KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIABADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STANJAKARTA

MAKALAHPENERAPAN SPENDING REVIEW DI INGGRIS TAHUN 2010

Diajukan Oleh:HENDRO TRY WIDIANTO

NPM: 154060006436KELAS: 7 B REGULER

NO ABSEN: 20DOSEN PENGAMPU: RAYNAL YASNI

Untuk Memenuhi Tugas Mata KuliahSeminar Keuangan Publik Program Diploma IV Keuangan

Spesialisasi Akuntansi RegulerSemester VII T.A. 2015/2016 1

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setelah krisis global than 2008, spending review banyak diimplementasikan negara anggota OECD. Spending review digunakan terutama sebagai alat untuk mengurangi pengeluaran agregat untuk mencapai konsolidasi fiskal. Spending review bukan hanya sebagai alat untuk memotong pengeluaran agregat, lebih dari itu spending review merupakan instrumen inti untuk memastikan bahwa pengeluaran prioritas terpenuhi atau untuk memperluas ruang fiskal yang tersedia untuk prioritas baru mengingat adanya budget constraint. Oleh karena itu, banyak negara OECD menggunakan spending review secara permanen dalam proses penyusunan anggaran. Penggunaan spending review tidak boleh berhenti hanya karena krisis telah berlalu, seperti yang terjadi di beberapa negara di masa lalu.

Spending review didefinisikan sebuah proses untuk mengembangkan dan mengadopsi langkah-langkah penghematan, melalui penyelidikan sistematis pada angka dasar atau baseline anggaran. Inisiatif baru atau new inisative tidak masuk sebagai objek spending review. New initiative adalah kebijakan baru atau perubahan kebijakan berjalan yang menyebabkan adanya konsekuensi anggaran, baik pada anggaran baseline maupun anggaran ke depan. Umumnya, Spending review digunakan untuk mencapai dua tujuan utama: pertama, untuk meningkatkan pengawasan atas tingkat pengeluaran agregat dan, kedua, untuk meningkatkan atau mengutamakan pengeluaran prioritas.

Dahulu Spending review hanya merupakan proses pada sistem akuntansi (accounting tools) yang berguna untuk mengukur perubahan pertumbuhan antar periode. Namun, saat ini spending review digunakan sebagai alat untuk mengelola penghematan. Setelah krisis keuangan tahun 2008, resesi ekonomi menyebabkan penerimaan negara turun sehingga defisit publik Inggris telah mencapai tingkat yang tidak terlihat sejak Perang Dunia Kedua. Kondisi ini diperburuk dengan meningkat belanja publik dari sekitar 41% dari PDB menjadi 48% dari PDB antara 2006/2007 dan 2009/2010, sementara penerimaan turun menjadi 37%. Dengan kata lain, Pemerintah Inggirs menjalankan defisit anggran sebesar 11% dari PDB dan harus meminjam £ 1 untuk setiap £ 4 .belanja negara. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Inggris merasa perlu untuk melakukan pemotongan pengeluaran pemerintah secara ambisius. Langkah yang diambil pemerintah Inggris adalah ditetapkan dan dilaksanakannya Comprehensive Spending Review (CSR) tahun 2010.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, makalah ini akan membahas penerapan spending review 2010 di Inggris. Pada Bab II makalh ini, penulis membahas mengenai landasan teori dari spending review (pada negara-negara OECD). Pada Bab III, penulis membahas mengenai penerapan Comprehensive Spending Review Inggris 2010.

2

1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan penulis tentang spending review dan penerapannya, terutama di Inggris.

