STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR · Web viewSTANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) POLSEK BERINGIN B...
Transcript of STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR · Web viewSTANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) POLSEK BERINGIN B...
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
POLSEK BERINGIN
Beringin , Juli 2017
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)DAN PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS UNIT KERJA
PADA POLSEK BERINGIN
I. PENDAHULUAN
1. UMUM
a. Kepolisian adalah alat Negera penegak hukum yang terutama
bertugas mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi
terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib
dan tegaknya hukum,terselenggaranya
perlindungan ,pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat
serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung
tinggi hak azasi manusia.
b. Untuk menjadi Polri yang mandiri dan propesional harus
terlebih dahulu mengetahui dan memahami tugas pokok
fungsinya masing-masing, di era globalisasi sistim
kehidupan yang selalu menggerakkan tehnis dan taktik
dengan kecanggihan media electronic lewat jaringan sosial
,ini semua memungkinkan kejahatan timbul dengan sangat
pesat dan angka kriminalitas semakin meningkat serta
korban yang muncul semakin bertambah pula keresahan-
kerasahan masyarakat tersebut membuat polri dituntut
untuk lebih propesional dalam memberikan pelayanan dan
dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat rasa aman
dan tidak merasa dipersulit dalam situasi yang sulit.
c. Situasi yang komplek inilah motivasi kita bersama-sama
menggali kembali cara bertindak yang lebih spesifik dan
efektif dengan memberikan inovasi-inovasi kerja yang
mengedepankan rasa simpatik serta berintegrasi terhadap
masyarakat untuk mengumpulkan informasi dan bersama-sama
mencari titik terang dalam hal pencapaian situasi yang
kondusif tanpa menimbulkan kontra produktif di tengah-
tengah masyarakat karena kelalaian oknum itu sendiri.
d. Menyadari bahwa masalah kamtibmas bukanlah semata
tanggung jawab Polri dan dirasa perlu harus bekerja sama
dengan Instansi terkait dibantu oleh masyarakat.
e. Tugas dan Pelayanan Polri saat ini harus Transparans dan
Akuntabel dan dapat langsung dirasakan masyarakat dengan
mudah serta terjangkau.
f. Untuk mewujudkan serta mengoptimalkan tugas – tugas
pelayanan Kepolisian diwilayah Hukum Polsek Beringin
selaku Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat serta
Penegak Hukum perlu mengeluarkan dan mempedomani Standar
Operasional Prosedur ( SOP ) dalam pelaksanaan tugasnya
2. DASAR
a. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
b. Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 30
September 2010 tentang Susunan Organisasi dan tata cara
kerja tingkat Polres dan Polsek.
c. Surat Keputusan Kapolri No. Pol : SKEP / 649 / VIII /
2004 tanggal 25 Agustus 2004 tentang Pedoman pelaksanaan
Tugas Bintara Polri di Lapangan.
d. Peraturan Kabinkam Polri No. 09 tahun 2009 tanggal 31
Desember 2009 tentang Penjagaan.
e. Peraturan Kapolri No. 10 tahun 2009 tanggal 31 Desember
2009 tentang Pengawalan.
f. Peraturan Kapolri No. 11 tahun 2009 tanggal 31 Desember
2009 tentang Patroli.
g. Peraturan Kapolri No. 12 tahun 2009 tanggal 31 Desember
2009 tentang TPTKP.
h. Peraturan Kapolri No. 13 tahun 2009 tanggal Desember 2009
tentang Tipiring.
i. Peraturan Kapolri No. 16 tahun 2006 tanggal 5 Desember
2006 tentang Pengendalian Massa.
j. Undang - undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan
informasi public.
k. Undang - undang No 24 tahun 2009 tentang Pelayanan
public.
l. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : SKEP / 816 / IX / 2003
tanggal 17 September 2003 tentang naskah sementara juklak
penerbitan SKCK.
m. Undang – undang No. 08 tahun 1981 tentang KUHAP
n. SKEP / 82 / 12 / 2006 / Bareskrim tanggal 15 Desember
2006 tentang naskah sementara pedoman penyelenggaraan
administrasi penyidikan dan naskah sementara pedoman
penyidikan tindak pidana.
o. Surat Telegram Kapolda Sumut No. Pol : STR / 39 / I /
2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang percepatan
pembangunan kepercayaan masyarakat kepada Polri telah
ditetapkan program Quick Wins khususnya yang berkaitan
dengan pemberian SP2HP yang diberikan setiap tahap
penyidikan.
p. Peraturan Kapolri No. 12 tahun 2009 tentang pengawasan
dan pengendalian perkara pidana dilingkungan Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
q. Surat Keputuan Kapolri No.Pol : SKEP/ 737 / X /2005
tanggal 13 Oktober 2005 tentang kebijakan dan strategi
penerapan model Perpolisian Masyarakat dan
penyelenggaraan tugas Polri.
r. Peraturan Kapolri No. 07 tahun 2008 tentang Pedoman dasar
strategi dan implementasi Pemolisian Masyarakat dalam
penyelenggaraan tugas Polri.
s. Pasal 27 ayat ( 2) Undang – undang No. 2 tahun 2002
tentang Peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia.
t. Surat Kapolri Nomor : B / 725 / II / 2010 tanggal 25
Pebruari 2010 tentang pelaksanaan Birokrasi Polri.
3. MAKSUD DAN TUJUAN
a. Maksud
Adalah untuk memberikan gambaran / pedoman kepada para
personil Polri untuk melaksanakan tuganya sesuai dengan
Unitnya masing – masing dilingkungan Kepolisian Sektor
Beringin.
b. Tujuan
Untuk memudahkan serta sebagai tolak ukur dalam
pelaksanaan tugas serta keberhasilan masing masing unit
sesuai dengan Tugas Pokok Masing masing.
4. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Standart penyusunan buku pedoman ini mencakup
ketentuan umum dan pelaksanaan tugas masing-masing seksi,
unit sentra pelayanan kepolisian terpadu dan satuan pada
polsek Beringin :
5. TATA URUT:BAB I PENDAHULUAN
BAB II KETENTUAN UMUM
BAB III PELAKSANAAN TUGAS MASING-MASING SEKSI,UNIT
DAN SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU
BAB IV PENUTUP
BAB IIKETENTUAN UMUM
1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya
disingkat Polri adalah alat Negera yang berperan dalam
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,menegakkan
hukum,serta memberikan perlindungan ,pengayoman dan
pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya
keamanan dalam negeri.
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
selanjutnya disingkat Kapolri adalah pimpinan Polri dan
penanggungjawab penyelenggaraaan kepolisian.
3. Kepolisian daerah yang disingkat Polda adalah pelaksana
tugas dan wewenang polri diwilayah provinsi yang berada
dibawah kapolri.
4. Kepala polda yang selanjutnya disingkat Kapolda adalah
pimpinan polri di daerah propinsi yang bertanggungjawab
kepada kapolri.
5. Kepolisian resor yang selanjutnya disingkat polres adalah
pimpinan polri di wilayah kabupaten/ kota yang
bertanggungjawab kepada Kapolda.
6. Kepala Polres yang selanjutnya disingkat Kapolres adalah
pimpinan polri di wilayah kabupaten/ kota yang
bertanggungjawab kepada Kapolda.
7. Bagian operasi yang disingkat Bagops adalah unsur
pengawas dan pembantu pimpinan di bidang Operasional pada
tingkat Polres yang berada dibawah Kapolres.
8. Bagian perencanaan yang selanjutnya disingkat Bagren
adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang
perencanaan program dan anggaran pada tingkat Polres yang
berada dibawah Kapolres.
9. Bagian sumberdaya yang selanjutnya disingkat Bag sumda
adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang
personil,sarana dan prasarana dan hukum pada tingkat
Polres yang berada dibawah Kapolres
10. Seksi pengawasan yang selanjutnya disingkat Siwas adalah
unsur pengawas dan pembantu pimpinan dibidang monitoring
dan pengawasan umum ditingkat Polres yang berada dibawah
Kapolres.
11. Seksi Profesi pengamanan yang selanjutnya disingkat
Sipropam adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan
dibidang provoos dan pengawas internal ditingkat Polres
yang berada dibawah Kapolres.
12. Seksi keuangan yang selanjutnya disingkat Sikeu adalah
unsur pengawas dan pembantu pimpinan dibidang keuangan
ditingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.
13. Seksi umum yang selanjutnya disingkat Sium adalah unsur
pengawas dan pembantu pimpinan dibidang Administrasi
umumdan pelayanan markas ditingkat Polres yang berada
dibawah Kapolres.
14. Seksi Tehnologi Informatika Polri yang selanjutnya
disingkat Sitipol adalah unsur pengawas dan pembantu
pimpinan dibidang pelayanan teknologi dan informasi
Polri, ditingkat Polres yang berada dibawah Kapolres.
15. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu yang selanjutnya
disingkat SPKT adalah unsur pelaksana tugas pokok
dibidang pelayanan Kepolisian pada tingkat Polres yang
berada di bawah Kapolres.
16. Satuan Intelijen yang selanjutnya disingkat Sat intelkam
adalah unsur pelaksana tugas pokok di Fungsi Intelkam
pada tingkat polres yang berada dibawah Kapolres.
17. Satuan Reserse Kriminal yang selanjutnya disingkat Sat
Reskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok di Fungsi
Reserse Kriminal pada tingkat polres yang berada dibawah
Kapolres.
18. Satuan Narkotika,psikotropika dan obat berbahaya yang
selanjutnya disingkat Sat Narkoba adalah unsur pelaksana
tugas pokok di Fungsi Reserse Narkoba pada tingkat polres
yang berada dibawah Kapolres.
19. Satuan Samapta Bhayangkara yang selanjutnya disingkat Sat
Shabara adalah unsur pelaksana tugas pokok di Fungsi
Samapta Bhayangkara pada tingkat polres yang berada
dibawah Kapolres.
20. Satuan Lalulintas yang selanjutnya disingkat Sat Lantas
adalah unsur pelaksana tugas pokok di Fungsi Lalu Lintas
pada tingkat polres yang berada dibawah Kapolres.
21. Kepolisian Sektor yang selanjutnya disingkat Polsek
adalah pelaksana Tugas dan wewenang Polri di wilayah
Kecamatan yang berada dibawah Kapolres.
22. Kepala Polsek yang selanjutnya di Kapolsek adalah
pimpinan Polri di daerah Kecamatan yang bertanggungjawab
kepada Kapolres.
23. Seksi Umum yang disingkat Sium adalah unsur pembantu
pimpinan dibidang administrasi umum, personil,sarana dan
prasarana,dan hukum serta pelayanan markas ditingkat
Polsek yang berada dibawah Kapolsek.
24. Seksi Hubungan masyarakat yang disingkat Sihumas adalah
unsur pembantu pimpinan dibidang penyampaian Informasi
kepada masyarakat ditingkat Polsek yang berada dibawah
Kapolsek.
25. Unit Pengamanan yang selanjutnya disingkat Unirprovoos
adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pengawasan
internal ditingkat Polsek yang berada dibawah Kapolsek.
26. Sentra Pelayanan Kepolisian terpadu yang selanjutnya
disingkat SPKT adalah unsur pelaksana tugas pokok
dibidang pelayanan Kepolisian pada tingkat Polsek yang
berada dibawah Kapolsek.
27. Unit Intelijen dan keamanan yang selanjutnya disingkat
Unit Intelkam adalah unsur pelaksana tugas pokok difungsi
intelkam pada tingkat polsek yang berada dibawah
Kapolsek.
28. Unit Reserse Kriminal yang selanjutnya disingkat Unit
Reskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok difungsi
Reserse Kriminal pada tingkat polsek yang berada dibawah
Kapolsek.
29. Unit Samapta Bhayangkara yang selanjutnya disingkat Unit
Shabara adalah unsur pelaksana tugas pokok difungsi
Samapta Bhayangkara pada tingkat polsek yang berada
dibawah Kapolsek.
30. Unit Bimbingan masyarakat yang selanjutnya disingkat Unit
Binmas adalah unsur pelaksana tugas pokok difungsi
Bimbingan terhadapmasyarakat pada tingkat polsek yang
berada dibawah Kapolsek.
BAB IIIPEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS MASING-MASING SEKSI,SENTRA PELAYANAN
KEPOLISIAN DAN UNIT UNIT DI POLSEK BERINGIN
1. SEKSI UMUM POLSEK BERINGIN
Sium Polsek Beringin yang merupakan unsur pembantu
pimpinan dan pelaksanaan tugas dalam mengemban tugas pokok guna
menciptakan hubungan surat-menyurat antara pimpinan dengan
polres, antara pimpinan dengan unit-unit, antara pimpinan
dengan instansi terkait, pembinaan administrasi personil,
sarana dan prasarana, pelatihan fungsi yang dilaksanakan dengan
pedoman kelengkapan administrasi Polri untuk mencapai tujuan
organisasi.
Seksi umum (sium) dipimpin oleh Kasium, yang bertanggung
jawab kepada Kapolsek dalam pelaksanan tugas sehari-hari di
bawah Kapolsek.
Dalam melaksanakan tugas, Sium dibantu oleh 3 (tiga) sub
bagian yang terdiri dari :
a. Urusan perencanaan dan pelayanan administrasi (Ur renmin)
yang dipimpin oleh Baur renmin, bertugas merencanakan dan
pelayanan bidang administrasi umum, ketata usahaan, dan
kearsifan dilingkungan Polsek.
b. Urusan tata usaha dalam (Ur taud) yang dipimpin oleh Baur
taud yang bertugas melakukan pelayaan urusan dalam komando /
markas di lingkungan Polsek, antara lain melaksanakan
pelayanan fasilitas kantor, rapat, protokoler untuk upacara
dan urusan dalam lingkungan Polsek.
c. Urusan perawatan tahanan dan barang bukti ( Ur Tahti) yang
dipimpin oleh Baur Tahti yang bertugas merawat tahanan dan
barang bukti di lingkungan Polsek.
A. UR PERENCANAAAN / PELAYANAN ADMINISTRASI ( UR RENMIN)Ur renmin yang dipimpin oleh Baur renmin, bertanggung
jawab kepada Kasium, perencanaan dan Pelayanan administrasi
yang terdapat pada Ur renmin melaiputi :
1). Pelayanan Administrasi surat masuk dan surat keluar serta
tata arsif.
a). SURAT MASUK
Setiap surat / tulisan dinas yang masuk dari
kesatuan tingkat atas (Polres) maupun dari instansi
luar, baik yang dialamatkan kepada pimpinan
(Kapolsek) maupun kepada Unit-unit di mapolsek
dikirimkan/diterima melalui sium Polsek, kemudian
sium melakukan tindakan
1).Penyortiran dengan prioritas derajat dan
klasifikasi
2).Pencatatan dalam buku agenda dan lembar
disposisi.
3).Penyaluran/pendistribusian kepada yang
bersangkutan, bagi surat-surat yang memerlukan
kebijaksanaan pimpinan atau yang memerlukan
penilaian pimpinan, diajukan kepada pimpinan
untuk mendapatkan petunjuk / pengarahan lebih
lanjut.
4).Apabila isi surat / tulisan dinas tersebut
memerlukan penanganan beberapa badan / unit-unit
dan kebijakan pimpinan, kemudian penanganannya
memerlukan waktu yang relatif lancar maka surat /
tulisan dinas tersebut diproses dengan syistem
tata naskah.
5).Apabila ternyata isi surat tersebut tidak
memerlukan penanganan lebih lanjut dan dianggap
selesai maka surat tersebut diarsifkan.
b). SURAT KELUAR
(1). Setiap surat tulisan dinas yang dialamatkan ke
instansi lain dibuat oleh sium Polsek Beringin
maufun fungsi-fungsi di lingkungan Polsek
menggunakan kop surat, dan cap jabatan pimpinan
yang berada di sium Polsek Beringin .
(2). Setiap surat / tulisan dinas yang dibuat /
dikonsep oleh kesatuan fungsi di lingkungan Polsek
Beringin yang diajukan / dimintakan tanda tangan
pimpinan, maka sebelumnya konseftor membubuhi
paraf duplikat (yang akan diajukan ) sebagai
pertanggung jawaban serta isi / materinya,
kemudian diteruskan ke sium, sium menelitinya
serta membubuhkan paraf sebagai pertanggung
jawaban minunya setelah itu baru diajukan kepada
pimpinan untuk dimintakan tanda tangan.
(3). Hak untuk menanda tangani surat / tulisan dinas
yang dikirimkan ke luar instansi adalah pimpinan
(kapolsek).
(4). Tugas-tugas rutin masing-masing fungsi yang
merupakan kebijakan pimpinan yang menyangkut
Laporan komando / kesatuan ditanda tangani oleh
pimpinan (kapolsek), tembusan kepada Kapolres Deli
Serdang.
