Sosialisasi Fasilitasi Jalan Daerah Sulawesi
-
Upload
ayu-natasha -
Category
Documents
-
view
50 -
download
11
description
Transcript of Sosialisasi Fasilitasi Jalan Daerah Sulawesi
Hotel Jayakarta
Jakarta, Desember 2013
PT. ANUGERAH
KRIDAPRADANA CONSULTING ENGINEERS
1
Tugas Pusat ke Daerah : pembinaan jalan daerah
UU 38/2004 ttg Jalan & PP 34/2006 ttg Jalan : Pusat memfasilitasi jalan daerah (jalan provinsi/kabupaten/
kota): (1) penyusunan &sosialisasi NSPM/K untuk mencapai jalan mantap; (2) solusi konflik atau sengketa jalan antar wilayah administrasi
Pusat memberikan bantuan pendanaan jalan daerah (jalan provinsi/kabupaten/kota) jika jalan daerah tsb mampu mendukung kebijakan nasional serta didukung kondisi APBD sektor jalan tidak cukup
Renstra 2010-2014 Ditjen Bina Marga : Fasilitasi jalan daerah harus berdampak 60,0% panjang
jalan daerah dalam kondisi mantap pada tahun 2014 Ditbinlak Wilayah-III melaksanakan sasaran Renstra Ditjen
Bina Marga tersebut 2
Tugas dan fungsi khusus Ditbinlak Wilayah-III terkait penyelenggaraan jalan daerah
Pembinaan teknis : bimbingan dan penyuluhan teknis penyelenggaraan jalan provinsi/kabupaten/kota/desa
Penilaian usulan program penanganan jalan provinsi/ kabupaten/kota/desa yang dibiayai oleh DAK
Fasilitasi penyelenggaraan jalan provinsi/kabupaten/ kota/desa : pengaturan, pembinaan, dan pengendalian fungsi dan manfaat jalan
Publikasi dan sosialisasi NSPM/K bidang jalan untuk mencapai keseragaman mutu menuju jalan yang berkeselamatan dan berkepastian hukum
Sosialisasi Permen PU yang tekait langsung dengan pengaturan jaringan jalan, penyusunan program, dan pengendalian mutu.
3
Maksud - Tujuan Maksud kegiatan Fasilitasi Jalan Daerah di Pulau Sulawesi :
melakukan evaluasi ketersediaan data teknis untuk mendukung kegiatan pembinaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, berupa :
bimbingan teknis penyelenggaraan jalan daerah
penilaian usulan program penanganan jalan daerah
pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan jalan daerah termasuk pengaturan, pembinaan, pengendalian fungsi & manfaat jalan
Tujuan kegiatan Fasilitasi Jalan Daerah di Pulau Sulawesi :
mewujudkan capaian fasilitasi jalan daerah di Pulau Sulawesi untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jalan provinsi/kabupaten/kota agar tercapai efektivitas dan efisiensi dalam hal perencanaan, pemrograman, serta pendanaan jalan provinsi/kabupaten/kota
4
Sasaran Kegiatan Integrasi sistem jaringan jalan : tersedianya keseragaman format SK status jalan daerah tersusunnya draft SK status dan fungsi jalan daerah
Database jalan daerah : tersedianya data kondisi jalan dan jembatan sesuai dengan
Permen PU 18/PRT/M/2011 tentang Pedoman Teknis Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota
tersedianya data Jaringan Jalan Prioritas (JJP) untuk jalan provinsi dan kabupaten/kota yang terhubung dengan status jalan yang lebih tinggi
Pendanaan jalan daerah : tersedianya data dan informasi harga satuan untuk jalan
provinsi dan kabupaten/kota tersusunnya formula perhitungan biaya penanganan jalan
daerah sebagai bahan acuan untuk rekomendasi pengusulan DAK
evaluasi proporsi DAK terhadap kebutuhan pendanaan jalan daerah untuk mencapai 60% panjang jalan daerah dalam kondisi mantap tahun 2014
5
Sasaran Kegiatan Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan jalan
daerah :
identifikasi indikator tingkat keberhasilan fasilitasi Pusat (Ditbinlak Wilayah-III) thd Pemprov/Pemkab/ Pemkot (Dinas teknis infrastruktur ke-PU-an)
Pemrograman jalan daerah :
tersusunnya usulan dan rekomendasi bbp program penanganan jalan daerah tahun 2014
Sosialisasi penyelenggaraan jalan daerah :
terselenggaranya sosialisasi data dan informasi serta produk akhir kegiatan Fasilitasi Jalan Daerah di Pulau Sulawesi
6
Metodologi pelaksanaan kegiatan
7
KONDISI KEMANTAPAN JALAN Pulau Sulawesi
Provinsi Sulawesi Utara
Provinsi Gorontalo
Provinsi Sulawesi Tengah
Provinsi Sulawesi Selatan
Provinsi Sulawesi Barat
Provinsi Sulawesi Tenggara
8
Kondisi jaringan jalan Pulau Sulawesi Jalan daerah di Pulau Sulawesi : 58,4% (38.209,1 km) kondisi
mantap 41,6% (27.212,9 km) tidak mantap Integritas jalan daerah terhadap jalan nasional belum optimal berdampak rendahnya capaian konektivitas intra koridor ekonomi
Target Renstra Bina Marga :
Fasilitasi jalan daerah agar 60%
jalan daerah mantap 2014
9
Jalan Nasional:
1.319,23 km (15%)
Jalan Provinsi:
940,32 km (11%)
Jalan Kabupaten: 4.840,93 km
(56%)
Jalan Kota: 1.522,39 km
(18%)
Kondisi Tidak
Mantap: (9%)
Kondisi Mantap:
(91%)
Kondisi Tidak
Mantap: (30%)
Kondisi Mantap:
(70%)
Kondisi Tidak
Mantap: (60%)
Kondisi Mantap:
(40%)
Kondisi Tidak
Mantap: (28%)
Kondisi Mantap:
(72%)
Kondisi kemantapan jalan Prov. Sulut
10
Jalan Nasional:
606,70 km (14%)
Jalan Provinsi:
312,48 km (7%)
Jalan Kabupaten: 3.235,44 km
(74%)
Jalan Kota: 221,39 km
(5%) Kondisi Tidak
Mantap 1%
Kondisi Mantap
99%
Kondisi Tidak
Mantap 14%
Kondisi Mantap
86%
Kondisi Tidak
Mantap 50%
Kondisi Mantap
50%
Kondisi Tidak
Mantap 57%
Kondisi Mantap
43%
Kondisi kemantapan jalan Prov. Gorontalo
11
Jalan Nasional;
2.181,95 km 14%
Jalan Provinsi;
1.619,26 km; 10%
Jalan Kabupaten;
11.474,73km; 71%
Jalan Kota; 828,93 km;
5%
Kondisi Tidak
Mantap 35%
Kondisi Mantap
65%
