.318,5 842,3
Air Haji 65.000 13.339,5 47.585,5 2.991,4
Pancung Soal 82.000 19.237,9 33.888,7 2.227
Basa IV Balai Tapan 85.000 46.971,97 43.271,9 2.223,2
Lunang Silaut 125.000 60.464,33 54.385,9 9.817,7
Total 600.000 255.034,7 433.214,3
32,978.20
Sumber : Analisis Statistik Kantor Lingkungan Hidup
II - 15
Kondisi lahan kritis pada tahun 2007 analisis statistik sederhana adalah :
Luas maksimum adalah Kecamatan Lunang Silaut dengan luas 125.000 ha.
Luas minimum adalah Kecamatan IV Jurai dengan luas 12.000 ha
Rata – rata kerusakan lahan kritis pada tahun 2007 adalah seluas 50.000 ha.
Kondisi lahan kritis pada tahun 2008 analisis statistik sederhana adalah :
Luas maksimum adalah Kecamatan Lunang Silaut dengan luas 60.464, 33 ha.
Luas minimum adalah Kecamatan Batang Kapas dengan luas 6.479, 55 ha
Rata – rata kerusakan lahan kritis pada tahun 2008 adalah seluas 21.253,11 ha.
Kondisi lahan kritis pada tahun 2009 analisis statistik sederhana adalah :
Luas maksimum adalah Kecamatan Lengayang dengan luas 63.812 ha.
Luas minimum adalah Kecamatan Bayang dengan luas 13.687 ha
Rata – rata kerusakan lahan kritis pada tahun 2009 adalah seluas 36.101,19 ha.
Kondisi lahan kritis pada tahun 2010 analisis statistik sederhana adalah :
Luas maksimum adalah Kecamatan Lunang Silaut dengan luas 9.817,7 ha.
Luas minimum adalah Kecamatan Bayang dengan luas 842,3 ha
Rata – rata kerusakan lahan kritis pada tahun 2010 adalah seluas 5.330 ha.
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Maks Min Rata-rata2007 20082009 2010
Gambar 2.9Analisis Statistik lahan kritis 2007-2010
Sumber : Kantor Lingkungan hidup Kab. Pessel
II - 16
TABEL 2.13
ANALISIS KERUSAKAN LAHAN
Lokasi 2007 2008 2009 2010
KEBAKARAN HUTAN
600 10000 126 65
LADANG BERPINDAH
0
25.000 0 0
PENEBANGAN LIAR
800.000 15.000 245 25
PERAMBAHAN HUTAN
0 16.000 297 97
LAHAN KRITIS
160.000 255.647,1 433.214,3 32.978,2
Total 960.000
321.647,1 433.882,33 33.165,2
Sumber : Analisis Statistik Kantor Lingkugan Hidup
Analisis Kerusakan lahan pada tahun 2007 analisis statistik sederhana adalah :
Luas maksimum adalah Penebangan Liar dengan luas 800.000 ha.
Luas minimum adalah Kebakaran Hutan dengan luas 600 ha
Rata – rata kerusakan lahan pada tahun 2007 adalah seluas 192.190 ha.
Analisis Kerusakan lahan pada tahun 2008 analisis statistik sederhana adalah :
Luas maksimum adalah Lahan Kritis dengan luas 255.647,1 ha.
Luas minimum adalah Kebakaran Hutan dengan luas 10.000 ha
Rata – rata kerusakan lahan pada tahun 2008 adalah seluas 64.329,4 ha.
Analisis Kerusakan lahan pada tahun 2009 analisis statistik sederhana adalah :
Luas maksimum adalah Lahan Kritis dengan luas 433.214,3 ha.
Luas minimum adalah Kebakaran Hutan dengan luas 126 ha
Rata – rata kerusakan lahan pada tahun 2009 adalah seluas 86.726,5 ha.
Analisis Kerusakan lahan pada tahun 2010 analisis statistik sederhana adalah :
Luas maksimum adalah Lahan Kritis dengan luas 32.978,2 ha.
Luas minimum adalah Penebangan Liar dengan luas 25 ha
Rata – rata kerusakan lahan pada tahun 2010 adalah seluas 16.501,6 ha.
II - 17
0
200000
400000
600000
800000
1000000
Maks Min Rata-rata
2007 20082009 2010
Gambar 2.10Analisis Statistik Kerusakan Lahan 2007-2010
Sumber : Analisis KLH Kab. Pessel
II-B. KEANEKARAGAMAN HAYATI
Pendekatan yang akan dilakukan adalah dengan mengkaji kembali status
keanekaragaman hayati Kabupaten Pesisir Selatan relative statis dan konstribusi
kepada keterancaman dari keanekaragaman hayati yang ada. Berikut isu
keanekaragaman hayati Kabupaten Pesisir Selatan :
Kurangnya Sosialisasi keanekaragaman hayati ditengah masyarakat
Perambahan, dan perburuan secara illegal
Isu tersebut diharapkan dapat menggambarkan persolan keanekaragaman hayati
Kabupaten Pesisir Selatan. Usaha Pemerintah yang telah dilakukan diantaranya
penetapan sejumlah kawasan menjadi kawasan konservasi yang merupakan pelestarian
terhadap keanekaragaman hayati, jenis perlindungan terhadap jenis flora dan fauna yang
endemis dan kebijakan lahirnya undang-undang dan regulasi sejenis yang menegaskan
peran perlindungan Negara terhadap keanekaragaman hayati.
Sumber Daya alam yang ada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan adalah kawasan
konservasi (in situ). Suaka alam air Tarusan luas 25.177 Reg.12 dengan SK Menteri
Kehutanan Nomor 263/Kpts/B/1982.
Permasalahan yang timbul adalah :
1. besarnya animo masyarakat untuk melakukan aktifitas dalam hutan seperti
melakukan perambahan hutan untuk dijadikan ladang, pencurian hasil hutan kayu
atau non kayu berupa penebangan liar, perburuan satwa liar.
2. Sebagian masyarakat belum sepenuhnya dapat mnerima keberadaan kawasan
konservasi Suaka Alam Air Tarusan.
II - 18
Pembahasan dari permasalahan tersebut dapat diketahui bahwa kondisi dari Kawasan
Suaka alam air Tarusan hampir seluruh kawasannya memiliki lereng yang sangat terjal,
terutama kawasan hulu daerah aliran sungai Batang Tarusan, sebagian besar termasuk
kategori cukup terjal 75%, dari areal tersebut memiliki kelerengan lebih 40% disamping
kondisi topografi yang cukup ekstrim.
Daerah aliran sungai Batang Tarusan memiliki anak sungai 37 buah, dalam kawasan ini
terdapat bermacam-macam jenis floran dan fauna, seperti Flora yang ada diantaranya
Meranti, Mersawa, Pulai, Damar, Balam, Kelat, Medang, Sepat, Terentang, Bunga
Bangkai dan masih banyak flora lainnya. Fauna yang ada seperti Harimau Sumatera,
Bajing, Harimau Dahan, Malu-malu, Tapir, Kambing Hutan, Kuaw, Mejangan, Ungko,
Kera, Beruk, Rusa, Siamang.
Sebagian masyarakat belum sepenuhnya dapat menerima keberadaan kawasan hutan
suaka alam, Air Tarusan, terbukti dengan pada saat penataan batas ulang untuk
mempertegas batas wilayah ada beberapa oknum masyarakat mencoba menghalangi
petugas, ini terjadi disatu nagari wilayah kecamatan Koto XI Tarusan kepada pihak
BKSDA Sumbar, sehingga kegiatan tersebut tidak dilengkapi dokumen sah.
Satwa Siamang dan Ungko, Permasalahan yang timbul adalah setelah dilakukan upaya
rehabilitasi di Pulau Marak Kecamatan Koto XI Tarusan, rencananya pihak Kalawet akan
melakukan pelepasliaran kedalam kawasan hutan lindung, akan tetapi masih terkendala
teknis dari pihak Dinas Kehutanan Provinsi. Dampak yang timbul dari penundaan waktu
yang tidak ditentukan tersebut / tanpa kepastian mengakibatkan terjadinya resiko
kematian terhadap satwa tersebut. Upaya konservasi yang dilaksanakan melalui Program
Rehabilitasi Satwa Siamang kerjasama dengan Kalawet Program dan BKSDA Sumatera
Barat.
Pulau Marak terletak di Kecamatan Koto XI Tarusan tedapat Satwa Penyu, Data terakhir
ditahun 2009 perdagangan telur penyu dari daerah Kabupaten Pesisir Selatan ke Kota
Padang dan Kota-Kota Lainnya diluar Provinsi. Asal pengambilan telur Penyu dari
penampung ada dilokasi Pulau Gosong, Pulau Kerabak Gadang Barat, Pulau Kerabak
Gadang Timur. Usulan Suaka Margasatwa Pulau Penyu seluas 450 ha, usulan Penetapan
Dirjen PHPA No. 993/Dj-VI/PA/1990 Usulan Penetapan BKSDA I No. 2677/V/6/1990.
II - 19
Kawasan konservasi keanekaragaman hayati di Kabupaten Pesisir Selatan yang
dikhususkan sebagai daerah kawasan perlindungan dan pelestarian adalah sebagai
berikut :
1. Hutan Suaka Alam Margasatwa (HSAW) yang terletak dikecamatan Koto XI Tarusan
dengan luas 45.722 ha, merupakan kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati
terutama fauna yang unik sehingga dibutuhkan pembinaan habitatnya.
2. Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang berlokasi hamper diseluruh
Kecamatan yang ada di KAbupaten Pesisir Selatan, dengan luas 260.383 ha,
merupakan kawasan pelestarian alam dengan ekosistem asli, system zonasi yang
dimanfaatkan untuk ilmu pengetahuan, budi daya dan pariwisata.
Gambar 2.11
Keanekaragaman Hayati
Sumber : BKDSA Kab. Pessel
Kabupaten Pesisir Selatan memanfaatkan dua kawasan ini sebagai tempat untuk
penyelamatan dan pengelolaan sumber daya keanekaragaman hayati. Penyelamatan ini
tidak hanya berada di dua kawasan tersebut tetapi juga terdapat dikawasan produksi dan
kawasan budi daya. Bentuknya seperti Hutan Produksi (HP), hutan Produksi konservasi
(HPK), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Lindung (HL), areal perkebunan besar,
penambangan dan hutan rakyat. Pulau Penyu yang terdapat di Kecamatan Sutera
merupakan Suaka Marga Satwa di Sumatera Barat yang ditetapkan berdasarkan Surat
II - 20
Usulan Penetapan Direktur Jenderal Hutan Pelestarian ALam No. 933/DJ/VI/PA/90
tanggal 26 Mei 1990.
Flora diketahui mendominasi adalah golongan Reptil sebesar 16.250 spesies, sedangkan
flora adalah Tumbuh-tumbuhan dengan nilai 850 spesies. Jenis Spesies yang dilindungi
didominasi oleh fauna Reptil sebanyak 650 spesies dan tumbuh-tumbuhan 850 spesies
seperti gambar dibawah ini.
199 371
16250
110 50 56 45850
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
HwnMenyusui
Burung Reptl Ampibi Ikan Keong Serangga TumbuhJml Spesies dikthuJmlh Spsies dilindgSumber : Analisis KLH Kab. Pessel
Gambar 2.12Keanekaragaman hayati dilindungi Kab. Pessel 2010
Gambar 2.13
Flora fauna yang dilindungi
Sumber : TNKS
Perbandingan dengan baku mutu
1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 199 tentang Jenis Satwa yang dilindungi
II - 21
Jika dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Noomor 7 tahun 1999 tentang
jenis satwa yang dilindungi, maka keanekaragaman hayati daerah Kabupaten
Pesisir Selatan spesies dan jenisnya hampir sama, karena sama-sama berada
pada daerah beriklim tropis, namun ciri-ciri dari satu daerah tentu ada.
Maskot Kabupaten Pesisir Selatan dari Fauna adalah Mungkus, adalah sejenis
ikan yang hidup disungai dengan bentuk badan berukuran kecil berwarna hitam
mengkilat. Floranya adalah Pohon Beringin.
Perbandingan nilai antar lokasi dan antar waktu
Pada tahun 2008 jumlah spesies yang diketahui secara keseluruhan pada daerah
hutan TNKS hewan menyusui sebanyak 100 jenis, burung sebanyak 400 jenis.
2008 2009 2010
HwnMenyusuiBurung
Reptl
Ampibi
Ikan
Keong
Serangga
Tumbuh
GAMBAR 2.14Perbandingan Jumlah Spesies yang diketahui
Sumber : BKSDA Kab. Pessel
Gambar 2.14 menunjukan bahwa jumlah spesies yang diketahui dari tahun ketahun
terjadi kenaikan jumlahnya, hal ini menunjukan bahwa ada kepedulian melaksanakan
perlindungan terhadap hewan yang dilindungi.
05000
1000015000
20000
2008 2009 2010
HM
Burung
Reptil
Ampibi
Ikan
Keong
Serangga
Tumbuhan
GAMBAR 2.15Perbandingan Jumlah Spesies yang Dilindungi
Sumber : BKSDA Kab. Pessel
II - 22
Gambar diatas menunjukan bahwa jumlah spesies dari tahun ketahun terjadi kenaikan,
hal ini telah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat tentang perlindungan terhadap
hewan langka, endemik dan punah.
Analisis statistik sederhana
Perlindungan terhadap hewan yang dilindungi oleh pemerintah perlu dilaksanakan
secara konverensih dan terpadu seluruh stakeholder terkait, untuk menjaga kelestarian
jenis spesiesnya dimasa yang akan datang.
II-C. A I R
Kabupaten Pesisir Selatan memiliki Sumber daya air yang berlimpah dan memiliki
kualitas yang baik. Daerah ini memiliki 18 buah sungai, yaitu 11 buah sungai besar dan
17 buah sungai kecil. Sungai-sungai tersebut terpapar dari utara ke selatan yakni dari
Kecamatan Koto XI Tarusan sampai Kecamatan Lunang Silaut. Seluruh sungai yang
berada di Kabupaten Pesisir Selatan hulunya berada di Kabupaten Solok Selatan. Selain
sungai yang banyak, Kabupaten Pesisir Selatan juga memiliki embung sebanyak 8 buah
tersebar di 3 kecamatan.
Dari permasalahan – permasalahan yang timbul diatas, maka isu lingkungan yang
terkait dengan kualtitas dan kualitas air di Kabupaten Pesisir Selaltan adalah sebagai
berikut :
a. Sedimentasi didaerah hilir
b. Tebing sungai rapuh
c. Banjir
d. Longsor
Dalam menganalisis permasalahan yang timbul dilakukan penekanan analisis SPR dan
perbandingan dengan baku mutu, perbandingan nilai antar waktu dan analisis statistic.
Pertimbangan – pertimbangan tersebut adalah :
a. Batang air yang dianalisis adalah Batang air yang mengalami perubahan
kondisi dasar dan melebihi baku mutu yang telah ditetapkan.
b. Penekanan analisis dilakukan untuk parameter yang melebihi baku mutu,
datanya tersedia dan dapat digunakan sebagai indicator kerusakan sumber
daya air dan ketersediannya.
II - 23
c. Sedimentasi pada dasar waduk dan banyaknya tumbuhan enceng gondok
menyebabkan terjadinya blooming dan pencemaran air waduk
d. Melakukan pembandingan antara lokasi, kualitas air sungai perkecamatan di
Kabupaten Pesisir Selatan.
KUANTITAS AIR SUNGAI
Sungai yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan umumnya memiliki sedimen yang
tinggi pada daerah hilir, hal ini disebabkan aktivitas manusia lebih banyak pada
daerah hulu tengah dan terkumpul secara keseluruhan pada daerah hilir. Debit
sungai pada musim kemarau lebih sedikit dibandingkan dengan debit sungai
musim hujan, hal ini dipengaruhi oleh tingginya curah hujan pada daerah hilir,
disamping itu juga penebangan secara liar pada daerah hulu dapat menyebabkan
air menjadi berlimpah didaerah hilir yang menyebabkan banjir.
Jika dilihat dari panjang sungai yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan adalah
berfluktuasi, Batang air yang paling panjang adalah Batang Inderapura dengan
panjang 80 km, diikuti oleh Batang Silaut sepanjang 65 km dan Batang Lengayang
dengan panjang 60 km. Batang air yang paling pendek adalah Batang Palangai
Kecil dengan panjang 10.50 km, diikuti yang kedua Batang Painan dengan Panjang
12,50 km, Batang Arau sepanjang 15 km dan Batang Sungai Rumbai sepanjang 15
km.
KUANTITAS AIR TANAH
Air tanah yang digunakan oleh masyarakat adalah sumur gali, daerah Kabupaten
Pesisir Selatan yang mempunyai topografi berbukit, bergelombang dan berpasir,
belum mempunyai industry yang besar, masyarakat terutama masih menggunakan
air tanah sumur gali sebagai kebutuhan penggunaan air bersih sehari-hari.
Sebagian besar masyarakat dataran dan mempunyai daerah pesisir menggunaakn
sumur gali, masyarakat berada didaerah perbukitan menggunakan air bukit yang
berasal dari mata air dan air terjun menggunakan sarana system perpipaan
(PDAM) sebagai kebtuhan air bersih.
II - 24
KUANTITAS EMBUNG
Kabupaten Pesisir Selatan memiliki embung sebanyak 6 buah, ketersediaan
embung didaerah diperuntukan sebagai penampungan sementara dari curah hujan
dan perairan pegunungan sebagai pencegahan banjir apabila curah hujan yang
turun sangat tinggi. Embung yang tersedia pada daerah Kabupaten Pesisir Selatan
memiliki volume air terbesar oleh Embung Taratak Timbulun dengan volume air
166,764 m3 dengan luas 5,04 ha. Selanjutnya Embung Amping Parak di
Kecamatan Sutera dengan luas 24 ha dan volume air 120 m3, lalu Embung Gunung
Malelo dengan volume 110 m3 , luas 2.20. Sedangkan yang paling sedikit volume
air adalah Embung Tanjung Durian dengan volume 21,8 m3 dan luas 4.03 ha.
Tabel 2.14
Embung Kabupaten Pesisir Selatan
Sumber : Data Olahan SD-12 Buku Data 2010
Sebagian besar embung belum beroperasi, masih dalam tahap persiapan untuk
beroperasi. Sedimentasi pada embung akibat dari erosi dan merupakan padatan
yang terdapat pada air embung itu sendiri. Jumlah sedimen yang banyak
didalam air embung dapat merugikan dalam berbagai penggunaannya seperti :
1. Dapat mengurangi penetrasi sinar matahari kedalam air, sehingga akan
mengurangi kecepatan Foto sintesis.
2. Air menjadi keruh, sehingga diperlukan proses yang panjang sebelum dapat
digunakan.
No. Nama Embung Kecamatan Luas Volume Permasalahan Upaya Konservasi
( Ha ) ( M³ )
1 Embung Lubuk Agung Salido IV Jurai 5,00 100.000 − Daya tampung embung semakin hari semakin berkurang karena mengalami pendangkalan
− Di beberapa tempat muncul tanaman enceng gondok
− Minimnya dana pemeliharaan embung
− Perlu dilakukan penanaman tanaman kayu-kayuan dan MPTS di sekitar embung
− Penyuluhan kepada masyarakat untuk melestarikan embung
− Seyogianya diadakan pemberdayaan tuk peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar embung
2 Embung Teratak Timbulun Sutera 5,04 166.764
3 Embung Lubuk Mato Kuciang Sutera 0,85 91.000
4 Embung Gunung Malelo Sutera 2,20 110.000
5 Embung Amping Parak Sutera 24,00 120.000
6 Embung Tanjung Durian Ranah Pesisir
4,03 21.800
II - 25
3. Sedimen yang mengendap didasar embung dapat mengurangi populasi ikan
dan hewan air lainnya, karena telur dan sumber – sumber makanan tertutup
oleh sedimen.
KUALITAS AIR SUNGAI
Kualitas air pada dasarnya dapat dilakukan dengan pengujian untuk
membuktikan apakah air layak untuk dikonsumsi atau tidak. Perbedaan fungsi
dan pemanfaatan sungai – sungai yang alirannya melewati pusat kota dan
pedesaan, akan menyebabkan perbedaan jenis tingkat pencemaran.
Dengan kondisi sungai tersebut, perlu dilakukan pendekatan-pendekatan agar
gambaran kualitas sungai Kabupaten Pesisir Selatan dapat diperoleh, pendekatan
tersebut diantaranya adalah :
1. Pengujian kualitas air sungai dilakukan terhadap sungai – sungai besar yang
melewati perkotaan, pasar, pertanian, peternakan, Rumah sakit, industry
domestic, buangan limbah rumah tangga dan penambangan.
2. Untuk mengetahui terjadi perubahan kualitas sungai, dilakukan pengujian
pada 2 musim, yakni musim hujan dan musim kemarau.
3. Sungai yang akan dianalisis adalah sungai yang mempunyai parameter
berada dibawah baku mutu.
4. Analisis baku mutu dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran
dengan Peraturan Gubernur Sumbar nomor 05 tahun 2008 tentang
Penetapan Kriteria Mutu Air Sungai Kelas II.
Tabel 2.15
Hasil Pemantauan Kualitas Sungai Pada Musim Kemarau Tahun 2010
No Nama Sungai
Musim Kemarau
BOD COD PHOSFAT
Hulu Tengah Hilir Hulu Tengah Hilir Hulu Tengah Hilir 1 Batang Lunang
0.74 0.76 0.96 7.8 11.9 12 1.23 0.5 0.63 2 Batang Tapan
0.99 1 1.3 8.6 9.78 9.93 0.8 0.9 0.91 3 Batang Inderapura
1.45 1.53 1.67 4.8 9.86 9.93 1.6 1.61 1.62 4 Batang Air Haji
0.66 1.2 1.24 6.1 7.3 7.5 1.58 1.59 1.63 5 Batang Palangai
0.24 0.25 0.83 5.6 5.8 8.2 1.27 1.28 1.31 6 Batang Kambang
0.08 1.09 2.1 5.4 7.9 10.8 0.51 0.51 0.58 7 Batang Surantiah
0.64 0.65 2.31 7.9 8.9 9 1.6 1.6 3
II - 26
8 Batang Kapas 1.2 1.2 1.27 10.3 11.22
11.31 0.42 0.51 0.53
9 Batang Salido 0.98 1.1 2.2 5.6 7.9 10.8 0.9 0.5 0.6
10 Batang Bayang 0.53 0.54 0.56 7.2 7.8 8.1 0.58 0.6 0.63
11 Batang Tarusan 0,4 1.65 1,75 3.6 5 6.99 0.16 0.22 0.6
Sumber : Kantor lingkungan hidup Kab. Pessel
Keterangan : Tabel olahan SD – 13.1, SD-13.2, SD-13.3 dan SD-13.4
Dari table 2.15 parameter BOD dan COD yang terjadi pada musim kemarau
nilainya tidak melebihi baku mutu, sedangkan untuk parameter Sulfat melebihi
baku mutu yang telah ditetapkan oleh Baku Mutu Peraturan Gubernur Sumatera
Barat Nomor 4 Tahun 2008.
Tabel 2.16
Hasil Pemantauan Kualitas Sungai Pada Musim Hujan Tahun 2010
No Nama Sungai
Musim Hujan
BOD COD FOSFAT
Hulu Tengah Hilir Hulu Tengah Hilir Hulu Tengah Hilir 1 Batang Lunang
0.66 0.69 0.7 6.92 7 7.3 0.98 1.2 1.4 2 Batang Tapan
0.98 0.99 1.1 8.2 8.5 8.7 0.71 0.75 0.78 3 Batang Inderapura
0.69 1.2 1.5 5.1 5.4 5.9 1.53 1.57 1.6 4 Batang Air Haji
0.64 0.67 0.68 6 6.3 6.5 1.52 1.53 1.59 5 Batang Palangai
0.26 0.28 0.29 5.3 5.4 5.7 1.23 1.25 1.26 6 Batang Kambang
0.8 1.1 1.13 5.1 5.4 5.6 0.5 0.51 0.58 7 Batang Surantiah
0.61 0.64 0.66 7.7 7.8 8.5 0.49 0.5 0.58 8 Batang Kapas
1.4 1.5 1.7 5.9 6.8 7.1 0.4 0.41 0.43 9 Batang Salido
0.9 1 1.5 5.4 6.8 9.8 0.49 0.5 0.51 10 Batang Bayang
0.51 0.51 0.53 6.7 6.9 7 0.52 0.53 0.56 11 Batang Tarusan
0.48 0.49 0.52 3.7 4.1 4.3 0.14 0.15 0.18 Sumber : Kantor lingkungan hidup Kab. Pessel
Keterangan : Tabel olahan SD – 13.5, SD-13.6, SD-13.7 dan SD-13.8, SD-14
Tabel 2.16 pengujian kualitas air sungai pada musim hujan di dominasi oleh
tingginya parameter fosfat melebihi baku mutu yang telah ditetapkan, tingginya
fosfat disebabkan oleh buangan dari limbah rumah tangga dan limbah pestisida B3
dari lokasi pertanian masyarakat dan pelapukan kayu selama beberapa tahun.
II - 27
KUALITAS AIR TANAH
Kualitas air tanah daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dikategorikan masih baik,
hal ini disebabkan oleh limbah industry tidak ada yang mencemari tanah
masyarakat. Dari beberapa parameter uji yang dilakukan pada sumur penduduk
masyarakat pasar, dan pinggir pantai diperoleh hasil berada dibawah baku mutu
yang telah ditetapkan. Air tanah yang Hal ini dapat dilihat seperti table dibawah ini
:
Tabel 2.17
Hasil Pemantauan Kualitas Air Sumur Tahun 2010
NO
NAMA PEMILIK SUMUR
BOD
DO FOSFAT
1 Sumur Gali Pasar Balai Selasa Koordinat : 01°40’23,6” LS dan 100 °41’34,6” BT
0.6 1.63 0.2
2 Sumur Gali Masyarakat Koto Nan IV Balai Selasa Koordinat : 01°47’43,7” LS dan 100 °41’50,18,18” BT
0.56 2.41 0.3
3 Sumur Gali Pasar Lamo Air Haji Koordinat : 01°55’17,1” LS dan 100 °52’47,9” BT
0.43 1.25 Ttd
4 Sumur Gali Pasar Baru Air Haji Koordinat : 01°55’17,2” LS dan 100 °55’47,8” BT
0.42 2.52 0.2
5 Sumur Gali Bayang Pasir Muaro Bayang Koordinat : 01°18’27,7” LS dan 100 °30’40,8” BT
0.54 3.05 Ttd
6 Sumur Bayang Pasar Baru Koordinat : 01°18’29,4” LS dan 100 °30’47.9” BT
0.53 3.35 0.1
Sumber : Kantor lingkungan hidup Kab. Pessel
Keterangan : Tabel olahan SD – 15
KUALITAS AIR EMBUNG
Kualitas Air embung yang dilakukan pengujian yaitu embung dihulu dan dihilir berada dibawah baku mutu yang ditetapkan.
II - 28
Tabel 2.18
Hasil Pemantauan Kualitas Air Embung Tahun 2010
NO
NAMA PEMILIK SUMUR
COD
DO FOSFAT
NO3
1 Embung Lubuk Mato Kucing Hulu Koordinat : 01°32’56,7” LS dan 100 °41’32,1” BT
5.8 5.3 0.13 1.2
2 Embung Lubuk Mato Kucing Hulu Koordinat : 01°32’56,7” LS dan 100 °41’32,1” BT
8.1 5.5 0.12 1.2
Sumber : Kantor lingkungan hidup Kab. Pessel
Keterangan : Tabel olahan SD – 14
Perbandingan dengan baku mutu
1. PP RI Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian
Pencemaran
2. Kepmen LH Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung
Beban Pencemaran Air pada Sumber Air
3. Kepmen LH Nomor 114 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengkajian untuk
Menetapkan Kelas Air
4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penetapan
Kriteria Mutu Air Sungai di Provinsi Sumatera Barat.
Tabel 2.19
Perbandingan Parameter dengan Baku Mutu Kualitas Sungai Pada Musim
Kemarau Tahun 2010
No Nama Sungai
Musim Kemarau
BOD COD FOSFAT
Hulu Tengah Hilir BM Hulu Tengah Hilir BM Hulu Tengah Hilir BM 1 Batang Lunang
0.74 0.76 0.96 3 7.8 11.9 12 25 1.23 0.5 0.63 0.2 2 Batang Tapan
0.99 1 1.3 3 8.6 9.78 9.93 25 0.8 0.9 0.91 0.2 3 Batang
Inderapura 1.45 1.53 1.67 3 4.8 9.86 9.93 25 1.6 1.61 1.62 0.2
4 Batang Air Haji 0.66 1.2 1.24 3 6.1 7.3 7.5 25 1.58 1.59 1.63 0.2
5 Batang Palangai 0.24 0.25 0.83 3 5.6 5.8 8.2 25 1.27 1.28 1.31 0.2
6 Batang Kambang 0.08 1.09 2.1 3 5.4 7.9 10.8 25 0.51 0.51 0.58 0.2
II - 29
7 Batang Surantiah 0.64 0.65 2.31 3 7.9 8.9 9 25 1.6 1.6 3 0.2
8 Batang Kapas 1.2 1.2 1.27 3 10.3 11.22 11.31 25 0.42 0.51 0.53 0.2
9 Batang Salido 0.98 1.1 2.2 3 5.6 7.9 10.8 25 0.9 0.5 0.6 0.2
10 Batang Bayang 0.53 0.54 0.56 3 7.2 7.8 8.1 25 0.58 0.6 0.63 0.2
11 Batang Tarusan 0,4 1.65 1,75 3 3.6 5 6.99 25 0.16 0.22 0.6 0.2
Sumber : Kantor lingkungan hidup Kab. Pessel
Keterangan : Tabel olahan SD – 13.1, SD-13.2, SD-13.3 dan SD-13.4
Tabel 2.19 diatas menunjukan bahwa parameter BOD dan COD tidak yang melebihi baku mutu,
baik pada daerah hulu, tengah dan hilir sungai. Sedangkan untuk parameter Fospat melebihi
Baku mutu sebesar 0,2 mg/l sementara dari analisa laboratorium hampir diseluruh sungai
mengandung fosfat tinggi, hal ini dipengaruhi oleh daerah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan
daerah agraris merupakan daerah surplus beras dan sector pertanian yang luas hasil tanamnya.
Hulu Tengah Hilir BMB. Lunang B. Tapan B. InderapuraB. Air Haji B. Palangai B. KambangB. Surantih B. Kapas B. SalidoB. Bayang B. Tarusan
GAMBAR 2.16PERBANDINGAN FOSFAT DENGAN BAKU MUTU MUSIM
KEMARAU TAHUN 2010
Sumber : Analisis Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pessel
Gambar 2.16 diatas menunjukan pada daerah hilir sungai Batang Inderapura terdapat kandungan
Fospat yang sangat tinggi melebihi baku mutu yaitu dengan nilai 1.63 mg/l dan daerah hilir Air
Haji sebesar 1.62 mg/l, tingginya fosfat disebabkan oleh kegiatan perkebunan kelapa sawit,
penambangan galian C, pertanian pupuk dari sawah dan buangan tinja dan urine manusia.
Hulu Tengah Hilir BMB. Lunang B. Tapan B. InderapuraB. Air Haji B. Palangai B. KambangB. Surantih B. Kapas B. SalidoB. Bayang B. Tarusan
GAMBAR 2.17PERBANDINGAN BOD DENGAN BAKU MUTU MUSIM KEMARAU TAHUN 2010
Sumber : Analisis Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pessel
II - 30
Gambar 2.17 menunjukan bahwa kandungan oksigen yang dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan
untuk menghancurkan mikroba cukup bagus. BOD dalam air sangat dibutuhkan untuk proses
degradasi mikroba dalam air.
Hulu Tengah Hilir BMB. Lunang B. Tapan B. InderapuraB. Air Haji B. Palangai B. KambangB. Surantih B. Kapas B. SalidoB. Bayang B. Tarusan
GAMBAR 2.18PERBANDINGAN COD DENGAN BAKU MUTU MUSIM KEMARAU TAHUN 2010
Sumber : Analisis Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pessel
Gambar 2.18 menunjukan bahwa kandungan COD dalam air sungai cukup baik sehingga tidak
ada kandungan kimia yang melebihi terdapat dalam air.