2). TATA ARSIF
Surat / tulisan dinas yang masuk / keluar terutama
yang merupakan kebijakan pimpinan baaik yang
dibuat oleh sium maupun yang oleh Kanit-kanit di
lingkungan Polsek Beringin maupun yang berasal
dari instansi luar selesai penangannya di
arsifkan, pengurusan arsif dilakukan sesuai dengan
kebutuhan minu Polri.
a). Disimpan sesuai jenis surat yang akan
diarsifkan
b). Diurutkan sesuai nomor dan tanggal surat
c). Arsif disimpan ditempat yang aman
B. URUSAN TATA USAHA DALAM ( UR TAUD )
Urusan Tata usaha dalam (Ur Taud) yang dipimpin oleh
Baur taud yang bertanggung jawab kepada Kasium,
Pelayanan markas di lingkungan Polsek antara lain
meliputi :
a). Pelayanan rapat dan kebersihan Mako Polsek
a. Rapat
Menyiapkan dan menyelenggarakan rapat yang
diselenggarakan oleh pimpinan bersama-sama kepada
kesatuan fungsi dan para kanit-kanit di lingkungan
Polsek Beringin .
(1).Menyiapkan ruangan dan menyusun kursi
(2).Membuat Notulen rapat
b. Kebersihan
(1). Membersihkan Lapangan apel
(2). Membersihkan Ruangan kapolsek
(3). Membabat rumpur
(4). Memelihara kebersihan Mako Polsek
A. URUSAN PERAWATAN TAHANAN DAN BARANG BUKTI
a. Panduan besuk tahanan
1). Tamu Tahanan melapor kepada petugas jaga SPKT
Polsek dan menunjukkan identitas diri serta
meninggalkan/menitipkan kepada petugas jaga
tahanan.
2). Petugas jaga SPKT memeriksa barang-barang
bawaan tamu Tahanan.
3). Barang yang tidak diperkenankan masuk agar
dititipkan kepada petugas jaga tahanan.
4). Barang bawaan yang berupa makanan agar dicicipi
oleh tamu tahanan untuk menjaga hal-ahal yang
tidak diinginkan.
5). Dilarang memakai Narkoba, minuman keras, obat-
obatan terlarang serta barang-barang terlarang
lainnya.
6). Petugas jaga agar mengawasi tamu besuk tahanan
pada ruangan yang telah disediakan dan dilarang
dibawa ketempat lain.
7). Besuk tahanan gratis, dilarang meminta uang
kepada tamu tahanan.
8). Waktu jam besuk tahanan : senin s/d sabtu jam
14.30 – 15.30 wib, hari libur/minggu jam 09.00
– 11.00 wib.
9). Melaporkan kepada Kaur tahtih pada jam dinas
dan diluar jam dinas melapor kepada KA SPKT.
b. Panduan Jaga Tahanan
1). Petugas SPKT mengontrol tahanan setiap 1 jam
sekali dan dimasukkan kedalam buku mutasi
2). Petugas jaga harus mencek keadaan kesehatan
tahanan didampingi petugas medis setiap hari
dari Puskesmas.
3). Bila ada tahanan sakit harus dibawa berobat ke
Puskesmas Kecamatan dan bila harus Opname harus
ada surat rujukan dari petugas Puskesmas ke RSU
lubuk pakam atau RSU dan dilakukan penjagaan
oleh petugas jaga tahanan secara bergantian.
4). Bila menerima Tersangka yang akan dimasukkan ke
dalam tahanan RTP Polek Beringin harus ada
surat perintah penahanan dan harus diperiksa
kondisi kesehatannya.
5). Dilarang memasukkan tahanan ke RTP Polsek
Beringin yang belum ada surat perintah
penahanannya.
6). Penahanan di RTP Polsek Beringin paling lama
14 hari selanjutnya tahanan harus dititipkan ke
rutan / lapas Lubuk pakam.
7). Melaporkan kepada Ur Tahti pada jam dinas dan
diluar dinas melapor kepada KA SPKT.
c. Panduan pemakaian kamar biologis
1). Tamu tahanan harus menunjukkan asli surat nikah
atau kartu keluarga dan menitipkan kepada
petugas jaga.
2). Waktu kunjungan sesuai jam besuk tahanan dan
Diberikan waktu paling lama 30 menit.
3). Dilarang meminta uang kepada tamu tahanan,
pemakaian kamar biologis gratis tidak dikenakan
biaya.
4). Dilarang menerima tamu yang bukan pasangan
Syah.
5). Dilarang memakai narkoba, minuman keras, obat-
obatan terlarang serta barang-barang terlarang
lainnya.
6). Melaporkan kepada Baur Tahti pada jam dinas dan
diluar jam dinas melapor kepada KA SPKT.
d. Panduan perawatan tahanan
1). Tahanan diberikan makan 2x makan dan 1x sarapan
pagi
2). Tahanan di cek kesehatannya setiap hari
3). Tahanan di berikan olah raga 2x seminggu setiap
hari selasa dan jum”at
4). Tahanan diberikan bimbingan rohani dan mental
1x seminggu setiap hari Rabu
5). Tahanan sudah menikah disediakan kamar biologis
6). Besuk tahanan dan pemakaian kamar biologis
gratris tidak dikenakan biaya.
e. Panduan Perawatan Barang bukti
1). Barang bukti disimpan digudang penyimpanan
barang bukti
2). Setiap barang bukti harus diberi label barang
bukti
3). Barang Bukti harus di kontrol setiap hari
4). Dilarang mengurangi atau menambah atau
menggelapkan atau memakai barang bukti untuk
kepentingan pribadi
5). Keluar masuk barang bukti harus diketahu Kaur
tahti
6). Keluar barang bukti gratis tidak dikenakan
biaya
7). Semua barang bukti harus didatakan pada buku
register barang bukti
2. SEKSI HUBUNGAN KEMASYARAKATAN (SIHUMAS ) POLSEK BERINGIN
Sihumas bertugas menyelenggarakan Komunikasi dan Informasi
kepada Masyarakat meliputi kegiatan komunikasi kepolisian,
pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data termasuk informasi
kriminal dan pelayanan multi media.
Sihumas menyelenggarakan fungsi :
a. Penyelenggaran penyampaian atensi dan keterangan pimpinan kepada
Masyarakat tentang hal-hal yang menyangkut hasil kinerja Polsek
Beringin .
b. Perpanjangan tangan pimpinan/Kapolsek untuk menyampaikan,
menjelaskan kepada Masyarakat tentang kasus-kasus yang sedang di
tangani di Polsek Beringin .
c. Penyelenggaraan Koordinasi dengan Instansi terkait yang ada di di
Wilkum Polsek Beringin yang berkaitan dengan tugas-tugas
kemasyarakatan.
3. UNIT PROVOOS POLSEK BERINGIN
Unit Provoos merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang
berada dibawah Kapolsek
Unit Provos Polsek Beringin bertugas melaksanakan pembinaan
dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan
Masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan selanjutnya
melaporkan ke Sie Propam Polres Deli Serdang.
Unit Provos Polsek Beringin di pimpin seorang Kanit Provoos
dan dibantu 1 Orang anggotanya, yang bertanggung jawab mengenai
penegakan disiplin kepada Kapolsek.
Unit Provos menyelenggarkan fungsi :
1). Penegakan kedisiplinan personil, mengabsen personil setiap
melaksanakan apel pagi dan apel siang.
2). Mengawasi Personil polsek yang melaksanakan Tugas di lapangan
atas perintah Kapolsek, baik kehadiran maupun pelaksanakan Tugas
tersebut.
3). Aapabila ada personil yang melanggar disiplin, tidak mengikuti
apel, tidak masuk dinas, tidak melaksanakan tugas atas perintah
Kapolsek, maka unit provos membuat laporan Polisi dan melaporkan
ke Sie Propam Polres atas sepengetahuan Kapolsek.
4). Apa bila ada pengaduan masyarakat mengenai anggota Polsek yang
melakukan tindak kriminal / kekerasan atau kejahatan lainnya
terhadap masyarakat, maka Unit provos menerima pengaduan
tersebut dan melaporkan kepada Kapolsek dan selanjutnya
menyerahkan ke sie Propam Polres untuk penanganan lebih lanjut.
4. SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU POLSEK BERINGIN
a. Penjagaan adalah salah satu bentuk kegiatan Kepolisian
yang bersifat preventif memberikan perlindungan,
pengayoman, pelayanan serta memelihara keselamatan orang,
harta benda atas kepentingan masyarakat dan kepentingan
Negara.
b. Keamanan dan Ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi
dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat
terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka
tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh
terjaminnya keamanan dan ketertiban dan tegaknya hukum
serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan
membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan
masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi
segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk – bentuk
gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
TUGAS POKOK PENJAGAANUntuk melaksanakan kegiatan Kepolisian yang bersifat preventif
memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan serta
memelihara keselamatan orang, harta benda atas kepentingan
masyarakat dan kepentingan Negara.
PELAKSANAAN PENJAGAAN
PENJAGAAN MARKASa) Membuat jadwal tugas – tugas penjagaan
(1) Tunjuk Petugas
(2) Buat jadwal sesuai petunjuk
Pada prinsipnya dibawah tanggung jawab Ka SPKT.
b) Melaksanakan dinas jaga sesuai jadwal
(1) Menaikkan bendera merah putih, Pukul 06.00 Wib
(2) Menurunkan bendera merah putih, Pukul 18.00 Wib
(3) Memukul Lonceng setiap jam, selama 1 x 24 Jam dan
ditulis dalam buku Mutasi
(4) Mutasi dengan menggunakan tinta warna hitam ,warna
merah dalam penulisan pemukulan lonceng.
c) Memperhatikan dan meneliti secara khusus hal – hal yang
ada diruang jaga
(1) Buku – buku dan formulir / blanko yang harus ada di
penjagaan
(2) Isi kotak PPPK/PPGD dan alat pemadam kebakaran
(3) Papan pengumuman turunan / petikan dari peraturan –
peraturan dan Instruksi – instruksi dinas.
(4) Jaga kebersihan dan ketertiban ruang jaga tahanan,
kamar mandi dan WC
(5) Senjata dalam keadaan kosong dan disimpan dalam
lemari yang terkunci, tetapi mudah terjangkau
(6) Jangan menggunakan senjata dan amunisi, jika tidak
diperlukan.
d) Menjaga dan memelihara barang – barang inventaris
(1) Buku – buku penjagaan
(2) Senjata api
(3) Amunisi
(4) Pesawat telephone, dan lain – lain.
Anggota jaga bertanggung jawab pada saat pelaksanaan
tugas.Jangan sampai ada yang hilang barang – barang
diruang kerja.
e) Memperhatikan ketentuan cara menerima / mengirim berita
Telephon sesuai ketentuan :
(1) Menerima Telephone
Angkatlah gagang Telephone (bordering untuk yang
kedua kalinya)
Ucapkanlah identitas yang berbicara (Nama
Kesatuan/Nomor Telephonenya, kemudian nama dan
pangkatnya sendiri)
Tanyakan identitas yang berbicara (Dengan Siapa
yang berbicara)
Tanyakan apa yang dapat dibantu
Tutup pembicaraan (dengan ucapan terima kasih dan
salam)
(2) Mengirim berita per Telephone
Angkat gagang Telephone, kemudian putar nomor yang
dikehendaki dengan ujung jari telunjuk
Ucapkan salam, dengan menyebutkan nama dan alamat
kesatuan sendiri
Tanyakan, dapatkah berbicara dengan orang yang
dimaksud
Tutup pembicaraan dengan ucapan terima kasih dan
salam.
f) Peralatan / perlengkapan yang digunakan dalam tugas
penjagaan terdiri dari :
Perlengkapan yang bersifat umum, meliputi Gampol,
peralatan perorangan, Senpi dan Kendaraan.
Perlengkapan yang bersifat khusus, meliputi ; KIT
TPTKP, P3K, dan Blanko – blanko.
Konfigurasi Standart dari Regu Penjagaan.Konfigurasi standar adalah kekuatan personil yang harus ada
pada satu regu penjagaan. Sesuai ketentuan yang ditentukan
konfigurasi standar yang dimaksud adalah sebagai berikut :
Unit Penjagaan Tk Polsek ;1. Petugas sebagai Kepala SPK
2. Petugas sebagai Anggota
Dimana petugas Penjagaan harus memiliki kualifikasi kemampuan
antara lain :
a. Yanmas
b. TPTKP
c. Proses Tipiring
d. Mengoperasikan Komputer
e. Menembak mahir kelas 2
Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan penjagaan
antara lain ;
a. Persiapan diri
b. Persiapan perlengkapan
Persiapan dalam rangka tugas penjagaan perlu dilakukan karena
beberapa sebab, antara lain :
a. Penjagaan adalah ujung tombak pelayanan masyarakat.
b. Dengan persiapan yang memadai petugas akan dapat
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan
tepat.
c. Dengan persiapan yang memadai akan memungkinkan petugas
berpenampilan yang professional dan membanggakan.
PENANGANAN LAPORAN(1) Laporan Lisan
Ajukan pertanyaan (SIADIDEMENBABI)
Buat Catatan (Draft)
Tuangkan dalam formulir (formulir Laporan Polisi
-Model B)
Dibacakan kembali kepada Pelapor (setelah laporan
selesai diketik, bicarakan dengan pelapor atau
dipersilahkan membaca sendiri)
Minta tanda tangan
Tawarkan apa yang masih dapat dibantu
Berikan surat tanda lapor, dengan mencatat dalam
buku register, beri nomor dan serahkan pimpinan.
(2) Laporan Tertulis Terima surat laporan
Baca dan periksa laporan tersebut, diteliti apakah
sudah lengkap keterangan – keterangannya / identitas
pelapor serta tanda tangan dari pelapor. Bila sudah
lengkap dituangkan dalam formulir laporan polisi
Berikan surat tanda lapor.
Tanyakan apa yang masih dapat dibantu
MELAYANI MASYARAKAT(1) Menyambut pelapor di penjagaan (sambutlah tamu, jangan
biarkan sambil berdiri , beri salam dengan ucapan :
“selamat pagi/siang/malam dengan ramah dan sopan”
(2) Melayani pelapor (dengan menyilahkan duduk pada kursi
yang ada, perkenalkan diri kemudian tanyakan nama serta
identitas, dengarkan dengan baik maksud dan
keperluannya, kemudian menanyakan nama serta identitas
tamu, segera mengambil tindakan cepat, misalkan : Buat
Laporan Tertulis, datangi TKP, mengantarkan tamu).
PENJAGAAN TAHANAN(a) Persiapan
(1) Cek jumlah tahanan, sesuaikan daftar tahanan pada
buku dan papan tahanan.
(2) Cek kesehatan tahanan, amati keadaan/kondisi dari
tiap – tiap tahanan.
(3) Cek administrasi dari setiap tahanan yang ada
(4) Amati ruang tahanan secara umum, seperti kunci,
teralis dan sebagainya
(5) Cek kelengkapan dan kebersihannya
(6) Cek barang – barang berbahaya, dengan cara
mengeluarkan barang – barang yang dapat
dipergunakan untuk bunuh diri, melarikan diri atau
untuk membakar.
(b) Pelaksanaan
(1) Sebelum dimasukkan dalam RTP, tahanan harus
dilindungi dengan Surat Perintah penahanan (SPP)
(2) Periksa tahanan.
(3) Periksa perlengkapan yang dipakai atau barang –
barang yang dibawa oleh tahanan.
(4) Pengurusan barang tahanan
(5) Masukkan / catat tahanan dalam daftar papan
tahanan
(6) Memperlakukan tahanan secara manusiawi, bila sakit
agar melaporkan kepada pimpinan, memberikan
kegiatan olahraga, sembahyang, makan, mandi.
(7) Tata cara bezuk tahanan
- Surat ijin bezuk
- Diperhatikan / diamati
- Tentukan batas waktu
Periksa kiriman/makanan, menerima kiriman /
makanan atas seijin pimpinan dan sebelum
diserahkan harus diteliti / diperiksa jumlah
maupun faktor keamanannya.
(8) Tata cara Bon Tahanan, mengisi buku bon tahanan
- Bon Tahanan harus dengan Buku Peminjaman
- Yang berhak meminjam tahanan hanya penyidik /
penyidik pembantu.
- Catat berapa lama tahanan dipinjam
(9) Sebelum serah terima, anggota jaga lama/baru
bersama – sama mengadakan pemeriksaan tahanan
(10) Cocokkan yang tercatat dalam buku registrasi
barang bukti dengan jumlah barang yang ada dan
diberi label.
5. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEGIATAN UNIT INTELKAM
Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Kanit Intelkam
Polsek Beringin bertanggung jawab langsung kepada Kapolsek
Beringin (User), dan dibantu oleh Ur Yanmin, Fungsi dan
kegiatan Unit Intelkam adalah sebagai berikut :
1). TUGAS
a. Menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen di bidang keamanan, termasuk perkiraan Intelijen, persandian,
pemberian pelayanan dalam bentuk surat Izin Keramaian,
surat keterangan cacatan Kepolisian (SKCK) kepada
masyarakat serta melakukan pengamanan, pengawasan
terhadap pelaksanaannya.
b.Membina dan menyelenggarakan kegiatan Intelijen dalam
bidang keamanan, termasuk persandian produk intelijen,
pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen, Kepolisian
baik sebagaian dari kegiatan unit intelkam maupun
sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan
Operasional dan peringatan dini ( Early warning).
c.Memberikan pelayanan administrasi dan pengawasan senjata
api aau bahan peledak, orang asing dan kegiatan sosial
politik masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
d. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan
Informasi dan dokumentasi kegiatan Unit Intelkam Polsek
Beringin.
2). FUNGSI
a. penyelenggaraan kegiatan Intelijen dalam bidang
keamanan antara lain persandian dan produk intelijen
dilingkungan Polsek Beringin.
b. Pelaksanaan kegiatan deteksi dini ( Early warning) dan
peringatan dini
c. Pengumpulan, penyimpanan dan pemutakhiran biodata tokoh
formal dan atau informan organisasi sosial masyarakat,
politik dan pemerimntah.
d. Peng dokumentasian dan penganalisaan terhadap
perkembangan lingkungan strategi serta penyusunan
produk intelijen untuk mendukung kegiatan Poslek.
e. Penyusunan Prakiraan Intelijen keamanan dan menyajikan
hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat
perhatian pimpinan.
f. Pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin atau
keterangan keramaian dan kegiatan sosial politik
masyarakat dan penertiban SKCK.
3). KEGIATAN
1). Urusan Operasional
a. Melaksanakan kegiatan operasional intelijen guna
terlaksananya deteksi dini (Early detection),
peringatan dini (Early warning) dan kegiatan / aksi
dini (Early Action).
b. Melaksanakan kegiatan penyelidikan suatu perkara /
gangguan Kamtibmas.
c. Melaksanakan kegiatan penggalangan terhadap kelompok-
kelompok masyarakat.
d. Mengumpulkan data dan informasi dari media massa/sumber
terbuka lainnya.
e. Melakukan analisis terhadap perkembangan keadaan yang
dapat berdampak pada situasi keamanan dan ketertiban
masyarakat.
2).Urusan Administrasi
a. Masyarakat yang datang ke Polsek untuk Urusan SKCK
diarahkan ke Unit Reskrim untuk mendapat Rekomendasi
catatan Kriminal
b. Setelah mendapat rekomendasi catatan Criminal dari Unit
reskrim, selanjutnya pemohon mengisi daftar Pertanyaan
dan kartu tik yang telah disediakan.
c. Melakukan penerilitian terhadap catatan criminal yang
dikelurkan oleh Unit Reskrim dan daftar isikan kartu
tik pemohon.
d. Setelah mendapat kelayakan untuk menerima SKCK
selanjutnyan menerbitkan SKCK yang ditanda tanfani oleh
Kapolsek, sedangkan Kanit Intelkam melegalisir SKCK
yang sudah dikeluarkan.
e. Menyerahkan berkas SKCK yang telah diterbitkan kepada
Masyarakat pemohon serta menerima biaya penerbiatan
SKCK sesuai dengan PP No. 50 tahun 2010 sebesar Rp
10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
f. Waktu penerbitan SKCK bagi Masyarakat pemohon pada Unit
Intelkam Polsek Beringin selama 15 s/d 30 menit.
3).Pelayanan penerbitan recomendasi/izin keramaian/hiburan
a. Dasar :
1).Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun
2002.
2).Juklap kapolri No.pol : 02 / XII / 1995
b. Persyaratan
1). Surat Permohonan dari Yang bersangkutan.
2). Surat keterangan dari Kades/Lurah/camat.
3). Izin tempat pemakaian gedung / Lapangan /
Ruangan.
4).Tata cara penerbitan rekomendasi / izin keramaian / hiburan
(1). Masyarakat pemohon Izin kermaian/hiburan mendatangi
ruangan pelayanan administrasi pada unit Intelkam
Polsek Beringin dan membuat surat permohonan
rekomendasi / izin keramaian/ hiburan.
(2). Petugas pelayanan pada Unit Intelkam Polsek Beringin
memberikan penjelasan persyaratan yang harus
dipenuhi dan dilengkapi oleh pemohon sebelum
diterbitkannya reromendasi/izin kermaian/hiburan.
(3). Setelah Persyaratan telah dilengkap, petugas
pelayanan pada Unit Intelkam Polsek Beringin
menebitkan Recomendasi/izin keramaian/hiburan yang
ditanda tangani oleh Kapolsek Beringin dengan
ketentuan :
a) Unit Intelkam Polsek Beringin
menerbitkan recomendasi / izin
keramaian/hiburan.
b) Unit Intelkam Polsek Beringin
hanya menerbitkan surat izin kermaian untuk
kegiatan hiburan.
c) Surat permohonan penerbitan surat izin keramaian
dari masyarakat harus diterima dari unit
Intelkam Polsek Beringin minimal 3 hari sebelum
pelaksanaan kegiatan.
(4). Melakukan Registrasi terhadap surat izin
kermaian yang telah diterbitkan
(5). Pihak Panitia penyelenggara diarahkan
diarahkan ke Sium untuk Koordinasi dalam
melaksanakan kegiatan pengamanan terhadap
kegiatan yang akan dilaksanakan.
(6). Penerbitan recomendasi/izin keramaian/hiburan
tidak dikutip bayaran
(7). Membuat produk intelijen berupa perkiraan
singkat (Kirpat), informasi Khusus, laporan
atensia dll sebagai bahan masukan kepada
pimpinan untuk melakukan langkah pengamanan
untuk antisipasi terjadinya Guan Kamtibmas.
6. UNIT RESKRIM POLSEK BERINGIN :1) PELAYANANPELAKSANAAN
a. Sistem Pelayanan penerimaan Laporan / Pengaduan.Dalam proses penanganan Laporan / Pengaduan yang disampaikan
oleh masyarakat kepada Polri diawali dengan tahapan pembuatan
Laporan Polisi baik Laporan Polisi model “A” , Laporan Polisi
Model “B” maupun Laporan Polisi Model “C”,
Adapun Laporan polisi model “A” adalah yang dibuat oleh
anggota Polri yang mengetahui adanya tindak pidana, Laporan
Polisi model “B” dibuat oleh petugas di SPK berdasarkan
Laporan / Pengaduan yang disampaikan oleh seseorang sedangkan
Laporan Polisi model “C” dibuat oleh penyidik yang pada saat
melakukan penyidikan perkara telah menemukan tindak pidana
atau tersangka yang belum termasuk dalam Laporan Polisi yang
belum di proses selanjutnya Laporan Polisi model A,B, dan C
yang telah ditanda tangani oleh pembuat Laporan Polisi dapat
dijadikan dasar untuk proses penyidikan pekaranya.
Adapun setiap Laporan dan atau Pengaduan yang disampaikan
oleh seseorang secara lisan / tertulis karena hak atau
kewajibannya berdasarkan undang – undang wajib diterima oleh
petugas Polri yang bertugas di SPK, dalam hal tindak pidana
yang dilaporkan / diadukan oleh seseorang yang tempat kejadian
nya (locus delicti ) berada di luar wilayah yang menerima
Laporan, Petugas SPK wajib menerima Laporan untuk kemudian
diteruskan / dilimpahkan ke Kesatuan yang berwenang guna
proses selanjutnya.
Dalam memerima Laporan / pengaduan SPK wajib memberikan surat
tanda terima Laporan (STTL) kepada pelapor / pengadu sebagai
bukti telah dibuatnya Laporan Polisi, dan dalam proses
penerimaan Laporan Polisi petugas reserse di SPK wajib
meneliti identitas pelapor / pengadu dan meneliti Informasi
yang disampaikan guna menegaskan keabsahan Informasi petugas
meminta kepda Pelapor / pengadu untuk mengisi formulir /
pernyataan bahwa perkaranya belum pernah dilaporkan / diadukan
ke Kantor Polisi yang sama / yang lain, bahwa perkaranya belum
pernah di proses / dihentikan perkaranya, bahwa pelapor
bersedia di tuntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku bila
mana ketentuan atau keterangan yang diberikan didalam Laporan
Polisi ternyata di palsukan atau tidak sesuai dengan keadaan
sebenarnya atau merupakan tindakan fitnah.
Selanjutnya Laporan Polisi yang dibuat di SPK wajib segera
diserahkan dan harus sudah diterima oleh pejabat reserse yang
berwenang untuk selanjutnya mendistribusikan Laporan Polisi
Paling lambat 1 (satu) hari setelah Laporan Polisi dibuat,
Laporan Polisi yang di terima oleh pejabat reserse segera
dicatat dalam buku register B-1 dan Laporan Polisi tersebut
selanjutnya harus sudah disalurkan kepada penyidik yang
ditunjuk untuk melaksanakan penyidikan perkara paling lambat 3
(tiga) hari sejak Laporan Polisi dibuat.
Penyidik / Penyidik pembantu dalam melakukan penyidikan tindak
pidana mempunyai batas waktu penyelesaian perkara dihitung
mulai diterbitkannya surat perintah penyidikan.
b. Sistem pelayanan batas waktu Proses Penyidikan.
Adapun batas waktu penyelesaian perkara dihitung mulai
diterbitkannya surat perintah penyidikan meliputi :
120 (seratus dua puluh ) hari untuk penyidikan perkara
sangat sulit
90 (Sembilan puluh) hari untuk penyidikan perkara suli.
60 (enam puluh) hari untuk penyidikan perkara sedang
30 (tiga puluh) hari untuk penyidikan perkara mudah.
Dalam hal menetukan tingkat kesulitan penyidikan, ditentukan
oleh penjabat yang berwenang menerbitkan surat perintah
penyidikan.
c. Sistem pelayanan dalam Pemanggilan Korban , saksi dan tersangka.
Dalam rangka penyelidikan untuk mendapatkan keterangan
terhadap perkara yang diduga merupakan tindak pidana, petugas
penyelidik / penyidik berwenang untuk memanggil orang guna
dimintai keterangan, pemanggilan dapat dilakukan secara lisan,
melalui telepon, atau dengan pengiriman surat.
Pemanggilan Tahap Penyelidikan Pemanggilan secara lisan harus dilakukan dengan cara :
Disampaikan secara sopan.
Tidak boleh memaksakan kehendak terhadap pihak yang
dipanggil.
Penentuan tentang waktu dan tempat untuk pelaksanaan
pemanggilan serta pemberian keterangan berdasarkan
kesepakatan antara petugas dengan pihak yang dipanggil
Tidak boleh ada pemaksaan atau ancaman kepada pihak yang
dipanggil yang menolak panggilan
Sebelum melakukan pemanggilan secara lisan harus meminta
ijin kepada atasan penyelidik / penyidik.
Pemanggilan secara tertulis dilakukan dengan cara :
Pengiriman panggilan dalam bentuk surat undangan.
Materi surat undangan harus memnuhi persyaratan
Substansi surat undangan atau surat panggilan untuk
penyelidikan sekirang – kurangnya meliputi :
Dalam bentuk surat biasa
Mencantumkan nama dan alamat pihak yang diundang.
Penjelasan singkat perkara yang sedang diselidiki
Maksud serta tujuan undangan.
Mencantumkan nama dan alamat yang mengundang.
Pencantuman tempat dan waktu pelaksanaan pemanggilan dan
atau tempat pemeriksaan
Pernyataan bahwa apabila pihak yang dipangggil tidak bisa
hadir pada waktu dan tempat yang direncanakan dapat
menentukan alternatif tempat dan waktu pelaksanaannya.
Pernyataan bahwa pelaksanaan pemeriksaan tergantung
kepada kesediaan pihak yang diundang tanpa disertai
catatan sanksi apabila pihak yang diundang tidak bersedia
hadir atau diperiksa.
Namun apabila yang dipanggil tidak mau datang akan
digunakan pasal 216 KUHP.
Pemanggilan Tahap Penyidikan Surat panggilan kepada saksi dalam tahap penyidikan
merupakan bagian dari upaya paksa dan hanya dapat dibuat
setelah SPDP dikirimkan kepada JPU.
Surat panggilan dapat dibuat terhadap tersangka yang
diperkirakan tidak akan melarikan diri.
Surat panggilan kepda tersangka hanya dapat dilakukan
setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap para
saksi dan atau gelar perkara untuk menentukan tersangka.
Dalam hal tersangka yang diperkirakan akan melarikan
diri, menghilangkan barang bukti, atau menyulitkan
penyidikan, dapat dilakukan penangkapan tanpa dilakukan
pemanggilan terlebih dahulu
Dalam hal tersangka yang tidak di tahan guna kepentingan
pemeriksaan penyidik hanya dapat melakukan pemanggilan
paling banyak 3 (tiga) kali
Dalam hal masih diperlukan pemeriksaan terhadap tersangka
yang telah dipanggil 3 (tiga) kali, pemanggilan terhadap
tersangka harus mendapat persetujuan dari pejabat yang
berwenang / pejabat yang mengeluarkan surat perintah
penyidikan.
Surat panggilan kepada saksi atau terangka wajib
diberikan tenggang waktu paling singkat 2 (dua) hari
setelah panggilan diterima oleh orang yang dipanggil atau
keluarganya
Dalam hal orang yang dipanggil tidak dapat memenuhi
panggilan penyidik wajib memperhatikan alasan yang patut
dan wajar, dari orang yang dipanggil guna menentukan
tindakan selanjutnya.
Dalam hal tersangka atau saksi yang dipanggil tidak dapat
hadir dan memberikan alasan yang patut / wajar untuk
tidak memenuhi panggilan, penyidik dapat melakukan
pemeriksaan dirumah atau ditempat dimana dia berada
setelah mendapat persetujuan tertulis dari atasan
penyidik,
Penyidik yang telah melaksanakan pemeriksaan terhadap
tersangka atau saksi di tempat lain wajib melaporkan
kepada perwira pengawas penyidik paling lambat 2 (dua)
hari setelah pelaksanaan pemeriksaan.
d. Sistem pelayanan Pemeriksaan Saksi atau Tersangka
Pemeriksaan terhadap saksi dilaksanakan di kantor
kesatuan penyidik sesuai dengan yang dinyatakan di dalam
surat panggilan.
Pemeriksaan terhadap saksi dapt dilaksanakan di tempat
lain sesuai dengan kesepakatan antara saksi dengan
penyidik sepanjang tidak mengganggu kelancaran
pelaksanaan pemeriksaan.
Pelaksanaan pemeriksaan saksi ditempat lain harus seijin
pengawas penyidik.
Dalam hal pelaksanaan pemeriksaan saksi dapat di dampingi
oleh penasihat hukum
Penyidik tidak boleh menolak penasihat hukum yang
mendampingi saksi
Pemeriksaan terhadap tersangka dilaksanakan di kantor
kesatuan penyidik sesuai dengan yang dinyatakan dalam
surat panggilan
Setiap pemeriksaan terhadap tersangka dapat didampingi
oleh penasihat hukumnya.
Dalam hal tersangka meminta salinan hasil berita acara
pemeriksaan, penyidik dapat memberikan salinan kepada
tersangka setelah mendapatkan persetujuan dari perwira
pengawas penyidik.
Salinan yang diberikan hanya untuk kepentingan tersangka
dan tidak dibenarkan untuk dipublikasikan agar tidak
mengganggu kelancaran penyidikan.
Memberikan kesempatan terhadap tersangka untuk
menghubungi dan didampingi pengacara sebelum pemeriksaan
dimulai.
Segera melakukan pemeriksaan sesui dengan waktu yang
telah direncanakan
Memulai pemeriksaan dengan menanyakan keadaan dan
kesiapan yang akan diperiksa
Menjelaskan status keperluan tersangka dan tujuan
pemeriksaan
Mengajukan pernyataan secara jelas, sopan, dan mudah
dipahami oleh tersangka
Mengajukan pertanyaan – pertanyaan yang relevan dengan
tujuan pemeriksaan
Memperhatikan dan menghargai hak tersangka untuk
memberikan keterangan secara bebas.
Menghormati hak tersangka untuk menolak memberikan
Informasi mengenai hal – hal yang berkaitan dengan
rahasia jabatannya.
Melaksanakan pemeriksaan dalam waktu yang secukupnya
dengan memperhatikan kondisi dan kesediaan yang diperiksa
Memeberikan kesempatan kepada tersangka untuk istirahat
melaksanakan ibadah, makan, dan keperlian pribadi lainnya
sesuai peraturan yang berlaku.
Membuat berita acara pemeriksan semua keterangan yang
diberikan oleh tersangka sesuai dengan tujuan pemeriksaan
Membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang
diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum
pemeriksaan diakhiri.
