SPM Angkutan Umum
-
Upload
sefria-othman -
Category
Documents
-
view
928 -
download
32
description
Transcript of SPM Angkutan Umum
halaman 1
STANDARD PELAYANAN MINIMUM
ANGKUTAN UMUM
DAFTAR ISI
1. Standard Pelayanan Minimum Angkutan Umum .…………………………………………………………...
1.1 Standard Pelayanan Minimum.....………………………………………………………………………………………
1.2 SPM dalam UU 22/2009 dan Draft RPP …………………….………………………………….……………………
1.3 SPM Pelayanan Angkutan Umum dan Sistem Transit ...........................................................
1.4 Keselamatan, Kelancaran, Kehandalan, Kenyamanan, Keterjangkauan dan
Kesetaraan………………………………………………………….….............................................................
2. Konsep Standard Pelayanan Minimum Angkutan Umum .……………………………………………….
2.1 Studi Standard Pelayanan Minimal BSTP.……………………………………………………………………………
2.2 Pedoman SPM BRT- Trans Jakarta ……………………………………………………................................
2.3 SPM Angkutan Umum di Tbilisi City ……………………………………………………..............................
2.4 SPM PPIAF World Bank ……………………………………………………...............................................
2.5 Maretope ..…………………………………………………………………………………………………………………………
3. Indikator SPM...…………………………………………………………………………………………………….............
3.1 SPM Pelayanan Penumpang....................……………………………………………………………………………
3.2 SPM Operator…………………………………………………….............................................................
3.3 SPM Regulator ………………………………………………………………………………………………………..........…
4. SPM Sistem Transit...………………………………...........……………………………………………………………..
4.1 Kinerja Sistem Transit pada Kota-kota SUTIP ……………………………………………………................
4.2 Kinerja Angkutan Umum Kota Lain di Luar Negeri . …………………………………….......………………
4.3 Rekomendasi SPM Sistem Transit ……………………………………………………................................
halaman 2
1. Standard Pelayanan Minimum Angkutan Umum Perkotaan
1.1 Standard Pelayanan Minimum Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Ada 7 hal yang diatur oleh Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal mengatur bahwa penerapan SPM hendaknya (1) sederhana, (2) konkrit, (3) mudah diukur, (4) terbuka, (5) terjangkau (6) dapat dipertanggungjawabkan serta (7) mempunyai batas waktu pencapaian. Selain itu SPM disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah dalam bidang yang bersangkutan. Definisi:
Sederhana: mudah dimengerti oleh semua pihak meliputi pengguna, operator dan petugas di lapangan dari berbagai latar belakang pendidikan.
Konkrit: aspek sarana, prasarana dan operasional disediakan secara lengkap, jelas dan tidak terpisah-pisah.
Mudah diukur: memiliki tolok ukur dalam sistem besaran jarak, waktu, massa, jumlah, suhu.
Terbuka: dapat menerima masukan berupa kritik dan saran dari berbagai pihak.
Terjangkau: dapat dilaksanakan oleh operator dan sesuai dengan kemampuan daya beli masyarakat.
Dapat dipertanggungjawabkan: dapat diuji oleh berbagai kalangan, seperti LSM, tokoh masyarakat dan akademisi.
Mempunyai batas waktu: ada batasan waktu pencapaian bagi SPM yang ditetapkan, dan dapat ditinjau kembali apabila target waktu tersebut telah selesai atau kinerjanya telah tercapai.
Penyusunan SPM Angkutan Umum menurut PP 65/2005 harus mengandung unsur-unsur (a) jenis pelayanan dasar, (b) indikator SPM, dan (c) batas waktu pencapaian SPM.
Pelayanan Dasar untuk angkutan umum perkotaan adalah pelayanan angkutan umum perkotaan yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan yang memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan.
Indikator SPM untuk angkutan umum perkotaan adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
halaman 3
Batas Waktu Pencapaian SPM untuk angkutan umum perkotaan adalah batasan waktu pencapaian bagi SPM yang ditetapkan, dan dapat ditinjau kembali apabila target waktu tersebut telah selesai atau kinerjanya telah tercapai.
1.2 Standard Pelayanan Minimal dalam UU 22/2009 dan Draft RPP
1.2.1 UU 22/2009 Undang-undang 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memuat hal-hal berkaitan dengan SPM, antara lain tentang:
kewajiban bagi perusahaan untuk memenuhi SPM (pasal 141 ayat 1)
SPM diberikan sesuai dengan tingkat pelayanan (pasal 141 ayat 2)
penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek wajib memenuhi SPM (pasal 177)
tarif penumpang ditetapkan berdasarkan, salah satunya, pemenuhan atas SPM (pasal 183 ayat 1)
jasa angkutan umum harus memenuhi SPM (pasal 198 ayat 1)
persaingan dan pelayanan harus sesuai dengan SPM (pasal 198 ayat 2)
implementasi SPM perlu dipantau dan dikendalikan (Pasal 198 ayat 2)
penyelenggara terminal wajib memenuhi SPM (Pasal 41 ayat 1).
Pasal 141 (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi: a. keamanan; b. keselamatan; c. kenyamanan; d. keterjangkauan; e. kesetaraan; dan f. keteraturan. (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis
pelayanan yang diberikan.
