SOSIALISASI PERMENTAN NO. …riph.pertanian.go.id/asset/media/download/file/48a10364043c6bfbf... ·...

SOSIALISASI PERMENTAN NO.

16/PERMENTAN/HR.060/5/2017 TENTANG REKOMENDASI IMPOR PRODUK

HORTIKULTURA- Pengganti Permentan Nomor 86 Tahun 2013 Tentang RIPH -

Disampaikan pada Acara Sosialisasi Permentan RIPH

Jakarta, 19 Mei 2017

1

Disampaikan oleh :DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA

LATAR BELAKANG

2

Amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura

Perubahan struktur Kementerian Pertanian RI dimana Ditjen PPHP sudah tidak ada lagi dan RIPH diserahkan kepada Ditjen Hortikultura.

Gugatan DS 477/478 oleh New Zealand dan Amerika Serikat ke WTO terhadap importasi produk hortikultura.

Perkembangan situasi hortikultura di dalam negeri

Komitmen untuk meningkatkan produksi dan daya saing hortikultura nasional

Pemberlakuan perijinan 1 (satu) pintu di Kementerian Pertanian sesuai Permentan No. 117/Permentan/HK.300/11/2013 tentang Pelayanan Perijinan Pertanian Secara on line.

PERMENTAN NO.

86/Permentan/OT.140/8/2013

Tentang Rekomendasi

Impor Produk Hortikultura

PERMENTAN NO.

16/PERMENTAN/HR.060/5/20

17 Tentang Rekomendasi

Impor Produk Hortikultura

PEMBAHASAN DRAFT REVISI PERMENTAN RIPH

3

No. Tanggal Instansi Tempat

1 21 Desember 2016

2 24 Januari 2017 - Biro Hukum, Kementerian Pertanian

- Barantan, Kementerian Pertanian

- Inspektorat Jenderal

- PPVTPP, Kementerian Pertanian

- Direktur Lingkup Ditjen Hortikultura

- Tim RIPH

Ruang Rapat Ditjen Horti

3 30 Januari 2017 - Biro Hukum, Kementerian Pertanian





- Tim RIPH


4 10 Pebruari 2017 - Direktur Lingkup Ditjen Hortikultura

- Tim RIPH


PEMBAHASAN DRAFT REVISI PERMENTAN RIPH Lanjutan

4


5 13 Pebruari 2017 - Biro Hukum, Kementerian Pertanian





- Tim RIPH


6 21 Pebruari 2017 - Lingkup Ditjen Horti

- Biro Hukum, Kementerian Pertanian




- Tim RIPH


7 6 Maret 2017 - Direktur Lingkup Ditjen Hortikultura

- Tim RIPH

Ruang Rapat Ditjen Hortikultura


- Tim RIPH



- Tim RIPH

Ruang Kerja Direktur Jenderal

5


10 4 April 2017 - Ditjen Daglu, Kementerian Perdagangan

- Ditjen Dagri, Kementerian Perdagangan

- Irjen, Kementerian Pertanian


- Tim RIPH


11 11 April 2017 - Direktur Lingkup Ditjen Hortikultura

- Tim RIPH

Ruang Sesditjen Hortikultura


- Tim RIPH

Ruang Sesditjen Hortikultura

13 13 April 2017 - Dirjen Daglu, Kementerian Perdagangan

- Litbang KPK

- Kominko Perekonomian

- Dit. Impor, Kementerian Perdagangan

- Itjen, Kementerian Pertanian


- Tim RIPH



- Tim RIPH


15 27 April 2017 - Kantor Staf Presiden (KSP) Ruang Rapat Ditjen Hortikultura

16 28 April 2017 - Ditjen Hortikultura

- Ditjen Daglu, Kementerian Perdagangan

Ruang Rapat Ditjen Daglu – Kemendag

17 2 Mei 2017 - Instansi terkait

- Pelaku usaha

PUBLIC HEARING DRAFT PERMENTAN RIPH REVISI

PEMBAHASAN DRAFT REVISI PERMENTAN RIPH Lanjutan

STRUKTUR PERMENTAN RIPH NO. 16/2017

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II PERSYARATAN PENERBITAN RIPH

BAB III TATA CARA PENERBITAN RIPH

BAB IV KEWAJIBAN PELAKU USAHA

BAB V KETENTUAN SANKSI

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

6

KETENTUAN UMUM DAN PERSYARATAN PENERBITAN RIPH

7

Definisi

Ruang lingkup Permentan RIPH

Jenis RIPH (Segar konsumsi, segar bahan baku industri,olahan)

Pengajuan RIPH, masa berlaku RIPH

Persyaratan RIPH untuk pelaku usaha, BUMN, lembagasosial dan perwakilan negara asing.

Persyaratan importasi untuk stabilisasi pasokan danharga oleh BUMN

PERSYARATAN PENERBITAN RIPH

8

Waktu importasi produk hortikultura (Di luar masa sebelum panen raya, panen raya dan sesudah panen raya dalam jangka waktu tertentu)

Persyaratan administrasi (NPWP, KTP, API-U, API-P, surat keterangan, surat BPOM, surat menguasai sarana penyimpanan, surat kesesuaian daya tampung gudang, surat pernyataan tidak akan menjual produk hortikultura ke pasar umum, laporan rekapitulasi realisasi impor dsb).

