STANDART OPERASIONAL PROSEDUR ( S O P ) TAHUN 2018 · STANDART OPERASIONAL PROSEDUR ( S O P ) TAHUN...

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR

( S O P )

TAHUN 2018 KECAMATAN BRONDONG

KABUPATEN LAMONGAN

Jalan Raya Sedayulawas Brondong Kode Pos 62263

Tlp. (0322) 661150, Email : [email protected] Website : www.lamongankab.go.id

mailto:[email protected]

http://www.lamongankab.go.id/

PEMERINTAH KABUPATEN BRONDONG KECAMATAN BRONDONG

Jalan Raya Daendles Sedayulawas Tlp. ( 0322 ) 661150 E.Mail Brondong @ Brondong.go.id.Web.Site:www Brondong.go.id

B R O N D O N G Kode Pos 662263

KEPUTUSAN CAMAT BRONDONG Nomor :188/ 30/413.307/ 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR KECAMATAN BRODONG

CAMAT BRONDONG

Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Brondong dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal, serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dan aparat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai Standart Operasional Prosedur, sehingga tercapai pelayanan publik yang prima.

b. Bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik pada Kantor Kecamatan Brondong dengan Keputusan Camat Brondong.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor3851).

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata KerjaKementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan PresidenNomor 20 Tahun 2008.

6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang UnitOrganisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negarasebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008.

7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentangKedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, SusunanOrganisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005.

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional.

9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimanadiubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/PTahun 2007 tentang Membentuk dan Mengangkat MenteriNegara Kabinet Indonesia Bersatu.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Brondong Nomor 29 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan

11. Peraturan Bupati Brondong Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan SIpil

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERTAMA : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik pada Kantor

Kecamatan Brondong sebagaimana disebut dalam Lampiran Keputusan ini,

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik Kecamatan

Brondong sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dalam keputusan ini meliputi Standar Operasional Prosedur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur Kecamatan Brondong sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

KETIGA : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik sebagaimana

dimaksud dalam diktum KEDUA digunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Petugas / Aparat Kantor Kecamatan Brondong Kabupaten Brondong.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Brondong Pada tanggal : 02 Jauari 2018

CAMAT BRONDONG

Ttd

SARIONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. 1. Bapak. Bupati Lamongan 2. Sdr. Inspektor Kab. Lamongan 3. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Lamongan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Tujuan untuk perbaikan kualitas pelayanan pablik, dalam pengertian ini reformasi birokrasi harus mampu menghasilkan secara efektif , efisien dan ekonomis. Secara operasional salah satu upaya untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan ekonomis tidak lain adalah memperbaiki proses penyelenggaraan administrasi di kantor Kecamatan Brondong sehingga lebih mencerminkan birokrasi mampu menjalankan fungsi pemerintahan sesuai dengan kriteria tersebut.

Dalam rangka untuk mewujudkan birokrasi yang memiliki kriteria efektif, efisien dan ekonomis adalah dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi Kantor Kecamatan Brondong sehingga dapat berjalan dengan pasti. Berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari atau bahkan meskipun terjadi penyimpangan tersebut, maka dapat ditemukan penyebabnya,m dalam kondisi seperti ini sedikit demi sedikit pada gilirannya kualitas pelayanan yang lebih baik. maka perlu disusun petunjuk teknis penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai panduan bagi Kantor Kecamatan Brondong dalam menyusn Standar Operasional Prosedur.

B. Tugas Pokok dan Fungsi.

Kecamatan Brondong merupakan salah satu Satuan Perangkat Daerah di Kabupaten Lamongan yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Kecamatan Brondong dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Brondong mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainya. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Brondong, Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun 2016 ,tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan.

Fungsi Camat : 1. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ; 2. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan 3. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ; 4. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ; 5. Pelaksanaan Urusan Keuangan ; 6. Pelaksanaan Urusan Program ; 7. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan Unit Kerja di

tingkat Kecamatan ; 8. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas

Pokok dan Fungsinya.

BAB II GAMBARAN UMUM SOP

A. Pengertian Satandar Operasional Prosedur (SOP).

1. Standard Operating Procedures (SOP) adalah serangkaian intruksi tertulis yang

dilbakukan mengenai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan;

2. Pelayanan internal adalah berberbagai jenis pelayanan yang dilakukan oleh unit-unit pendukung (sekretariat) kepada seluruh unit-unit pegawai yang berada dalam lingkungan internal, organisasi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya;

3. Pelayanan Eksternal adalah berbagai jenis pelayanan yang dilaksanakan unit-unit lini organisasi pemerintah yang langsung ditujukan kepada masyarakat atau kepada instansi pemerintah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

4. Administrasi pemerintahan adalah pengelolaan proses pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh organisasi pemerintah;

5. SOP teknis adalah standar prosedur yang sangat rinci dan bersifat teknis; 6. SOP aministratif adalah standar prosedur yang diperuntukkan bagi jenis-jenis

pekerjaan yang bersifat administratif.

B. Manfaat Standar Operasional Prosedur (SOP). Manfaat Standard Operating Procedures dalam lingkup penyelenggaraan administrasi pemerintahan meliputi antara lain : 1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan

pekerjaan yang menjadi tugasnya; 2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh

seorang pegawai dalam menjalankan tugasnya; 3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab

individual pegawai dan organisasi secara keseluruhan; 4. Membantu pegawai menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi

manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari;

5. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas; 6. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkrit

untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan;

7. Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dalam sebagai situasi;

8. Menjamin kosistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu dan prosedur;

9. Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya;

10. Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi pegawai; 11. Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pegawai

dalam menjalankan tugasnya; 12. Sebagai instrumen yang dapat melindungi pegawai dari kemungkinan tuntutan

hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan; 13. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas; 14. Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam

memberikan pelayanan; 15. Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar

pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan.

C. Landasan Hukum. 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan

Yang Bersih dan Bebas KKN; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Peran Serta

Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara; 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009; 5. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

:63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.

D. Tujuan. Tujuan Standard Operating Procedures (SOP) adalah untuk memberikan pedoman bagi seluruh pegawai yang ada dikecamatan Brondong sesuai dalam mengidentifikasi, merumuskan, menyusun, mengembangkan, memonitor serta mengevaluasi standard operating Procedures (SOP) dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

a. Mendukung proses pelayanan yang berorientasi pada masyarakat. Penerapan SOP akan membatasi kontak antara pemohon dan petugas, dan meningkatkan kepastian pelayanan (kepastian atas biaya retribusi dan penerbitan dokumen)

b. Mendefiniskan tugas dan tanggungjawab yang jelas untuk setiap petugas dalam proses administrasi dan pelayanan. Petugas dapat berkonsentrasi pada proses tertentu dan dapat meningkatkan produktivitas.

c. Menerapkan sistem evaluasi/insentif berdasarkan kinerja.

d. Mendukung proses administrasi yang transparan dan akuntabel, dengan penerapan SOP setiap tahapan pelayanan yang dilakukan petugas dapat dipertanggungjawabkan dan terdkumentasi.

BAB III FORMAT PENYUSUNAN

STANDARD OPERATING PROSEDURES (SOP)

A. Bidang Sekretariat. Bagian Umum yang di SOP kan adalah : 1. SOP Pelaksanaan Rapat Dinas Internal Kecamatan Brondong 2. SOP Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi PNS Yang Tidak Mentaati Kewajiban

Dan Larangan 3. SOP Absensi Tingkat Kehadiran PNS 4. SOP Evaluasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) 5. SOP Pengajuan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) 6. SOP Pengajuan Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) 7. SOP Pengajuan KARPEG, KARIS, KARSU Pegawai Negeri Sipil (PNS) 8. SOP Pengajuan Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS) 9. SOP Menyusun Pedoman TND,Pakaian Dinas,Pedoman dan Pembinaan Kode

Kearsipan,Pedoman Petunjuk Palaksanaan Hari Kerja dan Jam Kerja

10. SOP Pengadaan Stempel Dinas dan Pemberian Tanda / Ciri Stempel Dinas 11. SOP Surat Masuk 12. SOP Surat Keluar 13. SOP Legalisasi Pada Kantor Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan 14. SOP Surat Pengantar Pengambilan Uang di Bank / lembaga lain pengiriman

dari luar negeri 15. SOP Surat Keterangan Jalan 16. SOP Legalisasi Umum 17. SOP Surat Keterangan Tidak Mampu 18. SOP Surat Keterangan ahli Waris 19. SOP Surat Pengantar pembuatan Mutasi Tanah 20. SOP Surat Pengantar pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi pemohon

yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum pernah menikah 21. SOP Pelayanan Surat keterangan kematian Bagian Keuangan yang di SOP kan adalah :

22. SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Kecamatan Brondong Kab.Lamongan 23. SOP Penyusunan Rencana Kinerja ( RENJA ) Kecamatan Brondong 24. SOP Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban ( LKPJ ) Kecamatan

Brondong Kabupaten Lamongan B. Bidang Pemerintahan.

Dalam Bidang Pemerintantahan yang di SOP kan adalah : 1. SOP Penerbitan Kartu Keluarga (KK) 2. SOP Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik ( e-KTP ) 3. SOP Penerbitan Surat Keterangan Pindah Tempat dan Datang 4. SOP Pengantar Pembuatan Akta Kelahiran 5. SOP Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB )

C. Bidang Ekonomi Pembangunan.

Dalam Bidang Ekonomi Pembangunan yang di SOP kan adalah : 1. SOP Penerbitan IMB, HO dan SIUP TDP 2. SOP Keterangan Domisili Tempat Usaha 3. SOP Rekomendasi izin bidang (perhubungan, tenaga kerja dan transmigrasi,

pertanian, kehutanan, kesos, kesehatan, pendidikan, perindustrian dan perdagangan, koperasi dan UKM, pekerjaan umum, sumber daya air, pertambangan dan energi, lingkungan hidup, atau pariwisata dan kebudayaan)

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.. Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang di SOP kan adalah :

1. SOP Surat Pengantar Nikah, Talak, Cerai, Rujuk 2. SOP Surat Pengantar pembuatan Dispensasi Nikah Mendadak 3. SOP Surat Keterangan Duda / Janda 4. SOP Surat Pengantar permintaan sumbangan sosial. 5. SOP Surat Pengantar Calon Tenaga Kerja Indonesia TKI

E. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum ( Trantibum )

Dalam Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum ( Trantibum )yang di SOP kan adalah : 1. SOP Rekomendasi Ijin Kegiatan Keramaian 2. SOP Surat Pengantar Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

BABIV PENUTUP

A. Kesimpulan

Standard Operating Prosedures (SOP) pada Kantor Kecamatan Brondong adalah merupakan suatu komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan pada Kantor Kecamatan Brondong untuk memberikan pelayanan yang prima / berkualitas kepada masyarakat. Dengan ditetapkan Standard Operating Prosedures (SOP) pada Kantor Kecamatan Brondong diharapkan juga sebagai tolak ukur dan pedoman, baik pemberi maupun penerima di Kantor Kecamatan Brondong.