Pasal 177 Pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek wajib: a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diberikan; dan b. mengoperasikan Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan standar pelayanan minimal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1).
Pasal 183 (1) Tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 151 huruf a ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum atas persetujuan Pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.
Pasal 198
(1) Jasa angkutan umum harus dikembangkan menjadi industri jasa yang memenuhi standar pelayanan dan mendorong persaingan yang sehat.
(2) Untuk mewujudkan standar pelayanan dan persaingan yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah harus:
a. menetapkan segmentasi dan klasifikasi pasar; b. menetapkan standar pelayanan minimal; c. menetapkan kriteria persaingan yang sehat; d. mendorong terciptanya pasar; dan e. mengendalikan dan mengawasi pengembangan industri jasa angkutan umum.
Pasal 41
halaman 4
1) Setiap penyelenggara Terminal wajib memberikan pelayanan jasa Terminal sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
Gambar 1. SPM dalam Konteks Perundangan 1.2.2 Draft Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) Draft Rencana Peraturan Pemerintah tentang Angkutan memuat hal-hal berkaitan dengan SPM, antara lain tentang:
Indikator SPM meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan (pasal 17).
Ketentuan tentang batasan indikator SPM (Pasal 18)
Amanah kepada Menteri untuk menyusun SPM bagi angkutan umum (pasal 19).
Pasal 17
Perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi : a. keamanan; b. keselamatan; b. kenyamanan; d. keterjangkauan; e. kesetaraan; dan f. keteraturan.
Pasal 18
(1) Standar pelayanan minimal untuk keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf a adalah standar minimal untuk menjamin terbebasnya setiap orang dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam menggunakan angkutan umum.
UU 22/2009Psl. 141 (1)
KEAMANAN
KESELAMATAN
KENYAMANAN
KETERJANGKA
UAN
KESETARAAN
KETERATURAN
sasaran
Psl. 158 (1)
PEMERINTAH
MENJAMIN
KETERSEDIAAN
ANGKUTAN MASSAL
Psl. 141 (2)
SPM DITETAPKAN
BERDASARKAN
JENIS PELAYANAN
KELAS
EKONOMI
KELAS NON
EKONOMI
tanggung jawablingkup
KONVENSIONAL:BUS BESAR
BUS SEDANGBUS KECIL
NON
KONVENSIONAL:BRT
SISTEM TRANSIT
S
KD
687/
02
Psl. 198 (2)
PEMERINTAH
MENGENDALIKAN
DAN MENGAWASI
SPM
halaman 5
(2) Standar pelayanan minimal untuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b adalah standar minimal untuk menjamin terhindarnya setiap orang yang menggunakan angkutan umum dari risiko kecelakaan yang disebabkan oleh faktor manusia, dan faktor kendaraan.
(3) Standar pelayanan minimal untuk kenyamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf c adalah standar minimal untuk menjamin dimana pengguna angkutan umum merasakan kondisi yang tidak berdesakan, kebersihan, keindahan dan suhu udara yang optimal.
(4) Standar pelayanan untuk keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf d adalah
standar minimal untuk memenuhi kebutuhan terhindarnya pengguna dari kesulitan mendapatkan akses angkutan umum.
(5) Standar pelayanan untuk kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf e adalah standar minimal untuk menjamin tersedianya sarana fasilitas bagi penyandang cacat, wanita hamil, orang lanjut usia, anak-anak, wanita dan orang sakit.
(6) Standar pelayanan untuk keteraturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf f adalah standar minimal untuk menjamin ketepatan waktu pemberangkatan dan kedatangan serta tersedianya fasilitas informasi perjalanan yang terbarukan untuk penumpang angkutan umum.
Pasal 19
Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
1.3 SPM Pelayanan Angkutan Umum dan Sistem Transit
1.3.1 Arti Penting SPM bagi Angkutan Umum SPM terdiri dari komponen ukuran dan standar. Ukuran adalah “tingkat kuantitatif pencapaian suatu tujuan”, sedangkan standar adalah “tingkat kinerja tertinggi atau terendah yang dapat diterima”. Ukuran dan standar menjadi sangat penting bagi pengukuran kinerja angkutan umum karena (PPIAF, Seminar Angkutan Umum, Juni 2010):
Membantu mengkaji kecukupan dan kinerja pelayanan pada saat ini (eksisting). Dengan data tersebut dapat diketahui apakah pelayanan angkutan umum tersebut telah dianggap sesuai dengan yang diharapkan atau belum.
Untuk dapat memberikan arahan tentang disain dan pengoperasian pelayanan yang diharapkan untuk perbaikan pada masa akan datang. Informasi ini sangat penting agar pemanfaatan sumber daya yang tersedia dapat dilakukan optimal.
