Sosialisasi Prosedur Praktik Mandiri Perawat Jatim
description
Transcript of Sosialisasi Prosedur Praktik Mandiri Perawat Jatim
Ah. Yusuf. S.Kp., M.Kes.Sekretaris PPNI Propinsi Jawa Timur
Hasil Diskusi; 18/9/2010Di Akper Sutopo Surabaya
7 Org Pengurus PPNI Prop Jatim
9 Perwakilan Pengurus PPNI Kab/Kota
4 Perwakilan Rumah Sakit Daerah
3 Perwakilan Insitusi Pendidikan Keperawatan
3 Perwakilan Puskesmas
4 Perwakilan Dinkes Kab/Kota
Tentang ;Kelompok 1;
Proses perijinan di Kab/Kota
Standar minimal fasilitas praktik perawat
Kelompok 2;
Pelayanan asuhan keperawatan
Dokumentasi asuhan keperawatan
Kelompok 3;
System monitoring evaluasi / visitasi tempat praktik
Hak & kewajiban penyelenggara praktik perawat mandiri
Dasar PemikiranAdanya perubahan dasar hukum praktik
keperawatan
Bentuk regulasi keperawatan yang harus segera diaplikasikan
Akan menjadi salah satu program kerja pengurus PPNI
Merupakan salah satu materi Musprop
Perubahan Dasar Hukum Praktik Perawat....
UU. No. 23 tahun 1992 Pasal 32 ayat 4:
“Pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan, hanya dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.”
Telah diganti dgn UU no, 36/2009 Pasal 63;
“Pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu”.
PP no.32 TH. 1996 TTG TENAGA KESEHATAN
Ps 4 ayat 1 : Tenaga kesehatan hanya dapat
melakukan upaya kesehatan setelah
tenaga kesehatan yang bersangkutan
memiliki ijin dari menteri.Kep. Men-Kes No. 1239/2001
Tentang Registrasi dan Praktik Perawat
SIP SIK SIPP
PERAWATdi Sarana Pelayanan
Kesehatan
Harus memiliki
SIP
SIK
Di Luar SaranaPelayanan Kesehatan
SIP
SIPP
Harus memiliki
REGULASI PRAKTIK KEPERAWATAN
Telah diperbarui dengan Permenkes no 148 dan 161
tahun 2010
Pasal 3
Setiap perawat yang menjalankan praktik wajib memiliki SIPP
Kewajiban memiliki SIPP dikecualikan bagi perawat yang menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri
Pasal 4
SIPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Pasal 6
Dalam menjalankan praktik mandiri, Perawat wajib memasang papan nama praktik keperawatan
Permenkes 148, Bab II, Perijinan
Pasal 8 ..
Praktik keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan;
Pelaksanaan asuhan keperawatan
Pelaksanaan upaya promotif, preventif, pemulihan, dan pemberdayaan masyarakat; dan
Pelaksanaan tindakan keperawatan komplementer
....tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi pelaksanaan prosedur keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan konseling kesehatan
Perawat dalam menajalankan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memberikan obat bebas dan/atau obat bebas terbatas
Bab III, Penyelenggaraan Praktik
Permenkes 161/2010Pasal 2
Setiap Tenaga Kesehatan yang akan menjalankan pekerjaan keprofesiannya wajib memiliki STR.
Untuk memperoleh STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Kesehatan harus mengajukan permohonan dgn melampirkan :
......
fotokopi Sertifikat Kompetensi yang dilegalisir;
........
Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diperoleh melalui Uji Kompetensi.
Lanjutan.....Pasal 3
Dalam rangka pelaksanaan Registrasi dan Uji Kompetensi, Menteri membentuk MTKI dan MTKP.
Pasal 4
Uji Kompetensi dilaksanakan oleh MTKP
Pasal 6
Peserta Uji Kompetensi terdiri dari peserta yang telah menyelesaikan pendidikan Tenaga Kesehatan atau peserta yang akan melakukan Uji Kompetensi ulang.
Regulasi Permenkes 148 & 161
SERTIFIKASI
Uji Kompetensi
REGISTRASI LISENSI
STRSIPP
Lulus Pendidikan
Prosedur RegistrasiKhusus Jawa Timur;
Mengikuti Kebijakan Pemprop Jatim tentang Unit Pelaksana Perijinan Terpadu.
Dilaksanakan terpusat di komisi layanan publik Pemprop Jatim, Jl. Pahlawan 116 Surabaya.
Hasil Diskusi Kelompok 1Tentang; Proses perijinan di Kab/Kota &
Standar minimal fasilitas praktik perawat
Hasil;
Mengacu prosedur umum pengurusan SIPP di Permenkes 148/2010
Meng-advokasi Kab/Kota yang belum bisa menerbitkan SIPP
PERSYARATAN SIPP, MELIPUTI :Fotocopy STR/SIP yang masih berlaku dan
dilegalisir
Surat keterangan sehat fisik dari dokter
Surat pernyataan memiliki tempat praktek
Pasphoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 lembar
Rekomendasi dari PPNI
SYARAT REKOMENDASI DARI PPNI :Minimal ijazah DIII Keperawatan
Kartu tanda anggota
Minimal mengikuti seminar 1 kali dalam satu tahun
Mempunyai sertifikat BLS
Aktif dalam organisasi PPNI
Bayar iuran minimal 1 tahun terakhir
PROSEDUR REKOMENDASI :Sebelumnya PPNI kabupaten/kota membuat
tim rekomendasi untuk menyelesaikan permasalah yang berkaitan dengan ijin praktek keperawatan.Juklanya diatur oleh pengurus PPNI kabupaten/kota masing-masing.
