SOP BIMAS BUDDHA TAHUN 2015 · 2019. 11. 8. · Nomor SOP Tanggal Pembuatan LAMPUNG Tanggal Revisi...
Transcript of SOP BIMAS BUDDHA TAHUN 2015 · 2019. 11. 8. · Nomor SOP Tanggal Pembuatan LAMPUNG Tanggal Revisi...
KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI
Dasar hukum
1. UU Nomor 24 tahun 1976 tentang Cuti
Pegawai Negeri Sipil,
2. UU Nomor 8 Tahun 1974 yang
disempurnakan dengan UU No.43 tahun
1999 tentang Pokok pegawaian
3. SE Menteri Agama No. 6 tahun 1988
tentang cuti PNS dilingkungan Dep.
4. KMA Nomor 234 Tahun 1987 tentang
pendelagasian wewenang cuti di lingkungan
Dep. Agama
5. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi
Kepegawaian Negara Nomor : 01/SE/1977
tanggal 25 Februari 1977.
Keterkaitan :
1. Kanwil Kementerian Agama Provinsi
2. Atasan Pegawai yang mengajukan cuti
3. Kabag Ortala dan Kepegawaian
4. Kasubag Kepegawaian
5. Tata Usaha
Peringatan :
√ Pegawai yang melakukan cuti tanpa
mengajukan permohonan cuti dianggap
kehadirannya “Tanpa Keterangan” .
√ Cuti bersama yang ditetapkan pemerintah
tidak melalui prosedur ini.
Definisi :
√ Permohonan cuti adalah hak setiap pegawai yang berstatus dan diatur oleh Peraturan BKN untuk
diberikan tiap tahun terdapat juga cuti bersama yang pelaksanaannya diatur oleh SKB Menteri.
Khusus untuk pegawai wanita
√ Jenis Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti bersalin, Cuti karena alasan penting, dan cuti
keterangan lain-lain.
Nomor SOP KANTOR KEMENTERIAN Tanggal Pembuatan
INSI LAMPUNG Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
PERMOHONAN CUTI
Nomor 24 tahun 1976 tentang Cuti
UU Nomor 8 Tahun 1974 yang
disempurnakan dengan UU No.43 tahun
1999 tentang Pokok pegawaian
SE Menteri Agama No. 6 tahun 1988
tentang cuti PNS dilingkungan Dep. Agama
KMA Nomor 234 Tahun 1987 tentang
pendelagasian wewenang cuti di lingkungan
Surat Edaran Kepala Badan Administrasi
Kepegawaian Negara Nomor : 01/SE/1977
Kanwil Kementerian Agama Provinsi
i yang mengajukan cuti
Kabag Ortala dan Kepegawaian
Pegawai yang melakukan cuti tanpa
mengajukan permohonan cuti dianggap
kehadirannya “Tanpa Keterangan” .
Cuti bersama yang ditetapkan pemerintah
Permohonan cuti adalah hak setiap pegawai yang berstatus dan diatur oleh Peraturan BKN untuk
diberikan tiap tahun terdapat juga cuti bersama yang pelaksanaannya diatur oleh SKB Menteri.
Khusus untuk pegawai wanita terdapat cuti bersalin.
Jenis Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti bersalin, Cuti karena alasan penting, dan cuti
Kualifikasi Pelaksanaan :
√ Status Pegawai Negeri Sipil
√ Memahami peraturan cuti
√ Data cuti bersama SKB Menteri
√ Bagian Ortala dan kepegawaian
Peralatan/Perlengkapan :
1. Formulir Permintaan Cuti Tahunan
2. Surat Cuti Tahunan
3. Tabel Cuti
4. Perhitungan Cuti Pegawai
5. Ruang kerja, Komputer, printer, Saluran
Telepon, dan internet, buku kendalin ATK,dll
Pencatatan dan Pendataan :
Pegawai yang cuti membuat surat permohonan
cuti diajukan kepada atasan ybs, setelah
mendapat persetujuan kemudian mengurus
permohonan cuti ke bagian ortala dan
kepegawaian untuk pertimbangan dan
perhitungan hari cuti.
08/10/01
Januari 2016
Kakanwil
Permohonan cuti adalah hak setiap pegawai yang berstatus dan diatur oleh Peraturan BKN untuk
diberikan tiap tahun terdapat juga cuti bersama yang pelaksanaannya diatur oleh SKB Menteri.
Jenis Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti bersalin, Cuti karena alasan penting, dan cuti
Kualifikasi Pelaksanaan :
Status Pegawai Negeri Sipil
Memahami peraturan cuti
Data cuti bersama SKB Menteri
Bagian Ortala dan kepegawaian
Peralatan/Perlengkapan :
Formulir Permintaan Cuti Tahunan
Perhitungan Cuti Pegawai
Ruang kerja, Komputer, printer, Saluran
Telepon, dan internet, buku kendalin ATK,dll
Pencatatan dan Pendataan :
Pegawai yang cuti membuat surat permohonan
cuti diajukan kepada atasan ybs, setelah
mendapat persetujuan kemudian mengurus
permohonan cuti ke bagian ortala dan
kepegawaian untuk pertimbangan dan
NO Aktivitas
PELAKSANA MUTU BAKU
Ket Pegawai
Pemohon
Cuti
Subbag Kabag Ka.
Kanwil
Persyaratan/
Perlengkapan
Waktu
Output
1. Mengisi
formulir
permohonan
cuti dan minta
persetujuan
oleh atasan
langsung
1.Mengisi
blangko cuti
2. Mendapat
persetujuan dari
atasan langsung
Sesuai
kesiapan
pemohon
Surat
Permintaan
cuti
2.
Menyerahkan
permintaan
cuti ke Bagian
Ortala
disposisi ke
kasubbag
kepegawaian
untuk
diperiksa
Surat Permintaan
cuti
30 menit Surat
permintaan
cuti
3.
Kasubbag
kepegawaian
Meneliti surat
permohonan
apabila hak
cuti masih ada
maka akan
dibuatkan
permohonan
cuti
Surat permintaan
cuti
1 hari Surat
Permintaan
cuti
4. Permohonan
surat cuti
diajukan ke
bagian ortala
dan
kepegawaian
untuk
diperiksa dan
diparaf
Hak Cuti Masih
ada
1 Hari Terkoreksi
Nya surat
Permintaan
Cuti
5. Kabag
meneruskan
surat cuti ke
Ka.Kanwil
untuk di tanda
tangani
Surat Cuti 1 Hari Disetujui
nya
Permintaan
Cuti PNS
6. Menyerahkan
Surat yang
bersangkutan
Fotocopy
surat cuti
sebagai arsip
Surat cuti 1 hari 1. diterima
nya surat
perminta
an cuti
2. Terarsip
nya copy
surat per
mintaan
cuti PNS
KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA PROV
PERMOHONAN
Dasar hukum
1. UU Nomor 16 tahun 2001
2. UU Nomor 28 Tahun 2004 Tentang
Yayasan
3. Peraturan pemerintah RI Tentang
Pelakaksanaan Undang-Undang Yayasan
4. SK Ditjen Bimas Buddha Kementerian
Agama RI Nomor : Dj.VI/112/SK/2007,
Tanggal 31 Juli 2007
Keterkaitan :
1. Kanwil Kementerian Agama Prov
2. Pembimas Buddha
3. Kabag Tata Usaha
4. Ketua/Pengurus yayasan
5. Ka.Subbag Umum
Peringatan :
√ Yayasan yang tidak memiliki Rekomendasi
dari Pembimas Buddha dianggap belum
“Legal”
√ Segala sesuatu yang menyangkut
kepentingan Yayasan yang berhubungan
dengan Pemerintah harus dikoordinasikan
dengan Pembimas Buddha.
Definisi :
√ Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan dalam
mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai
anggota.
NO Aktivitas Ketua
Yayasan
Nomor SPO KANTOR KEMENTERIAN Tanggal Pembuatan AGAMA PROVINSI LAMPUNG Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
PERMOHONAN REKOMENDASI PENDAFTARAN
tentang Yayasan,
Tahun 2004 Tentang
Peraturan pemerintah RI Tentang
Undang Yayasan
SK Ditjen Bimas Buddha Kementerian
Nomor : Dj.VI/112/SK/2007,
Kanwil Kementerian Agama Provinsi
Yayasan yang tidak memiliki Rekomendasi
dari Pembimas Buddha dianggap belum
Segala sesuatu yang menyangkut
kepentingan Yayasan yang berhubungan
dengan Pemerintah harus dikoordinasikan
n Pembimas Buddha.
Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan dalam
mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai
PELAKSANA MUTU BAKU
Subbag
umum
Kabag/
Pembi
mas
Ka.
Kanwil
Persyaratan/
Perlengkapan
Kualifikasi Pelaksanaan :
√ Status Yayasan Keagamaan Buddha
√ Memahami peraturan Yayasan
√ Data Pengurus Yayasan
√ Bagian Tata Usaha
√ Pranata Komputer
Peralatan/Perlengkapan :
1. Formulir Permohonan Rekomendasi
2. Surat Permohonan dari Yayasan
3. Data Pengurus Yayasan
4. Persyaratan permohonan Rekomendasi
5. Ruang kerja, Komputer, printer, Saluran
Telepon, dan internet,
Pencatatan dan Pendataan :
Ketua/Pengurus Yayasan membuat surat
permohonan rekomendasi diajukan kepada
Ka.Kanwil Up. Pembimas Buddha, setelah
mendapat persetujuan kemudian mengurus
permohonan ke bagian Subbag Umum dan Tata
usaha untuk pertimbangan dan dibuatkan
rekomendasi pada Pembimas Buddha dan
ditanda tangni oleh Ka. Kanwil.
08/10/02
Januari 2016
Kakanwil
PENDAFTARAN YAYASAN
Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan dalam
mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai
MUTU BAKU
Waktu
Output
Kualifikasi Pelaksanaan :
Status Yayasan Keagamaan Buddha
Memahami peraturan Yayasan
Data Pengurus Yayasan
Bagian Tata Usaha
Pranata Komputer
Peralatan/Perlengkapan :
Formulir Permohonan Rekomendasi
Surat Permohonan dari Yayasan
Data Pengurus Yayasan
Persyaratan permohonan Rekomendasi
Ruang kerja, Komputer, printer, Saluran
pon, dan internet, buku kendali ATK,dll
Pencatatan dan Pendataan :
Ketua/Pengurus Yayasan membuat surat
permohonan rekomendasi diajukan kepada
Ka.Kanwil Up. Pembimas Buddha, setelah
mendapat persetujuan kemudian mengurus
permohonan ke bagian Subbag Umum dan Tata
ntuk pertimbangan dan dibuatkan
rekomendasi pada Pembimas Buddha dan
ditanda tangni oleh Ka. Kanwil.
1. Mempersiap
kan berkas
permohonan
Rekomendasi
1. Surat
permohonan
2. Akta Notaris
3. Keterangan
Domisili
4.Program kerja
Sesuai
kesiapan
pemohon
Surat
Permoho
nan Reko
mendasi
2.
Menyerahkan
permintaan
Rekomendasi
ke Bagian
Umum
disposisi ke
Kasubbag
Tatausaha
untuk
diperiksa
Surat
Permohonan
Rekomendasi
30 menit Surat
permohon
nan Reko
mendasi
3.
Kasubbag
Tata Usaha
Meneliti
surat
permohonan
Rekomendasi
dan
meneruskan
Ka.Kanwil
untuk
disposisi
Surat
permohonan
Rekomendasi
1 hari Surat
Permoho
nan
Rekomen
dasi
4. Permohonan
diajukan ke
bagian
Ka.Kanwil
dan
Pembimas
untuk
diperiksa dan
diparaf
Persyaratan
Lengkap dan
layak untuk
diberikan Re
komendasi
1 Hari Terkoreksi
Nya surat
Permoho
nan
Rekomen
dasi
5. Kabag Tata
Usaha
meneruskan
surat
rekomendasi
ke Ka
.Kanwil
untuk di
tanda tangani
Surat
Rekomendasi
Yayasan
1 Hari Disetujui
nya
Permoho
nan
rekomen
dasi
6. Menyerahkan
Surat yang
bersangkutan
Fotocopy
surat
Rekomen
dasi sebagai
arsip
Surat cuti 1 Hari 1. diterima
nya surat
perminta
an
2. Terarsip
nya copy
surat
Rekome
dasi
KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI
PERMOHONAN REKOMENDASI PENDAFTARAN LEMBAGA
Dasar hukum
1. UU Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan
2. UU Nomor 28 Tahun 2004 Tentang
Yayasan
3. Peraturan pemerintah RI Tentang
Tahun 1986
4. SK Ditjen Bimas Buddha Kement
Agama RI Nomor : Dj.VI/97/SK/2007
Keterkaitan :
1. Kanwil Kementerian Agama Prov
2. Pembimas Buddha
3. Kabag Tata Usaha
4. Ketua/Pengurus Lembaga
5. Ka.Subbag Umum
Peringatan :
√ Lembaga yang tidak memiliki Rekomendasi
dari Pembimas Buddha dianggap belum
“Legal”
√ Segala sesuatu yang menyangkut
kepentingan Lembaga yang berhubungan
dengan Pemerintah harus dikoordinasikan
dengan Pembimas Buddha.
Definisi :
� Lembaga adalah suatu system
masyarakat dipandang penting atau secara formal, sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang
berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia
NO Aktivitas
PELAKSANA
Ketua
Lembaga Subbag
Nomor SPO 08/10/KANTOR KEMENTERIAN Tanggal Pembuatan Januari
INSI LAMPUNG Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh Kakanwil
PERMOHONAN REKOMENDASI PENDAFTARAN LEMBAGA
KEAGAMAAN BUDDHA
UU Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi
UU Nomor 28 Tahun 2004 Tentang
Peraturan pemerintah RI Tentang Nomor 18
Buddha Kementerian
/SK/2007
Kanwil Kementerian Agama Provinsi
yang tidak memiliki Rekomendasi
dari Pembimas Buddha dianggap belum
menyangkut
yang berhubungan
dengan Pemerintah harus dikoordinasikan
suatu system norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh
masyarakat dipandang penting atau secara formal, sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang
berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia
PELAKSANA MUTU BAKU
Subbag Kabag/
pembimas
Ka.
Kanwil
Persyaratan/
Perlengkapan
Kualifikasi Pelaksanaan :
√ Status Lembaga Keagamaan Buddha
√ Memahami peraturan Lembaga
√ Data Pengurus Lembaga
√ Bagian Tata Usaha
√ Pranata Komputer
Peralatan/Perlengkapan :
1. Formulir Permohonan Rekomendasi
2. Surat Permohonan dari Lembaga
3. SK Pengurus Lembaga
4. Persyaratan permohonan Rekomendasi
5. Ruang kerja, Komputer, printer, Saluran
Telepon, dan internet, buku kendalin ATK,dll
Pencatatan dan Pendataan :
Ketua/Pengurus Lembaga membuat surat
permohonan rekomendasi diajukan kepada
Ka.Kanwil Up. Pembimas Buddha, setelah
mendapat persetujuan kemudian mengurus
permohonan ke bagian Subbag Umum dan Tata
usaha untuk pertimbangan dan dibuatkan
rekomendasi pada Pembimas Buddha dan
ditanda tangni oleh Ka. Kanwil.