B. Saran Standard Operating Prosedures (SOP) Kecamatan Brondong yang telah

ditetapkan tersebut, sebaiknya dipublikasikan secara luas kepada masyarakat se kecamatan Brondong agar masyarakat mengetahui dan memahami komitmen atau janji penyelenggara pelayanan di Kecamatan Brondong sehingga diharapkan ada kontribusi saran atau masukan dari masyarakat sebagai bahan evaluasi pelayanan dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan.

Brondong, 02 Januari 2018

CAMAT BRONDONG

SARIONO,SH.MM Pembina Tk.I

NIP. 19640615 199003 1 023

S O P PELAKSANAAN RAPAT DINAS INTERNAL KECAMATAN BRONDONG

KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN

Nomor SOP 01

Tanggal Pembuatan 03 Januari 2018

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 08 Januari 2018

Disahkan Oleh Camat Brondong

Nama SOP Pelaksanaan Rapat Dinas Internal Kecamatan Brondong

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Lulusan S-1/S-2 Keuangan, Akuntansi, Adm.Manajemen Ekonomi 2. Pernah Diklat / Khursus / Bimtek Penatausahaan Keuangan, KKD, LKD,

Akuntansi Publik, Penbendaharaan, Sistem Informasi Keuangan, SAKTI dan Penganggaran

3. Mampu mengoperasikan komputer

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

1. SOP Pengelola Kebersihan 2. SOP Penyiapan bahan rapat 3. SOP Penyiapan ruang rapat

Meja, kursi, komputer, Snel heicther, ATK, kalkulator, mesin ceklog, almari filling cabinet, suond system, LCD Proyektor, tustel/handycame

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Indikator kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil yang utama saat ini adalah kehadiran pegawai yang bersangkutan dan formalnya akan dilihat absensi yang bersangkutan, baru setelah itu akan dlihat capaian kinerja yang bersngakutan. Akan tetapi secara umum belum mampu dilakukan penilaian secara obyektif dan terukur. Oleh karen itu absensi Pegawai harus terkelola dengan baik dan obyektif

1. Data personil 2. Daftar absensi peserta rapat 3. Undangan rapat 4. Inventaris ruangan dan sarana peralatannya

FLOW CHART SOP PELAKSANAAN LAPORAN RAPAT INTERNAL KECAMATAN BRONDONG

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Ket

Staf Kasubag Umum/

Keuangan Sekcam Camat

Persyaratan/ kelengkapan

Waktu Output

1 Memerintahkan & memberikan arahan umum rencana pelaksanaan Rapat Internal Kecamatan

Nota dinas, disposisi, perintah/arahan lisan Camatn untuk mengadakan rapat internal Kecamatan

15 Menit

Perintah & arahan umum pelaksanaan rapat internal

2 Memerintahkan & memberikan arahan teknis rencana pelaksanaan rapat internal Kecamatan


1 Jam


3 Mempersiapkan ruangan & peralatan, bahan & agenda rapat, undangan rapat, absen peserta rapat, peralatan dokumentasi rapat & kebutuhan konsumsi

Perintah & arahan teknis pelaksanaan rapat internal

8 Jam

Kesiapan ruangan & peralatnnya, bahan & agenda , undangan, absen peserta, peralatan dokumen, konsumsi rapat

4 Paraf undangan rapat, mengecek kesiapan ruangan & peralatannya, bahan & agenda rapat peralatan dokumen rapat & kebutuhan konsumsi rapat

Kesiapan ruangan & peralatannya,bahan & agena, absen peserta, konsumsi dan konsep undangan rapat

2 Jam


5. Tandatangan undangan rapat, mengecek kesiapan ruangan & peralatannya, bahan & agenda rapat, absensi dan konsumsi rapat

Kesiapan ruangan & peralatannya,bahan & agena, absen peserta, konsumsi dan konsep undangan rapat terparaf

30 Menit


S O P PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PNS YANG TIDAK MENTAATI KEWAJIBAN DAN LARANGAN.


Nomor SOP 02


Tanggal Revisi



Nama SOP Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi PNS Yang Tidak Mentaati Kewajiban Dan Larangan


PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS dan Pasal 8 Surat Perjanjian Tenaga Kontrak Kerja Pemerintah Kabupaten Lamongan Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Juknis PP No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS Perbub Kabupaten Lamongan No.3 Tahun 2017 tentang Penetapan Jam Kerja PNS

1. Lulusan S-1/S-2 Keuangan, Akuntansi, Adm.Manajemen Ekonomi 2. Pernah Diklat / Khursus Administrasi 3. Mampu mengoperasikan komputer


Bupati, Sekretaris Daerah, Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Kasubag dan Staf

Meja, kursi, komputer, Snel heicther, ATK, kalkulator, mesin ceklog, almari filling cabinet,


Dalam hal ini PNS yang tidak mentaati kewajiban dan larangan PNS dijatuhi hukuman Disiplin

1. File Kepegawaian PNS yang bersangkutan 2. Jenis-jenis pelanggaran

FLOW CHART SOP PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PNS YANG TIDAK MENTAATI KEWAJIBAN DAN LARANGAN

No Aktivitas


Staf Kasubag Umum/



Waktu Output

1 Memberikan perintah/disposisi proses umum pemanggilan & pemeriksaan PNS

Surat pengaduan berkas pemanggilan PNS

10 Menit

Surat pengaduan yang telah didisposisi perintah umum

2 Memberikan perintah/disposisi proses teknis pemanggilan & pemeriksaan PNS

Perintah/disposisi teknis pengajuan dan pemeriksaan PNS yang telah didisposisi

10 Menit

Surat pengaduan telah didisposisi perintah proses teknis

3 Membuat konsep surat panggilan, konsep BAP dan mempelajari PP 53 Tahun 2010

Perintah/disposisi teknis pengajuan dan pemeriksaan PNS yang telah didisposisi proses teknis

1 Jam

Register surat panggilan pemeriksaan dan konsep BAP

4 Mencetak surat panggilan dan BAP yang diserahkan pada aturan langsung PNS

Register surat pemanggilan pemeriksaan

30 Menit

Surat panggilan konsep BAP

5.

Memeriksa, memaraf konsep surat pemanggilan & pemeriksaan PNS

Konsep surat pemanggilan pemeriksaan PNS yang telah diparaf

2 Jam

Konsep surat pemanggilan pemeriksaan PNS proses

6. Peregisteran, penomoran, stempel dan penyampaian surat, pemanggilan pemeriksaan PNS kepada yang bersangkutan

Surat pemanggilan pemeriksaan yang telah ditandatangani

10 Menit

Surat pemanggilan PNS yang telah ditandatangani dan disampaikan bersangkutan

S O P EVALUASI ABSENSI TINGKAT KEHADIRAN PNS


Nomor SOP 03


Tanggal Revisi



Nama SOP Absensi Tingkat Kehadiran PNS


PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS dan Pasal 8 Surat Perjanjian Tenaga Kontrak Kerja Pemerintah Kabupaten Lamongan Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Juknis PP No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS Perbub Kabupaten Lamongan No.3 Tahun 2017 tentang Penetapan Jam Kerja PNS

1. Lulusan S-1/S-2 Keuangan, Akuntansi, Adm.Manajemen Ekonomi 2. Pernah Diklat / Khursus Administrasi Kepegawaian 3. Mampu mengoperasikan komputer



Meja, kursi, komputer, Snel heicther, ATK, kalkulator, mesin ceklog, almari filling cabinet,


Jika PNS tidak masuk kerja selama 5 hari kerja atau lebih tanpa keterangan yang sah dan dihitung kumulatif maka akan dikenakan sanksi.

1. Data personil 2. Laporan absensi pegawai manual 3. Laporan Eperformen 4. Surat pengantar dan nota dinas

FLOW CHART S O P EVALUASI ABSENSI TINGKAT KEHADIRAN PNS

No Aktivitas


Staf Kasubag Umum/



Waktu Output

1 Memberikan perintah/disposisi proses umum pengajuan data tingkat kehadiran PNS

Surat pengatar 10 Menit

Surat yang telah didisposisi perintah umum

2 Memberikan perintah / disposisi proses teknis pengajuan data tingkat kehadiran PNS

Surat pengatar 10 Menit

Surat yang telah didisposisi perintah teknis

3 Melakukan registrasi, memilih dan menempel ceklist memverifikasi berkas mengentry data usulan, menyiapkan konsep pengantar, daftar nominatif

Berkas terverifikasi konsep surat pengantar & draf nominatif terparaf

30 Menit

Registrasi terisi dokumen terpilah, ceklist tersetempel berkas terferifikasi, konsep suerat pengantar & daf. Nomonatif terketik

4 Memvalidasi & paraf konsep pengantar & draf nominatif data tingkat kehadiran PNS

Data tingkat kehadiran PNS telah terkoreksi

1 Jam

Data tingkat kehadiran PNS telah tertandatangani

5.

Memeriksa dan menndatangani data tingkat kehadiran PNS


1 Jam


6. Peregistrasian, penomoran, stempel & data tingkat kehadiran PNS sudah siap dikirim


1 Jam

Data tingkat kehadiran PNS, yang telah tertandatangani yang siap dikirik kepada OPD yang bersangkutan

S O P EVALUASI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)


Nomor SOP 04


Tanggal Revisi



Nama SOP Evaluasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS)


1. UU no. 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian yang telah diubah dan disempurnakan dengan undang-undang no. 43 Tahun 1999

2. PP nomor 101 Tahub 2000 tentang Diklat PNS 3. PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS 4. PP Nomor 16 Tahun 1994 tentang jabatan fungsional

1. Lulusan S-1/S-2 Keuangan, Akuntansi, Adm.Manajemen Ekonomi 2. Pernah Diklat/Khursus Administrasi 3. Mampu mengoperasikan komputer





Diharapkan kepada seluruh Kasi, Kasubag dan Staf untuk melaksanakan pekerjaannya tepat waktu agar dalam penyampaian baik laporan maupun surat – surat tidak terjadi keterlambatan.

1. Buku Kinerja harian 2. Surat disposisi camat yang harus ditindaklanjuti 3. Berkas – berkas laporan

FLOW CHART SOP EVALUASI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

No Aktivitas


Staf Kasubag Umum/



Waktu Output

1 Memberikan perintah/disposisi proses umum pengajuan evaluasi kinerja PNS

Surat & berkas persyaratan pengajuan evaluasi kinerja PNS

10 Menit

Surat yang telah didisposisi perintah umum

2 Memberikan perintah/disposisi proses teknis pengajuan evaluasi kinerja PNS

Surat pengantar & berkas persyaratan pengajuan evaluasi kinerja PNS telah disposisi proses

30 Menit

Surat yang telah didisposisi perintah teknis

3 Melakukan registrasi, memilih & menempel ceklist, memverifikasi berkas, entry data usulan, menyiapkan konsep pengantar & draf nominatif

Surat pengantar & berkas persyaratan pengajuan evaluasi kinerja PNS telah disposisi proses teknis

3 Jam

Register terisi, dokumenn terpilih, ceklist terstempel, berkas terverifikasi konsep surat pengantar & draf nominatif terketik

4 Memvalidasi & paraf konsep pengantar & draf nominatif pengajuan evaluasi kinerja PNS

Berkas terverifikasi konsep surat pengantar & draf nominatif terparaf

2 Jam

Surat pengatar & draf, nominative tertandatangani

5.

