Standar Pelayanan Publik
-
Upload
anonymous-ebmprp -
Category
Documents
-
view
43 -
download
1
description
Transcript of Standar Pelayanan Publik
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
BALAI BESAR LATIHAN KERJA INDUSTRI MEDAN Jalan Gatot Subroto Km.7,8 Telp.(061) 8452120 Fax. (061) 8477715 Medan
SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR LATIHAN KERJA INDUSTRI MEDAN Nomor : KEP. 34 /BBLKI-MDN/IX/2013
Tentang PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) BALAI BESAR LATIHAN KERJA INDUSTRI MEDAN
Kepala Balai Besar Latihan Kerja Industri Medan
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Standar Pelayanan Publik (SPP) sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
b. bahwa ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan dengan Keputusan Kepala Balai Besar Latihan Kerja Industri Medan;
Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038;
3 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
1
PER.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2013;
2
Lampiran : Keputusan Kepala Balai Besar
Latihan Kerja Industri Medan Nomor : KEP. 34/BBLKI-MDN/IX/2013
Tanggal : 25 September 2013
A. PENDAHULUAN Balai Besar Latihan Kerja Industri Medan merupakan salah satu Unit
Pelaksana Teknis Pusat dibidang Pelatihan Tenaga Kerja Industri yang berada
dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan
Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI yang memberikan
pelayanan teknis dan peningkatan sumber daya manusia.
Berdasarkan Kepmenakertrans Nomor :KEP. 404/MEN-SJ/X/2011 tentang
Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada pasal 104 dan 105 ditetapkan
sebagai berikut;
1. Balai Besar Latihan Kerja Industri (BBLKI) Medan mempunyai tugas
melaksanakan pelatihan, uji kompetensi,sertifikasi, pelayanan konsultasi,
pemasaran dan kerjasama kelembagaan dibidang pelatihan kerja industri.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas BBLKI Medan
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
1. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pelatihan kerja
industri;
2. Pelaksanaan pelatihan, uji kompetensi dan sertifikasi di bidang pelatihan
kerja industri;
3. Pelayanan konsultasi, promosi dan pemasaran dibidang pelatihan kerja
industri;
4. Koordinasi dan kerjasama kelembagaan dibidang pelatihan kerja
industri;
5. Evaluasi dan penyusunan laporan dibidang pelatihan kerja industri.
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.
B. RUANG LINGKUP PELAYANAN
3
1. Pelayanan Pelatihan Tenaga Kerja Anggaran APBN:
1.1 Pelatihan tenaga kerja sumber dananya dari APBN dilaksanakan sesuai
kebutuhan pasar kerja dengan menerapkan SKKNI dan KKNI dengan
proses kurikulum desain dan pengembangan serta implementasi sistem
dan metode pelatihan kerja. Pelatihannya meliputi;
1) Kejuruan Teknologi Informasi;
a. Jaringan Komputer
b. Web Design
c. Teknisi Komputer
2) Kejuruan Bangunan/ Konstruksi;
a. Autocad (Drafter)
b. Surveyor (Juru Ukur)
c. Meubel (Tukang Mebel)
3) Kejuruan Pertanian;
PBK Industri (di BBLKI Medan);
a. Budidaya Jamur
b. Processing
PBK Potensi Wilayah di Kecamatan/ Kelurahan;
a. Pengolahan Hasil Pertanian
b. Pembuatan Bokashi
4) Kejuruan Aneka Kejuruan;
PBK Industri (di BBLKI Medan);
a. Menjahit
b. Bordir Komputer
c. Desain Grafis
PBK Potensi Wilayah di Kecamatan/ Kelurahan;
a. Pembuatan Pastry
b. Tata Boga Restoran
c. Boga Home Industry
d. Pembuatan Keranjang Hantaran
e. Tata Rias Pengantin Melayu dan Jawa
f. Hair Styling g. Perawatan Kulit
h. Kreasi Horta
i. Kreasi Sulaman
4
5) Kejuruan Listrik;
a. Instalasi Penerangan Bangunan
b. Instalasi Tenaga
c. Program Logic Control (PLC)
d. Teknik Pendingin
e. Teknisi Handphone
6) Kejuruan Otomotif;
a. Mobil Bensin
b. Mobil Diesel
c. Sepeda Motor
7) Kejuruan Tata Niaga;
a. Komputer Perkantoran
b. Administrasi Perkantoran
c. Akuntansi
d. Bahasa Inggris
8) Kejuruan Teknologi Mekanik;
a. Las
b. Mesin Bubut
c. Computer Numeric Control (CNC)
d. Pabrikasi
e. Pneumatik dan Hidrolik
1.2 Pelatihan tenaga kerja sumber dananya dari APBN dilaksanakan selama
240 jam pelatihan pelaksanaannya di BLK-UPTD Provinsi Sumatera Utara
yaitu:
1) Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja (UPT-BLK) Lubuk Pakam; a.