Kondisi Tidak
Mantap 16%
Kondisi Mantap
84% Kondisi Tidak
Mantap 45%
Kondisi Mantap
55% Kondisi Tidak
Mantap; 37%
Kondisi Mantap;
63%
Kondisi kemantapan jalan Prov. Sulteng
12
Jalan Nasional;
1.722,86 km; 6%
Jalan Provinsi;
1.113,51 km; 4%
Jalan Kabupaten;
22.898,33km; 82%
Jalan Kota; 2.180,32 km;
8%
Kondisi Tidak
Mantap 33%
Kondisi Mantap
67% Kondisi Tidak
Mantap 3%
Kondisi Mantap
97%
Kondisi Tidak
Mantap 20%
Kondisi Mantap
80% Kondisi Tidak
Mantap 39%
Kondisi Mantap
61%
Kondisi kemantapan jalan Prov. Sulsel
13
Jalan Nasional;
571,98 km; 10%
Jalan Provinsi;
704,28 km; 13%
Jalan Kabupaten;
2.975,19 km; 53%
Jalan Kota; 1.346,04 km;
24%
Kondisi Tidak
Mantap 33%
Kondisi Mantap
67% Kondisi Tidak
Mantap 3%
Kondisi Mantap
97%
Kondisi Tidak
Mantap 60%
Kondisi Mantap
40%
Kondisi Tidak
Mantap 38%
Kondisi Mantap
62%
Kondisi kemantapan jalan Prov. Sulbar
14
Jalan Nasional;
1.397,05 km; 14%
Jalan Provinsi;
925,21 km; 9%
Jalan Kabupaten;
7.108,67 km; 71%
Jalan Kota; 570,69 km;
6%
Kondisi Tidak
Mantap 19%
Kondisi Mantap
81% Kondisi Tidak
Mantap 24%
Kondisi Mantap
76%
Kondisi Tidak
Mantap 61%
Kondisi Mantap
39%
Kondisi Tidak
Mantap 49%
Kondisi Mantap
51%
Kondisi kemantapan jalan Prov. Sultra
15
PROBLEM-SOLUSI PENYELENGGARAAN JALAN : Pengaturan jalan
Pembinaan jalan
Pembangunan jalan
Pengawasan jalan
16
PROBLEM-SOLUSI PENGATURAN JALAN : Problem pengaturan jalan
Problem integrasi jaringan
Problem rencana umum jaringan jalan
Problem perumusan kebijakan
17
18
Diagram fungsi & Status Jaringan Jalan ( UU-38 / 2004 & PP-34/200 tentang Jalan dan PP-26/2008 tentang RTRWN)
FUNGSI / PERANAN STATUS
Sistem
Jaringan Jalan
PRIMER
Arteri
Kolektor-1 SK Menteri PU Jalan NASIONAL (termasuk jalan tol
dan jalan strategis
nasional)
Kolektor-2
Kolektor-3
Jalan
PROVINSI SK Gubernur
SK Gubernur
Kolektor-4
Lokal
Arteri
Kolektor
Lokal
Sistem Jaringan
Jalan
SEKUNDER
SK Bupati
SK Walikota Jalan
KOTA
Jalan
KABUPATEN
dan
Jalan DESA
SK Menteri PU
Catatan :
Penetapan fungsi dan status jalan secara berkala dilakukan paling singkat 5 (lima) tahun.
Ketidakseragaman format SK Gubernur ttg penetapan status jalan provinsi
Ketidakseragaman format SK Gubernur ttg penetapan fungsi jalan dlm sistem jaringan jalan primer & jaringan jalan sekunder
Belum ada SK Gubernur ttg penetapan kelas jalan
Ketidakseragaman format SK Bupati ttg penetapan status jalan kabupaten
Ketidakseragaman format SK Walikota ttg penetapan status jalan kota
Permen PU 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan, belum dikenal secara luas karena kurangnya sosialisasi shg tidak digunakan sbg bahan pertimbangan pada SK gubernur/bupati/walikota
SK Gubernur/Bupati/Walikota yg berkaitan dgn fungsi & status jalan belum menjamin kepastian hukum terhadap program penyelenggaraannya
19
Problem Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan
Telaah SK-Gubernur : fungsi jalan daerah
SK Gubernur tentang fungsi jalan saat ini perlu direvisi mempertimbangkan Permen PU Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan.
Permen PU 03/PRT/M/2012 mengatur Gubernur berwenang menetapkan fungsi ruas jalan sebagai JKP-2, JKP-3, JKP-4, JLP, JLing-P, JAS, JKS, JLS, dan Jling-S. Kecuali JKP-2 dan JKP-3 maka Gubernur harus memperhatikan usulan Bupati/Walikota.
Status jalan provinsi terdiri atas jalan yang memiliki fungsi sebagai JKP-2 dan JKP-3, dan jalan strategis provinsi.
SK Gubernur yang ada belum memperjelas pengertian Jalan Kolektor-2, Kolektor-3, Kolektor-4 dan Lokal dalam sistem jaringan jalan primer atau sekunder.
SK Gubernur yang ada dapat ditinjau ulang karena secara umum sudah berlaku lebih dari 5 tahun dgn memperhatikan SK Menteri PU tentang penetapan JAP dan JKP-1 serta usulan Bupati/Walikota untuk JKP-4,JLP,Jling-P, dan semua ruas jalan dalam Sistem jaringan jalan Sekunder.
20
Telaah penting : Daftar ruas cukup lengkap tetapi
tidak dilengkapi peta jaringan jalan Tidak ada keterangan KM awal dan
KM akhir, tidak jelas KM awal dihitung dari kota mana
Permen PU 3/PRT/M/2012 belum di pertimbangan untuk fungsi jalan
PP 34/2006 ttg Jalan, tidak ada istilah Kolektor -2, Kolektor-3, Kolektor- 4, dan Lokal.
Harus diperbaiki sesuai Permen PU 3/2012, dgn melengkapi data teknis : Nomor Ruas dan Nama Ruas Panjang Ruas Lokasi Kota sbg referensi KM Fungsi pimer : JKP-2, JKP-3,
JKP-4, JLP, Jling-P, Fungsi sekunder : JAS, JKS, JLS,
Jling-S
Contoh SK-Gubernur : fungsi jalan daerah
21
Telaah penting : Daftar ruas cukup lengkap tetapi
tidak dilengkapi peta jaringan jalan Tidak ada keterangan KM awal dan
KM akhir, tidak disebutkan KM awal dihitung dari kota mana
Permen PU 3/PRT/M/2012 belum digunakan sbg pertimbangan untuk menetapkan status jalan provinsi
UU 38/2004 ttg Jalan; UU 22/2009 ttg LLAJ, tidak digunakan sbg referensi perundangannya
Harus diperbaiki sesuai Permen PU 3/2012, dgn melengkapi data teknis : Nomor Ruas Jalan Nama Ruas Jalan Panjang Ruas Jalan Kota referensi thd KM awal Status Jalan Provinsi
Contoh SK-Gubernur : status jalan provinsi
22
SK Bupati perlu direvisi dgn mempertimbangkan Permen PU Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan.
Permen PU 03/PRT/M2012 mengatur Bupati berwenang menetapkan ruas jalan sebagai jalan kabupaten dan jalan desa dengan mempertimbangkan SK Gubernur tentang fungsi jalan.