08/10/03
Januari 2016
Kakanwil
PERMOHONAN REKOMENDASI PENDAFTARAN LEMBAGA
norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh
masyarakat dipandang penting atau secara formal, sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang
MUTU BAKU
Ket
Waktu
Output
Kualifikasi Pelaksanaan :
Status Lembaga Keagamaan Buddha
Memahami peraturan Lembaga
Data Pengurus Lembaga
Peralatan/Perlengkapan :
Formulir Permohonan Rekomendasi
Surat Permohonan dari Lembaga
SK Pengurus Lembaga
Persyaratan permohonan Rekomendasi
Ruang kerja, Komputer, printer, Saluran
Telepon, dan internet, buku kendalin ATK,dll
Pendataan :
Ketua/Pengurus Lembaga membuat surat
permohonan rekomendasi diajukan kepada
Ka.Kanwil Up. Pembimas Buddha, setelah
mendapat persetujuan kemudian mengurus
permohonan ke bagian Subbag Umum dan Tata
usaha untuk pertimbangan dan dibuatkan
dasi pada Pembimas Buddha dan
ditanda tangni oleh Ka. Kanwil.
1. Mempersiap
kan berkas
permohonan
Rekomendasi
1. Surat
permohonan
2. Akta Notaris
3. Keterangan
Domisili
4. Program
kerja
Sesuai
kesiapan
pemohon
Surat
Permohonan
Rekomendasi
2.
Menyerahkan
permintaan
Rekomendasi
ke Bagian
Umum
disposisi ke
Kasubbag
Tatausaha
untuk
diperiksa
Surat
Permohonan
Rekomendasi
30 menit Surat
permohon
nan Reko
mendasi
3.
Kasubbag
Tata Usaha
Meneliti
surat
permohonan
Rekomendasi
dan
meneruskan
Ka.Kanwil
untuk
disposisi
Surat
permohonan
Rekomendasi
1 hari Surat
Permohonan
Rekomen
dasi
4. Permohonan
diajukan ke
bagian
Ka.Kanwil
dan
Pembimas
untuk
diperiksa dan
diparaf
Persyaratan
Lengkap dan
layak untuk
diberikan Re
komendasi
1 Hari Terkoreksi
nya surat
Permoho
nan
Rekomen
dasi
5. Kabag Tata
Usaha
meneruskan
surat
rekomendasi
ke Ka
Kanwil untuk
di tanda
tangani
Surat
Rekomendasi
Lembaga
1 Hari Disetujui nya
Permoho
nan rekomen
dasi
6. Menyerahkan
Surat yang
bersangkutan
Fotocopy
surat
Rekomen
dasi sebagai
arsip
Surat
Rekomendasi
3 Hari 1. diterima
nya surat
permintaan
1 Terarsip
nya copy
surat
Rekome
dasi
end
KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI
PENERBITAN TANDA DAFTAR
Dasar hukum
1. UU Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan
2. UU Nomor 28 Tahun 2004 Tentang
Yayasan
3. Peraturan pemerintah RI Tentang Nomor 18
Tahun 1986
4. SK Ditjen Bimas Buddha Kementerian
Agama RI Nomor : Dj.VI/97/SK/2007
Keterkaitan :
1. Kanwil Kementerian Agama Prov
2. Kabag. Tata Usaha
3. Pembimas Buddha
4. Ka. Subbag Umum
5. Ketua/Pengurus Organisasi
Peringatan :
√ Organisasi yang tidak memiliki
Daftar dari Pembimas Buddha dianggap
belum “Legal” dan bukan dibawah binaan
Kementerian Agama
√ Segala sesuatu yang menyangkut
kepentingan Organisasi yang berhubungan
dengan Pemerintah harus dikoordinasikan
dengan Pembimas Buddha.
Definisi :
� Organisasi Kemasyarakatan
dari sekelompok yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu.
merupakan alat dan wadah saja.”
NO Aktivitas
PELAKSANA
Ketua
Organi
sasi
Subbag
Nomor SPO KANTOR KEMENTERIAN Tanggal Pembuatan
INSI LAMPUNG Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
PENERBITAN TANDA DAFTAR PEMBINAAN SANGGAR SENI
UU Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi
UU Nomor 28 Tahun 2004 Tentang
Peraturan pemerintah RI Tentang Nomor 18
SK Ditjen Bimas Buddha Kementerian
Agama RI Nomor : Dj.VI/97/SK/2007
Kanwil Kementerian Agama Provinsi
yang tidak memiliki Tanda
dari Pembimas Buddha dianggap
dan bukan dibawah binaan
g menyangkut
yang berhubungan
dengan Pemerintah harus dikoordinasikan
Organisasi Kemasyarakatan adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi
dari sekelompok yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi
merupakan alat dan wadah saja.”
PELAKSANA MUTU BAKU
Subbag
Kabag/
Pembi
mas
Ka.
Kanwil
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu
Kualifikasi Pelaksanaan :
√ Status Tanda Daftar
√ Memahami peraturan
√ Data Pengurus Organisasi
√ Bagian Tata Usaha
√ Pranata Komputer
Peralatan/Perlengkapan :
1. Surat Permohonan Tanda Daftar
2. SK Pembentukan Organisasi
3. Persyaratan permohonan
4. Ruang kerja, Komputer, printer, Saluran
Telepon, dan internet, buku kendali,
Pencatatan dan Pendataan :
Ketua/Pengurus Organisasi membuat surat
permohonan tanda daftar
Ka.Kanwil Up. Pembimas Buddha, setelah
mendapat persetujuan kemudian
permohonan ke bagian Subbag Umum dan Tata
usaha untuk pertimbangan dan dibuatkan
rekomendasi pada Pembimas Buddha dan
ditanda tangni oleh Pembimas Buddha.
08/10/04
Januari 2016
Kakanwil
PEMBINAAN SANGGAR SENI BUDDHIS
suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi
Organisasi hanya
MUTU BAKU
Ket
Waktu
Output
Kualifikasi Pelaksanaan :
Tanda Daftar Sanggar Seni
Memahami peraturan Organisasi
Data Pengurus Organisasi
Bagian Tata Usaha
Pranata Komputer
Peralatan/Perlengkapan :
Surat Permohonan Tanda Daftar
SK Pembentukan Organisasi
Persyaratan permohonan Tanda Daftar
Ruang kerja, Komputer, printer, Saluran
pon, dan internet, buku kendali, Stempel
Pencatatan dan Pendataan :
Organisasi membuat surat
permohonan tanda daftar diajukan kepada
Ka.Kanwil Up. Pembimas Buddha, setelah
mendapat persetujuan kemudian melalui
permohonan ke bagian Subbag Umum dan Tata
usaha untuk pertimbangan dan dibuatkan
rekomendasi pada Pembimas Buddha dan
ditanda tangni oleh Pembimas Buddha.
1. Mempersiap
kan berkas
permohonan
Tanda daftar
1. Surat
permohonan
2. Akta Notaris
3. Keterangan
Domisili
4. Program
kerja
Sesuai
kesiapan
pemohon
Surat
Permoho
nan Tanda
Daftar
2.
Menyerahkan
permintaan
Tanda daftar
ke Bagian
Umum
disposisi ke
Kasubbag
Tatausaha
untuk
diperiksa
Surat
Permohonan
Tanda Daftar
30 menit Surat
permohon
nan Tanda
Daftar
3.
Kasubbag
Tata Usaha
Meneliti
surat
permohonan
Tanda Daftar
dan
meneruskan
Ka.Kanwil
untuk
disposisi
Surat
permohonan
Tanda Daftar
1 hari Surat
Permoho
nan
Tanda Daftar
4. Permohonan
diajukan
kepada
Ka.Kanwil
dan
Pembimas
untuk
diperiksa dan
diparaf
Persyaratan
Lengkap dan
layak untuk
diberikan
Tanda Daftar
Sanggara Seni
1 Hari Terkoreksi
nya surat
Permoho
nan
Tanda Daftar
Sanggar Seni
5. Kabag Tata
Usaha
meneruskan
surat Tanda
daftar ke
Pembimas
untuk di
tanda tangani
Surat Permoho
nan Tanda
Daftar Sanggar
Seni
1 Hari Disetujui nya
Permoho
nan Tanda
Daftar Sanggar
Seni
6. Menyerahkan
Surat yang
bersangkutan
Fotocopy
surat Tanda
Daftar
sebagai arsip
Sertifikat
Tanda Daftar
Sanggar Seni
3 Hari 1. diterima nya
surat Tanda
Daftar
2. Terarsip nya
copy surat
Tanda Daftar
KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI
PENERBITAN REKOMENDASI PENDIRIAN TEMPAT MEDITASI
Dasar hukum
1. UU Nomor 9 dan 8 tahun 1985 tentang
KMB tentang Pendirian Rumah Ibadah
2. Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 1985
3. SK Ditjen Bimas Buddha Dep. Agama RI
Nomor : DJ.VI/97/SK/07
Keterkaitan :
1. Kanwil Kementerian Agama Prov
2. Kabag Tata Usaha
3. Pembimas Buddha
4. Ka.Subbag Umum
5. Kasubbag Humas dan KUB
6. Ketua Organisasi
Peringatan :
√ Tempat meditasi yang tidak memiliki
Rekomendasi dari Pembimas Buddha
dianggap belum sah dan tidak dibawah
binaan Kementerian Agama.
√ Segala sesuatu yang menyangkut
kepentingan Organisasi yang berhubungan
dengan Pemerintah harus dikoordinasikan
dengan Pembimas Buddha.
Definisi :
� Tempat Meditasi adalah
bermeditasi adalah tenang, sunyi dan jauh dari keramaian
NO Aktivitas
PELAKSANA
Ketua
Lembaga
Subbag
Nomor SPO KANTOR KEMENTERIAN Tanggal Pembuatan
INSI LAMPUNG Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
PENERBITAN REKOMENDASI PENDIRIAN TEMPAT MEDITASI
BUDDHIS
tahun 1985 tentang
KMB tentang Pendirian Rumah Ibadah
Undang RI Nomor : 8 Tahun 1985
SK Ditjen Bimas Buddha Dep. Agama RI
Agama Provinsi
yang tidak memiliki
as Buddha
dan tidak dibawah
binaan Kementerian Agama.
Segala sesuatu yang menyangkut
yang berhubungan
dengan Pemerintah harus dikoordinasikan
adalah tempat untuk melatih diri atau membina diri/ tempat yang sesuai untuk
bermeditasi adalah tenang, sunyi dan jauh dari keramaian
PELAKSANA MUTU BAKU
Subbag
umum
Kabag/
Pem
bimas
Ka.
Kanwil
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu
Kualifikasi Pelaksanaan :
√ Status Tempat Meditasi Buddhis
√ Memahami peraturan Organisasi
√ Data Pengurus Tempat Meditasi
√ Bagian Tata Usaha
√ Pranata Komputer
Peralatan/Perlengkapan :
1. Formulir Permohonan Rekomendasi
2. Surat Permohonan dari
3. SK Pengurus Lembaga
4. Persyaratan permohonan Rekomendasi
5. Ruang kerja, Komputer, printer, Saluran
Telepon, dan internet, buku kendalin,
Stempel
Pencatatan dan Pendataan :
Ketua Tempat Meditasi
permohonan rekomendasi diajukan kepada
Ka.Kanwil Up. Pembimas Buddha, setelah
mendapat persetujuan kemudian mengurus
permohonan ke bagian Subbag Umum dan Tata
usaha untuk pertimbangan dan dibuatkan
rekomendasi pada Pembimas Buddha dan
ditanda tangni oleh Ka. Kanwil.
08/10/05
Januari 2016
Kakanwil
PENERBITAN REKOMENDASI PENDIRIAN TEMPAT MEDITASI
/ tempat yang sesuai untuk
MUTU BAKU
Ket
Waktu
Output
Kualifikasi Pelaksanaan :
Tempat Meditasi Buddhis
Memahami peraturan Organisasi
Data Pengurus Tempat Meditasi
Bagian Tata Usaha
Pranata Komputer
Peralatan/Perlengkapan :
Formulir Permohonan Rekomendasi
Surat Permohonan dari Rekomendasi
SK Pengurus Lembaga
Persyaratan permohonan Rekomendasi
Ruang kerja, Komputer, printer, Saluran
dan internet, buku kendalin,
Pencatatan dan Pendataan :
Ketua Tempat Meditasi membuat surat
permohonan rekomendasi diajukan kepada
Ka.Kanwil Up. Pembimas Buddha, setelah
mendapat persetujuan kemudian mengurus
permohonan ke bagian Subbag Umum dan Tata
usaha untuk pertimbangan dan dibuatkan
rekomendasi pada Pembimas Buddha dan
a tangni oleh Ka. Kanwil.
1. Mempersiap
kan berkas
permohonan
Rekomendasi
melalui
persetujuan
oleh atasan
langsung
1. Surat
permohonan
2. IMB
3. Keterangan
Domisili
4. Rekomenda
Si dari
FKUB
Sesuai
kesiapan
pemohon
Surat
Permohonan
Rekomendasi
2.
Menyerahkan
permintaan
Rekomendasi
ke Bagian
Umum
disposisi ke
Kasubbag
Tatausaha
untuk
diperiksa
Surat
Permohonan
Rekomendasi
30 menit Surat
permohon
nan Reko
mendasi
3.
Kasubbag
Tata Usaha
Meneliti
surat
permohonan
Rekomendasi
dan
meneruskan
Ka.Kanwil
untuk
disposisi
Surat
permohonan
Rekomendasi
1 hari Surat
Permohonan
Rekomen
dasi
4. Permohonan
diajukan ke
bagian
Ka.Kanwil
dan
Pembimas
untuk
diperiksa dan
diparaf
Persyaratan
Lengkap dan
layak untuk
diberikan Re
komendasi
1 Hari Terkoreksi
nya surat
Permoho
nan
Rekomen
dasi
5. Kabag Tata
Usaha
meneruskan
surat
rekomendasi
ke Ka
.Kanwil
untuk di
tanda tangani
Surat
Rekomendasi
Tempat
Meditasi
1 Hari Disetujui nya
Permoho
nan rekomen
dasi
6. Menyerahkan
Surat yang
bersangkutan
Fotocopy
surat
Rekomen
dasi sebagai
arsip
Surat
Rekomendasi
Tempat
Meditasi
3 Hari 2. diterima
nya surat
permintaan
2 Terarsip
nya copy
surat
Rekome
dasi
KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI
PENERBITAN TANDA DAFTAR PEMBINAAN TEMPAT
Dasar hukum
1. UU Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan
2. UU Nomor 28 Tahun 2004 Tentang
Yayasan
3. Peraturan pemerintah RI Tentang Nomor 18
Tahun 1986
4. SK Ditjen Bimas Buddha Kementerian
Agama RI Nomor : Dj.VI/97/SK/2007
Keterkaitan :
1. Kanwil Kementerian Agama Prov
2. Kabag. Tata Usaha
3. Pembimas Buddha
4. Ka.Subbag Umum
5. Ketua/Pengurus Organisasi
Peringatan :
√ Lembaga yang tidak memiliki
dari Pembimas Buddha dianggap belum
“Legal” dan bukan dibawah binaan
Kementerian Agama
√ Segala sesuatu yang menyangkut
kepentingan Organisasi yang berhubungan
dengan Pemerintah harus dikoordinasikan
dengan Pembimas Buddha.