Tabel 2.20
Perbandingan Parameter dengan Baku Mutu Kualitas Sungai Pada Musim Hujan
Tahun 2010
No Nama Sungai
Musim Hujan
BOD COD FOSFAT
Hulu Tengah Hilir BM Hulu Tengah Hilir BM Hulu Tengah Hilir BM 1 Batang Lunang
0.66 0.69 0.7 3
6.92 7 7.3 25
0.98 1.2 1.4 0.2
2 Batang Tapan 0.98 0.99 1.1
3 8.2 8.5 8.7
25 0.71 0.75 0.78
0.2
3 Batang Inderapura 0.69 1.2 1.5
3
5.1 5.4 5.9
25
1.53 1.57 1.6
0.2
4 Batang Air Haji 0.64 0.67 0.68
3 6 6.3 6.5
25 1.52 1.53 1.59
0.2
5 Batang Palangai 0.26 0.28 0.29
3 5.3 5.4 5.7
25 1.23 1.25 1.26
0.2
6 Batang Kambang 0.8 1.1 1.13
3 5.1 5.4 5.6
25 0.5 0.51 0.58
0.2
7 Batang Surantiah 0.61 0.64 0.66
3 7.7 7.8 8.5
25 0.49 0.5 0.58
0.2
8 Batang Kapas 1.4 1.5 1.7
3 5.9 6.8 7.1
25 0.4 0.41 0.43
0.2
9 Batang Salido 0.9 1 1.5
3 5.4 6.8 9.8
25 0.49 0.5 0.51
0.2
10 Batang Bayang 0.51 0.51 0.53
3 6.7 6.9 7
25 0.52 0.53 0.56
0.2
11 Batang Tarusan 0.48 0.49 0.52
3 3.7 4.1 4.3
25 0.14 0.15 0.18
0.2
Sumber : Analisis Kantor lingkungan hidup Kab. Pessel
Keterangan : Tabel olahan SD – 13.5, SD-13.6, SD-13.7 dan SD-13.8
II - 31
Hulu Tengah Hilir BMB. Lunang B. Tapan B. InderapuraB. Air Haji B. Palangai B. KambangB. Surantih B. Kapas B. SalidoB. Bayang B. Tarusan
GAMBAR 2.19PERBANDINGAN FOSFAT DENGAN BAKU MUTU MUSIM HUJAN TAHUN 2010
Sumber : Analisis Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pessel
Gambar 2.19 Hampir semua batang air sungai kandungan fosfatnya melebihi baku mutu yang
telah ditetapkan. Kandungan Fosfat tertinggi ada di daerah Hilir Batang Air Haji yakni dengan
Nilai 1.59 mg/l sedangkan paling rendah ada di daerah hulu Batang Tarusan.
Hulu Tengah Hilir BMB. Lunang B. Tapan B. InderapuraB. Air Haji B. Palangai B. KambangB. Surantih B. Kapas B. SalidoB. Bayang B. Tarusan
GAMBAR 2.20PERBANDINGAN BOD DENGAN BAKU MUTU MUSIM HUJAN TAHUN 2010
Sumber : Analisis Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pessel Gambar 2.20 menunjukan bahwa kandungan BOD berada dibawah baku mutu.
Hulu Tengah Hilir BMB. Lunang B. Tapan B. InderapuraB. Air Haji B. Palangai B. KambangB. Surantih B. Kapas B. SalidoB. Bayang B. Tarusan
GAMBAR 2.21PERBANDINGAN COD DENGAN BAKU MUTU MUSIM KEMARAU TAHUN 2010
Sumber : Analisis Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pessel
II - 32
Tabel 2.21
Perbandingan Kualitas Air Sumur dengan Baku Mutu Tahun 2010
NO NAMA PEMILIK SUMUR BOD
BM
DO
BM FOSFAT
BM
1 Sumur Gali Pasar Balai Selasa Koordinat : 01°40’23,6” LS dan 100 °41’34,6” BT
0.6 3 1.63 25 0.2 0.2
2 Sumur Gali Masyarakat Koto Nan IV Balai Selasa Koordinat : 01°47’43,7” LS dan 100 °41’50,18,18” BT
0.56 3 2.41 25 0.3 0.2
3 Sumur Gali Pasar Lamo Air Haji Koordinat : 01°55’17,1” LS dan 100 °52’47,9” BT
0.43 3 1.25 25 Ttd 0.2
4 Sumur Gali Pasar Baru Air Haji Koordinat : 01°55’17,2” LS dan 100 °55’47,8” BT
0.42 3 2.52 25 0.2 0.2
5 Sumur Gali Bayang Pasir Muaro Bayang Koordinat : 01°18’27,7” LS dan 100 °30’40,8” BT
0.54 3 3.05 25 Ttd 0.2
6 Sumur Bayang Pasar Baru Koordinat : 01°18’29,4” LS dan 100 °30’47.9” BT
0.53 3 3.35 25 0.1 0.2
Sumber : Analisis Kantor lingkungan hidup Kab. Pessel
Keterangan : Tabel olahan SD – 15,
Ps. BL Selasa Koto Nan IV BS Ps.Lamo AH Ps. Baru AH Muaro Byg Ps. Br Byg
BOD BM
GAMBAR 2.22PERBANDINGAN KONSENTRASI BOD DENGAN BAKU MUTU TAHUN 2010
Sumber : Analisis Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pessel
Gambar 2.22 menunjukan bahwa konsentrasi kisaran BOD air sumur masyarakat yang berada
dipasar, rumah masyarakat dan pinggit pantai Nerada dibawah baku mutu ditetapkan 3 mg/l.
BOD merupakan indicator pencemaran organic yang paling banyak digunakan untuk
mengendalikan kualitas air dan kepekatan air. Faktor yang mempengaruhi BOB adalah Suhu dan
pH (derajat keasaman). Dari 7 sampel kualitas air sumur penduduk semua melebihi baku mutu,
hal ini dipengaruhi oleh tingginya kandungan zat organic dalam air.
II - 33
Ps. BL Selasa Koto Nan IV BS Ps.Lamo AH Ps. Baru AH Muaro Byg Ps. Br Byg
COD Baku Mutu
GAMBAR 2.23PERBANDINGAN KONSENTRASI COD DENGAN BAKU MUTU TAHUN 2010
Sumber : Analisis Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pessel
Gambar 2.23 menunjukan bahwa parameter COD hasil analisis laboratorium nilainya
lebih kecil dibandingkan dengan baku mutu menunjukan 25 mg/l, analisa
laboratorium jauh dibawah 25 mg/l.
Ps. BL Selasa Koto Nan IV BS Ps.Lamo AH Ps. Baru AH Muaro Byg Ps. Br Byg
Fosfat Baku Mutu
GAMBAR 2.24PERBANDINGAN KONSENTRASI FOSFAT DENGAN BAKU MUTU TAHUN 2010
Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pessel
Gambar 2.24 tergambar bahwa parameter fosfat pada sumur masyarakat yang
tinggal di Koto Nan IV Balai Selasa melebihi baku mutu yang telah ditetapkan dengan
nilai 0,2 mg/l.
Perbandingan nilai antar lokasi dan antar waktu
Untuk melihat trend kualitas air sungai dan air sumur perlu dilakukan analisis
penyusunan data secara berkala dari 3 tahun.
II - 34
HULU TENGAH HILIR
B.TRSN
B. BYG
B. SLD
B. KPS
B. SRTH
B. KBG
B. PLG
B. AHJ
B. INDR
B. TPN
B. SLUT
GAMBAR 2.25DEBIT AIR SUNGAI MUSIM KEMARAU TAHUN 2007
Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pessel
Gambar di atas menjelaskan bahwa debit air sungai pada musim kemarau tahun 2007
terjadi fluktuasi, batang Tarusan dari hulu ke hilir terjadi peningkatan volume debit air.
Hal ini disebabkan penebangan secara liar dan perambahan hutan di sempadan sungai
pada daerah hulu. Batang air yang lain juga ada yang berfluktuasi namun tidak terlalu
mencolok. Batang Air Haji pada daerah hulu jauh lebih kecil namun pada daerah hilir
lebih besar, ini berarti penebangan pohon pada daerah sempadan batang air bagian
hulu. Secara keseluruhan debit air pada batang air daerah Pesisir Selatan tergolong baik
dan dapat dimanfaatkn untuk kebutuhan irigasi pertanian.
HULU TENGAH HILIR
B.TRSN
B. BYG
B. SLD
B. KPS
B. SRTH
B. KBG
B. PLG
B. AHJ
B. INDR
B. TPN
B. SLUT
GAMBAR 2.26DEBIT AIR SUNGAI MUSIM KEMARAU TAHUN 2008
Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pessel
Grafik di atas menjelaskan bahwa pada tahun 2008 pengukuran yang dilakukan pada
musim kemarau terdapat dua batang air yang debitnya begitu mencolok, yakni batang
Tapan dan batang Salido, volume debit air pada daerah hulu jauh lebih besar
dibandingkan dengan daerah hilir dan tengah, hal ini disebabkan oleh penambangan
galian C pada daerah hulu, penebangan liar, kebakaran hutan dan penebangan pohon
disempadan sungai.
II - 35
HULU TENGAH HILIR
B.TRSN
B. BYG
B. SLD
B. KPS
B. SRTH
B. KBG
B. PLG
B. AHJ
B. INDR
B. TPN
B. SLUT
GAMBAR 2.27DEBIT AIR SUNGAI MUSIM HUJAN TAHUN 2008
Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pessel
Pada musim hujan volume air tentu lebih besar ketika terjadi musim kemarau, dari grafik
diatas dapat diketahui bahwa Batang Silaut dan Batang Air Haji terjadi fluktuasi yang
signifikan antara daerah hulu, tengah dan hilir. Hal ini disebabkan tingginya sedimentasi
pada daerah hulu, penebangan pohon di sempadan sungai, kebakaran lahan dan
penambangan galian C, sedangkan untuk Batang Tarusan tidak begitu mencolok.
HULU TENGAH HILIR
B.TRSN
B. BYG
B. SLD
B. KPS
B. SRTH
B. KBG
B. PLG
B. AHJ
B. INDR
B. TPN
B. SLUT
GAMBAR 2.28DEBIT AIR SUNGAI MUSIM KEMARAU TAHUN 2009
Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pessel
Pada musim kemarau panjang debit air sungai berkurang, hal ini disebabkan pohon yang
berfungsi sebagai penyimpan air tidak ada lagi, karena banyak yang sudah dibabat dan
dibakar, Batang Palangai mengalami fluktuasi yang cukup sigifikan dengan terjadi
penurunan debit air yang dratis pada daerah hilir, melebihi batang air yang lainnya. Hal
ini terjadi karena banyaknya penambangan pasir galian C pada daerah hilir. Batang
Tarusan dan batang air lainnya dalam keadaan normal dan tidak terjadi fluktuasi yang
terlalu signifikan.
II - 36
HULU TENGAH HILIR
B.TRSN
B. BYG
B. SLD
B. KPS
B. SRTH
B. KBG
B. PLG
B. AHJ
B. INDR
B. TPN
B. SLUT
GAMBAR 2.29DEBIT AIR SUNGAI MUSIM HUJAN TAHUN 2009
Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pessel
Pada tahun 2009 musim hujan pasca gempa yang terjadi di Sumatera Barat termasuk
Pesisir Selatan tetap dilakukan pengujian volume debit air, apakah terjadi suatu
penyusutan atau tidak ada perubahan.
2007 2008 2009 2010
BOD
COD
POSPAT
GAMBAR 2.30KUALITAS AIR SUNGAI MUSIM KEMARAU
Sumber : Analisis Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pessel
Grafik di atas menunjukan bahwa konsentrasi BOD, fospat dan COD dari tahun 2007
sampai tahun 2008 terjadi penurunan drastis, namun tahun selanjutnya staknan. Adapun
air sungai Kabupaten Pesisir Selatan secara umum masih tergolong baik, namun ada satu
parameter fosfat yang berada di atas baku mutu.
2008 2009 2010
BOD
COD
FOSPAT
GAMBAR 2.31KUALITAS AIR SUNGAI MUSIM HUJAN
Sumber : Analisis Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pessel
Pengujian kualitas air sungai musim hujan pada tahun 2007 belum dilaksanakan, maka
oleh sebab itu data kualitas sungai musim hujan 2007 tidak tersedia. Untuk Parameter
Fosfat melebihi Baku mutu yang telah ditetapkan.
II - 37
TABEL 2.22 PERBANDINGAN NILAI ANTAR WAKTU KUALITAS AIR SUMUR KABUPATEN PESISIR SELATAN KUALITAS AIR SUMUR TAHUN 2007
Nama Lokasi Temperatur Residu Terlarut
Residu Tersuspe
nsi pH DO Besi Khlorid
a Nitrit Sbg
N Sulfat Khlorin Bebas
Sumur Bor Painan 28
799 ttd 8 0,32 2,51 367,89 0,01 35,29 7,04
Hotel Adi Karya Painan 28,5
349 14 8 1,01 0,84 95,97 0,01 13,9 22,88
Mushala Jabal Qubis Painan 29 58 16
6 0,25 0,84 143,96 0,01 22,46 35,2
TPI Carocok Tarusan 29,5 3.312 123
8 0,06 2,51 1.511,
53 0,28 38,5 12,32
Kampung Pasar Baru Bayang 28 148 9
7 0,44 0,28 115,96 0,01 17,11 3,52
Karang Pauh 26 174 ttd
7 0,4 0,84 79,98 0,01 6,42 8,8
Islamic Center 27,5 132 ttd
6,5 0,3 0,28 71,98 0,01 5,35 10,56 Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pessel
II - 38
TABEL 2.23 KUALITAS AIR SUMUR TAHUN 2008
Nama Lokasi Temperatur
Residu Terlarut
Residu Tersuspe
nsi pH BOD COD DO
Total Fosfat sbg P
NO 3 sebagai
N NH3-N Nitrit
sbg. N Sulfat Salinitas
Minyak dan
Lemak
Fecal Coli
Jl. Rasuna Said No. 5 Painan 33 0,27 0,00015 7 1,75 9 6 0,18 1,2 0,098 0,001 182 2,2 0,0011 *
Jl. Tentera Pelajar No.3 Painan 32 0,35 0,000015 7 1,6 9 6.025 0,2 1,1 0,12 0,012 146 1,7 0,0007 -
Jl. Tentera Pelajar No.9 Painan 35 0,52 0,0004 7,01 1,45 9,5 5,9 0,2 1,3 0,2 0,004 105 1,7 0,0001 -
Pantai Batu Kalang Tarusan 1 26 1,93 0,001 7 1,55 9 6 0,08 1,4 0,008 0,0008 129 1 0,0005 *
Pantai Batu Kalang Tarusan 2 29 0,33 0,0003 7,05 1,7 9 5,8 0,002 1,4 0,002 0,0002 203 3,2 0,0002 -
Pantai Batu Kalang Tarusan 3 30 0,81 0,0004 7,02 1,8 9,5 5,6 0,001 1,3 0,003 0,003 207 1,6 0,0001 *
* = terdeteksi bakteri coli Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pessel
II - 39
TABEL 2.24 KUALITAS AIR SUMUR TAHUN 2009
Nama Lokasi Temperatur
Residu Terlarut
Residu Tersuspe
nsi pH BOD COD DO
Total Fosfat sbg P
NO 3 sebagai N
NH4-N NH3-N Besi Sulfat Minyak dan Lemak Fecal Coli
Pasir Putih Rumah Pak Muslim Kec. Lengayang 27 0,25 0,0006 6,9 4,3 12 2 1,2 1
0,012 0,001 0,03 31 ttd *
Pasir Putih Rumah makan Tiara Rumah Pak Markis Kec. Lengayang
26 0,45 0,0004 7 4,5 10 3 1 0,9 0,002
0,002 0,89 52 ttd *
Pasir putih Rumah Pak Mansyur Kec. Lengayang 28 0,63 0,0001 6,8 4,8 6 2,4 2,2 1 0,001 0,02 0,02 86 ttd *
Pasir Jambak Rumah Pak Hasan Kec. Sutera 28 0,35 0,0007 6,9 4,41 21 2,9 1 1 0,012 0,002 0,13 26 ttd *
Pasir Jambak Rumah Pak Very Kec. Sutera 29 0,65 0,0006 7 5,01 6 3 1 0,8 0,002 0,005 0,05 56 ttd *
Pasir Jambak Rumah Ibu Marnis Kec. Sutera 29 0,73 0,0007 6,8 4,9 16 3,5 0,8 0,7 0,001 0,003 0,03 31 ttd *
Sungai Pampan Rumah Pak Aril Kec. Batang Kapas 29 0,35 0,001 7 5,03 11 2,2 1 1,5 0,001 0,002 0,04 69 ttd *
Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pessel
II - 40
TABEL 2.25 KUALITAS AIR SUMUR TAHUN 2010
Nama Lokasi Temperatur pH BOD COD DO Total
Fosfat sbg P
NO 3 sebagai N Kadmium Tembaga Besi Fosfat
Sumur Gali Pasar Balai Selasa Koordinat : 01°40’23,6” LS dan 100 °41’34,6” BT
25 7.2 0.6 Ttd 1.63 1,2 2.5 0.228 0.42 0.04 0.2
Sumur Gali Masyarakat Koto Nan IV Balai Selasa Koordinat : 01°47’43,7” LS dan 100 °41’50,18,18” BT
24 7.1 0.56 ttd 2.41 1 1.9 0.307 0.54 0.4 0.3
Sumur Gali Pasar Lamo Air Haji Koordinat : 01°55’17,1” LS dan 100 °52’47,9” BT
23 7 0.43 Ttd 1.25 2,2 1.3 0.294 0.44 0.19 Ttd
Sumur Gali Pasar Baru Air Haji Koordinat : 01°55’17,2” LS dan 100 °55’47,8” BT
25 7.1 0.42 ttd 2.52 1 1.6 0.263 0.66 0.1 0.2
Sumur Gali Bayang Pasir Muaro Bayang Koordinat : 01°18’27,7” LS dan 100 °30’40,8” BT
24 6.9 0.54 Ttd 3.05 1 1.8 0.309 0.47 0.01 Ttd
Sumur Bayang Pasar Baru Koordinat : 01°18’29,4” LS dan 100 °30’47.9” BT
24 7 0.53 ttd 3.35 0,8 2 0.286 0.45 0.05 0.1
Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pessel
II - 41
Analisis statistic sederhana
TABEL 2.26
ANALISIS DEBIT MUSIM KEMARAU
Lokasi 2007 2008 2009
Hulu Tengah Hilir Hulu Tengah Hilir Hulu Tengah Hilir B. TARUSAN 12,109 15,261 16,216 11,48 19,50 21,49 13,20 25,20 80,33 B. BAYANG 18,453 17,963 19,017 13,20 25,20 80,33 11,48 19,50 21,49 B. SALIDO 20,113 19,9 19,671 15,75 16,00 22,95 28,88 24,86 63,00 B. KAPAS 20,31 19.879 18,023 18,00 22,00 22,68 12,96 20,63 28,80 B.SUTERA 19,781 18,327 18,298 13,5 15,93 21,25 13,63 18,75 22,90 B. KAMBANG 22,246 21 21,873 29,40 33,75 36,00 29,40 33,75 36,00 B. PALANGAI 23,105 21,237 19,965 13,63 18,75 22,90 13,5 15,93 21,25 B. AIR HAJI 21.732 20,438 19,953 12,96 20,63 28,80 18,00 22,00 22,68 B. INDERAPURA 17,394 18.451 17,865 28,88 24,86 63,00 15,75 16,00 22,95 B. TAPAN 20,458 19,376 17,546 11,48 19,50 21,49 13,20 25,20 80,33 B. LUNANG 19,781 18,327 18,298 13,20 25,20 80,33 11,48 19,50 21,49
Sumber : Analisis Statistik Kantor Lingkugan Hidup
Kondisi Debit air sungai pada musim kemarau analisis statistik pada tahun 2007
sederhana adalah :
Debit maksimum adalah batang Palangai dengan volume 23,105 m3.
Debit minimum adalah batang Tarusan dengan volume 12,106 m3.
Rata – rata debit air sungai pada tahun 2007 adalah seluas 15,102 m3.
Kondisi Debit air sungai pada musim kemarau analisis statistik pada tahun 2008
sederhana adalah :
Debit maksimum adalah batang Lunang dan Batang tarusan dengan volume 80,33 m3.
Debit miniimum adalah batang Tarusan dengan volume 11,48 m3.
Rata – rata debit air sungai pada tahun 2008 adalah seluas 15,102 m3.
Kondisi Debit air sungai pada musim kemarau analisis statistik pada tahun 2009
sederhana adalah :
Debit maksimum adalah batang Tapan dengan volume 80,33 m3.
Debit minimum adalah batang Bayang dengan volume 11,48 m3.
Rata – rata debit air sungai pada tahun 2009 adalah seluas 55, 102 m3.
II - 42
0102030405060708090
Maks Min Rata-rata2007 20082009
Gambar 2.32Analisis Statistik Debit air pada musim kemarau
Sumber : Kantor Lingkungan hidup Kab. Pessel
Dari grafik diatas menunjukan bahwa pada tahun 2009 dan 2008 debit air pada musim kemarau
hampir sama volumenya. Sedangkan pada tahun 2007 debit volume air berada dibawah rata-
rata. Dapat ditarik kesimpulan bahwa debit air dari tahun ketahun mengalami peningkatan.
TABEL 2.27 ANALISIS BOD MUSIM KEMARAU
Lokasi 2007
2008
2009
2010
Hulu Tengah Hilir Hulu Tengah Hilir Hulu Tengah Hilir Hulu Tengah Hilir
B. TARUSAN 0,5 0,95 1,4 0,37 0,41 1,54 0,46 0,55 0,45 0,4 1.65 1,75 B. BAYANG 0,9 1,5 2,1 0,75 0,26 0,2 1,05 1 1,3 0.53 0.54 0.56 B. SALIDO 1 2,1 2,3 0,04 1,07 1,95 0,9 1,3 1,4 0.98 1.1 2.2 B. KAPAS 1,79 2 2,7 0,92 0,66 0,22 1,69 1,7 2,01 1.2 1.2 1.27 B.SUTERA 1 2,1 1,95 0,62 0,14 2,21 0,94 1 1,01 0.64 0.65 2.31 B. KAMBANG 1,7 1,8 1,9 0,94 1,07 0,01 0,6 0,65 1,24 0.08 1.09 2.1 B. PALANGAI 1,4 1,9 2 0,22 0,12 0,84 0,23 0,25 0,89 0.24 0.25 0.83 B. AIR HAJI 1,6 1,65 1,7 0,46 0,9 1,21 0,65 1,1 1,23 0.66 1.2 1.24 B. INDERAPURA 2 2,4 3,6 1,54 1,43 0,68 1,43 1,51 1,64 1.45 1.53 1.67 B. TAPAN 2,2 2,4 2,6 0,77 1,69 0,33 0,98 0,99 0,45 0.99 1 1.3 B. LUNANG 1,5 1,9 3 0,5 0,71 0,93 0,7 0,95 0,73 0.74 0.76 0.96
Sumber : Analisis Statistik Kantor Lingkugan Hidup
Kondisi BOD air sungai pada musim kemarau analisis statistik sederhana pada
tahun 2007 adalah :
Konsentrasi BOD Maksimum adalah batang Inderapura dengan volume 3,6 mg/l.
Konsentrasi BOD minimum adalah batang Tarusan dengan volume 0,5 mg/l.
Rata – rata konsentrasi BOd air sungai pada tahun 2007 adalah berjumlah 1,7 mg/l.
II - 43
Kondisi konsentrasi BOD air sungai pada musim kemarau analisis statistik pada
tahun 2008 sederhana adalah :
Konsentrasi BOD maksimum adalah batang Sutera dengan volume 2,21 mg/l.
Konsentrasi BOD minimum adalah batang Salido dengan volume 0,04 mg/l.
Rata – rata konsentrasi BOD air sungai pada tahun 2008 adalah seluas 1,09 mg/l.
Kondisi BOD air sungai pada musim kemarau analisis statistik pada tahun 2009
sederhana adalah :
Konsentrasi BOD maksimum adalah batang Kapas dengan volume 2,01 mg/l.
Konsentrasi BOD minimum adalah batang Tarusan dengan volume 0,45 mg/l.
Rata – rata BOD air sungai pada tahun 2009 adalah seluas 1,02 mg/l.
Kondisi BOD air sungai pada musim kemarau analisis statistik pada tahun 2010
sederhana adalah :
Konsentrasi BOD maksimum adalah batang Kapas dengan volume 2,31 mg/l.
Konsentrasi BOD minimum adalah batang Tarusan dengan volume 0,4 mg/l.
Rata – rata BOD air sungai pada tahun 2010 adalah seluas 1,3 mg/l.
TABEL 2.28 ANALISIS COD MUSIM KEMARAU
Lokasi 2007 2008
2009 2010
Hulu Tengah Hilir Hulu Tengah Hilir Hulu Tengah Hilir Hulu Tengah Hilir B. TARUSAN 1,4 1,5 1,7 7 5 4 5,4 8 5,3 3.6 5 6.99 B. BAYANG 5,1 5,3 5,7 8 5 6 10,2 10,1 11 7.2 7.8 8.1 B. SALIDO 4,4 8,1 20 5,4 7,5 10 6 7,6 11 5.6 7.9 10.8 B. KAPAS
9,34 10 11 10,1 11,2 9,3 10,2 11,21 1,26 10.3 11.22 11.3
1 B.SUTERA 7,25 8,1 9,7 7,6 9 8,5 7,89 8 7,3 7.9 8.9 9 B. KAMBANG 9,6 10 12 8 9 9,6 5,5 7,8 10,8 5.4 7.9 10.8 B. PALANGAI 4,8 5,1 6,3 5 4 8 5,6 5,7 8,2 5.6 5.8 8.2 B. AIR HAJI 14 15 18 6 7 4 6,1 7,2 7,3 6.1 7.3 7.5 B. INDERAPURA 14 15 18 4,5 9,8 9,9 4,7 9,86 9,93 4.8 9.86 9.93 B. TAPAN 8,3 10 12 8 9 7,5 8,5 9,76 9,93 8.6 9.78 9.93 B. LUNANG 9,2 8,7 11 7 11,5 8,5 7,7 11,8 8,6 7.8 11.9 12
Sumber : Analisis Statistik Kantor Lingkugan Hidup
II - 44
Kondisi COD air sungai pada musim kemarau analisis statistik sederhana pada
tahun 2007 adalah :
Konsentrasi COD Maksimum adalah batang Inderapura dan batang Air Haji volume 18 mg/l.
Konsentrasi COD minimum adalah batang Tarusan dengan volume 1,4 mg/l.
Rata – rata konsentrasi COD air sungai pada tahun 2007 adalah berjumlah 9,7 mg/l.
Kondisi COD air sungai pada musim kemarau analisis statistik sederhana pada
tahun 2008 adalah :
Konsentrasi COD Maksimum adalah batang Lunang dengan volume 11,5 mg/l.
Konsentrasi COD minimum adalah batang Palangai dengan volume 4 mg/l.
Rata – rata konsentrasi COD air sungai pada tahun 2008 adalah berjumlah 7,7 mg/l.
Kondisi COD air sungai pada musim kemarau analisis statistik sederhana pada
tahun 2009 adalah :
Konsentrasi COD Maksimum adalah batang Inderapura dengan volume 11,21 mg/l.
Konsentrasi COD minimum adalah batang Inderapura dengan volume 4,7 mg/l.
Rata – rata konsentrasi COD air sungai pada tahun 2009 adalah berjumlah 6,7 mg/l.
Kondisi COD air sungai pada musim kemarau analisis statistik sederhana pada
tahun 2010 adalah :
Konsentrasi COD Maksimum adalah batang Inderapura dengan volume 11,31 mg/l.
Konsentrasi COD minimum adalah batang Inderapura dengan volume 3.6 mg/l.
Rata – rata konsentrasi COD air sungai pada tahun 2010 adalah berjumlah 7,4 mg/l.
Air merupakan kebutuhan pokok manusia, dimana jenis air yang terdapat di Kabupaten
Pesisir Selatan meliputi air hujan, air tanah dan air permukaan. Ketersediaan air tanah sangat
tergantung dari lingkungan wilayah konservasi dan resapan air. Dengan semakin minimnya
penyangga air limpasan pada wilayah hulu menyebabkan erosi pada wilayah hilirnya. Hal ini
diakibatkan karena semakin berkurangnya luas kawasan konservasi dan resapan air.
Sehingga untuk mencegah terjadinya kondisi tersebut, maka diperlukan penguasaan lahan
oleh pemerintah pada kawasan peruntukan konservasi dan resapan air. Untuk tetap menjaga
II - 45
keseimbangan lingkungan, maka pengembalian fungsi kawasan konservasi dan resapan air
terutama pada daerah konfik menjadi kegiatan prioritas.
Jika dilihat pada parameter diatas dapat ditarik kesimpulan konsentrasi COD pada daerah
kabupaten Pesisir Selatan berada di bawah baku mutu. Maka oleh sebab itu perlu dilakukan
pengelolaan kawasan konservasi dan resapan air sebagai berikut:
a. Kegiatan pada kawasan konservasi dan resapan air harus dapat mendukung terjaganya
siklus hidrologi, seperti pengembangan tanaman perkebunan yang memiliki akar
panjang (berfungsi menyimpan air).
b. Penguasaan lahan sebagian besar oleh pemerintah pada kawasan peruntukan
konservasi dan resapan air dapat dilakukan dengan cara pemerintah membeli lahan
(sebagian besar) pada kawasan konservasi tersebut dengan memanfaatkan sesuai
dengan fungsinya.
c. Pengawasan dan pengendalian pada kawasan konservasi dan resapan air dilakukan
dengan cara pemerintah daerah memberikan wewenang dan tanggung jawab terhadap
pengawasan dan pengendalian kawasan konservasi dan resapan air pada pemerintahan
kecamatan dan desa, pada wilayah terkait kawasan konservasi dan resapan air.
Keterbatasan lahan dan perkembangan penduduk yang terus bertambah menyebabkan lahan
sekitar sungai menjadi pilihan aktivitas. Kondisi ini dapat menimbulkan tercemarnya kualitas
dan kuantitas air sekitar sungai, disamping dari sisi kesehatan dan estetika menjadi tidak
baik. Selain itu juga menjadi salah satu penyebab banjir karena terjadinya pendangkalan dan
penyempitan lebar sungai.
Dalam rangka mencegah terjadinya kondisi sempadan sungai yang dikuasai oleh masyarakat
dan berdiri bangunan-bangunan disempadan sungai, maka diperlukan pengelolaan
(pengawasan, pengendalian dan pengembalian) sempadan sungai. Pengelolaan kawasan
sempadan sungai dilakukan dengan cara:
a) Kawasan sempadan sungai dipertegas batas-batasnya, segera dikuasai pemerintah dan
diperkuat statusnya.
b) Perwujudan lahan-lahan sempadan sungai dapat dilakukan dengan cara partisipatif
masyarakat, atau penertiban terutama di kawasan lindung yang membahayakan
kelangsungan penduduk yang tinggal di kawasan sekitarnya.
II - 46
c) Sempadan sungai setelah dikuasai pemerintah, maka untuk mempermudah
pengawasan dan pengendaliannya dilakukan pembangunan jalan inspeksi.
d) Untuk wilayah sekitar sempadan sungai bangunan boleh didirikan setelah adanya
pembangunan jalan inspeksi.
e) Rehabilitasi dan pengerukan lumpur sungai pada aliran sungai yang telah mengalami
pendangkalan.
f) Bangunan yang didirikan di sekitar wilayah sempadan sungai harus menghadap sungai.
g) Pada wilayah yang lahannya sudah memiliki nilai ekonomis tinggi, untuk mewujudkan
sempadan sungai di tanah yang dikuasai oleh masyarakat dapat dilakukan dengan cara
penggantian sesuai dengan kesepakatan.
II-D. UDARA
Pengembangan penatagunaan udara ditujukan agar lingkungan terbebas dari polusi
udara dan kebisingan. Pencemaran udara di jalan raya diakibatkan oleh asap
kendaraan seperti angkutan umum, bis, truk, dan kendaraan pribadi. Pencemaran
udara paling tinggi di lingkungan jalan raya terjadi pada kawasan dengan aktivitas lalu
lintas kendaraan relatif tinggi. Di Kabupaten Pesisir Selatan, jalan raya dengan indikasi
pencemaran udara relatif tinggi terjadi di koridor jalan utama yang melintasi
Kabupaten Pesisir Selatan.
