SOSIALISASI PROPER 2106-DINKES.ppt

DISAMPAIKAN DI :PENINGKATAN KAPASITAS PETUGAS KESLING DALAM PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS

HOTEL GRAND ANTARES MEDAN, 29 MARET 2016OLEH :

EDI KRISTIAN SITEPUBADAN LINGKUNGAN HIDUP PROV.SU

DASAR HUKUM

UU RI NOMOR 32 TAHUN 2009PP RI NOMOR 82 TAHUN 2001PP RI NOMOR 41 TAHUN 1999

PP RI NOMOR 101 TAHUN 2014PERMEN LH NOMOR 03 TAHUN 2014

(PROPER) PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DLM PLH

Merupakan Instrumen Kebijakan Alternatif Untuk Meningkatkan Tingkat Penaatan Perusahaan

Dan Mengurangi Tingkat Pencemaran Melalui Evaluasi Ketaatan & Kinerja PJU

Dibidang PPKL dan PLB3

Data Base Industri dan

Jasa

Daftar Bidang Kegiatan Prioritas

Wajib AMDAL

Terdaftar dalam pasar bursa.

Produk yang dihasilkan berkaitan langsung dengan masyarakat luas.

Skala kegiatan cukup signifikan

untuk menimbulkan dampak terhadap

lingkungan.

Berada di kawasan yang mempunyai risiko tinggi

terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan

yang membahayakan masyarakat.

Diusulkan oleh pemerintah daerah / instasi pemerintah.

PRIORITAS PESERTA PROPER

BUKAN PRIORITAS PESERTA PROPER

Menjadi perhatian masyarakat

dalam lingkup regional, nasional dan internasional

YA

TIDAK

YA

YA

YA

YA

TIDAK

TIDAK

TIDAK

TIDAK

TIDAK

Menggunakan bahan baku limbah

B3 import

TIDAK

TIDAK

Produk / jasa berorientasi ekspor

atau pasar luar negeri

YA

TIDAK

Peserta Sukarela

Pemilihan dan Kriteria Peserta Pemilihan dan Kriteria Peserta PROPERPROPER

BEYOND COMPLIANCE AREA

PENTAATAN TERHADAP PERATURAN LINGKUNGAN HIDUP

PRINSIP DASAR PENILAIAN PROPERPRINSIP DASAR PENILAIAN PROPER

BIRU

MERAH

HITAM

1. PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN (AIR & UDARA)

2. PENGENDALIAN KERUSAKANLINGKUNGAN KHUSUS PERTAMBANGAN

3. PENGELOLAAN LIMBAH B3 4. PENERAPAN IZIN LINGKUNGAN TIDAK ADA UPAYATIDAK ADA UPAYA

BELUM TAATBELUM TAAT

TAATTAAT

- Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya- Penerapan 3R, Dll

Pelaksanaan Pengembangan Masyarakat (Community Development)

EMAS

HIJAU

B O B O T (PERMEN LH NO. 3 THN 2014)

NILAI

- Penerapan SML-Emisi GRK- GoodHouse- keeping

Passing Grade

Passing GradeBest Practices ; Best Available Technology;Best Corporate Social Responsibility

=

KriteriaKriteria Penilaian Penilaian PROPERPROPER

A. DOKLING ATAU IZIN LINGKUNGAN

B. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

C. PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

D. PLB3

KRITERIA PROPERDOKUMEN LINGKUNGAN

PROPER 2015 - 2016

No KRITERIA AMDAL

1. Dasar Peraturan : PP LH No. 27 Thn 2012 tentang Izin Lingkungan

2. Aspek Penilaian : Pelaksanaan Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan

3. Komponen Aspek Penilaian : • Memiliki dokumen lingkungan/izin lingkungan

• Melaksanakan ketentuan dalam dokumen lingkungan/izin lingkungan: Luas area dan kapasitas Pengelolaan lingkungan terutama aspek pengendalian

pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan Pengelolaan LB3

• Melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan/izin lingkungan (terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan Pengelolaan LB3)

KRITERIA AMDAL

PELAKSANAAN DOKUMEN LINGKUNGAN/IZIN

LINGKUNGAN

1. Tidak melaksanakan ketentuan dalam dokumen lingkungan/izin lingkungan:a. Luasan area dan/atau

kapasitas produksi tidak sesuai Dokumen Lingkungan/izin lingkungan

b. Jika Pengelolaan lingkungan terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan Pengelolaan LB3 tidak memiliki dasar ketentuan dalam AMDAL/UKL-UPL/RKL-RPL/Laporan pelaksanaan UKL-UPL.

2. Tidak melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan/izin lingkungan (terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan Pengelolaan LB3).

Tidak memiliki dokumen lingkungan

BIRU

1. Memiliki dokumen lingkungan/izin lingkungan;

2. Melaksanakan ketentuan dalam dokumen lingkungan/izin lingkungan:

a. Luasan area dan kapasitas produksi masih sesuai Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan.

b. Jika pengelolaan lingkungan terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan Pengelolaan LB3 memiliki dasar ketentuan dalam AMDAL/UKL-UPL/RKL-RPL/Laporan pelaksanaan UKL-UPL

3. Melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan/izin lingkungan (terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan Pengelolaan LB3)

KRITERIA PROPER

PENGENDALIAN PENCEMARAN

UDARAPROPE

R 2015-2016

KETAATAN TERHADAP PEMENUHAN BAKU MUTU

KETAATAN TERHADAP SUMBER EMISI

KETAATAN TERHADAP PARAMETER

KETAATAN TERHADAP JUMLAH DATA TIAP PARAMETER YANG DILAPORKAN

KETAATAN TERHADAP KETENTUAN TEKNIS

2

4

1

3

5

KRITERIA PENILAIAN PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

KRITERIA KETAATAN TERHADAP SUMBER EMISI

Memantau <100% seluruh cerobong emisi

---Memantau 100% seluruh cerobong emisi

BIRU

Catatan

Industri Manufaktur Prasarana Jasa (MPJ) dan Agro Industri:1.Sumber emisi dari proses non pembakaran dari unit produksi, pemantauan udara emisi dapat dilakukan secara bergantian2.Cerobong dari sumber emisi dari kegiatan proses wajib dipantau

Agroindustri1.Pengering (dryer) di industri agro wajib dipantau2.Tungku bakar indsutri sawit wajib pantau serta memenuhi BMUE Lampiran VB Kepmen LH Nomor 13 Tahun 1995

Sumber emisi tidak wajib pantau 1.Cerobong yang mengalirkan udara masuk, udara keluar dan kegiatan yang mengeluarkan uap air2.Genset yang berkapasitas kurang dari <100 HP (76,5 KVA), beroperasi <1000 jam/tahun, yang digunakan untuk kegiatan darurat yang beroperasi kurang 200 jam/tahun dan yang digunakan untuk penggerak derek dan peralatan las3.Cerobong gas buang pada laboratorium

Untuk pengelola kawasan industri, wajib melakukan pemantauan udara ambien sesuai dokumen lingkungan/izin lingkungan

KRITERIA KETAATAN TERHADAP PARAMETER

Memantau <100% parameter sesuai peraturan

---Memantau 100% parameter sesuai peraturan

BIRU

CATATAN

1. Industri yang tidak mempunyai BMUE spesifik, mengacu pada baku mutu AMDAL atau UKL-UPL2. Bagi industri yang tidak mencantumkan BMUE dalam AMDAL atau UKL-UPL menggunakan baku mutu lampiran VB, Kepmen

