Sosialisasi Pergub No 25 Th 2010 Ttg Hibah Dan Bansos
-
Upload
buletinbappedakaltim -
Category
Documents
-
view
639 -
download
6
description
Transcript of Sosialisasi Pergub No 25 Th 2010 Ttg Hibah Dan Bansos
![Page 1: Sosialisasi Pergub No 25 Th 2010 Ttg Hibah Dan Bansos](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/5571f82449795991698cbbb7/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: Sosialisasi Pergub No 25 Th 2010 Ttg Hibah Dan Bansos](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/5571f82449795991698cbbb7/html5/thumbnails/2.jpg)
A. A. DASAR HUKUM DASAR HUKUM
1. UU No.25 th 1956 ttg Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur;
2. UU No. 8 th 1985 ttg Organisasi Kemasyarakat;3. UU No. 25 th 1992 ttg Koperasi ;4. UU No. 31 th 1999 ttg Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dgn UU RI No. 20 th 2001 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. UU No.17 th 2003 ttg Keuangan Negara;6. UU No. 20 th 2003 ttg Sistem Pendidikan
Nasional;7. UU No. 1 th 2004 ttg Perbendaharaan Negara;8. UU No. 10 th 2004 ttg Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;9. UU No. 15 th 2004 ttg Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
![Page 3: Sosialisasi Pergub No 25 Th 2010 Ttg Hibah Dan Bansos](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/5571f82449795991698cbbb7/html5/thumbnails/3.jpg)
10. UU No. 28 th 2004 ttg Perubahan atas UU No. 16 th 2001 ttg Yayasan;
11. UU No. 32 th 2004 ttg Pemerintahan Daerah;12. UU No. 33 th 2004 ttg Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
13. UU No. 20 th 2008 ttg Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
14. PP No. 24 th 2005 ttg Standar Akuntansi Pemerintah;
15. PP No. 55 th 2005 ttg Dana Perimbangan;16. PP No. 56 th 2005 ttg Sistem Informasi
Keuangan Daerah;17. PP No. 57 th 2005 ttg Hibah Kepada
Pemerintah Daerah;18. PP No. 58 th 2005 ttg Pengelolaan Keuangan
Daerah;19. PP No. 65 th 2005 ttg Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Strandar Pelayanan Minimal; ‘
![Page 4: Sosialisasi Pergub No 25 Th 2010 Ttg Hibah Dan Bansos](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/5571f82449795991698cbbb7/html5/thumbnails/4.jpg)
20. PP No. 8 th 2006 ttg Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
21. PP No. 38 th 2007 ttg Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemprov, dan Pemkab/Pemkot;
22. PP RI No. 60 th 2008 ttg Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
23. PP No. 19 th 2010 ttg Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuagan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
24. Kepres No. 80 th 2003 ttg Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
25. Kepres No. 117/P th 2008 ttg Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si dan Drs.H. Farid Wadjdy, M.Pd sebagai Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim masa jabatan th 2008-2013;
26. Permendagri No.13 th 2006 ttg Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 th 2007 ttg Perubahan atas Permendagri 13 th 2006;
![Page 5: Sosialisasi Pergub No 25 Th 2010 Ttg Hibah Dan Bansos](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/5571f82449795991698cbbb7/html5/thumbnails/5.jpg)
27. Permendagri No.168 /PMK.07 th 2008 ttg Hibah Daerah;
28. Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 th 2006 dan No.8 th 2006 ttg Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan Kerukunan Umat beragama, Pemberdayaan Umm, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat beragama dan Pendirian rumah ibadah;
29. Perda Pemprov Kaltim No. 02 th 2008 ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah;
30. Perda Pemprov Kaltim No. 6 th 2008 ttg Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim;
31. Perda Pemprov Kaltim No. 8 th 2008 ttg Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kaltim;
32. Perda Pemprov Kaltim No. 09 th 2008 ttg Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kaltim;
![Page 6: Sosialisasi Pergub No 25 Th 2010 Ttg Hibah Dan Bansos](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/5571f82449795991698cbbb7/html5/thumbnails/6.jpg)
33. Perda Pemprov Kaltim No. 10 th 2008 ttg Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kaltim;
34. Perda Pemprov Kaltim No. 13 th 2008 ttg Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah;
35. Perda Pemprov Kaltim No. 13 th 2009 ttg Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Kaltim;
![Page 7: Sosialisasi Pergub No 25 Th 2010 Ttg Hibah Dan Bansos](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/5571f82449795991698cbbb7/html5/thumbnails/7.jpg)
BAB 1KETENTUAN UMUM
Pasal 1
1. Pemerintah adalah Presiden RI yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara RI sebagaimana dimaksud dalam UU Dasar RI th 1945;
2. Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah seperti yang dimaksud dgn UU yg mengatur Pemda dan Pembentukan Pemprov Kaltim;
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur;4. Hibah adalah pemberian bantuan dalam
bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, orgnasisasi kemasyarakatan, yg secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tdk secara terus menerus;
![Page 8: Sosialisasi Pergub No 25 Th 2010 Ttg Hibah Dan Bansos](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/5571f82449795991698cbbb7/html5/thumbnails/8.jpg)
5. Bantuan Sosial selanjutnya disingkat BANSOS adalah pemberian bantuan yg sifatnya tdk secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
6. Tim seleksi adalah Tim yg dibentuk oleh Gubernur untuk melakukan penelitian administratif dan substantif atas proposal yg masuk dan melakukan pemeriksaan lapangan atas calon yang mengusulkan proposal;
