PEMBERDAYAAN SEKOLAHBEBAS NARKOBA

(PSBN) 2015

IRIANIIRIANI

MARET 2015MARET 2015

KEY OF SUCCESS…

LINGKUNGAN MASYARAKAT

DISPENDIK/

PEMDA

BNN/BNNK

OSIS/UKS/

KOMITE

KEPSEK/GURU

PUSKESMAS/PANTIREHAB/L S

M

LATAR BELAKANGLATAR BELAKANG ADANYA DUA SISI ANTAGONIS TERKAIT NARKOBA

DATA P4GN CENDERUNG MENINGKAT– DARURAT NARKOBA

IMPLEMENTASI SECARA KONSISTEN TERHADAP PER-UU-AN DI BIDANG P4GN OLEH SEMUA STAKEHOLDERS DI DAERAH ( INPRES NO 12 TH 2011 )

MELAKUKAN GERAKAN DAN MENCIPTAKAN SISTEM SEL DI BIDANG P4GN DI TINGKAT BASIS (KELUARGA/DASA WISMA/RT/RW/PADUKUHAN, LINGKUNGAN PENDIDIKAN )=== TIDAK ADA SEJENGKAL TANAHPUN DI DIY UNTUK NARKOBA ILEGAL.

KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA HARUS DISELAMATKAN

MEWUJUDKAN DIY BEBAS NARKOBA PADA TAHUN 2015 == (JOGJA ISTIMEWA TANPA NARKOBA, DARI JOGJA KITA SELAMATKAN KORBAN NARKOBA, ======= DARI JOGJA KITA WUJUDKAN GENERASI MUDA DAN MASYARAKAT YANG BEBAS NARKOBA)

“ A K U B I S A “ .

FAKTAFAKTA 4,2 JUTA (TH 2011) MASYARAKAT INDONESIA MENJADI PENGGUNA AKTIF

NARKOBA, 500.0 00 ORANG DI ANTARANYA PENGGUNA NARKOBA JENIS HEROIN. JIKA TIAP

PECANDU HEROIN MEMAKAI 1 GRAM HEROIN SEHARI, ITU BERARTI HEROIN YANG DIPASOK KE INDONESIA MINIMAL 500.000 GRAM, ATAU 500 KILOGRAM PER HARI. ANGKA PREVALENSI 2,2 AKAN NAIK MENJADI 2,8 PD TH 2015. 60% PENGHUNI PENJARA TERKAIT DG Narkoba.

NEGARA MENGALAMI KERUGIAN Rp 65 MILYAR PER HARI ATAU SEKITAR Rp 23,6 TRILYUN PER TAHUN AKIBAT PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

SEBANYAK 51.000 PECANDU NARKOBA DI INDONESIA MENINGGAL PER TAHUN,

PECANDU MENINGGAL 50 orang PER HARI, 2 PECANDU MENINGGAL PER JAM

(PENELITIAN UI )KORBAN TERMUDA 7 TAHUN, TERTUA 68 TAHUN, 90% DARI

“KELOMPOK COBA PAKAI”ADALAH PELAJAR/MHS, 88% “KELOMPOK PECANDU”

ADALAH PELAJAR/MHS.

DIY RANGKING 5 (TH 2011), ANGKA PREVALENSI 2,8% (69.700), dan baru 300 yg dpt

direhabilitasi, dengan jumlah kasus 397 (TH 2014)

DEPOKNGAGLIKMLATI

UMBULHARJOGONDOKUSUMANTEGALREJODANUREJAN

WATES

WONOSARIWONOSARI

BANGUNTAPANKASIHANSEWON

PETA DAERAH RAWAN LAHGUN NARKOBA

U

Mengambil Langkah2 yg diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan dlm rangka Jakstranas P4GN Th. 2011 – 2015, Meliputi:•Pencegahan•Pemberdayaan Masyarakat•Rehabilitasi (th 2015 sebanyak 100 ribu orang, 900 untuk DIY)•Pemberantasan

Untuk mencapai Drug Free 2015, pemerintah indonesia telah menetapkan suatu kebijakan dan strategi, yaitu

Ekstensifikasi dan intensifikasi pencegahan penyalahgunaan narkoba,

Penyediaan fasilitas terapi dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba yang dapat terjangkau seluruh lapisan masyarakat, dan