2. Sebagai bahan perbandingan dengan penerapan spending review yang baru saja dimulai di Indonesia.

3. Sebagai bahan untuk penulisan dengan topik dan tema yang sama.

3

BAB IILANDASAN TEORI

2.1. Jenis Penghematan dalam Spending Review

Berkaitan dengan penghematan pengeluaran agregat, spending review dapat digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi efficiency saving dan strategic saving. Efficiency saving adalah pengurangan pengeluaran yang dicapai dengan mengubah cara bagaimana suatu layanan publik diproduksi sehingga dapat memberikan jumlah dan kualitas layanan yang sama (output) dengan biaya lebih rendah. Efficiency saving juga disebut sebagai "operasional" saving. Di sisi lain, strategic saving adalah pengurangan pengeluaran dicapai dengan memotong jumlah dan kualitas layanan publik (output) atau pembayaran transfer. Langkah-langkah penghematan melalui spending review, pada prinsipnya, adalah spesifik. Artinya adalah bahwa pemerintah mengetahui bagaimana pengurangan pengeluaran atas baseline akan dicapai - yaitu, pakah melalui pemotongan layanan atau pembayaran transfer (dalam kasus strategic saving) atau perubahan proses bisni dalam memberikan layanan (dalam kasus efficiency saving). Dengan demikian, pengurangan pengeluaran yang dicapai melalui spending review berbeda dari pemotongan non-spesifik, yang didefinisikan sebagai pemotongan yang dilakukan dengan membebankan pada kementerian tanpa tinjauan dan tanpa pengetahuan terlebih dahulu..

2.2. Intregasi Spending Review dalam Proses Penganggaran

Seperti ditekankan di atas, spending review adalah alat untuk menentukan prioritas pengeluaran yang lebih baik (alokatif efisiensi), yaitu untuk membantu mengalokasikan sumber daya yang terbatas yang dimiliki pemerintah untuk program-program yang memberikan manfaat paling besar bagi masyarakat. Peningkatan penggunaan spending review adalah karena proses penyusunan anggaran konvensional cenderung lemah pada identifikasi prioritas. Umunya, penyusunan anggaran cenderung berfokus atas pertimbangan inisiatif baru atau new inisiative dan dengan sedikit review atas baseline (angka dasar).Akibatnya adalah sumber daya yang langka akan terus terbuang pada program yang sedang berjalan (existing program) yang kemungkinan besar tidak efektif, prioritas rendah, atau dilaksanakan lebih lama daripada kegunaannya atau proses bisnis yang tidak efisien. Ketidakseimbangan fokus pada new initiative adalah ciri utama dari masalah yang disebut sebagau budget incrementalism.

2.3. Skop Spending Review

Pertanyaan mendasar ketika merancang proses spending review adalah apakah hanya fokus pada salah satu atau kedua jenis saving, yatu efficeency saving dan strategic saving. Berdasarkan, pengalaman masa lalu adalah bahwa tidak realistis hanya mengharapkan efficiency saving saja untuk memberikan pengurangan pengeluaran besar, dan cepat (OECD, 2012). Bahkan efficiency review yang sangat mendalam tidak mungkin untuk menghasilkan penghematan lebih dari dua persen pengeluaran pemerintah. Dalam semua kasus, spending

4

review digunakan untuk memperoleh pengurangan pengeluaran yang besar dan cepat. Pada dasarnya, strategic review relatif lebih cepat bila dibandingkan efficiency saving.

Oleh karena itu, ada argumen untuk memfokuskan spending review pada kedua jenis saving, efficiency saving dan strategic saving. Hal ini tidak hanya didasarkan pada besarnya potensi penghematan yang dari strategic saving. Jika spending review digunakan sebagai alat/Instrumen prioritasi pengeluaran maka bagian dari fokus adalah keharusan mengidentifikasi program-program yang tidak efektif dan prioritas rendah. Prioritasi ini umumnya harus melibatkan pencarian melalui startegic saving, dan tidak hanya efficiency saving. Aspek lain dari skop spending review adalah cakupan (coverage), yaitu bagian pengeluaran pemerintah mana yang akan ditinjau/direview. Beberapa spending review berfokus hanya pada pengeluaran anggaran (yaitu pada pengeluaran yang dianggarkan secara tahunan), beberapa juga mencakup mandatory spending (seperti belanja jaminan sosial yang telah dimanatkan oleh undang-undang).

