SOLUSI ANTISIPATIF TERHADAP PENYALAHGUNAAN AKAD...
Transcript of SOLUSI ANTISIPATIF TERHADAP PENYALAHGUNAAN AKAD...
SOLUSI ANTISIPATIF TERHADAP
PENYALAHGUNAAN AKAD WAKALAH PADA
PRODUK PEMBIAYAAN DI KJKS BINAMA
SEMARANG
TUGAS AKHIR
Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya dalam Ilmu Perbankan Syari’ah
Oleh :
Aniqa Rizqia
092503009
PROGRAM DIII PERBANKAN SYARI’AH
FAKULTAS SYARI’AH IAIN WALISONGO
SEMARANG
2011/2012
iv
MOTTO
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”
من جد و جد
“ Siapa yang bersungguh-sungguh pasti bisa”
Bersyukur Kepada Allah, Bersujud Sepanjang Waktu
v
PERSEMBAHAN
Thank’s to Allah, Tuhanku & Nabi Muhammad, Nabiku.
Abah Taschin & Ibu Isrochah yang selalu mendoakanku.
Mbak Lina & Mak Amin, trima kasih atas supportnya.
Saudara-saudaraku: Mbak Lia, Mbak Cik, Mbak Nida, Habib, Sela, Kaba,
Secha, Hibban, Pak Idris, Mas Oi, Mas Rama; Ponakan-ponakanku: Atha,
Sebby, Aqila. maturnuwun atas dukungan dan doanya.
Mas Ary Firdaus, terima kasih atas kesabarannya selama ini.
Bulek Lis, terima kasih telah menuntunku ke kampus ini.
Teman dan keluargaku di D3 Perbankan Syari’ah, perjuangan kita tidak
terhenti sampai sini. Tetap semangat kawan,.
Teman sekamarku: Ida Nurul Yaqin, Fitri Juwita Sari, Nur Fatymah.
Terima kasih dan maaf aku selalu merepotkan kalian.
Sahabat-sahabatku: Ririn, Atina, Mbak Freeda, Dwisept, Indri, Eka, Shol
yang selalu menyemangatiku.
Teman dan keluargaku di koz pak Basith yang tidak bisa kusebutkan satu
persatu, thank’s atas tawa dan tangisnya.
vi
DEKLARASI
Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas
Akhir ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau
diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran
orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan
rujukan.
Semarang, April 2011
Deklarator,
Aniqa Rizqia
vii
ABSTRAK
Wakalah merupakan akad pemberian kuasa dari muwakil kepada wakil untuk
melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Wakalah
digunakan pada Lembaga Keuangan Syari’ah untuk berbagai hal, baik dari pihak
Lembaga itu sendiri maupun dari pihak nasabah/mitra. Dalam kaitannya dengan
produk pembiayaan, akad wakalah digunakan sebagai kuasa untuk pembelian
barang/jasa. Karena keterbatasan Lembaga Keuangan Syari’ah untuk membelikan
kebutuhan nasabah/mitra, Lembaga ini memberikan kuasa kepada nasabah/mitra
untuk mencari dan membeli sendiri kebutuhannya. Hal tersebut memungkinkan
terjadinya penyalahgunaan akad yang telah diperjanjikan. Baik karena faktor
kesengajaan maupun tidak. Pengawasan dan pengendalian terhadap
penyalahgunaan akad wakalah perlu diterapkan dalam Lembaga Keuangan
Syari’ah sehingga dapat mengoptimalkan kinerja lembaga untuk mencapai tujuan.
Dengan pembiayaan yang tepat guna, manfaat akan sepenuhnya dirasakan oleh
nasabah/mitra. Berbeda halnya ketika pembiayaan tersebut tidak sampai pada
tujuan akadnya. Sebagaimana pengendalian yang dilakukan oleh KJKS BINAMA
Semarang dalam bentuk antisipasi. Antisipasi tersebut diterapkan mulai dari
pengajuan permohonan pembiayaan sampai pada proses pencairan. Setelah
pencairan, dilakukan pula pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut agar
tidak terjadi side streaming. Efektifitas antisipasi yang dilakukan oleh KJKS
BINAMA dapat dilihat dari penurunan tingkat penyalahgunaan akad wakalah oleh
nasabah/mitra pembiayaan.
viii
KATA PENGANTAR
Puji Syukur keharidat Allah SWT. atas nikmat yang diberikan kepada
hambanya berupa kesehatan, rizki, dan ilmu yang tak terhingga sehingga penulis
dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Sholawat serta salam tak lupa penulis
haturkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntun kita
dari zaman jahiliyyah menuju Islamiyah, jalan kebenaran bagi manusia.
Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada para pihak yang telah
memberikan dukungan baik ilmu, waktu, maupun tenaga. Yakni kepada:
1. Bapak Prof. DR. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor IAIN Walisongo
Semarang
2. Bapak Dr. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN
Walisongo Semarang
3. Bapak Drs. Wahab Zaenuri, MM selaku Kaprodi D3 Perbankan Syari’ah
IAIN Walisongo Semarang
4. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku dosen pembimbing
Tugas Akhir
5. Seluruh dosen D3 Perbankan Syari’ah yang telah berbagi ilmunya kepada
penulis
6. Bapak R. Kartiko Adi Wibowo selaku Direktur dan Bapak Tur Priyono,
SE selaku Pimpinan KJKS BINAMA Semarang beserta karyawan-
karyawannya.
ix
7. Orang tua, keluarga dan sahabat-sahabatku D3 Perbankan Syari’ah IAIN
Walisongo Semarang khususnya PBSA atas semangatnya yang tak pernah
putus
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan yang telah membantu
dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini.
Semoga Allah selalu melimpahkan karuniaNya kepada para pihak atas
segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Amin.
Penulis,
ANIQA RIZQIA
x
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL …………………………………………………… i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ………………….. . . . ... ii
HALAMAN PENGESAHAN ……………………........................ iii
HALAMAN MOTTO .................................................................... iv
HALAMAN PERSEMBAHAN ........................................................ v
HALAMAN DEKLARASI ………………………………....………… vi
HALAMAN ABSTRAK ................................................................... vii
KATA PENGANTAR ………………………...……………….... viii
DAFTAR ISI …………………………………………………... x
BAB I : PENDAHULUAN
I. Latar Belakang ………………………………................. 1
II. Rumusan Masalah …………………………………………. 4
III. Tujuan dan Manfaat Penelitian …………………………. 4
IV. Metodologi Penelitian …………………………………. 5
V. Sistematika Penulisan …………………………………. 7
xi
BAB II : GAMBARAN UMUM KJKS BINAMA
I. Sejarah Berdirinya KJKS BINAMA ……………………. 9
II. Visi dan Misi KJKS BINAMA ……………………………. 10
III. Wilayah Pelayanan KJKS BINAMA ……………………. 10
IV. Struktur Organisai KJKS BINAMA ……………………. 11
V. Sistem dan Produk KJKS BINAMA ……………………. 13
VI. Perkembangan KJKS BINAMA ……………………………. 16
BAB III : PEMBAHASAN
I. Konsep Dasar Wakalah ……………………………………. 19
II. Penerapan Akad Wakalah
WaET -8(KS B)-41
1
BAB I
PENDAHULUAN
I. Latar Belakang Masalah
Pertumbuhan ekonomi islam di Indonesia telah mengalami
perkembangan yang pesat. Hal ini di tunjukkan dengan munculnya
lembaga keuangan syari‟ah baik Bank maupun non Bank. Di mulai sejak
diterbitkannya UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi UU
No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syari‟ah. Lembaga keuangan non
Bank juga tidak kalah membuka layanan syari‟ah seperti pegadaian
syari‟ah, asuransi syari‟ah, koperasi syari‟ah, dan lain sebagainya.
Sistem bagi hasil yang bebas riba telah membawa masyarakat
beralih pada lembaga keuangan syari‟ah. Munculnya krisis moneter di
Indonesia tahun 1997 mungkin bisa dikatakan ibrah atau hikmah (blessing
indisguise) bagi pertumbuhan Bank Syari‟ah. Sebab melalui krisis itu,
Allah seolah ingin menunjukkan bahwa syari‟ah-Nya begitu maslahat dan
berkah.1
Baitul Maal Wa Tamwil yang merupakan lembaga keuangan yang
melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari‟ah dengan misi
mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil,2 juga telah mengalami
perkembangan yang sangat pesat. Dewasa ini banyak BMT yang
1 Abu Muhammad Dwiono Koesen Al-Jambi, Selamat Tinggal Bank Konvensional, 2011,
Jakarta: TIFA PUBLISHING HOUSE, hal. 28
2 M. Nur Yasin, Hukum Ekonomi Islam, 2009, Malang: UIN-Malang Press, hal.105
2
berkembang dengan variasi produk yang dimilikinya. Perkembangannya
menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syari‟ah bahkan menjadi Koperasi Jasa
Keuangan Syari‟ah patut kita acungi jempol.
Prinsip-prinsip dasar yang diterapkan pada Baitul Maal Wa
Tamwil meliputi prinsip bagi hasil, jual beli, dan prinsip non-profit
(misalnya Qardhul Hasan). Secara fungsional, dari prinsip-prinsip dasar
tersebut ada dua fungsi pokok dalam kaitannya dengan kegiatan
perekonomian masyarakat yakni funding dan lending, lembaga keuangan
ini memiliki fungsi dana bisnis dan dana ibadah.3 Hubungan ini adalah
hubungan yang seimbang antara sesama manusia dan hubungan dengan
Allah SWT. Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang
mengedepankan profit oriented saja.
Pada produk penghimpunan dananya berupa simpanan. Sedangkan
pada penyaluran dana kepada masyarakat, sebagian besar disalurkan dalam
bentuk barang dan jasa yang diberikan untuk mitranya. Dalam
pembiayaannya, meliputi beberapa akad antara lain murabahah,
mudharabah, maupun ijarah, lembaga keuangan ini bertindak sebagai
pembiaya (pemberi biaya) bukan penjual. Oleh karena itu, ketika mitra
mengajukan pembiayaan pada lembaga keuangan baik Bank maupun Non-
Bank, bank tidak sepenuhnya menyerahkan pembiayaan tersebut dalam
bentuk barang namun dalam bentuk uang. Lembaga keuangan tersebut
3 Dr. Drs. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum., Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari’ah,
2009, Yogyakarta: Safiria Insani Press, hal. 50
3
mencarikan barang/jasa yang dibutuhkan mitra/nasabah. Tetapi jika
Bank/Koperasi tersebut tidak mampu membelikan barang/jasa yang
dibutuhkan atau mitra/nasabah lebih memilih untuk mencari sendiri
barang/jasa yang dibutuhkan, Bank/Koperasi memberikan kuasa kepada
mitranya untuk membeli kebutuhan tersebut. Pemberian kuasa ini dalam
bentuk surat kuasa dengan akad al-wakalah.
