Standar Pelayanan Kebidanan

Materi Sidang Komisi - Kongres XV IBI

STANDAR PELAYANAN KEBIDANAN

Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia Jl. Johar Baru V/D13, Johar Baru Jakarta Pusat Telp. 021-4247789, 4226043 Fax. 021-4244214 email : [email protected] Website : www.ibi.or.id - [email protected]

Komisi 6 F.0


2

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia dan

Hidayah-Nya, maka penyusunan Standar Pelayanan Kebidanan telah dapat diselesaikan.

Standar Pelayanan Kebidanan ini merupakan acuan bagi bidan dalam melaksanakan

praktik kebidanan. Dokumen ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan

penentuan kebijakan bagi stakeholder terkait. Diharapkan penyelenggaraan pelayanan

kebidanan di Indonesia dapat berjalan sesuai standar sehingga pelayanan kebidanan

yang diberikan kepada pasien secara profesional, mandiri dan berdaya saing di era

global.

Terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan

memfasilitasi dalam penyusunan Standar Pelayanan Kebidanan. Selain itu, kami

sampaikan pula terima kasih kepada berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu

persatu atas kontribusinya dalam penyusunan Standar Pelayanan Kebidanan ini.

Jakarta, Juni 2013

Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia

Tim POKJA Standar Pelayanan Kebidanan

Indonesia


3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya diarahkan guna tercapainya kesadaran,

kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, menyangkut fisik, mental,

maupun sosial budaya dan ekonomi. Untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal

dilakukan berbagai upaya pelayanan kesehatan yang menyeluruh, terarah dan

berkesinambungan. Keberhasilan pembangunan kesehatan yang dilaksanakan secara

berkesinambungan dapat dilihat dengan meningkatnya status kesehatan masyarakat.

Keberhasilan tersebut tergambar dari penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dari 307

(SDKI 2002-2003) menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI, 2007) dan Angka

Kematian Bayi (AKB) dari 35 (SDKI 2002-2003) menjadi 34 per 1000 kelahiran hidup

(SDKI, 2007).Sedangkan, umur harapan hidup (UHH) meningkat dari 66,2 tahun (SDKI

2002-2003) menjadi 70,5 tahun (SDKI, 2007) dan penurunan persentase balita dengan

gizi kurang dari 25,8 % (SDKI 2002-2003) menjadi sebesar 18,4% (SDKI, 2007).

Penurunan indikator kesehatan ini masih jauh dari target MDGs 2015yaitu AKI

menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup dan AKB menjadi 23 per 1000 kelahiran

hidup.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan mengalami peningkatan dari

70,62% (SDKI tahun 2002-2003) menjadi 77,21% (SDKI 2007). Cakupan pertolongan

persalinan oleh tenaga kesehatan tersebut(70,62%), terdiri dari ditolong oleh bidan

(53,96%), dan dokter (12,32%). Sedangkan persalinan ditolong oleh dukun (30,27%)

(SDKI, 2007). Persentaseterbanyak persalinan ditolong oleh bidan, di perkotaan

64,24%, di perdesaan 46,34%), peringkat kedua untuk daerah perkotaan adalah dokter

(30,72%), sedangkan untuk daerah perdesaan adalah dukun (42,75%) sedangkan untuk

peringkat ketiga daerah perkotaan adalah dukun (13,4%), daerah perdesaan adalah

dokter (6,11%) (SDKI 2007).


4

Berdasarkan beberapa fakta diatas, upaya pelayanan dan program kesehatan ibu bayi,

dan balita difokuskan pada peningkatan aksesibilitas serta kualitas pelayanan terkait

dengan berbagai faktor risiko yang menjadi penyebab utama kematian ibu, bayi dan

balita. Untuk mengatasi masalah tersebut telah dilakukan upaya mendekatkan jangkauan

pelayanan kebidanan kepada masyarakat dengan menempatkan bidan pada

Poskesdes/Polindes disetiap desa.

Bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan strategis memiliki peran penting dalam

menyiapkan generasi masa depan yang berkualitas dengan memberikan pelayanan yang

berkesinambungan dan paripurna, mulai dari persiapan kehamilan, asuhan pada ibu

hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir dan balita serta kesehatan reproduksi perempuan

dan keluarga berencana. Pelayanan berfokus pada aspek pencegahan melalui pendidikan

kesehatan dan konseling, promosi kesehatan, dengan berlandaskan kemitraan dan

pemberdayaan perempuan, serta melakukan deteksi dini, pertolongan pertama pada

kegawat-daruratan dan rujukan yang aman.

Pelayanan kebidanan dalam sistem pelayanan kesehatan merupakan proses pelayanan

profesional yang diberikan oleh tenaga bidan kepada individu, kelompok dan

masyarakat, baik secara mandiri, kolaborasi dan rujukan. Pelayanan kebidanan

dilaksanakan pada berbagai jenjang tatanan pelayanan sesuai dengan sistem pelayanan

kesehatan yang ada, mulai dari tingkat primer, sekunder dan tertier pada fasilitas

pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang berkualitas sesuai standar

berlandaskan etika dan kode etik profesi.