Persyaratan teknis (AROPT, GAP, GHP, Rekomendasi pemasukan dari BPOM untuk produk olahan)

TATA CARA PENERBITAN RIPH

9

Pelaku usaha mengajukan permohonan RIPH kepada Dirjen Hortikultura secara

online melalui http://perizinan.pertanian.go.id/

Alur pengajuan dan penerbitan RIPH (PPVTPP - Barantan – Ditjen Hortikultura –

PPVTPP - INSW)

Pelayanan secara manual dilakukan dalam hal keadaaan memaksa (force majeur)

http://perizinan.pertanian.go.id/

ALUR PENERBITAN RIPH PERMENTAN NO 16/20171

5

2

3

INSW

4

PEMOHON

PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS DAN PERIZINAN PERTANIAN (PVTPP) 3 Hari

DOKUMEN TIDAK LENGKAP

MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS

TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN

TEKNIS

VERIFIKASI DAN VALIDASI

DOKUMEN TEKNIS

MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA

PENERBITAN REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA

BADAN KARANTINA

(3 hari kerja)

VERIFIKASI

DOKUMEN

DITJEN HORTIKULTURA(5 hari kerja)

Alur pengajuan permohonan RIPH

Alur pengembalian berkas pemohonan

Alur penerbitan RIPH

VERIFIKASI

DOKUMEN

OLAHAN

SEGAR

KEWAJIBAN PELAKU USAHA

11

Wajib mengajukan SPI dan merealisasikan impor

Laporan realisasi impor

Penanaman bawang putih di dalam negeri 5% dari volume impor yang diajukan dikonversi dengan produktivitas 6 ton/ha

Laporan realisasi tanam dan produksi bawang putih diketahui oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian di lokasi penanaman dan dilampirkan saat mengajukan permohonan impor berikutnya.

12

KETENTUAN SANKSI

Pelanggaran persyaratan “tidak memasukan produk hortikultura yang melebihi waktu 6 (enam) bulan sejak panen untuk produk hortikultura segar” dikenakan sanksi 3 tahun berturut-turut tidak diberikan RIPH

Pelanggaran terhadap komitmen menanam bawang putih di dalam negeri :

1. Diusulkan untuk dikurangi volume impor berikutnya

2. Tidak diberikan RIPH bawang putih selama 2 (dua) tahun bila melakukan pelanggaran 2 (dua) kali berturut-turut.

Tidak melaporkan realisasi impor dikenakan sanksi tidak diberikan RIPH untuk 1 (satu) tahun

Lembaga sosial yang melanggar peraturan dikenakan sanksi tidak diberikan RIPH selama 1 (satu) tahun dan menarik produk hortikultura dari peredaran

Tidak mengajukan SPI dkenakan sanksi tidak diberikan RIPH untuk 2 (dua) tahun

KETENTUAN PERALIHAN

• RIPH yang telah diterbitkan sebelum Permentan ini mulai berlaku,

dinyatakan tetap berlaku sampai dengan batas berakhirnya RIPH

• Permohonan yang diajukan sebelum Permentan ini mulai berlaku diproses

sesuai Permentan sebelumnya.

• Impor produk hortikultura yang tidak diatur dalam Permentan

sebelumnya terhitung sejak tanggal 1 Juli 2017 harus dilengkapi dengan

RIPH sesuai Permentan ini yang dibuktikan dengan Nomor dan tanggal

Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

• Pelaku usaha yang telah memperoleh RIPH periode untuk impor bulan Juli

– Desember 2017 dilarang mengajukan permohonan RIPH untuk produk

hortikultura yang sama sampai dengan tanggal 31 Desember 2017

13

KETENTUAN PENUTUP

Dalam hal terjadi permasalahan hukum terkait

penerbitan RIPH, permohonan RIPH tidak diterbitkan

sampai dengan adanya putusan pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap

14

PERUBAHAN PERMENTAN RIPH

1. Klasifikasi RIPH

semula diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kelompok yaitu

: segar konsumsi, segar untuk bahan baku industri, olahan

untuk konsumsi, dan olahan untuk bahan baku industri.

Menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu : segar konsumsi,

segar untuk bahan baku industri, dan olahan (Pasal 4 ayat 1).

2. Penambahan ruang lingkup pengaturan komoditas

berdasarkan kode HS BTKI 2017 semula 39 kode HS

menjadi 54 kode HS (Pasal 4 ayat 2).

15

PERBANDINGAN KOMODITAS PERMENTAN RIPH

16

PERMENTAN NO 86 TAHUN 2013 PERMENTAN RIPH NO 16 TAHUN 2017

KETERANGANNO KODE HS URAIAN BARANG KETERANGAN NO KODE HS URAIAN BARANG KETERANGAN

07.01 Kentang, segar atau dingin. 07.01 Kentang, segar atau dingin.

Pemecahan kode HS

(menjadi 2 HS)

1 0701.90.00.00 - Lain-lainKentang Segar dan dingin untuk konsumsi

0701.90 - Lain-lain :

1 0701.90.10 - - Kentang untuk membuat potato chips

2 0701.90.90 - - Lain-lain

07.03Bawang bombay, bawang merah, bawang putih, bawang bakung/perai dan sayuran sejenis lainnya, segar atau dingin.