Realita yang ada, masyarakat kurang memahami akad-akad pada
lembaga keuangan syari‟ah. Sehingga mereka cenderung mengambil
praktisnya terhadap akad-akad tersebut. Yang terjadi adalah
penyalahgunaan akad-akad yang pada akhirnya tidak sampai pada tujuan
suatu lembaga keuangan syari‟ah secara sosial. Sebagaimana salah satu
latar belakang lahirnya Baitul Maal Wat Tamwil yakni melakukan
pembinaan dan pendanaan pada masyarakat menengah ke bawah secara
insentif dan berkelanjutan.4 Berkelanjutan yang dimaksud tidak terhenti
pada pencairan saja. Namun harus sampai pada pengawasan untuk
mencapai apa yang telah diakadkan. Sehingga tujuan dilakukannya akad
dapat terpenuhi. Penyalahgunaan yang dilakukan mitra terjadi karena
berbagai sebab. Walaupun hal itu dilakukan oleh mitra/nasabah, dan
lembaga keuangan syari‟ah/ BMT sudah dapat dikatakan mensejahterakan
anggotanya dengan pencairan dana tersebut, namun usaha yang dilakukan
belum tepat guna. Hal ini tidak hanya menjadi urusan mitra/nasabah
dengan Allah, tetapi juga menjadi tugas lembaga keuangan syari‟ah untuk
4 Ibid, hlm. 53
4
memperbaiki kinerjanya agar mensejahterakan anggotanya secara tepat
guna, yakni tidak menyalahi apa yang telah diakadkan.
Dari latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian dengan
judul “SOLUSI ANTISIPATIF TERHADAP PENYALAHGUNAAN
AKAD WAKALAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN DI KJKS
BINAMA SEMARANG.”
II. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka dapat
diambil rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana penerapan akad wakalah pada produk pembiayaan di KJKS
BINAMA Cabang Semarang?
2. Bagaimana solusi agar mitra tidak menyalahgunakan akad wakalah
pada produk pembiayaan di KJKS BINAMA?
III. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tugas Akhir dengan judul “SOLUSI ANTISIPATIF TERHADAP
PENYALAHGUNAAN AKAD WAKALAH PADA PRODUK
PEMBIAYAAN DI KJKS BINAMA SEMARANG” Disusun dengan
maksud mencari solusi dan antisipasi terhadap penyalahgunaan kuasa atas
akad yang telah diperjanjikan.
Dari tujuan tersebut diharapkan dapat diambil manfaatnya, yaitu:
5
1. Bagi penulis, untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang lebih
actual.
2. Bagi masyarakat pada umumnya untuk kebijakan pengambilan
keputusan dalam melakukan pembiayaan dan etika bisnis syari‟ah
yang perlu dilakukan demi tercapainya kesejahteraan yang optimal.
3. Bagi dunia perbankan, untuk manajemen resiko terhadap penerapan
akad dalam pembiayaan dan pengawasan yang optimal dengan tetap
berpegang pada prinsip syari‟ah.
IV. Metodologi Penelitian
Dalam penelitian nanti, penulis menggunakan metode sebagai berikut:
1. Sumber Data
a. Data Primer
Data Primer merupakan sumber data yang langsung
memberikan data kepada pengumpul data.5 Data ini di ambil dari
Layanan Mitra (CS), Surveyer, dan bagian marketing yang
berhubungan dengan akad wakalah dan pembiayaan di KJKS
BINAMA.
b. Data Sekunder
5 Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,
dan R&D, 2009, Jakarta: Alfabeta, hal.193
6
Data Sekunder merupakan sumber yang tidak langsung
memberikan data kepada pengumpul data.6 Dalam penelitian ini
data diambil dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan
pembiayaan beserta akad wakalahnya. Misalnya surat kuasa
(wakalah) dan berkas-berkas pembiayaan. Selain itu data sekunder
juga di dapat dari materi-materi yang di sampaikan pada bangku
perkuliahan dan buku-buku referensi lainnya.
2. Metode Pengumpulan Data
a. Wawancara
Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data
yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang
diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu
untuk dijawab pada kesempatan lain.7 Untuk penelitian ini, penulis
mewawancarai bagian marketing.
b. Observasi
Informasi yang diperoleh dari observasi/pengamatan dapat
berupa ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan,
kejadian,waktu, dan perasaan. Dalam penelitian ini yang di amati
adalah perilaku mitra/nasabah maupun layanan mitra(CS) dan
proses kerja di KJKS BINAMA.
6 Ibid, hal. 193
7 Dr. Juliansyah Noor, S.E, M.M, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan
Karya Ilmiah, 2011, Jakarta: Kencana, hal. 138
7
c. Dokumen
Dokumen yang diambil untuk penelitian adalah dokumen
yang menyangkut tentang wakalah dan pembiayaan di KJKS
BINAMA. Dokumen sangat membantu karena objek dari
penelitian ini berupa akad tertulis.
3. Metode Analisis Data
Untuk menanggapi data yang diperoleh agar dapat
memecahkan permasalahannya, analisis yang dilakukan menggunakan
analisis data kualitatif deskriptif. Analisis data kualitatif adalah proses
mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari
wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat
mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang
lain.8
.
V. Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
8 Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,
dan R&D, 2009, Jakarta: ALFABETA, hal. 334
8
BAB II GAMBARAN UMUM KJKS BINAMA
Pada bab ini berisi tentang gambaran umum KJKS BINAMA
meliputi sejarah berdirinya, visi misi, sistem dan produk, dan
perkembangan KJKS BINAMA.
BAB III PEMBAHASAN
Bab ini adalah bab yang paling pokok untuk menjawab
permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, yang akan dibahas pada bab
ini meliputi penerapan akad wakalah pada produk-produk pembiayaan di
KJKS BINAMA beserta solusi yang diterapkan untuk mengatasi
penyalahgunaan akad wakalah pada produk pembiayaan. Analisis yang
digunakan adalah analisis SWOT. Mencakup Kelebihan, kelemahan,
peluang dan ancaman KJKS BINAMA. Sehingga penulis dan pembaca
dapat mengetahui baik buruknya manajemen suatu bank atau lembaga
keuangan syari‟ah.
BAB IV PENUTUP
Berisi tentang kesimpulan dan saran terhadap hasil yang
didapatkan dari penelitian tersebut.
9
BAB II
GAMBARAN UMUM KJKS BINAMA
I. Sejarah Berdirinya KJKS BINAMA
KJKS BINAMA (Koperasi Jasa Keuangan Syari‟ah BINA NIAGA
UTAMA), adalah lembaga keuangan berbadan hukum Koperasi yang
bergerak di bidang jasa keuangan syariah, yaitu melayani anggota dan
calon anggota terhadap kebutuhan produk pendanaan dan pembiayaan
syariah dengan mengacu pada proses pembangunan ekonomi kerakyatan.
Pendirian KJKS BINAMA dirintis oleh para aktivis muda didukung
para tokoh masyarakat, didasarkan pada pemikiran bahwa masih jarang
lembaga keuangan yang mengakses masyarakat bawah yang bertujuan
untuk pertumbuhan atau pemberdayaan usaha kecil.
Pada tanggal 18 Agustus 1993, secara resmi berdirilah Koperasi Serba
Usaha (KSU) BINAMA. Melalui Perubahan Anggaran Dasar I pada tahun
1996, disahkan badan Hukum KSU BINAMA dengan nomor: 1210A
/BH/PAD/KWK.11/X/96 tanggal 31 Oktober 1996. Selanjutnya
menyesuaikan ketentuan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM
RI dilakukan Perubahan Anggaran Dasar tahun 2010 yang telah disahkan
oleh Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 29 Juni 2010,
diantaranya penggantian istilah menjadi KJKS BINAMA.9
9 Company Profile KJKS BINAMA
10
I. Visi dan Misi KJKS BINAMA
Dalam menjalankan usahanya, KJKS BINAMA memiliki tujuan
sebagai organisasi yang tertuang dalam visi dan misinya. Berikut adalah
visi dan misi KJKS BINAMA:
1. Visi KJKS BINAMA
Menjadi lembaga keuangan Syari‟ah yang mempunyai nilai
strategis untuk pengembangan masyarakat.
2. Misi KJKS BINAMA
Mewujudkan KJKS BINAMA yang :
1. Sehat,
2. Berkembang,
3. Profesional
4. Memiliki Resiko Usaha Yang Minimal
5. Tingkat Pengembalian Yang Maksimal
6. Memberi Kontribusi dalam pengembangan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat.10
II. Wilayah Pelayanan KJKS BINAMA
Pada awal berdirinya, KJKS BINAMA memperoleh ijin operasional
di wilayah Semarang. Seiring dengan perkembangan kebutuhan pelayanan
terhadap anggota di luar wilayah tersebut, maka melalui Perubahan
10 Ibid
11
Anggaran Dasar Tahun 2000, daerah operasional BINAMA diperluas
menjadi Provinsi Jawa Tengah.
KJKS BINAMA berkantor pusat di Ruko Anda Kav.7A Jl.
Tlogosari Raya I Telp. (024) 6702792 Semarang, memiliki 5 cabang dan
dalam proses membuka cabang keenam. Adapun kelima cabang tersebut
adalah
1. Semarang
Ruko ANDA Kav.5, Jl. Tlogosari Raya I Telp. (024) 6702790
2. Kaliwungu
Ruko Kaliwungu Baru Blok A/8, Jl. KH. Asy‟ari, Telp. (0294)
3688860
3. Weleri
Ruko Weleri Square No.2, Jl.Raya Barat, Telp. (0294) 643440
4. Ungaran
Mayjend Sutoyo No. 1A, Sebantengan, Telp. (024) 6926355
5. Batang
Ruko Yos Sudarso 1G, Jl. Yos Sudarso Batang, Telp. (0285)
392074
III. Struktur Organisasi KJKS BINAMA Cabang Semarang
Agar memudahkan mencapai tujuan yang telah direncanakan, dalam
KJKS BINAMA disusunlah struktur organisasi. Masing-masing pihak
memiliki tugas dan wewenang yang berbeda. Sebagaimana yang
digambarkan pada struktur organisasi berikut ini.