LH Nomor 13 Tahun 19953. Untuk Genset mengacu lampiran I huruf a Permen LH Nomor 13 Tahun 20094. Bagi emisi dari kegiatan proses pembakaran ≤ 25 MW atau satuan lain yang setara, wajib mengukur parameter kur parameter

sulfur dioksida dan total partikulat jika kandungan sulfur dalam bahan bakar ≤ 0,5% berat. Khusus Untuk Industri Agro 1. Sumber emisi pengering (dryer) dan kamar asap pada industri karet, untuk yang pembakaran langsung parameter yang diukur

SO2, NO2, Partikulat, NH3, sedangkan yang pembakaran tidak langsung parameter yang diukur hanya partikulat dan NH3 dengan baku mutu emisi mengacu pada Lampiran V huruf B Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995

2. Sumber emisi pengering (dryer) pada industri selain industri karet, untuk yang pembakaran langsung parameter yang diukur: SO2, NO2, dan Partikulat, sedangkan yang pembakaran tidak langsung parameter yang diukur hanya partikulat dengan baku mutu emisi mengacu pada Lampiran V huruf B Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995. 3. Kamar asap pada pengolahan ikan, parameter yang diukur SO2, NO2, dan Partikulat dengan BME mengacu pada Lampiran VB Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995.

KRITERIA KETAATAN TERHADAP JUMLAH DATA PERPARAMETER YANG

DILAPORKAN

1. Melaporkan Secara Periodika. Melaporkan data

pemantauan CEMS, setiap 3 bulan tersedia data <75% dari seluruh data pemantauan dengan pengukuran harian minimal 18 jam

b. Tidak melaporkan data pemantauan manual sesuai dengan peraturan yang berlaku

2. Tidak melaporkan perhitungan beban pencemaran untuk yang diwajibkan dalam peraturan

Melaporkan data palsu dan menyebabkan pencemaran lingkungan

1. Melaporkan Secara Periodika. Melaporkan data pemantauan

CEMS, setiap 3 bulan tersedia data ≥75% dari seluruh data pemantauan dengan pengukuran harian minimal 18 jam

b. Melaporkan data pemantauan manual sesuai dengan peraturan yang berlaku

2. Melaporkan perhitungan beban pencemaran untuk yang diwajibkan dalam peraturan

BIRU

KRITERIA KETAATAN TERHADAP PEMENUHAN BAKU MUTU

1. Pemenuhan Baku Mutu Konsentrasi

a. Data hasil pemantauan CEMS memenuhi <95% ketaatan dari data rata-rata harian yang dilaporkan dalam kurun waktu 3 bulan waktu operasi

b. Pemantauan manual memenuhi baku mutu ≤100% tiap sumber emisi

2. Tidak memenuhi beban pencemaran dalam peraturan.

---1. Pemenuhan Baku Mutu Konsentrasi

a. Data hasil pemantauan CEMS memenuhi ≥ 95% ketaatan dari data rata-rata harian yang dilaporkan dalam kurun waktu 3 bulan waktu operasi

b. Pemantauan manual memenuhi baku mutu 100% tiap sumber emisi

2. Memenuhi beban pencemaran dalam peraturan.

BIRU

KRITERIA KETAATAN TERHADAP KETENTUAN TEKNIS

1. Tidak menaati persyaratan teknis cerobong

2. Tidak memasang CEMS bagi industri yang wajib memasang CEMS

Membuang emisi gas buang tidak melalui cerobong dan menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan

1. Menaati semua persyaratan teknis cerobong

2. Bagi Industri Yang Wajib Memasang CEMS, peralatan CEMS beroperasi normal

3. Semua sumber emisi non fugitive emisi harus dibuang melalui cerobong

4. Menggunakan jasa laboratorium yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh gubernur.

5. Memenuhi sanksi administrasi sampai batas waktu yang ditentukan

6. Jika CEMS rusak wajib melaksanakan pemantauan manual kualitas emisi setiap 3 bulan sekali selama 1 tahun periode penilaian

BIRU

CATATAN1.Industri yang wajib memasang CEMS yaitu unit regenerator katalis, unit pentawaran sulfur, proses pembakaran dengan kapasitas >25 NW dan apabila kadungan sulfur > 2%, peleburan baja, pulp dan kertas, pupuk, semen dan karbon hitam2.Sumber emisi yang mengukur lubang parameter partikulat wajib memenuhi kaidah 2D dan 8D3.Cerobong unit genset dengan diameter cerobong < 10 cm tidak diwajibkan memiliki lubang sampling

CATATAN

CONTOH PENEMPATAN LUBANG SAMPLING

2d

8d

Diameter cerobong : 30 cm Jarak lubang sampling ke elbow bawah : 240 cm Jarak lubang sampling ke puncak : 95 cm

POSISI LUBANG SAMPLING & LANTAI KERJA

Sebelum PERBAIKAN

Setelah PERBAIKAN

Posisi Lubang Sampling dan lantai kerja

KRITERIA PROPER

PENGENDALIAN PENCEMARAN

AIR

KETAATAN TERHADAP IZIN (IPLC)1

KETAATAN TERHADAP TITIK PENAATAN2

KETAATAN TERHADAP PARAMETER BAKU MUTU AIR LIMBAH

3KETAATAN TERHADAP PELAPORAN DATA PER PARAMETER

4

KETAATAN TERHADAP PEMENUHAN BAKU MUTU

5

KETAATAN TERHADAP KETENTUAN TEKNIS6

ASPEK PENILAIAN

JENIS IZIN

1. Izin pembuangan air limbah ke sumber air

2. Izin pembuangan air limbah ke laut3. Izin pemanfaatan air limbah untuk

aplikasi lahan industri kelapa sawit4. Izin injeksi air limbah ke formasi

untuk industri migasCATATAN :Semua usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan untuk kegiatannya

1. KRITERIA KETAATAN TERHADAP IZIN

Tidak mempunyai izin pembuangan air limbah ke badan air/laut/aplikasi pada lahan (land application)

--1. Mempunyai izin pembuangan air limbah ke badan air/laut/aplikasi pada lahan

2. Izin dalam proses akhir akhir (persyaratan izin sudah lengkap)

BIRU

KRITERIA KETAATAN TERHADAP IZIN

CATATAN :Izin dalam proses akhir/perpanjangan izin yaitu persyaratan izin sudah lengkap secara administrasi dan teknis serta dilengkapi tanda terima dari instansi pemberi izin

Semua usaha dan/atau kegiatan wajib memantau seluruh titik penaatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah ke lingkungan

Satu lokasi atau lebih yang dijadikan acuan untuk pemantauan dalam rangka penaatan baku mutu air limbah

2. KETAATAN TERHADAP TITIK PENAATAN

4

5

6

Manakah yang menjadi titik penaatan ?

Unit 1

Unit 2 Unit 31

2 3

7

Unit 4

98

TITIK PENAATAN

Terdapat titik penaatan air buangan yang tidak pernah dilakukan pemantauan

Terdapat titik penaatan air buangan dan/atau air limbah pemanfaatan Aplikasi Lahan (untuk industri sawit) yang tidak pernah dipantau selama periode penilaian.