7. Naskah perjanjian adalah naskah perjanjian hibah yg dibuat antara pemerintah Provinsi dan penerima hibah;
8. Surat pernyataan adalah pernyataan yg dibuat oleh calon penerima Bansos yg berisikan kesanggupan dan tanggung jawab.
![Page 9: Sosialisasi Pergub No 25 Th 2010 Ttg Hibah Dan Bansos](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/5571f82449795991698cbbb7/html5/thumbnails/9.jpg)
BAB 1IMAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
1. Maksud pemberian HIBAH adalah sebagai upaya Pemprov dalam penunjang penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah, pelayanan kepada masyarakat;
2. Maksud pemberian BANSOS adalah sebaya upaya Pemprov dalam rangka mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
3. Tujuan pemberian BANSOS adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masy secara langsung serta mendukung bagi program pemda.
![Page 10: Sosialisasi Pergub No 25 Th 2010 Ttg Hibah Dan Bansos](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/5571f82449795991698cbbb7/html5/thumbnails/10.jpg)
BAB IIIPRINSIP DAN SIFAT PEMBERIAN HIBAH DAN BANSOS
Pasal 3
1. Pemberian hibah dlm bentuk uang dpt dianggarkan apabila Pemda telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan umum yg ditetapkan dlm peraturan perundang-undangan;
2. Pemberian hibah dlm bentuk barang dpt dilakukan apabila barang tsb tidak mempunyai nilai ekonomis bagi pemerintah daerah yg bersangkutan tetapi bermanfaat bagi pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan/atau kelompok masy/perorangan;
3. Pemberian hibah dlm bentuk jasa dapat dianggarkan apabila pemda telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urasan wajib guna memenuhi standar pelayanan umum yg ditetapkan dlm peraturan perundang-undangan;
1). PRINSIP PEMBERIAN HIBAH
![Page 11: Sosialisasi Pergub No 25 Th 2010 Ttg Hibah Dan Bansos](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/5571f82449795991698cbbb7/html5/thumbnails/11.jpg)
4. Pemberian hibah dlm bentuk uang atau barang atau jasa dpt diberikan kepada pemda tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Pemberian hibah bersifat bantuan yg tdk mengikat/tdk secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dgn persyaratan yg ditetapkan dlm naskah perjanjian hibah daerah.2). PRINSIP PEMBERIAN BANSOS
1. Pemberian bansos kepada masy dpt berbentuk uang dan/atau barang;
2. Pemberian bansos diberikan tdk terus menerus, tdk wajib dan tdk harus diberikan setiap tahun anggaran, selektif dn memiliki kejelasan peruntukannya;
3. Pemberiah bansos dlm bentuk uang dpt dianggarkan apabila pemda telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna terpenuhinya standar pelayanan minimum yg ditetapkan dlm peraturan perundang-undangan.