12
Struktur Organisasi KJKS BINAMA cabang Semarang
Direktur : R. Kartiko Adi Wibowo
Kepala Cabang : Tur Priyono, SE
Kabag.Operasional : Puji Iswanti, SE
Kabag.Marketing : Moh. Yasin, SE
Kasubbag.Pembiayaan: Irawan
Support Pembiayaan : Rina Agustina
RAT
Pengurus KJKS BINAMA
Dewan Direktur
Kepala Cabang
Bagian Operasional
Akunting Teller
Layanan Mitra Staf Sarlog dan
Umum
Bagian Marketing
SubBag Pembiayaan
Support Pembiayaan
Account Officer
SubBag Pendanaan
Staff Pendanaan
SubBag Rimidial & Handling
Pembiayaan
Staff Senior Rimidial
Staff Pembiayaan
13
Akunting :Karesha P.R, SE
Teller 1 : Fitroh H., SE
Teller 2 : Retno, SE
Layanan Mitra 1 : Ulin Na‟mah, SE
Layanan Mitra 2 :Primadesi,A.Md
Account Officer :
1. Mugiyono, SE
2. Yayat Hidayat P.
Kasubbag.Pendanaan: Danang W., SE
Kasubbag. Rimidial : Sulaiman
IV. Sistem dan Produk KJKS BINAMA
Sebagaimana lembaga keuangan syari‟ah yang operasionalnya harus
sesuai dengan prinsip islam, sistem yang digunakan dalam KJKS
BINAMA adalah sistem bagi hasil. Baik produk penghimpun dananya
maupun produk pembiayaannya.
1) Produk penghimpunan dana pada KJKS BINAMA meliputi beberapa
simpanan. Yaitu:
a. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib
Merupakan dana modal atas keanggotaan di tingkat
Koperasi. Penempatan dana ini memiliki akad Musyarakah
(penyertaan) yang berlaku atasnya segala ketentuan dan resiko
penempatan modal pada Koperasi.
b. Sertifikat Modal Penyertaan
yaitu sertifikat tanda pemilikan penyertaan dana
bernominal Rp 250.000,00 yang akan mendapat bagi hasil atas
laba tahunan KJKS BINAMA.
c. SIRELA – Simpanan Sukarela Lancar
14
yaitu simpanan Mudharabah yang penarikan dan
penyetorannya dapat dilakukan setiap saat. Bagi hasil keuntungan
diberikan setiap bulan atas saldo rata-rata harian dan langsung
menambahkan simpanan tersebut. Setoran awal minimal Rp
25.000,00 selanjutnya minimal Rp 2.000,00
d. SISUKA - Simpanan Sukarela Berjangka
yaitu produk berdasarkan akad mudharabah yang berguna
untuk investasi jangka panjang, dengan jangka waktu yang
beragam, yaitu 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Simpanan ini dapat
dijadikan jaminan pembiayaan dengan setoran awal Rp
1.000.000,00.
e. SIAP HAJI – Simpanan Persiapan Haji
yaitu produk dengan akad Mudharabah yang dikhususkan
sebagai simpanan untuk persiapan dana ibadah Haji. Penarikan
simpanan ini hanya dapat dilakukan untuk melunasi Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji. Ketentuan dari simpanan ini tidak
dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan
Ibadah Haji/Umroh (BPIH) yakni dengan setoran awal minimal Rp
250.000,00 selanjutya Rp 10.000,00
f. TASAQUR - Tabungan Persiapan Qurban
adalah produk yang merujuk pada konsep Wadi‟ah. Tujuan
pokok tabungan ini adalah sebagai sarana untuk para anggota
mempersiapkan dana untuk ibadah qurban. Proses pencairan hanya
15
dapat dilakukan sekali dalam periode satu tahun hijriah dengan
setoran awal minimal Rp 25.000,00 selanjutnya Rp 2.000,00
g. TARBIAH - Tabungan Arisan Berhadiah
Merupakan produk kombinasi dari sistem arisan dan
tabungan dengan spesifikasi pada perolehan arisan, dimana setiap
peserta yang keluar nomor rekeningnya saat diundi maka ia tidak
memiliki kewajiban untuk menyetor lagi pada bulan berikutnya.
Namun hanya rekening aktif yang berhak ikut pada pembukaan
Tarbiah bulanan.11
2) Produk Pembiayaan
Produk pembiayaan pada KJKS Binama meliputi produk sebagai
berikut:
a. Pembiayaan Murabahah
Pembiayaan ini merupakan pembiayaan dengan akad
murabahah. Yakni pembiayaan dengan rincian pokok+margin,
dimana mitra membayar atau mengangsur pembiayaan tersebut
dengan harga jual.
b. Pembiayaan Ijarah
Pembiayaan ijarah merupakan pembiayaan dengan akad ijarah
atau sewa-menyewa.
c. Pembiayaan Ijarah Multijasa
11 Brosure Simpanan KJKS BINAMA
16
Merupakan pembiayaan dengan akad sewa. Pembiayaan ini lebih
dominan terhadap pembiayaan konsumtif. Misalnya pembiayaan
untuk pendidikan.
V. Perkembangan KJKS BINAMA
KJKS BINAMA diunggulkan dengan adanya on line sistem, yang
memungkinkan para anggota dapat melakukan transaksi di seluruh kantor
pelayanan KJKS BINAMA. Kehandalan on line sistem ini juga didukung
dengan Sumber Daya Insani yang profesional dan mengedepankan Nilai –
nilai dasar Sumber Daya Insani (SIFAT) yaitu sebagaimana meneladani
sifat Rasulullah SAW yakni Shiddiq (Benar), Istiqomah (Tekun),
Fastabiqul Khairat (Berlomba dalam kebaikan), Amanah (Dapat
dipercaya), Ta‟awun (Kerjasama).
Manajemen yang profesional dengan pola pengambilan keputusan
telah dirumuskan dalam ketentuan yang baku dalam Sistem dan Prosedur
(SISDUR), demikian pula pada operasionalnya. Personalia KJKS
BINAMA berkualifikasi pendidikan mulai SMA , DIII, sampai Sarjana.
Bahkan pengembangan Sumber Daya Insani dilakukan dengan sistem
beasiswa. Sinergi antara sistem operasional yang handal dengan
profesionalime Sumber Daya Insani memungkinkan KJKS BINAMA
untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan akurat bagi seluruh
anggota. Dukungan itu pula yang mendorong pesatnya kemajuan KJKS
BINAMA.
17
Hal tersebut bisa diukur dari indikator keberhasilan suatu lembaga
keuangan diantaranya berikut ini :
Pencapaian 1993 2000 2010 2011
Asset 50,8 Juta 938,4 Juta 25,2 Milyar 38,1 Milyar
Simpanan 36,3 Juta 653,9 Juta 18,4 Milyar 26,7 Milyar
Pembiayaan 17,3 Juta 648,3 Juta 21,3 Milyar 30,3 Milyar
SHU 0 32,4 Juta 620 Juta 645 Juta
Jml Karyawan 6 Orang 22 Orang 50 Orang 65 Orang
Tabel 1
Adapun perkembangan KJKS BINAMA dapat dijelaskan pada grafik
berikut.
Grafik diatas menunjukkan perkembangan KJKS BINAMA yang
mengalami kenaikaan secara signifikan. Dari segi aset, simpanan,
pembiayaan, SHU, dan karyawannya.
18
Kenaikan tersebut diimbangi juga dengan dibukanya beberapa cabang
yang menyebar dibeberapa daerah. Sehingga peningkatan tidak hanya
terjadi di daerah Semarang saja.
Dari segi asset, dua tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar
12,9 Milyar. Dilihat dari segi simpanan dan pembiayaan juga selalu
mengalami kenaikan. Begitu pula dengan kesejahteraan anggota yang
ditunjukkan dengan peningkatan SHU yang semakin meningkat.
19
BAB III
PEMBAHASAN
I. Konsep Dasar Wakalah
Wakalah atau wikalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau
pemberian mandat. Wakalah dalam bahasa Arab disebut juga tafwidh.
Yang berarti menyerahkan sesuatu urusan kepada orang lain yang
mengandung hal-hal yang diwakilkan.
Ada beberapa pendapat mengenai pengertian wakalah. Menurut
Syafi‟i Antonio, al-wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang
kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.12
Didalam al-majallah
dijelaskan al-wakalah adalah seseorang menyerahkan urusan dagangannya
dan/atau bisnis lainnya kepada orang lain dengan dan dengan demikian ia
dapat menggantikan peranannya berkaitan dengan bisnis yang ia jalankan.
Hal dimaksud menurut Syafi‟i dan Hambali menjelaskan wakalah adalah
pelimpahan wewenang oleh seseorang kepada orang lain sebagai
pengganti dirinya atau mewakili kepentingannya dalam mengurus
urusannya selama dia masih hidup.13 Dari pengertian-pengertian tersebut,
penulis dapat mengambil makna dari wakalah itu sendiri.
12
Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah: Dari Teori Ke Praktik, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm.120
13 Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, Hukum Perbankan Syari’ah, Jakarta: Sinar Grafika, 2008,
hlm.39
20
Wakalah adalah pemberian kuasa dari seseorang kepada orang lain
untuk melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam.
Wakalah dapat diartikan sempit dan luas, tergantung dari sudut mana kita
melihatnya. Secara umum, wakalah dapat dilakukan untuk berbagai hal
selama tidak melanggar ketentuan Islam. Jika dilihat dari sudut pandang
ekonomi, pemberian kuasa tersebut menyangkut aspek-aspek ekonomi.
Berbeda halnya ketika wakalah diterapkan pada dunia politik, maka
pelimpahan kekuasaan tersebut akan berhubungan dengan dunia politik.
1. Landasan Hukum Wakalah
a. Al-Qur‟an
“Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling
bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di
antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)".
mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah
hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui
berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah
seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa
uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan
21
yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu
untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah
sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.”( Al-Kahfi:
19)14
… ، ونيتق اهلل رب فبن أمه بعضكم بعضا فهيئد انذي اإتمه أماوت …
“…Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain,
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya…” (Al-Baqarah:
283)15
b. Al- Hadist
ه اهلل ن رسىل اهللعه ربیعة به أ بي عبد اهز حمن, عن سنيمانابن يسار ا
و انحارث وسهم بعج أبا رافع ورجال مه األوصار، فزوجاي ميمىوة بىتعهي
رسو مهلل 16 وسهم )رواي مانك في انمىطؤ ه اهلل عهي
“Dari Rabi‟ah bin Abi „Abd ar-rahman dari Sulaiman ibn Yasar
bahwa Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi‟ dan
seorang Anshar untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi
dengan) Maimunah r.a.” (HR. Malik dalam al-Muwaththa‟)17
c. Ijma
14 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya Juz 1-30, Surabaya: Duta Ilmu
Surabaya, 2005, hlm. 404, Q.S. Al-Kahf ayat 19
15 Ibid, hlm. 60, Q.S. Al-Baqarah potongan ayat 283
16
Malik bin Anas ra., Al-Muwaththa’, Beirut: Darul-Ihya Al-Ulum, 1990, hlm. 271
17 Imam Malik Ibn Anas, Al-Muwaththa’ Imam Malik Ibn Anas, Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 1999, hlm. 182 No.70
22
Para ulama berpendapat dengan ijma atas dibolehkannya
wakalah. Mereka mensunnahkan wakalah dengan alasan bahwa
wakalah termasuk jenis ta‟awun atau tolong menolong atas dasar
kebaikan dan takwa.18
d. Fatwa DSN-MUI
Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional MUI mengeluarkan Fatwa
No. 10/ DSN-MUI/ IV/ 2000 tentang Wakalah tertanggal 8
Muharram 1421 H/ 13 April 2000 M. Pertimbangan ekonomis
yang diambil dalam pemutusan fatwa ini adalah bahwa dalam
rangka mencapai suatu tujuan sering diperlukan pihak lain untuk
mewakilinya melalui akad wakalah dan praktik wakalah pada
Lembaga Keuangan Syari‟ah dilakukan sebagai salah satu bentuk
pelayanan jasa perbankan kepada nasabah.19
2. Rukun dan Syarat Wakalah
Rukun wakalah terdiri dari pelaku akad, objek akad, dan
shighah (ijab qabul).