Status jalan kabupaten terdiri atas jalan yang memiliki fungsi sebagai JKP-4, JLP, Jling-P, JAS, JKS, JLS, Jling-S, dan jalan strategis kabupaten.
SK Bupati yang ada belum mempertimbangkan SK Gubernur ttg fungsi jalan
Masih ada SK Bupati belum mempertimbangkan regulasi pokok tentang jalan (UU 38/2004 ttg Jalan dan PP 34/2006 ttg Jalan), masih mempertimbangkan UU 13/1980 ttg Jalan yang sudah tidak berlaku sejak 2004.
SK Bupati saat ini dapat ditinjau ulang karena sudah berlaku lebih dari 5 tahun dengan memperhatikan SK Gubernur tentang fungsi jalan yang diatur dalam Permen PU 3/PRT/M/2012.
23
Telaah SK-Bupati : status jalan kabupaten
Telaah penting : Daftar ruas cukup lengkap tetapi
tidak dilengkapi peta jaringan jalan Tidak ada keterangan KM awal dan
KM akhir, tidak disebutkan KM awal dihitung dari kota mana
Masih menggunakan UU 13/1980 ttg Jalan, UU tsb tidak berlaku lagi
UU 38/2004 ttg Jalan; UU 22/2009 ttg LLAJ, tidak digunakan sbg
Permen PU 3/PRT/M/2012 belum digunakan sbg pertimbangan untuk menetapkan status jalan kabupaten
Harus diperbaiki sesuai Permen PU 3/2012, dgn melengkapi data teknis : Nomor Ruas Jalan Nama Ruas Jalan Panjang Ruas Jalan Kota referensi thd KM awal Status Jalan Kabupaten
24
Contoh SK-Bupati : status jalan kabupaten
25
Contoh SK-Bupati : status dan fungsi jalan kabupaten
Telaah penting : Daftar ruas cukup lengkap tetapi tidak
dilengkapi peta jaringan jalan Tidak ada keterangan KM awal dan
KM akhir, tidak disebutkan KM awal dihitung dari kota mana
Bertentangan dgn PP 34/2006 ttg Jalan, Bupati tidak berwenang menetapkan fungsi jalan
UU 38/2004 ttg Jalan; UU 22/2009 ttg LLAJ, tidak digunakan sbg
Permen PU 3/PRT/M/2012 belum dipertimbangan untuk status jalan
Harus diperbaiki sesuai Permen PU 3/2012, dgn melengkapi data teknis : Nomor Ruas Jalan Nama Ruas Jalan Panjang Ruas Jalan Kota referensi thd KM awal Status Jalan Kabupaten
Beberapa telaah penting : Daftar ruas cukup lengkap dan jelas
sistem jaringan jalannya Tidak ada peta jaringan jalan primer
maupun sekunder Tidak ada keterangan KM awal dan
KM akhir, tidak disebutkan KM awal dihitung dari kota mana
UU 38/2004 ttg Jalan; UU 22/2009 ttg LLAJ, tidak digunakan sbg referensi
Permen PU 3/PRT/M/2012 belum digunakan sbg pertimbangan untuk menetapkan status jalan kabupaten
Harus diperbaiki sesuai Permen PU 3/2012, dgn melengkapi data teknis : Nomor Ruas Jalan Nama Ruas Jalan Panjang Ruas Jalan Kota referensi thd KM awal Status Jalan Kabupaten
26
Contoh SK-Bupati : status jalan kabupaten
Beberapa telaah penting : Daftar ruas cukup lengkap dan jelas
sistem jaringan jalannya Tidak ada peta jaringan jalan primer
maupun sekunder Tidak ada keterangan KM awal dan
KM akhir, tidak disebutkan KM awal Bertentangan PP 34/2006 ttg Jalan krn
Bupati tidak berwenang menetapkan fungsi jalan sistem primer maupun sekunder
Harus dicabut dan diganti dengan SK Bupati tentang penetapan status jalan kabupaten sesuai Permen PU 3/2012 dengan melengkapi data teknis sbb: Nomor Ruas Jalan Nama Ruas Jalan Panjang Ruas Jalan Kota referensi thd KM awal Status Jalan Kabupaten
27
Contoh SK-Bupati : fungsi jalan kabupaten
SK Walikota yang ada perlu direvisi dgn mempertimbangkan Permen PU Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan.
Permen PU/PRT/M/ 03/2012 : Walikota berwenang untuk menetapkan status jalan kota dgn mempertimbangkan SK Gubernur tentang fungsi jalan.
SK Walikota yang ada sudah mempertimbangkan regulasi pokok tentang jalan (UU 38/2004 ttg Jalan dan PP 34/2006 ttg Jalan) tetapi belum mempertimbangkan Permen PU Nomor 03/PRT/M/2012 dan tidak mempertimbangkan SK Gubernur tentang Fungsi Jalan.
SK Walikota yang ada dapat diperbaiki dgn memperhatikan SK Gubernur tentang fungsi jalan yang sudah direvisi sesuai Permen PU 3/PRT/M/2012.
Status jalan kota terdiri atas ruas jalan yang memiliki fungsi sebagai JAS, JKS, JLS, Jling-S.
28
Telaah SK-Walikota : status jalan kota
29
Contoh SK-Walikota : status jalan kota
Beberapa telaah penting : Daftar ruas cukup lengkap dan tidak
dilengkapi peta jaringan jalan sekunder Tidak ada keterangan KM awal dan KM
akhir, tidak disebutkan KM awal dihitung dari lokasi mana
UU 38/2004 ttg Jalan; UU 22/2009 ttg LLAJ, tidak digunakan sbg referensi
Permen PU 3/PRT/M/2012 belum digunakan sbg pertimbangan untuk menetapkan status jalan kota
Belum mempertimbangkan SK Gubernur ttg fungsi jalan
Harus diperbaiki sesuai Permen PU 3/2012, dgn melengkapi data teknis : Nomor Ruas Jalan Nama Ruas Jalan Panjang Ruas Jalan Lokasi referensi thd KM awal Status Jalan Kota
Jalan kabupaten/kota masih banyak yang belum tersambungkan secara hirarkis terhadap jalan provinsi dan jalan nasional : status, fungsi, dan kelas
Integrasi jalan provinsi/kabupaten/kota terhadap jalan nasional merupakan indikator untuk mengukur capaian konektivitas intra koridor ekonomi dalam wilayah provinsi, saat ini belum terealisasi secara optimal
Indikasi capaian konektivitas intra koridor eknomi yang didukung integrasi jaringan jalan dijadikan salah satu penilaian DAK
Jaringan jalan provinsi/kabupaten/kota harus mampu mendukung keserasian antar wilayah kabupaten/kota yang dihubungkan
Jaringan Jalan Prioritas (JJP) harus dapat diidentifikasi dgn jelas dan tepat, perlu dukungan pemetaan sarana dan prasarana wilayah
Problem integrasi jaringan jalan ke-depan : penetapan kelas jalan antar status jalan, khusus untuk angkutan barang dari produsen ke simpul output logistik nasional
30
Problem Pemetaan Jaringan Jalan Daerah
Tantangan integrasi jaringan terhadap capaian Konektivitas
31
Integrasi belum optimal : jalan provinsi-kabupaten-kota
thd jalan nasional jaringan KA regional-lokal bandara utama-pengumpan pelabuhan utama-pengumpan Jalan/KA-pelabuhan-bandara Pemda kurang berperan
Konektivitas Wilayah Fakta : sulit dicapai
Dampak otonomi daerah Dampak ego-sektoral
Dampak kearifan lokal Dampak disparitas
Dampak ego-pemimpin
Keserasian Tatranas-Tatrawil-Tatralok
Fakta : belum terealisasi
Contoh Integrasi jalan kabupaten terhadap jalan provinsi dan nasional di Kabupaten Minahasa Tenggara
Jalan kab (lokal)
terintegrasi dgn jln
nas (primer)
Jalan kab (lokal)
terintegrasi dgn jln
prov (kolektor)
Integrsai jalan kab-
provinsi-nasional
Distribusi angkutan barang logistik perlu kecepatan pelayanan dari produsen hingga pasar (output) : Single class Multiple class
Koordinasi : Kelembagaan
Pemerintahan Regulasi operasional Pendanaan struktur
jalan 32
Jalan kab (lokal)
terintegrasi dgn jln
nas (primer)
Jalan kab (lokal)
terintegrasi dgn jln
prov (kolektor)
Integrsai jalan kab-
provinsi-nasional
Distribusi angkutan barang perlu Jaringan Jalan Prioritas (JJP) dengan layanan cepat dari produsen hingga pasar (output).