Untuk menjamin kualitas pelayanan sebagai mana dimaksud perlu disusun standar

pelayanan kebidanan yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelayanan kebidanan.

1.2 TUJUAN

1.2.1 Tujuan Umum :


5

Terwujudnya pelayanan kebidanan yang berkualitas dan aman untuk

meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak dalam rangka mempersiapkan

generasi masa depan yang berkualitas.

1.2.2 Tujuan Khusus :

1) Adanya panduan dalam penyelenggaraan pelayanan kebidanan pada setiap

fasilitas pelayanan kesehatan

2) Terlaksananya pelayanan kebidanan sesuai standar pada setiap fasilitas

pelayanan kesehatan.

1.3 DASAR HUKUM

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

1) Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

2) Undang-undang RI No. 44 tahun 2009 tentang Rumah sakit

3) Undang-undang RI No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan

Kependudukan dan pembangunan keluarga

4) Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

5) Peraturan Pemerintah RI no. 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan

6) Undang-Undang RI no. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi

7) Peraturan Presiden RI nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi

Nasional Indonesia

8) Kepmenkes RI no. 369 tahun 2007 tentang Standar Profesi Bidan

9) Kepmenkes RI no. 938 tahun 2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan

10) Kepmenkes RI no. 1464/ tahun 2010 tentang ijin dan penyelenggaraan

praktik Bidan.

11) Kepmenkes RI no. 46/MENKES/PER/./2013 tentang Registrasi Tenaga

Kesehatan

1.4 MANFAAT STANDAR

Standar Pelayanan Kebidanan ini digunakan sebagai acuan dalam:

1) Membuat perencanaan, pengadaan dan pendayagunaan tenaga serta

pengembangan karir bidan;

2) Melaksanakan pelayanan kebidanan;


6

3) Monitoring dan evaluasi pelayanan kebidanan;

4) Penilaian kualitas dan keberhasilan pelayanan yang diberikan bidan.

5) Mengembangkan kurikulum pendidikan dan pelatihan bidan;

6) Mengembangkan pola pendidikan dan pendidikan berkelanjutan bagi bidan

1.5 SASARAN

Sasaran dari standar pelayanan kebidanan ini adalah :

1) Bidan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.

2) Organisasi profesi yang terkait.

3) Pengelola fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta.

4) Institusi pendidikan kebidanan pemerintah maupun swasta.

5) Kementerian Kesehatan, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten / Kota termasuk

Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten / Kota.

6) Kementerian/lembaga terkait lainnya.


7

BAB II

TERMINOLOGI


2.1 TERMINOLOGI

Kebidanan adalah suatu profesi di bidang kesehatan yang didasari ilmu

biomedik, ilmu kebidanan, neonatologi, ilmu sosial, ilmu kesehatan masyarakat,

dan etik untuk mempersiapkan dan memberikan asuhan selama kehamilan,

persalinan, nifas, menyusui, bayi dan balita, kesehatan reproduksi perempuan dan

keluarga berencana dalam rangka mencapai kualitas kesehatan ibu, bayi dan

balita yang optimal.

Bidan adalah seorang Perempuan yang telah lulus dari pendidikan kebidanan baik

di dalam dan di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah dan organisasi profesi,

serta memiliki kompetensi dan kualifikasi dan telah disertifikasi, diregistrasi

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan Kebidanan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang

merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan dalam bentuk upaya

promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara mandiri,

kolaborasi maupun rujukan dalam rangka mencapai kualitas kesehatan ibu, bayi

dan balita yang optimal.

Praktik Kebidanan adalah implementasi dari ilmu kebidanan oleh bidan yang

bersifat otonom kepada perempuan, keluarga dan komunitasnya didasari etika dan

kode etik bidan.

Asuhan Kebidanan adalah rangkaian pelayanan kebidanan yang didasarkan pada

ilmu dan kiat kebidanan dalam pengambilan keputusan klinis dan tindakan

kebidanan sesuai dengan ruang lingkup praktiknya mulai dari pengkajian,

perumusan diagnosa dan/atau masalah kebidanan, perencanaan, implementasi,

evaluasi dan pencatatan asuhan kebidanan.


8

Uji Kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan,

dan sikap bidan sesuai dengan standar profesinya.

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang

dibutuhkan oleh bidan dalam memberikan pelayanan yang aman sesuai dengan

standar kinerja di setiap fasilitas.

Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi bidan

yang telah lulus Uji Kompetensi untuk menjalankan Praktik Kebidanan.

Standar kompetensi adalah kriteria capaian pembelajaran lulusan program tertentu

pada pendidikan tinggi yang merupakan internalisasi ranah sikap, pengetahuan

dan keterampilan.

Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Bidan yang telah memiliki sertifikat

kompetensi kebidanan yang telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta

diakui secara hukum untuk menjalankan praktik Kebidanan.

Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang

diberikan oleh Konsil Kebidanan Indonesia kepada Bidan yang telah memiliki

sertifikat kompetensi.

Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIPB untuk bidan adalah bukti

tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada bidan yang akan menjalankan

praktik kebidanan setelah memenuhi persyaratan.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah alat dan/atau tempat yang digunakan

untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif

dan rehabilitatif yang pelayanannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau

masyarakat.