1) Pelaku akad, merupakan kedua belah pihak yang
melakukan akad. Yakni pemberi kuasa(muwakil) dan
penerima kuasa(wakil). Syarat muwakil adalah sebagai
berikut:
18 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah: Dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani,
2001, hlm. 122
19 M. Nur Yasin, Hukum Ekonomi Islam, Malang: UIN Malang Press, 2009, hlm.207-208
23
a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang
diwakilkan.
b. Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas
tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya
seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima
sedekah dan sebagainya.
Sedangkan syarat wakil adalah:
a. Cakap hukum,
b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
c. Wakil adalah orang yang diberi amanat.20
2) Objek akad(At-Taukil), merupakan tindakan yang
dikuasakan. Syarat objek akad adalah perbuatan yang boleh
digantikan oleh orang lain harus jelas, dapat diwakilkan,
dan tidak bertentangan dengan syari‟at islam, seperti jual
beli, pemindahan hutang, tanggungan, semua bentuk
transaksi, serikat dagang, pemberian kuasa, pemberian gaji,
dan lain-lain. Objek akad tidak dibolehkan pada ibadah
badaniah dan dibolehkan pada ibadah-ibadah yang bersifat
harta seperti zakat, shadaqah, dan haji.21
20 Fatwa Dewan Syari’ah Nasional- Majlis Ulama Indonesia No.10/DSN-MUI/VI/2000 Tentang
WAKALAH
21 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid 3: Analisa Fiqh Para Mujtahid, Jakarta:Pustaka Amani,
2007, hlm. 271
24
3) Shighah, merupakan pernyataan dari kedua belah pihak
(ijab qabul). Penerimaan diri sebagai penerima kuasa dapat
dilakukan dalam bentuk lisan, tulisan, maupun isyarat.
3. Jenis-Jenis Wakalah
Wakalah terdiri dari tiga jenis yaitu wakalah muthlaqah,
wakalah muqayyadah, dan wakalah al-Aamah. Pemberian kuasa
secara muthlak tanpa batasan waktu dan urusan-urusan tertentu
disebut dengan wakalah muthlaqah. Sedangkan pemberian kuasa
yang dibatasi waktu dan urusan-urusan tertentu disebut dengan
wakalah muqayyadah. Jadi pihak kedua bertindak atas nama pihak
pertama untuk melaksanakan kuasa yang telah ditentukan.
Sedangkan wakalah al-Aamah merupakan bentuk wakalah yang
lebih luas dari al-muqayyadah tetapi lebih sederhana dari al-
muthlaqah.22
II. Penerapan Akad Wakalah Pada Produk Pembiayaan di KJKS
BINAMA
Dalam operasionalnya didunia perbankan, akad wakalah sering
digunakan untuk transaksi transfer, Letter of Credit, Inkaso, pembelian
ATK, dan sebagai pelengkap pada akad pembiayaan. Akad wakalah
22 Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari’ah, Yogyakarta: UII Press, 2000,
hlm. 38
25
diterapkan pada produk pembiayaan sejak KJKS BINAMA didirikan.
Namun, dahulu akad wakalah masih satu kesatuan dengan akad
murabahah/ijarah. Sejak dua tahun terakhir akad wakalah mulai
dipisahkan dari akad pembiayaannya. Akad wakalah diterapkan pada
produk pembiayaan tersebut sebagai akad pelengkap, karena banyaknya
mitra pembiayaan di KJKS BINAMA sehingga tidak memungkinkan
pihak KJKS BINAMA membelikan/menyewakan satu persatu kebutuhan
mitra.
Adapun ketentuan wakalah dalam BMT/KJKS adalah sebagai berikut:
1. Pernyataan ijab dan qabul dalam wakalah harus dinyatakan oleh para
pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak
(akad).
2. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan
secara sepihak.
3. Akad wakalah pada KJKS dipergunakan antara lain dalam transaksi
murabahah, selain itu digunakan pula pada transaksi KJKS lainnya yang
berbasis imbalan (fee), seperti pengurusan haji, pengurusan biaya
pengobatan,dll.
Pada produk pembiayaan di KJKS BINAMA, akad wakalah
digunakan untuk semua akad pembiayaan baik murabahah maupun ijarah.
1. Pembiayaan dengan akad Murabahah
Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual
menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan
26
tingkat keuntungan tertentu atas barang sesuai dengan kesepakatan
penjual dan pembeli.23 Dasar hukum murabahah dijelaskan dalam
surat An-Nisa ayat 29
عه أن تكىن ترار یآ أیها انذیه آمىىا التؤكهىا أمىانكم بيىكم بانباطم اال
تزاض مىكم
“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan
(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di
antaramu…”.
Tujuan mitra dalam akad ini karena dalam memenuhi
kebutuhannya, mitra tidak mempunyai uang tunai untuk melakukan
transaksi langsung dengan supplier. Akad murabahah ditujukan
kepada mitra untuk memenuhi kebutuhan akan barang konsumsi
seperti rumah, kendaraan, alat-alat rumah tangga, pengadaan
barang dagangan, bahan baku, barang modal, dan barang-barang
yang tidak bertentangan dengan syari‟ah. Mitra dapat melunasi
pembayaran barang tersebut dengan cara tunai atau mengangsur.
Murabahah sebagai bentuk pembiayaan, secara syari‟ah diatur
dalam oleh Dewan Syari‟an Nasional-Majlis Ulama Indonesia
dalam fatwanya Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Murabahah.
23 Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari’ah, Yogyakarta: Safira
Insania Press, 2009, hlm. 92
27
Sedangkan ketentuan pembiayaan murabahah oleh
BMT/KJKS adalah sebagai berikut:
1) KJKS menyediakan dana pembiayaan berdasarkan
perjarijian jual beli barang;
2) Jangka waktu pembayaran harga barang oleh anggota
kepada KJKS ditentukan berdasarkan kesepakatan KJKS
dan anggota;
3) KJKS selaku penjual harus memberitahu harga produk
yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan
(dalam nominal) sebagai tambahannya.
4) KJKS dapat membiayai sebagian atau seluruh harga
pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;
5) Dalam hal KJKS mewakilkan kepada anggota (wakalah)
untuk membeli barang, maka Akad Murabahah harus
dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik
KJKS;
6) Dalam proses wakalah, agar memudahkan proses berjalan
sesuai ketentuan, maka KJKS dapat menyediakan nota
barang kosong atas nama KJKS yang diisi okh suplier dan
diserahIcan oleh anggota sebagai bukti kepemilikan telah
berpindah kepada KJKS.
28
7) KJKS dapat meminta anggota untuk membayar uang muka
atau urbun saat menandatangani kesepakatan awal
pemesanan barang oleh anggota;
8) KJKS dapat meminta anggota untuk menyediakan agunan
tambahan selain barang yang dibiayai KJKS;
9) Kesepakatan marjin harus ditentukan satu kali pada awal
Akad dan tidak berubah selama periode akad.
Penerapan akad wakalah pada pembiayaan akad
murabahah ini adalah dari pihak mitra, akad wakalah digunakan
untuk surat kuasa menjaminkan apabila agunan yang diserahkan
bukan hak milik mitra dan untuk surat kuasa menjual(agunannya)
apabila mitra tidak dapat memenuhi kewajibannya. Sedangkan bagi
pihak KJKS BINAMA, wakalah digunakan apabila KJKS tidak
dapat membelikan barang saat akad murabahah. KJKS BINAMA
memberikan kuasa kepada mitra untuk membeli kebutuhan sesuai
dengan yang diakadkan pada akad murabahah.
2. Pembiayaan dengan akad Ijarah/ Ijarah Multijasa
Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau
jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan
pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.24 Produk
pembiayaan dengan akad sewa digunakan untuk memenuhi
kebutuhan mitra menyewa rumah, ruko. Sedangkan akad ijarah
24 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah: Dari Teori Ke Praktik, Jakarta: Gema Insani,
2001, hlm. 117
29
multijasa digunakan pada produk pembiayaan pendidikan. Dalam
hal ini, KJKS BINAMA memberikan sejumlah dana kepada mitra
untuk keperluan pendidikan dengan syarat-syarat yang telah
ditentukan. Adapun ketentuan akad ijarah telah diatur dalam Fatwa
DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
Ketentuannya dalam BMT/KJKS adalah sebagai berikut:
1) BMT dapat membiayai pengadaan objek sewa berupa barang
yang telah dimiliki BMT atau barang yang diperoleh dengan
menyewa dari pihak lain untuk kepentingan anggota
berdasarkan kesepakatan;
2) Objek dan manfaat barang sewa harus dapat dinilai dan
diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas
termasuk pembayaran sewa dan jangka waktunva;
3) BMT wajib menyediakan barang sewa, menjamin pemenuhan
kualitas maupun kuantitas barang sewa serta ketepatan waktu
penyediaan barang sewa sesuai kesepakatan;
4) BMT wajib menanggung biaya pemeliharaan barang/ aset sewa
yang sifatnya matedil dan struktural sesuai kesepakatan;
5) BMT dapat mewakilkan kepada anggota untuk mencarikan
barang yang akan disewa oleh anggota;
6) Anggota wajib membayar sewa secara tunai, menjaga keutuhan
barang sewa, dan menanggung biaya pemeliharaan barang
sewa sesuai dengan kesepakatan;
30
7) Anggota tidak bertanggungjawab atas kerusakan barang sewa
yang terjadi bukan karena pelanggaran perjanjian atau kelalaian
anggota ;
Sedangkan untuk ijarah multijasa ketentuannya adalah sebagai
berikut:
1) BMT dapat menggunakan Akad Ijarah untuk transaksi
multijasa dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk
pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan dan
kepariwisataan;
2) Pernbiayaan Multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan
menggunakan akad Ijarah atau Kafalah.
3) Dalam pembiayaan kepada anggota yang menggunakan Akad
Ijarah untuk transaksi multijasa, BMT dapat memperoleh
imbalan jasa (ujrah) atau fee;Besar ujrah atau fee harus
disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan
dalam bentuk prosentase.
