Solusi Agustus 2016
-
Upload
dwi-putriya -
Category
Documents
-
view
240 -
download
0
Transcript of Solusi Agustus 2016
-
7/25/2019 Solusi Agustus 2016
1/31
SOLUSISo
lid&Solutif
No. 2 Vol. 3 Agustus 2013
Majalah Pengawasan Kementerian Perindustrian
ISSN:
2088
-0073
Menuju Era Keemasan Produksi Dalam Negeri
Made in Indonesia is Better for Us
Mencuci UangHasil Korupsi
Sosok Tokoh :
Johan Budi SP
Batik Lasem
Mengikuti ke Mana Uang MengalirWawancara Eksklusif Ketua PPATK
-
7/25/2019 Solusi Agustus 2016
2/31
Secangkir Kopi
Mari Kita SemuaMenghemat PenggunaanListrik, BBM dan Air
SOLUSI Agustus 2013 3
Setelah Korupsi, lalu DicuciMenyimak berita-be rita terakhir di merupakan laporan utama bidang penga-
sekitar pemberantasan korupsi, kini kian wasan. Selain laporan utama yang berkaitan
tampak jelas upaya para koruptor menye- dengan pengawasan, kami juga menyajikan
lamatkan harta kekayaan hasil korupsi melalui laporan khusus seputar sektor industri. Kali ini
praktik pencucian uang. Komisi Pemberantasan kami paparkan hal-hal yang terkait dengan
Korupsi (KPK) belakanga n ini di samp ing industri garmen di tanah air. Sebagai industri
menggunakan Undang-Undang Nomor 20 yang memiliki karakteristik padat karya,
Tahu 2001 tentang Pemberantasan Tindak majunya industri garmen sangat membantu
Pidana Korupsi mulai menggunakan juga penciptaan lapangan kerja.
Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Selanjutnya pada edisi ini kami sajikan
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana profil pribadi Johan Budi SP dalam rubrik Sosok
Pencucian Uang. Tokoh. Juru Bicara Komisi Pemberantasa n
Langkah KPK tersebut layak diacungi Korupsi (KPK) tentulah seorang sosok yang
jempol. Melalui penerapan kedua undang- dikenal luas karena sering muncul dalam
undang tersebut, harta kekayaan yang diper- pemberitaan media. Sikap dan pandanganoleh secara haram dapat diselamatkan dan hidupnya yang anti korupsi mudah-mudahan
dikembalikan kepa da negara seoptimal dapat menginspirasi kita, terutama yang
mungkin. Di samping itu harta kekayaan hasil berkiprah selaku aparat pengawasan intern
korupsi dapat dirampas oleh negara. Dengan pemer intah u ntuk t erus me ngopti malk an
demikian, selain dikenakan hukuman penjara, peran pengawasan dalam upaya pencegahan
sang koruptor bisa dibikin miskin. Hal itu dan pemberantasan korupsi di lingkungan
diharapkan dapat membuat mereka jera dan masing-masing.
berpik ir ulan g untuk melak uk an korupsi. A kh ir ny a, u nt uk A nd a s em ua k am i
Tema tentang pencucian uang hasil ucapkan selamat membaca.
korupsi kami angkat dalam rubrik Aktual, yang Edwardsyah Nurdin
SAVE OUR EARTH
-
7/25/2019 Solusi Agustus 2016
3/31
Pelindung
DR. Ir. Imam Haryono, M.Sc
Inspektur Jenderal
Pemimpin Umum/PenanggungjawabDrs. Kris Widiarso, MA
Sekretaris Itjen
Dewan Pembina
Inspektur I
Inspektur II
Inspektur III
Inspektur IV
Pemimpin Redaksi
Drs. Singgih Budiono
Dewan Redaksi
Ir. Liliek Widodo, M.Si
Yulia Astuti, ST
Primertiningsih, SE, MMSyahroni Ahmad, S.Kom, M.Si
Edwardsyah Nurdin, BSc
Trinanti Sulamit, S.I. Kom
Dyan Garneta Paramita Sari, M.Sc
Editor
Ciendy Martha Gayatri, ST
Deny Chandra, S.Kom
Hariadi Amri, SH
Desain Grafis
Arga Mahendra, SH
Fotografer
Y.L. Didid Kristiawan, ST
Tenaga Sekretariat
Agung Tri Utomo, SE
Indra Irwan, A.Md
SOLUSIMajalah Pengawasan
Alamat RedaksiInspektorat Jenderal Kementerian PerindustrianJL. Gatot Subroto Kav.52-53 Lt. 4 Jakarta 12950
Telp : 021 - 5251108Email : [email protected]
Diterbitkan oleh :
Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian
Majalah Pengawasan SOLUSI
Redaksi menerima tulisan berupa opini /
saran / kritik / komentar / foto ke alamat E-
mail redaksi : [email protected]
ISSN : 2088 - 0073
Majalah Pengawasan SOLUSI versi pdf dapat diunduh dari
SOLUSI Agustus 2013SOLUSI Agustus 2013 54
Jendela Kita
Pemeriksaan
Khusus
Ses Itjen Bicara
Wawancara EksklusifKetua PPATK
Sosok Tokoh 100 % Cinta Indonesia
Garis Bawah
Aktual6
13
29 53
22
8
Mencuci UangHasil Korupsi
Mengikutike Mana
Uang Mengalir
Kisruh UN,Korupsi Pajak,Survei Integritas AnakMuda Hadapi Korupsi
Johan
Budi SP :Pemberantasan Korupsi ituSeperti Lari Maraton
BatikLasem:Bergairah KembaliSetelah Tidur Panjang
www.kemenperin.go.id/majalah/10/majalah-solusi
-
7/25/2019 Solusi Agustus 2016
4/31
Pemeriksaan khusus yang dilaksanakan tan Ganti Rugi (TP/TGR), penjatuhan hukuman
oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perin- disiplin mulai dari yang ringan sampai berat,
dustrian selaku aparat pengawasan intern pada dan sebagainya.
umumnya masih dalam koridor pencegahan Baru-ba ru ini Menteri Perindu strian
dan pengendalian intern. Umumnya peme- mengeluarkan peraturan tentang pedoman
riksaan khusus itu dilakukan karena adanya penanganan pengaduan masyarakat di ling-
aduan masyarakat, baik yang berasal dari intern kungan Kementerian Perindustrian . Dalam
Kementerian Perindustrian sendiri maupun peraturan itu dinyatakan bahwa pengaduan
masyarakat umum. Di samping itu pemeriksaan masyarakat dapat disampaikan secara tertuliskhusus atas perintah Menteri dan pejabat /surat, secara online,melalui media elektronik
eselon I terkait dengan informasi yang tersiar di dan melalui media cetak. Penanganan penga-
media massa, serta rekomendasi dari BPK-RI. duan masyarakat dilakukan secara terpadu oleh
Sebagai contoh, ketika media massa me- Inspektorat Jenderal.
release hasil survey integritas sektor publik oleh
KPK pada tahun 2009. Ketika itu Kementerian
Perindustrian dinyatakan sebagai instansi
dengan skor integritas terendah pertama dari
98 instansi yang dinilai. Peristiwa memalukan
bagi karyawan Kementerian Perindustrian itu
mendorong Inspektorat Jenderal melakukan
pemeriksaan khusus dan memberikan
rekomendasi kepada unit-unit kerja terkait
untuk berbenah diri dan memperbaiki kualitasmanajemen layanan publik serta mempercepat
pelaksanaan reformasi birokrasi. Syukur alham-
dulillah, upaya berbenah diri itu membuahkan
hasil signifikan. Dua tahun kemudian, hasil
survey integritas pelayanan publik yang dike-
luarkan oleh KPK pada bulan November 2011,
menyebutkan bahwa Kementerian Perindus-
trian menduduki peringkat keempat dengan
skor integritas tertinggi dari 89 instansi yang
dinilai.
Pemeriksaan khusus terkait aduan
masyarakat juga dilaksanalan oleh Inspektorat
Jenderal sebagaimana mestinya. Umumnya Deng an dike luark annya perat uran
aduan masyarakat berkenaan dengan pelak- menteri tersebut, tugas Inspektorat Jenderal
sanaan lelang pengadaan barang/jasa serta diperkirakan akan semakin meningkat. Bisa jadiperbuatan-perbuatan oknum PNS yang dinilai tugas-tugas pemeriksaan k husus pun akan
melanggar peraturan dan merugikan masya- semakin banyak. Sementara di sisi lain jumlah
rakat. Dari hasil pemeriksaan khusus, beberapa sumber daya manusia, khususnya auditor,
aduan masyarakat diantaranya mengandung sangat terbatas. Ini merupakan tantangan
kebenaran, dan yang lain tidak terbukti. (challenge) yang tidak ringan dan harus
Terh ada p adu an mas yar ak at yan g dihadapi dengan sebaik-baiknya. Betapa pun
mengandung kebenaran diberikan rekomen- beratnya tantangan dan kendala, warga
dasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Inspektorat Jenderal tetap harus siap
Misalnya: pembatalan hasil lelang, pembatalan menghadapinya, bersemangat, optimis dan
kontrak, Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntu- mengedepankanpositive thinking!
SOLUSI Agustus 2013SOLUSI Agustus 2013 76
Pemeriksaa n khusus me rupakan h al professional serta menerapkan azas praduga
yang lazim dilaksanakan oleh aparat penga- tidak bersalah. Tim yang terlibat dalam
wasan intern, walau frekuensinya tentu saja pemeriksaan khusus sebaiknya terdiri dari para
tidak sesering pelaksanaan audit sebagaimana auditor yang memenuhi syarat dan kompeten,
telah diprogramk an dalam program kerja telah berpengalaman dan menguasai berbagai
pengawasan tahunan (PKPT ). Pe meriksaan masalah tentang akuntansi dan auditing, serta
khusus dilakukan dalam keadaan tertentu, mengetahui beberapa ketentuan hukum dan
misalnya dalam rangka menindaklanjuti aduan perundang-undangan.
m as ya ra ka t, me ninda kl anju ti te mu an /re ko - H a s i l p e m e r iks a a n khu s u s p a d amendasi h asil audit internal dan eksternal yang umumnya dapat memberikan kesimpulan yang
perlu diperdalam karena ada indikasi pelang- mendasar, seperti:=garan serius, perintah dari pimpinan Kemen- materi aduan masyarakat ternyata memang
terian /Lembaga, atau pun permintaan dari benar adanya, atau bisa pula sebaliknya
aparat penyidik. aduan masyarakat itu tidak terbukti;=Dilaksanakannya pemeriksaan khusus terjadi dugaan kerugian keuangan negara
dimaksudkan untuk membuktikan kebenaran akibat perbuatan melanggar hukum yang
atas indikasi yang dilaporkan, baik dari aduan dilakukan oleh oknum pegawai;=masyarakat, rekomendasi hasil audit atau pun terjadi ketekora n/kekura ngan kas atau
permintaan pihak-pihak terkait. Sedangkan persediaan barang milik negara akibat
tujuan dari diadakannya pemeriksaan khusus kelalaian bendaharawan;=adalah untuk mengungkap secara jelas fakta- terjadi dugaan kerugian negara akibat terjadi
fakta, proses kejadian atau pun pihak-pihak wanprestasi atau kerugian dari perikatan
yang diduga terlibat berkaitan dengan indikasi (kontrak) dengan pihak ketiga;=tindak penyimpangan, penyalahgun aan terjadi dugaan kerugian negara akibat
wewenang, pelanggaran terhadap peraturan perbuat an melawan hukum dan tindak
perundang-un dangan ataupun terjadinya pidana lainnya.
kebocoran atau kerugian keuangan Negara. Materi yang diperoleh dari pemeriksaan
Pemeriksaan khusus pada hakekatnya khusus dituangkan dalam laporan hasil peme-
sama dengan audit investigasi dimana pro- riksaan khusus. Dalam menyusun laporan,
sedur dan teknis pelaksanaannya mengacu auditor tetap menjunjung azas praduga tak
kepada standar pelaksan aan audit yang bersalah. Oleh karena itu, apabila menyangkut
disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi. nama seseorang yang terlibat maka digunakan
Dalam merencanak an dan melaksanak an nama sandi atau inisial, serta digunakan kata
pemeriksaan khusus, auditor harus bersikap 'diduga'.