Definisi :
� Pembinaan Tempat Meditasi Buddhis
mendalam melalui praktek meditasi secara terus menerus dengan metode tertentu sesuai dengan
ajaran Sang Buddha.
NO Aktivitas
PELAKSANA
Ketua
Organi
sasi
Subbag
Nomor SPO KANTOR KEMENTERIAN Tanggal Pembuatan AGAMA PROVINSI LAMPUNG Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
PENERBITAN TANDA DAFTAR PEMBINAAN TEMPAT
MEDITASI BUDDHIS
UU Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi
UU Nomor 28 Tahun 2004 Tentang
Peraturan pemerintah RI Tentang Nomor 18
SK Ditjen Bimas Buddha Kementerian
: Dj.VI/97/SK/2007
Kanwil Kementerian Agama Provinsi
Lembaga yang tidak memiliki Tanda Daftar
dari Pembimas Buddha dianggap belum
dan bukan dibawah binaan
g menyangkut
yang berhubungan
dengan Pemerintah harus dikoordinasikan
Pembinaan Tempat Meditasi Buddhis adalah untuk mempraktekkan ajaran Buddha secara
mendalam melalui praktek meditasi secara terus menerus dengan metode tertentu sesuai dengan
PELAKSANA MUTU BAKU
Subbag
Kabag/
Pembi
mas
Ka.
Kanwil
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu
Kualifikasi Pelaksanaan :
√ Status Tanda Daftar
√ Memahami peraturan
√ Data Pengurus Organisasi
√ Bagian Tata Usaha
√ Pranata Komputer
Peralatan/Perlengkapan :
1. Surat Permohonan Tanda Daftar
2. SK Pembentukan Pengurus Meditasi Buddhis
3. Persyaratan permohonan
4. Ruang kerja, Komputer, printer, Saluran
Telepon, dan internet, buku kendali,
Pencatatan dan Pendataan :
Ketua/Pengurus Tempat membuat
permohonan Penerbitan tanda daftar
kepada Ka.Kanwil Up. Pembimas Buddha,
setelah mendapat persetujuan kemudian
permohonan ke bagian Subbag Umum dan Tata
usaha untuk pertimbangan dan dibuatkan
rekomendasi pada Pembimas Buddha dan
ditanda tangni oleh Pembimas Buddha.
08/10/06
Januari 2016
Kakanwil
PENERBITAN TANDA DAFTAR PEMBINAAN TEMPAT
untuk mempraktekkan ajaran Buddha secara
mendalam melalui praktek meditasi secara terus menerus dengan metode tertentu sesuai dengan
MUTU BAKU
Ket
Waktu
Output
Kualifikasi Pelaksanaan :
Tanda Daftar Tempat Meditasi
Memahami peraturan Organisasi
Data Pengurus Organisasi
Bagian Tata Usaha
Pranata Komputer
Peralatan/Perlengkapan :
Surat Permohonan Tanda Daftar
SK Pembentukan Pengurus Meditasi Buddhis
Persyaratan permohonan Tanda Daftar
Ruang kerja, Komputer, printer, Saluran
pon, dan internet, buku kendali, Stempel.
Pencatatan dan Pendataan :
Tempat membuat surat
permohonan Penerbitan tanda daftar diajukan
kepada Ka.Kanwil Up. Pembimas Buddha,
setelah mendapat persetujuan kemudian melalui
permohonan ke bagian Subbag Umum dan Tata
usaha untuk pertimbangan dan dibuatkan
rekomendasi pada Pembimas Buddha dan
anda tangni oleh Pembimas Buddha.
1. Mempersiap
kan berkas
permohonan
Rekomendasi
1. Surat
permohonan
2. IMB
3. Keterangan
Domisili
4. Program
kerja
Sesuai
kesiapan
pemohon
Surat
Permoho
nan
penerbitan
Tanda Daftar
Tempat
meditasi
Buddhis
2.
Menyerahkan
permintaan
Rekomendasi
ke Bagian
Umum
disposisi ke
Kasubbag
Tatausaha
untuk
diperiksa
Surat
Permohonan
Tanda Daftar
Pembinaan
tempat
meditasi
Buddhis
30 menit Surat
permohon
nan Tanda
Daftar tempat
Meditasi
Buddhis
3.
Kasubbag
Tata Usaha
Meneliti
surat
permohonan
Rekomendasi
dan
meneruskan
Ka.Kanwil
untuk
disposisi
Surat
permohonan
Tanda Daftar
Pembinaan
tempat
meditasi
Buddhis
1 hari Surat
Permoho
nan
Tanda Daftar
Tempat
meditasi
Buddhis
4. Permohonan
diajukan
kepada
Ka.Kanwil
dan
Pembimas
untuk
diperiksa dan
diparaf
Persyaratan
Lengkap dan
layak untuk
diberikan
Tanda Daftar
Pembinaan
Tempat
Meditasi
Buddhis
1 Hari Terkoreksi
nya surat
Permoho
nan
Tanda Daftar
Pembinaan
tempat
Meditasi
Buddhis
5. Kabag Tata
Usaha
meneruskan
surat
rekomendasi
ke Ka
.Kanwil
untuk di
tanda tangani
Surat Permoho
nan Tanda
Daftar
Meditasi
Buddhis
1 Hari Disetujui nya
Permoho
nan Tanda
Daftar
meditasi
Buddhis
6. Menyerahkan
Surat yang
bersangkutan
Fotocopy
surat Tanda
Daftar
sebagai arsip
Surat
Permohonan
Tanda Daftar
Tempat
meditasi
3 Hari 1. diterima
nya surat
Tanda
Daftar
2. Terarsip
nya copy
surat Tanda
Daftar
KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI
PENERBITAN REKOMENDASI PELAKSANAAN KEGIATAN
UPACARA KEAGAMAAN BUDDHA
Dasar hukum
1. UU Nomor 9 dan 8 tahun 1985 tentang
KMB tentang Pendirian Rumah Ibadah
2. Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 1985
3. SK Ditjen Bimas Buddha Dep. Agama RI
Nomor : DJ.VI/97/SK/07
Keterkaitan :
1. Kanwil Kementerian Agama Prov
2. Kabag Tata Usaha
3. Pembimas Buddha
4. Ka.Subbag Umum
5. Ketua Panitia pelaksana
Peringatan :
√ Upacara keagamaan Buddha
memiliki Rekomendasi dari Pembimas
Buddha tidak dibawah binaan Kementerian
Agama.
√ Segala sesuatu yang menyangkut
kepentingan Pelaksanaan Kegiatan
berhubungan dengan Pemerintah harus
dikoordinasikan dengan Pembimas Buddha.
Definisi :
Dalam semua bentuk upacara agama Buddha, sebenarnya terkandung prinsip
- Menghormati dan merenungkan sifat
- Memperkuat keyakinan (Saddha) dengan tekad adhitthana
- Membina "Empat Kediaman Yang Luhur" (Brahma Vihara)
- Mengulang dan merenungkan kembali kotbah
- Melakukan Anumodana, yaitu membagi perbuatan baik kita kepada makhluk lain
Nomor SPO KANTOR KEMENTERIAN Tanggal Pembuatan
INSI LAMPUNG Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
PENERBITAN REKOMENDASI PELAKSANAAN KEGIATAN
UPACARA KEAGAMAAN BUDDHA
UU Nomor 9 dan 8 tahun 1985 tentang
KMB tentang Pendirian Rumah Ibadah
Undang RI Nomor : 8 Tahun 1985
SK Ditjen Bimas Buddha Dep. Agama RI
Kementerian Agama Provinsi
yang tidak
memiliki Rekomendasi dari Pembimas
tidak dibawah binaan Kementerian
Segala sesuatu yang menyangkut
Pelaksanaan Kegiatan yang
berhubungan dengan Pemerintah harus
dikoordinasikan dengan Pembimas Buddha.
Dalam semua bentuk upacara agama Buddha, sebenarnya terkandung prinsip-
Menghormati dan merenungkan sifat-sifat luhur Sang Tiratana.
Memperkuat keyakinan (Saddha) dengan tekad adhitthana
Membina "Empat Kediaman Yang Luhur" (Brahma Vihara)
Mengulang dan merenungkan kembali kotbah-kotbah Sang Buddha Gotama
odana, yaitu membagi perbuatan baik kita kepada makhluk lain
Kualifikasi Pelaksanaan :
√ Permohona Rekomndasi
√ Memahami peraturan Upacara keagamaan
Buddha
√ Data umat Buddha
√ Bagian Tata Usaha
√ Pranata Komputer
Peralatan/Perlengkapan :
1. Surat Permohonan dari
2. SK Panitia Pelaksana/penyelenggara
3. Persyaratan permohonan Rekomendasi
4. Ruang kerja, Komputer, printer, Saluran
Telepon, dan internet, buku kendalin,
Stempel
Pencatatan dan Pendataan :
Ketua Panitia membuat surat permohonan
rekomendasi diajukan kepada Ka.Kanwil Up.
Pembimas Buddha, setelah mendapat
persetujuan kemudian mengurus permohonan ke
bagian Subbag Umum dan Tata usaha untuk
pertimbangan dan dibuatkan rekomendasi pada
Pembimas Buddha dan ditanda
Pembimas Buddha.
08/10/07
Januari 2016
Kakanwil
PENERBITAN REKOMENDASI PELAKSANAAN KEGIATAN
-prinsip :
kotbah Sang Buddha Gotama
odana, yaitu membagi perbuatan baik kita kepada makhluk lain
Kualifikasi Pelaksanaan :
Permohona Rekomndasi
Memahami peraturan Upacara keagamaan
Bagian Tata Usaha
Pranata Komputer
Peralatan/Perlengkapan :
Surat Permohonan dari Rekomendasi
Panitia Pelaksana/penyelenggara
Persyaratan permohonan Rekomendasi
Ruang kerja, Komputer, printer, Saluran
dan internet, buku kendalin,
Pencatatan dan Pendataan :
membuat surat permohonan
rekomendasi diajukan kepada Ka.Kanwil Up.
Pembimas Buddha, setelah mendapat
persetujuan kemudian mengurus permohonan ke
bagian Subbag Umum dan Tata usaha untuk
pertimbangan dan dibuatkan rekomendasi pada
Pembimas Buddha dan ditanda tangni oleh
NO Aktivitas
PELAKSANA MUTU BAKU
Ket Ketua
Panitia Subbag
Kabag/
Pembi
mas
Ka.
Kanwil
Persyaratan/
Perlengkapan
Waktu
Output
1. Mempersiap
kan berkas
permohonan
Rekomendasi
1. Surat
permohona
n
Upacara
Keagamaan
Buddha
Sesuai
kesiapan
pemohon
Surat
Permohonan
Upacara
Keagamaan
2.
Menyerahkan
permintaan
Rekomendasi
ke Bagian
Umum disposisi
ke Kasubbag
Tatausaha untuk
diperiksa
Surat
Permohonan
Rekomendasi
Upacara
Keagamaan
Buddha
30 menit Surat
permohon
nan Upacara
Keagamaan
3.
Kasubbag Tata
Usaha
Meneliti surat
permohonan
Rekomendasi
dan meneruskan
Ka.Kanwil
untuk disposisi
Surat
permohonan
Rekomendasi
Upacara
Keagamaan
Buddha
1 hari Surat
Permohonan
Rekomen
Dasi
Upacara
Keagamaan
Buddha
4. Permohonan
diajukan ke
bagian
Ka.Kanwil dan
Pembimas
untuk diperiksa
dan diparaf
Persyaratan
Lengkap dan
layak untuk
diberikan Re
komendasi
1 Hari Terkoreksi
nya surat
Permoho
nan
Rekomen
Dasi
5. Kabag Tata
Usaha
meneruskan
surat
rekomendasi ke
Pembimas
Buddha untuk
di tanda tangani
Surat
Rekomendasi
Upacara
Keagamaan
Buddha
1 Hari Disetujui
nya
Permoho
nan rekomen
dasi Upacara
Keagamaan
Buddha
6. Menyerahkan
Surat yang
bersangkutan
Fotocopy surat
Rekomen dasi
sebagai arsip
Surat
Rekomendasi
Upacara
Keagamaan
Buddha
3 Hari 1. diterima
nya surat
permintaan
2. Terarsip
nya copy
surat
Rekome
dasi
KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI
PENERBITAN REKOMENDASI PENDIRIAN TEMPAT IBADAH
Dasar hukum
1. UU Nomor 9 dan 8 tahun 1985 tentang
KMB tentang Pendirian Rumah Ibadah
2. Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 1985
3. SK Ditjen Bimas Buddha Dep. Agama RI
Nomor : DJ.VI/97/SK/07
Keterkaitan :
1. Kanwil Kementerian Agama Prov
2. Kabag Tata Usaha
3. Pembimas Buddha
4. Ka.Subbag Umum
5. Ketua Vihara
Peringatan :
√ Tempat belum yang tidak memiliki
Rekomendasi dari Kandepag
belum “Legal” dan tidak dibawah binaan
Kementerian Agama.
√ Segala sesuatu yang menyangkut
kepentingan Organisasi yang berhubungan
dengan Pemerintah harus dikoordinasikan
dengan Pembimas Buddha/ Kendepag
Definisi :
� Tempat Ibadah adalah melakukan aktivitas keagamaan dan upacara keagamaan sesuai dengan
keyakinan masing-masing.
NO Aktivitas
PELAKSANA
Ketua
Vihara Pembimas
Nomor SPO KANTOR KEMENTERIAN Tanggal Pembuatan AGAMA PROVINSI LAMPUNG Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
PENERBITAN REKOMENDASI PENDIRIAN TEMPAT IBADAH
AGAMA BUDDHA
UU Nomor 9 dan 8 tahun 1985 tentang
KMB tentang Pendirian Rumah Ibadah
Undang RI Nomor : 8 Tahun 1985
SK Ditjen Bimas Buddha Dep. Agama RI
Kementerian Agama Provinsi
yang tidak memiliki
dianggap
dan tidak dibawah binaan
Segala sesuatu yang menyangkut
yang berhubungan
dengan Pemerintah harus dikoordinasikan
/ Kendepag.
melakukan aktivitas keagamaan dan upacara keagamaan sesuai dengan
masing.
PELAKSANA MUTU BAKU
Pembimas Kabag
TU
Persyaratan/
Perlengkapan
Kualifikasi Pelaksanaan :
√ Status Tempat Ibadah
√ Memahami peraturan pendirian Tempat
Ibadah
√ SK Pengurus Tempat Ibadah
√ Data Umat Buddha
√ Bagian Tata Usaha
√ Pranata Komputer
Peralatan/Perlengkapan :
1. Surat Permohonan dari
2. SK Pengurus Vihara
3. Persyaratan permohonan Rekomendasi
4. Ruang kerja, Komputer, printer, Saluran
Telepon, dan internet, buku kendalin,
Stempel
Pencatatan dan Pendataan :
Ketua Vihara membuat surat permohonan
rekomendasi diajukan kepada Ka.Kanwil Up.