TABEL 2.29 KUALITAS UDARA PT. INCASI RAYA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2010 DAN PDAM
Lokasi SO2 CO NO2 TSP DUSF
ALL
Hidrogen
Chlorida
Gas
Khlorin
Amm
onia
Hidrogen
florida
Noise Opasit
as
Boiler Pabrik 98.74 Ttd 341.75 235.7 0 0 Ttd Ttd 0,98 0 26.85
Loading RAM Ttd Ttd 13.1 150.3 0 0.14 0 0 0 71.6 0
Perumahan Karyawan Ttd Ttd 10 89.9 0 0 0 0 0 65.8 0
Depan kantor Ttd Ttd 14 203.7 0 0 0 0 0 69.9 3.33
Depan PDAM 0 6.675 16.67 76.11 0 0 0 0 0 0 37.55
Sumber : Analisis Statistik Kantor Lingkungan Hidup
Keterangan : Tabel olahan SD-16
Tabel diatas menunjukan PT. Incasi Raya dan depan kantor PDAM menunjukan bahwa
perusahaan telah menyadari pentingnya menjaga kerusakan lingkungan dari asap
industry sehingga perlu dilakukan pengujian kualitas udara sekali 6 bulan.
II - 47
Parameter yang diuji melakukan lama pengujian bervariasi, tergantung parameter yang
diukur, SO2 Parameter TSP melebihi baku mutu hasil uji 235.7 µg/Nm3, dalam baku mutu
230 µg/Nm3, sementara untuk parameter yang lain masih berada di bawah baku mutu.
Sedangkan pengukuran kualitas udara ambient dilakukan pada satu titik yang dianggap
representative dijasikan pengambilan sampel yaitu didepan Kantor PDAM Kota Painan
pada koordinat 0°21’002,6”LS dan 100°34’34,7” BT dengan ketinggian 15 meter dari
permukaan laut. Dasar pengambilan titik sampel adalah lokasi padat jalur lalu lintas,
dekat permukiman penduduk, dekat pasar, pertokoan dan perkantoran serta sekolah.
Dari hasil analisa laboratorium yang dilaksanakan oleh Bapedalda Provinsi kerja sama
dengan BLK Padang diperoleh hasil dari 3 parameter yang diperiksa CO, NO2 dan TSP
hasil analisa (6.675 µg/Nm3, 16.67 µg/Nm3 dan 76.11 µg/Nm3) berada dibawah Baku
Mutu yang telah ditetapkan (PP 41 Tahun 1999) tentang Pengendalian Pencemaran
Udara.
050
100150200250300350400450
NO2 SO2 TSP
ANALISA
BAKUMUTU
Gambar 2.33KUALITAS UDARA PT. INCASAI RAYA
Sumber : Analisis Kantor Lingkungan hidup Kab. Pessel
Gambar 2.33 menunjukan bahwa kualitas udara PT. Incasi Raya terdapat 1 parameter
yang melebihi baku mutu yang telah ditetapkan. Dari table diatas dapat diketahui bahwa
tingkat keasaman daerah Kabupaten Pesisir Selatan masih rendah, hal ini terbukti setelah
dilakukan uji kualitas air hujan.
II - 48
Kulitas Udara dan keasaman (pH) air hujan
TABEL 2.30
KUALITAS AIR HUJAN
Lokasi pH DHL SO4 NO3
JULI 6.15 10.06 5 0.9 AGUS 6.15 10.05 5 1 SEPTEMBER 6.15 10.06 5 0.9 OKTOBER 6.15 10.05 5 1
Sumber : Analisis Statistik Kantor Lingkungan Hidup
Keterangan : Tabel olahan SD-17
Tabel diatas menunjukan bahwa pH air hujan dibawah tujuh dengan nilai 6.15 hal ini
menggambarkan bahwa air hujan Kota Painan memiliki kadar asam namum
keasamannya itu tidak tinggi, masih berada pada baku mutu yang disyaratkan.
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan kualitas udaranya tergolong baik karena
dipengaruhi oleh faktor alam dan perbuatan manusia, faktor alam masih banyak
hutan lindung yang dapat mengambil CO dan mengeluarkan O2. Ulah manusia
berpengaruh terhadap kualitas udara seperti banyaknya pabrik/industri menengah
dan besar, didaerah ini belum banyak industri berkembang.
Perbandingan dengan baku mutu
1. PP RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
2. Kepmen Lh Nomor 45 Tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara
3. Kepmen Lh Nomor 13 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Eimisi Sumber Sumber
Tidak Bergerak
4. Kepmen Lh Nomor 15 Tahun 1996 tentang Program Langit Biru
5. Kepmen Lh Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan
6. Kepmen Lh Nomor 49 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Getaran
7. Kepmen Lh Nomor 50 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebauan
8. Kep. Bapedal Nomor 205 tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian
Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak
II - 49
TABEL 2.31 PERBANDINGAN BAKU MUTU DENGAN KUALITAS UDARA PT. INCASI RAYA TAHUN 2009
Lokasi SO2 CO NO2 TSP DUSFALL
Hidrogen
Chlorida
Gas
Khlorin
Ammo
nia
Hidroge
n florida Noise
Opasit
as
Boiler Pabrik 98.74 Ttd 341.75 235.7 0 0 Ttd Ttd 0,98 0 26.85
Loading RAM Ttd Ttd 13.1 150.3 0 0.14 0 0 0 71.6 0
Perumahan
Karyawan Ttd Ttd 10 89.9 0 0 0 0 0 65.8 0
Depan kantor Ttd Ttd 14 203.7 0 0 0 0 0 69.9 3.33
Depan PDAM 0 6.675 16.67 76.11 0 0 0 0 0 0 37.55
BAKU MUTU 365 10.000 400 230 150 5 5 1 8 60 30
Sumber : Analisis Statistik Kantor Lingkungan Hidup
Analisa tabel 2.31 menggambarkan bahwa parameter yang melebihi baku mutu
diantaranya adalah TSP pada boiler pabrik, kebisingan pada Loading ram, perumahan
karyawan dan depan kantor, serta opasitas pada depan kantor PDAM. Untuk tahun 2010
kondisi udara emisi pabrik PT. Incasi Raya tidak banyak perubahan parameter
pencemarannya.
Perbandingan nilai antar lokasi dan antar waktu
SO2 CO NO2 O3 PM10 TSP
Analisa
Baku Mutu
Analisa Baku Mutu
GAMBAR 2.34KUALITAS UDARA KAB. PESSEL TAHUN 2007
Sumber : Kantor LH Kab. Pessel
Dari gambar diatas kualitas udara pada tahun 2007 yang berlokasi di Pasar Painan
tidak melebihi baku mutu PP Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian
Pencemaran udara berada dibawah baku mutu.
II - 50
SO2
CO
NO2
O3
PM10
TSP
BAKU MUTU
ANALISA
GAMBAR 2.35KUALITAS UDARA KAB. PESSEL TAHUN 2008
Sumber : Analisis Kantor LH Kab. Pessel
Kualitas udara pada tahun 2008 berada dibawah baku mutu yang telah ditetapkan.
Pengukuran dilakukan pada Pasar Painan Kota Painan. Penghijauan yang asri pada
jalan dua jalan yang melintasi kota Painan dan industri besar tidak ada dalam kota
merupakan faktor utama pencemaran terhadap kualitas udara ambient.
NO2 PM 2.5 Noise Dusfall
ANALISA
BAKU MUTU
GAMBAR 2.36KUALITAS UDARA KAB. PESSEL TAHUN 2009
Sumber : Kantor LH Kab. Pessel
Gambar di atas menunjukan bahwa NO2 melebihi baku mutu yang telah ditetapkan,
begitu juga dengan PM 2.5, Noise dan Dusfall. Titik pengambilan sampel dilakukan
pada boiler Pabri PT. Incasi Raya.
NO2 TSP Noise Opasitas
ANALISA
BAKU MUTU
GAMBAR 2.37KUALITAS UDARA KAB. PESSEL TAHUN 2010
Sumber : Analisa Kantor LH Kab. Pessel
Gambar di atas menunjukan bahwa NO2 melebihi baku mutu yang telah ditetapkan,
begitu juga dengan PM 2.5, Noise dan Dusfall. Titik pengambilan sampel dilakukan
pada boiler Pabrik PT. Incasi Raya.
II - 51
Analisis statistik sederhana
Tabel 2.32 Analisis Kualitas Udara
No Parameter 2007
2008 2009 2010
1 SO2 36,7 227,44 229,44 98.74
2 CO 2.200 1.144 1.244 6.675
3 NO2 38,6 475,6 485,6 341.75
4 O3 Ttd 27 ttd -
5 PM 2,5 14.43 14.43 712,3 -
6 TSP - - - 235.7
7 Dusfall ttd 77 277.52 -
8 Noise - - - 71.6
9 Opositas - - - 37.55
Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pessel
Analisis statistik sederhana kualitas udara pada tahun 2007 adalah :
Konsentrasi kualitas udara Maksimum adalah CO dengan volume 2.200 mg/ m3.
Konsentrasi kualitas udara minimum adalah PM 2,5 dengan volume 14,43 mg/m3.
Rata – rata konsentrasi kualitas udara pada tahun 2007 adalah berjumlah 379,2
mg/m3.
Analisis statistik sederhana kualitas udara pada tahun 2008 adalah :
Konsentrasi kualitas udara Maksimum adalah CO dengan volume 1.144 mg/ m3.
Konsentrasi kualitas udara minimum adalah PM 2.5 dengan volume 14,43 mg/m3.
Rata – rata konsentrasi kualitas udara pada tahun 2008 adalah berjumlah 327,57
mg/m3.
Analisis statistik sederhana kualitas udara pada tahun 2009 adalah :
Konsentrasi kualitas udara Maksimum adalah CO dengan volume 6.675 mg/ m3.
Konsentrasi kualitas udara minimum adalah dengan volume 229,44 mg/m3.
Rata – rata konsentrasi kualitas udara pada tahun 2009 adalah berjumlah 4.451
mg/m3.
II - 52
Analisis statistik sederhana kualitas udara pada tahun 2010 adalah :
Konsentrasi kualitas udara Maksimum adalah CO dengan volume 1.244 mg/ m3.
Konsentrasi kualitas udara minimum adalah opositas dengan volume 37.55 mg/m3.
Rata – rata konsentrasi kualitas udara pada tahun 2010 adalah berjumlah 640.77
mg/m3.
0
1000
2000
3000
4000
5000
2007 2008 2009 2010
Maks Min Rata-rata
Gambar 2.38ANALISIS STATISTIK KUALITAS UDARA
Sumber : Kantor Lingkungan hidup Kab. Pessel
Grafik di atas menjelaskan bahwa kualitas udara yang paling mencolok adalah pada
tahun 2009 terjadi kenaikan yang cukup signifikan.
II-E. PESISIR DAN PANTAI
Bidang Perikanan mempunyai potensi sumber daya ikan Pelagis Besar dan Kecil Kurang
lebih 34.008 ton/tahun, Ikan Demesral/karang kurang lebih 60.435,73 ton/tahun, Ikan
hias air laut sebanyak kurang lebih dari 14.516.440 ekor/tahun, udang-udangan
sebanyak kurang lebih dari 556,27 ton/tahun. Memiliki luas tutupan mangrove
3.812.185,790 m2, Luas tutupan Nipah 369.187,463 m2, Luas tutupan padang lamun
372.666,597 m2, luas tutupan terumbu karang 8.825.241,246 m2, potensi tangkap
lestari kurang lebih dari 95.000 ton/tahun. Dengan curah hujan rata-rata 224.63 mm
perbulan.
Pesisir Selatan memiliki potensi wisata yang cukup dapat diandalkan, seperti kawasan
Mandeh, Puncak Bukit Langkisau yang satu kesatuan dengan Carocok Painan. Air
Terjun Bayang Sani, Pincuran Boga, Pasir Putih Kambang, Pantai Sumedang dan
Jembatan Akar Bayang Utara. Disamping Destinasi alam tersebut. Keunikan budaya
pesisir seperti Rumah Gadang Mandeh Rubiah, Mesjid Tua, dan Rehab pesisir menjadi
daya tarik tersendiri dan yang memerlukan pengelolaan dimasa depan. Selain wisata
alam dan budaya, di Pesisir Selatan juga terdapat wisata bahari seperti pulau Penyu
yang merupakan tempat penangkaran Penyu.
II - 53
Keasrian dan keseimbangan lingkungan pantai berawal dari dukungan wilayah pesisir,
dimana wilayah pesisir merupakan pergerakan aktivitas (atau peralihan) antara laut
dan darat. Kabupaten Pesisir Selatan yang memilki wilayah pesisir pantai meliputi
Kecamatan Koto XI Tarusan, IV Nagari Bayang Utara, IV Jurai, Batang Kapas, Sutera,
Lengayang, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti, Pancung Soal, dan Lunang Silaut.
Potensi wilayah pesisir pantai memberikan nilai ekonomi yang tinggi terhadap
keberlangsungan kehidupan manusia sehingga untuk dapat memiliki akses terhadap
pemanfaatan pantai, maka wilayah sekitar pantai merupakan wilayah potensial
pertumbuhan budidaya yang tinggi. Saat ini, di beberapa wilayah pesisir pantai
Kabupaten Pesisir Selatan telah terjadi penguasaan lahan dan kegiatan bangunan di
kawasan sempadan pantai. Kondisi ini akan berdampak pada degradasi lingkungan
pantai disamping keselamatan pengguna juga terancam.
Pengelolaan kawasan sempadan pantai di Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan melalui
kegiatan sebagai berikut:
a) Kawasan sempadan pantai dipertegas batas-batasnya dan segera dikuasai oleh
pemerintah serta diperkuat statusnya.
b) Perwujudan lahan-lahan sempadan pantai dapat dilakukan dengan cara
partisipatif masyarakat atau penertiban terutama di kawasan lindung yang
membahayakan kelangsungan penduduk yang tinggal di kawasan sekitarnya.
c) Sempadan pantai yang setelah dikuasai pemerintah, maka untuk mempermudah
pengawasan dan pengendaliannya dilakukan pembangunan jalan inspeksi.
d) Untuk wilayah sekitar sempadan pantai, bangunan boleh didirikan setelah adanya
pembangunan jalan inspeksi.
e) Bangunan yang didirikan di sekitar wilayah sempadan pantai, harus menghadap
pantai. Selain tanaman palem dan atau tanaman mangrove, di wilayah sempadan
pantai ini, diusahakan untuk ditingkatkan keanekaragaman jenis tanaman dengan
tanaman tahunan yang berakar panjang cukup dalam.
g) Kawasan sempadan pantai yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan rekreatif
adalah kawasan yang bersifat publik.
h) Pada kawasan sempadan pantai dapat ditempatkan bangunan-bangunan
perlindungan terhadap rawan bencana gelombang tsunami.
II - 54
TABEL 2.33 KUALITAS AIR LAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2010
Lokasi
Warna Kekeruhan TSS Temp pH
Salinitas DO BOD5 NO3-N PO4-P Cd Cu Pb Nitrit
Air Laut Muaro Bayang 16 6 10 25 7.5 3.48 3.21 0.96 1.4 0.2 0.201 0.47 0.08 0.02
Air Laut Pasir Putih Kambang 5 2 2 27 7.6 3.84 3.37 0.97 1.8 0.7 0.54 0.47 0.15 0.01
Air Laut Carocok Painan 2 1 7 27 7.4 4.26 3.05 0.94 1.2 0.4 0.474 0.51 0.4 0.01
Air LAut Pelabuhan Carocok Tarusan 5 6 5 26 7.5 4.92 2.6 1.1 1.5 0.3 0.423 0.47 0.14 0.02
Sumber : Analisis Statistik Kantor Lingkugan Hidup
Keterangan : Tabel olahan SD-18
Berdasarkan hasil uji laboratorium pengujian kualitas air laut pada kantor Lingkungan Hidup
diperoleh hasil bahwa parameter logam melebihi baku mutu yang telah ditetapkan, seperti
Nitrogen, Pospat, Kadmiun, Tembaga, Timbal dan Nitrit hal ini dipengaruhi oleh aktivitas
perikanan yang berlangsung, seperti tercecernya limbah oli kapal, minyak solar dan sampah
rumah tangga lain yang dibawa nelayan sebagai bekal ditengah laut.
0
0.5
1
1.5
2
NO3-N PO4-P Cd Cu Pb Nitrit
Air Laut Muaro BayangAir Laut Pasir Putih KambangAir Laut Carocok Painan Air LAut Pelabuhan Carocok TarusanBM
Gambar 2.39Kondisi kualitas Air Laut Kab. Pesisir Selatan
Sumber : Analisis Kantor Lingkungan hidup Kab. Pessel
Gambar diatas menunjukan bahwa 4 lokasi pengujian kualitas air laut, yakni muaro Bayang,
Pasir Putih Kambang, Carocok Painan dan Pelabuhan Carocok Tarusan parameter logamnya
seperti Nitrogen, Pospat, Kadmium, tembaga, timbale dan nitrit melebihi baku mutu
Peraturan menteri lingkungan hidup Nomor 51 tahun 2004. Hal ini dipengaruhi oleh zat
pencemar yang berasal dari kapal-kapal nelayan. Limbah B3 berupa oli bekas dan pengisian
bahan baku solar tercecer kedalam air laut ditambah dengan sampah plastic berminyak dan
sampah organic lainnya.
II - 55
TABEL 2.34
PERSENTASE LUAS TERUMBU KARANG TAHUN 2010
Lokasi Persentase Luas Terumbu Karang (%)
Sangat Baik Baik Sedang Rusak Kec. Koto XI Tarusan
5.00
10.0
3.00 21.60 Kec. Bayang
7.00
43.4
5.60 14.4 Kec. IV Jurai
4.00
11.0
5.00 29 Kec.. Batang Kapas
6.00
12.0
3.00 13.33 Kec. Sutera
4.50
9.7
3.10 12.43 Kec. Lengayang
5.80
11.0
5.00 9.19 Sumber : Analisis Statistik Kantor Lingkugan Hidup
Keterangan : Tabel Olahan SD-19
Tabel 2.34 menggambarkan bahwa persentase terumbu karang pada tahun 2010 rusak
paling banyak ada di Kec. IV Jurai seluas 29 %, kemudian Kec. Koto XI Tarusan dengan nilai
21.60 % sementara yang paling sedikit rusaknya ada di Kec. Lengayang. Terumbu karang
sangat penting untuk keberadaan keberlangsungan ikan atau lebih sering disebut sebagai
rumah ikan, jika rumah ikan sudah rusak dimana ikan tersebut bisa tinggl?. Tingginya
kerusakan terumbu karang disebabkan oleh penangkapan ikan oleh nelayan dengan
menggunakan putas/bom serta pengambilan terumbu karang untuk dijual dan dijadikan
hiasan dinding rumah yang dijual dan bahan dasar kosmetik.
Padahal jika dipandang dari letak wilayah Pesisir Selatan dikawasan pantai dengan garis
pantai 234 km, maka sektor perikanan merupakan sektor prospektif dalam peningkatan
perekonomian masyarakat. Untuk menunjang minat masyarakat dalam pengelolaan sektor
perikanan, maka diperlukan upaya-upaya yang dapat mendorong pengembangan pada
sektor perikanan.
Produksi dari perikanan yang ada saat ini masih dapat ditingkatkan dan akan memberikan
penerimaan dan penyerapan tenaga kerja maksimal. Saat ini, manajemen/pengelolaan
produksi perikanan belum optimal, yang ditunjukkan dengan kontribusi ekonomi yang relatif
rendah (berbanding terbalik dengan potensi yang dimiliki). Sehingga untuk menunjang dan
meningkatkan produksi perikanan maka diperlukan program pengembangan yang
memperhatikan dukungan alam bagi setiap jenis peternakan dan perikanan.
II - 56
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pengelolaan kawasan perikanan meliputi :
a) Pemberian penguatan modal bagi usaha peternakan dan perikanan dalam rangka
menunjang kesinambungan usaha perikanan.
b) Menggalakkan program penggunaan bibit unggul.
c) Memperluas wilayah pemasaran produksi perikanan, baik lokal maupun pasar ekspor.
d) Pengembangan pusat pengumpul dan distribusi bagi usaha perikanan dengan
memperhatikan jarak minimum (mudah dijangkau).
28.37
17.87
14.43
18.58Mandeh
Pulau Cubadak
PulauSironjong
Pulau Setan
Gambar 2.40Persentase Kerusakan Padang Lamun Tahun 2010
Sumber : DKP Kabupaten Pesisir Selatan
Keterangan : olahan Tabel SD-20
Gambar di atas menjelaskan bahwa kerusakan Padang Lamun jika dibandingkan antara
luas dan kerusakannya, maka persentase kerusakan sudah mencapai 28.37 % terdapat
di Mandeh, Pulau Setan 18.58 %, Pulau Cubadak 17.87 % dan Pulau Sironjong 14.43 %.
Terdapat dua jenis lamun yaitu Enhalus Acoroides dan Thalasia Hemprichii. Penyebaran
luas dan keanekaragaman jenis lamun di Kawasan Pesisir Selatan tidak begitu banyak
diduga karena substrat dasar untuk media pertumbuhan tidak terlalu luas..
37.3
10.17
15.62
19.37
Koto XI Tarusan IV JuraiBatang Kapas Pancung Soal
Gambar 2.41Persentase Tutupan hutan Mangrove Tahun 2010
Sumber : DKP Kabupaten Pesisir Selatan
Keterangan : Olahan Tabel SD-21
II - 57
Gambar 2.41 menunjukan bahwa persentase tutupan hutan mangrove paling banyak
terdapat di Kecamatan Koto XI Tarusan 37,3 % terendah Kecamatan IV Jurai 10,17 %.
Kondisi sangat memperihatinkan perlu dilakukan pengawasan dan pengelolaan
penghijauan hutan mangrove agar tidak terancam keberadaannya. Di Wilayah Pesisir,
hutan mangrove terdapat di sepanjang pantai yang ditemukan pada lokasi-lokasi yang
terlindung ombak besar dan angin kencang, yaitu di teluk-teluk yang tertutup dan muara
sungai.
Perbandingan dengan baku mutu
1. PP RI Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau
Perusakan Laut
2. Kepmen LH Nomor 179 Tahun 2004 tentang Ralat Atas Keputusan Menteri
Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 Tentang Baku Mutu Air Laut
3. Kepmen LH Nomor 04 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu
Karang
4. Kepmen LH Nomor 45 Tahun 1996 tentang Program Pantai Bersih
5. Kepmen LH Nomor 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman
Penentuan Kerusakan Mangrove
6. Kepmen LH Nomor 200 Tahun 2004 tentang Kriteria Baru Kerusakan dan
Pedoman Penentuan Status Padang Lamun
7. Kepmen LH Nomor 12 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan
Pembuangan Air Limbah Ke Laut
8. Kep. Bapedal No. 47 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengukuran Kondisi
Terumbu Karang
Perbandingan Kualitas air laut dengan Baku Mutu PP Nomor 19 tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut
TABEL 2.35
PERBANDINGAN KUALITAS AIR LAUT DENGAN BAKU MUTU Lokasi
Warna Kekeruhan TSS Temp pH
Salinitas DO BOD5 NO3-N PO4-P Cd Cu Pb Nitrit
Air Laut Muaro Bayang 16 6 10 25 7.5 3.48 3.21 0.96 1.4 0.2 0.201 0.47 0.08 0.02
Air Laut Pasir Putih Kambang 5 2 2 27 7.6 3.84 3.37 0.97 1.8 0.7 0.54 0.47 0.15 0.01
Air Laut Carocok Painan 2 1 7 27 7.4 4.26 3.05 0.94 1.2 0.4 0.474 0.51 0.4 0.01
Air Laut Pelabuhan Carocok Tarusan 5 6 5 26 7.5 4.92 2.6 1.1 1.5 0.3 0.423 0.47 0.14 0.02
Baku Mutu 30 5 20 0 7-
8,5 Alami >5 10 0,008 0,015 0,002 0,050 0,005 0
Sumber : Analisis Statistik Kantor Lingkungan Hidup
II - 58
Table 2.35 menunjukan bahwa kualitas air laut dengan parameter kekeruhan pada
lokasi Muaro Bayang dan Pelabuhan Carocok Tarusan melebihi baku mutu yang telah
ditetapkan, sedangkan untuk parameter logam juga melebihi baku mutu, seperti
NO3N, PO4P, Kadmium, tembaga, Timbal dan Nitrit. Hal ini dipengaruhi oleh
tercemarnya air laut karena aktivitas nelayan mengoperasionalkan kapal, seperti
tercecernya oli pelumas, minyak solar dan sampah organic lainnya yang dibawa
untuk bekal dilaut dalam mencari ikan.
Perbandingan nilai antar lokasi dan antar waktu
2007 2008 2009 2010
Tarusan
Bayang
IV Jurai
BatangKapasSutera
Lengayag
GAMBAR 2.42PERSENTASE KERUSAKAN TERUMBU KARANG
Sumber : Dinas DKP Kab. Pessel
Jika dilihat dari grafik dapat diketahui bahwa kerusakan terumbu karang dari tahun 2007,
2008 dan 2009 mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun pada tahun 2010 terjadi
penurunan kerusakan yang cukup drastis, hal ini tak luput dari kerja keras pemerintah
daerah bersama masyarakat nelayan menjaga dan melestarikan terumbu karang agar
tidak rusak demi kelangsungan hidup ikan diasa yang akan datang.
2007 2008 2009 2010
MandehP. CubadakP. SironjongP. Setan
GAMBAR 2.43PERSENTASE KERUSAKAN PADANG LAMUN
Sumber : Dinas DKP Kab. Pesse l
Jika dilihat dari gambar diatas dapat diketahui bahwa kerusakan Padang Lamun pada
tahun 2007 ke tahun 2008 dan tahun 2010 terjadi kenaikan, Dinas Kelautan dan
II - 59
Perikanan telah melakukan konservasi pada daerah – daerah yang terkena kerusakan
Padang lamun tersebut diatas.
2007 2008 2009 2010
Tarusan
IV Jurai
BatangKapasPancungSoal
GAMBAR 2.44PERSENTASE TUTUPAN HUTAN MANGROVE
Sumber : Dinas DKP Kab. Pesse l
Dari grafik diatas dapat diketahui bawa terjadi peningkatan dari tahun ke tahun
kerusakan hutan mangrove Kabupaten Pesisir Selatan, 4 lokasi Kecamatan Koto XI
Tarusan, IV Jurai,, Batang Kapas dan Pancung Soal, daerah – daerah ini telah menjadi
sasaran konservasi hutan mngrove yang dilaksanakan oleh Dinas DKP Kabupaten Pesisir
Selatan. Usaha-usaha pelestarian hutan bakau oleh pihak-pihak pemerintah daerah
dengan Dinas Instansi terkait adalah :
1. Rehabilitasi hutan bakau
2. Penataan ruang kawasan pesisir pantai
3. Penghijauan Hutan bakau oleh masyarakat dengan banatuan dari Provinsi
4. Penetapan kawasan hutan mangrove
5. Hutan mangrove berfungsi sebagai sabuk hijau (green belt).
Analisis statistik sederhana
Tabel 2.36
Analisis Kerusakan Terumbu Karang
No Lokasi 2007
2008 2009 2010
1 Tarusan 80,40 81 82,10 21.60 2 Bayang 71 72 74,41 14.4 3 IV Jurai 80 80,6 81,07 29 4 Batang Kapas 78,12 79,4 80,02 13.33 5 Sutera 84 84,3 85,25 12.43 6 Lengayang 78,1 78,9 79,19 9.19
Sumber : Anaisis Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pessel
II - 60
Analisis statistik sederhana Kerusakan Terumbu karang Pada tahun 2007 adalah :
Kerusakan paling luas Maksimum adalah Kecamatan Sutera dengan persentase 84 %.
Kerusakan paling minimum adalah Kecamatan Bayang dengan persentase 71 %.
Rata – rata Kerusakan terumbu karang pada tahun 2007 adalah 78,6 %.
Analisis statistik sederhana Kerusakan Terumbu karang pada tahun 2008 adalah :
Kerusakan paling luas Maksimum adalah Kecamatan Sutera dengan persentase 84,3 %.
Kerusakan paling minimum adalah Kecamatan Bayang dengan persentase 72 %.
Rata – rata Kerusakan terumbu karang pada tahun 2008 adalah 79,3 %.
Analisis statistik sederhana Kerusakan Terumbu karang pada tahun 2009 adalah :
Kerusakan paling luas Maksimum adalah Kecamatan Sutera dengan persentase 85,25 %.
Kerusakan paling minimum adalah Kecamatan Bayang dengan persentase 74,41 %.
Rata – rata Kerusakan terumbu karang pada tahun 2009 adalah 80,34 %.
Analisis statistik sederhana Kerusakan Terumbu karang pada tahun 2010 adalah :
Kerusakan paling luas Maksimum adalah Kecamatan IV Jurai dengan persentase 29 %.
Kerusakan paling minimum adalah Kecamatan Lengayang dengan persentase 9,19 %.
Rata – rata Kerusakan terumbu karang pada tahun 2010 adalah 19.09 %.
Tabel 2.37
Analisis Kerusakan Persentase Padang Lamun
No Lokasi 2007 2008 2009 2010
1 Mandeh 11 12 10,88 28.37
2 P. Cubuadak 15 16,5 17,87 17,87
3 P. Sironjong 12 12,9 13,87 14,43
4 P. Setan 10 10,1 10,21 18,58
Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pessel
Analisis statistik sederhana Padang Lamun Pada tahun 2007 adalah :
Kerusakan paling luas Maksimum adalah Pulau Cubadak dengan persentase 15 %.
Kerusakan paling minimum adalah Pulau Setan dengan persentase 10 %.
Rata – rata Kerusakan Padang Lamun pada tahun 2007 adalah 12 %.
II - 61
Analisis statistik sederhana Padang Lamun pada tahun 2008 adalah :
Kerusakan paling luas Maksimum adalah Pulau Cubadak dengan persentase 16,5 %.
Kerusakan paling minimum adalah Pulau Setan dengan persentase 10,1 %.
Rata – rata Kerusakan Padang Lamun pada tahun 2008 adalah 12,8 %.
Analisis statistik sederhana Padang Lamun pada tahun 2009 adalah :
Kerusakan paling luas Maksimum adalah Pulau Cubadak dengan persentase 17,87 %.
Kerusakan paling minimum adalah Pulau Setan dengan persentase 10,21 %.
Rata – rata Kerusakan Padang Lamun pada tahun 2009 adalah 13,2 %.
Analisis statistik sederhana Padang Lamun pada tahun 2010 adalah :
Kerusakan paling luas Maksimum adalah Pulau Mandeh dengan persentase 28,27 %.
Kerusakan paling minimum adalah Pulau Sironjong dengan persentase 14,43 %.
Rata – rata Kerusakan Padang Lamun pada tahun 2010 adalah 21,35 %.
Tabel 2.38
Analisis Kerusakan Hutan Mangrove
N0 Lokasi 2007
2008 2009 2010
1 Tarusan 36,15 37,1 37,3 37.3
2 IV Jurai 9 9,9 10,17 10.17
3 Batang Kapas 12 12 15,52 15.62
4 Pancung Soal 18,24 19,11 19,37 19.37
Sumber : DKP Kab. Pessel
Analisis statistik sederhana Kerusakan Hutan Mangrove Pada tahun 2007 adalah :
Kerusakan paling luas Maksimum adalah Kecamatan Koto Xi Tarusan persentase 36,15 %.
Kerusakan paling minimum adalah Kecamatan IV Jurai dengan persentase 9 %.
Rata – rata Kerusakan hutan mangrove pada tahun 2007 adalah 18,84 %.
Analisis statistik sederhana Kerusakan Hutan Mangrove pada tahun 2008 adalah :
Kerusakan paling luas Maksimum adalah Kecamatan Koto XI Tarusan persentase 37,1 %.
Kerusakan paling minimum adalah Kecamatan IV Jurai dengan persentase 9,9 %.
Rata – rata Kerusakan hutan mangrove pada tahun 2008 adalah 19,52 %.
II - 62
Analisis statistik sederhana Kerusakan Hutan Mangrove pada tahun 2009 adalah :
Kerusakan paling luas Maksimum adalah Kecamatan Koto XI Tarusan persentase 37,3 %.