Pemeriksaan KhususOleh: Kris Widiarso
Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian
Ses Itjen Bicara Ses Itjen Bicara
pemeriksaankhusus itu
dilakukan karenaadanya aduan
masyarakat, baikyang berasal dariintern Kementerian
Perindustriansendiri maupun
masyarakat umum
-
7/25/2019 Solusi Agustus 2016
5/31
Aktual Aktual
SOLUSI Agustus 2013SOLUSI Agustus 2013 98
Praktik mencuci uang haram yang diperoleh melalui tindak pidana korupsi seringkali dilakukan oleh para koruptor. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sampingmenggunakan Undang-undang tentang Tindak Pidana Korupsi, mulai menjerat parakoruptor dengan Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Banyak jalan menuju Roma, begitu kata pencucian uang yang kini banyak jadi sorotan
pepatah. Dan pepatah itu agaknya dimanfaat- publik adalah pencucian uang hasil tindak
kan benar oleh pelaku tindak pidana, termasuk pidana korupsi.
para koruptor. Agar hasil tindak pidananya aman Seiring dengan kian merebaknya kasus-
digunakan atau disimpan maka jalan yang kasus tindak pidana korupsi bergulir keditempuh adalah melalui pencucia n ua ng. peradilan, aparat penegak hukum di samping
Pencucian uang atau money launderingadalah memproses tindak pidana k orupsinya juga
rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh mulai menuntut sang pelaku korupsi dengan
seseorang atau organisasi / korporasi untuk undang-undang tentang pencucian uang.
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Seperti Bahasyim A, mantan pejabat Ditjen Pajak
uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari dan anggota DPR Wa Ode Nurhayati, misalnya,
hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi beberapa tahun lalu telah divonis penjara
keuangan agar uang atau harta kekayaan karena di samping tindak pidana korupsi dan
tersebut tampak seolah-olah berasal dari menerima suap, juga dikenakan pasal pencucian
kegiatan yang sah atau legal. Salah satu bentuk uang.
Yang agak anyar adalah kasus peng- karena itu menghukum para koruptor dengan
adaan simulator SIM yang melibatkan mantan menggunakan undang-undang tindak pidana
Kepala Korps Lalu Lin tas Pol ri Ins pektu r pencucian uang memang perlu dipertimbang-
Jenderal (Pol) DS yang dijerat dengan UU kan.
Tindak Pidana Korupsi dan UU Tindak Pidana Peraturan hukum tentang pencucian
Pencucian Uang. Demikian pula m antan uang di Indonesia dimulai sejak disahkannya
Presiden sebuah partai terkait kasus kuota Undang-U ndang Nomor 1 5 Tahun 2002
impor daging sapi yang masih dalam proses tentan g Tindak Pidana Pencuci an Uang
peradilan, juga dijerat dengan kedua undang- sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang tersebut. Mantan Bendahara Umum Undan g Nomor 25 Tahun 20 03. D alam
sebuah partai terpidana kasus korupsi Wisma perjalanan waktu, walaupun undang-undang
Atlit pun akan dijerat oleh KPK dengan tindak itu telah menunjukk an hasil yang p ositif,
pidana pencucian uang untuk semua fee yang namun dirasakan belum optimal; antara lain
diperoleh dari dugaan korupsi sejumlah proyek karena peraturan perundang-undangan yang
pemerintah. Bahkan Wakil Ketua KPK Busyro ada ternyata masih memberikan ruang bagi
Muqoddas dalam pemberitaan media masa timbulnya penafsiran yang berbeda-beda ,
beberapa waktu lalu mengatakan, KPK akan masih adanya celah hukum, kurang tepatnya
memiskinkan para koruptor dengan menjerat- pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya
nya menggunakan pasal-pasal tindak pidana pergeseran beban pembuktian, keterbatasan
pencucian uang (KOMPAS, 20/6). akses informasi, sempitnya cakupan pelapor
dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya
tugas dan kewenangan dari para pelaksanaAturan Hukum Pencucian Uangundang-undang ini. Oleh karena itu, demi
untuk memenuhi kepentingan nasional danKetika penjara hanya dipandangmenyesuaikan standar internasional, lahirlahsebelah mata oleh pelaku korupsi, makaUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentangmemiskinkan para koruptor diharapkan dapatPencegahan dan Pemberantasan Tindakmemberikan efek jera bagi siapa saja yangPidana Pencucian Uang.berulah menggerogoti uang negara. Oleh
Mencuci Uang Hasil Korupsi
-
7/25/2019 Solusi Agustus 2016
6/31
SOLUSI Agustus 2013SOLUSI Agustus 2013 1110
Dal am und ang -un dan g ter seb ut harta kekayaan yang diperoleh dari korupsi.
pencucian uang dibedakan dalam tiga tindak Dengan demikian seseorang yang didakwa
pidana, yaitu: pencucian uang aktif, pencucian dengan undang-undang tindak pidana korupsi,
uang pasif dan penikmat hasil pencucian uang. tidak menutup kemungkinan bisa juga dijerat
Pencucian uang aktif dikenakan kepada dengan tindak pidana pencu cian uang.
setiap orang yang menempatkan, mentransfer, Pengadilan tindak pidana korupsi juga berhak
mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, mengadili kasus dugaan korupsi serta sekaligus
menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar tindak pidana pencucian uang. Ini dilandaskan
neger i, me nguba h ben tuk , men ukar kan pada isi pasal 5 Undang-Undang Nomor 46dengan uang atau surat berhar ga atau Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana
perbuatan lain atas harta kek ayaan yang Korupsi (Tipikor) yang menyebutkan bahwa
diketahui atau patut diduga merupakan hasil Pengadilan Tipi kor ber wenang me meriksa,
tindak pidana dengan tujuan menyembunyi- mengadili dan memutus perkara tindak pidana
kan atau menyama rkan asal usul hart a korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
kekayaan tersebut. Sedangkan pencucian uang Menurut Ketua PPATK Muhammad Yusuf,
pasif dikenakan kepada setiap orang yang salah satu alasan mengapa tindak pidana
menerim a atau menguasa i penempat an, pencucian uang perlu juga diterapkan kepada
pentransferan, pembayaran, hibah, sum- pelaku korupsi adalah agar kerugian keuangan
bangan, penitipan, penukaran atau menggu- negara yang terjadi akibat praktik korupsi dapat
nakan harta kek ayaan yang diketahui atau optimal kembali ke Kas Negara. Bayangkan,
patut diduga merupakan hasil tindak pidana. seseorang yang melakukan korupsi dan
Demik ian pula bagi merek a yang hasilnya diberikan kepada anak dan isterinya.
menikmati hasil tindak pidana pencucian uang, Kemudian pelaku meninggal dunia, undang-juga dian ggap sama deng an mela kuk an undang melarang menuntut orang yang telah
pencucian uang. Mereka dapat digolongkan meninggal dunia. Pakai apa kita menuntut
sebagai penikmat hasil pencucian uang. Dan pengembalian kerugian negara tersebut? jelas
tidak ada alasan bagi siapa pun yang ikut Muhammad Yusuf.
menikmati hasil pencucian uang untuk Aspek lain yang menjadi alasan
men ghi nda r dari jera t huku m denga n pentingnya pelaku korupsi dikenakan juga
menyatakan bahwa mereka tidak tahu uang tindak pencucian uang adalah demi penerapan
yang diterima adalah hasil dari tindak pidana. pri nsip kea dila n ser ta seb agai upa ya
Ketua Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi memberikan efek jera kepada pelaku korupsi.
Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf dalam
wawancara dengan Majalah Pengawasan
SOLUSI pertengahan Juli lalu, menyatakan:
Banyak alasan seseorang untuk menyatakan
tidak tahu. Tapi Undang-undang TPPU sudah
merumuskan dalam pasal 5. Pengertian patutmenduga, cukup berdasarkan ilmu penge-
tahuan yang dimilikinya, kehendak atau
inisiatif. Patut menduga tidak berarti harus
mengetahui atau melihat langsung perbuatan
yang dilakukan.
Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun
2010 dinyatakan bahwa banyak hal yang terkait
dengan harta kekayaan yang diperoleh dari
tindak pidana, salah satu di antaranya adalah
dilakukan beberapa kali ke beberapa rekeningProses Pencucian Uangmilik orang-orang dekatnya, seperti isteri, anakAgar uang atau harta kekayaan yangbahkan sampai ke sopir pribadi dandiperoleh dengan cara haram hendak disulap
sebagainya. Kemudian dana yang telahmenjadi halal, para pelaku memproses dipecah-pecah itu disalurkan lagi melaluipencucian uang itu melalui tiga tahapan, yaitu:pembelian atau penjualan barang-barangplacement, layeringdan integration.investasi, seperti rumah, tanah, kendaraanTahap pertama dari pencucian uangmewah dan lain-lain. Modus lain denganadalah dengan menempatkan atau mende-mendirikan perusahahaan-perusahaan fiktifpositokan uang haram tersebut ke dalamsebagai tempat mengelola dan menyimpansistem keuangan. Cara ini dikenal denganuang dari hasil kejahatan itu.istilah place ment. Pada tahap place ment,
Setelah kedua tahapan tersebut dila-bentuk dari uang hasil kejahatan haruskukan, proses berikutnya adalah tahapandikonversi dengan maksud untuk menyem-integration.Pada tahapan ini uang yang telahbunyikan asal-usul yang tidak sah dari uangdicuci sehingga tampak seolah-olah halal, olehtersebut. Transaksi hasil korupsi atau penyu-si pelaku dibawa kembali dalam sirkulasiapan misalnya, selalu diusahakan berupa cashkeuangan dalam bentuk pendapatan bersihagar tidak mudah terlacak apabila melaluidengan menggunakan uang yang telahtransaksi perbankan. Uang itu kemudian
menjadi halal itu ke dalam kegiatan bisnis.didepositokan ke dalam rekening bank, atauDi tangan para koruptor, uang haramdibelikan ke instrumen moneter lainnya.
yang diperoleh tentu akan dicuci denganBerikutnya adalah tahap layering atauberbagai cara agar kekayaan yang diperolehheavy soaping. Ini merupakan tahapan di manadari hasil korupsi itu tampak seolah-olah halal.pelaku pencuci uang berusaha untukMengikuti sidang-sidang peradilan tindakmemutuskan hubungan uang hasil kejahatanpidana korupsi dan tindak pidana pencuciandari sumbernya. Modus yang digunakanuang, kita bisa melihat berbagai cara dilakukanmisalnya dengan memindahkan uang yangpelaku korupsi mencuci uang haramnya.telah disimpan di bank, dari satu bank ke bank
yang lain. Pemindahan uang tersebut bisa saja
Aktual Aktual
Mengapa tindak pidana
pencucian uang perlujuga diterapkan kepada
pelaku korupsi adalah
agar kerugian keuangan
negara yang terjadi
akibat praktik korupsi
dapat optimal kembali ke
Kas Negara
-
7/25/2019 Solusi Agustus 2016
7/31
SOLUSI Agustus 2013SOLUSI Agustus 2013 1312
Peran PPATK
Terk ait den gan ma rak nya pra kt ik
pencucian uang hasil korupsi, ada lembaga
negara yang memiliki peran signifikan, yaitu
Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi
Keuangan (PPATK). Berdiri sejak tahun 2002,
keberadaan PPATK merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari diberlakukannya Undang-
Undang TPPU. PPATK bertugas mencegah danmemberantas tindak pidana pencucian uang.
Lembaga yang bertanggung jawab
kepada presiden ini dalam melaksanakan
tugasnya memiliki beberapa fungsi, yaitu:
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
pencucian uang, pengelolaan data dan
informasi yang diperoleh, pengawasan
terhadap kepatuhan Pihak Pelapor, serta
analisis atau pemeriksaan laporan dan
informasi transaksi keuangan yang berindikasi
tindak pidana pencucian uang.
Dalam melaksanakan tugas dan
kewenangannya, PPATK bersifat independen
dan bebas dari campur tangan dan pengaruh
kekuasaan mana pun. Siapa pun dilarangmelakukan campur tangan terhadap tugas dan
kewenangan PPATK, dan lembaga ini wajib
menolak dan mengabaikan segala bentuk
campur tangan itu.