1.3.2 Sistem Transit Sistem transit adalah proses transisi menuju terselenggaranya angkutan massal di perkotaan. Angkutan massal merupakan angkutan umum yang diharapkan menjadi tulang punggung transportasi perkotaan untuk memecahkan masalah kemacetan, keselamatan dan polusi, karena angkutan massal didukung dengan empat komponen yaitu a) mobil bus berkapasitas angkut massal, b) lajur khusus, c) tidak ada pelayanan yang berimpit dengannya dan d) dilengkapi dengan angkutan pengumpan. Dalam UU 22/2009 pemerintah diharuskan untuk memenuhi kebutuhan perjalanan penduduk dengan mengadakan angkutan massal. “Pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis Jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di kawasan perkotaan” (pasal 158 ayat 1). Sebagai tahapan transisi, sistem transit ditentukan sebagai angkutan umum yang
halaman 6
memiliki trayek tetap dan teratur, menggunakan bus sedang atau bus besar, mempunyai jadwal keberangkatan yang jelas, hanya menaikturunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan, memiliki fasilitas khusus dan beroperasi dengan sistem tiket. “Sistem transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan angkutan umum dalam trayek dengan bus sedang dan/ atau bus besar, pemberangkatan berjadwal, menaikkan dan menurunkan penumpang ditempat yang telah ditentukan dengan fasilitas khusus dan dilengkapi dengan sistem tiket khusus” (Draft RPP pasal 41).
SPM bagi pengembangan sistem transit menjadi sangat penting bagi:
Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, karena menjadi proses pengarahan bagi perkembangan menuju sistem transit yang berkualitas.
Pemerintah daerah, sebagai acuan bagi proses perencanaan, implementasi dan pengawasan bagi penyelenggaraan menuju angkutan massal.
Mobil penumpang umum bus kota dibagi dalam 3 jenis pelayanan menurut SK Dirjen Perhubungan Darat No. 687/2002 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Di Wilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap Dan Teratur, yaitu:
Mobil bus kecil adalah mobil bus yang dilengkapi sekurang-kurangnya sembilan sampai dengan sembilan belas tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
Mobil bus sedang adalah mobil bus yang mempunyai kapasitas sampai dengan tiga puluh orang termasuk yang duduk dan berdiri, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
Mobil bus besar adalah mobil bus yang mempunyai kapasitas tujuh puluh sembilan orang termasuk yang duduk dan berdiri, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
Klasifikasi pelayanan berdasarkan kelengkapan bus kota:
Pelayanan ekonomi adalah pelayanan dengan tingkat pelayanan sekurang-kurangnya tanpa menggunakan fasilitas tambahan.
Pelayanan nonekonomi adalah pelayanan dengan tingkat pelayanan minimal menggunakan sekurang-kurangnya fasilitas pelayanan tambahan berupa pendingin udara (AC) dan tiket.
1.4 Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran, Kesetaraan dan Keteraturan
Upaya pencapaian pelayanan adalah kegiatan untuk memenuhi tugas pemimpin
(pemerintah) sebagai petugas yang diberikan amanah oleh Alloh swt untuk melayani
kebutuhan masyarakat yang dilayani. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari
sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk
mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Menurut
UU 22/2009 makna:
1. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
2. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan
terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
3. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas
halaman 7
yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
4. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu
lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
5. Kesetaraan, adalah perlakuan khusus bagi penyandang cacat, wanita hamil,
orang lanjut usia, anak-anak dan wanita. Bentuk perlakuan khusus yang
diberikan oleh Pemerintah berupa pemberian kemudahan sarana dan
prasarana fisik atau nonfisik yang meliputi aksesibilitas, prioritas pelayanan,
dan fasilitas pelayanan.
6. Keteraturan adalah ketepatan waktu pemberangkatan dan kedatangan serta
tersedianya fasilitas jalur antrian untuk penumpang angkutan umum.
Untuk memenuhi kebutuhan angkutan umum bagi masyarakat, dalam norma
Undang-Undang 22/2009 ditegaskan bahwa tanggung jawab untuk menjamin
tersedianya angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau menjadi
tanggung jawab Pemerintah. Dalam implementasi tugas berat ini, Pemerintah
dapat melibatkan komponen masyarakat termasuk pihak swasta. Pemerintah
Daerah turut bertanggung jawab menciptakan implementasi SPM yang relevan
untuk kota masing-masing untuk menghasilkan pelayanan angkutan umum sesuai
arahan SPM dari pemerintah pusat.
2. Tinjauan Standard Pelayanan Minimum Angkutan Umum
2.1 Studi Standard Pelayanan Minimal BSTP, 2009
SPM angkutan umum dibagi atas tingkat kepentingan dan besaran kota. Berdasarkan tingkat kepentingan, SPM dibagi dalam kelompok sangat penting, penting dan cukup penting, sedang berdasarkan besaran kota SPM dikelompokkan ke dalam ukuran kota kecil, sedang, besar dan metropolitan. Ukuran dan standar SPM dilakukan dengan melakukan perhitungan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif.
2.1.1 Kuantitatif. Besaran kuantitatif terdiri atas: jarak berjalan kaki, headway, kecepatan, waktu operasi dan pergantian kendaraan.
Jarak Berjalan Kaki yang dibedakan berdasarkan tata guna lahan dan lokasi. Untuk pusat kegiatan yang sangat padat dengan tata guna lahan pasar dan pertokoan yang terletak di CBD, Kota, maka jarak tempat henti semakin dekat,
halaman 8
yaitu sekitar 200-300m. Sebaliknya, untuk lahan campuran jarang yang dikarakteristikkan dengan perumahan, ladang, sawah, tanah kosong yang terletak di pinggiran, maka jarak tempat henti sekitar 500-1000m.