Kerusakan paling minimum adalah Kecamatan IV Jurai dengan persentase 10,13 %.
Rata – rata Kerusakan hutan mangrove pada tahun 2009 adalah 20,5 %.
Analisis statistik sederhana Kerusakan Hutan Mangrove pada tahun 2010 adalah :
Kerusakan paling luas Maksimum adalah Kecamatan Koto XI Tarusan persentase 37,3 %.
Kerusakan paling minimum adalah Kecamatan IV Jurai dengan persentase 10,17 %.
Rata – rata Kerusakan hutan mangrove pada tahun 2010 adalah 20,5 %.
II-F. IKLIM
Informasi mengenai curah hujan berdasarkan data curah hujan dari Klimatologi di 4 stasiun,
curah hujan rata-rata bulanan adalah 179,25 mm dengan jumlah hari hujan tahunan 169,
dengan curah hujan tertinggi bulan Desember dan curah hujan terendah bulan Mei. Kondisi
curah hujan tersebut suatu hal yang biasa untuk daerah tropis, terutama didaerah pantai.
Suhu udara rata-rata bulanan adalah 29,9°C, dengan suhu rata-rata maksimum adalah
33,57°C, dan rata-rata minimum adalah 26,23°C. Dengan Kelembaban udara rata-rata
bulanan adalah 96.07 % dengan kelembaban udara maksimum 96,67 % dan rata-rata
minimum adalah 82,17 %.
Dari table di atas dapat diketahui bahwa suhu rata – rata bulanan pada bulan Januari 32,5,
bulan Pebruari 32,3, bulan Maret berkisar 31,6. Bulan April berkisar antara 26,9, bulan Mei
26,7 bulan Juni 26,8, bulan Juli 31,8, bulan Agustus 32,6, bulan September berkisar 31,9,
bulan Oktober berkisar antara 32,3, bulan Nopember berkisar 27,6 dan bulan Desember
berkisar 25,3.
II - 63
Perbandingan dengan baku mutu
Tidak ada perbandingan dengan baku mutu yang telah ditetapkan.
Perbandingan nilai antar lokasi dan antar waktu
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
Tarusan
Bayang
IV Jurai
BatangKapasSutera
Lengayang
RanahPesisirLBS
PancungSoalTapan
Lusi
Line 12
Gambar 2.45SUHU RATA-RATA BULANAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2009
Sumber : PSDA Provinsi Sumatera Barat
Gambar 2.45 menunjukan bahwa suhu rata – rata bulanan Kabupaten Pesisir Selatan
bervariasi, pada bulan Januari, Februari suhu naik, pada bulan April, Mei, Juni terjadi
penurunan suhu, karena musim hujan, bulan Juli, Agustus, September terjadi kenaikan
suhu dipengaruhi musim kemarau dan pada bulan Nopember dan Desember terjadi
penurunan suhu dipengaruhi musim hujan.
0102030405060708090
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agus Sep Okt Nop DesTarusan SuteraTapan Lusi
Gambar 2.46CURAH HUJAN RATA-RATA BULANAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2009
Sumber : PSDA Provinsi Sumatera Barat
Gambar 2.46 menunjukan bahwa curah hujan pada bulan Januari di Stasiun Tapan
dan Sutera terjadi penurunan, sedangkan 2 stasiun lain, Stasiun Tarusan dan Lunang
II - 64
Silaut terjadi kenaikan curah hujan. Pada Bulan Maret terjadi kenaikan puncak curah
hujan pada Stasiun Sutera. Sedangkan puncak curah hujan tertinggi pada bulan
Oktober, Nopember dan Desember pada Stasiun Tapan.
Analisis statistik sederhana
Tabel 2.39
ANALISIS CURAH HUJAN STASIUN TAPAN
No Lokasi 2007
2008 2009 2010
1 Januari 26,81 25,13 23,13 tad 2 Februari 22 36,8 43,8 tad3 Maret 26,43 71,14 21,14 5.674 April 16,85 14,75 18,75 12.875 Mei 17,25 23 38 tad6 Juni 54,44 31 43,78 21.577 Juli 23,75 25 27 8.28 Agustus 30,5 23 19,42 14.759 September 32,4 31 38,75 16.0710 Oktober 3 24 69, 67 11.6411 Nopember 18,35 78 83,67 - 12 Desember 18,38 35 71,45 -
Sumber : Dinas PSDA Provinsi Sumbar
Analisis statistik sederhana Curah hujan Pada tahun 2007 adalah :
Curah hujan Maksimum adalah pada bulan Juni dengan jumlah curah hujan 54,47
Curah hujan minimum adalah pada Bulan Oktober dengan Jumlah curah hujan 3
Rata – rata curah hujan pada tahun 2007 adalah 24,18
Analisis statistik sederhana Curah hujan pada tahun 2008 adalah :
Curah hujan Maksimum adalah pada bulan Nopember dengan jumlah curah hujan 78
Curah hujan minimum adalah pada bulan April dengan jumlah curah hujan 14,75
Rata – rata jumlah curah hujan pada tahun 2008 adalah 34,8
Analisis statistik sederhana Curah hujan pada tahun 2009 adalah :
Curah hujan Maksimum adalah pada bulan Nopember dengan jumlah curah hujan 83,67
Curah hujan minimum adalah pada bulan April dengan jumlah curah hujan 17,85
II - 65
Rata – rata jumlah curah hujan pada tahun 2009 adalah 41,54
Analisis statistik sederhana Curah hujan pada tahun 2010 adalah :
Curah hujan Maksimum adalah pada bulan Juni dengan jumlah curah hujan 21,57
Curah hujan minimum adalah pada bulan Maret dengan jumlah curah hujan 5,67
Rata – rata jumlah curah hujan pada tahun 2010 adalah 13,63
0102030405060708090
Maks Min Rata-rata
2007200820092010
Gambar 2.47ANALISIS STATISTIK CURAH HUJAN PADA STASIUN TAPAN
Sumber : Dinas PSDA Provinsi Sumbar
Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa jumlah curah hujan pada tahun 2009 terjadi
kenaikan dibandingkan dengan tahun yang lainnya, Pada tahun 2010 jumlah curah hujan
terjadi penurunan.
II-G. BENCANA ALAM
Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai letak yang strategis karena dilalui oleh jalur
regional yang menghubungkan antara Ibukota Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kota
Padang dengan Bengkulu dan Jambi. Secara geografis, posisi Kabupaten Pesisir Selatan
terletak pada 0º 59’ - 2º 28’, 6’ LS dan 100º 19’ - 101º 18’ BT. Kondisi topografi
atau ketinggian tanah di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan berkisar antara 0 – 1.000
meter di atas permukaan laut (dpl). Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan
daerah dataran rendah dan berbukit, yang merupakan perpanjangan dari Bukit Barisan.
Kemiringan lahan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan berkisar antara 0% - 2% sampai
dengan kemiringan > 40%. Kemiringan > 40% yang merupakan kemiringan curam
terdapat di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan luas
304.235 Ha (52,91%). Dengan kondisi geografis daerah tersebut, maka daerah
Kabupaten Pesisir Selatan rawan terjadi bencana alam.
II - 66
Tabel 2.40
BENCANA ALAM KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2010
N0 Jenis Bencana
Jumlah kejadian
1 Banjir 10 kali
2 Longsor 8 kali
3 Kebakaran 7 kali
4 Angin Badai 5 kali
5 Tenggelam 6 kali
6 Tertimpa Pohon 2 kali
7 Kapal Tenggelam 1 kali
8 Rumah Runtuh 1 kali
9 Abrasi Pantai 10 kali
Sumber : Kantor Kesbang Linmas Kabupaten Pesisir Selatan
Keterangan : OLahan Tabel BA-1
Tabel diatas menunjukan bahwa bencana alam yang paling sering terjadi adalah banjir
10 kali dan abrasi pantai 10 kali. Longsor telah terjadi 8 kali, kebakaran 7 kali dan
tenggelam 6 kali.
Tabel 2.41
BENCANA ALAM BANJIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
N0 Lokasi
Total area terendam
(ha)
Korban
mengungsi
Perkiraan kerugian
(Rp)
1 Koto XI Tarusan 350 200 100,000,000 - 2 Bayang 200 300 750,000,000 3 IV Nagari Bayang Utara 50 150 50,000,000 4 IV Jurai 2 12 60,000,000 5 Batang Kapas 5 23 150,000,000 6 Sutera 5 45 48,000,000 7 Ranah Pesisir 3 50 200,000,000 8 Pancung Soal 90 132 500,000,000
Sumber : Kantor Kesbang Linmas Kabupaten Pesisir Selatan
Keterangan : OLahan Tabel BA-1
Dari table di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2010 telah terjadi banjir bandang
yang merendam 8 kecamatan, yakni kecamatan Koto XI Tarusan sawah terendam
mencapai 350 ha mengungsi 200 orang, Bayang Utara areal terendam 50 ha mengungsi
150 orang kerugian mencapai Rp. 750.000.000,- juta , Bayang terendam 200 ha
mengungsi 300 orang, IV Jurai terndam 2 ha mengungsi 12 orang, Batang Kapas,
II - 67
Sutera, Ranah Pesisir dan Pancug Soal dengan total areal yang terendam 705 ha dan
dengan kerugian sebanyak Rp. 1.858.000.000,- tidak ada yang meninggal dunia, namun
masyarakat yang diungsikan cukup banyak. Banjir telah menghanyutkan rumah
masyarakat, mushalla, menghancurkan jalan setapak, irigasi rusak dan jembatan kayu
hancur. Banjir juga telah merendam puluhan hektar sawah tanaman padi petani, dan
puluhan tambak ikan amblas.
Tanah ini tidak begitu potensial bagi pertanian karena sifat kimia dan fisiknya sangat
jelek. Jenis tanah alluvial disebut juga sebagai tanah tumbuh tanah endapan, kandungan
bahan arganiknya rendah, reaksi tanahnya masam sampai netral, struktur tanahnya pejal
atau tanpa struktur dan konsistensinya keras waktu kering, teguh waktu lembab,
kandungan unsur haranya relatif kaya dan banyak bergantung pada bahan induknya.
Secara keseluruhan tanah allluvial mempunyai sifat fisik kurang baik sampai sedang, sifat
kimia sedang sampai baik, sehingga produktivitas tanahnya sedang sampai tinggi.
Tabel 2.42
BENCANA ALAM TANAH LONGSOR KABUPATEN PESISIR SELATAN
No Lokasi
Korban meninggal
Perkiraan kerugian (Rp)
1 Koto XI Tarusan 0 50.000.000,- 2 Bayang Utara 0 100.000.000,- 3 Sutera 0 100.000.000,- Jumlah 0 250.000.000,-
Sumber : Kantor Kesbang Linmas Kabupaten Pesisir Selatan
Keterangan : OLahan Tabel BA-3
Tabel diatas menunjukan bahwa bencana alam tanah longsor daerah Kabupaten Pesisir
Selatan mengakibatkan kerugian binatang ternak seperti sapi, kambing, ayam dan
bebek terbawa arus sungai, sawah dan padi tertimbun longsor, hanyutnya rumah
penduduk dan gudang gambir penduduk dengan kerugian materil mencapai sekitar
Rp. 250.000.000,-, kemiringan ini jika tidak diimbangi dengan penghijauan pohon untuk
menahan air dan laju tanah akan menyebabkan banjir, selain itu pada daerah tangkapan
air hulu sungai telah terjadi penebangan secara liar.
II - 68
Tabel 2.43
BENCANA ALAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
No Lokasi
Lahan terbakar (ha)
Perkiraan kerugian (Rp)
1 Koto XI Tarusan
1,5
150.000.000,- 2 IV Jurai 1
30,000,000 3 Batang Kapas 2
250,000,000 4 Sutera 1
85,000,000 5 Lengayang 1
550,000,000 Sumber : Kantor Kesbang Linmas Kabupaten Pesisir Selatan
Keterangan : OLahan Tabel BA-4
Bencana alam kebakaran lahan dan hutan sebagian besar disebabkan oleh pembukaan
lahan perkebunan oleh pemilik perkebunan kelapa sawit sebagai upaya lean clearing dan
lahan perkebunan yang terbakar karena cuaca musim kemarau Kecamatan Koto XI
Tarusan lahan terbakar sebanyak 1.5 ha dengan kerugian Rp. 150.000.000.
Tabel 2.44
PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR
No Jenis Kendaraan Jumlah Keterangan
1 Mobil Rescue 1 Bantuan BNPB
2 Kendaraan Roda Dua 2 Bantuan BNPB
3 Perahu karet 1 Bantuan BNPB
4 Chaen saw mini 1 Bantuan BNPB
5 Komputer 2 Bantuan BNPB
6 Alat-alat rescue 1 Bantuan BNPB
TOTAL 8 Bantuan BNPB
Sumber : Kantor Kesbang Linmas Kabupaten Pesisir Selatan
Keterangan : OLahan Tabel BA-5A
II - 69
Perbandingan dengan baku mutu
1. PP RI No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran
Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau lahan.
2. Kepmen LH Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha atau Kegiatan
yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
3. Kepmen LH Nomor 12 Tahun 2007 tentang Dokumen Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Bagi Usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki
Dokumen Pengelolaan Lingkungan.
Perbandingan nilai antar lokasi dan antar waktu
Bencana alam yang terjadi disebabkan oleh faktor alam topografi daerah Kabupaten
Pesisir Selatan yang terdiri dari perbukitan, lembah dan panjang sungai dan pantai,
di tambah lagi dengan akses jalan hanya satu memanjang dari Kecamatan Koto XI
Tarusan sampai dengan Kecamatan Lunang Silaut.
Koto XITarusan
Bayang IV NagariBayangUtara
IV Jurai BatangKapas
Sutera RanahPesisir
PancungSoal
Luas Mengungsi
GAMBAR 2.48BENCANA ALAM BANJIR KAB. PESSEL
Sumber : Kantor Kesbang Linmas Kab. Pessel
Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa bencana banjir yang terjadi di daerah
Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010 paling luas terkena banjir terdapat di daerah
Kecamatan Koto XI Tarusan dengan luas 350 ha dan Kecamatan Bayang seluas 200
ha, yang paling sedikit luasan banjir terdapat di Kecamatan IV Jurai seluas 2 ha.
II - 70
Koto XI Tarusan Bayang Utara Sutera
Kerugian
GAMBAR 2.49BENCANA ALAM LONGSOR KAB. PESSEL
Sumber : Kantor Kesbang Linmas Kab. Pessel
Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa korban bencana alam longsor belum ada
namun kerugian materi yang dicapai cukup tinggi. Bencana Longsor ini terjadi
disebabkan oleh penebangan liar dan lahan kritis terjadi dari kebakaran hutan dan lahan.
Koto XI Tarusan IV Jurai Batang Kapas Sutera
Luas Kerugian
GAMBAR 2.50BENCANA ALAM KEBAKARAN KAB. PESSEL
Sumber : Kantor Kesbang Linmas Kab. Pessel
Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa Kecamatan Batang Kapas paling luas
terjadi kebakaran, kemudian diikuti oleh Kecamatan Koto XI Tarusan dan paling
sedikit Kecamatan IV Jurai.
Pada tahun 2004 telah terjadi bencana alam Badai angin puting beliung di 3
kecamatan, yakni Kecamatan Sutera, IV Jurai dan Koto XI Tarusan. Bencana alam
disebabkan oleh banjir telah terjadi 11 kali, diantaranya kecamatan Ranah Pesisir 1
kali, Kecamatan Lengayang 2 kali, kecamatan Sutera 1 kali, Kecamatan Batang
Kapas 5 kali, Kecamatan IV Jurai 2 kali. Bencana alam Kebakaran telah terjadi
sebanyak 11 kali, diantaranya kecamatan Pancung Soal 3 kali, kecamatan Sutera 2
kali, kecamatan Batang kapas 2 kali, kecamatan IV Jurai 2 kali, Kecamatan bayang 1
II - 71
kali dan Kecamatan Koto XI Tarusan 1 kali. Bencana Alam longsor terjadi 1 kali
dikecamatan Koto XI Tarusan.
3
11
11
1
Badai
Banjir
Kebakaran
Longsor
Tabel 2.51Bencana Alam Kab. Pesisir Selatan Tahun 2004
Sumber : Dinas Sosial, KB dan PP Kab. Pessel
Pada tahun 2005 telah terjadi bencana alam banjir sebanyak 9 kali di empat kecamatan,
diantaranya Kecamatan Linggo Sari Baganti sebanyak 2 kali, kecamatan Ranah Pesisir
Sebanyak 2 kali, kecamatan Sutera 3 kali dan Kecamatan Batang Kapas sebanyak 2 kali.
Bencana alam Kebakaran lahan dan hutan sebanyak 10 kali di 6 kecamatan, diantaranya
kecamatan Pancung Soal 1 kali, Kecamatan Linggo Sari Baganti sebanyak 3 kali,
Kecamatan Ranah Pesisir 2 kali, Kecamatan Lengayang 1 kali, kecamatan Sutera 2 kali
dan Kecamatan Batang Kapas 1 kali.
0
9
10
1
Badai
Banjir
Kebakaran
Longsor
Tabel 2.52Bencana Alam Kab. Pesisir Selatan Tahun 2005
Sumber : Dinas Sosial, KB dan PP Kab. Pessel
Pada tahun 2007 tanggal 12 September jam 18.00 wib telah terjadi gempa besar dengan
kekuatan 7,9 SR berpusat di Provinsi Bengkulu. Telah menelan korban sebanyak 4 jiwa, luka
ringan 1 orang, fasilitas umum rusak berat 18 buah, Rusak sedang 10 buah, dan rusak
ringan 13, Rumah ibadah yang rusak berat 41 buah, rusak sedang 92 buah dan rusak ringan
sebanyak 53 buah. Perkantoran rusak berat 10 buah, rusak sedang 3 buah dan rusak ringan
5 buah., Sekolah rusak berat 25 buah, rusak sedang 33 buah dan rusak riingan 33 buah.
II - 72
Rumah rusak berat sebanyak 3.590 buah, rusak sedang 4.891 buah dan rusak ringan
sebanyak 5.594 buah.
Pada tahun 2009 telah terjadi bencana alam gempa bumi dengan kekuatan 7,9 SR pada
tanggal 30 September 2009 pada pukul 17.00 wib, dengan kerugian adalah sebagai berikut :
meninggal dunia sebanyak 9 orang, luka berat 7 orang dan luka ringan 20 orang. Kerusakan
rumah, rusak berat sebanyak 2.173 buah, rusak sedang 5.410 buah, rusak ringan 11.388
buah. Kerusakan sarana ibadah rusak berat adalah 14, rusak sedang 67 buah dan rusak
ringan adalah 48 buah. Sekolah yang rusak berat adalah 12, rusak sedang 39 buah dan rusak
ringan adalah 19 buah. Sarana Kesehatan yang rusak berat adalah 7 buah, rusak sedang 6
buah dan rusak ringan sebanyak 14 buah. Sarana Kantor pemerintahan yang rusak berat
adalah sebanyak 4, rusak sedang 11 dan rusak ringan 2 buah. Jalan yang rusak berat ada 4
buah, rusak sedang 1 buah dan rusak ringan 2 buah. Jembatan rusak berat tidak ada, rusak
sednag 1 buah dan rusak ringan 1 buah. Fasilitas umum lain yang rusak berat adalah 27
buah, rusak sedang 15 buah dan rusak ringan 26 buah.
III - 1
III-A KEPENDUDUKAN
Penduduk Pesisir Selatan saat ini bervariasi, yang tersebar pada 12 kecamatan dan
76 nagari 359 kampung. Jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan sebesar
452.344 jiwa dengan laju pertumbuhan tahunan 3.7 %. Laju pertumbuhan ini juga
relatif berbeda antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya. Kecamatan
dengan laju pertumbuhan terendah adalah Kecamatan Lunang Silaut sebesar 0.11 %,
sedangkan laju pertumbuhan tertinggi terdapat pada Kecamatan Lengayang yaitu
sebesar 1,29 %.
Tingkat kesejahetaraan penduduk berdasarkan indikator yang ada terjadi
peningkatan dibandingkan pada tahun sebelumnya. Angka harapan hidup, angka
kematian ibu melahirkan dan jumlah keluarga miskin menunjukan kecenderungan
yang menggembirakan.
Tabel 3.1
Data Tingkat Kesejahteraan Penduduk
Indikator 2006 2007 2008 2009
KK Miskin 41.414 38.480 30.649 29.117
Angka Kematian Bayi 21 22 13 13
Angka Kematian Ibu Melahirkan 73 193 226 151
Angka Harapan Hidup 66.7 67.7 67.8 68.1
Sumber : Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan
Dilihat dari tabel diatas memperlihatkan bahwa adanya peningkatan kesejahteraan
penduduk dari tahun 2006 sampai tahun 2009, perbaikan indikator sosial tersebut
antara lain dipengaruhi oleh kegiatan pembangunan yang berpihak kepada
masyarakat sehingga mampu mendorong terjadinya transformasi sosial dan
peningkatan ekonomi keluarga. Persentase KK miskin dari tahun 2006 sampai tahun
2009 telah terjadi penurunan sebanyak 12.29 %.
Peningkatan kesejahteraan penduduk tidak terlepas dari peningkatan perekonomian
yang ada beberapa sektor. Potensi unggulan daerah dalam kurun waktu beberapa
III - 2
tahun terakhir sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar bagi pembentukan
PDRB daerah, yakni diatas angka 30 persen lebih. Beberapa Potensi pertanian padi
sawah, pada tahun 2009 Pemerintah telah melakukan upaya meningkatkan produksi
padi, mulai dari peningkatan penggunaan bibit bermutu, perbaikan jaringan irigasi
desa, optimalisasi penggunaan lahan (OPL), pembukaan/percetakan lahan sawah
baru sampai dengan penerapan paket teknologi serba guna.
Kependudukan merupakan faktor penting yang mempengaruhi perkembangan suatu
wilayah. Penduduk menjadi penggerak aktifitas dan kelangsungan pembangunan dan
sekaligus merupakan subjek pembangunan yang sangat menetukan kemajuan
wilayah. Jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan cenderung meningkat dari
tahun ke tahun walaupun kenaikan tidak terlalu signifikan, pertumbuhan penduduk
cenderung naik. Laju pertumbuhan penduduk relatif berbeda antara satu kecamatan
dengan kecamatan lainnya.
Tabel 3.2
Kepadatan dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan
No. Kecamatan Luas (km2) Jumlah Penduduk Pertumbuhan
Penduduk
Kepadatan Penduduk/Km2
1 Koto XI Tarusan
425.63
54,481 0.23
128.00 2
Bayang 250.74
45,329 0.40
180.78
3 IV Nagari Bayang Utara
77.50
8,469 1.29
109.28 4
IV Jurai 373.80
44,892 0.27
120.10
5 Batang Kapas
359.07
32,919 0.28
91.68 6
Sutera 445.65
45,531 0.22
102.17
7 Lengayang
590.60
55,652 0.17
94.23 8 Ranah Pesisir
564.39
33,175 0.18
58.78 9 Linggo Sari Baganti
315.41
42,971 0.32
136.24 10 Pancung Soal
740.10
35,069 0.14
47.38 11 Basa IV Balai Tapan
677.50
25,208 0.15
37.21 12 Lunang Silaut
929.50
28,648 0.11
30.82 Total
5,749.89
452,344 3.748
78.67 Sumber : BPS dan Dinas Pencatatan Sipil Kab. Pessel
Keterangan : Olahan Tabel DE-1
III - 3
Tabel 3.2 menjelaskan bahwa persentase jumlah penduduk yang terbesar adalah
berada di Kecamatan Lengayang dengan 12.30 %, sedangkan jumlah penduduk
terkecil ada di Kecamatan Bayang Utara dengan persentase 1.87 %. Kepadatan
penduduk tercatat sekitar 78.67 kilo meter persegi. Jika dibandingkan dengan tahun
sebelumnya terjadi kenaikan. Kecamatan yang mempunyai kepadatan penduduk
tertinggi adalah Kecamatan Bayang deengan kepadatan 180,78 jiwa perkilometer
persegi dan kepadatan penduduk terkecil adalah Kecamatan Lunang Silaut dengan
kepadatan penduduk 30,82 jiwa perkilo meter persegi. Pertumbuhan penduduk
pertahun mencapai 3,7%. Persentase pertumbuhan penduduk ada di Kecamatan
Bayang Utara sebesar 1,29% dan persentase terkecil ada di Kecamatan Lunang Silaut
sebesar 0,11%.
Gambar 3.1
Jumlah Penduduk Tahun 2010
Sumber : BPS dan Dinas Pencatatan Sipil Kab. Pesisir Selatan
Gambar diatas menunjukan bahwa jumlah penduduk tertinggi ada di Kecamatan
Lengayang dengan jumlah 55.652 jiwa, jumlah penduduk terkecil di Kecamatan IV
Nagari Bayang Utara sebesar 8.469 jiwa.
III - 4
Tabel 3.3
Jumlah Nagari dan Kampung per Kecamatan Tahun 2010
NO KECAMATAN NAGARI KAMPUNG
1 Koto XI Tarusan 12 34
2 Bayang 4 32
3 IV Nagari Bayang Utara*) 4 15
4 IV Jurai 6 27
5 Batang Kapas 5 23
6 Sutera 4 27
7 Lengayang 9 45
8 Ranah Pesisir 4 26
9 Linggo Sari Baganti 7 40
10 Pacung Soal 7 32
11 Basa IV Balai Tapan 8 22
12 Lunang Silaut 5 36
Jumlah 76 359 Sumber :Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan
Pada tahun 2010 terjadi pemekaran nagari berdasarkan Peraturan Daerah Tahun
2009, maka nagari yang ada didaerah Kabupaten Pesisir Selatan dari 37 Nagari
menjadi 76 nagari. Nagari terbanyak ada di Kecamatan Koto XI Tarusan dengan 12
nagari, kemudian Kecamatan Lengayang 9 nagari dan terkecil Kecamatan Bayang, IV
Nagari Bayang Utara, Sutera dan Ranah Pesisir masing-masing 4 nagari.
Tabel 3.4
Jumlah Penduduk Laki-laki Menurut Golongan Umur
N0 Umur Tarusan Bayang Bayu IV
Jurai
Btng
Kapas Sutera
Lengay
ang
Ranah
Pesisir
Linggo
Sari
Baganti
Pancu
ng
Soal
Basa IV
Balai
Tapan
Lunang
Silaut
1 0-14 7,272 6,050
1,130 5,993 4,394 6,078 7,430 4,441 5,737 4,682 3,365 3,824
2 15-19 2,132 1,773 331 1,756 1,288 1,781 2,177 1,286 1,681 1,372 986 1,121 3 20-39 6,628 5,615 1,049 5,560 4,190 5,639 6,893 6,109 5,333 4,343 3,123 3,549 4 40-54 3,075 2,558 478 2,254 1,858 2,570 3,141 1,872 2,425 1,980 1,422 1,517 5 55-64 719 598 112 592 434 601 734 438 567 463 332 378 6 65 + 1,360 1,132 212 1,121 822 1,173 1,389 828 1,073 875 629 715
Sumber : BPS dan Dinas Pencatatan Sipil Kab. Pessel
Keterangan : Olahan Tabel DE-2
Tabel 3,4 menunjukan bahwa jumlah penduduk laki-laki dibandingkan dengan jumlah
perempuan lebih sedikit. Jumlah penduduk laki-laki produktif lebih banyak pada usia
20-39 tahun ada di Kecamatan Lengayang adalah 6.893 jiwa, produktif terbanyak
kedua Kecamatan Koto XI Tarusan 6.628 jiwa, produktif terbanyak ketiga kecamatan
III - 5
Ranah Pesisir 6.109 jiwa. Yang paling sedikit produktif ada di Kecamatan Bayang
Utara 1.049 jiwa.
Tabel 3.5
Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Golongan Umur
N0 Umur Tarusan Bayan
g Bayu
IV
Jurai
Btng
Kapas Sutera
Lengay
ang
Ranah
Pesisir
Linggo
Sari
Baganti
Pancung
Soal
Basa IV
Balai
Tapan
Lunan
g
Silaut
1 0-14 10,909 9,073 1,696 8,989 6,592 91,117 11,143 6,661 8,604 7,022 5,048 5,736 2 15-19 3,197 2,660 497 2,634 1,932 2,672 3,266 1,929 2,522 2,059 1,480 1,681 3 20-39 9,942 8,422 1,573 8,341 6,284 8,459 10,340 9,163 7,999 6,515 4,684 5,323 4 40-54 4613 3,838 717 3,380 2788 3855 4712 2809 3638 2969 2134 2426 5 55-64 1,078 897 168 889 652 901 1,102 657 851 694 499 567 6 65 + 2,040 1,689 317 181 1,232 1,705 2,083 1,242 1,610 1,313 944 1,072
Sumber : BPS dan Dinas Pencatatan Sipil Kab. Pessel
Keterangan : Olahan Tabel DE-3
Tabel 3.5 menunjukan bahwa jumlah penduduk perempuan Produktif pada usia 20-
39 tahun paling banyak terdapat di Kecamatan Lengayang dengan jumlah 10.340
jiwa, kemudian disusul Kecamatan Koto XI Tarusan 9.942 jiwa dan Ranah Pesisir
dengan 9.163 jiwa. Olahan Tabel DE-4 menjelaskan bahwa Jumlah penduduk migrasi
cenderung didominasi oleh penduduk perempuan dibandingkan dengan penduduk
laki-laki, hal ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk perempuan lebih banyak
dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki.
Tabel 3.6
Jumlah Penduduk di Laut dan Pesisir
N0
Jumlah Nagari
Kecamatan Jumlah Penduduk Jumlah Rumah Tangga
1 10 Koto XI Tarusan
54,481 11,335
2 2 Bayang
45,329 9,993
3 5 IV Jurai
44,892 10,416
4 4 Batang Kapas
32,919 7,328
5 4 Sutera
45,531 11,053
6 9 Lengayang
55,652 13,351
7 4 Ranah Pesisir
33,175 7,794
8 5 Linggo Sari Baganti
42,971 10,247
9 5 Lunang Silaut
28,648 7,741
Sumber : BPS dan Dinas Pencatatan Sipil Kab. Pessel
Keterangan : Olahan Tabel DE-5
Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah masyarakat yang tinggal didaerah pesisir
ada 9 kecamatan dari 12 kecamatan, hanya 3 kecamatan yang tidak tinggal di pinggir
III - 6
pantai seperti Kecamata Bayang Utara, Kecamatan Pancung Soal dan Kecamatan
Basa IV Balai Tapan.
Tabel 3.7
Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Pendidikan
N0 Pendidikan 5-6 7-12 13-15
16-18
19-24
1 Tidak Sekolah 453 521 211 765 163.654
2 SD 0 25,562 0 0 0
3 SLTP 0 0 10,264 0 0
4 SLTA 0 0 0 7,509 0
5 Diploma 0 0 0 0 1,115
6 Universitas 0 0 0 0 2,500
Sumber : Dinas Pendidikan dan BPS Kab. Pessel
Keterangan : Olahan Tabel DS-1
Menghadapi abad milenium ini, faktor pendidikan memegang peranan yang penting
untuk menghasilkan kualitas manusia yang prima. Untuk itu penduduk perlu dibekali
dengan modal pendidikan yang memadai, sehingga menghasilkan kualitas SDM yang
cukup dapat diandalkan dan diharapkan nantinya dapat mempercepat proses laju
pembangunan, khususnya daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
Tabel 3.8
Jumlah Penduduk Perempuan menurut Pendidikan
N0 Pendidikan
5-6
7-12 13-15 16-18 19-24
1 Tidak Sekolah 551 688 489 980 166.168
2 SD 0 38,342 0 0 0
3 SLTP 0 0 15,395 0 0
4 SLTA 0 0 0 13.601 0
5 Diploma 0 0 0 0 1.120
6 Universitas 0 0 0 0 2.263
Sumber : Dinas Pendidikan dan BPS Kab. Pessel
Keterangan : Olahan Tabel DS-2
Jumlah penduduk perempuan yang bersekolah dan tidak sekolah seperti tabel di atas
lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki yang bersekolah. Peningkatan
jumlah penduduk ini dapat dipadang sebagai potensi sumber daya manusia, namun
sekaligus merupakan tantangan dan kelemahan jika tidak dikelola dengan baik.