Dalam sepuluh tahun perjalanannya,
telah banyak langkah yang dilakukan oleh
PPATK. Mengutip informasi data dari website
PPATK, sampai dengan Maret 2012 P PATK telah
menerima 10.822.052 laporan yang terdiri dari
Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
sebanyak 90.392 laporan; Laporan Transaksi
Keuangan Tunai sebanyak 10.724.364 laporan
serta Laporan Pembawaan Uang Tunai baik ke
dalam maupun ke luar negara sebanyak 7.296laporan.
PPATK melakukan kerja sama yang erat
antar penegak hukum dan instansi terkait
lainnya dalam rangka upaya penegakan hukum
di Indonesia. Banyak kasus-kasus yang telah
diproses dan ditindaklanjuti serta dijatuhkan
hukuman, lewat stimulasi laporan yang
disampaikan oleh PPATK. Di samping itu telah
banyak pula kerugian negara dan potensi
kerugian negara yang berhasil dihadang.Sementara itu Ketua PPATK Muhammad
Yusuf mengungkapkan bahwa, PPATK juga
mengaudit kepatuhan pihak perbankan dalam
melaksanakan pencatatan dan pelaporan data
nasabah yang bermasalah, dan bagi yang tidak
patuh bisa dikenakan sanksi. Di samping itu
PPATK memberikan rekomendasi kepada
pemerintah supaya membuat single identity
bagi setiap penduduk, yang sekarang kita kenal
dengan E-KTP. Ini dimaksudkan antara lain
sebagai upaya pencegahan pencucian uang
yang dilakukan nasabah bank dengan melalui
identitas palsu sehingga tidak bisa dilacak.
Dalam upayanya mencegah dan
memberantas tindak pidana pencucian uang,banyak peran yang telah dilaksanakan oleh
PPATK, sebagaimana diungkapkan oleh
Muhammad Yusuf kepada Majalah Peng-
awasan SOLUSI pertengahan Juli lalu (Lihat
rubrik Wawancara Eksklusif).
Korupsi memang merupakan bahaya
laten yang dihadapi bangsa Indonesia. Seiring
dengan perkembangan waktu, pelaku korupsi
semakin canggih mengamankan hasi l
jarahannya melalui pencucian uang sehingga
uang haram itu seolah-olah menjadi halal. Dan
oleh karena itu, aparat pengawasan dan aparat
penegak hukum harus bersinergi, bahu-
membahu mencegah dan memberantasnya(Edwardsyah Nurdin).
Aktual
Untuk mengamankan uang yang diperoleh dari tindak pidana, termasuk tindakpidana korupsi, para pelakunya berusaha mengamankan hasil kejahatan itu melaluiberbagai cara, atau yang kita kenal dengan istilah pencucian uang (moneylaundering). Guna mengenal lebih dekat tentang apa dan bagaimana praktik
pencucian uang hasil korupsi dilakukan, Tim Redaksi Majalah Pengawasan SOLUSImewawancarai Ketua Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK)
Muhammad Yusuf di ruang kerjanya pada pertengahan Juli lalu. Berikut petikannya:
Mengikuti
ke ManaUang Mengalir
Wawancara Eksklusif
Apa yang dimaksud dengan pencucian balikan kerugian keuangan negara karena sulituang? melacaknya. Ini karena kebutuhan domestik.
Pencucian uang adalah aktivitas apapun Kedua, kita tunduk dengan konvensibentuknya dari seseorang atau korporasi yang internasional. Ada konvensi PBB tentangmenyembunyikan asal usul uang haram, uang organized crime, di situ ada aturan tentangilegal, menjadi seakan-akan tidak ilegal atau larangan pencucian uang dan tiap negara perlutidak haram. membuat undang-undang. Kemudian kon-
Misalnya, seseorang menerima suap vensi tentang anti psikotropika dan narkotika,atau korupsi dalam bentuk rupiah, kemudian serta konvensi anti korupsi juga diaturuang itu ditukar ke dolar, terus disimpan di demikian.tempat-tempat terpisah, atau dibelikan Di samping itu, ada 16 negara besarkendaraan tidak atas nama yang bersangkutan. membentuk suatu group yang bernama
Financial Action Task Force(FATF), satuan tugasApa yang melatarbelakangi terbitnya yang mencegah dan memberantas pencucianUndang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang uang. Dia membuat cabang-cabang, diPencega han dan Pemb eran tasan Tinda k antaranya As ia /Pa ci fi c Gr ou p on Mon eyPidana Pencucian Uang (TPPU)?
Laundering (APG), kita masuk di situ.Ada dua faktor penyebab. Pertama,
Kalau kita tidak ikut dengan ketentuankarena kebutuhan dalam negeri praktik
internasional, kita bisa kena sanksi, misalnyapencucian uang itu banyak terjadi. Karena tidak
perdagangan kita dipersulit, diembargo,ada aturan, orang bebas menyembunyikan
kemudian tidak memperoleh kemudahan-uangnya sedemikian rupa sehingga dalam
kemudahan.kasus-kasus korupsi, kita tidak bisa mengem-
Never give-up, fix mistakes, and keep stepping(Jangan pernah menyerah, perbaiki kesalahan, dan teruslah melangkah)
-
7/25/2019 Solusi Agustus 2016
8/31
SOLUSI Agustus 2013SOLUSI Agustus 2013 1514
Terkait dengan tindak pidana korupsi, Alasan lain karena penerapan prinsipmodus apa yang digunakan para koruptor keadilan. Bayangkan, seseorang yang mela-dalam pencucian uang? kukan korupsi dan hasilnya diberikan kepada
Modusnya macam-macam. Tapi yang anak dan isterinya. Kemudian pelaku mening-paling penting dia akan menyimpan hasil gal dunia, undang-undang melarang menuntutkorupsi itu pada kelompok orang-orang yang orang yang telah meninggal dunia. Pakai apadekat dan kenal dengan dirinya. Bisa isterinya, kita menuntut pengembalian kerugian negaraanaknya, adiknya. Bahkan di salah satu provinsi, tersebut? Dengan TPPU, untuk menuntut kasusada pejabat yang menyimpan pada sopirnya,
pencucian uang tidak perlu menunggu tindaktukang kebunnya, ajudannya. pidana asalnya dihentikan.Tapi konsep yang lebih canggih adalah Ketiga, untuk membangun efek jera
dengan membeli saham, tidak atas nama. Bisa kepada pelaku korupsi. Dengan menerapkanjuga dengan membeli travel cheque, kemudian tindak pidana korupsi dan TPPU kepada pelakudijual ke orang lain sehingga putus dan tidak korupsi, hukumannya sangat berat bagi pelaku.bisa terlacak, ini karena transaksi travel cheque Dan itu diharapkan memberikan efek jera bagidilakukan dengan pencatatan manual. pelaku maupun efek cegah bagi yang lain.Makanya sekarang travel cheque sudah
dihapus. Apa dasar hukum seseorang yang telahJuga dengan membeli aset, seperti mas dituntut dengan tindak pidana korupsi dapat
batangan atau berlian karena tidak semua juga dituntut berdasarkan TPPU?pedagang emas mencatat identitas pembeli. Dasarnya adalah Undang-undang Pen-
Kalau beli mobil kan ada BPKB, beli rumah ada cegahan dan Pemberantasan TPPU pasal 69,
sertifikat. pasal 74 dan 75. Kedua, menurut teori hukum
Modus berikutnya disimpan di bank- pidana, apabila seseorang melakukan duabank di luar negeri yang kita tidak punya akses perbuatan yang berbeda, waktu berbeda dan
ke sana. cara berbeda, maka dua-duanya bisa dituntut.
Bisa juga dengan menyimpan dalam safe Ketiga, praktik hukum yang sudah berjalan.
deposit box. Seperti Gayus, dia punya safeApakah melalui Undang-Undang TPPU,deposit boxsendiri dan di sana ditemukan uang
kekayaan hasil korupsi dapat disita untukcashkurang lebih Rp 34 milyar.negara?
Sepanjang dia simpan di tempat yangMengapa tindak pidana korupsi perluformal, seperti disimpan di bank, beli rumah,juga dituntut pidana pencucian uang? Apa latar
belakangnya? beli mobil, semuanya bisa dirampas olehYang paling penting upaya mengopti- negara. Kecuali pembelian secara tunai, itu
malkan pengembalian kerugian keuangan memang susah. Harus dikejar dan dilacak kenegara. Kalau seseorang melakukan korupsi mana uang itu mengalir.kemudian diberikan kepada anak atau isterinya,
anak dan isteri tidak bisa dituntut denganpidana korupsi karena tidak ada pasalnya. Jadi
mereka bisa menikmati (hasil korupsi itu)
nantinya. Namun dengan tindak pidana
pencucian uang (TPPU), siapa pun yang
menerima akan dimintakan pertanggungan
jawab. Ke mana pun uangnya mengalir (akan
diikuti), karena pendekatannya follow the
money.Dengan pendekatan tersebut, melalui
TPPU, bahk an orangnya bisa dipenjara.
Terhadap orang yang menerima uang, namuntidak tahu bahwa itu hasil korupsi, apakahdapat dikenakan juga tindak pidana pencucianuang?
Banyak alasan seseorang untuk menya-
takan tidak tahu. Tapi Undang-undang TPPU
sudah merumuskan dalam pasal 5. Pengertian
patut menduga, cukup berdasarkan ilmu
pengetahuan yang dimilikinya, kehendak atau
inisiatif. Patut menduga tidak berarti harus
mengetahui atau melihat langsung perbuatan pemeriksaan lebih mendalam lagi, kemudian
yang dilakukan. ada rekomendasi, ada informasi. Nah, yang dua
Sebagai contoh, seorang isteri muda PNS tadi, analisis dan pemeriksaan, kami bekerja
yang menerima hadiah rumah senilai miliaran sama dengan penegak huk um. Dalam hal
rupiah. Walaupun dia tidak melihat suaminya pemberantasan, kami juga siap menyediakan
korupsi, dia kan tahu berapa gaji yang diterima sak si ahl i sec ara grat is. (Ed ward sya h
suaminya tiap bulan. Dia juga tahu, suami tidak Nurdin/Agung Tri Utomo).
mendapat warisan. Di sini dia sebenarnya telah
masuk dalam kategori patut menduga.
Apa peran yang dilakukan oleh PPATKdalam mencegah dan melaporkan pencucianuang hasil korupsi?
Kita membuat beberapa program
pencegahan, misalnya kita melihat laporan dari
pihak perbankan, jadi setiap bank yang
menerima setoran dari nasabah wajib
menanyakan identitas nasabah, seperti
pekerjaannya apa, lahir di mana, tujuan
membuka rekening untuk apa, besarnya
penghasilan. Jika ini menyimpang, bank wajib
melaporkannya kepada PPATK. Nah, disini kami
membuat pedomannya, bagaimana caranya.Kemudian kita juga mengaudit kepatuhan
pihak perbankan, kalau tidak patuh bisa
dikenakan sanksi.
Kita juga memberikan rekomendasi
kepada pemerintah mengenai upaya
pencegahan pencucian uang, Dulu kita
menemukan beberapa orang membuka
rekening bank dengan identitas palsu sehingga
tidak bisa dilacak. Tahun 2009 PPATK meminta
pemerintah supaya membuat single identity
bagi setiap penduduk, yang sekarang kita kenal
dengan e-KTP.
Bentuk pencegahan lainnya, saya
melihat kepada Presiden dan Menpan tentang
perlunya steri l isasi dan koreksi sertapengecekan terhadap calon pejabat eselon I,
eselon II dan pejabat strategis lainnya, bersih
atau tidak orang tersebut? (Dari situ) kemudian
setiap pemilihan komisioner, seperti KPK,
Hakim Agung, OJK, maka kamilah yang diminta
tentang bersih-tidaknya sang calon.
Kita juga punya program pembe-
rantasan. Program kita ada yang namanya hasil
analisis, ini untuk hal yang aneh-aneh. Hasil
Wawancara EksklusifWawancara Eksklusif
Pengertian patutmenduga, cukupberdasarkan ilmu
pengetahuanyang dimilikinya,
kehendak atauinisiatif. Patut
menduga tidakberarti harus
mengetahui ataumelihat langsung
perbuatan yangdilakukan.