2.4. Proses Spending Review

Secara teori, ada empat tahapan pada proses spending review. Keempat tahapan tersebut adalah sebagai berikut.

Stage 0 - fitur dari spending review framework meliputi bagian pengeluaran pemerintah mana yang akan menjadi objek spending review (budget/mandatory), apakah spending review bersifat selective atau comprehensive, apakah fokus dari spending review, efficiency saving atau strategic saving, apakah target kuantitatif akan ditetapkan atau tidak. Fitur-fitur tersebut tidak perlu di revisi setiap kali spending review dilaksanakan. Fitur tersebut hanya perlu dipertimbangkan ketika suatu negara akan menerapkan spending review untuk pertam kalinya. Fitur-fitur tersebut pada dasarnya akan menentukan tipe spending review dari suatu negara.

Stage 1 - pada tahap ini ditentukan kriteria spesifik pada setiap tahap dari spending review. Kriteria ini meliputi, memilih topik spending review yang spesifik (ketika framework spending review adalah selective spending review), menyusun pertanyaan review (review question) yang spesifik, menentukan target besarnya saving, dan menentukan tanggal-tanggal penting pada kalender spending review .

Stage 2 - tahap ini merupakan tahap pengembangan dari rekomendasi dan opsi langkah-langkah penghematan untuk presentasi kepada mereka yang membuat keputusan final.

5

Stage 3 - tahap ini mengacu pada keputusan akhir tentang langkah-langkah penghematan yang akan diterapkan. Ini merupakan tahap akhir dari proses spending review.

2.5. Pemain Kunci

Pemain kunci dalam proses pengeluaran review adalah Pemimpinan politik (political leadership); Kementerian Keuangan; Kementerian Teknis; dan pihak eksternal. Mereka memiliki peran yang berbeda untuk setiap tahap spending review. Peran-peran tersebut adalah sebagai berikut.

Saving Decision Dalam membahas peran pemain kunci di setiap tahapan proses spending review, akan dimulai dari proses akhir spending review yaitu saving decision. Pada umumnya, Saving decision dibuat oleh pimpinan politik (political leadeship).Political leadership adalah politisi terpilih yang memiliki pengaruh besar secara de fac to atas isi anggaran suatu negara. Di semua negara-negara OECD yang telah melaksanakan spending review dalam beberapa dekade terakhir, kekuasaan de facto atas anggaran berada pada pemerintahan eksekutif, bukan DPR.

Melalui political leadership, langkah-langkah saving yang diambil tergantung pada struktur kelembagaan negara. Umumnya, kekuasaan de fac to ini adapada politisi terpilih yang duduk di puncak tertinggi pemerintahan eksekutif. Di beberapa negara, kekuasaan ini terletak pada Presiden dan / atau Perdana Menteri. Di negara lain, dimana Kabinet memainkan peran penting dan dominan, menteri keuangan juga memeliki kekuasaan atas anggaran.

Framework and Parameters Di hampir semua spending review baru-baru ini, political leadership juga memainkan peran kunci dalam membangun kerangka umum dan parameter proses spending review. Meninggalkan desain kerangka umum spending review yang semata-mata untuk birokrasi, pemimpin politik cenderung menjadi sangat tegas dalam memastikan bahwa framework adalah salah satu yang mampu memberikan jenis dan besar penghematan yang mereka inginkan. Para pemimpin politik juga telah memainkan peran kunci dalam pemilihan spending review topik dan penetapan target penghematan. Pengalaman juga menunjukkan perlunya kepemimpinan politik, saat menetapkan parameter setiap spending review. Hal ini akan membuat kementerian pengeluaran (teknis) harus mengikuti semua proses

Di tingkat birokrasi, peran Kementerian Keuangan juga cukup mendasar bagi keberhasilan spending review dimulai dengan pekerjaan merancang spending review framework secara rinci. Di kebanyakan negara, peran kementerian keuangan adalah memberikan saran kepada pimpinan politik untuk parameter dari setiap spending review. Konsisten dengan ini, survei OECD 2012 melaporkan bahwa di tiga belas dari negara lima belas yang telah melaksanakan proses spending review, kementerian Keuangan memainkan peran utama dalam menentukan prosedur spending review.