Memanfaatkan air limbah untuk penyiraman tanaman (khusus kegiatan hotel, RS, dan industri pengolah limbah domestik)

--Memantau seluruh titik penaatan dan/atau air buangan yang harus dikelola sesuai dengan peraturan

BIRU

KRITERIA TERHADAP TITIK PENAATAN

<100% parameter baku mutu air limbah yang dipantau

<90% parameter dipantau khusus untuk industri sawit yang menerapkan aplikasi lahan (pH dan BOD harus terpantau)

Tidak melakukan pengukuran parameter baku mutu air limbah harian sesuai jenis industrinya

Tidak menghitung beban pencemaran

-- 100% parameter baku mutu air limbah dipantau.

>90% parameter dipantau khusus untuk industri sawit yang menerapkan aplikasi lahan (pH dan BOD harus terpantau)

Melakukan pengukuran parameter baku mutu air limbah harian sesuai jenis industrinya

Menghitung beban pencemaran

BIRU

3. KETAATAN TERHADAP PARAMETER BAKU MUTU AIR

LIMBAH

<90% data dilaporkan

<90% data pemantauan rata-rata harian dalam 1 bulan tersedia dari seluruh data pemantauan dalam 1 tahun

Melaporkan data palsu dan/atau menyebabkan pencemaran lingkungan

≥90% data dilaporkan secara lengkap sesuai dengan persyaratan.

>90% data pemantauan rata-rata harian dalam 1 bulan tersedia dari seluruh data pemantauan dalam 1 tahun

BIRU

4. KRITERIA KETAATAN TERHADAP JUMLAH DATA TIAP PARAMETER YANG

DILAPORKAN

A. Data swapantau<90% data

pemantauan memenuhi baku mutu<95% data

pemantauan parameter harian memenuhi baku mutu<95% data

pemantauan parameter TSS dan kekeruhan kegiatan offshore memenuhi baku mutu dan titik penaatan ambien sesuai dengan dokumen lingkungan<90% memenuhi

ketaatan beban pencemaran

B. Terdapat data hasil pemantauan Tim PROPER yang tidak memenuhi baku mutu

Melampaui baku mutu dan sudah pernah dikenakan sanksi andministrasi

A. Data swapantau ≥90% data pemantauan

memenuhi baku mutu ≥95% data pemantauan

parameter harian memenuhi baku mutu

≥95% data pemantauan parameter TSS dan kekeruhan kegiatan offshore memenuhi baku mutu dan titik penaatan ambien sesuai dengan dokumen lingkungan

≥90% memenuhi ketaatan beban pencemaran

B. 100% data pemantauan Tim PROPER memenuhi baku mutu

BIRU

5. KETAATAN TERHADAP PEMENUHAN BAKU MUTU

Contoh Matrik Penaatan Parameter, Pelaporan dan Baku Mutu (1)

No.

PELAPORAN PARAMETER PEMENUHAN BAKU MUTU

Parameter

Jumlah data

pemantauan sesuai

peraturan / izin

Jumlah data yang dilaporka

n

Tingkat Ketaata

n

Jumlah Paramete

r yang dipantau sesuai

peraturan / izin

Jumlah Paramater Pemantauan (sesuai

Ketentuan)

Tingkat Ketaata

n

Jumlah data yang tidak memenuhi baku mutu

(100 % < x < = 500%)

Tingkat Ketaatan

Jumlah data yang

tidak memenuh

i baku mutu ( x >

500%)

Keterangan

4 4 100% 0

1 pH 12 12 100% 1 92% -

2 BOD 12 12 100% 1 92% -

3 COD 12 11 92% 1 91%

4 TSS 12 11 92% 1 91%

Tingkat Ketaatan Pelaporan 92% Tingkat Ketaatan Parameter 100%

Tingkat Ketaatan Pemenuhan Baku

Mutu91%

0

Contoh Matrik Penaatan Parameter, Pelaporan dan Baku Mutu (2)

No.

PELAPORAN PARAMETER PEMENUHAN BAKU MUTU

Parameter

Jumlah data pemantauan

sesuai peraturan /

izin

Jumlah data yang

dilaporkan

Tingkat Ketaata

n

Jumlah Parameter yang

dipantau sesuai

peraturan / izin

Jumlah Paramater Pemantauan (sesuai Ketentuan

)

Tingkat Ketaatan

Jumlah data yang

tidak memenuh

i baku mutu (100 % < x < =

500%)

Tingkat Ketaatan

Jumlah data yang

tidak memenuh

i baku mutu ( x >

500%)

Keterangan

4 3 75% 0

1 pH 10 10 100% 0 100% -

2 BOD 10 8 80% 1 88% -

3 TSS 10 9 90% 0 100%

Tingkat Ketaatan Pelaporan 80%Tingkat

Ketaatan Parameter

75%Tingkat

Ketaatan Pemenuhan Baku Mutu

88%0

Tidak memenuhi salah satu ketentuan teknis

Melakukan by pass Menggunakan jasa laboratorium (eksternal atau internal) terakreditasi atau ditunjuk oleh Gubernur

Memisahkan saluran aliran limbah dengan limpasan air hujan

Membuat saluran air limbah kedap air

Memasang alat pengukur debit

Tidak melakukan pengenceran

Tidak melakukan by pass Memenuhi seluruh ketentuan

yang dipersyaratkan dalam sanksi administrasi

Untuk industri kelapa sawit yang melakukan aplikasi lahan harus memenuhi ketentuan teknis sesuai KepMenLH No. 28 Tahun 2003

BIRU

Catatan: 1.Bagi industri yang melakukan bypass namun sudah dilakukan perbaikan berupa penutupan saluran by pass, maka peringkat MERAH2.Bagi industri yang terbukti melakukan bypass selama 2 periode PROPER berturut-turut, maka peringkatnya HITAM

6. KETAATAN TERHADAP KETENTUAN TEKNIS

Ketentuan teknis : saluran air limbah, by pass, pengenceran

4

5

Saluran air hujan

Unit 1

Unit 212 3

7

Unit 3

Air bersih8

Saluran air hujan

6

Manakah yang merupakan saluran by pass, pengenceran, penggabungan saluran air limbah dengan air hujan?Saluran mana yang harus dilengkapi dengan flow meter?

KRITERIA PENGELOLAAN LIMBAH B3

PERATURAN PENGELOLAAN LIMBAH B3PERATURAN TENTANG

UU 32/2009 (Pasal 58 – 61)

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU 23/2014 Pemerintahan Daerah

PP 38/2007Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

PP 27/2012 Izin Lingkungan

PP 101/2014 Pengelolaan Limbah B3

PermenLH02/2008

Pemanfaatan Limbah B3

PermenLH 05/2009

Pengelolaan Limbah di Pelabuhan

PermenLH18/2009

Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3

PERATURAN PENGELOLAAN LIMBAH B3PERATURAN TENTANG

PermenLH30/2009

NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) Pengelolaan Limbah B3

PermenLH33/2009

Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3

PermenLH14/2013

Simbol dan Label Limbah B3

Kep. Ka. Bapedal Nomor : Kep- 01/BAPEDAL/09/1995

Tata Cara & Persyaratan Teknis Penyimpanan & Pengumpulan Limbah B3

Kep. Ka. Bapedal Nomor : Kep- 02/BAPEDAL/09/1995 Dokumen Limbah B3

Kep. Ka. Bapedal Nomor : Kep- 03/BAPEDAL/09/1995 Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah B3

Kep. Ka. Bapedal Nomor : Kep- 04/BAPEDAL/09/1995

Tata Cara Penimbunan Hasil Pengolahan, Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan dan Lokasi Penimbunan Limbah B3