Koordinasi : Antar lembaga Regulasi operasional Pendanaan jalan Konektivitas
Contoh Jaringan Jalan Prioritas (JJP) di Kab. Bantaeng
33
“Single Class” : problem pendanaan perbaikan jalan antar status jalan
Sumber : Soedarmadji dkk (2011)
Konsekuensi Single Class : Konflik lembaga
penyelenggaraan jalan
Tidak jelas alokasi pendanaannya
Menguntungkan pihak transporter barang
Biaya infrastruktur yang ditanggung pemerintah lebih mahal
Mengubah regulasi operasional yang tidak bertentangan dgn UU dan PP
Single Class lebih tepat untuk jaringan jalan melayani rute angkutan barang ekspor : produsen ke port/oulet
34
Sumber : Soedarmadji dkk (2011)
“Multiple Class” : problem kerumitan angkutan barang antar status jalan
Konsekuensi Multiple Class : Konflik lembaga
penyelenggaraan jalan Lebih jelas alokasi
pendanaannya Pihak transporter
barang cukup rugi Biaya infrastruktur
yang ditanggung pemerintah lebih murah
Regulasi operasional tidak bertentangan dgn UU dan PP
Multiple Class belum tepat untuk jaringan jalan melayani rute angkutan barang ekspor dari produsen ke port (outlet)
35
Ditbinlak Wilayah-III saat ini belum memiliki data teknis jalan daerah secara lengkap, yang meliputi :
nomor dan nama ruas jalan
fungsi jalan, jika memungkin kelas jalan
titik pengenal pangkal dan ujung ruas jalan
panjang dan lebar rerata ruas jalan
Jumlah dan nama kecamatan yang dilalui
jenis penutup permukaan dan kondisi kemantapannya
LHR rerata dan LHR tahunan ruas jalan
integrasinya thd status jalan lain khususnya thd hierarki yang lebih tinggi
sumber pendanaan (APBD, DAK, swasta)
jenis penanganan tahun terakhir
Tidak konsisten data teknis antara usulan DAK dan PKPD bidang jalan, serta belum didukung peta jaringan jalan berbasis GIS
36
Problem Penyajian Data Teknis Jalan Daerah
Kesesuaian atau keserasian kebijakan perencanaan jalan daerah thd kebijakan jalan nasional : integrasi jaringan jalan mendukung konektivitas intra koridor ekonomi wilayah
Perencanaan integrasi jaringan jalan harus lebih mengutamakan kepentingan publik bukan memprioritaskan kepentingan khusus
Jalan daerah tidak menimbulkan konflik antar wilayah, khususnya peningkatan jalan akses ke destinasi wisata dari arah kabupaten/kota yang berbeda
Perencanaan integrasi jaringan jalan mendukung pengembangan integrasi/keterpaduan jaringan pelayanan dan jaringan prasarana antarmoda
Jalan provinsi mendukung pelayanan pelabuhan dan bandara pengumpul sekunder
Jalan kabupaten/kota mendukung pelayanan pelabuhan dan bandara pengumpul tersier
Daerah harus menyiapkan RUJJ jalan provinsi/kabupaten/kota sesuai Permen PU 02/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan.
37
Sasaran Perumusan Kebijakan RUJJ
Pengaturan jalan jangka panjang : RUJJ
38
Proses penyusunan RUJJ
39
Sosialisasi dan implementasi Permen PU 04/PRT/M/2012 untuk penyeragaman format penyusunan : SK GUBERNUR TENTANG PENETAPAN FUNGSI ruas jalan
sebagai JKP-2,JKP-3, JKP-4, JLP,Jling-P, JAS, JKS,JLS,Jling-S SK GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS ruas jalan
sebagai jalan provinsi SK BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS ruas jalan
sebagai jalan kabupaten SK WALIKOTA TENTANG PENETAPAN STATUS ruas jalan
sebagai jalan kota Sosialisasi dan implementasi Permen PU 02/PRT/M/2012 untuk
penyusunan RUJJ (RUJPJJ dan RUJMJJ) jalan daerah yang terintegrasi dengan jalan nasional
Sosialisasi dan implementasi PENYERAGAMAN FORMAT PETA JARINGAN JALAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA yg berbasis software map info dan arc GIS untuk mengetahui konektivitas jalan daerah terhadap jalan nasional serta penyajian data teknis ruas jalan yang lebih komprehensif
40
Solusi Problem Pengaturan Jalan Daerah
PROBLEM-SOLUSI PEMBINAAN JALAN : Problem fasilitasi pembinaan
Problem fasilitasi pelatihan khusus
Problem ijin penggunaan rumija
Problem penyelesaian sengketa
41
Telaah bimbingan, penyuluhan, pelatihan aparatur penyelenggara jalan :
Input data teknis jalan daerah ke dalam perangkat lunak SIPDJD belum mendapatkan respon sebagian besar kabupaten/kota
Kelengkapan data dalam SIPDJD sangat membantu Pusat untuk melakukan fasilitasi pembinaan jalan daerah termasuk dalam alokasi pembantuan pendanaan
• Telaah fasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota thd penyelenggaraan jalan :
• Kontinyuitas fungsi jalan antar status jalan perlu mendapat perhatian serius untuk mendukung keserasian pembangunan jalan antar wilayah dalam upaya mendukung peningkatan konektivitas
• Telaah terhadap pemberian izin pemanfaatan ruang bagian jalan :
• Permen PU 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan, belum dikenal secara luas karena kurangnya sosialisasi shg belum digunakan sbg bahan pertimbangan Perda
42
Problem Pembinaan Jalan daerah
Sosialisasi kemanfaatan IMPLEMENTASI SIPDJD sesuai Permen PU 18/PRT/M/2011 sebagai dasar evaluasi penilaan teknis dalam alokasi DAK agar akurasi usulan ruas jalan daerah yang didanai DAK dapat dipertanggungjawabkan : Integrasi jalan daerah terhadap jalan nasional untuk
meningkatkan konektivitas Kondisi awal saat ruas jalan yang diusulkan agar
penanganannya lebih tepat Sosialisasi dan implementasi Permen PU 02/PRT/M/2012
untuk penyusunan RUJJ (RUJPJJ & RUJMJJ) jalan provinsi sebagai perantara kontinyuitas antar ruas jalan kabupaten/ kota