07.03Bawang bombay, bawang merah, bawang putih, bawangbakung/ perai dan sayuran sejenis lainnya, segar ataudingin.

0703.10 - Bawang bombay dan bawang merah: 0703.10 - Bawang bombay dan bawang merah:

- - Bawang bombay: - - Bawang bombay :

2 0703.10.19.00 - - - Lain-lainBawang Bombay Segar Untuk Konsumsi

3 0703.10.19 - - - Lain-lain

- - Bawang merah: - - Bawang merah :

3 0703.10.29.00 - - - Lain-lainBawang Merah Segar Untuk Konsumsi

4 0703.10.29 - - - Lain-lain

0703.20 - Bawang Putih :Baru

5 0703.20.90 - - Lain-lain

07.06Wortel, lobak cina, akar bit untuk salad, salsify, celeriac, lobak dan akar sejenis yang dapat dimakan, segar atau dingin.

07.06Wortel, lobak cina, akar bit untuk salad, salsify, celeriac,lobak dan akar sejenis yang dapat dimakan, segar ataudingin.

0706.10 - Wortel dan lobak cina: 0706.10 - Wortel dan Lobak Cina :

4 0706.10.10.00 - - Wortel 6 0706.10.10 - - Wortel

07.09 Sayuran polong lainnya, segar atau dingin. 07.09 Sayuran lainnya, segar atau dingin.

0709.60- Buah dari genus Capsicum atau dari genus Pimenta:

0709.60 - Buah dari genus Capsicum atau dari genus Pimenta :

5 0709.60.10.00 - - Cabe, (buah dari genus Capsicum) 7 0709.60.10 - - Cabe (buah dari genus Capsicum)


17

PERMENTAN NO 86 TAHUN 2013 PERMENTAN RIPH NO 16 TAHUN 2017KETERANGANNO KODE HS URAIAN BARANG KETERANGAN NO KODE HS URAIAN BARANG KETERANGAN

07.10Sayuran (tidak dimasak atau dimasak dengan dikukus atau direbus), beku.

07.10Sayuran (tidak dimasak atau dimasak dengan dikukus ataudirebus), beku

6 0710.10.00.00 - Kentang 8 0710.10.00 - Kentang

07.12Sayuran dikeringkan, utuh, potongan, diiris, patahan ataudalam bentuk bubuk, tetapi tidak diolah lebih lanjut.

Baru0712.90 - Sayuran lainnya; campuran sayuran :

9 0712.90.10 - - Bawang putih

08.03Pisang, termasuk pisang yang tidak cocok dikonsumsi langsung sebagai buah segar atau dikeringkan.

08.03Pisang, termasuk pisang yang tidak cocok dikonsumsi langsung sebagai buah, segar atau dikeringkan.

7 0803.10.00.00- Pisang yang tidak cocok dikonsumsi langsung sebagai buah

10 0803.10.00 - Pisang yang tidak cocok dikonsumsi langsung sebagai buah

8 0803.90.00.00 - Lain-lain Pisang Konsumsi 0803.90 - Lain-lain : Pemecahan kode HS

(menjadi 2 HS)11 0803.90.10 - - Lady’s finger banana12 0803.90.90 - - Lain-lain

08.04Korma, buah ara, nanas, alpokat, jambu, mangga dan manggis, segar atau dikeringkan.

08.04Korma, buah ara, nanas, alpokat, jambu, mangga dan manggis,segar atau dikeringkan.

9 0804.30.00.00 - Nanas 13 0804.30.00 - Nanas0804.50 - Jambu, mangga dan manggis: 0804.50 - Jambu, mangga dan manggis :

10 0804.50.20.00 - - Mangga 14 0804.50.20 - - Mangga15 0804.50.30 - - Manggis Baru

08.05 Buah jeruk, segar atau dikeringkan. 08.05 Buah jeruk, segar atau dikeringkan.0805.10 - Orange: 0805.10 - Orange :

11 0805.10.10.00 - - Segar 16 0805.10.10 - - Segar12 0805.20.00.00 - Mandarin (termasuk tangerin dan satsuma);

clementine, wilking dan buah jeruk hibrida semacamnya

- Mandarin (termasuk tangerin dan satsuma); clementine,wilking dan buah jeruk hibrida semacamnya: Pemecahan

kode HS (menjadi 3 HS)

17 0805.21.00 - - Mandarin (termasuk tangerin dan satsuma)18 0805.22.00 - - Clementine19 0805.29.00 - - Lain-lain

13 0805.40.00.00 - Grapefruit, termasuk pomelo 20 0805.40.00 - Grapefruit, termasuk pomelo

14 0805.50.00.00- Lemon (citrus lemon, citrus limonum) dan limau (citrus aurantifolia, citrus latifolia)

0805.50- Lemon (Citrus lemon, Citrus limonum) dan limau (Citrusaurantifolia, Citrus latifolia) :

Pemecahan kode HS

(menjadi 2 HS)21 0805.50.10 - - Lemon (Citrus limon, Citrus limonum)22 0805.50.20 - - Limau (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

15 0805.90.00.00 - Lain-lain 23 0805.90.00 - Lain-lain


18


08.06 Anggur, segar atau kering. 08.06 Anggur, segar atau dikeringkan.16 0806.10.00.00 - Segar 24 0806.10.00 - Segar

08.07Melon (termasuk semangka) dan pepaya (papayas), segar.