III - 7
Tabel 3.9 Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan Menurut Pendidikan Tertinggi
N0 Pendidikan
Laki-laki Perempuan
1 Tidak Pernah sekolah 322 788
2 Tidak Sekolah 4.376 5.093 3 SD 3.800 3.198 4 SLTP 2.946 2.509 5 SLTA 134 349 6 Diploma 544 208 7 S1 828 203 8 S2 36 37 9 S3 19 19
Sumber : Dinas Pendidikan dan BPS Kab. Pessel
Keterangan : Olahan Tabel DS-3, Tabel DS-4
Persentase pendidikan tertinggi daerah Pesisir Selatan masih rendah dibandingkan
dengan daerah lain, untuk perguruan tinggi S1 sudah mencapai 828 orang, S2 36
orang dan S3 19 orang. Jumlah peduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan
perempuan, namun untuk bidang pendidikan, laki-laki berbanding terbalik dengan
perempuan.
Tabel 3.10
Jumlah Sekolah menurut Kecamatan
N0 Sekolah Trsn Byg Byg
Utr
IV
Jurai
Btg
Kps
Suter
a
Legyg Kbg Ranh
Pssr
LSB Tapa
n
Lusi
1 SD 45 42 10 37 34 36 51 31 39 27 21 27
2 SLTP 10 5 3 7 4 7 6 5 7 8 3 7
3 SLTA 5 3 3 7 2 2 6 5 3 3 2 3
Jumlah 60 50 16 51 40 45 63 41 49 38 27 37
Sumber : Dinas Pendidikan dan BPS Kab. Pessel
Keterangan : Olahan Tabel DS-5
Bila dilihat dari sarana pendidikan yang ada, dari tahun ke tahun tidak banyak
mengalami perubahan, sampai dengan tahun 2010 ini di Kabupaten Pesisir Selatan
terdapat Taman Kanak-kanak sebanyak 118 unit, Sekolah Dasar 408 unit yang terdiri
dari 17 unit Madrasah Ibtidiyah dan SD negeri 391 unit, Sekolah Menengah Pertama
89 unit terdiri dari SMP sebanyak 61 unit dan MTsN sebanyak 28 unit, Sekolah
Menengah Atas 46 unit, terdiri dari SMU 21 unit, kejuruan 14 unit dan madrasah
aliayah 11 unit.
III - 8
Perbandingan nilai antar lokasi dan antar waktu
Tabel 3.11 Jumlah Penduduk berdasarkan tahun
Sumber : Bappeda dan BPS Kab. Pessel
Tabel 3.11 menunjukan bahwa dari tahun 2007 ke tahun 2008 terjadi kenaikan
pertambahan penduduk sebanyak 1.17%, tahun 2008 ke tahun 2009 2.09%, tahun
2009 ke tahun 2010 sebanyak 2.28%.
Tabel 3.12 Data Keluarga Miskin Per Kecamatan Kab. Pesisir Selatan
Tahun 2007 s/d 2009 J
Sumber : Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan
KECAMATAN
2007 2008 2009 2010
Koto XI Tarusan 51.573 52.179 53.226 54,481
Bayang 8.034 8.128 8.280 45,329
IV Nagari Bayang Utara 43.104 43.611 44.318 8,469
IV Jurai 42.322 42.820 43.391 44,892
Batang Kapas 31.159 31.525 32.185 32,919
Sutera 42.887 43.391 44.516 45,531
Lengayang 52.739 53.359 54.411 55,652
Ranah Pesisir 31.394 31.763 32.453 33,175
Linggo Sari Baganti 40.736 41.215 42.013 42,971
Pancung Soal 33.285 33.676 34.287 35,069
Basa IV Balai Tapan 23.904 24.185 24.646 25,208
Lunang Silaut 27.011 27.329 28.009 28,648
Total 428.148 433.181 442.257 452,344
KECAMATAN 2007 2008 2009
Koto XI Tarusan 3.205 3.206 3.046
Bayang 3.707 3.415 3.244
IV Nagari Bayang Utara 992 985 936
IV Jurai 2.643 3.027 2.876
Batang Kapas 2.219 2.115 2.009
Sutera 5.353 2.930 2.784
Lengayang 4.271 3.781 3.592
Ranah Pesisir 2.301 2.227 2.116
Linggo Sari Baganti 4.942 2.499 2.374
Pancung Soal 4.005 2.636 2.504
Basa IV Balai Tapan 2.160 2.003 1.903
Lunang Silaut 2.680 1.825 1.734
Total 38.480 30.649 29.117
III - 9
Tabel diatas menunjukan bahwa telah terjadi penurunan jumlah Keluarga Miskin
tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 sebanyak kurang lebih dari 30%, hal ini telah
merupakan prestasi daerah memperbaiki tingkat perekonomian dan kesejahteraan
masyarakat.
Analisis statistik sederhana
Tabel 3.13
Analisis Jumlah Penduduk berdasarkan tahun
Sumber : Dinas catatan Sipil Kab. Pessel
Analisis statistik Kependudukan pada tahun 2007 adalah :
Jumlah Penduduk Maksimum adalah kecamatan Lengayang sebesar 52.215 jiwa
Jumlah Penduduk minimum adalah Kecamatan Bayang sebesar 7.978 jiwa
Rata – rata jumlah penduduk pada tahun 2007 adalah 35.300 jiwa.
Analisis statistik Kependudukan pada tahun 2008 adalah :
Jumlah Penduduk Maksimum adalah kecamatan Lengayang penduduk 52.739 jiwa
Jumlah Penduduk minimum adalah Kecamatan Bayang penduduk 8.034 jiwa
Rata – rata jumlah penduduk pada tahun 2008 adalah 35.679 jiwa
Analisis statistik Kependudukan pada tahun 2009 adalah :
Jumlah Penduduk Maksimum adalah kecamatan Lengayang sebesar 53.359 jiwa
KECAMATAN
2007 2008 2009 2010
Koto XI Tarusan 51.067 51.573 52.179 54,481
Bayang 7.978 8.034 43.611 45,329
IV Nagari Bayang Utara
42.804 43.104 8.128 8,469
IV Jurai 41.738 42.322 42.820 44,892
Batang Kapas 30.850 31.159 31.525 32,919
Sutera 42.254 42.887 43.391 45,531
Lengayang 52.215 52.739 53.359 55,652
Ranah Pesisir 31.084 31.394 31.763 33,175
Linggo Sari Baganti 40.332 40.736 41.215 42,971
Pancung Soal 32.988 33.285 33.676 35,069
Basa IV Balai Tapan 23.667 23.904 24.185 25,208
Lunang Silaut 26.635 27.011 27.329 28,648
Total 423.609 428.148 433.181 452,344
III - 10
Jumlah Penduduk minimum adalah pada Kecamatan Bayang sebesar 8.128 jiwa
Rata – rata jumlah penduduk pada tahun 2009 adalah 36.098 jiwa
Analisis statistik Kependudukan pada tahun 2010 adalah :
Jumlah Penduduk Maksimum adalah kecamatan Lengayang sebesar 55.652 jiwa
Jumlah Penduduk minimum adalah Kecamatan Bayang sebesar 8.469 jiwa
Rata – rata jumlah penduduk pada tahun 2010 adalah 64.121 jiwa
III-B PERMUKIMAN
Pembangunan yang ideal adalah pembangunan yang memberikan keseimbangan
antara sosial budaya, ekonomi dan fisik. Pembangunan sosial dan budaya biasanya
terkait dengan pendidikan, kesehatan, perilaku dan nilai-nilai budaya.
Terjadinya ketidak seimbangan pembangunan yang dilaksanakan ditengah-tengah
masyarakat menyebabkan terjadinya keseimbangan ekonomi yang berakibat
kemiskinan masyarakat. Penanggulangan kemiskinan untuk jangka pendek adalah
dengan program-program pembangunan yang menyerap banyak tenaga kerja seperti
program langsung untuk meringankan beban masyarakat miskin dengan
melaksanakan program Jamkesmas dan Jamkesda, dan program bantuan bagi siswa
miskin dalam bentuk beasiswa dan pembebasan sumbangan pembangunan
pendidikan (SPP).
Tabel 3.14 JUMLAH KELUARGA MISKIN KABUPATEN PESISIR SELATAN
Sumber : Dinas Pendidikan dan BPS Kab. Pessel
Keterangan : olahan Tabel SE-1
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa proses pembangunan selama 3 tahun
terakhir telah mendorong makin berkurangnya jumlah penduduk miskin secara
signifikan, pengurangan jumlah penduduk miskin ini tentu saja dipengaruhi oleh
kegiatan pembangunan yang berdampak lebih baik dalam mendorong pertumbuhan
ekonomi keluarga.Jumlah rumah tangga miskin tahun 2009 paling banyak terdapat
pada kecamatan Lengayang dengan nilai 3.592 KK, selanjutnya kecamatan Bayang
No
KELUARGA MISKIN
JUMLAH
1 2007 41.414
2 2008 36.480
3 2009 30.649
III - 11
dengan nilai 3.244 KK, dan Jumlah KK miskin paling sedikit terdapat di kecamatan
Bayang Utara sebanyak 926 KK.
Pengembangan permukiman berwawasan lingkungan dapat ilihat bahwa permukiman
merupakan kebutuhan dasar (basic need) manusia, yang berfungsi sebagai tempat
tinggal atau rumah tempat manusia yang digunakan oleh manusia untuk melindungi
diri dari cuaca, iklim dan gangguan lainnya. Pelaksanaan pembangunan perumahan
harus senantiasa memperhatikan penataan ruang sehingga terdapat sinkronisasi atau
kesesuaian antara pembangunan perumahan permukiman dengan penataan ruang
kota.
Untuk mewujudkan kawasan pemukiman yang berwawasan lingkungan beberapa
kriteria yang dapat digunakan untuk menilainya :
1. Aspek energi, material dan air bersih
2. Aspek lingkungan didalam bangunan
3. Aspek lingkungan sekitar, tiap-tiap hunian masing-masing sedikitnya memiliki 20
tahun dihalam rumahnya sehingga menyegarkan rumah dan mengurangi polusi.
4. Aspek ekonomi, dengan menjadi industri rumah tangga berbasis lingkungan.
Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan
Kebutuhan rumah merupakan kebutuhan dasar manusia dan merupakan tempat awal
segala aktivitas sehingga pengembangannya harus memperhatikan keterkaitan
dengan kebutuhan dan aktivitas lainnya. Pengembangan perumahan/permukiman
adalah pada wilayah dengan kepadatan dan laju pertumbuhan penduduk tinggi.
Sementara itu, wilayah yang memiliki perkembangan penduduk tinggi adalah
Kecamatan IV Jurai, Basa IV Balai Tapan, dan Ranah Pesisir sehingga pada
kecamatan ini pengembangan permukiman merupakan prioritas utama. Sementara
Kecamatan IV Nagari Bayang Utara merupakan kecamatan dengan jumlah dan laju
pertumbuhan penduduk rendah. Sedikitnya jumlah penduduk tersebut menimbulkan
terhambatnya aktivitas dan kemudahan pemenuhan kebutuhan. Dalam rangka
meningkatkan aktivitas sosial ekonomi, maka pada kecamatan tersebut perlu
dikembangkan kegiatan permukiman sehingga aktivitas non permukiman dapat
meningkat akibat bertambahnya penduduk yang ditimbulkan oleh pengembangan
permukiman.
Berdasarkan hal di atas, maka pengelolaan kawasan permukiman diarahkan pada
kebijakan sebagai berikut :
III - 12
a) Pengembangan kegiatan permukiman dengan kepadatan kegiatan permukiman
tinggi adalah pada kawasan perkotaan/perdesaan yang meliputi Kecamatan IV
Jurai, Ranah Pesisir dan Basa IV Balai Tapan dengan rata-rata jumlah
bangunan pada kawasan terbangunnya adalah > 25 unit/km2.
b) Pengembangan kegiatan permukiman dengan kepadatan kegiatan permukiman
sedang adalah kawasan perkotaan/perdesaan yang meliputi Kecamatan Batang
Kapas, Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir, Bayang dan Linggo Sari Baganti
dengan rata-rata jumlah bangunan pada kawasan terbangunnnya adalah 10 -
25 unit/km2.
c) Pengembangan kegiatan permukiman dengan kepadatan kegiatan permukiman
rendah adalah pada kawasan perkotaan/perdesaan yang meliputi Kecamatan
IV Nagari Bayang Utara, Pancung Soal, dan Lunang Silaut dengan rata-rata
jumlah bangunan pada kawasan terbangunnya adalah < 10 unit/km2.
d) Pembangunan Kasiba dan Lisiba (kawasan siap bangun dan lahan siap bangun)
di kecamatan-kecamatan dengan rencana pengembangan kegiatan sosial
ekonomi dan atau perkotaan tinggi seperti Ranah Pesisir, Basa IV Balai Tapan,
dan IV Jurai dengan mempersiapkan lahan siap bangun dan pembuatan
prasarana permukiman pendukungnya seperti jalan lingkungan, prasarana air
bersih dan atau limbah, jaringan telekomunikasi dan penerangan pada
kawasan yang sesuai dengan peruntukan Kasiba dan Lisiba.
Tabel 3.15 JUMLAH RUMAH TANGGA MENURUT LOKASI TINGGAL
Sumber : Dinas PU dan BPS Kab. Pessel Keterangan : olahan Tabel SE-2
Lokasi permukiman sederhana mendominasi pada daerah Kab. Pessel sebesar 990
Rumah tangga.
No Lokasi Permukiman
Jumlah Rumah Tangga
1 Mewah
56
2 Menengah
468
3 Sederhana
990
4 Kumuh
49
5 Bantaran Sungai
510
6 Pasang Surut
2.073
III - 13
Tabel 3.16 JUMLAH RUMAH TANGGA SUMBER AIR MINUM
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Pessel
Keterangan : olahan Tabel SE-3
Tabel 3.16 menunjukan bahwa jumlah rumah tangga berdasarkan air minum paling
dominan adalah ledeng, sungai, sumur, kemasan lainnya dan air hujan. KK yang
menggunakan Air ledeng paling banyak Kecamatan IV Jurai 17.715 pemasangan
paling sedikit kecamatan Basa IV Balai Tapan 297 KK.Sumur paling banyak di
Kecamatan Basa IV Balai Tapan 334 KK sedikit Ranah Pesisir 103 KK, sungai
terbanyak di kecamatan Koto XI Tarusan 393 KK dan Bayang 62 KK, air hujan banyak
dipakai di kecamatan Lunang Silaut 187 KK, paling sedikit kecamatan Linggo Sari
Baganti 6 KK. Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan kegiatan-
kegiatan fisik berupa pembangunan sarana dan pembinaan lingkungan sehat, TTU
dan TT2M sebanyak 1.485 buah yang tersebar di 18 Puskesmas daerah Kabupaten
Pesisir Selatan. Kegiatan pembinaan dan pengembangan manajemen pengelolaan air
bersih di 363 kampung, juga dilaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan
prasarana Puskesmas dan perbaikannya.
Tabel 3.17 JUMLAH RUMAH TANGGA MENURUT CARA PEMBUANGAN
Sumber : Dinas Pasar, Perdagangan dan Kebersihan Kab. Pessel
Keterangan : olahan Tabel SP-1
Tabel 3.17 menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga yang membuang sampah
dengan cara ditimbun 65%, dibakar 19%, lainnya 12% dan diangkut hanya 5%.
Tabel 3.18
No Sumber Air Jumlah
1 Ledeng
42.163
2 Sumur
1.985
3 Sungai
2.867
4 Hujan
340
5 Kemasan
0
6 Lainnya
2.174
No Cara Pembuangan Jumlah
1 Angkut
5%
2 Timbun
65%
3 Bakar
19%
4 Kekali
0
5 Lainnya
12%
III - 14
JUMLAH RUMAH TANGGA DAN FASILITAS BUANG AIR BESAR Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Pessel
Keterangan : olahan Tabel SP-2
Dari 18 Puskesmas yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan tempat buang air besar
paling dominan memiliki tempat buang air besar sendiri pada Puskesmas Air Haji
sebesar 6.484 unit, Puskesmas Surantih 4.889 unit dan Puskesmas Kambang 3.997
unit. Secara keseluruhan di ketahui bahwa jumlah RT yang tidak memiliki tempat
buang air besar lebih besar dibandingkan dengan yang memiliki tempat buang air
besar. BAB sendiri 43.704 buah, BAB bersama 5.242, BAB umum 8.210 dan tidak
ada sarana BAB 45.351.
Tabel 3.19 JUMLAH RUMAH TANGGA DAN TEMPAT BUANGAN AKHIR
S Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Pessel Keterangan : olahan Tabel SP-3
Pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan penyuluhan
kesehatan tentang pentingnya menjaga lingkungan sehat dari sarana buang air besar
tanpa menggunakan septic tank. Kecamatan Koto XI Tarusan terbesar tanpa septic
No
Tempat Buang Air Besar
Jumlah
1 Sendiri
43.704
2 Bersama
5.242
3 Umum
8.210
4 Tidak ada
45.351
No Kecamatan Jumlah
1 Koto XI Tarusan
8.878
2 Bayang
7.484
3 IV Nagari Bayang Utara
1.396
4 IV Jurai
7.493
5 Batang Kapas 5.564
6 Sutera 7.303
7 Lengayang 8.814
8
Ranah Pesisir 5.718
9
Linggo Sari Baganti 7.404
10
Pancung Soal 4.488
11
Basa IV Balai Tapan 4.075
12
Lunang Silaut 4.868
III - 15
tank sebesar 8.878 unit, dilanjutkan dengan Kecamatan Lengayang 8.814 unit.
Kecamatan Bayang Utara sebesar 1.396 unit.
Tabel 3.20 JUMLAH RUMAH TANGGA DAN PERKIRAAN TIMBULAN SAMPAH
Sumber : Dinas Pasar, Perdagangan dan Kebersihan Kab. Pessel Keterangan : olahan Tabel SP-4
Rencana Sistem Pembuangan Sampah
Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2017 diperkirakan 519.647 jiwa.
Implikasi perkembangan penduduk ini adalah bertambahnya jumlah timbulan
sampah. Agar dapat melayani pelayanan sampah pada tahun 2017, maka diperlukan
penambahan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang antara lain
meliputi alat angkut sampah, kontainer/TPS, sistem transfer depo dan TPA.
Sementara itu wilayah dengan konsentrasi perkembangan produksi tinggi (kawasan
perkotaan) meliputi Kecamatan Ranah Pesisir, Basa IV Balai Tapan dan Lengayang
yang merupakan wilayah potensial produksi sampah sehingga wilayah ini merupakan
prioritas pelayanan prasarana pengelolaan lingkungan.
Merujuk pada Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam penentuan lokasi TPA hal-hal
atau faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penentuan lokasi TPA antara lain :
a. Tercakup dalam perencanaan tata ruang kabupaten dan daerah.
No
Kecamatan
Jumlah
1 Koto XI Tarusan
92.85
2 Bayang
56,34
3 IV Nagari Bayang Utara
35,56
4 IV Jurai
92,88
5 Batang Kapas 56,44
6 Sutera 45,66
7 Lengayang 35,72
8
Ranah Pesisir 52,56
9
Linggo Sari Baganti 56,66
10
Pancung Soal 53,44
11
Basa IV Balai Tapan 25,5
12
Lunang Silaut 45,56
III - 16
b. Jenis tanah kedap air.
c. Daerah yang tidak produktif untuk pertanian.
d. Dapat dipakai minimal untuk 5 – 10 tahun.
e. Tidak membahayakan atau mencemari sumber air.
f. Jarak dari pusat pelayanan +/- 10 km.
g. Merupakan daerah yang bebas banjir.
Selain pertimbangan SNI, pertimbangan lainnya dalam menentukan lokasi dan jenis
TPA adalah :
a. Pencapaian keseimbangan pelayanan dari berbagai sudut lokasi/wilayah
b. Dapat memperkecil dampak negatif terhadap lingkungan
c. Memunculkan “nilai ekonomis sampah” yang secara tidak langsung diharapkan
dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi terjadinya
pencemaran lingkungan akibat sampah
d. TPA yang dikembangkan adalah TPA dengan kualifikasi antara lain:
Tidak menimbulkan bau
Dapat minimalkan bahaya terhadap kesehatan, karena insect (lalat) dan roden
tidak dapat berkembang biak
Terhindar dari bahaya terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran kecil
Kebutuhkan lahan relatif kecil
Setelah kapasitas TPA penuh, dalam beberapa jangka waktu tertentu lokasi TPA
dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya, seperti taman, tempat rekreasi,
lapangan olah raga, dan lain-lain.
Berdasarkan pertimbangan di atas, maka rencana pengelolaan persampahan adalah
sebagai berikut:
1. Pembangunan TPA untuk melayani setiap Wilayah Pembangunan.
2. Penambahan jumlah TPS, dan perluasan jangkauan pelayanan terutama di
Kecamatan-kecamatan yang memungkinkan.
3. Pengembangan usaha daur ulang sampah, kertas dan plastik (sampah kering).
4. Pembuatan kompos dari sampah organic.
5. Sistem pengelolaan TPA yang dikembangkan adalah Controlled Landfill.
6. Peningkatan kesadaran (peranserta) masyarakat dalam menjaga kebersihan
lingkungan.
III - 17
7. Pengefektifan fungsi pemulung dengan pembangkitan kegiatan daur ulang
sampah menjadi produk-produk yang berdayaguna.
8. Penambahan sarana pengangkutan dan petugas persampahan, terutama
diwilayah perkotaan.
9. Pengomposan sampah-sampah organik dan pembangunan fasilitas tempat
pemisahan jenis sampah organik dan anorganik yang dilakukan oleh masyarakat
mulai dari rumah-rumah sampai tempat-tempat umum, dimana pemerintah
menyediakan sarana tong sampah untuk memilah-milah sampah tersebut.
10. Re-design Tempat/Lahan Pembuangan Akhir yang ada untuk mencegah akibat
yang ditimbulkan kedepan.
11. Pemerintah mengeluarkan aturan-aturan yang diperlukan dan yang lebih tegas
mengenai pembuangan sampah ini, antara lain memberikan denda kepada pihak
yang membuang sampah sembarangan, sistem restribusi sampah, tarif
pengelolaan, dan lain-lain.
12. Perda pengelolaan sampah
13. Frekwensi pelayanan dibagi menjadi beberapa kondisi sebagai berikut:
Wilayah dengan pelayanan intensif adalah daerah di jalan protokol, pusat
Kabupaten, kawasan permukiman perkotaan tidak teratur dan daerah
komersil.
Wilayah dengan pelayanan menengah adalah kawasan permukiman teratur.
Wilayah dengan pelayanan rendah adalah daerah pinggiran Kabupaten.
Perbandingan niai antar lokasi dan antar waktu
Jumlah Rumah tangga miskin menurut kecamatan dari tahun 2006 sampai tahun
2009 terjadi penurunan sebesar 30%, hal ini menunjukan telah ada peningkatan
kesejahteraan masyarakat dari tahun ketahun.
Jumlah Rumah tangga berdasarkan lokasi tempat tinggal pun terjadi peningkatan
5%, tentu saja terjadi karena pertumbuhan penduduk dan pembangunan merupakan
pasangan yang serasi dan hal ini juga menunjukan bahwa daerah Kabupaten Pesisir
Selatan telah maju ditandai dengan banyaknya pembangunan dilaksanakan.
Jumlah rumah tangga berdasarkan dan sumber air minum terjadi perbaikan kualitas
yakni dengan meningkatnya jumlah penduduk yang menggunakan air ledeng sebagai
sumber air sebanyak 95.51% karena unit-unit pelayanan PDAM sudah sampai merata
diseluruh kecamatan kecuali Bayang Utara, karena lokasi berada pada ketinggian
yang belum bisa dicapai PDAM.
III - 18
Jumlah rumah tangga berdasarkan cara pembuangan sampah ditimbun sebanyak 69
% diangkut hanya 5%, hal ini menunjukan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat
tentang pembuangan sampah sudah maju dibandingkan dengan tahun sebelumnya,
animo masyarakat untuk pembuatan kompos tinggi dari sampah organik yang
dihasilkan dari rumah tangga.
Jumlah rumah tangga berdasarkan tempat bung air besar dari tahun ketahun
mengalami kemajuan peningkatan kualitas, hal ini ditandai dengan tingginya angka
kepemilikan sendiri jamban keluarga.
Analisis statistik sederhana
Secara umumrumah tangga miskin dari tahun 2006 telah terjadi penurunan yang
ditargetkan oleh pemerintah daerah, sebesar 30%.
Gambar 3.2
Penduduk Miskin dari tahun 2007-2009
Sumber : Bappeda Kab. Pessel
III - 19
III-C KESEHATAN
Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar
masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan, dan pembangunan kesehatan
harus dipandang sebagai salah satu investasi untuk meningkatkan kualitas sumber
daya manusia dan mendukung pemmembangun ekonomi, serta memiliki peran
penting dalam upaya penanggulangan kemisikinan.
Permasalahan kesehatan masyarakat dihadapkan pada berbagai permasalahan
penting, antara lain ; disparitas status kesehatan, beban ganda penyakit, kualitas
pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan , pelayanan kesehatan
dibidang obat dan makanan, serta perilaku hidup bersih dan sehat, beberapa
masalaha lain yang perlu ditangani segera adalah peningkatan akses penduduk
miskin terhadap pelayanan kesehatan didaerah bencana, pemenuhan jumlah dan
penyebaran tenaga kesehatan.
Tabel 3.21 JUMLAH ANAK LAHIR HIDUP 2010
Sumber : BPS dan Dinas Kesehatan Kab. Pessel Keterangan : olahan Tabel DS-6
Jumlah anaka lahir hidup tinggi pada usia 15-19 tahun.
Tabel 3.22 JUMLAH ANAK LAHIR HIDUP 2009
Sumber : BPS dan Dinas Kesehatan Kab. Pessel Keterangan : olahan Tabel DS-6
No
Jumlah Perempuan
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
1 Jumah Anak Lahir
Hidup
3,902 727 483 800 670 105 756
2 Jumlah Anak Masih
Hidup
20,499 4,483 2,751 3,992 3,488 710 5,201
No
Jumlah Perempuan
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
1 Jumah Anak Lahir
Hidup
1.498 1.371 1.324 1.287 617 788 891
2 Jumlah Anak Masih
Hidup
8.824
7.368
5.965
3.375
2.588
3.650
4.493
III - 20
Tabel 3.23 ANGKA KEMATIAN BAYI DAN IBU KAB. PESSEL
Sumber : BPS dan Dinas Kesehatan Kab. Pessel
Tabel 3.23 angka jumlah kematian bayi dan kematian ibu cenderung meningkat dan
jumlah kecendrungan kelahiran hidup cenderung menurun. Kecenderungan
peningkatan angka ini, merupakan PR bagi pemerintah daerah untuk bekerja keras
memberikan pelayanan kesehatan.
Tabel 3.24 JUMLAH KEMATIAN DALAM TAHUN 2010
Sumber : BPS dan Dinas Kesehatan Kab. Pessel
Keterangan : olahan Tabel DS-7
Jumlah kematian laki-laki tertinggi berada pada usia dibawah 1 tahun, sementara
kematian tertinggi pada perempuan berada pada usia 15-44 tahun sebanyak 61 jiwa.
Dibandingkan dengan tahun 2009 terjadi kenaikan jumlah kematian.
Tabel 3.25 JUMLAH KEMATIAN DALAM SETAHUN 2009
Sumber : BPS dan Dinas Kesehatan Kab. Pessel
Keterangan : olahan Tabel DS-7
No Tahun Jumlah Kelahiran
Hidup
Jumlah Bayi
Mati
Jumlah Ibu
Mati
AKB
(per 1000)
AKI (PER
100.000)
1 2005 7872 74 15 9 191
2 2006 8215 107 6 13 73
3 2007 6439 178 15 28 233
4 2008 3423 75 10 0 0
No
Jumlah Kematian
< 1
1 – 4
5 – 14
15 – 44
> 44
1
Laki-laki
61 2 5 4 0
2
Perempuan
51 8 4 61 2
Jumlah 112 10 9 65 2
No
Jumlah Kematian
< 1
1 – 4
5 – 14
15 – 44
> 44
1 Laki-laki
4
2 5 4 0
2 Perempuan
8 8 4 8 2
Jumlah 12 12 9 12 2
III - 21
Kematian dalam satu tahun kematian perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan
kematian laki-laki.
Tabel 3.26 JENIS PENYAKIT UTAMA DIDERITA PENDUDUK
Sumber : BPS dan Dinas Kesehatan Kab. Pessel Keterangan : olahan Tabel DS-8
Tabel 3.26 menunjukan bahwa jenis penyakit yang banyak diderita masyarakat
adalah penyakit ISPA 114.157 orang, diikuti dengan penyakit rematik 44.355 orang
dan gangguan mental 8.136 orang.
Tabel 3.27 VOLUME LIMBAH PADAT DAN CAIR RUMAH SAKIT
Sumber : Dinas Kesehatan dan RSUD M ZEIN Kab. Pessel
Keterangan : olahan Tabel SP-5
No
Jumlah Kematian
Jumlah Penderita
1 ISPA
114.157
2 REMATIK
44.355
3 GASTRITIS
33.932
4 KULIT INFEKSI
26.357
5 HIPERTENSI
20.901
6 ASMA
18.951
7 KULIT ALERGI
17.091
8 DIARE
14.221
9 KULIT JARINGAN
11.841
10 GANGGUAN MENTAL
8.136
No
Volume Limbah
RSUD M ZEIN PAINAN
RS BERSALIN
PERMATA HATI
1 Volume Limbah Padat
1.059 158
2 Volume Limbah Cair
60 13
3 Volume Limbah B3 Padat
0,24 0
4 Volume Limbah B3 Cair
12 0
III - 22
Tabel 3.28 LIMBAH CAIR RUMAH SAKIT M. ZEIN PAINAN
No. Parameter Satuan Baku Mutu
Volume Limbah (m3/hari)
Inlet IPAL Outlet
1 Suhu °C 30 27 27.2 26.80
2 pH - 6-9 6.01 5.97 6.54
3 BOD 5 mg/l 30 13.8 2.7 3.20
4 COD mg/l 80 45.62 8.40 10.80
5 Zat Tersuspensi (TSS) mg/l 30 56 138 30.00
6 NH3 bebas mg/l 0.1 2,170 2,690 0.92
7 Total Pospat (PO4) mg/l 2 1,758 1,418 0.23
Sumber : RS M. Zein Painan
Tabel 3.27 menunjukan bahwa volume limbah padat RSUD M Zein Painan lebih
banyak dibandingkan dengan RS Bersalin Permata Hati, karena Rumah Sakit Dr. M
Zein dari jumlah dan kapasitas luasan memang lebih besar dari pada Rumah Sakit
Bersalin Permata Hati. Pada saat ini Rumah Sakit Dr. M. Zein Painan telah memiliki
IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) cair sebagai sarana pengolahan limbah cair.
Gambar 3.3
Analisa IPAL RS. M Zein berada diatas Baku Mutu
Sumber : RS. Dr. M Zein Painan
III - 23
Gambar diatas menunjukan bahwa ada 2 parameter pencemar yang melebihi baku
mutu, yaitu TSS dan NH3 bebas, yang paling menonjol melebihi baku mutu adalah
NH3 yang berada pada titik Inlet dan IPAL. Hal ini perlu dilakukan penanganan yang
lebih intensif dalam pengolahan IPAL melalui penambahan intensitas aerasi dan
penambahan bakteri pengurai lebih banyak.
Pengolahan limbah B3 pun sama dengan dengan limbah padat, lebih didominasi oleh
RSUD M. Zein painan. Untuk pengolahan limbah B3 RSUD M Zein Painan
mengumpulkan limbah B3 pada penampungan sementara drum, setelah penuh
dibawa ke tempat pengolahan limbah B3 di Padang.
Tabel 3.28 menunjukan bahwa parameter air Limbah IPAL yang diukur 4 parameter
dibawah baku mutu, parameter TSS pada lokasi IPAL tinggi 138 mg/l baku mutu
yang disarankan 30 mg/l, NH3 bebas pada semua titik melebihi baku mutu, inlet,
IPAL dan outlet.
Perbandingan nilai antar lokasi antar waktu
Gambar 3.4
Perbandingan Volume limbah cair RSUD. Dr. M.Zein Painan
Sumber : RSUD. M. Zein Painan
Gambar menunjukan tidak ada perbedaan mencolok volume limbah yang dihasilkan
setiap tahunnya dari Rumah sakit. Sedangkan untuk perbandingan volume limbah
cair B3 terjadi kenaikan yang mencolok dari tahun 2009 limbah padat 0,003775
m3/hari tahun 2010 adalah 0,24 m3/hari, limbah cair 2009 sebanyak 0,00022 m3/hari
tahun 2010 sebanyak 12 m3/hari. Hal ini berarti telah terjadi peningkatan kegiatan
limbah B3 dirumah sakit.