Sosialisasi dan implementasi PENYERAGAMAN FORMAT PETA JARINGAN JALAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA berbasis software map info/arc GIS untuk mendukung keberfungsian dan kelengkapan SIPDJD sehingga alokasi DAK tepat sasaran
43
Solusi Problem Pembinaan Jalan Daerah
PROBLEM-SOLUSI PEMBANGUNAN JALAN : Problem perencanaan jalan
Problem formulasi harga satuan
Problem pelaksanaan konstruksi jalan
Problem perlengkapan jalan
Problem DAK jalan
44
Permen PU 19/PRT/M/2011 belum dijadikan dasar untuk perencanaan jalan kabupaten karena keterbatasan pendanaan dan keragaman kondisi fisiografi wilayah
Belum adanya keseragaman formula harga satuan pekerjaan jalan yang berbasis analisis matematis yang standar agar memudahkan audit. Harga sewa alat dan harga dasar material langsung diperoleh dari daya saing pasar setempat
Penggunaan DAK penanganan jalan daerah belum didukung pelaporan pelaksanaan lapangan yang cepat dan tepat, berdampak terhadap aspek keterlambatan pelaporan menjadi kendala untuk mendapatkan DAK berikutnya
Standar mutu material dan metode pelaksanaan yang dikeluarkan Ditjen Bina Marga belum semua Daerah melaksanakan karena masih dianggap standar tsb hanya tepat untuk jalan nasional
Belum ada sistem penilaian kinerja kontraktor dan konsultan pengawas dalam proses pelaksanaan proyek jalan dan secara umum biasanya terjadi keterlambatan progres fisik signifikan antara Agustus-Oktober
45
Problem Pembangunan Jalan daerah
Rendahnya penerapan standar mutu pelaksanaan disebabkan rendahnya kompetensi SDM, didukung keterbatasan sarana uji mutu
Penyimpangan mutu pelaksanaan umumnya dilakukan thd persyaratan mutu material dan metode kerja yang didukung keterbatasan uji mutu
Kerusakan struktural lebih banyak terjadi pada penurunan muka tanah dasar yang berdampak terhadap permukaan jalan bergelombang
Defisiensi keselamatan jalan lebih didominasi dengan geometrik yang substandar dan tidak adanya fasilitas perlengkapan keselamatan jalan yang memadai terutama pada tikungan dan tanjakan tanpa rambu batas kecepatan
Hasil penanganan jalan daerah lebih rawan temuan auditor sehingga sering menjadi persoalan hukum yang serius terutama berkaitan dengan mutu konstruksi yang tidak dapat dipetanggungjawabkan tanpa data uji mutu
Produk gambar perencanaan kurang disiapkan secara sempurna karena keterbatasan data dan informasi yang relevan dengan kondisi lapangan dan biasanya tidak didukung perubahan desain yang holistik
46
Problem Pembangunan Jalan daerah
Ditbinlak Wilayah-III bersama P2JN tiap provinsi meningkatkan SOSIALISASI PERMEN PU 19/PRT/M/2011 tentang persyaratan teknis jalan & kriteria perencanaan teknis jalan, yang melibatkan asosiasi profesi dan semua stakeholder terkait untuk mewujudkan jalan yg aman & selamat
Selain Permen PU tsb, juga perlu disosialisasikan Permen PU lainnya yang terkait langsung dengan proses penyelenggaraan jalan daerah.
Penyeragaman terhadap pemahaman komponen dan parameter teknis yang membentuk HARGA SATUAN PEKERJAAN JALAN dan bangunan pelengkap agar dapat dicapai kualitas konstruksi jalan yang berumur panjang, terutama yang berkaitan dengan koefisien alat berat agar tidak mengurangi standar mutu pelaksanaan
90% anggaran biaya penanganan jalan dipindahkan ke kontraktor dan konsultan melalui kontrak jasa konstruksi, alangkah kecewanya Satker/PPK menghadapi kegagalan pekerjaan konstruksi dan kegagalan bangunan pasca konstruksi. Oleh karenanya PPK perlu melakukan penilaian obyektif KINERJA KONTRAKTOR dan KONSULTAN dgn sanksi hukuman yang legal
47
Solusi Problem Pembangunan Jalan daerah
PROBLEM-SOLUSI PENGAWASAN JALAN : Monev sosialisasi Permen PU Monev pengelolaan jalan daerah Pengendalian gangguan fungsi jalan Pemenuhan SPM jalan Implementasi kelaikan fungsi jalan Monev implementasi DAK Identifikasi indikator capaian fasilitasi jalan
daerah
48
49
Belum optimalnya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sosialisasi Permen PU yang terkait langsung penyelenggaraan jalan daerah
Rendahnya capaian sosialisasi tersebut berdampak terhadap rendahnya capaian penerapan persyaratan teknis dan administratif penyelenggaraan jalan, karena :
Tingkat pemahaman Permen PU < 75% dari rerata kehadiran peserta
Tingkat penerapan Permen PU < 50% dari rerata kehadiran peserta
Sosialisasi Permen PU yang harus mendapatkan perhatian serius adalah :
Permen PU 18/PRT/M/2011, untuk menyusun data base jalan daerah
Permen PU 3/PRT/M/2012, untuk menetapkan fungsi jalan dan status jalan daerah
Permen PU 2/PRT/M/2012, untuk menyusun RUJJ jalan daerah (jangka menengah dan jangka panjang)
Permen PU 4/PRT/M/2012, untuk mengawasi implementasi program pengaturan, pembinaan, perencanaan dan pembangunan jalan daerah
Problem Sosialisasi Permen PU Berkaitan Jalan daerah
Permen PU Substansi
Permen PU 11/2010 tatacara dan persyaratan laik fungsi jalan (50%)
Permen PU 14/2010 SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang (50%)
Permen PU 15/2010 petunjuk teknis penggunaan DAK bidang infrastruktur (75%)
Permen PU 20/2010 pedoman pemanfaatan & penggunaan bagian-bagian jalan (60%)
Permen PU 13/2011 tatacara pemeliharaan dan penilikan jalan (60%)
Permen PU 18/2011 pedoman teknis sistem pengelolaan database jalan provinsi dan kabupaten/kota (40%)
Permen PU 19/2011 persyaratan teknis jalan & kriteria perencanaan teknis jalan (45%)