08.07 Melon (termasuk semangka) dan pepaya (papayas), segar.

- Melon (termasuk semangka): - Melon (termasuk semangka) :17 0807.19.00.00 - - Lain-Lain Melon 25 0807.19.00 - - Lain-lain

0807.20 - Pepaya: 26 0807.20.00 - PepayaPenggabungan

kode HS18 0807.20.10.00 - - Mardi backcross solo (betik solo)19 0807.20.90.00 - - Lain-lain

08.08 Apel, pir dan quince, segar. 08.08 Apel, pir dan quince, segar.20 0808.10.00.00 - Apel 27 0808.10.00 - Apel

08.10 Buah lainnya, segar. 08.10 Buah lainnya, segar.21 0810.60.00.00 - Durian 28 0810.60.00 - Durian

0810.90 - Lain-lain: 0810.90 - Lain-lain :22 0810.90.10.00 - - Lengkeng (termasuk mata kucing) 29 0810.90.10 - - Lengkeng; termasuk mata kucing

- - Lain-lain :Baru

30 0810.90.92 - - - Buah naga

08.13Buah, kering, selain yang disebut dalam pos 08.01 sampaidengan 08.06; campuran dari buah bertempurung atau buahkering dari Bab ini. Baru

0813.40 - Buah lainnya :31 0813.40.10 - - Lengkeng

09.04Lada dari genus Piper; buah dari genus Capsicum atau darigenus Pimenta yang dikeringkan atau dihancurkan atauditumbuk.

Baru- Buah dari genus Capsicum atau dari genus Pimenta :

0904.21 - - Dikeringkan, tidak dihancurkan atau ditumbuk :32 0904.21.10 - - - Cabe (buah dari genus Capsicum)

0904.22 - - Dihancurkan atau ditumbuk :33 0904.22.10 - - - Cabe (buah dari genus Capsicum)

20,01Sayuran, buah, kacang dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, diolah atau diawetkan dengan cuka atau asam asetat.

Hapus2001.90 - Lain-lain:

23 2001.90.10.00 - - BawangBawang Merah,

Bawang Bombay


19


20.04Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat, beku, selain produk dari pos 20.06.

20.04Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan selain dengan cukaatau asam asetat, beku, selain produk dari pos 20.06.

24 2004.10.00.00 - Kentang Kentang iris beku 34 Ex. 2004.10.00 - KentangKentang IrisBeku

20.05Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat, tidak beku, selain produk daripos 20.06.

2005Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan selain dengan cukaatau asam asetat, tidak beku, selain produk dari pos 20.06.

2005.20 - Kentang: 2005.20 - Kentang :- - Irisan dan potongan: - - Irisan dan potongan :

25 2005.20.11.00 - - - Dalam kemasan kedap udara 35 2005.20.11 - - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran26 2005.20.19.00 - - - Lain-lain 36 2005.20.19 - - - Lain-lain

20.07

Selai, jeli buah, marmelade, pure dan pasta dari buah atau kacang, diperoleh dari pemasakan, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak.

20.07Selai, jeli buah, marmelade, pure dan pasta dari buah ataukacang, diperoleh dari pemasakan, mengandung tambahangula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak.

- Lain-lain: - Lain-lain :27 2007.91.00.00 - - Buah jeruk 37 2007.91.00 - - Buah Jeruk

20.08

Buah, kacang dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, diolah atau diawetkan secara lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol maupun tidak, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.

20.08

Buah, kacang dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan,diolah atau diawetkan secara lain, mengandung tambahan gulaatau bahan pemanis lainnya atau alkohol maupun tidak, tidakdirinci atau termasuk pos lainnya.

28 2008.20.00.00 - Nanas 2008.20 - Nanas : Pemecahan kode HS

(menjadi 2 HS)38 2008.20.10 -- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran39 2008.20.90 - - Lain-lain

2008.30 - Buah jeruk: 2008.30 - Buah Jeruk :

29 2008.30.10.00- - Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol

40 2008.30.10- - Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnyaatau alkohol- Lain-lain, termasuk campuran selain campuran pada subpos2008.19 :

2008.99 - - Lain-lain: 2008.99 - - Lain-lain :30 2008.99.20.00 - - - Lengkeng 41 2008.99.20 - - - Lengkeng


20


20.09

Jus buah (termasuk grape must) dan jus sayuran, tidak difermentasi dan tidak mengandung tambahan alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak.

20.09

Jus buah (termasuk grape must) dan jus sayuran, tidakdifermentasi dan tidak mengandung tambahan alkohol,mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupuntidak.