-
7/25/2019 Solusi Agustus 2016
9/31
SOLUSI Agustus 2013SOLUSI Agustus 2013 1716
Kelemahan dalam
Pelaksanaan PekerjaanJasa Konsultansi Oleh : Afrizal Haris
Auditor pada Inspektorat IIInspektorat Jenderal Kemenperin
Pengadaan barang/jasa pemerintah terjadi pemaha man yang keliru dalam
dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun menentukan jenis pengadaan jasa yang akan
2010 terdiri dari pengadaan barang, pekerjaan dilaksanakan. Kata kunci yang dapat dijadikan
konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya. patok an ad alah bahwa jasa konsu ltansi
Jasa Konsultansi merupakan suatu jenis jasa merupakan k egiatan yang mengutama kan
layanan profesional yang membutuhkan brainware, sedangkan jasa lainnya lebih
keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan meng uta mak an pada skillware. Contoh
yang mengutamakan adanya olah pikir. peke rjaa n jasa konsu ltan si melipu ti:
Sedangkan Jasa Lainnya merupakan suatu jenis engineering, planning, design, supervision,jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu penasehatan, penilaian, pendampingan,
yang mengutamaka n keteram pilan dalam bantuan teknis, konsultan manajemen dan
suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas kon sul tan huk um. Seda ngk an con toh
di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan jasa lainnya meliputi: catering,
pekerjaan. Boleh disebut sebagai segala cle a ning se rv ice , asuransi , perbankan,
pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa keuangan, percetakan, penjilidan, penyewaan,
Konsultansi, Pekerjaan Konstruksi dan akomodasi dan sebagainya. Dari penjelasan
Pengadaan Barang. tersebut, diharapkan tidak ada lagi kesalahan
Hal ini perlu diperjelas karena seringkali dalam memilih sistem pengadaan.
langsung personil yang dihitung sudahStandar Penyusunan Rencana Anggaranmencakup gaji dasar (basic salary, danBiaya Pekerjaan Jasa Konsultansitermasuk PPh), beban biaya sosial (socialDalam menyusun Rencana Anggarancharge), beban biaya umum (overhead),Biaya (RAB) untuk pekerjaan jasa konsultansi,tunjangan penugasan dan keuntungan.telah diatur panduannya sebagaimana yangPerhitungan konversi maksimum biayadikeluarkan melalui Surat Edaran Bersamalangsung personil menurut satuan waktuantara Badan Perencanaan dan Pembangunanadalah sebagai berikut:Nasional (BAPPENAS) dan Menteri Keuangan
Nomor 1203/D.II/03/2000; SE-38/A/2000 SBOM = SBOB/41,perihal Petunjuk Penyusunan RencanaSBOH = (SBOB/22) x 11,Anggaran Biaya (RAB) untuk Jasa Konsultansi.SBOJ = (SBOH/8) x 1,3Dalam panduan tersebut standar biaya terdiriCatatan:dari dua komponen pokok, yaitu: BiayaSBOB = Satuan Biaya Orang Bulan;Langsung Personil (Remuneration Cost) danSBOM = Satuan Biaya Orang Minggu;B i a y a L a ng s u ng N o n - P e r s o n i l ( D i r e c tSBOH = Satuan Biaya Orang Hari;Reimbursable Cost).SBOJ = Satuan Biaya Orang Jam.Biaya langsung personil yang dalam hal
ini berupa Tenaga Ahli, dihitung berdasarkanPerhitungan biaya langsung personil
harga pasar yang berlaku dan wajar sertadilakukan sebagai berikut:
didasarkan pada dokumen yang dapatBLP = GD + BBS + BBU + TP + Kdipertanggungjawabkan, yaitu melalui daftarCatatan:gaji yang telah diperiksa (audited pay roll)BLP = Biaya Langsung Personildisertai bukti pembayaran pajak terhadap gaji
GD = Gaji Dasar yang diterima. Biaya langsung personil tersebut BBS = Beban Biaya Soisaldihitung berdasarkan jumlah satuan waktu
BBU = Beban Biaya Umumtertentu (bulan, minggu, hari dan jam) dikalikan
TP = Tunjangan Penugasanbiaya langsung personil yang ditetapkan
K = Keuntunganberdasarkan pengalaman profesional riil sejak
lulus dari pendidikan tinggi, dan ak reditasi dariTotalitas perhitungan biaya langsung personil
asosiasi profesi, atau lembaga yang ditunjukdapat digambarkan dalam kolom berikut:
pemerintah (bagi konsultan perorangan). Biaya
Telaah Telaah
-
7/25/2019 Solusi Agustus 2016
10/31
SOLUSI Agustus 2013SOLUSI Agustus 2013 1918
Sedangkan biaya langsung non-personil lump sum dan harga satuan, kontrak per-
yang dapat diganti merupakan seluruh penge- sentase, dan kontrak terima jadi (turnkey).
luaran riil oleh konsultan (at cost), meliputi: tiket Berdasarkan pemantauan di lapangan, ternyata
penerbangan, kelebihan bagasi, bagasi yang masih terdapat pelaksanaan pekerjaan jasa
tidak dibawa sendiri, temporary lodging, konsultansi menggunakan kontrak lump sum.
perjalanan domestik, perlengkapa n kantor, Kontrak ini merupakan jenis kontrak output
biaya komunikasi (telepon, fax, telex), biaya based, di mana yang menjadi ikatan adalah
komputer (fasilitas komputer, software dan keluaran dan yang menjadi patokan adalah
royalti penggunaan software), peralatan kantor, total ha rga pena waran ta npa meli hatperlengkapan khusus, meninggalkan tempat komponen-komponen biaya yang tercantum
tugas, biaya perjalanan darat, tunjangan harian, dalam RAB yang telah disep akat i dalam
tunjangan perumahan, biaya sewa kantor, kontrak. Artinya, pihak penyedia menanggung
biaya sewa kendaraan dan biaya pelaporan. segala risik o k ekurangan/kelebihan biaya
Sedangkan khusus untuk tenaga ahli asing dalam proses p enyelesaian pekerjaannya.
dapat ditambahkan biaya dokumen perjalanan, Kontrak lump sum sebenarnya tidak tepat
relokasi, tunjangan penempatan dan biaya digunakan untuk pekerjaan jasa konsultansi
fiskal. karena besar kemungkinan dapat merugikan
Berdasarkan pemantauan terhadap negara.
beberapa pekerjaan jasa konsultansi, sebagian
besar terjadi kelemahan dalam penyusunan
RAB, khususnya dalam menentukan kom-
ponen-komponen biaya langsung non-per-
sonil dan keuntungan. Seringkali dijumpai
bahwa dalam menentukan biaya langsung
non-personil, Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) kurang melakukan analisis terhadap
rencana pelaksanaan pekerjaan sehingga
masih terdapat biaya komponen-komponen
kegiatan yang tidak terakomodir dalam RAB.
Sedangkan dalam penentuan keuntungan,
masih terdapat beberapa RAB pekerjaan jasa
konsultansi yang memperhitungkan
keuntungan sebesar 10% terhadap pen-
jumlahan dari biaya langsung personil dan
biaya langsung non-personil. Hal ini jelas
merugikan negara karena biaya langsung non-
personil tidak dapat dijadikan variabel untuk
menghitung keuntungan pekerjaan.
Penetapan dan Pelaksanaan Kontrak
Pekerjaan Jasa Konsultansi
Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010
menjelaskan bahwa kontrak pengadaan
barang/jasa berdasarkan cara pembayarannya,
terdiri dari beberapa cara, seperti: kontrak lump
sum, kontrak harga satuan, kontrak gabungan
Kontrak untuk pekerjaan jasa konsul- kerugian negara dalam pelaksanaan pekerjaan
tansi yang tepat adalah menggunakan kontrak tersebut cukup kuat. Penyebab mendasar dari
persentase, di mana penyedia jasa menerima kondisi tersebut ada lah pada penyusunan
imbalan berdas arkan pers entase dari n ilai kontrak. Seharusnya dalam kontrak dijelaskan
peker jaan tert entu dan pemba yarann ya secara detil terkait persyaratan pembayaran, di
didasarkan pada tahapan keluaran yang mana selain outputberupa laporan, penyedia
dihasilkan sesuai dengan isi kontrak. Dalam diwajibkan pula untuk melengkapi rincian
pelaksanaan kontrak jasa konsultansi, RAB yang pengeluaran selama melaksanakan pekerjaan
telah disepakati dan menjadi bagian yang tidak yang selanjutnya dapat dilakukan verifikasi
terpisahkan dengan dokumen kontrak bersifat oleh p ihak pe ngguna jasa se bagai da sar
mengikat. Segala bentuk pengeluaran yang dilaku kannya p embayara n. Den gan cara
dilakukan pihak penyedia harus sesuai dengan demikian dapat memperkecil kemungkinan
RAB dalam kontrak, di mana seluruh biaya kerugian keuangan negara.
dibayarkan secara at cost. Penyedia jasa Untuk itu peran dan fungsi PPK selakukonsultansi juga memiliki kewajiban untuk penanggung jawab kegiatan sangatlah vital
memberikan rincian pengeluaran selama dalam mencegah kerugian keuangan negara.
melaks anaka n pekerja an untuk keperl uan PPK memiliki tanggung jawab penuh terhadap
pemeriksaan oleh aparat pengawas. Rincian apa yang direncanakan, dikerjakan dan dibayar.
pengeluaran tersebut dapat juga dijadikan Tidak ada alasan apapun yang membenarkan
dasar bagi PPK untuk melakukan pembayaran. bahwa PPK tidak tahu menahu terkait
Hal ini yang seringkali kurang menda- pelaksanaan kontrak mulai dari awal perenca-
patkan perhatian dari PPK dalam pelaksanaan naan sampai dengan penyelesaian pekerjaan.
pekerjaan jasa konsultansi sehingga indikasi
Kontraklump sum
sebenarnyatidak tepat
digunakan untukpekerjaan jasa
konsultansi
karena besarkemungkinandapat merugikan
negara
Telaah Telaah
-
7/25/2019 Solusi Agustus 2016
11/31
SOLUSI Agustus 2013SOLUSI Agustus 2013 2120
Mata
danTelingaOleh : Edwardsyah Nurdin
Redaktur Majalah Pengawasan SOLUSI
Sambil menunggu bedug berbuka ketentuan-ketentuan yang berlaku, pimpinan
puasa bersama bergema, saya berbincang organisasi jelas membutuhkan mata yang
ringan dengan seorang teman, seorang auditor jernih serta telinga yang peka, yang mampu
madya di k antor k ami. Iseng-is eng saya menangkap berbagai macam informasi dan
bertanya padanya tentang mata dan telinga sinyal yang jelas seb agai alat p engambil
terkait dengan pengawasan. keputusan. Ini berarti aparat pengawasan
Sang teman menanggapinya serius. memilik i peran penting dalam menjaga
Katanya: Aparat pengawasan merupakan mata keutuhan dan keselamatan organisasi beserta
dan telinga bagi pimpinan suatu organisasi seluruh elemen yang ada di dalamnya supaya
atau institusi. Ungkapan itu sudah sering kita tidak terseret atau terbentur pada berbagai
dengar dan seharusnya memang demikian. ancaman risiko yang membahayakan.
Maksudnya? tanya saya memancing Mata, sebagai alat pelihat atau peng-
agar dia bisa bercerita panjang lebar. Setelah awas, berbagai jenis ragamnya. Ada mata yang
memandang saya sejenak, dia melanjutkan. keras dan garang, tatapannya seakan hendak
Mata adalah alat untuk melihat se- menerkam dan menghancurkan, sehingga
dangkan telinga jelas untuk mendengar. yang diawasi ciut nyalinya dan berusaha
Dengan demikian aparat pengawasan adalah menjauh. Ada mata yang menatap denganalat bagi pimpi nan untu k melih at dan kerling genit menggoda sehingga yang diawasi
mendengar keadaan yang terjadi pada lingkup tersip u ma lu d an balas menggo da. Lalu
institusi yang dipimpinnya, lanjutnya. Agaknya terjadilah kongkalikong di antara keduanya
sang teman mulai bicara antusias. Dengan untuk sama-sama tahu saling menikmati. Ada
serius dia menjelaskan teori tentang mata dan pula mata yang penuh curiga, mencari-cari
telinga itu. Kurang lebih begini penjelasannya: kesalahan dan jika kesalahan itu ditemukan
Dalam menjalankan organisasi agar kemudian dimanfaatkan dengan sebaik-
tetap selaras dengan visi dan misi yang telah baiknya.
ditetapkan, serta tidak menyimpang dari
Tentu saja bukan mata dengan
kriteria demikian yang diperlukan untuk
menjalankan fungsi pengawasan agar mem-
bawa dampak yang optimal.