Permen PU 3/2012 pedoman penetapan fungsi jalan dan status jalan (50%)
Permen PU 4/2012 tata cara pengawasan jalan (40%)
Permen PU 1/2012 pedoman peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan (65%)
Permen PU 2/2012 pedoman penyusunan RUJJ (50%)
50
Problem Sosialisasi Permen PU Berkaitan Jalan daerah
Tingkat pemahaman Permen PU < 90% dari rerata kehadiran peserta sosialisasi
Permen PU Substansi
Permen PU 11/2010 tatacara dan persyaratan laik fungsi jalan (25%)
Permen PU 14/2010 SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang (30%)
Permen PU 15/2010 petunjuk teknis penggunaan DAK bidang infrastruktur (60%)
Permen PU 20/2010 pedoman pemanfaatan & penggunaan bagian-bagian jalan (50%)
Permen PU 13/2011 tatacara pemeliharaan dan penilikan jalan (50%)
Permen PU 18/2011 pedoman teknis sistem pengelolaan database jalan provinsi dan kabupaten/kota (20%)
Permen PU 19/2011 persyaratan teknis jalan & kriteria perencanaan teknis jalan (50%)
Permen PU 3/2012 pedoman penetapan fungsi jalan dan status jalan (45%)
Permen PU 4/2012 tata cara pengawasan jalan (20%)
Permen PU 1/2012 pedoman peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan (60%)
Permen PU 2/2012 pedoman penyusunan RUJJ (20%)
51
Problem Sosialisasi Permen PU Berkaitan Jalan daerah
Tingkat Penerapan Permen PU < 50 % dari rerata kehadiran peserta sosialisasi
52
Belum efektifnya koordinasi hubungan kerja antar SKPD dlm menyusun kebijakan tata ruang wilayah dan rendahnya relevansi pengembangan potensi kawasan, berdampak ketidaksempurnaan SK bupati/walikota dalam menetapkan status jalan kabupaten/kota
Aspirasi masyarakat ditampung sebagai bahan kajian akademis perencanaan tata ruang wilayah tetapi tidak jelas bagaimana kelanjutannya, berdampak produk kebijakan tata ruang belum mengedepankan kepentingan publik
Faktor dominan mempengaruhi kinerja SKPD bidang perencanaan dan pembangunan jalan daerah : (1) kompleksitas prosedur birokrasi; (2) kompetisi sektoral antar instansi; (3) leadership kepala daerah
Implementasi APBD sektor jalan belum optimal untuk membiayai pengembangan jaringan jalan karena rata-rata besarannya jauh di bawah 10% dari total APBD sehingga peningkatan pembantuan DAK perlu ditinjau ulang
Problem Monev Pengelolaan Jalan daerah
53
Permasalahan integrasi jaringan jalan daerah terhadap jalan nasional didominasi oleh problem harmonisasi kelas jalan antar status jalan
Konektivitas intra koridor ekonomi dalam wilayah provinsi masih dianggap wacana baru yang tidak didukung akurasi data dan informasi
Permasalahan perencanaan pengembangan jaringan jalan daerah didominasi oleh : (1) sulitnya kondisi alam & geografis; (2) sulitnya memperoleh lahan bagi pengembangan jaringan jalan; dan (3) kurang optimalnya koordinasi antara bappeda dan dinas-dinas teknis yang terkait
Secara umum pengusulan DAK oleh SKPD belum didukung akurasi data teknis dan peta jaringan jalan yang komprehensif sehingga ada kacamata pandang yang sama antara Pusat dan Daerah
Akar masalah dari kurang optimalnya capaian kualitas perencanaan dan pembangunan jalan daerah adalah kurangnya kompetensi pendidikan formal bagi para pengambil keputusannya.
Problem Monev Pengelolaan Jalan daerah
Belum efektifnya koordinasi hubungan kerja antar SKPD dalam penyusunan kebijakan tata ruang wilayah dan rendahnya relevansi terhadap pengembangan potensi kawasan dapat berdampak ketidaksempurnaan SK bupati/walikota dalam menetapkan status jalan kabupaten/kota
54
Pengembangan jaringan jalan daerah terkait kebijakan ruang wilayah
Problem Monev Pengelolaan Jalan daerah
Aspirasi kurang mendapat perhatian
20%
Aspirasi ditampung namun tidak jelas
bagaimana kelanjutannya
27%
Aspirasi ditampung dan telah menjadi
bahan kajian akademis
32%
Aspirasi ditampung, dikaji, dan telah menghasilkan
produk kebijakan 21%
Rerata di Pulau Sulawesi
Aspirasi masyarakat ditampung sebagai bahan kajian akademis perencanaan tata ruang wilayah tetapi tidak jelas bagaimana kelanjutannya, berdampak produk kebijakan tata ruang belum mengedepankan kepentingan publik
55
Aspirasi masyarakat terhadap perencanaan tata ruang wilayah
Problem Monev Pengelolaan Jalan daerah
Leadership kepala daerah
19%
Kebanggaan/kompetisi sektoral antar
instansi 20%
Kompleksitas tantangan kerja yang dihadapi
14%
Kompleksitas prosedur birokrasi
20%
Kontrol sosial masyarakat
12%
Faktor fisik & geografis
15%
Faktor dominan mempengaruhi kinerja SKPD bidang perencanaan dan pembangunan jalan daerah : (1) kompleksitas prosedur birokrasi; (2) kompetisi sektoral antar instansi; (3) leadership kepala daerah
56
Rerata di Pulau Sulawesi
Kinerja SKPD bidang perencanaan dan pembangunan jalan daerah
Problem Monev Pengelolaan Jalan daerah
Implementasi APBD sektor jalan belum optimal untuk membiayai pengembangan jaringan jalan karena rata-rata besarannya jauh di bawah 10% dari total APBD sehingga peningkatan pembantuan DAK perlu ditinjau ulang
57
Komponen penyelenggaraan jalan daerah yg belum optimal diselesaikan APBD
Problem Monev Pengelolaan Jalan daerah
• Permasalahan integrasi jaringan jalan daerah terhadap jalan nasional didominasi oleh problem harmonisasi kelas jalan antar status jalan
• Permasalahan konektivitas antar-kawasan masih menjadi isu penting di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat.