Kep. Ka. Bapedal Nomor : Kep-02/BAPEDAL/01/98 Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan Limbah B3

PERBANDINGAN

37

NO. PP LAMA (PP 18 JO. PP 85/1999)

PP BARU (PP 101/2014)

1 Tidak ada pembagian LB3 berdasarkan tingkat bahaya

Ada limbah B3 dengan kategori 1, kategori 2

2 Tata cara penetapan limbah B3 (Daftar, Uji karakteristik, TCLP, LD50, 491 senyawa, 11 kriteria)

Tata cara penetapan limbah B3 (Daftar, Uji karakteristik, TCLP, LD50, sub-kronis)

3 Tidak ada limbah B3 dari sumber spesifik khusus

Ada pengaturan limbah B3 kategori bahaya B dari sumber spesifik khusus (slag, kapur, dll)

4 Penyimpanan limbah B3 <50 kg/hari 180 hari

Penyimpanan limbah B3 <50 kg/hari 365 hari

5 Tidak ada uji coba Ada uji coba (pemanfaatan & pengolahan limbah B3)

6 Tidak ada kode karakteristik LB3 Ada kode karakteristik LB3

7 Pembagian Kewenangan Pengumpul

Pembagian Kewenangan Pengumpul

PERBANDINGAN

38

NO. PP LAMA (PP 18 JO. PP 85/1999)

PP BARU (PP 101/2014)

8 Tidak ada kodifikasi limbah B3 Ada kodifikasi dan nama setiap Ada kodifikasi dan nama setiap limbah B3limbah B3

9 Tidak ada pengaturan produk samping (by-product)

Ada pengaturan produk samping Ada pengaturan produk samping ((by-productby-product))

10 Tidak ada ketentuan dana jaminan lingkungan

Ada ketentuan mengenai dana Ada ketentuan mengenai dana jaminan lingkunganjaminan lingkungan

11 Belum ada rincian perpindahan lintas batas

Ada Ada rincianrincian perpindahan lintas perpindahan lintas batasbatas

12 Tidak ada pengaturan dumping Ada pengaturan dumpingAda pengaturan dumping

13 Tidak ada rincian pemulihan Ada Ada rincian & kriteriarincian & kriteria pemulihan pemulihan

14 Belum ada rincian pengaturan tanggap darurat

Ada Ada rincianrincian pengaturan tanggap pengaturan tanggap daruratdarurat

PENGELOLAAN LIMBAH B3

PENIMBUNAN

Aspek PenilaianKRITERIA PENILAIAN

IDENTIFIKASI LIMBAH B3 1

PENCATATAN JENIS & VOLUME LIMBAH B3

2 PENDATAAN PENGELOLAAN LANJUTAN

3

KRITERIA IDENTIFIKASI, PENCATATAN & PENDATAAN

a. Tidak mengidentifikasi seluruh limbah B3

b. Tidak melakukan Pencatatan jenis LB3 yang dihasilkan secara teratur

c. Tidak seluruh LB3 dilakukan pendataan pengelolaan lanjutan.

d. Melakukan kesalahan yang sama dengan tahun sebelumnya.

---Seluruh limbah B3 yang dihasilkan dan atau potensial dihasilkan teridentifikasi, tercatat, dan terdata pengelolaannya

BIRU

KRITERIA PELAPORAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

a. Tidak melakukan pelaporan khusus pengelolaan limbah B3

b. Tidak melakukan pelaporan khusus pengelolaan limbah B3 secara teratur dengan substansi pelaporan sekurang-kurangnya memuat data logbook LB3, neraca LB3 dan manifest LB3

c. Frekuensi pelaporan tidak sesuai dengan ketentuan izin atau peraturan (paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan)

d. Tidak menyampaikan pelaporan kepada Instansi sesuai yang tercantum dalam izin (KLHK, BLH Provinsi dan BLH Kabupaten/Kota)

---a. Melakukan pelaporan khusus pengelolaan limbah B3 secara teratur dengan substansi pelaporan sekurang-kurangnya memuat data logbook LB3, neraca LB3 dan manifest LB3

b. Frekuensi pelaporan sesuai dengan ketentuan dalam izin atau peraturan (paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan).

c. Menyampaikan pelaporan kepada Instansi sesuai yang tercantum dalam izin (KLHK, BLH Provinsi dan BLH Kabupaten/Kota)

BIRU

3A. KRITERIA PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 (PENYIMPANAN)

a. Tidak memiliki izin atau masa berlaku izin telah habis tetapi tidak mengajukan perpanjangan.

b. Telah mengajukan izin, namun belum menyelesaikan persyaratan teknis

c. Telah mengajukan perpanjangan izin namun saat pengawasan ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan izin sebelumnya

---a. Memiliki izin yang dipersyaratkan dan masih berlaku

b. Telah mengajukan izin dan telah sesuai dengan ketentuan serta melengkapi persyaratan teknis.

c. Telah mengajukan perpanjangan izin dan telah sesuai dengan ketentuan izin sebelumnya.

BIRU

3B. KRITERIA PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 (PEMANFAATAN & PENGOLAHAN)

• Telah mengajukan perpanjangan izin namun saat pengawasan ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan izin sebelumnya

Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin atau masa berlaku izin telah habis tetapi tidak mengajukan perpanjangan

Memiliki izin yang dipersyaratkan dan masih berlaku

Telah mengajukan perpanjangan izin dan telah sesuai dengan ketentuan izin sebelumnya.

BIRU

3C. KRITERIA PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 (PENIMBUNAN)

a. Telah mengajukan perpanjangan izin namun saat pengawasan ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan izin sebelumnya

b. Telah mengajukan izin namun persyaratan teknis izin belum dipenuhi

Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin atau masa berlaku izin telah habis tetapi tidak mengajukan perpanjangan

a. Memiliki izin yang dipersyaratkan dan masih berlaku

b. Telah mengajukan perpanjangan izin dan telah sesuai dengan ketentuan izin sebelumnya.

c. Persyaratan teknis telah dipenuhi namun penetapan izin masih dalam proses

BIRU

Catatan: Kriteria huruf c hanya berlaku untuk penghasil limbah B3

TATA CARA PERIZINAN PLB3

DIUBAH MENJADI 1 IZIN YANG

TERINTEGRASI IZIN

PENGELOLAAN LIMBAH B3

Contoh: Izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan

penyimpanan limbah B3 oleh PT. ABCDEFGH Izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan

pengumpulan dan penimbunan limbah B3 oleh PT. IJKLMNOP

PERIZINAN SAAT INI

PERIZINAN KE DEPAN

KEWENANGAN PENERBITAN IZIN(UU 23/2014+PP 101/2014)

BUPATI/WALIKOTA

GUBERNUR MENTERI

PENYIMPANAN PENGUMPULAN PENGANGKUTA

N PEMANFAATAN PENGOLAHAN PENIMBUNAN

48

4. KRITERIA PEMENUHAN KETENTUAN IZIN

Memenuhi kurang dari 90% dari ketentuan dan persyaratan izin dan tidak ditemukan fakta pencemaran lingkungan dan/atau tidak ditemukan gangguan kesehatan manusia

Ditemukan fakta pencemaran lingkungan dan/atau ditemukan gangguan kesehatan manusia akibat limbah B3

Memenuhi > 90% dari ketentuan dan persyaratan izin, dan tidak ditemukan fakta pencemaran lingkungan dan/atau tidak ditemukan gangguan kesehatan manusia

BIRU

CATATAN :Pemenuhan terhadap ketentuan teknis (TPS LIMBAH B3 DLL) selain Baku Mutu Lingkungan seperti : Emisi, Effluent dan Standard Mutu

PENGEMASAN LIMBAH B3 (PP 101/2014)

Pengemasan Limbah B3 dilakukan dengan menggunakan kemasan yang :

• Terbuat dari bahan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang akan disimpan;

• Mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan;

• Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan atau pengangkutan; dan

• Berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak.