Waktu Antara (Headway) yang ditentukan berdasarkan ukuran kota. Semakin besar ukuran kota, semakin cepat waktu antaranya.
Kecepatan Perjalanan dan Waktu Tempuh Perjalanan Penumpang. Kecepatan perjalanan ditentukan sama untuk semua ukuran kota, yaitu ≥20 km/jam, dengan waktu tempuh penumpang yang semakin lama untuk kota yang lebih besar.
Rentang Waktu Pelayanan. Semakin besar ukuran kota, maka semakin lama waktu pelayanan.
Pergantian Kendaraan (Antar Rute). Diusahakan tidak ada pergantian kendaraan bagi penumpang. Jumlah pergantian kendaraan sebaiknya rata-rata 0-1, dan maksimum 2 kali untuk sekali perjalanan (maksimal 25% penumpang berganti kendaraan sebanyak 2 kali).
Kapasitas Kendaraan yang ditentukan berdasarkan ukuran kota. Semakin besar ukuran kota, semakin besar kapasitas kendaraan yang dibutuhkan.
2.1.2 Standar Pelayanan Secara Kualitatif. Hal-hal yang tercakup dalam mengukur
pelayanan secara kualitatif meliputi tempat henti, tiket, tarif dan subsidi, informasi dan
fasilitas bagi penyandang cacat.
Tempat henti, antara lain tersedianya tempat menurunkan dan menaikkan penumpang, model halte tertutup atau terbuka tergantung jenis tiket yang digunakan.
Tiket dan Cara Pembayaran, antara lain penggunaan karcis, letak mesin dapat di halte atau bis, untuk kota besar dan metrpolitan dan daerah dengan kepadatan tinggi sebaiknya menggunakan mesin tiket yang terletak di halte.
Penetapan Tarif dan Subsidi
Fasilitas Bagi Penyandang Cacat.
2.2 Pedoman SPM BRT- Trans Jakarta
Pedoman Standar Pelayanan Minimal Trans Jakarta disusun oleh ITDP Indonesia bekerja sama dengan Inresh Consulting (2010). SPM diartikan sebagai “janji yang diberikan Gubernur DKI Jakarta kepada pelanggannya atas kualitas minimal yang akan diterima pelanggan saat menikmati jasa yang diberikan, untuk menjamin kepuasan pelanggan atas pelayanan jasa”. Dalam penyusunannya, walau perumusan Standar Pelayanan Minimal dilakukan juga untuk Pemenuhan Peraturan dan Persyaratan akan tetapi kerangka berpikir perumusannya dilakukan dengan menggabungkan 3 (tiga) pendekatan yaitu Teori Pelayanan Pelanggan, Benchmarking dari beberapa SPM negara lain yang juga menggunakan BRT system, Harapan Penumpang serta memperhatikan kebutuhan dan kemampuan TransJakarta. Konsep SPM dituangkan dalam 4 substansi yaitu: Kehandalan, Keamanan dan Keselamatan, Kemudahan, dan Kenyamanan.
halaman 9
2.2.1 Kehandalan Pelayanan Subtansi inti dari Kehandalan Pelayanan adalah TransJakarta menjamin kehandalan operasional, termasuk kesiapan operasional bis, sarana dan prasarana, sistem operasi, dan petugas operasi.
Kehandalan pelayanan TransJakarta ini dapat di ukur dari kinerja 7 indikator yaitu:
1. Rencana Headway 2. Ketepatan Headway 3. Waktu Penaikan dan Penurunan Penumpang 4. Jarak Antara Pintu Bus dan Halte 5. Kecepatan Perjalanan 6. Kehandalan Armada 7. Konsistensi Jam Pelayanan.
2.2.2 Keamanan dan Keselamatan Subtansi inti dari Keamanan dan Keselamatan adalah TransJakarta menjamin keamanan dan keselamatan pelanggan saat menikmati layanan jasa busway. Keamanan dan Keselamatan pada pelayanan TransJakarta ini dapat di ukur dari kinerja 5 indikator yaitu:
1. Keamanan di dalam Halte 2. Keamanan di dalam Bus 3. Keselamatan di dalam Halte 4. Keselamatan di dalam Bus 5. Keselamatan di sepanjang Koridor.
2.2.3 Kemudahan Subtansi inti dari Kemudahan adalah TransJakarta menjamin bahwa pelanggan bisa mendapat berbagai kemudahan dalam menikmati jasa layanan busway. Kemudahan pada pelayanan TransJakarta ini dapat di ukur dari kinerja 5 indikator yaitu:
1. Kemudahan mendapatkan informasi tentang TransJakarta, 2. Kemudahan penjualan Tiket, 3. Kemudahan melaporkan kehilangan/ menemukan barang, 4. Kemudahan menyampaikan pengaduan, memberikan saran, 5. Kemudahan akses menuju/dari Halte.