Pembimas Buddha, setelah mendapat
persetujuan kemudian mengurus permohonan ke
bagian Subbag Umum dan Tata usaha untuk
pertimbangan dan dibuatkan rekomendasi pada
Pembimas Buddha dan ditand
Kanwil/ Kandepag
08/10/08
Januari 2016
Kakanwil
PENERBITAN REKOMENDASI PENDIRIAN TEMPAT IBADAH
melakukan aktivitas keagamaan dan upacara keagamaan sesuai dengan
MUTU BAKU
Ket
Waktu
Output
Kualifikasi Pelaksanaan :
Tempat Ibadah
Memahami peraturan pendirian Tempat
SK Pengurus Tempat Ibadah
Data Umat Buddha
Bagian Tata Usaha
Pranata Komputer
Peralatan/Perlengkapan :
Surat Permohonan dari Rekomendasi
Vihara
Persyaratan permohonan Rekomendasi
Ruang kerja, Komputer, printer, Saluran
dan internet, buku kendalin,
Pencatatan dan Pendataan :
membuat surat permohonan
rekomendasi diajukan kepada Ka.Kanwil Up.
Pembimas Buddha, setelah mendapat
persetujuan kemudian mengurus permohonan ke
bagian Subbag Umum dan Tata usaha untuk
pertimbangan dan dibuatkan rekomendasi pada
Pembimas Buddha dan ditanda tangani oleh Ka.
1. Mempersiap
kan berkas
permohonan
Rekomendasi
melalui
1. Surat
permohonan
2. IMB
3. Keterangan
Domisili
4. Rekomenda
Si dari
FKUB
Sesuai
kesiapan
pemohon
Surat
Permohonan
Rekomendasi
2.
Menyerahkan
permintaan
Rekomendasi
ke Bagian
Umum
disposisi ke
Kasubbag
Tatausaha
untuk
diperiksa
Surat
Permohonan
Rekomendasi
30 menit Surat
permohon
nan Reko
mendasi
3.
Kasubbag
Tata Usaha
Meneliti
surat
permohonan
Rekomen
dasi dan
meneruskan
Kandepag
untuk
disposisi
Surat
permohonan
Rekomendasi
1 hari Surat
Permohonan
Rekomen
dasi
4. Permohonan
diajukan ke
bagian
Kandepag
dan
Pembimas
untuk
diperiksa dan
diparaf
Persyaratan
Lengkap dan
layak untuk
diberikan Re
komendasi
1 Hari Terkoreksi
nya surat
Permoho
nan
Rekomen
dasi
5. Kabag Tata
Usaha
meneruskan
surat
rekomendasi
ke Kandepag
untuk di
tanda tangani
Surat
Rekomendasi
Tempat
Meditasi
1 Hari Disetujui nya
Permoho
nan rekomen
dasi
6. Menyerahkan
Surat yang
bersangkutan
Fotocopy
surat
Rekomen
dasi sebagai
arsip
Surat
Rekomendasi
Tempat
Meditasi
3 Hari 1. diterima
nya surat
permintaa
n
2. Terarsip
nya copy
surat
Rekome
dasi
KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI
PENERBITAN REKOMENDASI HAK MILIK ATAS TANAH (HMAT)
UNTUK SARANA IBADAT BUDDHA
Dasar hukum
1. UU Nomor 5 tahun 1960 tentang tentang
Agraria
2. Undang-Undang RI Nomor : 21 Tahun 1997
tentang Hak Milik perolehan Hak atas tanah
dan bangunan
3. SK Ditjen Bimas Buddha Dep. Agama RI
Nomor : DJ.VI/97/SK/07
Keterkaitan :
1. Kanwil Kementerian Agama Prov
2. Kabag Tata Usaha
3. Pembimas Buddha
4. Ka.Subbag Umum
5. Ketua Vihara
Peringatan :
√ Tempat ibadah yang tidak memiliki
Rekomendasi Hak atas tanah
belum “Legal”
√ Segala sesuatu yang menyangkut
kepentingan Tanah tempat ibadah
berhubungan dengan Pemerintah harus
dikoordinasikan dengan Pembimas Buddha
Definisi :
� Hak Atas tanah adalah hak
berdasarkan pada hukum
NO Aktivitas
PELAKSANA
Ketua
Vihara Subbag
Nomor SPO KANTOR KEMENTERIAN Tanggal Pembuatan
INSI LAMPUNG Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
PENERBITAN REKOMENDASI HAK MILIK ATAS TANAH (HMAT)
UNTUK SARANA IBADAT BUDDHA
tentang tentang
r : 21 Tahun 1997
tentang Hak Milik perolehan Hak atas tanah
SK Ditjen Bimas Buddha Dep. Agama RI
Kanwil Kementerian Agama Provinsi
yang tidak memiliki
dianggap
Segala sesuatu yang menyangkut
Tanah tempat ibadah yang
berhubungan dengan Pemerintah harus
dikoordinasikan dengan Pembimas Buddha.
hak-hak rakyat atas tanah atau tanah yang dikuasai atau diduduki oleh rakyat
berdasarkan pada hukum Negara.
PELAKSANA MUTU BAKU
Subbag
Kabag/
Pembi
mas
Ka.
Kanwil
Persyaratan/
Perlengkapan
Kualifikasi Pelaksanaan :
√ Status Tempat Ibadah
√ Memahami peraturan pendirian
Ibadah
√ SK Pengurus Tempat Ibadah
√ IMB
√ Sertifikat
√ Bagian Tata Usaha
√ Pranata Komputer
Peralatan/Perlengkapan :
1. Surat Permohonan dari
2. SK Pengurus Vihara
3. Persyaratan permohonan Rekomendasi
4. Ruang kerja, Komputer, printer, Saluran
Telepon, dan internet, buku kendalin,
Stempel.
Pencatatan dan Pendataan :
Ketua Vihara membuat surat permohonan
rekomendasi diajukan kepada Ka.Kanwil Up.
Pembimas Buddha, setelah mendapat
persetujuan kemudian mengurus permohonan ke
bagian Subbag Umum dan Tata usaha untuk
pertimbangan dan dibuatkan rekomendasi pada
Pembimas Buddha dan ditand
Kanwil.
08/10/9
Januari 2016
Pembimas Buddha
PENERBITAN REKOMENDASI HAK MILIK ATAS TANAH (HMAT)
hak rakyat atas tanah atau tanah yang dikuasai atau diduduki oleh rakyat
MUTU BAKU
Waktu
Output
Kualifikasi Pelaksanaan :
Tempat Ibadah
Memahami peraturan pendirian Tempat
SK Pengurus Tempat Ibadah
Bagian Tata Usaha
Pranata Komputer
Peralatan/Perlengkapan :
Surat Permohonan dari Rekomendasi
Vihara
Persyaratan permohonan Rekomendasi
Ruang kerja, Komputer, printer, Saluran
dan internet, buku kendalin,
Pencatatan dan Pendataan :
membuat surat permohonan
rekomendasi diajukan kepada Ka.Kanwil Up.
Pembimas Buddha, setelah mendapat
persetujuan kemudian mengurus permohonan ke
bagian Subbag Umum dan Tata usaha untuk
pertimbangan dan dibuatkan rekomendasi pada
Pembimas Buddha dan ditanda tangani oleh Ka.
1. Mempersiap
kan berkas
permohonan
Rekomendasi
1. Surat
permohonan
2. IMB
3. Wakaf
4. Surat
Peralihan dari
desa/
kelurahan
Sesuai
kesiapan
pemohon
Surat
Permohonan
Rekomendasi
2.
Menyerahkan
permintaan
Rekomendasi
ke Bagian
Umum
disposisi ke
Kasubbag
Tatausaha
untuk
diperiksa
Surat
Permohonan
Rekomendasi
30 menit Surat
permohon
nan Reko
mendasi
3.
Kasubbag
Tata Usaha
Meneliti
surat
permohonan
Rekomendasi
dan
meneruskan
Ka.Kanwil
untuk
disposisi
Surat
permohonan
Rekomendasi
1 hari Surat
Permohonan
Rekomen
dasi
4. Permohonan
diajukan ke
bagian
Ka.Kanwil
dan
Pembimas
untuk
diperiksa dan
diparaf
Persyaratan
Lengkap dan
layak untuk
diberikan Re
komendasi
1 Hari Terkoreksi
nya surat
Permoho
nan
Rekomen
dasi
5. Kabag Tata
Usaha
meneruskan
surat
rekomendasi
ke KaKanwil
untuk di
tanda tangani
Surat
Rekomendasi
Hak Atas Tanah
1 Hari Disetujui nya
Permoho
nan rekomen
dasi
6. Menyerahkan
Surat yang
bersangkutan
Fotocopy
surat
Rekomen
dasi sebagai
arsip
Surat
Rekomendasi
Hak Atas Tanah
3 Hari 1. diterima
nya surat
permintaan
2. Terarsip
nya copy
surat
Rekome
dasi
KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI
PENERBITAN REKOMENDASI
Dasar hukum
1. UU Nomor 22 tahun 1999 tentang
pembebasan PPh Fiskal
2. UU 17 PPh 9 huruf e. KEP-213/2001
3. SE Ditjen Pajak Nomor : 57/PJ.6/1994
Keterkaitan :
1. Kanwil Kementerian Agama Prov
2. Kabag Tata Usaha
3. Pembimas Buddha
4. Ka.Subbag Umum
5. Ketua Majelis/Lemabaga keagamaan
Buddha
Peringatan :
√ Pembebasan Fiskal yang tidak memiliki
Rekomendasi pembebasan Pajak
belum bebas dari Pembayaran Pajak
rohaniwan
√ Segala sesuatu yang menyangkut
kepentingan Pajak Fiskal bagi rohaniawan
yang berhubungan dengan Pemerintah harus
dikoordinasikan dengan Pembimas Buddha
Definisi :
� Penerbitan rekomendasi bebas fiskal bagi rohaniawan
Dalam pengurusan bebas dari Pembayaran Pajak bagi rohaniwan
Negeri.
NO Aktivitas
PELAKSANA
Ketua
Majelis Subbag
Nomor SPO KANTOR KEMENTERIAN Tanggal Pembuatan
INSI LAMPUNG Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
PENERBITAN REKOMENDASI BEBAS FISKAL LUAR NEGERI
BAGI ROHANIAWAN
tentang
213/2001
57/PJ.6/1994
Kementerian Agama Provinsi
Ketua Majelis/Lemabaga keagamaan
yang tidak memiliki
pembebasan Pajak dianggap
bebas dari Pembayaran Pajak bagi
Segala sesuatu yang menyangkut
Fiskal bagi rohaniawan
yang berhubungan dengan Pemerintah harus
dikoordinasikan dengan Pembimas Buddha.
Penerbitan rekomendasi bebas fiskal bagi rohaniawan adalah rekomendasi untuk digunakan
bebas dari Pembayaran Pajak bagi rohaniwan melakukan
PELAKSANA MUTU BAKU
Subbag Kabag/
Pembimas
Ka.
Kanwil
Persyaratan/
Perlengkapan
Kualifikasi Pelaksanaan :
√ Status Tempat Ibadah
√ Memahami peraturan perpajakan
√ Bagian Tata Usaha
√ Pranata Komputer
Peralatan/Perlengkapan :
1. Surat Permohonan dari
2. NPWP
3. Visa/Paspor
4. Ruang kerja, Komputer, printer, Saluran
Telepon, dan internet, buku kendalin,
Stempel.
Pencatatan dan Pendataan :
Ketua Majelis/lembaga
permohonan rekomendasi diajukan kepada
Ka.Kanwil Up. Pembimas Buddha, setelah
mendapat persetujuan kemudian mengurus
permohonan ke bagian Subbag Umum dan Tata
usaha untuk pertimbangan dan
rekomendasi pada Pembimas Buddha dan
ditanda tangani oleh Ka. Kanwil.
08/10/10
Januari 2016
Kakanwil
BEBAS FISKAL LUAR NEGERI
rekomendasi untuk digunakan
melakukan kunjungan ke luar
MUTU BAKU
Waktu
Output
Kualifikasi Pelaksanaan :
Tempat Ibadah
Memahami peraturan perpajakan
Bagian Tata Usaha
Pranata Komputer
Peralatan/Perlengkapan :
Surat Permohonan dari Rekomendasi
Ruang kerja, Komputer, printer, Saluran
dan internet, buku kendalin,
Pencatatan dan Pendataan :
membuat surat
permohonan rekomendasi diajukan kepada
Ka.Kanwil Up. Pembimas Buddha, setelah
mendapat persetujuan kemudian mengurus
permohonan ke bagian Subbag Umum dan Tata
usaha untuk pertimbangan dan dibuatkan
rekomendasi pada Pembimas Buddha dan
ani oleh Ka. Kanwil.
1. Mempersiap
kan berkas
permohonan
Rekomendasi
melalui
persetujuan
oleh atasan
langsung
1. Surat
permohonan
3. NPWP
4. Visa/Paspor
Sesuai
kesiapan
pemohon
Surat
Permohonan
Rekomendasi
2.
Menyerahkan
permintaan
Rekomendasi
ke Bagian
Umum
disposisi ke
Kasubbag
Tatausaha
untuk
diperiksa
Surat
Permohonan
Rekomendasi
1 Hari Surat
permohon
nan Reko
mendasi
3.
Kasubbag
Tata Usaha
Meneliti
surat
permohonan
Rekomendasi
dan
meneruskan
Ka.Kanwil
untuk
disposisi
Surat
permohonan
Rekomendasi
1 hari Surat
Permohonan
Rekomen
dasi
4. Permohonan
diajukan ke
bagian
Ka.Kanwil
dan
Pembimas
untuk
diperiksa dan
diparaf
Persyaratan
Lengkap dan
layak untuk
diberikan Re
komendasi
1 Hari Terkoreksi
nya surat
Permoho
nan
Rekomen
dasi
5. Kabag Tata
Usaha
meneruskan
surat
rekomendasi
ke KaKanwil
untuk di
tanda tangani
Surat
Rekomendasi
1 Hari Disetujui nya
Permoho
nan rekomen
dasi
6. Menyerahkan
Surat yang
bersangkutan
Fotocopy
surat
Rekomen
dasi sebagai
arsip
Surat
Rekomendasi
4 Hari 1. diterima
nya surat
permintaan
2. Terarsip
nya copy
surat
Rekome
dasi
KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI
PERMOHONAN REKOMENDASI
Dasar hukum
1. UU Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan
2. UU Nomor 28 Tahun 2004 Tentang
Yayasan
3. Peraturan pemerintah RI Tentang Nomor 18
Tahun 1986
4. SK Ditjen Bimas Buddha Kementerian
Agama RI Nomor : Dj.VI/97/SK/2007
Keterkaitan :
1. Kanwil Kementerian Agama Prov
2. Kabag. Tata Usaha
3. Pembimas Buddha
4. Ka. Subbag Umum
5. Ketua Majelis
Peringatan :
√ Bagi Rohaniwan yang belum
Kartu Rohaniawan dianggap belum “Legal”
dan bukan dibawah binaan Kementerian
Agama
√ Segala sesuatu yang menyangkut
kepentingan Rohaniwan yang berhubungan
dengan Pemerintah harus dikoordinasikan
dengan Pembimas Buddha.
Definisi :
� Penerbitan rekomendasi kartu rohaniawan
Dalam pengurusan kartu rohaniwan di Ditjen Bimas Buddha.