Saving Option Di sebagian besar negara, pengembangan saving option dilakukan oleh Kementerian Teknis , Kementerian Keuangan, dan pihak eksternal. Sehubungan dengan peran Kementerian Teknis dan Kementerian Keuangan dalam pengembangan saving option, perbedaan pendekatan antar negara akan jelas terlihat. Pada umumnya,ada tiga pendekatan

6

utama yang digunakan oleh negara-negara OECD dalam menentukan pengembangan saving options

1. Bottom-up spending review: dalam pendekatan ini, kementerian teknis diharuskan oleh pemerintah untuk mengidentifikasi opsi penghematan (saving option) untuk kemudian dipresentasikan ke pimpinan politik (political leadership). Untuk mengembangakan opsi penghematan ini, kementerian teknis akan membentuk spending review team secara internal.

2. Joint spending review: dalam pendekatan ini, kementerian teknis dan kementerian keuangan akan membentuk tim review untuk mengembangkan opsi penghematan. Opsi penghematan akan dipresentasikan oleh spending review team kepada pimpinan politik

3. Top-down spending review: dalam pendekatan ini, spending review team terdiri dari staf kementerian keuangan dengan sedikit dan bahkan tidak ada partisipasi dari staf kementerian teknis.

Dua pendekatan bottom-up and joint spending review bertujuan untuk mendapatkan opsi penghematan yang dikembangkan dengan melibatkan peran Kementerian Teknis. Pendekatan ini telah bekerja dengan baik di sejumlah negara. Di sisi lain, pengalaman menunjukkan bahwa pendekatan top-down tidak bekerja baik. Menyampingkan peran kementerian teknis dalam proses identifikasi opsi penghematan adalah kurang tepat. Hal ini dikarenakan kementerian teknis memiliki pengetahuan rinci program dan proses internal mereka, serta mereka adalah pelaksana utama dari langkah-langkah penghematan yang diambil pemerintah. Jika mereka tidak tidak memahami langkah-langkah penghematan yang dharuskan oleh pemerintah, implementasinya pasti akan sangat sulit. Salah satunya adalah implementasi di Perancis. Kurangnya pemahaman atas langkah penghematan pada kementerian teknis terbukti menjadi masalah yang signifikan untuk pelaksanaan spending review. Menurut OECD (2012), pendekatan yang sangat terpusat dalam rangka identifikasi opsi penghematan adalah sebuah kesalahan.

7

BAB IIISTUDI KASUS PENERAPAN SPENDING REVIEW DI INGGRIS

3.1. Skop

Pada tahun 2010, mengurangi defisit anggaran (11% dari PDB) adalah masalah yang paling mendesak yang dihadapi Inggris (lihat gambar di bawah). Menurut International Monetary Fund (IMF), Inggris memiliki defisit anggaran tertinggi di G7 dan G20. Perdana Menteri saat itu David Cameron, pemimpin Partai Konservatif, yang diangkat pada Mei 2010.Sebuah koalisi pemerintahan terbentuk pada 12 Mei antara konservatif dan Demokrat Liberal sepakat untuk melaksanakan spending review untuk mengurangi defisit.