Membubuhkan tanda tangan pemeriksa, terperiksa dan atau
orang yang menyaksikan jalannya pemeriksaan.
Memberikan kesempatan kepada tersangka untuk memberiksa
keterangan tambahan sekalipun pemeriksaan sudah selesai.
TARGET YANG INGIN DICAPAI
1. Untuk mewujudkan tuntutan dan harapan masyarakat terhadap
peningkatan kualitas pelayanan Unit Reskrim Polsek
BERINGIN dengan mereformasi bidang pelayanan dalam
pemeriksaan dan proses penyidikan.
2. Agar para penyidik/ penyidik pembantu melaksanakan tugas
penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lebih
professional ,proporsional dan transparan dalam
menangani kasus / tindak pidana.
3. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhdap kinerja Polri
dalam bentuk pelayanan dibidang proses penyelidikan dan
penyidikan tindak pidana.
4. Memberdayakan pengawasan penyidik dalam rangka
pengendalian proses penyidikan untuk meningkatkan
pelayanan prima dalam bidang penyelidikan dan penyidikan
tindak pidana.
2)SITEM MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANAPENGGOLONGAN.Kegiatan – kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak
pidana dalam SOP ini dapat digolongkan sebagai berikut :
A. Penyidikan tindak pidana meliputi :
1. Penyelidikan
2. Penindakan
a) Pemanggilan
b) Penangkapan
c) Penahanan
d) Penggeledahan
e) Penyitaan
3. Pemeriksaan
a) Saksi
b) Ahli
c) Tersangka
4. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara
a) Pembuatan resume
b) Penyusunan berkas perkara
c) Penyerahan berkas perkara
B. Dukungan tehnis penyidikan
C. Administrasi penyidikan
D. Pengawasan dan pengendalian penyidikan.
PELAKSANAAN1. Penyidikan tindak pidana
a. Penyidikan tindak pidana dilaksanakan setelah diketahui
bahwa sesuatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak
pidana
b. Suatu peristiwa dan atau tindak pidana dapat diketahui
melalui
1) Laporan
Laporan diterima dari seseorang baik tertulis maupun
lisan dicatat oleh penyidik / penyidik pembantu /
penyelidik kemudian dituangkan dalam Laporan polisi
yang ditanda tangani oleh pelapor dan penyidik /
penyidik pembantu / penyelidik. Setelah selesai
penerimaan Laporan kepada pelapor diberika surat tanda
penerimaan Laporan
2) Pengaduan
Pengaduan bisa dilakukan baik secara lisan atau
tertulis kepada Polri disertai permintaan untuk
menindak menurut hukum terhadap seorang yang melakukan
tindak pidana aduan (delik aduan relatif) dari pihak
yang dirugikan.terhadap pengaduan tersebut harus
dibuatkan Laporan pengaduan oleh Pejabat Kepolisian
yang berwenang. Setelah selesai dibuatkan Laporan
Pengaduan kepada pengadu diberikan tanda bukti
penerimaan pengaduan
3) Tertangkap tangan
a) Dalam hal tertangkap tangan , setiap petugas Polri
tanpa surat perintah dapat melakukan tindakan :
(1) Penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan
melakukan tindakan lain menuruthukum yang
bertanggung jawab.
(2) Segera melakukan tindakan pertama di TKP dan
setelah itu memberitahukan dan atau menyerahkan
tersangka beserta atau tanpa barang bukti kepada
petugas Polri yang berwenang melakukan penanganan
selanjutnya
b) Petugas Polri yang berwenang apabila menerima
penyerahan tersangka berserta atau tanpa barang
bukti baik dari anggota Polri maupun masyarakat,
wajib :
(1) Membuat Laporan Polisi
(2) Mendatangi TKP dan melakukan tindakan yang
diperlukan
(3) Membuat berita acara atas setiap tindakan yang
dilakukan
(4) Diketahui langsung oleh petugas Polri
Dalam hal suatu tindak pidana diketahui langsung
oleh petugas Polri maka petugas Polri tersebut
wajib segera melakukan tindakan – tindakan sesuai
kewenangan masing – masing, kemudian membuat
Laporan Polisi dan atau berita acara tentang
tindakan – tindakan yang dilakukannya guna
penyelesaian selanjutnnya.
c. Kegiatan Penyidikan
Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi
diduga atau merupakan tindak pidana, segera dilakukan
penyidikan melalui kegiatan – kegiatan penyelidikan,
penindakan, pemeriksaan, serta penyelesaian dan
penyerahan berkas perkara
1) Penyelidikan
a) Yang berwenang melakukan penyelidikan adalah setiap
pejabat Polri yang khusus ditugaskan untuk itu.
b) Penyelidkan dilaksakan dengan mendasarkan pada
berbagai Informasi atau Laporan yang diterima maupun
diketahui langsung oleh penyelidik / penyidik,
Laporan Polisi, berita acara pemeriksaan di TKP dan
berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi.
c) Penyelidikan dilakukan untuk mencari keterang dan
bukti guna menentukan suatu peristiwa yang
dilaporakan atau diadukan, melengkapi keterangan dan
bukti – bukti yang telah diperoleh agar menjadi
jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya dan
persiapan pelaksanaan penindakan dan atau
pemeriksaan.
d) Sasaran penyelidikan adalah orang, benda / barang,
dan tempat (termasuk rumah dan tempat tertutup
lainnya)
e) Penyelidikan dilakukan dengan cara terbuka sepanjang
hal itu dapat menghasilkan keterangan yang
diperlukan secara tertutup apabila didapat kesulitan
mendapatkannya.
f) Hasil penyelidikan dituangkan dalam bentuk Laporan
dan harus benar – benar diolah sehingga merupakan
keterangan – keterangan yang berguna untuk
kepentingan penyidikan.
g) Dalan hal kasus yang memerlukan pengolahan TKP
(crime scene processing) tindakan yang dilakukan
adalah mencari keterangan, petunjuk, bukti, serta
identitas tersangka dan korban maupun saksi untuk
kepentingan selanjutnya.pencarian, pengambilan,
pengumpulan dan pengawetan BB dilakukan dengan
metode – metode tertentu dan meminta dukungan tehnis
penyidikan seperti Lab. Forensik Polri, Identifikasi
Polri, Kedokteran Forensik dan bidang – bidang
keahlian lainnya.
h) Tindakan yang dilakukan dalam pengolahan TKP
tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara
pemeriksaan di TKP yang dibuat oleh penyidik /
penyidik pembantu
i) Hal- hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan
penyelidikan secara terbuka penyelidik wajib
menunjukkan tanda pengenal serta menggunakan tehnik
wawancara yang benar (mengandung 7KAH) dan dalam
melaksanakan penyelidikan secara tetutup penyelidik
menggunakan tehnik – tehnik observasi, undercover,
surveillance yang benar serta hindarkan sikap dan
tindakan yang dapat merugikan pelaksanakan
penyelidikan dan penyidikan selanjunnya.
2) Penindakan
a) Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang
dilakukan oleh penyidik / penyidik pembantu terhadap
orang maupun benda / barang yang ada hubungannya
dengan tindak pidana yang terjadi.
b) Tindakan hukum tersebut atara lain berupa :
(1) Pemanggilan tersangka dan saksi
(2) Penangkapan
(3) Penahanan
(4) Penggeledahan
(5) Penyitaan
3) Pemeriksaan
a) Pemeriksaan merupakan kegitan untuk mendapatkan
keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan
atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang
unsur – unsur tindak pidana yang telah terjadi,
sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun
barang bukti didalam tindak pidana tersebut menjadi
jelas dana dituangkan dalam berita acara pemeriksaan
b) Yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah adalah
penyidik / penyidik pembantu
c) Pemeriksaan dilakukan atas dasar
(1) Laporan Polisi
(2) Laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh
petugas atas perintah penyidik atau penyidik
pembantu
(3) Berita acara pemeriksaan di TKP, penangkapan,
penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
(4) Petunjuk dari penuntut umum untuk melakukam
pemeriksaan tambahan
(5) Dalam hal saksi atau tersangka berada diluar
wilayah hukum penydik / penyidik pembantu yang
melakukan penyidikan, dapat meminta bantuan
penyidik / Penyidik pembantu dari kesatua
dimana saksi atau Tersangka berada
d) Metode pemeriksaan menggunakan tehnik
(1) Interview
(2) Interogasi
(3) Konfrontasi
(4) Rekonstruksi
e) Pemeriksaan tersangka
(1) Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib
memberitahukan hak tersangka untuk mendapatkan
bantuan hukum atau dalam perkara tersebtu
sebagai mana dimaksud dalam pasal 56 KUHAP Dia
wajib didampingi Penasehat hukum.
(2) Memeriksaan terhadap tersangka anak dibawah
umur agar mempedomani UU No.3 Tahun 1997
tentang peradilan anak.
(3) Pada waktu penyidik / penyidik pembantu sedang
melakukan pemeriksaaan terhadap
tersangka .penasehat hukum dapat mengikuti
jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan
mendengar pemeriksaan, kecuali dalam hal
kejahatan terhadap keamanan Negara penasehat
hukum tidak dapat mendengar pemeriksaan
terhadap saksi.
(4) Tersangka berhak diberitahukan dengan jelas
dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang
dipersangkakan kepadanya pada saat pemeriksaan
dimulai
(5) Dalam pemeriksaan dinyatakan pula apakan
tersangka menghendaki didengarnnya saksi
menguntungkan (saksi a de charge) dan bila mana
ada, maka penyidik / penyidik pembantu wajib
memanggil dan memeriksa saksi tersebut.
(6) Pada waktu dilakukan pemeriksaaan, dilarang
menggunakan kekerasan atau penekanan dalam
bentuk apapun
(7) Berita acara pemeriksaan tersangka ditanda
tangani oleh penyidik / penyidik pembantu,
tersangka dan penasehat hukum dan penterjemah
bahasa (bila melibatkan penasehat hukum dan
penterjemah bahasa)
f) Pemeriksaan saksi
(1) Yang dapat diperiksa sebagai saksi orang yang
melihat, mendengar, mengetahui atau mengalami
sendiri secara langsung suatu tindak pidana
(2) Pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari
hasil pemikiran seseorang bukan merupakan
keterangan saksi
(3) Keterangan saksi yang satu dengan yang lain
mempunyai nilai kebenaran apabila memiliki
persesuaian
(4) Didalam pelaksaanaan konfrontasi hindarkan
terjadinya konflik dan timbulkan rasa simpatik
agar saksi bersedia memberikan keterangan yang
lebih jelas dan lengkap
(5) Terhadap saksi yang diduga cukup alasan tidak
dapat hadir dalam persidangan dipengadilan
dalam dilakukan penyumpahan / mengucapkan janji
baik sebelum atau sesudah memberikan keterangan
(6) Pemeriksaan terhadap saksi yang berada di luar
negeri agar mempedomani Juklak dan Juknis
tentang pemeriksaan.
(7) Berita acara pemeriksaan saksi ditanda tangani
oleh penyidik / penyidik pembantu dan saksi
serta penterjemah bahasa bila diperlukan
g) Pemeriksaan ahli
(1) Dalam hal penyidik memerlukan keterangan ahli,
penyidik dapat meminta bantuan seseorang yang
memiliki keahlian khusus tentang hal yang
diperlikan untuk membuat terang suatu perkara
pidana guna kepentingan pemeriksaan
(2) Sebelum diperiksa seorang ahli wajib mengangkat
sumpah atau mengucapkan janji dimuka penyidik
bahwa ia akan memberikan keterangan menurut
pengetahuannya yang sebaik – baiknya kecuali
bila disebabkan karena harkat dan martabat
pekerjaannya atau jabatannya yang mewajibkan ia
menyimpan rahasia dapat menolah untuk
memberikan keterangan yang diminta
(3) Pengambilan sumpa atau janji dilaksanakan oleh
penyidik sesuai dengan peraturan perundang –
undangan tentang sumpah atau janji yang berlaku
baik mengenai isinya tata caranya
(4) Penyidik dapat mengajukan permintaan keterangan
ahli kepada ahli kedokteran kehakiman, atau
dokter dan atau ahli lainnya untuk melakukan
pemeriksaan korban yang luka atau keracunan
ataupun mati serta terhadap benda / barang
bukti dan hal – hal lain yang berkaitan dengan
keahlianya
(5) Keterangan yang diberikan oleh ahli sebagaimana
tersebut diatas dapat berupa berita acara atau
keterangan tertulis.
h) Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan
(1) Disediakan ruangan yang memenuhi persyaratan
untuk pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan
dapat menampung kebutuhan bantuan hukum bagi
tersangka tanpa mengganggu kelancaran jalannya
pemeriksaan
(2) Tersangka dan atau saksi yang diperiksa harus
dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
(3) Dalam hal tersangka tidak bersedia menanda
tangani berita acara pemeriksaan hal tersebut
dicatat dalam BAP dengan menyebutkan alasannya
serta penyidik / penyidik pembantu membuat
berita acara penolakan tanda tangan
(4) Dalam hal pemeriksaan terhadap wanita agar
diperhatikan norma – norma kesusilaan dan agama
(5) Memperhatikan dan melindungi Hak Azasi
seseorang dengan tidak mempublikasikan
keterangan tersangka / saksi atau ahli sesuai
azas praduga tak bersalah.
4) Penyelesaian dan penyerahan berksa perkara
a) Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara merupakan
kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana
yang dilakukan oleh penyidik / penyidik pembantu
b) Kegiatan dalam penyelesaian dan penyerahan berkas
perkara meliputi :
(1) Pembuatan resume merupakan kegiatan penyidik
untuk menyusun iktisar dan kesimpulan
berdasarkan hasil penyidikan tindak pidana yang
terjadi dan harus memenuhi persyaratan formal,
persyaratan materiil serta persyaratan
penulisan yang telah ditentukan
(2) Penyusunan isi berkas perkara
Susunan isi berkas perkara meliputi :
(a) Sampul Berkas Perkara
(b) Daftar isi berkas perkara
(c) Isi berkas perkara meliputi : Resume,
Laporan Polisi, berita acara, Surat biasa,
Surat perintah, daftar saksi, daftar
tersangka dan daftar barang bukti.
(3) Pemberkasan
Pemberkasan merupakan kegiatan untuk memberkas
isi berkas perkara dengan susunan dan syarat –
syarat pengikatan serta penyegelan tertentu
(4) Penyerahan berkas perkara
Penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan
pengiriman berkas perkara berikut penyerahan
tanggung jawab atas tersangka dan barang
buktinya kepada penuntut umum yang dilakukan
dalam dua tahap sebagai berikut :
(a) Pada tahap pertama penyidik hanya
menyerahkan berkas perkara
(b) Tahap berikutnya penyidik menyerahkan
tanggung jawab tersangka dan barang
buktinya kepada penuntut umum setelah
berkas perkara dinyatakan lengkap
(c) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari
berkas perkara tidak dikembalikan oleh
penuntut umum maka penyidikan dianggap
selesai dan penyidik menyerahkan tanggung
jawab tersangka dan barang buktinya kepada
penuntut umum.
(5) Penghentian penyidikan
Penghentian penyidikan merupakan salah satu
kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan
apabila :
(a) Tidak terdapa cukup bukti atau
(b) Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak
pidana atau
(c) Dihentikan demi hukum karena tersangka
meninggal dunia, tuntutan telah
kadaluarsa, pengaduan dicabut bagi delik
aduan dan atau tindak pidan tersebut telah
memperoleh putusan hakim yang mempunyai
kekuatan hukum yang tetap dan pasti.
(d) Dalam hal penghentian penyidikan, berkas
perkara tidak diserahkan kepada penuntunt
umum tetapi penyidik / penyidik pembantu
wajib mengirimkan surat pemberitahuan
penghentian penyidikan kepada penuntut
umum
(e) Dalam hal penghentian penyidikan
dinyatakan tidak sah oleh putusan pra
peradilan dan atau ditemukan bukti baru
maka penyidik harus melanjutkan penyidikan
kembali dengan menerbitkan surat ketetapan
tentang pencabutan penghentian penyidikan
dan surat perintah penyidikan lanjutan
(6) Hal – hal yang harus diperhatikan didalam
pelaksanaan penyidikan tindak pidana :
(a) Dengan tidak adanya ketentuan tentang
berapa kali penuntut umum dapat
mengembalikan berkas perkara kepada
penyidik untuk dilengkapi, maka sebelum
penyerahan berkas perkara agar berkas
perkara diteliti secara cermat apakah
sudah memenuhi persyaratan formal, materil
dan administrasi penyidikannya
(b) Apabila berkas perkara dikembalikan oleh
penuntut umum maka penyidik berkewajiban
melengkapi sesuai dengan petunjuk penuntut
umum
(c) Bila dalam waktu 14 hari sejak berkas
perkara diserahkan tidak dikembalikan oleh
Penuntut umu maka penyidikan dianggap
lengkap dan untuk selanjutnya segera
dilakukan penyerahan tanggung jawab atas
Tersangka dan Barang Bukti.