III - 24
Analisis statistik sederhana
Gambar 3.5
Perbandingan analisa Jumlah kematian laki-laki dan
perempuan disetiap umur
Sumber : BPS dan Dinas Kesehatan Kab. Pessel
Analisa statistik sederhana menunjukan bahwa jumlah kematian perempuan lebih
banyak dibandingkan dengan laki-laki. Pada tahun 2009 terjadi kenaikan 50% jumlah
kematian perempuan dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2010 terjadi kenaikan 45%
jumlah kematian perempuan dibandingkan laki-laki. Secara keseluruhan peningkatan
jumlah kematian pada tahun 2009 sebanyak 5 kali lipat pada tahun 2010.
III-D. PERTANIAN
Bidang perkebunan terdapat empat komoditi utama yang dikembangkan masyarakat
pada subsektor perkebunan diantaranya sawit, karet, coklat dan gambir. Sampai saat
ini luas total perkebunan sawit mencapai 67.157 ha, yang terdiri dari perkebunan
sawit rakyat seluas 12.220 ha dan dikembangkan oleh perusahaan swasta 54.937 ha.
Produksi perkebunan kelapa sawit terbesar yakni 49.700 ton dan swasta 483.091 ton.
Kegiatan Pertanian merupakan salah satu unsur pencemaran lingkungan terhadap
tanah dan air sungai yang mengalir dibawahnya, apabila tidak dikelola dengan baik
dan sempurna sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sementara dari segi
perekonomian potensi pertanian cukup besar berpeluang untuk dapat dikembangkan
baik secara intensif maupun ektensif dan dapat memberikan harapan yang sangat
besar bagi masa depan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.
Tanah yang subur dan lahan didaratan yang tinggi maupun dataran rendah
merupakan kawasan yang memberikan konstribusi bagi pembangunan perekonomian
III - 25
Kabupaten Pesisir Selatan. Saat ini unggulan daerah di sektor pertanian meliputi
pengembangan usaha tani padi, sawah, jagung, kedelai, pisang, manggis, mangga
dan bawang merah.
Tabel 3.29 LUAS SAWAH DAN PRODUKSI TAHUN 2010
Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Pessel Keterangan : olahan Tabel SE-4
Dari tabel diatas diketahui bahwa secara keseluruhan telah terjadi penurunan produksi
perhektar sawah 57 ha per produksi dibandingkan dengan tahun 2009, sedangkan
dibeberapa daerah terjadi kanaikan produksi dan beberapa daerah terjadi penurunan
produksi.
Tabel 3.30
LUAS SAWAH DAN PRODUKSI TAHUN 2009
Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Pessel Keterangan : olahan Tabel SE-4
Tabel 3.30 menunjukan bahwa luas sawah yang ditanam 2 kali dalam setahun lebih
banyak dibandingkan dengan yang ditanam satu kali atau 3 kali. Sedangkan yang
No Kecamatan 1 kali
2 kali
3 kali
Produksi per
ha
1. Koto XI Tarusan 309 1.734 0 4.700 2. Bayang 235 2.264 0 4.660 3. IV Nagari Bayang Utara 176 574 0 4.650 4. IV Jurai 0 246 1.045 4.700 5 Batang Kapas 95 1.767 0 4.560 6 Sutera 1.682 1.350 0 4.730 7 Lengayang 631 2.642 679 4.690 8 Ranah Pesisir 1.723 742 649 4.750 9 Linggo Sari Baganti 2.112 924 0 4.660 10 Pancung Soal 1.835 1.339 58 4.600 11 Basa IV Balai Tapan 679 1.520 230 4.600 12 Lunang Silaut 1.970 340 0 4.550
Total 11.447 15.442 2.106 55.850
No Kecamatan 1 kali
2 kali
3 kali
Produksi per
ha
1. Koto XI Tarusan 309 1.734 0 4.661 2. Bayang 235 2.029 0 4.658 3. IV Nagari Bayang Utara 176 577 0 4.654 4. IV Jurai 0 246 1.055 4.658 5 Batang Kapas 75 1.767 0 4.660 6 Sutera 1.682 1.350 0 4.662 7 Lengayang 631 2.566 114 4.658 8 Ranah Pesisir 1.713 692 649 4.661 9 Linggo Sari Baganti 2.039 924 0 4.662 10 Pancung Soal 1.790 1.339 58 4.655 11 Basa IV Balai Tapan 647 1.520 230 4.660 12 Lunang Silaut 1.945 340 0 4.658
Total 11.242 15.084 2.106 55.907
III - 26
menanam 3 kali setahun tidak semua kecamatan hanya 5 kecamatan seperti
kecamatan IV Jurai, Lengayang, Ranah Pesisir, Pancung Soal dan Basa IV Balai
Tapan. Produksi padi perhektar paling banyak terdapat didaerah Liggo Sari Baganti,
Ranah Pesisir dan Koto XI Tarusan, dengan total produksi 55.907 per hektar.
Gambar 3.6 Produksi Tanaman Palawija Tahun 2010
Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Pessel Keterangan : olahan Tabel SE-5
Produksi tanaman palawija sebagai tanaman bijian yang dominan produksinya yaitu
tanaman Padi sebanyak 264.605 ton, kemudian jagung dengan jumlah produksi
77.697 ton. Paling sedikit produksi tanaman palawija adalah ubi jalar 405 ton.
Gambar 3.7 Produksi Perkebunan Rakyat dan Luas lahan Perkebunan
Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Pessel Keterangan : olahan Tabel SE-6
III - 27
Tabel 3.7 menunjukan bahwa luas perkebunan dan produksi perkebunan rakyat
kelapa sawit lebih luas lahan perkebunan rakyat dan produksi perkebunan rakyat,
selanjutnya perkebunan karet dan kelapa. Luas lahan dan produksi perkebunan
kelapa sawit cukup besar dengan luas 20.600 ha dengan produksi 30.000 ton.
Gambar 3.8
Pemakaian Pupuk untuk Tanaman Perkebunan
Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan
Keterangan : olahan Tabel SE-7
Penggunaan pupuk untuk tanaman perkebunan paling dominan adalah
menggunakana Urea, NPK, ZA, SP 36 dan organik.
Gambar 3.9 Pemakaian Pupuk untuk Tanaman Padi dan Palawija
Sumber : Dinas Pertanian tanaman pangan dan Holtikultura Kab. Pessel Keterangan : olahan Tabel SE-8
Gambar diatas menunjukan bahwa tanaman kedelai menggunakan pupuk paling
banyak adalah pupuk SP 36 dan pupuk urea.
III - 28
Tabel 3.31
ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN
Sumber : Dinas Pertanian tanaman pangan dan Holtikultura Kab. Pessel Keterangan : olahan Tabel SE-9
Seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman yang semakin maju dengan
segala keragaman aktifitas manusia seringkali hal-hal kecil kurang menjadi perhatian,
seperti pemberian pupuk yang berlebihan, penebangan pohon secara liar, lahan kritis
berkepanjangan dan penambangan liar berkeliaran dimana-mana. Berkaitan dengan
hal tersebut telah terjadi perubahan lahan karena ulah manusia dan juga faktor alam,
sebagain besar perubahan tersebut menjadi permukiman 465 ha, perkebunan 13.521
ha, sekolah atau fasilitas umum 1.75 ha, rusak terban dibatas DAS dan tertimbun 6.5
ha.
Gambar 3.10
Jumlah Hewan Ternak Menurut Jenis
Sumber : Dinas Peternakan Kab. Pessel Keterangan : olahan Tabel SE-10
Pembangunan peternakan di Kabupaten Pesisir Selatan dapat digambarkan secara
makro dengan jumlah populasi ternak saat ini, seperti tabel dibawah ini. Untuk lebih
No Jenis Penggunaan Lahan Non Pertanian
Luas (Ha)
1. Permukiman
465
2 Perkebunan 13,521
3 Sekolah atau fasilitas umum
1.75
4 Rusak terban dibatas DAS dan tertimbun
6,5
Total 13.993
III - 29
meningkatkan jumlah populasi ternak dapat dilaksanakan dengan program
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak dan program peningkatan produksi
hasil peternakan.
Gambar 3.11
Jumlah Hewan Unggas Menurut Jenis
Sumber : Dinas Peternakan Kab. Pessel Keterangan : olahan Tabel SE-11
Jumlah hewan ternak yang paling banyak terdapat di ayam kampung/ayam buras
sebanyak 749.667 ekor. Jumlah ayam petelur yang paling sedikit sebanyak 90.182
ekor.
Gambar 3.12 Emisi Gas Methan dari Pertanian
Sumber : Dinas Pertanian tanaman pangan dan Holtikultura Kab. Pessel Keterangan : olahan Tabel SP-6
Emisi CH4 pertahun didominasi oleh kecamatan Lengayang sebanyak 4.630,6
ton/tahun, karena daerah ini mempunyai luas sawah yang cukup besar dan
memberrikan konstribusi emisi cukup banyak. Emisi CH4 paling sedikit terdapat di
Kecamatan Bayang Utara sebanyak 975 ton/tahun.
Gambar 3.13
III - 30
Emisi Gas Methan dari Peternakan
Sumber : Dinas Peternakan Kab. Pessel Keterangan : olahan Tabel SP-7
Antara unggas dan hewan ternak, unggas lebih banyak memberikan konstribusi emisi
CH4 dibandingkan dengan hewan ternak seperti sapi, kerbau, kuda dan kambing.
Tabel 3.32 PERKIRAAN EMISI GAS CO2 DARI PUPUK AREA
Sumber : Dinas Pertanian tanaman pangan dan Holtikultura Kab. Pessel Keterangan : olahan Tabel SP-8
Konsumsi pupuk urea paling banyak digunakan di Kecamatan Basa IV Balai Tapan
sebanyak 678 ton, karena daerah tersebut merupakan daerah perkebunan kelapa
sawit yang cukup luas, begitu juga dengan yang terkecil adalah Kecamatan Bayang
No Kecamatan Konsumsi Pupuk Urea Emisi CO2
1. Koto XI Tarusan
444 88.8
2. Bayang
491 98.2
3. IV Nagari Bayang Utara
275 55
4 IV Jurai
341 68.2
5 Batang Kapas
517 103,4
6 Sutera
661 132.2
7 Lengayang
557 111.4
8 Ranah Pesisir
544 108.8
9 Linggo Sari Baganti
553 110.6
10 Pancung Soal
588 117.6
11 Basa IV Balai Tapan
678 135.6
12 Lunang Silaut
620 124
Total 6269 1253.8
III - 31
Utara 275 ton, Emisi CO2 terbanyak adalah terdapat pada Kecamatan Lengayang
sebesar 135.6 dan terkecil ada di kecamatan Bayang Utara sebesar 55.
Perbandingan nilai antar lokasi dan antar waktu
Gambar 3.14 Perbandingan Tanaman Palawija
Sumber : Dinas Pertanian tanaman pangan dan Holtikultura Kab. Pessel
Gambar diatas menunjukan bahwa tahun 2009 tanaman palawija paling banyak
produksiya adalah tanaman jagung, kedua padi, pada tahun 2010 terjadi perubahan
swasembada beras padi menduduki peringkat pertama hasil produksi kedua jagung.
Untuk melihat kondisi sawah dan tipe jaringan irigasi dapat dilihat pada tabel
dibawah ini :
Tabel 3.33 KLASIFIKASI JARINGAN DAN LUAS SAWAH YANG DIALIRI
No
Klasifikasi Irigasi
Aliran Sawah sudah ada jaringan irigasi Areal sawah belum
ada jaringan irigasi
Luas Sawah
Sudah Sawah Belum sawah
Sudah sawah
Belum sawah Sudah
berfungsi Belum
berfungsi Tahun 2007 1 Irigasi teknis 21.648 13.219 3.857 644 2.423 1.505 2 Irigasi setengah teknis 1.684 743 250 691 0 0 3 Irigasi Sederhana 24.566 16.280 2.592 3.525 480 1.699 4 PIK 1.778 1.541 124 0 113 0 5 Irigasi Desa 16.712,5 16.712 0 0 150 0 Jumlah 66.388,5 48.485 6.823 4.860 3.166 3.204 Tahun 2008 6 Irigasi teknis 21.648 12.104 4.972 644 2.423 1.505 7 Irigasi setengah teknis 1.684 743 250 691 0 0 8 Irigasi Sederhana 24.566 15.520 3.342 3.525 480 1.699 9 PIK 1.778 1.365 300 0 113 0 10 Irigasi Desa 16.712,5 16.562,5 0 0 100 0
Jumlah 66.388,5 46.294,5 8.864 4.860 3.116 3.204
Tahun 2009 11 Irigasi teknis 21.648 12.104 4.972 644 2.423 1.505 12 Irigasi setengah teknis 1.684 743 250 691 0 0 13 Irigasi Sederhana 26.344 16.885 3.642 3.525 593 1.699
III - 32
Sumber : Dinas PSDSumber : PSDA Kab. Pessel Tahun 2009 irigasi PIK digabungkan ke irigasi sederhana karena PIK merupakan
nama proyek pada masa cabang dinas pada tahun 2009 ini digabungkan ke klasifikasi
irigasi sederhana.
Analisis Statistik Sederhana
Gambar 3.15 Perbandingan Jumlah hewan Unggas
Sumber : Dinas Peternakan Kab. Pessel Gambar diatas dapat diketahui bahwa ayam kampung/ayam buras paling
banyak/maksimal didaerah Kabupaten Pesisir Selatan, diikuti ayam pedaging, ayam
petelur dan itik. Kecamatan IV Jurai peternak terbanyak ayam buras sebanyak
253.175 ekor, terbanyak kedua kecamatan Bayang 123.117 ekor.
III-E. INDUSTRI
Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah menjadi bahan
setengah jadi, menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan
keuntungan. Usaha perakitan dan assembling dan juga reparasi adalah bagian dari
industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa.
14 Irigasi Desa 16.662,5 16.562,5 0 0 100 0 Jumlah 66.338,5 46.294,5 8.864 4.860 3.116 3.204
III - 33
Untuk sektor industri, pengembangannya diarahkan dalam bentuk industri kecil yang
bergerak pada industri kimia, agro industri, pengolahan hasil hutan dan logam mesin
elektronik.
Gambar 3.16
Industri Usaha Kecil
Sumber : Analisis Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pessel Keterangan : olahan Tabel SE-13
Jenis industri kecil terbagi kedalam kategori industri pangan, Industri sandang,
industri kimia, industri logam dan industri logam. Industri kecil paling banyak adalah
industri kimia dan industri pangan.
Tabel 3.34 BEBAN PENCEMARAN LIMBAH CAIR INDUSTRI BESAR PT. INCASI RAYA
TAHUN 2010
Sumber : PT. Incasi Raya Kab. Pessel
Keterangan : olahan Tabel SP-9
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pengelolaan IPAL PT. Incasi Raya belum
optimal, perlu dilakukan perbaikan sistem pengolahan IPAL agar hasil yang dicapai
No Bulan/Paramter Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun Baku Mutu
1. pH
8,28 8 7,29 7,94 7,5 8,7 7,15
2 BOD
115,66 80,63 78,22 75,04 126,93 147,43 99,83
3 COD
513 443 643 491 577 759 518
4 Nitrogen
66,99 32,12 64,95 60,13 55,05 4,37 37,928
5 TSS 389 461 460 318 358 461 75
6 MInyak Lemak
27 23 41 38 19 43 26
III - 34
berada dibawah baku mutu yang disyaratkan. Beberapa parameter melebihi baku
mutu, seperti BOD baku mutu 99,83 mg/l hasil analisa limbah bulan Januari 115,66
mg/l, bulan mei 126,93 mg/l dan bulan Juni 147,43 mg/l. Parameter COD baku mutu
518 mg/l, analisa melebihi baku mutu pada bulan Maret 643 mg/l, bulan Mei dan Juni
masing-masing 577 mg/l dan 759 mg/l. Nitrogen juga berada diatas baku mutu yakni
bulan Januari, Maret, April dan bulan Mei. TSS hampir semua bulan berada diatas
baku mutu, sedangkan untuk paramater minyak dan lemak hanya 4 bulan yang
berada diatas baku mutu.
Secara garis besar industri besar yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan belum
banyak bisa dihitung dengan jari, dan oleh sebab itu pencemaran industri yang
mencemari udara belum ada.
TABEL 3.35.
Hasil Analisa Udara Ambien Pabrik Kelapa Sawit PT. Incasi Raya
TTD = Tidak terdeteksi **) KEP-48/MENLH/11/1996 (Baku Tingkat Kebisingan) ***) KEP 405/MENKES/II/2002 (Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri) 1 = Depan Kantor Pabrik 2 = Loading RAM 3 = Perumahan Karyawan
Tabel diatas menunjukan udara ambient PT. Incasi Raya Parameter Nitrogen Oksida,
Sulfur dioksida, carbon monoksida, TSP dan kebisiingan tidak ada yang melebihi baku
mutu yang disyaratkan.
No Parameter Uji Satuan Kadar Maks.
PPRI PP. No.41/1999
Hasil Analisa Metode Analisa 1 2 3
1 Sulfur Dioksida (SO2) µg/Nm³ Maks 900 TTD TTD TTD Pararosanilin
2 Nitrogen Oksida (NO2) µg/Nm³ Maks 400 14,0 13,1 10,0 Salzmant
3 Carbon monoxide (CO) µg/Nm³ Maks 30,00 TTD TTD TTD Gas Analyser
4 TSP (Debu) µg/Nm³ Maks 230 Maks 10,000***)
203,7 150,3 89,9 Gravimetri
5 Noise (Kebisingan) dB (A) Maks 70**)
Maks 85***) 69,9 71,6 65,8
Sound Level Meter
Sumber : PT. Incasi Raya Kabupaten Pesisir Selatan Catt : Pengambilan dan analisa sampel dilakukan oleh Balai Riset dan Standarisasi Industri Padang
tanggal. 24 Pebruari 2010
III - 35
TABEL 3.36
Hasil Analisa Udara Emisi Boiler Pabrik Kelapa Sawit PT. Incasi Raya
Sumber : PT. Incasi Raya Kabupaten Pesisir Selatan Catt : Pengambilan dan analisa sampel dilakukan oleh Balai Riset dan Standarisasi Industri
Padang tanggal. 24 Pebruari 2010 TTD = Tidak terdeteksi
Udara emisi pada boiler juga tidak ada yang melebihi baku mutu yang dsyaratkan,
hal ini karena telah dilaksanakan proses penanggulangan pencemaran udara
menggunakan kispray penyemprot udara.
Perbandingan nilai antar lokasi dan antar waktu
Gambar 3.17 Perbandingan Industri besar dan Industri Kecil
0%20%40%60%80%
100%
2009 2010
Industri besar
Industri Kecil
Sumber : Analisis Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pessel
Parameter Uji Satuan Baku Mutu PM.LH No. 7 Tahun 2007 Lamp. I
Hasil Analisa Boiler
1 Total Partikel mg/M³ Maks 300 235,70
2 Sulfur Dioksida (SO2) mg/M³ Maks 600 98,74t
3 Nitrogen Oksida (NO2) mg/M³ Maks 800 341,75
4 Hidrogen Klorida (HCL) mg/M³ Maks 5 0,14
5 Gas Klorin (CL2) mg/M³ Maks 5 TTD
6 Ammonia (NH3) mg/M³ Maks 1 TTD
7 Hidrogen Florida (HF) mg/M³ Maks 8 0,98
8 Opasitas % Maks 30 26,85
III - 36
Analisa statistik sederhana
Gambar 3.18 Industri Kecil Secara Statistik
Sumber : Analisis Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pessel
Gambar diatas dapat diketahui bahwa Industri kimia paling maximum jumlah industri
terpasang dan hasil produksi berlimpah. Setelah itu yang kedua adalah industri
pangan dan selanjutnya industri kerajinan. Sedangkan yang paling miinimal adalah
Industri sandang dan industri sangang.
III - F. PERTAMBANGAN
Pemerintah daerah telah melaksanakan program pembinaan dan pengawasan bidang
pertambangan dengan kegiatan-kegiatan meliputi kegiatan pengawasan terhadap
pelaksanaan kegiatan penambangan bahan galian C di 12 kecamatan.
Gambar 3.19 Eksplorasi Produksi Tambang Menurut Bahan Galian
Sumber : Analisis Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pessel
Gambar diatas dapat diketahui bahwa esplorasi produksi paling banyak adalah
tambang Batu bara PT. Karya Denai Amboko 7.138,55 ha, PT. Dempo Bahan galian
III - 37
Emas luas paling sedikit sekitar 1.143 ha. PT. Karya Denai Barito dan PT. Prima
Perkasa Abadi adalah perusahaan penambang batu bara.
Tabel 3.37 LUAS AREAL PERTAMBANGAN YANG DIEKSPLOITASI
S U Sumber : Dinas Koperindagtamb Kab. Pessel Keterangan : olahan Tabel SE-14
Perusahaan yang paling luas eksloitasi penambangan batu bara adalah PT.Tambang
Batu Bara Lumpo sebesar 922,70 ha. Paling sedikit PT. Tunggal Putra Nusantara
dengan luas 100 ha.
Tabel 3.38
LUAS AREAL PERTAMBANGAN GALIAN C DAN PRODUKSINYA
S U Sumber : Dinas Koperindagtamb Kab. Pessel Keterangan : olahan Tabel SE-14
Luas areal penambangan bahan galian golongan C paling banyak produksi per tahun
adalah CV. Mitra Sejati sebesar 30.000 ton/tahun. Dan diikuti oleh CV. Davero
Inderapura seluas 28.260 ha.
No Nama Perusahaan Jenis Bahan Galian Luas Areal (Ha)
1. PT. Prima Perkasa Abadi Batu bara 198.88
2. PT. Tunggal Putra Nusantara Batu bara 100.00
3. PT. Tripabara Batu bara 199.00
4. PT. Kelola Sumber Daya Nagari Batu bara 198.80
5. PT. Tambang Batu bara Lumpo Batu bara 922.70
6. PT. Sari Agrindo Andalas Batu bara 809.83
7. PT. Atoz Nusantara Mining Batu bara 192.00
8. PT. Dempo Maju Cemerlang Logam Emas 195.00
No Nama Perusahaan Jenis Bahan Galian
Luas Areal (Ha)
Produksi (Ton/Tahun)
1. CV. Bina Bersama Pasir, Batu , Kerikil
1.00
27,000
2. CV. Davero Inderapura Pasir, Batu , Kerikil
1.00
28,260
3. Muman Pasir, Batu , Kerikil
2.00
27,000
4. Mus Mulyadi Pasir, Batu , Kerikil
1.00
27,000
5. Em Busri Pasir, Batu , Kerikil
1.00
27,000
6. Rivai Pasir, Batu , Kerikil
1.00
27,939
7. CV. Mitra Sejati Pasir, Batu , Kerikil
0.25
30,000
III - 38
Produksi dan luas areal konsesi pertambangan yang perizinan dan atau
pengawasannya merupakan kewenangan daerah provinsi dan Kabupaten Pesisir
Selatan, salah satunya adalah PT. Dempo, karena penyusunan Dokumen AMDAL di
Provinsi Sumatera Barat.
Selain pertambangan besar juga ada pertambangan rakyat dengan bermacam-
macam pertambangan, seperti jenis bagan galian andesit, basalt, batu gamping,
pasir kuawsa, tanah liat, tanah urug, kuarsa, tawas dan toseki. Potensi jenis bahan
tambang ini sudah ada, namun penggalian potensi yang lebih besar menunggu
investor dari luar daerah.
Tabel 3.39 LUAS AREAL PERTAMBANGAN RAKYAT
Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Pertambangan Kab. Pessel Keterangan : olahan Tabel SE-15
No Jenis Bahan Galian Luas Areal (Ha) Produksi (Ton/Tahun)
1 Andesit 108.511.433
124.000
2 Basalt 177.951
98.000
3 Batu Bara 44.351.331
240.000
4 Batu Gamping 1.359.673
987.000
5 Batu Pasir Vol 6696.176
134.000
6 Diorit 3.718.224
700.000
7 Emas 3.305.977
356.000
8 Granitis 125.183.150
23.000
9 Koalin 469.475
69.000
10 Kwarsit 662.968
66.000
11 Pasir Besi 2.518.665
23.000
12 Pasir Kwarsa 662.968
21.000
13 Tanah Liat 164.384.046
65.000
14 Tanah Urug 3.414.940
309
15 Tawas 705.832
987
16 Toseki 2.650.492
45
III - 39
Perbandingan Nlilai Antar Lokasi dan Antar Waktu
Gambar 3.20 Eksplorasi Produksi Tambang Menurut Bahan Galian
0
5000
10000
15000
20000
2009 2010
Jumlah Perusahaan
Luas areal
Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Pertambangan Kab. Pessel
Pada tahun 2010 jumlah perusahaan yang melaksanakan eksplorasi 15.523 ha, lebih
banyak dibandingkan dengan tahun 2009 eksplorasi sebanyak 12.000 ha.
Analisis Statistik Sederhana
Gambar 3.21
Analisis Produksi Tambang Menurut Bahan Galian
Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Pertambangan Kab. Pessel
Eksplorasi produksi tambang maksimum luas daerah sebesar 7.138 ha minimun luas
daerah tambang ada di daerah sebesar 1 ha.
III - 40
III – G. ENERGI
Dalam rangka memberikan pelayanan umum transportasi kemasyarakat,
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah membangun jalan dan jembatan.
Demikian juga dengan sarana dan prasarana lainnya yang berkaitan dengan lalu
lintas dijalan raya. Hal ini sesuai dengan Undang-undang nomor 14 tahun 1992
tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
Dalam pengembangan jaringan transportasi nasional, hirarki Pelabuhan Pasahan
Painan akan dijadikan sebagai pelabuhan Pengumpan Primer (Pelabuhan Regional)
dari pelabuhan Teluk Bayur. Pelabuhan pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi
pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut
dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan
utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang
dan/atau barang, serta angkutan penyebrangan dengan jangkauan pelayanan
dalam propinsi.
Selain sebagai pelabuhan pengumpan, Pelabuhan Panasahan Painan juga
diharapkan bisa mewadahi pelayanan rute pelayanan perintis, seperti
menghubungkan kota Painan dengan daerah-daerah yang masih relatif terisolir
seperti daerah Kepulauan Mentawai. Dalam perannya melayani kegiatan pelayaran
alih muat angkatan laut, Pelabuhan panasahan Painan akan melayani bongkar
muat komoditas unggulan yang dikembangkan di Kabupaten Pesisir Selatan dan
wilayah hinterland dalam skala menengah untuk diditribusikan ke Pelabuhan Utama
di tempat lainnya. Komoditas unggulan yang dikembangkan di Kabupaten Pesisir
Selatan dan daerah hinterland adalah sektor perkebunan yaitu kelapa sawit, karet,
gambir, cengkeh, kulit manis dan lain-lain disamping sektor pertambangan
(batubara).
Transportasi adalah kegiatan memindahkan atau mengangkut orang dan atau
barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, dengan menggunakan sarana
pembantu berupa kendaraan. Dalam pengembangan wilayah, transportasi
mempunyai peranan sangat penting, yaitu untuk mempermudah terjadinya
interaksi antar bagian wilayah. Dengan semakin mudahnya proses interaksi antar
wilayah akan memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi, sosial dan
kewilayahan (membuka keterisolasian suatu wilayah).
III - 41
Tabel 3.40 JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR
Sumber : Dinas Perhubungan, informasi dan komunikasi Kabupaten Pesisir Selatan Keterangan : olahan Tabel SE-16
Jumlah kendaraan yang menggunakan bahan premium adalah sebanyak 119.152
buah, solar 6.587 buah. Dibandingkan pada tahun 2009 terjadi kenaikan.
Hubungan yang semakin baik dan mudah antar wilayah akan merangsang dan
membangkitkan pergerakan penduduk, kegiatan ekonomi dan sosial, yang pada
akhirnya diharapkan akan membangkitkan perkembangan dan pertumbuhan wilayah
tersebut. Dalam konteks Kabupaten Pesisir Selatan peranan sistem transportasi
sangat besar sekali, mengingat kondisi wilayah memanjang dan terbagi kedalam
beberapa bagian yang secara geografis membutuhkan perhatian pada setiap bagian
wilayahnya, termasuk sistem transportasi didalamnya.
No Jenis Kendaraan Premium Solar
1 Beban
110 0
2 Penumpang pribadi
100 0
3 Penumpang umum 5
1.198
4 Bus besar pribadi 0
179
5 Bus besar umum 0
91
6 Bus kecil pribadi
1.200 0
7 Bus kecil umum
24
1.806
8 Truk besar 0
813
9 Truk kecil 820
2.500
10 Roda tiga
154 0
11 Roda dua
116.738 0
12 Jumlah
119.152
6.587
III - 42
Gambar 3.22 Kendaraan wajib uji
0
500
1000
1500
Kendaraan Wajib Uji
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Sumber : Dinas Perhubungan, informasi dan komunikasi Kabupaten Pesisir Selatan
Gambat menunjukan bahwa kendaraan wajib uji dari tahun 2005 sampai 2010 terjadi
penurunan sekitar 3%.
Gambar 3.23 Kendaraan Telah di uji
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
Jumlah kendaraan telah diuji
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Sumber : Dinas Perhubungan, informasi dan komunikasi Kabupaten Pesisir Selatan
Gambar diatas menunjukan bahwa dari tahun ketahun tingkat pengetahuan
masyarakat semakin meningkat, hal ini terbukti semakin banyak kendaraan wajib uji
yang telah melakukan uji kelayakan kendaraan pada dinas Perhubungan, Informasi
dan komunikasi. Hal ini tidak terlepas dari sosialisasi yang dilaksanakan oleh
pemerintah daerah khususnya Dinas Perhubungan, informasi dan komunikasi
Kabupaten Pesisir Selatan.
III - 43
Tabel 3.41 JUMLAH STASIUN POMPA BENSIN UMUM (SPBU)
Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Pesisir Selatan Keterangan : olahan Tabel SE-17
Kabupaten Pesisir Selatan yang mempunyai topografis memanjang dari utara
keselatan dengan garis pantai 234 km, mempunyai jumlah SPBU 6 unit pada 6
kecamatan. Jika dilihat dari table diatas menunjukan SPBU Surantih kecamatan
Sutera memiliki penjualan Premium terbanyak, dilanjutkan dengan SPBU Inderapura
dan SPBU Sago di kecamatan IV Jurai. Pemakaian Solar paling banyak di SPBU
Lunang Silaut kemudian dilanjutkan dengan SPBU Surantih.
Kecamatan Sutera merupakan daerah padat penduduk dan masyarakat nelayan
terbanyak yang menggunanakan bahan bakar premium untuk melaut, daerah ini
memiliki kapal Bagan Ikan terbanyak di Kabupaten Pesisir Selatan.
Konsumsi transportasi merupakan penyumbang emisi CO2 terbanyak dibandingkan
dengan emisi yang dihasilkan dari pembakaran rumah tangga. Hal ini dapat diketahui
dari jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang meningkat dari tahuan ketahun.
Untuk mengurangi emisi tersebut, harus dilakukan kir kendaraan dan tidak
menggunakan kendaraan yang tidak mempunyai mesin bersih.
Perbandingan Nilai Antar Lokasi antar Waktu
Pada tahun 2007 AKDP datang sebanyak 453.581 unit, berangkat 403.838 unit. AKAP
dating 157..748 unit, berangkat 137.525 unit. Pada tahun 2008 AKDP datang
479.318 unit, berangkat 430.862 unit, AKAP berangkat 173.886 unit, berangkat
148.444 unit. Dengan perkembangan persentase antara berangkat dan dating adalah
AKDP dating 5,37 %, berangkat 6,27 %, AKAP datang 9,28 % berangkat 7,36 %.