2.2.4 Kenyamanan Subtansi inti dari Kenyamanan adalah TransJakarta menjamin bahwa jasa layanan busway akan dinikmati pelanggan secara nyaman. Minimal Pelayanan Kenyamanan yang dijanjikan oleh TransJakarta ini dapat di ukur dari 10 indikator yaitu:
1. Kebersihan di dalam Halte 2. Suhu di dalam Halte 3. Penerangan di dalam Halte 4. Kepadatan Penumpang di dalam Halte 5. Kebersihan di dalam Bus 6. Suhu di dalam Bus 7. Penerangan di dalam Bus 8. Kepadatan Penumpang di dalam Bus 9. Waktu tunggu 10. Pelayanan Petugas.
halaman 10
Dengan implementasi SPM, dampak bagi organisasi TransJakarta sendiri diharapkan dapat tercapai kemandirian secara organisasi dengan struktur organisasi yang market–oriented serta sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan visi BLU TransJakarta yaitu menjadikan Busway sebagai angkutan umumyang mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, aman, nyaman, manusiawi, efisien,berbudaya, dan bertaraf internasional.
SPM TransJakarta dilengkapi dengan beberapa uraian tentang definisi, lingkup, tolok ukur, sasaran pencapaian tolok ukur, prasayarat pencapaian dan pengukuran. Penjelasan yang perlu disampaikan. Gambar 2 menjelaskan mengenai ruang lingkup batasan SPM.
Tolok Ukur. Tolok ukur SPM mencakup dua unsur: ukuran dan target yang ingin dicapai.
Sasaran Pencapaian Tolok Ukur. Target sasaran ditetapkan setiap tahunnya dalam rentang lima tahun mendatang, yang telah mempertimbangkan kinerja TransJakarta saat ini, kinerja TransJakarta yang seharusnya dapat dicapai, serta usaha peningkatan kinerja yang berkesinambungan.
Prasyarat Pencapaian merupakan kesiapan struktur organisasi, sumber daya manusia yang memadai dan kompeten, dana yang cukup, teknologi dan peralatan, regulasi Pemerintah Pusat/ Daerah yang mendukung, hingga koordinasi dengan instansi terkait.
Pengukuran merupakan upaya untuk mengkuantifisir besaran, meliputi: a) Metoda Pengukuran, b) Metoda Perhitungan, c) Periode Pengukuran, d) Lokasi Pengukuran dan e) Pelaksana Pengukuran.
Gambar 2. Ruang Lingkup SPM Trans Jakarta
definisi
lingkup
Tolok ukur
Sasaran
Pencapaian
Prasyarat
Pencapaian
Pengukuran
Ruang
Lingkup
SPMTrans
Jakarta
pemahaman yang sama untuk setiap
indikator dari setiap substansi pelayanan
Cakupan pengukuran dijelaskan dalam
lingkup yang menunjukkan siapa dan/ atau apa yang diukur. Lingkup dapat berupa
jaringan koridor, armada bis, laporan, dan
hasil angket survei
tolok ukur yang mencakup dua unsur:
ukuran dan target yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan
Target sasaran ditetapkan setiap tahunnya
dalam rentang lima tahun mendatang
Persyaratan yang dimaksud dapat berupa kesiapan struktur
organisasi, sumber daya manusia yang memadai dan kompeten, dana yang cukup, teknologi dan peralatan, regulasi
Pemerintah Pusat/ Daerah yang mendukung, hingga
koordinasi dengan instansi terkait
meliputi: a) Metoda Pengukuran, b) Metoda
Perhitungan, c) Periode Pengukuran, d) Lokasi Pengukuran dan e) Pelaksana
Pengukuran
halaman 11
2.3 SPM Angkutan Umum di Tbilisi
Tbilisi adalah ibu kota dan kota terbesar di Georgia (negara merdeka yang pernah
menjadi bagian Uni Soviet) yang terletak di tepi Sungai Kura. Terkadang kota ini
masih disebut dengan nama Turki Tiflis. Luas wilayah kota Tbilisi 350 km² dengan
jumlah penduduk 1.345.000 jiwa (2000). SPM Tbilisi merupakan bagian dari kontrak
perjanjian kerja sama antara Pemda Kota Tbilisi dan perusahaan transportasi
Municipal Autotransport Company Ltd dalam “Agreement on The Provision of
Public Transport Services” pada tahun 2007 .
Indikator Operasional
% perjalanan terjadwal yang tidak beroperasi
% kilometer terjadwal yang tidak beroperasi
% bis terjadwal yang berangkat dari terminal dalam waktu 3 menit dari waktu yang
dijadwalkan
Kegagalan pelayanan per 10.000 km yang dioperasikan
Jumlah kecelakaan per 100.000 km yang dioperasikan
Proporsi (%) tarif yang dikumpulkan dari penumpang yang perlu membayar
Proporsi (%) perjalanan yang diinspeksi untuk penumpang yang tidak membayar tiket
Indikator Kendaraan
Rata-rata umur kendaraan (tahun)
Proporsi (%) kendaraam yang tersedia untuk layanan sehari-hari
Aksesibilitas. % bis dengan lantai rendah, anak tangga rendah, lantai datar,
sekurangnya 2 pintu, fitur DIPTAC
Jumlah bis rusak/kotor per 100 pemeriksaan.
2.4 SPM PPIAF World Bank
Public Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF) World Bank dalam Workshop
Sistem Angkutan Umum di Surabaya Juni 2010 dalam Bab V “Measuring Public
Transport Standard and Performance” menjelaskan tentang Ukuran dan Standar
Disain (SPM) Angkutan Umum.