(d) Apabila penyidikan telah dilakukan secara
maksimal maka berkas perkara diserahkan
kembali kepada penuntut umum dengan
pernyataan bahwa penyidikan telah optimal
(e) Sejauh mungkin dihindarkan adanya
pengembalian berkas perkara baik berupa
petunjuk P-19 atau pun P-22, karenanya
penyidik / penyidik pembatu harus melakuan
penyidikan secara teliti, cermat serta
memperhatikan hal – hal tehnis yang
mengatur tindakan penyidikan serta
memahami secara jelas perkara yang
disidik.
(f) Dalam acara pemeriksaan cepat yang
merupakan tipiring, penghinaan ringan dan
perkara pelanggaran lalu lintas maka
penyidik atas kuasa penuntut umum demi
hukum menyerahkan berkas perkara, barang
bukti, saksi dan terdakwa ke Pengadilan
(g) Berkas pekara yang dibuat oleh penyidik
pegawai negeri sipil tertentu diserahkan
kepada penuntut umum melalui penyidik
Polri.
2. Dukungan tehnis penyidikan
Untuk kepentingan pembuktian dalam rangka pelaksanaan secara
ilmiah diperlikan dukungan tehnis dari ahli tertentu antara
lain :
a. Identifikasi
1) Untuk mengenali sesorang melalui sidik jari
(dactiloscopy)
2) Untuk mengenali orang atau benda melalui potret dan
atau pemotretan
3) Untuk pengenalan seseorang melalui signyalemen portrait
parly
4) Untuk pengenalan seseorang melalui identifikasi gigi
5) Syarat – syarat untuk mendapatkan dukungan tehnis agar
dikoordinasikan dengan Inafis setempat.
b. Laboratorium Forensik
1) Usaha pengungkapan tindak pidana yang menggunakan aspek
teknologi, diperlukan peranan laboratorium forensik
untuk melaksanakan benda bukti mati, (phsycal evidence)
dengan menggunakan SCI (scientific crime investigation)
yang meliputi
(a) Kimia forensik
(b) Biologi forensik
(c) Fisika forensik
(d) Balistik forensik
(e) Metalurgi forensik
(f) Dokumen forensik
(g) Uang palsu forensik
(h) Photografi forensik
2) Syarat permintaan dukungan pemeriksaan laboratorium
forensik agar dikoordinasikan dengan puslabfor Cabang
Polda Sumut
c. Kedokteran Kepolisian (forensik)
Dalam usaha pengungkapan tindak pidana yang berhubungan
dengan pemeriksaan tubuh / badan akibat luka dan
pemeriksaan mayat diperlukan peranan kedokteran forensik
untuk menentukan sebab – sebab luka, sebab kematian, saat
kematian. Dan lain – lain yang dituankan dalan bentuk
Visum et repertum (VER)
d. Dinas Psykologi
1) Peranan dinas Psykologi dalam penyidikan tindak pidana
adalah untuk melakukan pemeriksaan psykologi terhadap
saksi / tersangka tentang keadaan jiwanya apakah
keterangannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum
atau tidak
2) Hasil pemeriksaan psykologi dapat dipergunakan sebagai
bahan pertimbangan dalam penyidikan, penuntutan dan
pemeriksaan di pengadilan
3) Disamping sebagai perimbangan dalam penuntuntan dan
pengadilan, hasi pemeriksaan psykologi juga dapat
dipergukanan untuk menentukan metode dan cara
penyidik / penyidik pembantu dalam melakukan
pemeriksaan tersangka / saksi.
e. Unit Reskrim Polsek Beringin tetap bekerja sama dengan
Sat Reskrim Polres Deli Serdang dalam hal penganganan
Tindak Pidana yang berhubungan dengan Keterangan Ahli.
3. Administrasi penyidikan
a. Administrasi penyidikan merupakan penata usahaan
penyelenggaraan administrasi yang meliputi kegiatan
pencatatan, pelaporan, dan pendataan untuk kepentingan
operasional penyidikan
b. Administrasi penyidikan meliputi penata usahaan tentang
kelengkapan administrasi penyidikan yang merupakan isi
berkas perkara dan yang tidak merupakan isi berkas
perkara.
c. Hal – hal yang harus diperhatikan
1) Hindarkan kesalahan dalam pengetikan mindik berkas
pekara
2) Lakukan pendataan dan pencatatan secara tertib dan
teratur setiap kegiatan administrasi penyidikan
3) Melakukan pendistribusian dan pengarsipan surat – surat
yang termasuk dalam administrasi penyidikan secara
tertib dan teratur
4) Melakukan penyimpanan dan pengamanan administrasi
penyidikan secara tertib dan teratur
5) Dalam pelaksaanaannya pengelolaan administrasi
penyidikan ini ditunjuk anggota Polri / PNS yang diberi
tugas khusus untuk kepentingan itu.
4. Pengawasan pengendalian penyelidikan
a. Pengawasan dan pengendalian merupakan kegiatan penting
untuk dilaksanakan pada setiap proses penyidikan tindak
pidana, mulai dari penyelidikan, penindakan, pemeriksaan
sampai dengan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.
b. Sarana yang dipergunakan untuk melakukan pengawasan dan
pengendalian adalah :
1) Buku buku register penyidikan tindak pidana
2) Buku penanganan perkara
3) Buku kontrol penyidikan
4) Pelaksanaan gelar perkara
5) Sarana lain yang dapat digunakan untuk dapat mengetahui
perkembangan penanganan perkara seperti :
a) Laporan - Laporan
b) TAKAH (tata naskah)
c) Buku – buku ekspedisi
d) Dan lain – lain
6) Dalam pelaksanaannya agar merujuk kepada Jukmin dalam
proses penyidikan.
c. Dalam hal yang menyangkut hubungan dengan penyidik
pegawai negeri sipil tertentu :
1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu melaksanakan
tugasnnya sesuai wewenang yang diberikan oleh undang –
undang yang menjadi dasar hukumnya masing – masing
2) Dalam pelaksanaannya penyidik pegawai negeri sipil
tertentu diberi petunjuk, diawasi, diberikan bantuan
tehnis penyidikan baik diminta maupun tidak akan di
koordinir oleh penyidik Polri
TARGET YANG DICAPAIa. Untuk mewujudkan tuntutan dan harapan masyarakat
terhadap peningkatan kualitas pelayanan prima Unit
Reskrim Polsek Beringin dengan mereformasi bidang
transparansi penyidikan tindak pidana.
b. Agar para penyidik/ penyidik pembantu Unit Reskrim
Polsek Beringin dapat menjadian SOP ini sebagai pedoman
dalam pelaksaan menejemen penyidikan tindak pidana
3) Pedoman Pemberitahuan Hasil Penyidikan Tindak Pidana ( SP2HP )PELAKSANAAN
SP2HP Adalah surat yang diberikan kepada pelapor / pengadu
tentang perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikan yang
ditandatangani oleh atasan penyidik dengan melalui tahapan-
tahapan :
1) SP2HP pertama kali diberikan adalah pada saat setelah
mengeluarkan surat perintah penyidikan dalam waktu 3
(tiga) hari setelah Laporan Polisi dibuat.
2) SP2HP yang diberikan kepada pelapor / pengadu berisi
pernyataan bahwa laporan / pengaduannya telah diterima,
nama penyidik dan nomor telepon untuk menghubungi
penyidik tersebut.
3) Pada tahap penyelidikan SP2HP diberikan kepada pelapor
apabila setelah dilakukan penyelidikan belum dapat
ditindak lanjuti ke proses penyidikan.
a. Tenggang waktu lidik untuk kasus mudah dan sedang
ditentukan selama 14 (empat belas) hari, pemberian
SP2HP paling lambat pada hari terakhir pelaksanaan
penyelidikan.
b. Tenggang waktu lidik untuk kasus sulit dan sangat
sulit 30 (tiga puluh) hari dan pemberian SP2HP pada
hari ke 15 (lima belas) hari dan 30 (tiga puluh) hari.
4) Waktu pemberian SP2HP :
SP2HP pada tingkat penyidikan untuk kasus :
a) Kasus ringan, SP2HP diberikan pada
hari ke-10, hari ke-20 dan hari ke-30
b) Kasus sedang, SP2HP diberikan pada
hari ke-15, hari ke-30, hari ke-45 dan hari ke-60.
c) Kasus sulit, SP2HP diberikan pada
hari ke-15, hari ke-30, hari ke-45, hari ke-60, hari
ke-75 dan hari ke-90.
d) Kasus sangat sulit, SP2HP diberikan
pada hari ke-20, hari ke-40, hari ke-60, hari ke-80,
hari ke-100 dan hari ke-120.
e) Tahap penyelesaian dihitung pada
saat penyerahan berkas perkara yang pertama.
TARGET YANG INGIN DICAPAI
1. Untuk mewujudkan tuntutan dan harapan masyarakat
terhadap peningkatan kualitas pelayanan prima Unit
Reskrim Polsek Beringin dengan mereformasi bidang
transparansi penyidikan tindak pidana.
2. Agar para penyidik/ penyidik pembantu Sat Unit Reskrim
Polsek Beringin dalam melakukan proses penyidikan
tindak pidana secara konsisten transparan terhadap
pelapor/terlapor
3. Meminimalisir komplin dari masyarakat dalam penanganan
tindak pidana dengan mengirimakan Surat Pemberitahuan
Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada pelapor /
Korban.
4. Memberdayakan pengawasan penyidik dalam rangka
pengendalian penyidik untuk meminimalisir Komplin
pelapor/terlapor.
5. Agar penyidik / penyidik pembantu Unit Reskrim Polsek
Beringin menjalankan program tersebut dan mengetahui
bahwa ada sanksi yang tegas dan transparan terhadap
penyidik / penyidik pembantu termasuk pengawas penyidik
yang tidak melaksanakan tugas secara Profesional.
4. PENANGANAN KOMPLIN DARI MASYARAKAT
PELAKSANAAN
Dalam proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana
yang di tangani Unit Reskrim Polsek Beringin ada kalanya
mendapatkan Complain dari pihak pelapor maupun terlapor.
Komplin yang dilakukan pelapor/terlapor dapat secara lansung
maupun melalui surat yang ditujukan ke Presiden, Kompolnas,
Mabes Polri, Polda, Polres, Polsek dan ke penyidiknya
langsung.
Adapun komplin pelapor yang ditujukan ke Polsek Beringin, maka
penyidik mengambil langkah-langkah antara lain :
1. Pengaduan komplin yang di tujukan ke Presiden, Kompolnas
Mabes Polri, Polda Sumut dan Polres Deli Serdang oleh
pelapor terhadap kinerja penyidik maka Unit Reskrim Polsek
Beringin menindak lanjuti :
a. Mengecek kebenaran Laporan yang di Komplin ke
Penyidik/penyidik Pembantu
b. Membuat laporan perkembangan perkara.
c. Membuat SP2HP kepada pelapor sesuai tahapan dan
menyampaikan kendala yang dihadapi jika ditemukan.
d. Melaporkan ke Polres Deli Serdang jika ditemukan adanya
pelanggaran kode etik polri maupun pelanggaran disiplin
polri yang dilakukan penyidik/penyidik pembantu.
e. Dalam melakukan gelar perkara jika diperlukan menyertai
pelapor.
2. Pengaduan yang ditujukan ke Polsek Beringin oleh pelapor
terhadap kinerja penyidik Polsek Beringin menindak lanjuti :
Kapolsek langsung melakukan pengecekan kebenaran komplin terhadap Perkara yang ditangani oleh Penyidik Pembantu Unit Reskrim Polsek Beringin dan membuat SP2HP atau memanggil langsung pelapor atau terlapor dan melaporkan hasil penyidikannya ke Polres Deli Serdang.
TARGET YANG INGIN DICAPAI
1. Untuk mewujudkan tuntutan dan harapan masyarakat terhadap
peningkatan kualitas pelayanan Unit Reskrim Polsek
Beringin dengan mereformasi bidang pelayanan dalam
pemeriksaan dan proses penyidikan.
2. Agar para penyidik/ penyidik pembantu Unit Reskrim Polsek
Beringin dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana
secara konsisten transparan terhadap pelapor/terlapor
3. Dalam rangka kelancaran komunikasi untuk mengetahui
perkembangan penyidikan perkara setiap penyidik /
penyidik pembantu Unit Reskrim Polsek Beringin memberikan
kontak person kepada pelapor / pengadu / saksi.
4. Memberdayakan pengawasan penyidik dalam rangka
pengendalian penyidik untuk meminimalisir complain
pelapor/terlapor.
5. Agar penyidik / penyidik pembantu Unit Reskrim Polsek
Beringin menjalankan program tersebut dan mengetahui
bahwa ada sanksi yang tegas dan transparan terhadap
penyidik / penyidik pembantu termasuk pengawas penyidik
yang tidak melaksanakan tugas secara Profesional.
6. Perkara Tindak Pidana yang melibatkan Tersangka atau
Korban, Anak dan Perempuan diarahkan penanganannya oleh
Sat Reskrim Polres Deli Serdang, Tindak Pidana Narkoba
diserahkan kepada Sat Narkoba Polres Deli Serdang.
7. UNIT BIMBINGAN KEMASYARAKATAN ( BINMAS) POLSEK BERINGIN
1. Melaksanakan Bimbingan dan penyuluhan (Binluh)
a. Binluh adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh
seorang anggota Polisi Bhabinkamtibmas untuk
memberian penyuluhan / bimbingan / pencerahan kepada
masyarakat, 10 tokoh elemen Masyarakat,Pam swakarsa
(Satuan pengaman/satpam) tentang Hukum, untuk
membantu tugas tugas polisi dalam menciptakan
keamanan yang kondusif di Wilayah Hukum Polsek
Beringin.
b. Sasaran
1). Masyarakat
2). 10 (sepuluh) tokoh yang ada ditengah-tengah
masyarakat ( Toga, Tomas,Toda, Todat, Lsm
Purnawirawan Dll).
3). Sekolah-sekolah, instansi pemerintah.
4). Pam swakarsa
5). FKPM/BKPM yang ada di setiap Desa.
c. Tugas dan peran
1). Memberikan penyuluhan ke Desa-desa mengenai
hukum, Kamtibmas, penyalah gunaan narkoba, dll
demi menciptakan kesadaran masyarakat tentang
pentingnya Kamtibmas yang baik dan kondussif.
2). Memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah
Mengenai bahayanya Narkoba, menghindari Tawuran
antar sekolah/pelajar dll.
3). Mendatangi dan memberikan penyuluhan kepada
Instansi . tokoh pemerintahan lainnya antara
lain, para Kades, Kantor kecamatan, Kantor
Urusan agama (kua).
4). Memberikan penyuluhan kepada Pam Swakarsa yang
ada di Wilkum Polsek Beringin guna menciptakan
situasi Kamtibmas yang kondusif.
5). Memberikan Penyuluhan kepada FKPM/BKPM yang ada
didesa-desa dalam hal menangani permasalahan
yang terjadi di Desa-desa secara arif dan
bijaksana guna membantu tugas-tugas Polsek
Beringin.
6). Memberikan kesadaran bagi Masyarakat untuk
mentaati hukum dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di indonesia dan jangan sampai
melanggarnya.
7). Memberikan Kesadaran kepada para remaja.pemuda
tentang bahayanya menkonsumsi Narkoba dan obat-
obatan berbahaya lainnya.
2. Melaksanakan sambang desa/tatap muka
a. sasaran :
1). Daerah-daerah Rawan yang sering terjadi Guantibmas
2). Daerah-daerah yang rawan bencana alam.
b. Tugas dan peran
1). Melaksanakan Sambang /desa tatap muka dengan
masyarakat sekitar daerah rawan Guantibmas dan
memberikan bimbingan serta penyuluhan terhadap
masyarajat yang dijumpai saat melaksanakan sambang
desa guna menekan terjadinya Guantibmas di daerah
tersebut.
2). Melaksanakan sambang desa-tatap muka terhadap
masyarakat di daerah yang rawan terjadinya bencana
alam, memberikan penyuluhan kepada masyarakat
sekitar apa bila terjadi bencana hal-hal apa yang
perlu diketahui, guna menekan terjadinya korban
jiwa.
3. Melaksanakan Binbingan dan kerjasama (Binkerma) antar interdeparteman dan Tokoh Masyarkat.
a. Sasaran
1). Pemerintahan Kecamatan dan kades serta perangkat
desa
2). Toga, Tomas, Toda, Todat, Todik, Tokoh Politik,
Organisasi kemasyarakatn, Lsm Purnawiran dll
b. Tugas dan peran :
1). Mengundang Unsur-unsur masyarakat yang ada di kec.
