Sop Sabhara

8/19/2019 Sop Sabhara

1/43

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH GORONTALO

RESOR GORONTALO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

URMINTU SATUAN SABHARA POLRES GORONTALO

I. PENDAHULUAN

1. Umum

a. Bag Renmin adalah unsur pembantu pimpinan dan pelayanan staf pada Sat.Sabhara

Polres Gorontalo yang berada di bawah Kapolres Gorontalo.

b. Urtu merupakan bagian dari bag Renmin yang bertugas melayani administrasi tata usaha

di lingkungan Satuan Sabhara.

c. Tata usaha adalah tempat atau ruangan yang digunakan untuk melakukan pekerjaan tulis

menulis dan dilengkapi dengan fasitilas penunjang.

d. Bag Renmin dalam pelaksanaan tugasnya juga dibantu oleh Subbag Ren, Subbag Min,

Urtu dan Urkeu.

2. Dasar-dasar Kebijaksanaan.

a. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia.

b. Keputusan Presiden Nomor 70 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian


c. Keputusan Kapolri No. Pol : Kep / 37/ X / 2008 tanggal 27 Oktober 2008tentangPenjabaran Program Kerja Akselerasi Transformasi Polri menuju Polri yang mandiri,

profesional dan dipercaya masyarakat.

d. Perkap Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Daerah.

3. Maksud dan Tujuan

a. MaksudMaksud pembuatan SOP ini untuk dijadikan pedoman bagi pelaksana, menjadi alat

komunikasi dan pengawasan Urtu dalam memberikan pelayanan secara internal maupun

eksternal.


2/43

- 2 -

b. Tujuan

Memberikan arahan dan petunjuk kepada anggota dan atau pimpinan untuk dapat

mengerjakan tugasnya dengan baik, sehingga pekerjaan menjadi lebih mudah, cepat, dan

dapat diukur keberhasilannya.

4. Ruang Lingkup

Pada hakikatnya, administrasi tata usaha adalah kegiatan melakukan pencatatan untuk segala

sesuatu yang terjadi di Satuan Sabhara untuk digunakan sebagai bahan keterangan bagi

pimpinan.

5. Tata Urut

I. PENDAHULUAN

II. PRINSIP-PRINSIP DASAR

III. TAHAP PERENCANAAN

IV. TAHAP PELAKSANAAN

V. PENUTUP

II. PRINSIP-PRINSIP DASAR

1. Pedoman

Adalah suatu rangkaian metode yang telah menjadi pola tetap dalam melakukan suatu

pekerjaan yang telah menjadi pola tetap dalam melakukan suatu pekerjaan yang merupakan

suatu kegiatan, atau serangkaian kegiatan yang saling berkaitan dan secara kronologis dalam

rangka menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu.2. Pelayanan

Adalah suatu tindakan atau kegiatan nyata yang dilakukan oleh seseorang maupun

sekelompok orang untuk mengerjakan sesuatu yang bersifat membina, membangun dan

mengembangkan sehingga mendatangkan hasil yang baik (konstruktif).

3. Administrasi

Merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud

menyediakan keterangan serta memudahkan untuk memperoleh kembali baik sebagian

maupun menyeluruh.

4. Obyektif

Memberikan pelayanan kepada anggota tidak memihak atau membedakan asal usul, agama,

golongan dan latar belakang.


3/43


4/43

- 4 -

Inti dari kegiatan-kegiatan tata usaha mencakup 6 pola perbuatan (fungsi), yaitu:

a. Menghimpun : yaitu kegiatan-kegiatan mencari data, mengusahakan tersedianya segala

keterangan yang tadinya belum ada, sehingga siap untuk dipergunakan bilamana

diperlukan.

b. Mencatat : yaitu kegiatan membutuhkan dengan berbagai peralatan tulis keterangan yang

diperlukan sehingga terwujud tulisan yang dapat dibaca, dikirim dan disimpan. Dalam

perkembangan teknologi modern, maka dapat termasuk alat-alat perekam suara.

c. Mengolah : bermacam kegiatan mengerjakan keterangan-keterangan dengan maksud

menyajikan dalam bentuk yang lebih berguna.

d. Menggandakan : yaitu kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara dan alat.

e. Mengirim : yaitu kegiatan menyampaikan dengan berbagai cara dan alat dari satu pihak

kepada pihak lain.

f. Menyimpan : yaitu kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat di tempat tertentu

yang aman.

3. Kaurtu dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibantu oleh Pama dan beberapa bintara staf.

4. Para Kaurtu melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kasat dan dilanjutkan kepada

Kapolres gorontalo.

V. PENUTUP

Demikian Standar Operasional Prosedur (SOP) Urmintu Satuan Sabhara Polres Gorontalo

ini dibuat untuk dipedomani oleh setiap anggota Urmintu dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di

Satuan Sabhara Polres Gorontalo.

Limboto, Januari 2016a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO

KASAT SABHARA

T T D

EVENDY ABDUL, S.AP, M.Si

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 69100080


5/43


DAERAH GORONTALO

RESOR GORONTALO

STANDAR OPERASIONAL PROCEDUR ( SOP )

PENGATURANSATUAN SABHARA POLRES GORONTALO

I. PENDAHULUAN

1. Umum

a. Pengaturan kepolisian merupakan kegiatan kepolisian dalam rangka memberikan

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan rasa aman

baik fisik maupun psikis, terciptanya kamtibmas bebas dari rasa kekhawatiransehingga masyarakat dapat melaksanakan seluruh kegiatan / aktivitas dengan tertib dan

lancar.

b. Rasa aman merupakan kebutuhan yang hakiki bagi setiap orang dalam menyelenggarakan

aktivitas sehari-hari dan berinteraksi satu sama lainnya terlepas dari segala

kekhawatiran,ancaman, dan gangguan kamtibmas.


a. Maksud

Maksud penyusunan SOP pengaturan kepolisian adalah untuk memperjelas danmempertegas

kegiatan pengaturan serta untuk mudah di pahami dalam pelaksanaanya.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan SOP pengaturan ini adalah agar anggota yang melaksanakan kegiatan

pengaturan dalam memelihara Kamtibmas dapat terlaksana secara efektif dan efisien

sehingga kegiatan masyarakat dapat berjaian sesuai dengan yang direncanakan

3. Dasar

a. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 8 Januari 2012, tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia.

b. Perkap Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 23 September 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kepolisian Sektor.

c. Program kegiatan Polres Gorontalo tahun 2016.

4. Ruang lingkup

Ruang lingkup dalam laporan ini meliputi objek persiapan dan pelaksanaan.

5. Sistematika

1. PENDAHULUAN

2. OBJEK

3. PERSIAPAN

4. PELAKSANAAN

5. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

6. PENUTUP


6/43

- 2 -

II. OBJEK

Objek dalam kegiatan pengaturan kepolisian ini meliputi :

a. Orang.

b. Tempat.

c. Kegiatan

d. Hewan / barang

III. PERSIAPAN

a. Sebelum melaksanakan giat pengaturan Kepolisian harus memperhatikan sebagai berikut :

- Mengecek perizinan apabila kegiatan masyarakat / pemerintahan tersebut.