Lalu mata yang bagaimana yang
dibutuhkan dari aparat pengawasan? saya
menyela. Setelah menghela nafas sejenak, sang
teman melanjutkan.
Mata yang jernih dan bersih, itulah yang
dibutuhkan dari aparat pengawasan.Mendengar pernyataan itu tiba-tiba
saya ingat acara favorit saya di sebuah stasiun
televisi: Mata Najwa. Saya senang memirsa
acara itu karena di samping materi yang
disampaikan selalu memikat, juga karena mata
Najwa Shihab, sang pemandu acara, yang
menurut saya sangat jernih dan bersih. Seperti
mata Najwa Shihab, dong! sontak saya
memberi komentar.
penjelasannya yang gamblang itu. Sejenak saya
melirik arloji, ternyata masih cukup waktu
untuk meneruskan perbincangan sambil
menunggu waktu buka puasa tiba.
Lalu bagaimana dengan telinga? saya
melanjutkan pertanyaan.
Telinga pun demikian, ujar sang teman
melanjutkan. Telinga aparat pengawasan
haruslah peka mendengar suara-suarasekelilingnya. Dengan kepekaan telinganya ia
mampu mendengar suara masyarakat yang
meminta aparat pemerintah agar benar-benar
melaksanakan tugasnya dengan jujur dan tidak
korup. Suara publik, baik yang garang atau pun
sayup yang mengisyaratkan ada sesuatu yang
tak beres di lingkup institusnya, mampu
didengar dengan jelas oleh telinga aparat
pengawasan.
Mendengar komentar itu, sang teman Informasi dari mata yang jernih dan
menge rnyit kan dahi seje nak, kemu dian bersih serta telinga yang peka itu, kemudian
tertawa lebar. Ya , ya, seperti mata Najwa dikelola dengan baik, apakah melalui peng-
Shihab! ujarnya menyambut komentar saya. awasan , monito ring, rev iu atau apa pu n
Lalu dia melanjutkan. caranya, untuk kemudian disampaikan kepada
Mata yang jernih, adalah mata yang pimpin an dengan penuh kejuj uran dan
mampu memandang permasalahan secara integritas. Tentu disertai rekomendasi yang
obyektif, yang mampu melihat ancaman di tepat, yan g arahnya sem ata-mata u ntuk
balik penyelewengan betapa pun disem- terwujudnya tata kelola pemerintahan yang
bunyikan, lalu dicari faktor penyebab dan baik dan bersih; yang arahnya agar aparat
direkomendasikan langkah perbaikan. Mata pemerintah bebas dari praktik-praktik salah-
yang jernih adalah mata yang terus bekerja urus, kecurangan dan korupsi.
diminta ataupun tidak, terus mengawasi tanpa Mengakhiri penjelasannya yang serius
maksud menakut -nakut i dengan berbagai itu walaupun awalnya saya bertanya iseng sang
ancama n melaink an semata -mata untuk teman yang auditor madya itu berkata: Betapa
mencegah terjadinya kesalahan dan kecu- pun bersih dan jernihnya sang mata, betapa
rangan yang dapat berdampak risiko fatal. pun pekanya sang telinga, jika pimpinan
Mata yang bersih, yang berorientasi institusi tidak memanf aatkannya dengan
pada kebersihan lingkungan sekitarnya. Mata penuh kesadaran, konsisten dan memegang
yang bersih akan mampu berkata 'tidak' ketika teguh integritas kepemimpinan, semuanya jadidisodorkan padanya segepok harta atau sia-sia. Istilah anak gaul: gak 'ngaruh!
sebilah ancaman agar sang mata pura-pura Saya ter pan a den gan kal ima tnya
tidak melihat, atau membiarkan suatu hal yang terakhir. Saya ingin memberi komentar, tapi
seharusnya dicegah. Mata yang jernih mampu pembawa acara buka puasa bersama telah
melihat dan menemukan sistem yang baik maju ke podium, menginformasika n akan
mencegah bertemunya niat serakah dengan dimula inya 'ku liah- tujuh -meni t' (kul tum)
kesempa tan emas, sehingga lingkun gan sebelum bedug buka puasa ditabuh.
sekitarnya tetap bersih tak ternoda.
Saya mengangguk, paham akan
Kolom Kolom
-
7/25/2019 Solusi Agustus 2016
12/31
SOLUSI Agustus 2013SOLUSI Agustus 2013 2322
Menjelang April, para siswa SLTA kelas sehingga naskah soal harus difotokopi dengan
tiga biasanya sudah siap-siap menghadapi penga walan pol isi dan panit ia. Bahk an
ujian nasional (UN). Ada yang sibuk mengikuti pelaksanaan UN di 11 provinsi harus diundur
bimbingan belajar, belajar kelompok, les privat tiga hari kemudian karena sampai Senin sore
dan a da pula yang menggelar acara doa naskah soal belum juga datang (KOMPAS,16/4).
bersama di sekolah masing-masing. Konsen- Kejadian tersebut tentu saja membuat
trasi para siswa tersebut dikarenakan saat UN banyak siswa dan orang tua menjadi kecewa,segera menjelang. Namun ada yang luar biasa bin gun g da n gal au. Pe nu nd aan it u
dalam pelaksanaan UN tingkat SLTA tahun ini, mengesalkan dan membuat persiapan kami
yakni terjadi kekisruhan yang cukup meng- menghadapi UN terganggu. Semangat terasa
ganggu. goyah dan beberapa persiapan di kepala
Pela ksa naa n UN unt uk SMA/ SMK seakan melayang begitu saja, kata Mario JM
sederajat yang dimulai Senin, 15 April lalu Wange, satu dari 308 peserta UN SMA Katolik
sun ggu h ka cau . Di beb era pa tem pat Giovani di kota Kupang, NTT menggambarkan
pelaksanaan UN tidak berlangsung mulus kekecewaan siswa karena penundaan itu
karena sejumlah sekolah kekurangan soal (KOMPAS 16/4)
Kisruh pelaksa naan UN se gera s aja dasikan pihak-pihak yang harus dikenai sanksi
mencuat k e permukaan dan menjadi berita dan perbaikan manajemen serta kredibilitas UN
hangat media massa. Kecurigaan tentang (KOMPAS,30/4).
adanya praktik curang dalam proses peng- Selain investigasi terhadap pelaksanaan
adaan pencetakan soal UN sebagai salah satu yang kisruh, I tjen Kemdikbud ternyata juga
penyebab kekisruhan itu diulas oleh Majalah tela h mela kuk an inves tiga si terh adap
TEMPO edisi 29 April-5 Mei 20 13 pelaksanaan k egiatan d i Ditj en K ebudayaan.
Menyik api kek isruan UN te rsebu t, Hasil audit investigasi sebagaimana diung-
Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan kapkan oleh Irjen Kemdikbud Haryono Umar didan Kebudayaan segera melakukan investigasi Jakar ta, 1 7 Mei lalu, ditemukan berbagai
yang difokuska n di dua persoalan, yakni penyimpangan dalam penggunaan APBN-P
distribusi soal dan persoalan tender. Hasil 2012 di Ditjen Kebudayaan, di antaranya
investigasi menyangkut kekacauan distribusi penggelembungan dana dari beberapa mata
soal ke sejumlah daerah ditargetkan selesai kegiatan di luar batas kewajaran. Auditor juga
dalam waktu dua pekan. Sedangkan investigasi menemukan adanya intervensi pejabat pada
menyangkut persoalan tender membutuhkan sejumlah lelang kegiatan yang melibatk an
waktu lebih lama, demikian dinyatakan event organizer(EO).
Inspektur Jenderal Kemdikbud Haryono Umar
yang memimpin investigasi, di Jakarta, 18 April
lalu.
Jika hasil investigasi menemukan
adanya tindak pidana, Itjen Kemdikbud akan
menyerahkan ke penegak hukum, kata
Haryono. Sementara Menteri Pendidikan danKebudayaan Mohammad Nuh meminta Itjen
Kemdikbud menyampaikan hasil investigasi
secara transparan. Siapa pun yang melanggar
aturan harus ditindak, ujarnya (KOMPAS, 19/4).
Sorotan terhadap UN juga disampaikan
oleh Ketua KPK Abraham Samad yang
mengatakan, KPK memandang karut-marut
penyelenggaraan UN sebagai masalah serius.
Setiap tahun dana Negara bernilai ratusan
miliar tersedot untuk hajatan tersebut, tetapi
penyelenggaraannya makin buruk disertai
munculnya dugaan penyimpangan anggaran
pengadaan soal (KOMPAS 24/4).
Setelah dua pekan bekerja, investigasiuntuk mengungkap penyebab kekacauan
pelaksanaan UN yang dilaksanakan oleh Itjen
Kemdikbud dinyatakan selesai, hasil investigasi
diserahkan ke Mendikbud. Dalam laporan hasil
penyelidikan dipaparkan temuan-temuan
penyebab kekacauan pelaksanaan UN. Faktor
p e ny e b a b ny a b e r a d a d i K e m d i kb u d ,
pencetakan dan pengawasan. Selain faktor
penyebab, tim investigasi juga merekomen-
Kami sudah memberikan laporan
kepada Mendikbud dan merekomendasikan
agar kasus ini dibawa ke KPK, kata Haryono.
Wamendikbud dan beberapa pejabat, tam-
bahnya, sudah dimintai keterangan terkait
kasus ini (KOMPAS,18/5/2013).
Rekomendasi hasil audit Itjen Kem-dikbud ternyata ditindaklanjuti oleh Sang
Menteri dengan mendatangi KPK untuk
melaporkan temuan tersebut pada 29 Mei lalu.
Mendikbud diterima langsung oleh Ketua KPK
Abraham Samad yang didampingi oleh Deputi
Pengawasan Internal dan Pengaduan Mas-
yarakat Handoyo Sudrajat serta Direktur
Pengaduan Masyarakat Eko Marjono.
Terkait dengan laporan tersebut, Juru
Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, dengan
pengaduan Haryono yang pernah memimpin
KPK, laporan dugaan korupsi di lingkungan
Ditjen Kebudayaan Kemdikbud dilengkapi data
yang cukup lengkap (KOMPAS31/5).Mencermati apa yang telah dilak-
sanakan oleh Itjen Kemdikbud, baik dalam
menguak kejadian di balik kisruh UN, maupun
pelaksanaan anggaran di Ditjen Kebudayaan
Kemdikbud, sudah selayaknya kita memberi
apresiasi dan acungan jempol atas kinerja dan
komitmen Itjen Kemdikbud. Demikian pula
terhadap Mendikbud karena telah menindak-
lanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh
Garis Bawah Garis Bawah
Kisruh UN, Korupsi Pajak,Survei Integritas Anak Muda Hadapi Korupsi
-
7/25/2019 Solusi Agustus 2016
13/31
SOLUSI Agustus 2013SOLUSI Agustus 2013 2524
aparat masih ada oknum pegawai pajak yang korupsi.
Memang berat. Saya bilang KPK, terusin saja.
Tidak apa-apa. Walaupun wajah kita menjadi
belang bentong, biarin aja. Yang penting tujuan
akhirnya akan bagus. Dan, mudah-mudahan
nanti Ditjen Pajak menjadi institusi yang
terbaik. Mudah-mudahan, kata Fuad.
Masih terkait dengan soal pajak, ada
berita lain yang membuat kita geleng-gelengkepala, yaitu penerimaan pajak yang tidak
disetor oleh wajib pajak bendahara. Terungkap
kabar kasus tidak setor (pajak) yang dilakukan
wajib pajak bendahara kian marak. Masalah ini
terjadi seir ing dengan berkurangnya
pengawasan terhadap satuan kerja yang
memiliki kewenangan dan tugas memungut
sekaligus menyetor pajak (KOMPAS, 24/6).
Berita itu diungkapkan oleh Direktur
Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak Yuli
Kristiono, 23 Juni lalu di Jakarta. Menurutnya, 80
persen modus kasus perpajakan adalah
penggunaan faktur fiktif. Namun belakangan
modus tidak setor yang dilakukan wajib pajak
trennya terus meningkat. Porsinya sekitar 10
persen dari total kasus yang ditangani selama
tahun 2007 2012.