- Jus orange: - Jus orange :31 2009.29.00.00 - - Lain-lain

42 2009.11.00 - - Beku Pemecahan kode HS

(menjadi 3 HS)43 2009.12.00 - - Tidak beku, dengan nilai Brix tidak melebihi 2044 2009.19.00 - - Lain-lain

- Jus buah jeruk lainnya:Hapus

32 2009.39.00.00 - - Lain-lain- Jus nanas: - Jus nanas :

33 2009.41.00.00 - - Dengan nilai Brix tidak melebihi 20 45 2009.41.00 - - Dengan nilai Brix tidak melebihi 2034 2009.69.00.00 - - Lain-lain 46 2009.49.00 - - Lain-lain

- Jus anggur (termasuk grape must):Baru47 2009.61.00 - - Dengan nilai Brix tidak melebihi 30

48 2009.69.00 - - Lain-lain- Jus apel: - Jus apel :

35 2009.71.00.00 - - Dengan nilai Brix tidak melebihi 20 49 2009.71.00 - - Dengan nilai Brix tidak melebihi 2036 2009.79.00.00 - - Lain-lain 50 2009.79.00 - - Lain-lain

- Jus dari satu jenis buah atau sayuran lain nya: - Jus dari satu jenis buah atau sayuran lainnya :2009.89 - - Lain-lain: 2009.89 - - Lain-lain :

- - - Lain-lain :

37 2009.89.99.00 - - - - Lain-lainMinuman Sari Buah Mangga

51 Ex. 2009.89.99 - - - - Lain-lain Jus Mangga

2009.90 - Campuran jus: 2009.90 - Campuran jus :

38 2009.90.90.00 - - Lain-lain

Minuman Sari Buah Campuran (anggur, jambu, nanas, pepaya, mangga, persik, passion, apel, pir)

- - Lain-lain : Pemecahan kode HS

(menjadi 2 HS)

52 2009.90.91 - - - Siap untuk dikonsumsi langsung53 2009.90.99 - - - Lain-lain


21

PERMENTAN NO 86 TAHUN 2013 PERMENTAN RIPH NO 16 TAHUN 2017

KETERANGANNO KODE HS URAIAN BARANG KETERANGAN NO KODE HS URAIAN BARANG KETERANGAN

21.03Saus dan olahannya; campuran bumbu dan campuranbahan penyedap; tepung mustar dan tepung kasarmustar serta mustar olahan.

21.03Saus dan olahannnya; campuran bumbu dan campuran bahanpenyedap; tepung mustar dan tepung kasar mustar sertamustar olahan.

2103.90 - Lain-lain: 2103.90 - Lain-lain :

39 2103.90.10.00 - - Saus cabe - - Saus dan olahan daripadanya :

54 2103.90.11 - - - Saus cabe

PERUBAHAN PERMENTAN RIPH Lanjutan.......

3. Importasi bawang putih. Pelaku usaha yang akan melakukanimportasi harus mengembangkan penanaman bawang putih di dalam negeri dengan produksi paling kurang 5% dari volume permohonan RIPH per tahun, baik dilakukan sendiri maupunbermitra dengan kelompok tani. Luas tanam dihitung dengan konversi menggunakan produktivitas 6 ton/ha (Pasal 30, 32)

4. Importasi produk hortikultura oleh BUMN dalam rangkastabilisasi pasokan dan harga memiliki persyaratan khusus (tidak terkena kewajiban menanam bawang putih di dalam negeri)(Pasal 12).

22


5. Perubahan alur pengajuan dan penerbitan RIPH (Pasal21)

6. RIPH semula diatur dalam 2 (dua) semester per tahunmenjadi sepanjang tahun dengan jumlah permohonanpaling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) pemohondalam 1 (satu) tahun takwim (Pasal 10).

7. Persyaratan kepemilikan gudang untuk pemegang API-U diubah menjadi penguasaan (Pasal 16 huruf i).

23


8. Penambahan persyaratan pemberian RIPH, yaitu :- Surat pernyataan tidak akan menjual komoditas yang diimpor ke pasar umum bagi

pemohon pelaku usaha pemilik API-P (Pasal 16 huruf k).

- Analisa Resiko OPT Karantina (AROPT) untuk produk dan negara yang pertama kali

mengirim ke Indonesia (Pasal 20 ayat 1 huruf b)

- Nomor GAP berlaku selama periode importasi dan berlaku untuk produk segar

konsumsi dan produk segar bahan baku industri (Pasal 20 ayat 1 huruf d)

- Surat keterangan kapasitas produksi dari negara asal sesuai Nomor GAP (Pasal 20

ayat 1 huruf f)

- Menyampaikan realisasi impor produk hortikultura (Pasal 29).

- Ketentuan sanksi (Pasal 33 dan 34)

24

PENGEMBANGAN BAWANG PUTIH DI DALAM NEGERI

25

BAGAN ALIR PENGEMBANGAN BAWANG PUTIH OLEH PELAKU USAHA

Pengajuan

RIPH(+Kesanggupan

Tanam 5% x Volume

Pengajuan)

Penerbitan

SPI(Kemendag)

KoordinasidenganDitjen

Horti danDinas

PertanianKab/Kota

(CP/CL)

- MoU KemitraandenganKelompoktani

-Usaha Sendiri

PelaksanaanTanam

(Luas, Jangka Waktu, Pendampingan TeknologiBudidaya, Pendampingan

Pemasaran)