- Menyiapkan sprin pelaksanaan tugas

- Menentukan pola / strategi bentuk kegiatan pengaturan yang akan dilaksanakan

- Menyiapkan kekuatan pehrgas sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan

- Memberikan AAP kepada petugas yang telah dipersiapkan

b. Kemampuan petugas yang akan melaksanakan pengattran :

- Kemampuan polisi tugas umum

- Kemampuan polisi patroli

- Kemampuan sebagai penyidik

- kemampuan bantuan pertolongan dan penyelamatan korban bencana

IV. PELAKSANAAN

A. Pengaturan

1. Pengaturan terhadap orang antara lain meliputi :

a. Pejabat VVIP.

b. Pejabat VIP

c. Orang gila

d. Orang mabuk

e. Orang Asing

f. Pengungsi / imigran gelap

g. Orang berkelahi / tawuran massal


7/43

- 3 -

2. Pengaturan terhadap tempat antara lain meliputi :

a. Pasar / pusat perbelanjaan / niaga

b. Terminal

c. Perkantoran

d. Tempat - tempat hiburan / wisata

e. Pengaturan lalu lintas

f. Lokasi bencana alam

g. Tempat kejadian perkara ( TKP )

3. Pengaturan terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan antara lain :

a. Pesta adat

b. Pesta olahraga

c. Konser / hiburan

d. Penyampaian pendapat dimuka umum

e. Kegiatan upacara

4. Pengaturan terhadap hewan / barang antara lain:

a. Lalu lintas hewan antar kota / provinsi

b. Lalu lintas daging dan produk hewan lainnya antar kota / provinsi

c. Wabah penyakit menular

d. Barang berbahaya

B. Bentuk – bentuk pengaturan terdiri dari :

1. Pengaturan internal

Pengaturan internal kepolisian adalah semua kegiatan pengaturan yang berkaitan dengan

kegiatan ke dalam dan administrasi organisasi antara lain meliputi :

a. Pengaturan Penjagaan

b. Pengaturan Pengamanan Markas

c. Pengaturan Pengamanan Tahanan

d. Pengaturan Dokumen


8/43

- 4 -

2. Pengaturan eksternal

Adalah semua kegiatan pengaturan yang berhubungan dengan semua aktivitas masyarakat

dan pemerintah yang berdampak terhadap terganggunya ketertiban umum.

V. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

a. Pengendalian di tingkat Polda dibawah kendali Dir Sabhara Polda, untuk tingkat Polres

dibawah kendali Kapolres / pejabat yang ditunjuk.

b. Pengaturan terpadu antar fungsi Kepolisian dan instansi terkait pengendalian untuk tingkat

Polda dibawah kendali Dir Sabhara Polda, untuk tingkat Polres dibawah kendali Kasat

Sabhara atau pejabat yang ditunjuk.

c. Konsolidasi dilakukan oleh para petugas pengaturan dalam rangka mengakhiri kegiatandengan melakukan pengecekan kekuatan personil dan peralatan.

d. Dalam rangka konsolidasi, apel konsolidasi dilakukan oleh pimpinan tertinggi

e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pengaturan secara lisan dan tulisan kepada atasan

langsung atau yang member tugas.

VI. PENUTUP

Pada saat SOP Pengaturan kepolisian ini di berlakukan semua peraturan perundang –

perundanganyang berkaitan dengan pengaturan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan SOP Pengaturan ini.

Limboto, Januari 2016

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO

KASAT SABHARA

T T D




9/43


DAERAH GORONTALORESOR GORONTALO

STANDAR OPERASIONAL PROCEDUR( SOP )

PENGAWALANSATUAN SABHARA POLRES GORONTALO

I. PENDAHULUAN

A. Dasar :

1. Undang – Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia.

2. Program kegiatan Polres Gorontalo 2016

B. Latar belakang.

1. Pengawalan adalah suatu tugas Polri dalam memberikan pelayanan terhadap orang

maupun barang untuk memelihara keamanan serta menjaga jiwa dan harta benda

dari ancaman kejahatan.2. Turjawali adalah suatu kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol lalu

lintas yang bertujuan untuk menciptakan Kamseltibkar Lantas dan menekan angka

Kecelakaan.

3. Turjawali terdiri dari kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli

C. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud.

Pengawalan untuk melakukan pencegahan dan penindakan kejahatan,

memelihara keamanan serta menjaga jiwa dan harta benda dari ancamankejahatan.

2. Tujuan.

Untuk melakukan pengamanan dan keselamatan terhadap orang dan tahanan

serta keutuhan harta benda yang menjadi objek pengawalan.

D. Tugas dan Peran Pengawalan.

1. Mencegah menangkal segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan kepada

orang,tahanan.barang berharga,barang berbahaya dokumen penting yang

mejadi obyek pengawalan.

2. Memberikan pengamanan dan perlindungan kepada obyek pengawalan pada

waktu kegiatan melintasa dari tempat awal kegiatan sampai dengan tempat

tujuan pengawalan.


10/43

- 2 -

3. Menyampaikan setiap segala bentuk kejahatan,gangguan,hambatan yang terjadi

pada waktu kegiatan pengawalan akan melaporkan kepada atasan.

4. peran pengawalan adalah sebagai bentuk pelayanan kepolisian kepada wargta

masyarakat yang membutuhkan pengawalan.

E. Ruang Lingkup Pengawalan

1. Pengawalan Orang

2. Pengawalan Tahanan

3. Pengawalan Barang Berharga

4. Pengawalan Barang Berbahaya

F. Sarana dan Transportasi Yang di Gunakan Pengawalan

1. Kendaraan Sepeda Motor

2. Kendaraan Mobil

3. Kereta Api

4. Kapal Laut

5. Pesawat Terbang

II. Pengorganisasian

A). 1. Pengawalan di laksanakan pada tingkat Mabes Polri Sampasi Dengan tingkat

Kewilayaan oleh Fungsi Sat Sabhara atas Permintaan dari Fungsi Lain, Instansi

atau dari kalangan Masyarakat.

2. Permintaan bantuan Pengawalan di ajukan secara tertulis kepada Sat. Sabhara

setempat minimal 3 ( Tiga ) sebelum kegiatan dilaksanakan.

3. Permintaan bantuan Pengawalan yang bersifat Insidentil dalam keadaan

tertentu dapat dilakasanaknan sewaktu – waktu dengan pemberitahuan Polisi

setempat.

B). 1. Pengawalan Orang / Tahanan dilaksanakan oleh Anggota Polri minimal 2 (dua)

Orang atau di sesuaikan dengan jumlah Tahahan yang akan di kawal.2. Pengawalan Barang / Barang berharga dan barang berbahaya dilaksanakan oleh

Anggota Polri minimal 2 (dua) orang

C). Larangan bagi Petugas Pengawalan

1). Melepaskan stan stir Kenderaan bermotor

2). Melakukan pengawalan pada waktu malam hati jika terpaksa berada dalam hal

pengawalan tahanan maka dititipkan di kantor polisi terdekat.

3). Meninggalkan Objek pengawalan tanpa ada pengawasan dari petugas

pengawalan.

4). Memberikan makanan atau minuman dan berkomunikasi kepada tahanan selain

dalam penyidikan.

D. Kewajiban bagi petugas pengawalan.

1). Berpenampilan dan bersikap ramah, tanggap, tegas, peduli, etis, korek dan tidak

sewenang-wenang

2). Bersikap responsive terhadap situasi dan kondisi lingkungan sekitar.

3). Pengawasan daerah, route dan daerah yang dilalui.


11/43

- 3 -

4). senantiasa menjaga keamanan diri pada saat melaksanakan tugas pengawalan.

5). Melakukan pengecekan kembali sarana dan pra sarana baik perorangan maupun

satuan

f). Mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

III. PENUTUP

Demikian Standar Operating Procedur ( SOP ) Pengawalan Satuan Sabhara Polres

Gorontalo untuk dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan aturan yang ada. Dan mohon

kiranya Pimpinan dapat menyempurnakan lagi susunan atau tata urut dalam pembuatan

Standar Operating Procedur ( SOP ) terutama penempatan kata, dan pengalimatannya yang

mungkin tidak sesuai / yang diharapkan.