Penerapan akad wakalah pada pembiayaan ijarah adalah mitra
yang membutuhkan objek sewa sedangkan mitra tersebut tidak
dapat membayar sewa sehingga KJKS BINAMA bertindak sebagai
penyewa. Akad wakalah diterapkan ketika KJKS BINAMA tidak
dapat membayarkan secara langsung kepada pemilik objek,
sehingga KJKS BINAMA memberikan kuasa kepada mitra untuk
membayarkan sewa tersebut dengan mencairkan sejumlah dana.
31
III. Antisipasi dan Solusi Terhadap Penyalahgunaan Akad Wakalah oleh
Mitra Pembiayaan
Pemberian kuasa oleh KJKS BINAMA terhadap mitra pembiayaan
terkadang disalahartikan oleh mitra. Dengan dana yang telah dicairkan
bukan berarti mitra menggunakan dana tersebut sesuai kehendaknya.
Walaupun secara wujud uang/dana tersebut telah berpindah kepada mitra,
namun mitra harus tetap berpegang pada apa yang telah diakadkan. Hal ini
bukan saja menjadi urusan mitra dengan Allah swt. tetapi juga
hubungannya dengan KJKS BINAMA.
Dari data yang telah penulis peroleh menyebutkan bahwa di KJKS
BINAMA masih terjadi penyalahgunaan akad wakalah oleh mitra
pembiayaan. Berikut ini adalah jumlah mitra yang menyalahgunakan akad
wakalah dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.
Tahun 2009 2010 2011
Jumlah Mitra Pembiayaan 1.654 1.957 2.233
Mitra Yang Menyalahgunakan 11 10 11
Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2009 terjadi
penyalahgunaan akad wakalah sebanyak 11 mitra dengan total mitra
pembiayaan sebanyak 1.654, jika diprosentasekan adalah sebesar 0,66%.
Pada tahun 2012 mitra yang menyalahgunakan akad wakalah sebesar
1.957 mitra dengan jumlah keseluruhan mitra pembiayaan 10 mitra yakni
32
sebesar 0,51%. Sedangkan untuk tahun 2011, dari 2.233 mitra pembiayaan
yang menyalahgunakan akad wakalah adalah sebesar 0,49% yaitu
sebanyak 11 mitra.
Besarnya mitra yang menyalahgunakan akad wakalah dibanding
dengan jumlah keseluruhan mitra pembiayaan menunjukkan penurunan
yang signifikan. Hal tersebut tidak terlepas dari upaya KJKS BINAMA
dalam manajemennya terhadap penyalahgunaan akad. Penyalahgunaan
akad wakalah oleh mitra disebabkan oleh dua hal sebagai berikut.
1. Pembiayaan digunakan untuk menutup hutang diBank/Koperasi
lain25
Ketidakjujuran oleh mitra pembiayaan untuk mengajukan
pembiayaan di KJKS BINAMA dengan alasan khawatir tidak
dicairkan menjadi salah satu sebab penyalahgunaan akad wakalah.
Apalagi alasan yang dikemukakan oleh mitra pembiayaan adalah
untuk menutup hutang/kewajibannya di Bank/Koperasi lain. Mitra
merasa kondisinya yang buruk tersebut menghambat usahanya
mencari dana di koperasi lain. Sehingga mitra menyampaikan
tujuan yang tidak sebenarnya dalam permohonan pengajuan
pembiayaannya.
Tidak adanya BI Checking di KJKS BINAMA merupakan
salah satu kendala bagi KJKS BINAMA untuk mengetahui Black
List. Sehingga banyak calon mitra bermasalah yang mengajukan
25 Wawancara dengan Bapak Adi Prabowo selaku Kepala Divisi Pembiayaan KJKS BINAMA
33
pembiayaan di KJKS BINAMA untuk menutup kewajibannya di
Bank/Koperasi lain. Keterbatasan sumber daya insani yang ada di
KJKS BINAMA juga tidak dapat mengontrol secara detail aktivitas
yang dilakukan oleh mitra.
Padahal, jika mitra jujur terhadap tujuan pembiayaannya,
KJKS BINAMA masih bisa mempertimbangkan alasan yang
disampaikan oleh mitra pembiayaan.
2. Penggunaan pembiayaan oleh dua orang26
Penyalahgunaan akad wakalah oleh mitra pembiayaan juga
disebabkan oleh penggunaan pembiayaan oleh dua orang. Artinya,
mitra mengajukan pembiayaan atas nama dirinya saja. Namun
dalam penggunaan dananya, dilakukan oleh 2 orang atau lebih
dengan pembayaran oleh orang-orang yang menggunakan dana
tersebut. Sehingga mitra tidak menggunakan dananya sesuai
dengan tujuan yang telah diakadkan.
Hal ini dapat diketahui ketika mitra mulai menunjukkan
kelesuan dalam melaksanakan kewajibannya kepada KJKS
BINAMA yang akhirnya mengakui bahwa yang menggunakan
dananya tidak hanya dirinya saja. Sehingga pembayarannya juga
menunggu pembayaran dari teman-temannya yang menggunakan
dana tersebut.
26 Ibid
34
Dengan alasan yang disebutkan diatas, pihak manajemen KJKS
BINAMA melakukan antisipasi sehingga dapat menurunkan tingkat
penyalahgunaan akad wakalah sebagaimana penurunan selama tiga tahun
terakhir. Beberapa antisipasi yang dilakukan oleh KJKS BINAMA dalam
penyalahgunaan akad wakalah oleh mitra pembiayaan adalah sebagai
berikut.
1. Menetapkan persyaratan yang spesifik pada produk pembiayaan.
Persyaratan yang ketat dan spesifik pada produk pembiayaan
memberikan ruang gerak yang tidak terlalu longgar oleh mitra
pembiayaan. Hal ini bukan berarti mempersulit mitra melakukan
pembiayaan di KJKS BINAMA. Namun dengan adanya
persyaratan yang spesifik dan berbeda pada produk pembiayaan
mengurangi langkah mitra dalam ketidakjujurannya menyampaikan
tujuan pembiayaannya. Misalnya pada produk pembiayaan
pendidikan disebutkan bahwa syarat-syarat harus dilengkapi
dengan keterangan rincian total biaya kebutuhan pendidikan dari
lembaga pendidikan yang bersangkutan, surat keterangan telah
diterima dilembaga pendidikan yang bersangkutan, dan nota
pembelian sarana pendidikan.27 Berbeda halnya dengan persyaratan
pada pembiayaan lainnya. Dengan persyaratan yang spesifik, mitra
tidak dapat menyampaikan permohonan pembiayaan yang tidak
sesuai dengan tujuannya.
27 Brosur Pembiayaan Pendidikan KJKS BINAMA
35
2. Melakukan Survey terhadap mitra pembiayaan
Survey dilakukan oleh KJKS BINAMA dengan mendatangi
calon mitra pembiayaan. Yang dilakukan saat survey adalah
wawancara dan asersi dengan calon mitra pembiayaan. Pada
umumnya, survey lebih ditekankan pada jaminan. Hal tersebut
memang benar adanya. Namun bukan berarti tujuan penggunaan
dana tidak dipedulikan saat survey. Beberapa data yang perlu digali
saat survey dilakukan oleh KJKS BINAMA adalah:
a. Survey terhadap identitas mitra. Meliputi data identitas diri
dan keluarganya, data tempat tinggal, data kekayaan, data
penghasilan dan pengeluaran.
b. Survey terhadap tujuan dan penggunaan pembiayaan. Meliputi
dana yang diajukan, Tujuan dijelaskan secara rinci, jangka
waktu, dan sumber penggunaan.
c. Survey terhadap sektor usaha mitra dan analisinya.
d. Asersi terhadap jaminan pembiayaan.
Dari survey inilah KJKS BINAMA dapat mengetahui tujuan
pembiayaan oleh mitra. Untuk mengantisipasi penyalahgunaan
dana, poin kedua dari survey tidak disepelekan oleh KJKS
BINAMA.
3. Melakukan supervisi terhadap mitra pembiayaan
36
Berbeda halnya dengan survey, supervisi/monitoring dilakukan
setelah terjadi akad atau setelah pencairan dilakukan. Tujuan dari
monitoring adalah sebagai berikut:
a. Mengetahui kebenaran penggunaan dana
b. Mengikuti perkembangan usaha
c. Memberikan bimbingan atau petunjuk untuk kemajuan usaha.
Pada saat pihak KJKS BINAMA mengunjungi mitra, pihak
KJKS BINAMA meminta kuitansi atas pembelian barang/jasa
sebagai bukti penggunaan dana yang diwakalahkan kepada mitra.
Seperti pembelian motor, rumah, atau mobil. Namun hal ini tidak
dapat dilakukan pada semua objek. Pada pembiayaan modal kerja
untuk toko (klontong) misalnya, pihak KJKS BINAMA kesulitan
untuk minta kuitansi atas barang-barang yang telah dibeli karena
banyaknya barang dan mitra kerepotan untuk menuliskan satu-
persatu.28 Sehingga tindakan lebih lanjut KJKS BINAMA adalah
memantau usaha mitra.
4. Mempertimbangkan Poin „Tujuan Pembiayaan‟ pada Lembar
Rekomendasi
Pada lembar rekomendasi yang merupakan analisa pembiayaan
disebutkan beberapa poin diantaranya adalah poin tujuan
pembiayaan. Poin tersebut ditulis berdasarkan hasil survey.
Walaupun tidak sepenuhnya pemutusan pembiayaan
28 Wawancara dengan Bapak Adi Prabowo selaku Kepala Divisi Pembiayaan KJKS BINAMA
37
dipertimbangkan dari poin ini, namun poin tersebut cukup
berpengaruh dalam pemutusan pembiayaan. Karena dari tujuan
tersebut, KJKS BINAMA dapat mengetahui untuk apa anggota
mengajukan pembiayaan tersebut. Setelah diketahui tujuannya,
KJKS Binama dapat menentukan akad yang cocok dengan tujuan
pembiayaan tersebut.29
5. Menilai kewajaran tujuan pembiayaan dengan dana yang diajukan
dalam pembiayaan.
Untuk menilai wajar tidaknya dana yang diajukan dengan
kebutuhan mitra, KJKS BINAMA perlu meneliti analisis
pembiayaan. Sehingga pemutusan pembiayaan tidak hanya
berpedoman pada agunan yang diberikan mitra. Beberapa tujuan
analisa pembiayaan antara lain untuk menilai usaha debitur,
menekan resiko, menghitung kebutuhan pembiyaan yang layak.
Layak tidaknya pembiayaan dengan kebutuhan mitra dapat
diketahui dari hasil survey. Antara nominal yang diajukan dengan
harga pasar, account officer sudah mengetahui nilai wajarnya.