Memeriksa dan menanda tangani pengajuan evaluasi kinerja PNS

Pengajuan-pengajuan evaluasi kinerja PNS telah terkoreksi

2 Jam

Pengajuan evaluasi kinerja PNS telah ditandatangani

6. Peregisteran, penomoran, stempel dan penyampaian pengajuan evaluasi kinerja PNS yang asli diberikan kepada yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti

Pengajuan evaluasi kinerja PNS telah tertandatangani

1 Hari

Pengajuan penilaian kinerja PNS yang tertandatangani dan siap di sampaikan kepada OPD yang bersangkutan

S O P PENGAJUAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)


Nomor SOP 05


Tanggal Revisi

Tanggal Efektif


Nama SOP Pengajuan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS)



2. PP nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji PNS 3. PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana

telah diubah dengan PP nomor 11 Tahun 2002



BKN, Bupati, sekretaris Daerah, BKD, Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Kasubag dan Staf



Dalam hal kegiatan ini tidak dilaksanakan, maka pegawai yang akan naik pangkat akan terlambat

1. Draf dan SK 2. Buku penjagaan/kendali Kenaikan Pangkat

FLOW CHART SOP PENGAJUAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

No Aktivitas


Staf Kasubag Umum/



Waktu Output

1 Memberikan perintah/disposisi proses umum penerbitan surat pemberitahuan Kenaikan Pangkat PNS

Daftar nomative PNS kendali proses Kenaikan Pangkat

5 Menit Nota yang telah didisposisi perintah umum

2 Memberikan perintah/disposisi proses teknis pengajuan Kenaikan Pangkat PNS

Nota & draf nominative PNS yang telah didisposisi perintah teknis

5 Menit Nota & draf nominative yang telah didisposisi perintah teknis

3 Melakukan pengecekan penjagaan mengikuti dan mengkoordinasi pengembangan karier PNS mengentry data serta mencetak konsep Kenaikan Pangkat

Nota & draf yang telah didisposisi perintah teknis

2 Jam Terisinya buku penjagaan Kenaikan Pangkat dan tercetak konsep Kenaikan Pangkat

4 Memeriksa pengisisan bukupenjagaan mengoreksi & paraf konsep SP Kenaikan Pangkat

Buku penjagaan yang telah terisi dan konsep SP Kenaikan Pangkat

30 Menit Konsep surat pengatar Kenaikan Pangkat yang telah ditandatangani

5.

Memeriksa, koreksi & tandatangan surat pengantar Kenaikan Pangkat

Konsep Kenaikan Pangkat yang telah terkoreksi dan diparaf

30 Menit Surat pengantar Kenaikan Pangkat yang telah ditandatangani

6. Peregisteran, penomoran, stempel, pengablopan, penyampaian surat pengantar Kenaikan Pangkat ke BKD

SP Kenaikan Pangkat yang telah ditandatangani

1 Jam Surat pengantar Kenaikan Pangkat yang telah ditandatangani siap kirim ke BKD

S O P PENGAJUAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)


Nomor SOP 06


Tanggal Revisi


Disahkan Oleh Camat BRondong

Nama SOP Pengajuan Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS)





1. Lulusan S-1/S-2 2. Keuangan, Akuntansi, Adm.Manajemen Ekonomi 3. Pernah Diklat/Khursus Administrasi 4. Mampu mengoperasikan komputer





Dalam hal kegiatan ini tidak dilaksanakan, maka pegawai yang akan pensiun akan terlambat

1. Draf dan SK 2. Buku penjagaan/kendali Pensiun

FLOW CHART SOP PENGAJUAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

No Aktivitas


Staf Kasubag Umum/



Waktu Output

1 Memberikan perintah/disposisi proses umum penerbitan surat pemberitahuan Pensiun

Daftar nomative PNS kendali proses Pensiun

5 Menit Nota yang telah didisposisi perintah umum

2 Memberikan perintah/disposisi proses teknis pengajuan Pensiun PNS

Nota & draf nominative PNS yang telah didisposisi perintah teknis

5 Menit Nota & draf nominative yang telah didisposisi perintah teknis

3 Melakukan pengecekan penjagaan mengikuti dan mengkoordinasi pengembangan karier PNS mengentry data

Nota & draf yang telah didisposisi perintah teknis

2 Jam Terisinya buku penjagaan Pensiun dan tercetak konsep Pensiun

4 Memeriksa pengisian buku penjagaan mengoreksi & paraf konsep SP Pensiun

Buku penjagaan yang telah terisi dan konsep Pensiun

30 Menit Konsep surat pengatar Pensiun yang telah ditandatangani

5.

Memeriksa, koreksi & tandatangan surat pengantar Pensiun

Konsep Pensiun yang telah terkoreksi dan diparaf

30 Menit Surat pengantar Pensiun yang telah ditandatangani

6. Peregisteran, penomoran, stempel, pengablopan, penyampaian surat pengantar Pensiun ke BKD

Pensiun yang telah ditandatangani

1 Jam Surat pengantar Pensiun yang telah ditandatangani siap kirim ke BKD

S O P PENGAJUAN KARPEG, KARIS, KARSU PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)


Nomor SOP 07


Tanggal Revisi


Disahkan Oleh Camat BRondong

Nama SOP Pengajuan KARPEG, KARIS, KARSU Pegawai Negeri Sipil (PNS)










Dalam hal kegiatan ini tidak dilaksanakan, maka pegawai yang akan naik pangkat akan terlambat

1. Draf dan SK 2. Suarat Nikah 3. Buku penjagaan/kendali Karpeg, Karis, dan Karsu

FLOW CHART SOP PENGAJUAN KARPEG, KARIS, KARSU PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

No Aktivitas


Staf Kasubag Umum/



Waktu Output

1 Memberikan perintah/disposisi proses umum pengajuan usulan Karpeg, Karis dan Karsu

Membuat surat pengantar dan berkas persyaratan Karpeg, Karis dan Karsu

5 Menit Surat yang telah didisposisi perintah umum

2 Memberikan perintah/disposisi proses teknis pengajuan usulan Karpeg, Karis dan Karsu

Surat pengatar dan berkas persyaratan Karpeg, Karis dan Karsu telah di disposisi

5 Menit Surat yang telah didisposisi perintah tenis

3 Melakukan registrasi, memilih dan menempel ceklist, memverifikasi berkas entry data usulan, menyiapkan konsep pengantar bab draf nominatif Karpeg, Karis dan Karsu

Surat pengatar dan berkas persyaratan Karpeg, Karis dan Karsu telah di disposisi proses teknis

2 Jam Register terisi, dokumen terpilih, ceklis terempel, berkas terverifikasi data terentry, konsep surat pengantar dan draf nomonatif terketik

4 Memvalidasi berkas, menandatangani ceklist, dan paraf konsep pengantar & draf nominatif Karpeg, Karis dan Karsu

Dokumen terpilih, ceklist terstempel, berkas terverifikasi, konsep surat pengantar dan draf nominative terketik

30 Menit Ceklis tertandatangani, berkas terverifikasi, konsep surat pengantar & draf nomonatif terketik

5. Memeriksa, koreksi & tandatangan surat pengantar Karpeg, Karis dan Karsu

Konsep surat pengantar yang terkoreksi dan di paraf

30 Menit Surat pengantar Karpeg, Karis dan Karsu yang telah ditandatangani

6. Peregisteran, penomoran, stempel, pengablopan, penyampaian surat pengantar Karpeg, Karis dan Karsu ke BKD

Surat pengantar Karpeg, Karis dan Karsu yang telah ditandatangani

1 Jam Surat pengantar Karpeg, Karis dan Karsu yang telah ditandatangani siap kirim ke BKD

S O P PENGAJUAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)


Nomor SOP 08


Tanggal Revisi



Nama SOP Pengajuan Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS)


1. Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti PNS 2. SE Kepala BKN Nomor 01/SE/1997 tentang Permintaan dan Pemberian

Cuti PNS 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 dinyatakan Bahwa setiap PNS berhak atas cuti




Meja, kursi, komputer, Snel heicther, ATK, kalkulator, mesin ceklog, almari filling cabinet, sarana transportasi


Jika Pegawai tidak masuk kerja dalam waktu yang lama dan tidak mengajukan cuti maka akan terjadi pelanggaran disiplin

1. Bukti alasan cuti 2. Surat Pegantar

FLOW CHART SOP PENGAJUAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

No Aktivitas


Staf Kasubag Umum/



Waktu Output

1 Memberikan perintah/disposisi proses umum pengajuan Cuti

Membuat surat pengantar dan berkas persyaratan Cuti

5 Menit Surat yang telah didisposisi perintah umum

2 Memberikan perintah/disposisi proses teknis pengajuan Cuti

Surat pengatar dan berkas persyaratan Cuti telah di disposisi

5 Menit Surat yang telah didisposisi perintah tenis

3 Melakukan registrasi, memilih dan menempel ceklist, memverifikasi berkas entry data usulan, menyiapkan konsep pengantar bab draf nominatif Cuti

Surat pengatar dan berkas persyaratan Cuti telah di disposisi proses teknis

2 Jam Register terisi, dokumen terpilih, ceklis terempel, berkas terverifikasi data terentry, konsep surat pengantar dan draf nomonatif terketik

4 Memvalidasi berkas, menandatangani ceklist, dan paraf konsep pengantar & draf nominatif Cuti

Dokumen terpilih, ceklist terstempel, berkas terverifikasi, konsep surat pengantar dan draf nominative terketik

30 Menit Ceklis tertandatangani, berkas terverifikasi, konsep surat pengantar & draf nomonatif terketik

5. Memeriksa, koreksi & tandatangan surat pengantar Cuti

Konsep surat pengantar yang terkoreksi dan di paraf

30 Menit Surat pengantar Cuti yang telah ditandatangani

6. Peregisteran, penomoran, stempel, pengablopan, penyampaian surat pengantar Cuti ke BKD

Surat pengantar Cuti yang telah ditandatangani

1 Jam Surat pengantar Cuti yang telah ditandatangani siap kirim ke BKD

S O P

MENYUSUN PEDOMAN TND,PAKAIAN DINAS,PEDOMAN DAN PEMBINAAN KODE KEARSIPAN,PEDOMAN PETUNJUK PALAKSANAAN HARI KERJA DAN JAM KERJA