KASAT SABHARA

T T D




12/43


DAERAH GORONTALO

RESOR GORONTALO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

TENTANGPENGAMANAN OBYEK VITAL

UNIT PAM OBVIT POLRES GORONTALO

I. PENDAHULUAN

1. Umum

a. Wilayah Kabupaten Gorontalo merupakan daerah yang penduduknya heterogen baik agama, adatistiadat maupun suku bangsanya, disamping itu juga merupakan daerah yang arus lalu lintasnya

cukup padat mengingat Kabupaten Gorontalo merupakan pintu gerbangnya Provinsi Gorontalosebagai sumber keluar masuknya arus lalu lintas barang, kendaraan dan orang di kec Tibawa ada

bandara udara dan di kab Gorontalo utara melalui pelabuhan anggrek dan pelabuhan kwandang dan.

b. Wilayah Gorontalo memiliki beberapa Kawasan Tertentu seperti PLTU Kab. Gorontalo Utara, Pasar5 Lokasi, Pelabuhan 2 Lokasi, Bandar Udara 1 Lokasi, Bank 7 Lokasi, PLN 1 lokasi, Telkom 1

Lokasi dan Kawasan Wisata seperti pentadio resort, pantai biluhu timur, Pulau Saronde di Kab Gorut,

HTI (Hutan Tanam Industri) yang perlu diamanan yang sangat mempengaruhi perkembangan

perekonomian m asyarakat kabupaten Jembarana.

c. Dalam rangka menjaga keamanan obyek vital, diperlukan upaya secara simultan, sinergi dan

terpadu antara aparat dan instansi terkait serta segenap komponen masyarakat, guna menjaga perekonomian tetap stabil.

d. Berkaitan dengan point a, b dan c tentang Standar Operasional Prosedur Pengamanan Obyek Vital

diperlukan kesamaan pendapat, kesamaan pandangan dan pola tindakan secara terkoordinasi dan

terpadu dari semua pihak yang terkait sehingga Prosedur tentang Pengamanan Obyek Vital di

wilayah hukum Polres Gorontalo

2. Dasar

a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia b. Renja Polres Gorontalo TA. 2012


a. Maksud Prosedur tetap ini di buat guna mewujudkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan

Pengamanan Obyek Vital dari tingkat Polres Gorontalo sampai ke tingkat Polsek atau tingkat Pos

Pol di Desa atau Kelurahan, serta terciptanya sinergi keterpaduan langkah dan tindakan nyata di

lapangan.

b. TujuanGuna dapat dipakai pedoman dan arah dalam rangka mengantisipasi secara dini terjadinya

tindakan kriminalitas terhadap Obyek Vital, sehingga dapat bertindak secara cepat, tepat dan akuratdalam Pengamanan Obyek Vital di wilayah hukum Polres Gorontalo.

4. Ruang lingkup Ruang lingkup

dalam pembuatan Prosedur tetap ini meliputi semua aspek yang merupakan langkah antisipasi secara

dini terjadinya tindakan kriminalitas terhadap Obyek Vital.


13/43

-2-

5. Tata urut.

Prosedur tetap ini di buat dengan Tata Urut atau sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

II. SITUASI KERAWANAN PADA OBYEK VITALIII. TUGAS POKOK DAN ORGANISASIIV. PELAKSANAAN TUGAS DAN CARA BERTINDAKV. KOMANDO DAN PENGENDALIANVI. PENUTUP

II. SITUASI KERAWANAN LOKASI OBYEK VITAL

KAWASAN TERTENTU

1. Bendungan :

Kerawanan yang mungkin terjadi :

a) Pencurian b) Pelecehan Seksualc) Pemalakand) Perkelahian

e) Kecelakaan Lalu Lintas (Jalur Menuju bendungan )

2. Pasar


a) Pencurian

b) Pencopetan

c) Perkelahian

d) Kecelakaan Lalu Lintas

3. Pelabuhan


a) Laka lantas ( jalur masuk pelabuhan)

b) Pencopetan

c) Pencuriand) Perkelahian

4. Bank


a) Laka lantas (Lajur jalan yang digunakan untuk parkir nasabah ) b) Pencurian

c) Perampokan

5. PLTU, PLN, Telkom


a) Pencurian

b) Perampokan

c) Sabotase

KAWASAN WISATA

1. Menara Limboto


a) Laka lantas ( terdapat persimpangan 4 jalur jalan yang terdapat di bawah menara).

b) Pencurian.

c) Perkelahian.


14/43

-3-

2. Pemandian air panas pentadio resort

a) Laka lantas ( terletak pada jalur Denpasar Gilimanuk )

b) Pencurian.

c) Perkelahian

3. Pulau saronde


a) Pencurian.

b) Perkelahian.

4. Pemandian air panas desa barakati


a) Laka lantas

b) Pencurian.

c) Perkelahian.

5. Pantai Biluhu Timur


a) Laka lantas ( terletak pada jalur yang menghubungkan kec batudaa dan kec batudaa pantai

pada lokasi Jalan tanjakan / turunan ).

b) Pencurian.

c) Perkelahian.

III. TUGAS POKOK DAN ORGANISASI

1. Tugas Pokok.Polres Gorontalo sebagai Aparat Keamanan yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan

perlindungan, pengayoman dan pelayanan

kepada masyarakat, memiliki tanggung jawab khususnya terkait dengan adanya tindak pidana

(kriminalitas) yang terjadi pada Obyek Vital.

2. Organisasi.Guna memperlancar pelaksanaan tugas Organisasi dalam Pengamanan Obyek Vital, perlu di bentuk

organisasi dan tata laksana penanggulangan bencana, sehingga dapat memperlancar tugas di lapangan.

a. Penanggung Jawab Pengamanan

1) Pertelaan tugas

a) Memimpin dan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan pengamanan.

b) Menentukan kebijaksanaan pengamanan dan mengendalikan pelaksanaan pengam anan.

c) Melakukan koordinasi dengan instansi lain secara proporsional.

2) Penanggung jawab Pengamanan dijabat oleh KaSat Pam Obvit Polres Gorontalo yang

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Kapolres Gorontalo.

b. Wakil Penanggung Jawab Pengamanan

1) Pertelaan tugas

a) Membantu penanggung jawab pam didalam memimpin pengam anan.

b) Memberikan saran-saran kepada penanggung jawab pengam anan.

c) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada penanggung jawab pengamanan

2) Wakil Penanggung jawab Pam dijabat oleh Paur Mintu Sat Pam Obvit Polres Gorontalo.


15/43

-4-

c. Koordinator Pengamanan Harian

1) Pertelaan tugas

a) Mengkoordinir Pelaksanaan Pengamanan.

b) Berkoordinasi dengan pihak panitia dalam pengaturan pam.

c) Melaksanakan kegiatan administrasi pam.d) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada penanggung jawab pam.

2) Koordinator Pengamanan Harian dijabat oleh Para Kanit dan Panit Sat Pam Obvit yang bertugas

pada hari itu.

IV. PELAKSANAAN TUGAS DAN CARA BERTINDAK

Titik berat kegiatan yang dilakukan oleh Sat Pam Obvit Polres Gorontalo dalam rangka

pengamanan Obyek Vital adalah :

1. Melaksanakan Patroli pada Lokasi Obyek Vital.2. Melaksanakan TPTKP bila terjadi

V. KOMANDO DAN PENGENDALIAN

1. Pos Komando dan Pengendalian Kabupaten Gorontalo dan Kab Gorontalo utara dipusatkan di

SPKT Polres Gorontalo menggunakan sarana / alat komunikasi yang ada melalui nomor

handphone petugas atau Radio/HT dan di seluruh Polsek Jajaran sesuai dengan sarana

komunikasi yang tersedia.

2. Dalam upaya mencapai hasil guna dan daya guna dalam Pengamanan Obyek Vital,

dilakukan Komando dan pengendalian, terhadap seluruh potensi yang ada, baik aparat pelaksana maupun masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut, termasuk upaya

memberdayakan seluruh sarana dan prasarana yang tersedia.

3. Pembiayaan

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Pengamanan Obyek Vital dibebankan secaraterpadu sesuai prosedur pertanggung jawaban anggaran.