Bordir
b. Menjahit
c. Tata Rias
d. Processing
e. Anyaman Tas/ Vas Bunga
f. Anyaman Lidi g. Sepeda Motor
2) Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja (UPT-BLK) Pematang
Siantar;
a. Tata Rias
b. Merangkai Bunga
5
c. Tata Rias
d. Menjahit
e. Sepeda Motor
f. Komputer
3) Loka Latihan Kerja Usaha Kecil Menengah (LLK-UKM) Tarutung
a. Menjahit
b. Tata Rias
c. Meubel
d. Anyaman Rotan
e. Sepeda Motor
f. Processing
4) Loka Latihan Kerja Usaha Kecil Menengah (LLK-UKM) Madina;
a. Otomotif
b. Percetakan/ Sablon
c. Tata Rias
d. Teknik audio video
e. Menjahit
f. Komputer
5) Loka Latihan Kerja Usaha Kecil Menengah (LLK-UKM) Samosir;
a. Tata Rias Pengantin
b. Menjahit Dasar
c. Bahasa Inggris
d. Tata Rias Pengantin
e. Las Listrik
f. Teknisi Komputer
g. Teknisi Handphone
h. Instalasi Listrik
i. Otomotif Kendaraan Roda Dua (REM)
j. Otomotif Kendaraan Roda Dua (TUNE-UP) 6) Loka Latihan Kerja Usaha Kecil Menengah (LLK-UKM) Sidikalang;
a. Komputer
b. Las
c. Bangunan Kayu
d. Bangunan Batu
e. Menjahit
f. Sepeda Motor
6
g. Instalasi Penerangan Listrik
7) Loka Latihan Kerja Usaha Kecil Menengah (LLK-UKM) Stabat;
a. Sulaman Pita
b. Las Listrik/ Las Karbit
c. Bordir
d. Elektronika
e. Sepeda motor
f. Instalasi penerangan
g. Tata Rias
h. Teknisi Handphone
i. Processing
j. Komputer
8) Loka Latihan Kerja Usaha Kecil Menengah (LLK-UKM) Tapsel;
a. Mobil Diesel
b. Sepeda Motor
c. Komputer Perkatoran
d. Mobil Bensin
e. Meubeler
f. Elektronika
g. Las Listrik
h. Menjahit
9) Loka Latihan Kerja Usaha Kecil Menengah (LLK-UKM) Padang
Sidempuan;
a. Tata Rias
b. Menjahit
c. Bordir Sulam
d. Elektronik e. Tata Boga
10)Loka Latihan Kerja Usaha Kecil Menengah (LLK-UKM) Simalungun;
a. Menjahit
b. Tata Rias
c. Las Karbit/ Las Listrik
d. Komputer
11)Loka Latihan Kerja Usaha Kecil Menengah (LLK-UKM) Humbang
Hasundutan;
a. Tata Rias dan Perawatan Kulit
7
b. Sepeda Motor
c. Processing
d. Menjahit Pakaian
12)Balai Pusat Produktivitas Daerah Sumatera Utara (BPPD-SUMUT);
a. Pelatihan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Pelayanan Pelatihan Tenaga Kerja Anggaran Pihak Ketiga Pelatihan tenaga kerja sumber dananya dari pihak ketiga dilaksanakan selama 40
JP, 80 JP, 160 JP, 240 JP, 480 JP di BBLKI Medan yaitu pelatihan;
1) Kejuruan Listrik;
a. Instalasi Penerangan Bangunan
b. Instalasi Tenaga
c. PLC
d. Teknik Pendingin
e. Teknisi Handphone
2) Kejuruan Otomotif;
a. Mobil Bensin
b. Mobil Diesel
c. Sepeda Motor
d. Wheel Aligment, Balancing dan Spooring
3) Kejuruan Tekmek;
a. Las
b. Mesin Bubut
c. Computer Numeric Control (CNC)
d. Pabrikasi e. Pneumatik
3. Pelayanan Uji Kompetensi Pelaksanaan Uji Kompetensi dilakukan di BBLKI Medan yaitu;
1) TUK-Listrik
a. KTL. IK02. 108. 01 : Memasang Sistem Pembumian
b. KTL. IK02. 118. 01 : Memasang Instalasi Listrik Bangunan
c. KTL. IK02. 229. 01 : Memasang Instalasi PLC