Ketersediaan fasilitas publik diukur dari 2 jenis pelayanan, yaitu:
1. Daerah Pelayanan, mencakup:
a. Cakupan geografis. Cakupan geografis adalah persentase populasi yang dapat
dijangkau oleh pelayanan rute-rute bus dengan berjalan kaki, maksimum
sepanjang 500 meter.
b. Akses menuju tempat kerja. Akses menuju tempat kerja adalah persentase
yang dapat dijangkau dengan menggunakan angkutan umum, maksimal
dengan waktu perjalanan komuter selama 60 menit.
halaman 12
c. Indeks keterjangkauan. Indeks keterjangkauan adalah persentase pengeluaran
untuk biaya transportasi menggunakan angkutan umum terhadap pendapatan
bulanan, yang diambil dari 20% penduduk termiskin di perkotaan.
2. Koridor pelayanan, mencakup:
a. Jarak antar halte. Jarak antar halte pada koridor utama direkomendasikan 500
meter, sedangkan untuk koridor pengumpan (feeder) adalah 300 meter.
b. Waktu operasi. Waktu operasi adalah jumlah jam pelayanan angkutan umum
dalam satu hari. Pelayanan dibagi menurut: pada hari kerja (untuk perjalanan
ke tempat kerja, melayani seluruh waktu puncak perjalanan) dan hari libur
(perjalanan untuk berbelanja).
c. Waktu Antara (headway). Waktu antara adalah waktu antara dua kedatangan
atau keberangkatan angkutan umum. Rekomendasi untuk trayek utama
selama 8 menit, dan trayek pengumpan selama 15 menit.
SPM untuk Kontrak. Unsur-unsur SPM yang perlu dimasukkan ke dalam kontrak,
menyangkut perjanjian antara pemerintah/ pemda dengan operator angkutan
umum, terdiri dari:
a. Ketergantungan operasi. Ketergantungan operasi adalah persentase
jumlah kendaraan yang diberangkatkan dan dioperasikan. Persentase
minimum perjalanan yang disarankan adalah 99,8% bus-bus keluar dari
depot operasional, dan mengoperasikan 99,5% perjalanan.
b. Kelayakan kendaraan. Kelayakan kendaraan adalah jarak rata-rata
antara terjadinya kerusakan mesin (dalam kilometer). Standar yang
disarankan adalah 10.000 km.
c. Keteraturan Jadwal. Keteraturan adalah persentase perjalanan yang
dioperasikan secara tepat waktu.
a. Frekuensi Rendah. Standar yang digunakan adalah dengan toleransi
keterlambatan sampai 5 menit, dengan penetapan minimum
sebesar 80%.
b. Frekuensi Tinggi. Persentase perjalanan dalam 90 detik waktu yang
dijadwalkan.
d. Kapasitas. Kapasitas adalah jumlah maksimum penumpang yang dapat
diangkut oleh satu kendaraan angkutan umum, adalah jumlah tempat duduk
dan penumpang berdiri yang diperkenankan. Kapasitas angkutan umum
berbeda-beda tergantung dari disain dasar, jumlah pintu, alokasi ruang untuk
tempat duduk, dan kebijakan penumpang berdiri.
e. Faktor Okupansi. Faktor okupansi adalah rasio jumlah penumpang terhadap
kapasitas angkutan umum.
2.5 Maretope
Managing and Assessing Regulatory Evoilution in Local Public Transport Operations
in Europe (Maretope), dilaksanakan oleh negara-negara Eropa dengan misi untuk
halaman 13
menyusun sistem terpadu untuk melihat dampak aspek hukum dan organisasi
terhadap sistem jaringan pelayanan angkutan umum. Sebagian besar negara-
negara Eropa sedang menghadapai persoalan keuangan, sehingga tingginya subsidi
bagi angkutan umum perlu ditinjau kembali (Maretope handbook, hal 6). Analisis
terhadap studi kasus angkutan umum kota-kota di Uni Eropa menyimp ulkan:
Kepemilikan publik berdampak buruk karena kurangnya kompetisi.
Kota dengan sistem tender yang kompetitif akan meningkatkan efisiensi
angkutan umum, karena berkurangnya jumlah tenaga kerja.
Kota-kota di Eropa berdasarkan kebijakan angkutan umumnya secara nasional,
dapat dikelompokkan dalam 4 kelompok yaitu:
Negara dengan deregulasi dan pasar swasta (Inggris Raya).
Negara dengan sistem transisi menuju kompetisi dengan sistem tender
(Skandinavia, Belanda, Perancis, Italia, Belgia).
Negara dengan pengelolaan gabungan swasta/pemerintah tanpa adanya
sistem tender (Jerman, Luksemburg, Yunani, Portugal).
Negara dalam proses desentralisasi dan privatisasi (Eropa Tengah).