Evaluasidan

Pelaporan

(DitjenHorti, Daglu, Dinas

Kab/Kota)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BULAN

Persiapan

Link Pengajuan RIPH.ppt

Link Koordinasi.ppt

Link MoU.ppt

Link Pelaksanaan.ppt

Link Evaluasi dan Pelaporan.ppt

No Kode Tentang Ditanda Tangani

oleh

1. Format -

1

Permohonan Rekomendasi Impor

Produk Hortikultura Segar Untuk

Konsumsi

Pelaku Usaha

2. Format -

2


Produk Hortikultura Segar Bahan Baku

Industri

Pelaku Usaha

3. Format -

3


Produk Hortikultura Olahan

Pelaku Usaha

4. Format -

4

Surat Kepala Pusat PVTPP kepada

Kepala Badan Karantina perihal

Permohonan Verifikasi Kesesuaian

Tempat Pemasukan, Produk

Hortikultura dan Negara Asal Produk

Hortikultura Segar

Kepala Pusat PVTPP

5. Format -

5

Surat Kepala Pusat PVTPP kepada

Direktur Jenderal Hortikultura perihal


Produk Hortikultura Olahan

Kepala Pusat PVT-PP

No Kode Tentang Ditanda Tangani

oleh

6. Format - 6 Surat Kepala Pusat PVTPP kepada

Pimpinan Pelaku Usaha tentang

Penolakan Pengajuan RIPH yang tidak

memenuhi persyaratan

Kepala Pusat PVTPP

7. Format - 7 Surat Kepala Badan Karantina

Pertanian kepada Direktur Jenderal

Hortikultura tentang Permohonan

Rekomendasi Impor Produk

Hortikultura Segar

Kepala Badan Karantina

8. Format - 8 Rekomendasi Impor Produk

Hortikultura ke dalam Wilayah Negara

Republik Indonesia

Direktur Jenderal

Hortikultura

9. Format -

9

Surat Pernyataan

Kesanggupan Untuk

Pengembangan Penanaman

Bawang Putih di Dalam

Negeri

Pelaku Usaha

DOKUMEN PENGAJUAN RIPH

Form-9 Kesanggupan Importir.pdf

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

28

SIMULASI PENGEMBANGAN BAWANG PUTIH LOKAL OLEH PELAKU USAHA

Asumsi DasarPerkiraan Impor Tahun 2018 : 480.000 ton/tahunKebutuhan Bawang Putih Nasional : 500.000 ton/tahunProduksi Eksisting Dalam Negeri : 20.000 ton/tahun

Jika setiap 5% dari jumlah pengajuan impor dilakukan pengembangan bawang putih di dalam negeri oleh pelaku usaha, maka diperlukan lahan pengembangan baru :

5% x 480.000 ton = 24.000 ton

Atau setara dengan Luas Tanam Baru ± 4.000 Ha (dengan asumsi provitas hasil panen 6 ton/ha)

SIMULASI PENGEMBANGAN BAWANG PUTIH OLEH 1 (SATU) PELAKU USAHA IMPORTIR BAWANG PUTIH (5% DARI TOTAL VOLUME PENGAJUAN IMPOR)

No

Luas Tanam yang akan

dikembangkan

(Ha/tahun)

Setara Produksi*

(Ton)

Maksimal Vol.

Pengajuan Impor**

(Ton)

1. 50 300 6.000

2. 100 600 12.000

3. 150 900 18.000

4. 200 1.200 24.000

5. 300 1.800 36.000

6. 400 2.400 48.000

7. 500 3.000 60.000

8. 600 3.600 72.000

9. 700 4.200 84.000

10. 800 4.800 96.000

11. 900 5.400 108.000

12. 1.000 6.000 120.000

Catatan :

* Asumsi provitas rata-rata 6 ton/ha

** disesuaikan juga dengan kapasitas gudang yang dimiliki

1. Setelah RIPH dikeluarkan, importir dapat berkoordinasi denganKementerian Pertanian c.q Direktorat Jenderal Hortikultura untuk

mendapatkan informasi awal calon lokasi pengembanganbawang putih.

2. Setelah Surat Persetujuan Impor (SPI) dikeluarkan oleh KementerianPerdagangan, importir/pelaku usaha berkoordinasi dengan dinaspertanian atau dinas yang menyelenggarakan urusan pertanian dikabupaten/kota calon lokasi penanaman bawang putih dengan membawadokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengembangan Bawang Putihdi dalam negeri sebagaimana Format-9 Permentan RIPH;

KOORDINASI DENGAN KEMENTERIAN PERTANIAN DAN DINAS PERTANIAN

PERAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA

Dinas Pertanian atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangpertanian Kabupaten/Kota berperan :

1. Mendata importir atau pelaku usaha yang akan mengembangkan bawang putih didaerahnya.

2. Menyediakan informasi lokasi yang potensial untuk pengembangan bawang putihhingga satuan wilayah terkecil yang memungkinkan.

3. Menyediakan informasi kontak kelompoktani bawang putih yang akan bermitradengan importir

4. Memantau atau memonitor realisasi pelaksanaan penanaman oleh pelaku usaha.

5. Memfasilitasi pertemuan antara kelompoktani/petani bawang putih yang akanbermitra dengan Pelaku Usaha.

Luas Maksimum Pernah Dicapai (Nasional)

(1993-2015)Luas Eksisting 2016* (Ha) Potensi Tersedia untuk Pengembangan**

28.197 Ha 2.177 Ha 14.246 Ha

169

679 31 200 Tegal

1.841 47 200 Wonosobo

1.291 236 3.096 Temanggung

2.844 31 250 Magelang

702 189 405 Karanganyar

89 - 75 Wonogiri

581 121 25 Bandung

- 100 Banjarnegara

Belu 285 15 85

TTU 357 11 88

TTS 200 62 499

Lotim 1.809 527 4.000

Tabanan 635 - 425

Buleleng 341 35

Probolinggo 603 - 15

91 53 87 Magetan

150 30 10 Kota Batu

1.723 12 10 Malang

1.098 - 25 Mojokerto

690 122 479 Solok

6 - 63 Muara Enim

19 - 8 OKU Selatan

- - 35 Pagar Alam

2 - 11 Lampung Barat

Bima 792 605 1.340

Karo 201 10 10

Tapanuli Utara 353 - 12

* Angka Sementara **Identifikasi Sementara Daerah s/d 16 Mei 2017

Raja Ampat 3 - 8

Lanny Jaya 30 30 1.050

Sigi - - 350

Parigi Moutong - - 300

Poso - - 500

Banggai 5 - 250

Majelangka 48 25

Garut 150 25

PETA IDENTIFIKASI LOKASI POTENSI PENGEMBANGAN BAWANG PUTIH NASIONAL

IDENTIFIKASI LOKASI POTENSI LAHAN PENGEMBANGAN BAWANG PUTIH

* Identifikasi Sementara sampai tanggal 16 Mei 2017

No Provinsi Kabupaten Potensi Lahan

1Jawa Tengah 1 Magelang 250

2 Banjarnegara 100

3 Temanggung 3.096

4 Wonogiri 75

5 Karanganyar 465

6 Tegal 500

2Jawa Timur 7 Magetan 87

8 Malang 10

9 Probolinggo 15

10 Mojokerto 25

11 Kota Batu 10

3Jawa Barat 7 Bandung 25

8 Majalengka 25

9 Garut 25

4NTB 12 Bima 1.340

13 Lombok Timur 4.000

5NTT 14 Belu 85

15 Timor Tengah Selatan 499

16Timor Tengah Utara 88

No Provinsi Kabupaten Potensi Lahan

6 Sulawesi Tengah 17 Sigi 350

18 Parigi Mountong 300

19 Poso 500

20 Banggai 250

7 Sumatra Barat 21 Solok 479

8 Bali 22 Tabanan 425

23 Buleleng 25

9 Sumatera Selatan 24 Muara Enim 63

25 Oku Selatan 8

26 Pagar Alam 35

10 Sumatera Utara 27 Karo 10

28 Tapanuli Utara 12

11 Lampung 29 Lampung Barat 11

12 Papua 30 Lani Jaya 1.050

13 Papua Barat 31 Raja Ampat 8

JUMLAH 14.246

NOTA KESEPAHAMAN (MoU) DENGAN KELOMPOKTANI

1. Untuk merealisasikan tanam bawang putih di dalam negeri, importir dapat menjalinkemitraan dengan kelompoktani atau badan usaha lain di lokasi yang sesuai denganterlebih dahulu mengadakan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU)yang disaksikan oleh Dinas Pertanian setempat.

2. Nota Kesepahaman (MoU) sekurang-kurangnya memuat informasi luas rencana tanamyang dimitrakan, hak dan kewajiban para pihak dan jangka waktu kerjasama.

3. Ketentuan terkait Nota Kesepahaman (MoU) :

Importir boleh melakukan MoU dengan satu atau lebih kelompoktani hinggaterpenuhi kewajiban minimal luas tanam yang dipersyaratkan.

Satu kelompoktani boleh melakukan dua atau lebih MoU dengan importir selamalahan yang dikuasai kelompoktani tersebut mencukupi kebutuhan importir.

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban sekaligus mekanisme pemasaran hasilpanen dilakukan sesuai kesepakatan bersama para pihak dalam MoU.

KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

IMPORTIR KELOMPOKTANI

Menyediakan Sarana Produksi Utamayang dibutuhkan : Benih, Pupuk,Pengendali OPT Ramah Lingkungan, Mulsa , dll

Menyediakan Lahan (kondisional)

Pendampingan teknologi budidaya Melaksanakan budidaya bawang putihsesuai anjuran dan menerapkan prinsip-prinsip konservasi lahan dan Good Agricultural Practices (GAP)

Pendampingan pemasaran bagikelompoktani mitra

Mekanisme pembagian hasil dan hal-hal teknis lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi dan sesuai kesepakatn bersama parapihak

PENYEDIAAN SARANA PRODUKSI

1. Sarana produksi bawang putih meliputi :

Benih;

Pupuk Organik;

Pupuk Anorganik;

Sarana Pengendali OPT Ramah Lingkungan;

Mulsa; Dan/Atau

sarana lain yang diperlukan sesuai kondisi lokasi spesifik setempat.

2. Importir dapat membantu penyediaan sarana alat mesin pertanian untuk mendukung kegiatanbudidaya bawang putih antara lain mesin pengolah tanah, pompa air, sprayer dan alat lain yangdiperlukan.

3. Benih bawang putih dapat disediakan oleh kelompoktani, badan usaha swasta maupun BUMN(contoh : PT. Pertani) dengan diketahui oleh instansi yang membidangi perbenihan di lokasitanam.