Nomor SOP 09


Tanggal Revisi



Nama SOP SOP Menyusun Pedoman TND,Pakaian Dinas,Pedoman dan Pembinaan Kode Kearsipan,Pedoman Petunjuk Palaksanaan Hari Kerja dan Jam Kerja


1.Permendagri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingtkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 53 Tahun 2009

2.Permendagri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa 3.Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah 4.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran

Departemen Dalam Negeri 5.PERBUP Lamongan Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Dan Staf Ahli

Kabupaten Lamongan,sebagaimana telah di ubah dengan PERBUP Lamongan Nomor 57 Tahun 2011 tentang Perubahan atas PERBUP Lamongan Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Dan Staf Ahli Kabupaten Lamongan

6.PERBUP Lamongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan

1.Memahami Tata Naskah Dinas 2.Dapat mengoperasionalkan komputer 3.Memahami Tupoksi 4.Memahami Nomenklatur SKPD 5.Memahami Peraturan Perundang-undangan terkait


BKN, Bupati, sekretaris Daerah, BKD, Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Kasubag dan Staf Meja, kursi, komputer, Snel heicther, ATK, kalkulator, mesin ceklog, almari filling cabinet, sarana transportasi


Apabila SOP Menyusun Pedoman TND, Pakaian Dinas, Pedoman dan Pembinaan Kode Kearsipan, Pedoman Petunjuk Palaksanaan Hari Kerja dan Jam Kerja belum maksimal maka penerapan tatanaskah dinas kurang efektif dan efisien

1. Pencatatan PERBUP sebagai salah satu produk hukum Pemkab.Lamongan

- 1 - Lampiran Keputusan Camat Brondong

Nomor : 188/ 30 / 413.307/ 2018 Tanggal : 9 Januari 2018

STANDAR PELAYANAN PUBLIK KANTOR KECAMATAN BRONDONG

A. PENDAHULUAN

Dalam menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang Aparat

Negara dalam hal ini dititikberatkan kepada Aparatur Pemerintah hendaknya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan yang prima , sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam pemberian pelayanan barang dan jasa. 1. VISI

Pelayanan Semakin Berkualitas, Masyarakat Puas 2. MISI

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat , melalu peningkatan kinerja dan menghayati budaya kerja, dengan kesabaran , keikhlasan ketelitian dan kecepatan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

3. MOTTO

Cepat, Tepat, Mudah, Terjangkau, Terukur dan Berkualitas dalam pelayanan 4. RUANG LINGKUP TUGAS

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewengan bidang Pemerintahan, Pembangunan , Kemasyarakatan dan Keamanan Ketertiban di wilayah Kecamatan.

5. JENIS LAYANAN 1) Surat Pengantar Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) 2) Surat Pengantar Pengambilan Uang di Bank / lembaga lain pengiriman dari

luar negeri. 3) Surat Keterangan Jalan 4) Legalisasi Umum 5) Surat Keterangan Tidak Mampu 6) Pembuatan KTP 7) Pembuatan Kartu Keluarga 8) Surat Pengantar Pembuatan Surat Pindah 9) Keterangan domisili tempat usaha 10) Surat Pengantar Nikah, Talak, Cerai, Rujuk 11) Surat Pengantar pembuatan Dispensasi Nikah Mendadak 12) Surat Pengantar permintaan sumbangan sosial. 13) Surat Pengantar Calon Tenaga Kerja Indonesia TKI 14) Rekomendasi Ijin Kegiatan/keramaian 15) Surat Keterangan ahli Waris 16) Surat Pengantar pembuatan Mutasi Tanah 17) Rekomendasi izin bidang (perhubungan, tenaga kerja dan transmigrasi,

pertanian, kehutanan, kesos, kesehatan, pendidikan, perindustrian dan perdagangan, koperasi dan UKM, pekerjaan umum, sumber daya air, pertambangan dan energi, lingkungan hidup, atau pariwisata dan kebudayaan)

18) Pengantar Pembuatan Akta Kelahiran 19) Pelayanan Surat keterangan kematian

20) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan PBB 21) Surat Keterangan duda/ janda 22) Surat Pengantar pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi pemohon yang

berusia kurang dari 17 tahun dan belum pernah menikah.

- 2 -

B. STANDAR PELAYANAN PUBLIK 1. Surat Pengantar Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

a. Persyaratan 1) Foto copy dan KTP asli 2) Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan

b. Biaya

Tidak dipungut biaya

c. Lamanya Waktu Pelayanan 1 hari kerja apabila persyaratan lengkap dan benar

d. Alur/Prosedur Layanan

e. Prosedur Pengajuan 1) Pemohon mendaftar ke petugas. 2) Petugas mengecek kelengkapan dan kebenaran persyaratan berkas 3) Bila berkas lengkap dan benar, Petugas meminta paraf Kasi Trantibum 4) Petugas mengajukan tanda tangan ke Camat 5) Camat menyerahkan ke petugas. 6) Petugas meregister. 7) Petugas menyerahkan rekomendasi SKCK ke pemohon. 8) Pemohon menerima rekomendasi SKCK.

f. Spesifikasi Produk / Hasil Pelayanan Yang Akan Diterima Oleh Pemohon

Surat Pengantar Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

g. Kompetensi Petugas 1) Mempunyai pengetahuan tentang prosedur pengajuan SKCK. 2) Mempunyai ketrampilan mengoperasikan komputer/mesin ketik 3) Mempunyai sikap teliti, komunikatif, responsif, sopan, jujur Jumlah Tenaga = 1 orang

h. Sarana / Prasarana 1) Meja pelayanan 2) Buku register 3) Pulpen 4) Stempel 5) Tinta 6) Blangko surat pengantar 7) Komputer / mesin ketik

PEMOHON

Mendaftar ke petugas dan melengkapi persyaratan

yang telah ditentukan

PETUGAS PELAYANAN

Meneliti berkas, meminta paraf Kasi Trantibum dan meregister

serta menyediakan kepada Camat

Camat / Sekcam

Menandatangani berkas permohonan.

PEMOHON MENERIMA SURAT PENGANTAR

PEMBUATAN S K C K

- 3 -

i. Pelayanan Informasi Dan Pengaduan 1) Kantor Kecamatan Brondong Jl. Raya Danendles Sedayulawas Telp. 0322-

661150. E.Mail [email protected]:www Brondong.go.id 2) Menyediakan kotak saran

j. Kompensasi

Apabila terdapat kelalaian oleh petugas pelayanan maka Surat Pengantar Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) akan dikerjakan pada saat itu juga dan dapat ditunggu apabila Pejabat yang berwenang menandatangani berada ditempat.

mailto:[email protected]:www

- 4 - 2. Surat Pengantar Pengambilan Uang di Bank/lembaga lain pengiriman

dari luar negeri a. Persyaratan

1) KTP Asli 2) Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan 3) Bukti Pengiriman Uang dari pengirim

b. Biaya




e. Prosedur Pengajuan 1) Pemohon mendaftar ke petugas. 2) Petugas mengecek kelengkapan dan kebenaran persyaratan. 3) Bila berkas lengkap dan benar, Petugas membuat Surat Pengantar dan minta

paraf Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa 4) Petugas mengajukan tanda tangan ke Camat 5) Camat menyerahkan ke petugas. 6) Petugas meregister. 7) Petugas menyerahkan ke surat pengantar ke pemohon.


Surat Pengantar Pengambilan Uang di Bank/lembaga lain pengiriman dari luar negeri

g. Kompetensi Petugas 1) Mempunyai pengetahuan tentang persyaratan dan prosedur pengambilan

uang di bank kiriman dari luar negeri. 2) Mempunyai ketrampilan mengoperasikan komputer/mesin ketik 3) Mempunyai sikap teliti, komunikatif, responsif, sopan, jujur Jumlah Tenaga = 1 orang

h. Sarana / Prasarana 1) Meja pelayanan 2) Buku register 3) Pulpen

PEMOHON



PETUGAS PELAYANAN

Meneliti berkas, meminta paraf Kasi PMD dan meregister serta

menyediakan kepada Camat

Camat / Sekcam



PENGAMBILAN UANG DI BANK/LEMBAGA LAIN

PENGIRIMAN DARI LUAR NEGERI

- 5 - 4) Stempel 5) Tinta 6) Blangko surat pengantar 7) Kompute / mesin ketik

i. Pelayanan Informasi Dan Pengaduan

1) Kantor Kecamatan Brondong Jl. Raya Danendles Sedayulawas Telp. 0322-661150. E.Mail [email protected]:www Brondong.go.id

2) Menyediakan kotak saran

j. Kompensasi Apabila terdapat kelalaian oleh petugas pelayanan maka Surat Pengantar Pengambilan Uang di Bank/lembaga lain pengiriman dari luar negeri akan dikerjakan pada saat itu juga dan dapat ditunggu apabila Pejabat yang berwenang menandatangani berada ditempat.

mailto:[email protected]:www

- 6 - 3. Surat Keterangan Jalan

a. Persyaratan 1) Foto copy KTP 2) Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan

b. Biaya




e. Prosedur Pengajuan 1) Pemohon mendaftar ke petugas 2) Petugas mengecek kelengkapan dan kebenaran persyaratan 3) Bila berkas lengkap dan benar, Petugas memproses dan meminta paraf ke

Kasi Pemerintahan 4) Petugas mengajukan tanda tangan ke Camat 5) Camat menyerahkan ke petugas 6) Petugas meregister 7) Petugas menyerahkan ke pemohon

f. Spesifikasi Produk / Hasil Pelayanan Yang Akan Diterima Oleh Pemohon Surat Keterangan Jalan

g. Kompetensi Petugas 1) Mempunyai pengetahuan tentang persyaratan dan prosedur pembuatan

surat keterangan jalan. 2) Mempunyai ketrampilan mengoperasikan komputer/mesin ketik 3) Mempunyai sikap teliti, komunikatif, responsif, sopan, jujur Jumlah Tenaga = 1 orang

h. Sarana / Prasarana 1) Meja pelayanan 2) Buku register 3) Pulpen 4) Stempel 5) Tinta 6) Komputer / mesin ketik

PEMOHON



PETUGAS PELAYANAN

Meneliti berkas, meminta paraf Kasi Pemerintahan dan

meregister serta menyediakan kepada Camat

Camat / Sekcam


PEMOHON MENERIMA SURAT KETERANGAN

JALAN

- 7 - I . Pelayanan Informasi Dan Pengaduan

1) Kantor Kecamatan Brondong Jl. Raya Danendles 0322.661150 2) Menyediakan kotak saran

J. Kompensasi

Apabila terdapat kelalaian oleh petugas pelayanan maka Surat Keterangan Jalan akan dikerjakan pada saat itu juga dan dapat ditunggu apabila Pejabat yang berwenang menandatangani berada ditempat.