Organisasi Profesi adalah wadah yang menghimpun Bidan secara nasional dan

berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kolegium Kebidanan adalah Badan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi Bidan

yang bertugas mengampu disiplin ilmu kebidanan


9

2.2 Lingkup Pelayanan Kebidanan.

Mengacu pada Stndar Profesi Bidan Kepmenkes No.369 tahun 2007 maka ruang

lingkup pelayanan kebidanan, meliputi:

1) Pelayanan kesehatan ibu;

a. Pelayanan konseling pada masa pra hamil

b. Pelayanan antenatal

c. Pelayanan persalinan

d. Pelayanan ibu nifas

e. Pelayanan ibu menyusui

f. Pelayanan konseling pada masa antara dua kehamilan

2) Pelayanan kesehatan anak pada :

a. Pelayanan kesehatan bayibaru lahir,

b. Pelayanan kesehatan bayi,

c. Pelayanan kesehatan anak balita,

d. Pelayanan kesehatan anak pra sekolah.

3) Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.

4) Pelayanan kebidanan komunitas

2.3 Pelaksanaan Pelayanan Kebidanan

2.3.1 Tingkat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer

Pelayanan Kebidanan di tingkat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer

dilaksanakan di: Puskesmas dan jaringannya termasuk Pustu, Polindes /

Poskesdes, Bidan Praktik Mandiri, Klinik Bersalin / Rumah Bersalin (RB) serta

fasilitas kesehatan lainnya baik milik pemerintah maupun swasta.

Pelayanan yang diberikan pada fasilitas tersebut, terdiri dari:

1) Pelayanan yang dilakukan secara mandiri, meliputi :

a. Pelayanan kebidanan sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangan:

Asuhan kebidanan pada masa pra hamil, hamil, bersalin, nifas, menyusui,

bayi baru lahir, bayi, balita dan anak pra sekolah serta pelayanan

kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.

b. Melakukan promotif dan preventif,

c. Melakukan deteksi dini


10

d. Melakukan rujukan

e. Pertolongan pertama pada kegawat-daruratan obstetri neonatal

(PPGDON) untuk tindakan pra rujukan

f. Selain melakukan tugas pokoknya, juga berupaya meningkatkan peran

aktif masyarakat melalui penggerakan peran serta masyarakat,

pemberdayaaan masyarakat, memberikan pelayanan kesehatan dasar,

melaksanakan kewaspadaan dini terhadap berbagai risiko dan masalah

kesehatan masyarakat (survailens sederhana), kesiap-siagaan kesehatan

dan bencana.

g. Membina Posyandu dan menghimpun berbagai UKBM yang ada di desa.

h. Melaksanakan pengelolaan pelayanan KIA termasuk PWS KIA di

Puskesmas dan jaringannya.

2) Pelayanan kebidanan kolaborasi

Pelayanan kebidanan yang dilaksanakan berkolaborasi dengan tim kesehatan

lain

2.3.2 Tingkat pelayanan kesehatan sekunder

Pelayanan Kebidanan pada fasilitas pelayanan kesehatan sekunder, dilaksanakan

di : Rumah Sakit Umum dan RS Khusus baik milik Pemerintah maupun Swasta

yang setara dengan RSU Kelas D, C dan B, termasuk Rumah Sakit Bersalin

(RSB), Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA).

Pelayanan yang diberikan pada fasilitas tersebut terdiri dari:

1) Pelayanan yang dilakukan secara mandiri, meliputi :

a. Pelayanan kebidanan sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangan :

Asuhan kebidanan pada masa pra hamil, hamil, bersalin, nifas, menyusui,

bayi baru lahir, bayi, balita dan anak pra sekolah serta pelayanan


11

kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Pada kasus

fisiologis

b. Melakukan promotif dan Preventif.


2) Pelayanan kebidanan kolaborasi meliputi :

a. Melakukan penapisan (skrining) awal kasus komplikasi rujukan untuk

mencegah terjadinya keterlambatan penanganan.

b. Asuhan kebidanan pada Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi

Komprehensif (PONEK).

c. Memberikan asuhan lanjut pada kasus komplikasi dengan pelimpahan

kewenangan melalui pendelegasian maupun mandatory (pemberian

mandat). (dimunculkan di ketentuan umum tentang pengertian

delegasidan mandat)

2.3.3 Tingkat Pelayanan Kesehatan Tersier

Pelayanan Kebidanan pada fasilitas pelayanan kesehatan tersier

dilaksanakan di : Rumah Sakit yang setara dengan Rumah Sakit Umum dan

Rumah Sakit Khusus Kelas A, kelas B(lihat SKN dan klasifikasi RS) milik

Pemerintah maupun swasta.

Pelayanan yang diberikan pada fasilitas tersebut terdiri dari:

1) Pelayanan yang diberikan secara mandiri meliputi :

a. Pelayanan kebidanan sesuai dengan ruang lingkup dan

kewenangannya : Asuhan kebidanan pada masa pra hamil, hamil,

bersalin, nifas, menyusui, bayi baru lahir, bayi, balita dan anak pra

sekolah serta pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga

berencana pada kasus fisiologis.

b. Melakukan upaya promotif dan preventif


2) Pelayanan kebidanan kolaborasi meliputi:

a. Melakukan penapisan (skrining) awal kasus komplikasi/rujukan yang

kompleks untuk mencegah terjadinya keterlambatan penanganan.