d. KTL. IK02. 234. 01 : Memasang Instalasi Otomasi Listrik
Industri
8
e. KTL. II02. 218. 01 : Menginspeksi Pemasangan Instalasi
Listrik Bangunan Sederhana
f. KTL. I002. 214. 01 : Mengoperasikan PLC
g. KTL. I002. 235. 01 : Mengoperasikan Instalasi Otomasi
Listrik Industri
2) TUK-Otomotive
a. Tune-up Diesel : 13 Unit Kompetensi
b. Tune-up Convensional Mobil Bensin : 12 Unit Kompetensi
c. Tune-up Convensional Sepeda Motor : 16 Unit Kompetensi
d. Tune-up Efi Sistem Mobil Bensin : 13 Unit Kompetensi
e. Wheel Aligment (Spooring) : 15 Unit Kompetensi
3) TUK-Las
a. 1G SMAW (3 Unit)
b. 3G SMAW (6 Unit)
c. 6G SMAW (11 Unit)
2) STANDAR PELAYANAN
I. Pelayanan Pelatihan Tenaga Kerja anggaran APBNNO KOMPONEN URAIAN 1 Dasar
Hukum 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Permenakertrans Nomor 2 Tahun 2013;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/IV/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Permenakertrans No 11 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (SISLATKERNAS);
9
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.404/MEN-SJ/X/2011 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2 Persyaratan Pelayanan
1. Formulir Pendaftaran
2. F/c Ijasah pendidikan terakhir satu lembar
3. Pas Foto ukuran 3x4: 6 lembar dengan latar belakang merah
4. F/c Kartu Tanda Penduduk satu lembar
5. Lulus Seleksi
3 Sistem, mekanisme, dan prosedur
a. Calon Peserta mengambil formulir pendaftaran di Kios 3in1.
b. Pengisian data diri dan pemenuhan kelengkapan berkas oleh calon peserta.
c. Pengambilan nomor test.
d. Calon peserta mengikuti seleksi tertulis dan wawancara.
e. Pengumuman hasil seleksi.
f. Calon peserta mendaftar ulang. g. Pelaksanaan pelatihan sesuai jadwal
pelaksanaan untuk setiap Kejuruan/ Sub Kejuruan.
h. Evaluasi penyelenggaraan pelatihan.
10
Ya
Ya
Tidak
Tidak
ya
ya
Tidak
Pendaftaran Peserta
Penetapan SK Program Pelatihan
Proses Seleksi Program
Proses Hasil SeleksiRekruitment
Hasil Seleksi
Hasil Seleksi Program
Pelatihan Berbasis Kompetensi
Sertifikat PBK Perkejuruan
i. Penerbitan Sertifikat Pelatihan bagi peserta yang lulus.
j. Peserta menerima Sertifikat Pelatihan.
4 Jangka waktu Penyelesaian
160 JP dan 240 JP
5 Biaya/tariff Dibiayai APBN
6 Produk Pelayanan
Sertifikat Pelatihan
7 Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas
A. Gedung
1. Kantor 2. Aula 3. Laboratorium 4. Perpustakaan 5. Gudang 6. Tempat Uji Kompetensi (TUK) Otomotive,
Listrik dan Las 7. Ruang Pelatihan (teori dan praktek) 8. Asrama 9. Kios 3in1 10. Mobil Operasional 11. Kantin 12. Pos SATPAM
B. Administrasi
1. Komputer 2. Laptop 3. Printer 4. LCD 5. Scanner 6. Telepon 7. Faksimile
8 Kompetensi
Pelaksana Tenaga Pengelola Pelatihan : • Minimal SLTA • Lulus Diklat Pengelola Pelatihan
Instruktur : • Ijasah min SLTA • Lulus Dikdas Instruktur sesuai kejuruan. • Sertifikat kompetensi sesuai kejuruan.