- 8 - 4. Legalisasi Umum

a. Persyaratan 1) Dokumen asli 2) Foto copy dokumen yang akan di legalisir

b. Biaya




e. Prosedur Pengajuan 1) Petugas mengecek kelengkapan dan kebenaran persyaratan.

2) Bila berkas benar, Petugas minta tanda tangan Camat / Sekcam 3) Petugas meregister. 4) Petugas menyerahkan dokumen yang dilegalisir ke pemohon

f. Spesifikasi Produk / Hasil Pelayanan Yang Akan Diterima Oleh Pemohon Legalisasi Umum

g. Kompetensi Petugas 1) Mempunyai pengetahuan tentang persyaratan dan prosedur legalisasi umum 2) Mempunyai ketrampilan mengoperasikan komputer/mesin ketik 3) Mempunyai sikap teliti, komunikatif, responsif, sopan, jujur Jumlah Tenaga = 1 orang


i. Pelayanan Informasi Dan Pengaduan 1) Kantor Kecamatan Brondong Jl. Raya Dandles 0322.661150 2) Menyediakan kotak saran

j. Kompensasi

Apabila terdapat kelalaian oleh petugas pelayanan maka Legalisasi Umum akan dikerjakan pada saat itu juga dan dapat ditunggu apabila Pejabat yang menandatangani berada ditempat.

PEMOHON



PETUGAS PELAYANAN

Meneliti mengecek kelengkapan dan kebenaran persyaratan.

Camat / Sekcam Menandatangani berkas. PEMOHON MENERIMA

LEGALISIR

- 9 - 5. Surat Keterangan Tidak Mampu

a. Persyaratan 1) Foto copy KTP 2) Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan

b. Biaya Tidak dipungut biaya



e. Prosedur Pengajuan 1) Pemohon mendaftar ke petugas. 2) Petugas mengecek kelengkapan dan kebenaran persyaratan 3) Bila berkas lengkap dan benar, Petugas mengetik surat keterangan dan

meminta paraf Kasi PMD 4) Petugas mengajukan tanda tangan ke Camat 5) Camat menyerahkan ke petugas 6) Petugas meregister 7) Petugas menyerahkan surat keterangan tidak mampu ke pemohon


Surat Keterangan Tidak Mampu

g. Kompetensi Petugas 1) Mempunyai pengetahuan tentang persyaratan dan prosedur pengajuan surat

keterangan tidak mampu. 2) Mempunyai ketrampilan mengoperasikan komputer/mesin ketik 3) Mempunyai sikap teliti, komunikatif, responsif, sopan, jujur Jumlah Tenaga = 1 orang


i. Pelayanan Informasi Dan Pengaduan 1) Kantor Kelurahan Brondong Jl. Raya Brondong 10Telp. 0322-661121 2) Menyediakan kotak saran

PEMOHON



PETUGAS PELAYANAN


menyediakan kepada Lurah.

Camat / Sekcam Menandatangani berkas

permohonan.


TIDAK MAMPU

- 10 -

j. Kompensasi Apabila terdapat kelalaian oleh petugas pelayanan maka Surat Keterangan Tidak Mampu akan dikerjakan pada saat itu juga dan dapat ditunggu apabila Pejabat yang menandatangani berada ditempat.

- 11 - 6. Surat Pengantar pembuatan KTP

a. Persyaratan Permohonan KTP baru :

1) Surat Pengantar dari Desa / Kelurahan

2) Foto copy KK

3) Foto copy buku nikah/kutipan akta kawin, bagi penduduk yang belum berumur 17 tahun tetapi sudah/pernah kawin.

4) Foto copy akte kelahiran/surat kenal lahir

5) Foto copy surat bukti/keterangan penting atau kependudukan yang dialami bagi pemohon yang mengajukan perubahan data.

6) Foto langsung bagi pemohon KTP SIAK atau menyerahkan foto berwarna ( tahun kelahiran ganjil bekron merah, tahun kelahiran genap begron biru) ukuran 2 X 3 = 2 lb.

7) Formulir F1.07 yang sudah diisi dan ditandatangani petugas Ds/Kel

8) Foto copy dokumen imigrasi (paspor, ijin tinggal tetap / bagi orang asing tinggal tetap)

9) Membawa KTP lama yang dipunyai

Permohonan perpanjangan KTP :

1) Surat Pengantar dari desa/ kelurahan

2) KTP lama

3) KK yang dimiliki penduduk

4) Formulir F.1.07 yang sudah diisi dan ditandatangani petugas Ds/Kel.

Permohonan KTP pengganti :

1) Surat pengantar dari Desa/Kelurahan.

2) Melampirkan KTP yang rusak (bagi KTP yang rusak)

3) Surat keterangan kehilangan dari kepolisian/pejabat lain yang ditetapkan (bagi yang KTP hilang)

4) Foto copy KK

5) Formulir F.1.07 yang sudah diisi dan ditanda-tangani oleh petugas kelurahan/Desa

b. Biaya


c. Lamanya Waktu Pelayanan 1 hari kerja apabila persyaratan lengkap , benar jaringan online tidak eror


PEMOHON



PETUGAS PELAYANAN

Meneliti berkas, meminta paraf Kasi Tata Pemerintahan meregister dan proses

pencetakan KTP oleh operator

Operator menyerahkan KTP kepada Kasi Tata

Pemerintahan

PEMOHON MENERIMA K T P

- 12 -

e. Prosedur Pengajuan 1) Pemohon mendaftar ke petugas. 2) Petugas mengecek kelengkapan dan kebenaran persyaratan 3) Bila berkas lengkap dan benar, Petugas meminta paraf ke Kasi Tata

Pemerintahan 4) Petugas menyerahkan berkas ke olerator untuk diproses online 5) Operator menyerahkan KTP ke Kasi Tata Pemerintahan 6) Kasi Tata Pemerintahan menyerahkan KTP ke Petugas administrasi 7) Petugas menyerahkan ke pemohon


Berupa KTP Siak

g. Kompetensi Petugas 1) Mempunyai pengetahuan tentang persyaratan dan prosedur pembuatan KTP

Siak 2) Mempunyai ketrampilan mengoperasikan komputer/mesin ketik 3) Mempunyai sikap teliti, komunikatif, responsif, sopan, jujur Jumlah Tenaga = 3 orang

h. Sarana / Prasarana 1) Meja pelayanan 2) Buku register 3) Komputer 4) Blangko 5) Plastik laminating 6) Pulpen 7) Stempel 8) Tinta 9) Ruang tunggu 10) Stofmap 11) Listrik 12) Komputer / mesin ketik

i. Pelayanan Informasi Dan Pengaduan 1) Kantor Kec. Brondong Jl. Raya Daendles Telp. 0322-661150 2) Menyediakan kotak saran

j. Kompensasi Apabila terdapat kelalaian oleh petugas pelayanan maka Surat Pengantar pembuatan KTP akan dikerjakan pada saat itu juga dan dapat ditunggu apabila Pejabat yang menandatangani berada ditempat.

- 13 - 7. Surat Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga

a. Persyaratan 1) Surat pengantar dari RT/RW dan desa/kelurahan. 2) KK dan KTP lama 3) Bagi yang sudah menikah, menunjukkan foto copy buku nikah/kutipan akta

kawin. 4) Menunjukkan foto copy kutipan akta kelahiran (bagi keluarga yang

mempunyai anak) 5) Formulir F1.07 yang sudah diisi dan ditandatangani oleh petugas kelurahan. 6) Surat keterangan pindah (bagi penduduk yang pindah) 7) Paspor, ijin tinggal tetap, (bagi orang asing tinggal tetap). 8) Foto Copy ijazah bagi yang ralat pendidikan 9) Melampirkan surat keterangan kematian apabila ada keluarga yang sudah

meninggal. 10) Salinan penetapan pengadilan negeri bagi anak angkat 11) Surat kehilangan dari kepolisian apabila KK /KTP hilang

b. Biaya


c. Lamanya Waktu Pelayanan 7 hari kerja apabila persyaratan lengkap ,benar dan jaringan online tidak eror


e. Prosedur Pengajuan 1) Pemohon mendaftar ke petugas 2) Petugas mengecek kelengkapan dan berkas persyaratan 3) Petugas mengajukan paraf ke Kasi Tata Pemerintahan 4) Petugas menyerahkan berkan ke operator untuk diproses online 5) Operator konsultasi online ke Disdukcapil tentang perubahan data KK 6) Operator menyerahkan KK ke Petugas administrasi 7) Petugas menyerahkan ke pemohon


Berupa Kartu Keluarga SIAK

g. Kompetensi Petugas 1) Mempunyai pengetahuan tentang persyaratan dan prosedur pembuatan KK. 2) Mempunyai ketrampilan mengoperasikan komputer/mesin ketik 3) Mempunyai sikap teliti, komunikatif, responsif, sopan, jujur Jumlah Tenaga = 3 orang

h. Sarana / Prasarana 1) Meja pelayanan

PEMOHON



PETUGAS PELAYANAN

Meneliti berkas, meminta paraf Kasi Tata Pemerintahan dan

meregister serta menyerahkan ke Operator untuk diproses

Operator konsultasi online ke DisDukCapil, mencetak KK dan menyerahkan ke

petugas administrasi

PEMOHON MENERIMA

KARTU KELUARGA

- 14 - 2) Buku register 3) Formulir 4) Pulpen 5) Stempel 6) Tinta 7) Ruang tunggu 8) Stofmap 9) Listrik 10) Komputer / mesin ketik

i. Pelayanan Informasi Dan Pengaduan 1) Kantor Kec. Brondong Jl. Raya Daendles Telp. 0322-661150 2) Menyediakan kotak saran

j. Kompensasi Apabila terdapat kelalaian oleh petugas pelayanan maka Surat Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga akan dikerjakan pada saat itu juga dan dapat ditunggu apabila Pejabat yang menandatangani berada ditempat.