12

b. Asuhan kebidanan pada Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi

Komprehensif (PONEK) pada kasus-kasus rujukan.

c. Memberikan asuhan lanjut pada kasus komplikasi dengan pelimpahan

kewenangan melalui pendelegasian maupun mandatory (pemberian

mandat)

2.4 Pelaksana Pelayanan Kebidanan

Pelaksana pelayanan kebidanan dibutuhkan tenaga yang kompeten dan memiliki

kualifikasi sesuai kebutuhan fasilitas pelayanan

BAB III


Standar pelayanan kebidanan merupakan acuan baku dan bentuk pertanggung-jawaban

profesi dan menjadi legal aspek bagi bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan


13

secara berkesinambungan. Standar pelayanan pada buku ini terdiri dari standar

pengelolaanpelayanan kebidanan,standar asuhan kebidanan, dan standar kinerja.

3.1 Standar Pengelolaan Pelayanan Kebidanan.

Standar pengelolaan pelayanan kebidanan, diuraikan sebagai berikut :

1) Standar I : Falsafah, Visi, Misi dan Tujuan

Pengelolaan pelayanan kebidanan dilaksanakan sesuai dengan filosofi bidan

untuk menghasilkan pelayanan yang profesional, cepat, tepat, aman, nyaman dan

memenuhi kebutuhan klien dan/atau pasien.

Kriteria :

a. Bidan memiliki keyakinan yang dijadikan panduan dalam memberikan

asuhan.

b. Menyusun visi, misi, dan tujuan pelayanan kebidanan.

c. Pelayanan kebidanan berfokus pada promosi persalinan normal, pencegahan

penyakit, pencegahan cacat pada ibu dan bayi, promosi kesehatan yang

bersifat holistik, diberikan dengan cara yang kreatif, fleksibel, suportif,

peduli, bimbingan, monitor dan pendidikan berpusat pada perempuan.

Asuhan berkesinambungan, sesuai keinginan klien dan tidak otoriter serta

menghormati pilihan perempuan.

d. Menerapkan budaya kerja yang mengacu kepada falsafah, visi, misi dan

tujuan dalam memberikan pelayanan kebidanan.

e. Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan falsafah, visi, misi dan tujuan

dalam memberikan pelayanan kebidanan secara teratur dan berkala.

f. Tersedianya dokumen penerapan falsafah, visi, misi dan tujuan dalam

memberikan pelayanan kebidanan secara teratur dan berkala.

2) Standar II : Administrasi dan Pengelolaan

Pengelola pelayanan kebidanan memiliki pedoman pengelolaan, standar

pelayanan, standar asuhan kebidanan dan standar prosedur operasional.

Pengelolaan pelayanan yang kondusif, menjamin praktik pelayanan kebidanan

yang bermutu.

Kriteria :


14

a. Menyusun pedoman pengelolaan pelayanan yang mencerminkan mekanisme

kerja di unit pelayanan tersebut yang disahkan oleh pimpinan.

b. Memanfaatkan sumber daya, data dan informasi dalam menyusun

perencanaan dan pengelolaan pelayanan kebidanan.

c. Membuat perencanaan keuangan dan alokasi sumber daya lain sesuai

kebutuhan pelayanan kebidanan

d. Melaksanakan perencanaan dan pengelolaan peralatan kebidanan.

e. Menentukan strategi pelayanan kebidanan dengan melibatkan semua

pengelola dan staf sesuai tingkat manajerial.

f. Menyusun kualifikasi pimpinan dan kualifikasi SDM pelayanan kebidanan.

g. Menyusun dan menetapkan struktur organisasi pelayanan kebidanan yang

menggambarkan tata hubungan kerja struktural dan fungsional serta rentang

kendali di fasilitas pelayanan kesehatan.

h. Menyusun uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang yang jelas dan

tertulis bagi setiap tenaga dalam pelayanan kebidanan.

i. Melaksanakan tugas sesuai dengan uraian tugas, wewenang dan tanggung

jawab.

j. Melakukan koordinasi kegiatan pelayanan kebidanan.

k. Menyediakan sistem informasi pelayanan kebidanan.

l. Menyediakan format pendokumentasian pelayanan kebidanan.

m. Tersedianya dokumen pengorganisasian pelayanan kebidanan meliputi

dokumen hasil pelayanan dan dokumen asuhan kebidanan.

3) StandarIII : Pengelolaan Sumber Daya Manusia (Staf dan Pimpinan)

Berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan SDM, kualifikasi tenaga bidan sesuai

dengan peran dan fungsinya di setiap tingkat fasilitas pelayanan kesehatan

adalah sebagai berikut :

Kualifikasi bidan pada fasilitas pelayanan kesehatan primer adalah :

a. Bidan profesi

b. Bidan Vokasi + sertifikasi PONED untuk bidan di puskesmas.

c. Bidan Vokasi + sertifikasi PPGDON untuk bidan desa dan bidan praktik

mandiri


15

d. Bidan Vokasi

Kualifikasi bidan pada fasilitas pelayanan kesehatan sekunder adalah :

a. Bidan profesi+ Sertifikasi PONEK

b. Bidan profesi

c. Bidan Vokasi + Sertifikasi PONEK

d. Bidan Vokasi

Kualifikasi bidan pada fasilitas pelayanan kesehatan tersier adalah :

a. Bidan profesi+ Sertifikasi Lanjut

b. Bidan profesi+ Sertifikasi PONEK

c. Bidan profesi

d. Bidan Vokasi + Sertifikasi PONEK

Jumlah dan kualifikasi tenaga bidan di setiap tingkat pelayanan disesuaikan

dengan kebutuhan institusi, mengacu pada standar ketenagaan.

Sistem pengembangan karir bidan yang bekerja di institusi pemerintahan

mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 1

tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya dan

sesuai dengan kondisi saat ini, adalah :

1) Bidan Terampil

Bidan terampil meliputi lulusan Sekolah Bidan dan Diploma III kebidanan,

merupakan bidan pelaksana yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan

dan mengelola pelayanan kebidanan pada kasus fisiologis dan

kegawatdaruratan, baik di institusi maupun praktik perorangan,

berlandaskan etika, kode etik, dan peraturan yang berlaku

Penjenjangan bidan terampil, terdiri dari :

a. Bidan Pelaksana Pemula (II/a)

b. Bidan Pelaksana (II/b, II/c, II/d)


16

c. Bidan Pelaksana Lanjutan (III/a dan III/b)

d. Bidan Penyelia (III/c dan III/d)

2) Bidan Ahli

Bidan Ahli meliputi lulusan Sarjana (S1) atau Diploma IV Kebidanan yang

memiliki kompetensi untuk mengelola dan melaksanakan pelayanan

kebidanan pada kasus fisiologis, asuhan pada kasus patologis kebidanan,

asuhan pada kasus patologis dengan penyakit penyerta dan

kegawatdaruratan, baik di institusi maupun praktik perorangan,

berlandaskan etika, kode etik, dan peraturan yang berlaku.

Penjenjangan bidan ahli, terdiri dari :

a. Bidan Pertama (III/a dan III/b)

b. Bidan Muda (III/c dan III/d)

c. Bidan Madya (IV/a, IV/b dan IV/c)

Bidan yang bekerja di institusi non pemerintah pengembangan karirnya

disesuaikan dengan sistem yang berlaku di institusi masing-masing

Pengelola pelayanan kebidanan mempunyai program pengelolaan SDM

kebidanan sesuai kompetensi dan potensi pengembangan, agar pelayanan

kebidanan terlaksana secara efektif dan efisien.

Kriteria :

a. Menyusun dan menetapkan kebijakan tentang pendayagunaan tenaga dalam

pelayanan kebidanan

b. Menyusun dan menetapkan kebijakan pola ketenagaan pelayanan kebidanan

c. Menetapkan mekanisme rekruitmen dan seleksi tenaga

d. Menyusun dan menetapkan sistem pembinaan SDM dan program

pengembangan staf

e. Mengidentifikasi jumlah, jenis dan kualifikasi tenaga bidan sesuai dengan

kebutuhan pelayanan kebidanan.

f. Menetapkan jumlah dan jenis tenaga bidan untuk memenuhi kebutuhan sesuai

dengan standar pelayanan kebidanan dan pola tenaga kebidanan.


17

g. Melaksanakan rekruitmen dan seleksi tenaga bidan

h. Melaksanakan program orientasi bagi tenaga baru

i. Melaksanakan penempatan dan penugasan.

j. Melaksanakan program mutasi, mobilisasi dan retention tenaga kebidanan

k. Melaksanakan penilaian kinerja

l. Tersedianya dokumen pengelolaan ketenagaan pelayanan kebidanan

4) Standar IV : Fasilitas dan Peralatan

Pengelola pelayanan kebidanan menyediakan fasilitas dan peralatan, baik dari

segi jumlah, jenis dan spesifikasi yang menjamin tersedianya fasilitas dan

peralatan yang memadai untuk mencapai tujuan pelayanan kebidanan yang

efektif, efisien, aman dan bermutu.

Kriteria :

a. Mengidentifikasi kebutuhan fasilitas dan peralatan pelayanan kebidanan

sesuai dengan desain, jumlah, jenis, spesifikasi dan kualitasnya.

b. Menyusun rencana pemenuhan kebutuhan fasilitas dan peralatan sesuai

dengan desain, jumlah, jenis, spesifikasi dan kualitasnya.

c. Menyediakan fasilitas dan peralatan yang sesuai dalam jumlah dan kualitas.

d. Melaksanakan pemeliharaan dan penyimpanan peralatan pelayanan

kebidanan sesuai standar prosedur operasional.

e. Mengoptimalkan fasilitas dan peralatan menurut fungsi dan masa pakai sesuai

standar prosedur operasional.

f. Melaksanakan koordinasi antara unit pelayanan kebidanan dengan unit kerja

terkait dalam perencanaan, pengadaan, pengelolaan serta penghapusan

fasilitas dan peralatan.

g. Tersedianya pencatatan dan pelaporan penggunaan fasilitas dan peralatan

secara teratur dan berkala.


18

5) Standar V : Kebijakan dan Prosedur

Pengelola pelayanan kebidanan memiliki kebijakan dan prosedur

penyelenggaraan pelayanan dan pembinaan personil menuju pelayanan yang

berkualitas.

Kriteria :

a. Menyusun kebijakan dan prosedur tentang pelayanan kebidanan, pengelolaan

lingkungan pelayanan kebidanan, hubungan antara unit pelayanan kebidanan

dengan unit terkait sesuai standar yang disahkan oleh pimpinan.

b. Menyusun regulasi internal sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk

mengatur hak dan kewajiban personil.

c. Melakukan sosialisasi kebijakan dan prosedur yang telah disusun.

d. Menerapkan kebijakan dan prosedur yang telah disusun.

e. Monitoring dan evaluasi kebijakan dan prosedur yang telah disusun.

f. Tersedianya dokumen kebijakan dan prosedur :

(1) Falsafah, visi, misi dan tujuan pelayanan kebidanan

(2) Struktur organisasi dan tata hubungan kerja struktural dan fungsional

pelayanan kebidanan

(3) Uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang tenaga pelayanan

kebidanan

(4) Pola ketenagaan, pendayagunaan, jenjang karir, dan pembinaan personal

dalam pelayanan kebidanan.

(5) Sistem pengembangan staf tenaga pelayanan kebidanan.

(6) Mekanisme perencanaan, pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan dan

penghapusan fasilitas dan peralatan pelayanan kebidanan

(7) Program evaluasi dan pengendalian mutu

6) Standar VI : Pengarahan dan Pengembangan Staf

Pengelola pelayanan kebidanan memiliki program pengarahan, pengembangan

staf dan perencanaan pendidikan berkelanjutan yang terstruktur untuk mencapai

pelayanan kebidanan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan pelayanan.

Kriteria :


19

a. Memotivasi dan membimbing staf agar tercipta iklim kerja yang kondusif

b. Melaksanakan program orientasi dan pelatihan bagi tenaga bidan/personil

baru dan lama agar dapat beradaptasi dengan pekerjaan.

c. Menilai kinerja dan menganalisis hasil penilaian kinerja tenaga pelayanan

kebidanan sebagai bahan penentuan pengembangan staf.

d. Menetapkan jenjang karir sesuai dengan hasil analisis kinerja tenaga

pelayanan kebidanan

e. Memberi kesempatan kepada semua tenaga pelayanan kebidanan untuk

mengikuti program pendidikan berkelanjutan sesuai dengan kriteria yang

ditentukan.

f. Melaksanakan program pembinaan tenaga pelayanan kebidanan berdasarkan

hasil evaluasi kinerja.

g. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut hasil program pembinaan.

h. Tersedianya dokumen pengarahan dan pengembangan staf

7) Standar VII: Evaluasi dan Pengendalian Mutu

Pengelola pelayanan kebidanan melaksanakan evaluasi secara obyektif dan

pengendalian mutu secara berkesinambungan untuk mencapai tujuan pelayanan

kebidanan yang berkualitas.

Kriteria :

a. Membentuk tim evaluasi dan pengendalian mutu pelayanan kebidanan

b. Menyusun program evaluasi dan pengendalian mutu pelayanan kebidanan

c. Menyusun instrumen evaluasi dan pengendalian mutu sesuai dengan

pedoman

d. Melaksanakan evaluasi dan upaya pengendalian mutu pelayanan kebidanan

melalui audit pelayanan kebidanan, evaluasi penerapan asuhan kebidanan

sesuai standar, evaluai prosedur pelayanan kebidanan, Gugus Kendali Mutu

(GKM), survey kepuasan pasien/keluarga dan petugas, serta Diskusi Refleksi

Kasus (DRK).

e. Menganalisa dan menginterpretasikan data hasil evaluasi pengendalian mutu

f. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut hasil evaluasi pencapaian tujuan

pelayanan kebidanan


20

g. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan hasil evaluasi dan pengendalian

mutu secara teratur dan berkala

h. Melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor dalam

evaluasi dan pengendalian mutu pelayanan kebidanan

i. Tersedia dokumen hasil evaluasi dan pengendalian mutu pelayanan

kebidanan.

3.2 Standar Asuhan Kebidanan

Mengacu pada Keputusan Menteri kesehatan No. 938/Menkes/SK/VIII/2007 tentang

Standar asuhan kebidanan adalah acuan dalam proses pengambilan keputusan dan

tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup

praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan, mulai dari pengkajian, perumusan

diagnosa dan atau masalah kebidanan, perencanaan, implementasi, evaluasi dan

pencatatan asuhan kebidanan. Sehubungan dengan standar asuhan kebidanan sudah

diterbitkan pengesahannya, maka standar ini tidak di bahas pada buku ini.