NO Aktivitas
PELAKSANA
Ketua
Majelis Subbag
Nomor SPO KANTOR KEMENTERIAN Tanggal Pembuatan
INSI LAMPUNG Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
PERMOHONAN REKOMENDASI KARTU ROHANIWAN
UU Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi
UU Nomor 28 Tahun 2004 Tentang
Peraturan pemerintah RI Tentang Nomor 18
SK Ditjen Bimas Buddha Kementerian
Agama RI Nomor : Dj.VI/97/SK/2007
Kanwil Kementerian Agama Provinsi
memiliki
dianggap belum “Legal”
dan bukan dibawah binaan Kementerian
g menyangkut
yang berhubungan
dengan Pemerintah harus dikoordinasikan
Penerbitan rekomendasi kartu rohaniawan adalah rekomendasi untuk digunakan
kartu rohaniwan di Ditjen Bimas Buddha.
PELAKSANA MUTU BAKU
Subbag Kabag/
Pembimas
Ka.
Kanwil
Persyaratan/
Perlengkapan
Kualifikasi Pelaksanaan :
√ Status Rohaniawan
√ Memahami peraturan
rohaniwan Buddha
√ Data Rohaniwan
√ Bagian Tata Usaha
√ Pranata Komputer
Peralatan/Perlengkapan :
1. Surat Permohonan
2. SK Rohaniawan
3. Foto 2x3
4. Ruang kerja, Komputer, printer, Saluran
Telepon, dan internet,
Pencatatan dan Pendataan :
Ketua Majelis membuat surat permohonan
Rekomendasi diajukan kepada Ka.Kanwil Up.
Pembimas Buddha, setelah mendapat
persetujuan kemudian melalui
bagian Subbag Umum dan Tata usaha untuk
pertimbangan dan dibuatkan rekomendasi pada
Pembimas Buddha dan
Pembimas Buddha.
08/10/11
Januari 2016
Kakanwil
KARTU ROHANIWAN
rekomendasi untuk digunakan
MUTU BAKU
Waktu
Output
Kualifikasi Pelaksanaan :
Rohaniawan
Memahami peraturan upacara dan peraturan
rohaniwan Buddha
Bagian Tata Usaha
Pranata Komputer
Peralatan/Perlengkapan :
Ruang kerja, Komputer, printer, Saluran
pon, dan internet, buku kendali, Stempel
Pencatatan dan Pendataan :
Ketua Majelis membuat surat permohonan
diajukan kepada Ka.Kanwil Up.
Pembimas Buddha, setelah mendapat
melalui permohonan ke
bagian Subbag Umum dan Tata usaha untuk
pertimbangan dan dibuatkan rekomendasi pada
ditanda tangni oleh
1. Mempersiap
kan berkas
permohonan
Rekomendasi
1. Surat
permohonan
2. SK Pandita
3.Keterangan
Domisili
4. Foto 2x3
Sesuai
kesiapan
pemohon
Surat
Permoho
nan
Rekomendasi
2.
Menyerahkan
permintaan
Rekomendasi
ke Bagian
Umum
disposisi ke
Kasubbag
Tatausaha
untuk
diperiksa
Surat
Permohonan
Rekomendasi
30 menit Surat
permohon
nan Rekomen
dasi
3.
Kasubbag
Tata Usaha
Meneliti
surat
permohonan
Rekomendasi
dan
meneruskan
Ka.Kanwil
untuk
disposisi
Surat
permohonan
Rekomendasi
1 hari Surat
Permoho
nan
Rekomendasi
4. Permohonan
diajukan
kepada
Ka.Kanwil
dan
Pembimas
untuk
diperiksa dan
diparaf
Persyaratan
Lengkap dan
layak untuk
diberikan
Rekomendasi
1 Hari Terkoreksi
nya surat
Permoho
nan
Rekomendasi
5. Kabag Tata
Usaha
meneruskan
surat
rekomendasi
ke Ka
.Kanwil
untuk di
tanda tangani
Surat Permoho
nan
Rekomendasi
1 Hari Disetujui nya
Permoho
nan
Rekomendasi
6. Menyerahkan
Surat yang
bersangkutan
Fotocopy
surat Rekom
ndasi sebagai
arsip
Surat
Rekomendasi
3 Hari 1. diterima
nya surat
Rekom
endasi
2. Terarsip
nya copy
surat
Rekomen
dasi
KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI
PELAYANAN DOA DAN PENYUMPAHAN
Dasar hukum
1. UU Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan
2. UU Nomor 28 Tahun 2004 Tentang
Yayasan
3. Peraturan pemerintah RI Tentang Nomor 18
Tahun 1986
4. SK Ditjen Bimas Buddha Kementerian
Agama RI Nomor : Dj.VI/97/SK/2007
Keterkaitan :
1. Kanwil Kementerian Agama Prov
2. Kabag. Tata Usaha
3. Pembimas Buddha
4. Ka. Subbag Umum
5. KaSubbag Humas
6. Ketua Majelis
Peringatan :
√ Setiap Pembacaan Doa dan Penyumpahan
dan Segala sesuatu yang menyangkut
kepentingan Upacara yang berhubungan
dengan Pemerintah harus dikoordinasikan
dengan Pembimas Buddha.
Definisi :
� Pembacaan Doa dan Penyumpahan dan
yang berhubungan dengan Pemerintah
�
NO Aktivitas
PELAKSANA
Yang
bersa
ngkutan
Subbag
Nomor SPO KANTOR KEMENTERIAN Tanggal Pembuatan
INSI LAMPUNG Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
PELAYANAN DOA DAN PENYUMPAHAN
UU Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi
UU Nomor 28 Tahun 2004 Tentang
Peraturan pemerintah RI Tentang Nomor 18
SK Ditjen Bimas Buddha Kementerian
Agama RI Nomor : Dj.VI/97/SK/2007
Kanwil Kementerian Agama Provinsi
Setiap Pembacaan Doa dan Penyumpahan
Segala sesuatu yang menyangkut
yang berhubungan
dengan Pemerintah harus dikoordinasikan
Pembacaan Doa dan Penyumpahan dan Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan
yang berhubungan dengan Pemerintah
PELAKSANA MUTU BAKU
Subbag Kabag/
Pembimas
Ka.
Kanwil
Persyaratan/
Perlengkapan
Kualifikasi Pelaksanaan :
√ Memahami peraturan
√ Data Pengurus Organisasi
√ Bagian Tata Usaha
√ Bagian Humas
√ Pranata Komputer
Peralatan/Perlengkapan :
1. Surat Permohonan
2. SK Rohaniawan
3. Foto 2x3
4. Ruang kerja, Komputer, printer, Saluran
Telepon, dan internet, buku kendali,
Pencatatan dan Pendataan :
Ketua Majelis membuat surat permohonan
Rekomendasi diajukan kepada Ka.Kanwil Up.
Pembimas Buddha, setelah mendapat
persetujuan kemudian melalui
bagian Subbag Umum dan Tata usaha untuk
pertimbangan dan dibuatkan rekomendasi pada
Pembimas Buddha dan
Pembimas Buddha.
08/10/12
Januari 2016
Kakanwil
PELAYANAN DOA DAN PENYUMPAHAN
Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan Upacara
MUTU BAKU
Ket
Waktu
Output
Kualifikasi Pelaksanaan :
Memahami peraturan Upacara Keagamaan
Data Pengurus Organisasi
Bagian Tata Usaha
Pranata Komputer
Peralatan/Perlengkapan :
Ruang kerja, Komputer, printer, Saluran
pon, dan internet, buku kendali, Stempel
Pencatatan dan Pendataan :
Ketua Majelis membuat surat permohonan
diajukan kepada Ka.Kanwil Up.
Pembimas Buddha, setelah mendapat
melalui permohonan ke
bagian Subbag Umum dan Tata usaha untuk
pertimbangan dan dibuatkan rekomendasi pada
ditanda tangni oleh
1. Mempersiap
kan berkas
permohonan
Pelayanan
1. Surat
permohonan
Sesuai
kesiapan
pemohon
Surat
Permoho
nan
2.
Menyerahkan
permintaan
Pelayanan ke
Bagian
Umum
disposisi ke
Kasubbag
Tatausaha
untuk
diperiksa
Surat
Permohonan
30 menit Surat
permohon
nan
3.
Kasubbag
Tata Usaha
Meneliti
surat
permohonan
Rekomendasi
dan
meneruskan
Ka.Kanwil
untuk
disposisi
Surat
permohonan
1 hari Surat
Permoho
nan
4. Permohonan
diajukan
kepada
Ka.Kanwil
dan
Pembimas
untuk
diperiksa dan
diparaf
Persyaratan
Lengkap dan
layak untuk
diberikan
Pelayanan
1 Hari Terkoreksi
nya surat
Permoho
nan
Pelayanan
5. Kabag Tata
Usaha
meneruskan
surat
rekomendasi
ke Pembimas
Buddha
untuk di
tanda tangani
Surat
Permoho nan
Pelayanan
1 Hari Disetujui nya
Permoho
nan
Pelayanan
6. Menyerahkan
Surat yang
bersangkutan
Fotocopy
surat
Pelayanan
sebagai arsip
Surat
Pelayanan
3 Hari 1. diterima
nya surat
Pelayanan
2. Terarsip
nya copy
surat
Pelayanan
KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI
SURAT KETERANGAN
Dasar hukum
1. UU Nomor 1 tahun 1974 tentang
perkawinan
2. PP Nomor 80 Tahun 1983 Tentang Pegawai
Negeri Sipil
3. Peraturan pemerintah RI Tentang Nomor 18
Tahun 1986
4. SK Ditjen Bimas Buddha Kementerian
Agama RI Nomor : Dj.VI/97/SK/2007
Keterkaitan :
1. Kanwil Kementerian Agama Prov
2. Kabag. Tata Usaha
3. Pembimas Buddha
4. Ka. Subbag Umum
5. Ketua Majelis
Peringatan :
√ Setiap Pelaksanaan Pernikahan yang belum
mememiliki Rekomendasi dari Pembimas
Buddha berarti belum sah dan
sesuatu yang menyangkut kepentingan
perkawinan yang berhubungan dengan
Pemerintah harus dikoordinasikan dengan
Pembimas Buddha.
Definisi :
� Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan
NO Aktivitas
PELAKSANA
Yang
bersang
Kutan
Subbag
Nomor SPO KANTOR KEMENTERIAN Tanggal Pembuatan AGAMA PROVINSI LAMPUNG Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
SURAT KETERANGAN / REKOMENDASI NIKAH
UU Nomor 1 tahun 1974 tentang
PP Nomor 80 Tahun 1983 Tentang Pegawai
Peraturan pemerintah RI Tentang Nomor 18
SK Ditjen Bimas Buddha Kementerian
Dj.VI/97/SK/2007
Kanwil Kementerian Agama Provinsi
Pernikahan yang belum
mememiliki Rekomendasi dari Pembimas
dan Segala
sesuatu yang menyangkut kepentingan
yang berhubungan dengan
Pemerintah harus dikoordinasikan dengan
Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan perkawinan yang berhubungan dengan Pemerintah
PELAKSANA MUTU BAKU
Subbag
Kabag/
Pembi
mas
Ka.
Kanwil
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu
Kualifikasi Pelaksanaan :
√ Status perkawinan
√ Memahami peraturan
√ Bagian Tata Usaha
√ Pranata Komputer
Peralatan/Perlengkapan :
1. Surat Permohonan
2. Surat keterangan dari rohaniawan
3. Ruang kerja, Komputer, printer, Saluran
Telepon, dan internet, buku kendali,
Pencatatan dan Pendataan :
Yang bersangkutan membuat surat permohonan
Rekomendasi diajukan kepada Ka.Kanwil Up.
Pembimas Buddha, setelah mendapat
persetujuan kemudian melalui
bagian Subbag Umum dan Tata usaha untuk
pertimbangan dan dibuatkan rekomendasi pada
Pembimas Buddha dan
Pembimas Buddha.
08/10/13
Januari 2016
Kakanwil
NDASI NIKAH
yang berhubungan dengan Pemerintah
MUTU BAKU
Ket
Waktu
Output
Kualifikasi Pelaksanaan :
Memahami peraturan perkawinan
Bagian Tata Usaha
Pranata Komputer
Peralatan/Perlengkapan :
Surat keterangan dari rohaniawan
Ruang kerja, Komputer, printer, Saluran
pon, dan internet, buku kendali, Stempel
Pencatatan dan Pendataan :
membuat surat permohonan
diajukan kepada Ka.Kanwil Up.
Pembimas Buddha, setelah mendapat
melalui permohonan ke
bagian Subbag Umum dan Tata usaha untuk
pertimbangan dan dibuatkan rekomendasi pada
ditandatangni oleh
1. Mempersiap
kan berkas
permohonan
Rekomendasi
1. Surat
permohonan
2. Surat
Keterangan
Rohaniwan
3. Pas Foto 3x4
Sesuai
kesiapan
pemohon
Surat
Permoho
nan
2.
Menyerahkan
permintaan
Rekomendasi
ke Bagian
Umum
disposisi ke
Kasubbag
Tatausaha
untuk
diperiksa
Surat
Permohonan
Rekomendasi
30 menit Surat
permohon
nan
3.
Kasubbag
Tata Usaha
Meneliti
surat
permohonan
Rekomendasi
dan
meneruskan
Ka.Kanwil
untuk
disposisi
Surat
permohonan
Rekomendasi
1 hari Surat
Permoho
nan
4. Permohonan
diajukan
kepada
Ka.Kanwil
dan
Pembimas
untuk
diperiksa dan
diparaf
Persyaratan
Lengkap dan
layak untuk
diberikan
Rekomendasi
1 Hari Terkoreksi
nya surat
Permoho
nan
Rekomendasi
5. Pembimas
Buddha
membuat
Rekomen
dasi dan di
tanda tangani
Surat
Rekomendasi
1 Hari Disetujui nya
Permoho
nan
Rekomendasi
6. Menyerahkan
Surat yang
bersangkutan
Fotocopy
surat
Rekomendasi
sebagai arsip
Surat
Rekomendasi
3 Hari 1. diterima nya
surat
Rekomendas
i
2.Terarsip nya
copy surat
Rekomendasi
KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI
PEMBUATAN NASKAH MIMBAR
Dasar hukum
1. UU Nomor 32 tahun 2002 tentang
Penyiaran
2. PP Nomor 49 Tahun 2005, Tentang
Penyiaran
3. Peraturan pemerintah RI Tentang Nomor 18
Tahun 1986
4. SK Ditjen Bimas Buddha Kementerian
Agama RI Nomor : Dj.VI/97/SK/2007
Keterkaitan :
1. Kanwil Kementerian Agama Prov
2. Kabag. Tata Usaha
3. Pembimas Buddha
4. Ka. Subbag Umum
5. Penyuluh/Pandita
Peringatan :
√ Setiap Penceramah yang menyiarkan ajaran
Agama Buddha harus keetahui Pembimas
Buddha untuk dikoreksi dan mengetahui
agar tidak ada penyiaran agama yang salah
atau menyimpang dan Segala sesuatu yang
menyangkut kepentingan Penyiaran
berhubungan dengan Pemerintah harus
dikoordinasikan dengan Pembimas Buddha.
Definisi :
� Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan
dengan Pemerintah.