Sehingga pembiayaan yang dapat dicairkan adalah sekiranya cukup
atau memenuhi kebutuhan mitra.30
29 Ibid
30
wawancara dengan Bapak Adi Prabowo selaku Kepala Divisi Pembiayaan KJKS BINAMA
38
6. Melaksanakan prosedur layanan mitra dengan mengisi formulir
secara lengkap.
Pada saat awal mitra datang kepada KJKS BINAMA, layanan
mitra menanyakan tujuan pengajuan pembiayaan. Walaupun hanya
sekedar pernyataan tertulis atau administratif, hal ini dapat
menunjukkan konsistensi mitra terhadap KJKS BINAMA terutama
dalam hal tujuan pembiayaan. Sehingga pada saat permohonan
tersebut ditindaklanjuti, dapat terlihat keadaan yang sebenarnya.
Sedangkan solusi terhadap mitra yang sudah menyalahgunakan akad
wakalah memang belum bisa diatasi oleh KJKS BINAMA. Hal ini
dikarenakan tidak memungkinkan bagi KJKS BINAMA untuk menarik
barang/jasa yang telah dibeli (yang tidak sesuai dengan akad) oleh mitra.
Oleh karena itu, untuk langkah selanjutnya, KJKS BINAMA lebih fokus
pada pemantauan kewajiban pembayaran oleh mitra agar tidak terjadi
pembiayaan bermasalah.31
IV. Analisis
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dengan observasi,
studi dokumen, dan wawancara, penulis dapat mengambil analisis dari
permasalahan yang ada. Bahwasannya penyalahgunaan akad (wakalah)
kemungkinan bisa terjadi di bank/koperasi yang ada. Tidak terkecuali di
KJKS BINAMA yang pada dasarnya memberikan pembiayaan kepada
31 Ibid
39
masyarakat yang membutuhkan. Namun pemilahan terhadap masyarakat
perlu diwaspadai agar tujuan koperasi/bank tidak hanya mensejahterkan
masyarakat tetapi juga tepat guna. Sebagaimana ketika produk tersebut
diciptakan dengan tujuannya masing-masing. Dari hal tersebut,
pembiayaan sebaiknya tidak hanya berorientasi pada profit dan safety.
Satu hal lagi yang perlu ditambahkan dalam orientasi pembiayaan, yakni
tepat guna, agar kesejahteraan berjalan optimal.
Walaupun penyalahgunaan belum bisa diatasi secara tuntas, namun
resiko tersebut dapat dikendalikan. Sebagaimana KJKS BINAMA
menerapkan beberapa strategi untuk mengantisipasi penyalahgunaan akad
(wakalah). Dari data yang telah penulis sampaikan, penurunan tingkat
penyalahgunaan menunjukkan efektifnya strategi dan kinerja Sumber
Daya Insani KJKS BINAMA. Namun karena keterbatasan Sumber Daya
Insani untuk memantau mitra pembiayaan yang begitu besar jumlahnya,
masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki.
Yang berperan dalam upaya antisipasi terhadap penyalahgunaan
akad wakalah meliputi layanan mitra, marketing, account officer,
surveyor, komite pembiayaan, sampai kepala cabang. Namun yang paling
berperan adalah disaat dilakukannya survey terhadap calon mitra oleh
surveyer, yang merupakan dasar digalinya informasi calon mitra
pembiayaan. Pokok antisipasi terhadap penyalahgunaan akad wakalah
terletak pada analisis pembiayaannya. Dengan analisis yang baik akan
memberikan pengaruh pada hasil yang baik pula.
40
Berikut ini penulis sampaikan analisis SWOT terhadap KJKS
BINAMA Semarang secara menyeluruh.
A. Aspek Strenght / Kelebihan
Kelebihan KJKS BINAMA sebagai salah satu Lembaga Keuangan
Syari‟ah dalam operasionalnya adalah
1. Memiliki Sumber Daya Insani yang potensial untuk
dikembangkan. Hal ini terlihat dari pendidikan para karyawannya
yang terus ditingkatkan. Pendidikan yang D3 dilanjutkan dengan
kuliah sore agar menjadi S1 dan yang berpendidikan S1
ditingkatkan menjadi S2.
2. Lokasi kantor yang strategis sangat mendukung kemajuan KJKS
BINAMA. Yakni terletak pada komplek ruko/pertokoan.
3. Memiliki Informasi dan Teknologi yang handal yang tidak dimiliki
oleh semua Koperasi/BMT. Yaitu dengan adanya online system
yang memungkinkan mitra melakukan transaksi diseluruh kantor
cabang.
4. Memiliki system jemput bola tanpa batasan nominal yang
memudahkan mitra untuk melakukan transaksi tanpa mengganggu
aktivitas nasabah.
5. Memiliki kegiatan tafsir Al-Qur‟an dan Tadarus untuk para
Sumber Daya Insani KJKS BINAMA.
6. Memiliki jaringan dengan stakeholders.
41
B. Aspek Weakness / Kelemahan
Walaupun KJKS BINAMA telah memiliki beberapa keungggulan
seperti yang dijelaskan diatas, namun KJKS BINAMA tak luput dari
kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki demi kemajuannya. Berikut
ini adalah kelemahan-kelemahan KJKS BINAMA Cabang Semarang:
1. Proses analisis dan monitoring pembiayaan yang kurang
profesional. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya
penyalahgunaan dan pembiayaan yang bermasalah.
2. Sumber Daya Insani yang belum kompeten dibidangnya.
Khususnya bidang perbankan syari‟ah.
C. Aspek Opportunities/ Peluang
1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ekonomi Islam.
2. Dengan disadarinya sistem ekonomi Islam yang lebih
mensejahterakan kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat,
peluang besar datang dari proses pengalihan tabungan nasabah
Bank Umum (konvensional) maupun koperasi konvensional.
3. Karena terletak pada kompleks pertokoan memungkinkan banyak
transaksi keuangan terjadi melalui KJKS BINAMA.
D. Aspek Threat / Ancaman
1. Tergiurnya target pasar yang mementingkan target duniawi
sehingga mengesampingkan target ukhrawinya.
2. Maraknya dunia perbankan syari‟ah (misalnya Bank Umum yang
membuka layanan syari‟ah) sehingga persaingan semakin ketat.
42
3. Produk-produk dengan bagi hasil yang kompetitif mempengaruhi
beralihnya mitra kepada Bank/Koperasi lain.
DAFTAR PUSTAKA
Ali, Zainuddin. Hukum Perbankan Syari’ah. 2008. Jakarta: Sinar Grafika
Brosur Pembiayaan Pendidikan KJKS BINAMA
Brosur Simpanan KJKS BINAMA
Company Profile KJKS BINAMA
Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya Juz 1-30. 2005. Surabaya:
Duta Ilmu Surabaya.
Fatwa Dewan Syari’ah Nasional- Majlis Ulama Indonesia No.10/DSN-
MUI/VI/2000 Tentang WAKALAH
Imam Malik Ibn Anas. Al-Muwaththa’ Imam Malik Ibn Anas. 1999. Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada
Malik bin Anas ra.. Al-Muwaththa’. 1990. Beirut: Darul-Ihya Al-Ulum
Muhammad Dwiono, Abu. Selamat Tinggal Bank Konvensional. 2011. Jakarta:
TIFA PUBLISHING HOUSE
Muhammad Syafi’i Antonio. Bank Syari’ah: Dari Teori ke Praktik. 2001. Jakarta:
Gema Insani
Muhammad. Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari’ah. 2000.
Yogyakarta: UII Press.
Muttaqien, Dadan. Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari’ah. 2009. Yogyakarta:
Safiria Insani Press
Noor, Juliansyah. Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya
Ilmiah. 2011. Jakarta: Kencana
Rusyd, Ibnu. Bidayatul Mujtahid 3: Analisa Fiqh Para Mujtahid. 2007.
Jakarta:Pustaka Amani
Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan: pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan
R&D. 2009. Jakarta: Alfabeta
Wawancara dengan Bapak Adi Prabowo selaku Kepala Divisi Pembiayaan
Yasin, M. Nur. Hukum Ekonomi Islam. 2009. Malang: UIN-Malang Press
AKAD IJAROH
Nomor : «No_Akad» /IJR/KJKS BINAMA/«Bulan»/«Tahun»
Bismillahirrahmanirrahim
“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan bathil. Kecuali melalui perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”. (QS. An-Nisaa’:29)
Yang bertanda tangan dibawah ini, . 1. Nama : TUR PRIYONO Jabatan : Kepala Cabang KJKS BINAMA Cabang Semarang Nomor KTP : 33.7402.180475.0003 Alamat : Kebonharjo Rt. 08 Rw. V, Tanjung Mas, Semarang Utara
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dan berdasarkan Surat Kuasa Pengurus KJKS BINAMA No : 092./KSPS BINAMA/SKuasa/VII/08 dengan sah mewakili Koperasi Jasa Keuangan Syariah BINA NIAGA UTAMA – disingkat KJKS BINAMA, yang berkedudukan di Jl. Tlogosari Raya No. 1 Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang untuk menandatangani Akad Ijaroh KJKS BINAMA dengan mitra, serta segala berkas yang terkait dengan pembiayaan tersebut di wilayah Kota Semarang. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I, dan
2. Nama : «Nama»
Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, bertempat tinggal / berkedudukan di «Alamat» Desa/Kelurahan «Kelurahan» Kecamatan «Kecamatan» Kota/Kabupaten «Kota» Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II/ Debitur.
Kedua belah pihak dengan ini menerangkan bahwa antara Pihak I dan Pihak II telah setuju dan mufakat untuk mengadakan akad ijaroh dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
PASAL 1 a. Pihak I menyewakan obyek sewa kepada Pihak II sebesar Rp.«Harga_Jual»- («Terbilang2» rupiah),
dengan perincian harga pokok sebesar Rp. «Harga_Beli»,-( «Terbilang» rupiah) dan ujroh sebesar Rp. «Margin»(«Terbilang1» rupiah)
b. Pihak II setuju dengan harga sewa tersebut sebagaimana di maksud pada pasal 1ayat a, dan
mengakuinya sebagai hutang kepada Pihak I.
PASAL 2
Pihak II sepakat untuk menyewa obyek sewa sebagai mana tersebut pada pasal I dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: a). Sistem pembayaran sewa adalah angsuran «angsuran»-/jatuh tempo. b). Jangka waktu pembayaran sewa adalah «jk_wkt» bulan, oleh karena itu perjanjian sewa sampai
berlaku sejak tanggal ditandatanganinya. Adapun pelunasan pembayaran barang dapat dilakukan sebelum jatuh tempo pada tanggal «jth_tempo»
c). Wajib membayar seluruh kewajiban yang muncul akibat adanya sewa sampai dengan lunas penuh sebagaimana mestinya kepada Pihak I.
d). Dalam hal pembayaran angsuran yang dilakukan Pihak II sesuai keseakatan jatuh pada hari Ahad dan atau hari libur umum atau hari bukan hari kerja lainnya, maka pembayaran dilakukan pada hari sebelumnya tersebut.