11
9 Pengawasan Internal
1. Struktural 2. Inspektorat Jenderal
10 Penanganan
pengaduan, saran, dan masukan
1. Peserta pelatihan mengajukan pengaduan/ saran/ masukan melalui form yang telah disediakan.
2. Petugas mencatat form pada surat masuk untuk disposisi Kepala.
3. Bidang Penyelenggaramenindaklanjuti pengaduan/ saran/ masukan.
4. Tanggapan terhadap tindak lanjut yang diberikan.
11 Jumlah Pelaksana
90 Orang terdiri dari : 1. Struktural : 9 Orang 2. Administrasi : 22 Orang 3. Instruktur/ Assesor : 59 Orang
12 Jaminan Pelayanan
1. Apabila terjadi penundaan kegiatan, maka akan dilakukan koordinasi kepada pihak terkait dan mereview jadwal kegiatan yang telah disepakati.
2. Apabila dalam penyelesaian pekerjaan melebihi standar waktu yang disepakati, maka pelanggan harus melakukan kesepakatan mengenai kelanjutan kegiatan.
3. Peserta pelatihan yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan sertifikat.
4. Menginformasikan ke publik bahwa pelayanan ini dilaksanakan secara professional, oleh SDM yang kompeten dan mengikuti prosedur standar pelaksanaan.
13 Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
Sertifikat Pelatihan ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Latihan Kerja Industri Medan.
14 Evaluasi kinerja Pelaksana
Diadakan evaluasi kinerja dua kali dalam satu tahun.
II. Pelayanan Pelatihan Tenaga Kerja anggaran Pihak Ketiga
NO KOMPONEN URAIAN
12
1 Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Permenakertrans Nomor 2 Tahun 2013;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/IV/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Permenakertrans No 11 Tahun 2012;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (SISLATKERNAS);
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.404/MEN-SJ/X/2011 tentang Tugas,
Fungsi dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi; 7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Kerjasama Penggunaan Balai Latihan Kerja oleh Swasta.
2 Persyaratan Pelayanan
1. Formulir Pendaftaran
2. F/c Ijasah pendidikan terakhirsatu lembar
3. Pas Foto ukuran 3x4: 6 lembar dengan latar belakang merah
4. F/c Kartu Tanda Penduduk satu lembar
13
3 Sistem, mekanisme, dan prosedur
a. Calon Peserta mengambil formulir pendaftaran di Kios 3in1.
b. Pengisian data diri dan pemenuhan kelengkapan berkas oleh calon peserta.
c. Pembuatan MoU dan pembayaran/ penyetoran biaya latihan.
d. Pemanggilan peserta. e. Pelaksanaan pelatihan sesuai jadwal
pelaksanaan untuk setiap Kejuruan/ Sub Kejuruan. f. Evaluasi penyelenggaraan pelatihan. g. Penerbitan Sertifikat Pelatihan bagi peserta
yang lulus. h. Peserta menerima Sertifikat Pelatihan.
4 Jangka
waktu Penyelesaian
40 JP, 80 JP, 160 JP, 240 JP, 480 JP
5 Biaya/tariff Disesuaikan dengan kejuruan dan jumlah jam. (Sesuai PP No. 65 Tahun 2012)
6 Produk Pelayanan
Sertifikat Pelatihan
7 Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas
A. Gedung
1. Kantor 2. Aula
14
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
Pendaftaran Peserta
Penetapan SK Program Pelatihan
Proses Seleksi Program
Proses Hasil SeleksiRekruitment
Hasil Seleksi
Hasil Seleksi Program
Pelatihan Berbasis Kompetensi
Sertifikat PBK Perkejuruan
3. Laboratorium 4. Perpustakaan 5. Gudang 6. Tempat Uji Kompetensi (TUK) Otomotive, Listrik
dan Las 7. Ruang Pelatihan (teori dan praktek) 8. Asrama 9. Kios 3in1 10. Mobil Operasional 11. Kantin 12. Pos SATPAM
B. Administrasi
1. Komputer 2. Laptop 3. Printer 4. LCD 5. Scanner 6. Telepon 7. Faksimile
8 Kompetensi
Pelaksana Tenaga Pengelola Pelatihan : • Minimal SLTA • Lulus Diklat Pengelola Pelatihan
Instruktur : • Ijasah min SLTA • Lulus Dikdas Instruktur sesuai kejuruan • Sertifikat kompetensi sesuai kejuruan
9 Pengawasan
Internal 1. Struktural 2. Inspektorat Jenderal
10 Penanganan
pengaduan, saran, dan masukan
1. Peserta pelatihan mengajukan pengaduan/ saran/ masukan melalui form yang telah disediakan.
2. Petugas mencatat form pada surat masuk untuk disposisi Kepala.
3. Bidang Penyelenggara menindak lanjuti pengaduan/ saran/ masukan.
4. Tanggapan terhadap tindak lanjut yang diberikan.
11 Jumlah
Pelaksana 90 Orang terdiri dari : 1. Struktural : 9 Orang 2. Administrasi : 22 Orang
15
3. Instruktur/ Assesor : 59 Orang
12 Jaminan Pelayanan
1. Apabila terjadi penundaan kegiatan, maka akan dilakukan koordinasi kepada pihak terkait dan mereview jadwal kegiatan yang telah disepakati.