NO Aktivitas
PELAKSANA
Yang
bersang
Kutan
Subbag
Nomor SPO KANTOR KEMENTERIAN Tanggal Pembuatan
INSI LAMPUNG Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
PEMBUATAN NASKAH MIMBAR AGAMA DI RRI
UU Nomor 32 tahun 2002 tentang
Tentang
Peraturan pemerintah RI Tentang Nomor 18
SK Ditjen Bimas Buddha Kementerian
Agama RI Nomor : Dj.VI/97/SK/2007
Kanwil Kementerian Agama Provinsi
menyiarkan ajaran
etahui Pembimas
Buddha untuk dikoreksi dan mengetahui
agar tidak ada penyiaran agama yang salah
Segala sesuatu yang
Penyiaran yang
berhubungan dengan Pemerintah harus
dikoordinasikan dengan Pembimas Buddha.
Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan penyiaran agama Buddha
PELAKSANA MUTU BAKU
Subbag
Kabag/
Pembi
mas
Ka.
Kanwil
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu
Kualifikasi Pelaksanaan :
√ Status Penyuluh/ Rohaniawan
√ Memahami peraturan
√ Bagian Tata Usaha
√ Pranata Komputer
Peralatan/Perlengkapan :
Kitab Suci Agama Buddha
Arikel dhamma
3. Ruang kerja, Komputer, printer,
Telepon, dan internet, buku kendali,
Pencatatan dan Pendataan :
Yang bersangkutan membuat draf naskah
Ceramah diajukan kepada Ka.Kanwil Up.
Pembimas Buddha, setelah mendapat
persetujuan kemudian melalui
bagian Subbag Umum dan Tata usaha untuk
pertimbangan dan dikoreksi
Buddha dan ditandatangani/mengetahui oleh
Pembimas Buddha.
08/10/14
Januari 2016
Kakanwil
AGAMA DI RRI / TVRI
agama Buddha yang berhubungan
MUTU BAKU
Ket
Waktu
Output
Kualifikasi Pelaksanaan :
Status Penyuluh/ Rohaniawan
Memahami peraturan retorika ceramah
Bagian Tata Usaha
Pranata Komputer
Peralatan/Perlengkapan :
Kitab Suci Agama Buddha
Ruang kerja, Komputer, printer, Saluran
pon, dan internet, buku kendali, Stempel
Pencatatan dan Pendataan :
Yang bersangkutan membuat draf naskah
diajukan kepada Ka.Kanwil Up.
Pembimas Buddha, setelah mendapat
melalui permohonan ke
dan Tata usaha untuk
dikoreksi pada oleh Pembimas
ditandatangani/mengetahui oleh
1. Mempersiap
kan Naskah
Ceramah
1. Surat
permohonan
2. draf Naskah
3. Buku/ Artikel
Sesuai
kesiapan
pemohon
Surat
Permoho
nan
2.
Menyerahkan
permintaan
Naskah
ceramah ke
Bagian
Umum
disposisi ke
Kasubbag
Tatausaha
untuk
diperiksa
Surat
Permohonan
Dan Naskah
ceramah
30 menit Surat
permohon
nan dan
naskah
ceramah
3.
Kasubbag
Tata Usaha
Meneliti
surat
permohonan
Naskah
ceramah dan
meneruskan
Ka.Kanwil
untuk
disposisi
Surat
permohonan
Dan Naskah
ceramah
1 hari Surat
Permoho
nan dan
Naskah
ceramah
4. Permohonan
diajukan
kepada
Ka.Kanwil
dan
Pembimas
untuk
diperiksa dan
diparaf
Persyaratan
Lengkap dan
layak untuk
diberikan
Naskah ceramah
1 Hari Terkoreksi
nya
Naskah
Ceramah
5. Pembimas
Buddha
mengedit
naskah
Dhamma dan
di tanda
tangani untuk
diketahui
Naskah
Ceramah
1 Hari Disetujui nya
Naskah
Ceramah
6. Menyerahkan
Surat yang
bersangkutan
Fotocopy
Naskah
ceramah
sebagai arsip
Naskah
Ceramah
3 Hari 1. diterima
nya
Naskah
ceramah
2.Terarsip
nya copy
surat
Naskah
Ceramah
KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI
PEMBERIAN SURAT TUGAS ROHANIAWAN PEMBINA PERKAWINAN
Dasar hukum
1. UU Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan
2. UU Nomor 28 Tahun 2004 Tentang
Yayasan
3. Peraturan pemerintah RI Tentang Nomor 18
Tahun 1986
4. SK Ditjen Bimas Buddha Kementerian
Agama RI Nomor : Dj.VI/97/SK/2007
Keterkaitan :
1. Kanwil Kementerian Agama Provinsi
2. Kabag. Tata Usaha
3. Pembimas Buddha
4. Ka. Subbag Umum
5. Ka.Subbag Humas dan KUB
Peringatan :
√ Surat Tugas Pembina Perkawinan
untuk membantu umat Buddha dalam proses
perkawinan dan Segala sesuatu yang
menyangkut kepentingan Upacara
berhubungan dengan Pemerintah harus
dikoordinasikan dengan Pembimas Buddha.
Definisi :
� Surat Tugas Pembina Perkawinan diberikan untuk membantu umat Buddha dalam proses
perkawinan dan Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan
dengan Pemerintah
�
NO Aktivitas
PELAKSANA
Subbag
Nomor SPO KANTOR KEMENTERIAN Tanggal Pembuatan AGAMA PROVINSI LAMPUNG Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
PEMBERIAN SURAT TUGAS ROHANIAWAN PEMBINA PERKAWINAN
UU Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi
UU Nomor 28 Tahun 2004 Tentang
Peraturan pemerintah RI Tentang Nomor 18
SK Ditjen Bimas Buddha Kementerian
Agama RI Nomor : Dj.VI/97/SK/2007
nwil Kementerian Agama Provinsi
Surat Tugas Pembina Perkawinan diberikan
untuk membantu umat Buddha dalam proses
Segala sesuatu yang
Upacara yang
berhubungan dengan Pemerintah harus
nasikan dengan Pembimas Buddha.
Surat Tugas Pembina Perkawinan diberikan untuk membantu umat Buddha dalam proses
Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan Upacara
PELAKSANA MUTU BAKU
Subbag Kabag/
Pembimas
Ka.
Kanwil
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu
Kualifikasi Pelaksanaan :
√ Status Rohaniwan/pandita
√ Memahami peraturan
√ Data umat Buddha
√ Bagian Tata Usaha
√ Pranata Komputer
Peralatan/Perlengkapan :
1. Surat Permohonan
2. SK Rohaniawan
3. Kartu Rohaniawan
4. Ruang kerja, Komputer, printer, Saluran
Telepon, dan internet, buku kendali,
Pencatatan dan Pendataan :
Rohaniawan membuat surat permohonan
diajukan kepada Ka.Kanwil Up. Pembimas
Buddha, setelah mendapat persetujuan kemudian
melalui permohonan ke bagian Subbag Umum
dan Tata usaha untuk pertimbangan dan
dibuatkan rekomendasi pada Pembimas Buddha
dan ditanda tangani oleh Pembimas Buddha.
08/10/115
Januari 2016
Kakanwil
PEMBERIAN SURAT TUGAS ROHANIAWAN PEMBINA PERKAWINAN
Surat Tugas Pembina Perkawinan diberikan untuk membantu umat Buddha dalam proses
Upacara yang berhubungan
MUTU BAKU
Ket
Waktu
Output
Pelaksanaan :
Status Rohaniwan/pandita
Memahami peraturan Upacara Keagamaan
Bagian Tata Usaha
Pranata Komputer
Peralatan/Perlengkapan :
Ruang kerja, Komputer, printer, Saluran
pon, dan internet, buku kendali, Stempel
Pencatatan dan Pendataan :
Rohaniawan membuat surat permohonan
diajukan kepada Ka.Kanwil Up. Pembimas
Buddha, setelah mendapat persetujuan kemudian
permohonan ke bagian Subbag Umum
dan Tata usaha untuk pertimbangan dan
dibuatkan rekomendasi pada Pembimas Buddha
ditanda tangani oleh Pembimas Buddha.
1. Mempersiap
kan berkas
permohonan
Pelayanan
melalui
persetujuan
oleh atasan
langsung
1. Surat
permohonan
2. Kartu
Pandita
Sesuai
kesiapan
pemohon
Surat
Permoho
nan
2.
Menyerahkan
permintaan
Pelayanan ke
Bagian
Umum
disposisi ke
Kasubbag
Tatausaha
untuk
diperiksa
Surat
Permohonan
30 menit Surat
permohon
nan
3.
Kasubbag
Tata Usaha
Meneliti
surat
permohonan
Pelayanan
dan
meneruskan
Ka.Kanwil
untuk
disposisi
Surat
permohonan
1 hari Surat
Permoho
nan
4. Permohonan
diajukan
kepada
Ka.Kanwil
dan
Pembimas
untuk
diperiksa dan
diparaf
Persyaratan
Lengkap dan
layak untuk
diberikan
Surat Tugas
1 Hari Terkoreksi
nya surat
Permoho
nan
5. Kabag Tata
Usaha
meneruskan
surat Tugas
ke Ka.kanwil
untuk di
tanda tangani
Surat Permoho
nan
1 Hari Disetujui nya
Permoho
nan Surat
Tugas
6. Menyerahkan
Surat yang
bersangkutan
Fotocopy
surat Tugas
sebagai arsip
Surat Tugas 3 Hari 1. diterima nya
surat Tugas
2. Terarsipnya
copy surat
Tugas
KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI
PENDAFTARAN KKG/ MGMP
Dasar hukum
1. UU Nomor 20 tahun 1985 tentang
Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen
3. PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Pendidikan Agama dan Pendidikan
Keagamaan
4. PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Nasional pendidikan
Keterkaitan :
1. Kanwil Kementerian Agama Prov
2. Kabag Tata Usaha
3. Pembimas Buddha
4. Ka.Subbag Umum
5. Ketua KKG/MGMP
Peringatan :
√ KKG/MGMP Agama Buddha
tidak memiliki Rekomendasi dari
dianggap belum “Legal” dan tidak dibawah
binaan Kementerian Agama.
√ Segala sesuatu yang menyangkut
kepentingan Organisasi yang berhubungan
dengan Pemerintah harus dikoordinasikan
dengan Pembimas Buddha
Definisi :
� KKG/MGMP adalah organisasi atau wadah bagi para guru agama, khususnya guru agama
Buddha di Provinsi Lampung.
NO Aktivitas
PELAKSANA
Ketua
KKG Subbag
Nomor SPO KANTOR KEMENTERIAN Tanggal Pembuatan
INSI LAMPUNG Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
PENDAFTARAN KKG/ MGMP
tahun 1985 tentang Sistem
UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Pendidikan Agama dan Pendidikan
PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Kanwil Kementerian Agama Provinsi
KKG/MGMP Agama Buddha belum yang
tidak memiliki Rekomendasi dari Kandepag
dan tidak dibawah
Segala sesuatu yang menyangkut
kepentingan Organisasi yang berhubungan
dengan Pemerintah harus dikoordinasikan
KKG/MGMP adalah organisasi atau wadah bagi para guru agama, khususnya guru agama
Buddha di Provinsi Lampung.
PELAKSANA MUTU BAKU
Subbag Kabag/
Pembimas
Ka.
Kanwil
Persyaratan/
Perlengkapan
Kualifikasi Pelaksanaan :
√ Status KKG Agama Buddha
√ Memahami peraturan Pendidikan
√ KTP Pengurus
√ Data Siswa
√ Bagian Tata Usaha
√ Pranata Komputer
Peralatan/Perlengkapan :
1. Surat Pendaftaran
2. KTP pengurus
3. Keterangan Domisili
4. Persyaratan Pendaftaran
5. Ruang kerja, Komputer, printer, Saluran
Telepon, dan internet, buku kendalin,
Stempel
Pencatatan dan Pendataan :
Ketua KKG/MGMP membuat surat permohonan
rekomendasi diajukan kepada Ka.Kanwil Up.
Pembimas Buddha, setelah mendapat
persetujuan kemudian mengurus permohonan ke
bagian Subbag Umum dan Tata usaha untuk
pertimbangan dan dibuatkan rekomendasi pada
Pembimas Buddha dan ditand
Kanwil/ Kandepag
08/10/16
Januari 2016
Kakanwil
KKG/MGMP adalah organisasi atau wadah bagi para guru agama, khususnya guru agama
MUTU BAKU
Ket
Waktu
Output
Kualifikasi Pelaksanaan :
KKG Agama Buddha
Memahami peraturan Pendidikan
Bagian Tata Usaha
Pranata Komputer
Peralatan/Perlengkapan :
Keterangan Domisili
Pendaftaran
Ruang kerja, Komputer, printer, Saluran
dan internet, buku kendalin,
dan Pendataan :
membuat surat permohonan
rekomendasi diajukan kepada Ka.Kanwil Up.
Pembimas Buddha, setelah mendapat
persetujuan kemudian mengurus permohonan ke
bagian Subbag Umum dan Tata usaha untuk
pertimbangan dan dibuatkan rekomendasi pada
Pembimas Buddha dan ditanda tangani oleh Ka.
1. Mempersiap
kan berkas
permohonan
melalui
persetujuan
oleh atasan
langsung
1. Surat
permohonan
2. KTP
pengurus
3. keterangan
Domisili
4. Foto Ketua
3x4
Sesuai
kesiapan
pemohon
Surat
Permohonan
2.
Menyerahkan
permintaan
Pendaftaran
ke Bagian
Umum
disposisi ke
Kasubbag
Tatausaha
untuk
diperiksa
Surat
Pendaftaran
30 menit Surat
pendaftaran
3.
Kasubbag
Tata Usaha
Meneliti
surat
permohonan
i dan
meneruskan
Ka.Kanwil
untuk
disposisi
Surat
pendaftaran
1 hari Surat
pendaftaran
4. Permohonan
diajukan ke
bagian
Ka.Kanwil
dan
Pembimas
untuk
diperiksa dan
diparaf
Persyaratan
Lengkap dan
layak untuk
diberikan Surat
terdaftar/
Piagam
1 Hari Terkoreksi
nya surat
Pendaftaran
5. Kabag Tata
Usaha
meneruskan
surat
pendaftaran
ke Ka
.Kanwil
untuk di
tanda tangani
Surat
Pendaftaran
1 Hari Disetujui nya
pendaftaran
6. Menyerahkan
Surat yang
bersangkutan
Fotocopy
surat SK
sebagai arsip
SK/ Piagam
terdaftar
3 Hari 1. diterima
nya SK/
Piagam
2. Terarsip
nya copy
Sk/
Piagam
KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI
PENERBITAN REKOMENDASI
SEKOLAH MINGGU BUDDHIS
Dasar hukum
1. UU Nomor 20 tahun 1985 tentang Sistem
Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen
3. PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Pendidikan Agama dan Pendidikan
Keagamaan
4. PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Nasional pendidikan
Keterkaitan :
1. Kanwil Kementerian Agama Prov
2. Kabag Tata Usaha
3. Pembimas Buddha
4. Ka.Subbag Umum
5. Ketua SMB
Peringatan :
√ Sekolah Minggu yang belum
operasional dari Pembimas Buddha
dianggap belum “Legal” dan tidak dibawah
binaan Kementerian Agama.
√ Segala sesuatu yang menyangkut
kepentingan SMB yang berhubungan
dengan Pemerintah harus dikoordinasikan
dengan Pembimas Buddha.