Beringin dan Kec. Pantai Labu dan membicakan hal-
hal yang menyangkut kemasyarakatan dan tugas-tugas
polri serta menjalin kerjasama / menggalangan
untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang kondussif
di Wilkum Polsek Beringin.
2). Mengundang Tokoh pemerintahan yang ada di Kec.
Beringin dan Kec. Pantai Labu untuk membahas dan
mebicakan serta mencari solusi dan menjalin
kerjasama untuk menyelesaikan permasalahan apa
bila ada di Wilkum Polsek Beringin guna
terciptanya Kamtibmas yang semakin Kondussif.
4. Melaksanakan penanganan kasus tipiring/permasalahan- permasalahan/perselisihan antara warga di Desa-desa :
a. Pelaksanaan nya :
1. Menerima laporan/pengaduan masyarakat tentang
permasalahan yang menimpanya.
2. Menangani dan menindak lanjuti permasalahan
tersebut
3. Mengupayakan untuk mendamaikan kedua belah pihak
yang
bertikai/bersengketa dengan bersama-sama aparat
Desa/unsur-unsur masyarakat dan BKPM yang ada
didesa.
4. Mencarikan solusi yang terbaik apabila ada
permasalahan di Desa yang sedang di hadapi
masyarakat.
5. Apa bila kedua belah pihak yang betikai sudah
sepakat berdamai kemudian membuat surat pernyataan
perdamaian yang ditanda tangani kedua belah pihak
dan saksi-saksi.
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada
pimpinan.
8. UNIT SHABARA POLSEK BERINGIN
1) PENGATURANPengaturan Adalah merupakan Salah satu bentuk kegiatan
Kepolisian yang dilakukan oleh 2 orang anggota Polisi
atau lebih dengan cara mengatur, mengawasi dan
memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan
padat/rawan lalu lintas.
2. Melaksanakan Penjagan 1. Umum
a. Penjagaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan
oleh angota Polri yang bersifat pencegahan
(preventif) dengan memberikan perlindungan,
pengayoman, pelayanan dan memelihara keselamatan
jiwa dan harta benda untuk kepentingan masyarakat
dan negeri.
b. Penjagaan perkantoran adalah suatu kegiatan yang
dilaksanakan untuk menjaga keamanan perkantoran
yang menjadi tanggung jawab.
c. Penjagaan objek tertentu adalah suatu kegiatan yang
dilaksanakan oleh anggota Polri untuk memberikan
perlindungan dan pengayoman terhadap objek
tertentu.
2. Tugas dan peran penjagaan
a. Tugas penjagaan :
1). Mencegah / menangkal segala bentuk tindak
kejahatan / pelanggaran didaerah tanggung
jawabnya masing-masing, baik bersifat Pos
tetap, pos sementara dan pos bergerak
(Mobile).
2). Memberikan pelayanan Kepada Masyarakat yang
mendatangi pos / tempat jaga untuk menerima
Laporan / pengaduan dari masyarakat.
3). Memonitor secara aktif segala bentuk gangguan
Kamtibmas yang terjadi pada seluruh areal /
lokasi / tempat yang menjadi jagaannya.
4). Melaporkan secara cepat dan tepat setiap
segala bentuk kejadian / gangguan / Kamtibmas
yang terjadi di wilayahnya kepada Kanit
sabahara dan diteruskan kepada Kapolsek guna
mendapatkan petunjuk lebih lanjut.
b. Peran Pejagaan :
1). Penjagaan berperan sebagai pintu gerbang
pertama dalam memberikan pelayanan Polisi
kepada warga masyarakat yang membutuhkan
bantuan Polisi, dalam bentuk :
a. Penerimaan dan penanganan laporan
/pengaduan
b. Pelayanan permintaan bantuan /
pertolongan Polisi
c. Perjagaan markas termasuk penjagaan
tahanan dan pengamanan barang bukti.
d. Penyelesaian perkara ringan / perselisihan
antar warga sesuai ketentuan Hukum /
peraturan perundang-undangan dan norma
yang berlaku / kebijakan dalam organisasi
Polri.
3). PENGAWALANa. Pengawalan adalah salah satu bentuk kegiatan fisik
Kepolisian untuk mengamankan / melindungi orang /
benda ditempat awal dan di tempat tujuan yang
memerlukan pelayanan pihak kepolisian.
b. Pengawalan rutin adalah tugas pengawalan yang
dilaksanakan setiap waktu secara rutin.
c. Pengawalan insidentil adalah tugas pengawalan yang
ditujukan pada sasaran terbatas dan dilaksanakan
sewaktu – waktu.
d. Tahanan adalah orang – orang yang telah ditangkap
dan ditahan oleh Polri secara sah menurut
Peraturan Hukum Acara Pidana sesuai Pasal 16
sampai dengan 19 KUHAP (mengenai penangkapan),
serta pasal 20 sampai dengan 31 KUHAP (mengenai
Penahanan).
TUGAS POKOK PENGAWALANUntuk menyelenggarakan penghantaran, perlindungan, dan
pengamanan terhadap orang dan barang yang dilakukan oleh
pasukan / satuan Polri untuk diserahkan / dipindahkan dari
suatu tempat ke tempat lain.
PELAKSANAAN PENGAWALANPERSIAPAN
Untuk melaksanakan tugas pengawalan, petugas dibekali dengan
perlengkapan sebagai berikut :
1. Perlengkapan administrasi seperti surat tugas, KTA, KTP,
Buku Saku, dan Alat Tulis.
2. Borgol
3. Tongkat “T”
4. Senjata Pribadi beserta Amunisi
5. Senjata Laras Panjang beserta Amunisi
6. Kendaraan beserta kelengkapan
PENGAWALAN TAHANANa. Pengawalan Berjalan Kaki
(1) Pengamatan terhadap tahanan
(2) Lakukan pemborgolan
(3) Posisi petugas berada di belakang tahanan
(4) Jika jumlah tahanan lebih dari satu, sebelum
berangkat ikat hubungan dengan tali yang kuat
setiap tahanan berturut – turut dengan bentuk
berbanjar dimulai dari yang paling depan sampai
terakhir
(5) Hindari komunikasi dengan tahanan selama pengawalan
berlangsung
b. Pengawalan Bersepeda / Motor
(1) Pengamatan terhadap tahanan
(2) Lakukan pemborgolan
(3) Posisi petugas berada di belakang tahanan dengan
menuntun sepeda
(4) Hindari komunikasi dengan tahanan selama pengawalan
berlangsung
(5) Jangan sekali – kali membawa tahanan dengan cara
diboncengi sepeda
(6) Setibanya ditempat tjuan serahkan pada petugas yang
menerima / komandan, buat tanda terima penyerahan
dan tanda tangani.
c. Pengawalan Bermobil
(1) Apabila tempat duduknya berhadap – hadapan, tahanan
dibelenggu / diborgol, dicek jumlah tahanan, kondisi
umum tahanan, perintahkan naik kendaraan satu
persatu dan duduk dilantai bak mobil, tahanan
menghadap kedepan, kaki dibuka lebar / berjongkok.
(2) Bila jumlah tahanan lebih dari satu orang,
perintahkan sesuai cara nomor satu di atas, dengan
posisi berbanjar kebelakang
(3) Pengawal duduk pada posisi berhadapan dan waspada.
(4) Bila tempat duduk bertolak punggung, perintahkan
tahanan untuk duduk bersandar ke dinding dengan
kedua kaki dimasukkan / diletakkan di bawah tempat
pengawal.
(5) Petugas pengawal duduk saling bertolak punggung dan
menghadap tahanan dengan waspada.
(6) Atur Jarak Tempuh dengan kecepatan kendaraan dan
kedudukan kepala pengawalan berada pada bagian depan
disamping pengemudi sebagai pengendali selama
perjalanan.
(7) Untuk lebih menjamin kelancaran adakan apel tahanan
terlebih dahulu untuk mengecek apakah sesuai dengan
daftar nama tahanan.
(8) Adakan serah terima kepada petugas yang berhak
menerima dengan terlebih dahulu di adakan apel
tahanan, penyerahan disertai dengan barang – barang
milik tahanan, dibuat tanda terima yang ditanda
tangani.
PENGAWALAN UANG / BARANG BERHARGA(1) Dengan Berjalan Kaki
(a) Periksa keadaan umum barang / uang yang akan
dikawal antar lain jumlah, pembungkus, label/lak,
dokumen pendukung lainnya.
(b) Bagi tugas dengan jelas siapa yang berada di
depan, disamping, serta dibelakang.
(c) Atur kecepatan langkah
(d) Hindari perjalanan malam hari, laporkan posisi
dan situasi bila membawa radio
(e) Periksa keadaan umum barang / uang tersebut dan
lakukan serah terima petugas yang berhak menerima
di dalam berita acara penyerahan barang – barang
tersebut.
(2) Dengan Bersepeda / Motor
(a) Periksa keadaan umum barang / uang yang akan
dikawal anatar lain jumlah, pembungkus, label/lak,
dokumen pendukung lainnya.
(b) Bagi tugas dengan jelas siapa yang berada di
depan, disamping, serta dibelakang.
(c) Perhatikan jarak antara satu dengan yang lain,
pengawal yang berada di depan bertindak sebagai
pembuka jalan.
(d) Jangan berhenti disembarang tempat (Gunakan Pos
Pol) hindari jalan yang sulit, cari route
terdekat.
(e) Periksa keadaan umum barang / uang tersebut dan
lakukan serah terima petugas yang berhak menerima
di dalam berita acara penyerahan barang – barang
tersebut.
(3) Dengan Mobil
(a) Adakan apel petugas
(b) Periksa kelengkapan
(c) Periksa keamanan kendaraan
(d) Periksa keadaan umum barang / uang yang akan
dikawal anatar lain jumlah, pembungkus, label/lak,
dokumen pendukung lainnya.
(e) Bagi tugas dengan jelas siapa yang berada di
depan, disamping, serta dibelakang.
(f) Jangan berhenti disembarang tempat (Gunakan Pos
Pol) hindari jalan yang sulit, cari route
terdekat.
(g) Periksa keadaan umum barang / uang tersebut dan
lakukan serah terima petugas yang berhak menerima
di dalam berita acara penyerahan barang – barang
tersebut.
4). PATROLIa. Patroli adalah salah satu bentuk kegiatan Kepolisian
yang dilakukan oleh 2 orang anggota Polisi atau
lebih dengan cara mendatangi, menjelajahi,
mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi dan
kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala
bentuk kejahatan/gangguan kamtibmas, pelanggaran
hukum yang memerlukan kehadiran Polisi untuk
melakukan tindakan Kepolisian guna memelihara
ketertiban dan menjamin keamanan masyarakat.
b. Keamanan dan Ketertiban masyarakat adalah suatu
kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu
prasyarat terselenggaranya proses pembangunan
nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional
yang ditandai oleh terjaminnya keamanan dan
ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya
ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta
mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam
menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk
pelanggaran hukum dan bentuk – bentuk gangguan
lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
c. Potensi gangguan adalah kondisi / situasi yang
merupakan faktor pencetus gangguan keamanan yang
berpotensi besar akan tumbuh terjadinya gangguan
nyata keamanan.
d. Ambang Gangguan adalah kondisi gangguan kamtibmas
skala menengah yang jika dibiarkan tidak ada
tindakan Kepolisian dapat meningkat menjadi gangguan
nyata.
Gangguan Nyata adalah gangguan keamanan berupa
kejahatan atau pelanggaran yang terjadi dan
menimbulkan kerugian bagi masyarakat berupa
kerugian harta benda ataupun jiwa raga.
TUGAS POKOK PATROLIUntuk meningkatkan kehadiran Polisi ditengah – tengah
masyarakat, mencegah bertemunya niat dan kesempatan yang
memungkinkan timbulnya kriminalitas, mencegah terjadinya
gangguan kamtibmas, memberikan perlindungan, pengayoman, dan
rasa aman serta rasa tenteram kepada masyarakat, menjalin
hubungan sebagai mitra masyarakat untuk mendapatkan informasi
dan partisipasi masyarakat serta pembatasan gerak provokator
dan separatis ditengah masyarakat baik dengan berdialog maupun
berwawancara dengan masyarakat dalam pelaksanaan tugas.
PELAKSANAAN PATROLISASARAN UMUM PATROLI
Sasaran Umum Patroli antara lain meliputi :
a. Menjelajahi daerah, rute dan sasaran yang telah
ditentukan serta melihat kemungkinan adanya kerawanan
dalam masyarakat.
a. Menyambangi Pos Pam Swakarsa atau Pos lainnya untuk
saling tukar informasi
b. Mendatangi Sentra – sentra kegiatan masyarakat /
pemerintah
c. Melakukan komunikasi / wawancara / dialog dengan
masyarakat
d. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada
masyarakat
e. Melakukan tindakan terhadap pelanggaran tindak pidana
ringan
f. Mencatat segala info yang di dapat dari masyarakat maupun
yang ditemukan sendiri ke dalam buku catatan / mutasi
g. Melaporkan perkembangan situasi selama melakukan kegiatan
Patroli
BENTUK BENTUK PATROLIBentuk – bentuk Patroli terdiri dari :
1) Patroli Jalan Kaki
2) Patroli Bersepeda
3) Patroli R2
4) Patroli R4
HAL – HAL YANG HARUS DIPERHATIKANHal – Hal Yang Harus Diperhatikan Patroli Jalan Kaki :
a. Berjalan dengan tegap, berwibawa, ramah, sopan dan
humanis dengan mengutamakan senyum, sapa dan salam dan
melakukan Wawancara / Dialog dengan masyarakat.
b. Senjata Api dimasukkan dalam sarung Pistol dan dalam
posisi terkunci
c. Petugas patroli jalan kaki berjalan di tepi jalan
berlawanan arah dengan arus kendaraan.
d. Mengikuti Route yang telah ditetapkan
e. Mengenali segala hal terhadap wilayah / daerah yang
dilakukan patroli
f. Melaporkan ke pusat pengendali apabila ditemukan
kejanggalan dan memerlukan bantuan lebih lanjut.
Hal – Hal Yang Harus Diperhatikan Patroli Bersepeda :
a. Mengendarai sepeda dengan sikap tegap, berwibawa,
ramah, sopan dan humanis dengan mengutamakan senyum,
sapa dan salam serta melakukan wawancara / dialog
dengan masyarakat.
b. Senjata Api dimasukkan dalam sarung Pistol dan dalam
posisi terkunci
c. Petugas bersepeda dengan cara berbanjar berada di
sebelah kiri jalan dengan kecepatan sedang / tidak
terlalu kencang.
d. Mengikuti Route yang telah ditetapkan
e. Menyalakan lampu pada saat malam hari
f. Memberikan bantuan kepada petugas Patroli jalan kaki
apabila diperlukan
g. Segera melaporkan kepusat pengendali apabila ditemukan
kejanggalan dan memerlukan bantuan lebih lanjut.
Hal – Hal Yang Harus Diperhatikan Patroli Sepeda Motor
a. Mengendarai Motor dengan sikap tegap, berwibawa, ramah,
sopan dan humanis dengan mengutamakan senyum, sapa dan
salam serta melakukan wawancara / dialog dengan
masyarakat.
b. Senjata Api dimasukkan dalam sarung Pistol dan dalam
posisi terkunci
c. Bertindak sebagai penghubung dan memberikan bantuan
kepada petugas Patroli sepeda dan patroli jalan kaki
melalui wawancara / dialog dengan masyarakat
d. Berjalan mengendarai kendaraan dengan kecepatan sedang
untuk dapat melakukan pengamatan
e. Mengikuti Route yang telah ditetapkan
f. Mengenali segala hal terhadap wilayah / daerah yang
dilakukan patroli
g. Melaporkan kepusat pengendali apabila ditemukan
kejanggalan dan memerlukan bantuan lebih lanjut.
Hal – Hal Yang Harus Diperhatikan Patroli Roda Empat :
a. Mengendarai Mobil dengan sikap tegap, berwibawa, ramah,
sopan dan humanis dengan mengutamakan senyum, sapa dan
salam serta melakukan wawancara / dialog dengan
masyarakat.
b. Bertindak sebagai penghubung dan memberikan bantuan
kepada petugas Patroli sepeda, patroli sepeda motor dan
patroli jalan kaki
c. Berjalan mengendarai kendaraan dengan kecepatan sedang
untuk dapat melakukan pengamatan melalui wawancara /
dialog dengan masyarakat
d. Mengikuti Route yang telah ditetapkan
e. Mengenali segala hal terhadap wilayah / daerah yang
dilakukan patroli
f. Melaporkan kepusat pengendali apabila ditemukan
kejanggalan dan memerlukan bantuan lebih lanjut.
Peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam
pelaksanaan Patroli, terdiri dari :
a. Gampol sesuai dengan ketentuan
b. Peralatan perorangan antara lain ; pistol, peluit,
pisau lipat, borgol, Tongkat T dan sebagainya.
c. Kendaraan (sepeda, motor dan mobil)
d. Perlengkapan administrasi yang meliputi; surat perintah
tugas, nama – nama petugas
e. Alat Komunikasi
TAHAP PERSIAPAN1. Pimpinan Kesatuan / Pimpinan lapangan :
1) Memberikan APP kepada seluruh petugas patroli
2) Menyiapkan Sprint pelaksanaan tugas
3) Memberikan gambaran karakteristik daerah sasaran,
bentuk sasaran yang akan dilakukan patroli
4) Menyiapkan kekuatan petugas sesuai dengan kegiatan yang
akan dilaksanakan
5) Batas waktu pelaksanaan patroli
2. Kemampuan Petugas Patroli :
a. Kemampuan Polisi Tugas Umum
b. Polisi Patroli Dialogis
c. Kemampuan sebagai penyidik
d. Kemampuan bantuan pertolongan dan penyelamatan korban
bencana.
Aturan Perizinan dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat /
Instansi Pemerintah :
1) Masyarakat / Instansi Pemerintah yang akan melaksanakan
kegiatan yang memerlukan pengaturan kepolisian wajib
mengajukan perizinan kepada Kepolisian setempat.
2) Batas waktu mengajukan perizinan paling lambat 14
(empat belas) hari sebelum pelaksanaan kegiatan sudah
harus mengajukan perizinan secara tertulis kepada
Kepolisian setempat.
3) Kepolisian setempat wajib menjawab perizinan selambat –
lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan dilaksanakan.
4) Kepolisian setempat berhak menolak perizinan
berdasarkan analisa dan penilaian kegiatan yang akan
dilaksanakan akan berdampak kerusuhan yang dapat
menimbulkan gangguan Kamtibmas.
5) Perizinan harus memuat ; lokasi kegiatan, lama
kegiatan, macam / jenis kegiatan dan massa / pengunjung
yang akan dilibatkan.
Kewajiban bagi Petugas Patroli :
1) Berpenampilan dan bersikap ramah, tanggap, tegas,
peduli, etis, humanis, korek dan tidak sewenang –
wenang.
2) Bersikap responsive terhadap situasi dan kondisi
lingkungan sekelilingnya
3) Menjaga keamanan diri pada saat melaksanakan tugas
4) Menguasai daerah, rute dan wilayah yang dilalui petugas
patroli
5) Mematuhi rambu – rambu lalu lintas dan peraturan
perundang – undangan yang berlaku
6) Mencatat hasil pelaksanaan tugas patroli
Larangan bagi petugas Patroli
1) Menerima segala bentuk imbalan / pemberian yang di duga
berhubungan dengan pelaksanaan tugas
2) Melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan kehormatan
diri, orang lain dan kesatuan
3) Melakukan perbuatan yang dapat mengurangi sikap
kewaspadaan.
4) Menyimpang dari rute yang ditentukan kecuali dalam
keadaan darurat
5) Melepaskan salah satu kelengkapan perorangan patroli
pada saat melakukan tugas patroli.
TAHAP PELAKSANAANPada tahap ini yang dilakukan petugas antara lain ;
- melakukan pemantauan terhadap kondisi kamtibmas
- melakukan kegiatan – kegiatan perlindungan, pengayoman
dan pelayanan kepada masyarakat, diantaranya ;
a. melakukan pemantauan lokasi
b. membantu orang yang kesulitan mencari alamat,
c. memberi penyuluhan hukum kepada masyarakat.
d. menertibkan pengguna jalan.
Jenis – Jenis Kegiatan selama pelaksanaan Patroli
a. Penanganan Laka Lantas.
Dalam hal ini petugas dituntut untuk mampu memberikan
layanan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)atau
menyelamatkan jiwa korban.
Yang tidak kalah pentingnya dilakukan oleh petugas dalam
hal ini adalah penanganan kasus Laka Lantas itu sesuai
ketentuan yang berlaku sebagai bahan untuk proses hukum
dan selanjutnya diteruskan ke Unit Laka Polres Deli
Serdang .
b. Memantau tempat – tempat yang diperkirakan rawan terhadap
terjadinya gangguan Kamtibmas seperti tempat hiburan,
lokalisasi WTS, dan lain sebagainya.
Yang harus diperhatikan dan diindahkan oleh petugas dalam
hal ini adalah bertindak terhormat dan tidak mengambil
keuntungan dari kegiatan yang dilakukan.
c. Melakukan kunjungan dan koordinasi dengan satuan
penyelenggara keamanan lingkungan. Hal ini dilakukan
dalam rangka koordinasi dan pembinaan terhadap
penyelenggara keamanan lingkungan agar dapat lebih
meningkatkan kemampuannya.
Pada saat pelaksanaan kegiatan Patroli dapat dilaksanakan
dengan dibarengi kegiatan :
a. Pengawalan
b. TPTKP
c. Bantuan Pertolongan
d. Tindakan Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
e. Patroli Dialogis dalam rangka memberikan perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan kegiatan masyarakat /
instansi agar terlaksana dengan aman tertib dan lancar.
Penugasan Patroli dapat dilakukan oleh satu atau lebih
fungsi Kepolisian dan dapat juga melibatkan instansi
terkait lainnya yang diatur sebagai berikut :
1) Patroli terpadu antar fungsi kepolisian dimana Patroli
dilaksanakan oleh lebih dari satu fungsi kepolisian
pimpinan dan kendali dibawah Kasatwil atau Perwira yang
ditunjuk oleh Kasatwil, jumlah kekuatan dan waktunya
disesuaikan dengan kebutuhan atau perkembangan situasi
dan kondisi berkaitan dengan ancaman gangguan kamtibmas
yang dihadapi.
2) Patroli Rutin yang dilaksanakan oleh fungsi Sabhara
merupakan kegiatan Patroli yang dilakukan, dipimpin dan
dikendalikan oleh anggota Sabhara Polri dengan jumlah
kekuatan dan waktunya disesuaikan dengan kebutuhan atau
perkembangan situasi dan kondisi berkaitan dengan
ancaman gangguan Kamtibmas yang dihadapi.
5)TINDAKAN PERTAMA TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TPTKP)TPTKP adalah salah satu bentuk kegiatan yang harus
dilaksanakan oleh anggota Polri yang pertama kali melihat /
secara langsung menemukan suatu kejadian untuk segera
mengamankan korban, saksi, barang bukti dan Tempat Kejadian
Perkara (TKP) sampai petugas Polisi yang berwenang dating
dan melaksanakan olah TKP guna proses hukum selanjutnya.
TUGAS POKOK TPTKP
Untuk mengamankan korban, saksi, barang bukti dan Tempat
Kejadian Perkara (TKP) sampai petugas Polisi yang berwenang
datang dan melaksanakan olah TKP guna proses hukum
selanjutnya.
PELAKSANAAN TPTKPPeralatan yang digunakan untuk pelaksanaan tugas TPTKP
adalah :
- TKP KIT
- Senter
- Alat Tali Temali
- Plastik Pembungkus Barang Bukti dan sebagainya
Garis–garis besar ketentuan dan prosedur pelaksanaan TPTKP
adalah :
- Menutup TKP
- Menandai Jejak Sendiri
- Memeriksa korban dan menyelamatkan korban
- Mengamankan barang bukti
- Menandai barang bukti
- Mencari keterangan saksi
1. Tindakan Pertama di TKP Kriminalitas
(a) Lakukan pertolongan terhadap korban
(b) Pasang Police Line atau peralatan tali lainnya
(c) Mengamati secara umum tentang situasi, baik orang
maupun barang atau benda – benda.
(d) Catat tempat, waktu kejadian dan keadaan cuaca
(e) Catat orang – orang yang berada di TKP terutama yang
mengetahui tentang kejadian dan diperintahkan untuk
tidak meninggalkan tempat.
(f) Tangkap pelaku apabila masih beradadi sekitar TKP
(g) Mengamankan barang bukti dengan memberikan tanda –
tanda
(h) Membuat gambar / Sket TKP
(i) Membuat berita acara pendapatan TKP
(j) Menyiapkan permintaan visum et repertum (VER)
(k) Menyerahkan hasil pengamanan TKP kepada petugas
penyidik beserta tersangka, barang bukti dan saksi yang
ditemukan
(l) Membuat laporan pelaksanaan tugas
2. Tindakan Pertama di TKP Kecelakaan Lalu Lintas
a. Lakukan pertolongan terhadap korban sesuai dengan
ketentuan P3K serta segera kirim ke rumah sakit terdekat
b. Amankan TKP dan pertahankan status quo
c. Atur lalu lintas di sekitar TKP
d. Beri tanda posisi korban dan kendaraan di TKP
e. Amankan pengemudi dan awak kendaraan
f. Periksa dan amankan surat – surat kendaraan seperti SIM,
STNK dan surat lainnya.
g. Catat Identitas saksi, membuat Sket TKP, menghubungi
kantor Polisi terdekat dan buat berita acara pendapatan
TKP
h. Bila petugas yang berwenang datang segera berikan
keterangan sejelas – jelasnya dan serahkan kepada
petugas penyidik untuk dilakukan penyidikan selanjutnya
i. Membuat laporan pelaksanaan tugas
3. Tindakan Pertama di TKP Barang Temuan
a. Barang – barang temuan yang diserahkan baik oleh
masyarakat maupun oleh anggota Polri (Petugas Jaga) hars
dicatat dalam buku mutasi
b. Membuat laporan dalam formulir barang temuan yang telah
disediakan pelapor diberikan tanda penerimaan laporan.
c. Barang temuan diberi tanda / label seperti barang bukti
kemudian diserahkan kepada Ka Jaga selanjutnya diteruskan
ke petugas yang berwenang
d. Membuat laporan pelaksanaan tugas
4. Tindakan Pertama di TKP Kemacetan Lalu Lintas
a. Mencari penyebab kemacetan
b. Apabila penyebab kemacetan adalah kendaraan mogok,
usahakan untuk memindahkan kendaraan tersebut ke tempat
yang aman dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas
c. Segera atur lalu lintas
d. Cari jalan alternative untuk pengalihan arus lalin
e. Bantu untuk mencari Derek atau bengkel
f. Apabila kemacetan disebabkan tidak berfungsinya lampu
pengatur lalu lintas segera lakukan pengaturan dan
hubungi petugas Dinas Perhubungan / LLAJR
g. Membuat laporan pelaksanaan tugas
5. Tindakan Pertama di TKP Orang Mengamuk
a. Mengadakan pendekatan untuk meredakan kemarahannya
b. Berikan peringatan keras dan tegas agar orang tersebut
menghentikan perbuatannya
c. Hentikan perbuatannya dengan beladiri Polri / Tongkat
Polri
d. Bila bersenjata dan membahayakan orang lain lakukan
tembakan peringatan 3 kali
e. Apabila tidak diindahkan juga maka dapat dilakukan
penembakan untuk melumpuhkan.
6. Tindakan Pertama di TKP Perkelahian Massal
a. Melerai dan memisahkan para pelaku
b. Adakan pendekatan kedua pihak melalui pimpinannya untuk
dilakukan negosiasi
c. Tolong korban
d. Amankan barang bukti
e. Libatkan tokoh masyarakat, tokoh agama yang berpengaruh
dari kedua belah pihak yang berkelahi untuk menemukan
penyelesaian terbaik
f. Apabila tercapai kesepakatan perintahkan kelompok yang
berkelahi segera membubarkan diri
g. Apabila tidak tercapai kesepakatan segera siapkan satuan
Dalmas untuk membubarkan massa
h. Cari dan tangkap provokator / pencetus kerusuhan
i. Membuat laporan pelaksanaan tugas
KOORDINASI DAN PENGENDALIANKoordinasi Pengawalan adalah sebagai berikut :
1. Pimpinan kesatuan / pimpinan lapangan dalam pelaksanaan
tugas TPTKP dapat melakukan koordinasi dengan satuan fungsi
kepolisian dan instansi lainnya.
2. Dalam pelaksanaan TPTKP, masing – masing pimpinan melakukan
koordinasi untuk mencapai hasil yang maksimal.
3. Dalam tugas TPTKP kendali taktis dan teknis berada pada
pimpinan lapangan / pimpinan kesatuan
4. Setiap perkembangan eskalasi selama TPTKP, wajib dilaporkan
secara lisan dari petugas pengawalan kepada operator
pengendali / atasannya
5. Ketua tim TPTKP membuat laporan tertulis secara berjenjang
tentang pelaksanaan tugas TPTKP.
6) TINDAK PIDANA RINGAN ( TIPIRING )Tindak Pidana Ringan adalah Perkara :
(1) Yang diancam dengan Pidana Penjara atau Kurungan
paling lama 3 bulan atau denda sebanyak – banyaknya
Rp. 7.500,-.
(2) Penghinaan Ringan
(3) Kecuali yang ditentukan dalam Acara Pemeriksaan
Perkara Lalu Lintas
Peraturan Daerah adalah suatu Peraturan yang dibuat oleh
Kepala Daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka
penyelenggaraan Otonomi Daerah untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan
Perundang – undangan yang berlaku hanya diwilayah setempat.
Sanksi Perda sesuai UU Nomor 22 Tahun 1999, ancaman hukuman
6 bulan kurungan / denda Rp. 5.000.000,-.
TUGAS POKOK PENANGANAN TIPIRINGUntuk menyelenggarakan Penanganan Kasus – kasus yang dinilai
sederhana / ringan dengan tindakan hukum yang tegas sesuai
ketentuan yang berlaku.
PELAKSANAAN PENANGANAN TIPIRINGMacam pemeriksaan sidang pengadilan
Pemeriksaan singkat
Pemeriksaan cepat
Ciri Ciri Acara Pemeriksaan Cepat
Pasal Tindak Pidana Ringan& Bertingkat Sangat Sederhana
Dipimpin Oleh Hakim Tunggal
Cukup dengan satu alat bukti yang sah
Tidak dibuatkan surat dakwaan
Penuntut umum tidak hadir
Tdk Dapat Dimintakan Banding, Kecuali:
(1) Kuputusannya Dijatuhkan Pidana Perampasan Kemerdekaan
(2) Tidak Dibuatkan BAP Pengadilan
(3) PASAL 205 S/D 210
Kriteria Acara Pemeriksaan Tipiring
Ancaman hukuman pidana penjara atau kurungan paling lama 3
(tiga)bulan
Denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500,-
Termasuk penghinaan ringan
Perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-
undangan lalu lintas jalan, tidak termasuk dalam tipiring.
BAP oleh penyidik atas kuasa penuntut umum diserahkan ke
sidang Pengadilan
Tidak dihadiri oleh penuntut umum
Tidak dibuat surat dakwaan
Sidang dipimpin oleh hakim tunggal
Tata cara penindakan tipiring, khususnya terhadap pelanggaran
perda, menggunakan blangko acara pemeriksaan cepat model
tilang
Proses penyidikan tipiring dapat dilaksanakan di kantor atau
diluar kantor (esensinya ditangani dengan cepat & tuntas)
Setelah Penyidik/PP/PPNS terima laporan/pengaduan atau ketahui
lansung adanya tipiring, maka segera mencari saksi,Tsk & BB
yang berkitan dengan kasusnya
Setelah diadakan pemeriksaan singkat dan temukan unsur-unsur
pasal yang dilanggar, serta sudah ada pengakuan dari Tsk dan
didukung dengan Ket Saksi, Penyidik/PP/PPNS segera menulis
lansung di blangko tipiring
Penyidik/PP/PPNS membubuhkan tanda tangan di blangko tipiring
BB yang disita dicatat
Bila Tsk tidak mau tanda tangani, maka Penyidik/PP/PPNS cukup
catat uraian singkat alasan-alasannya (di lembar balik)
Ingatkan kembali kepada terdakwa atau kuasa hukumnya untuk
datang ke pengadilan sesuai dengan waktu yang ditetapkan
sebagai jadwal sidang tipiring
PEMERIKSAAN DAN PEMBUATAN BAP(1) Untuk Kasus Tipiring yang melanggar KUHP Buku II dan
III agar menggunakan BAP singkat.
(2) Penyusunan berkas perkara (BP) berisi :
- Sampul berkas
- Resume
- Laporan Polisi
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Tersangka
- Berita Acara Penangkapan, Penggeledahan dan
Penyitaan
- Daftar Saksi dan Daftar Barang Bukti
- Keterangan Ahli dan Surat Perintah Persetujuan
Penyitaan dari Pengadilan
(3) Khusus penindakan terhadap pelanggaran Perda agar
digunakan Blanko BAP Cepat Model Tilang.
KOORDINASI DAN PENGENDALIANKoordinasi Penanganan Tipiring adalah sebagai berikut :
1. Koordinasi dengan Kejaksaan Negeri dengan pengiriman
tembusan berkas perkara / Blanko Berita Acara Pemeriksaan
Cepat.