No Lokasi SPBU Premium Solar
1 SPBU Lunang Silaut (Lusi)
5.124 4.074
2 SPBU Inderapura (Pancung Soal) 5.964 1.974
3 SPBU Surantih (Sutera) 7.434 3.780
4 SPBU Batang Kapas (Batang Kapas) 2.520 714
5 SPBU Sago (IV Jurai) 5.922 2.940
6 SPBU Api-Api (Bayang) 2.814 2.268
Jumlah
29.778 15.750
III - 44
Hal ini berarti bahwa jumlah penumpang datang dan berangkat menggunakan AKDP
dan AKAP tahun 2007 dibandingkan tahun 2008 meningkat masing-masing AKDP
berangkat meningkat 6,27 %. AKAP meningkat 9,28 % dan AKDP berangkat
meningkat 6,27 % sedangkan AKAP meningkat 7,36 %. Kondisi ini diduga karena
adanya kesadaran penumpang untuk menggunakan angkutan umum resmi yang
layak jalan. Disamping adanya pengawasan terhadap angkutan tidak resmi secara
berkala.
Jumlah AKDP yang mempunyai izin 89 kenyataannya 60 unit. Jumlah AKAP yang
sudah ada izin 14 kenyataannya 16 unit. Kenyataan tersebut masih ada AKDP dan
AKAP yang belum sesuai dengan izin yang diberikan. Solusi dari permasalahan
tersebut adalah meningkatkan pengawasan kendaraan yang laik jalan dan penertiban
kendaraan angkutan orang yang keluar masuk daerah.
Gambar 3.24 Jumlah Kendaraan Berdasarkan Bahan Bakar
Sumber : Dinas Perhubungan, informasi dan komunikasi Kabupaten Pesisir Selatan
Gambar diatas menunjukan bahwa jumlah kendaraan bedasarkan bahan bakar
premiun pada tahun 2010 sebanyak 119.152 buah, yang menggunakan solar 6.587
buah. Sedangkan pada tahun 2009 terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun
2010, sedangkan bahan bakar solar tetap. Tingginya jumlah kendaraan
menggunakan bahan bakar premium pada tahun 2010 didominasi oleh kendaraan
roda dua.
III - 45
Analisa Statistik Sederhana
Gambar 3.25 Analisis Jumlah Kendaraan Berdasarkan Bahan Bakar
Sumber : Dinas Perhubungan, informasi dan komunikasi Kabupaten Pesisir Selatan
Jumlah kendaraan maksimum menggunakan premium adalah roda dua sebanyak
116.379 buah. Maksimum menggunakan bahan bakar solar adalah truk kecil
sebanyak 2.600 buah.
III – H. TRANSPORTASI
Berdasarkan fungsinya jalan dibedakan atas jaringan jalan primer dan sekunder,
yang kemudian masing-masing dibedakan menjadi arteri, kolektor dan lokal. Di
Kabupaten Pesisir Selatan jaringan jalan berdasarkan fungsinya diklasifikasikan
menjadi :
a) Jalan arteri, yaitu jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan
jauh, panjang jalan arteri di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu 223,50 Km.
b) Jalan Kolektor, yaitu jalan yang berfungsi sebagai pengumpul dan penyalur
jalan-jalan lokal ke jalan arteri dengan cirri-ciri perjalanan sedang. Panjang jalan
kolektor yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu 68,10 Km.
Untuk sistem jaringan jalan di Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai 2 (dua) fungsi,
yaitu:
1) Untuk melayani kebutuhan
Sistem jaringan transportasi yang lengkap akan dapat memberikan pelayanan
yang terintegrasi dari tempat asal pergerakan sampai ke tempat tujuan yang
diinginkan.
III - 46
2) Untuk merangsang perkembangan kegiatan
Sistem jaringan jalan dapat menimbulkan suatu kegiatan yang dilakukan
penduduk dan dapat berkembang dengan pesat.
Standar jaringan jalan menurut fungsinya berdasarkan UU Nomor 38 Tahun
2004 adalah sebagai berikut :
• Jalan Arteri Primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60
km/jam dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 8 meter.
• Jalan Arteri sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30
km/jam dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 8 meter.
• Jalan Kolektor Primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40
km/jam dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 7 meter.
• Jalan Kolektor Sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah
20 km/jam dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 7 meter.
• Jalan Lokal Primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah
minimal 20 km/jam denganlebar badan jalan tidak kurang dari 6 meter.
• Jalan Lokal sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah
minimal 10 km/jam dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 5 meter.
Tabel 3.42
PANJANG JALAN MENURUT KEWENANGAN
Sumber : Dinas Informasi dan Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Keterangan : olahan Tabel SE-20
Panjang jalan nasional di Kabupaten Pesisir Selatan adalah 22.350 km, jalan provinsi
68,10 km, jalan Kabupaten adalah 2.274,82 km dan jalan kota 30,80 km.
No Jenis Kewenangan Panjang Jalan (Km)
1 Jalan Nasional 22.350
2 Jalan Provinsi
68,10
3 Jalan Kabupaten
2.274,82
4 Jalan Kota
30,80
III - 47
Tabel 3.43 KONDISI JALAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Keterangan : olahan Tabel SE-20
Pembangunan inftrastruktur jalan adalah bagian integral dari pembangunan nasional.
Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Kegiatan
transportasi merupakan tulang punggung pola distribusi dari baik barang maupun
penumpang. Indikator keberhasilan pembangunan bidang jalan dan jembatan sangat
ditentukan oleh kelancaran arus barang dan mobilitas penduduk dalam menjangkau
seluruh wilayah. Prioritas pembangunan jalan dan jembatan adalah untuk menunjang
pengembangan pariwisata, pendidikan, peningkatan akses dari dank sentra-sentra
produksi pertanian, peternakan dan perindustrian, kelokasi transmisgrasi dan
pemasaran.
Pembukaan dan penigkatan jalan juga merupakan upaya membuka keterisoliran
nagari-nagari tertinggal. Dengan dibuka dan ditingkatkannya kondisi jalan diharapkan
masyarakat dapat membawa hasil pusat-pusat pemasaran, terbuka akses kelokasi
pendidikan, kesehatan serta fasilitas social lainnya. Kegiatan ini ditujukan untuk
mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan.
No Jenis, Kondisi dan Status Jalan 2007 (km)
2008 (km)
A Jenis Permukaan 1. Aspal 2. Kerikil 3. Beton 4. Tanah
481 258,9 588,1
14,5
502,9
256 553,7 34,10
Jumlah 1.342,5 1.346,7 B Kondisi Jalan
1. Baik 2. Sedang 3. Rusak 4. Rusak berat
426,1 226,8 211,9 477,7
344,3 294,3 280,1
428
Jumlah 1.342,5 1.346,7 C Kelas Jalan
1. Kelas I 2. Kelas Jalan II 3. Kelas Jalan III 4. Kelas Jalan III A 5. Kelas Jalan III B 6. Kelas Jalan III C 7. kelas Tidak dirinci
185,9 265,7 270,1
- 620,8
190,1 265,7 270,1
- 620,8
Jumlah 1.343,5 1.246,7
III - 48
Tabel 3.44 SARANA TERMINAL KENDARAAN
Sumber : Dinas Informasi dan Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
Keterangan : olahan Tabel SE-21
Terminal daerah Kabupaten Pesisir Selatan ada 4 buah terminal dengan lokasi di 3
kecamatan, tipe terminal Bus dan oplet Pasar Baru tipe C, Bus Sago Tipe B dan Bus
Pasar Painan Tipe C. Terminal bus oplet didaerah Kabupaten Pesisir Selatan selain
yang diatas juga terdapat di pasar-pasar kecamatan, namun mereka memparkirkan
kendaraan di pinggir jalan.
Tabel 3.45
SARANA PELABUHAN LAUT
Sumber : Dinas Informasi dan Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
Keterangan : olahan Tabel SE-22
Sarana transportasi laut, Daerah Pesisir Selatan yang sebagian besar terletah
disepanjang pesisir pantai mempunyai mata pencaharian nelayan. Pelabuhan
Panasahan Painan sebagai Pelabuhan regional dengan kegiatan bongkar muat
barang, Pelabuhan Carocok Tarusan sebagai penyebrangan dan tempat lelang ikan,
emngisi bahan bakar nelayan.
No Nama Terminal Tipe Terminal*) Lokasi**) Luas Kawasan
(Ha)
1 Bus dan Oplet Pasar Baru C BAYANG 500 m kapasitas 600 unitf
2 Bus dan Oplet Sago B IV JURAI 1 Ha kapasitas 206 unit
3 Bus dan Oplet Pasar Painan C IV JURAI 500 m kapasitas 87 unit
4 Bus dan Oiplet Silaut C Lunang Silaut 900 m kapasitas 127 unit
No Nama Pelabuhan Jenis Kegiatan*) Peran dan Fungsi**)
Luas Kawasan (Ha)
1 Pelabuhan Panasahan Painan Bongkar muat barang,
Pelabuhan Regional 100
2 Pelabuhan Carocok Tarusan Lelang ikan, Mengisi bekal nelayan
Penyebrangan 10
3 Pelabuhan Muaro Gadang Lelang ikan, Mengisi bekal nelayan
Perikanan 9
4 Pelabuhan Muaro Air Haji Lelang ikan, Mengisi bekal nelayan
Perikanan 15
5 Pelabuhan Muaro Surantih Lelang ikan, Mengisi bekal nelayan
Perikanan 8
6 Pelabuhan Muara Sakai Lelang ikan, Mengisi bekal nelayan
Penyebrangan 15
7 Dermaga TPI Kambang Lelang ikan, Mengisi bekal nelayan
Perikanan 5
III - 49
Tabel 3.46 PERKEMBANGAN USAHA PERIKANAN DI KAB. PESSEL 2001-2007
Sumber : Dinas Perikanan dan Kelauatan Kabupaten Pesisir Selatan
Berdasarkan data kependudukan banyak nelayan yang menggantungkan
kehidupannya dari sumber daya laut.
Perbandingan Nilai Antar Lokasi antar Waktu
Gambar 3.26 Perbandingan Panjang Jalan
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan
Gambar diatas dapat diketahui bahwa Jalan nasional pada tahun 2009 dan 2010
tetap tidak ada pertambahan. Tahun 2010 jalan kabupaten terjadi kenaikan.
No Tahun Jumlah Nelayan
Jumlah Armada Tangkap Produksi Perikanan
(ton)
Perahu tanpa motor
Motor tempel
Kapal Motor
Laut Darat
1 2001
14.074 445 340 494 19.782,3 941,1
2 2002
14.745 596 428 511 22.415,3 931,7
3 2003
16.389 815 506 621 24.028,95 758,6
4 2004
16.390 1.254 759 325 24.025,58 505,6
5 2005
16.719 951 791 344 25.734 941,06
6 2006
16.439 922 719 326 25.474,21 941,06
7 2007
18.767 1.001 731 492 25.837 1.254
8 2008
18.925 1.034 794 465 26.017 1.314
III - 50
Analisa Statistik Sederhana
Gambar 3.27
Analisis Panjang Jalan
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Jalan maksimum yang terdapat di daerah adalah jalan Nasional dengan panjang
22.350 km, jalan paling kecil minimum adalah 30.80 km jalan kota.
III – I. PARIWISATA
Industri pariwisata merupakan kegiatan yang memiliki peran penting dalam
penyokong dan mengembangkan perekonomian rakyat. Melalui aspek multiplier yang
dihasilkannya, sehingga kepariwisataan di Provinsi Sumataera Barat dan Pesisir
Selatna khususnya telah dijadikan salah satu sektor unggulan dalam pelaksanaan
pembangunan, namun demikian bukan berarti bahwa pariwisata tidak memiliki
masalah, mengingat pengembangan sektor pariwisata menimbulkan jaminan
keamanan dan kenyamanan serta iklim usaha yang kondusif dalam jangka waktu
yang relatif panjang.
Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi Pariwisata yang cukup besar, baik wisata
alam, maupun wisata bahari dan wisata budaya meliputi kawasan Mandeh dan
sekitarnya yang banyak meiliki pulau-pulau kecil dan dapat dijadikan sebagai peluang
investasi bagi investor baik dalam maupun luar negeri.
Secara keseluruhan volume limbah padat dari lokasi objek wisata tidak begitu banyak
volumenya, karena jumlah pengunjung musim-musiman dan tidak secara harian,
pengolahan sampah padat didaerah wisata dikumpulkan pada tempat pembuangan
sementara yang selanjutnya diangkut oleh Dinas Pasar, Kebersihan dengan truk ke
TPA.
III - 51
Gambar 3.28 OBJEK WISATA YANG ADA DI DAERAH KAB. PESISIR SELATAN
Sumber : Dokumentasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
III - 52
Perbandingan Nilai Antar Lokasi antar Waktu
Gambar 3.29
Volume Limbah Padat di Daerah Objek Wisata
Sumber : Dinas Pemuda, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
Gambar diatas menunjukan bahwa pada tahun 2010 volume limbah padat lebih
banyak dibandingkan pada tahun 2009.
Analisa Statistik Sederhana
Gambar 3.30 Analisis volume limbah padat
Sumber : Dinas Pemuda, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
Volume sampah limbah padat maksimum terdapat di Pantai pasir putih kambang
sebanyak 99 m3/hari. Rata –rata volume limbah padat dengan nilai 55 m3/hari.
Jumlah limbah padat minimal adalah objek wisata lukah gilo sebanyak 11 m3/hari.
III – J. LIMBAH B3
Kegiatan pembangunan bertujuan meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat yang
dilaksanakan melalui rencana pembangunan jangka panjang yang bertumpu pada
pembangunan dibidang industri. Limbah B3 yang dibuang langsung kedalam
lingkungan dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia
serta mahkluk hidup lainnya.
III - 53
Tabel 3.47
PERUSAHAAN PENGHASIL LIMBAH B3
Sumber : PT. Incasi Raya Kabupaten Pesisir Selatan Keterangan : Olahan Table SP-15
Maksimal lamanya penyimpanan limbah B3 adalah 1 bulan. Selama bulan April 2010
sisa oli bekas sudah mencapai 366 liter. Sisa Limbah B3 di TPS adalah sebanyak 366
liter. Pada bulan Maret oli bekas sebanyak 369 liter.
Tabel 3.48 PERUSAHAAN YANG MENDAPAT IZIN UNTUK PENYIMPANAN,
PENGUMPULAN, PENGOLAAHAN, PEMANFAATAN DAN PEMUSNAHAN LIMBAH B3
SumbeSumber : PT. Incasi Raya Kabupaten Pesisir Selatan
Keterangan : Olahan Table SP-16
Belum ada perusahaan yang mendapat rekomendasi dan izin dari Perhubungan untuk
pengangkutan limbah B3. Tabel olahan SP-17.
Tanah merupakan tempat aktivitas seluruh mahluk hidup, dimana di atas tanah
tumbuh berbagai fungsi kegiatan. Masing-masing fungsi kegiatan memiliki peranan
yang saling menunjang. Tujuan pengembangan pengelolaan tanah adalah agar tetap
terjaganya kualitas tanah dari kondisi kritis atau tandus.
Dalam rangka mencegah terjadinya degradasi tanah, maka pada kawasan lindung
perlu dikuasai oleh pemerintah (hak pengelolaan dan penguasaannya harus berada
pada pemerintah) dan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Sedangkan pada
wilayah yang memiliki kondisi lahan kritis dan atau sangat kritis diperlukan
No Nama Industri Jenis Kegiatan Jenis Limbah Volume (Ton/Tahun)
1. PT. INCASI RAYA Perkebunan dan Pabrik kelapa sawit
Sisa Oli bekas
42.490
No Nama Perusahaan Jenis Izin*) Nomor Izin
1. PT. Incasi Raya Penyimpanan Limbah B3 dari KLH Pusat Jakarta melalui Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
Nomor 111 tahun 2007 tanggal 8 Maret 2007
2.
PT. Incasi Raya Perpanjangan Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada PT. Incasi Raya Unit Pengolahan Kelapa Sawit Muara Sakai Inderapura.
Nomor 660/322/Kpts/BPT-PS/2010 tanggl 29 Maret 2010
III - 54
penangangan dalam rangka mendukung produksi pertanian yang berkelanjutan,
serta diperlukan arahan pengembangan pada budidaya pertanian dengan
memperhatikan dukungannya terhadap resapan air dan konservasi, karena
mengemban fungsi lindung.
Perbandingan Nilai Antar Lokasi antar Waktu
Pada tahun 2009 PT.Incasi Raya telah mendapatkan izin penyimpanan sementara
limbah B3 dari Kemeterian Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 tahun 2007 karena
batas izin telah habis pada tahun 2009 PT. Incasi Raya mengajukan kembali izin
Perpanjangan Penyimpanan sementara Limbah B3 pada unit Pengolahan kelapa sawit
Muara Sakai di Inderapuran dari Bupati Pesisir Selatan Nomor 660/322/Kpts/BPTS-
PS/2010.
Analisa Statistik Sederhana
Perpanjangan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 PT Incasi Raya dari Bupati
Pessel 2010 berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30
Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah.
IV - 1
IV – A. REHABILITASI LINGKUNGAN
Rehabilitasi lingkungan perlu dilaksanakan mengingat lingkungan yang sudah
dimanfaatkan oleh manusia demi kepentingan yang cukup beragam mulai dari
dampak kecil, menengah dan besar terhadap lingkungan. Jika lingkungan tidak
direhabilitasi akan berakibat fatal pada masa yang akan datang, karena bumi
bukanlah milik kita tapi titipan untuk cucu dimasa yang akan datang, jadi
manfaatkanlah bumi dan jaga kelestariannya sehingga dapat dimanfaatkan oleh
anak cucu kita.
Selain rehabilitasi upaya paya preventif dalam rangka pengendalian dampak
lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal
instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan
lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan
hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan erusakan
lingkungan hidup yang sudah terjadi.
Banyak cara yang dapat dilakukan untuk merehabilitasi lingkungan, salah satunya
adalah dengan melakukan penghijauan dan reboisasi terhadap kondisi lahan dan
tanah yang mulai kritis dan tandus akibat perbuatan manusia juga, dengan
membakar lahan, menebang pohon secara legal, menambang batu bara tanpa
rekonstruksi dan melaksanakan perkebunan tidak beraturan tanpa memikirkan
dampak yang ditimbulkannya. Peranan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam
hal melaksanakan program penghijauana GNRHL ini sangat dituntut demi
tercapainya sasaran dari program kegiatan ini.
IV - 2
Tabel 4.1 Rencana dan Realisasi Penghijauan
No Penghijauan Luas Jumlah Pohon
1 Rencana 150 120.000
2 Realisasi 150 120.000
Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pessel
Keterangan : Olahan Tabel UP-1
50%50%
RENCANA
REALISASI
Gambar : 4.1RENCANA DAN REALISASI JUMLAH POHON
Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pessel
Pada gambar 4.1 diatas dapat diketahui bahwa jumlah pohon dan realisasi
dilaksanakan dengan persentase 100 %, hal ini sangat bermanfaat bagi penghijauan
pada daerah yang mempunyai lahan kritis cukup tinggi untuk masa yang akan
datang.
Tarusan
LSB
Tarusan LSB
GAMBAR 4. 2 PENGHIJAUAN JUMLAH POHON PERKECAMATAN
Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pessel
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rencana dan realisasi kegiatan penghijauan
tahu 2010 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya. Untuk menjaga kelestarian
lngkungan dan menjaga hutan sebagai bufer zone hutan penyimpanan air. Untuk
itu perlu dilakuan budi daya. Kawasan budi daya yang akan ditetapkan di
Kabupaten Pesisir Selatan terdiri atas :
1. Hutan Produksi, meliputi hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas.
IV - 3
2. Budidaya Pertanian, meliputi kawasan tanaman pangan lahan basah, tanaman
pangan lahan kering, peternakan perkebunan, dan perikanan.
3. Budidaya Non Pertanian, meliputi kawasan permukiman, pertambangan,
industri, pariwisata dsb.
Tarusan
LSB
Tarusan LSB
GAMBAR 4. 3 LUAS PENGHIJAUAN PERKECAMATAN
Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pessel
Gambar 4.3 menunjukan bahwa tahun 2010 luas penghijauan yang paling
dominan adalah Kecamatan Linggo Sari Baganti dengan luas 100 ha dan
kecamatan Koto XI Tarusan 50 ha.
Tabel 4.2 Rencana dan Realisasi Kegiatan Reboisasi
No Penghijauan Luas Jumlah Pohon
1 Rencana 150 60.500
2 Realisasi 150 10.000
Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pessel
Keterangan : Olahan Tabel UP-2
Tabel 4.2 menunjukan bahwa rencana dan realisasi kegiatan reboisasi sesuai
dengan target yang ditetapkan, namun setelah reboiasasi dilaksanakan ada
permasalahan dilapangan yang ditemukan yakni terbakarnya lahan reboisasi di
Kecamatan Koto XI Tarusan. Sangat kan memang hal ini sampai terjadi namun
pemerintah daerah telah melakukan penyulaman terhadap pohon yang terbakar.
Pembangunan sektor pelestarian dan fungsi hutan bagi kehidupan masyarakat
adalah menjaga keseimbangan ekosistem hutan dengan pemberantasan
pembalakan liar (ilegal loging) dengan melaksanakan reboisasi atas lahan kritis dan
pengawasan hutan lindung. Permasalahan ilegal loging intinya adalah lemahnya
penegakan hukum terhadap pelaku dan jaringan pendukungnya, mulai dari
IV - 4
pemodal (cukong) yang membiayai dan menjadi otak, oknum aparat, birokrasi dan
oknum aparat keamanan serta penegak hukum.
Selain itu maraknya kegiatan penebangan liar dipicu oleh tingginya permintaan kayu
yang melebihi ketersediaan, sehingga pencarian kayu menjadi bisnis yang
menguntungkan bagi pihak-pihak terkait, kondisi ini diperparah dengan kondisi
kemiskinan masyarakat yang tinggal disekitar hutan.
Adapun kegiatan – kegiatan realisasi reboisasi penghijauan oleh Dinas Kehutanan
dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan dan dinas terkait lainnya adalah sebagai
berikut :
- Perlu Kegiatan reboisasi dan perawatan secara kontinyu untuk meningkatkan
penutupan vegetasi dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan
- Pembangunan hutan tanaman rakyat
- Kecil menanam dewasa memanen
- Program reboisasi dan penghijauan
- Pemuatan bibit nagari
- Melaksanakan budi daya terhadap tanaman tidak dilindungi seperti Mangga
tarusan, Beringin, gambir, Rotan, Kayu Manis dan Kayu Bayur.
- Melaksanakan budi daya tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai kebutuhan
ekonomi seperti tanaman panen, produksi dan palawija diantaranya : Padi,
jagung, Kedelai, kacang tanah, Kacang Hijau, ubi kayu, Ubi Jalar, talas, Sorgum.
- Melaksanakan budi daya tanaman sayuran seperti bawang merah, bawang
putih, bawang daun, kacang panjang, cabe besar, cabe kecil, cabe rawit,
terung, tomat, Bayam, Bayam Bima, Ketimun, Kangkung.
- Melaksanakan budi daya tanaman buah-buahan seperti Melon, semangka,
Belimbing, Jeruk, Jeruk pantai, Nenas, Pepaya, Salak, sirsak.
- Melaksanakan budi daya MPTS, seperti duku, durian, Jambu Biji, Jambu air,
Mangga, Manggis, Nangka, Rambutan dan Sawo, rambutan, sawo, sukun,
melinjo, petai dan jengkol.
- Melaksanakan penanaman pohon pelindung seperti Mahoni, Meranti, Pulai,
Gaharu, Surian, Durian, Bonio dan Pala.
- Program GNRHL menanam bibit tanaman Kayu-kayuan dan MPTS seluas 2.260
Ha akan berdampak pada bertambahnya penutupan vegetasi dan berkurangnya
jumlah lahan kritis. - Meningkatnya fungsi dan manfaat hutan.
- Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap hutan dan menumbuhkan rasa
memiliki.
IV - 5
- Tumbuhnya partisipatif masyarakat dalam pengamanan hutan.
- Reforestasi (usaha reboisasi pada lahan yang dahulunya ada hutan, namun
sudah rusak karena penebangan; Bila merujuk ketentuan internasional
kerusakan terakhir adalah 1 Januari 1990); Program pembangunan Hutan
Tanaman Rakyat oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- Avoiding deforestasi (pencegahan perusakan pada hutan yang masih ada)
- Penggunaan tanaman yang tahan kekeringan (adaptasi) ; Penanaman pohon
cemara oleh Dinas Perikanan dan Kelautan dan Kantor Lingkungan Hidup.
- Penanaman pohon mahoni, Meranti, Pulai, Gaharu, Surian, Melinjo, Pala dan
Durian di Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan
- Penanaman pohon mahoni, Meranti, Pulai, Gaharu, Surian dan Durian di Kapuah
Kecamatan Koto XI Tarusan
- Penanaman pohon mahoni, Meranti, Pulai, Gaharu, Surian dan Durian di
Kecamatan Bayang
- Penanaman pohon mahoni, Meranti, Pulai, Gaharu, Surian dan Durian di Telatan
dan Langang Kecamatan Air Haji
- Penanaman pohon mahoni, Meranti, Pulai, Gaharu, Surian dan Durian di Limau
Manih Kulam Kecamatan Lengayang
IV – B. PENGAWASAN AMDAL
Sesuai dengan keluarnya Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan, Ketersediaan sumber daya alam secara
kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan
membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan
juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi
ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan
hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu,
lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan
asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan.
Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan
ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian,
demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap
kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu
kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus
dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. 3.
Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi
IV - 6
lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program
pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup
dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Ilmu pengetahuan dan
teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan mengubah gaya hidup manusia.
Pemakaian produk berbasis kimia telah meningkatkan produksi limbah bahan
berbahaya dan beracun. Hal itu menuntut dikembangkannya sistem pembuangan
yang aman dengan risiko yang kecil bagi lingkungan hidup, kesehatan, dan
kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Di samping menghasilkan
produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan
dampak, antara lain, dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang
apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan
hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
Dengan menyadari hal tersebut, bahan berbahaya dan beracun beserta limbahnya
perlu dilindungi dan dikelola dengan baik.
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus bebas dari buangan limbah
bahan berbahaya dan beracun dari luar wilayah Indonesia. Menyadari potensi
dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus
dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak
lingkungan (amdal) adalah salah satu perangkat preventif pengelolaan lingkungan
hidup yang terus diperkuat melalui peningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan
penyusunan amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan
diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas
sanksi hukum bagi pelanggar di bidang amdal. Amdal juga menjadi salah satu
persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki Sebelum
diperoleh izin usaha.
Seiring dengan hal tersebut untuk mencegah terjadinya degradasi lingkungan hidup
lebih lanjut, perlu dilakukan perubahan paradigma dalam pembangunan yang
mengarah pada keberlanjutan.
Berkenaan dengan hal tersebut, selama Tahun 2010 Kantor Lingkungan Hidup dan
Bapedalda Provinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan izin pengelolaan lingkungan
kepada pemrakarsa kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting adalah
sebagai berikut :
IV - 7
TABEL 4.3 REKOMENDASI DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
No Jenis Dokumen
Jumlah
1 AMDAL 4
2 UKL/UPL 5
3 DPPL 1
4 SPPL 0
Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pessel
Keterangan : Olahan Tabel UP-4
Dari tabel 4.3 menunjukan bahwa Rekomendasi dokumen pengelolaan lingkungan yang
telah dikeluarkan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dan
Bapedalda Provinsi selaku Komisi Penilai AMDAL, AMDAL 4 buah, UKL/UPL sebanyak 5
buah dan DPPL jumlah 1 buah.
Kegiatan pemberian izin Dokumen Pengelolaan lingkungan seperti dokumen UKL/UPL
dilaksanakan pembahasannya oleh Komisi AMDAL Kabupaten Pesisir Selatan, dengan
sekretariat berada di Kantor Lingkungan Hidup, pembahasan dilakukan dengan
melibatkan Tim Teknis dari instansi terkait, Tim Ahli dari PSLH Unand Padang.
Pemberian izin yang diberikan kepada pemrakarsa pada tahun 2010 adalah kegiatan
Penambangan Bahan Galian Golongan C Siguntur di Kecamatan Koto XI Tarusan oleh
CV.Multi Mitra Serasi, Pembangunan Unit Pengolahan dan Pengeringan Daun Gambir
Kecamatan Koto XI Tarusan oleh PD. Murni Gambir, Penambangan Batu Bara di Panadah
Oleh PT. Pertamina Perkasa Abadi, Pembangunan Pengembangan Jembatan Kincir
Nagari Salido Kec. IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan oleh PT. Visitech Gemilang,
Pembangunan Pengembangan Jembatan Kelok Paku Perbatasan Pasar Baru Bayang
dengan Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan oleh PT. Visitech Gemilang.
DPLH 1 buah SPBU 14-256-526 Desa Gurun Panjang Nagari Gurun Panjang Kapuh
Kabupaten Pesisir Selatan oleh Pertamina dengan Pimpinan H. Sengaja Budi Syukur,
DPLH Stone Crusher dan Asphal Mixing Plant lokasi Painan oleh PT. Dekky Karya Bestari,
DPLH Stone Crusher dan Asphal Mixing Plant lokasi Lunang Silaut oleh PT. Dekky Karya
Bestari dan DPLH Stone Crusher.
Untuk pembahasan dokumen AMDAL belum dapat dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan
Hidup Kabupaten Pesisir selatan, hal disebabkan Kantor Lingkungan Hidup belum
mempunyai Lisensi Komisi AMDAL, dengan syarat ketua Komisi harus memiliki sertifikat
AMDAL Penyusun sebanyak 2 orang, dan AMDAL Penilai 8 orang.
IV - 8
Pembahasan AMDAL dilaksanakan pada Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, ada taun
2010 ini telah dilakukan sidang AMDAL 4 buah AMDAL, diantaranya AMDAL Rencana
Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi seluas
2.560 ha di Kenagarian Silaut Kecamatan Lunang Silaut oleh PT. Sapta Sentosa Jaya
Abadi, Rencana Usaha Penambangan Batu Bara Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi
KW 96 PP 0323 (Luas wilayah 922,70 ha) oleh PT. Lumpo, Pelabuhan Panasahan oleh
PT. Prima Seni Alam Bina.
TABEL 4.4 PENGAWASAN UKL/UPL
No Pengawasan
Permasalahan
1 PT. INCASI RAYA Pengujian limbah cair Pengujian emisi udara
2 PT. SAPTA Belum ada laporan perbulan air sungai
3 PT. SUMATERA JAYA AGRO LESTARI Belum ada laporan perbulan
4 Penambangan bahan galian golongan C an. Masra Davidtos
Belum ada laporan perbulan
5 Penambangan bahan galian golongan C an. Muman DT. Panduko Rajo
Belum ada laporan perbulan
6 Penambangan bahan galian golongan C an. M. Rifai ML Sutan
Belum ada laporan perbulan
7 PLTMH SALIDO Belum ada laporan perbulan
8 PT. ABDI NAGARI Belum ada laporan perbulan
Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pessel
Keterangan : Olahan Tabel UP-5
1. PT. Incasi Raya
Berdasarkan hasil laporan yang dicek ke kantor PT. Incasi Raya selalu ada
Laporan Bulanan pengujian kualitas limbah cair, emisi udara selalu dilaporkan
secara triwulan. Hasil pengujian yang dilaporkan terdapat beberapa parameter
melebihi baku mutu yang telah ditetapkan oleh Keputusan Mentri negara
lingkungan hidup No.51 tahun 1995 tentang Baku mutu limbah cair industri
minyak sawit. Tetap menyampaikan RKL/RPL ke instansi Pengelola Lingkungan
Hidup baik pusat maupun daerah. Belum ada menyampaikan kondisi kesuburan
tanah sesuai dengan amanat PP No. 150 tahun 2000 tentang Pengendalian
Keruksakan Tanah untuk Produksi Biomassa. Memberikan input pupuk yang
mengandung Ca dan Mg ke tanah sehingga sehingga kandunga ca-dd dab mg-
IV - 9
dd di tanah dapat meningkat, serta mengupayakan untuk menetralkan pH tanah
yang berada pada kriteria masam.
2. PT. Sapta
Berdasarkan hasil pengawasan ke PT. Sapta dengan keterangan Asisten Kepala
Rekson Sibarani, SP titik api ditemukan diluar wilayah PT. Sapta yaitu dilahan
garapan masyarakat tepatnya disebelah Barat dan Timur PT. Sapta Silaut.
Lokasi yang terbakar diperkirakan 10 Ha dan api sudah ada sejak 5 hari yang
lalu, penyebab kebakaran diduga dari kelalaian masyarakat saat membuka lahan
untuk perkebunan dan pertanian diperkirakan api sudah dapat dipadamkan saat
tim telah tiba, karena PT. Sapta dan masyarakat terus berupaya mematikan api
tersebut.