HIngga pada akhirnya, comprehensive spending review (CSR) 2010 ditetapkan. CSR Inggris 2010 bertujuan untuk mencapai pengurangan besar dalam pengeluaran publik untuk tujuan konsolidasi fiskal. Spending review tersebut terdiri dari efficiency review and strategic review. Pemerintah koalisi Inggris merencanakan pemotongan pengeluaran besar-besaran yang direncanakan selama periode lima tahun di berbagai kementerian. Pemotongan tersebut diberlakukan di hampir semua pengeluaran pemerintah serta pengeluaran pajak. Memang, fokus utama spending review untuk pertama kalinya adalah bidang-bidang utama pada Annually Managed Expenditure (AME), Departmental Expenditure Limits (DEL) untuk setiap departemen pemerintah dan administrasi yang diserahkan (devolved administration). Total belanja publik pemerintah Inggris (Total Managed Expenditure/TME) dibagi menjadi dua komponen besar, yaitu Departmental Expenditure Limits (DEL) dan Annually Managed Expenditure (AME).

DEL yang tahun ini sudah hampir setengah dari total belanja publik (TME) dialokasikan untuk departemen pemerintah dalam rangka meberikan administrasi dan pelayanan publik. DEL merupakan jenis pengeluaran pemerintah lebih dapat dikendalikan karena bukan didorong oleh permintaan (demand led basis). Di sisi lain, AME yang komponen terbesarnya adalah pembayaran jaminan sosial, bunga utang, dan belanja untuk otoritas lokal lebih susah dikontrol karena sangat tergantung pada permintaan. Contohnya, belanja pemerintah daerah (otoritas lokal) tergantung pada seberapa banyak pajak yang bisa mereka hasilkan, sementara belanja bunga utang tergantung pada seberapa banyak pemerintah meminjam dan perubahan tingkat suku bunga. Secara garis besar, DEL dan AME masing-masing adalah sekitar setengah dari

8

total pengeluaran. Antara 1998-1999 dan 2007-08, DEL tumbuh lebih cepat dari AME, dan meningkatkan proporsi total belanja publik. Sejak krisis keuangan 2008, DEL telah dipotong lebih besar dari AME (yang terus meningkat secara riil) sehingga proporsi dari total belanja DEL terus menurun. Grafik dibawah ini menunjukkan tingkat DEL dan AME secara riil (£ miliar, harga pada 2015-16), dari 1998-1999 hingga 2019-20.

Hal yang mencolok dari penggunaan spending review pasca krisis global 2008 adalah spending review memiliki ruang lingkup atau skop yang luas dan ambisi penghematan yang lebih ambisius. Comprehensive Spending Review (CSR) tahun 2010 yang dilakukan oleh pemerintahan yang baru terpilih di Inggris adalah untuk memberikan pemotongan pengeluaran yang besar (major expenditure cut) demi penurunan defisit anggaran. Contoh lain adalah yang dilaksanakan oleh Belanda, di mana jumlah tinjauan topik dalam spending review 2010 meningkat pesat menjadi 20 tinjuan topik, dan perubahan dilambangkan dengan perubahan nama menjadi Comprehensive Spending Review dimana sebelumnya Interdepartmental Policy Reviews.

Alasan Pemerintah Inggris melakukan ekspansi proses spending review sejak krisis global 2008 adalah untuk mengkonsolidasikan keuangan publik, dan menimbulkan kesadaran bahwa spending review adalah faktor utama dalam pemotongan perngeluaran agregat. Kebutuhan konsolidasi fiskal pada dasarnya diengaruhi oleh faktor-faktor berikut.

1. Kerusakan yang keuangan publik akibat krisis , baik sebagai akibat dari defisit annggaran maupun dan kebutuhan biaya untuk dana talangan (bail out).