PASAL 3 BIAYA-BIAYA
Pihak II setuju untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul karena akad ini, yaitu :
Biaya administrasi sebesar Rp. «bea_adm» ,- dan harus dibayar dimuka. Belum termasuk biaya materai dan asuransi.
PASAL 4 Kedua belah pihak setuju untuk mengakhiri akad ini apabila Pihak II telah mengembalikan seluruh jumlah uang Pihak I.
PASAL 5
Jika Pihak II lalai membayar apa yang harus dibayarnya berdasarkan akad ini, baik pengembalian uang maupun kewajiban - kewajiban lain yang menjadi beban pihak II , maka segala ongkos penagihan termasuk juga kuasa Pihak I , harus dipikul dan dibayar oleh Pihak II. Adapun besar denda atas keterlambatan angsuran, sebesar Rp. «denda»-/bulan dari keterlambatan angsuran.
PASAL 6
Dalam rangka pembinaan dan pengawasan yang harus dilakukan oleh Pihak I, maka Pihak II bersedia untuk setiap waktu diperlukan Pihak I untuk memberikan keterangan kepada Pihak I terhadap keadaan perusahaannya / usahanya, dan memberikan kesempatan kepada Pihak I untuk setiap saat memeriksa baik barang-barang investasi, barang dagangan, barang modal lainnya, serta buku-buku perusahaan.
PASAL 7
a). Guna menjamin keamanan pembiayaan Pihak I, serta menunjukkan kesungguhan berusaha Pihak II kepada Pihak I, maka Pihak II menyerahkan jaminan, berupa «jaminan» yang merupakan milik Pihak II atau milik «Penjamin» yang dikuasakan kepada Pihak II tanggal «tanggal» yang digunakan sebagai jaminan atas akad sewa yang telah disepakati.
b). Pihak II tidak berhak untuk melakukan penjaminan ulang atas obyek jaminan dan juga tidak diperkenankan untuk membebankan dengan cara apapun, menggadaikan atau menjual atau mengalihkan obyek jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dulu dari Pihak I.
c). Dan jika sewaktu-waktu Pihak II tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Pihak I, maka Pihak I berhak untuk menarik dan atau menjual jaminan tersebut guna menutup kekurangan hutang Pihak II kepada Pihak I sesuai dengan prosedur yang berlaku.
PASAL 8 Segala sesuatu yang belum diatur dalam akad ini, akan diatur dalam surat-surat, dan kertas-kertas lain yang merupakan bagian yang melekat dan dilampirkan pada dan tidak terpisahkan dari akad ini.
PASAL 9
Akad ini dan segala akibat hukumnya, kedua belah pihak sepakat memilih domisili hukum dan tetap di kantor Badan Arbitrase Syariah Nasional Daerah Jawa Tengah atau Pengadilan Agama setempat. Demikian akad ini telah disepakati dan ditandatangani pada hari ini, Kamis «tanggal» di «Tempat»
DEBITUR
«calon_debitur»
KJKS BINAMA
TUR PRIYONO
AKAD MURABAHAH Nomor : «No_Akad»/MRB/KJKS BINAMA/«Bulan»/«Tahun»
Bismillahirrahmanirrahim
“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan bathil. Kecuali melalui perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”. (QS. An-Nisaa’:29)
Yang bertanda tangan dibawah ini, . 1. Nama : TUR PRIYONO Jabatan : Kepala Cabang KJKS BINAMA Cabang Semarang Nomor KTP : 33.7402.180475.0003 Alamat : Kebonharjo Rt. 08 Rw. V, Tanjung Mas, Semarang Utara
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dan berdasarkan Surat Kuasa Pengurus KJKS BINAMA No : 092./KSPS BINAMA/SKuasa/VII/08 dengan sah mewakili Koperasi Jasa Keuangan Syariah BINA NIAGA UTAMA – disingkat KJKS BINAMA, yang berkedudukan di Jl. Tlogosari Raya No. 1 Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang untuk menandatangani Akad Murabahah KJKS BINAMA dengan mitra, serta segala berkas yang terkait dengan pembiayaan tersebut di wilayah Kota Semarang. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I, dan
2. Nama : «Nama_Mitra»
Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, bertempat tinggal / berkedudukan di «Alamat» Desa/Kelurahan «Kelurahan» Kecamatan «Kecamatan» Kota/Kabupaten «KotaKab» Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II/ Debitur.
Kedua belah pihak dengan ini menerangkan bahwa antara Pihak I dan Pihak II telah setuju dan mufakat untuk mengadakan akad jual beli dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
PASAL 1
a) Pihak I menjual barang kepada Pihak II berupa barang «Barang»/barang-barang yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad perjanjian ini, yaitu sebesar Rp. «Harga_jual»,- («terbilang»), dengan perincian harga pokok sebesar Rp. «Hrg_Pokok»,- («terbilang1») dan margin sebesar Rp. «Margin»,- («terbilang2»)
b) Pihak II menyetujui dengan harga jual tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat a dan mengakuinya sebagai hutang kepada Pihak I.
PASAL 2
Pihak II sepakat untuk membeli barang sebagai mana tersebut pada pasal I dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: a). Sistem pembayaran barang adalah angsuran/jatuh tempo. b). Jangka waktu pembayaran barang adalah «jk_wkt» bulan, oleh sejak ditandatanganinya akad ini.
Adapun pelunasan pembayaran barang dapat dilakukan selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo tanggal «bea_adm»
c). Pihak II wajib membayar seluruh hutang kepada Pihak I sampai dengan lunas. d). Dalam hal pembayaran angsuran yang dilakukan Pihak II jatuh pada hari Ahad dan atau hari libur
umum atau hari bukan hari kerja lainnya, maka pembayaran dilakukan pada hari sebelumnya.
PASAL 3 Pihak II setuju untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul karena akad ini, yaitu : Biaya administrasi sebesar Rp «bea_adm» ,- dan harus dibayar dimuka. Belum termasuk biaya materai dan asuransi.
PASAL 4 Kedua belah pihak setuju untuk mengakhiri akad ini apabila Pihak II telah mengembalikan seluruh jumlah hutang Pihak I.
PASAL 5
Jika Pihak II lalai membayar apa yang harus dibayarnya berdasarkan akad ini, baik pengembalian hutang maupun kewajiban - kewajiban lain yang menjadi beban pihak II , maka segala ongkos penagihan termasuk juga kuasa Pihak I ,harus dipikul dan dibayar oleh Pihak II. Adapun besar denda atas keterlambatan angsuran, sebesar Rp. «denda»,-/bulan dari keterlambatan angsuran.
PASAL 6
Dalam rangka pembinaan dan pengawasan yang harus dilakukan oleh Pihak I, maka Pihak II bersedia untuk setiap waktu diperlukan Pihak I untuk memberikan keterangan kepada Pihak I terhadap keadaan perusahaannya / usahanya, dan memberikan kesempatan kepada Pihak I untuk setiap saat memeriksa baik barang-barang investasi, barang dagangan, barang modal lainnya, serta buku-buku perusahaan.
PASAL 7
a). Guna menjamin keamanan pembiayaan Pihak I, serta menunjukkan kesungguhan berusaha
Pihak II kepada Pihak I, maka Pihak II menyerahkan jaminan, berupa «jaminan» yang merupakan milik Pihak II atau milik «pemilik_jaminan» yang dikuasakan kepada Pihak II tanggal «tgl_srt_kuasa_jaminan» yang digunakan sebagai jaminan atas akad jual beli yang telah disepakati.
b). Pihak II tidak berhak untuk melakukan penjaminan ulang atas obyek jaminan dan juga tidak diperkenankan untuk membebankan dengan cara apapun, menggadaikan atau menjual atau mengalihkan obyek jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dulu dari Pihak I.
c). Dan jika sewaktu-waktu Pihak II tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Pihak I, maka Pihak I berhak untuk menarik dan atau menjual jaminan tersebut guna menutup kekurangan hutang Pihak II kepada Pihak I sesuai dengan prosedur yang berlaku.
PASAL 8
Segala sesuatu yang belum diatur dalam akad ini, akan diatur dalam surat-surat, dan kertas-kertas
lain yang merupakan bagian yang melekat dan dilampirkan pada dan tidak terpisahkan dari persetujuan ini.
PASAL 9
Persetujuan ini dan segala akibat hukumnya, kedua belah pihak sepakat memilih domisili hukum dan tetap di kantor Badan Arbitrase Syariah Nasional Daerah Jawa Tengah atau Pengadilan Agama setempat. Demikian akad ini telah disepakati dan ditandatangani pada hari ini «hari», «tanggal» di «tempat_akad»
DEBITUR
«debitur»
KJKS BINAMA
TUR PRIYONO
Daftar pertanyaan dan jawaban wawancara “SOLUSI ANTISIPATIF
TERHADAP PENYALAHGUNAAN AKAD WAKALAH PADA PRODUK
PEMBIAYAAN DI KJKS BINAMA”
1. Sejak kapan akad wakalah digunakan dalam akad pelengkap pada produk
pembiayaan di KJKS BINAMA?
2. Apa yang melatarbelakangi penerapan akad wakalah?
3. Bagaimana penerapan akad wakalah pada produk pembiayaan di KJKS
BINAMA?
4. Dalam lembar rekomendasi pembiayaan terdapat poin pertimbangan
“Tujuan Pembiayaan”. Bagaimana posisi poin(pengaruhnya) terhadap
pemutusan pembiayaan?
5. Bagaimana pengawasan KJKS BINAMA terhadap “tujuan pembiayaan”
dalam proses pembiayaan?
6. Berapa jumlah mitra pembiayaan dalam periode 5 tahun terakhir?
7. Berapa kasus penyalahgunaan akad wakalah periode 5 tahun terakhir?
8. Apa saja sebab-sebab penyalahgunaan akad wakalah dalam produk
pembiayaan?
9. Apa saja cara yang ditempuh oleh KJKS BINAMA untuk mengantisipasi
agar mitra tidak menyalahgunakan akad wakalah? Bagaimana
prosedurnya? Dan siapa saja yang berperan dalam penanganan tersebut?
10. Apa saja solusi yang ditempuh oleh KJKS BINAMA untuk menangani
mitra yang telah menyalahgunakan akad wakalah? Bagaimana
prosedurnya?
Jawab :
1. Sejak berdirinya KJKS Binama sudah menggunakan wakalah, tetapi dulu
masih jadi satu dengan Akad Pembiayaannya, baru 2 tahun terakhir ini ada
akad wakalah tersendiri. Contoh akad sebagaimana terlampir.
2. Karena banyaknya anggota pembiayaan KJKS Binama, sehingga tidak
memungkinkan pihak KJKS Binama membelikan barang satu persatu.