3.3 Standar Kinerja Bidan

Standar kinerja bidan merupakan suatu standar dengan batas-batas tertentu untuk

mengukur kinerja bidan yang berkaitan dengan pelayanan dan asuhan kebidanan

kepada klien dan atau pasien. Standar kinerja ini menguraikan tingkat kemampuan

perilaku bidan dalam peran profesionalnya mencakup aktifitas yang berhubungan

dengan mutu pelayanan, asuhan, pendidikan, etik, kolaborasi, penggunaan sumber

daya, dan kepemimpinan.

Dalam melaksanakan praktik kebidanan di dalam tatanan pelayanan kesehatan,

bidan diharuskan memperlihatkan kinerja professional sesuai dengan yang

dipersyaratkan dalam standar pelayanan kebidanan, maka standar kinerja bidan

meliputi :

1) Standar 1 : Mutu Pelayanan Kebidanan

Bidan secara sistematis meningkatkan mutu dan efektifitas praktik kebidanan di

fasilitas pelayanan kesehatanmelalui penerapan standar, pemantauan,


21

pengendalian dan peningkatan mutu secara teratur, berkala dan

berkesinambungan.

Kriteria :

a. Melaksanakan pelayanan dan asuhan kebidanan sesuai standar.

b. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Melaksanakan peningkatan dan pengendalian mutu pelayanan kebidanan

d. Menunjukkan kualitas pelayanan dan asuhan terlihat dari dokumentasi

pelayanan dan asuhan kebidanan sebagai tanggung jawab profesi.

e. Menerapkan pengetahuan baru, peningkatan mutu, kreativitas dan inovasi

untuk meingkatkan mutu pelayanan kebidanan.

f. Mengembangkan indikator mutu untuk memonitor kualitas dan efektifitas

pelayanan kebidanan.

g. Tersedianya dokumen mutu pelayanan kebidanan

2) Standar II : Pendidikan dan Pelatihan

Bidan meningkatkan pengetahuan dan kompetensi untuk memenuhi kebutuhan

pelayanan kebidanan yang mencerminkan praktik kebidanan mutakhir.

Kriteria :

a. Lulus dari jenjang pendidikan tinggi kebidanan dan memiliki kompetensi

profesi Bidan, sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Mempertahankan kompetensi yang dimiliki secara terus menerus untuk

meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan

c. Meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan berkelanjutan.

d. Mempunyai bukti pengembangan professional diri

e. Tersedianya dokumen pendidikan dan pelatihan

3) Standar III : Penilaian Kinerja Praktik Kebidanan.

Bidan mengevaluasi praktik kebidanannya terkait dengan standar pelayanan dan

asuhan kebidanan, pedoman praktik, peraturan perundang-undangan dan

kebijakan yang berlaku.


22

Kriteria :

a. Melaksanakan evaluasi diri secara rutin dan berkala serta meminta umpan

balik yang konstruktif terhadap penerapan standar dan pedoman asuhan

kebidanan yang dilakukannya.

b. Mempergunakan umpan balik yang konstruktif untuk peningkatan

kompetensi praktiknya.

c. Mempergunakan hasil tindak lanjut penilaian kinerja sebagai masukan untuk

komponen remunerasi, pendidikan dan pelatihan serta pengembangan

profesi.

d. Tersedianya dokumen penilaian kinerja praktik kebidanan

4) Standar IV : Kesejawatan

Bidan membangun kerjasama yang kondusif dalam pelayanan kebidanan di

setiap fasilitas pelayanan kesehatan.

Kriteria :

a. Menjalin hubungan yang harmonis dengan teman sejawatnya.

b. Membangun dan mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif, suportif dan

sehat.

c. Melaksanakan tugas, peran dan fungsinya dengan saling menghormati baik

terhadap sejawat bidan maupun tenaga kesehatan lainnya.

d. Membangun interaksi komunikasi dan memberi umpan balik positif

e. Saling berbagi pengetahuan dan keterampilan

f. Mempertahankan hubungan baik dalam bentuk empati, simpati dan

perhatian

g. Bersedia menerima kritik dan saran

h. Saling mendukung dan menguatkan

i. Tersedianya dokumen pelayanan terkait kesejawatan.

5. Standar V : Etik


23

Bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan selalu berpegang teguh pada

etika dan kode etik profesi

Kriteria :

a. Berpegang teguh pada filosofi, etika, kode etik profesi, dan aspek legal.

b. Memberikan asuhan berdasarkan moral dan etik yang memperhatikan

otonomi, martabat dan hak klien.

c. Bertanggung jawab atas keputusan klinis yang dibuatnya.

d. Melakukan pelayanan atau tindakan kebidanan sesuai standar

e. Mengikuti perkembangan pengetahuan dan keterampilan.

f. Mengidentifikasi masalah etik yang terjadi dilingkungan praktik dan

mencari sumber-sumber yang dapat membantu penyelesaian masalah etik

g. Menghargai budaya setempat yang berhubungan dengan praktik kebidanan.

h. Tersedianya dokumen pelayanan terkait penerapan etika dan kode etik

profesi

6. Standar VI : Kolaborasi

Bidan dalam memberikan pelayanan bermitra dengan profesi lain.

Kriteria :

a. Melakukan rujukan secara cepat dan tepat

b. Membangun jejaring kemitraan dengan profesi lain atau bidan lain

c. Tersedianya dokumen kolaborasi dan rujukan

7.Standar VII : Riset

Bidan melakukan dan mengintegrasikan hasil riset yang berkaitan dengan

pelayanan kebidanan secara mandiri dan atau berkelompok, serta memanfaatkan

hasil penelitian secara tepat.