Maraknya kasus tersebut, menurut Yuli,
terjadi sejak kewenangan BPKP dalam hal
memeriksa satuan kerja berkurang menyusul
terbitnya PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Ke
depan, pihaknya akan bekerja sama dengan
BPKP untuk memeriksa wajib pajak bendahara
atas pajak-pajak yang dipungut.
Di tengah banyaknya informasi yang
menyuarakan harapan publik untuk terus
memerangi korupsi, ada hal yang mengejutkan
dari hasil survei Transparency InternationalIndonesia (TII) tentang integritas anak muda
terhadap masalah korupsi. Hasil survei
tersebut, sebagaimana dipaparkan oleh
Sekretaris Jenderal TII Dadang Trisasongko,
memberi sedikit sinyal mengkhawatirkan,
terutama jika melihat komitmen anak muda
melawan korupsi. Komitmen mereka tidak
linear dengan kesadaran mengenai dampak
Dirjen Pajak Fuad Rachmany mengakui, korupsi (KOMPAS, 6/5).
pengawasan internal secara transparan.
Hal lain yang patut digarisbawahi adalah
perilaku oknum aparat birokrasi di Ditjen Pajak.
Walaupun tunjangan kinerja (remunerasi) telah
diberikan dalam jumlah cukup besar dan telah
dinikmati sejak beberapa tahun lalu, namun
penyakit rakus untuk terus menggerogoti
penerimaan pajak masih belum sepenuhnya
hilang dari para oknum tersebut. Pada tanggal15 Mei lalu, KPK kembali menangkap dua orang
pegawai pajak di Terminal 3 Bandara Soekarno
Hatta, Cengkareng. Mereka adalah dua
pegawai di bagian pemeriksa dan penyidik
pajak pada Kantor Pajak Jakarta Timur.
Keduanya tertangkap tangan sesaat setelah
menerima uang sebesar 300.000 dolar
Singapura (sekitar Rp.2,3 miliar). Uang suap
diduga berasal dari wajib pajak korporasi,
perusahaan baja, The Master Steel, Bekasi. Uang
suap diserahkan pegawai perusahaan tersebut
melalui kurir (KOMPAS, 16/5).
Terkait dengan penangkapan tersebut
KPK mengatakan, masih banyak potensi
kerawanan korupsi di Ditjen Pajak. Ada bisnis
proses yang harus diperbaiki, misalnya kontrol
penggunaan kewenangan bagi pemeriksa
pajak agar bisa lebih akuntabel, kata Bambang
Widjojanto di Jakarta. Selain itu, kata Bambang,
harus juga ada kontrol kekayaan dari pegawai
pajak yang harus dibuat lebih spesifik dan
akurat. Hal ini menjadi penting karena berbeda
dengan PNS lainnya, pegawai pajak termasuk
berpenghasilan resmi lebih tinggi.
Korupsi perpajakan yang terus berulang
tentu menjadi perhatian serius Menteri
Keuangan Chatib Bisri. Dalam keterangan pers
pertamanya seusai serah terima jabatan di
Kementerian Keuangan pada tanggal 21 Meilalu, Chatib Bisri mengatakan, pihaknya perlu
mendengarkan terlebih dahulu duduk
persoalan korupsi di sektor perpajakan,
kemudian akan coba dipikirkan langkah-
langkah terbaik untuk mengatasinya. Harus ada
resep yang sifatnya lebih struktural dan
preventif, tidak sekadar punishment, tetapi ada
soal-soal yang jauh dari itu (KOMPAS, 22/5).
Responden survei sebanyak 2.000 orang
dengan sampel diambil dari 50 kelurahan di DKI
Jakarta. Cakupan usia responden anak muda
16-30 tahun, dan sebagai pembanding
responden dewasa yang berusia 31-65 tahun
juga ikut disurvei. Hasil sur vei menunjuk kan
ada 47 persen responden dari kalangan anak
muda yang mengambil sikap untuk tidak
melakukan pengaduan apabila berhadapan
dengan kasus korupsi, sedangkan orang
dewasa yang bersikap serupa berjumlah 49persen.
Dalam hal nilai kejujuran, hasil survei
menunjukkan 78 persen responden setuju
bahwa jujur lebih penting dari pada kaya.
Adapun 68 persen responden percaya, peluang
sukses lebih banyak dimiliki mereka yang jujur
dan berintegritas.
Atas hasil survei tersebut, Koordinator
Club Suara Pemuda Antikorupsi Adrian Danar
Wibisono menyatakan, informasi tentang
bagaimana menghadapi korupsi inilah
sebenarnya yang dibutuhkan anak mudasekarang. Kalau soal nilai sudah selesai bagi
Hasil survei yang juga menarik adalah kami. Yang kami butuhkan sekarang justru
sebagian besar responden anak muda (37 informasi bagaimana ketika di dunia kerja kami
persen) pu nya sedikit informasi t entang harus menghadapi persoalan korupsi, kata
korupsi dan integritas. Bahkan 13 persen Danar.
responden tidak memiliki informasi tentang Ya, bagaimana kita harus menghadapi
aturan pemerintahan dan regulasi yang persoal an korupsi di lingkungan kerja
mempromosik an integritas dan mencegah merupakan sebuah problem yang perlu digaris-
atau melawan korupsi. bawahi. (Edwardsyah Nurdin).
Garis Bawah Garis Bawah
-
7/25/2019 Solusi Agustus 2016
14/31
SOLUSI Agustus 2013SOLUSI Agustus 2013 2726
Oleh: Edwardsyah NurdinRedaktur Majalah Pengawasan SOLUSI
Banyak kasus korupsi yang ditangani memberi hasil. Oleh karena itu dipandang perlu
oleh ap arat hu kum ter jadi pad a ranah mencari cara lain yang lebih efektif, salah
pengadaan barang /jasa pemerintah (PBJ). satunya adalah dengan melak-sanakan audit
Hasil penelitian Komisi Pemberantasan Korupsi selama proses PBJ berlangsung (real time)atau
(KPK) menunjukkan lebih dari 70 persen kasus dikenal dengan sebutan probity audit.
korupsi berasal dari PBJ. Sementara Badan Apa yang dimaksud dengan probity
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan audit? Kata Probity mengandung pengertian
(BPKP) mencatat, sejak tahun 2003 sebanyak sebaga i integri tas (integrity) , kebenaran
3.423 kasus korupsi yang ditangani adalah (uprightness), dan kejujuran (honesty). Konsep
kasus PBJ. Ini menunjukkan pelaksanaan PBJ pr ob it y t idak hanya digunakan untuk
sangat rentan terjadinya penyimpangan dan mencegah terjadinya korupsi atau ketidak-
praktik korupsi. Lebih celaka lagi ternyata 90 jujuran tetapi juga untuk memastikan bahwapersen penyimpangan dalam PBJ sudah proses penyelenggaraan kegiatan sektor
dilakukan justru pada tahap perencanaan. publik, di antaranya pengadaan barang/jasa,
Memperhatikan fenomena di atas dilaksanakan secara wajar, obyektif, transparan,
agaknya dibutuhkan pencegahan lebih dini dan akuntabel. Dalam hal proses pengadaan
terhadap korupsi dalam kegiatan PBJ, antara barang/jasa, probity diartikan sebagai 'good
l a i n d e ng a n m e ng o p t i m a l ka n p e r a n process' yaitu proses pengadaan barang/jasa
pengawasan dan pengendalian intern. Selama dilakukan dengan prinsip-prinsip penegakan
ini pengawasan terhadap PBJ lebih bersifat integritas, kebenaran, dan kejujuran untuk
post-a udit, namun cara ini dinilai kurang memenuhi ketentuan perundangan berlaku.
Berd asa rka n pen ger tia n ter seb ut, benar wajar dan diumumkan secara terbuka
probi ty audit dapat didefini sika n sebagai kepada publik. Penyusunan HPS juga perlu
kegiatan penilaian (independen) untuk dicermati, apakah telah disusun sesuai
memastikan bahwa proses pengadaan barang ketentuan dan nilainya wajar.
/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai Tahapan audit berikutnya ditujuk an
deng an prin sip pene gaka n inte grit as, kepada proses pelaksanaan PBJ; yang dimulai
kebenaran, dan kejujuran dan memenuhi dari pengumumam, pendaftaran dan pengam-
ketentuan perundangan berlaku yang bertu- bilan dokumen pengadaan, aanwijzing,
juan meningkatkan akuntabilitas penggunaan pemasukan dokumen penawaran, pembukaandana sektor publik. dokumen penawaran, evaluasi dan pembuk-
tian, sampai dengan penetapan dan peng-
umuman pemenang serta sanggahan.PelaksanaanProbity AuditWalaupun pelaksanaan audit dilakukan secaraProbity auditdilaksanakan real timesaatreal time, bukan berarti auditor ikut terlibatproses pekerjaan sedang berlangsung, mulaidalam pelaksanaan PBJ tersebut. Auditor dalamdari perencanaan kebutuhan sampai denganhal ini tetap bersikap independen dansegera setelah proses PBJ selesai, untukmelaporkan secara obyektif hasil temuannyamemastikan bahwa seluruh ketentuan telahtanpa melakukan intervensi apa pun terhadapdiikuti dengan benar, jujur dan penuh integritaspelak-sanaan PBJ. Tujuan audit dalam hal inisehingga dapat mencegah terjadinya penyim-adalah untuk memastikan bahwa penetapanpangan. Teknis pelaksanaan audit lebihpenyedia barang/jasa telah didasarkan padadiutamakan kepada peninjauan fisik, observasi,tata cara dan kriteria yang ditetapkan; sertadiskusi dan wawancara tanpa mengesamping-memastikan bahwa proses pemilihan penyediakan teknik-teknik audit yang lainnya.
barang/jasa dilaksanakan secara transparan,Pelaksanaanprobity auditPBJ terdiri dariadil dan akuntabel.empat tahapan, yaitu: tahap perencanaan dan
persiapan, tahap pemilihan penyedia barang
/jasa, tahap pelaksanaan kontrak sampai ke
tahap pemanfaatan. Pada tahap persiapan dan
perencanaan, pelaksanaan audit ditujukan
kepada proses identifikasi kebutuhan, rencana
umum penganggaran, penetapan kebijakan
umum dan penyusunan kerangka acuan kerja,
pembahasan anggaran, pengumuman rencana
umum pengadaan, pembentukan organisasi
pengadaan sampai dengan penyusunan harga
perkiraan sendiri (HPS).
Seperti diketahui pada tahapan
perencanaan dan persiapan PBJ banyak titik-titik kritis dimulainya praktik kecurangan,
seperti penggelembungan nilai anggaran
bahkan juga penggelontoran anggaran yang
tiba-tiba nyelonong tak jelas. Di sini auditor
harus jeli memantau titik kritis tersebut. Tujuan
audit pada tahapan ini adalah untuk meya-
kinkan bahwa rencana PBJ telah didahului
dengan identifikasi kebutuhan riil barang/jasa,
serta meyakinkan bahwa anggaran PBJ benar-
Telaah Telaah
Probity audit dilaksanakan
real timesaat proses
pekerjaan sedang
berlangsung, mulai dari
perencanaan kebutuhan
sampai dengan segera
setelah proses PBJ selesai,
untuk memastikan bahwaseluruh ketentuan telah
diikuti dengan benar, jujur
dan penuh integritas
sehingga dapat mencegah
terjadinya penyimpangan.