Kemasan Limbah B3 wajib dilekati Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3.

Label Limbah B3 paling sedikit meliputi keterangan mengenai :• Nama Limbah B3;• Identitas Penghasil Limbah B3; • Tanggal dihasilkannya Limbah B3; dan• Tanggal Pengemasan Limbah B3.

51

SIMBOL LIMBAH B3 SESUAI PERMEN LH 14/2013 TENTANG SIMBOL DAN LABEL

LIMBAH B3

SIMBOL LIMBAH B3 SESUAI PERMEN LH 14/2013 TENTANG SIMBOL DAN LABEL LIMBAH

B3

WAKTU PENYIMPANAN LIMBAH B3 (PP 101/2014)

LIMBAH B3 YANG DISIMPAN WAKTU PENYIMPANAN (MAKSIMUM) Limbah B3 yang dihasilkan 50 (lima

puluh) kilogram per hari atau lebih;90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan

Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kilogram per hari untuk Limbah B3 kategori 1;

180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan

Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kilogram per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan dari sumber spesifik umum;

365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan

Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan

53

Catatan: Jumlah 50 (lima puluh) kilogram per hari merupakan jumlah kumulatif dari 1 (satu) atau lebih nama limbah B3

PENYIMPANANPENYIMPANAN (BERDASARKAN PP 101/2014) (BERDASARKAN PP 101/2014)

1. Bisa dalam bentuk containment building

2. Bisa dalam bentuk containers

3. Bisa dalam bentuk drip pad

4. Bisa dalam bentuk tanks

5. Bisa dalam bentuk waste pile

KATEGORI BAHAYA FASILITAS PENYIMPANAN

LIMBAH B3 KATEGORI-1

1,2,3,4

LIMBAH B3 KATEGORI-2

1,2,3,4,5,6

6. Bisa dalam bentuk waste impoundment

FASILITAS PENYIMPANAN LIMBAH B3

4. KRITERIA PEMENUHAN KETENTUAN IZIN(EMISI DARI KEGIATAN PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMANFAATAN

LIMBAH B3)

1. Tidak mengukur seluruh parameter yang dipersyaratkan dalam izin/peraturan yang berlaku dalam ranah pengelolaan limbah B3

2. Terdapat parameter yang tidak menaati BME yang dipersyaratkan dalam izin;

3. Frekuensi pengukuran tidak sesuai dengan ketentuan dalam izin;

4. Tidak pernah melakukan pengukuran emisi dan belum mendapat sanksi administrasi

Ditemukan fakta pencemaran lingkungan dan/atau ditemukan gangguan kesehatan manusia

1. Mengukur seluruh parameter;

2. Seluruh parameter memenuhi BME;

3. Frekuensi pengukuran sesuai dengan ketentuan izin/peraturan yang berlaku

BIRU

1. Pengukuran emisi wajib dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi/rujukan gubernur/sesuai izin

2. Apabila perusahaan memanfaatkan limbah B3 (oli bekas/majun bekas/ sawdust terkontaminasi LB3, dll) untuk substitusi bahan bakar di boiler, maka evaluasi kualitas emisi udara pada cerobong boiler dievaluasi masuk ranah pengelolaan limbah B3.

a. Emisi dari kegiatan pengolahan dan/atau pemanfaatan limbah B3

PEMENUHAN KETENTUAN IZIN(EMISI DARI KEGIATAN PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMANFAATAN

LIMBAH B3)

PEMANFAATAN LIMBAH B3 (PP 101/2014)

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dilarang melakukan Pemanfaatan Limbah B3 terhadap Limbah B3 dari sumber spesifik dan sumber tidak spesifik yang memiliki tingkat kontaminasi lebih besar dari atau sama dengan 1 Bq/cm2 (satu Becquerel per sentimeter persegi) dan/atau konsentrasi aktivitas sebesar: 1 Bq/gr (satu Becquerel per gram) untuk tiap radionuklida anggota deret uranium dan

thorium; atau 10 Bq/gr (sepuluh Becquerel per gram) untuk kalium.

Radionuklida anggota deret uranium dan thorium paling sedikit meliputi: U-238; Pb-210; Ra-226; Ra-228; Th-228; Th-230; Th-234; dan/atau Po-210.

Larangan pemanfaatan limbah B3dikecualikan apabila tingkat radioaktivitas dapat diturunkan di bawah tingkat kontaminasi. 57

STANDAR PELAKSANAAN PENGOLAHAN LIMBAH B3 (PP 101/2014)

1. Standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 yang dilakukan dengan cara termal meliputi standar: emisi udara; efisiensi pembakaran dengan nilai paling sedikit mencapai 99,99% (sembilan puluh sembilan koma

sembilan puluh sembilan per seratus); dan efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa Principle Organic Hazardous Constituents

(POHCs) dengan nilai paling sedikit mencapai 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan per seratus).

2. Standar efisiensi pembakaran tidak berlaku untuk Pengolahan Limbah B3 dengan menggunakan kiln pada industri semen.

3. Standar efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa Principle Organic Hazardous Constituents tidak berlaku untuk Pengolahan Limbah B3 dengan karakteristik infeksius.

4. Standar efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa POHCs tidak berlaku untuk Pengolahan Limbah B3: berupa Polychlorinated Biphenyls; dan yang berpotensi menghasillkan:

• Polychlorinated Dibenzofurans; dan• Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins.

58

4. KRITERIA PEMENUHAN KETENTUAN IZIN(EFLUEN DARI KEGIATAN PENIMBUNAN DAN/ATAU KEGIATAN

PENGELOLAAN LIMBAH B3 LAINNYA TERMASUK SUMUR PANTAU)

1. Tidak mengukur seluruh parameter yang dipersyaratkan dalam izin atau peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam ranah pengelolaan limbah B3

2. Terdapat parameter yang tidak menaati BMAL dan/atau Baku Mutu air sumur pantau yang dipersyaratkan dalam izin;

3. Melakukan kesalahan yang sama dalam penilaian periode sebelumnya

4. Frekuensi pengukuran tidak sesuai dengan ketentuan dalam izin

1. Tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan izin dengan ditemukan fakta pencemaran lingkungan dan/atau gangguan kesehatan manusia

2. Melakukan by-pass

1. Mengukur seluruh parameter yang dipersyaratkan dalam izin;

2. Seluruh parameter menaati BMAL dan/ atau Baku Mutu air sumur pantau;

3. Frekuensi pengukuran sesuai dengan ketentuan izin/peraturan yang berlaku

BIRU

CATATAN :Pengukuran Effluen wajib dilakukan oleh Laboratorium Terakriditasi/Rujukan Gubernur/Sesuai ijin

4. KRITERIA PEMENUHAN KETENTUAN IZIN(STANDAR MUTU PRODUK DAN/ATAU KUALITAS LIMBAH B3 UNTUK PEMANFAATAN : BATAKO, KOMPOS DAN LAIN-LAIN)