Maretope bertugas untuk menyusun proses perubahan, dengan mempersiapkan
konsep tender (competitive tendering) termasuk menyusun KPI. Penggunaan
sistem tender dan KPI yang baik dianggap akan dapat memprbaiki pelayanan
angkutan umum dengan cara: (1) meningkatkan produktivitas tenaga kerja sektor
angkutan umum, (2) menambah ketersediaan angkutan umum dan (3)
meningkatkan demand pengguna angkutan umum. KPI (Key Performance Indicator)
Maretope mencakup beberapa indikator antara lain:
2.5.1 Produktivitas, Biaya dan Efisiensi
Seat kilometres pr staff hour
Seat kilometres per vehicle hour
Total operating cost per vehicle.km
2.5.2 Service Supply
Network.km per km2
Seat kilometres per capita
Seat kilometres per passenger
Seat kilometres per km
2.5.3 Market Effetiveness
Passenger.km per capita
Revenue per passenger.km
Revenue per vehicle.km
2.5.4 Economic Welfare
halaman 14
Total system costs per passenger
Consumers' surplus per passenger
Producers' surplus per passenger
2.6 Review SPM
Berdasarkan masukan beberapa SPM diatas, beberapa hal yang dapat disimpulkan
adalah:
Konteks SPM. SPM disusun sesuai dengan kebijakan yang diambil. Kebijakan
angkutan umum di kota-kota Eropa adalah untuk mengurangi subsidi angkutan
umum (Maretope, 2003), sedangkan kebijakan kota-kota di Indonesia adalah
meningkatkan peran angkutan umum dan membatasi pertumbuhan pribadi
dengan meningkatkan peran dan tanggung jawab pemerintah dalam
implementasi angkutan massal (UU 22/2009). SPM adalah alat untuk
menyeimbangkan antara kualitas pelayanan dengan tingkat perhatian dan
dukungan pemerintah untuk memperbanyak dukungan penetrasi angkutan
umum perkotaan. Bahkan pemerintah DKI jakarta melihat SPM adalah “bentuk
tanggung jawab Gubernur terhadap angkutan umum” (BLU Trans Jakarta).
Ruang Lingkup. SPM tidak cukup hanya menjelaskan standar pelayanan
penumpang angkutan umum, karena kedua pihak yang lain (operator dan
regulator) juga sangat besar pengaruhnya terhadap kinerja pelayanan yang
diharapkan.
1. SPM Pelayanan Pengguna. SPM pengguna angkutan umum mengacu
kepada ketentuan aspek pelayanan yang direkomendasikan oleh UU
22/2009. Detail indikator SPM pelayanan angkutan umum dapat
menggunakan usulan SPM BRT Trans Jakarta dengan modifikasi karena
penggunaannya untuk sistem transit, bukan tipe BRT.
2. SPM Operator. SPM operator angkutan umum mengacu kepada
masukan dari konsep Maretope.
3. SPM Regulator. SPM regulator mengacu kepada masukan dari
Maretope dan PPIAF World Bank.
halaman 15
3. Indikator SPM
Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk
menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM
tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan (PP 65/2005).
3.1 SPM Pelayanan Penumpang
OBYEK SPM
INDIKATOR MIKRO KETERANGAN SATUAN
PELAYANAN PENUMPANG
a Keamanan
1. Halte jumlah kejadian tindak pidana rata-rata yang terjadi di halte, dan dinyatakan dalam kejadian per panjang km
tindak pidana /
250.000 km
2. Bus jumlah kejadian tindak pidana rata-rata yang terjadi di bus, dan dinyatakan dalam kejadian per panjang km
tindak pidana /
250.000 km
b Keselamatan
1. Bus jumlah kejadian kecelakaan rata-rata yang terjadi di bus, dan dinyatakan dalam kejadian per panjang km
kecelakaan / 250.000
km
2. Koridor jumlah kejadian kecelakaan rata-rata yang terjadi di koridor sistem transit, dan dinyatakan dalam kejadian per panjang km
kecelakaan / 200.000
km
c Kenyamanan
1. Kebersihan Bus jumlah kejadian ditemukannya bus dalam keadaan kondisi kotor pada saat inspeksi sistem transit
kondisi bus
2. Penerangan Bus
jumlah kejadian ditemukannya bus dalam keadaan kondisi penerangan rusak pada saat inspeksi sistem transit
kondisi lampu
3. Kepadatan Penumpang dalam Bus
rata-rata penggunaan ruang sistem transit yang dinyatakan dalam rata-rata kebutuhan m2 per penumpang
orang/m2
4. Waktu Tunggu Bus Maksimal
rata-rata waktu tunggu kedatangan bus sistem transit menit
d Keterjangkauan
1. Jarak Antar Halte jarak rata-rata antar halte sistem transit
meter
2. Jumlah Pergantian Trayek Maksimal
jumlah pergantian trayek maksimum yang diizinkan dilakukan oleh pengguna menuju lokasi tujuan perjalanan
halaman 16
3. Pengeluaran untuk Biaya Transportasi maksimal
pengeluaran rata-rata pengguna sistem transit yang dinyatakan dalam persentase terhadap pendapatan bulanan
%
e Kesetaraan
1. Fasilitas Penyandang Cacat, Hamil, Manula
ketersediaan faslitas prasarana bagi penyandang cacat, hamil, manula
2. Fasilitas Wanita ketersediaan fasilitas prasarana bagi wanita
3. Fasilitas Orang Sakit dan Meninggal
ketersediaan fasilitas prasarana bagi orang sakit dan meninggal
f Keteraturan
1. Jadwal Keberangkatan rata-rata jadwal keberangkatan sistem transit
2. Peta Rute dan Informasi Transfer/ Terminal
ketersediaan peta ruta dan informasi transfer dan terminal
3. Time Table ketersediaan time table sistem transit
4. Ketepatan Time Table rata-rata perbedaan antara time table dengan waktu kedatangan/ keberangkatan
3.2 SPM Operator
OBYEK SPM
INDIKATOR MIKRO KETERANGAN SATUAN
OPERATOR a Jumlah Penumpang Terangkut
jumlah penumpang yang diangkut oleh sistem transit dalam satu hari
orang/hari
b Utilisasi Armada
persentase jumlah armada yang beroperasi dibandingkan dengan armada yang tersedia
%
c Jarak Tempuh panjang (km) yang ditempuh oleh sistem transit dalam satu hari
km-hari
d Konsumsi Bahan Bakar rarat-rata penggunaan bahan bakar untuk setiap km jarak tempuh sistem transit
l/km
e Rasio Karyawan
perbandingan jumlah karyawan sistem transit terhadap bus yang beroperasi
orang (maks.)