Selintas MengenalProbityAudit Pengadaan Barang / Jasa
-
7/25/2019 Solusi Agustus 2016
15/31
SOLUSI Agustus 2013SOLUSI Agustus 2013 2928
Setelah proses lelang selesai dan diten- berhasilan pelaksanaan probity audit. Kom-
tukan pemenangnya maka tahap berikutnya petensi yang dimiliki harus maksimal, terutama
adalah pelaksanaan kontrak. Beberapa proses pengetahuan tentang aspek-aspek teknis
akan dijalani, mulai dari penyusunan ran- pengadaan barang/jasa. Juga pengetahuan
cangan kontrak, penandatanganan kontrak tentang teknis penganggaran serta teknis
dan penyerahan jaminan pelaksanaan, pelak- penyusunan kontrak. Lebih dari itu auditor juga
sanaan pekerjaan sampai dengan penyelesaian harus memiliki integritas yang kuat, kejujuran
pekerjaan dan pemanfatannya. Pada tahapan dan berani menyatakan kebenaran serta tidak
ini punprobity auditterus berlangsung. Tujuan mudah tergoda oleh praktik kongkalikong.audit pada tahapan ini adalah memastikan Dalam Peratura n Kepala BPKP PER-
bahwa isi kontrak telah sesuai dengan draft 362/K/D4/2012 tanggal 9 April 2012 tentang
kontrak sebagaimana tertera dalam dokumen Pedoman Probity AuditPengadaan Barang /Jasa
PBJ. Ini perlu dilakukan untuk menghindari Pemerintah ba gi APIP, khususnya terkait
terjadinya praktik-praktik curang atau pun dengan kewenangan dan tanggung jawab
kongkalikong di antara para penandatangan auditor dinyatakan bahwa, auditor yang
kontrak yang dapat berakibat kerugian negara, melaksanakan probity audit diberikan kewe-
misalnya dengan menurunkan kualitas barang nangan untuk mengakse s secara penuh
/jasa dari yang seharusnya, dan sebagainya. Di seluruh catatan, personil (Pengguna Anggaran,
samping itu isi kontrak harus dipastikan tidak Kuasa Pengguna Anggaran, Unit Layanan
akan menimbu lkan masalah hukum di Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen,
kemudian hari yang dapat merugikan negara. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Kontraktor
Pemanfaatan atas pengadaan barang dan pihak la innya yang terk ait dengan
/jasa juga merupakan bagian dariprobity audit. pelaksanaan PBJ), mengamati pertemuan-
Pada tahap ini harus dipastikan, apakah pertemuan, melakukan kunjungan lapanganbarang/jasa tersebut memang benar-benar dan membuat copy dokumen relevan yang
bermanfaat sesuai kebutuhan. diperlukan.
Pelaksanaan probity audittidak memin-
dahkan tanggung jawab pelaksanaan penga-Peran Auditordaan barang/jasa dari ULP/PA/KPA/PPK kepadaMemperhatikan sepintas aspek teknisprobity auditor. Tanggung jawab pelaksanaanpelaksanaan pr obi ty aud it sebagaimanapengadaan barang/jasa termasuk kebenarandikemukakan di atas, tampak dengan jelasdata sepenuhnya menjadi tanggung jawabbahwa melaluiprobity audit PBJ akan diperolehinstansi auditan. Tanggung jawab auditorkeyakinan yang memadai bahwa pelaksanaanterbatas pada hasil audit, pendapat dan/ataupengadaan barang/jasa telah dilaksanakansaran yang diberikan kepada auditan sebagaiberdasarkan kejujuran, integritas dan kebe-pelaksana PBJ.naran untuk taat pada prinsip pengadaan
Peran auditor dalam mencegah terjdinyasesuai ketentuan, yaitu efisien, efektif, terbuka
kesalahan, kecurangan dan penyelewengandan bersaing, transparan, adil/tidak diskri-dalam pelaksanaan PBJ sangat dibutuhkanminatif, dan akuntabel. Melalui probity auditsebagai upaya meminimalisir terjadinya tindakrisiko terjadinya praktik-praktik curang danpidana korupsi. Dan oleh sebab itu bersiaplahkorup yang dapat menimbulkan kerugianmelaksanakanprobity audit.keuangan negara dapat dicegah sedini
mungkin. Bahkan ketika niat curang baru(Sumber tulisan berasal dari materi sosialisasi Probity Auditdimulai pada tahap penyusunan anggaran,Pengadaan Barang/J asa Pemerint ah oleh Badan
probity auditsudah mampu memberikan sinyalPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
secara dini(early warning systsem).
Peran auditor sangat menentukan ke-
Telaah
Sosoknya sering muncul di layar kaca. kan anaknya karena tidak ada biaya; buruh tani
Apalagi jika ada berita h eboh penangkapan yang diperas oleh si pemilik lahan, masih pula
atau pun pemanggilan orang-o rang yang diperas oleh tukang ijonnya. Orang ditolak
did uga mel aku ka n kor ups i. Di ten gah berobat di Puskesmas karena tidak punya uang;
kerubutan awak media, kita sering melihat jembatan yang seharusnya berumur sepuluhsosok Johan Budi SP, dengan suara yang jelas tahun, namun baru tiga tahun sudah ambruk,
dan runut memberi keterangan pers tentang tutur Johan.
apa yang baru terjadi. Tidak heran, dia adalah Set ela h bera nj ak dewa sa, Jo ha n
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi menyadari bahwa kejadian-kejadian yang ia
(KPK). saksikan itu merupakan akibat dari korupsi.
Johan Budi lahir di Mojoker to, Jawa Baginya korupsi itu sangat merusak kehidupan
Ti mu r. Di a be ra nj ak be sa r da n ke ra p dan se mua ora ng ter ken a dam pak nya .
menyaksikan sendiri kesulitan hidup warga Kesadaran i
sekitar. Orang-orang kesulitan menyekolah-
tu yang menjadi motivasi Johan
berkontribusi dalam pemberantasan korupsi.
Sosok Tokoh
Johan Budi SP :Pemberantasan Korupsi itu seperti Lari Maraton
Sumber foto : Tempo Store
-
7/25/2019 Solusi Agustus 2016
16/31
SOLUSI Agustus 2013SOLUSI Agustus 2013 3130
Menginjak bangku kuliah, Johan Budi perubahan besar yang terjadi adalah keter-
mulai sering menulis. Dia pun mulai tertarik buka an infor masi b agi pub lik. I ndones ia
menj adi war tawa n. P ikir nya, war tawa n termasuk negara dengan media massa yangmengemban tugas mulia dan dapat berkontri- paling terbuka. Johan melihat sebagian orang
busi dalam upaya penegakan hukum dan beranggapan bahwa korupsi di Indonesia
pembera ntasan koru psi. Deng an menulis, semakin banyak jumlahnya. Dia tidak setujuseorang wartawan dapat menyampaikan apa dengan anggapan itu. Menurutnya, korupsi
yang terjadi kepada publik seraya membantu pada za man Ord e Baru dilakuka n secar adalam mengentaskan persoalan-persoalan tertutup.
yang ada. Panggilan jiwa inilah yang dapat Jika ada kesan seolah-olah dewasa inimenjelaskan sebab Johan Budi yang sempat korupsi semakin banyak, itu karena semakinbergaji dollar pada sebuah perusahaan swasta banyak kasus korupsi yang bisa diungkap.
akhirnya memutuskan berhenti dan menjadi Informasi begitu terbuka dan diketahui oleh
wartawan. Bagi Sarjana Teknik Gas dan masyarakat luas, termasuk informasi tentangPetrokimia Universitas Indonesia ini, pekerjaan tindak pidana korupsi, tegas Johan.
sebagai insinyur--walaupun merupakan peker- Era keterbukaan informasi ini pula yang
jaan yang baik--belum membuatnya merasa menurut Johan membuka kamuflase yang dulumemiliki kontribusi yang cukup bagi masya- dapat ditutup dengan rapi. Dulu seolah-olah
rakat. semua murah, terkamuflase oleh hal lain. Kita
Karir nya se bagai warta wan d imulai tidak tahu bahwa pendapatan negara kita inidengan bergabung dalam majalah Forum banyak. Minyak berlimpah, hutan juga
Keadilan,kemudian berlanjut di Majalah Berita berlimpah. Hal itu bisa meng-cover harga
Mingguan TEMPO. Sejak kuliah semester sehingga terjadi stabilitas. Sekarang semua
pertama dan kedua saya sudah mendapatkan begitu terbuka di media.
beasiswa. Maka, bagi saya bekerja di tempat Di sampi ng keterb ukaa n inform asi,yang bergaji kecil pun tidak masalah karena menurut Johan, perubahan sistem politik di
saya tidak mengeluarkan biaya besar ketika Indonesia juga memiliki pengaruh besar.
kuliah. Jadi kalau saya kembali mengabdi pada Seiring dengan pelaksanaan desentralisas inegara dengan gaji yang tidak besar, saya tidak ekonomi daerah saat ini, korupsi menjadi
merasa rugi, tut ur Johan jujur. melebar. S etiap o rang yang punya k ekuasaan
Pada 2005, KPK untuk pertama kalinya dan kewenangan akan cenderung menggu-membuka rekrutmen pegawai yang terbuka nakan kekuasaan dan kewenangannya. Saat ini
bagi masyarakat umum. Pada kesempatan seolah-ola h semua orang bisa melakukan
itulah Johan Budi memutuskan untuk melamar korupsi.menjadi pegawai KPK. Sebelumnya, sejak Pembentukan KPK melalui UU Nomor 30
didirikan pada 2003, pegawai KPK adalah PNS Tahun 2002 merupakan kesepakatan bersama
yang dipekerjakan dari beberapa instansi rakyat, dalam hal ini DPR dan Pemerintah,
pemerintah, seperti BPKP, Departemen karena melihat institusi lain tidak efektif untuk
Keuangan, Kepolisian, dan Kejaksaan. mengatasi korupsi sebagaiextra-ordinary crimeAwal bergabung dengan KPK, Johan yang kemudian menghancurkan sendi-sendi
bekerja seb agai Humas di Direkt orat kehidupan bangsa; bukan hanya aspek
Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat. Pada ekonomi dan sosial, tapi juga demokra si.2006, dia diangkat menjadi Juru Bicara KPK dan Menur ut Johan, itul ah seba b KPK harus
pada 2008, di samping sebagai Juru Bicara KPK, berkontribusi dengan melaksanakan tugas
Johan Budi juga menduduki jabatan Direktur sesuai kewenangan.Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat. Koru psi i tu a da d ua k at agori, by need
Setelah tumbangnya Orde Baru, bangsa dan by greed. Korupsi by needbiasanya kecil,
Indonesia memasuki era reformasi. Salah satu dulu Rp.10.000,- sampai Rp.20.000,-, sekarang
Sosok TokohSosok Tokoh
Rp.100.000,- lah. Korupsi by need dari jumlah Sebagai lembaga pemberantas korupsi,
pelaku mungkin mencapai 90 persen, tapi KPK tentu harus didukung dengan SDM yang
jumlah yang dikorupsi paling hanya 30 persen; mum pun i bai k sec ara kua lit as mau punsedangkan pada korupsi by greed, satu orang kuantitas. Nyatanya, KPK saat ini sedang
bisa mengkorup sampai ratusan miliar. Yang bergelut dengan kekurangan jumlah SDM.
ditangani oleh KPK adalah korupsi yang by Pegawai di KPK terdiri dari berbagai multigreed ini, ujar Johan Budi. disiplin ilmu dan berasal dari berbagai kalangan
Tindakan korupsi dilakukan oleh ber- yang semuanya di-blend agar memiliki ciri-ciri
bagai kalangan, mulai dari anggota Dewan, KPK. Mereka harus meninggalkan budayaPegawai Negeri, hingga Swasta. Menurut mereka sebelum masuk KPK. Ada yang terbiasa
Johan, perilaku korupsi dilihat dari tatanan dengan garis komando, seperti Polisi dan Jaksa.
moral sulit diukur. Apakah korupsi tidak akan Ada yang PNS dan harus meninggalkan kesandilak ukan o leh ora ng-or ang yang fasih PNS yang lambat, demikian juga ada yang
membaca ayat-ayat Al Quran? Apakah korupsi berasal dari swasta, terang Johan. Proses inilahtidak akan dilakukan oleh orang yang yang awalnya dilakukan oleh Pimpinan KPK jilid
melakukan khotbah di gereja-gereja? pertama dan kemudian dijaga hingga saat ini.
tantangnya. KPK membuktikan bahwa semua Untuk menjaga integritas para pegawai,orang bisa melakukan korupsi. Menurutnya, sistem rekrutmen tidak dilakukan langsung dari
saat ini agama diletakkan di sisi yang lain dalam KPK, namun melalui tim independen dengan
kehidupan sehari-hari. Kalau lagi ramai Rama- seleksi yang ketat. Saya baru tahu setelahdhan seperti sekarang ini, ya sahur, tarawih menjad i pegawai KPK, t ernyata t etangga
bersama; habis itu ya ada saja yang korupsi ru mah jug a dit any a-t any a men gen ai
juga, kata Johan. keseharian sayalho, kisah Johan.