Kriteria :

a. Memanfaatkan hasil riset (evidence based) secara tepat sebagai bahan acuan

pengambilan keputusan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan.


24

b. Melakukan dan atau berpartisipasi dalam kegiatan penelitian/riset di bidang

kesehatan/ kebidanan baik secara mandiri maupun secara kelompok.

c. Melakukan observasi empirik (observasi terhadap kenyataan dan tidak

spekulatif) pada kasus-kasus spesifik.

d. Menggunakan hasil-hasil riset sebagai bahan dalam pengembangan kebijakan

pelayanan, penyusunan rencana asuhan kebidanan, prosedur operasional dan

pedoman asuhan kebidanan serta dalam pembelajaran.

e. Mencatat dan memelihara data asuhan secara akurat untuk kepentingan

penelitian

f. Tersedianya dokumen terkait penelitian/riset

8. Standar VIII : Pemanfaatan Sumber Daya

Bidan dapat menetapkan kebutuhan sumber daya dalam pelayanan kebidanan

dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berhubungan dengan

keselamatan secara efektif dan efisien untuk menjamin terselenggaranya

pelayanan kebidanan yang berkualitas.

Kriteria:

a. Memberdayakan pasien, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dalam

pemenuhan kebutuhan dan kemandirian pasien.

b. Memanfaatkan sumber daya dalam perencanaan pelayanan kebidanan

agarefektif dan efisien.

c. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penggunaan sumber

daya

d. Tersedianya dokumen terkait pemanfaatan sumber daya

9. Standar IX : Kepemimpinan dalam Pelayanan Kebidanan

Bidan sebagai pengelola pelayanan memiliki kemampuan manajerial dan

kepemimpinan (leadership) agar dapat memberikan pengarahan dalam

meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan.


25

Kriteria :

a. Merencanakan dan melaksanakan program pelayanan kebidanan

b. Menggerakkan tim kerja, mengelola sumber daya dan menciptakan budaya

kerja.

c. Memotivasi, membimbing,dan memberdayakan staf untuk meningkatkan

kinerja.

d. Melakukan advokasi untuk mewujudkan pelayanan kebidanan yang

berkualitas.

e. Melakukan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor.

f. Melakukan pengambilan keputusan yang tepat khususnya pada situasi kritis.

g. Melakukan penilaian/evaluasi, dan perbaikan terhadap kinerja pelayanan

kebidanan.

h. Tersedia dokumen terkait kepemimpinan.

BAB IV

EVALUASI DAN PELAPORAN


26

Evaluasi penerapan standar pelayanan kebidanan di fasilitas pelayanan kesehatan

dilakukan secara berkala dan hasilnya digunakan sebagai bahan masukan dalam

penyusunan kebijakan, program dan perbaikan kegiatan. Institusi pelayanan kesehatan

menyampaikan laporan penerapan standar pelayanan kebidanan di wilayah kerjanya

sesuai ketentuan yang berlaku

BAB V

PENUTUP


27

Dalam mewujudkan pelayanan kebidanan yang berkualitas, Standar Pelayanan

Kebidanan ini diharapkan dapat menjadi acuan dan landasan untuk melaksanakan

kegiatan dalam lingkup tanggung jawab bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan

yang terstandar di semua fasilitas pelayanan kesehatan. Selain hal tersebut diatas,

standar ini dapat digunakan sebagai parameter dalam melakukan penilaian kualitas dan

keberhasilan pelayanan kebidanan.

Agar penyelenggaraan pelayanan kebidanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai

dengan standar, maka perlu adanya persamaaan persepsi dan pemahaman secara benar.

Untuk keberhasilan penerapan Stndar Pelayanan Kebidanan diperlukan dukungan

kebijakan dari berbagai pihak dalam sosialisasi,implementasi, monitoring dan evaluasi

pada setiap fasilitas pelayanan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);


28

2. Undang Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim

Pendidikan Nasional Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :

230/Menkes/SK/2010 Tanggal 03 Februari 2010 tentang Kurikulum

5. Peraturan Pemerintah 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan

Keputusan

6. Peraturan Pemerintah RI No.32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan

7. Menteri kesehatan Nomor 46 tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga

kesehatan

8. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1464/Menkes/per/X/2010 Izin dan

penyelenggaraan praktik bidan

9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 tahun 2008

tentang Jabatan fungsional bidan

10. Keputusan menteri kesehatan Nomor 938 tahun 2007 tentang Standar

Asuhan Kebidanan

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang

Standar Profesi Bidan;

12. Kepmendiknas RI No 045/U/2002 tentang kurikulum inti pendidikan tinggi

13. Kepmendiknas RI No 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum

pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa

14. Kebijakan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan

Nasional tentang Higher Education Long Terms Strategy (HELTS) tahun

2003-2010

15. International Confederation of Midwives, Essential Competencies for Basic

Midwifery Practice, 2010

Standar Pelayanan Kebidanan

Documents

Transcript of Standar Pelayanan Kebidanan