VI. P E N U T U P

Demikian Standar Operasional Prosedur ini dibuat, guna dapat dijadikan acuan bagi petugas di

lapangan, khususnya Sat Pam Obvit Polres Gorontalo dalam Pengamanan Obyek Vital di wilayah

hukum Polres Gorontalo.

Dikeluarkan : Limboto

Pada tanggal : Januari 2015


KASAT SABHARA

T T D




16/43


DAERAH GORONTALO

RESOR GORONTALO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR( SOP )

PATROLI R-2SATUAN SABHARA POLRES GORONTALO

I. PENDAHULUAN

1. UMUM

a. Tupok polri sebaggai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

b. Program kerja Akselerasi Transformasi Polri yang mandiri dan di percaya oleh

masyarakat.

c. Inplementasi pelayanan terbaik Polri kepada masyarakat untuk fungsi Sabhara

adalah Patroli Sabhara Polres Gorontalo.d. Menjadi program unggulan Fungsi Sat. Sabhara Polri Khususnya Polres

Gorontalo.

1. DASAR

a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian


b. Kep. Kapolri No.Pol :Kep / 37/ X / 2008, tanggal 27 Oktober 2008 tentang

Kebijakan Kapolri yaitu Akselerasi Transfortasi Polri yang mandiri, Profesional dandi percaya masyarakat.

c. STR Kababinkam polri No.Pol : STR / 53 / IV / 2009, tentang penyelengaraan

Rekernis fungsi Sat. Sabhara Polri tahun 2009.

2. PATROLI

Adalah merupakan program unggulan dalam rangka peningkatan kinerja kepolisian

,antara lain Patroli Sabhara polres Gorontalo.

3. PATROLI POLRI UNTUK MENINGKATKAN KINERJA POLRI MENUJU

REMUNERASI YAITU KESEJAHTERAAN PERSONEL POLRI MENIGKAT.


17/43

- 2 -

4. PRINSIP DASAR :

a. Menggunakan prasarana yang ada Patroli R-2 8 (delapan) buah

b. Non Stop 24 jam per hari

c. Membantu personil shabara dalam hal pelaksanaan patroli dengan mengunakan

prasarana yang ada

d. Profesional, Transparan, Akuntabel dan Humaris

5. KOMITMEN

Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, Profesional,

Transaparan, Akuntabel dan Humaris.

6. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

- Adapun maksud membuat SOP ini dalah sebagai gambaran pelaksanaan

Patroli Sat. Sabhara Polres Gorontalo dan jajarannya.

b. Tujuan

- Adapun tujuan dari pada pembuatan SOP adalah untuk mendapat petunjuk

dan arahan dari pimpinan agar lebih baik lagi di dalam pelaksanaannya.

7. MEKANISME PATROLI SAT SABHARA

a. Melaksanakan Patroli secara bergiliran

b. Memerintahkan anggota untuk melaksanakan Patroli

c. Mendatangi tempat-tempat yang di anggap rawan kriminal dan tempat-tempat

prostitusi.

d. Melaporkan hasil kegiataan Patroli ke Pimpinan.

8. POLA PATROLI SAT SABHARA

a. Patroli dilaksanakan oleh 10 (Sepuluh) orang anggota dengan mengunakan 5

(Lima) buah Patroli R-2.

b. Patroli dilaksanakan pada pagi hari dan malam hari

c. Selalu memperhatikan keselamatan dan peka terhadap lingkungan yang ada.

d. Dinaminasi Patroli wilayah

9. SUMBER DAYA


18/43

- 3 -

1. Personel :

a. Petugas Patroli sebanyak 10 (Sepuluh) orang

b. Yang melaksanakan Patroli sebanyak 10 (Sepuluh) orang

2. Material

a. Patroli R-2 sebanyak 8 (delapan) buah

3. Dukungan Administrasi logistik :

a. Makanan Petugas

b. ATK

11. PATROLI R-2 SAT SABHARA POLRES GORONTALO DAN JAJARANNYA YANG

DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN PATROLI :

1. Sabhara Polres Gorontalo Patroli R-2 8 (delapan) buah.

2. Polsek jajaran Patroli R-2 14 (empat belas) buah.

12. RUANG LINGKUP

- Meliputi pelaksanaan Patroli Sat Sabhara Polres Gorontalo dan Jajarannya.

13. SISTEMATIKA

I. PENDAHULUAN

II. PELAKSANAAN

III. HASIL YANG DICAPAI

IV. KERJA SAMA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT UNTUK MENDUKUNG PATROLI

SAT SABHARA

14. TUGAS POKOK

a. Mencegah Pelanggaran dan kejahatan

b. Melakukan tindakan Kepolisian.

c. Longmat masyarakat yang butuh dan melakukan tindakan lain menurut Undang –

Undang yang berlaku.

II. PELAKSANAAN

2. Pembagian Patroli :


19/43

- 4 -

a. Patroli dilaksanakan secara bergiliran dan dilaksanakan oleh 10 (sepuluh) orang

anggota Sabhara Polres Gorontalo.

3. Material dan Logistik ( Matlog ) :

a. Patroli R-2 : 8 (dua) Buah

b. Senjata.

c. HT

d. Senter

e. Rompi

f. HP

g. Borgol

h. Tongkat.

4. Anggaran :

- Menggunakan DIPA dengan indeks uang saku Rp.15.000.00 / uang makan

Rp.18.000.00 / Dana Satuan Rp. 3.000 / orang tiap hari dan dukungan BBM

menggunakan anggaran Rutin Satker.

5. Pengorganisasian

- Sesuai DSPP

- HTCK

6. Sistem Patroli

a. Laporan / pengaduan dari masyarakat :

1). Lewat Telephone

2). Laporan Polisi SPK

3). Lewat Regu Patroli


20/43


21/43

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIADAERAH GORONTALORESOR GORONTALO

STANDAR OPERASIONAL PROCEDUR (SOP)PENJAGAAN MARKAS KOMANDO

( MAKO )SATUAN SABHARA POLRES GORONTALO

I. PENDAHULUAN

a. Dasar :

1. Undang-Undang No. 2 th. 2002 tanggal 8 januari 2002tentang Kepolisian Negara Republik indonesia.

2. Skep / 551 / VII / 2003, Ttg petunjuk pelaksanaan pengaman obyek khusus.

3. Rencana Kerja Polres Gorontalo Tahun 2016

4. Videoconfrence pada tanggal 30 oktober bersama deops Kapolri dan KabaintelkamMabes polri tentang adanya pola dan sasaran / target operasi Pihak teroris.

b. Latar belakang :

- Bahwa personil piket jaga sat sabhara perlu Mencermati dari situasi dan kondisi yang

berada di mako polers Gorontalo yang di huni oleh personil serta didalamnya terdapat

bangunan perkantoran, dokumen – dokumen penting / data – data dan selain itu

berdampingan dengan rumah Dinas para pejabat utama Polres Gorontalo.

Dengan kondisi yang ada tersebut perlu di tetapkan / di buat suatu standar pedoman

pengamanan yang lebih di kenal dengan sebutan SOP ( Standar Operasional Prosedur )

guna menangkal, mencegah, mengetahui hal – hal yang dapat menimbulkan kerugian

organisasi kepolisian khususnya Polres Gorontalo, dan selain itu sekaligus memberikan

ketegasan dan tanggung jawab setiap personil yang sedang melaksanakan tugas / yang

berada di dalam lingkungan Mako Polres Gorontalo untuk dapat di laksanakan.

Pengamanan Mako yang ada saat ini belum mencerminkan kepekaan personil tugas jaga

terhadap lingkungan Mako Polres Gorontalo.

SOP ini di buat untuk di pedomani bagi setiap anggota POLRI Khususnya Fungsi sat

Sabhara yang pada saat itu sedang melaksanakan tugas agar lebih cermat mengantisipasi

gangguan maupun ancaman yang berada di dalam lingkungan markas Polres Gorontalo.