Sumber foto : Tempo Store
-
7/25/2019 Solusi Agustus 2016
17/31
SOLUSI Agustus 2013SOLUSI Agustus 2013 3332
Selain itu, dalam sistem kerja di KPK juga Itjen? Bagaimana orang Itjen bisa bangga?terdapat Kode Etik dan Peraturan Pegawai yang Harusnya kan tidak seperti itu. Idealnya Itjen
diterapkan secara ketat. Johan memberikan dipenuhi dengan orang-orang yang bagus-
contoh, suatu waktu ada seorang pegawai yang bagus, orang-orang yang integritasnya tinggi,selesai bertug as denga n diantar supir Johan berpendapat.
menggunakan kendaraan dinas. Namun yang Terkait masalah korupsi, bagi Johan Budi
bersangkutan tidak langsung kembali ke umumnya orang-ora ng yang melakuk ankantor, t api mampir sekalian mengantar korupsi akan merasa terganggu comfort zone-
undangan perni kahannya. Kej adian itu nya ketika diusik. Biasanya mereka akan
menyebabkan yang bersangkutan diturunkan melaku kan tiga hal: pert ama, mencobagrade-nya (golongan kepegawaiannya-red). mempe ngaruhi , misa lnya deng an cara
Kita jangan dulu bicara mobil dinas dipakai istri men yua p. Jik a tid ak ber has il, mer eka
ke pasar atau dipakai anak kita. Bahkan untuk mengancam. Ketiga, mempengaruhi atasan.urusan 'mampir' pun tidak diperkenankan, Sebagai contoh ketika beberapa waktu lalu KPK
komentar Johan. sering diserang oleh sekelompok orang. KetikaBah ka n KPK per nah me nan gk ap tidak berhasil menyerang KPK secara lembaga,
penyidiknya sendiri pada 2006 karena sang maka dilakukan serangan terhadap orang-
penyidik meminta uang dan barang senilai total orangnya. Ketika hal terseb ut tidak jugaRp.200 juta kepada seo rang saksi. Yang berhasil, peraturannya yang diserang. Para
bersangkutan kemudian dihukum sembilan koruptor itu tidak akan senang selama KPK ada,
tahun, lugas Johan menjelaskan. ujar Johan Budi.KPK memiliki Direktorat Pengawas
Internal yang mengawasi gerak-gerik pegawai.
Yang sedang diawasi pun kadang tidak
me n g e tah ui d i r i n y a se d an g d i aw asi .Mengomentari pertanyaan apakah pegawai
KPK bisa disuap, Johan Budi dengan tangkasmenjawab: Bisa saja. Tapi menurut saya agak
sulit kalau soal kasus karena antar satgas salingtidak mengetahui kasus yang sedang
dikerjakan, apalagi antar direktorat. Pada level
pimpinan, pimpinan KPK itu ada lima, tentutidak bisa menyuap hanya satu. Semua
pimpinan harus sepakat, maka kalau mau
menyuap ya harus lima-limanya. Apakah bisa?Nanti kalau ada yang aneh-aneh, ya akan kita
tanya. Bukan hal yang luar biasa mengadili
pimpinan, misalnya melalui Komite Etik,
ujarnya.Masih terkait dengan tugas pengawa-
san, Johan mengatakan bahwa Inspektorat
(sebagai lembaga pengawasan intern) seharus-
nya dipenuhi dengan orang-orang yangberintegritas. Menurutnya, masih jamak terjadi
pegawai yang mengalami permasalahan di
suatu unit kerja kemudian dipindahkan keInspektorat Jenderal. Nah, bagaimana Anda
meletakkan orang-orang yang bermasalah di
Berbincang tentang masalah pembe- sebenarnya: ditembaki. Serangan itu dilatarirantasan korupsi, Johan tampak semangat. Di ICAC yang menangkap Komisaris Kepolisian
sel a perb inca ngan dia meng emuk aka n Hongkong. Namun pada akhirnya keberadaan
pendapat: Menurut saya memberantas korupsi lem bag a ant i-r asu ah di Hon gkon g ituitu seperti lari maraton, bukan sprint. Pembe- membuahkan hasil. Tahun 1974, Hongkong
rantasan korupsi a kan berhasil kala u kita adalah wilayah terkorup, saat ini Hongkong
melakukan langkah-langkah kecil dari diri kita adalah wilayah terbersih se-Asia Pasifik. Kenapasendiri. Mulailah dari diri Anda sendiri. Apalagi Hongkong berhasil? Johan Budi memberi
tugas Inspektorat Jenderal adalah memberi pendapat: Setelah saya pelajari, keberhasilan
contoh bahwa Anda adalah orang yang tidak itu karena didukung oleh komitmen pimpinanmelakukan perbuatan korupsi, sehingga orang ter ting gi. Rat u I nggr is yang lan gsu ng
yang Anda ajak untuk menjauhi korupsi itu memerintahkan.menjadi percaya. Kalau kita bicara tentang Menjalani profesi sebagai Juru Bicara
pemberantasan korupsi tapi kita sendiri tidak KPK tentu memiliki tantangan tersendiri.
bisa menjadi contoh, ya sulit. Virus itu akan Bekerja di KPK harus siap bekerja di bawahmenular terus. tekanan. Tekanan di sini dalam artian berperan
Lebih jauh Johan menjelaskan, biasanya sebagai bumper dalam menghadapi serangan-
seseora ng p unya komitmen tinggi dalam serangan terhadap KPK. Di samping itu waktupem bera ntas an koru psi keti ka tid ak kerja pun tidak menentu.
menyinggung dirinya ataupun kelompoknya. Dulu saya pikir setelah lepas dari profesi
Namun ketika pemberantas an koru psi i tu wartawan, jam kerja akan menjadi lebih jelas.menyinggung saudara atau koleganya, maka Masuk pukul delapan pagi, pulang pukul lima
dia akan berdalih membela diri. Ada orang sore. Ternyata setiap hari di sini pulangnya
yang dulu membela KPK, namun begitu kolega malam terus. Bisa dibilang kehidupan saya ini
atau saudaranya ada yang kena, suaranya jadi hampir 90 persen di kantor. Pulang untuk tidur,beda. Ada yang menyebut KPK tebang pilih, kemudian bangun pagi dan berangkat kembalidibayar mahal tidak ada hasilnya, bahkan KPK ke kantor, kisah Johan. Dan itu membawa
itu antek zionis, ujar Johan. Sikap yang konsekuensi. Pernah anaknya yang baru
demikian tentu sangat menyebalkan. berusia delapan tahun mengeluh kepadanyaAdanya res istensi maupun serangan seraya menyatakan bahwa dia bukanlah ayah
balik ke KPK, bisa dipahami. Selalu ada harga yang baik karena jarang ada di rumah. Saya
yang harus dibayar untuk sebuah perjuangan. terenyuh mendengarnya. Tentu yang ideal bagiHal yang sama juga terjadi pada Independent kehidupan keluarga, kepala keluarga sering di
Commission Against Corruption (ICAC)-- rumah, tapi di sisi lain kebutuhan pekerjaan di
Lembaga Anti Korups i Hongkong. Pada kantor juga tinggi, ujar Johan Budi mengakhiridasawarsa pertama, ICAC mengalami serangan pembicaraan.
yang luar biasa. Bahkan diserang oleh Polisi (Dyan Garneta Paramita Sari/Edwardsyah
Hongkong. Diserang dalam arti yang Nurdin/Trinanti Sulamit).
Sosok TokohSosok Tokoh
umumnyaorang-orang
yang
melakukankorupsi akan
merasa
terganggu
comfort zone-nya ketika
diusik Wherever you are, h (Kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana pun Anda berada)
onesty is the currency
-
7/25/2019 Solusi Agustus 2016
18/31
SOLUSI Agustus 2013SOLUSI Agustus 2013 3534
Aparatur Negara, Integritas,KesejahteraanWajarkah jika seorang PNS bergolongan telah dilakukan.
IIIb memiliki kekayaan lebih dari 74 Miliar? Kementerian PAN & RB terus mencari
Wajarkah jika pelayanan terhadap kepentingan langk ah-la ngkah baru demi memba ngun
masyaraka t luas melalui program e-KTP integritas pada diri aparatur pemerintah. Hasilberjalan lambat? Wajarkah jika hajatan besar telaah dari Kementerian PAN & RB, KPK dan
Ujian N asio nal 2013 digawa ngi ole h Ombudsman Republik Indonesia sepakat
perusahaan yang seharu snya tidak lolos bahwa Wilayah Bebas Korupsi (WBK) hanyakualifikasi dan menyodorkan harga yang lebih dapat diwuju dkan melal ui upaya -upaya
tinggi dibanding perusahaan lain? Terima Suap- pendahuluan berupa penegakan Integritas
Mal as- Lam bat -Ko rup , lalu be git ula h sebagai wujud komitmen pemberantasansewa jarn ya mas yara kat meni lai ting kat korupsi yang diimplementasikan dalam bentuk
integritas Pegawai Negeri Sipil di negeri kita. program-program pencegahan korupsi yang
Permasalahan korupsi, buruknya pela- bersifat konkrit pada setiap instansi peme-yanan publik dan adanya kolusi merupakan rintah (Kementerian/Lemba gaa dan Peme-
gamba ran lemahny a integri tas apara tur rintah Daerah). Maka Kementerian PAN & RBpemerintah. Padahal, kita sering membaca atau pun men can ang kan Ger aka n Nas ion al
mendengar bahwa dalam mencari kandidat Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK
pegawai/karyawan, suatu institusi biasanya di lingkungan Kementerian/ Lembaga danlebih mengedepankan integritas dari pada Pemerintah Daerah sebagai tindak lanjut dari
kompetensi. Pegawai yang memiliki integritas penandatanganan Dokumen pakta integritas.
dianggap akan bekerja secara jujur, gigih, ulet. Peraturan Menteri PAN & RB yang menjadiNamun kenyataannya integritas sulit ditegak- pedoman yakni Permenpan No.20 Tahun 2012
kan, meski berbagai upaya seperti: pember- tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona
lakuan sistem remunerasi, pemberian insentif, Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsipenand atanga nan pa kta int egrita s bagi dan Permenpan No.49 Tahun 2011 tentang
pejabat negara, hingga pengucapan sumpah Ped om an Umu m P ak ta Int egr it as di
/janji oleh CPNS yang diangkat menjadi PNS Lingkungan Kementerian/Lembaga.
Potensi Integritas terdapat indikator berupa (1)
umum : Lingkungan Kerja, (2) Sistem Administrasi, (3)Perilaku Individu, serta (4) Pencegahan Korupsi.Zona Integritas (ZI) adalah sebutan
Baik instansi KPK maupun Kementerianatau predikat yang diberikan kepada K/L danPAN & RB memiliki karakteristik yang samaPemda yang pimpinan dan jajarannyaterhadap penilaian integritas. Hanya saja, padamempunyai niat untuk mewujudkan WilayahKementerian PAN & RB, penilaian IntegritasBebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasidigunakan sebagai salah satu komponenBersih dan Melayani (WBBM) melalui upayapenilaian pada Penilaian Mandiri Pelaksanaanpencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan
Reformasi Birokrasi (PM-PRB).peningkatan kualitas pelayanan publik. Penilaian integritas yang dilakukan olehWilayah Bebas Korupsi(WBK) adalahKementerian PAN & RB dan KPK merupakansebutan atau predikat yang diberikan kepadape n i l a i an y an g me n y asar i n te g r i tassuatu unit kerja yang memenuhi syaratlembaga/instansi terkait. Jika kita kembali padaindikator hasil WBK dan memperoleh hasilpermasalahan awal, yakni keprihatinanpenilaian indikator proses diatas 75 pada Zonaterhadap integritas individu aparatur negaraIntegritas yang telah memperoleh opini Wajar(PNS), maka hasil penilaian terhadap integritasDengan Pengecualian dari BPK atas laporanlembaga/intansi perlu menjadi perhatian kitakeuangannya.bersama. Nilai integitas lembaga bisa jadiWilayah Birokrasi Bersih dan Melayanicerminan nilai integritas individu.(WBBM) adalah sebutan atau predikat yang
diberikan kepada suatu unit kerja yangmemenuhi syarat indikator hasil WBBM dan
memperoleh hasil penilaianindikator prosesdiatas 75 pada ZI yang telah memperoleh opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPKatas laporan keuangannya.
Penilaian terhadap integritas Pelayanan
Publik tidak hanya dilakukan oleh Kementerian
PAN & RB, tetapi juga dilakukan oleh KomisiPemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga yang
dibentuk berdasarkan Undang-undang No.30
Tahu