f Tingkat Kecelakaan
rata-rata kejadian kecelakaan yang melibatkan kendaraan siustem transit dalam satuan km jarak tempuh
per 10.000 km
g Kilometer Kosong
rata-rata jarak kilometer tanpa ada penumpang, menuju/dari terminal keberangkatan
km-tahun
h Rasio Pendapatan/ Biaya Operasi
perbandingan pendapatan terhadap biaya operasi sistem transit
%
halaman 17
3.3 SPM Regulator
OBYEK SPM
INDIKATOR MIKRO KETERANGAN SATUAN
REGULATOR a Produktivitas
1. Ketersediaan Angkutan Umum ketersediaan armada sistem transit
dibandingkan jumlah penduduk (kota besar/ metropolitan)
%
2. Ketersediaan Jaringan Jalan persentase panjang jaringan jalan
terhadap luas kota/ jumlah penduduk/ jumlah kendaraan total
%
2. Wilayah Keterjangkauan persentase jalan yang telah dilayani oleh angkutan umum
%
3. Pengorganisasian Angkutan Umum
persentase kendaraan angkutan umum yang sudah masuk dalam organisasi resmi
%
4. Waktu Operasi panjang waktu operasional angkutan umum dalam satu hari
jam
5. Waktu Tunggu Rata-rata maksimal
waktu antara kedatangan atau keberangkatan angkutan umum dari terminal
menit
6. Tingkat Kenyamanan (min. pnp/kursi) persentase jumlah ketersediaan kursi
angkutan umum terhadap populasi perkotaan
%
b. Efektivitas
1. Rata-rata Rasio Karyawan per Bus
jumlah karyawan per koridor terhadap jumlah bus
orang/bus
2. Rasio Operasional (Pendpt/Biaya)
perbandingan antara pendapatan terhadap biaya operasi
3. Pendapatan Non Tarif perbandingan antara pendapatan non tarif terhadap pendapatan dari tarif
%
4. Pengeluaran untuk Biaya Transportasi
persentase tingkat pengeluaran untuk biaya transportasi terhadap pendapatan per bulan
%
c Kebijakan Pendukung
1. Master Plan Kebijakan Angkutan Umum
ketersediaan kebijakan yang mengutamakan peran angkutan umum dalam sistem transportasi perkotaan
2. Kebijakan Kendaraan Tidak Bermotor
ketersediaan kebijakan yang mengakomodir peran kendaraan tidak bermotor dalam sistem transportasi perkotaan
3. Kebijakan TDM (Manajemen Kebutuhan Transportasi)
ketersediaan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi melalui TDM
halaman 18
4. SPM Sistem Transit
4.1 Kinerja Sistem Transit di Kota-kota SUTIP Kinerja angkutan umum sistem transit pada kota-kota SUTIP dapat dijelaskan pada Tabel 4.1.
Tabel 4.1 Kinerja Sistem Transit
4.2 Kinerja Angkutan Umum Kota-kota Di Luar Negeri 4.3 Rekomendasi Sistem Transit
YOGYAKARTA BOGOR PALEMBANG SOLO
Trans Jogya Trans Pakuan Trans Musi Batik Solo Trans
Rencana 6 5 6 1
Realisasi 6 1 2 0
Panjang (km) 218 52 61 39
Jenis Bus Sedang Bus Sedang Bus Sedang Bus Sedang
Kapasitas (org) 41 (22+19) 26 34 (22+12) 31 (21+10)
Jumlah (bus) 54 30 25 15
Jenis Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi
Jarak 1.600 500 800 1.100
Jumlah Total 76 49 74 35
Lokasi Bayar Halte Halte+Bus Bus Bus
Sistem Smart Card Manual Manual Manual
Tarif (Rp/trip) 3.000 3.000 3.000 3.000
16 16,5 12
42 85 69
113 74 90
113 31 45
15-30 11-14 10-20
21 26 30
16 32 30
Dwell Time (detik)
Kecepatan (km/jam)
belum beroperasi
Waktu Operasi (jam)
Load factor (%)
Waktu Siklus (menit)
Waktu Tempuh (menit)
Headway (menit)
KOTA SUTIP
Aspek
Tipe BRT
KARAKTERISTIK
OPERASIONAL
Koridor
Bus
Halte
Sistem Tiket
halaman 19
halaman 20
Lampiran 1
Gambar A-1. Kerangka Pikir SPM Sistem Transit