- 15 - 8. Surat Pengantar Pembuatan Surat Pindah

a. Persyaratan 1) Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan 2) KTP Asli Pemohon dan Pengikut 3) KK Asli 4) Pas foto 3 x 4 = 4 lb. 5) Foto copy surat nikah (bagi yang sudah menikah) 6) Mengisi Formulir F.1.25 ( untuk pindah antar Desa/Kelurahan) 7) Mengisi Formulir F.1.29 ( untuk pindah antar Kecamatan dlm Kabupaten) 8) Formulir F.1.34,SKCK (untuk pindah antar Kab/Kota dalam dan luar negeri)

b. Biaya




e. Prosedur Pengajuan 1) Pemohon mendaftar ke petugas. 2) Petugas mengecek kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan. 3) Bila berkas lengkap dan benar petugas minta paraf Kasi tata Pemerintahan

selanjutnya diproses oleh operator. 4) Operator menyerahkan Surat Pindah ke Petugas administrasi

5) Petugas administrasi meminta tanda tangan pejabat berwenang ( Camat untuk pindah

dalam satu Kabupaten / Kepala DisDukCapil untuk ;pindah luar Kabupaten)

6) Petugas meregister

7) Petugas menyerahkan ke pemohon

f. Spesifikasi Produk / Hasil Pelayanan Yang Akan Diterima Oleh Pemohon Berupa Surat Pindah


surat pindah. 2) Mempunyai ketrampilan mengoperasikan komputer/mesin ketik 3) Mempunyai sikap teliti, komunikatif, responsif, sopan, jujur Jumlah Tenaga = 3 orang

h. Sarana / Prasarana

1) Meja pelayanan 2) Buku register 3) Komputer/mesin ketik 4) Blangko Surat Pindah/ kertas 5) Pulpen

PEMOHON



PETUGAS PELAYANAN


meregister , diserahkan operator untuk proses

Operator menyerahkan kepada Petugas

administrasi untuk ditandatangai Camat

Menandatangani berkas

permohonan.

Pemohon menerima Surat pindah yg telah

ditanda tangani Pejabat berwenang

- 16 - 6) Stempel 7) Tinta 8) Stofmap 9) Listrik

i. Pelayanan Informasi Dan Pengaduan 1) Kantor Kecamatan Brondong Jl. Raya daendles 0322 661150 2) Menyediakan kotak saran

j. Kompensasi

Apabila terdapat kelalaian oleh petugas pelayanan maka Surat Pengantar Pembuatan Surat Pindah akan dikerjakan pada saat itu juga dan dapat ditunggu apabila Pejabat yang menandatangani berada ditempat.

- 17 - 9. Surat Keterangan domisili tempat usaha

a. Persyaratan 1) Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan 2) Foto copy KTP Pemohon 3) Akte Pendirian 4) Keterangan domisili tempat usaha Bagi Perpanjangan

b. Biaya




e. Prosedur Pengajuan 1) Pemohon mendaftar ke petugas. 2) Petugas mengecek kelengkapan dan berkas persyaratan . 3) Bila berkas lengkap dan benar, petugas membuat Rekomendasi dan minta

paraf Kasi Ekbang 4) Petugas mengajukan tanda tangan ke Camat 5) Camat menyerahkan ke petugas. 6) Petugas meregister. 7) Petugas menyerahkan ke pemohon


Keterangan domisili tempat usaha


keterangan domisili tempat usaha. 2) Mempunyai ketrampilan mengoperasikan komputer/mesin ketik 3) Mempunyai sikap teliti, komunikatif, responsif, sopan, jujur Jumlah Tenaga = 1 orang


1) Meja pelayanan 2) Buku register 3) Komputer / mesin ketik 4) Kertas 5) Pulpen 6) Stempel

PEMOHON



PETUGAS PELAYANAN

Meneliti berkas, meminta paraf Kasi Ekbang , meregister serta menyediakan kepada Camat

Camat / Sekcam



DOMISILI TEMPAT USAHA

- 18 - 7) Tinta 8) Stofmap 9) Listrik

i. Pelayanan Informasi Dan Pengaduan 1) Kantor Kecamatan Brondong Jl. Raya Daendles Sedayulawas Telp. 0322-

661150 2) Menyediakan kotak saran

j. Kompensasi Apabila terdapat kelalaian oleh petugas pelayanan maka Surat Keterangan domisili tempat usaha akan dikerjakan pada saat itu juga dan dapat ditunggu apabila Pejabat yang menandatangani berada ditempat.

- 19 - 10. Surat Pengantar Nikah, Talak, Cerai, Rujuk

a. Persyaratan 1) Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan 2) Foto copy KTP Pemohon 3) KK Asli Pemohon 4) Formulir N bagi yang akan menikah yang ditandatangani Kades/Lurah 5) Surat Nikah bagi yang Talak, Cerai dan Rujuk. 6) Surat Keterangan ijin dari Pimpinan bagi PNS,TNI,POLRI

b. Biaya




e. Prosedur Pengajuan 1) Pemohon mendaftar ke petugas. 2) Petugas mengecek kelengkapan dan berkas persyaratan. 3) Bila berkas lengkap dan benar, petugas membuat surat keterangan dan

minta paraf Kasi PMD 4) Petugas mengajukan tanda tangan ke Camat 5) Lurah menyerahkan ke petugas. 6) Petugas meregister. 7) Petugas menyerahkan ke pemohon


Surat Pengantar Nikah, Talak, Cerai, Rujuk

g. Kompetensi Petugas 1) Mempunyai pengetahu-an tentang persyaratan dan prosedur pembuatan

Surat Pengantar Nikah Talak Cerai Rujuk. 2) Mempunyai ketrampilan mengoperasikan komputer/mesin ketik 3) Mempunyai sikap teliti, komunikatif, responsif, sopan, jujur Jumlah Tenaga = 1 orang

h. Sarana / Prasarana 1) Meja pelayanan 2) Buku register 3) Pulpen 4) Stempel 5) Tinta 6) Blangko Surat Pengantar

PEMOHON



PETUGAS PELAYANAN

Meneliti berkas, meminta paraf Kasi Kesejahteraan Sosial dan meregister serta menyediakan

kepada Lurah.

Camat/Sekcam



NIKAH, TALAK, CERAI, ATAU RUJUK

- 20 - 7) Komputer/mesin ketik


1) Kantor Kelurahan Brondong Jl. Raya Brondong 103 Telp. 0322-661121 2) Menyediakan kotak saran

j. Kompensasi Apabila terdapat kelalaian oleh petugas pelayanan maka Surat Pengantar Nikah, Talak, Cerai, Rujuk akan dikerjakan pada saat itu juga dan dapat ditunggu apabila Pejabat yang menandatangani berada ditempat.

- 21 - 11. Surat Pengantar pembuatan Dispensasi Nikah Mendadak

a. Persyaratan 1) Surat Pengantar dari Ketua RT. 2) Foto copy KTP Pemohon 3) Foto copy KK 4) Formulir N yang ditandatangani Lurah/Kades. 5) Alasan Pernikahan mendadak

b. Biaya




e. Prosedur Pengajuan 1) Pemohon mendaftar ke petugas. 2) Petugas mengecek kelengkapan dan berkas persyaratan . 3) Bila berkas lengkap dan benar, Petugas membuat surat keterangan dan

minta paraf Kasi PMD 4) Petugas mengajukan tanda tangan ke Camat 5) Lurah menyerahkan ke petugas. 6) Petugas meregister. 7) Petugas menyerahkan ke pemohon.

f. Spesifikasi Produk / Hasil Pelayanan Yang Akan Diterima Oleh Pemohon Surat Pengantar pembuatan Dispensasi Nikah Mendadak


Surat Pengantar pembuatan Dispensasi Nikah Mendadak 2) Mempunyai ketrampilan mengoperasikan komputer/mesin ketik 3) Mempunyai sikap teliti, komunikatif, responsif, sopan, jujur Jumlah Tenaga = 1 orang

h. Sarana / Prasarana 1) Meja pelayanan 2) Buku register 3) Komputer/mesin ketik 4) Kertas 5) Pulpen 6) Stempel 7) Tinta 8) Stofmap 9) Listrik

PEMOHON



PETUGAS PELAYANAN


menyediakan kepada Lurah.

Camat/Sekcam


PEMOHON MENERIMA SURAT DISPENSASI

NIKAH MENDADAK

- 22 - i. Pelayanan Informasi Dan Pengaduan

1) Kantor Kecamatan Brondong Jl. Raya Daendles Sedayulawas Telp. 0322-661150


j. Kompensasi Apabila terdapat kelalaian oleh petugas pelayanan maka Surat Pengantar pembuatan Dispensasi Nikah Mendadak akan dikerjakan pada saat itu juga dan dapat ditunggu apabila Pejabat yang menandatangani berada ditempat.

- 23 - 12. Surat Pengantar permintaan sumbangan sosial.

a. Persyaratan 1) Pimpinan lembaga /perorangan selaku Pemohon datang sendiri 2) Proposal 3) Foto copy dan KTP asli pemohon bagi perorangan 4) Rekomendasi dari Pejabat yang berwenang.

b. Biaya




e. Prosedur Pengajuan 1) Pemohon mendaftar ke petugas. 2) Petugas mengecek kelengkapan berkas. 3) Bila berkas lengkap dan benar, Petugas membuat surat keterangan dan

minta paraf Kasi PMD 4) Petugas mengajukan tanda tangan ke Camat. 5) Lurah menyerahkan ke petugas. 6) Petugas meregister. 7) Petugas menyerahkan ke pemohon


Surat Pengantar permintaan sumbangan sosial.


Rekomendasi permintaan sumbangan sosial 2) Mempunyai ketrampilan mengoperasikan komputer/mesin ketik 3) Mempunyai sikap teliti, komunikatif, responsif, sopan, jujur Jumlah Tenaga = 1 orang

h. Sarana / Prasarana 1) Meja pelayanan 2) Buku register 3) Pulpen 4) Stempel 5) Tinta 6) Komputer/mesin ketik

PEMOHON Mendaftar ke petugas dan melengkapi persyaratan


PETUGAS PELAYANAN Meneliti berkas, meminta paraf Kasi PMD dan meregister serta


Camat/Sekcam



PERMINTAAN SUMBANGAN SOSIAL


1) Kantor Kecamatan Brondong Jl. Raya Daendles Sedayulawas Telp. 0322-661121.


j. Kompensasi Apabila terdapat kelalaian oleh petugas pelayanan maka Surat Pengantar permintaan sumbangan sosial akan dikerjakan pada saat itu juga dan dapat ditunggu apabila Pejabat yang menandatangani berada ditempat.

- 25 - 13. Surat Pengantar Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

a. Persyaratan 1) Foto copy dan KTP asli pemohon 2) Foto copy dan KK Asli 3) Ijin orang tua/ suami/istri 4) Akte Kelahiran 5) Surat nikah 6) Ijasah

b. Biaya




e. Prosedur Pengajuan 1) Pemohon mendaftar ke petugas. 2) Petugas mengecek kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan . 3) Bila berkas lengkap dan benar, Petugas membuat Surat Pengantar dan minta

paraf Kasi PMD 4) Petugas mengajukan tanda tangan Camat 5) Camat menyerahkan ke petugas. 6) Petugas meregister. 7) Petugas menyerahkan ke pemohon

f. Spesifikasi Produk / Hasil Pelayanan Yang Akan Diterima Oleh Pemohon Surat Pengantar Calon Tenaga Kerja Indonesia TKI


surat pengantar calon TKI. 2) Mempunyai ketrampilan mengoperasikan komputer/mesin ketik 3) Mempunyai sikap teliti, komunikatif, responsif, sopan, jujur Jumlah Tenaga = 1 orang


PEMOHON



PETUGAS PELAYANAN

Meneliti berkas, meminta paraf Kasi PMD dan meregister serta menyediakan kepada

Camat

Camat/Sekcam



CALON TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)

- 26 -

i. Pelayanan Informasi Dan Pengaduan 1) Kantor Kecamatan Brondong Jl. Raya Daendles Telp. 0322-661150 2) Menyediakan kotak saran

j. Kompensasi Apabila terdapat kelalaian oleh petugas pelayanan maka Surat Pengantar Calon Tenaga Kerja Indonesia TKI akan dikerjakan pada saat itu juga dan dapat ditunggu apabila Pejabat yang menandatangani berada ditempat.