Pemberantasan jaringan peredaran gelap narkoba

Dari kebijakan tersebut disusun suatu strategi sebagai berikut:

mendorong masyarakat menjadi imun narkotikamendorong masyarakat menjadi imun narkotika, yaitu mempertahankan kondisi masyarakat yang belum menggunakan narkoba agar tetap tidak menggunakan/menyalahgunakan narkoba; membantu korban penyalahgunaan narkoba agar pulih kembalimembantu korban penyalahgunaan narkoba agar pulih kembali, yaitu memulihkan atau menyembuhkan warga masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dan mengupayakan tidak relapse; dan

memberantas jaringan pememberantas jaringan perredaredaran gelapan gelap narkoba narkoba,, termasuk termasuk memberantas produksi dan sindikat/jaringan peredaran gelap memberantas produksi dan sindikat/jaringan peredaran gelap narkobanarkoba. Kebijakan dan strategi yang pertama dan ke dua dimaksudkan untuk mengurangi permintaan (demand reduction), sedangkan yang terakhir untuk pengurangan pasokan (supplay reduction).

Landasan Hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan PSBN 2015:

•Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010

tentang Badan Narkotika Nasional; • Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pelaksanaan Kebijakan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011 – 2015;

• Peraturan Kepala BNN Nomor: PER/04/V/2010/BNN tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi; Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: 04 Tahun 2013;

• Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0461/U/1984 tentang Pembinaan Kesiswaan.

• Perda Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Peredaran Gelap Narkoba/ Napza

• Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2009 tentang Kawasan Dilarang Merokok

Ruang lingkup pelaksanaan PSBN 2015 :• Melakukan gerakan upaya P4GN di setiap

sekolah • Pelaksanaan Penerapan Kawasan Dilarang

Merokok • Penanggulangan Minuman Beralkohol/Miras

UNTUK:UNTUK:SEKOLAH MENENGAH ATAS yang SWASTA

Peran Pimpinan Peran Pimpinan SekolahSekolah• Membuat kebijakan sekolah yang

membangun kondisi sekolah bersih dari penyalahgunaan Narkoba;

• Menjalin Komunikasi dengan pihak terkait (Polisi, Puskesmas, Lingkungan masyarakat sekitar sekolah)

• Mengkomunikasikan dengan seluruh sivitas sekolah

Peran Guru:Peran Guru:• Peran Guru sangat strategis. • Pola penyelematan berbasis

sekolah/Komunitas/keluarga:• Membangun pola pendidikan berkarakter:

• Keteladanan, • Pembiasaan, • Nasehat, • Pengawasan, • Reward and Punisment.

Peran SiswaPeran Siswa• Bentuk Komunitas/satgas anti penyalahgunaan

narkoba,• Kampanyekan / ajak sebanyak-banyaknya siswa

agar terlibat didalam satgas;• Jalin komunikasi dengan satgas sekolah lain,

sekaligus menjadi motivator dan motor penggerak bagi sekolah lainnya.

14

TAHAPAN PELAKSANAAN PSBN 2015TAHAPAN PELAKSANAAN PSBN 2015

PSBN2015

1.PERSIAPAN

DANRAKOR2

(FEB-MAR)2.

SOSIALISASIPSBN 2015

(MAR)

3.PSBN DI LINGK.

SEKOLAH2(APRIL 2015)

5.PSBN TINGKAT

PROVINSI(JUNI 2015)

6.PEMBERIAN FASILITASI

7.MONEV DANSUPERVISIOLEH BNNP

4.PSBN TINGKAT

KAB/KOTA(MEI 2015)

KAWASAN DILARANG MEROKOK(PERGUB DIY NO 42 TH 2009).

Menurunkanangka

kesakitan/Kematian

MERUBAHSIKAP PEILAKU

UNTUK KEPTBERSAMA

UPAYAMENINGKATKANPRODUKTIVITAS

KERJA

KUALITASUDARA

YANG SEHATDAN BERSIH

MUWUJUDKANMASYARAKAT

YG SEHAT

MELINDUNGIMASYARAKAT/KELOMPOK

RENTAN

NO SMOKING

K D MTEMPAT UMUM & ANGKUTAN UMUM

TEMPATPELAYANANKESEHATAN

TEMAPT KERJA &TEMPAT IBADAH

TEMPAT PROSES BELAJAR &ARENA KEGIATAN ANAK2

RUANG/AREAYANG

DINYATAKAN

DILARANG MEROKOK

FORKOM SATUANFORKOM SATUANPENDIDIKANPENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKANSATUAN PENDIDIKAN

MENYADARKANMENYADARKANMEMPENGARUHI-MEMPERBAIKIMEMPENGARUHI-MEMPERBAIKI

MERUBAH PERILAKUMERUBAH PERILAKU

PROGRAM P4GNPROGRAM P4GN

UNIT2 SATGAS DILINGK PENDDKN

UNIT SATGAS7-10 ORANG

PEMBENTUKAN SATGAS

PERDA PROVINSI DIYPERDA PROVINSI DIYNOMOR 13 TAHUN 2010NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANGTENTANG “PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NAPZA”