1. Tidak memenuhi salah satu persyaratan standar mutu;

2. Frekuensi pengukuran tidak sesuai dengan ketentuan izin atau peraturan perundang-undangan.

3. Melakukan pemanfaatan limbah B3 produk samping dan dalam proses pengajuan penetapan dari Menteri (penetapan limbah B3 produk samping belum diterbitkan)

1. Tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan izin dan ditemukan fakta pencemaran/kontaminasi lingkungan dan/atau gangguan kesehatan manusia

2. Melakukan pemanfaatan limbah B3 produk samping dan tidak mengajukan proses pengajuan penetapan dari Menteri sebagai produk samping

1. Seluruh persyaratan standar mutu dan/ atau kualitas limbah B3 memenuhi ketentuan izin; dan

2. Frekuensi pengukuran sesuai dengan ketentuan izin/peraturan yang berlaku.

3. Melakukan pemanfaatan limbah B3 produk samping dan sudah ada penetapan dari Menteri sebagai produk sehingga tidak diperlukan izin

BIRU

4. Pemenuhan Ketentuan Izin

1. Analisa kualitas limbah B3 yang dipersyaratkan dalam ijin seperti kandungan silika, karbon, dll untuk pemanfaatan abu batubara dalam pembuatan batako/paving block harus sesuai ketentuan dalam ijin.

2. Uji kuat tekan, toleransi kadar pencemar dalam limbah B3 yang akan dimanfaatkan (TCLP) untuk pemanfaatan batako/paving block harus sesuai dengan yang dipersyaratkan

3. Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar internasional untuk pemanfaatan limbah B3 seperti paving block, batako, kompos, dll, harus dipenuhi.

C. Standar Mutu Produk dan/atau kualitas limbah B3 untuk pemanfaatan :

5. STRUKTUR DAN TANGGUNG JAWAB

---

BIRU

Tidak memiliki divisi khusus bidang lingkungan

Memiliki divisi khusus bidang lingkungan

CATATAN

• Sudah masuk dalam kriteria namun belum menjadi penilaian. Kriteria no.5 akan diterapkan pada periode proper berikutnya.

Struktur dan Tanggung jawab

6. OPEN DUMPING, OPEN BURNING, PENGELOLAAN TUMPAHAN DAN

PENANGANAN MEDIA TERKONTAMINASI LIMBAH B3

Melakukan kewajiban yang tercantum dalam SSPLT

6. KRITERIA OPEN DUMPING, OPEN BURNING, PENGELOLAAN TUMPAHAN DAN PENANGANAN

MEDIA TERKONTAMINASI LIMBAH B3

Ditemukan open dumping limbah B3 pada saat pemantauan

Memiliki rencana pengelolaan penanganan tanah terkontaminasi dan tumpahan (spill) namun tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan

Pelaksanaan clean up dan/atau pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 dan penanganan tumpahan/spill tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

Jumlah/volume tanah terkontaminasi tidak tercatat dengan baik

Tidak melakukan seluruh kewajiban dalam SSPLT

Ditemukan indikasi melakukan open burning limbah B3 dan telah menghentikan kegiatan open burning pada periode penilaian

Tidak memiliki rencana dan tidak melakukan clean up atas open dumping limbah B3, tumpahan dan/atau kontaminasi lahan dan/atau melakukan open burning

Memiliki rencana pengelolaan penanganan tanah terkontaminasi dan tumpahan (spill) sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pelaksanaan clean up dan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

Jumlah atau volume tumpahan (spill) tercatat dengan baik

Tidak melakukan open burning

BIRU

Catatan : Open dumping, open burning pengelolaan tumpahan, dan penanganan media terkontaminasi limbah B3

• Kriteria open dumping digunakan untuk kegiatan sedang dalam tahap pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 (Permen 33 Tahun 2009)

• Jika ditemukan open dumping untuk pertama kali saat kunjungan lapangan, maka kriteria open dumping tidak dinilai menggunakan kriteria ini, tetapi menggunakan kriteria no. 7 (Jumlah limbah B3 yang dikelola).

• Limbah yang diopen dumping masuk ke dalam neraca limbah B3 kolom tidak dikelola.

• Jika telah diterbitkan SSPLT (Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi Limbah B3) maka yang dinilai adalah kewajiban yang tercantum dalam SSPLT. Perencanaan dan pelaksanaan pemulihan tidak dinilai lagi.

• Jika melakukan open burning peringkat kinerja hitam

7. KRITERIA JUMLAH LIMBAH B3 YANG DIKELOLA SESUAI DENGAN PERATURAN (%)

jenis dan jumlah limbah B3 <100% (lebih kecil dari 100%) dilakukan pengelolaan sesuai ketentuan

Neraca limbah B3 tidak sesuai dengan periode penilaian

Terdapat limbah B3 yang tidak dikelola dan ditemukan fakta adanya pencemaran lingkungan dan/atau gangguan kesehatan manusia

Jenis dan jumlah limbah B3 telah 100% dilakukan pengelolaan sesuai ketentuan

Neraca limbah B3 sesuai dengan periode penilaian

BIRU

CATATAN :

1. Evaluasi jumlah limbah B3 yang dikelola berdasarkan perhitungan data tiga bulanan yang dituangkan dalam neraca limbah B3 (terlampir) berdasarkan pencatatan dalam log book

2. Kriteria Biru ‘neraca limbah B3 sesuai dengan periode penilaian’, maksudnya data yang tersedia harus 12 bulan

(contoh: Juli 2013-Juni 2014)3. Kriteria baru Merah ‘neraca limbah B3 tidak sesuai

dengan periode penilaian’, maksudnya data yang tersedia kurang dari 12 bulan (contoh hanya 10 bulan: Juli 2013- April 2014)

PERIODE

LIMBAH DIKELOLA

KETERANGAN KODE MANIFEST

NO. JENIS LIMBAH B3 SUMBER SATUAN PERLAKUAN

Periode sebelumn

ya( SALDO )

TAHUN 2013 TAHUN 2014

LIMBAH

DIHASILKAN

LIMBAH TIDAK DIKELOLADISIMPA

N DI TPS

DIMANFAATKAN SENDIRI

DIOLAH SENDIR

I

LANDFILL SENDIRI

DISERAHKAN PIHAK KETIGA BERIZIN

Juli Agustus

September

Oktober Nov Des Jan Feb Mare April Mei Juni

1 Oli bekas Proses TON

DIHASILKAN 0.000 0.000 0.000 0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000 0.000

DISIMPAN DI TPS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000 0.000

DIMANFAATKAN SENDIRI 0.000 0.000 0.000 0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000 0.000

DIOLAH SENDIRI 0.000 0.000 0.000 0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000 0.000

LANDFILL SENDIRI 0.000 0.000 0.000 0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000 0.000

DISERAHKAN KEPIHAK

KETIGA BERIZIN 0.000 0.000 0.000 0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000 0.000

TIDAK DIKELOLA 0.000 0.000 0.000 0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000 0.000 - -

JUMLAH LIMBAH B3

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

PERSENTASE PENAATAN

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

NERACA LIMBAH B3

ASPEK PENILAIAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 OLEH PIHAK KETIGA