- 27 - 14. Rekomendasi Ijin Kegiatan/keramaian

a. Persyaratan 1) Foto copy KTP Pemohon 2) Proposal 3) Ijin Tempat Penyelenggaraan 4) Surat Permohonan ke Kapolres yang diketahui Kades/Lurah




e. Prosedur Pengajuan 1) Pemohon mendaftar ke petugas. 2) Petugas me-ngecek ke-lengkapan dan kebenar-an berkas persyaratan 3) Bila berkas lengkap dan benar, Petu-gas membu-at rekomendasi dan minta

paraf Kasi Tramtibum 4) Petugas mengajukan tanda tangan ke Camat 5) Camat menyerahkan ke petugas. 6) Petugas meregister. 7) Petugas menyerahkan ke pemohon.


Rekomendasi Ijin Kegiatan/ keramaian


Rekomendasi izin kegiatan. 2) Mempunyai ketrampilan mengoperasikan komputer/mesin ketik 3) Mempunyai sikap teliti, komunikatif, responsif, sopan, jujur Jumlah Tenaga = 1 orang


PEMOHON



PETUGAS PELAYANAN

Meneliti berkas, meminta paraf Kasi Tramtibum dan meregister


Camat/Sekcam


PEMOHON MENERIMA REKOMENDASI IJIN

KEGIATAN/ KERAMAIAN


1) Kantor Kecamatan Brondong Jl. Raya daendles Telp. 0322-661150 2) Menyediakan kotak saran

j. Kompensasi Apabila terdapat kelalaian oleh petugas pelayanan maka Rekomendasi Ijin Kegiatan/ keramaian akan dikerjakan pada saat itu juga dan dapat ditunggu apabila Pejabat yang menandatangani berada ditempat.

- 29 - 15. Surat Pengantar pembuatan keterangan ahli Waris

a. Persyaratan 1) KTP asli ahli waris 2) Surat kematian 3) Tanda tangan ahli waris diketahui Kades/Lurah 4) Data Objek Waris

b. Biaya




e. Prosedur Pengajuan 1) Pemohon mendaftar ke petugas. 2) Petugas mengecek kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan. 3) Bila berkas lengkap dan benar, Petugas membuat surat keterangan waris

dan minta paraf Kasi Pemerintahan. 4) Petugas mengajukan tanda tangan ke Camat 5) Camat menyerahkan ke petugas. 6) Petugas meregister. 7) Petugas menyerahkan ke pemohon


Surat Pengantar pembuatan keterangan ahli Waris


surat keterangan ahli waris. 2) Mempunyai ketrampilan mengoperasikan komputer/mesin ketik 3) Mempunyai sikap teliti, komunikatif, responsif, sopan, jujur Jumlah Tenaga = 1 orang


1) Meja pelayanan 2) Buku register 3) Komputer/mesin ketik 4) Blangko 5) Kertas 6) Pulpen 7) Stempel 8) Tinta 9) Stofmap

PEMOHON



PETUGAS PELAYANAN



Camat / Sekcam



PEMBUATAN KETERANGAN AHLI WARIS

- 30 - 10) Listrik

i. Pelayanan Informasi Dan Pengaduan 1) Kantor Kecamatan Brondong Jl. Raya daendles Sedayulawas Telp. 0322-


j. Kompensasi Apabila terdapat kelalaian oleh petugas pelayanan maka Surat Pengantar pembuatan keterangan ahli Waris akan dikerjakan pada saat itu juga dan dapat ditunggu apabila Pejabat yang menandatangani berada ditempat.

- 31 - 16. Surat Pengantar pembuatan Mutasi Tanah

a. Persyaratan 1) KTP asli penjual dan pembeli. 2) SPPT PBB 3) Akta Mutasi 4) Formulir dari Kantor Pertanahan 5) Keterangan Waris dan Surat Kematian bila Pelepas Hak Meninggal Dunia. 6) Surat Pengantar dari Kades/Lurah

b. Biaya




e. Prosedur Pengajuan 1) Pemohon mendaftar ke petugas. 2) Petugas mengecek kelengkapan dan kebaran berkas persyaratan . 3) Bila berkas lengkap dan benar, petugas mengetik Surat Keterangan dan

minta paraf Kasi tata Pemerintahan. 4) Petugas mengajukan tanda tangan ke Camat 5) Camat menyerahkan ke petugas. 6) Petugas meregister. 7) Petugas menyerahkan ke pemohon


Surat Pengantar pembuatan Mutasi Tanah


rekomendasi izin bidang perhubungan. 2) Mempunyai ketrampilan mengoperasikan komputer/mesin ketik 3) Mempunyai sikap teliti, komunikatif, responsif, sopan, jujur Jumlah Tenaga = 1 Orang


PEMOHON



PETUGAS PELAYANAN



Camat/Sekcam



PEMBUATAN MUTASI TANAH

- 32 -

i. Pelayanan Informasi Dan Pengaduan 1) Kantor Kelurahan Brondong Jl. Raya daendles Sedayulawas Telp. 0322-


j. Kompensasi Apabila terdapat kelalaian oleh petugas pelayanan maka Surat Pengantar pembuatan Mutasi Tanah akan dikerjakan pada saat itu juga dan dapat ditunggu apabila Pejabat yang menandatangani berada ditempat.

- 33 -

17. Rekomendasi izin bidang (perhubungan, tenaga kerja dan transmigrasi, pertanian, kehutanan, kesos, kesehatan, pendidikan, perindustrian dan perdagangan, koperasi dan UKM, pekerjaan umum, sumber daya air, pertambangan dan energi, lingkungan hidup, atau pariwisata dan kebudayaan)

a. Persyaratan

1) Foto copy KTP pemohon 2) Surat Pengantar dari Kades/Lurah

b. Biaya




e. Prosedur Pengajuan 1) Pemohon mendaftar ke petugas. 2) Petugas mengecek kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan . 3) Bila berkas lengkap dan benar, petugas membuat rekomendasi dan minta

paraf Kasi PMD/Ekbang 4) Petugas mengajukan tanda tangan ke Camat 5) Camat menyerahkan ke petugas. 6) Petugas meregister. 7) Petugas menyerahkan ke pemohon

f. Spesifikasi Produk / Hasil Pelayanan Yang Akan Diterima Oleh Pemohon Rekomendasi izin bidang (perhubungan, tenaga kerja dan transmigrasi, pertanian, kehutanan, kesos, kesehatan, pendidikan, perindustrian dan perdagangan, koperasi dan UKM, pekerjaan umum, sumber daya air, pertambangan dan energi, lingkungan hidup, atau pariwisata dan kebudayaan)


rekomendasi izin bidang. 2) Mempunyai ketrampilan mengoperasikan komputer/mesin ketik 3) Mempunyai sikap teliti, komunikatif, responsif, sopan, jujur Jumlah Tenaga = 1 orang


PEMOHON



PETUGAS PELAYANAN

Meneliti berkas, meminta paraf Kasi PMD/Ekbang meregister


Camat/Sekcam


PEMOHON MENERIMA REKOMENDASI IZIN

BIDANG ......

- 34 - 1) Meja pelayanan 2) Buku register 3) Pulpen 4) Stempel 5) Tinta 6) Komputer/mesin ketik


1) Kantor Kecamatan Brondong Jl. Rya daendles Sedayulawas Telp. 0322-661150


j. Kompensasi Apabila terdapat kelalaian oleh petugas pelayanan maka Rekomendasi izin bidang akan dikerjakan pada saat itu juga dan dapat ditunggu apabila Pejabat yang menandatangani berada ditempat.

- 35 -

18. Pelayanan Surat Kelahiran a. Persyaratan

1) Surat pengantar dari Ketua RT. Desa/Kelurahan 2) Foto copy KTP suami dan istri. 3) Foto copy KK 4) Foto copy surat nikah 5) Surat keterangan dari dokter atau bidan




e. Prosedur Pengajuan 1) Pemohon mendaftar ke petugas. 2) Petugas mengecek kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan . 3) Bila berkas lengkap dan benar, petugas mengetik Surat Kelahiran dan minta

paraf Kasi Tata Pemerintahan 4) Petugas mengajukan tanda tangan ke Camat 5) Camat menyerahkan ke petugas. 6) Petugas meregister. 7) Petugas menyerahkan ke pemohon

f. Spesifikasi Produk / Hasil Pelayanan Yang Akan Diterima Oleh Pemohon Pelayanan Surat Kelahiran


surat kelahiran. 2) Mempunyai ketrampilan mengoperasikan komputer/mesin ketik 3) Mempunyai sikap teliti, komunikatif, responsif, sopan, jujur Jumlah Tenaga = 1 orang

h. Sarana / Prasarana 1) Meja pelayanan 2) Buku register 3) Pulpen 4) Stempel 5) Tinta

PEMOHON



PETUGAS PELAYANAN



Camat/Sekcam


PEMOHON MENERIMA PELAYANAN SURAT

KELAHIRAN

- 36 - 6) Komputer/mesin ketik


1) Kantor Kecamatan Brondong Jln.Raya Daendles Sedayulawas Telp. 0322-661150


j. Kompensasi Apabila terdapat kelalaian oleh petugas pelayanan maka Pelayanan Surat Kelahiran akan dikerjakan pada saat itu juga dan dapat ditunggu apabila Pejabat yang menandatangani berada ditempat.

- 37 -

19. Pelayanan keterangan kematian

a. Persyaratan 1) Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan 2) Foto copy KTP 3) Foto copy KK.




e. Prosedur Pengajuan 1) Pemohon mendaftar ke petugas. 2) Petugas mengecek kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan. 3) Bila berkas lengkap dan benar, petugas mengetik Surat Keterangan kematian

dan minta paraf Kasi Tata Pemerintahan 4) Petugas mengajukan tanda tangan ke Camat 5) Camat menyerahkan ke petugas. 6) Petugas meregister. 7) Petugas menyerahkan ke pemohon

f. Spesifikasi Produk / Hasil Pelayanan Yang Akan Diterima Oleh Pemohon Pelayanan keterangan kematian


surat keterangan kematian. 2) Mempunyai ketrampilan mengoperasikan komputer/mesin ketik 3) Mempunyai sikap teliti, komunikatif, responsif, sopan, jujur Jumlah Tenaga = 1 orang



PEMOHON



PETUGAS PELAYANAN

Meneliti berkas, meminta paraf Kasi tata Pemerintahan dan


Camat/Sekcam


PEMOHON MENERIMA PELAYANAN KETERANGAN

KEMATIAN

- 38 - 1) Kantor Kecamatan Brondong Jln.Raya Daendles

Sedayulawas 0322-661150 2) Menyediakan kotak saran

j. Kompensasi Apabila terdapat kelalaian oleh petugas pelayanan maka Pelayanan keterangan kematian akan dikerjakan pada saat itu juga dan dapat ditunggu apabila Pejabat yang menandatangani berada ditempat.