![Page 12: Sosialisasi Pergub No 25 Th 2010 Ttg Hibah Dan Bansos](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/5571f82449795991698cbbb7/html5/thumbnails/12.jpg)
Sifat Pemberian Hibah dan Bansos Pasal 3
1. Selektif dan spesifik;2. Diutamakan untuk program/kegiatan yg
umumnya sulit untuk dilaksanakan secara efektif oleh SKPD Pemprov;
3. Untuk mendukung penyelenggaraan program Pemprov;
4. Tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tsb ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tsb dlm menunjang penyelenggaraan pemda dan harus digunakan sesuai dgn persyaratan yg ditetapkan dlm naskah perjanjian hibah daerah
1). Sifat pemberiah hibah
![Page 13: Sosialisasi Pergub No 25 Th 2010 Ttg Hibah Dan Bansos](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/5571f82449795991698cbbb7/html5/thumbnails/13.jpg)
1. Stimulan;2. Diutamakan untuk program/kegiatan yg
umumnya sulit dilaksanakan secara efektif oleh SKPD Pemprov;
3. Diberikan secara selektif, memiliki kejelasan peruntukannya;
4. Tidak mengikat atau tidak terus menerus dalam arti bahwa pemberian bantuan tsb tdk wajib dan tdk harus diberikan setiap tahun anggaran;
5. Penganggaran memperhatikan kemampuan keuangan daerah sehingga tdk mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan pelayanan dasar kepada masy.
2). Sifat pemberiah bansos
![Page 14: Sosialisasi Pergub No 25 Th 2010 Ttg Hibah Dan Bansos](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/5571f82449795991698cbbb7/html5/thumbnails/14.jpg)
BAB IVPENERIMA HIBAH DAN BANSOS
Pasal 3
1. Penerima hibah terdiri atas; a. Pemerintah;b. Perusahaan Daerah;c. Pemerintah Daerah Lainnya;d. Masy dan organisasi kemasyarakatan;e. Organisasi fungsional. 2. Penerimaan Bansos antara lain terdiri atas;a. Organisasi sosial, kemasyarakatan dan
profesi;b. Organisasi tempat ibadah;c. Yayasan pendidikan dan sosial;d. Kelompok/anggota masyarakat.
![Page 15: Sosialisasi Pergub No 25 Th 2010 Ttg Hibah Dan Bansos](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/5571f82449795991698cbbb7/html5/thumbnails/15.jpg)
BAB VPERSYARATAN HIBAH DAN BANSOS
Pasal 7
1. Penerima hibah dan bansos diutamakan yg telah dibentuk dan berdiri sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan berkedudukan di wilayah Kaltim, atau berkedudukan di luar wilayah Kaltim, atau orgganisasi yg dibentuk badan hukum Indonesia yg berdudukan di luar negeri, yg dinilai mendukung program prioritas pembangunan Pemprov;
2. Penerima hibah dan bansos diutamakan pada organisasi yg lingkup operasionalnya di tingkat Provinsi dan Kab/Kota yg dinilai mendukung program prioritas Pembangunan Pemprov. Kaltim;
3. Pendirian organisasi didasarkan pada bukti-bukti pendirian organisasi seperti akta notaris atau bukti-bukti lainnya yg sah;
4. Kegiatan-kegiatan yg sudah mendapatkan dukungan bantuan Pemerintah Kab/Kota tidak dapat diajukan kembali untuk mendapatkan hibah dan/atau bansos Pemprov. kecuali dlm item yg berbeda;
5. Hibah dan bansos tidak dapat digunakan kepentingan pribadi, keluarga atau modal usaha pribadi yg bersifat mencari keuntungan;
![Page 16: Sosialisasi Pergub No 25 Th 2010 Ttg Hibah Dan Bansos](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/5571f82449795991698cbbb7/html5/thumbnails/16.jpg)
6. Hibah dan bansos tidak dapat digunakan untuk membiayai pembelian lahan, gaji bulanan, dan peralatan yang tidak digunakan langsung dalam kegiatan, kecuali yg diatur dlm ketentuan perundang-undangan;
7. Organisasi-organisasi (kemasyarakat, keagamaan sosial) yg memiliki orang yg sama yg duduk sebagai pelaksana dan atau pengambil kebijakan dalam struktur organisasi hanya dapat mengajukan satu proposal untuk tahun anggaran yg sama kecuali organisasi fungsional.
![Page 17: Sosialisasi Pergub No 25 Th 2010 Ttg Hibah Dan Bansos](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/5571f82449795991698cbbb7/html5/thumbnails/17.jpg)
BAB VILINGKUP KEGIATAN HIBAH DAN BANSOS
Pasal 8
1. Keagamaan pendidikan keagaamaan, pengembangan kemandirian umat dan peningkatan kerukunan antar umat beragama;
2. Kepemudaan termasuk kesehatan remaja, pencegahan dan penanggulangan penggunaan narkoba dan HIV/Aids;
3. Pemberdayaan perempuan, kesehatan ibu dan anak dan upaya-upaya mendukung keadilan gender;
4. Pendidikan formal, nonformal, informal dan pendidikan berbasis masyarakat;
5. Upaya untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan pada rakyat miskin;
6. Upaya-upaya pengembangan kebudayaan dan kesenian daerah;
7. Penguatan harmonisasi antar kelompok-kelompok sosial masy;
8. Upaya-upaya memperbaiki dan atau mempertahankan kualitas lingkungan hidup dan sumberdaya alam;
9. Penguatan kelembagaan-kelembagaan masyarakat agar dapat berfungsi untuk memberikan pelayanan bagi warga masy;
10. Pemberdayaan ekonomi lokal baik melalui penguatan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah maupun usaha lainnya terutama usaha ekonomi kelompok perempuan;
![Page 18: Sosialisasi Pergub No 25 Th 2010 Ttg Hibah Dan Bansos](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/5571f82449795991698cbbb7/html5/thumbnails/18.jpg)
11. Pendidikan kewarganegaraan dan kesadaran politik;12. Pembelaan hak-hak masyarakat terpinggirkan;13. Upaya-upaya untuk mendukung program pemerintah
dan pembangunan baik di tingkat provinsi maupun kab/kota;
14. Bantuan kemanuasiaan untuk menanggulangi kerentanan kehidupan kaum miskin dan korban bencana;
15. Anggota masyarakat yg berjasa/berprestasi bagi Kaltim;
16. Peningkatan efektifitas fungsi-fungsi instansi vertikal di daerah Kaltim;
17. Peningkatan pelayanan publik.
![Page 19: Sosialisasi Pergub No 25 Th 2010 Ttg Hibah Dan Bansos](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/5571f82449795991698cbbb7/html5/thumbnails/19.jpg)
BAB VIIHIBAH KEPADA INSTANSI VERTIKAL
Pasal 9
Hibah kepada instansi vertikal dibatasi dengan memperhatikan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, dan bagi instansi penerima dana hibah pelaksanaan dan pertanggungjawabannya mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
![Page 20: Sosialisasi Pergub No 25 Th 2010 Ttg Hibah Dan Bansos](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/5571f82449795991698cbbb7/html5/thumbnails/20.jpg)
BAB VIIIPEMBUATAN, PENGAJUAN DAN SELEKSI PROPOSAL
1. Proposal terdiri dari atas proposal kegiatan dan rencana kegiatan;
2. Proposal sebagaimana dimaksuk ayat (1) dilengkapi dengan :
a. Profil organisasi;b. Anggaran Dasar Organisasi yg sudah tercatat pada
notaris;c. Anggaran Rumah Tangga Organisasi khususnya
mengenai aturan pengelolaan keuangan internal;d. Rekomendasi dari Kanwil dan/atau Kantor Kementrian
Agama, Kepala Kelurahan/Desa khsusnya untuk organisasi pengurus tempat ibadah dan satuan pendidikan keagamaan, seperti pondok pesantren, semenari, sekolah teologi, dan yg sejenisnya;
e. Rekomendasi instansi teknis lainnya yg berkenaan dengan proposal yg diajukan.
3. Rencana anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) merincikan komponen biaya yang dibutuhkan.
Pembuatan Proposal Pasal 10
![Page 21: Sosialisasi Pergub No 25 Th 2010 Ttg Hibah Dan Bansos](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/5571f82449795991698cbbb7/html5/thumbnails/21.jpg)
1. Proposal yang permohonannya dalam bentuk bantuan keuangan ditujukan kepada Gubernur Cq. Kepala Biro Sosial melalui surat pengantar yang ditandatangi oleh pimpinan orgnasasi;
2. Proposal yang permohonannya dalam bentuk barang ditujukan kepada Gubernur Cq. Kepala SKPD yang terkait, untuk diusulkan menjadi bagian program dan kegiatan SKPD sesuai ketentuan yg berlaku.
Pengajuan Proposal Pasal 11
Seleksi Proposal Hibah dan Bansos Pasal 12
1. Seleksi proposal dilakukan oleh Tim seleksi dgn cara melakukan penelitian administratif dan substantif atas proposal yg masuk dan dapat melalukan pemeriksaan lapangan atas calon penerima hibah;
2. Penilaian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penilaian yg didasarkan dgn meneliti kelengkapan adminstrasi proposal yg diajukan dan mengisi format penilaian standar yg telah ditetapkan;
3. Penilaian subtansif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penilaian yg didasarkan dgn meneliti isi proposal yg diajukan telah sesuai dgn prinsip, sifat, dan persyaratan yg telah ditetapkan dlm peraturan ini dan peraturan perundang-undangan yg berlaku;
4. Tim seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur
![Page 22: Sosialisasi Pergub No 25 Th 2010 Ttg Hibah Dan Bansos](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/5571f82449795991698cbbb7/html5/thumbnails/22.jpg)
BAB IXPENCAIRAN HIBANG DAN BANSOS
1. Calon penerima yg lolos dalam proses seleksi/validasi atau yg telah tertuang dalam DPA ditetapkan dengan keputusan Gubernur;
2. Calon penerima yg telah ditetapkan dgn keputusan gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) mengajukan permohonan pencairan hibah dan bansos dilampiri dengan proposal dan rencana penggunaan dana, naskah perjanjian atau surat pernyataan serta kelengkapan persyaratan pencairan lainnya berdasarkan ketentuan yg berlaku;
3. Hibah dan bansos yg telah disetujui, ditransfer langsung dari rekening kas daerah kepada rekening penerima yg bersangkutan.
Pasal 16
![Page 23: Sosialisasi Pergub No 25 Th 2010 Ttg Hibah Dan Bansos](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/5571f82449795991698cbbb7/html5/thumbnails/23.jpg)
BAB XPENATAUSAHAAN DAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN
1. Penerima hibah dan bansos wajib menatausahakan penggunaan uangnya;
2. Penerima hibah dan bansos bertanggungjawab penuh secara administrasi dan keuangan atas pelaksanaan kegiatan dan akuntabilitas keuangan atas dana yg diterimanya sesuai dgn ketentuan dan peraturan yg berlaku.
Pasal 17
Pasal 18
1. Penerima hibah dan bansos wajib membuat laporang pertanggungjawaban;
2. Laporan pertanggungjawaban hibah dan bansos sebagaimana ayat (1) menimal memuat realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran;
3. Laprang pertanggungjawaban hibah dan bansos sebagaimana ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan kegiatan;
4. Penerima bantuan mengirimkan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur cq. Kepala Binsos dgn tembusan kepada Inspektorat Provinsi dan Biro Keuangan
![Page 24: Sosialisasi Pergub No 25 Th 2010 Ttg Hibah Dan Bansos](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/5571f82449795991698cbbb7/html5/thumbnails/24.jpg)
BAB XIAUDIT KEUANGAN, MONITORING DAN EVALUASI
1. Pemerintah Provinsi berhak melakukan audit dan evaluasi kepada penerima hibah dan bansos;
2. Audit dapat dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kaltim, lembaga auditor internal pemerintah lainnya maupun oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi;
3. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bansos;
4. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
Pasal 19
![Page 25: Sosialisasi Pergub No 25 Th 2010 Ttg Hibah Dan Bansos](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/5571f82449795991698cbbb7/html5/thumbnails/25.jpg)
BAB XIISANKSI
1. Penerima hibah dan bansos yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban lebih dari tiga bulan setelah batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam naskah perjanjian maka penerima bantuan tidak mendapat bantuan lagi dari pemerintah provinsi;
2. Bagi penerima hibah dan bansos yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas bantuan yang diberikan tahun-tahun sebelumnya, tidak akan direalisasikannya.
Pasal 20
![Page 26: Sosialisasi Pergub No 25 Th 2010 Ttg Hibah Dan Bansos](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/5571f82449795991698cbbb7/html5/thumbnails/26.jpg)
BAB XIIIKETENTUAN PERALIHAN
1. Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Kaltim nomor 14 tahun 2008 tentang Tata Cara dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial dan Hibah Pemerintah Provinsi Kaltim termasuk pengaturan lainnya yang tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
2. Hal-hal lain yang bersifat teknis dan belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan diatur dalam Keputusan Gubernur.
Pasal 21
![Page 27: Sosialisasi Pergub No 25 Th 2010 Ttg Hibah Dan Bansos](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/5571f82449795991698cbbb7/html5/thumbnails/27.jpg)
BAB XIVKETENTUAN PENUTUP
Peraturan Gubernur ini dimulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2010.Agar setiap orang dapt mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Pasal 22
Ditetapkan di SamarindaPada tanggal 17 Mei 2010
GUBERNUR KALIMANTAN TIMURTtd
H. Awang Faroek Ishak
![Page 28: Sosialisasi Pergub No 25 Th 2010 Ttg Hibah Dan Bansos](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062312/5571f82449795991698cbbb7/html5/thumbnails/28.jpg)
TERIMA KASIH