2. Apabila dalam penyelesaian pekerjaan melebihi standar waktu yang disepakati, maka pelanggan harus melakukan kesepakatan mengenai kelanjutan kegiatan.
3. Peserta pelatihan yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan sertifikat.
4. Menginformasikan ke publik bahwa pelayanan ini dilaksanakan secara professional, oleh SDM yang kompeten dan mengikuti prosedur standar pelaksanaan.
13 Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
Sertifikat Pelatihan ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Latihan Kerja Industri Medan.
14 Evaluasi kinerja Pelaksana
Diadakan evaluasi kinerja dua kali dalam satu tahun.
III. Pelayanan Uji
Kompetensi
NO KOMPONEN URAIAN
1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Permenakertrans Nomor 2 Tahun 2013;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/IV/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
16
sebagaimana telah diubah dengan Permenakertrans Nomor 11 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (SISLATKERNAS);
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.404/MEN-SJ/X/2011 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2 Persyaratan Pelayanan
1. Peserta uji atau Perusahaan mengajukan permohonan kepada pihak BBLKI.
2. Permintaan peserta atau perusahaan akan dikonfirmasikan kepada pihak
penyelenggara mengenai waktu dan tempat.
3. Apabila peserta telah cukup sesuai paket dan asesor dari LSP yang bersangkutan telah siap, maka akan disusun MoU antara pihak BBLKI dengan peserta atau perusahaan dan dilakukan pemanggilan pelaksanaan uji.
4. Peserta dapat memulai uji kompetensi bila melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.
5. Pihak penyelenggara melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan uji kompetensi.
17
3 Sistem, mekanisme, dan prosedur
1. Permohonan ujikompetensi 2. Pemilihan asesor 3. Pembuatan MoU dan kelengkapan administrasi 4. Pelaksanaan Uji Kompetensi 5. Uji Kompetensi Ulang 6. Penanganan Komplain dan Banding 7. Internal Audit 8. Tindakan Koreksi 9. Kaji Ulang Manajemen 10. Pengendalian Dokumen dan Rekaman 11. Pemusnahan Dokumen dan Rekaman 12. Penerbitan sertifikat oleh LSP 13. Penyerahan sertifikat
4 Jangka waktu penyelesaian
3 Hari
5 Biaya/tariff Dibiayai oleh APBN
6 Produk Pelayanan
Peserta Kompeten
7 Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas
1. TUK Otomotive, Listrik dan Las memiliki Kantor tetap dengan alamat: Jln. Gatot Subroto Km, 7,8 Medan No. Telp. (061) 8451520 Fax. (061) 8477715
18
MENDAFTAR
MENGISI FORMULIR
MoU dan Persyaratan
UJK
PENERBITAN SERTIFIKAT
PENYERAHAN SERTIFIKAT
CALON PESERTA
2. Personil pelaksana 3. SKKNI 4. Peralatan Uji 5. Asrama
8 Kompetensi
Pelaksana 1. Training Of Trainer 2. Asesor Kompetensi
9 Pengawasan
Internal 1. Struktural 2. Kepala TUK 3. Itjen
10 Penanganan
pengaduan, saran, dan masukan
1. Peserta pelatihan mengajukan pengaduan/ saran/ masukan melalui form yang telah disediakan.
2. Petugas mencatat form pada surat masuk untuk disposisi Kepala.
3. Bidang Penyelenggara menindak lanjuti pengaduan/ saran/ masukan.
4. Tanggapan terhadap tindak lanjut yang diberikan.
11 Jumlah
Pelaksana 1. TUK Otomotive : 4 Orang 2. TUK Listrik : 5 Orang 3. TUK Las : 5 Orang
12 Jaminan Pelayanan
Apabila terjadi kesalahan sertifikat, maka akan dilakukan perbaikan dan penerbitan ulang oleh pihak LSP melalui usulan TUK BBLKI Medan.
13 Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
1. Sertifikat ditandatangani oleh pimpinan LSP terkait.
2. Sertifikat diberikan stempel basah.
14 Evaluasi kinerja Pelaksana Di adakan evaluasi kinerja setahun sekali.
19
20