KETENTUAN BIRU MERAH HITAM

Izin Memiliki izin dan masih berlaku Masa berlaku izin habis

Perusahaan menyerahkan

LB3 ke Pengumpul yang tidak

memiliki izin

Jenis limbah B3 yang dikumpulkan Sesuai dengan izin Tidak sesuai dengan izin

Kontrak kerjasama

1. Ada kontrak kerjasama antara penghasil dengan pengumpul

2. Ada kontrak kerjasama pengumpul dengan pemanfaat/ pengolah/ penimbun

3. Penghasil limbah B3 memiliki salinan kontrak kerjasama antara pengumpul dengan pengelola akhir jenis limbah B3 yang dihasilkan (pemanfaat/ pengolah/penimbun)

1. Penghasil tidak memiliki kontrak kerjasama dengan pengumpul, dan

2. Pengumpul tidak memiliki kontrak kerjasama dengan pemanfaat/pengolah/penimbun

3. Penghasil limbah B3 tidak memiliki salinan kontrak kerjasama antara pengumpul dengan pengelola akhir jenis limbah B3 bersangkutan yang dihasilkan (pemanfaat/ pengolah/ penimbun)

4. Melakukan kegiatan selain sebagai izin pengumpulan seperti memanfaatkan, mengolah, mencampur limbah B3 dan menyerahkan limbah B3 yang dikumpulkan kepada pungumpul lainnya serta mendumping

Masalah pencemaran

Tidak dalam masalah pencemaran lingkungan

Dalam masalah pencemaran lingkungan

8.a KRITERIA PENGELOLAAN LIMBAH B3 OLEH PIHAK - 3 (PENGUMPUL)

LARANGAN BAGI PENGUMPUL (PP 101/2014)

1. Pengumpul dilarang melakukan pemanfaatan dan/atau pengolahan limbah B3 terhadap sebagaian atau seluruh limbah B3 yang dikumpulkan

2. Pengumpul dilarang menyerahkan limbah B3 yang dikumpulkan kepada pengumpul limbah B3 yang lain

3. Pengumpul dilarang melakukan pencampuran dengan limbah B3 lainnya

KETENTUAN KETENTUAN BIRU MERAH HITAM

IZIN Izin masih berlaku

1. Izin habis masa berlaku, namun telah mengajukan perpanjangan izin

2. Bentuk Izin usaha perusahaan masih UD, CV dan/atau NV

Tidak memiliki izin

JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA

Sesuai dengan izin yang berlaku Tidak sesuai izin

KONTRAK KERJASAMA

Memiliki kontrak kerjasama dengan

pihak ketiga (pengolah, pemanfaat, penimbun)

Tidak memiliki kontrak kerjasama dengan

pihak ketiga (pengolah, pemanfaat, penimbun)

MASALAH PENCEMARAN

Tidak dalam masalah pencemaran lingkungan

Dalam masalah pencemaran lingkungan

8.b KRITERIA PENGELOLAAN LIMBAH B3 OLEH PIHAK - 3 (PENGOLAH, PEMANFAAT & PENIMBUN)

BADAN HUKUM PIHAK KETIGA(PP 101/2014)

Pengumpul, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan Limbah B3 wajib dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum (PT, Koperasi, Yayasan) tidak termasuk CV, NV, UD.

Cirinya terdaftar sebagai badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM

Dasar Hukum:• PP 101 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Limbah B3.

74

Catatan

KETENTUAN KETENTUAN BIRU MERAH HITAMIZIN DAN

REKOMENDASI1. Memiliki izin

Kementerian Perhubungan dan rekomendasi KLHK

2. Memiliki izin usaha perusahaan berbadan hukum (PT., Koperasi, Yayasan)

1. Izin pengangkutan habis masa berlaku, namun telah mengajukan perpanjangan izin

2. Pengangkut tidak memiliki rekomendasi pengangkutan limbah B3 dari KLHK

3. Izin usaha perusahaan masih UD, CV dan/atau NV

Jasa Pengangkutan limbah B3 tidak memiliki izin Kementerian Perhubungan

JENIS LIMBAH DAN ALAT ANGKUT

1. Jenis limbah yang diangkut sesuai dengan rekomendasi dan izin

2. Alat angkut yang digunakan sesuai dengan rekomendasi dan izin

1. Jenis limbah B3 yang diangkut tidak sesuai dengan rekomendasi dan izin

2. Alat angkut yang digunakan tidak sesuai dengan rekomendasi dan izin

WILAYAH PENGANGKUTAN

Wilayah pengangkutan sesuai dengan rekomendasi dan izin

Wilayah pengangkutan tidak sesuai dengan rekomendasi dan izin

8. KRITERIA PENGELOLAAN LIMBAH B3 OLEH PIHAK - 3 (PENGANGKUTAN)

CATATAN :1. Rekomendasi pengangkutan limbah B3 dikeluarkan oleh

KLHK saat ini dengan masa berlaku rekomendasi 5 (lima) tahun

2. Izin pengangkutan dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan

3. Dalam rekomendasi KLHK ditetapkan kode manifes bagi pengangkut

4. Dalam rekomendasi dan izin pengangkutan tertera hal-hal sebagai berikut:a. Jenis limbah B3 yang diangkutb. Jenis alat angkut limbah B3 (termasuk nomor polisi

kendaraan)c. Wilayah pengangkutan limbah B3d. Masa berlaku izin dan rekomendasi

PENGANGKUTAN LIMBAH B3 (PP 101/2014)

Pengangkutan Limbah B3 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang tertutup untuk Limbah B3 kategori 1.

Pengangkutan Limbah B3 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang terbuka untuk Limbah B3 kategori 2.

Pengangkutan Limbah B3 wajib memiliki:• rekomendasi Pengangkutan Limbah B3; dan• izin Pengangkutan Limbah B3.

Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 menjadi dasar diterbitkannya izin Pengangkutan Limbah B3 oleh Menteri Perhubungan.

Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

77

PENGANGKUTAN LIMBAH B3 (PP 101/2014)

Pengangkutan Limbah B3 wajib disertai dengan manifes Pengangkutan Limbah B3

Pengangkut Limbah B3 wajib dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum (PT, Koperasi, Yayasan) tidak termasuk CV, NV, UD.

Cirinya terdaftar sebagai badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM

Dasar Hukum:• UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan;• PP 74 Tahun 2014; dan• PP 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Limbah B3.

78

8. KRITERIA PENGELOLAAN LIMBAH B3 OLEH PIHAK KETIGA

(DOKUMEN LIMBAH B3 MANIFES)

Penggunaan dan pengisian dokumen limbah B3 (manifes) tidak sesuai dengan ketentuan dalam Kep. Ka. Bapedal No.: Kep-02/Bapedal/09/1995;

Tujuan akhir pengelolaan limbah B3 tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Tetap melakukan prosedur penggunaan manifes yang tidak sesuai dengan ketentuan (tetap melakukan kesalahan tahun sebelumnya

Menggunakan manifes palsu dan/atau memalsukan informasi dalam manifest

Manifes limbah B3 dan cara pengisian sesuai dengan ketentuan Kep. Ka. Bapedal Nomor: Kep-02/Bapedal/ 09/1995

BIRU

1. Satu berkas manifes (7 rangkap atau 11 rangkap) berlaku hanya untuk satu jenis limbah2. Semua kolom dalam lembar manifes harus terisi sesuai peruntukannya (tidak boleh ada

yang kosong).3. Saat pengangkutan pertama oleh pengangkut dari penghasil limbah B3, maka penghasil

limbah menerima salinan manifes nomor #2 (kuning) dan #3 (hijau).4. Dalam salinan manifest nomor #2 dan #3 hanya kolom 1 (informasi penghasil) dan kolom

2 (informasi pengangkut) yang terisi penuh dan ada cap penghasil dan pengangkut. Kolom 3 (informasi penerima limbah akhir) boleh terisi hanya menyampaikan informasi akan dibawa kemana selanjutnya limbah tersebut tanpa ada tanggal dan cap penerima akhir limbah.