2. Persepsi di beberapa negara bahwa konsolidasi fiskal sangat penting untuk mejaga kepercayaan pasar.

3. Tekanan untuk mematuhi aturan fiskal (misalnya Uni Eropa 3 persen batas defisit).

Pemerintah Inggris berpandangan bahwa mereka tidak bisa mengandalkan pemotongan non-spesifik yaitu seragam untuk semua kementerian untuk mencapai pengurangan pengeluaran agregat. Pada akhirnya, Penggunaan spending review untuk mengidentifikasi secara spesifik langkah-langkah penghematan atau pemotongan telah muncul menjadi satu-satunya cara layak untuk mencapai tujuan pengurangan pengeluaran yang ambisius. Comprehensive Spending Review Inggris Tahun 2010, pemerintah melakukan pemotongan

9

anggaran kementerian (selain kesehatan dan bantuan luar negeri) rata-rata 19 persen selama empat tahun (tidak seragam untuk semua kementerian).

CSR 2010 skopnya sangat luas, hampir semua pengeluaran pemerintah baik bersifat budget maupun mandatory. Kecenderungan baru-baru ini terhadap luas skop spending review adalah 11 dari 15 negara OECD berdasarkan survei tahun 2012 memiliki proses spending review yang mencakup baik budget dan mandatory expenditure. Hal menarik dari spending review dengan cakupan luas adalah adanya kewajiban pemerintah dalam meberikan kontribusi pengeluaran jaminan sosial dan kesehatan sementara berusaha untuk melakukan pemotongan pengeluaran yang ambisius. Hal ini adalah tantangan yang banyak dihadapi oleh negara OECD termasuk Inggris.

3.2. Proses

Arah proses CSR yang diadopsi adalah bottom-up, di mana sumber utama atas pengembangan opsi penghematan (saving option) ada pada kemententerian teknis. Tahap pertama (Juni 2010) adalah untuk membangun prioritas utama dan tujuan dari spending review. Kemudian, pemerintah terlibat dengan para ahli (Independent Challenge Group) melaksanakan serangkaian acara untuk mendiskusikan berbagai aspek belanja publik. Setelah itu, kementerian teknis akan melakukan spending review secara internal dan menyampaikan opsi penghematan dari proses spending review internal kepada menteri keuangan secara formal (Juli-Agustus). Setelah itu, Kementerian Keuangan bersama Kementerian Teknis akan menganalisa opsi penghematan yang dikembangkan oleh Kementerian Teknis. Setelah itu, kesepakatan opsi penghematan antara kementerian keuangan dan kementerian teknis akan disampaikan ke Kabinet (September). Ilustrasi dari proses ini adalah sebagai berikut.

Langkah selanjutnya, Public Expenditure (PEX) akan menganalisa dan mengkaji proposal opsi penghematan dari kementerian dan bekerja sama dengan kabinet, memberikan keputusan akhir pada proposal. Hingga akhirnya spending review disampaikan pada 20 Oktober 2010.

Inggris memberikan ilustrasi yang menarik dari cara di mana political leadership dalam proses review bisa berubah. Selama spending review 2010, political leadership pada proses saving anggaran dilaksanakan secara koligeal, yang melibatkan menteri keuangan, perdana menteri dan wakil perdana menteri dan Public Expenditure (PEX) comitte dari kabinet Yang baru tahun itu dibentuk. Dimana sebelumnya, pada spending review 2007, keputusan saving hanya dibuat oleh salah satu oleh dua pihak dominan. Dua pihak tersebut adalah Menteri

10

Keuangan Britania Raya (menteri keuangan) dan Perdana Menteri, di sisi lain peran Kabinet hanya sedikit. Dalam praktiknya, keputusan politis dalam rangka memperoleh saving akan sangat terganung pada luas cakupan (coverage) dari spending review. Apabila dilaksanakan startegic review, maka keputusan politis tersebut ada di pimpinan eksekutif. Namun, apalila hanya efficiency review yang dilaksanakan maka keputusan politis tersebut cukup pada Menteri Keuangan. Gambar dibawah ini menunjukan proses spending review di inggris.