3. Pada akad Murabahah atau Ijarah yang memerlukan pembelian/penyewaan
barang yang ditentukan di akad.
4. Cukup berpengaruh dalam pemutusan, karena dari Tujuan Pembiayaan
tersebut KJKS Binama bisa mengetahui untuk apa anggota mengajukan
pembiayaan tersebut. Dan setelah diketahui tujuannya KJKS Binama bisa
menentukan akad yang cocok dengan tujuan pembiayaan tersebut.
5. Apabila pembiayaan tersebut sudah cair, akan dilakukan pemantauan
terhadap penggunaan tersebut dengan cara melakukan supervisi ke
rumah/usaha anggota tersebut.
6. Tahun 2009 : 1.654 orang, 2010 : 1.957 orang, 2011 : 2.233 orang
7. Tahun 2009 : 11 orang, 2010 : 10 orang, 2011 : 11 orang
8. Tujuan pembiayaan yang tidak jelas, yaitu:
untuk menutup hutang di bank atau kopeasi lain. Karena tidak ada
BI Checking sehingga pihak BINAMA tidak dapat mengetahui
riwayat calon mitra pembiayaan.
penggunaan oleh 2 orang, penggunaan dana oleh dua orang
sedangkan pembiayaan atas nama satu orang.
9. Tujuan pembiayaan yang jelas (rinci) dari anggota pembiayaan, dan
meminta kuitansi atas pembelian barang tersebut. Prosedurnya dengan
survey dan supervisi. Survey dilakukan sebelum pencairan pembiayaan
sedangkan survey dilakukan setelah pencairan. Yang berperan dalam hal
ini adalah AO, Kabag Marketing dan Kepala Cabang.
10. Kalau semua sudah terjadi, KJKS Binama tinggal memantau angsuran
pembiayaan tersebut.
Lokasi wawancara : KJKS BINAMA PUSAT
Ruko Anda Kav. 7 Jl. Tlogosari Raya I
Hari/ Tanggal : Senin, 16 April 2012
Pukul : 14.18 WIB-selesai
Kepala Divisi Pembiyaan
KJKS BINAMA,
Adi Prabowo
AKAD IJARAH MULTI JASA
Nomor : «No_Akad»/IJRHMLTJS/KJKS BINAMA/«Bulan»/«Tahun»
Bismillahirrahmanirrahim
“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan bathil. Kecuali melalui perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”. (QS. An-Nisaa’:29)
Yang bertanda tangan dibawah ini, . 1. Nama : TUR PRIYONO Jabatan : Kepala Cabang KJKS BINAMA Cabang Semarang Nomor KTP : 33.7402.180475.0003 Alamat : Kebonharjo Rt. 08 Rw. V, Tanjung Mas, Semarang Utara
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dan berdasarkan Surat Kuasa Pengurus KJKS BINAMA No : 092/KSPS BINAMA/SKuasa/VII/08 dengan sah mewakili Koperasi Jasa Keuangan Syariah BINA NIAGA UTAMA – disingkat KJKS BINAMA, yang berkedudukan di Jl. Tlogosari Raya No. 1 Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang untuk menandatangani Akad Ijarah Multi Jasa KJKS BINAMA dengan mitra, serta segala berkas yang terkait dengan pembiayaan tersebut di wilayah Kota Semarang. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I, dan
2. Nama : «Nama»
Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, bertempat tinggal / berkedudukan di «Alamat» Desa/Kelurahan «Kelurahan» Kecamatan «Kecamatan» Kota/Kabupaten «Kota» Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II/ Debitur.
Kedua belah pihak dengan ini menerangkan bahwa antara Pihak I dan Pihak II telah setuju dan mufakat untuk mengadakan akad ijaroh multi jasa dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
PASAL 1 a. Pihak I menyediakan jasa kepada Pihak II untuk «Jenis_Pembayaran_untuk», sebesar Rp.
«Harga_Jual»,- («Terbilang2» rupiah), dengan perincian harga pokok sebesar Rp. «Harga_Beli»,-(«Terbilang» rupiah) dan ujroh sebesar Rp. «Margin»,-(«Terbilang1» rupiah)
b. Pihak II setuju dengan harga pemanfaatan jasa tersebut sebagaimana di maksud pada
pasal 1 ayat a, dan mengakuinya sebagai hutang kepada Pihak I.
PASAL 2
Pihak II sepakat untuk memakai jasa sebagai mana tersebut pada pasal I dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
a). Sistem pembayaran jasa adalah angsuran/jatuh tempo dengan nominal sebesar Rp «angsuran»,- /bulan b). Jangka waktu pembayaran jasa adalah «jk_wkt» bulan, oleh karena itu perjanjian sewa sampai
berlaku sejak tanggal ditandatanganinya. Adapun pelunasan pembayaran jasa dapat dilakukan sebelum jatuh tempo pada tanggal «jth_tempo»
c). Wajib membayar seluruh kewajiban yang muncul akibat adanya sewa sampai dengan lunas penuh sebagaimana mestinya kepada Pihak I.
d). Dalam hal pembayaran angsuran yang dilakukan Pihak II sesuai kesepakatan jatuh pada hari Ahad dan atau hari libur umum atau hari bukan hari kerja lainnya, maka pembayaran dilakukan pada hari sebelumnya tersebut.
PASAL 3 Pihak II setuju untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul karena akad ini, yaitu : Biaya administrasi sebesar Rp. «bea_adm» ,- dan harus dibayar dimuka. Belum termasuk biaya materai dan asuransi.
PASAL 4
Kedua belah pihak setuju untuk mengakhiri akad ini apabila Pihak II telah mengembalikan seluruh jumlah uang Pihak I.
PASAL 5
Jika Pihak II lalai membayar apa yang harus dibayarnya berdasarkan akad ini, baik pengembalian uang maupun kewajiban - kewajiban lain yang menjadi beban pihak II , maka segala ongkos penagihan termasuk juga kuasa Pihak I , harus dipikul dan dibayar oleh Pihak II. Adapun besar denda atas keterlambatan angsuran, sebesar Rp. «denda»,-/bulan dari keterlambatan angsuran.
PASAL 6
Dalam rangka pembinaan dan pengawasan yang harus dilakukan oleh Pihak I, maka Pihak II bersedia untuk setiap waktu diperlukan Pihak I untuk memberikan keterangan kepada Pihak I terhadap keadaan perusahaannya / usahanya, dan memberikan kesempatan kepada Pihak I untuk setiap saat memeriksa baik barang-barang investasi, barang dagangan, barang modal lainnya, serta buku-buku perusahaan.
PASAL 7
a). Guna menjamin keamanan pembiayaan Pihak I, serta menunjukkan kesungguhan berusaha Pihak II kepada Pihak I, maka Pihak II menyerahkan jaminan, berupa «jaminan» yang merupakan milik Pihak II atau milik «Penjamin» yang dikuasakan kepada Pihak II tanggal
«tgl_realisasi» yang digunakan sebagai jaminan atas akad ijarah multi jasa yang telah disepakati.
b). Pihak II tidak berhak untuk melakukan penjaminan ulang atas obyek jaminan dan juga tidak diperkenankan untuk membebankan dengan cara apapun, menggadaikan atau menjual atau mengalihkan obyek jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dulu dari Pihak I.
c). Dan jika sewaktu-waktu Pihak II tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Pihak I, maka Pihak I berhak untuk menarik dan atau menjual jaminan tersebut guna menutup kekurangan hutang Pihak II kepada Pihak I sesuai dengan prosedur yang berlaku.
PASAL 8 Segala sesuatu yang belum diatur dalam akad ini, akan diatur dalam surat-surat, dan kertas-kertas lain yang merupakan bagian yang melekat dan dilampirkan pada dan tidak terpisahkan dari akad ini.
PASAL 9
Akad ini dan segala akibat hukumnya, kedua belah pihak sepakat memilih domisili hukum dan tetap di kantor Badan Arbitrase Syariah Nasional Daerah Jawa Tengah atau Pengadilan Agama setempat. Demikian akad ini telah disepakati dan ditandatangani pada hari «Hari_», «tanggal» di «Tempat»
DEBITUR
«Nama»
KJKS BINAMA
TUR PRIYONO
SURAT AL WAKALAH
(SURAT KUASA)
No. «No_Surat»/WKL/«Bulan»/«Tahun»
Bismillahirrahmanirrahiim,
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Tur Priyono
Jabatan : Kepala Cabang Semarang
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dan berdasarkan Surat Kuasa Pengurus KJKS
BINAMA No : 092/KSPS/SKuasa/VII/08 dengan sah mewakili Koperasi Jasa Keuangan
Syariah BINA NIAGA UTAMA disingkat KJKS BINAMA, yang berkedudukan di Jl.
Tlogosari Raya No. 1 Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota
Semarang untuk menandatangani Surat Wakalah KJKS BINAMA dengan CALON
DEBITUR, serta segala berkas yang terkait tersebut di wilayah Kota Semarang.
(selanjutnya disebut Pihak KJKS)
Menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada :
Nama : «Nama_Cln_Debitur»
Tempat, Tanggal Lahir : «TTL»
Pekerjaan : «Pekerjaan»
Alamat : «Alamat»
(selanjutnya disebut Pihak CALON DEBITUR)
Dengan ini pula CALON DEBITUR untuk dan atas nama KJKS melakukan pembayaran
«jns_pembayaran» kepada dealer/toko dan atau supplier dan atau «tempat_pembayaran»
yang dipilih dan ditunjuk oleh CALON DEBITUR dan atau oleh KJKS, serta
menandatangani kwitansi pembelian maupun menerima barang-barang dimaksud dan
atau hal-hal lain yang berhubungan dengan tersebut di atas.
Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.
Semarang, «Tanggal»
Yang Diberi Kuasa Pemberi Kuasa
«calon_debitur» TUR PRIYONO
CALON DEBITUR KEPALA CABANG
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Yang bertanda tangan dibawah ini, saya;
Nama : ANIQA RIZQIA
Tempat & Tanggal Lahir : KUDUS, 23 FEBRUARI 1989
Jenis kelamin : PEREMPUAN
Alamat : BAE PONDOK 8A RT/RW 01/III BAE KUDUS
Email : [email protected]
No. HP : 085641519600
Riwayat Pendidikan
SD/MI : MI KHOIRIYAH BAE KUDUS Tahun 2001
SMP/MTs. : MTs. BANAT NU KUDUS Tahun 2004
SMA/MA : SMA N 1 KUDUS Tahun 2007
Perguruan Tinggi : D3 PERBANKAN SYARI’AH IAIN WALISONGO
SEMARANG Tahun 2012
Pengalaman Organisasi
1. HMJ PERBANKAN SYARI’AH sebagai Sekretaris Tahun 2010/2011
Hormat saya,
ANIQA RIZQIA