Permintaan rekomendasi diajukan kepada ketua PPNI kabupaten/kota lewat pengurus komisariat.
Tim rekomendasi melakukan visitasi ketempat praktek.
Bila dinyatakan memenuhi syarat diterbitkan surat rekomendasi untuk memperoleh SIPP yang ditandatangani oleh ketua PPNI kabupaten/kota.
PERSYARATAN FASILITAS DAN PERALATAN MEDIK MINIMALTerlampir....
Hasil Kelompok 2; Pelayanan Askep
Pelayanan Asuhan Keperawatan;
Promotive
Preventive
Tindakan keperawatan
Pemulihan
Pemberdayaan masyarakat
Dokumentasi Asuhan Keperawatan;
Register pasien
System pelaporan
Promotif ◦Promotif / Penyuluhan Kesehatan
kepada individu, keluarga, kelompok, & Masyarakat baik sehat maupun sakit mulai konsepsi sampai dengan meninggal. Penyuluhan kesehatan pra nikah Penyuluhan kesehatan reproduksi Penyuluhan tumbuh kembang : DDST, Imunisasi,
Pemberian makanan, ASI Esklusif, Imunisasi Penyuluhan anak sekolah PHBS Penyuluhan kesehatan dan Penyakit di Masyarakat
Preventif Pemberian imunisasi pada bayi dan orang
dewasa
Pemeriksaan fisik berkala baik individu, kelompok, & masyarakat
Tindakan KeperawatanPemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari
Perawatan luka
Menjahit luka
Tindakan Keperawatan dan terapi kolaboratif
Pemberian obat bebas dan/atau obat bebas terbatas
Standar tindakan; masih dikoordinasikan dengan Organisasi Seminat
Kelompok 3Sistem visitasi, monitoring dan evaluasi
tempat praktek
Hak dan kewajiban penyelenggara praktek perawat mandiri
Sistem Visitasi Tempat PraktekVisitasi dilakukan sebelum penerbitan
SIPP
Team visitasi terdiri dari minimal 2 org/maksimal 3 orang
( 1 atau 2 orang dari dinkes kab/kota, 1 org dari PPNI kab/kota)
Biaya / Transportasi team ditanggung pemohon
Biaya penerbitan SIPP mengikuti perda masing-masing kab/kota
Alur VisitasiPemohon
mengisi form pengajuan SIPP
dari Dinkes
Form yg sdh diisi + syarat administrasi *) + data fasilitas yang
dimiliki*)
PPNI Kab/Kota Memberikan rekomendasi
Setelah Melakukan visitasi
Bagian perijinan Dinkes Kab/Kota
Verifikasi dataOleh Dinkes
Kab/Kota
SIPP terbitDiserahkan
kepemohon
DinkesKab/Kota
Memproses SIPP
MONEV
Tidak Memenuhi
Syarat
Memenuhi Syarat
Pembinaan
Monitoring & EvaluasiPelaksanaan monitoring dilakukan setiap 6 bulan
sekali sejak SIPP diterbitkan
Team monitoring terdiri dari 1 orang dari dinas kesehatan kab/kota dan 1 orang dari PPNI kab/kota
Format monitoring mengacu pasal 8 permenkes 148
Hasil monitoring berupa laporan yang di gandakan menjadi 3 ( untuk dinkes, puskesmas, PPNI kab/kota)
Biaya monitoring di bebankan pada perawat yang di monitor
Monitoring pada 6 bulan kedua berfungsi sebagai evaluasi
Hak Penyelenggara Praktek MandiriMemperoleh perlindungan hukum dalam
melaksanakan praktek keperawatan sesuai standar
Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari klien dan atau keluarganya
Melaksanakan tugas sesuai kompetensinya
Menerima imbalan jasa profesi
Memperoleh jaminan perlindungan terhadap resiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya
Kewajiban Penyelenggara Praktek Perawat Mandiri
Menghormati hak-hak pasien
Melakukan rujukan
Menyimpan rahasia sesuai dgn peraturan perundang-undangan
Memberikan informasi ttg masalah kesehatan klien dan pelayanan yang dibutuhkan
Meminta persetujuan tindakan keperawatan yang akan dilakukan
Melakukan pencatatan asuhan keperawatan secara sistematis
Mematuhi standar
Senantiasa meningkatkan mutu pelayanan dengan mengikuti perkembangan iptek melalui diklat sesuai bidang tugasnya, yang diselenggarakan oleh pemerintah atau organisasi profesi.
Wajib membantu program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Wajib memasang papan nama praktek
Terima Kasih