5. Perusahaan akan menerima salinan manifes nomor #7 (ungu) dari pengangkut yang sudah di tandatangani dan dicap oleh pengumpul/ pengolah/pemanfaat/penimbun.

6. Salinan manifes nomor #7 harus diterima oleh penghasil limbah selambat-lambatnya 120 hari setelah limbah diangkut oleh pengangkut untuk dibawa ke pengumpul/ pengolah/ pemanfaat/ penimbun limbah B3.

7. Kriteria Merah ‘tetap melakukan pengelolaan manifes yang tidak sesuai dengan ketentuan (kesalahan tahun sebelumnya) ’ maksudnya adalah apabila periode penilaian sebelumnya melakukan pengelolaan manifes tidak sesuai ketentuan dan tahun ini tetap dilakukan, maka peringkatnya tetap merah walaupun dilakukan perbaikan.

CATATAN :

MANIFES LIMBAH B3KEPDAL NOMOR 02 TAHUN 1995 TENTANG DOKUMEN LB3

Dokumen No 1 (putih): PengangkutDokumen No 2 (kuning): Bapedal/KLHDokumen No 3 (hijau): PenghasilDokumen No 4 (merah muda):pengumpul/pengolahDokumen No 5 (biru): Bapedal/KLHDokumen No 6 (krem): ProvinsiDokumen No 7 (ungu): Penghasil

Kode manifes

BAGIAN YANG HARUS DIISI OLEH PENGHASIL(Harus terisi semua)

BAGIAN YANG HARUS DIISI OLEH PENGANGKUT (Cek kesesuaian Nomor kendaraan dengan rekomendasi dan izin)

BAGIAN YANG HARUS DIISI OLEH PENERIMA LIMBAH (cek tanggal penerimaan limbah)

82

Mulai tahun 2013, manifes telah Mulai tahun 2013, manifes telah menggunakan menggunakan STIKERSTIKER BARCODEBARCODE

Kementerian Lingkungan Hidup

Bagian dari pengawasan, dapat diperoleh di KLHBagian dari pengawasan, dapat diperoleh di KLHKK, , akan ditetapkan kuota, direncanakan dengan PNBP, akan ditetapkan kuota, direncanakan dengan PNBP,

ditempelkan pada setiap lembar manifesditempelkan pada setiap lembar manifes

• Dalam Surat rekomendasi memuat nomor unik [KODE] [KODE] manifes yang berbeda-beda untuk setiap pengangkut, contoh: JV, BC, AA, XU, dan lain-lain yang dirangkai dengan nomor urut manifes

Manifes Limbah B3[MANUAL]

Kementerian Lingkungan Hidup

DIMANA BARCODE DITEMPATKAN ? [saat

ini]Ditempelkan pada

bagian sebelah kiri atas.

Ditempelkan pada setiap lembar manifes

83

Catatan untuk Barcode Manifes

• Belum menjadi kriteria penilaian apabila ada perusahaan pengangkutan yang menggunakan manifes asli sesuai izin yang dimiliki namun belum ada barcode.

• Selanjutnya perusahaan pengangkut di wajibkan untuk mengajukan barcode pada kementerian LHK

85

KONSEP MANIFES DALAM DRAFT

PERMEN LH

• Mudah Mudah meledak meledak ((explosiveexplosive) ) – E– E

• Mudah Mudah menyala menyala ((ignitableignitable) ) – I– I

• Reaktif Reaktif ((reactivereactive) – ) – RR

• Infeksius Infeksius ((infectiousinfectious) ) – X– X

• Korosif Korosif ((corrosivecorrosive) ) – C– C

• Beracun Beracun ((toxictoxic) - T) - T

Disimpan pengangk

ut

PENGHASIL / PENGUMPUL

PENGANGKUT

PENGUMPUL/ PENGOLAH /

PEMANFAAT / PENIMBUN

KLH

Dikirim

Disimpan penghasil

Disimpan pengolah

Dikirim

BLHProvinsi

Dikirim

Alur Distribusi Manifes

Dikirim

87

PengirimLB3 KLH

Pengangkut LB3

Penerima LB3

Gubernur

1234567

PutihKuning HijauMerah MudaBiruKremUngu

PengirimPengangkut

KLHPenerimaGubernur

3 7

12 5

46

DISTRIBUSI MANIFES DISTRIBUSI MANIFES (DOKUMEN LIMBAH B3)(DOKUMEN LIMBAH B3)

9. KRITERIA DUMPING & PENGELOLAAN LIMBAH B3 DENGAN CARA TERTENTU

Telah mengajukan izin, namun belum menyelesaikan persyaratan teknis dan ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya

Memiliki izin, namun persyaratan kewajiban dan larangan dalam izin tidak dipenuhi/melanggar salah satu/sebagian dan/atau seluruh ketentuaan dalam izin

Melakukan dumping atau injeksi tanpa izin

Memiliki izin dumping atau injeksi

Seluruh persyaratan kewajiban dan larangan dalam izin dipenuhi

BIRU

Catatan :Pengelolaan Limbah B3 dengan cara tertentu antara lain injeksi

Prosedur Penilaian Prosedur Penilaian PROPERPROPER

• Dewan Pertimbangan PROPER• Pengumuman PROPER

Evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan periode tertentu

Verifikasi lapangan,Sumber data lain.

Kriteria

PemeringkatanPemeringkatan

Evaluasi &Pengolahan dataEvaluasi &Pengolahan data

Pengumpulan dataPengumpulan data

Pemilihan perusahaanPemilihan perusahaan

Mekanisme PROPER Penganggaran Provinsi

Jadwal DekonsentrasiPROPER 2016

Agenda Jadwal Penanggung JawabRakernis dan Refreshment 21 - 23 Maret 2016 KLHK

Penetapan Peserta 31 Maret 2016 KLHK

Penguatan Kapasitas dan Sosialisasi

2 April – 20 April 2016 KLHK dan Instansi LH Provinsi

Pengumpulan Form Evaluasi PROPER

22 April – 1 Mei 2016 Instansi LH Provinsi

Kunjungan Lapangan 16 April – 16 Juni 2016 Instansi LH Provinsi

Supervisi (Peringkat Sementara)

1 Juni – 25 Juni 2016 KLHK dan Instansi LH Provinsi

Penyampaian Rapor Sementara

14 Juni – 1 Juli 2016 Instansi LH Provinsi

Masa Sanggah 14 Juli – 30 Juli 2016 Instansi LH Provinsi

Evaluasi Sanggahan oleh Provinsi

1 Agustus – 12 Agustus 2016 Instansi LH Provinsi

Supervisi hasil Sanggah (Peringkat Akhir)

26 September – 22 Oktober 2016 KLHK dan Instansi LH Provinsi

Sekretariat PROPERBADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI

SUMATERA [email protected]

TERIMA KASIH

2016Program Penilaian Peringkat Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan HidupPengelolaan Lingkungan Hidup

SOSIALISASI PROPER 2106-DINKES.ppt

Documents

Transcript of SOSIALISASI PROPER 2106-DINKES.ppt