3.3. Cutback strategy

Strategi pemotongan terdiri dari penurunan biaya operasional (efficiency saving) dan pemotongan pemborosan dari program dengan prioritas lebih rendah (strategic saving). Sumber daya yang ada harus benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, kementerian diminta untuk memprioritaskan program utama mereka (ada kriteria) untuk memastikan nilai uang dari belanja publik (value for money of public spending). Secara khusus, kementerian akan ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti dibawah ini.

1. Apakah program/kegiatan itu penting untuk memenuhi prioritas Pemerintah?2. Apakah Pemerintah perlu untuk mendanai program/kegiatan ini?3. Apakah program/kegiatan memberikan nilai ekonomi yang cukup besar?4. Dapat program/kegiatan ditargetkan untuk mereka yang paling membutuhkan?5. Bagaimana program/kegiatan disediakan dengan biaya yang lebih rendah?6. Bagaimana program/kegiatan dapat dilaksanaka lebih efektif?7. Dapat program/kegiatan disediakan oleh swasta atau oleh warga negara, seluruhnya atau

dalam kemitraan?

11

Tabel berikut ini berisi ringkasan karakteristik dari CSR Inggris tahun 2010.

3.4. Integrasi dengan Proses Penganggaran

Sebelum krisis global 2008, spending review bukan merupakan unsur penting dalam proses penyusunan anggaran di negara-negara OECD. Inggris merupakan negara yang sudah lama menggunakan spending review dalam rangka penyusunan anggaran yaitu sejak tahun 1970an. Meskipun inggris sudah cukup lama menggunakan spending review, review tersebut masih berfokus pada alokasi tambahan pengeluaran (incremental budget) dan tidak banyak perhatian untuk review pengeluaran dasar (baseline) dalam tahun berjalan.

Ada dua alasan utama mengapa spending review harus diintegrasikan ke dalam proses penyusunan anggaran. Yang pertama adalah sebagai bahan pertimbangan simultan atas new initiative dan saving dalam kondisi adanya budget contraint.Pertimbangan simultan ini memungkinkan pemerintah untuk mengidenfikasi tambahan new initiative dengan prioritas paling tinggi tanpa meningkatkan pengeluaran agregat, dengan memilih opsi pengehematan yang cukup untuk membiayai tambahan new initiatives. Hal ini mendorong perbandingan langsung antara manfaat usulan new initiative dan baseline. Kedua adalah bahwa untuk mengukurskala spending review yang sesuai dengan tujuan anggaran pemerintah untuk pengeluaran agregat. Jika, misalnya, pemerintah ingin menerapkan pemotongan dalam agregat dari pengeluaran publik, maka spending review yang dilaksanakan harus sangat mendalam untuk mengidentifikasi langkah penghematan yang luas dan bernilai tinggi. Jika konteksnya berbeda, dan pemerintah melihat spending lebih sebagai sarana meningkatkan ruang fiskal untuk new initiative prioritas (sementara tetap mengendalikan laju pertumbuhan pengeluaran agregat), maka spending review tidak perlu terlalu medalam (farreaching).

3.5. Ringkasan Comprehensive Spending Review 2010

Perdana Menteri Inggris mempublikasikan Comprehensive Spending Review (CSR) 2010 pada 20 Oktober 2010 yang menetapkan rencana pengeluaran Pemerintah untuk periode 2011/12 untuk 2014/15. CSR 2010 mengumumkan penghematan sebesar £10,6 miliar dari belanja non-departemen hingga 2014/15. Di sisi lain, pemotongan untuk belanja departemen selain kesehatan dan bantuan luar negeri cukup signifikan secara riil/real term (menggunakan harga pada tahun 2010/2011 untuk menghilangkan adanya efek inflasi). Yaitu rata-rata sebesar 19% selama rentang periode tersebut.