58
Integrasi jaringan jalan daerah terhadap jalan nasional
Problem Monev Pengelolaan Jalan daerah
Permasalahan perencanaan pengembangan jaringan jalan daerah didominasi oleh sulitnya kondisi alam & geografis; sulitnya memperoleh lahan bagi pengembangan jaringan jalan; dan kurang optimalnya koordinasi antara bappeda dan dinas-dinas teknis yang terkait 59
Perencanaan pengembangan jaringan jalan daerah
Problem Monev Pengelolaan Jalan daerah
Secara umum pengusulan DAK oleh SKPD belum didukung akurasi data teknis dan peta jaringan jalan yang komprehensif sehingga ada kacamata pandang yang sama antara Pusat dan Daerah
60
Mekanisme pengusulan DAK bidang jalan
Problem Monev Pengelolaan Jalan daerah
61
Permen PU 20/PRT/M/2010 tentang pedoman pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan, sampai saat ini masih belum dikenal di Daerah
Pengendalian gangguan fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan daerah khususnya gangguan pada rumija menjadi domain Bupati/Walikota dengan dukunan Perda bukan Permen PU
Solusi gangguan fungsi jalan belum didukung sertifikat kepemilikan lahan jalan sehingga masih banyak penyalahgunaan fungsi ruang bagian- bagian jalan
Kurang optimalnya kerjasama antar dinas teknis dan kepolisian dalam mengamankan ruang bagian-bagian jalan khususnya rumaja dan rumija
Kearifan lokal lebih dominan untuk menyelesaikan gangguan fungsi jalan daripada pendekatan dengan pemahaman regulasi
Beberapa Perda yang mengatur perijinan penggunanaan ruang bagian jalan untuk keperluan sosial politik belum menggunakan ketentuan teknis Permen PU 20/PRT/M/2010 sebagai regulasi yg dipertimbangkan
Problem Monev gangguan fungsi jalan daerah
62
Permen PU 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pekerjaan umum dan penataan ruang belum banyak dikenal di Daerah apalagi mengimplementasikannya
Beberapa komponen SPM sulit diterapkan pada jalan daerah karena keterbatasan sumber daya (SDM, peralatan uji mutu, biaya uji) seperti keharusan mengukur nilai IRI sbg indikator kondisi kerataan permukaan jalan
SPM tersebut sulit diterapkan jika perilaku operator kendaraan berat masih melakukan overloading terutama untuk angkutan barang dari produsen atau pabrik di kecamatan menuju pelabuhan utama yg melalui jalan kabupaten (8 ton) - jalan provinsi (8 ton) - jalan nasional (10 ton)
Implementasi Permen PU 14/PRT/M/2010 belum didukung Perda
Daerah masih beranggapan SPM dalam Permen PU 14/PRT/M/2010 tsb belum efektif diterapkan pada pengawasan jalan daerah karena komponen ukurnya terlalu berat tuntutannya untuk jalan daerah
Pengertian konsep konektivitas antar jaringan jalan daerah terhadap jalan nasional masih belum begitu dimengerti, berdampak SPM tsb dianggap hanya tepat untuk jalan nasional
Problem Monev implementasi SPM jalan daerah
63
Permen PU 11/PRT/M/2010 tentang tatacara dan persyaratan laik fungsi jalan, belum dapat diterapkan pada uji laik fungsi jalan daerah karena keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM penyelenggaraan jalan
Komponen teknis yang dianggap paling sulit dipahami dalam uji laik fungsi adalah permasalahan geometrik yang masih substandar
Komponen administratif yang dianggap paling sulit dipahami dalam uji laik fungsi adalah permasalahan dokumen sertifikasi kepemilikan lahan jalan, dokumen kelas jalan, dan dokumen lingkungan
Antar dinas teknis dan kepolisian resor belum berkoordinasi untuk implementasi Permen PU 11/PRT/M/2010 tsb sebagai dasar operasional uji laik fungsi jalan daerah
Uji laik fungsi jalan masih dianggap sebagai wacana baru dalam proses pengawasan jalan, bukan dianggap sebagai tuntutan hukum dalam UU 38/2004 ttg Jalan (pasal 30) dan UU 22/2009 ttg LLAJ (pasal 8 dan 22)
Komponen uji laik fungsi jalan dalam Permen PU 11/PRT/M/2010 tsb sulit dipahami secara obyektif oleh para pihak penyelenggaraan jalan di Daerah
Problem implementasi uji laik fungsi jalan daerah
64
Problem Monev implementasi DAK jalan daerah
Telaah pendanaan jalan daerah di Sulawesi
Sebagian besar Daerah masih berharap dana transfer dari Pusat ke Daerah (DAU,DBH,DAK).
Pola KPS untuk pendanaan jalan daerah masih sebagai wacana, artinya sampai saat ini belum ada regulasi yang mengaturnya
Kemampuan kabupaten/kota sulit mengalokasikan APBD sektor jalan minimal 17,0% x APBD untuk mencapai 60,0% jalan kabupaten/kota dalam kondisi mantap
Untuk mencapai kondisi jalan daerah 60% dalam kondisi mantap maka alokasi DAK minimal 30,0% x APBD sektor jalan, konsekuensinya : Usulan DAK ruas jalan didukung akurasi data teknis dan
konektivitas wilayah yang tepat dalam bentuk peta tematik yang berbasis GIS
Ruas jalan yang dibantu DAK harus merupakan bagian dari jaringan jalan prioritas yang terintegrasi dengan jalan nasional untuk mendukung konektivitas intra koridor ekonomi
APBD Sektor Jalan – Total APBD (Indonesia)
60% jalan daerah mantap :
APBD Sektor Jalan ≥ 42% x APBD Total apa mungkin?
Daerah : persiapan kompetensi SDM & reformasi birokrasi kelembagaan? konsisten terhadap mutu pelaksanaan
65
Problem Monev implementasi DAK jalan daerah
Keterkaitan DAK – APBD Sektor Jalan (Indonesia)
60% jalan daerah mantap : DAK ≥ 36% x APBD sektor jalan
Pusat : monitoring dan evaluasi implementasi DAK?
Daerah konsisten thd integrasi jaringan, peningkatan konektivitas, mendukung kebijakan nasional
66
Problem Monev implementasi DAK jalan daerah
Keterkaitan DAK – APBD Total (Indonesia)
60% jalan daerah mantap : DAK ≥ 16% x APBD Total
Pusat : monitoring dan evaluasi implementasi DAK?