KELUARGA MASYARAKAT

TEMPATKERJA

PENDIDIKANMEDIAMASA

INSTITUSI PEMDALEMBAGA PEMDADIDAERAH/DPRD

PERDA NOMOR 13 TH 2010

SATUAN PENDIDIKAN SUBYEK PERDA

NO : 13/2010

KEWAJIBAN PENANGGUNGJAWB SATUAN PENDIDIKAN

1) menyusun dan menetapkan kebijakan serta mengawasi pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dalam peraturan dan tata tertib dan disosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan;,

2) membentuk tim/kelompok kerja Satuan Tugas Anti Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di masing-masing satuan pendidikan;

3) ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;

4) memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif

5) bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan satuan pendidikannya; dan

6) berkoordinasi dengan orang tua/wali peserta didik jika ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan satuan pendidikannya dan segera melaporkan kepada pihak yang berwenang.

-

KEWAJIBAN LAINYA YANG HARUS DILAKUKAN PULA

OLEH PENANGGUNGJAWAB SATUAN PENDIDIKAN

1) Jika di dalam satuan pendidikan terdapat pendidik atau tenaga kependidikan yang terlibat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dan sudah dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan hukum tetap, satuan pendidikan tersebut dapat menjatuhkan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

2) Jika di dalam satuan pendidikan terdapat peserta didik yang terlibat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, satuan pendidikan wajib memberikan pembebasan sementara dari kegiatan belajar-mengajar dan mewajibkan peserta didik tersebut untuk mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi. Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif yang dilakukan oleh peserta didik dimaksud harus dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang dan/atau putusan pengadilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan secara nyata telah terbukti menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

3) Satuan Pendidikan wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar-mengajar setelah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi

4) Jika di dalam satuan pendidikan terdapat peserta didik yang terbukti mengedarkan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dan diproses hukum serta dijatuhi hukuman, satuan pendidikan dapat memberikan pembebasan sementara dari kegiatan belajar-mengajar dan/atau menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan sampai dengan proses hukum selesai.

5) Satuan Pendidikan dapat menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar-mengajar setelah: a) dinyatakan bebas oleh pengadilan; dan/atau b) selesai menjalani hukuman. pendidikannya dan segera melaporkan kepada pihak yang berwenang.

-

SANKSI

BAGI PENANGGUNGJAWB SATUAN PENDIDIKAN

YANG TIDAK MELAKSANAKAN

KEWAJIBAN

Penanggung jawab satuan pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban diberikan Surat Teguran Pertama., jika tidak mengindahkanya dalam waktu 14 hari kemudian dapat diberikan teguran yang Kedua, dan akan diberikan teguran Ketiga apabila tetap tidak mengindahkanya. Jika dalam waktu 3 hari kemudian tetap tidak mengindahkanya maka akan diberikan sanksi pidana sesuai dengan Perda Nomor 13 Tahun 2010

-

KETENTUAN PIDANA

Penanggung jawab satuan pendidikan, pondokan dan asrama, tempat usaha, pimpinan instansi, pimpinan DPRD yang melanggar ketentuan : dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

• PROFIL SEKOLAH

• INDIKATOR PENILAIAN / EVALUASI

24

GERAKAN PSBN DALAM P4GN DARI

JOGJA UNTUK INDONESIA

ACTION PLAN 2013-2016)ACTION PLAN 2013-2016)

ACTION PLAN 2015ACTION PLAN 2015

2727

SAY NO TO DRUGS SAY NO TO DRUGS SAY NO TO DRUGS SAY NO TO DRUGSSAY NO TO DRUGS SAY NO TO DRUGS SAY NO TO DRUGS SAY NO TO DRUGS

SEMOGA ALLAH

MERIDHOI LANGKAH

KITA, AMIN….3X