4. Benih bawang putih yang akan ditanam harus sesuai dengan kondisi agroklimat lokasi setempat.

PELAKSANAAN TANAM Selama pelaksanaan tanam, importir berwenang menentukan mekanisme

pengawasan untuk menjamin keberhasilan penanaman.

Waktu tanam bawang putih dapat menyesuaikan musim tanam di masing-

masing lokasi spesifik.

Importir atau pihak yang dikuasakan oleh importir melakukan pendampingandan bimbingan teknologi budidaya.

Importir atau pihak yang dikuasakan oleh importir melakukan pendampinganpemasaran hasil panen bawang putih.

Kementerian Pertanian bersama dengan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota serta

instansi terkait lainnya berhak melakukan pembinaan dan pengawasanpelaksaan realisasi tanam baik diminta maupun tidak diminta.

Kebutuhan Benih 3.875 ton

PROGRAM PENYEDIAAN BENIH BAWANG PUTIH DENGAN APBN 2018

PRODUKSI BENIH1. Potensi Pertanaman 2017 = 1.754 ha 15.483 ton

(kawasan APBN dan swadaya petani)2. Produksi benih (70% konsumsi) 10.800 ton3. Produksi Benih (2018) 115 ha 550 ton Benih

Ketersediaan Benih Kebijakan importasi baput : Importir wajib mengembangkan

baput di dalam negeri sebesar 5% dari impor konsumsi

427.500 ton - 21.375 ton/3.562 ha pertanaman 2.500 ton

BEP BAWANG PUTIH DI BEBERAPA WILAYAH

Lokasi BEP Konsumsi

(Rp.)

BEP Benih (Rp.)

Kab. Bandung 8.000 15.000

Kab. Tegal 12.000 25.000

Kab. Temanggung 14.000 27.000

Kab. Magelang 22.000 30.000

Kab. Karanganyar 15.000 17.000

Kab. Malang 6.500 10.000

Kab. Magetan 13.000 18.500

Kab. Solok 7.000 13.000

Kab. Lombok Timur 7.000 12.000

Kab. Bima 7.000 13.000

BUMN (PT. Pertani)— Modal— Prosesing— Pemegang Sertifikat Benih— Penyimpanan— Penyaluran

PETANI/PENANGKAR— Penyedia produk

Pelaku Usaha(Eksportir dan Importir)

KEMENTAN ― Penyediaan Benih Varietas Baru― Pengawasan dan Sertifikasi

PERAN STAKEHOLDER DALAM PENGEMBANGAN BAWANG PUTIH

WAKTU TANAM BAWANG PUTIH DI BEBERAPA SENTRA DI INDONESIA)

42

JanFeb

Mar

Apr

Mei

JunJul

Agt

Sep

Okt

Nop

Des

Lombok Timur

(Feb-Agust)

EVALUASI DAN PELAPORAN

A. LAPORAN PERSIAPAN TANAM1. Pelaku Usaha melaporkan persiapan penanaman bawang putih kepada Direktur Jenderal Hortikultura

dengan diketahui Dinas Pertanian atau dinas yang menyelenggarakan urusan hortikultura di lokasisetempat, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak RIPH dikeluarkan

2. Laporan persiapan tanam bawang putih sekurang-kurangnya meliputi : informasi calon lokasi dan/ataucalon petani mitra, rencana luas tanam, jadwal tanam dan skema pengembangan (sendiri atau kemitraan).

B. LAPORAN REALISASI TANAM1. Pelaku usaha melaporkan realisasi penanaman bawang putih kepada Direktur Jenderal Hortikultura

Kementerian Pertanian dan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan yang diketahui oleh Dinas Pertanian atau Dinas yang menyelenggarakan urusan hortikultura di lokasi, sebagaidasar penerbitan RIPH tahun berikutnya.

2. Laporan realisasi pelaksanaan penanaman bawang putih sekurang-kurangnya melampirkan salinan MoU (jika melakukan kemitraan), Surat Keterangan Pengembangan yang diketahui Dinas Pertanian setempat(jika dilakukan secara sendiri), Lokasi, Realisasi Luas Tanam (Hektar), Realisasi Luas Panen (Hektar) danRealisasi Hasil Produksi dalam satu tahun (Ton).

JENIS BAWANG PUTIH DALAM NEGERI

44

BAWANG PUTIH TEMANGGUNG

45

BAWANG PUTIH SEMBALUN

46

KONSULTASI PENGEMBANGAN BAWANG PUTIH

47

Direktur Sayuran dan Tanaman Obat :

Dr. Ir. Prihasto Setyanto, MSc. (081334635115)

Kasubdit Bawang Merah dan Sayuran Umbi :

Ir. Mardiah Hayati, MM. (081316746429)

Kasie Teknologi Bawang Merah dan SayuranUmbi : Indra Husni, STP, MM (081316334375)

Kasie Pengembangan Kawasan Bawang Merahdan Umbi : Mutiara Sari, PhD (081210600814)

Email : subdit.bawang@g

mail.com

SOSIALISASI PERMENTAN NO. …riph.pertanian.go.id/asset/media/download/file/48a10364043c6bfbf... ·...

Documents

Transcript of SOSIALISASI PERMENTAN NO. …riph.pertanian.go.id/asset/media/download/file/48a10364043c6bfbf... ·...