Belum ada laporan perbulan tentang kualitas air sungai yang berada disekitar
perkebunan. Untuk tidak terjadinya lagi kebakaran, perlu dilakukan pengawasan
lebih intensif terutama pada musim kemarau, karena biasanya cara mudah dan
muurah untuk membuka lahan adalah dengan membakar. Perlu dilakukan
peyuluhan lebih lanjut kepada orang-orang yang berkepentingan mengenai tata
cara pembersihan lahan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Diperlukan adanya kesepakatan bersama antara pemerintah,
masyarakat, tokoh masyarakat untuk tidak membakar lahan dalam pembukaan
lahan.
3. PT. Sumatera Jaya Agro lestari
Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan terhadap PT. Sumatera Jaya Agro
Lestari tidak terjadi kebakaran pada wilayah perkebunan kelapa sawit. Belum
ada laporan perbulan tentang kualitas air sungai dan kualitas tanah yang berada
disekitar perkebunan.
4. Penambangan bahan galian golongan C an. Masra Davidtos
Berdasarkan dokumen UKL dan UPL dapat disimpulkan bahwa penambangan
galian c masih efektif dan tidak ditemui kendala yang berarti.
5. Penambangan bahan galian golongan C an. Muman Dt. Panduko Rajo
Berdasarkan dokumen UKL dan UPL dapat disimpulkan bahwa penambangan
galian c masih efektif dan tidak ditemui kendala yang berarti.
IV - 10
6. Penambangan bahan galian golongan C an. Rifai ML Sutan
Berdasarkan dokumen UKL dan UPL dapat disimpulkan bahwa penambangan
galian c masih efektif dan tidak ditemui kendala yang berarti.
7. PLTMH Salido
Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan terhadap PLTMH Salido tidak
terjadi kebakaran pada wilayah PLTMH. Belum ada laporan pertriwulan tentang
kualitas air sungai, udara dan kualitas tanah yang berada disekitar perkebunan.
8. RS. Permata Hati
Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan terhadap Rumah Sakit Permata
Hatii tidak terjadi kejadian yang mencemari lingkungan. Belum ada laporan
pertriwulan tentang kualitas air sungai dan kualitas tanah yang berada disekitar
perkebunan.
IV – C. PENEGAKAN HUKUM
Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman
hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemindahan bagi
pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hokum pidana, dan pengaturan
tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap
memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan
hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum
administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya
berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran
baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.
Pelestarian lingkungan yang didambakan memang memerlukan suatu usaha yang
keras sehingga terciptalah lingkungan yang asri dan berdaya guna untuk
masyarakat dimasa yang akan datang. Penegakan hukum dalam hal terjadinya
pelanggaran permasalahan lingkungan belum seluruhnya dapat diselesaikan dengan
baik.
IV - 11
TABEL 4.5 PENGADUAN MASALAH LINGKUNGAN
No Masalah
Jumlah Pengaduan
1 Galian C sirtukil Talawi Kenagarian Barung-barung Balantai di Kecamatan Koto XI Tarusan belum ada izin eksplorasi sudah dilakukan eksploitasi
2 kali
2 Tidak terkendalinya Pengrusakan lingkungan di Aliran Batang Bayang dengan pengambilan Galian C SIRTUKIL tanpa ada izin dari instansi terkait serta masyarakat sekitar.
1 kali
3 Pertambangan batu bara di Kecamatan Basa IV Balai Tapan belum ada izin Eksplorasi tapi sudah dilakukan eksploitasi
1 kali
4 Keresahan masyarakat dengan adanya sapi berkeliaran dijalan
2 kali
Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pessel
Keterangan : Olahan Tabel UP-6
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2010 masalah pencemaran
lingkungan yang diadukan masyarakat kepada Kantor Lingkungan Hidup hanya 4
masalah, permasalahan – permasalahan yang timbul bukanlah permasalahan yang
besar namun dapat diatas oleh Kantor lingkungan hidup dengan turun kelapangan
dan memberikan sosialisasi terhadap dampak yang timbul dari permasalahan
tersebut jika tidak segera diatasi.
Sumber pencemaran permasalahan lingkungan dilingkungan masyarakat dengan
status pengaduan bersifat umum dan dapat diselesaikan. Keterbukaan informasi
bagi masyarakat tentang pengelolaan dan pencemaran lingkungan memberikan nilai
tambah bagi masyarakat tentang pentingnya manfaat menjaga dan melestarikan
lingkungan.
Berdasarkan permasalahan yang timbul, Kantor Lingkungan Hdup segera mengambil
tindakan dengan langsung melakukan cros cek kelapangan bersama tim teknis yang
berada di kantor serta melibatkan instansi terkait, seperti Kantor Satpol PP, Kantor
Kesbang Linmas, Aparat kecamatan setempat, Wali Nagari dan Wali Kampung.
IV - 12
IV – D. PERAN SERTA MASYARAKAT
Peran serta masyarakat sangat penting dalam mendukung pengelolaan
Pembangunan lingkungan dalam hal pencemaran air sungai, masyarakat dengan
adanya keterbukaan informasi secara luas dan umum, masyarakat sudah pintar
melihat kondisi pencemaran dan pengendalian lingkungan yang merugikan
kondisi lingkungan sekitar.
Didalam undang-undang nomor 23 tahun 1997 pasal 5 dijelaskan bahwa setiap
warga Negara mempunyai hak yang sama terhadap atas lingkungan hidup yang
baik dan sehat, dan setiap warga Negara mempunyai kewajiban memelihara
dan melestarikan fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
TABEL 4.6
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT LINGKUNGAN (LSM)
No LSM
Alamat
1 Bumi Lestari Lingkungan
Painan
2 WALHI
Cabang Painan
3 SIGI
Salido
4 Amanah
Painan
Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pessel
Keterangan : Olahan Tabel UP-8
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
lingkungan sebanyak 4 buah, yakni Bumi Lestari Lingkungan, WALHI, SIGI dan
AMANAH. Keempat LSM ini menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah
masalah pencemaran lingkungan yang terjadi didaerah Kabupaten Pesisir Selatan,
masyarakat dapat merasakan manfaat dari kehadiran LSM lingkungan ini, disamping
itu LSM juga mengkritisi masalah pencemaran lingkungan yang merugikan
masyarakat.
IV - 13
TABEL 4.7 PENGHARGAAN LINGKUNGAN
No Organisasi
Nama Penghargaan
Pemberi Penghargaan
1 Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pessel
Piala Penghargaan Penyusun Buku Status Lingkungan Hidup Daerah Terbaik I Tingkat Kabupaten/Kota Se – Indonesia
Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono / KNLH
2 Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pessel
Piala Raksaniyata penghargaan Menuju Indonesia Hijau bagi Pemerintah yang Dinilai berhasil melakukan Pengendalian Kerusakan Lingkungan untuk Melindungi kehidupan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Menteri Negara Lingkungan Hidup / KNLH
Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pessel
Keterangan : Olahan Tabel UP-9
Pada gambar 4.4 Kantor lingkungan hidup mendapat banyak penghargaan ditingkat
nasional, hal ini merupakan kebanggaan bagi daerah Kabupaten Pesisir Selatan,
sekaligus cambuk untuk mempertahankan pada tahun yang akan datang. Prestasi
yang diraih adalah berkat kerjasama dengan semua pihak
2006 2007 2008 2009 2010
SLHD ADIPURAKALPATARU MIH
GAMBAR 4. 4PENGHARGAAN LINGKUNGAN
Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pessel
Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan telah mendapatkan
penghargaan ditingkat provinsi dan tingkat Nasional sejak tahun 2007 diantaranya
adalah :
1. Pada tahun 2006 mendapatkan penghargaan “ Penyusunan Buku SLHD
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2006 terbaik Nasional” Piagam Penghargaan
diberikan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup Bapak Rachmat Wietolar
dihotel Jakarta. Dengan predikat tingkat Kabupaten.
2. Pada tahun 2007 mendapatkan penghargaan “ Piagam ADIPURA 2007 oleh
Menteri Negara Lingkungan Hidup Bapak Rachmat Wietolar dihotel Jakarta.
IV - 14
Dengan predikat tingkat Kabupaten.Jakarta” dengan predikat tingkat Kota
Kecil.
3. Pada tahun 2007 “Penyusunan Buku SLHD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2007 terbaik II Tingkat Provinsi Sumatera Barat Piagam penghargaan diberikan
oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat Gamawan Fauzi” di Padang Panjang.
4. Pada tahun 2008 “Penyusunan Buku SLHD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2008 terbaik Nasional” Piagam Penghargaan diberikan oleh Menteri Negara
Lingkungan Hidup Bapak Rachmat Wietolar dihotel Jakarta. Dengan predikat
tingkat Kabupaten.
5. Pada tahun 2009 “ ADIPURA Tahun 2009” oleh Presiden RI Susilo Bambang
Yudoyono di Istana Negara Jakarta” dengan predikat tingkat Kota Kecil.
6. Pada tahun 2009 “ KALPATARU Tahun 2009 diberikan kepada Bapak Hardiman
Hadi Wali Kampung Pasar Baru Kecamatan Bayang, Piagam ini diberikan
karena jasa bapak tersebut melestarikan dan menjaga Lingkungan pantai dari
abrasi pantai dengan Penanaman Pohon Cemara laut di Pantai Pasar Baru” oleh
Gubernur Provinsi Sumatera Barat Gamawan Fauzi” di Padang Pariaman.
7. Pada tahun 2009 “ Piagam Menuju Indonesia Hijau Tahun 2009” diberikan oleh
Menteri Negara Lingkungan Hidup Bapak Gusti Muhammad Hatta dihotel
Jakarta.
8. Pada tahun 2010 “Penyusunan Buku SLHD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2010 terbaik I se-Indonesia” Piala Penghargaan diberikan oleh Presiden
Repoblik Indonesia di Jakarta. Dengan predikat tingkat Kabupaten.
9. Pada tahun 2010 “ Piala Menuju Indonesia Hijau Tahun 2010” diberikan oleh
Menteri Negara Lingkungan Hidup Bapak Gusti Muhammad Hatta dihotel
Jakarta.
TABEL 4.8
PENYULUH DAN DAN SEMINAR LINGKUNGAN
No Nama Kegiatan
Peserta
Waktu
1 Desa Mandiri Energi (DME) Pilot proyek pemanfaatan lingkungan dengan menanam kebun percontohan jarak pagar melalui penyuluhan kelompok masyarakat.
Kelompok Pelaksana Mayarakat
Per tri wulan dalam setahun = 1 x dalam 3 bulan
2 Penyuluhan Lingkungan mengenai abrasi pantai
Masyarakat nagari di 3 kecamatan seperti Koto XI Tarusan, Sutera dan Linggo Sari Baganti.
3 Bulan dari bulan April, Juni dan September
3 Penyuluhan Pemanfaatan Sumber Air Untuk PLTMH
Masyarakat nagari di 3 kecamatan seperti Koto XI Tarusan, Sutera dan Linggo Sari Baganti.
3 Bulan dari bulan April, Juni dan September
IV - 15
Sosialisasi dan Penyuluhan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat)
Kelompok masyarakat dan masyarakat nagari
2 bulan Juli dan September
Penyuluhan dan Sosialisasi kegiatan Pembangunan Desa Terpadu (PDT)
Kelompok masyarakat dan masyarakat nagari
2 bulan Agustus dan Oktober
Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pessel
Keterangan : Olahan Tabel UP-10
Dari table di atas dapat diketahui bahwa kegiatan pelatihan dan seminar lingkungan
di Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Nagari bekerja
sama dengan Kantor Lingkungan Hidup melalui program PNPM, PAMSIMAS dan
PDT, ketiga program ini berkaitan dengan masyarakat dan pengelolaan lingkungan
yang dilaksanakan seperti sanitasi lingkungan pembangunan jamban dan sarana air
bersih pada masyarakat pedesaan yang membutuhkan. Program ini tidak hanya
bersifat sosialisasi akan tetapi juga bersifat fisik dengan pembangunan yang
dilaksanakan selama satu tahun kalender berjalan.
Program lingkungan ini sangat bermanfaat terhadap masyarakat banyak, karena
pembangunan yang dilaksanakan merupakan kebutuhan dasar masyarakat
pedesaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan juga diserahkan langsung kepada
masyarakat tersebut.
TABEL 4.9 KEGIATAN FISIK PERBAIKAN OLEH MASYARAKAT
No Nama Kegiatan
Lokasi
Pelaksana
1
Penanaman pohon lindung Kecamatan koto XI Tarusan
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan
2 Penanaman pohon mangrove Kecamatan koto XI Tarusan
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan
Sumber : Analisis Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pessel
Keterangan : Olahan Tabel UP-11
Upaya perbaikan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Pesisir
Selatan dilaksanakan pada 1 kecamatan, diantaranya kecamatan Koto XI Tarusan
penanaman pohon lindung oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan penanaman
pohon mangrove oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Adapun tujuan dari
pelaksanaan kegiatan tersebut adalah untuk menangani upaya perbaikan lingkungan
abrasi pantai agar terhindar dari kerusakan lingkungan pesisir dan pantai.
IV - 16
IV – E. KELEMBAGAAN
Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan kelembagaan saat ini dibawah
pimpinan eselon III, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi terdapat kendala
dalam hal berkoordinasi dengan Dinas instasi yang mempunyai eselon yang lebih
tinggi dari Kantor Lingkungan Hidup, namun hal tersebut tidak mempengaruhi
dalam pelaksanaan tugas, meskipun terdapat kendala dapat disikapi dengan bijak
oleh pimpinan, oleh karena itu kedepan diharapkan Kantor Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan dapat lebih ditingkatkan menjadi Badan Lingkungan
Hidup.
TABEL 4.10 PRODUK HUKUM BIDANG LINGKUNGAN
No Produk Hukum
Nomor
Tentang
1 Peraturan Bupati Pesisir Selatan
No. 4 Tahun 2008 Tugas pokok dan kewenangan serta uraian tugas sub bagian /seksi pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
2 Keputusan Bupati Pesisir Selatan No. 9 Tahun 2003
Pelestarian Lingkungan Hidup Wisata Kawasan Mandeh
3 Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2006 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
4 Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2006 Retribusi Penyedotan Kakus
5 Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 4 Tahun 2008
Tugas pokok dan kewenangan serta uraian tugas sub bagian /seksi pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
6 Keputusan Bupati Pesisir Selatan
Nomor : 660/322/Kpts/BPT-PS/2010
Perpanjangan Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada PT. Incasi Raya Unit Pengolahan Kelapa Sawit Muaro Sakai Inderapura
7 Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 272 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal Bidang
Lingkungan Hidup Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pessel
Keterangan : Olahan Tabel UP-12
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah mengeluarkan kebijakan tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada tahun 2008 Draf Ranperda Dokumen
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, Namun belum dijadikan sebagai
Peraturan Daerah. Sementara Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 tahun 2008
tentang tugas pokok dan kewenangan serta uraian tugas sub bagian / seksi pada
Kantor Lingkungan Hidup.
IV - 17
Peraturan Pelestarian lingkungan Hidup Wisata di Kawasan Mandeh berdasarkan
Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pelestarian
ingkungan Hidup Wisata Kawasan Mandeh.
Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan Dalam Kabupaten Pesisir Selatan yang di prakarsai oleh
Dinas Kebersihan Kabupaten Pesisir Selatan.
Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 660/322/Kpts/BPT-PS/2010 Perpanjangan
Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada PT.
Incasi Raya Unit Pengolahan Kelapa Sawit Muaro Sakai Inderapura di prakarsai oleh
Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 272 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal
Bidang Lingkungan Hidup diprakarsai oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten
Pesisir Selatan.
TABEL 4.11 ANGGARAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
No
Sumber
Anggaran
2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 APBD 122.729.000 172.856.000 515.984.875 537.972.000 626.704.399 956,682,262
2 APBN 0 310.000.000 927.000.000 927.000.000 644.545.455 583,300,000
Jumlah Total
122.729.000 482.856.000 1.442.984.875 1.464.972.000 1.271.249.854 1,539,982,262
Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pessel
Keterangan : Olahan Tabel UP-13
Tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa anggaran pengelolaan lingkungan hidup dari
tahun 2005 ke tahun 2006 terjadi kenaikan dari sumber anggaran APBD dan DAK,
pada tahun 2006 ke tahun 2007 terjadi kenaikan sumber dana DAK dan dana APBD,
dari tahun 2007 ke tahun 2008 terjadi kenaikan hanya pada anggaran APBD saja,
DAK tidak terjadi kenaikan, pada tahun 2008 ke tahun 2009 terjadi kenaikan dana
APBD sedangkan dana DAK terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, Tahun 2010
peningkatan dana APBD dan penurunan dana DAK dari anggaran APBN.
IV - 18
310000000
927000000 927000000
644545455583300000
0
200000000
400000000
600000000
800000000
1000000000
2006 2007 2008 2009 2010
2006 2007 2008 2009 2010
GAMBAR 4.5ANGGARAN DAK LINGKUNGAN HIDUP KAB. PESSEL
Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pessel
Dana DAK Kantor Lingkungan Hidup dipergunakan untuk pembangunan kegiatan
fisik laboratorium lingkungan dengan segala peralatan alat labor serta sarana dan
prasarana kelapangan dan sarana penunjang lain. Keberadaan dana DAK bagi
Kantor lingkungan sangat dirasakan manfaatnya untuk pengendalian kerusakan dan
pengelolaan lingkungan hidup. Pengujian kualitas air sungai dan air limbah telah
dilakukan pengujian sejak alat-alat laboratorium diadakan dengan dana DAK.
122729000 172856000
537972000626704399
956682262
515984875
0
200000000
400000000
600000000
800000000
1000000000
1200000000
2005 2006 2007 2008 2009 2010
2005 2006 20072008 2009 2010
GAMBAR 4.6ANGGARAN APBD KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KAB. PESSEL
Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pessel
Jika dilihat dari table di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2009 anggaran
Kantor Lingkungan Hidup tejadi penurunan dari dana DAK Kementerian Negara
lingkungan Hidup sebanyak Rp. 242,454,545,- pada tahun 2008 dana DAK sebanyak
Rp. 927.000.000,- pada tahun 2009 sebanyak Rp. 644.545.455,-. Sementara dana
APBD mengalami kenaikan dibandingkan papda tahun 2008 sebanyak Rp.
537.972.000,- mengalami kenaikan tahun 2009 dengan Rp. 626.704.399,- artinya
terjadi selisih sebnayak Rp. 88.732.399,- juta rupiah. Tahun 2010 anggaran APBD
IV - 19
untuk Kantor Lingkungan Hidup terjadi kenaikan dibandingkan dengan tahun 2009
sebesar Rp. 329.977.863,-.
Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa anggaran APBD Kantor Lingkungan
Hidup terjadi kenaikan dari tahun ketahun. Peningkatan anggaran APND ini sagat
menguntungkan bagi Kantor Lingkungan Hidup untuk melaksanakan kegiatan-
kegiatan yang secara prinsip dapat meningkatkan upaya rehabilitasi terhadap
kerusakan dan pencemaran lingkungan.
Kegiatan – kegiatan bidang DAK pada tahun 2010 meliputi kegiatan fisik seperti
Pengadaan becak sampah, pengadaan alat laboratorium lingkungan, pengadaan
tong sampah, pengadaan biogas dan pengadaan mobiler.
Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa anggaran APBD Kantor Lingkungan
Hidup terjadi kenaikan dari tahun ketahun. Peningkatan anggaran APND ini sagat
menguntungkan bagi Kantor Lingkungan Hidup untuk melaksanakan kegiatan-
kegiatan yang secara prinsip dapat meningkatkan upaya rehabilitasi terhadap
kerusakan dan pencemaran lingkungan.
Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa anggaran DAK dari pusat terjadi
fluktuasi, pada tahun 2006, dana DAK Rp. 310.000.000,- pada tahun 2007, 2008
terjadi kenaikan yang cukup signifikan adalah Rp. 927.000.000,- dan pada tahun
2009 terjadi penurunan menjadi Rp. 644.545.455,- dan tahun 2010 terjadi
penurunan menjadi Rp. 583.300.000,-
TABEL 4.12 JUMLAH PERSONIL LINGKUNGAN HIDUP
No
Jumlah
Pegawai
2005 2006 2007 2008 2009
2010
1 Pegawai 10 12 12 14 18
21
Jumlah Total
10 12 12 14 18
21
Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pessel
Keterangan : Olahan Tabel UP-14
Tabel diatas menunjukan bahwa jumlah personil pegawai Kantor Lingkungan
hidup semakin tahun semakin meningkat jumlah personilnya.
IV - 20
Jumlah personil Kantor Lingkungan hidup mengalami kemajuan baik dari kuantitas
maupun kualitas. Pada tahun 2008 jumlah personil sebanyak 13 orang, pada tahun
2009 sebanyak 21 orang. Jumlah personil tersebut yang tingkat pendidikan S2
lingkungan ada 2 orang, S2 manajemen sebanyak 1 orang, Pendidikan Sarjana
Strata 1 (S1) sebanyak 9 orang, tingkat pendidikan SLTA 9 orang, pada saat ini
ada 2 staf yang sedang mengikuti kuliah S1.
Kelembagaan Lingkungan hidup kabupaten Pesisir Selatan pada saat ini adalah
berupa Kantor masih berada dibawah pimpinan eselon III, seharusnya untuk
meningkatkan kelembagaan Pengelolaan Lingkungan didaerah Kabupaten Pesisir
Selatan seharusnya adalah Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Pimpinan
Eselon II. Penguatan kelembagaan ini harus diiringi dengan komitmen Kepala
Daerah terhadap Kelembagaan dan pengetahuan lingkungan hidup.
TABEL 4.13
JUMLAH PPNS LINGKUNGAN HIDUP
No
Jumlah Jabatan Fungsional
2010
1 PPNS Kehutanan
1
Jumlah Total
1
Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pessel
Keterangan : Olahan Tabel UP-15
Dari table diketahui bahwa pejabat fungsional lingkungan PPNS kantor lingkungan
hanya ada 1 orang, yakni PPNS dari Kehutanan, sedangkan PPNS dari Lingkungan
Hidup belum ada. Jabatan fungsional yang ada di Kantor Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan adalah PPNS Kehutanan, yakni Gumanti Chairul, PPNS
lingkungan belum ada Sumber daya Manusianya, maka oleh sebab itu tahun depan
direncanakan untuk peningkatan SDM, diikutkan staf yang mempunyai kemampuan
diidang lingkungan PPNS lingkungan dan Diklat Penyusun AMDAL (AMDAL B) untuk
membentuk KOMISI AMDAL di Kabupaten Pesisir Selatan. Peningkatan SDM ini
sangat mutlak dilaksanakan untuk kelancaran tugas lingkungan hidup dimasa yang
akan datang terutama mengenai masalah perizinan AMDAL.
Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa anggaran APBD Kantor Lingkungan
Hidup terjadi kenaikan dari tahun ketahun. Peningkatan anggaran APND ini sagat
menguntungkan bagi Kantor Lingkungan Hidup untuk melaksanakan kegiatan-
kegiatan yang secara prinsip dapat meningkatkan upaya rehabilitasi terhadap
kerusakan dan pencemaran lingkungan.
IV - 21
IV-F. AGENDA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2010
Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah digunakan sebagai
alat perencana program dan pengelolaan lingkungan hidup tahun 2010 yang
didukung oleh pimpinan daerah untuk diprogramkan oleh Kantor Lingkungan Hidup :
1. Seksi AMDAL
- Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan akan membentuk Komisi
AMDAL KabupateN Pesisir Selatan.
- Kantor Lingkungan Hidup akan membentuk dan melatih serta menerbitkan
persetujuan tim terpadu penilai liesensi AMDAL, setelah dikeluarkannya
Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Pesisir Selatan.
- Setelah Komisi Lisensi AMDAL Kabupaten telah diterbitkan, maka akan
dilaporkan kepada Bapedalda Provinsi Sumatera Barat.
- Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten memberikan rekomendasi melalui
kepala daerah bagi Dokumen Pengelolaan lingkungan berupa UKL/UPL dan
SPPL sudah disidangkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan setiap tahun selalu
melaksanakan kegiatan Penyusunan Buku Laporan Status Lingkungan Hidup
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan setiap tahun.
2. Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum
- PP 38 tahun 2007 menjelaskan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis kegiatan
atau usaha wajib dilengkapi dengan dokumen pengelolaan lingkungan
dengan wilayah Kabupaten merupakan wewenang kabupaten.
- Kantor Lingkungan Hidup telah melaksanakan kegiatan pengawasan dan
pencemaran lingkungan hidup pada perusahaan-perusahaan perkebunan
kelapa sawit, pertambangan, Rumah Sakit, Infrastruktur, Penginapan, dan
rumah makan.
IV - 22
- Disamping pengawasan juga dilaksanakan kegiatan rutin penilaian ADIPURA
oleh PPLH Regional Sumatera ke daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai
Kota Kecil.
- Penetapan kawasan pengawasan dengan kondisi lingkungan yang beragam,
sehingga perlu dilakukan penetapan, agar memudahkan dalam melakukan
pengawasan.
- Melatih dan mendidik generasi muda yang mempunyai keinginan untuk
melestarikan lingkungan pada masa yang akan datang melalui program
Kalpataru.
3. Seksi Pengendalian, Pengelolaan dan Pencemaran Lingkungan Hidup
- Melaksanakan Kegiatan rutin DAK (dana anggaran khusus) dari Kementerian
Negara Lingkungan Hidup dengan pengadaan fisik sesuai dengan kebutuhan
daerah Kabupaten Pesisir Selatan, mulai dari pengadaaan alat labor, gedung
labor, IPAL Laboratorium, Alat laboratorium, becak sampah, motor sampah
dan sarana penunjang kit accecoris laboratorium dilapangan.
- Untuk mengatahui kondisi kualitas air sungai yang ada di Kabupaten Pesisir
Selatan perlu dilakukan kegiatan pengujian kualitas air sungai di 11 besar
sungai besar sepanjang daerah setiap tahun.
- Pengujian kualitas air limbah pabrik perkebunan kelapa sawit, TPA Gunung
Bungkuk, IPAL Rumah Sakit, IPAL Penginapan dan Limbah cair lainnya.
1. Asdep Urusan Data dan Informasi Lingkungan. 2009. Pedoman Umum Penyusunan
Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2009.
Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Jakarta.
2. Asdep Urusan Data dan Informasi Lingkungan. 2008. Pedoman Umum Penyusunan
Laporan SLHD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2008. KLH. Jakarta.
3. Asdep Urusan Data dan Informasi Lingkungan. 2006. Pedoman Umum Penyusunan
Laporan SLHD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2007. KLH. Jakarta.
4. Asdep Urusan Data dan Informasi Lingkungan. 2005. Pedoman Umum Penyusunan
Lapporan SLHD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2006. KLH. Jakarta.
5. KLH. 2000. Buku Pedoman Umum Penyusunan Neraca Kualitas Lingkungan Hidup
Daerah (NKLHD) Kabupaten/Kota. KLH. Jakarta.
6. BPS dan Bappeda. 2008. Pesisir Selatan Dalam Angka 2007. Bappeda. Painan.
7. BPS dan Bappeda. 2007. Pesisir Selatan Dalam Angka 2006. Bappeda. Painan.
8. BPS dan Bappeda. 2006. Pesisir Selatan Dalam Angka 2005. Bappeda. Painan.
9. BPS dan Bappeda. 2005. Pesisir Selatan Dalam Angka 2004. Bappeda. Painan.
10. PPLH Regional Sumatera. 2007. Kualitas Lingkungan Hidup Sumatera 2007. PPLH
Regional Sumatera. Pekan baru.
11. Bapedalda Provinsi Sumbar. 2008. Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Sumatera
Barat 2008. Bapedalda. Padang.
12. Bapedalda Provinsi Sumbar. 2008. Kumpulan Data Status Lingkungan Hidup Daerah
Sumatera Barat 2008. Bapedalda. Padang.
13. Bapedalda Provinsi Sumbar. 2007. Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Sumatera
Barat 2007. Bapedalda. Padang.
14. Bapedalda Provinsi Sumbar. 2007. Kumpulan Data Status Lingkungan Hidup Daerah
Sumatera Barat 2007. Bapedalda. Padang.
15. Bapedalda Provinsi Sumbar. 2006. Status Lingkungan Hidup Daerah Sumatera Barat
2006. Bapedalda. Padang.
16. Bapedalda Provinsi Sumbar. 2005. Status Lingkungan Hidup Daerah Sumatera Barat
2005. Bapedalda. Padang.
17. Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pessel. 2008. Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan 2008. Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pessel. Painan
18. Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pessel. 2008. Kumpulan Data Status Lingkungan Hidup
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2008. Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pessel. Painan
19. Bagian Lingkungan Hidup Setda Kab. Pessel. 2007. Laporan Status Lingkungan Hidup
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2007. Bagian LH Setda Kab. Pessel. Painan.
20. Bagian Lingkungan Hidup Setda Kab. Pessel. 2007. Kumpulan Data Status Lingkungan
Hidup Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2007. Bagian LH Setda Kab. Pessel. Painan.
21. Bagian Lingkungan Hidup Setda Kab. Pessel. 2006. Laporan Status Lingkungan Hidup
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2006. Bagian LH Setda Kab. Pessel. Painan.
22. Bagian Lingkungan Hidup Setda Kab. Pessel. 2006. Kumpulan Data Status Lingkungan
Hidup Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2006. Bagian LH Setda Kab. Pessel. Painan.
23. Bagian Lingkungan Hidup Setda Kab. Pessel. 2005. Laporan Status Lingkungan Hidup
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2005. Bagian LH Setda Kab. Pessel. Painan.
24. Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kab.Pessel. 2006. Profil Kebersihan Kota Painan.
Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kab.Pessel. Painan.
25. Bagian Lingkungan Hidup Setda Kab. Pessel. 2007. Laporan Periodik Volume Sampah
Tahun 2007. Bagian LH Setda Kab. Pessel. Painan.
26. Bagian Lingkungan Hidup Setda Kab. Pessel. 2007. Laporan Pemantauan Kualitas Air
Tahun 2007. Bagian LH Setda Kab. Pessel. Painan.
27. Bappeda. 2007. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2008. Bappeda. Painan.
28. Bagian Lingkungan Hidup Setda Kab. Pessel. 2008. Rencana Kerja Bagian LH Setda
Kab. Pessel Tahun 2009. Bagian LH Setda Kab. Pessel. Painan.
29. Bupati Pesisir Selatan. 2006. Peraturan Bupati Pessel Nomor 11 Tahun 2006 – 2010.
Bappeda. Painan.
30. Kantor Perhubungan, Data Kendaraan Bermotor Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan
Pemutakhiran Data Kendaraan Bermotor. 2004. Pemda Kantor Perhubungan. Painan.
31. Kantor Perhubungan, Data Kapal Bermotor Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan
Pemutakhiran Data Kendaraan Bermotor. 2005. Pemda Kantor Perhubungan. Painan.
32. Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Siicincin, Perkiraan Hujan
Sumatera Barat Bulan Oktober 2008, 2008, Badan Meteorologi dan Geofisika.
33. Sunu Pramudya.2005. Melindungi Lingkungan Dengan Menerapkan ISO 14001. Jakarta.
34. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 2009. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2008. Painan.
35. Sucipto Badar, Matematika.2001. Lubuk Agung Bandung.2001. Jakarta.
36. Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal PPM dan PLP.2000. Materi Pelatihan
Instruktur Perbaikan dan Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan Untuk Mendukung
Pendekatan Partisipatori. 2002. Jakarta.
37. Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat. 2007. Data Curah Hujan 2007. Madang.
38. Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat. 2007. Peta Lokasi Pos Klimatologi Wilayah Balai
PSDA Batang Hari.2007.Padang.
i
PASIR MUARO BAYANG
PASAR BARU BAYANG
SUMUR GALI PASAR BALAI SELASA
SUMUR GALI KOTO NAN IV BALAI SELASA
SUMUR GALI PASAR LAMO AIR HAJI
SUMUR GALI PASAR BARU AIR HAJI
AIR LAUT MUARO BAYANG
AIR LAUT PELABUHAN CAROCOK TARUSAN
AIR LAUT PASIR PUTIH KAMBANG
AIR LAUT PELABUHAN CAROCOK PAINAN
EMBUNG LUBUK MATO KUCING
EMBUNG LUBUK MATO KUCING
ii