2. Koordinasi dengan Pengadilan Negeri untuk menetapkan hari
sidang.
3. Koordinasi dengan Pemda cq. Tibum Sat Pol PP dalam rangka
tehnis penyidikan Perda.
Pengendalian Penanganan Tipiring :
1. Pengendalian Operasional Tipiring dan Perda menjadi tanggung
jawab Kapolres
2. Pengendalian tehnis Operasional sehari – hari berada pada
Kapolsek Beringin
3. Pengendalian tehnis Penyidikan berada pada Kapolsek Beringin
( UNTUK PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN DI POLSEK BERINGIN DITANGANI OLEH UNIT RESKRIM DAN JUGA BHABINKAMTIBMAS )
8.UNIT LALU LINTASMELAKSANAKAN PENGATURANPengaturan Adalah merupakan Salah satu bentuk kegiatan
Kepolisian yang dilakukan oleh 2 orang anggota Polisi
atau lebih dengan cara mengatur, mengawasi dan
memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan
padat/rawan lalu lintas.
Metode Pengaturan
1) Mengatur Lalu Lintas dengan Gerakan Tangan
2) Mengatur Lalu Lintas dengan Sempritan
3) Mengatur Lalu Lintas dengan Isyarat Cahaya
4) Mengatur Lalu Lintas dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu
Lintas (APIL)
TUGAS POKOK PENGATURANUntuk meningkatkan kehadiran Polisi ditengah – tengah
masyarakat, mengatur dan mengawasi serta memperhatikan situasi
dan kondisi yang diperkirakan padat/rawan kecelakaan lalu
lintas.
PELAKSANAAN PENGATURAN
1. CARA PENGATURAN LALU LINTAS
a.Tata cara berlalu lintas di jalan yang dianut di
Indonesia ialah prinsip lalu lintas kiri. Hal ini dengan
jelas tercantum pada pasal 21 ayat (1) dan (2) UULAJ No
14/1992 dan Pasal 5 (1) dan (2) PP 43/ 1993 yang berbunyi
sebagai berikut :
(2) Tata cara berlalu lintas di jalan adalah dengan
mengambil jalur jalan sebelah kiri.
(3) Penggunaan jalan selain jalur sebelah kiri hanya
dapat dilakukan apabila :
(a) Pengemudi bermaksud akan melewati kendaraan di
depannya.
(b) Ditunjuk atau ditetapkan oleh petugas yang
berwenang untuk digunakan sebagai jalur kiri
yang bersifat sementara.
b. Cara mengambil posisi :
(1) Sikap dasar memulai pengaturan lalu lintas dalam
keadaan sikap sempurna
(2) Posisi mudah melakukan gerakan pengaturan lalu
lintas
(3) Memperhatikan faktor keamanan
(4) Pada waktu pengaturan lalu lintas, sikap istirahat
tetap dalam waspada
(5) Bila perlu dapat mengambil posisi ditempat
ketinggian agar mudah dilihat oleh pemakai jalan.
2. PERLENGKAPAN PETUGAS DALAM PENGATURAN LALU LINTAS
1) Peluit
2) Megaphone
3) Lampu Senter
4) Barikade – barikade, Traffic Cone (Kerucut) untuk situasi
khusus
5) Papan Portable, lampu hazard untuk pengaturan pada saat
terjadi Laka Lantas atau Bencana Alam
6) Alat Komunikasi (Handy Talky & Hand Phone)
7) Surat Perintah Tugas
8) Rompi dan Jas Hujan
3. MACAM – MACAM PENGATURAN LALU LINTAS
Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan pelaksanaan
pengaturan:
a.Mengawasi dan mengecek kesiapan petugas Pos Beat sesuai
jumlah, tempat danperalatan.
b.Memberikan informasi tentang sesuatu yang menonjol kepada
petugas possehingga petugas pos Beat dapat lebih
siagaterhadap sesuatu gangguanberdasarkan informasi yang
didapat.
c.Mengamati kejadian-kejadian yang terjadi dan dalam hal
yang luar biasaberwenang mengambil tindakan yang
diperlukan, serta segera melaporkanke Komando.
d.Mencatat kejadian-kejadian yang penting dalam buku
harian,sebagai bahanlaporan kepada Komando.
e.Menjaga dan mengatur arus lalu lintas di daerah rawan macet / rawan laka.
Pelaksanaan Pengaturan Lalu Lintas disesuaikan dengan
Perundang – undangan Lalu Lintas serta Peraturan
Pelaksanaan, perkembangan teknologi Lalu Lintas serta
kemampuan yang dimiliki Petugas yang diperinci dalam
berbagai cara mengatur Lalu Lintas sebagai berikut :
a. Mengatur Lalu Lintas dengan Gerakan Tangan
(1) Agar Instruksi yang diberikan mudah dan dapat
dimengerti oleh pemakai jalan, maka perlu
diperhatikan hal – hal sebagai berikut :
(a) Sikap dan penampilan yang berwibawa
(b) Menguasai cara pengaturan Lalu Lintas dengan
isyarat tangan dan peluit
(c) Mengatur posisi yang strategis sesuai kondisi
ditempat
(d) Mengenal situasi arus lalu lintas di lokasi
yang akan diatur.
(2) Menguasai 12 Macam Gerakan Tangan, memberhentikan,
mempercepat jalan dan memperlambat jalan dalam
kegiatan pokoknya.
b. Mengatur Lalu Lintas dengan sempritan
Penggunaan sempritan yang telah dilaksanakan sejak tahun
1953 dan terbukti efektif serta sangat besar efeknya jika
dibandingkan dengan teguran atau gerakan tangan saja.
Adapun dasar penggunaan sempritan adalah : “Order Kepala
Kepolisian Negara/Menteri Ex. OFFICIO Tanggal 18 Januari
1960 No 1/5/BO (Order No. 1/VII/60)”.
Isyarat – Isyarat yang dapat diberikan dengan sempritan
adalah :
(1) Tiupan panjang 1 x (Priiiit) berarti “Berhenti”
(2) Tiupan Pendek 2 x ( Prit Prit) berarti “Jalan”
(3) Tiupan Pendek berulang – ulang lebih dari 2 x (Prit
Prit Prit Prit) berarti “Untuk meminta perhatian”.
c. Pengaturan Lalu Lintas dengan Isyarat Cahaya diberikan
dengan cara menggunakan lampu senter warna merah yaitu :
(1) Sinar Panjang berarti berhenti.
(2) Sinar Pendek 2 x berarti jalan
(3) Sinar Pendek berulang – ulang lebih dari 2 x berarti
Untuk meminta perhatian terhadap pemakai jalan untuk
tidak memenuhi isyarat yang diberikan petugas.
d. Mengatur Lalu Lintas dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu
Lintas (APIL) sesuai Skep Menhub No 62 Tahun 1993 yaitu :
(1) Dengan APIL 3 warna (Merah, Kuning Hijau) digunakan
untuk pengaturan kendaraan bermotor.
(2) Dengan APIL 2 Warna (Merah dan Hijau) digunakan
untuk pengaturan kendaraan bermotor dengan pejalan
kaki seperti pada tempat penyebrangan jalan (Zebra
Cross)
(3) Dengan APIL 1 warna (Merah atau Kuning) digunakan
untuk memberikan peringatan bahaya.
4. MENGATUR LALU LINTAS DIPERSIMPANGAN
a. Arus Lalu Lintas yang belok ke kiri :
Kendaraan – kendaraan yang akan membelok ke kiri, harus
sudah mengambil jalur jalan yang paling kiri, dalam
kecepatan lambat dan senantiasa siap untuk berhenti kalau
diperlukan (atas permintaan petugas pengatur lalu
lintas).
b. Arus Lalu Lintas yang membelok ke kanan :
1) Apabila arus lalu lintas yang membelok ke kanan
frekuensinya kecil, petugas pengatur lalu lintas
memberikan prioritas kepadanya dengan cara menahan arus
lalu lintas yang berlawanan.
2) Apabila arus lalu lintas yang membelok ke kanan
frekuensinya besar, maka digunakan “Prinsip tiga
fase” :
(a) Arus lalu lintas yang datang dari timur, utara dan
selatan diberhentikan dan arus lalu lintas yang
dating dari barat diminta jalan.
(b) Arus lalu lintas yang datang dari barat dan timur
diberhentikan, demikian pula arus lalu lintas dari
utara tetap berhenti, arus dari selatan diminta
jalan
(c) Arus lalu lintas dari barat, timur dan selatan
diberhentikan dan arus dari utara diminta jalan.
Namun apabila tiga prinsip ini tidak dapat mengatasi,
maka dapat dilakukan dengan cara – cara yang lebih
keras yaitu :
(a) Mengharuskan kendaraan yang akan membelok ke kanan
berjalan lurus dan berbelok ke kiri sampai pada
persimpangan berikutnya.
(b) Melarang sama sekali kendaraan untuk berbelok ke
kanan
(c) Menentukan bahwa jalan tersebut digunakan satu
arah.
5. MENGATUR LALU LINTAS DI TEMPAT – TEMPAT ARUSNYA KURANG PADAT
Hal ini biasanya terjadi dikota – kota kecil, bila perlu
petugas cukup mengadakan pengawasan lalu lintas dengan
memperhatikan tugas – tugas sebagai pengatur lalu lintas
yang secara umum melaksanakan kegiatan – kegiatan sebagai
berikut ;
a. memberikan pelayanan masyarakat
b. melakukan pengaturan lalu lintas
c. melakukan tindakan pertama di TKP (Laka/bencana alam)
d. melaksanakan tugas – tugas umum kepolisian.
6. MENGATUR LALU LINTAS DALAM USAHA MEMECAHKAN DAN MENCARI KEMACETAN LALU LINTASa) Petugas Pengatur lalu lintas dapat melakukan tindakan
darurat guna kelancaran lalu lintas, misalnya mengambil
fungsi Traffic Light apabila lampu pengatur Lalu Lintas
tersebut kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menjamin
kelancaran lalu lintas
b) Tidak memberikan kesempatan kepada calon penumpang
menunggu kendaraan dipersimpangan jalan sehingga
kendaraan tidak saling menyalip mendekati persimpangan.
c) Mengatur dan mengendalikan pada penyebrang jalan
d) Melarang kendaraan parkir tidak pada tempatnya
e) Bila perlu tidak hanya terpaku pada pemecahan setempat,
mungkin diperlukan pemeriksaan yang teliti untuk
menentukan sumber kemacetan tersebut
f) Apabila terjadi kemacetan total sisuatu simpang empat,
dapat diatasi dengan memerintahkan kepada dua barisan
kendaraan yang akan lurus untuk membelok ke kiri.
g) Kemacetan disimpang empat yang disebabkan oleh kendaraan
memenuhi seluruh jalur jalan dapat di atasi dengan cara :
(1) Barisan kendaraan yang berada dijalur kiri dipotong
dan barisan kendaraan – kendaraan yang dipotong
tersebut dibelokkan ke kiri
(2) Selanjutnya kendaraan – kendaraan yang berada di
jalur kanan diperintahkan pula untuk membelokkan ke
kiri
h) Kemacetan dipersimpangan yang ada tempat pemutaran, dapat
diatasi dengan cara memperbesar sebagian dari lingkungan
arus lalu lintas (misalnya : diputar melalui putaran
tertentu)
7. MELAKUKAN PENGATURAN LALU LINTAS DALAM KEADAAN TERTENTU / KHUSUS
Yang dimaksud dengan keadaan tertentu :
(1) Pada saat perayaan – perayaan
(2) Pada saat pertandingan – pertandingan olah raga,
upacara, adat dan sebagainya
(3) Pada saat situasi darurat (bencana alam, kebakaran,
demontrasi dan lain – lain).
8. KONSOLIDASIa. Konsolidasi dilakukan oleh para petugas pengaturan dalam
rangka mengakhiri kegiatan dengan melakukan pengecekan
kekuatan personil dan peralatan
b. Konsolidasi dilakukan oleh Pimpinan tertinggi Pelaksana
Petugas pengaturan
c. Melaporkan Pelaksanaan kegiatan pengaturan secara lisan
dan tertulis kepada atasan langsung atau kepada yang
memberikan tugas.
Hal – hal yang dilaporkan yaitu :
- Temuan – temuan kejadian di lapangan
- Kejadian – kejadian yang ditangani di lapangan
BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Kegiatan Rutin Kepolisian diselenggarakan dalam rangka
menjaga dan mempertahankan situasi keamanan dan
ketertiban masyarakat yang telah dicapai melalui kegiatan
yang bersifat Pre-entif, preventif,
1. Sium Polsek Beringin bertugas merencanakan dan
mengendalikan Administrasi Kepolisian Polsek Beringin,
mengendalikan pengamanan kegiatan masyarakat dan atau
instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi
kegiatan Polsek serta mengendalikan pengamanan Mako
Polsek.
2. Sihumas selaku perpanjangan tangan pimpinan (kapolsek)
untuk hubungan kemasyarakatan, menyampaikan informasi,
penjelasan kepada masyarakat tentang hasil kinerja, atau
perihal sejauh mana penanganan permasalahan yang sedang
ditangani, dan penyampaian informasi lain-lainnya yang
berkaitan dengan tugas-tugas kepolsian, agar masyarakat
mengerti dan mengetahui sejelas-sejelasnya.
3. Unit Provos merupakan pengawasan terhadap personil di
dalam melaksanakan tugas, penegakan disiplin terhadap
personil yang melanggar peraturan dan undang-undang yang
berlaku, serta pemberian pembinaan kepada personil yang
bermasalah.
4. SPKT melaksanakan tugas Pelayanan kepada masyarakat yang
datang ke Polsek untuk melaporkan/mengadukan permasalahan
yang ia hadapi/alami, memberikan bantuan, konsultasi,
bertamu dsbnya.
5. Unit Intelkam melaksanakan Tugas untuk mengumpulkan
informasi, bahan keterangan, perkembangan situasi di
Wilayah hukum Polsek Beringin, membuat kirka intelijen
guna untuk mengetaui dan mengantisifasi dan dapat segera
di antisifasi dan diambil langkah-langkah apa selanjutnya
demi terciptanya Kamtibmas yang kondusif.
6. Unit reskrim menyelenggarkan segala usaha kegiatan
perkejaan Kepolisian dalam rangka penyidikan tindak
pidana yang terjadi, menangani hingga tuntas, menekan
kejahatan tindak pidana yang terjadi diwilayah hukum
Polsek Beringin, penegakan hukum yang tegas dan
profesional.
7. Unit sabhara melaksanakan tugas Preventif (pencegahan)
dengan melaksanakan patroli kedaerah-daerah rawan
Guantibmas (Strong Point patroli) guna
mengurangi/mencegah adanya kesempataan untuk melakukan
tindak pidana, agar masyarakat merasa aman, nyaman dan
tentram.
8. Unit Binmas menyelenggarakan pembinaan penyuluhan/penggal
angan terhadap Masyarakat, unsur-unsur masyarakat/potensi
masyarakat, antar insatansi guna menjalin kerjasama yang
baik dalam menjaga dan menciptakan situasi Kamtibmas yang
kondussif di wilayah hukum Polsek Beringin.
9. Unit Lalulintas menyelenggaraan pengaturan, penjagaan dan
patroli serta melakukan pembinaan penyuluhan/penggalangan
terhadap masyarakat guna terciptanya Kamtibcar lantas
diwilayah hukum Polsek Beringin
B SARAN
Reformasi menuju Polri yang fropesional secara
bertahap dan berlanjut dapat diwujudkan sesuai tuntutan
dan harapan masyarakat, reformasi Polri tidak akan
mungkin berhasil tanpa adanya bantuan dan dukungan dari
masyarakat, pemerintah, Organinasi kemasyarakatan serta
para tokoh dan pakar termasuk media massa, oleh sebab
itu, pelaksanaan tugas pokok masing-masing fungsi
Kepolisian dapat terlaksana sesuai dengan Standar
operasional prosedur (SOP) yang dituangkan dalam buku
pedoman ini sehingga pencapaian Kamtibmas dapat tercapai
secara optimal dengan dukungan administrasi yang baik
pula.
Demikianlah penyusunan buku panduan standar
operasional prosedur (SOP) Polsek Beringin ini disusun
untuk sebagai panduan bagi personil dalam rangka
melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan tugas
pokoknya masing-masing, sehingga pesonil mengerti demi
tercapainya kinerja Polri yang baik dan optimal,
profesional sehingga tercapai Kamtibmas yang kondusif di
wilayah hukum Polsek Beringin.
Beringin, Juli 2017 KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR BERINGIN
SONNY HARSONO, SH, SIK AJUN KOMISARIS POLISI NRP 85081962
KEPALA KEPOLISIAN RESOR DELI SERDANG
ROBERT DA COSTA, SIK, MH AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75010583