Definisi :
� SMB(Sekolah Minggu Buddha)
Buddha di Provinsi Lampung.
NO Aktivitas
PELAKSANA
Ketua
SMB Subbag
Nomor SPO KANTOR KEMENTERIAN Tanggal Pembuatan
INSI LAMPUNG Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
PENERBITAN REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MINGGU BUDDHIS
UU Nomor 20 tahun 1985 tentang Sistem
UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Pendidikan Agama dan Pendidikan
PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Kanwil Kementerian Agama Provinsi
belum memiliki izin
Pembimas Buddha
dan tidak dibawah
Segala sesuatu yang menyangkut
yang berhubungan
dengan Pemerintah harus dikoordinasikan
SMB(Sekolah Minggu Buddha) adalah organisasi atau wadah bagi para siswa/siswi yang beragama
Buddha di Provinsi Lampung.
PELAKSANA MUTU BAKU
Subbag Kabag/
Pembimas
Ka.
Kanwil
Persyaratan/
Perlengkapan
Kualifikasi Pelaksanaan :
√ Status Sekolah Minggu Buddhis
√ Memahami peraturan pendidikan
√ SK Pengurus SMB
√ Data Siswa
√ Bagian Tata Usaha
√ Pranata Komputer
Peralatan/Perlengkapan :
1. Surat Permohonan dari
2. SK Pengurus SMB
3. Persyaratan Rekomendasi
4. Ruang kerja, Komputer, printer, Saluran
Telepon, dan internet, buku kendalin,
Stempel
Pencatatan dan Pendataan :
Ketua SMB membuat surat permohonan
rekomendasi diajukan kepada Ka.Kanwil Up.
Pembimas Buddha, setelah mendapat
persetujuan kemudian mengurus permohonan ke
bagian Subbag Umum dan Tata usaha untuk
pertimbangan dan dibuatkan rekomendasi pada
Pembimas Buddha dan ditand
Kanwil.
08/10/17
Januari 2016
Kakanwil
IZIN OPERASIONAL
adalah organisasi atau wadah bagi para siswa/siswi yang beragama
MUTU BAKU
Ket
Waktu
Output
Kualifikasi Pelaksanaan :
Sekolah Minggu Buddhis
Memahami peraturan pendidikan
SK Pengurus SMB
Bagian Tata Usaha
Pranata Komputer
Peralatan/Perlengkapan :
Surat Permohonan dari Rekomendasi
Rekomendasi SMB
Ruang kerja, Komputer, printer, Saluran
dan internet, buku kendalin,
Pencatatan dan Pendataan :
membuat surat permohonan
rekomendasi diajukan kepada Ka.Kanwil Up.
Pembimas Buddha, setelah mendapat
persetujuan kemudian mengurus permohonan ke
bagian Subbag Umum dan Tata usaha untuk
pertimbangan dan dibuatkan rekomendasi pada
Pembimas Buddha dan ditanda tangani oleh Ka.
1. Mempersiap
kan berkas
permohonan
Rekomendasi
1. Surat
permohona
n
2. Keterangan
Domisili
3. SK
Pengurus
SMB
Sesuai
kesiapan
pemohon
Surat
Permohonan
Rekomendasi
2.
Menyerahkan
permohonan
Rekomendasi
ke Bagian
Umum
disposisi ke
Kasubbag
Tatausaha
untuk
diperiksa
Surat
Permohonan
Rekomendasi
30 menit Surat
permohon
nan Reko
mendasi
3.
Kasubbag
Tata Usaha
Meneliti
surat
permohonan
Rekomendasi
dan
meneruskan
Ka.Kanwil
untuk
disposisi
Surat
permohonan
Rekomendasi
1 hari Surat
Permohonan
Rekomen
dasi
4. Permohonan
diajukan ke
bagian
Ka.Kanwil
dan
Pembimas
untuk
diperiksa dan
diparaf
Persyaratan
Lengkap dan
layak untuk
diberikan Re
komendasi
1 Hari Terkoreksi
nya surat
Permoho
nan
Rekomen
dasi
5. Kabag Tata
Usaha
meneruskan
surat
rekomendasi
ke Ka
.Kanwil
untuk di
tanda tangani
Surat
permohonan
Rekomendasi
SMB
1 Hari Disetujui nya
Permoho
nan rekomen
dasi
6. Menyerahkan
Surat yang
bersangkutan
Fotocopy
surat
Rekomen
dasi sebagai
arsip
Surat
Rekomendasi
Izin Operasio
nal SMB
3 Hari 1. diterima
nya surat
permintaa
n
2. Terarsip
nya copy
surat
Rekome
dasi
KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI
PEMBERIAN SURAT TUGAS GURU SEKOLAH MINGGU BUDDHIS
Dasar hukum
1. UU Nomor 20 tahun 1985 tentang Sistem
Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen
3. PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Pendidikan Agama dan Pendidikan
Keagamaan
4. PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Nasional pendidikan
Keterkaitan :
1. Kanwil Kementerian Agama Prov
2. Kabag. Tata Usaha
3. Pembimas Buddha
4. Ka. Subbag Umum
5. Ka.Subbag Humas dan KUB
Peringatan :
√ Surat Tugas Guru Sekolah Minggu Buddhis
diberikan untuk membantu umat Buddha
dalam proses belajar mengajar
agama Buddha dan Segala sesuatu yang
menyangkut kepentingan Upacara
berhubungan dengan Pemerintah harus
dikoordinasikan dengan Pembimas Buddha.
Definisi :
� Guru SMB(Sekolah Minggu Buddha) adalah guru bagi para siswa/siswi yang beragama Buddha di
Provinsi Lampung yang tidak dapat pelajaran
NO Aktivitas
PELAKSANA
Yang
bersang
kutan
Subbag
Nomor SPO KANTOR KEMENTERIAN Tanggal Pembuatan AGAMA PROVINSI LAMPUNG Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
PEMBERIAN SURAT TUGAS GURU SEKOLAH MINGGU BUDDHIS
UU Nomor 20 tahun 1985 tentang Sistem
UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Pendidikan Agama dan Pendidikan
PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Kanwil Kementerian Agama Provinsi
Guru Sekolah Minggu Buddhis
diberikan untuk membantu umat Buddha
belajar mengajar pendidikan
Segala sesuatu yang
Upacara yang
berhubungan dengan Pemerintah harus
dikoordinasikan dengan Pembimas Buddha.
Guru SMB(Sekolah Minggu Buddha) adalah guru bagi para siswa/siswi yang beragama Buddha di
yang tidak dapat pelajaran agama di sekolah.
PELAKSANA MUTU BAKU
Subbag Kabag/
Pembimas
Ka.
Kanwil
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu
Kualifikasi Pelaksanaan :
√ Memiliki kualifikasi pendidikan Agama
Buddha
√ Memahami peraturan
√ Data Siswa beragama Buddha
√ Bagian Tata Usaha
√ Pranata Komputer
Peralatan/Perlengkapan :
1. Surat Permohonan
2. Ijasah terkakhir
3. Program Pembelajaran
4. Ruang kerja, Komputer,
Telepon, dan internet, buku kendali,
Pencatatan dan Pendataan :
Guru Sekolah Minggu Buddhis membuat surat
permohonan diajukan kepada Ka.Kanwil Up.
Pembimas Buddha, setelah mendapat
persetujuan kemudian melalui
bagian Subbag Umum dan Tata usaha untuk
pertimbangan dan dibuatkan rekomendasi pada
Pembimas Buddha dan
Pembimas Buddha.
08/10/18
Januari 2016
Kakanwil
PEMBERIAN SURAT TUGAS GURU SEKOLAH MINGGU BUDDHIS
Guru SMB(Sekolah Minggu Buddha) adalah guru bagi para siswa/siswi yang beragama Buddha di
MUTU BAKU
Ket
Waktu
Output
Kualifikasi Pelaksanaan :
Memiliki kualifikasi pendidikan Agama
Memahami peraturan pendidikan
Data Siswa beragama Buddha
Bagian Tata Usaha
Pranata Komputer
Peralatan/Perlengkapan :
Program Pembelajaran
Ruang kerja, Komputer, printer, Saluran
pon, dan internet, buku kendali, Stempel
Pencatatan dan Pendataan :
Guru Sekolah Minggu Buddhis membuat surat
diajukan kepada Ka.Kanwil Up.
Pembimas Buddha, setelah mendapat
melalui permohonan ke
bagian Subbag Umum dan Tata usaha untuk
pertimbangan dan dibuatkan rekomendasi pada
ditanda tangani oleh
1. Mempersiap
kan berkas
permohonan
Mengajar
1. Surat
permohona
n
2.Ijasah
3. Program
pembelajar
an
Sesuai
kesiapan
Pemohon
an
mengajar
Surat
Permoho
nan mengajar
2.
Menyerahkan
permintaan
Pelayanan ke
Bagian
Umum
disposisi ke
Kasubbag
Tatausaha
untuk
diperiksa
Surat
Permohonan
Mengajar
30 menit Surat
permohon
nan mengajar
3.
Kasubbag
Tata Usaha
Meneliti
surat
permohonan
Pelayanan
dan
meneruskan
Ka.Kanwil
untuk
disposisi
Surat
permohonan
Mengajar
1 hari Surat
Permoho
nan Mengajar
4. Permohonan
diajukan
kepada
Ka.Kanwil
dan
Pembimas
untuk
diperiksa dan
diparaf
Persyaratan
Lengkap dan
layak untuk
diberikan
Surat Tugas
1 Hari Terkoreksi
nya surat
Permoho
Nan mengajar
5. Kabag Tata
Usaha
meneruskan
surat Tugas
ke Pembimas
Buddha
untuk di
tanda tangani
Surat
Permoho nan
Mengajar
1 Hari Disetujui nya
Permoho
nan Surat
Tugas
6. Menyerahkan
Surat yang
bersangkutan
Fotocopy
Surat Tugas
sebagai arsip
Surat Tugas
Guru SMB
3 Hari 1. diterima
nya surat
Tugas
2. Terarsipnya
copy Surat
Tugas
KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA GURU
SEKOLAH MINGGU BUDDHIS TELADAN
Dasar hukum
1. UU Nomor 20 tahun 1985 tentang Sistem
Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen
3. PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Pendidikan Agama dan Pendidikan
Keagamaan
4. PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Nasional pendidikan
Keterkaitan :
1. Kanwil Kementerian Agama Prov
2. Kabag. Tata Usaha
3. Pembimas Buddha
4. Pengurus Vihara
Peringatan :
√ Pemberiaan penghargaan Guru Sekolah
Minggu Buddhis teladan diberikan
memberikan motivasi dan penghargaan
terhadap pengabdiannya pada
perkembangan Buddha Dhamma.
Definisi :
� Penghargaan Guru Sekolah Minggu Buddhis teladan diberikan memberikan motivasi dan
penghargaan terhadap pengabdiannya pada perkembangan Buddha
NO Aktivitas
PELAKSANA
Yang
bersang
kutan
Subbag
Nomor SPO KANTOR KEMENTERIAN Tanggal Pembuatan AGAMA PROVINSI LAMPUNG Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA GURU
SEKOLAH MINGGU BUDDHIS TELADAN
UU Nomor 20 tahun 1985 tentang Sistem
UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Pendidikan Agama dan Pendidikan
PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Kanwil Kementerian Agama Provinsi
Guru Sekolah
diberikan
memberikan motivasi dan penghargaan
pada
perkembangan Buddha Dhamma.
Penghargaan Guru Sekolah Minggu Buddhis teladan diberikan memberikan motivasi dan
penghargaan terhadap pengabdiannya pada perkembangan Buddha Dhamma.
PELAKSANA MUTU BAKU
Subbag Kabag/
Pembimas
Ka.
Kanwil
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu
Kualifikasi Pelaksanaan :
√ Memiliki kualifikasi pendidikan Agama
Buddha
√ Memahami peraturan
√ Survei lapangan
√ Bagian Tata Usaha
√ Pranata Komputer
Peralatan/Perlengkapan :
1. Penelitian dan Pemeriksaan
2. Survei lapangan
3. Wawancara
4. Ruang kerja, Komputer, printer, Saluran
Telepon, dan internet, buku kendali,
Pencatatan dan Pendataan :
Guru Sekolah Minggu Buddhis membuat surat
permohonan diajukan kepada Ka.Kanwil Up.
Pembimas Buddha, setelah mendapat
persetujuan kemudian melalui
bagian Subbag Umum dan Tata usaha untuk
pertimbangan dan dibuatkan rekomendasi pada
Pembimas Buddha dan
Pembimas Buddha.
08/10/19
Januari 2016
Kakanwil
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA GURU
SEKOLAH MINGGU BUDDHIS TELADAN
Penghargaan Guru Sekolah Minggu Buddhis teladan diberikan memberikan motivasi dan
Dhamma.
MUTU BAKU
Ket
Waktu
Output
Kualifikasi Pelaksanaan :
Memiliki kualifikasi pendidikan Agama
Memahami peraturan pendidikan
Bagian Tata Usaha
Pranata Komputer
Peralatan/Perlengkapan :
Penelitian dan Pemeriksaan
Ruang kerja, Komputer, printer, Saluran
pon, dan internet, buku kendali, Stempel
Pencatatan dan Pendataan :
Guru Sekolah Minggu Buddhis membuat surat
diajukan kepada Ka.Kanwil Up.
Pembimas Buddha, setelah mendapat
melalui permohonan ke
bagian Subbag Umum dan Tata usaha untuk
pertimbangan dan dibuatkan rekomendasi pada
ditanda tangani oleh
1. Mempersiap
kan berkas
Survei
1. Data-data
survei
Sesuai
kesiapan
berkas
Data-data
Guru SMB
2.
Mengumpul
kan data-data
guru ke
Bagian
kepegawaian
disposisi ke
Kasubbag
Tatausaha
untuk
diperiksa
Berkas dan
bahan guru-
guru sekolah
Minggu
Buddhis
2 Hari Berkas dan
bahan guru
Sekolah
Minggu
Buddhis
3.
Kasubbag
Tata Usaha
Meneliti
surat berkas-
berkas
penghargaan
dan
meneruskan
Ka.Kanwil
untuk
disposisi
Surat
permohonan
SK
Penghargaan
guru-guru
SMB teladan
1 hari Surat
permohonan
SK
Penghargaan
guru-guru
SMB teladan
4. Permohonan
diajukan
kepada
Ka.Kanwil
dan
Pembimas
untuk
diperiksa dan
diparaf
Persyaratan
Lengkap dan
layak untuk
diberikan SK
penghargaan
guru SMB
teladan
1 Hari Terkoreksi
nya surat
Permoho
Nan mengajar
5. Kabag Tata
Usaha
meneruskan
surat Tugas
ke
Ka.Kanwil
untuk di
tanda tangani
Surat
permohonan
SK
Penghargaan
guru-guru
SMB teladan
1 Hari Disetujui nya
Permoho
nan Surat
Tugas
6. Menyerahkan
Surat yang
bersangkutan
Fotocopy
Surat Tugas
sebagai arsip
Surat
Keputusan
penghargaan
Guru SMB
teladan
5 Hari 1. diterima nya
SK
penghargaa
n
2. Terarsipnya
copy
penghargaa
n
KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI GURU PENDIDIKAN
Dasar hukum
1. UU Nomor 20 tahun 1985 tentang Sistem
Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen
3. PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Pendidikan Agama dan Pendidikan
Keagamaan
4. PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Nasional pendidikan
Keterkaitan :
1. Kanwil Kementerian Agama Prov
2. Kabag. Tata Usaha
3. Pembimas Buddha
4. Departemen Pendidikan Nasional
Peringatan :
1. Setiap guru pendidikan baik di
lingkungan Diknas dan Depag wajib
mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan
2. Guru yang belum sertifikasi karena kuota
belum mencukupi dapat menjalankan
tupoksi nya
Definisi :
� Sertifikasi guru adalah kualifikasi tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang
diatur oleh perundangan
� Guru adalah pendidik formal pada institusi pendidikan yang terdaftar di
Pendidikan Nasional
� Kompetensi guru adalah standar kualitas yang dimiliki oleh seorang pendidik sebagai dasar
pelaksanaan tupoksi.