67
Problem Monev implementasi DAK jalan daerah
APBD Sektor Jalan – Total APBD (Sulawesi)
Persentase APBD Sektor Jalan hanya 17,0% dari APBD Total untuk mencapai 60% jalan daerah dalam kondisi mantap : dikategorikan lebih baik dari kondisi rata-rata nasional
68
Problem Monev implementasi DAK jalan daerah
Persentase DAK hanya 30,0% dari APBD Sektor Jalan untuk mencapai 60% jalan daerah dalam kondisi mantap : dikategorikan cukup baik dari tuntutan rata-rata nasional
Keterkaitan DAK – APBD Sektor Jalan (Sulawesi)
69
Problem Monev implementasi DAK jalan daerah
Keterkaitan DAK – APBD Total (Sulawesi)
Persentase DAK hanya 5,5% dari APBD Total untuk mencapai 60% jalan daerah dalam kondisi mantap : dikategorikan lebih baik dari kondisi rata-rata nasional
70
Problem Monev implementasi DAK jalan daerah
71
Problem lapangan implementasi DAK Hasil pekerjaan fisik di lapangan tidak seluruhnya dapat dilaksanakan
oleh kontraktor daerah karena keterbatasan sumber daya (tenaga kerja, peralatan, material)
Keterlambatan pelaksanaan di lapangan akibat proses tender yang menunggu instruksi pimpinan daerah
Ketidakepatan kepatuhan thd standar dan ketidaktertiban pelaporan (ketidaktepatan kuantitas, kualitas, waktu pelaporan)
Dinas teknis provinsi/kabupaten/kota belum ada tim koordinasi sesuai juknis sehingga hampir tidak pernah dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja lapangan maupun pelaporan
Dana operasional tim koordinasi di tiap wilayah provinsi/ kabupaten/ kota tidak tersedia secara optimal, sehingga tidak dapat melaksanakan monitoring dan evaluasi secara maksimal
Pelaksanaan fisik di lapangan sering bersamaan bulan hujan sehingga sulit dicapai ketepatan implementasi standar mutu di lapangan
Sering terjadi pergantian lokasi ruas jalan tetapi tidak melaporkan kepada Pusat karena aturannya memang multitafsir
Problem Monev implementasi DAK jalan daerah
Daerah belum memiliki sistem data base program perencanaan
jaringan jalan yg terintegrasi dengan jalan nasional dalam RUJJ
dan penyiapan DED ruas jalan yang diusulkan dapat DAK
Antara Pusat dan Daerah belum memiliki pemikiran yang sama
terhadap ruas jalan yang diusulkan DAK, masih terbatas nama
ruas jalan tetapi tidak ada kesepahaman dimana dan bagaimana
fungsi konektivitas ruas jalan tsb
Daerah masih memiliki keterbatasan jumlah dan kompetensi
SDM bidang perencanaan teknis jalan, sering dijumpai ruas
jalan yang dusulkan DAK dipindahkan ke ruas lain tanpa info
lanjut ke Pusat
Terjadi perbedaan prioritas antar para pemangku kepentingan
terhadap hasil perencanaan teknis ruas jalan yang diusulkan
DAK, berdampak proses tender terlambat
Kendala implementasi DAK dari aspek Perencanaan
72
Problem Monev implementasi DAK jalan daerah
Daerah memiliki keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya (SDM,
material, peralatan, modal) bidang pelaksanaan konstruksi jalan, masih
sering dijumpai terjadinya kegagalan bangunan pada awal umur rencana
Daerah masih beranggapan DAK merupakan sumber dana utama untuk
menangani kerusakan jalan dan membangun ruas jalan yang baru,
berdampak partisipasi alokasi APBD sektor jalan makin berkurang
Daerah memiliki keterbatasan kualitas kontraktor dan konsultan bidang
pelaksanaan jalan, berdampak ketidaktepatan penerapan NSPK/M dan
sebagian besar kegiatan lapangan tidak tepat waktu
Pusat hampir tidak pernah melakukan monitoring dan evaluasi secara
langsung di lapangan pada saat proses pekerjaan konstruksi jalan
berlangsung karena keterbatasan waktu dan biaya monitoring
Pemerintah Provinsi belum berperan membantu Pusat dalam monitoring
dan evaluasi implementasi DAK di kabupaten/kota
Sebagian besar Daerah terlambat melaporkan hasil penanganan ruas jalan
dengan DAK sehingga sulit dievaluasi tingkat keberhasilannya dan kondisi
berpengaruh perolehan DAK tahun berikutnya
Kendala implementasi DAK dari aspek Pelaksanaan
73
Problem Monev implementasi DAK jalan daerah
Peningkatan frekuensi sosialisasi Permen PU yang terkait langsung dengan penyelenggaraan jalan daerah dgn UJI TINGKAT PEMAHAMAN-nya tiap peserta dan sertifikasi yang diterima sekaligus sbg bukti capaian
Setelah pasca sosialisasi secara berkala pada Dinas Teknis terkait dilakukan UJI TINGKAT PENERAPAN hasil pemahaman substansi Permen PU yang terkait dengan penyelenggaraan jalan daerah sehingga dapat dievaluasi sejauhmana efektivitas sosialisasi tsb
Mendorong Daerah menyusun PERDA TENTANG PENGATURAN IJIN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN RUANG BAGIAN-BAGIAN JALAN untuk mengendalikan gangguan fungsi dan manfaat jalan daerah
Pusat harus EVALUASI ULANG IMPLEMENTASI SPM JALAN DAERAH dalam Permen PU 14/PRT/M/2010 agar mudah diterapkan di lapangan dan disesuaikan dengan kemampuan rata-rata Daerah.
Untuk mewujudkan kebijakan nasional dalam upaya peningkatan konektivitas intra koridor ekonomi maka dalam evaluasi implementasi SPM tsb perlu memasukkan persyaratan INTEGRASI JALAN DAERAH TERHADAP JALAN NASIONAL
74
Solusi Problem Pengawasan Jalan daerah
Sampai sejauh ini usulan ruas jalan daerah yang dibiayai DAK dilakukan berdasarkan rekomendasi P2JN dan Ditbinlak Wilayah-III terhadap usulan Daerah tanpa didukung data teknis dan peta integrasi wilayah. Kondisi tersebut memberikan peluang “moral hazard” bagi Daerah tidak tepat mengimplementasikan DAK tsb. Oleh karenanya Ditbinlak Wilayah-III dapat melakukan kelengkapan penilaian usulan DAK jalan daerah sbb:
Ruas jalan yang diusulkan harus didukung dengan PENYERAGAMAN data teknis dan ploting dalam peta jaringan jalan daerah yang berbasis arcgis map info atau arc GIS yang dapat disepakati secara teknis antara Pusat dan Daerah
Ruas jalan yang diusulkan harus dilakukan uji laik fungsi terlebih dahulu dengan PEDOMAN OPERASIONAL UJI LAIK FUNGSI sehingga usulan biaya penanganannya berdasarkan rekomendasi tim uji laik fungsi
Ruas jalan yang diusulkan harus mendapatkan dukungan DANA PENDAMPING minimal 17,0% dari APBD sektor jalan
Implementasi evaluasi penilaian kinerja pelaksanaan DAK melalui P2JN dan pemberian SANKSI bagi Daerah yang terlambat menyampaikan laporan pelaksanaan DAK terhadap usulan DAK tahun berikutnya
75
Solusi Problem Pengawasan Jalan daerah
Identifikasi indikator capaian fasilitasi jalan daerah
Sampai saat ini belum ada indikator kuantitatif untuk menilai keberhasilan pembinaan Pusat terhadap fasilitasi jalan daerah agar 60% mantap tahun 2014.
Identifikasi indikator capaian fasilitasi jalan daerah : Capaian sosialisasi NSPK/M diukur uji tingkat pemahaman
(minimal 90% dari peserta dapat memahami substansinya) Capaian sosialisasi NSPK/M diukur uji tingkat penerapan
(minimal 75% komponen standar teknis dapat diterapkan) Alokasi DAK bidang jalan dapat mencapai minimal 30% dari
APBD sektor jalan Dana pendamping Daerah minimal 17,0% dari APBD sektor
jalan Keseragaman dan ketepatan realisasi pelaporan kegiatan
implementasi DAK sektor jalan yang dilengkapi data mutu dan as built drawing (minimal 75% dari jumlah kabupaten/kota)
Keseragaman implementasi peta jaringan jalan kabupaten/kota berbasis argis map info atau arc GIS beserta kelengkapan data teknis ruas jalan (minimal 75% dari jumlah kabupaten/kota)
76
77
APBD kab/kota
78
APBD sektor jalan kab/kota
79
DAK sektor jalan kab/kota
80
DAK/APBD sektor jalan kab/kota
81
DAK/APBD kab/kota
82
(APBD sektor jalan)/(APBD kab/kota)
83
APBD sektor jalan provinsi
84
DAK sektor jalan provinsi
85
DAK/APBD sektor jalan provinsi
86
DAK sektor jalan prov/kab/kota
87