22/43

- 2 -

c. Maksud dan Tujuan :

1. Maksud :

Memberikan rasa aman terhadap personil Polres Gorontalo yangberkediaman di markas komando, serta Menjadi pedoman atau dasar dalammelakukan kegiatan pengamanan.

2. Tujuan :

Sebagai petunjuk atau pedoman bagi personil Polres Gorontalo yangsementara melaksanakan piket markas komando pada satuan fungsi masing-masing.

d. Tata urut :

BAB I PENDAHULUANBAB II SISTEM PENGAMANAN MAKO POLRES GORONTALOBAB III KESIMPULAN DAN SARANBAB IV PENUTUP

II. SISTEM PENGAMANAN PENJAGAAN MAKO POLRES GORONTALO

1. Waktu : Pelaksanaan waktu piket penjagaan Mako polres gorontalo

dilaksanakan 1 x 24 jam.

2. Kegiatan : Melaksanakan Patroli seputaran mako polres gorontalo dan melayanitamu yang berkunjung di mako polres Gorontalo

3. Gangguan : Tindakan yang sudah nyata dan dapat menimbukan kerugianyang berupa korban jiwa dan harta benda

4. Pengamanan : suatu kegiatan Personil yang bertugas menjaga keamananMarkas Komando dengan tujuan memberikan rasa aman dan tentram terhadappersonil dan tamu yang berkunjung.

5 Sasaran :

a. Manusia : Personil Polri, Tamu danLain-lain

b. Materiil : Bangunan, sarana angkutan,perlengkapanbarang-barang dinas.

c. Informasi : Dokumen, pembicaraantelpon, dan lain – lain.

6. Pendekatan Pengamanan :

Pendekatan pengamanan lebih kepada pencegahankerugian baik kerugian materi maupun harta benda sertakepercayaan.


23/43

- 3 -

7. Disain Pola pengamanan obyek :

1) Sifat Pengamanan :

a. Pengamanan tertutup.Menentukan sumber daya pengamanan tertutup antara lain :

Mekanisme pemgamanan tertutup ( pengamatan & Pengambaran ) Kekuatan personil ( jumlah & standar kemampuan) Sarana dan prasarana ( Alkom & ruangan wawancara )

b. Pengamanan Terbuka.Menentukan sumberdaya pengamanan terbuka antara lain :

Mekanisme pengamanan terbuka ( penjagaan & razia / sweping)

Kekuatan personil (jumlah & standart kemampuan) Sarana & prasarana ( Metek, miror set, & ruang SPK )

2) Metode Pengamanan :

a. Pengamanan yang dilakukan oleh Manusia :

Pengamatan dan pengambaran Penjagaan Pengaturan Patroli Pengawalan Razia / Sweping

b. Pengamanan Mengunakan alat :

Perlunya pengamanan mengunakan peralatan seperti : Metek Miror set Pagar beton

Pintu besi

8. Menentukan kegiatan pengamanan :

Menentukan kegiatan pengamanan berupa :a) Metode Pengaturan antara lain:

Tempat keluar masuk manusia / barang di lingkungan PolresGorontalo

Ruang parkir

Route lalul lintas di dalam areal parkir Polres Gorontalo

Tempat penyimpanan barang inventaris Polres Gorontalo


24/43

- 4 -

b) Metode Penjagaan antara lain :

Menyangkut jumlah personil yang digunakan

Giliran waktu jaga Penentuan tempat jaga yang dipandang strategis

( POS )

Pusat kontrol penjagaanc) Metode Patroli antara lain :

waktu patroli dalam Kesatriaan

Jumlah personil

Route patroli

Jumlah giliran Patroli / Jadwal Pengembangan Tugas

9. Ketentuan Lain-lain :

d) pengamanan berupa razia / sweping memperhatikan hal-hal sebagaiberikut :

1) Razia atau sweping dilakukan dengan sopan dan santun2) Memperhatikan hak asasi manusia

e) Perlengkapan personil polri dalam melaksanakan pengamanan antaralain :

1) senpi Inventaris2) Borgol3) Tongkat T4) Senter5) Pluit6) Miror set7) metek

f) Fungsi Sat Sabhara dalam tugasnya Menjaga berkordinasi dengan piketfungsi lainnya yang berada dilingkungan Mako Polres Gorontalo.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Kegiatan Penjagaan Markas Komando merupakan tugas Kepolisian yang harusdiperhatiakan dan ditingkatkan oleh setiap anggota piket jaga Mako yaitu bidang SatSabhara.

2. Saran

Untuk lebih mengoptimalkan dan pencapaian sasaran dalam pelaksanaan tugasdimohom kiranya dapat diberikan kebutuhan sarana dan prasarana.


25/43

- 5 -

IV. PENUTUP

Demikian pembuatan Standar prosedur Operasional dibuat sebagai kajian serta

pedoman pelaksanaan tugas Pengamanan Markas Komando Polres Gorontalo.

Limboto, Januari 2016a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO

KASAT SABHARA

T T D

EVENDY ABDUL, S.AP, M.SiAJUN KOMISARIS POLISI NRP 69100080


26/43


27/43

- 2 -

a. Sebagai Pedoman untuk Fungsi Sat. Sabhara dalam rangka PelaksanaanQuick Response Penaganan Tipiring Sat. Sabhara Polres Gorontalo dan

Polsek Jajaran.

2. Tujuan :

b. Untuk mendapatkan Petunjuk dan arahan dari Pimpinan agar lebih baik lagidalam pelaksanaanya.

6. Mekanisme Quick Response Tipiring Sat Sabhara.

1. Laporan Polisi/ Pengaduan Masyarakat yang di limpahkan Sat Reskrim kepada Sat.Sabhara ( Tipiring ).

2. Membuat Rencana Penyidikan.

3. Surat Perintah Penyidikan.4. SP2HP.5. Panggil dan Riksa Saksi dan Tersangka.6. Pemberkasan.7. Pelimpahan Berkas Perkara Tipiring ke Pengadilan Negeri setempat untuk Gelar

Sidang Perkara.

8. SUMBER DAYA.

1. Personil Sat. Sabhara sebagai Penyidik Khusus Penanganan Tipiring 3 Personil

2. Unit Sat Sabhara Polsek Jajaran masing –

masing 2 Personil.

9. Ruang Lingkup

Meliputi pelaksanaan Quick Response penanganan kasus tipiring Sat. Sabhara Polres

Gorontalo dan jajaranya

10. TUGAS POKOK

Satuan Sabhara Polres Gorontalo dalam melaksanakan 6 kemampuan tugas pokok dan

terdapat tugas berupa penegakan hukum yakni melaksanakan tugas penanganan/

penyidikan kasus tindak pidana ringan ( Tipiring) yang berperan sebagai:

a. Sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dan penegakan hukum

b. TPTKP

c. Melakukan penyidikan tindak pidana ringan ( Tipiring) yang dilimpahkan oleh satuan

Reskrim Polres Gorontalo

11. SISTIMATIKA


28/43

- 3 -

I. PENDAHULUANII. PERENCANAANIII. PENGORGANISASIANIV. PELAKSANAAN

V. ANALISA DAN EVALUASIVI. KOORDINASI DAN PENGENDALIANVII. HASIL YANG INGIN DI CAPAIVIII. P E N U T U P

II. PERENCANAAN

Didalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana ringan ( TIPIRING), telah membuat

perencanaan yang meliputi :

1. Membuat rencana kegiatan penyidikan ( REN SIDIK)

2. Memberikan petunjuk atau arahan kepada pers yang menangani kasus sesuai mekanisme penyidikan Tipiring

III. PENGORGANISASIAN

Personil Satuan Sabhara Polres Gorontalo dan jajarannya yang di tunjuk sebagai

Penyidik dalam menangani Tindak Pidana Ringan ( TIPIRING) yakni :

1. Memiliki kemampuan dalam menangani kasus2. Memiliki Skep Penyidik

3. Personil Satuan Sabhara Polres Gorontalo 3 Pers dan Polsek jajaran masing –

masing 2 pers

IV. PELAKSANAAN

Didalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ringan ( TIPIRING) selalu mengacu

pada KUHAP, Juknis dan Juklak dengan mekanisme penyidikan sebagai berikut :

1. Melakukan pemanggilan terhadap para saksi – saksi / korban untuk didengarketerangannya

2. Melakukan pemanggilan terhadap tersangka

3. Terhadap tersangka yang di panggil pertama kali tidak memenuhi panggilan, maka akandi lakukan pemanggilan ke dua dan jika tidak hadir maka diterbitkan Surat Perintah

membawa atau surat perintah penangkapan

4. Membuat Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan ( SP2HP) untuk di sampaikankepada pihak pelapor

5. Penyidikan kasus Tipiring dilaksanakan paling lama selama 30 hari berkas perkara sudahdi limpahkan ke Pengadilan Negeri Limboto untuk di sidangkan dengan menghadirkan

para saksi – saksi dan tersangka

6. Anggaran

Biaya penyidikan TIPIRING menggunakan DIPA Polri

7. Dukungan Material- Komputer / ATK


29/43

- 4 -

V. ANALISA DAN EVELUASI

Didalam kegiatan pelaksanaan penyidikan kasus tindak pidana ringan ( TIPIRING ) yang

ditangani personil yang ditunjuk, pimpinan / Kasat Sabhara Polres Gorontalo wajib

melakukan analisa dan eveluasi hasil penyidikan guna mengadakan koreksi terhadap berkas perkara apakah sudah sesuai dengan prosedur

VI. KOORDINASI DAN PENGENDALIAN

1. Pimpinan kesatuan / Kasat Sabhara dan personil yang ditunjuk pelaksana penyidikankasus TIPIRING dapat melakukan koordinasi dengan Satuan Reskrim

2. Melakukan kordinasi dengan pihak Pengadilan Negeri Limboto yang berhubungandengan pelimpahan berkas perkara Tipiring yang akan disidangkan.

VII. HASIL YANG INGIN DI CAPAI

1. Dengan adanya pelaksanaan kegiatan Quick Response di harapkan masyarakat yangmemerlukan bantuan hukum yang ada di wilayah Polres Gorontalo merasa puas atas

pelayanan Polri dalam hal penegakan Hukum khususnya dalam penanganan kasus

Tipiring.

2. Tingkatkan pelayanan yang terbaik dalam penanganan kasus Tipiring secara cepat, tepat

waktu, professional, transparan dan akuntable demi terwjudnya pelayanan Prima Polri

VIII. P E N U T U P

Demikianlah pembuatan Standar Oprasional prosedur ( SOP ) Quick Respons

penanganan TIPIRING Sat. Sabhara Polres Gorontalo untuk dapat dilaksanakan sesai

ketentuan dan aturan yang berlaku dengan harapan kiranya Pimpinan dapat menyempurnakan

apabila terdapat kekeliriuan dan kesalahan dfalam pembuatan Standar Oprasional Prosedur.



KASAT SABHARA

T T D

EVENDY ABDUL, S.AP, M.SiINSPEKTUR POLISI SATU NRP 69100080


30/43


DAERAH GORONTALO

RESOR GORONTALO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR( SOP )

D A L M A SSATUAN SABHARA POLRES GORONTALO

I. PENDAHULUAN

1. Umum :

a. Tugas fungsi Dalmas Sat. Sabhara merupakan tugas umum yang bersifat preventif

pada bidang Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli, Pengamanan dalam

penyampaian Hak pendapat di muka umum ( Unras ), Negosiasi Sar Terbatas,

TPTKP, Tipiring, Pembinaan bantuan Satwa untuk kepentingan Perlindungan,

Pengayoman dan Pelayanan Masyarakat.

b. Fungsi Dalmas Sat. Sabhara Polres Gorontalo dan satuan wilayah jajaran Polsek

Polres Gorontalo bertekad memberikan Pelayanan, Pengamanan secara umum

terhadap seluruh rangkaian kegiatan masyarakat.

c. Dalam pelaksanaan tugas pengamanan fungsi Sat. Sabhara berkoordinasi dengan

fungsi lainnya yang terkait, maupun dengan instansi Pemerintahan yang terkait

untuk menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif dengan baik dan lancar tanpa

hambatan yang berarti.

2. Dasar :

a. Peraturan Mentri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 tentang Roa

Map Reformasi Reformasi Birokrasi Birokrasi 2010 – 2014.

b. Surat Asrena Kapolri Nomor : B/ 130 / III / 2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang

Arahan teknis implementasi RBP

c. Arahan Wakapolda Gorontalo Selaku Ketua Tim Pengarah RBP tanggal 4 April 2011

agar menghimpun data HTCK dan SOP Satker.


31/43

- 2 -

d . Surat biasa Kapolda Gorontalo Nomor : B/ 1078 / IV/ 2011 tanggal 4 April 2011

Perihal permintaan HTCK dan SOP Satker.

3. Maksud Dan Tujuan

a. Maksud Standard Operasional Prosedur ( SOP ) ini dibuat dimaksudkan untuk

menyamakan pola fikir dan cara bertindak sesuai peraturan hukum dan perundang

– undangan yang berlaku.

b. Tujuan sebagai bahan pertimbangan teknis implementasi RBP.

4. Ruang Lingkup

Standard Operasional Prosedur Fungsi Sat. Sabhara dalam pelaksanaan

pengamanan kegiatan masyarakat untuk melayani pengamanan secara umum,

personil, material kegiatan dan lingkungan kegiatan.

5. Tata Urut

I. Pendahuluan

II. Pengertian

III. Standarisasi Fungsi Satuan Sabhara

IV. Langkah dan Tindakan

V. Komando Pengendalian

VI. Penutup

II. PENGERTIAN – PENGERTIAN

Adapun hal – hal yang perlu di perhatikan maupun dipahami

a. pengamanan adalah suatu upaya atau tindakan yang dilakukan untuk memelihara dan menjaga

situsi dan kondisi yang aman dari ancaman atau perbuatan yang dapat menimbulkan

kekacauan.

b. Personil adalah seseorang atau lebih yang terlibat dalam pengamanan.

c. Material adalah suatu benda cair, padat maupun gas dengan berbagai bentuk yang digunakan

sebagai sarana dan prasarana dalam kegiatan pengamanan.

d. LIngkungan adalah area yang digunakan baik sebagai akomodasi, kantor, pos, tempat parkir

kendaraan maupun gedung sarana perbandingan, yang ada diwilayah lainnya yang digunakan

dalam menunjang pelaksanaan pengamanan.

e. Kegiatan adalah suatu pergerakan yang dilakukan dari satu tempat ke tempat lain dengan

menggunakan kendaraan maupun dengan jalan kaki.

f. Kesatuan pengamanan adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pengamanan.

g. Petunjuk keamanan adalah suatu sarana yang dapat digunakan berupa : nomor HP/Telepon

maupun peta perjalanan untuk membantu memberikan penerangan yang memerlukan

pertolongan.


32/43

- 3 -

h. Penanggulangan adalah rangkaian kegiatan atau proses / cara dalam mengantisipasi atau

menghadapi suatu kejadian.

i. Acara pimpinan adalah waktu yang digunakan pimpinan memberikan instruksi maupun arahan

kepada anggota agar mengerti tata cara yang akan dilakukan dalam pelaksanaan tugas.

j. Situasi hijau adalah situasi dimana masa dalam situasi tertib dan teratur.

k. Situasi kuning adalah kondisi dimana massa pengunjuk rasa mulai tidak mengindahkan

himbauan petugas dan melakukan perbuatan melanggar peraturan yang ada.

l. Situasi merah adalah kondisi massa pengunjuk rasa sudah melakukan tindakan melawan

hukum dalam bentuk pengancaman, pencurian, pembakaran, penganiayaan berat, teror,

intimidasi, panyanderaan dan lain sebagainya.

m. Lintas ganti adalah peralihan kendali dari satuan Dalmas ke satuan PHH Brimob Polri

berdasarkan perkembangan situasi dilapangan karena adanya perubahan situasi dari kuning

menjadi situasi merah.

n. Kodal Taktis adalah komando dan pengendalian secara Taktis oleh kesatuan kewilayahan

setempat yang berwenang mengatur segala tindakan pasukan dilapangan pada lokasi unjuk rasa

atau areal tertentu sesuatu dengan laporan intelijen atau situasi dilapangan.

o. Kodal Taktis adalah komando pengendalian secara teknis oleh komando kompi / pasdal yang

bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan tugas semua anggota yang menjadi tanggung jawab

dilapangan.

p. Kerumunan massa adalah kegiatan massa yang timbul karena direncanakan ataupun tidak

rencanakan.

q. Kerusuhan massa adalah keadaan kacau yang disebabkan oleh massa yang berkumpul

kemudian melakukan pelanggaran hukum sehingga mengganggu ketertiban umum.

r. Kejahatan Massa adalah suatu kerusuhan yang ditimbulkan oleh massa yang tidak

mengindahkan hukum dan melakukan tindakan anarkis serta telah dimulainya upaya nyata

untuk menjatuhkan jalannya suatu kegiatan masyarakat.

s. Pengendalian massa dari sudut pandang Polri adalah suatu kegiatan memberikan perlindungan

pengayoman dan pelayanan terhadap sekelompok masyarakat yang sedang menyampaikan

pendapat dan aspirasinya dimuka umum guna mencegah masuknya pihak tertentu atau

provokator.

t. Serangan fhisik adalah setiap usaha atau perbuatan yang bertujuan merusak dan membuat

sehingga tidak dapat layak pakai lagi.

u. Tindakan anarkis bentuk pelanggaran hukum yang sudah mengarah membahayakan keamanan

dan ketertiban masyarakat yang perlu dilakukan tindakan secara cepat, tepat, tegas dengan

mengedepankan HAM.

v. Anarki menurut bahasa Indonesia adalah tidak ada tata tertib, tidak ada pemerintahan suasana

kacau balau.

w. Anarkis adalah orang yang melakukan tindakan anarki.


33/43

- 4 -

III. STANDAR OPERASIONAL PROSEDURE (SOP) FUNGSI SATUAN SABHARA.

6. Adapun susunan Kompi Dalmas awal fungsi Satuan Sabhara dan Setingkat Kompi Dalmas Lanjut

antara lain:

a. Kekuatan setingkat Kompi Dalmas Awal dan setingkat Kompi Dalmas Lanjut dengan kemampuan

yang dimiliki :

1). Mental dan Disiplin yang baik.

2). Mempunyai loyalitas disiplin, dedikasi yang tinggi.

3). Mempunyai ketahanan fisik yang prima.

4). Mempunyai kemampuan beladiri Polri.

5). Terampil memnggunakan alut / alsus yang ada pada satuan tersebut.

6). Terampil dan ulet dalam segala tindakan.

7). Mampu menilai situasi dan kondisi serta karakteristik wilayah.

8). Mengetahui dan mahir dalam menembak tepat.

9). Mampu berkumpul dengan cepat dan tepat.

10.) Memiliki pemahaman wilayah tugas dengan baik.

11). Mampu mengendalikan diri dengan penuh kesabaran.

12). Mengetahui taktik dan tehnik penyekatan.

b. Susunan kekuatan setingkat peleton Dalmas Awal fungsi Satuan Sabhara dengan kekuatan 38

orang antara lain :

1). 1 orang Danton.

2). 30 orang anggota.

3). 1 orang caraka.

4). 1 orang juru kamera.

5). 2 orang petugas tali Dalmas.

6). 3 orang Negosiator.

c. Susunan kekuatan setingkat Peleton Dalmas Lanjut Fungsi Satuan Sabhara dengan kekuatan 37

orang antara lain :

1). 1 orang Danton.

2). 30 orang anggota.

3). 2 orang Pemadam Api (Ampar).

4). 1 orang juru kamera.

5). 1 orang caraka.

6). 2 orang penembak gas air mata.

d. Susunan kekuatan setingkat Kompi Dalmas awal fungsi Satuan sabhara dengan kekuatan 116

terdiri dari :

1). 1 orang Danki.

2). 1 orang wadanki.

3). 3 orang Danton.


34/43

- 5 -

4). 4 orang caraka.

5). 2 orang petugas tali dalmas.

6). 90 orang Kompi Dalmas.

7). 10 orang Negosiator.

e. Susunan setingkat Kompi Dalmas lanjut fungsi Sat. Sabhara dengan kekuatan 138 terdiri dari :

1). 1 orang Dan Kompi.

2). 1 orang Wadan KOMPI.

3). 3 orang Danton.

4). 4 orang caraka.

5). 5 orang juru kamera

6). 90 orang Kompi Dalmas.

7). 6 orang penembak gas air mata

8). 6 orang pemadam api (Ampar).

9). 8 orang pok rantis pengurai massa.

10). 4 orang Pok Rantis penyelamat.

11). 10 orang Kok Kawat penghalang Massa.

f. Susunan peralatan dan perlengkapan Peleton Dalmas Awal Fungsi Satuan Sabhara antara lain :

1). Bus : 1 unit

2). Truck : 1 unit

3). Sepeda Motor : 1 unit

4). Megaphone : 1 unit

5). Handy Talky : 1 unit

6). Tali Dalmas ( 20 meter ) : 1 roll

7). HP dengan headset : 1 unit

8). Pakaian PDL 1. A. Sabhara, tutup kepala Baret

g. Susunan peralatan dan perlengkapan Peleton Dalmas Lanjut Fungsi Satuan Sabhara antara lain :

1). Bus : 1 unit

2). Truck : 1 unit




6). HP dengan headset : - unit

7). Mobil penerangan Dalmas : 1 unit

8). Kamera Video (Camcorder) : 1 unit

9). Pemadam api (Ampar). : 2 unit

10). Senjata laras licin (Gas Gun ) : 2 unit

11). Helm dengan pelindung muka : 35 unit

12). Pelindung kaki dan tangan : 35 unit

13). Gas Masker ( Canecta ) : 30 unit


35/43

-6 -

14). Tameng : 30 unit

15). Tongkat “ T “ : 30 unit

16). Pakaian PDL 1.A Sabhara.

h. Susunan peralatan dan perlengkapan Kompi Dalmas Awal Fungsi Satuan Sabhara antara lain :

1). Bus : 3 unit

2). Truck : 3 unit





7). Tali Dalmas ( 20 meter ) : 3 roll

8). Mobil penerangan dalmas : 1 unit

9). Toilet mobile : 1 unit

10). Ransus R4 Kameraman : 1 unit

11). Pakaian PDL 1. A Sabhara, dan tutup kepala Baret.

i. Susunan peralatan dan perlengkapan Kompi Dalmas Lanjut Fungsi satuan Sabhara antara lain :

1). Bus : 3 unit

2). Truck : 3 unit





7). Mobil penerangan Dalmas : 1 unit

8). Kamera Video (Camcorder) : 1 unit

9). Pemadam api (Ampar). : 2 unit

10). Senjata laras licin (Gas Gun ) : 2 unit

11). Helm dengan pelindung muka : 35 unit

12). Pelindung kaki dan tangan : 35 unit

13). Gas Masker ( Canecta ) : 30 unit

14). Tameng : 30 unit

15). Tongkat “ T “ : 30 unit

16). Jeef : 1 Unit

17). Toilet Mobile : 1 Unit

18). Ransus R4, Kamerawan : 1 Unit

19), Kawat Penghalang Massa : 1 Unit

20). Rantis Pengurai Massa : 1 Unit

21). Rantis Penyelamat : 2 Unit

22). Pakaian PDL 1. A sabahara dan tutup kepala baret


36/43

- 7 -

IV. LANGKAH – LANGKAH DAN TINDAKAN

7. Tahap Persiapan.

a. Ketentuan Pakaian sesuai dengan Gampol Dalmas ( PDL. 1.A Sabhara ).

b. Pengerahan kekuatan Dalmas dilaksanakan sebelum situasi dimulainya kegiatan Masyarakat

dengan melakukan tindakan pengamanan dalam bentuk Persuasif.

c. Titik kumpul Personil / DP ditetapkan melalui sektor – sektor yang ada pada lokasi kegiatan

Masyarakat.

d. Koordinasi Lintas Satuan Fungsi tetap dilaksanakan sebelum diadakan penindakan dengan

berbagai pertimbangan Taktis di lapangan serta kekuatan Massa.

e. Arahan Pimpinan Pasukan APP.

1). Berupa Penjelasan tentang :

a. Penekanan Tentang Sikap Mental Personil.

b. Sasaran Pengunjuk Rasa.

c. Lokasi Unjuk Rasa.

d. Gambaran Situasi yang akan di hadapi.

e. Alternatif cara bertindak.

f. Tehnik Lintas oleh Pasukan PHH Brimob.

g. konsignes ( Larangan dan keharusan ).

2). Menentukan CB sesuai dengan ancaman dan situasi wilayah.

3). Menentukan Peralatan yang akan digunakan dalam pelaksanakan tugas dalam rangaka

pengamanan kegiatan Masysrakat.

4). Menentukan CB sesuai medan dan jumlah Massa Perusuh atau Penyerang.

5). Memberikan perhatian khusus dalam rangka tugas pengamanan.

6). Menentukan Sandi peneugasan yang digunakan sehingga ada kerahasiaan dalam tugas.

8. Tahap Pelaksanaan.

a. Penyerangan Phisik yang dengan sengaja merusak peralatan dan perlengkapan merupakan

Tindak Pidana dan melanggar Pasal : 170, 187, 200, 406, dan 410 KUHP.

b. Tindakan Pengamanan pada Perinsipnya harus dilaksanakan Situasi Normal kembali.

c. Setelah mengetahui Anatomi perusuh dan Penyerang

1. Baik Perorangan maupun kelompok.

2. Mengetahui Sifat yangterdiri antara lain:

a. Eskalatif : Di mana perubahan tingkat bahaya Fhisik akan bergeser dan berubah daritingkat bahaya yang ringan sampai kepada bahaya yang berat.

b. Eksplosif : Serangan Fhisik dengan tingkat bahaya yang berat akan muncul secara tiba

– tiba.

9. Penanggulangan Serangan Arena / lokasi Unras.

a. Melakukan tindakan Persuasif dengan memamfaatkan Anggota Negosiator yang ada.


37/43

- 8 -

b. Mengadakan Langkah Negosiasi dengan semua fihak secara Arif dan Bijaksana tetapi tetap

meningkatkan kesiapsiagaan seluruh seluruh Personil dengan menentukan siaga satu.

c. Sedangkan apabila tidak ada titik temu segera laksanakan tindakan Prepentif dengan

menyiagakan Pasukan, dan kepada seluruh Unsur segera melapor kepada atasannya, serta

mohon bantuan dari Pasukan linnya, melaksanakan isolasi Wilayah Pengamanan dengan

melakukan Penyekatan – Penyekatan yang ada termasuk Pengalihan arus lalu Lintas.

d. Cegah bertambahnya Massa Perusuh atau Penyerang.

e. Lakukan Persiapan Epakuasi Korban, baik terhadap para Pengunjuk Rasa maupun terhadap

Personil itu sendiri.

f. Setelah Tindakan Prefentip Gagal maka, lakukanTindakan Perlawanan Fhisik, Tindakan Refresif

digunakan dengan memberikan peringatan terlebih dahulu baik merupakan Intruksi maupun

denagan cara tembakan ke atas, namun apabial hal tersebut juga tidak di indahkan maka

lakukan Tindakan keras dengan menenbakkan gas air mata untuk memecah konsentrasi Massa.

g. Melakukan upaya penangkapan dan pembubaran pelaku penyerangan setela para pelaku

ditangkap perlakukan secara hukum hindari tindakan yang dapat terpublikasi kamera wartawan

agar tindakan kita terjag kerahasiaannya bahkan fungsi kameramen dilaksanakan sebagai upaya

contra informasi masyarakat agar setiap tindakan kita tidak di nilai negatif.

h. Kumpulkan para pelaku, barang bukti, selanjutnya apabila pelakunya adalah oknum anggota TNI

atau lainnya segera laporkan kepada atasan DANPOM TNI agar permasalahannya segera dapat

diatasi secepat mungkin.

i. Tutup Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk sementara waktu dengan memperketat penjagaan

sambil menunggu perkembangan lebih kondusif.

10. Tahap Pengakhiran

Melaksanakan konsolidasi secara keseluruhan berupa :

a. Melakukan Inventarisir dan penilaian kerugian Personil yang timbul akibat benturan Fhisik baik

terhadap Personil Polri maupun oleh pihak lain khususnya para pelaku guna langkah

Penyelidikan lebih lanjut.

b. Kembalikan Moril dan Materil seta b eban Fhysikologis Anggota untuk menormalisasi

pelaksanaan tugas selanjutnya.

c. Ungkap jaringan, motif, dan latar belakang Penyerang.

d. Lakukan Penggalanagan dan Penerangan kepada Masyarakat untuk memperbaiki image dan

merebut Opini yang baik.

e. Melaksanakan koordinasi denagn satuan samping dan atuan atas untuk mencegah terulangnya

kejadian serupa di tempat atau pada kesempatan yang lain.


38/43

- 9 -

V. KOMANDO DAN PENGENDALIAN

12. Taktis

a. Serangan Fhysik yang dilakukan terhadsap sarana dan prasarana material maupun Personil

di areal keributan dilaporkan kepada Komandan Pasdal / Kabag Ops selanjutnya kepada

Kapolres.

b. Setelah situasi tertentu, Pengendalian di ambil oleh Komandan Pengendali Pelaksana

Kegiatan pengamanan.

c. Apabila Komandan pengendali tidak berada di tempat maka, kendali di ambil alih oleh

Pewira Pengawas atau Personil yang senior.

d. Penggunaan Pasukan Bantuan mengacu kepada perintah Kapolda lewat Kapolres kepada

Kabag Ops selaku pemegang kendali kegiatan Pengamanan di lapangan.

13. Tehnis

a. Penyiapan kekuatan dilakukan atas Perintah dan Petunjuk Kapolres, Ancaman yang akan

terjadi, kekuatan yang di kerahkan, peralatan atau Alut dan Alsus yang ada.

b. Para Personil yang di Tugaskan untuk melaksanakan Tugas agar senantiasa memperhatikan

Eskalasi Ancaman yang akan terjadi.

c. Prosedur tindakan mengacu kepada ketentuan Hukum yang berlaku dan dalam hal

Penanganan Aksi Penyerangan di lokasi kegiata

d. Sedangakan penggunaan Prosedur Tehnis di lapangan khususnya dalam melakukan

Penindakan, dilaksanakan dengan mempedomani PERKAP NO. 16 Tahun 2006 Tentang

Pedoman Pengendalian Massa

VI. PENUTUP

Demikian Standar Operasional Prosedur ( SOP ) tentang pengatuaran ini dibuat, untuk dijadikan

pedoman oleh pelaksana dilapangan khususnya Anggota Sat. Sabhara jajaran Polres Gorontalo, agar

dalam melaksanakan tugas lebuh mampu secara tepat, benar dan mantap sesuai yang di amanatkan

oleh undang-undang.



KASAT SABHARA

T T D




39/43


40/43


41/43


42/43


43/43

Sop Sabhara

Documents

Transcript of Sop Sabhara