NO Aktivitas
PELAKSANA
Yang
bersang
kutan
Subbag
Nomor SPO 08/10/KANTOR KEMENTERIAN Tanggal Pembuatan Januari AGAMA PROVINSI LAMPUNG Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh Kakanwil
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI GURU PENDIDIKAN
AGAMA BUDDHA
1985 tentang Sistem
UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Pendidikan Agama dan Pendidikan
PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Agama Provinsi
Departemen Pendidikan Nasional
lingkungan Diknas dan Depag wajib
mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan
Guru yang belum sertifikasi karena kuota
mencukupi dapat menjalankan
Sertifikasi guru adalah kualifikasi tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang
Guru adalah pendidik formal pada institusi pendidikan yang terdaftar di
Kompetensi guru adalah standar kualitas yang dimiliki oleh seorang pendidik sebagai dasar
PELAKSANA MUTU BAKU
Subbag Kabag/
Pembiams Sekjen
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu
Kualifikasi Pelaksanaan :
Guru Pendidikan Agama Buddha dengan
kualifikasi sesuai sertifikasi
Pranata Komputer
Peralatan/Perlengkapan :
1. Proposal sertifikasi guru dalam jabatan
2. Portofolio
3. Ruang kerja, Komputer, printer, Saluran
Telepon, dan internet, buku kendali,
Pencatatan dan Pendataan :
Sesuai dengan Undang-Undang Sistem
Pendidikan bahwa setiap guru diwajibkan untuk
mengikuti sertifikasi untuk menilai kompetensi
guru. Guru yang sudah lulus sertifikasi akan
mendapat insentif sebesar yang diatur oleh
perundangan.
08/10/20
Januari 2016
Kakanwil
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI GURU PENDIDIKAN
Sertifikasi guru adalah kualifikasi tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang
Guru adalah pendidik formal pada institusi pendidikan yang terdaftar di Departemen
Kompetensi guru adalah standar kualitas yang dimiliki oleh seorang pendidik sebagai dasar
MUTU BAKU
Ket
Waktu
Output
Kualifikasi Pelaksanaan :
Guru Pendidikan Agama Buddha dengan
sertifikasi
Peralatan/Perlengkapan :
Proposal sertifikasi guru dalam jabatan
Ruang kerja, Komputer, printer, Saluran
pon, dan internet, buku kendali, Stempel
Pencatatan dan Pendataan :
Undang Sistem
Pendidikan bahwa setiap guru diwajibkan untuk
mengikuti sertifikasi untuk menilai kompetensi
guru. Guru yang sudah lulus sertifikasi akan
mendapat insentif sebesar yang diatur oleh
1. Menerima
portofolio
guru
Tim
Asesor
Sesuai dengan
perundangan
Sesuai
kesiapan
berkas
Dokumen
porto folio
2.
Penilaian
portofolio
Tim
Asesor
Formulir
kelengkapan
sertifikasi
2 Hari Formulir
penilian
portofolio
3.
Guru yang
lolos ujian
Portofolio
Tim
Asesor
5 hari Keputusan
Dirjen
4. Guru yang
tidak lulus
sertifikasi
Tim
Asesor
Diklat
Sertifikasi
1 Hari Guru
tersertifikasi
5. Diklat
Sertifikasi
Tim
Asesor
1 Hari
6. Pembuatan
keputusan
sertifikasi
guru
Tim
Asesor
9 Hari Sertifikat
Sertifikasi
KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI
PENDAFTARAN SEKOLAH MINGGU BUDDHIS
Dasar hukum
1. UU Nomor 20 tahun 1985 tentang Sistem
Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen
3. PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Pendidikan Agama dan Pendidikan
Keagamaan
4. PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Nasional pendidikan
Keterkaitan :
1. Kanwil Kementerian Agama Prov
2. Kabag Tata Usaha
3. Pembimas Buddha
4. Ka.Subbag Umum
5. Ketua SMB
Peringatan :
√ SMB Agama Buddha belum
memiliki dari Pembimas Buddha
belum sah dan tidak dibawah binaan
Kementerian Agama.
√ Segala sesuatu yang menyangkut
kepentingan Organisasi yang berhubungan
dengan Pemerintah harus dikoordinasikan
dengan Pembimas Buddha
Definisi :
� SMB Agama Buddha harus terdaftar
belum sah dan tidak dibawah binaan Kementerian Agama.
NO Aktivitas
PELAKSANA
Ketua
SMB Subbag
Nomor SPO KANTOR KEMENTERIAN Tanggal Pembuatan
INSI LAMPUNG Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
PENDAFTARAN SEKOLAH MINGGU BUDDHIS
UU Nomor 20 tahun 1985 tentang Sistem
UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Pendidikan Agama dan Pendidikan
PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Kanwil Kementerian Agama Provinsi
Agama Buddha belum terdaftar
Pembimas Buddha dianggap
dan tidak dibawah binaan
Segala sesuatu yang menyangkut
kepentingan Organisasi yang berhubungan
dengan Pemerintah harus dikoordinasikan
SMB Agama Buddha harus terdaftar memiliki tanda daftar dari Pembimas Buddha
dan tidak dibawah binaan Kementerian Agama.
PELAKSANA MUTU BAKU
Subbag Kabag/
Pembimas
Ka.
Kanwil
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu
Kualifikasi Pelaksanaan :
√ Status Sekolah Minggu Buddhis
√ Memahami peraturan Pendidikan
√ KTP Pengurus SMB
√ Data Siswa
√ Data guru SMB
√ Bagian Tata Usaha
√ Pranata Komputer
Peralatan/Perlengkapan :
1. Surat Permohonan Pendaftaran
2. KTP pengurus
3. Keterangan Domisili
4. Persyaratan Pendaftaran
5. Ruang kerja, Komputer, printer, Saluran
Telepon, dan internet,
Stempel
Pencatatan dan Pendataan :
Ketua SMB membuat surat permohonan
Pendaftaran diajukan kepada Ka.Kanwil Up.
Pembimas Buddha, setelah mendapat
persetujuan kemudian mengurus permohonan ke
bagian Subbag Umum dan Tata usaha untuk
pertimbangan dan dibuatkan rekomendasi pada
Pembimas Buddha dan ditanda tang
Kanwil.
08/10/21
Januari 2016
Kakanwil
PENDAFTARAN SEKOLAH MINGGU BUDDHIS
Pembimas Buddha dianggap
MUTU BAKU
Ket
Waktu
Output
Kualifikasi Pelaksanaan :
Sekolah Minggu Buddhis
Memahami peraturan Pendidikan
Pengurus SMB
Bagian Tata Usaha
Pranata Komputer
Peralatan/Perlengkapan :
Permohonan Pendaftaran
Keterangan Domisili
Pendaftaran
Ruang kerja, Komputer, printer, Saluran
dan internet, buku kendalin,
Pencatatan dan Pendataan :
membuat surat permohonan
diajukan kepada Ka.Kanwil Up.
Pembimas Buddha, setelah mendapat
persetujuan kemudian mengurus permohonan ke
bagian Subbag Umum dan Tata usaha untuk
pertimbangan dan dibuatkan rekomendasi pada
Pembimas Buddha dan ditanda tangani oleh Ka.
1. Mempersiap
kan berkas
permohonan
1. Surat
permohona
n
2. KTP
pengurus
3. keterangan
Domisili
4. Foto Ketua
3x4
Sesuai
kesiapan
pemohon
Surat
Permohonan
2.
Menyerahkan
permohonan
Pendaftaran
ke Bagian
Umum
disposisi ke
Kasubbag
Tatausaha
untuk
diperiksa
Surat
Pendaftaran
30 menit Surat
pendaftaran
3.
Kasubbag
Tata Usaha
Meneliti
surat
permohonan
dan
meneruskan
Ka.Kanwil
untuk
disposisi
Surat
pendaftaran
1 hari Surat
pendaftaran
4. Permohonan
diajukan ke
bagian
Ka.Kanwil
dan
Pembimas
untuk
diperiksa dan
diparaf
Persyaratan
Lengkap dan
layak untuk
diberikan
Surat
terdaftar/
Piagam
1 Hari Terkoreksi
nya surat
Pendaftaran
5. Kabag Tata
Usaha
meneruskan
surat
pendaftaran
ke Ka
.Kanwil
untuk di
tanda tangani
Surat
Pendaftaran
1 Hari Disetujui nya
pendaftaran
6. Menyerahkan
Surat yang
bersangkutan
Fotocopy
surat SK
sebagai arsip
SK/ Piagam
terdaftar
3 Hari diterima nya
SK/ Piagam
KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA
Dasar hukum
1. UU Nomor 20 tahun 1985 tentang
Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen
3. PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Pendidikan Agama dan Pendidikan
Keagamaan
4. PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Nasional pendidikan
Keterkaitan :
1. Dirjen Bimas Buddha
2. Kanwil Kementerian Agama Provinsi.
3. Kabag Tata Usaha
4. Ka. Kantor Kementerian Agama Kab/Kota
5. Pembimas Buddha
6. Ka.Subbag Umum
7. Ka. Subag Ortala dan Kepegawaian
8. Kepala Sekolah.
Peringatan :
√ Jika yang bersangkutan melanggar kode etik
pengawas dan etika profesi, maka yang
bersangkutan diberi sanksi teguran lisan,
tertulis sampai pada pencabutan piagam
penghargaan.
Definisi :
� Pengawas Pendidikan Agama Buddha adalah jabatan profesi yang melekat pada Pegawai Negeri
Sipil yang menjalankan fungsi dan tugasnya melakukan pengawasan terhadap guru pendidikan
agama Buddha.
Nomor SPO KANTOR KEMENTERIAN Tanggal Pembuatan
INSI LAMPUNG Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA
BUDDHA TELADAN
UU Nomor 20 tahun 1985 tentang
Sistem Pendidikan Nasional
UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Pendidikan
PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Agama Provinsi.
Ka. Kantor Kementerian Agama Kab/Kota
Ortala dan Kepegawaian
Jika yang bersangkutan melanggar kode etik
pengawas dan etika profesi, maka yang
bersangkutan diberi sanksi teguran lisan,
tertulis sampai pada pencabutan piagam
Pengawas Pendidikan Agama Buddha adalah jabatan profesi yang melekat pada Pegawai Negeri
Sipil yang menjalankan fungsi dan tugasnya melakukan pengawasan terhadap guru pendidikan
Kualifikasi Pelaksanaan :
√ Status Pengawas Pendidikan Agama
Buddha
√ Memahami peraturan Pendidikan
√ Data Guru Agama Buddha
√ Data Siswa
√ Data Sekolah
Peralatan/Perlengkapan :
1. Surat Usulan dari Ka.Menag/Pembimas.
2. SK Pengawas
3. Surat Tugas
4. Instrumen Penilaian
5. Ruang kerja, Komputer, printer, Saluran
Telepon, dan internet, buku kendalin,
Stempel
Pencatatan dan Pendataan :
Ka. Kamenag/Pembimas
diajukan kepada Ka.Kanwil
penilaian prestasi pengawas sehingga dapat
diterbitkan piagam penghargaan
pengawas teladan pendidikan agama Buddha.
08/10/22
Januari 2016
Kakanwil
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA
Pengawas Pendidikan Agama Buddha adalah jabatan profesi yang melekat pada Pegawai Negeri
Sipil yang menjalankan fungsi dan tugasnya melakukan pengawasan terhadap guru pendidikan
Pelaksanaan :
Pengawas Pendidikan Agama
Memahami peraturan Pendidikan
Data Guru Agama Buddha
Peralatan/Perlengkapan :
Usulan dari Ka.Menag/Pembimas.
Instrumen Penilaian
kerja, Komputer, printer, Saluran
Telepon, dan internet, buku kendalin,
Pencatatan dan Pendataan :
Ka. Kamenag/Pembimas membuat surat Usulan
diajukan kepada Ka.Kanwil, setelah mengadakan
penilaian prestasi pengawas sehingga dapat
piagam penghargaan sebagai
pengawas teladan pendidikan agama Buddha.
NO Aktivitas
PELAKSANA MUTU BAKU
Ket Ka.
Kemenag
Subbag
Umum
Pem
bimas
Kabag
TU
Ka.
Kanwil
Dirjen
Bimas
Buddha
Persyaratan/
Perlengkapan
Waktu
Output
1. Mempersiap
kan berkas
Instrumen
penilaian
prestasi.
1. Surat
permohon
an
2. SK
3. DP3
Sesuai
kesiapan
pemohon
Surat
Permohonan
2.
Ka.
Kamenag
Kab/Kota
mengusulkan
pemberian
Piagam ke
Ka. Kanwil
Up.
Pembimas
Buddha
Surat
Pendaftaran
30 menit Surat
pendaftaran
3.
Ka. Subag
Umum
menerima
surat usulan
dari
Ka.Kamenag
Dilanjutkan
ke Ka. Bag
TU, dan
diteruskan
Ka.Kanwil
untuk
disposisi ke
Pembimas.
Surat
pendaftaran
30 menit Surat
pendaftaran
4. Pembimas
membuat
konsep
rekomendasi,
Koordinasi
dgn
Kasubbag
Kepegawaian
dan ortala
untuk
diperiksa dan
diparaf
Persyaratan
Lengkap dan
layak untuk
diberikan
Surat
terdaftar/
Piagam
1 Hari Terkoreksi
nya surat
Pendaftaran
5. Kabag Tata
Usaha
meneruskan
surat
Rekomendasi
ke Ka .
Kanwil
untuk di
tanda tangani
Surat
Pendaftaran
1 Jam Disetujui
nya
pendaftaran
6. Ka. Kanwil
mengirimkan
surat ke
Dirjen Bimas
Buddha
Kementerian
Agama R.I.
SK/ Piagam
terdaftar
3 Hari
7 Dirjen
memproses
Piagam
Penghargaan
Pengawas
PAB hingga
selesai
2
minggu
8 Kasubbag
Umum
melanjutkan
ke Kabag
TU, Kabag
TU ke
Kakanwil
untuk
disposisi
1 Jam
9 Kakanwil ke
Pembimas
untuk
diteruskan ke
ybs dan
untuk
diarsipkan
1 Jam Terdokumen
tasinya surat
penghargaan
pengawas
PAB
Pembimas Buddha
Drs. Bambang Sumpeno
NIP 19681128 199403 1 001
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
BIMAS BUDDHA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG
2016
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA