Uu nomor-2-tahun-2014-ttg-perubahan-uu-no-30-tahun-2004-ttg-jabatan-notaris
SOSIALISASI KEBIJAKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN · 2020. 10. 19. · Dasar Hukum UUD 1945 Pasal 26...
Transcript of SOSIALISASI KEBIJAKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN · 2020. 10. 19. · Dasar Hukum UUD 1945 Pasal 26...
-
SOSIALISASI KEBIJAKAN
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. KULON PROGO
2020
-
Dasar Hukum
UUD 1945
Pasal 26 ayat (3)
UU No.24 Tahun 2013
ttg Perub. UU No. 23
Th. 2006
UU No.23 Tahun 2006
ttg Adminduk
Hal-hal
mengenai
Warga
Negara
dan
Penduduk
diatur oleh
UU
PP No.40 Tahun 2019
ttg Juklak UU No. 23
Th.2006
Perpres 96 Tahun 2018
ttg Persyaratan dan
Tatacara Dafduk dan
Capil
Permendagri 7 Tahun 2019
ttg Pelayanan Adminduk
Daring
Permendagri 102 Tahun 2019
ttg Hak Akses dan Pemanfaatan
Data Kependudukan
Permendagri 109 Tahun 2019
ttg Formulir dan Buku
Adminduk
Permendagri 108 Tahun 2019
ttg Juklak Perpres 96 Th.
2018
Permendagri 104 Tahun 2019
ttg Pendokumentasian
Adminduk
Permendagri 95 Tahun 2019
ttg Sistem Informasi
Admistrasi Kependudukan
-
DOKUMEN KEPENDUDUKAN
1. Biodata Penduduk2. Kartu Keluarga3. KTP-el & KIA4. SuKet. Pindah5. SuKet. Pindah Datang6. SuKet. Pindah Ke Luar Negeri7. SuKet Datang dari Luar Negeri8. SuKet Tempat Tinggal9. SuKet. Kelahiran10. SuKet. Lahir Mati11. SuKet. Pembatalan
Perkawinan12. SuKet. Pembatalan Perceraian
13. SuKet. Kematian14. SuKet. Pengangkatan Anak15. SuKet. Pelepasan
Kewarganegaraan Indonesia16. SuKet. Pengganti Tanda
Identitas17. SuKet. Pencatatan Sipil18. Akta Kelahiran19. Akta Kematian20. Akta Perkawinan21. Akta Perceraian22. Akta Pengakuan Anak23. Akta Pengesahan Anak
DATA KEPENDUDUKAN
1. Data Perseorangan2. Data Agregat
KTP-el hanya salah satu dari 23 output Adminduk
PelayananAdminduk
TUPOKSI DINAS DUKCAPIL
a. Menyelenggarakan kegiatan di bidangpelayanan pendaftaran penduduk;
b. Menyelengarakan kegiatan di bidangpelayanan pencatatan sipil;
c. Menyelenggarakan kegiatan di bidangpengelolaan informasi administrasikependudukan; dan
d. Menyelenggarakan kegiatanketatausahaan.
-
IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN BARU
• PENERAPAN TTE
•PENGGUNAAN KERTAS PUTIH
•LEGALISASI DOKUMEN
-
Penerapan TTE
Dasar :
Pasal 3 Permendagri No.7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara
Daring
Implementasi di Kulon Progo
1. Akta Kelahiran per tanggal 16 April 2019
2. Akta Kematian per tanggal 16 April 2019
3. Akta Perkawinan per Mei Tahun 2019
4. KK per 5 Desember 2019
5. Biodata WNI,
6. Surat Pindah
7. Akte Perceraian
8. Pengakuan Anak
05 Desember 2019
-
Penggunaan Kertas Putih
Dasar :
Pasal 14 ayat (1) Permendagri
No.109 Tahun 2019 tentang Formulir
dan buku yang digunakan dalam
Administrasi kependudukan
“Pencetakan hasil pelayanan
Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1),
dengan menggunakan aplikasi sistem
informasi Administrasi Kependudukan
pada kertas dengan spesifikasi
sebagaim ana dimaksud dalam Pasal
12”
-
Penggunaan Kertas Putih
Pasal 12
“Spesifikasi Formulir pengajuan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan
Formulir yang digunakan dalam Pemanfaatan Data dan Dokumen
Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari :
a. bahan baku : kertas HVS 80 gram;
b. ukuran : A4;
c. jumlah : 1 (satu) rangkap; dan
d. warna : putih.
-
Legalisasi Dokumen
Dasar :
Pasal 19 Permendagri 104 Tahun 2019
1. Legalisasi dokumen kependudukan dilakukan oleh Kepala Disdukcapil atau
pejabat yang ditunjuk
2. Legalisasi dokumen pencatatan sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil
atau Kepala bidang yang menangani Pencatatan Sipil
3. Dokumen Kependudukan dengan format digital dan sudah ditandatangani
secara elektronik dan KTP-el tidak memerlukan pelayanan legalisir.
-
DASAR HUKUM• UU No.24/2013 Perubahan atas UU No. 23
Tahun 2006 ttg Adminduk
• UU No.19/2016 ttg Informasi & TransaksiElektronik
• PP No. 40/2019 ttg Pelaksanaan UU No.24/2013
• Perpres No. 96/2018 ttg Persyaratan dan Tata Cara Dafduk & Capil
• Permendagri No.9/2016 ttg PercepatanPeningkatan Cakupan Akta Kelahiran
• Permendagri No.19/2018 ttg PeningkatanKualitas Layanan Adminduk
• Permendagri No.7/2019 ttg PelayananAdminduk Secara Daring
• Permendagri Np.95/2019 ttg SIAK
• Permendagri No.109/2019 ttg Formulir & Buku yg digunakan dalam Adminduk
PROGRAMDUKCAPIL MENYAPA
MASYARAKAT (DMM)
Zoom MettingSiaran Radio
Sosialisasi
LAYANAN ONLINE
designed by herra
APA MASALAH KITA ?
1.Kurang tertibnya
pelaporan peristiwa
kependudukan dan
peristiwa penting
2.Menguasakan
pengurusan dokumen
kependudukan pada
orang lain
3.Konsolidasi Data
TTE
KERTAS PUTIH
-
DUKCAPIL ONLINE Layanan Semakin Mudah dan Aman
LAYANAN ONLINE
• Layanan online melaluiWhatsApp dan Website untuk urusan dokumenkependudukan ataupencatatan sipil
• Aplikasi Mobile• Anjungan Dukcapil
Mandiri (ADM)
KERTAS PUTIH
• Berdasarkan Permendagri109/2019
• Kertas putih menggantikankertas security
• Memiliki kekuatan hukum• Seluruh dok kependudukan
menggunakan kertas putihkecuali KTP-el & KIA
• Ukuran A4, 80 gram
Penduduk dapat mencetaksendiri di rumah melaluifile pdf yg telah diberikan
designed by herra
DOKUMEN BISA DICETAK DI RUMAH
-
DUKCAPIL ONLINE Layanan Semakin Mudah dan Aman
CEK KEASLIAN DOKUMEN
TTEPenandatanganan Dokumenmengggunakan tanda tanganelektronik dlm bentuk QR Code
• Dipindai menggunakan QR (quick response) scanner pada aplikasi di smartphone
• Bila dok asli maka hasil pindai akan muncul tandacentang hijau dan tertulis dok aktif, nik pemohon, namapemohon dan no dok
• Bila palsu/tdk sesuai database muncul centang merah
FILE PDFSemua layanan dokumen kependudukan bisadikirimkan langsung ke warga dalam bentukfile PDF lewat smart phone atau Email
QR CODE SCANNERdesigned by herra
-
DUKCAPIL ONLINE Layanan Semakin Mudah dan Aman
CEK KEASLIAN DOKUMEN
DOK AKTIF DOK TIDAK AKTIF DOK TDK VALID