12

Rata-rata potongan untuk setiap departemen untuk belanja program dan administrasi (programe and administrative spending) adalah sebesar 8.3% secara riil selama empat tahun yang dicakup dalam CSR 2010. Belanja modal (capital spending)yang akan dipotong sebesar 29% rata-rata. Dalam kedua potongan tersebut, ada variasi yang signifikan antara departemen di tingkat pemotongan. Di sisi lain, belanja yang menjadi prioritas pada tahun 2010 adalah sebagai berikut.

Belanja National Heath Service (NHS) akan meningkatkan secara riil di setiap tahun selama masa kepemimpinan Parlemen ini.

Komitmen belanja bantuan luar negeri (overseas aid spending) akan mencapai 0,7% dari Pendapatan Nasional Bruto.

Peningkatan anggaran sekolah setiap tahun secara riil.

Menurut Institute for Fiskal Studies (IFS), pemotongan terhadap total belanja riil selama periode CSR 2010 akan menjadi yang terbesar sejak Perang Dunia Kedua dan pemotongan untuk belanja pelayanan publik (menurunkan kesejahteraan) akan menjadi terbesar sejak spending review (empat tahun) yang dimulai pada bulan April 1975.

Total spending

CSR 2010 mengumumkan peningkatan yang relatif kecil (sekitar £ 2 miliar per tahun) untuk seluruh belanja publik (TME) bila dibandingkan dengan Anggaran Juni 2010. Peningkayan £2 ini akan digunakan untuk belanja modal. Namun demikian, secara riil dengan menggunakan GDP deflator, pengeluaran berkurang atau turun di setiap tahun yang dicakup oleh CSR 2010.

Penghematan dari Belanja Non-Departemen

CSR 2010 mengumumkan penghematan sebesar £10,6 miliar untuk belanja non-departemen pada 2014/15. Dari jumlah tersebut, sekitar £7 berasal dari belanja kesejahteraan (welfare saving) sedangkan £3,5 berasal dari AME. Unsur terbesar penghematan ini berasal dari penghapusan tunjangan anak yang dimulai pada tahun 2013. Rincian penghematan non-departemen dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

13

Penghematan dari Belanja Departemen

Grafik di bawah ini menunjukkan perubahan riil secara kumulatif kumulatif selama periode CSR 2010 atas anggaran program dan administrasi departemen. Ini adalah pengeluaran DEL dasarnya saat ini. Grafik dibawah ini menunjukkan bahwa hampir semua departemen mengalami pemotongan anggaran dan hanya International Development, Work and Pensions and Health yang mengalami peningkatan. Rata-rata anggaran departemen dipotong sebesar 8,3% namun banyak departemen yang mengalami pemotongan yang lebih besar. Department for Business, the Communities and Local Government Department, DEFRA and the Treasury mengalami pemotongan sebesar 25% atau lebih.

14

DAFTAR PUSTAKA

1. Institute of Fiscal Study (IFS). 2015. How and when is spending allocated?. http://www.ifs.org.uk/toolsandresources/fiscalfacts/publicspendingsurvey/howandwhenisspendingallocated. Diakses: 6 Januari 2016.

2. Dominic Webb and Adam Mellows-Facer. 2010. The outcome of the 2010 Spending Review. 22 October 2010

3. Arena, Marika. 2013, “Public Engagement Practices in Spending Review Processes of the UK, Italy and France” Germain Brugnon / Master Graduation Thesis (2013)

4. Robinson, M., 2013. Spending Reviews. OECD Journal on Budgeting, Issue GOV/PGC/SBO(2013)6.

5. Crawford, Rowena. 2015. “The Outlook for the 2015 Spending Review” IFS Briefing Note BN176, The Institute for Fiscal Studies, October 2015.

6. Thornton, Daniel. 2015, “ Managing with less: The 2015 Spending Review” Institute for Government, November 2015.

7. Parliament. 2015, “A country that lives within its means: Spending Review 2015” HM Treasury, Juli 2015.

8. Harris, Josh. 2015, “Preparing for the Next Spending Review A briefing note” Institute for Government, November 2015.

.

15