- 39 -

20. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan PBB

a. Persyaratan SPT PBB




e. Prosedur Pengajuan 1) Wajib pajak menerima SPT PBB. 2) Petugas menarik PBB ke masing-masing wajib pajak. 3) Petugas menerima pembayaran pajak sesuai yang tertera dalam SPT. 4) Petugas mencatat penerimaan pajak dan menyetorkan ke Bank


Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan PBB

g. Kompetensi Petugas 1) Mempunyai pengetahuan tentang persyaratan dan prosedur pelayanan

pemba-yaran PBB. 2) Mempunyai ketrampilan mengoperasikan komputer/mesin ketik 3) Mempunyai sikap teliti, komunikatif, responsif, sopan, jujur Jumlah Tenaga = 1 orang




j. Kompensasi Apabila terdapat kelalaian oleh petugas pelayanan maka Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan PBB akan dikerjakan pada saat itu juga dan dapat ditunggu apabila Pejabat yang menandatangani berada ditempat.

WAJIB PAJAK

Menerima SPT PBB

PETUGAS PELAYANAN

Menerima pembayaran pajak sesuai yang tertera dalam SPT,

dan mencatat penerimaan pajak dan menyetorkan ke

Bank / Kantor Dispenda PEMOHON MENERIMA

TANDA TERIMA PEMBAYARAN PAJAK

PBB

- 40 -

21. Surat Keterangan duda / janda a. Persyaratan

1) Surat keterangan dari Desa/Kelurahan 2) Foto copy KTP dan KK. 3) Foto copy surat Cerai nikah

b. Biaya




e. Prosedur Pengajuan 1) Pemohon mendaftar ke petugas. 2) Petugas mengecek kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan. 3) Bila berkas lengkap dan benar, petugas minta paraf Kasi PMD dan

mengajukan penandatanganan Camat 4) Camat menyerahkan ke petugas. 5) Petugas menyetempel dan meregister dan menyerahkan ke pemohon.

f. Spesifikasi Produk / Hasil Pelayanan Yang Akan Diterima Oleh Pemohon Surat Keterangan duda / janda

g. Kompetensi Petugas

1) Mempunyai pengetahuan tentang persyaratan dan prosedur pembuatan surat keterangan duda/janda.

2) Mempunyai ketrampilan mengoperasikan komputer/mesin ketik 3) Mempunyai sikap teliti, komunikatif, responsif, sopan, jujur Jumlah Tenaga = 1 orang


1) Meja pela-yanan 2) Buku register 3) Pulpen 4) Stempel 5) Tinta 6) Komputer/mesin ketik


1) Kantor Kecamatan Brondong Jl. Raya Daendles Sedayulawas Telp. 0322-661121


PEMOHON



PETUGAS PELAYANAN



Camat/Sekcam


PEMOHON MENERIMA SURAT KETERANGAN DUDA/

JANDA

- 41 -

j. Kompensasi Apabila terdapat kelalaian oleh petugas pelayanan maka Surat Keterangan duda / janda akan dikerjakan pada saat itu juga dan dapat ditunggu apabila Pejabat yang menandatangani berada ditempat.

- 42 - 22. Surat Pengantar pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi pemohon yang

berusia kurang dari 17 tahun dan belum pernah menikah. a. Persyaratan

Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan




e. Prosedur Pengajuan 1) Pemohon mendaftar ke petugas. 2) Petugas mengecek kelengkapan dan kebenaran persyaratan. 3) Bila berkas lengkap dan benar, Petugas minta paraf Kasi Tata

Pemerintahan. 4) Petugas mengajukan tanda tangan ke Camat 5) Camat menyerahkan ke petugas. 6) Petugas meregister. 7) Petugas menyerahkan surat pengantar ke pemohon.


Surat Pengantar pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi pemohon yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum pernah menikah

g. Kompetensi Petugas 1) Mempunyai pengetahuan tentang persyaratan dan prosedur pembuatan SIM 2) Mempunyai ketrampilan mengoperasikan komputer/mesin ketik 3) Mempunyai sikap teliti, komunikatif, responsif, sopan, jujur Jumlah Tenaga = 1 orang

h. Sarana / Prasarana 1) Meja pelayanan 2) Buku register 3) Pulpen 4) Stempel 5) Tinta 6) Blangko surat pengantar 7) Komputer.mesin ketik

PEMOHON



PETUGAS PELAYANAN



Camat/Sekcam


PEMOHON MENERIMA SURAT PENGANTAR PEMBUATAN

SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) BAGI PEMOHON YANG BERUSIA

KURANG DARI 17 TAHUN DAN BELUM PERNAH MENIKAH

- 43 -



j. Kompensasi Apabila terdapat kelalaian oleh petugas pelayanan maka Surat Pengantar pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi pemohon yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum pernah menikah akan dikerjakan pada saat itu juga dan dapat ditunggu apabila Pejabat yang menandatangani berada ditempat.

- 44 -

23. Pembuatan Akta Tanah ( Akta Jual Beli, Akta Hibah, Akta Pembagian Hak

Bersama ) di PPATS Kecamatan Brondong a. Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan 2. Fc. KTP, KK pihak Pertama dan Pihak Kedua 3. Surat Keterangan Kematian bagi Pewaris dan Ahliwaris yang sudah Meninggal. 4. Peta Obyek Pajak 5. Surat Keterangan Penguasaan Tanah dari Kades/Lurah 6. Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah oleh pihak pertama 7. Surat pernyataan pihak kedua bermaterai Rp.6000,- 8. Surat Keterangan warisan apabila pihak kedua ahli waris. 9. Surat keterangan tanah bekas milik adat 10. Peta obyek tanah dari BPN 11. SPPT PBB terbaru 12. Fc. Buku C Desa/Kelurahan dan atau Sertifikat tanah bagi yang sudah Bersertifikat.

b. Biaya Untuk administrasi , blangko, pengetikan dan materai Rp. 200.000,-



e. Prosedur Pengajuan 1). Pemohon mendaftar ke petugas. 2). Petugas kroscek semua persyaratan, apabila sudah lengkap dimintakan Paraf ke pembantu PPATS/Sekcam, diregister dan proses pembuatan akta 3. Penanda tanganan Akta oleh Pihak Pertama,Pihak kedua, dan para saksi Dihadapan Pembantu PPATS Kecamatan, Kades/Lurah 4. Penandatanganan akta ke PPATS/Camat

PEMOHON



PETUGAS PELAYANAN

Meneliti berkas, meminta paraf Sekcam /Pembantu PPATS

meregister dan proses pembuatan akta

Camat

Menandatangani berkas Akta Tanah

Pemohon bersama pihak I Pihak II dan Para Saksi melaksanakan

tanda tangan berkas Akta di Kantor Desa yang disaksikan pembantu PPATS Kecamatan selanjutnya

ditanda tangani PPAT

Pembantu PPATS kroscek akhir, memberi

stempel dan menata berkas Akta Tanah

PETUGAS

Menyerahkan Akta Tanah ke Pemohon

- 45 - 5. Pemberian SSPD- PBHTB 6. Pembantu PPATS kroscek akhir, memberikan stempel dan menata berkas Akta tanah. 7. Memberikan Akta Tanah ke Pemohon. f. Spesifikasi Produk / Hasil Pelayanan Yang Akan Diterima Oleh Pemohon

adalah Akta Tanah (AJB, APBH, AH )

g. Kompetensi Petugas 1. Mempunyai pengetahuan tentang persyaratan dan prosedur pembuatan Akta Tanah 2. Mempunyai ketrampilan mengoperasikan komputer/mesin ketik

3. Mempunyai sikap teliti, komunikatif, responsif, sopan, jujur Jumlah Tenaga = 2 orang

h. Sarana / Prasarana 1. Meja pelayanan

2.Buku register 3. Pulpen 4.Stempel 5.Tinta 6.Blangko surat pengantar 7.Komputer.mesin ketik, Printer


1. Kantor Kecamatan Brondong Jl. Raya Daendles Sedayulawas Telp. 0322 661150

2. Menyediakan kotak saran

k. Kompensasi Apabila terdapat kelalaian oleh petugas pelayanan maka Akta Yang Salah akan direvisi sesuai data yang otentik .

- 46 -

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Standar Pelayanan Publik pada Kantor Kecamatan Brondong merupakan

wujud komitmen dari Aparatur Pemerintah Kecamatan sebagai abdi dan pelayan

masyarakat. Sehingga Standart kualitas dan kuantitas dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat dapat terukur dengan jelas, dan pelayanan publik

dapat terlaksana secara prima. Dengan ditetapkannya Standar Pelayanan Publik

pada Kantor Kecamatan Brondong diharapkan juga sebagai tolok ukur dan

pedoman, baik bagi pemberi pelayanan maupun bagi penerima pelayanan di

Kantor Kecamatan Brondong.

2. SARAN

Standar Pelayanan Publik Kantor Kecamatan Brondong yang telah

ditetapkan tersebut, diharapkan para Kades/Lurah dapat mensosialisasikan/

dipublikasikan secara luas kepada masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan se

Kecamatan Brondong agar masyarakat mengetahui dan memahami komitmen

atau janji penyelenggara pelayanan di Kantor Kecamatan Brondong, sehingga

diharapkan ada kontribusi saran atau masukan dari berbagai fihak dan masyarakat

sebagai bahan evaluasi pelayanan dalam rangka untuk meningkatkan mutu

pelayanan di Kantor Kecamatan Brondong.

CMAT BRONDONG

SARIONO,SH.MM Pembina Tingkat I

NIP 19640615 199003 1 023

- 47 -

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BRONDONG

Jalan Raya Sedayulawas Brondong Kode Pos 62263 Tlp. ( 0322 ) 661150 E.Mail [email protected]. Website:www.lamongankab.go.id

mailto:[email protected].%20%20%20%20%20%20%20%20Website:www.lamongankab.go.id

mailto:[email protected].%20%20%20%20%20%20%20%20Website:www.lamongankab.go.id

- 48 -

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR ( S O P ) TAHUN 2018 · STANDART OPERASIONAL PROSEDUR ( S O P ) TAHUN...

Documents

Transcript of STANDART OPERASIONAL PROSEDUR ( S O P ) TAHUN 2018 · STANDART OPERASIONAL PROSEDUR ( S O P ) TAHUN...